Seiring dengan semakin meningkatnya globalisasi ekonomi dunia, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan dan keamanan transaksi keuangan semakin meningkat. Sehingga diperlukan sistem atau alat pembayaran yang cukup handal dan mudah bagi nasabah perbankan. Sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang mencakup pengaturan yang digunakan untuk penyampaian pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, lembaga keuangan baik secara domestik maupun global. Hal tersebut didukung dengan teknologi yang berkembang semakin pesat sehingga dimungkinkan penciptaan jenis uang baru yaitu uang digital, dimana uang digital pada dasarnya merupakan cikal bakal munculnya cryptocurrency, mata uang yang berbasiskan kriptografi. Sekitar tahun 1982, David Chaum dari University of California pertama kali mempublikasikan mengenai ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasiskan kriptografi yang dapat menjaga kerahasiaan data pemiliknya. Salah satu jenisnya adalah virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi atau dikenal dengan cryptocurrency dimana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.1 1 Nurfia Oktaviani Syamsiah, “Kajian Atas Cyrptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia,� Indonesian Journal on Networking and Security, Volume 6 No 1, (2017), hlm. x., http://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1449,
Pengertian cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknik enskripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana yang terjadi. Mata uang digital ini beroperasi secara independen dan tanpa campur tangan bank sentral.2 Saat ini Bitcoin adalah cryptocurrency yang paling banyak digunakan secara luas dibandingkan jenis-jenis cryptocurrency lainnya seperti ripple, litecoin, DASH/Darkcoin, stellar, maidsafecoin, NXT, Dogecoin, bitShares, Banxshares. Sebagai pionir dalam teknologi cryptocurrency, Bitcoin menawarkan sebuah sistem pembayaran yang tidak memerlukan bank sentral untuk mengatur sistem tersebut dan mengandalkan kalkulasi matematis dalam melakukan verifikasi atas transaksi yang dilakukan.3 Beberapa keunggulan Bitcoin dibandingkan dengan mata uang konvensional diantaranya adalah biaya transfer yang murah bahkan tanpa dikenakan biaya, kecepatan transaksi yang tinggi dan bebas hambatan, informasi transparan, transaksi antar negara dan benua yang dapat dilakukan dalam hitungan menit serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke suatu bank tertentu. 4
diakses 8 Oktober 2017. 2 Ibid. 3 Dimaz Wijaya, Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency, (Jakarta: Puspantara, 2016), hlm. 102. 4 Ibid.
Meski memiliki sejumlah kelebihan dibanding mata uang konvensional, Bitcoin bukannya tidak memiliki resiko. Ada beberapa ancaman yang mengintai para pengguna uang virtual ini. Salah satunya berkaitan dengan persoalan penyimpanan Bitcoin. Transaksi Bitcoin dilakukan secara anonim atau tanpa mengungkapkan identitas pelaku sama sekali sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk menyerahkan bebagai macam keterangan yang biasanya diminta oleh bank seperti sumber dana, tujuan transaksi dan alamat penerima. Dengan tidak adanya otoritas yang mengawasi Bitcoin maka tidak mungkin ada pembekuan dana, tidak ada yang bertanya dari mana sumber dananya dan untuk apa transaksi dilakukan.5 Kompleksitas Bitcoin menimbulkan kesulitan dalam hal regulasi dan perlindungan konsumen yang hal tersebut berkaitan dengan semakin banyaknya orang yang menerima keberadaan Bitcoin sebagai alat pembayaran, maka dengan demikian bitcoin dapat menjadi mata uang tunggal. Kompleksitas lainnya dipengaruhi oleh nilai Bitcoin yang telah terbukti sangat volatil, lebih-lebih karena Bitcoin tidak didukung oleh bank sentral atau dipatok untuk nilai mata uang tertentu atau kepada standar emas. Peningkatan mendadak dan tak terduga dalam nilai Bitcoin berpotensi mengakibatkan pengguna Bitcoin memperoleh keuntungan dan kerugian tak terduga. Hal ini memungkinkan Bitcoin sebagai alat investasi yang tentu saja terdapat risiko didalamnya.6 Dari perspektif regulator, kemampuan bagi pengguna dari Bitcoin melakukan transaksi secara anonim akan menciptakan potensi transaksi ilegal seperti pencucian uang. Hal ini diperburuk dengan kemudahan di mana Bitcoin sekarang dapat ditukar
Archana M. Naware, “Bitcoins, Its Advantages and Security Threats,” International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARET), Vol. 5, Issue 6, (June 2016), hlm. 1732. 6 Edukasi Bitcoin, “Legalitas Bitcoin di Indonesia,” http://edukasibitcoin.com/legalitas-bitcoin-di-indonesia/, diakses 1 Juli 2017. 7 Ibid. 5
dengan mata uang nasional. Dalam hal ini timbul kekhawatiran jika volum Bitcoin (atau mata uang virtual lain) yang beredar akan meningkat sehingga mengakibatkan uang nasional mungkin tidak lagi menjadi alat yang efektif dalam mengelola perekonomian negara. Tanpa kontrol atas mata uang virtual, bank sentral tidak dapat menyokong nilai Bitcoin dan mata uang virtual lainnya untuk mengendalikan fluktuasi harga dan inflasi Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi juga merupakan salah satu kelemahan dari Bitcoin. Jaringan peer to peer dan proses pembuatan Bitcoin membutuhkan tingkat daya komputasi yang tinggi, dan sangat tergantung pada integritas infrastruktur yang mendukung. Kelemahan dalam infrastruktur dapat mengurangi kepercayaan dan keyakinan konsumen terhadap Bitcoin. Misalnya upaya hacking yang ditemukan di tempat penukaran Bitcoin atau dompet virtual yang mengakibatkan operator biasanya akan menunda proses pertukaran. Sehingga mengganggu penggunaan bitcoin dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap tempat-tempat penukaran Bitcoin.7 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia adalah Rupiah.8 Sehingga dalam kata lain, belum ada kepastian terkait dengan legalitas Bitcoin di Indonesia karena adanya penegasan dalam ketentuan tersebut bahwa satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia (“BI”) telah mengeluarkan pernyataan himbauan kepada masyarakat atas penggunaan Bitcoin ataupun mata uang digital lainnya bahwa tanggung jawab penggunaanya merupakan tanggung jawa pribadi masing-masing. Peringatan tersebut disampaikan oleh BI dalam “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.” Indonesia, Undang-Undang Mata Uang, UU No. 7 Tahun 2011, LN No. 64 Tahun 2011, TLN No. 5223, Psl 2 (1). “Uang rupiah adalah alat pembayarang yang sah di wilayah negara Republik Indonesia,” Indonesia, UndangUndang Bank Indonesia, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Psl 2 (2). 8
Siaran Pers No: 16/6/DKom tetang Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya9 yang dikeluarkan pada 6 Februari 2014. Masyarakat diminta untuk berhatihati terhadap Bitcoin dan mata uang virtual lainnya karena resikonya yang tinggi. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang disebabkan oleh penggunaan atau kepemilikan Bitcoin. Siaran Pers BI ini dianggap menyiratkan bahwa Bitcoin tidak dapat diyatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.10 Namun bahwasannya terdapat ambiguitas dalam pernyataan tersebut yang mengakibatkan semakin kaburnya legalitas Bitcoin di Indonesia. Di satu sisi Bitcoin dianggap bukan merupakan mata uang yang sah, namun di sisi lain tanggung jawab pribadi ditanggung oleh masing-masing pengguna.11 Seiring dengan berjalannya waktu memang kemajuan teknologi sudah tidak bisa dipungkiri lagi, termasuk kemajuan teknologi yang mempengaruhi bidang sistem pembayaran, dimana mata uang digital seperti Bitcoin muncul sebagai salah satu hasil kemajuan teknologi. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin masih kabur dan para regulator menyerahkan semua resiko yang dapat ditimbulkan dari penggunaan mata uang digital ini kepada penggunanya. Pernyataan Bank Indonesia yang menyatakan cryptocurrency bukan merupakan mata uang yang sah menandakan bahwa Bank Indonesia belum siap menerima perkembangan konsep mata uang serta mata uang itu sendiri. Pemerintah harus segera melakukan revisi Undang-Undang Mata Uang agar cryptocurrency mendapat payung hukum di masa yang akan datang karena tidak mustahil di masa
9
Bank Indonesia, Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya, Siaran Pers No: 16/6/DKom, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaranpers/Pages/SP_160614.aspx, diakses 9 November 2017. Khamimi Herusantoso, “Bitcoin Peluang atau Ancaman?” http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/41910
yang akan datang cryptocurrency dijadikan sebagai mata uang universal yang dapat berlaku di seluruh dunia melihat perkembangan teknologi yang pesat.
Daftar Pustaka Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia. UU No. 23 Tahun 1999. LN No. 66 Tahun 1999. TLN No. 3843. ------------. Undang-Undang Mata Uang. UU No. 7 Tahun 2011. LN No. 64 Tahun 2011. TLN No. 5223. Bank Indonesia. Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya. Siaran Pers No: 16/6/DKom. http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaranpers/Pages/SP_160614.aspx. Diakses 9 November 2017. Buku Wijaya, Dimaz. Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency. Jakarta: Puspantara, 2016. Jurnal Naware, Archana M.“Bitcoins, Its Advantages and Security Threats.” International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARET). Vol. 5, Issue 6. June 2016. Syamsiah, Nurfia Oktaviani. “Kajian Atas Cyrptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.” Indonesian Journal on Networking and Security. Volume 6 No 1. 2017. http://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1449. Diakses 8 Oktober 2017. Internet Daily Social. “Melanggar Undang-undang, Penggunaan Bitcoin di Indonesia Belum Tamat.” https://dailysocial.id/post/melanggar-undang-undangpenggunaan-bitcoin-di-indonesia-belum-tamat. Diakses tanggal 16 Juni 2017. Edukasi Bitcoin. “Legalitas Bitcoin di Indonesia.” http://edukasibitcoin.com/legalitas-bitcoin-di-indonesia/. Diakses 1 Juli 2017. Herusantoso, Khamimi. “Bitcoin Peluang atau Ancaman?” http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/419artikel-teknologi-informasi/20274-bitcoin-peluang-atauancaman. Diakses 4 Juli 2017.
artikel-teknologi-informasi/20274-bitcoin-peluang-atauancaman, diakses 4 Juli 2017. 11 Daily Social, “Melanggar Undang-undang, Penggunaan Bitcoin di Indonesia Belum Tamat”, https://dailysocial.id/post/melanggar-undang-undangpenggunaan-bitcoin-di-indonesia-belum-tamat, diakses tanggal 16 Juni 2017