Kegiatan usaha baik di bidang barang maupun jasa di Indonesia kini kian berkembang. Hal ini tidak dapat terlepas dari konsep ‘merek’ sebagai perihal pokok dalam mendirikan usaha, yakni sebagai pembeda suatu usaha dengan usaha lainnya. Walaupun telah diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun tidak sedikit putusan hakim terhadap sengketa menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Terutama terkait dengan pemahaman para penegak hukum, arti penting dari tujuan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, dan kepentingan pengusaha untuk memperoleh kepastian terhadap perlindungan tersebut.1 Terdapat merek terkenal (Well-Known Mark) dan merek termahsyur (Famous Mark). Publik mulai dapat membedakan antara Well-Known Mark (Merek Terkenal) dan Famous Mark (Merek Termahsyur). Namun, perlindungannya di Indonesia, masih memunculkan perbedaan pendapat diantara hakim ketika sengketa dihadapkan dengan merek milik bangsa. Publik
1 Kompas.com, “Di Indonesia, Kasus Sengketa Merek Dagang Menimbulkan Tanda Tanya Besar,� http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/14/192158026/di.indonesia. kasus.sengketa.merek.dagang.menimbulkan.tanda.tanya.besar, diakses 27 Februari 2017.
dibuat bingung dengan langkah hakim yang berbeda-beda dalam menyikapi sengketa ini. Salah satu kasus sengketa merek yang sempat mencuat ke publik adalah kasus Giordano VS. Giordani. Giordani milik Oriflame Cosmetics sebagai Tergugat terdaftar di kelas 3 yakni kosmetik. Sedangkan Giordano milik Walton International Limited sebagai Penggugat merupakan merek yang terdaftar di kelas 18 yakni koper dan tas yang berasal dari kulit dan kulit imitasi dan kelas 25 yaitu pakaian, alas kaki, tutup kepala. Merek Tergugat sudah lebih dahulu terdaftar di Indonesia, tetapi Penggugat mengklaim merek Giordano merupakan Merek Terkenal yang telah terdaftar di 32 negara. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek Giordani. Hakim menolak gugatan berdasarkan Pasal 69 (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 yang kini telah diubah menjadi Pasal 77 (1) UU Nomor 20 Tahun 2016. Pasal tersebut mengatur bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek, sedangkan gugatan yang diajukan, sudah melewati jangka waktu tersebut. Selanjutnya, pada tingkat kasasi gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan menyatakan bahwa merek Giordano adalah Merek Terkenal dan Giordani mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal
tersebut dan telah dilandasi dengan itikad baik, sehingga membatalkan merek Giordani. Sama halnya dengan pertimbangan Hakim yang memutus perkara merek antara Prada SA vs. The Rich Prada. Hakim mengabulkan gugatan penghapusan merek yang dilayangkan oleh Prada SA, Famous Mark dalam ruang lingkup fashion, kepada The Rich Prada, merek yang terdaftar tiga tahun sebelumnya untuk hotel dan restoran. Hingga akhir tahun 2016, Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan Tergugat pada tingkat banding dan kasasi dengan alasan bahwa adanya persamaan yang menonjol pada kata Prada yang berpotensi menyesatkan konsumen yang seolaholah ada keterkaitan dengan merek Prada milik termohon kasasi untuk barang yang sejenis.2 Lain halnya dengan kasus Beyerische Motoreen Werke (BMW) Aktiengesellschafft vs. Body Man Wear (BMW) milik Henrywo Yuwijoyo, seorang WNI. Beyerische Motoreen Werke (BMW) Aktiengesellschafft yang merupakan perusahaan mobil dunia, melayangkan gugatan pembatalan pendaftaran merek Body Man Wear (BMW) karena dianggap beritikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut dan memiliki kesamaan pada pokoknya dengan BMW asal Jerman tersebut.Gugatan dikabulkan oleh Hakim pada 10 Desember 2013 dengan pertimbangan bahwa merek BMW milik Jerman tersebut dapat dikategorikan sebagai Merek Termahsyur (Famous Mark). Pertimbangan Hakim adalah bahwa semua orang mengetahui merek BMW tanpa perlu menjadi konsumen dari jenis barang tersebut untuk mengetahui adanya merek tersebut. Menurut Fortune Global 500, merek BMW dari Jerman menduduki posisi ke 12 teratas dunia sebagai merek yang paling dikenal masyarakat. BMW ini sudah didirikan sejak tahun 1917 dan secara legal telah terdaftar di lebih 150 negara di dunia, berbeda dengan merek BMW milik Henrywo yang baru dibuat pada 2004.3 Sehingga, Detik News, “Sengketa Merek, Prada Kalahkan Hotel Mewah The Rich Prada Bali” https://news.detik.com/berita/d-3379051/sengketa-merekprada-kalahkan-hotel-mewah-the-rich-prada-bali, diakses 22 Februari 2017 3 Detik News, “Sengketa Merek, Mobil BMW Kalah Lawan Baju BMW dari Penjaringan”, https://news.detik.com/berita/3274107/sengketamerek-mobil-bmw-kalah-lawan-baju-bmw-dari-penjaringan, diakses pada 21 Februari 2017 2
tidak sulit untuk membuktikan “Merek Terkenal” dari merek BMW ini. Tetapi pada tingkat kasasi, MA mengabulkan permohonan Tergugat dan ‘tidak menerima’ gugatan BMW dari Jerman dengan dasar argumen hukum karena saat itu belum terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang menindaklanjuti Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2001. Argumen Majelis Hakim yang telah disepakati selanjutnya dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang tidak sejenis, gugatan harus dinyatakan tidak diterima. Sengketa-sengketa tersebut tidak terlepas dari faktor merek terkenal. Dua istilah yang hangat diperdebatkan yaitu; Well-known Mark (Merek Terkenal) dan Famous Mark (Merek Termahsyur). Kedua istilah ini tidak jarang menimbulkan kebingungan dalam hubungannya dengan perlindungan suatu merek. Ada beberapa yang memandang kedua istilah ini sama, namun, lebih banyak yang membedakan keduanya. Berbagai negara juga memiliki sistem perlindungan yang berbeda-beda terhadap kedua istilah ini. Merek terkenal bahwasannya harus mendapat perlindungan hukum karena fungsinya sebagai alat pemasaran yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan penjualan produk. Namun, tidak semua merek digunakan di semua negara dan didaftarkan di semua negara di seluruh dunia. Berdasarkan sistem perlindungan merek yang masih konvensional, merek terkenal yang tidak terdaftar tidak terlindungi. Maka dari itu, dibutuhkan perluasan perlindungan terhadap merek terkenal yang memiliki risiko tinggi sehingga tidak ditiru oleh pihak lain.
Istilah Well-Known Mark dalam Paris Indonesia mengenal kedua istilah ini, tetapi Convention for the Protection of Industrial untuk mendapat perlindungan merek di Indonesia, Property 1883 (Article 6 bis) dikategorikan sebagai tidak perlu mencapai kategori Famous Mark. famous mark, sehingga berakibat terbatasnya Merek sudah mendapat perlindungan sebagai 4 perlindungan yang diberikan. Permasalahan pada Merek Terkencal cukup sebagai Well-Known masa itu adalah belum ada kriteria bagi suatu Mark. Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 merek untuk dapat dikategorikan sebagai Wellmenegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip Known Mark dan tidak adanya Konstitutif (First to File), 7 perlindungan Merek Terkenal sehingga Hak atas Merek baru Hakim belum selaras dalam untuk jasa. Selanjutnya dalam dapat diperoleh apabila Merek memutus perkara terutama Trade-Related Aspects of tersebut telah terdaftar di dalam hal merek. Intellectual Property Rights Kementrian Hukum dan HAM. Inkosistensi putusan Hakim (TRIPS Agreement) diatur Merek yang lebih dahulu ini menimbulkan kriteria Well-Known Mark dan terdaftarlah yang mendapatkan ketidakpastian dan perlindungan merek jasa. Selain perlindungan, namun diberikan ketidakadilan hukum itu, diatur pula larangan adanya pengecualian terhadap Merek terutama bagi para persamaan dengan Merek Terkenal. Dalam konteks pengusaha yang telah Terkenal tanpa memperdulikan perlindungan merek, mengerahkan pikiran dan apakah jenis barang atau jasa dimungkinkan pendaftaran jika tenaganya untuk sama atau tidak. kelas barang berbeda. Jika menghasilkan ide-ide bagi Well-Known Mark dan merujuk pada Paris Famous Mark merupakan dua Convention, Merek Terkenal produk mereka istilah yang berbeda. Tidak menjadi salah satu faktor tidak terlalu sulit untuk membedakan dapat didaftarkan. Namun, keduanya. Standar untuk mencapai Famous Mark semenjak muncul SEMA Nomor lebih tinggi daripada Well-Known Mark. Suatu 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, merek yang memiliki merek dikatakan sebagai Famous Mark atau Merek persamaan pada pokoknya yang tidak sejenis, tetap Termahsyur ketika merek tersebut dapat dapat didaftarkan, tak terkecuali Merek Terkenal. teridentifikasi dan terdistribusi secara global. Pada kasus Giordano VS. Giordani, Hakim Semua orang mengetahui adanya merek tersebut, tetap mengabulkan gugatan Penggugat, walaupun walaupun bukan konsumen atas jenis produk Tergugat lebih dulu mendaftarkan dan jenis barang 5 barang atau jasa tersebut. Sedangkan, Well-Known berbeda kelas dan Tergugat telah melewati jangka Mark atau Merek Terkenal, tidak perlu waktu pengajuan permohonan pembatalan merek. teridentifikasi dan terdistribusi secara global, Sama halnya dalam kasus Prada SA vs. The Rich namun setidaknya konsumen atas jenis barang atau Prada pada tahun 2016 yang bertolak belakang jasa tersebut, mengetahui adanya merek tersebut. dengan SEMA Nomor 8 Menurut World Intellectual Property Organization 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015. Majelis Hakim (WIPO), Well Known Mark bahwasannya harus menolak permohonan yang diajukan Tergugat tetap dilindungi tanpa mempertimbangkan apakah walaupun jenis barang produksi Tergugat dan suatu merek terdaftar atau tidak untuk menghargai ide terhadap lahirnya barang dan jasa.6 Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Annette Kur dan Thomas Dreier, “European Intellectual Property Law”, (Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, 2013), hlm. 192 5 Deborah E. Bouchoux, Intellectual Property, The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets, 4th Edition, (Australia: Delmar Cengage Learning, 2013), hlm. 650. 6 World Intellectual Property Organization, “Joint Recomendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks,” Psl. 2 ayat (3), adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of 4
Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999, Geneva 2000. 7 Indonesia, Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20 tahun 2016, LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5953, ps. 3 8 Detik News, “Inkonsistensi Putusan MA, Antara Sengketa Merek Prada dan BMW”, https://news.detik.com/berita/d-3381023/inkonsistensiputusan-ma-antara-sengketa-merek-prada-dan-bmw, diakses pada 22 Februari 2017.
Penggugat memiliki kategori yang berbeda. Dalam kedua kasus ini, Hakim telah memiliki pemahaman mengenai makna Well-Known Mark itu sendiri sehingga membuktikan walaupun Indonesia menganut sistem konstitutif, tetap ada pengecualian terhadap Well-Known Mark. Berbeda halnya dengan Beyerische Motoreen Werke (BMW) Aktiengesellschafft vs. Body Man Wear (BMW), yang mana Hakim tidak menerima gugatan karena perbedaan kategori jenis barang yang diproduksi kedua perusahaan tersebut. Dari penjabaran tersebut, dapat ditarik akar permasalahan bahwa Hakim belum selaras dalam memutus perkara terutama dalam hal merek. Inkosistensi putusan Hakim ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum terutama bagi para pengusaha yang telah mengerahkan pikiran dan tenaganya untuk menghasilkan ide-ide bagi produk mereka. Maka dari itu, sudah seharusnya Hakim dalam memutus perkara terkait merek tidak hanya membaca teks hukum sebagai huruf mati saja, tetapi turut mempertimbangkan perspektif masyarakat melihat merek tersebut dan terutama rekam jejak produk barang atau jasa dalam pasar.
DAFTAR PUSTAKA I. Buku Buku Bouchoux, Deborah E. Intellectual Property, The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets. 4th Edition. Australia: Delmar Cengage Learning. 2013. Kur, Annette dan Thomas Dreier. European Intellectual Property Law. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, 2013. II. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. UU No. 20 tahun 2016. LN No. 252 Tahun 2016. TLN No. 5953. Surat Edaran Mahkamah Agung,Peraturan Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA No.3 Tahun 2015. III. Dokumen World Intellectual Property Organization, “Joint Recomendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks,” Psl. 2 ayat (3), adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the ThirtyFourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999, Geneva 2000. IV. Internet Detik News. “Sengketa Merek, Mobil BMW Kalah Lawan Baju BMW dari Penjaringan” https://news.detik.com/berita/3274107/sengketa-merek-mobil-bmwkalah-lawan-baju-bmw-dari-penjaringan. Diakses pada 21 Februari 2017. Detik News. “Inkonsistensi Putusan MA, Antara Sengketa Merek Prada dan BMW” https://news.detik.com/berita/d3381023/inkonsistensi-putusan-ma-antara-sengketa-merek-pradadan-bmw. Diakses pada 22 Februari 2017. Detik News. “Sengketa Merek, Prada Kalahkan Hotel Mewah The Rich Prada Bali” https://news.detik.com/berita/d-3379051/sengketamerek-prada-kalahkan-hotel-mewah-the-rich-prada-bali. Diakses 22 Februari 2017. Kompas.com, “Di Indonesia, Kasus Sengketa Merek Dagang Menimbulkan Tanda Tanya Besar” http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/14/192158026/di.i ndonesia.kasus.sengketa.merek.dagang.menimbulkan.tanda.tanya.be sar. Diakses 27 Februari 2017.