Parlemen juni

Fokus

Edisi 6/Juni 2014

Jawaban Bupati Atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD kabupaten Sumenep

Majalah bulanan dprd sumenep

CATATAN UNTUK SANG BUPATI Dari WDP Hingga Pemberdayaan Masyarakat

Curahkan Hati untuk Kaum Perempuan Khairul Asiah, Koordinator Paguyuban Rumah Pintar Wilayah Madura

suasana sidang paripurna penyampaian Nota Bupati atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2013

gallery (butuh foto + caption)

www.dprdsumenep.com

PARLEMEN

Daftar isi

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Review 2 Lika-liku Pasar Anom Editorial 3 Mengawal Optimalisasi Fungsi Legislasi Suara Rakyat

4

Laporan Utama 6 Tiga Raperda Tuntas DPRD Kebut Pembahasan Raperda Wawancara 14 Komitmen Perbaiki Kinerja Pengawasan Respon 16 Fokus 17 Merangkum Hasil Kegiatan Reses Kesatu Tahun Sidang 2014 Legislator Ahmad Salim

23

Dinamika 28 Studi Banding 30 Bentuk Perda Khusus, Maksimalkan Gaet Dana 32

Artikel 34 Kolom 40 Negeri Petaka

www.dprdsumenep.com

Pelindung: KH. Imam Hasyim SH, MH (Ketua DPRD Sumenep)

Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Fembri Suandy S.Ip (Kasubag Humas)

HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Pottre 26 Curahkan Hati untuk Kaum Perempuan

Suara Desa

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep

Staf Redaksi: Ahmad Yani Linda Krisnawati Chandra Purnomo Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Asyik Abdullah Moh. Slamet Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

JUNI 2014

Parlemen

1

Review

Tuntaskan Pembahasan Tiga Raperda FUNGSI legislasi dalam kerangka tugas keseharian bagi seorang anggota dewan sebuah keniscayaan. Fungsi inilah yang mendorong perwujudan fungsi-fungsi lain, yakni fungsi anggaran dan pengawasan. Ini karena fungsi legislasi menggawangi dua fungsi lainnya.

P

ada hakekatnya fungsi utama dari legislatif adalah membuat peraturan perundang-undangan (legislasi). Hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan (controlling) juga merupakan bagian fungsi legislasi.

Ini karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya peraturan perundangundangan itulah yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (budgeting), yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi. Mengapa? Karena untuk menetapkan APBN atau APBD juga ditetapkan dengan UU APBN atau

2

Parlemen

JUNI 2014

Perda APBD setiap tahun anggaran.

Oleh karena pentingnya fungsi legislasi, maka tidak ada pilihan untuk mewujudkannya. Pilihan itu hanya dengan terus menyusun, membuat, mengesahkan peraturan daerah.

Baik yang berasal dari usulan dewan dan atau berasal dari usulan pihak eksekutif.

Parlemen edisi Mei lalu mengupas tuntas tiga raperda dari empat raperda yang dibahas. Pengesahannya setelah melalui pembahasan panjang, dimana tiga raperda memang diyakini secara substansi layak tetapkan menjadi perda. Yakni, Raperda Remekaran Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa; Raperda Retribusi Umum dan Raperda Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan. md

www.dprdsumenep.com

Editorial

Meningkatkan Fungsi Pengawasan Dewan

U

NDANG-Undang Nomor 27/2009 pasal 341 memberi penegasan jelas. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fungsinya adalah antara lain membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah yang disebut fungsi legislasi, menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. Didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan, fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang disebut dengan fungsi anggaran.

Selain itu, tentu saja melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah,atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah yang dikenal sebagai fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasa, ini dilaksanakan oleh DPRD melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat. Apabila dipadang perlu DPRD membentuk panitia khusus untuk membahas secara mendalam terhadap suatu permasalahan.

Dalam kenyataan sehari – hari fungsi lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Namun, sesungguhnya fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah. Sedangkan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yng dominan dibidang itu tetap kepala daerah.

Bahkan dalam UU Nomor 22/1999 kepala daerah diwajibkan mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya menjadi peraturan daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya DPRD itu bertindak sebagai

www.dprdsumenep.com

lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau menolak atau menyetujui dengan perubahanperubahan tertentu, dan sekalisekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan peraturan daerah.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa lembaga parlemen itu adalah lembaga politik.

Sifat lembaga politik itu tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dan sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah daerah, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan penolakan terhadap rancangan perda yang diajukan pemerintah, apabila perlu.

Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambl inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah. Dengan demikian sudah seharusnya semua anggota DPRD untuk menigkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan daerah dengn sebaikbaiknya.

Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana angaran yang ditetapkan dan disepakati bersama. Yang mana sudah tentu untuk melaksanakan tupoksi DPRD. Termasuk, fungsi legislasi dan anggaran.

Maka, upaya DPRD Sumenep dalam rangka menuntaskan pembahasan laporan pemerintah daerah sesungguhnya erat kaitannya dengan fungsi pengawasan. Fungsi yang langsung atau tidak langsung akan bersentuhan dengan pelaksanaan tugas bupati sebagai kepala daerah. md

JUNI 2014

Parlemen

3

Suara rakyat Puasa Harus Steril Tempat Maksiat BEBERAPA pekan ini, dari kabar yang kami ketahui di beberapa media, Satpol PP banyak melakukan gebrakan. Mulai kegiatan penertiban, razia rumah kos dan tempat-tempat maksiat lainnya. Kami sangat mendukung itu, namun alangkah lebih baiknya Satpol PP lebih tegas lagi dengan memberi sanksi yang seberat-beratnya agar tidak sekedar melaksanakan program saja.

Dan menjelang bulan Ramadhan, kami harap Sumenep steril dari tempat berbau maksiat tersebut termasuk dari warung betis. Ini perlu dilakukan agar tidak mengganggu kesucian bulan Ramadhan.

(Abdurrahman, guru Madrasah Diniyah Al-Marzuqi Gapura Timur Gapura) Terima kasih. Saran Bapak menjadi masukan bagi kami. Pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap tempat-tempat hiburan seperti karaoke atau lokalisasi beroperasi khususnya di bulan puasa.

Kami akan layangkan surat larangan tersebut kepada pengelola atau pemilik tempat karaoke atau rumah makan.

Untuk warung makan tidak boleh buka disiang hari, kecuali di areal khususnya seperti terminal atau Pelabuhan, itupun tidak transparan.

Diluar ketentuan tersebut, maka kami akan tegas melakukan penertiban, bahkan penutupan. (Kepala Satpol PP Sumenep, Abd. Majid).

Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprdsumenep.com SMS center: 081913682437 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Redaksi

4

Parlemen

JUNI 2014

Tanyakan Operasional PLTD Masalembu Terima kasih, Pemkab telah mengakomudir bantuan mesin genset untuk PLTD di Pulau Masalembu. Barangnya sudah tiba, tapi sampai sekarang belum juga dioperasionalkan. Mohon penjelasan, kapan akan dioperasikan dan persiapannya sekarang, sampai dimana?

(Ahmad, Warga Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu).

Perlu diketahui, bahwa Pemkab menginginkan keberadaan PLTD itu sedikit memberi perubahan terhadap pelayanan listrik di Masalembu. Pemkab menginginkan pengelola Masalembu yang baru nanti benar-benar mempunya kompetensi dibidang kelistrikan.

Untuk persiapannya, kami sudah melakukan survey lokasi dengan melibatkan PT PLN Persero sebagai tenaga pendamping guna mengkaji sarana yang ada termasuk tekhnisnya. Hasilnya dinyatakan memenuhi standart, hanya saja pengelolaannya sejauh ini, kami belum bisa memastikan kapan sebab masih proses lelang. Kami menargetkan 2014 ini sudah ada kejelasan mengenai pengelolanya, sehingga 2015 operasionalnya dipastikan lebih maksimal.

(Kepala Kantor Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Sumenep, Abd. Kahir).

www.dprdsumenep.com

aghalicek

sumber: http://www.solopos.com/2014/01/04/sontoloyo-sampah-479390

www.dprdsumenep.com

JUNI 2014

Parlemen

5

Laporan Utama

CATATAN UNTUK SANG BUPATI Dari WDP Hingga Pemberdayaan Masyarakat PELAKSANAAN pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014, memiliki sejumlah konsekuensi. Salah satunya hubungan kerja kepala daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD.

P

emilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dan DPRD. Dalam kaitan

6

Parlemen

JUNI 2014

hubungan tersebut, maka kepala daerah b e r k e w a j i b a n menyampaikan LPJ kepada DPRD. Selain hal tersebut kepala daerah berkewajiban pula untuk menginformasikan l a p o r a n penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat.

Te r s e l e n g g a r a n y a

good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan cita-cita bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dan bertanggungjawab.

Untuk itulah, sejumlah fraksi di DPRD harus senantiasa melaksanakan tugas yang berkaitan dengan

www.dprdsumenep.com

DARI kiri ke kanan, Sekkab Sumenep Hadi Soetarto, Ketua DPRD Sumenep Imam Hasyim dan Wakil Ketua DPRD Moh. Hanif dalam suatu rapat paripurna di gedung dewan.

penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satunya dengan meminta penjelasan terkait laporan pertanggungjawaban pemerintahan.

Dari Fraksi PKB menyebut, prestasi keberhasilan dibidang pertanian sangat diapresiasi mengingat capaian indikator

www.dprdsumenep.com

Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan cita-cita bangsa dan negara.

JUNI 2014

Parlemen

7

Laporan Utama

sampai 97,45 %, tetapi pada kwartal pertama dengan kedua saat ini masyarakat petani sangat sulit membeli pupuk ; ZA, SP.36, Petro Organik, NPK dan Ponska yang kesemuanya merupakan produk Petro Kimia.

Selanjutnya, pada indikator infrastruktur jalan di kepulauan terdapat indikator 78, 07 % untuk mencapai yang lebih tinggi, maka tidak ada kalimat lain kecuali infrastruktur jalan di kepulauan yang kerusakannya mencapai 40 % secepatnya diperbaiki seperti di Pulau Sapudi dan Pulau Kangean.

Pada Dinas Perhubungan direncanakan dan diberitakan akan ada penambahan Kapal (Sarana transportasi Laut) sekaligus penambahan Armada transportasi antar pulau, hal ini perlu diperhatikan kelayakannya bahkan surve kelayakan sebelum membeli atau menyewanya adalah sebuah keharusan sesuai tujuan mulya tersebut.

Peningkatan infrastruktur Dalam sebuah upaya mempercepat peningkatan infrastruktur Kabupaten Sumenep, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai beberapa catatan sebagaimana berikut : •Pertama, perlunya peningkatan infrastruktur kepulauan, salah satunya dengan penyerahan jalan utama kepulauan kepada propinsi. •Kedua, perubahan dan atau penambahan peta jalan nasional. •Ketiga, APBD tingkat II di fokuskan pada peningkatan jalan masuk

8

Parlemen

JUNI 2014

kabupaten.

Sedangkan sektor perempuan mempunyai peran strategis dalam pembangunan. Terbukti tidak sedikit kaum perempuan yang masuk di dunia UKM/ UMKM, pertanian, dsb.

Oleh karena itu, penting kiranya peningkatan anggaran terhadap pengembangan potensi ekonomi dan SDM kaum perempuan.

Dari Fraksi PPP menyebutkan, surplus pendapatan terhadap belanja sebesar 75 Milyar 128 juta 905 Ribu 835 Rupiah 36 sen, yang merupakan kelebihan pendapatan atas belanja. Dari sana, muncul pertanyaan, bagaimanakah uraian dari angka tersebut. Apakah tingkat penyerapan anggaran sebegitu kecil sehingga porsi dari kegiatan yang tidak dilaksanakan masih cukup besar ?

Selain itu, jumlah aktiva kita pada tahun anggaran 2013 sebesar 2 Trilyun 986 milyar 649 juta 964 ribu 544 rupiah 23 sen. Fraksi ini kembali mengajukan pertanyaan, berapakah porsi aktiva tetap (tanah & Bangunan) dan berapa pula dari porsi tersebut yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah (sertifikat) ?

Keberhasilan urusan industri dan perdagangan yaitu: meningkatnya pelaksanaan program CSR berbasis masyarakat lokal dan jumlah masyarakat lokal yang menjadi sasaran Program CSR, Berapa jumlah Nominal Rupiah dari CSR dan Perusahaan apa saja yang telah melaksanakan CSR ?

Dari sektor keberhasilan

urusan kesehatan sebagaimana di jelaskan pada Nota Penjelasan Bupati hendaknya diikuti dengan pematangan sistem pelayanan supaya terus mensosialisasikan berubahnya Jamkesmas ke BPJS sebab hal tersebut dikeluhkan menambah ribet dalam mengurusnya terlebih lagi sebelum adanya BPJS santri aktif di Pondok Pesantren jika berobat ke Puskesmas bisa gratis namun setelah adanya BPJS sudah tidak gratis lagi.

Berkenaan dengan analisis keberhasilan capaian Kinerja pada sektor Infrastruktur, supaya meningkatkan pengawasan dengan semaksimal mungkin karena berdasarkan kenyataan dilapangan hasilnya tidak bertahan lama bahkan belum satu tahun sudah rusak dan kembali membutuhkan dana besar untuk perbaikan, sungguh hal ini sangat memprihatinkan.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah perlunya pengeboran besarbesaran di daerah tadah hujan untuk membantu masyarakat yang selalu kekurangan air bersih saat kemarau tiba dan jika ini berhasil adalah merupakan keberhasilan yang cukup fantastis mengingat selama ini pengeboran yang dilakukan keadaannya kebanyakan mati suri.

Selanjutnya, berkenaan dengan analisis keberhasilan capaian kinerja pada urusan pendidikan, hendaknya jangan terpaku pada hal-hal sebagaimana laporkan pada nota penjelasan. Namun, perlu juga keseimbangan pendistribusian tenaga pengajar secara proporsional serta sekolah-sekolah yang kepalanya masih belum definitif untuk segera diisi sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan maksimal.

Berkenaan dengan analisis keberhasilan capaian kinerja pada urusan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, perlu kiranya untuk digarisbawahi agar berbagai macam bantuan yang akan diberikan hendaknya tepat waktu. Sehingga bantuan dimaksud betul – betul dapat dimanfaatkan pada saat dibutuhkan dan ketika mereka memetik hasil dari kerja kerasnya hendaknya ada solusi dalam pemasarannya supaya harganya tidak dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Hal ini mengingat menjadi salah satu indikator dibidang-bidang tersebut sebagai tolak ukur meningkatnya taraf

www.dprdsumenep.com

Laporan Utama hidup masyarakat secara umum.

Sedangkan dari Fraksi PDIP menyebutkan, laporan keuangan daerah setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan-perusahaan daerah.

Dimensi pertanggungjawaban ini amatlah penting untuk dilaksanakan, guna menunjang pembuatan keputusan daerah yang berdimensi ekonomi, sosial, dan politik dilevel pemerintahan daerah. Disamping itu, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mencakup pula kinerja Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran Berkenaan dan kinerja pelayanan yang telah dicapai.

Dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme penyusunan Raperda pertanggungjawaban, yang mengacu pada paradigma pengelolaan keuangan berbasis kinerja, maka tentunya diharapkan penggunaan anggaran daerah akan lebih terarah terhadap upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan tugastugas yang bersifat prioritas dan menyangkut kepentingan serta kebutuhan hidup masyarakat.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan pada

Tahun Anggaran 2013, tentu tidak cukup hanya menyajikan laporan realisasi anggaran dan program/ proyek yang terlaksana. Tetapi lebih dari itu, perlu juga disampaikan signifikansi realisasi program/proyek dengan memperhatikan indikator hasil, manfaat dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara objektif dan komprehensif, yang didukung dengan pencapaian target kinerja pemerintah daerah pada masing-masing bidang dan urusan.

Namun disisi lain, Fraksi PDIP memberikan beberapa catatan dan analisa terhadap beberapa hal yang perlu kiranya mendapatkan perhatian bersama. Khususnya pada sisi pencapaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sumenep selama tahun 2013. Mengamati indikator capaian kinerja pada tahun 2013 lalu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap upaya serius yang dilakukan pihak pemkab guna meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah ke arah yang lebih baik.

Meski demikian, perlu disampaikan bahwa fondasi utama peningkatan kinerja haruslah mendorong pertumbuhan ekonomi Sumenep yang notabene mayoritas masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan kelautan. Padahal, jika dicermati lebih lanjut, sektor

yang dominan ini amatlah rentan dan tergantung terhadap situasi dan kondisi masa tanam.

Lebih-lebih, selama ini anggaran penunjang khususnya pada sektor pertanian dapat dikatakan relatif minim. Oleh karenanya, fraksi kami berharap agar upaya revitalisasi pertanian dan peningkatan anggaran sektor pertanian menjadi perhatian serius pihak Pemkab Sumenep. Hal ini perlu dilakukan agar sektor andalan tersebut dapat survive dan terus tumbuh berkembang menjadi motor pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep.

Disamping itu, fraksi pdip juga mengkritisi terhadap indikator keberhasilan bidang tenaga kerja yang menunjukkan capaian kinerja sebesar 95,15 persen. Sebagaimana disampaikan dalam nota penjelasan Bupati bahwa keberhasilan kinerja bidang tenaga kerja tersebut, ditandai dengan indikator meningkatnya taraf kesejahteraan buruh, khususnya pada sektor industri.

Dalam kaitan capaian indikator ketenagakerjaan tersebut, fraksi PDIP menilai bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengklaim tingkat kesejahteraan buruh di Kabupaten Sumenep, khususnya pada tahun 2013 masih tidak jelas dan cenderung bias. Realita dilapangan menunjukkan masalah kesejahteraan buruh masih jauh panggang dari api.

JURU bicara Fraksi PAN Hozaini Adhim dalam rapat paripurna di ruang Graha Paripurna DPRD Sumenep.

www.dprdsumenep.com

JUNI 2014

Parlemen

9

Laporan Utama

SUASANA sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Bupati di ruang Graha Paripurna DPRD Sumenep.

Hal ini dapat dilihat pada tingkat upah golongan blue collar di Bumi Sumekar yang masih berada di bawah UMK. Sebagai informasi, sesuai peraturan Gubernur Jawa Timur, maka penerapan UMK untuk Kabupaten Sumenep pada tahun 2013 semestinya sudah memenuhi ketentuan UMK sebesar Rp. 1.090.000,-. Dengan level pengupahan yang tidak memenuhi ketentuan standard itu, maka harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan buruh menjadi semu belaka.

Lebih-lebih, BUMD yang seharusnya menjadi pelopor kesejahteraan buruh di Kabupaten Sumenep masih banyak yang tidak menerapkan ketentuan UMK tersebut. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan berharap kepada pihak pemerintah daerah untuk menyikapi serius permasalahan UMK, agar upaya meningkatkan kesejahteraan buruh di Bumi Sumekar ini benar-benar terwujud.

Selain itu, permasalahan ketenagakerjaan yang masih menjadi problem besar, semakin diperparah dengan kondisi sektor ekonomi riil yang berjalan relatif stagnan. Sebagaimana diketahui, bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sebagian besar amatlah ditentukan oleh perkembangan sektor ekonomi riil yang mengatur laju dan lalu lintas ekonomi daerah.

Ironisnya, pilar-pilar penopang sektor riil di Kabupaten Sumenep saat ini masih belum bergerak ke arah situasi perkembangan yang kondusif.

Tingkat investasi maupun penanaman modal yang menjadi pilar

10

Parlemen

JUNI 2014

penggerak sektor rill boleh dibilang masih jauh dari harapan. Akibatnya, hal ini berimbas pada gerak laju ekonomi masyarakat yang berjalan lambat pula. Klaim pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan tingkat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran cenderung menjadi utopis belaka.

Selama ini, penguatan permodalan bagi ekonomi masyarakat kecil dan menengah masih belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pihak pemerintah. Dalam kaitan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memandang saat ini akses modal bagi masyarakat kecil masih sulit diperoleh. Sebagai contoh, dalam prakteknya masyarakat tetap kesulitan mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) dari pihak bank yang mensyaratkan adanya agunan.

Sementara itu, dari Fraksi PAN menyebutkan, tahun kemarin kita telah berani menggantung mimpi mendapatkan “Wajar Tanpa Pengecualian� di sebuah pohon yang bernama “penilaian�. Dan sudah seharusnya kebijakan-kebijakan yang kemarin disekapati itu berfungsi menjadi tangga untuk meraih mimpi itu agar jatuh ke tangan kita. Tapi apa yang terjadi? Mimpi itu seolah terlalu tinggi bagi kita. Dan kita malah mendapatkan mimpi sama seperti tahun sebelumnya yang sebenarnya sempat ingin kita lupakan.

Namun, Fraksi PAN tetap berbaik sangka, bahwa pemerintah daerah di tahun kemarin sudah berjalan di jalur yang benar dan juga sudah berusaha memenuhi ada 4 (empat) syarat, yaitu: kesesuaian dengan penggunaan

anggaran, kesesuaian dengan proses pencairan dengan ketentuan yang ada, kesesuaian pertanggungjawaban berdasarkan yang seharusnya dan Kesesuaian berita acara dengan realisasi. Fraksi PAN juga sangat yakin jika pemerintah daerah di tahun kemarin telah berusaha sekuat upaya memperkuat kemampuan pengelola keuangan dengan sistem yang patuh pada perundang-undangan dan juga telah menguatkan komitmen seluruh pejabat sebagai pelaksanaan yang taat untuk berlaku transparan.

Untuk itulah, Fraksi PAN mengajukan pertanyaan, kalau semuanya sudah benar, mengapa masih mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian? Lalu apa yang belum benar dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 ini ?

Selanjutnya, Fraksi PAN menyampaikan, ada tiga keberhasilan yang ingin disinggung dalam pemandangan umum ini. Pertama, keberhasilan urusan sosial yang ditandai dengan meningkatnya sumber pendapatan keluarga miskin dan berkurangnya beban hidup masyarakat miskin. Fraksi PAN masih meraba-raba soal capaian rata-rata 230% itu.

Dari sana, Fraksi PAN menanyakan, apakah masyarakat miskin saat ini sudah benar-benar terlepas dari jeratan kemiskinan sehingga hidupnya terus-menerus stabil, atau hal demikian sifatnya hanya musiman?

Kedua, Fraksi PAN juga ingin menyoal masalah keberhasilan urusan Ketenagakerjaan yang ternyata

www.dprdsumenep.com

Laporan Utama menunjukkan capaian 95,15% yang salah satunya nampak di bidang industri kecil. Kemudian Fraksi PAN bertanya dalam hati, industri kecil apa saja yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan urusan ini?

Dan yang ketiga adalah keberhasilan urusan penataan ruang.

Keberhasilan pada urusan ini sampai mencapi 107%. Lalu yang menjadi pertanyaan Fraksi PAN adalah, penataan ruang dalam zona apa yang menjadi pedoman munculnya prosentase keberhasilan tersebut?

Pada sisi perangkaan Fraksi PAN menyampaikan, pertama dari Sisi Pendapatan Daerah. Target pendapatan pada Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tertera dalam nota penjelasan ditargetkan sebesar 1 Trilyun 476 Milyar 988 Juta 36 Ribu 656 Rupiah dan terjadi peningkatan sebesar 101,35 persen. Hal ini cukup mengesankan dan menggembirakan.

Peningkatan tersebut terjadi salah satunya ditopang oleh meningkatnya Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 100,33 persen. Pertanyaan Fraksi PAN, objek apa saja yang menyebabkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah bisa melampaui target?

Kedua, Sisi Belanja Daerah. Pada belanja daerah yang dialokasikan sebesar 1 Triliun 625 mIlyar 305 juta 835 ribu 296 rupiah rupanya menyisakan banyak anggaran sampai tahun anggaran berakhir. Belanja Operasi menyisakan anggaran sebesar 124 Milyar 285 Juta 157 Ribu 66 Rupiah 94 Sen. Belanja Modal menyisakan Anggaran sebesar 76 Milyar 671 Juta 611 Ribu 551 Rupiah 36 Sen dan Belanja Tidak terduga menyisakan anggaran sebesar 2 Milyar 435 Juta 416 Ribu 906 Rupiah.

Ini juga cukup mengesankan.

Andai saja semua pihak tahu akan ada gejala sisa anggaran sebesar ini sebelum perubahan anggaran 2013, maka akan sangat berguna jika digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di tahun tersebut. Tapi Fraksi PAN menyadari, pemerintah bukan malaikat. Untuk itulah, Fraksi PAN tetap ingin mempertanyakan, khususnya di dua unsur: belanja operasi dan belanja modal, hal atau kendala apa yang menyebabkan sampai terjadi pengendapan sisa anggaran sebesar itu? Ataukah ini

www.dprdsumenep.com

bisa dikatakan sebagai isyarat dari kegagalan sebuah perencanaan?

Dari beberapa rangkaian pokok pemandangan umum di atas, Fraksi PAN memberikan saran atau masukan yang perlu mendapat perhatian.

Antara lain, pemerintah daerah harus serius dalam hal pengelolaan aset-aset daerah. Karena kalau tidak salah dengar, aset-aset daerah di Kabupaten Sumenep masih belum tercatat dengan benar. Hal ini yang menyebabkan kerugian pada daerah dan juga salah satu sebab mengapa kita tidak mendapatkan penilaian WTP. Selain itu, agar segera merevisi Perda Penyertaan Modal kepada PT WUS. Sebab, penyertaan modal yang bermuasal dari konversi atas piutang dividen masih belum ditetapkan dengan peraturan daerah.

Fraksi PAN juga menyarankan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi untuk segera menyelesaikan dan mencari jalan keluar dari dua hal diatas dalam rangka memenuhi rekomendasi dari BPK agar segera ditindak lanjuti dengan pembentukan Pansus yang nantinya akan mendata aset-aset daerah dan juga konversi deviden menjadi penyertaan modal.

Selanjutnya, Fraksi Golkar menyatakan, Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2013 telah mendapatkan audit BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan predikat opini “Wajar Dengan Pengecualian”.

Sebagai sebuah bentuk akuntabilitas

penggunaan APBD, maka tentunya Laporan Keuangan Daerah tersebut telah diproses melalui pemeriksaan secara ketat oleh BPK. Berdasarkan hasil audit dari lembaga supervisi keuangan tersebut, maka perolehan peringkat opini “Wajar Dengan Pengecualian” sudah dapat dikatakan merupakan capaian prestasi yang lumayan baik. Akan tetapi disisi lain, perlu fraksi kami tekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya mampu memperoleh hasil yang lebih baik, yakni kategori Opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Dalam enam tahun anggaran terakhir ini, khususnya dari tahun anggaran 2008 hingga tahun anggaran 2013 berturut-turut predikat audit yang dicapai tetap berkutat pada level Opini “Wajar Dengan Pengecualian”. Padahal, indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah diukur dari raihan perkembangan prestasi yang progresif, dan bukan diraih dari hasil perkembangan yang bersifat konstan dan cenderung bergerak lurus.

Selain itu, upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada sisi monitoring, hendaknya tidak semata-mata bergantung kepada lembaga eksternal BPK saja. Namun, yang tidak kalah pentingnya, peran aparat pengawasan internal Pemkab Sumenep perlu dimaksimalkan.

Kiprah inspektorat tidak hanya sekedar terpaku pada tugas dan fungsi pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan saja.

JUNI 2014

Parlemen

11

Laporan Utama Namun, Inspektorat dituntut pula untuk mampu memonitoring keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, agar sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai pemerintah daerah. Memang harus diakui, bahwa upaya pemkab untuk mempertahankan pencapaian pengelolaan keuangan daerah melalui perolehan hasil predikat audit selama enam tahun berturut-turut merupakan prestasi yang cukup baik.

Meski demikian, prestasi keuangan daerah yang cenderung stagnan ini menjadi introspeksi dan perhatian serius pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah evaluasi dan pembenahan, agar target predikat audit peringkat wajar tanpa pengecualian dapat tercapai.

Selanjutnya, memperhatikan 6 (enam) misi prioritas pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2011-2015 merupakan tatanan konsep yang secara ideal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan taraf perekonomian masyarakat yang selama ini masih termarginalkan.

Namun demikian, sepanjang pengamatan dan pemantauan fraksi Golkar, dalam tataran implementasinya masih belum menyentuh secara riil dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Parameter pencapaian keberhasilan program prioritas dimaksud belum dijabarkan secara konkrit, khususnya dalam level skala pemanfaatan bagi masyarakat luas. Untuk itu, fraksi kami meminta agar dalam setiap penyusunan prioritas utama arah pembangunan tidak hanya ideal dalam tataran prosentase, akan tetapi mampu termanifestasikan secara kualitatif dalam program/kegiatan yang disusun oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Berkenaan dengan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2013, yang secara keseluruhan dianggarkan sebesar 1 Trilyun 625 Milyar 305 Juta 835 Ribu 296 Rupiah, ternyata terealisasi sebesar 1 Trilyun 421 Milyar 813 Juta 451 Ribu 771 Rupiah.

Secara prosentase, dapat dikatakan bahwa realisasi belanja daerah terserap sebesar 87,48%. Dari segi

12

Parlemen

JUNI 2014

analisa kualitatif anggaran, dapat dikatakan bahwa dengan adanya sisa belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2013 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu melaksanakan efisiensi anggaran secara cermat.

Meski demikian, Fraksi Golkar perlu mempertanyakan khususnya kepada tiap-tiap SKPD, apakah perencanaan belanja yang dialokasikan setiap tahunnya sudah dirancang secara tepat? Apakah tidak ada perencanaan belanja yang diimplementasikan secara over estimate. Selain itu, jika memang efisiensi anggaran memang diterapkan, Apakah seluruh program atau kegiatan yang diajukan oleh SKPD sudah benar-benar terealisasi semuanya?.

Fraksi Golkar juga menyampaikan saran, pertama, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD), fraksi Golkar meminta Bupati untuk mengevaluasi kinerja BUMD yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Sebagai contoh, PT. Wira Usaha Sumekar (WUS) yang mengelola SPBU, hingga akhir tahun anggaran 2013 kontribusinya masih 0 % terhadap PAD. Ke depannya, fraksi Pan berharap ada upaya restrukturisasi dan perbaikan manajemen terhadap BUMD yang tidak sehat tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan hasil audit BPK RI yang untuk keenam kalinya berturut-turut mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP), maka Fraksi Golkar menilai salah satu persoalannya adalah masalah aset daerah yang belum terkelola dengan baik. Belum rapinya pendataan aset daerah oleh pihak DPPKA selama ini, menimbulkan permasalahan ketidakjelasan status aset daerah pemerintah Kabupaten Sumenep. Untuk itu, fraksi Golkar mengharapkan pemerintah daerah agar secepatnya melakukan langkahlangkah inventarisir terhadap seluruh aset daerah.

Berkenaan dengan rencana pembangunan Pasar Anom Baru pasca kebakaran tahun 2007, fraksi Golkar melihat belum ada upayaupaya konkrit dari pihak investor untuk menyelesaikan pembangunan pasar tradisional tersebut. Padahal, sesuai target yang dicanangkan, diharapkan pada bulan Oktober 2014

ini seluruh tahapan pembangunan pasar sudah selesai dilaksanakan.

Oleh karenanya, fraksi Partai Golkar meminta pihak pemerintah daerah untuk pro aktif mendorong pihak investor.

Sementara itu, dari Fraksi PBB menyampaikan, memperhatikan dan mencermati nota penjelasan Bupati Sumenep terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2013, maka Fraksi Partai Bulan Bintang memandang beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Yaitu, tentang ketepatan waktu pelaksanaan, serapan anggaran dan output serta outcomenya dalam mengelola anggaran tahun 2013.

Tentang ketepatan waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 masih saja terjadi keterlambatan realisasi proyek-proyek yang sudah dianggarkan.

Akibatnya, terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. Demikian juga tentang serapan anggaran yang ditandai oleh besarnya SILPA Tahun 2013 menunjukkan bahwa kinerja

www.dprdsumenep.com

Laporan Utama

pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengelola anggaran belum professional. Lebih-lebih, kalau dilihat dari aspek output maka secara umum kualitas pekerjaan pembangunan infrastruktur maupun bidang lainnya belum mencapai kualitas terbaik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian akhir oleh BPK yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Dalam pada itu, berbicara tentang outcome pelaksanaan anggaran tahun 2013 lalu, tidak bisa dipisahkan dengan misi Bupati yang akan mewujudkan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang tidak bisa lepas dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

Produktivitas mayoritas masyarakat Sumenep yang petani kecil masih sangat rendah. Hal ini ditandai oleh antara lain rendahnya produktivitas pertanian, padi dan jagung misalnya, yang masih berkutat dibawah 5 ton per hektar. Apalagi kedelai, kacang dan kacang hijau. Begitu pula dengan hasil perikanan dan peternakan yang masih jauh panggang dari api. Bagaimana bisa berbicara tentang kenaikan income per kapita

www.dprdsumenep.com

kalau produktivitas dalam bidang ekonomi sebagian besar masyarakat masih rendah. Untuk itu, Fraksi PBB memohon Sdr. Bupati untuk mengevaluasi kinerja setiap SKPD berkaitan dengan mewujudkan ekonomi kerakyatan yang menjadi komitmen dan misi pemerintah Kabupaten Sumenep.

Dari segi konsumsi, dalam nota penjelasan yang disampaikan Bupati belum melaporkan naiknya konsumsi setiap orang rata-rata per tahun. Berapa kilogram beras yang dikonsumsi setiap orang per tahun, berapa kilogram daging baik daging merah maupun daging putih yang dikonsumsi setiap orang setiap tahun, berapa kilogram setiap orang mengkonsumsi garam dan gula setiap tahun dan lain sebagainya. Semua itu menjadi indikator bergeraknya ekonomi kerakyatan di bumi Sumekar tercinta ini.

Selanjutnya, dibidang distribusi.

Percepatan perputaran barang ditingkat UMKM sebagai pelaku ekonomi kerakyatan masih juga sangat rendah. Hal ini ditandai oleh perputaran uang yang ada

di lembaga - lembaga keuangan, baik makro maupun mikro yang masih sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Pulau Garam ini. Oleh karena itu, fraksi kami memandang perlunya revitalisasi peranserta koperasi dan pelaku UMKM, sebagai lokomotif mewujudkan ekonomi kerakyatan di Bumi Sumekar tercinta ini.

Akibat dari paparan diatas, maka upah buruh / tenaga kerja belum memenuhi standard ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Bagaimana dikatakan kesejahteraan buruh meningkat manakala ratarata Upah Minimum Kabupaten (UMK) belum terpenuhi. Bagaimana dunia usaha akan melaksanakan standard UMK kalau BUMD sendiri tidak menjadi contoh dan pelopor peningkatan kesejahteraan buruh.

Yang sangat memprihatinkan dalam pandangan fraksi kami adalah tidak turunnya angka pengangguran, baik pengangguran absolut maupun pengangguran relatif dibandingkan tahun anggaran 2012. Padahal rendahnya angka pengangguran menjadi indikator utama bergeraknya ekonomi kerakyatan.

Selanjutnya, dari Fraksi PKNU menyampaikan, setelah mendengar langsung dari penyampaian Nota Penjelasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013, rupanya kita kembali menyandang gelar Wajar Dengan Pengecualian dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Pelaksanaan APBD TA. 2013. Fraksi PKNU cukup terkejut dan bertanya-tanya, kekeliruan apalagi yang menjadi penyebab Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini gagal diraih?

Tidak hanya itu, Fraksi PKNU juga terkejut ketika mendengar jumlah rupiah sisa dari realisasi belanja yang begitu fantastis yaitu sebesar 203 Milyar 492 Juta 383 Ribu 524 Rupiah 30 Sen. Lalu Fraksi PKNU berkhayal, seandainya saja sisa sejumlah itu kemarin dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat tentu akan lebih membahagiakan.

Selanjutnya, Fraksi PKNU ingin bertanya, kenapa bisa sampai ada sisa sebesar itu? Apakah mungkin karena kata “efisiensi� yang akhirnya menyebabkan penyerapan anggaran menjadi bersisa banyak? md

JUNI 2014

Parlemen

13

Wawancara

Sekretaris kabupaten Sumenep

Hadi Soetarto

Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

Komitmen

Perbaiki Kinerja Pengawasan

S

EBAGAI bagian dari fungsi legislatif, DPRD Sumenep memberi masukan sekaligus tanggapan terhadap Nota Penjelasan Bupati tentang Raperda Pelaksanaan APBD khususnya di tahun anggaran 2014 melalui Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi. Dalam PU Fraksi tersebut terdapat beberapa persoalan berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2013.

Mulai soal pengelolaan keuangan dan evaluasi, termasuk berkaitan dengan penilaian Badan Pemeriksa

14

Parlemen

JUNI 2014

Keuangan (BPK) soal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan Nota Penjelasan Bupati itu, juga disebutkan bahwa Sumenep untuk kelima kalinya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Lalu, ada apa dengan Pengelolaan Keuangan APBD Sumenep 2013, bagaimana realisasi APBD dan seperti apa pula upaya pemkab agar LKPD di tahun 2014 dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)?

Berikut hasil wawancara

Parlemen dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kabupaten Sumenep, Hadi Sutarto.

B a g a i a m a n a pelaksanaan APBD 2013?

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar 95 Milyar 661 juta 749 Ribu 829 Rupiah terealisasi sebesar 97 Milyar 52 Juta 73 Ribu 113 Rupiah 6 Sen atau 101,45%. Hal ini merupakan suatu prestasi yang perlu kita banggakan karena pendapatan daerah

yang direncanakan akan dicapai 100 % ini merupakan target yang betul-betul dilaksanakan bersama sebagai konsekuensi dari sumber dana pembelanjaan dari APBD kita.

Dan kita ketahui bersama pula sejak Tahun Anggaran 2011 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditargetkan di RPJM naik sebesar 30 % setiap tahun.

Hal ini tentunya merupakan kerja keras yang harus dilakukan oleh sektor dinas penghasil, dengan kata lain padaTahun Anggaran 2013 penerimaan mengalami pelampauan target sebesar 1,45%.

Sementara disisi belanja, di tahun 2013 sebesar Trilyun 625 Milyar 305 Juta 835 Ribu 296 terealisasi sebesar 1 Trilyun 421 Milyar 813 Juta 451 Ribu 771 Rupiah 70 Sen atau 92,44% sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 203 Milyar 492 Juta 383 Ribu 524 Rupiah 30 Sen. Sumenep kembali mendapat WDP. Bagaimana bapak menanggapinya?

Memang benar, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2013 kembali mendapat WDP. Opini WDP ini merupakan keenam tanpa mengalami perubahan pada status yang lebih baik yakni WTP. Kami sadari hal tersebut menjadi sebuah sorotan bagi beberapa fraksi DPRD, sehingga Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah secara tidak langsung dianggap kurang optimal dalam pelaksanaan tugas kepengawasan.

Lalu, apa yang menyebabkan Sumenep dapat opini WDP? Salah satu persoalannya adalah masalah aset daerah yang belum terkelola dengan baik. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep

www.dprdsumenep.com

Wawancara kemasyarakatan.

Terlepas dari tugas dan fungsi yang telah dijalankan, tentunya kembali lagi pada SKPD selaku entitas pemeriksaan. Hal dimaksud tentunya menjadi tanggung jawab bersama seluruh SKPD di lingkungan pemkab serta komitmen yang kuat dan utuh dari seluruh penyelenggara pemerintahan yang ada, sehingga perolehan opini WTP menjadi sebuah keniscayaan.

dianggap BPK masih kurang maksimal, sebab berbagai permasalahan di bidang aset dihadapkan pada kompleksitas tata kelola Barang Milik Daerah diantaranya berupa tanah, mesin dan peralatan, gedung, dan bangunan termasuk aset lainnya.

Selain itu, yang menjadi persoalan adanya masalah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya PT Wira Usaha Sumekar.

Dimana Inspektorat

www.dprdsumenep.com

fungsi guna

mengawasi pelaksanaan APBD? Secara umum memang beInspektorat melalui 4 wilayah kerja pemeriksaannya telah melakukan tugas-tugas pengawasan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam hal ini melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan

Upaya yang akan dilakukan pemkab kedepan khususnya dalam pembenahan aset daerah?

Sebenarnya Pemkab Sumenep telah melaksanakan inventarisasi aset, yaitu: tindakan untuk melakukan perhitungan, pencatatan dan pelaporan aset, dalam bentuk kegiatan pelaksanaan sensus barang milik daerah.

Dan kedepan, kaitannya dalam pendataan aset itu, 2014 akan difokuskan terhadap kegiatan pra sensus yang dimulai dari validasi dan pemutakhiran data aset, untuk meminimalisir ketimpangan antara hasil sensus tercatat dan riil fisik aset. Selain itu tahun 2014 ini, secara intensif tengah difokuskan pada penyelesaian program kegiatan SIMBADA, yaitu Sistim Informasi Managemen Pengelolaan Barang Daerah.

Dalam PU Fraksi juga banyak disoal mengenai infrastruktur khususnya di kepulauan, bagaimana tanggapan eksekutif?

Tidak ada kalimat lain kecuali infrastruktur jalan di kepulauan yang kerusakannya mencapai 40 persen secepatnya diperbaiki khususnya di Pulau Sapudi dan Pulau Kangean. Hal tersebut akan menjadi prioritas pemkab pada tahun anggaran yang

akan datang. Peningkatan infrastuktur kepulauan salah satunya dengan penyerahan jalan utama kepulauan ke provinsi dan atau perubahan peta jalan nasional, untuk selanjutnya diusulkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sedangkan untuk APBD kabupaten difokuskan pada peningkatan jalan masuk kabupaten akan menjadi perhatian didalam penganggaran penanganan jlan dan jembatan pada tahun anggaran yang akan datang dan akan kami usulkan melalui dana APBD Provinsi dan atau APBN. Tapi persoalannya, hasil proyek di kepulauan itu kecenderungannya tidak tahan lama?

Kuncinya adalah pengawasan. Standar dan mekanisme pengawasan pembangunan untuk mengawasi pelaksanaaan konstruksi di Kabupaten Sumenep sudah kami terapkan guna meminimalisir permasalahan di lapangan sekaligus menghasilkan infrastruktur yang baik dan sesuai standar spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Memang terdapat beberapa permasalahan seperti rekanan nakal yang menurunkan standar spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Namun hal tersebut telah kami tindak lanjuti dengan temuan dan denda sesuai kelalaiannya disamping permasalahan lainnya yaitu faktor daya rusak air yang ikut memperpendek usia guna bangunan.

Untuk itu, selanjutnya Kabupaten Sumenep akan berusaha lebih optimal dalam rangka pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mencapai kualitas bangunan yang lebih baik sesuai dengan standar spesifikasi teknis. *wr.md

JUNI 2014

Parlemen

15

Respon

DPRD Perlu Bentuk Pansus BUMD

F

RONT Aksi M a h a s i s w a Sumenep (Fam’s) menilai perlunya DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) aset untuk membenahi sistem pengelolaan kekayaan daerah yang dimiliki Pemkab. Selain dalam rangka penataan aset, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumenep 2014 wajar dengan pengecualian (WDP).

Menurut Kordinator Fam’s, Mohammad Hazmi, salah satu penyebab Kabupaten Sumenep belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu mengenai aset daerah yang tidak disertai bukti kepemilikan yang kuat. ”Ini sebenarnya sudah persoalan lama. Tapi, Pemerintah Daerah seperti kurang maksimal dalam memerhatikan aset baik berupa gedung, tanah, barang dan sebagainya, sehingga selama enam tahun opini BPK itu tetap, yaitu WDP,” ujar Mahasiswa Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep ini.

Hazmi menambahkan, banyaknya kasus sengketa lahan khususnya di Sekolah Dasar (SD) dan aset daerah yang hilang semestinya menjadi bahan pelajaran bagi Pemerintah Daerah. Hal tersebut disebabkan karena pendataan aset Pemkab yang tidak tertata dengan baik. ”Dengan adanya Panitia Khusus di DPRD kami berharap seluruh aset daerah itu bisa terinventarisir dengan baik. Dimana dan apa saja barang milik daerah.

Dan termasuk apakah aset itu sudah terinventarisir dilengkapi bukti-bukti yang kuat atau tersertifikat?,” pungkas Hazmi. *wr

L

Perbaikan Perencanaan APBD

EMBAGA Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Sumenep meminta Pemerintah Daerah mengevaluasi pola pengelolaan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten agar anggaran yang dialokasikan melalui SKPD sejalan dengan kebutuhan rakyat. Menurut Kordinator Devisi Litbang Lakpesdam NU Sumenep, Ferly A. Saputera salah satu masalah yang perlu diperbaiki

16

Parlemen

JUNI 2014

K

Jangan Hanya Sekedar Laporan Rutin

ALANGAN media juga memberikan perhatian terhadap laporan pertanggungjawaban bupati yang telah dibahas di rapat paripurna DPRD Sumenep. Sejumlah wartawan mengharapkan agar laporan yang dibuat bupati sebagai representasi dari Pemkab Sumenep harus mencerminkan keadaan di bawah.

Untuk itulah, laporan yang dibuat tidak seharusnya hanya berisi hal-hal baik. Tetapi, juga harus secara objektif disajikan jika memang kenyatannya ada laporan yang kurang bagus. Sehingga tidak ada kesan ABS (asal bapak senang) dari laporan rutin tahunan sebagai konsekuensi peraturan perundang-undangan itu. ”Sekarang ini sudah tidak zamannya lagi semua laporan harus bagus. Kalau memang ada laporan yang kurang bagus harus disampaikan juga,” kata Joko Suhardi, salah satu

yaitu berkaitan dengan proses penyusunan dan perencanaan.

Sejauh ini, program dan kegiatan yang dianggarkan di APBD kurang menyentuh terhadap kebutuhan rakyat dan tidak program baru yang dugarap.

Mestinya, lanjut Ferli, dalam penyusunan dan perencanaan APBD mengacu pada musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) dan serap aspirasi (reses). “Di musrembang itu jelas, bahwa seluruh kebutuhan masyarakat itu didiskusikan tidak hanya dilevel Kabupaten, tapi mulai Kecamatan hingga Desa sudah tergambar apa saja kebutuhan masyarakat,” ujar kepada Parlement.

wartawan senior di Sumenep.

Ditegaskan lebih jauh oleh Didik-sapaan Joko Suhardi, laporan yang jujur dan objektif akan membuat kondisi bisa berubah di masa mendatang.

Sedangkan laporan yang sifatnya ABS berbahaya bagi kondisi di masa mendatang.

Sebab, tidak ada keinginan untuk memperbaiki oleh para pihak terkait. ”Saya percaya bupati akan membuat laporan apa adanya.

Dan, laporan itu nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk masa mendatang,” kata Didik. *md

Ferli menilai, Musrembang dan Reses dijadikan kegiatan rutin dan formalitas saja, sementara out putnya pada Pembangunan tidak dimaksimal.

Jika musrembang dan reses itu maksimal dalam proses perencanaan APBD, maka seluruh program dan kegiatan SKPD akan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Perencanaan APBD itu saya kira juga perlu partisipasi dari masyarakat yang diwujudkan dalam Musrembang dan reses.

Dari hasil musrembang dan reses itu, Pemerintah baru mengkaji mana yang perlu yang perlu diprioritaskan,” pungkasnya. *wr.md

www.dprdsumenep.com

Fokus

Jawaban Bupati Atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumenep

"Semua Demi Sumenep Lebih Baik"

SUASANA rapat paripurna DPRD Sumenep tentang laporan pertanggungjawaban bupati.

B

UPATI Sumenep memberikan jawaban atas sejumlah pemandangan umum fraksi DPRD terkait dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2013. Jawaban bupati disampaikan dalam sebuah uraian yang menjadi satu kesatuan satu sama lainnya, disampaikan dalam sebuah sesi khusus jawaban atas pemandangan umum fraksi.

Dalam pandangannya, bupati menyampaikan terima kasih atas masukan fraksi-fraksi di DPRD.

www.dprdsumenep.com

Bupati berjanji akan menjadikan bahan kajian, juga merupakan bahan penyempurnaan terhadap Pelaksanaan APBD tahun 2014 yang sedang berjalan, dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik dari hari ini, khususnya di Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya, untuk Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah terkait pertanyaan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, bupati menjelaskan, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar 95 Milyar 661 juta 749 Ribu 829 Rupiah terealisasi sebesar 97 Milyar 52

Juta 73 Ribu 113 Rupiah 6 Sen atau 101,45%. Hal itu merupakan suatu prestasi yang perlu kita banggakan bersama yang mana kita ketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan, ketika pendapatan daerah yang direncanakan akan dicapai 100 % ini merupakan target yang betul-betul dilaksanakan bersama sebagai konsekwensi dari sumber dana pembelanjaan dari APBD kita.

Dan kita ketahui bersama pula sejak Tahun Anggaran

2011 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditargetkan di RPJM naik sebesar 30 % setiap tahun. Hal ini tentunya merupakan kerja keras yang harus dilakukan oleh sektor dinas penghasil, dengan kata lain padaTahun Anggaran 2013 penerimaan mengalami pelampauan target sebesar 1,45%. Ini suatu perencanaan diawal penyusunan APBD yang cukup baik.

Pelampauan target Pendapatan Asli Daerah tersebut tercapai dari beberapa sektor diantaranya : -Peningkatan Pendapatan dari Sektor Retribusi Daerah sebesar 111,08% -Peningkatan Pendapatan dari sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 102,29% b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar 226 Milyar 311 Juta 735 Ribu 820 Rupiah terealisasi sebesar 227 Milyar 65 Juta 562 Ribu 714 Rupiah atau sebesar 100.33 %.

Mengalami Pelapauan Target sebesar 0,33%, pada sektor : -Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar 622 Juta 597 Ribu Rupiah terealisasi sebesar 1 Milyar 669

JUNI 2014

Juta 92 Ribu 300 Rupiah atau sebesar 268.09% -Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah Lainnya dianggarkan sebesar 38 Milyar 563 Juta 566 Ribu 748 Rupiah terealisasi sebesar 41 Milyar 690 Juta 739 Ribu 414 Rupiah atau sebesar 108,11% Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, diharapkan agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Bahkan sebaliknya bilamana perlu dapat memberikan Insentif untuk menarik atau memberikan rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung stabil atau meningkat.

Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/ retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah; serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kwalitas,

Parlemen

17

Fokus kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Dalam menunjang peningkatan PAD Dinas/ Instansi Penghasil senantiasa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan PAD yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu dengan melakukan analisa dan pendalaman terhadap sumber-sumber potensi penerimaan PAD, selama periode berjalan dan tahun yang akan datang.

Selanjutnya terkait Realisasi Belanja menanggapi pertanyaan dari Fraksi PPP, PAN, PKNU dan FKD. Bupati menjelaskan, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar 1 Trilyun 625 Milyar 305 Juta 835 Ribu 296 terealisasi sebesar 1 Trilyun 421 Milyar 813 Juta 451 Ribu 771 Rupiah 70 Sen atau 92,44% sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 203 Milyar 492 Juta 383 Ribu 524 Rupiah 30 Sen. Yang terdiri dari : -Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar 1 Trilyun 323 Milyar 547 Juta 67 Ribu 398 Rupiah terealisasi sebesar 1 Trilyun 199 Milyar 161

Juta 910 Ribu 331 Rupiah 6 Sen atau 90,60% -Belanja Modal yang dianggarkan sebesar 298 Milyar 45 Juta 931 Ribu 992 Rupiah terealisasi sebesar 221 Milyar 374 Juta 320 Ribu 440 Rupiah 64 Sen atau 74,28% -Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan sebesar 3 Milyar 712 Juta 835 Ribu 906 Rupiah terealisasi sebesar 1 Milyar 227 Juta 221 Ribu Rupiah atau 87,48%.

Sisa anggaran Belanja Daerah sebesar 203 Milyar 492 juta 383 Ribu 524 Rupiah 30 sen terjadi karena adanya efisiensi anggaran pada masing masing SKPD juga disebabkan karena adanya Kegiatan Fisik yang belum selesai yang diakibatkan memang karena keterlambatan pekerjaan dari rekanan dan hal ini telah ditindak-lanjuti dengan pemutusan kontrak dan Blacklist serta denda keterlambatan terhadap rekanan yang belum menyelesaikan pekerjaannya.

Untuk itu, selanjutnya Kabupaten Sumenep akan berusaha lebih optimal dalam rangka penjadualan dan pengawasan

pelaksanaan konstruksi sehingga diharapkan tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan ditahun mendatang.

Mengenai Kinerja Keuangan dan Peningkatan Pengawasan Internal, bupati menyampaikan terimakasih yang sebesar sebesarnya atas harapan, kritik serta pandangan dari beberapa fraksi (Fraksi GOLKAR, PPP, PAN dan Fraksi PKNU) terhadap beberapa permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Sumenep salah satunya terkait perolehan Opini WDP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013. Dimana untuk yang keenam kalinya Opini dimaksud tanpa mengalami perubahan pada status yang lebih baik yakni WTP. Bupati menyadari hal tersebut menjadi sebuah sorotan bagi beberapa fraksi DPRD, sehingga Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah secara tidak langsung dianggap kurang optimal dalam pelaksanaan tugas kepengawasan.

Bupati menjelaskan,

bahwa Inspektorat Kabupaten Sumenep yang terbagi dalam 4 Wilayah Kerja Pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 telah melakukan tugas-tugas pengawasan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam hal ini melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Terlepas dari tugas dan fungsi yang telah dijalankan, tentunya kembali lagi pada SKPD selaku entitas pemeriksaan. Hal dimaksud tentunya menjadi tanggung jawab bersama seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep serta komitmen yang kuat dan utuh dari seluruh penyelenggara pemerintahan yang ada, sehingga perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi sebuah keniscayaan.

Terhadap upaya penyelesaian tindaklanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan telah dilaksanakan yang teragendakan dalam pembahasan TLHP dan digelar per semester setiap tahun di kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

Terhadap predikat WDP bahwa salah satu persoalannya adalah masalah aset daerah yang belum terkelola dengan baik, Bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep, didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebagai berikut : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54, yang berbunyi : “Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan�. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis

SEJUMLAH anggota dewan mengikuti sidang paripurna tentang laporan pertanggungjawaban bupati.

18

Parlemen

JUNI 2014

www.dprdsumenep.com

Fokus Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna bertugas dan bertanggungjawab atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan/perbaikan, pengamanan dan pengawasan barang dalam lingkungan wewenangnya. c. Bahwa secara umum pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut : -Kepala SKPD selaku pengguna barang telah melaksanakan tata kelola BMD mulai dari perencanaan sampai dengan pencatatan dan pelaporan.

-Selanjutnya DPPKA melalui Bidang Aset sebagai koordinator dan menghimpun pencatatan Aktiva Tetap pada LKPD Pemerintah Kabupaten Sumenep.

-Sebagai upaya penataan aset pada Tahun 2014 akan dilaksanakan sebagai berikut : -Berbagai permasalahan di bidang asset Kabupaten Sumenep dihadapkan pada kompleksitas tata kelola Barang Milik Dearah (Tanah, Mesin dan Peralatan, Gedung dan Bangunan, dan Aset Lainnya, , dst) -Berdasarkan catatan historis Pemerintah Kabupaten sumenep melaksanakan inventarisasi asset, yaitu: tindakan untuk melakukan perhitungan, pencatatan dan pelaporan aset, dalam bentuk kegiatan pelaksanaan sensus barang milik daerah -Pada Tahun 2014 akan difokuskan terhadap kegiatan pra sensus, yaitu kegitan : Validasi dan Pemutakhiran Data Aset, untuk meminimalisir ketimpangan antara hasil sensus tercatat dan riil fisik aset.

-Selain itu Tahun 2014, secara intensif tengah difokuskan pada penyelesaian program kegiatan SIMBADA, yaitu : Sistim Informasi Managemen Pengelolaan Barang Daerah.

Menanggapi Pertanyaan dari Fraksi PPP tentang Jumlah Aktiva tetap kita pada tahun 2013 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

www.dprdsumenep.com

Sumenep yang sebenarnya adalah sebesar 2 Triliyun 476 milyar 300 juta 703 ribu 969 rupiah 98 sen. Untuk aktiva tetap berupa Tanah sebesar 288 Milyar 666 Juta 234 Ribu 922 Rupiah dan untuk Bangunan Gedung sebesar 553 Milyar 705 Juta 211 Ribu 288 Rupiah 2 Sen. Untuk tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah (sertifikat) adalah sebanyak 467 sertifikat dengan total luas 2 Juta 457 Ribu 743 meter persegi.

Terkait Perencanaan Daerah menanggapi pernyataan dari Fraksi Partai Golongan Karya, bupati sependapat bahwa proses perencanaan anggaran belanja harus dirancang secara tepat, terutama berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan program kegiatan. Namun, demikian proses penyusunan anggaran mulai dari Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang kemudian dibahas secara bersama-sama dan kemudian menjadi APBD yang hurus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam bentuk program kegiatan.

Untuk itu kami selalu melakukan evaluasi secara rutin untuk mengetahui perkembangan dan realisasi pelaksanaan program kegiatan masing-masing pada masingmasing SKPD, termasuk apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan dilapangan sehingga harapan Fraksi partai Golongan Karya agar proses pelaksanaan anggaran belanja dapat lebih terarah dan terkukur, sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Perencanaan belanja juga harus dapat menentukan skala prioritas untuk menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia mengingat alokasi anggaran belanja yang terbatas.

Dengan penentuan skala prioritas maka instrumen sasaran-sasaran masing-masing SKPD melalui program kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan terukur sesuai prinsip pengelolaan

anggaran berbasis kinerja.

Untuk itu dalam perencanaan belanja telah dialokasikan dan dirancang secara tepat melalui panduan dan acuan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015, yang memuat program-program prioritas pembangunan untuk lima tahun kedepan yang sifatnya komprehensif serta berkesinambungan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep terus berupaya seoptimal mungkin untuk dapat merealisasikan seluruh program kegiatan yang ada dengan alokasi anggaran yang tersedia, walaupun dengan keterbatasan yang ada baik menyangkut sumber daya aparatur maupun sarana prasarana pemerintah yang ada.

Berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelaksanaan APBD menanggapi Pemandangan Umum dari beberapa Fraksi tentang pengelolaan dan pelaksanaan APBD 2013 dapat kami sampaikan beberapa hal antara lain: 1. Indikator perekonomian di Kabupaten Sumenep di

lihat dari pola konsumsi masyarakat dapat dijelaskan bahwa secara umum penikatan perekonomian di suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbungan ekonomi , untuk sektor perekonomian Kabupaten Sumenep pada tahun 2013 menunjukkan trend Positif dengan adanya peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mencapai 6,33% atau meningkat 0,09 point dibandingkan dengan capaian LPE Tahun 2012 sebesar 6,24%. perkembangan perkonomian di Kabupaten Sumenep setiap tahun semakin baik, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi disebabkan karena meningkatnya PDRB di Kabupaten Sumenep, dimana PDRB dihitung sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa dari berbagai sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Sumenep dalam satu tahun.

PDRB Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Konstan tahun 2013 sebesar 5,937 Trilyun meningkat dibandingkan dengan PDRB tahun 2012 yang hanya sebesar 5,584 Trilyun. Begitu pula PDRB

JUNI 2014

Parlemen

19

Fokus

SEKKAB Sumenep Hadi Soetarto menyampaikan Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

Kabupaten Sumenep Atas Dasar Harga Berlaku, pada tahun 2013 mencapai 14,164 Trilyun,- meningkat cukup baik dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Sumenep tahun 2012. Meningkatnya PDRB tersebut tentunya akan meningkatkan pendapatan Regional perkapita dari 11 Juta 419 Ribu 368 Rupiah 86 sen pada tahun 2012 menjadi 12 Juta 753 Ribu 923 Rupiah 23 sen pada tahun 2013 2. Berkenaan berbagai macam bantuan disektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan yang akan diberikan hendaknya tepat waktu, dapat dijelaskan bahwa berbagai bantuan benih yang bersumber dari APBN telah kami upayakan untuk tepat waktu dan tepat sasaran serta terus berkoordinasi dengan para penyedia barang sebagai mitra dari pemerintah, baik yang berasal dari BUMN maupun swasta.

Disamping itu berbagai program telah kami laksanakan dalam rangka memperluas pemasaran, diantaranya resi gudang, promosi potensi unggulan daerah, baik pada even regional maupun nasional.

Tentang sulitnya petani mendapatkan pupuk pada kwartal pertama dapat dijelaskan bahwa Penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubdisi di Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan

20

Parlemen

JUNI 2014

dengan Permendagri Nomor :15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dimana dalam prakteknya penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup didasarkan pada RDKK (Rencana Definif Kebutuhan Kelompok).

Pupuk bersubsidi tidak diperdagangkan sebagaimana sarana produksi yang lain, tetapi melalui pesanan petani melalui kelompok tani yang tersusun dalam RDKK. Proses penyalurannya diatur sesuai batas/limit dengan jadwal alokasi setiap bulan sesuai kebutuhan kelompok tani.

Sementara untuk petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani atau tidak terdaftar dalam RDKK belum bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.

3. Di Bidang Kesehatan dapat disampaikan bahwa Pembiayaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep dapat dibagi menjadi 3 yaitu pelayanan kesehatan yang pembiayaannya disediakan oleh BPJS Kesehatan, Pelayanan Kesehatan yang pembiayaannnya disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, dan Pelayanan Kesehatan yang pembiayaannya ditanggung secara mandiri oleh perseorangan.

Pelayanan Kesehatan yang

pembiayaannya disediakan BPJS kesehatan adalah khusus untuk kepesertaan BPJS kesehatan. Kepesertaan dalam BPJS Kesehatan antara lain terdiri atas Kepesertaan BPJS Kesehatan yang pembiayaannya disediakan Pemerintah Pusat disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Disamping itu juga kepesertaan BPJS Kesehatan dapat pula berasal dari Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, TNI / POLRI, pensiunan, serta masyarakat umum yang telah menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan.

Sementara itu bagi kepesertaan di luar BPJS Kesehatan termasuk santri yang berasal dari Kabupaten Sumenep mendapat pelayanan kesehatan gratis melalui Program pelayanan Kesehatan Gratis yang pembiayaan kesehatannya disediakan oleh Pemerintah Kebupaten Sumenep baik pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan atau pelayanan kesehatan Rujukan di rumah sakit kelas III ( Tiga ) 4. Dibidang Ketenaga-kerjaan capaian indikator sebesar 95,15% yaitu meningkatnya taraf kesejahteraan buruh industri kecil dan buruh tani ditahun 2013 dengan indikator : Kesempatan kerja atau Rasio penduduk yang bekerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Pencari kerja yang ditempatkan dan Transmigran

swakarsa.

Dan berkaitan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada Tahun 2013 di Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2013 sebesar 965 Ribu Rupiah bukan sebesar 1 Juta 90 Ribu Rupiah. Upah Minimum sebesar 1 Juta 90 Ribu Rupiah berlaku pada Tahun 2014, hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 (Peraturan Gubernur terlampir).

Pemerintah Kabupaten Sumenep selalu mendorong kepada seluruh perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten Sumenep terlebih kepada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) untuk melaksanakan pemberian UMK sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur yang berlaku dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja di Kabupaten Sumenep, hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pembayaran UMK pada Tahun 2012 Perusahaan yang membayar UMK (825 Ribu Rupiah) sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur sebanyak 206 Perusahaan, sedangkan pada Tahun 2013 Perusahaan yang membayar UMK (965 Ribu Rupiah) sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 sebanyak 229

www.dprdsumenep.com

FOKUS Perusahaan.

5. Dibidang urusan Sosial rata-rata capaian sebesar 230% yaitu meningkatnya sumber pendapatan keluarga miskin, dan Berkurangnya beban hidup masyarakat miskin dengan indikator-indikator : Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PMKS yang memperoleh bantuan social.

6. Selanjutnya untuk keberhasilan urusan penataan ruang yaitu Meningkatnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap kebijakan RT/RW, dengan indikator – indikator seperti : Rasio ruang terbuka hijau dan Ketaatan terhadap RT-RW .

Untuk persoalan infrastruktur menanggapi pernyataan dari Fraksi PKB Kabupaten sumenep, terkait indikator infrastruktur jalan di kepulauan terdapat indikator 78,07% untuk mencapai yang lebih tinggi, maka tidak ada kalimat lain kecuali infrastruktur jalan di kepulauan yang kerusakannya mencapai 40% secepatnya diperbaiki di pulau Sapudi dan Pulau Kangean. Hal tersebut akan menjadi prioritas Pada Tahun Anggaran yang akan datang.

Peningkatan infrastuktur kepulauan salah satunya dengan, penyerahan jalan utama kepulauan ke Provinsi dan atau perubahan peta Jalan Nasional, akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Sedangkan untuk APBD Kabupaten difokuskan pada peningkatan Jalan Masuk Kabupaten akan Menjadi perhatian didalam penganggaran Penanganan Jalan dan Jembatan Pada tahun Anggaran yang akan datang dan akan kami usulkan melalui dana APBD Provinsi dan atau APBN. Menanggapi pertanyaan dari fraksi PPP DPRD Kabupaten Sumenep bahwa berkenaan dengan analisis keberhasilan capaian kinerja pada sektor infrastruktur, supaya meningkatkan pengawasan dengan semaksimal mungkin karena berdasarkan kenyataan

www.dprdsumenep.com

lapangan hasilnya tidak bertahan lama bahkan belum satu tahun sudah rusak dan kembali membutuhkan dana besar untuk perbaikan. Maka standar dan mekanisme pengawasan pembangunan untuk mengawasi pelaksanaaan konstruksi di Kabupaten Sumenep telah diterapkan untuk meminimalkan berbagai macam permasalahan di lapangan untuk menghasilkan infrastruktur yang baik dan sesuai standar spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Walaupun masih terdapat beberapa permasalahan seperti “masih terdapatnya rekanan nakal yang menurunkan standar spesifikasi teknis yang telah ditetapkan” yang mana hal tersebut telah kami tindak lanjuti dengan temuan dan denda sesuai kelalaiannya disamping permasalahan lainnya yaitu faktor daya rusak air yang ikut memperpendek usia guna bangunan.

Untuk itu, selanjutnya Kabupaten Sumenep akan berusaha lebih optimal dalam rangka pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mencapai kualitas bangunan yang lebih baik sesuai dengan standar spesifikasi teknis.

Sedangkan untuk infrastruktur Pembangunan Pasar Anom Baru pasca kebakaran tahun 2007 yang dipertanyakan fraksi Golkar, bahwa Pembangunannya dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan investor yang diharapkan dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang disepakati, komunikasi dengan investor ( PT. Mitra Abadi Jaya Engineering ) terus kami lakukan dengan penjelasan dari pihak investor bahwa pembangunan Pasar tersebut dengan konstruksi baja sehingga berbeda pelaksanaannya dengan konstruksi beton, kalau konstruksi baja dapat diselesaikan untuk rancang bajanya di Surabaya, sehingga seakan akan tidak ada pekerjaan di lapangan, namun tetap memperhitungkan waktu penyelesaian pekerjaannya.

Selanjutnya masalah pendidikan, menanggapi

pertanyaan dari Fraksi PPP, bahwa dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan kinerja pada urusan Pendidikan, khususnya berkaitan dengan pengisian kekosongan Kepala Sekolah yang masih belum difinitif , dalam hal ini menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Sumenep utamanya Dinas Pendidikan , sesuai dengan ketentuan perundang undangan untuk segera mengisi kekosongan Kepala Sekolah difinitif secara optimal dan prosedural guna mewujudkan kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar sejak dari tingkatan lembaga TK,SD, SMP dan SMA/SMK Negeri se Kab Sumenep.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut : a. Bahwa sampai dengan saat ini untuk SMA Negeri terdapat 2 ( dua ) lembaga yang mengalami purna tugas serta periodesasi dan telah dilakukan pengisian Kepala Sekolah formasi difinitif ; b. Untuk lembaga SMP Negeri sampai saat ini sepenuhnya masih belum ada kekosongan Kepala Sekolah sebagai jabatan difinitif ; c. Khusus untuk Sekolah Dasar ( SD ) Negeri masih terdapat 124 Sekolah yang harus dilakukan pengisian dengan perincian sebagai berikut : Sebanyak 89 lembaga akan segera dilakukan pengisian Kepala Sekolah difinitif dan selebihnya sebanyak 35 lembaga dengan penetapan PLT difinif dikarenakan sesuai

dengan ketentuan terhadap penetapan Kepala Sekolah Difinitif harus melalui proses PSTP dan bersertifikat lulus seleksi.

Kemudian, untuk jaringan transportasi menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang rencana dan berita akan ada penambahan kapal (sarana Transportasi Laut) sekaligus penambahan Armada Transportasi antar pulau, hal ini perlu diperhatikan kelayakannya bahkan survey kelayakan sebelum membeli atau menyewa merupakan keharusan, dapat kami jelaskan sebagai berikut : Pengadaan Kapal Motor Penumpang di Kabupaten Sumenep TA. 2014 tidak dapat dilaksanakan, mengingat ”Penanda-tanganan Nota Kesepakatan Penganggaran tahun jamak antara DPRD Kabupaten Sumenep bersama Bupati Sumenep tidak dilakukan bersamaan dengan penanda- tanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS TA. 2014” adapun regulasi yang mendasarinya adalah sebagai berikut : a. Pasal 52 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2010 dijelaskan bahwa kontrak tahun Jamak pada Pemerintah Daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pasal 54A Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas

JUNI 2014

Parlemen

21

FOKUS Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, dijelaskan bahwa : - Ayat (3) penganggaran Tahun jamak sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan atas Persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepahaman bersama antara kepala daerah dan DPRD - Ayat (4) Nota Kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersama dengan penandatangan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. c. Sebagaimana terlampir Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 14 Pebruari 2014 Nomor : 900/ 717 /213.6/2014 perihal Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak Pengadaan Kapal Motor Penumpang di Kabupaten Sumenep.

Sedangkan pemberitaan Radar Madura tanggal 25 Mei 2014 : “Dishub Ancangancang Tambah Kapal� Itu untuk Antisipasi Persiapan selama Operasi Angkutan Lebaran 2014 direncanakan ada penambahan 3 (tiga) Unit Armada Kapal Angkutan Laut Mudik Balik Gratis untuk Lintas Kalianget-Kangean PP (5 Trip), Surabaya-Masalembo PP (5 Trip) dan Banyuwangi–Sapeken PP (5 Trip). Sumber dana APBD Provinsi Jawa Timur TA. 2014.

Lalu, yang berkaitan dengan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, menanggapi pertanyaan Fraksi Bulan Bintang dan Fraksi PDIP bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian didaerah memang perlu dilakukan revitalisasi peran serta Koperasi, UMKM, Peningkatan investasi maupun penanaman modal yang menjadi pilar penggerak sektor riil dan fondasi utama peningkatan kinerja haruslah mendorong pertumbuhan ekonomi Sumenep yang notabene mayoritas masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan kelautan.

Padahal, jika dicermati lebih lanjut, sektor yang dominan ini amatlah rentan dan tergantung terhadap situasi dan kondisi

22

Parlemen

JUNI 2014

masa tanam.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumenep terus menerus memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Salah satu upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan adalah dengan mengadakan program Revitalisasi Koperasi yaitu penyehatan organisasi dan usaha bagi 100 Koperasi dan 300 orang pengurus Koperasi yang dilaksanakan pada tahun 2013 dan dilanjutkan pada tahun 2014.

Disamping itu untuk mempercepat perputaran uang dan barang ditingkat UMKM sebagai pelaku ekonomi kerakyatan maka Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Layanan Klinik Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep memfasilitasi akses permodalan yang ada di lembaga-lembaga keuangan sehingga nantinya bisa meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sumenep.

Bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sumenep khususnya terhadap penguatan permodalan sudah dilakukan beberapa upaya diantaranya adalah kebijakan pemberian bantuan permodalan sebagai stimulant bagi Koperasi dan UMKM yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sumenep tahun 2013 sebesar Rp. 630.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Bantuan Sosial bagi 130 UMKM perorangan, masingmasing sebesar Rp. 1.000.000,2. Bantuan Hibah Keuangan bagi 25 Kelompok UMKM masing-masing sebesar Rp. 6.000.000,3. Bantuan Hibah Keuangan bagi 8 Koperasi Pondok Pesantren (Koppotren) masingmasing sebesar Rp. 25.000.000,4. Bantuan Hibah keuangan bagi 10 Koperasi Siswa (Kopsis) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,5. Bantuan Hibah Keuangan bagi 2 KJKS masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,-

Disamping itu untuk membantu para UMKM dalam mengakses permodalan (KUR) dari pihak Bank maka Pemerintah Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional menyelenggarakan program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) gratis bagi 100 UMKM dimana Sertifikat yang diterbitkan nantinya diharapkan bisa dijadikan agunan bagi UMKM dalam mengakses permodalan di perbankan.

Selanjutnya berkenaan dengan realisasi investasi di Kabupaten Sumenep dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 yang mencapai 46 Milyar 543 Juta 690 Ribu486 Rupiah yang meliputi 17 bidang usaha telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini tentunya tidak hanya memeberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan usaha tetapi juga dalam upaya mengurangi pengangguran di Kabupaten Sumenep.

Selain itu penggerak sektor riil yang lain adalah koperasi, hal ini ditunjukkan semakin meningkatnya jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sumenep, pada tahun 2013 jumlah koperasi yang aktif sebanyak 1.116 koperasi dari total jumlah 1.225 koperasi, lebih meningkat jika dibandingkan dengan jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2012 yang hanya berjumlah 838 Koperasi.

Pada intinya bupati sependapat dengan pernyataan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu faktor yang dominan dalam dalam peningkatan kinerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep, walaupun pada realitasnya sektor pertanian sangat tergantung situasi dan kondisi alam serta musim tanam, terutama menyangkut ketersediaan air.

Salah satu Upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumenep menyangkut

penyediaan air adalah melalui program kegiatan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi melalui Dana APBD I Dana APBN pada Tahun anggaran 2013. Disamping itu juga melalui melalui dana DAK TA. 2014, pemberian bantuan mesin pompa air dan pembangunan embung yang ada di desa dalam rangka mencukupi kebutuhan air bagi para petani, sehingga keberlangsungan usaha tani tetap berjalan.

Dalam upaya keberlanjutan program dan kegiatan Kabupaten Sumenep perlu dukungan APBD Kabupaten yang memadai, sehingga pembangunan sektor pertanian yang menjadi salah satu motor petumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep dapat berkesinambungan dan berkelanjutan. Disamping itu pembangunan sektor pertanian dengan anggaran yang memadai diharapkan dapat menjawab dan memberikan solusi pada masyarakat petani sebagai jumlah mayoritas di Kabupaten Sumenep.

Oleh karena itu, di dalam setiap penyusunan Program Pembangunan Pertanian di masa yang akan datang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada APBD Kabupaten Sumenep dan berdasarkan skala prioritas dengan selalu mengedepankan pemikiran kreatif dan inovatif.

Disamping itu diupayakan adanya peningkatan alokasi anggaran terhadap sektor pertanian dalam arti luas, mengingat peluang untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat masih memungkinkan dari potensi sumberdaya lokal yang ada di Kabupaten Sumenep serta perlunya Revitalisasi Pertanian dalam pembangunan ekonomi perdesaan yang mengarah pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian.

Hal ini terbukti dari peningkatan anggaran di sektor pertanian dari Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2014, baik dari anggaran yang bersumber Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN. md

www.dprdsumenep.com

Legislator

Politik Bukan Adu Kekuatan, tapi Pengabdian

P

OLITIK bukanlah adu kekuatan, persaingan, atau semata-mata adu dukungan.

Tapi politik adalah jalan untuk pengabdian. Politik seharusnya menyejukkan, bukan melahirkan perpecahan, apalagi permusuhan. Dan politik sejatinya harus berbuah manis, bukan pahit.

Sebab politik adalah sarana atau jalan untuk berjuang demi kesejahteraan rakyat.

Prinsip politik itulahlah yang senantiasa dipegang oleh Ahmad Salim. Anggota DPRD Sumenep yang satu ini berobsesi untuk mengabdikan dirinya demi kesejahteraan masyarakat di jalur politik. Sebab, melalui politik itulah, seluruh aspirasi dan harapan masyarakat dapat diakomudir. �Politik ujungnya akan melahirkan sosok penguasa atau pemerintah.

Melalui kekuasaan itulah bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat khususnya rakyat yang diwakilinya,� ujar politisi asal Partai

www.dprdsumenep.com

Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Salim juga mengumpamakan, politik tidak ubahnya sebuah pisau. Tergantung pada siapa yang akan menggunakannnya.

Pisau fungsi dasarnnya digunakan untuk memotong, mengupas, atau memangkas. Tentu fungsi pisau itu akan memberi manfaat dan dampak yang sangat positif baik pada diri sendiri maupun orang lain.

Namun sebaliknya, bisa saja, pisau itu digunakan pada hal yang negatif, jika tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Ia bisa saja tidak hanya membuat celaka orang lain, tetapi juga dirinya jika digunakan pada di luar fungsi dasarnnya, misalnya untuk menusuk, mencelakakan bahkan membunuh.

Begitulah politik. Tergantung pada siapa pelakunya, apakah akan digunakan untuk kebaikan atau sebaliknya digunakan pada kejahatan. �Semuanya tergantung pada orangnya.

Jika niatnya berpolitik baik, maka tentu

akan Positif, namun jika diniatkan untuk hal yang buruk melanggaran hukum dan agama, maka tunggulah dampak negatifnya,� terang Salim ketika berdiskusi soal politik dengan Parlemen.

Bagi Salim, politik harus berbuah manis. Politik harus memberi manfaat, bukan madharat. Dan untuk mencapainya, diperlukan sosok politisi yang tulus dan tidak hanya berjuangan semata-mata untuk mencari kekuasaan atau harta. Seseorang berpolitik akan terasa nikmat jika tidak hanya mengejar kebutuhan duniawai, tapi adalah kenikmatan yang hakiki adalah ukhrowi.

Untuk itulah, sejauh memilih terjun ke dunia politik, alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Keislaman An-Nuqoyah (STIKA) Guluk-Guluk ini senantiasa diniatkan untuk mengabdi. Salim tidak ingin dikatakan politisi yang salah dalam menyalahgunakan politik. Ia ingin iktiar politiknya yang selama ini diperjuangkan berbuah manis baik

JUNI 2014

Parlemen

23

Legislator diperjuangkan di kursi legislatif.

Diakhir jabatannya sebagai anggota DPRD periode 2009-2014 cukup banyak titipan atau amanat rakyat yang diwakilinya.

Melalui jabatan yang dimilikinya saat ini, Salim mempunyai tekad untuk terus berjuang demi kesejahteraan rakyat. Baginya tidak ada kata akhir untuk mengabdi demi kesejahteraan masyarakat. ”Bagaimanapun ini adalah pengabdian. Sehingga, mungkin, selama hampir lima di tahun di DPRD, banyak pengalaman baik suka maupun duka yang dirasakan selama di kursi parlemen,” tuturnya tersenyum.

Konsisten Bernaung di Partai Berlambang Ka’bah

Politik ujungnya akan melahirkan sosok penguasa atau pemerintah.

Melalui kekuasaan itulah bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat khususnya rakyat yang diwakilinya. untuk dirinya sendiri terlebih pada masyarakat umum.

Salim sangat menyesalkan dengan pandangan umum orang, termasuk politisi yang menganggap politik hanya untuk mencari kekuasaan atau jabatan. Pemikiran bahwa politik hanya untuk mengejar kekuasaan atau jabatan salah besar. ”Saya juga tidak sepakat dengan sebagai kelompok yang menyatakan golput di pemilu. Itu berarti kurang memahami dengan subtansii politik. Politik bukan mencari kekuasaan, tapi ikhtiar untuk pemerataan kesejahteraan pengawasalan terhadap hak-hak berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Sebagai legislator di Kabupaten Sumenep, Salim mengaku mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Masih banyak harapan dan persoalan masyarakat yang perlu

24

Parlemen

JUNI 2014

Di kursi legislatif, Ahmad Salim tidak hanya dikenal sosok politisi matang.

Usinya masih 47 tahun, relatif lebih muda dibanding anggota legislatif di DPRD Sumenep pada umumnya.

Disisi lain, ayah dari lima anak itu juga tergolong figur baru di kursi Legislatif, sebab Ia baru pertama kali menjabat sebagai wwakil rakyat periode 20092014.

Namun demikian, soal politik baginya bukanlah hal yang baru.

Jauh sebelum terjun ke dunia politik praktis, secara tidak langsung Salim banyak terlibat dalam dinamika politik.

Ia memahami betul hiruk pikuknya politik, sejak masa orde baru, masa transisi, reformasi hingga sekarang.

Pesantren juga memberi andil besar terhadap pengalaman dan pengetahuannya terhadap Politik. Selama beberapa tahun di pesarntren, Ia tidak tidak hanya banyak mengetahui mengenai ilmu pengetahuan dan keislaman, tetapi secara tidak langsung juga banyak belajar mengenai Politik.

Waktu di Ponpes An-Nuqayah, Salim mengaku secara emosional cukup dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebagai satusatunya partai beras Islam waktu itu, Salim terdorong untuk lebih mengenai dengan partai berlambang Ka’bah tersebut. Ia merasa tertarik dengan partai tersebut, bukan karena didirikan oleh para kiai, tetapi juga merupakan partai yang konsisten dengan asasnya yaitu Islam.

Hal itulah yang menjadi salah satu alasannya untuk bergabung ke PPP. Baginya tidak punya alasan

lain untuk menolak bergabung ke partai berlambang Ka’bah tersebut. ”Dari sisi ideologi, saya merasa cocok dengan PPP. Dan, sejauh ini, masih konsisten dengan Islam sebagai dasar berpolitiknya,” ujar mantan Ketua AlKaustar Bragung ini.

Disisi lain, Salim merupakan sosok politisi yang konsisten dalam berpolitik. Walaupun banyak tawaran dar beberapa parpol yang mengajaknya bergabung, namun Ia tetap teguh dengan pendiriannya dengan partai yang berjargon rumah besar umat Islam itu.

Dalam berpolitik, Ia mempunyai pandangan bahwa partai bukan hanya sebagai suatu bungkus atau kendaraan politik. Namun partai adalah landasan pemikiran dan ideologi politik seseorang dalam merealisasikan karyanya demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. ”Bergabung di partai bukan hanya sekedar memilih atau asal masuknya saja, tapi yang terpenting adalah memahami terhadap pemikiran atau ideologi partai, sehingga menjadi landasan kita untuk berjuang,” ujar Politisi yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Sumenep ini.

Di kursi parlemen, Salim dipercaya oleh fraksinya duduk di Komisi D, membidangi urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Ia juga dipercaya masuk dijajaran Badan Anggaran (Banggar), bahkan sebelumnya juga pernah bergabung di Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Legislasi (Baleg) DPRD. Melalui sejumlah alat kelengkapan DPRD itulah Salim senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat. Di Komisi D misalnya, Ia kerap kali nyaring menyuarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan diantaranya soal banyaknya sekolah rusak yang tidak tersentuh perbaikan, tidak meratanya guru, regrouping sekolah yang tidak tuntas, termasuk sengeketa lahan sekolah.

Dibidang kesehatan, baru-baru ini, Salim mengkritik keras terhadap Kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu) dibeberapa kecamatan yang rusak.

Keterbatasan tenaga medis juga tidak luput dari perhatian Salim. ”Banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kita. Masalah

www.dprdsumenep.com

legislator pendidikan saja, persoalannya cukup komplek. Belum lagi bidang-bidang uang lain. Makanya, saya kira perlu komitmen bersama,” kata politisi kelahiran Sumenep, 20 Agustus 1972 ini.

Dorong Pembangunan Sumber Daya Manusia Ahmadi Said sebenarnya tergolong toHingga Agustus 2014 mendatang, genap Salim menjabat anggota legislatif lima tahun untuk periode 2009-2014. Selama lima tahun ini, banyak yang telah dilakukan untuk kepentingan rakyat di Gedung Parlemen. Dan selama lima tahun itu pula, diakuinya banyak persoalan atau program berkaitan dengan kepentingan rakyat yang belum terselesaikan.

Di periode berikutnya, Salim mengaku telah menyusun beberapa program yang perlu jadi skala prioritas. Salah satu incarannya adalah mengenai pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). ”Salah satu yang menjadi target kami kedepan yaitu pembangunan SDM. Bagaimanapun sebagai Subjek dari Pembangunan itu sendiri, SDM menjadi kunci dari semuanya,” terangnya.

Dalam pandangannya, sebesar apapun Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki satu daerah, namun apabila tidak diimbangi dengan SDM yang kompeten, maka akan sia-sia.

Sumenep menurutnya mempunyak banyak potensi baik dari sisi kelautan, pertanian, wisata hingga potensi

gasnya.

Namun potensi tersebut tidak dikelola oleh SDM yang bagus.

Sumenep masih bergantung pada tanaga luar daerah, karena SDM yang dimiliki sendiri tidak punya kapasitas untuk mengelola SDA tersebut.

SDM lokal hanya sebagai penonton, sementara SDM luar daerah bahkan negara lain menjadi pelaku.

Akibatnya, keberadaan SDA itu tidak berdampak maksimal terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. ”Percuma kita mempunyai potensi alam yang besar dan sia-sia kita mempunyai potensi wisata yang bagus, kalau tidak diimbangi dengan SDM yang berkualitas. Makanya, pembangunan SDM sangat penting,” tandasnya dengan nada serius.

Untuk itulah, pembangun SDM perlu terus ditingkatkan.

Pembangunan SDM itu yaitu tidak ada lain kecuali melalui pendidikan.

Sejauh ini, anggaran untuk pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah cukup besar, yaitu 20 persen dari total kekuatan anggaan baik APBD maupun APBN. Selanjutnya, tinggal bagaimana Eksekutif mengemas anggaran yang besar itu dengan baik agar sesuai dengan semangat ditetapkannnya anggaran 20 persen untuk pendidikan tersebut.

Soal pendidikan, menurut Salim, sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep dinilai belum mempunyai renstra pendidikan yang jelas.

Pembangunan pendidikan seolah tidak mempunyai arah, sehingga kesannya

berjalan tanpa tujuan. ”Percuma anggarannya besar, tapi Instansi teknis tidak mempunyai program dan target yang jelas dalam pendidikan.

Saya kira, perlu juga duduk bersama dengan para pihak untuk merumuskan bagaimana arah kebijakan pendidikan di Sumenep,” tandasnya.

Selain pembangunan SDM, pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu bidikan Salim. Ia berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi.

Sejauh ini, keluhan terhadap pelayanan kesehatan masih mengemuka. Tidak soal sulitnya masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan, keterbatasan tenaga dan sarana medis, termasuk masih adanya punguan masih nyaring terdengar. Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Diakui Salim, tidak jarang komisinya memanggil instansi teknis, seperti Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Moh. Anwar meminta penjelasan terkait dengan problem pelayanan kesehatan. Selain mengevaluasi dan mengklarifikasi, pemanggilan tersebut untuk mengetahui mengenai kendala atau hambatan yang dialami Dinas dalam memaksimalkan pelayanan. ”Bahkan, pula tidak jarang kami lakukan inspeksi mendadak atau sidak kebeberapa tempat. Tujuannya adalah agar pelayanan kesehatan di Sumenep lebih maksimal,” pungkasnya. wr.md

Biodata

Nama Lengkap : Ahmad Salim, SH.i Tetala : Sumenep, 20 Agustus 1972 Alamat : Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Pendidikan Terakhir : Strata Satu (S1) Agama : Islam Istri : Ny. Faizah Anak : Mohammad Hafiluddin Salim, Zaidatul Mumayyizah, Mohammad Romzi,

Mohammad Rofiq, dan Mohammad Jakfar Asshodik

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Guluk-Guluk 2 Kecamatan Guluk-Guluk - MI Raudlah Najiah Bragung - Guluk-Guluk - MTs. Annuqayah Guluk-Guluk - MA Annuqayah Guluk-Guluk - STIKA Annuqayah Guluk-Guluk

www.dprdsumenep.com

Pengalaman Organisasi

- Ketua Ikatan Santri Bragung (Iksbar) - Ketua Forum Pemuda Bragung (Fobra) - Al-Kaustar Bragung - MWC NU Kecamatan Pragaan - Wakil Ketua DPC PPP Sumenep

JUNI 2014

Parlemen

25

pottre

Curahkan Hati

untuk Kaum Perempuan

dosen STKIP PGRI Sumenep

U

SIANYA masih muda. Lahir di Tuban 28 Maret 1982. Dikalangan NU dan organisasi pemuda dan perempuan di Kabupaten Sumenep, namanya cukup dikenal. Bak Irul demikian orang memanggil akrab perempuan bernama lengkap Khairul Asiah ini.

Di Sumenep, Ia tidak dikenal sebagai sosok aktivis perempuan, tapi seorang akademisi. Sebab, selain aktif diberbagai organisasi, lulusan Pasca Sarjana UIN Jogjakarta itu merupakan dosen aktif, bahkan kini ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang

26

Parlemen

JUNI 2014

Khairul Asiah

Kemahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumenep. Irul juga masih tercatat sebagai pengajar di MA Mambaul Ulum Kecamatan Gapura.

Selain seorang Dosen dan pengajar, Irul juga aktif diberbagai organisasi diantaranya Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Persatuan Guru NU (Pergunu) Sumenep, dan Ikatan Sarjana NU (ISNU) Sumenep. Bahkan, saat ini, Mantan aktivis PMII Jogjakarta itu menjabat sebagai Kordinator Paguyuban Rumah Pintar Wilayah Madura.

Berbagai lembaga dan orgaisasi yang digelutinya itu, tentu membuat Irul dihadapkan dengan sejumlah kegiatan yang menjadi

tanggung jawabnya diluar kodratnya sebagai sosok ibu rumah tangga. setumpuk kegiatan selalu menjadi rutinitas sehari-harinya, mulai dari mengatur rumah tangga sebagai wujud tanggung jawab seorang ibu, mengikuti berbagai macam kegiatan sosial sebagai proses aktualisasi diri sampai pada tugas pokoknya sebagai seorang Ibu. Namun demikian, semua yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya itu Ia jalani tanpa mengalahkan satu sama yang lain. Ia lakukan dengan ikhlas disertai niat yang tulus untuk pengabdian.

Dalam bergaul, Ia juga dikenal dekat dengan kawan-kawan di berbagai organisasi yang diikutinya. Hal ini dibuktikan

www.dprdsumenep.com

pottre

dengan komitmennya terhadap tugas yang diberikan dalam suatu kegiatan. ”Kuncinya adalah positif thingking dan optimisi serta diniatkan semua dengan penuh pengabdian dan ibadah,” ujarnya tersenyum.

Bagi Irul, aktif diberbagai organisasi dan lembaga pendidikan tidak membuat martabatnya jatuh. Ia justru merasa terhormat karena memberikan banyak manfaat terhadap sesama dengan membantu sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat, memanusiakan manusia. ”Saya merasa senang karena apa yang saya tekuni saat ini, banyak memberi memnfaat terhadap orang banyak,” tutur Mantan Staf Peneliti di Lembaga Dialog Center Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ini.

Disisi lain, Irul mempunyai obsesi untuk memberdayakan kaumnya.

Dalam pandangannya, sejauh ini,

www.dprdsumenep.com

perempuan masih kurang berdaya.

Minimnya perempuan yang mengisi ruang-ruang strategis menjadi bukti bahwa perempuan kurang diberdayakan. Diberbagai oganisasi perempuan hanya dipandang sebagai pelengkap. ”Buktinya, hanya bisa dihitung dengan jari perempuan yang benar berfikir bertindak dan punya inisiatif untuk kemajua, organisasi, dan ruang-ruang yang ada masih belum dioptimalkan secara maksimal,” ungkapnya.

Selain faktor budaya, terang Irul, kondisi tersebut disebabkan karena faktor pendidikan perempuan yang masih tergolong rendah. ”Pendidikan menjadi pintu awal pencerahan baik mental spiritual, budaya, politik maupun ekonom. Bahkan, tanpa pendidikan niat baik-pun hanya jadi ilusi. Untuk itu, kenapa pendidikan penting dalam rangka pemberdayaan

perempuan,” ujar Mantan kepala Poliklinik Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumenep ini. Irul juga mengungkapkan, bahwa Perempuan juga mahluk tuhan yang punya tanggung jawab moral kehidupan yang sama sebagaimana kaum laki-laki. Dan untuk menjalankan tanggung jawabnya itu, tentu harus dibekali dengan pendidikan.

Sebagai seorangIbu, Perempuan juga mempunyai tanggung jawab pendidikan atas anak nyayang lebih besar dibanding ayah. Namun, Jika perempuan pendidikannya lemah, maka moral anaknya juga lemah, termasuk spiritualnya juga lemah. ”Jika moralitas dan spiritualitas anak lemah, maka bukan hanya keluarga yang akan hancur, tapi sebuah bangsapun juga akan hancur. Untuk itu, betapa penting dan strateginya pendidikan bagi perempuan,” pungkasnya. *wr.md

JUNI 2014

Parlemen

27

Dinamika

Krisis Dokter, Dewan Kecewa

J

UMLAH tenaga medis di Kabupaten S u m e n e p dinyatakan belum ideal.

Hingga 2014, jumlah tenaga medis baru 120 orang terdiri dari 103 dokter umum dan 17 orang dokter spesialis. Jika dibanding dengan jumlah penduduk yang mencapai 1 juta jiwa lebih, maka minimal Kabupaten Sumenep mestinya memiliki 440 tenaga medis. ”Idealnya, menurut standar kesehatan dunia, setiap satu orang dokter menangani 2.500 orang. Sementara untuk Sumenep sendiri saat ini satu dokter menangani sekitar 9.000 orang. Oleh karena itu, Sumenep idealnya memiliki 440 tenaga dokter,” kata Wakil Bupati Sumenep, Sungkono Siddik, beberapa waktu lalu.

Namun demikian, Sungkono menjamin keterbatasan dokter itu tidak berpengaruh terhadap kualitas

K

Parlemen

minim. Menurutnya, jika mengacu kepada penduduk Sumenep yang jumlahnya mencapai 1 juta jiwa lebih, maka sangat jauh dari stadart kebutuhan.

Minimal dua orang dokter menangani per 9.000 dari jumah penduduk. ”Itu minimal ya, tetapi kenyataannya, malah jika per 10.000 ditangani oleh satu dokter. Ketika banyak pasien, maka rumah sakit kelimpungan, akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” tandasnya.

Subaidi sangat menyayangkan atas krisis tenaga medis yang dialami Sumenep. Ia memandang, sekarang, bukan waktunya lagi berteori, tetapi butuh aksi. Sejauh ini, Komisinya belum melihatn upaya maksimal yang dilakukan eksekutif untuk melakukan pembenahan-pembenahan termasuk mengenai pelayanan kesehatan. “Yang dibutuhkan itu adalah aksi, bukan lagi teori. Oleh karena itu, laksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, pemerintah tidak perlu sealu berkicau bak burung, tetapi tong kosing nyaring bunyinya,” tegasnya. *wr.md

Kontraktor Pasar Bakal Disidak

OMISI B DPRD Sumenep rapat dengar pendapat (RDP) dengan eksekutif terkait proyek Pembangunan Pasar Anom Baru. Selain membahas mengenai dana subsidi yang akan diberikan kepada pedagang pasar, dalam rapat yang melibatkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan PU Cipta Karya itu, Komisi B bersepakat untuk mendatangi kontraktor di Surabaya.

Menurut Anggota Komisi B DPRD Sumenep, Wiwid Harjoyudanto, sidak atau peninjauan langsung ke lokasi perusahaan itu untuk memastikan kejelasan proyek pembanguanan pasar.

Pasalnya, Komisi B tidak ingin hanya dapat info sumir lantaran sebagai wakil rakyat harus mempertanggungjawabkan kepada publik. ”Kami ingin memastikan proyek pembangunan Pasar Anom ini benar-benar terwujud dengan

28

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemkab tetap berkomitmen mengutamakan kualitas pelayanan kesehatan, salah satunya dengan mengalokasi anggaran yang cukup besar.

Tahun ini, Pemkab menganggarkan dana sebesar Rp 17 miliar untuk penyediaan obat-obatan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sebab tahun 2013 hanya dianggarkan Rp 5,7 miliar, ditambah anggaran pelayanan kesehatan gratis dan rumah sakit sebesar Rp 5 miliar. ”Dengan anggaran tersebut, diharapkan dapat mengimbangi kekurangan tenaga medis,” jelas mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep ini.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi menilai bahwa salah satu faktor pelayanan itu buruk disebabkan oleh tenaga dokter yang

JUNI 2014

hasil yang berkualitas.

Makanya, perlu mendatangi langsung ke Perusahaan atau Kontraktornya, sehingga tidak hanya menerima laporan dan informasi sumir,” katanya, beberapa waktu lalu.

Wiwid menyatakan, tidak kunjung selesainya pembangunan proyek Pasar Anom itu hingga tujuh tahun lamanya itu jelas menimbulkan keresahan luar bisa terutama bagi kalangan pedagang pasar. Target dari investor pemenang tender sesuai dengan MoU akan mulai digarap pada tanggal 24 Maret 2014 lalu dan akan selesai pada Oktober nanti.

Diungkapkannya, sampai saat ini, aktivitas Pasar Anom oleh kontraktor membuat kekhawatiran kalangan pedagang pasar. Sehingga berdasarkan info dari eksekutif pasar tersebut tetap digarap. Soal tidak ada aktivitas proyek

di pasar, itu karena sedang dirampungkan bahan materialnya di perusahaan kontraktor di Surabaya. Seperti pembuatan tiang pancang yang terbuat dari baja.

Di lokasi proyek Pasar Anom tidak ada alat yang untuk menggarap tiang pancang tersebut.

Sehingga menurut Wiwid, karena perusahaan di Surabaya, makanya komisi B akan melakukan peninjauan langsung ke Surabaya. “Ini dilakukan karena komisi B ingin ada laporan dan ingin tahu pasti perkembangan tiap bulannya sejauh apa? Sehingga tidak akan kedodoran,” tandasnya.

Komisi B berkomitmen Pengawasan akan diintensifkan tiap bulan. Bukan komisi B tidak percaya, akan tetapi agar ada kejelasan dari perkembangan

www.dprdsumenep.com

Dinamika

penggarapan mega-proyek tersebut untuk bisa disosialisasikan pada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, pemkab dan dewan sepakat untuk memberikan subsidi.

Sehingga para pedagang pasar tidak

persoalan hukum. Subsidi itu ayo kita sepakati cuma cantolannya hukumnya itu harus ada. Kan ada bantuan hibah, bansos dan yang terakhir subsidi. Ini sedang kita upayakan,” pungkasnya. *wr.md

Dana CSR PT Garam Harus Jelas

K

OMISI B DPRD Sumenep meminta pemerintah kabupaten memperjelas peruntukan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Garam sebagai tanggung jawan sosialnya kepada masyarakat. Komisi yang membidangi urusan ekonomi dan aset itu menilai CSR PT Garam, selama ini, dinilai tidak jelas peruntukannya.

Bahkan, masyarakat belum menikmati peruntukan dana CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu belum maksimal. ”Untuk itulah, tahun ini pemkab harus memperjelas peruntakan dana CSR PT Garam, agar dana yang khusus bagi masyarakat sekitar itu benarbenar dirasakan dan dinikmati secara menyeluruh. Selam ini, dana CSR itu belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar, bahkan peruntukannya belum jelas,” kata Sekretaris Komisi B, Ahmad Fauzi, beberapa waktu lalu.

Fauzi mengumpamakan, program CSR PT Garam harus sepeti dana CSR perusahaan minyak dan gas bumi (migas).

Menurut dia, hasil koordinasi dengan

D

terlalu terbebani dengan tarif yang ditawarkan oleh investor. “Ini kan masuk bencana karena butuh penanganan secara serius (force major). Hanya memang keinginan komisi B yang ingin berniat baik tidak terjebak dengan

pemkab, dana CSR migas akan diperuntukkan untuk kebutuhan listrik. ”CSR PT Garam juga harus jelas peruntukannya juga, apakah untuk maksimalisasi infrastruktur jalan atau untuk pengembangan pegaraman. Tak ada tujuan kecuali hanya untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana membentuk forum khusus yang bakal menjadi jembatan dalam realisasi dana CSR bagi sejumlah perusahaan di Sumenep, termasuk CSR PT Garam. Hal itu dilakukan untuk mensingkronkan program CSR itu dengan program pemerintah.

“Sebab, selama ini kami lihat realisasi dana CSR PT Garam belum singkron dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya forum itu, maka akan menjadi jembatan realisasi dana CSR agar sesuai

dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh Hanafi.

Hanafi menjelaskan bahwa forum yang akan dibentuk itu terdiri dari beberapa pihak, baik pemkab sendiri, aktivis dan masyarakat. Dan secara khusus, forum itu akan mengawal dan mengakomudir aspirasi masyarakat terkait peningkatan pembangungan.

Ketika ditanya lebih jauh terkait dengan dana CSR tahun ini, Hanafi menyatakan dana CSR PT Garam sebesar Rp 88 juta. Namun diakui memang selama ini realisasinya belum maksimal.

Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi perusahaan PT Garam dengan pemerintah, sehingga realisasi CSR tidak singkron dengan program pemerintah.

“Kalau sudah ada forum tersendiri, pasti realisasi dana CSR bisa dikelola dengan maksimal sesuai program yang telah diinginkan masyarakat,” terangnya. *wr.md

Minta Instansi Teknis Antisipasi Krisis Air Bersih

E W A N Perwakilan Rakyat Daerah ( D P R D ) S u m e n e p mendesak pemerintah mengantisipasi krisis air bersih pada musim kemarau kali ini. Pemkab perlu melakukan pengeboran air utamanya di sejumlah daerah tadah hujan, seperti di Desa Jaddung dan Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan,

www.dprdsumenep.com

serta Desa Badur, Kecamatan Batuputih.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Ahmad Salim mengatakan, pengeboran di dearah tadah hujan memang sangat dibutuhkan. Sebab ketika musim kemarau selalu kekurangan air. ”Itu harus dilakukan pemerintah,” ucapnya, beberapa waktu lalu.

Menurut anggota Fraksi PPP itu, ketersediaan air bersih termasuk salah satu faktor keberhasilan suatu daerah.

”Jadi kalau sudah kaya air, maka daerah tersebut akan kaya. Karenanya, sekali lagi, pemerintah harus memprogramkan pengeboran air besar-besaran,” desaknya.

Salim menilai, selama ini, program penanggulangan air bersih oleh pemerintah kabupaten hanyalah berupa jangka pendek, yaitu dengan menyuplai air bersih saja ke daerah-daerah yang mengalami kirisis. Sementara, program jangka panjangnya, seperti pengeboran atau pembangunan embung air belum dilakukan. *wr.md

JUNI 2014

Parlemen

29

Studi Banding

Belajar Pengelolaan CSR Migas ke Kota Tangerang Selatan

Bentuk Perda Khusus, Maksimalkan Gaet Dana

Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yakni Kecamatan Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, Setu, Serpong dan Serpong Utara. Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah 147,19 km2. Secara umum Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah dengaletak ketinggian dari permukaan laut Âą 44 m.

Pembentukan wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai kota otonom berawal dari keinginan warga di wilayah Tangerang Selatan untuk lebih meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakatnya.

Pertumbuhan sentra perdagangan dan jasa sangat signifikan, sehingga dipandang perlu untuk membentuk pemerintahan otonom baru yang diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal di Kota Tangerang Selatan.

Pada penyelenggaraan pemilu Tahun 2009 yang diikuti oleh partai-partai politik, hasilnya 13 partai politik menempati 45 kursi di DPRD Kota Tangerang Selatan periode 2009-2014, yaitu partai demokrat 12 kursi, partai keadilan sejahtera 7 kursi, partai golkar 6 kursi, partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4 kursi, Partai Amanat Nasional 3 kursi, partai Kebangkitan Bangsa 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 2 kursi, partai Hati Nurani Rakyat 2 kursi, partai Gerakan Indonesia Raya 2 kursi, partai Damai Sejahtera 2 kursi, partai Keadilan Persatuan Indonesia 1 kursi, partai Bulan Bintang 1 kursi, dan partai Penegak Demokrasi Indonesia 1 kursi.

Pentingnya CSR

WAKIL Ketua DPRD Sumenep Moh. Hanif menerima cenderamata dari Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Selatan.

KOTA Tangerang Selatan merupakan salah satu kota dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, diresmikan sebagai daerah otnom pada tanggal 29 oktober 2008 dengan ditetapkan-nya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008

K

ota Tangerang S e l a t a n merupakan daerah strategis karena karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, berjarak Âą 20 kilomiter ke ibu kota negara dan Âą20 menit dari Bandara Internasional SoekarnoHatta. Kota Tangerang Selatan meliputi luas wilayah 210,49 km2 dengan jumlah penduduk mencapai 966 ribu, dengan kepadatan

30

Parlemen

JUNI 2014

penduduk mencapai 4.589 jiwa per km2.

Batas-batas wilayah administrasi Kota Tangerang Selatan menurut Undang-Undang 51 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: a.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pinang, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. b. Sebelah Timur

berbatasan dengan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan cisauk.

Kecamatan Pegedangan, Kecamatan Kepala Dua Kabupaten Tangerang.

Secara administratif Kota

Meski termasuk daerah baru, namun Kota Tangerang Selatan dinilai mampu mengelola semua potensi. Terutama, potensi pengelolaan dana corporate sosial responsibility (CSR). Untuk itulah, DPRD Sumenep merasa perlu untuk berkoordinasi guna mendapatkan gambaran utuh soal pengelolaan dana CSR tersebut ke Kota Tangerang Selatan pada 28 Mei 2014.

Koordinasi dan konsultasi ini sesungguhnya dalam rangka merampungkan pengkajian terhadap raperda tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (migas). Khususnya terkait dengan CSR, yang secara langsung atau tidak langsung memang dibutuhkan referensinya untuk DPRD Sumenep.

Kegiatan koordinasi dan konsultasi itu dilaksanakan berdasarkan Surat Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Sumenep tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 12/BALEGDA/V/2014 Perihal : Koordinasi dan konsultasi. Juga, berdasarkan disposisi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, tanggal 22 Mei 2014 serta atas perintah tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

www.dprdsumenep.com

studi banding Kabupaten Sumenep.

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi 3 DPRD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Adapun pejabat yang berwenang hadir antara lain sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Tangerang Selatan dipimpin langsung Ir.H. Hadidin selaku ketua.

Adapun peserta koordinasi dan konsultasi dari Badan Legislasi Daerah (Baleg) DPRD Kabupaten Sumenep meliputi para wakil ketua DPRD yang terdiri dari H. Moh. Hanif, Faisal Muhlis dan Hunain Santoso.

Selain itu, juga diikuti oleh baleg sendiri sendiri yang terdiri dari Akh. Mawardi selaku ketua, Mohammad Husin selaku wakil ketua.

Sementara anggota yang hadir antara lain, A. Fauzi Hasyim, Syaiful Bari, Wiwid Harjo Yudanto, M. Naufal, Syamsul Arijal, Akh Fauzi, A Hosaini Adhim, Isnaini Saleh, Dul Siam, Iskandar dan Moh. Subaidi. Mereka didampingi antara lain oleh Taufikurrahman selaku Kabag Hukum dan Perundang-Undangan serta staf Bagian Hukum dan PerundangUndangan, yakni Nurul Chalis dan Ainur Rofiq.

Nah, dari kegiatan konsultasi dan koordinasi itulah diperoleh masukan saran. Terutama, yang menyangkut Raperda tentang Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas, khususnya yang terkait dengan CSR. Dalam keterangan Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Selatan Ir.H. Hadidin, diperoleh gambaran tentang optimalisasi alokasi dana CSR. Dan, dalam rangka optimalisasi alokasi dana CSR, Pemerintah Kota Tangerang Selatan membentuk forum CSR. Dimana, forum CSR merupakan wahana komunikasi dan evaluasi bagi pihak swasta/ perusahaan dan Pemerintah Kota. Sehingga alokasi dana CSR dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena dipergunakan untuk program/ kegiatan yang belum tercover dalam APBD Kota Tangerang Selatan.

Adapun maksud dari dibentuknya Perda CSR adalah

www.dprdsumenep.com

untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program , serta memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program CSR sesuai dengan perencanaan pembangunan di daerah.

Adapun tujuan dibentuknya Perda CSR di Kota Tangerang Selatan antara lain, untuk terwujudnya edoman yang jelas tentang CSR, termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelaku. Juga, terpenuhinya penyelenggaraan CSR yang dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Selain itu, juga demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan CSR secara terpadu dan berdaya guna, melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihakpihak yang tidak berwenang, meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar maupun, masyarakat di daerah pada umumnya. ”Selain itu, terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi

kepada dunia usaha yang telah melakukan CSR dengan meberi penghargaan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi,” kata Akh. Mawardi selaku Ketua Baleg DPRD Sumenep menirukan penjelasan Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Selatan Hadidi.

Selanjutnya, tujuan Perda CSR berkaitan dengan upaya menciptakan hubungan perusahaan yang serasi,seimbang dan sesuai dengan lingkungan nilai, norma dan budaya masyarakat serta mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat.

Disisi lain, program CSR meliputi: Bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat, kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi serta program langsung pada masyarakat dalam tanggap sosial dan bencana alam.

Sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar diupayakan bisa berjalan dengan optimal dan maksimal.

Wakil Ketua Baleg DPRD Sumenep Moh. Husin menimpali, dalam rangka pengawasan dan pembinaan pelaksanaan CSR, di Kota Tangerang Selatan dibentuk kelembagaan dengan nama Badan Pengawas CSR. Hal ini dilakukan agar programprogram CSR terencana secara

terpadu, harmonis dan efisien. ”Memang sudah ada wadah khusus untuk pengelolaan CSR. Sehingga langsung atau tidak langsung akan memermudah memaksimalkan potensi dana CSR,” ujar politisi muda asal Pulau Kangean itu.

Lalu, bagaimana dengan tata kelola dana CSR dari perusahaan?

Menurut Husin, penentuan besaran dana tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan sebesar 2% (tiga perseratus) dari laba bersih perusahaan pertahunnya setelah dipotong pajak. Penentuan besaran dana tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan tidak berlaku bagi perusahaan yang memperoleh laba bersih di bawah Rp.100.000.000.

Dengan demikian, tidak semua perusahaan dapat dikenakan aturan sebagaimana Perda CSR. Mereka yang tunduk pada Perda CSR hanya perusahaan dengan laba bersih di atas Rp 100.000.000.

Sementara itu, bagi perusahan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenakan sanksi adminitratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi itu disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang diketahui dari hasil pemeriksaan oleh pihakpihak terkait. *wr

JUNI 2014

Parlemen

31

Suara Desa

Desa Benasare Ingin Pupuk Tercukupi

P

EMERINTAH Desa Benasare, Kecamatan Rubaru, Sumenep, meminta pemerintah mengantisipasi kelangkaan pupuk. Pasalnya, petani di daerahnya kerap kali mmengalami krisis pupuk, bahkan pada musim padi lalu sempat terjadi kekisruhan antarpetani.

Menurut Kepala Desa Benasare, Sarbini, pupuk merupakan kebutuhan paling penting bagi masyarakat di desanya. Kurang lebih 2.300 warga yang tinggal di Desa Benasare mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

“Warga di desa kami pada umumnya adalah petani.

Jadi kalau hasil tani itu buruk, maka sangat memengaruhi terhadap kesejahteraan mereka,” ungkapnya.

Sarbini menuturkan, pada musim padi sebelumnya, warga di desanya kesulitan mendapatkan pupuk. Tanaman padi yang mereka harap-harapkan pertumbuhannnya

tidak bagus karena kekurangan pupuk. Sehingga tidak sedikit petani yang merugi lantaran gagal panen. “Ini jangan sampai terjadi kembali di musim tanam khususnya tembakau,” pintanya.

Pemerintah diharapkan lebih maksimal melakukan pengawasan distribusi pupuk. Sebab, jika belajar pada pengalaman sebelumnya, kelangkaan tersebut dipicu oleh sistem distribusi pupuk yang buruk. “Faktanya setelah kami pantau, ternyata banyak pupuk yang semestinya jatah Desa Benasare, dijual ke desa lain dengan harga yang lebih mahal,” pungkasnya. *wr.md

Kalebbengan Minta Perbaikan Infrastruktur

T

IDAK memadainya infrastruktur jalan menjadi keluhan umum desa di beberapa kecamatan, tidak terkecuali Desa Kalebbengan, Kecamatan Rubaru. Sejumlah jalan desa di daerah tersebut banyak rusak sehingga menghambat mobilitas warga.

Kepala Desa Kalebbengan, Hariyadi mengungkapkan, jika 70 persen jalan dsa di daerahnya rusak karena beberapa tahun belum diperbaiki. Menurutnya, dari beberapa kerusakan jalan, yang paling parah terjadi di jalan tembus Dusun Tengah ke Dusun Daya.

“Kami sangat menginginkan jalan tersebut diaspal untuk memperlancar akses warga. Panjangnya kurang lebih 2 kilo meter,” terangnya.

32

Parlemen

JUNI 2014

Diakui Hariyadi, desanya sudah beberapa kali mengajukan permohonan baik ke eksekutif maupun legislatif agar jalan tersebut diperbaiki. Namun, permohonan tersebut belum mendapat respon positif. “Barangkali melalui media ini (ajalah Parlemen) aspirasi kami dapat diakomudir,” harapnya.

Selain jalan, tambah Hariyadi, pembangunan Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes). Sebab, hingga saat ini desanya belum memiliki Puskesdes.

Selama dua tahun ini, pemerintah desa harus bayar kontrak untuk tempat bidan desa. “Di bidang kesehatan itu, yaitu Puskesdes agar pelayanan kesehatan di desa kami lebih maksimal,” pungkas Hariyadi. *md

www.dprdsumenep.com

suara desa

Aengbaja Kenek Butuh Infrastruktur

D

ESA Aengbaja Kenek di Kecamatan Bluto sampai saat ini masih memerlukan sejumlah infrastruktur pendukung. Infrastruktur dimaksud sangat diperlukan guna mendukung laju pertumbuhan dan pembangunan masyarakat di desa berpenduduk tak lebih dari 2.000 jiwa itu.

Kepala Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, M. Hasin, menyebutkan, sejumlah infrastruktur di desanya memang perlu diperbaiki. Hal itu lantaran terjadi kerusakan atau yang karena diakibatkan lamanya pembangunan sebelumnya. ”Berbicara infrastruktur ya banyak sekali yang perlu dibenahi,” katanya kepada Parlemen.

Dikatakan, salah satu infrastruktur yang diperlukan adalah jalan dusun. Beberapa

ruas jalan dusun rusak dan kurang layak.

Untuk itulah, pihaknya mengharapkan agar pemerintah bisa memberikan apresiasi penuh. Yakni, dalam bentuk hibah atau pelaksanaan proyek berbasis rekanan sehingga bisa membantu warga setempat.

Selain itu, warga Desa Aengbaja Kenek juga memerlukan sarana air bersih. Hal itu diperlukan lantaran sarana air bersih yang ada tidak memadai warga secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan adanya fasilitas baru yang dapat membantu warga dalam penyediaan air konsumsi atau kebutuhan rumah tangga. ”Kami sudah berupaya kepada para pihak terkait, mudah-mudahan segera ada penyelesaian,” harapnya. *wr.md

Infrastruktur Jalan di Sendir Rusak Parah

S

EJUMLAH ruas jalan di Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, saat ini kondisinya dilaporkan rusak parah. Bukan hanya ruas jalan yang menghubungkan antardesa, tetapi juga antardusun. Kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan sampai saat ini belum ada tindakan dari pihak terkait.

Dari pantauan Parlemen, ruas jalan yang menghubungkan antardesa saja kondisinya relatif parah. Hal itu terlihat dari ruas Jalan Desa Meddelan-Sendir yang banyak berlubang. Sehingga dapat dipastikan membahayakan pengendara saat hujan lantaran terdapat sejumlah genangan air. ”Jalan menuju desa kami saja rusak parah. Sudah lama tidak dilakukan

www.dprdsumenep.com

perbaikan sejak dibangun tahun 1992 silam,” kata Ahmad, Kepala Desa Sendir.

Selain jalan antardesa, beberapa ruas jalan antardusun juga rusak parah.

Seperti terlihat di Dusun Bugem yang jaraknya memang cukup jauh dengan Desa Sendir. ”Jalannya sempit dan dekat dengan sungai. Kalau malam hari sangat berbahaya bagi pengendara yang melintas,” papar kades muda itu.

Selain masalah jalan, desa berpenduduk kurang dari 1.500 ini juga memerlukan fasilitas air bersih. Maklum, di desa ini sering terjadi kekeringan panjang, terutama pada musim kemarau. ”Kalau musim kemarau warga harus mengambil air ke desa tetangga,” pungkas Ahmad. *md

JUNI 2014

Parlemen

33

artikel

Membentuk Kemandirian Remaja Oleh:Hermanto*

BANYAK yang mengatakan masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Di sinilah seorang anak sedang berusaha untuk menjadi lebih mandiri, melepaskan diri dan pengaruh orang tua. Cara yang dilakukannya bermacam-macam. Ada yang memilih untuk mulai menekuni hobi tertentu yang bisa menghasilkan uang. Ada pula yang cenderung memberontak, tidak mau ikut acara keluarga ataupun diatur penilakunya oleh ayah dan ibu.

D

alam buku Mayo Cimic Family Health Book, disampaikan bahwa pada awal masa remaja, di rumah anak sering mencoba berperilaku dan berbusana yang berbeda dan biasanya. Biasanya seorang remaja seperti meminta semacam persetujuan dan anggota keluarga dulu sebelum mencobanya di luar rumah.

Seiring waktu, anak remaja mungkin melakukan beberapa isyarat tertentu untuk menegaskannya. Ia lebih senang bermain di luar rumah bersama teman-teman ketimbang makan malam bersama keluarga. Bahkan, amat mungkin terjadi jika anak remaja cenderung lebih nyaman bergaul secara akrab dengan teman sejenis.

Saat anak remaja mulai melepaskan diri dan pengaruh keluarganya, dia akan lebih menaruh perhatian pada temantemannya. Mayoritas anak remaja mengatakan, memilliki

34

Parlemen

JUNI 2014

sahabat atau kelompok pertemanan yang akrab mampu membuatnya nyaman dan aman di Iingkungan sosial.

Tak heran, bila selama beberapa waktu kelompok teman sebayanya itu menjadi sangat mendominasi perilaku dan pikirannya. Kata-kata teman cenderung lebih didengar ketimbang nasehat orangtua.

Pada awalnya, kelompok pertemanannya terbatas hanya bagi para anggota berjenis kelamin sama. Lama-kelamaan biasanya kelompok itu bisa ditambahkan teman dan lawan jenis. Semakin kuat hubungan antara nggota kelompok pertemanan tensebut, biasanya akan ada semacam kesepahaman yang sama dalam berperilaku, bersikap, ataupun berpenampilan.

Di sinilah muncul keresahan baru. Terutama untuk anak perempuan yang baru menginjak usia remaja, umumnya mulai mengkhawatirkan penampilan tubuhnya. Dia merasa banyak kekurangan tidak seperti bentuk tubuh dan penampilan temannya yang dianggap sempurna.

Jika Anda menghadapi situasi tesebut, dukunglah putri remaja Anda agar jangan jadi minder dan rendah diri ketika bergaul. Ungkapkan bahwa setiap orang merupakan individu unik yang diberikan talenta yang tak kalah unik.

Katakan pula, banyak tokoh sukses atau orang yang berpengaruh di dunia tidak memiliki tubuh sempurna.

Berikan motivasi dan perlihatkan kasih sayang Anda kepada anak-anak sesering mungkin. Menghadapi buah hati yang beranjak remaja memang bukan persoalan mudah. Cobalah menempatkan posisi Anda sebagai pelindung, teman, dan penasehat yang baik. (*)

www.dprdsumenep.com

artikel

9 April Lewat, Lalu Apa? Oleh: A. Saliem Noor*

T

entu masih terbekas rasa sesal bagi peserta kompetisi yang kalah.

Mungkin juga masih ada sisa luka belum mengering. Tapi pilihan sudah ditentukan. Mau tidak mau, harus berlapang dada menerima kekalahan dan bagi pemenang sangatlah bijak jika tak terlalu berlebihan merayakan kemenangan.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemenang setelah itu? Karena pada saat masa-masa kampanye kemarin, sama sekali tidak terdengar janji-janji. Terlalu sunyi.

Kampanye di Sumenep labih cenderung dilakukan sembunyi-sembunyi. Nyaris tak terdengar program-program baru-baru yang digaungkan. Jika tidak ada ide-ide brillian, maka akan mudah ditebak, APBD Sumenep akan disusun dan dibahas berdasarkan selera masing-masing, melupakan visi dan misi, hanya demi mengamankan suara untuk kepentingan selanjutnya. Bukan lagi berpijak pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Alamat buruk bagi kemajuan Sumenep dan ini bisa jadi sebuah petaka.

Jika melihat praktik-praktik politik selama kampanye, sulit rasanya mendapatkan anggota legislatif yang ideal. Jangankan sampai mendapatkan, membayangkan saja haram rasanya. Biaya politik yang tidak murah akan menyebabkan tindak-tanduk mereka yang menang akan membabibuta. Gaya politisi yang cenderung menggunakan kekuatan uang, bukan menjual kualitas dan program, untuk memperoleh kemenangan maka bukan tidak mustahil akan berlaku nekad saat sudah jadi. Ini rumus pasti.

Menarik memang jika melihat pesta demokrasi kemarin. Masyarakat sampai kebingungan memilih calonnya karena sudah kadung berlapang-tangan menerima uang dari beberapa calon. Ada yang gelap mata sehingga mencoblos semua calon yang memberi. Ada yang apatis dan tidak menggunakan hak suaranya, atau masuk dalam “golongan orang-orang putih�. Ada juga yang berkhinat, memilih calon lain, meski sudah mendapatkan uang dari calon berbeda.

Jika bentuk permainannya seperti ini, lalu apa yang bisa diharapkan masyarakat Kabupaten Sumenep dari orang-orang yang terpilih? Yang jelas praktik koruptif akan menjamur.

www.dprdsumenep.com

Praktik politik uang merupakan salah satu biang yang akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat yang mendukung politik uang merupakan salah satu contoh masyarakat yang korup. Dalam praktik politik uang, yang terjadi tidak hanya pertukaran suara dengan uang. Pada saat yang sama juga berlangsung proses transfer dan peneguhan nilai antara masyarakat dan calon pemimpin.

Calon pemimpin atau tokoh masyarakat yang melakukan praktik politik uang, pada dasarnya adalah guru yang sedang mengajarkan kepada masyarakat nilainilai korupsi, seperti ketidakjujuran dan kesewenang-wenangan. Di sisi lain, masyarakat yang menerima dan melakukan praktik politik uang, secara tidak langsung menegaskan diri, mendukung, dan membiarkan praktik korupsi tumbuh dan berkembang. Dari sudut pandang berbeda, politik uang juga dapat dilihat sebagai momentum bersemai atau lahirnya para koruptor ke tengah-tengah lingkaran para pemimpin masyarakat. Ketika ada calon pemimpin yang lolos lewat jalan politik uang, maka jelas, dalam jiwa pemimpin bersangkutan sudah tersimpan bibit-bibit perilaku korup. Karena ketika mereka menjalankan praktik politik uang, sudah menunjukkan tingkat moralitas mereka.

Pada aspek moral, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin.

Calon pemimpin yang mempraktikkan politik uang, adalah orang yang cacat secara moral. Paling tidak mereka memiliki sikap yang terlalu permisif terhadap nilai-nilai luhur di masyarakat. Ketika orang dengan karakter demikian diberi amanah untuk memegang kekuasaan, maka potensi mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongannya sangat besar. Bahwa mereka akan melakukan tindakan korupsi, itu tinggal menunggu waktu dan kesempatan.

Sehingga, ketika masyarakat memberi ruang bagi terjadinya politik uang, sebenarnya mereka juga sedang menjebak dirinya pada rantai setan yang sulit untuk diputus. Sedang memberi kesempatan dan mendukung orang dengan sifat korup untuk berkuasa dan di sisi lain, mereka justru menjegal calon yang sesungguhnya memiliki

kealifikasi untuk jadi pemimpin.

Kondisi demikian akan semakin bertambah parah ketika pemimpin terpilih tersebut bertemu dengan penguasa lain yang memiliki sistem nilai yang sama.

Kondisi itu sangat potensial bagi terjadinya korupsi berjamaah. Mereka akan secara leluasa bersama-sama, bahu membahu, mengamankan dan memanfaatkan kekuasaan untuk melayani diri sendiri beserta kroni-kroninya.

Lebih dari itu, lewat sifat korupnya, mereka juga akan membangun sistem yang didasari oleh nilai-nilai korup yang telah menjangkiti dirinya. Sistem demikian kemudian mereka terapkan ke masyarakat.

Lalu, masyarakat juga akan terperangkap dalam sistem nilai yang sama, lalu akan mewariskannya ke anak cucu. Lingkaran setan korupsi ini akan terus berlangsung, dari generasi generasi. Ia akan menjadi kanker sistemik yang akan menghancurkan negeri ini secara perlahan-lahan namun pasti. Melihat dampak politik uang yang demikian, sudah mestinya masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi praktik politik uang. Masyarakat harus bersedia menukar dan menunda kesenangan sesaat yang sudah di depan mata. Masyarakat perlu mempertimbangkan keuntungan lain yang tidak nampak, namun lebih besar nilainya, yaitu akan mereka rasakan pada masa yang akan datang.

Penting juga disadari bahwa pemberantasan korupsi adalah tugas kita bersama. Bukan hanya tugas KPK. Bahkan, masyarakat merupakan sumber daya paling penting dan utama dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Sama sekali tidak ada artinya kerja KPK menangkap dan memenjarakan koruptor, kalau di sisi lain masyarakat terus menerus melahirkan koruptor, dengan mendukung perilakuperilaku korup di masyarakat. Sehingga, tidak ada pilihan lain bagi politik uang : tolak! Tapi sudah terlambat.

Jika ada pertanyaan, tanggal 9 April sudah terlewati, lalu apa? Maka seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep sudah pasti mudah menebak apa yang akan terjadi, dan masyarakat harus siap menerima segala konsekwensinya. Jika ketidakberesan menguasai, maka itu adalah resiko yang harus ditanggung pemilih. (*)

JUNI 2014

Parlemen

35

Artikel

Guru Dalam Upaya Peningkatan Belajar Siswa Oleh:Nadhirin*

Dalam dunia pendidikan, terutama dalam kegiatan belajar, kelangsungan dan keberhasilan proses belajar mengajar bukan hanya dipengaruhi oleh faktor intelektual saja. Melainkan juga oleh faktor-faktor nonintelektual lain yang tidak kalah penting dalam menentukan hasil belajar seseorang.

Salah satunya adalah kemampuan seseorang siswa untuk memotivasi dirinya.

M

engutip pendapat Daniel Goleman (2004: 44), kecerdasan intelektual (IQ) hanya menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor kekuatan-kekuatan lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional atau Emotional Quotient (EQ) yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati (mood), berempati serta kemampuan bekerja sama.

Motivasi sangat penting artinya dalam kegiatan belajar, sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar dan sebaliknya kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Motivasi merupakan syarat mutlak dalam belajar; seorang siswa yang belajar tanpa motivasi (atau kurang motivasi) tidak akan berhasil dengan maksimal.

Motivasi memegang peranan yang amat penting dalam belajar, Maslow (1945) dengan teori kebutuhannya, menggambarkan hubungan hirarkhis dan berbagai kebutuhan, di ranah kebutuhan pertama merupakan dasar untuk timbul kebutuhan berikutnya. Jika kebutuhan pertama telah terpuaskan, barulah manusia mulai ada keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang selanjutnya.

Pada kondisi tertentu akan timbul kebutuhan yang tumpang tindih, contohnya adalah orang ingin makan bukan karena lapar tetapi karena ada kebutuhan lain yang mendorongnya.

Jika suatu kebutuhan telah terpenuhi atau perpuaskan, itu tidak berarti bahwa kebutuhan tesebut tidak akan

36

Parlemen

JUNI 2014

muncul lagi untuk selamanya, tetapi kepuasan itu hanya untuk sementara waktu saja. Manusia yang dikuasai oleh kebutuhan yang tidak terpuaskan akan termotivasi untuk melakukan kegiatan guna memuaskan kebutuhan tersebut (Maslow, 1954).

Dalam implikasinya pada dunia belajar, siswa atau pelajar yang lapar tidak akan termotivasi secara penuh dalam belajar. Setelah kebutuhan yang bersifat fisik terpenuhi, maka meningkat pada kebutuhan tingkat berikutnya adalah rasa aman. Sebagai contoh adalah seorang siswa yang merasa terancam atau dikucilkan baik oleh siswa lain mapun gurunya, maka ia tidak akan termotivasi dengan baik dalam belajar. Ada kebutuhan yang disebut harga diri, yaitu kebutuhan untuk merasa dipentingkan dan dihargai.

Seseorang siswa yang telah terpenuhi kebutuhan harga dirinya, maka dia akan percaya diri, merasa berharga, marasa kuat, merasa mampu/bisa, merasa berguna dalam didupnya. Kebutuhan yang paling utama atau tertinggi yaitu jika seluruh kebutuhan secara individu terpenuhi maka akan merasa bebas untuk menampilkan seluruh potensinya secara penuh. Dasarnya untuk mengaktualisasikan sendiri meliputi kebutuhan menjadi tahu, mengerti untuk memuaskan aspek-aspek kognitif yang paling mendasar.

Guru sebagai seorang pendidik harus tahu apa yang diinginkan oleh para sisiwanya. Seperti kebutuhan untuk berprestasi, karena setiap siswa memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang berbeda satu sama lainnya. Tidak sedikit siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah, mereka cenderung takut gagal dan tidak mau menanggung resiko dalam mencapai prestasi belajar yang tinggi. Meskipun banyak juga siswa yang memiliki motivasi untuk berprestasi yang tinggi. Siswa memiliki motivasi berprestasi tinggi kalau keinginan untuk sukses benar-benar berasal dari dalam diri sendiri. Siswa akan bekerja keras baik dalam diri sendiri maupun dalam bersaing dengan siswa lain. (*Pemerhati Pendidikan)

www.dprdsumenep.com

Artikel

Pentingnya Kecerdasan Emosional Oleh: Sutrisno*

KATA emosi berasal dari bahasa latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi.

M

enurut Daniel Goleman (2002 : 411) emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak.

Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis.

Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia (Prawitasari,1995) Istilah “kecerdasan emosional” pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering disebut EQ sebagai : “himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang

www.dprdsumenep.com

melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan.”

(Shapiro, 1998:8).

Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubahubah setiap saat. Untuk itu peranan lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional.

Keterampilan EQ bukanlah lawan keterampilan IQ atau keterampilan kognitif, namun keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada tingkatan konseptual maupun di dunia nyata.

Selain itu, EQ tidak begitu dipengaruhi oleh faktor keturunan. (Shapiro, 199810).

Sebuah model pelopor lain yentang kecerdasan emosional diajukan oleh Bar-On pada tahun 1992 seorang ahli psikologi Israel, yang mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tututan dan tekanan lingkungan (Goleman, 2000 :180).

Gardner dalam bukunya yang berjudul Frame Of Mind (Goleman, 2000 : 50-53) mengatakan bahwa bukan hanya satu jenis kecerdasan yang monolitik yang penting untuk meraih sukses dalam kehidupan, melainkan ada spektrum kecerdasan yang lebar dengan tujuh varietas utama yaitu linguistik, matematika/ logika, spasial, kinestetik, musik, interpersonal dan intrapersonal.

Kecerdasan ini dinamakan oleh Gardner sebagai kecerdasan pribadi yang oleh Daniel Goleman disebut sebagai kecerdasan emosional.

Menurut Gardner, kecerdasan

pribadi terdiri dari :”kecerdasan antar pribadi yaitu kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana bekerja bahu membahu dengan kecerdasan.

Sedangkan kecerdasan intra pribadi adalah kemampuan yang korelatif, tetapi terarah ke dalam diri. Kemampuan tersebut adalah kemampuan membentuk suatu model diri sendiri yang teliti dan mengacu pada diri serta kemampuan untuk menggunakan modal tadi sebagai alat untuk menempuh kehidupan secara efektif.” (Goleman, 2002 : 52).

Dalam rumusan lain, Gardner menyatakan bahwa inti kecerdasan antar pribadi itu mencakup “kemampuan untuk membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, temperamen, motivasi dan hasrat orang lain.” Dalam kecerdasan antar pribadi yang merupakan kunci menuju pengetahuan diri, ia mencantumkan “akses menuju perasaan-perasaan diri seseorang dan kemampuan untuk membedakan perasaan-perasaan tersebut serta memanfaatkannya untuk menuntun tingkah laku”.

(Goleman, 2002 : 53).

Berdasarkan kecerdasan yang dinyatakan oleh Gardner tersebut, Salovey (Goleman, 200:57) memilih kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengungkap kecerdasan emosional pada diri individu. Menurutnya kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan kemampuan untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain. (*Alumni Unijoyo Bangkalan)

JUNI 2014

Parlemen

37

ARTIKEL

Mengingatkan Bahaya Pencemaran Air Oleh: Mentari Apriyani*

MASALAH pencemaran lingkungan merupakan masalah lama yang dihadapi manusia dimana hingga saat ini masalah tersebut masih belum dapat terselesaikan, malah bertambah parah. Pencemaran lingkungan adalah masuknya substansisubstansi berbahaya ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga tatanan lingkungan yang dulu berubah karena adanya pencemaran lingkungan.

A

da beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran yang dilakukan oleh manusia, yaitu akibat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan perkembangan teknologi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kebutuhan penduduk juga meningkat, contohnya semakin banyak pengguna kendaraan pribadi sehingga menimbulkan polusi udara.

Pulotan merupakan sebutan bagi manusia hidup, energi, zat atau komponen lain yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Ada tiga syarat suatu bahan dikatakan sebagai polutan, yaitu apabila kadar atau jumlahnya melebihi ambang batas normal, berada pada waktu yang tidak tepat dan berada pada tempat yang tidak semestinya.

Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air digunakan untuk minum, masak dan menuci. Namun, manusia tidak mampu menjaga kualitas air yang ada di bumi. Hal ini bisa terlihat dari maraknya berita pencemaran air di berita seperti tumpukan sampah di kali atau sungai. Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah rumah tangga, pestisida, limbah

38

Parlemen

JUNI 2014

anorganik dan pupuk.

Air buangan rumah tangga dikenal dengan limbah domestik yang mengandung 95% sampai dengan 99% air dan sisanya adalah limbah organik. Limbah rumah tangga ini merupakan sumber makanan yang baik untuk bakteri. Apabila sungai dan danau terkontaminasi dengan limbah rumah tangga, akan banyak ditemukan bakteri dan dapat menyebabkan penyakit kolera dan tifus. Akibat kegiatan bakteri tersebut, berbagai macam makhluk hidup lain bisa mati akibat dari kekurangan oksigen. Karena pada saat di bawah kondisi aerob, bakteri pembusuk menggunakan oksigen di dalam air untuk menguraikan materi organik.

Sebagian air buangan terdiri dari komponen nitrogen, seperti urean dan asam urik yang terurai menjadi amoniak dan nitrit. Biasanya perairan yang dilalui limbah rumah tangga populasi ganggang akan meningkat pesat karena banyaknya persediaan nutrisi dan persediaaan oksigen dalam perairan tersebut akaan berkurang. Semakin ke hilir atau ke arah muara, limbah organik lebih terurai sempurna sehingga kandungan oksigen di dalam air kembali ke batas normal.

Limbah organik juga merupakan penyebab pencemaran air.

Ada beberapa industri yang membuang limbahnya ke sungai.

Limbah-limbah tersebut mengandung logam-logam beracun seperi merkuri, tembaga, kadmium, dan seng. Pupuk dan pestisida juga penyebab pencemaran air. Pupuk yang tidak terserap oleh tanaman dapat terbawa oleh air hujan, masuk ke sungai atau danau sehingga sungai atau danau menjadi kaya nutrien dan pertumbuhan eceng gondok meningkat pesat.

Petisida merupakan senyawa kimia beracun yang digunakan manusia untuk mengontrol hama. Pestisida mengandung herbisida, fungisida dan insektisida yang juga tidak baik untuk makhluk hidup. (*Pemerhati Masalah Lingkungan)

www.dprdsumenep.com

ARTIKEL

MEMODIFIKASI KEGUNAAN Garam Oleh: Heri A*

GARAM ternyata bukan hanya untuk dikonsumsi dan menggarami ikan asin. sejak beberapa ratus tahun yang lalu garam merupakan bahan yang dapat digunakan untuk keperluan kesehatan dan penggunaannya semakin penting di era modern ini.

P

roduk minuman kesehatan terutama dirancang sebagai produk minuman untuk mengembalikan kesegaran tubuh dan mengganti mineral-mineral yang keluar bersama keringat dari tubuh selama proses metabolisme atau aktivitas olah raga yang berat. umumnya produkproduk minuman kesehatan selain mengandung pemanis dan zat aktif, juga mengandung mineral-mineral dalam bentuk ion seperti ion natrium (na+), kalium (k+), magnesium (mg++), kalsium (ca++), karbonat - bikarbonat (co3 2- dan hco3 2-), dan klorida (cl-).

www.dprdsumenep.com

Sumber utama untuk ion natrium dan klorida selain kristal garam juga larutan garam pekat. laut mati di timur tengah merupakan sumber larutan garam pekat, sedangkan di indonesia akan mulai dikembangkan PT Garam dengan bahan baku bittern yaitu larutan sisa penguapan dalam produksi garam konsumsi dan garam high grade. Dalam buku harry’s cosmeticology, garam mandi didefinisikan sebagai bahan aditif (tambahan) untuk keperluan mandi yang terdiri dari campuran garam nacl dengan bahan kimia anorganik lain yang mudah larut, kemudian diberi bahan pewangi (essentials oil), pewarna, dan mungkin juga senyawa enzim.

Garam mandi ini dirancang untuk menimbulkan keharuman, efek pewarnaan air, kebugaran, kesehatan dan juga menurunkan kesadahan air. Komponen utama garam mandi adalah garam nacl yaitu sekira 90% - 95%. berdasarkan definisi di atas, maka jenis garam mandi

dapat dibagi berdasarkan komposisi bahan penyusunnya yaitu hanya mengandung garam nacl dan garam anorganik, mengandung garam nacl dan garam anorganik plus essentials oils, mengandung garam nacl, garam anorganik, essentials oil dan pewarna, atau mengandung garam nacl, garam anorganik, essentials oil, pewarna dan enzim. Kegunaan garam mandi secara umum sangatlah beraneka ragam, di antaranya adalah untuk membersihkan tubuh saat berendam, menumbuhkan suasana relaks, menurunkan rasa stres, dan sebagai sarana refreshing. suasana relaks terutama akibat adanya campuran pewangi yang dipercaya dapat memengaruhi emosi serta suasana hati secara signifikan.

Sedangkan fungsi khusus di bidang kesehatan terutama karena adanya garam nacl adalah untuk melenturkan otot yang tegang, mengurangi rasa nyeri pada otot yang sakit, menurunkan gejala inflamasi (peradangan), serta menyembuhkan infeksi. (*Pekerja Bidang Kesehatan)

JUNI 2014

Parlemen

39

Kolom

Negeri Petaka Oleh: Akhmadi Yasid*

PADA sebuah mimbar, seorang penguasa berbahasa. �Kejadian ini adalah ujian, kita harus tabah dan bersama-sama menghadapi masalah ini�. Pada retorikanya yang dalam ia berkata sahdu. Tentang peristiwa, tentang asa dan rasa yang terkoyak. Ada maksud yang ingin disampaikan: sebuah keakuan.

K

ita juga seperti mafhum dengan kata �ujian�. Karena ia bukan saja dominasi pada kegiatan belajar. Tapi, merujuk pada terminologi yang luas.

Lebih-lebih, pada ujian yang dimaksud pada sebuah kejadian.

Dalam terminologi keyakinan, pada saat musibah datang ia kerap disebut ujian. Sedangkan musibah selanjutnya adalah cobaan dan kerap diakhiri dengan istilah azab.

Padahal, bukan soal ujian, cobaan atau azab. Tetapi, pada wilayah dimana kita menyadarinya sebagai perangai yang mengarah pada keyakinan hati.

Bukankah hanya masing-masing yang tahu, apakah itu ujian, cobaan atau azab. Jamak dengan penguasa. Dengan lidah penuh retorika, kerap meninabobokkan rakyatnya agar percaya sebuah kejadian adalah ujian.

Karena sesungguhnya, mungkin, takut untuk menyebut ujian, apalagi azab.

40

Parlemen

JANUARI 2014

Program sejuta pohon yang dilakukan tiap tahun tentu bukan ujian rutin seperti ujian akhir semester. Tapi, program terencana dengan anggaran miliaran. Bahkan, hingga kini poster penguasa membentang. Dari Kamal hingga Kalianget. Mungkin juga, dari Sabang hingga Merauke. Apa hasilnya?

Bencana datang silih berganti. Angin puting beliung menjadi sahabat keseharian. Angin puyuh datang tak diundang dan pergi tanpa pamitan. Banjir seperti menjadi santapan kopi di pagi hari. Inilah ironi alam. Inilah ironi ketika keseimbangan alam tidak lagi ada. Inilah ketika program sejuta pohon hanya menjadi slogan dan menjelma menjadi baliho.

Sesungguhnya, fenomena ini membawa kita pada ruang yang pengap.

Disinilah ketika tiadanya keseimbangan. Padahal, sesungguhnya alam beserta isinya adalah ciptaan yang penuh keseimbangan. Alam tidak bersahabat dengan kita karena kita tidak

menganggapnya sahabat.

Selalu ada bencana, karena kita memang terkadang secara sadar atau tidak selalu membangun bencana.

Dahulu pada sebuah wilayah terlihat hijau. Pada zamannya suatu wilayah terlihat penuh semilir angin diantara dedaunan. Air pun berjalan rancak tanpa hambatan. Ketika kini semua menjadi gedung menjulang, ketika kini semua saluran air menjadi jalan raya, tanpa sadar, sesungguhnya kita telah merekayasa bencana.

Dengan begitu, tanpa sadar kita sesungguhnya telah membangun negeri petaka. Sebuah tatanan negeri yang lahir prematur dari ketidakseimbangan alam. Sehingga, kiamat pun semakin cepat. Karena kita sendiri yang membuat kiamat semakin dekat.

Jika pada bagian tubuh saja kita harus seimbang, seperti kata orang China dengan keseimbangan yin dan yang, maka pada alam pun kita juga harus seimbang. Jika selama ini hanya dengan lisan,

saatnya dengan perbuatan kita menyeimbangkan harmoni alam. Karena gerakan melawan negeri petaka tidak harus selalu dari hal besar berbau miliaran. Tapi, cukup dengan tindakan kecil, namun berarti. Sesungguhnya, sekecil apapun tindakan kita menyelamatkan alam adalah bagian dari syukur. Sebagaimana sebuah ayat, lainsyakartum laazidannakum walainkafartum inna adzabi laasyadid (apabila kamu bersyukur thd nikmatku maka akan aku tambah..

Dan, apabila kamu kufur sesungguhnya azabku sangat pedih).

Mudah-mudahan saja yang terjadi di sekeliling kita bukan azab, bukan pula ujian atau cobaan.

Mudah-mudahan ia tak lebih dari batuk seperti kata Mbah Marijan melukiskan peristiwa Merapi. Janganlah sampai alam ini berdahak.

Karena kita pasti tak kuat menghadapinya dengan cukup innalillahi wainna ilaihi rajiun. (*Wartawan Senior)

www.dprdsumenep.com

Suara Desa Aksi Mahasiswa menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD kabupaten Sumenep

gallery (butuh foto + caption)

Salurkan Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju email : humasdprdsumenep@gmail.com SMS center: 0819 1368 2437 Website: www.dprdsumenep.com