Parlemen maret 2014 kecil

Fokus

Agar Gigi dan Taring Tetap Tajam BK Studi Banding ke DPRD Badung Edisi 3/Maret 2014

Majalah bulanan dprd sumenep

Menjemput

takdir di

9 April Pilih Jalur Politik Kebangsaan

Honnaniyah Salim, Mantan Anggota DPRD Sumenep

KUNJUNGAN Komisi A ke Perum.

Bulog tinjau beras raskin yg belum ditebus oleh desa.

HEARING Komisi B dengan P\ perwakilan Pedagang Pasar Anom yang terkena musibah kebakaran.

www.dprdsumenep.com

PARLEMEN

Daftar isi

Majalah Bulanan DPRD Sumenep

Review 2 Makin Semangat di Menit Terakhir Editorial 3 Mengundi Nasib di Tahun Politik Suara Rakyat

4

Laporan Utama 6 Harap-harap Cemas 9 April Fraksi-Fraksi DPRD Berharap Pileg Sukses Wawancara 12 519 Caleg Bertarung Rebut 50 Kursi di DPRD Sumenep Respon 14 Fokus 15 Agar Gigi dan Taring Tetap Tajam BK Studi Banding ke DPRD Badung Legislator Darul Hasyim Fath

17

Potre 20 Pilih Jalur Politik Kebangsaan Dinamika 22 Perspektif

30

Artikel 32 Kolom 40 Jelang Akhir Wakil Rakyat Say Good Bye?

www.dprdsumenep.com

Pelindung: KH. Imam Hasyim SH, MH (Ketua DPRD Sumenep)

Pembina: R. Moh. Mulki, SE (Sekretaris DPRD Sumenep)

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab : Akh. Raisul Kawim S.Sos, M.Si (Kabag Humas dan Publikasi)

Dewan Redaksi: Fembry Suandy S.Ip (Kasubag Humas)

HF. Maskuri (Kasubag Publikasi)

Staf Redaksi: Ahmad Yani Rusman Wahyudi Linda Krisnawati Chandra Purnomo

26

Studi Banding 28 Sekelumit Kisah Berdirinya Kota Makasar Antara Sungai Tallo dan Ujung Pandang Suara Desa

Penerbit: Sekretariat dprd Sumenep

Reporter: M. Asyim Khairil Anwar Fotografer dan Grafis: Asyik Abdullah Moh. Slamet Alamat Redaksi & Sirkulasi: Bagian Humas dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumenep Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

MARET 2014

Parlemen

1

Review

Makin Semangat di Menit Akhir SEPERTI kalimat bijak, tak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baik. Sederhananya, kebaikan memang tak selalu berada di depan. Tak jarang sesuatu yang baik itu justru menggema pada menit-menit akhir.

2

Parlemen

MARET 2014

T

etapi, bukan karena hal itu kinerja anggota DPRD Sumenep berpacu di menit-menit akhir periodesasi jabatan. Semangat sebagian besar anggota DPRD pada menit-menit akhir sesungguhnya merupakan keniscayaan. Selain karena tuntutan konstitusi juga berkaitan dengan harapan besar konstituen.

Pemenuhan kewajiban konstitusional dan harapan konstituen itu benar-benar menjadi pelecut semangat bagi 50 anggota DPRD Sumenep. Hal ini wajar mengingat tahun politik memang menjadi pertaruhan mereka dalam berbalas kompensasi dan mandat politik dalam pemilu.

Untuk itulah, hampir semua komisi di DPRD bergerak cepat menuntaskan sejumlah persoalan strategis. Mulai dari komisi A, komisi

B, komisi C hingga komisi D. Mereka semua berirama seiring dan sejalan untuk mewujudkan fokus dan agenda penting masing-masing.

Begitulah salah satu hal penting yang menjadi fokus bahasan pada majalah Parlemen edisi Februari lalu.

Selain itu, memasuki menit-menit akhir periodesasi jabatan, DPRD Sumenep melalui badan legislasi (baleg) juga harus menuntaskan 27 raperda. Baik yang merupakan inisiatif DPRD atau dari pihak eksekutif.

Sejumlah hal penting yang menjadi sorotan anggota dewan sebagai dinamika di dalam parlemen juga disajikan dengan lugas. Mulai dari kelebihan uang muka pembangunan Pasar Anom Baru, mandegnya sejumlah kasus korupsi, hingga persoalan genset di Maselembu yang tak kunjung usai. md

www.dprdsumenep.com

Editorial Mengundi Nasib di Tahun Politik

P

RESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyebut tahun ini sebagai tahun politik. Penyebutan sebagai tahun politik dimaksudkan sebagai penjabaran atas sejumlah agenda politik yang akan berlangsung. Mulai dari pemilu legislatif, DPD hingga presiden dan wakil presiden, semuanya berlangsung tahun 2014.

Sebagai agenda politik, sesungguhnya bisa disebut biasa saja karena berlangsung rutin dalam siklus lima tahunan.

Yang membedakan dengan lima tahun lalu adalah bahwa tahun 2014 ini menjadi titik krusial bagi negara untuk memastikan bahwa proses estafet kepemimpinan dapat berjalan dengan baik.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa masa depan bangsa ini juga sangat tergantung bagaimana pelaksanaan pesta demokrasi berjalan. Sejauh ini, sudah terbangun komitmen yang kuat dan kesadaran, baik di elit politik maupun publik bahwa penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil serta bebas dari intervensi adalah sesuatu yang menjadi keinginan bersama.

Sederhananya, hanya dari pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil serta bebas dari intervensi pihak manapun, estafet kepemimpinan yang baik dapat dilakukan. Semakin berkualitas pelaksanaan pemilu dalam berbagai sisi dan dimensinya, maka semakin berkualitas pula pemimpin yang dihasilkan.

Dalam skala lebih kecil, di sini, di Kabupaten Sumenep, pemilu juga akan menyeleksi pemimpinpemimpin yang akan menempati kursi parlemen. Proses seleksi yang bakal berlangsung 9 April mendatang itu tak lepas dari peran serta para politisi. Baik politisi yang tengah menempati kursi parlemen atau pun mereka yang pendatang baru. Semuanya akan mengalami nasib sama: mengundi nasib.

Terlepas dari siapa yang nantinya bakal menempati kursi parlemen, proses rekruitmen politisi ini memang menarik.

Apalagi, jika diperhatikan secara seksama, dari 50 anggota dewan yang saat ini menghuni gedung DPRD, hanya 9 orang diantaranya tidak mencalonkan lagi. Baik karena memang tidak mencalonkan lagi atau karena naik tingkat, mencalonkan DPRD Jatim. Maka, masih ada 41 orang lainnya, baik yang pindah partai atau melalui kendaraan sama, mengundi nasib pada 9 April

www.dprdsumenep.com

mendatang. Terlepas dari fenomena figur politik yang jauh dari kesan ideal dan hanya menjual citra, publik memiliki keinginan sederhana: menginginkan figur yang mau bekerja dan melayani publik secara penuh.

Publik tidak lagi menginginkan figur yang ideal sebagaimana pada pelaksanaan Pemilu 2009 lalu. Bukan apa-apa, tapi figur pemimpin ideal ternyata belum tentu bisa memenuhi harapan publik. Keinginan publik pun akhirnya sederhana, yang penting bisa kerja, kerja, dan kerja. Tentu, tidak hanya sekedar kerja, tapi kerja yang memberi manfaat bagi publik. Inilah yang akan menggiring warga mengambil sikap tak demokratis, secara putus asa dan pragmatis akhirnya hanya akan memilih wakil rakyat atau pemimpin semata karena orang itu berasal dari daerahnya.

Berdasarkan pertimbangan geografis, wakil yang demikian setidaknya akan sedikit memberikan perhatian atau keuntungan. Ini karena pada dasarnya sudah terjadi ketidakpercayaan yang sangat luas pada sistem politik dan para politisi seperti di Indonesia sekarang.

Inilah pentingnya para politisi memahami filosofi dari para orang tua kita semua di sini, di Madura.

Yakni, tentang kisah monyet yang mau menangkap belalang. Jangan alih-alih hendak menangkap belalang lain, tapi menaruh belalang yang ditangkap hanya cukup di ketiak. Alhasil, semuanya bisa kabur.

Memelihara konstituen dengan pendekatan geografis dan kekerabatan, menjadi penting artinya dibandingkan secara membabi buta menyerang daerah lain. Bukan tidak mungkin konstituen terdekat justru berpindah ke lain bodi, meski tidak berpindah ke lain hati.

Terlebih hal itu dikarenakan serangan fajar atau serangan lainnya di waktu tengah malam, petang atau bahkan siang hari. Bukankah semua pada posisi menyerang? Semua memiliki kemampuan yang sama: baik soal dominasi kuasa atau karena penumpukan materi. Dan, jangan pernah lupa: pertahanan yang baik adalah dengan menyerang.

Di luar itu semua, publik diakui atau tidak tetap membutuhkan politisi.

Sebab, publik dalam pengertian rakyat tak miliki kuasa untuk menentukan anggaran atau menjabarkan konsep pembangunan.

Maka, bergantung sejauh mana politisi itu memberi manfaat kepada rakyat. Baik sebelum menjadi politisi, sesudahnya, atau terlebih pada momentum pemilu. md

MARET 2014

Parlemen

3

Suara rakyat Raskin 3 Bulan Tidak Cair Hingga Pertengahan Maret ini, masyarakat miskin khususnya Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima program raskin tahun 2014 belum menerima bantuan beras murah dari pemerintah tersebut. Padahal, launching program raskin sudah berlangsung Februari lalu. Masyarakat banyak bertanya. Mohon penjelasan, apakah sudah ditebus di Gudang Bulog, namun tidak diserahkan pada RTS atau justru memang belum ada penebusan. Kalau memang belum ditebus, langkah pemerintah untuk mengoptimalkan penebusan seperti apa? Ini agar raskin itu tepat sasaran, tepat waktu, jumlah, dan kualitas.

(Edi Djunaidi, fungsionaris LSM Pilar Penegak Bangsa Sumenep) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep sudah menghitung mengenai jumlah lahan pertanian yang terendam banjir, bahkan mendeteksi tanaman yang dianggap gagal tanam. Dan saat ini, Disperta telah mengajukan permohonan ke Pemprov Jawa Timur untuk memnbantu petani yang gagal tanam berupa benih melalui Kelompok Petani. (Kepala Disperta Sumenep, Bambang Herwanto).

Koleksi Buku Perpus Perlu Ditambah

Dari Redaksi Pembaca yang budiman‌ Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Semua aspirasi itu bisa dikirimkan melalui : Email: humasdprdsumenep@gmail.com Website: www.dprdsumenep.com SMS center: 087854536608 Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Parlemen

Terima kasih sarannya. Perpustakaan terus berupaya menambah koleksi buku termasuk tahunnya ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembaca. Namun, persoalan yang sering dihadapi adalah buku-buku yang dipinjang itu sering kali hilang karena tidak dikembalikan. Dan kami sudah menerapkan kebijakan pemutihan terhadap keterlambatan pengembalian pinjaman, sehingga dengan cara tersebut buku-buku yang keluar itu dapat kembali walaupun telat.

(Kepala Kantor Perpustaan dan Arsip Sumenep, Agus D Putra).

Tambahan Kuota Beasiswa Quota bantuan beasiswa untuk mahasiswa miskin tahun ini cukup sedikit, hanya 225 penerima. Kami sangat berharap legislatif dapat memperjuangkan aspirasi kami dengan menambah kuota, karena sebenarnya banyak mahasiswa yang tergolong miskin dan berprestasi belum pernah mendapat beasisiwa. (Fatkhurrahman, Mahasiswa Sumenep Semester Akhir di STAIN Pamekasan).

Terima kasih, aspirasinya kami rekam dengan baik. Harapan Mahasiswa sebenarnya sama dengan kami di Kursi Legislatif. Komisi A akan mengupayakan itu pada Perubahan APBD 2014, sebab pada pembahasan sebelumnya tidak dilibatkan karena proses transisi yaitu peralihan dari Bappeda ke Bagian Kesmas. Disamping itu, Komisi A juga merekomendasikan ke Instansi tekhnis agar tegas mencoret apabila dari proses verifikasi itu ditemukan penerima yang tidak layak sesuai kwalifikasi yang ditentukan, sehingga nantinya dapat dialihkan pada yang lebih layak. (Sekretaris Komisi A DPRD, Moh. Readi).

Redaksi

4

Koleksi buku di Perpustakaan Umum Daerah Sumenep sepertinya sangat terbatas. Disamping literatur yang disediakan pada umumnya adalah buku-buku lama dan tidak sesuai dengan kebutuhan pembaca, koleksinya cukup sedikit. Kalao boleh usul ditambah dong. Dan buktunya harus update yang baru, bukan tempoe doeloe.

(Fadlan Nawawi, Mahasiswa Unija Sumenep).

MARET 2014

www.dprdsumenep.com

www.dprdsumenep.com

MARET 2014

Parlemen

5

Laporan Utama

Harap-harap cemas

9 april Fraksi-Fraksi DPRD Berharap Pileg Sukses

Menjadi anggota dewan tak hanya sekedar pilihan hidup. Ia bagian dari takdir yang harus dijalani. Untuk mencapai takdir itu, tak cukup dengan menunggu penuh harap. Tapi, berkeringat penuh adrenalin di medan juang: pileg. Belum tentu sukses lima tahunan terulang.

P

ADA sebuah obrolan santai, seorang pekerja pers berkelakar kepada salah satu anggota dewan.

Ketika itu, komisi E-sebutan untuk tempat nongkrongnya wartawan yang terletak di pojok belakang gedung DPRD Sumenep-memang terlihat beberapa anggota dewan nimbrung. Suasananya guyub. Penuh nuansa kekerabatan.

“Ayo puas-puasin

6

Parlemen

MARET 2014

kumpul dengan kitakita (wartawan,Red), belum tentu setelah pileg kumpul lagi,” ujar wartawan salah satu surat kabar lokal itu sambil melirik anggota dewan di dekatnya.

Anggota dewan yang persis berada di dekatnya hanya tersenyum.

Beberapa anggota dewan lain yang duduk persis di sampingnya juga hanya melempar senyum.

“Kalau kita ini ibaratnya hanya menunggu takdir. Ikhtiar sebagai

Dul Siam, Ketua Fraksi PKB

kewajiban politik sudah dilakukan,” kata anggota dewan dari partai dengan suara terbanyak di gedung DPRD Sumenep itu.

“Istilahnya kita tingal menjemput impian saja seperti lagunya Katon Bagaskara,” celetuk rekannya

yang diketahui satu komisi itu.

Sejumlah wartawan yang saat itu terlihat banyak menyeruput kopi hitam tanpa dikomando langsung tertawa. Beberapa anggota dewan yang hari itu nimbrung pun tertawa lepas. Mereka

www.dprdsumenep.com

Juhari, Ketua Fraksi PPP

seolah tanpa beban menghadapi 9 April. Plong. “Bismillah,� kata anggota dewan lainnya.

Menuju pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) 9 April mendatang memang penuh deg deg ser. Lebih-lebih bagi mereka yang saat ini duduk di kursi DPRD Sumenep. Wajar saja.

www.dprdsumenep.com

PENYERAHAN berita acara pengesahan RAPBD 2014 pada sidang Dekky Purwanto, Ketua Fraksiparipurna PDIP Endang, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumenep DesemberH.lalu Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

Masyarakat sudah cerdas, harus dicerdaskan, bukan dibodohi.

Dul Siam Anggota Komisi D DPRD Sumenep

MARET 2014

Parlemen

7

Laporan Utama

H. Iskandar, Ketua Fraksi PAN

Meski sebagai incumbent memiliki peluang, tetapi mereka tetap saja waswas. Maklum, penyerang yang akan melawan di medan 9 April tak hanya satu, dua atau tiga orang.

Selain harus mengalahkan minimal sedikitnya 6 sampai 7 calon di internal partai, calon dari tetangga sebelah juga tak kalah gesit. Pertarungannya pun diyakini berlangsung sengit yang dibuktikan dengan aktivitas politik masa kampanye. Pileg menjadi babak penentu garis takdir yang harus dijemput para kandidat.

Tetapi, belum tentu keadaan yang pernah ada berulang atau terjadi lagi. Sebab, politik begitu cepat bisa berubah, mengikuti dinamika hari-hari ini, hari-hari pada masa kampanye. Maka, 50 kursi di parlemen belum tentu, komposisi personelnya akan tetap.

Seperti kita ketahui, pemilu 2009 lalu mengantarkan wajahwajah anggota dewan yang saat ini memegang kuasa. Rinciannya, dari PKB 11 orang, PPP sebanyak 7 orang, PDI Perjuangan 6 orang, PAN 6 orang, Golkar 4 orang dan PBB 4 orang.

Selain itu, PKNU juga mendapatkan kursi untuk 4 anggota dewan, Partai Hanura 3 orang, Partai Demokrat 2 orang, PKS 2 orang dan PDP 1 orang.

Singkatnya, ada 11 partai politik peserta pemilu 2009 yang sukses mengantarkan kadernya memangku posisi strategis di DPRD Sumenep.

Bagaimana dengan tahun ini?

Segala kemungkinan bisa terjadi.

8

Parlemen

MARET 2014

Termasuk, sesuatu yang sebelumnya bahkan mungkin tidak pernah diprediksi. Dari 12 partai politik yang akan bertarung pada 9 April semuanya memiliki kesempatan menang.

Sebagaimana diketahui bersama, pemilu legislatif 2014 diikuti oleh 12 partai politik. Mereka terdiri dari Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB dan PKPI. Tentu saja, besar harapan para calon legislatif (caleg) bisa melenggang ke gedung parlemen. Tentu pula mereka menginginkan amanat rakyat untuk bisa menjadi legislator yang bisa mewujudkan semua visimisi saat kampanye. Maklum, hanya dengan mereka memangku jabatan di parlemen semuanya bisa terwujud.

Di luar itu semua, banyak sekali harapan yang digantungkan oleh partai politik, terutama yang saat ini berada di gedung dewan dan akan kembali bertarung. Seperti yang disampaikan oleh sejumlah fraksi kepada Parlemen, umumnya mereka menghendaki pileg 2014 bisa berlangsung sukses dan lancar.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, pileg 2014 merupakan proses politik yang harus dilalui. Terutama, oleh merekamereka yang memang menyatakan dan memenuhi kualifikasi sebagai peserta pileg.

Untuk itulah, seyogyanya semua pihak bisa lebih

menyadari bahwa proses politik ini membutuhkan kedewasaan berpikir.

Dulsiam mengharapkan para kompetitor bermain fair play. Hal itu penting agar proses politik pada pileg 2014 bisa sesuai harapan semua pihak. “Bentuk kampanye hitam dan pembusukan atau mencederai calon harus dihindari,” katanya.

Masyarakat juga diminta tidak terpengaruh dengan janji-janji caleg.

Dulsiam meminta masyarakat bisa lebih cerdas jika melihat ada caleg yang berjanji berlebihan dengan memertanyakannya.

“Masyarakat sudah cerdas, harus dicerdaskan, bukan dibodohi,” tukasnya.

Kepada penyelenggara, anggota komisi D ini mengharapkan bisa betulbetul melaksanakan tugasnya dengan baik. Dulsiam juga meminta agar tidak ada dusta diantara panitia, sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik.

Dulsiam mengingatkan, panitia yang bertugas di pileg merupakan representasi masyarakat. Sehingga keberpihakan kepada masyarakat harus tetap diutamakan, bukan keberpihakan kepada calon. “Kalau panitia berpihak, bisa merusak pemilu yang dilaksanakan,” tandasnya.

Disisi lain, caleg yang terpilih diharapkan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Sehingga pada saat memangku jabatan di gedung parlemen senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat.

Mulai dari peningkatan infrastruktur

www.dprdsumenep.com

Laporan Utama dan peningkatan SDM. Sekretaris Fraksi PPP DPRD Sumenep Juhari menyampaikan hal yang sama.

Juhari mengharapkan pileg 2009 betul-betul aman, nyaman, bebas dan jujur serta adil untuk semuanya.

“Yang terpenting tidak ada provokasi yang dapat menimbulkan gejolak dan merusak kualitas pileg itu sendiri,” kata Juhari meyakinkan.

Disisi lain, Juhari menginginkan agar para penyelenggara bisa bekerja dengan hati nurani. Hal itu penting dilakukan agar tidak merusak tatanan yang ada. “Menghargai demokrasi dan tidak ada keberpihakan penyelenggara merupakan hal penting,” papar politisi kalem ini.

Untuk itulah, Juhari betul-betul menekankan netralitas KPU dan jajarannya. Termasuk, panwas dari tingkat kabupaten hingga ke bawah harus tetap dijaga. “Kepada mereka yang nantinya memegang jabatan di dewan, kami mengharapkan bisa mengoptimalkan trifungsi DPRD. Sehingga sebagai wakil rakyat bisa maksimal dalam bekerja,” harap Juhari.

Sementara, dari Fraksi PDI Perjuangan melalui Decky Purwanto selaku ketua fraksi juga mengharapkan pemilu damai dan tetap kondusif. Semua pihak diharapkan dapat menjaga kondusifitas Sumenep selama proses pileg. Lebih-lebih selama pileg dan setelah pileg berlangsung.

“Jangan sampai diantara pemilih ada perpecahan karena pemilu. Semua

harus tetap kondusif,” katanya.

Selain itu, pada pileg tahun ini diharapkan masyarakat benarbenar dapat memilih sesuai dengan pilihannya, tanpa diintervensi siapa pun. “Penyelenggara pemilu diharapkan mengedepankan netralitasnya sebagai penyelenggara,” harapnya.

Decky juga mengharapkan aparat keamanan juga bisa netral, sehingga diharapkan tetap terjaga situasi yang aman dan kondusif. “Lebih-lebih kepada kepolisian diharapkan benarbenar menciptakan kamtibmas demi kebaikan semuanya,” kata Decky.

Terkait caleg PDI Perjuangan, Decky memastikan mereka semua berkomitmen apabila mendapat kepercayaan. Decky nantinya diharapkan berjuang untuk kesejahteraan rakyat. “PDI Perjuangan adalah partai wong cilik, sehingga seluruh. aspirasi rakyat akan tetap terakomudir,” janji anggota komisi C DPRD Sumenep itu.

Hal yang relatif sama disampaikan Ketua Fraksi PAN Iskandar. Pihaknya mengharapkan pileg berlangsung jurdil, baik penyelenggara maupun partai politik dan para caleg. “Kualitas pileg salah satunya bisa dilihat dari pelaksanaannya yang jurdil,” katanya kepada Parlemen.

KPU dan jajarannya juga diharapkan menggedepankan profesionalismenya sebagai penyelenggera dan harus netral dalam pelaksanaan. Menurut

Iskandar, netralitas penyelenggara pileg menentukan sukses tidaknya pelaksanaan,” urainya.

Iskandar juga menginginkan tidak ada jual beli suara antara partai politik/ caleg dengan penyelenggara. Hal itu perlu ditegaskan sejak awal agar dapat menjadi komitmen bersama.

Sehingga masyarakat pun memiliki pemahaman bersama.

Yang tak kalah pentingnya, sambung politisi murah senyum ini, dalam pelaksanaan pileg tidak terdapat money politics. “Masyarakat juga diharapkan tidak membuka pasar terhadap parpol maupun caleg yang akan membeli suara rakyat.

Salah satu kuncinya juga terletak pada masyarakat,” papar Iskandar.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumenep Endang Sri Rahayu mengharapkan Pemilu 2014 diharapkan berlangsung sportif. Pengertian sportif ini harus merujuk kepada komitmen dari para pihak yang konsisten dalam pelaksanaan pileg.

Menurut Endang, penyelenggara pemilu mulai KPU hingga jajarannya ke bawah, panwaslu dan jajarannya, termasuk kepolisian harus tegas kalau menemukan kecurangan agar melakukan tindakan. “Jangan sampai para pihak terkait membiarkan adanya kecurangan, apapun bentuknya,” kata Endang.

Kepada masyarakat politisi senior Partai Golkar itu meminta agar pandai memilih calon. Masyarakat jangan

Fauzi Hasyim, Ketua Fraksi PBB

www.dprdsumenep.com

MARET 2014

Parlemen

9

Laporan Utama

HEARING Komisi B dengan perwakilan pedagang Pasar Anom yg kebakaran

terpengaruh dan terkecoh dengan money politics. Sebab, calon yang menang karena uang cenderung mengabaikan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Dan, kata Endang, pada gilirannya jika sudah duduk di kursi dewan cenderung akan mengembalikan modal politiknya dan mengesampingkan kepentingan

rakyat.

“Pada konteks money politics ujungnya masyarakat juga yang dirugikan.

Pragmatisme politik harus bersama-sama diperangi, baik calon maupun masyarakat karena dampaknya masyarakat yang dikorbankan,” tandasnya.

Endang bahkan sampai menganalogikan bahwa masyarakat

sama halnya dengan mendorong mobil mogok jika tidak tepat menentukan pilihannya di pileg mendatang.

“Masyarakat harus cerdas, masyarakat harus mengerti siapa yang dipilih,” tegas Endang mengingatkan.

Khusus kepada para kontestan pileg, baik calon maupun partai politik harus bersaing sehat. Juga, agar bahu membahu mencerdaskan masyarakat dalam politik. “Jangan justru membodohi. Harapannya agar pemilu 2014 menghasilkan pemimpin berkualitas. Pemimpin berkualitas ditentukan oleh pemilih yang cerdas,” pungkasnya.

Selanjutnya, dari Fraksi PBB melalui ketuanya A Fauzi Hasyim mengatakan, pelaksanaan pileg akan menentukan masa depan Sumenep ke depan.

Karena itulah, semua tahapannya harus bisa berjalan sesuai harapan semua pihak.

“Tentu kami menginginkan agar pileg bisa jurdil, baik penyelenggara maupun peserta pemilu agar senantiasa menjaga itu semua,” kata Fauzi.

Selain itu, ujar dia, para pihak harus Jujur dalam melakukan pendataan, pemungutan hingga penghitungan.

“Kalau pelaksanaan berlangsung rekayasa, maka kualitas SDM yang

Moh. Riadi, Ketua Fraksi Keadilan Demokrasi

10

Parlemen

MARET 2014

www.dprdsumenep.com

Laporan Utama

KUNJUNGAN Komisi A ke Perum. Bulog tinjau beras raskin yg belum ditebus oleh desa.

terpilih pasti tidak bagus,” tandas mantan aktivis HMI itu.

Mengenai adanya tingkat kerawanan berupa indikasi praktik jual beli suara, Fauzi meyakini memang sangat mungkin. Saat ini, kata dia, kecurangan potensial terjadi jual beli suara ditingkat KPPS, PPS, dan PPK. PBB sendiri, sambung Fauzi, menghendaki proses politik bisa dikawal oleh para pihak. Sehingga tatanan yang dilahirkan setelah pileg sesuai harapan semua pihak. “Isu yang akan dikawal oleh PBB adalah menegakkan keadilan dan hukum bagi masyarakat,” kata Fauzi.

Selanjutnya, dari Fraksi Keadilan Demokrasi (FKD) melalui Moh. Readi selaku ketua mengharapkan agar pemilu dilaksanakan jurdil. Dikatakan, kalau pemilu itu dilaksanakan dengan jurdil maka diyakini akan menghasilkan dewan yang mempunyai integritas dan kualitas yang baik.

Jika dewan yang terpilih itu mempunyai integritas, berkualitas dan moralitas yang baik, maka keberpihakan terhadap masyarakat akan lebih terjamin.

www.dprdsumenep.com

Sebaliknya, apabila tidak dilaksanakan dengan jurdil, maka akan menghasilkan anggota dewan yang tidak peduli terhadap rakyat dengan mementingkan pribadi dan kelompoknya.

Jika kondisi tersebut terjadi maka akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan pemerintahan. Fungsi kontrol, budgeting dan fungsi legislasi juga akan terabaikan. “Kualitas pelaksanaan pileg akan menentukan masa depan masyarakat. Sehingga pelaksanaan pileg harus benar-benar sesuai harapan,” katanya.

Disisi lain, Readi mengharapkan kepada caleg mencari dukungan masyarakat dengan mengedepankan pendidikan politik dengan menampilkan program dan visi misi.

Sekarang ini, fenomena di lapangan masyarakat diiming-imingi materi, ongkos jalan dan sebaginya dalam rangka mendapat suara. Padahal, jelas itu tidak mendidik.

Namun demikian, caleg yang memberikan pendidikan politik itu sebenarnya tergantung pada partai yang memberangkatkan. Partai politik seharusnya membekali calegnya dalam memberikan edukasi politik,

agar tidak mengandalkan uang di pileg dalam meraup suara rakyat.

Terakhir, kata Readi, masyarakat seharusnya tidak terprovokasi dengan money politics. Ini tentu juga perlu peran serta tokoh masyarakat untuk memberikan penyadaran agar menjadi pemilih yang baik dan bermoral yang tidak memandang uang atau materi lainnya dalam menentukan pilihan.

“Pemilih itu mempunyai harga diri yang tinggi karena suaranya menentukan nasib bangsa ke depan.

Jangan tukar harga diri itu dengan uang atau materi lainnya karena terlalu murah suara rakyat digadaikan dengan uang,” papar Readi.

Politisi kalem PKS ini memastikan, dewan yang terpilih karena uang maka dipastikan tidak akan optimal melaksanakan tugas dan cenderung tidak akan melakukan kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan pemerintahan. “Bagaimana mau melaksanakan tugas kalau kualitas dirinya sudah tidak sesuai harapan.

Yang ada sebaliknya, hanya mengeruk untuk kepentingan pribadi,” bebernya. md

MARET 2014

Parlemen

11

Wawancara hanya saja di masing-masing dapil ada perubahan baik yang sifatnya bertambah atau pengurangan sesuai jumlah penduduk.

Ketua KPU Sumenep

Moh. Toha Shamadi Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

519 Caleg

Bertarung Rebut 50 Kursi

D

alam sebuah demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu untuk menentukan wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif. Pemilihan Legislatif (Pileg) dilaksanakan secara nasional untuk menentukan komposisi seluruh lembaga legislatif di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pada Pemilu 2014 ini, sebanyak 12 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu akan memperebutkan kursi legislatif melalui caloncalonnya yang diusung.

Untuk Kabupaten Sumenep sebanyak 50 kursi yang

12

Parlemen

MARET 2014

akan diperebutkan di kursi parlemen.

Bagaimana komposisi dan alokasi kursi di Sumenep, berapa jumlah caleg yang akan bertarung merebut kursi DPRD itu, dan bagaimana latar belakang caleg? Termasuk seperti apa persiapan yang dilakukan KPU menghadapi pemilu 2014 yang jatuh pada tanggal 9 April itu? Berikut hasil wawancara Parlemen dengan Ketua KPU Sumenep, Moh. Toha Shamadi.

Berapa jumlah kursi yang akan diperebutkan di DPRD Sumenep pada Pileg 2014?

Jumlah kursi di DPRD Sumenep untuk Pileg 2014 ini sama dengan Pileg 2009

lalu, yaitu sebanyak 50 kursi karena jumlah penduduk diwilayah Sumenep tersebut diatas satu juta jiwa. Dan sesuai Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jumlah kursi di DPRD Kabupate/Kota yang jumlah penduduknya diatas satu juta jiwa ditetapkan sebanyak 50 kursi.

Berdasarkan berkas data agregate kependudukan kecamatan (DAK2) dari Bupati A Busyro Karim yang diterima KPU Sumenep akhir 2012 lalu mencapai 1.144.871 jiwa. Untuk itu, mengacu pada DAK2 itu jumlah kursi sesuai Keputusan KPU RI tidak berubah yaitu 50 kursi,

Perubahan alokasi kursi itu di dapil mana saja?

Berdasarkan Keputusan KPU RI tentang Jumlah Dapil dan Aloksi Kursi di Kabupaten Sumenep, perubahan alokasi kursi itu terjadi ditiga dapil yakni Dapil IV (empat), V (Lima) , dan VII (Tujuh). Dapil empat meliputi Kecamatan Ambunten, Pasongsongan, Dasuk, dan Rubaru dan dapil lima meliputi Kecamatan Batang-batang, Batu Putih, Dungkek, dan Gapura yang pada Pemilu sebelumnya masing delapan kursi, untuk Pileg 2014 samasama berkurang satu kursi, sehingga masing-masing menjadi 7 kursi. Sedangkan dapil tujuh meliputi kecamatan kepulauan, yaitu Sapeken, Arjasa, dan Kangayan bertambah dua kursi, dari yang sebelumnya 5 menjadi 7.

Perubahan alokasi kursi di dapil ini bersumber dari DAK2. Artinya, di dapil yang alokasi kursinya menyusut, berarti ada penurunan data jumlah penduduk.

Sebaliknya, di dapil yang mengalami penambahan kursi, berarti terjadi pertambahan jumlah penduduk. Dan penetapan dapil dan alokasi kursi itu sudah bersifat final, bahkan KPU telah mengedarkan surat dan lampirannya berupa rincian dapil dan alokasi kursi ke semua parpol peserta Pemilu sebagai dasar pencalegan.

Berapa jumlah caleg dari 7 dapil yang ada pada Pileg nanti?

Perlu diketahui hitungannya, bahwa setiap dapil harus menyesuaikan 100 persen dari jumlah kuota persih. Kalau dapil

www.dprdsumenep.com

Wawancara

1 alokasinya 9 kursi, ya calegnya maksimal 9 orang.

Tidak boleh lebih, tapi bisa kurang kecuali untuk keterwakilan perempuan karena memang harus memenuhi minimal 30 persen.

Dalam proses pencalegan ternyata ada Parpol yang penuh mengirimkan calegnya di masing-masing dapil, tapi disisi lain ada juga yang tidak penuh. Seperti PKPI yang dinamikanya hanya dapil-dapil tertentu yang penuh, namun di dapil lainnya hanya satu bahkan tidak ada.

Data di kami, total jumlah caleg dari 12 parpol peserta Pemilu di Kabupaten Sumenep yang ditetapkan pada Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 521 orang.

Artinya dengan jumlah caleg sebanyak 521 itu terdapat beberapa parpol yang mengusung calegnya tidak sampai 100 persen atau 50 calon di 7 dapil itu.

Hitung-hitungan kami, jika terpenuhi keseluruhan total jumlah caleg dari 12 parpol peserta Pemilu di Kabupaten Sumenep semuanya 600 calon dengan masingmasing tiap parpol 50 caleg untuk 7 dapil.

Dan ini penting juga disampaikan dari 521 caleg itu, dua orang meninggal dunia setelah ditetapkan di DCT, sehingga tinggal 519

www.dprdsumenep.com

Caleg. Keduanya atas nama Imam Al-Faruq Caleg dari Nasdem yang sebelumnya mencalonkan di dapil 2 dan Drs. Achmad Junaidy Ilyas, MM dari dapil 1 Partai Hanura. Dalam surat suara nanti dua caleg itu dikosongkan.

Bagaimana dengan jumlah caleg incumbent, sampai berapa orang komposisinya?

Pada umumnya memang anggota DPRD Sumenep yang sekarang ini masih menjabat mencalonkan kembali di Pileg mendatang, baik untuk DPRD kabupaten maupun Provinsi Jawa Timur. Ada sekitar 41 caleg Incumbent yang saat ini masih menjabat di kursi legislatif mencalonkan kembali di Pileg 2014. Dan selebihnya kurang lebih 9 orang tidak mencalonkan atau mencalonkan di DPRD Provinsi Jawa Timur.

Di Luar caleg incumbent, seperti apa latar belakang caleg pada umumnya?

KPU memang menginventarisir mengenai latar belakang caleg. Tapi itu bukan untuk dipublikasi.

Bagaiamana dari sisi tingkat pendidikan caleg?

Rata-rata pendidikan terakhir caleg di sejumlah parpol itu adalah setingkat SMA. Karena memang, sesuai ketentuan, persyaratan untuk menjadi caleg itu minimalnya ijazah SMA atau sekolah sederajat.

Jadi masih didominasi lulusan SMA. Lalu, berapa garga per kursi di DPRD Sumenep?

Tidak bisa ditentukan sekarang. Tapi rumusnya adalah berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Artinya jumlah suara sah dibagi alokasi kursi di dapil itu. Misalnya dapil 1 untuk tingkat DPRD kabupaten jumlah suara sahnya 90 ribu. Maka jumlah surat suara sah itu dibagi jumlah alokasi kursinya sembilan, yang berarti bilang pembagi pemilih atau harga kursi 10 ribu suara.

Untuk itu, wajib kiranya caleg di parpol itu minimal jumlah suara hasil bilang pemilih tersebut.

Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih mengingat pada Pilgub Jatim lalu angka golput cukup tinggi?

Misalnya kita kan mempunyai kekuatan relawan demokrasi yang 25 orang. Mereka itu belusukan ke pelosok-pelosok desa terus diperkuat dengan teman-teman penyelenggara dibawah, PPK, PPS, hingga KPPS. Dan juga mitra-mitra kita, seperti lembaga LPP RRI, kemudian organisasi kemasyarakat walaupun secara hirarkis dilakukan oleh KPU Pusat. Itu bergerak biasanya, misalnya organisasi kemasyarakat mahasiswa HMI atau PMII itu kerjasamanya dengan KPU Pusat untuk selanjutnya ditindak lanjuti hingga kebawah.

Apakah Anda optimis angka golput dapat ditekan?

Saya optimis angka Golput pada April 2014 mendatang dapat ditekan dan kalaupun ada diperkirakan relatif kecil. Sebab saat ini, masyarakat khususnya yang mempunyai hak pilih itu dikepung dari berbagai sisi. Tidak hanya oleh KPU sendiri, tetapi juga pihak-pihak terkait seperti Pemerintah daerah, relawan demokrasi, dan lembaga lainnya termasuk Parpol peserta Pemilu hingga Caleg turun kebawah untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Untuk itu, KPU sangat yakin kalau partisipasi pemilih di Pemilu mendatang akan lebih tinggi dibanding Pemilu sebelumnya. *wr.md

MARET 2014

Parlemen

13

Respon

Caleg Harus Cerdaskan Masyarakat

C

alon Legislatif (Caleg) yang akan bertarung di Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 diharapkan dapat memberi pendidikan Politik yang baik terhadap masyarakat. Masyarakat harus dicerdaskan, bukan dibodohi dengan caracara ”kotor” dengan membeli suara rakyat.

Untuk itu, Caleg harus memberi Pilihan berupa program dan visi-misinya kepada masyarakat.

Sehingga, dari program itu masyarakat bisa memilih untuk menentukan Caleg sebagai wakil-wakilnya di Gedung Dewan. ”Intinya masyarakat harus dicerdaskan jangan dibodohi,” kata Husnan A. Nafi’, dosen INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep.

Disamping itu, Husnan juga berharap semua elemen masyarakat khususnya dikalangan perguruan tinggi termasuk mahasiswa ikut melakukan pengawasan secara efektif terhadap seluruh tahapan pemilu terutama pada proses pemungutan dan penghitungan suara. ”Saya berharap tidak ada mony politik dan yang terpenting penyelenggara pemilu mengedepankan netralitasnya,” tambah Husnan. *wr.md

K

Parlemen

S

eluruh tahapan dan pelaksanaan jadwal pemilu legislatif 2014 khususnya di Sumenep dipastikan tidak akan lepas dari perhatian Panwaslu . Ketua Panwaslu Sumenep Zamrud Khan memastikan telah mengerahkan seluruh kekuatan dalam rangka mengawasi adanya potensi pelanggaran baik oleh penyelenggara maupun kontestan pemilu di setiap tahapan.

Zamrud menyebutkan, di tingkat desa panwaslu sudah memiliki 1.040 personil Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang tersebar di sejumlah TPS baik daratan maupun kepulauan. Bahkan, Panwaslu juga akan membentuk relawan pemilu sebagai tindak lanjut dari intruksi Bawaslu. ”Beberapa waktu lalu, Bawaslu telah mendeklarasikan gerakan setujuta relawan,” ujarnya Zamrud. Untuk itu, Zamrud

memastikan, pada Pemilu 2014, Panwas akan melakukan pengawasan yang massif terhadap seluruh tahapan pemilu. Panwas akan menjadi juri yang profesional dalam perhelatan Pemilu, baik kepada penyelenggara maupun terhadap konstestan sehingga pelaksanaan pesta Demokrasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang ada. ”Intinya tidak satupun dari tahapan Pemilu itu lepas dari pengawasan Panwas,” tegasnya. *wr.md

Keterwakilan Perempuan Caleg-caleg-kan?

etentuan 30 persen keterwakilan perempuan di Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 sebenarnya memberi ruang lebih luas kepada kaum hawa untuk berkiprah dalam konstelasi Politik. Dengan hadirnya kaum perempuan di kursi parlement diharapkan kebijakan yang berkaitan dengan feminisme lebih terakomodir.

Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, namun juga menjadi penentukan kebijakan.

Sejauh ini, peluang keterlibatan perempuan dalam politik masih kurang dimanfaatkan.

Indikasinya, parpol peserta pemilu hanya sekedar memenuhi kuota 30 persen pada proses pencalegan untuk keterwakilan perempuan, tanpa

14

Pastikan Lakukan Pengawasan Yang Masif

MARET 2014

memandang latar belakang dan integritasnya. ”Saya sebenarnya cukup prihatin di Pemilu 2014 ini, terutama dalam proses pencalegan untuk keterwakilan perempuan,” ungkap Chairul Asyiah, salah satu aktivis

perempuan Sumenep .

Nurul yang juga dosen STKIP PGRI Sumenep ini menyebutkan, jika banyak perempuan yang mencalonkan di Pileg masih sekedar ”caleg-calegkan”. Parpol terkesan asal comot orang dalam mengusung caleg perempuannya di Pemilu. Nurul pesimis apa yang diperjuangkan aktivis perempuan mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam rangka memberdayakan perempuan akan sia-sia. ”Di Parlemen itu tidak hanya membicarakan satu hal, tidak membahas hal yang sederhana. Nah, kalau Calegnya tidak mempunyai integritas yang jelas, bagaimana masa depan Negeri ini,” ujarnya menyesalkan. *wr.md

www.dprdsumenep.com

Fokus

Agar Gigi dan Taring Tetap Tajam

BK Studi Banding

ke DPRD Badung

BALEG DPRD Sumenep memberikan cinderamata kepada Baleg DPRD Badung

T

ENTU ada alasan logis konstitusi mengamanatkan pembentukan Badan Kehormatan (BK) di lembaga legislatif.

Baik di tingkat kabupaten, provinsi atau di tingkat pusat.

Salah satunya pasti berkaitan dengan ini: membentengi seluruh anggota dewan agar senantiasa disiplin dalam tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat.

Sejatinya, jauh sebelum pembentukan BK yang dimulai dari periode 2004 silam, pengawasan atas disiplin anggota DPRD kabupaten, provinsi atau DPR RI juga sudah berlangsung. Hanya saja, ketika itu masih sebatas pengawasan melekat dari unsur pimpinan. Setelah

www.dprdsumenep.com

pembentukan BK benteng disiplin bagi anggota dewan lebih terlembagakan.

Alhasil, langsung atau tidak langsung, peningkatan kinerja dan disiplin anggota dewan lebih terasa. Terutama, terlihat dari tingkat kehadiran anggota dewan. Sebab, BK melebarkan radarnya untuk memantau semua anggota dewan. Ini agar anggota dewan senantiasa menjadi wakil rakyat yang dikehendaki oleh konstitusi.

Untuk itulah, BK sebagai “polisi”-nya parlemen juga dituntut lebih maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya. BK tidak hanya menjadi lembaga yang sekedar melengkapi struktur di parlemen. Itu dibuktikan dengan program yang disusun dalam rangka peningkatan

disiplin bagi anggota dewan.

Salah satu upaya yang dilakukan, misalnya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) personil. Seperti yang dilakukan baru-baru ini oleh BK DPRD Sumenep, yakni dengan studi banding ke DPRD Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Kegiatan dalam rangka konsultasi itu digelar selama dua hari, yakni sejak tanggal 27 dan 28 Februari lalu. Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Sumenep, meliputi Ketua DPRD KH Imam Hasyim, SH, MH; Wakil Ketua DPRD, Moh. Hanif, SE; Ketua BK DPRD, KH. Miftahurrahman, SAg; 3 anggota DPRD, yakni Drs. Tamam, Syamsul A. Rijal, SPd,

MPd; dan Endang Sri Rahayu.

Selain itu, kegiatan konsultasi juga diikuti Kasubag Perundangundangan DPRD Sumenep, Yuni Kurniawati, SH dan pendamping BK, Badrul. Rombongan dari DPRD Bali itu langsung diterima oleh Wakil Ketua BK DPRD setempat, yakni I Made Reta dan I Gusti Agung Made Wardika, SE, Msi. “Banyak hal yang dihasilkan dalam koordinasi dengan BK DPRD Kabupaten Badung, Bali. Diantaranya, sistem evaluasi rekap tingkat kehadiran terhadap anggota dewan setempat yang dilakukan setiap bulan.

Ternyata tindakan itu mampu memotivasi kinerja dewan disana (Kab. Badung, Red) untuk aktif dalam kedinasannya,” kata Miftahurrahman selaku Ketua BK DPRD Sumenep.

Bahkan, sambung dia, seluruh kegiatan kedinasan baik rapat paripurna maupun pembahasan ditingkat badan legislasi (baleg), dan komisikomisi sebagai alat kelengkapan dewan, BK DPRD Kab. Badung berperan aktif mengontrol kehadiran anggota dewannya.

“Aturan yang diterapkan BK DPRD Kab. Badung memang ketat. Kalau satu kali saja anggota dewan absen dalam kegiatan kedinasan, langsung

MARET 2014

dimintai keterangan. Itu sempat terjadi pada 10 anggota dewan disana yang tidak hadir rapat, ya keesokan harinya BK langsung memanggil ke-10 anggota dewan tersebut, untuk dimintai keterangan,” tuturnya.

Politisi PPP itu juga mengungkapkan, pola penerapan itu dilakukan karena BK DPRD Kabupaten Badung memiliki alasan kuat.

Yakni, di tahun 2014 ini BK harus selangkah lebih bijak. Jika tidak, maka peran BK akan tergerus apalagi menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang.

“Hal itu seiring banyaknya anggota dewan aktif yang mencalonkan diri sebagai caleg di Pileg nanti. Hampir 90 persen incumbent di DPRD Kabupaten Badung, menjadi caleg di Pileg 9 April mendatang.

Mereka tidak mau tugas kedinasan terlantar garagara mementingkan kepentingan partai politik, makanya BK berperan lebih aktif melakukan kontrol terhadap kinerja anggota dewannya,” ungkapnya.

Miftah mengakui, sikap seperti itulah yang patut dicontoh dan diterapkan di DPRD Kabupaten Sumenep.

Sebenarnya pola evaluasi bagi anggota dewan tidak jauh berbeda dengan yang sudah diterapkan BK DPRD Sumenep.

“Hanya saja, perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaan

Parlemen

15

Fokus evaluasi saja. Kalau BK DPRD Kabupaten Badung setiap bulan, tapi kami selaku BK DPRD Kabupaten Sumenep evaluasi tingkat kehadiran anggota dewan dilakukan tiga bulan sekali.

Bagi kami itu sangat efektif dan tetap tidak akan dilakukan perubahan,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Miftah, menghadapi Pileg, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pimpinan komisi-komisi maupun baleg agar tidak melakukan kegiatan kedinasan pada Maret hingga April atau selesai pelaksanaan Pileg.

“Kita kan tahu kalau anggota dewan Sumenep itu ada yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 dan 7 yang merupakan wilayah Kepulauan. Secara otomatis mereka sering pulang sebelum Pileg sejak H-20. Itu tidak melanggar aturan, makanya kami menghargai mereka,” papar Miftah.

Ketua DPRD Sumenep KH Imam Hasyim mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya yang dilakukan BK dalam meningkatkan kapasitas personilnya.

Menurut dia, peningkatan kapasitas personil BK saat ini memang menjadi kebutuhan seiring dinamika yang terjadi di parlemen.

“BK juga dituntut bisa lebih peka terhadap dinamika yang terjadi.

Ini penting agar BK bisa mengikuti perkembangan zaman yang sangat-sangat dinamis,” katanya.

Politisi PKB yang tidak mencalonkan lagi pada Pileg 2014 itu meminta agar kegiatan peningkatan kapasitas BK berlanjut.

Artinya, kegiatan tersebut tidak berhenti sampai disitu saja. “BK harus bisa terus meningkatkan kapasitasnya, agar disiplin dan kinerja lembaga ini (DPRD Sumenep,Red) bisa lebih terasa,” paparnya.

Terkait hasil studi ke DPRD Badung di Provinsi Bali, menurut Imam, secara garis besar relatif sama

16

Parlemen

dengan di DPRD Sumenep.

Tetapi, memang ada yang menarik untuk diterapkan di DPRD Sumenep. Yakni, yang menyangkut kegiatan evaluasi oleh BK. “Ke depan, evaluasi oleh BK juga bisa dilakukan setiap bulan, atau kalau perlu mungkin setiap setengah bulan agar lebih efektif lagi,” urai Imam Hasyim.

Sementara itu, banyak harapan yang digantungkan oleh masyarakat kepada BK DPRD. Terutama, yang menyangkut pengawasan terhadap kinerja BK. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Forum Institute Raud Faiq Jakfar. Menurut dia, BK tidak boleh lagi menjadi lembaga yang sekedar melengkapi struktur.

Tetapi, sambung Raud, bisa menjadi lembaga yang benar-benar berkompeten dalam mendorong disiplin bagi anggota dewan.

Untuk itulah, BK juga diharapkan senantiasa bisa memberdayakan diri dengan bertindak tegas terhadap semua anggota

MARET 2014

Banyak hal yang dihasilkan dalam koordinasi ini.

Diantaranya, sistem evaluasi rekap tingkat kehadiran terhadap anggota dewan setempat yang dilakukan setiap bulan.

Ternyata tindakan itu mampu memotivasi kinerja dewan disana (Kab. Badung, Red) untuk aktif dalam kedinasannya.

dewan yang melakukan kesalahan atau pun pelanggaran.

“Ibaratnya, BK ini harus punya gigi dan taring yang kuat, tidak boleh tumpul,” katanya.

Mantan anggota DPRD Sumenep mendukung upaya yang dilakukan BK dengan meningkatkan kapasitas personilnya.

Hanya saja, hal itu sebaiknya tidak dilakukan

sebagai rutinitas saja.

Melainkan digelar sesuai keinginan untuk meningkatkan kapasitas personil dari BK sendiri.

“Sekali lagi, penekanannya agar BK lebih maksimal melakukan pengawasan. Jangan BK justru menjadi lembaga yang mengamankan kesalahan anggota dewan,” harap Raud dengan nada tegas. *md

www.dprdsumenep.com

Teman Berjuang

Orang Pulau

T

ITAH sejarah menuntun setiap generasi yang hendak bangkit berjuang untuk memastikan kewajiban negara menunaikan hak mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan. Spirit itulah yang mendorong anak muda pulau, Darul Hasyim Fath, menjadi bagian dari proses demokratisasi.

Dalam persepsi anggota DPRD Sumenep yang satu ini, partai politik sebagai intrumen demokratisasi menjadi bagian penting tatkala hendak memperjuangkan nilai dan gagasan yang diyakini benar secara ideologis. PDI Perjuangan sebagai partai dengan akar historis dan garis perjuangan melawan neoliberalisme menjadi pilihan logis dirinya, orang pulau yang hendak bangkit.

Disisi lain, politik diyakini sebagai medan keniscayaan bagi setiap orang.

Hampir semua lini kehidupan mulai masalah sosial, ekonomi, budaya, struktur masyarakat semuanya mengarah pada politik karena di dalam politiklah keputusan penting dikukuhkan. Pengambilan keputusan, pembicaraan yang menentukan nasib segala peristiwa kemanusiaan adalah politik. ”Situasi yang niscaya itulah, yang mendorong setiap orang, termasuk saya untuk terlibat dalam arena politik,” ungkap anggota DPRD Sumenep asal Pulau Masalembu ini.

Darul melihat banyak isu-isu hak keadilan dan kesejahteraan khususnya masyarakat kepulauan yang belum

www.dprdsumenep.com

terdistribusi secara optimal. Agendaagenda dan program pemerintahan, khususnya di wilayah kepulauan cenderung tidak optimal proses dan pelaksanaannya.

Tak terkecuali soal disparitas daratan dan kepulauan, cukup mencolok di waktu yang cukup panjang.

Kemudian, akseptabilitas masyarakat pulau terhadap public good seperti desentralisasi energi, kemudian cara orang pulau dalam mewujudkan haknya mendapat public good seperti BBM belum terealisasi maksimal. Disisi lain, jaminan konstitusi setiap warga negara berhak dan berpartisipasi dengan hak yang sama diproses pengendaraan pemerintahaan harus diterjemahkan pada perangkat yang lebih tekhnis. ”Itu yang selama ini belum ada,” tandasnya.

Kondisi riil yang dialami warga pulau itu, menuntut Darul, perlu dikelola oleh tenaga politik yang melimpah.

Tenaga politik yang melimpah itu adalah komitmen legislator, komitmen partai politik, kemudian pengetahuan yang memadahi dengan ditopang oleh komitmen politisi untuk memastikan hak-hak rakyat yang terproteksi.

Anggota DPRD asal Masalembu ini lalu menegaskan, isu utama yang perlu diutamakan di kursi parlemen, yaitu memastikan desentralisasi energi dan hak orang pulau mengakses BBM sebagai public good dijamin oleh pemerintah. ”Dan saya kira itu tugas kita semua, tidak terkecuali legislator,” ucapnya.

Di sektor minyak dan gas bumi (migas), Darul juga cukup prihatin karena keberadaannya kurang memberi dampak positif terhadap masyarakat kepulauan. Ia tidak menampik jika dalam bingkai pemerintahan daerah migas adalah aset kabupaten, namun dalam bingkai kawasan penghasil kepulauan harus mendapat bagian hak secara adil.

Kepulauan sama sekali kurang diuntungkan dengan keberadaan perusahaan-perusahaan migas di Sumenep. Pemerintah tidak sungguh-sungguh secara power full memperjuangan hak-hak orang pulau yang berkaitan dengan migas. ”Satu atau dua miliar untuk PLTD di Pulau Goa-Goa Raas, tapi mengabaikan hak-hak orang pulau lainnya seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, saya kira bukanlah hal yang benar,” kata alumnus SMA Negeri 1 Sumenep ini.

Dia menyebutkan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menjadi hak vital masyarakat di kepulauan masih dikeluhkan. Selain sarana dan fasilitas, profesi kesehatan di kepulauan sangat tidak memadahi, sedangkan di sektor pendidikan banyak tenaga didik yang dikirim ke pulau justru tidak mempunyai komitmen mencerdaskan kehidupan anak bangsa, terutama anak pulau hingga akhirnya kerap kali bolosbolosan.

Untuk itulah, Ia berkomitmen keberadaannya di kursi parlemen

MARET 2014

Parlemen

17

Legislator

Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

untuk memastikan apa yang menjadi hak masyarakat kepulauan tiba ditelapak tangan rakyat tanpa bekurangan secuilpun. ”Tugas utama saya dan PDI Perjuangan yaitu memastikan semua yang menjadi hak rakyat tiba ditelapak tangan rakyat tanpa berkurang sedikit-pun,” tegas Darul.

Jawa Tengah dan Ideologi Politik di PDI Perjuangan

Politik bagi Darul sebenarnya bukan barang asing yang baru dikenal. Jauh sebelum bergabung ke partai plitik, Ia sudah akrab dengan pahit manisnya politik. Sejak kecil, Ia sudah mengerti hiruk pikuknya politik walaupun saat itu, masih hanya ditingkatan politik desa.

Secara genetik, mantan staf khusus DPR RI ini lahir di lingkungan keluarga Politik. Orang tuanya, bahkan kakeknya adalah salah seorang kepala desa di Pulau Masalembu. Tidak berlebihan jika mengatakan dalam sosok DPRD

18

Parlemen

MARET 2014

asal Masalembu ini mengalir darah politisi.

Dalam pandangan orang pada umumnya, sebagai remaja yang hidup dilingkungan keluarga politik, akan banyak fasilitas dan kemewahan yang didapat. Padahal, dalam pandangan, lahir dilingkungan keluarga politik tidak mudah dan senyaman sebagaimana yang dinilai kebanyakan orang. Darul mengenai lahirnya lawanlawan politik dan lahirnya kelompok oposisi, dan pendukung dalam dinamika politik.

Keadaan tersebut yang mendorong Darul untuk belajar politik secara masif. Selama di kampus, Ia dikenal seorang aktivis dan banyak melakukan gerakan-gerakan advokasi yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Baginya menjadi seorang aktivis perjuangannya tidak pernah surut karena perlawanannya seiring dengan hela nafas. Sepanjang masih ada hela nafas, sepanjang itulah perlawanan itu dikumandangkan.

Di perguruan tinggi, lulusan SMA

Negeri 1 Sumenep ini mengambil jurusan Filsafat di Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta sekaligus Ilmu Sosial Politik di Universitas Muhammadiyah Jogjakarta. ”Ilmu politik saya bertemu dengan aktivis gerakan dan disesatkan pada jalan yang benar,” tutur Darul.

Sejak masuk Jogja di era tahun 1999, Darul meleburkan diri dalam Serikat Mahasiswa Untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR). Di serikat tersebut Ia banyak terlibat dalam gerakan-gerakan advokasi tani, seperti di Jepara dan Kulon Progo, dan advokasi penolakan Semen Gresik di Pati karena banyaknya petani yang terancam di gusur oleh kekuatan industri terutama di sekitar Gunung Kendeng.

Bahkan, di rentang-rentang tertentu, Ia juga sempat mengadvokasi PLTN Jepara. Di daerah tersebut, Ia membuat wadah besar yaitu Koalisi Rakyat (Kraton) yang terdiri dari unsur mahasiswa, buruh, tani, dan organisasi NU. ”Dan saya saat itu, sama teman-teman dipercaya

www.dprdsumenep.com

menjadi kordinatornya (Kraton, Red),” terangnya.

Di tengah perjalanannya sebagai aktivis, saat itu Darul bertemu dengan politisi luar biasa penuh integritas, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. A. Sonny Keraf. Oleh politisi asal PDI Perjuangan itu Darul kemudian diminta untuk menjadi staf khususnya di Senayan. Selama kurang lebih tiga tahun, dari 2006 hingga 2009 menjadi staf khusus Sonny Keraf, Darul diberi keleluasaan untuk berjalan melalui sepanjang daerah pemilihan (Dapil)nya menginventarisir kebutuhan konstituen yang diwakilnya meliputi, Boyolali, Gerobogan, Blora, dan Pati. ”Di tengah proses itu, saya kemudian dijeburkan ke dalam dunia politik praktis hingga ahirnya terpaksa menjadi barang ditengah etalase demokrasi bernama pemilu.

Singkatnya, masuklah saya di Dapil VI Sumenep dengan pemilu tanpa pulang kampung hingga menjadi seperti sekarang ini. Mejadi kawan semuanya,” ujarnya.

Darul mengungkapkan, walaupun secara genetik dirinya berasal dari Pulau Masalembu, namun secara politik ia lahir dan belajar sekaligus melakukan advokasi politik praktis di Jawa Tengah. Di politik praktis Ia memilih bergabung di PDI Perjuangan karena diyakini sebagai partai yang mempunyai akar ideologis yang jelas. ”Saya tidak tahu apakah determinasi kelahiran politik saya di Jawa Tengah yang mempunyai akar historis Nasionalis. Genetik memang di pulau, tapi secara politik saya lahir dan belajar mengerti politik di Jawa Tengah,” kata Darul.

Ia menegaskan, dalam berpolitik tidak mempunyai pilihan lain di luar PDI Perjuangan. Baginya partai berlambang benteng itu adalah single choice, yaitu pilihan tunggal karena menurutnya PDI Perjuangan adalah satu-atunya partai yang masih konsisten melawan neoliberalisme.

PDI Perjuangan mempunyai spektrum agen dari yang rigid dalam blue print ideologi yang cukup jelas dalam berpihak. ”Proses rekruitmen politik saya di PDI tidak hadakadabra. Bukan karena ponakan Ibu Mega, bukan karena orang dekatnya orang penting di PDI Perjuangan. Tapi saya memilih karena instrumen ideologi yang ada dalam

www.dprdsumenep.com

fikiran saya,” ungkapnya dengan nada serius.

Itu sebabnya, lanjut Darul, sejak awal dirinya tidak mempunyai pilihan apa-apa dalam politik kecuali PDI Perjuangan. Di partai tersebut Darul mengaku banyak berlajar mengenai politik. Dan pahit, manis, serta getirnya kecamuk Politik khususnya di Kabupaten Sumenep dirasakannya di PDI perjuangan. Dalam kondisi apapun Ia tetap memilih PDI perjuangan. ”Tidak sejengkal-pun pada diri saya untuk keluar dari PDI Perjuangan. Dan saya tidak membenihkan keinginan untuk keluar dari PDI Perjuangan. Itu sebabnya, ditembak sampai gepengpun, saya tetap PDI Perjuangan,” tegas Darul.

Kawal Hak Orang Pulau

Di Kursi Parlemen, Darul masih tergolong anggota DPRD Sumenep yang termuda diantara 49 anggota dewan lainnya. Wawasan dan pengalamannya sangat luas.

Keberadaannya cukup diperhitungkan dan mewarnai setiap forum perdebatan yang menyangkut pembahasan nasib rakyat di kursi parlemen.

Selain dekat dengan Jurnalis, Ia juga dikenal sebagai sosok anggota dewan yang vokal dan kritis. Ia dikenal lantang ketika menyuarakan persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat kecil khususnya di kepulauan, mulai masalah BBM, PLTD, transportasi laut, infrastruktur hingga pelayanan pemerintah seperti pendidikan dan kesehatan lainnya.

Kini, oleh fraksinya PDI Perjuangan, Darul dipercaya bergabung di komisi A, membidangi urusan hukum dan Pemerintahan. Dialat kelengkapan dewan lainnya, Ia berada di Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Legsilasi (Baleg). Di sejumlah alat kepelengkapan, mulai fraksi, komisi, termasuk bamus dan bleg yang kini ditempatinya itu, seluruh aspirasi rakyat yang diwakilnya diperjuangkan.

Di Baleg, Darul merupakan sosok anggota Baleg yang dikenal kritis.

Dalam pembahasan Perda, Ia merupakan salah satu dewan yang mengkritik keras terhadap draft raperda yang dianggap kurang subtansial. Pada pembahasan raperda penyalahgunaan psikotropika dan narkoba yang sudah disahkan

misalnya, Darul adalah salah satu anggota yang menyuarakan agar Raperda tersebut tidak hanya sekedar pada penguatan aspek moral saja, tetapi lebih difungsikan pada aspek pemerintahan.

Alhasil, dalam raperda itu juga dimasukkan mengenai prasyarat inti yang harus dipenuhi dalam proses rekruitmen kepemimpinan seperti kepala desa. Calon kepala desa yang maju di pilkades harus bersih dari narkoba dan atau obat-obatan terlarang lainnya. ”Moral itu otoritas kemanusiaan setiap orang, tapi atas nama masa depan kita bersama, Perda Psikotropika dan Narkoba sebagai prasyarat inti dalam rekruitmen kepemimpinan seperti calon kades dan sebagainya itu menjadi penting. Karena kalau tidak awal terhentinya sejarah pradaban setelah para pemimpinannya tidak bersih dari narkoba,” terangnya.

Tidak hanya itu, di komisi A, Darul juga lantang menyuarakan mengenai proses pemekaran desa. Saat ini, banyak desa yang dimekarkan seperti di Kecamatan Arjasa, dan Sapeken. Menurut Darul, Desa Masalima Kecamatan Masalembu juga merupakan salah satu desa yang layak untuk dimekarkan mengingat jumlah pendudukanya mencapai 7 ribu lebih. ”Kenapa penting dilakukan pemecahaan desa karena desentralisasi politik itu adalah muara dari proses terciptanya keadilan. Kalau dari jumlah penduduk yang besar, satu per satu proses keadilan harus diterjemahkan kedalam level yang lebih spesifik,” katanya.

Sejauh ini, informasi yang dimiliki oleh rakyat di Desa Masalima yang begitu besar itu menjadi tidak maksimal. ”Salah satunya program pemerintah yang mengalami sentralis misteris seperti PNPM dan rakyat tidak bisa mengacses secara luas, kemudian proses-prosesnya itu kan tidak massif,” ungkapnya.

Pada pemilu legislatif (Pileg) 2014 ini, Darul kembali mencalonkan di Dapil VI meliputi Kecamatan Kepulauan, yaitu Masalembu, Raas, Nonggunong, dan Sapudi. Menurutnya, masih banyak persoalan-persoalan utamanya yang menyangkut kepentingan rakyat pulau yang perlu mendapat pengawalan. wr.md

MARET 2014

Parlemen

19

Pilih Jalur

Politik Kebangsaan

M

EMBERI pendidikan politik tidak mesti harus terjun ke politik praktis.

Melalui organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, siapapun bisa memberi pencerahaan dalam memberi kedewasaan dalam berpolitik. Begitulah yang sekarang dijalani Ny. Honnaniyah Salim.

Sejak tidak lagi duduk di kursi parlemen DPRD Sumenep, sosok perempuan yang satu ini tidak begitu aktif lagi dalam kegiatan partai politik. Namun

20

Parlemen

MARET 2014

demikian, bukan berarti ia lepas begitu saja dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik.

Di beberapa forum baik formal maupun informal Ia selalu menyuarakan pentingnya politik dalam pemerintahaan, terutama yang menganut sistem demokrasi. �Sebenarnya saya tidak lepas dalam politik dalam arti lepas sesederhana itu. Saya saat ini lebih memilih politik kebangsaan, tapi tidak di politik praktis,� kata mantan anggota DPRD Sumenep periode 19992004 ini.

Bagi perempuan yang akrab disapa Ny. Nanik ini, masyarakat harus dicerdaskan dalam berpolitik. Menurutnya, saat ini,

ada kecenderungan masyarakat mulai apatis terhadap Politik.

Mereka mulai tidak percaya terhadap politisi-politisi, karena banyaknya wakil rakyat yang ingkar janji, bahkan dibui karena terbelit kasus korupsi.

Karena itulah, lanjut Ny. Nanik, fenomena golongan putih (golput) selalu menghantui pada setiap momentum pemilu baik DPR, DPD, dan DPRD termasuk Presiden, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota. Masyarakat mulai enggan menggunakan hak pilihnya, hingga angka golput cenderung tinggi pada setiap pemilu.

Tingginya angka golput itu, terang Ny. Nanik menjadi

www.dprdsumenep.com

anggota DPRD Sumenep periode 1999-2004

Honnaniyah Salim Foto: Asik Abdullah/ Parlemen

Sebenarnya saya tidak lepas dalam politik dalam arti lepas sesederhana itu. Saya saat ini lebih memilih politik kebangsaan, tapi tidak di politik praktis. tanda bahwa negara belum berhasil dalam memberikan pemahaman agar masyarakat melek terhadap pemilu.

Semua pihak tidak terkecuali harus bahu membahu memberi pemahaman dalam memberi pendidikan politik.

Dan parpol harus memberdayakan, bukan mempedayakan.

Pada pemilu legislatif 9 April 2014 nanti, tingkat partisipasi pemilih diharapkan lebih tinggi. Semakin tinggi partisipasi pemilih, semakin legitimated hasil pemilu. Dan semakin cerdas masyarakat memilih, maka semakin berkwalitas hasil pemilu.

www.dprdsumenep.com

Pemilu Legislatif 2014 diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang amanat dan berkwalitas menuju Bangsa Indonesia khususnya Sumenep yang lebih baik.

Berangkat dari pemahaman itulah, Ny Nanik selalu memberikan pencerahan dalam rangka memberi pemahaman dan pendidikan politik terhadap masyarakat khususnya kaum sesamanya, yaitu perempuan. Di berbagai organisasi yang digelutinya, Ia tidak henti-hentinya menyuarakan pentingnya pemilu dalam rangka memberikan pendidikan Politik. �Kebetulan saya banyak aktif dibeberapa organisasi yang anggotanya adalah perempuan, seperti Fatayat, PKK, Himpaudi dan sebagainya, sehingga kami memanfaatkan itu untuk memberi pamahaman dan penyadaran dalam hal Politik,� ujar Istri dari H. Agus Salim Tabrani ini Dalam pandangan Ny. Nanik, Politik bukan hanya sekedar alat untuk meraih kekuasaan. Namun, sebenarnya perjuangan adalah perjuangan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sangat

salah, jika sebagian orang memadang politik semata-mata hanya perebutan jabatan dan kekuasaan.

Menurutnya, dalam Islam juga diajarkan mengenai politik, yang dalam bahasa arabnya disebut siyasah. Secara harfiah, siyasah adalah mengatur, mengurus, dan memerintah. Sedangkan, secara terminologis adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Untuk itulah, dalam pandangan Ketua Pokja 1 TP-PKK Sumenep ini, politik sebenarnya dapat memberikan kemaslahatan bagi ummat tanpa memandang kelompok atau golongan. Dan jika ternyata banyak Politisi yang terjerat hukum, maka bukan berarti karena Politik tapi salah menggunakan Politik. �Politik sama halnya dengan pisau, jadi tergantung yang akan menggunakan.

Kalau kepentingannya hanya untuk dirinya sendiri dan kelompok atau golongan, maka salah. Semestinya dengan berpolitik dapat memberi kemaslahatan ummat secara umum,� ujarnya ketika ditemui parlemen. *wr. md

MARET 2014

Parlemen

21

Dinamika

Desak Dinkes Tangani Chikungunya

K

OMISI D DPRD Sumenep meminta dinas kesehatan (Dinkes) turun tangan menyikapi mewabahnya kasus penyebaran penyakit chikungunya di Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep. Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi D, Heri Effendi, menindak lanjuti laporan masyarakat mengenai merebaknya chikungunya di kelurahan tersebut.

Heri merasa perlu menyampaikan hal itu karena sejauh ini dinkes mengaku belum menerima laporan, meski warga sudah hampir seminggu meresahkan penyakit tersebut. Menurut Heri, sejatinya dinkes tidak harus menungu sampai ada laporan tertulis untuk memberikan pencegahan sebab, Chikungunya merupakan penyakit yang mudah menular. ”Instansi terkait, dalam hal ini dinas kesehatan harus sigap. Ketika ada warga yang teridentifikasi menderinya penyakit Chikungunya langsung turun kebawah, bukan malah menunggu laporan,” pintanya.

Jika penderita chikungunya tidak segera tertangani, politisi Partai Hanura itu mengancam akan memberikan teguran. ”Jika memang terpaksa, maka kami selaku konterpatnya Dinkes, dengan cara apa pun pasti kami akan menegur terhadap Dinkes, baik kepada Kabid Pencegahan, lebih-lebih kepada Kepala Dinasnya,” ancamnya.

Heri menegaskan, tidak ada alasan bagi dinkes membiarkan penyakit tersebut mewabah misalnya dengan dalih tidak adanya anggaran khusus untuk penyakit chikungunya. Secara medis, penderita penyakit chikungunya bisa mengalami kelumpuhan apabila tidak segera mendapat perawatan. ”Jika tidak segera ditangani, maka bisa jadi, korban akan lumpuh total, sehingga tidak bisa untuk beraktivitas apa pun. Dan ini menyangkut keselamatan warga, makanya Dinkes itu harus tetap sigap dalam kondisi apa pun,” terang lulusan Magister Ilmu

Kesehatan ini.

Sementara itu, Kepala Dinkes Sumenep, Rizka Anugerah Rahadi melalui Kabid Pencegahan Masalah Kesehatan Dwi Reknani mengak belum menerima laporan mengenai adanya warga yang menderita chikungunya.

Menurutnya, penyakit chikungunya baru bisa dipastikan setelah ada diagnosa yang mengindikasikan pasien menderita penyakit tersebut. ”Kalau informasi mengenai adanya warga yang menderita penyakit yang gejalanya seperti chikungunya ada, tapi itu perlu di lab dulu,” tandasnya.

Dwi Reknani menyatakan, penyakit chikungunya tidak separah demam berdarah dengue (DBD) . ”Memang penyakit itu mudah menular yang diakibatkan gigitan nyamuk, namun itu sampai mematikan seperti DBD,” tandasnya. *wr.md

DPRD Sumenep Belajar Perda Migas ke Bojonegoro

K

OMISI B DPRD S u m e n e p melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Bojonegoro dalam rangka mempelajari regulasi pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di ruang Batik Madrim Lantai II Kantor Pemkab Bojonegoro, Kamis (13/02/2014) lalu.

Dalam kunker tersebut, rombongan komisi yang membidangi urusan ekonomi dan aset itu disambut Asisten III Achmad Singgih dan didampingi sejumlah perwakilan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemkab Bojonegoro.

Diantaranya Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Pemerintahan dan

22

Parlemen

MARET 2014

Bagian Hukum.

“Kami akan sangat terbuka sekali tentang maksud baik dari pemkab Sumenep yang memiliki potensi migas seperti di Bojonegoro saat ini,” ujar Singgih, usai acara saat itu.

Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi mengungkapkan, Kabupaten Bojonegoro layaknya primadona dengan adanya indutrialisasi minyak dan gas bumi, khususnya Lapangan Banyuurip Blok Cepu. Kondisi perekonomian dan sosial Bojonegoro pertumbuhannya cukup bagus saat Migas mulai berkembang di daerah tersebut.

“Kami sering sekali membaca berita mengenai kondisi ekonomi dan sosialnya saat industri migas mulai berkembang.

Untuk itu, kami ingin tahu bagaimana dan apa Perda Konten Lokal itu,” ujarnya.

Politisi asal PDI Perjuangan ini mengungkapkan, di Kabupaten Sumenep saat ini, memiliki potensi luar biasa kandungan minyak dan gas bumi dan sesuai laporan Direktorat Jendral Migas , Sumenep mengandung 6 triliun kubik kaki gas yang masih bisa digunakan untuk 30 tahun kedepan.

Ada 10 perusahaan (KKKS) yang sedang melakukan ekplorasi di 10 blok migas, tentu hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa baik secara ekonomi maupun sosial.

Oleh sebab itu, Komisi B DPRD Sumenep ingin mempelajari bagaimana mengatur Dana Bagi Hasil (DBH) dan apa regulasinya, tentang Peraturan Daerah (Perda) no 23 tahun 2011 dan pengertian maupun pelaksanannya. “Bagaimana kita mensejahterakan masayarakat khsusunya disekitar tambang migas dan mengatasi kesenjangan sosial didalamnya,” pungkas Bambang. *wr.md

www.dprdsumenep.com

Dinamika

P

DPRD Sesalkan Kekosongan Dokter di Sapeken

ELAYANAN kesehatan di wilayah Kepulauan Sumenep, terutama Kecamatan Sapeken sangat memprihatinkan. Selain pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) setempat jaraknya cukup jauh, saranan dan fasilitasnya masih serba terbatas. Bahkan, yang ironis, selama hampir setahun, tenaga dokternya tidak ada.

Kini, warga di kepulauan Sapeken pada umumnya terpaksa harus datang ke Kabupaten Buleleng Bali hanya untuk sekedar berobat. Buleleng merupakan tempat yang banyak dituju warga Pulau Sapeken ketika sakit. ”Puskesmasnya memang ada, tapi selama ini sudah tidak ada dokternya. Untuk itu, warga di daerah kami lebih cenderung ke Bali, karena disana pelayanannya lebih bagus,” ungkap anggota Komisi D DPRD Sumenep, Nur Asyur.

Nur Asyur menerangkan, kekosongan tenaga dokter di puskesmas tersebut sudah berlangsung lama, terhitung Maret 2013 lalu tidak ada seorang dokter pun di Puskesmas Sapeken. Hal itu terjadi karena dokter yang sebelumnya bertugas di tempat tersebut dimutasi. Namun, ketika mutasi diberlakukan, tidak ada dokter lain sebagai pengganti, sehingga penanganan pelayanan kesehatan warga setempat terkendala. Semestinya, dalam proses mutasi atau pemindahan PNS terutama tenaga kesehatan harus juga disiapkan penggantinya. Hal

B

ini dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap berlangsung optimal, apalagi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. ”Jangan sampai terulang ada mutasi tetapi tidak disiapkan pengganti.

Apalagi kekosongan itu sampai saat ini terjadi,” pinta anggota DPRD asal Sapeken ini.

Diungkapkan, hasil penelusurannya, kekosongan itu terjadi karena tidak ada yang mau untuk ditugaskan di Kepulauan. Alasannya, karena di dalam kontrak mereka hanya mendapatkan honor Rp 2,2 juta. ”Saya akui uang sebanyak itu memang tidak wajar jika dilihat dari risiko kerjanya,” tuturnya.

Dia menegaskan pernah menyampaikan minimnya honor dokter di kepulauan saat proses perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun 2013 lalu di badan anggaran (banggar).

Namun, yang disampaikannya itu tidak mendapat respons positif. Padahal, penambahan honor itu perlu dilakukan khusus bagi dokter yang bertugas di kepulauan. Di 2014 ini, usulan penambahan anggaran untuk tenaga dokter di kepulauan ditambah Rp 1,5 juta. Sehingga, dokter yang bertugas di kepulauan akan mendapatkan honor sebesar Rp 3,7 juta tiap bulan. Namun,

Baleg Prioritaskan Raperda RDTRK

ADAN Legislasi (Baleg) DPRD Sumenep menargetkan delapan rancangan peraturan daerah (raperda) harus selesai pada 2014 ini.

Dari 19 raperda yang diusulkan legislatif dan eksekutif, ada empat raperda yang paling diprioritaskan tuntas tahun ini.

Pertama, raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) Kota 20132023. Usulan tersebut sebenarnya merupakan program legislasi daerah (prolegda) 2013, sehingga ditindak lanjuti tahun ini. Raperda tersebut sebagai terjemahan dari perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kedua, raperda tentang pembentukan Desa

www.dprdsumenep.com

sampai bulan kedua 2014 ini, Nur Asyur mengaku belum mendengar ada calon dokter yang akan ditempatkan di kepulauan itu. ”Kami berharap di triwulan pertama tahun ini sudah terisi, sehingga pelayanan kesehatan bagi warga kepulauan segera tertangani dan tak perlu berobat ke Buleleng, Bali lagi,” harapnya. Kekosongan tenaga dokter di Kecamatan Pulau Sapeken tersebut diakui Kepala Puskesmas Sapeken Syamsuri. Untuk mengatasi ketiadaan dokter selama ini, pihaknya selalu berkonsultasi dengan berbagai pihak baik Kepala Dinkes Sumenep, Riska Anugera Rahadi maupun dokter senior lain di Sumenep.

Meski demikian, Syamsuri memastikan mulai Januari 2014, Dinkes sudah dapat dokter pengganti yang akan ditempatkan di Sumene[. Saat ini, dokter yang akan bertugas di Sapeken sedang menunggu jadwal keberangkatan kapal untuk menuju ke Sapeken. Syamsuri juga tidak mengelak mengenai banyaknya pasien yang dirujuk ke rumah sakit di Kabupaten Buleleng, Bali. Namun, hal itu hanya jika kondisi pasien sudah masuk kategori berat dan tidak mampu ditangani puskesmas. ”Memang banyak.

Tapi itu kalau kasusnya berat dan sudah tidak mampu kami tangani,” jelasnya. *wr.md

Aeng Jambu, Kecamatan Arjasa yang juga sebagai usulan tahun sebelumnya. Ketiga, raperda mengenai pembangunan gedung yang juga sisa pengusulan prolegda 2013. Yang keempat yakni perda tentang perubahan atas perda nomor 02/2012 tentang retribusi jasa umum.

Ketua Baleg DPRD Sumenep Akh. Mawardi mengatakan, pembahasan raperda tersebut akan dibagi menjadi dua kuartal. Per kuartal ditargetkan bisa menghasilkan empat raperda. Pihaknya menginginkan ada empat panitia khusus (pansus) langsung untuk mempercepat pembahasan. ”Kami memang ingin memprioritaskan perda yang masih belum selesai pada 2013. Target kami,

MARET 2014

Parlemen

23

Dinamika

empat raperda bisa dibahas pada kuartal pertama. Target total sebenarnya kami mampu menghasilkan 8 raperda selama 2014. Tapi untuk pertama kita prioritaskan empat raperda dulu,” terangnya Politisi asal PKB ini.

Dia mengemukakan, kuartal pertama direncanakan April sudah selesai pembahasan raperdanya. Sedangkan kuartal kedua hingga Agustus harus sudah selesai semua pembahasan raperdanya.

Akh. Mawardi menjelaskan, empat raperda itu merupakan raperda perincian dari sebelumnya. Seperti raperda RDTRK yang merupakan penjabaran perda RTRW. Disamping itu, mengenai pembangunan gedung saat ini menjadi perhatian Pemkab Sumenep. Sebab, akhir-akhir ini banyak pembangunan gedung yang dilakukan secara sembarangan, sehingga mengganggu keindahan dan zonasi yang diharapkan. ”Banyak bangunan yang dibangun tidak sesuai zonasi.

K

Perlu Persiapan SDM Desa Kelola Dana APBN

OMISI A DPRD Sumenep meminta pemkab menyiapkan kemampuan perangkat desa untuk mengelola dana APBN, sebelum Undang-Undang Desa yang baru diterapkan. Pasalnya, salah stu poin yang diisyaratkan dalam UU Desa yang baru itu adalah mengenai bantuan keuangan APBD untuk Desa. Nominalnya cukup besar antara Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar lebih per desa dengan menyesuaikan kondisi wilayah, jumlah penduduk dan potensinya. ”Bantuan keuangan untuk desa yang akan dikucurkan APBN sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Desa yang baru perlu dibarengi dengan SDM desa atau perangkat desa yang berkualitas,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumenep, Abrori Mannan.

Abrori mengaku pesimis desa mampu mengelola dana APBN itu mengingat kemampuan perangkat Desa sangat rendah karena pada umumnya tingkat pendidikannya SMA, dan SMP bahkan setingkat SD. Apabila anggaran APBN itu tidak diimbangi dengan perangkat Desa yang terampil, dikhawatirkan dana yang bertujuan untuk memberdayakan desa itu lebih mendiri cenderung sia-sia, bahkan melanggar hukum.

Pemkab Sumenep perlu mengoptimalkan kegiatan sosialisasi, pelatihan administrasi baik kepada Kepala Desa, Sekdes, BPD dan perangkat lainnya yang telah dianggarkan di APBD 2014 dalam rangka meningkatkan kemampuan perangkat Desa. ”Sebelum UU Desa yang baru itu diterapkan. Dan sebelum Bantuan Keuangan itu dicairkan, maka SDM Desa yang akan mengalola harus disiapkan secara matang,” tegasnya.

Abrori menambahkan, selain pelatihan dan sosialisasi, peningkatan kemampuan perangkat Desa itu perlu didorong dengan Regulasi berupa Perda. Dalam Perda itu perlu diatur mengenai syarat minimal menjadi Kepala

24

Makanya butuh perincian pengaturannya,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya perda RDTRK diharapkan pembangunan ke depan akan lebih rinci. Zona untuk pembangunan perdagangan, perumahan, pertanian dan zona yang perlu diatur lainnya tertata dengan baik.

Selain empat raperda yang akan dibahas pada kuartal pertama ada raperda yang akan diprioritaskan untuk kuartal kedua. Yaitu mengenai perubahan atas peraturan daerah nomor 21/2006 tentang tata cara pencalonan, pelantikan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Hal itu karena, saat ini sudah ada undang-undang tentang desa sehingga perda harus disesuaikan. Mengenai sisa pengusulan yang tidak selesai tahun ini, diharapkan bisa dilanjutkan pada 2015. ”Nanti bisa dilanjutkan dengan anggota DPRD yang baru.

Kami berharap kinerja kami didukung oleh semua pihak untuk mempercepat raperda ini,” pungkas Mawardi.. *wr.md

Parlemen

MARET 2014

Desa, Sekdes dan Perangkat Desa lainnya. ”Sekarang sebenarnya banyak di Desa-Desa yang masyarakatnya tingkat pendidikannya diatas SMA yaitu S1. Tapi masalahnya, kepala desa cenderung kurang memanfaatkan hanya karena bukan orang-orangnya,” tandas Abrori.

Politisi asal PKB ini menegaskan, Komisi A juga akan mendorong Instansi terkait, seperti Bagian Pemdes, Inspektorat, bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi pengelolaan bantuan Desa yang bersumber dari APBN tersebut. ”Disatu sisi memang bantuan keuangan dari APBN ini sangat bagus dalam rangka percepatan pembangunan Desa, namun disisi lain, rentas bermasalah.

Bukan tidak mungkin, banyak perangkat Desa yang dibui karena salah mengelola uang negara tersebut,”ujar Abrori.

Di tempat terpisah, Bupati Sumenep A Busyro Karim mengaku telah menghimbau Pemerintah Desa di daerahnya mempersiapkan diri sebelum Undang-Undang Desa yang baru itu diterapkan terutama yang berkaitan dengan Bantuan Keuangan. Dengan adanya bantuan keuangan desa dari APBN itu, maka status kepala Desa adalah pejabat pembuat komitmen, sehingga harus memahami sistem pembukuan dan pelaporan keuangan.

Disamping itu, dalam pengelolaan keuangan itu, Pemerintah Desa harus mempunyai program yang jelas, mulai dari sisi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, hingga pelaporannya.

Tujuannya agar bantuan keuangan yang masuk ke Desa itu dari APBN itu dapat dikelola maksimal dan tidak menjadi bomerang bagi Pemerintah Desa, hingga akhirnya masuk ke ranah hukum. ”Untuk itu, Pemerintah Desa dihimbau dalam mengelola keuangan negara itu sesuai dengan program yang jelas, sehingga pengawasan dan pelaporannya lebih mudah,” pungkas mantan Ketua DPRD Sumenep dua priode ini. *wr. md

www.dprdsumenep.com

Dinamika

Dua BUMD Langgar Komitmen

D

PRD Sumenep menilai PT Wira Usaha Sumekar (Wus) dan Perusahaan Daerah (PD) Sumekar melanggar komitmen proses penambahaan penyertaan modal. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Dwita Andriani menyikapi gagal dua BUMD itu memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seperti diketahui, di tahun 2013 lalu, dua BUMD, yakni PD Sumekar yang mempunyai usaha apotik dan PT Wus dengan jenis usaha SPBU itu sama sekali tidak memberi kontribusi terhadap daerah. Padahal, target yang ditetapkan relatif kecil, hanya Rp 39 juta untuk PD Sumekar dan Rp 500 juta untuk PT Wus. ”Dalam waktu dekat, komisi B akan memanggil pimpinan dua perusahaan daerah, PT Wus dan PD Sumekar guna meminta penjelasan terkait gagalnya perusahaan daerah tersebut memberi kontribusi ke PAD,” kata Dwita kepada Parlemen.

Dwita mengungkapkan, pada proses pembahasan penambahaan

D

penyerataan modal pada PT Wus dan PD Sumekar, telah dilakukan kesepakatan bahwa dua perusahaan itu akan memperbaiki managemen sebelum tambahan penyertaan modal itu dicairkan. ”Penguatan modal saat itu, baru bisa dicairkan setelah ada perbaikan management,” katanya.

Disamping itu, dua BUMD tersebut berjanji memberi kontribusi ke PAD, sehingga tambahan modal yang dianggarkan di APBD 2013 lalu itu dicairkan. Yakni, untuk PT WUS sebesar Rp. 1, 1 Miliar dan PD Sumekar sebesar Rp. 500 juta. ”Nah, apabila, dua perusahaan itu tidak memberi kontribusi ke PAD, maka mempunyai hutang moral, bahkan melanggar komitmen awal saat proses penambahan penyertaan modal,” tandasnya. Komisi B mempunyai hak bertanya ke eksekutif mengenai penyebab gagalnya dua perusahaan daerah yang mempunyai usaha apotik dan SPBU itu, untuk selanjutnya merekomendasikan mengenai persoalan

yang perlu diperbaiki. DPRD tidak ingin perusahaan daerah tersebut gagal lagi dalam memberi kontribusi terhadap daerah. ”Kalau ada usulan penambahan penyertaan modal kembali, tentu kami akan kaji ulang. Percuma daerah banyak-banyak melakukan penyertaan modal, tapi ternyata tidak ada kontribusinya,” pungkasnya di ruangan Komisi B. Lebih lanjut, politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, komisi B lebih tertarik untuk menyetujui pemberian penyertaan modal pada BPRS, mengingat kinerjanya yang cukup bagus. Selain itu, rencana kerja BPRS untuk membuka beberapa cabang baru di kepulauan, dianggap perlu didukung penuh. “Perputaran keuangan di kepulauan ini kan luar biasa. Makanya kami dorong secepatnya untuk realisasi rencana pembukaan cabang BPRS di kepulauan,” ungkapnya. *wr.md

10 Rekanan Disanksi, Komisi C Minta Lebih Selektif

INAS Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep m e m u t u s kontrak 10 rekanan proyek karena tidak bisa menuntaskan hingga batas waktu pada 31 Desember 2013. Proyek APBD sebesar Rp 6 miliar itu tersebar di beberapa kecamatan di daerah daratan dan kepulauan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep Edy Rasiyadi menjelaskan, 10 rekanan mamang sudah selayaknya diberi sanksi sampai diputus kontrak. ”Sanksi itu memang seharusnya sudah dijatuhkan terhadap 10 rekanan itu, karena mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” katanya tanpa menyebutkan nama CV yang disanksi itu. Menurutnya, 10

www.dprdsumenep.com

rekanan tidak bisa mengerjakan proyek karena terkendala alat proyek yang kurang memadai.

“Keterlambatan ini bukan karena pihak rekanan jengkel, namun karena sampai saat ini Kabupaten Sumenep masih belum memiliki MP, sehingga harus menggantungkan terhadap Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang. Sementara di dua kabupaten itu pekerjaannya ful semua,” terangnya,. Akibat sanksi tersebut, rekanan tidak diperbolehkan mengambil proyek pemerintah selama 2 tahun berturut-turut. Peraturan tersebut tidak hanya berlaku di daerah saja, melainkan juga berlaku diseluruh Indonesia.

Selain tidak mendapatkan proyek selama 2 tahun, rekanan juga akan diklaim jelek dalam mengerjakan proyek walaupun hasil proyek tidak demikian.

“Itu sebagai shock terapy bagi rekanan

yang lainnya, sehingga kedepannya lebih hati-hati dalam melakukan pekerjaan dan mengutamakan kualitas dari pada kuantitas,” jelasnya.

Sementara menyikapi masalah tersebut, anggota Komisi C DPRD Sumenep A. Qurdi mengimbau Bina Marga saat memilih rekanan tidak hanya melihat lebelnya saja. Harus mengutamakan personalnya. ”Dalam CV itu kan ada direktirnya, jika sudah tidak kreadibel dalam melakukan pekerjaan, ya tidak usah diberi lagi walaupun dengan nama CV yang lain,” pintanya.

Qurdi juga Pemkab memperketat pengawasan, sehingga rekanan bekerja sesuai RAB. ”Walaupun pengawasan itu telah diberikan terhadap konsultan, maka pihak PU harus intens juga dalam mengawasinya. Jika memang diketahui konsultannya itu sudah tidak beres dalam melakukan pengawsan, silakan saja konsultnnya juga di-black list,” pungkas Politisi asal Demokrat ini. *wr.md

MARET 2014

Parlemen

25

Perspektif

Beban Berat Pemberantasan Narkoba Oleh: H. Isnaini Saleh*

D

EWASA ini, perkembangan kasus narkoba tampaknya semakin “tumbuh subur�. Bahkan, jumlah pemakainya semakin meningkat, sehingga ini perlu dilawan.

Pasalnya, narkoba yang sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat dapat mempengaruhi atau merubah watak dan prilaku yang sesungguhnya tanpa dia sadari, sehingga ini harus diberi perhatian khusus. Sebab perubahan itu mulai orang dewasa hingga anak-anak.

Wajar saja jika sekarang kasus narkoba ini semakin hari semakin bertambah

26

Parlemen

MARET 2014

seiring dengan berputarnya waktu. Meski aparat yang berwenang didalamnya tetap gigih dalam melakukan berbagai pencegahan dan pemberantasan agar pemakai atau korban narkoba dapat diselamatkan. Sebab kalau hal ini tidak dilakukan maka kedepan generasi muda akan merasakan dampaknya.

Oleh karenanya, kita tidak perlu lagi menunggu waktu dalam melakukan sesuatu untuk menyelamatkan generasi muda. Kita harus melawan dan berkata “Perang Melawan Narkoba�. Jangan takut untuk berbuat kebaikan demi untuk generasi masa depan.

Kepala Badan N a r k o t i k a Nasional Republik Indonesia Komjen Anang Iskandar menyebutkan, jumlah pengguna narkoba di Indonesia sudah mencapai 4,9 juta lebih. Sebagian besar mereka adalah pengguna narkotika jenis ganja.

Untuk itu, perlu penanganan serius dari pemerintah dan masyarakat. Sebab narkoba sudah tidak lagi musuh hukum, tetapi juga musuh masyarakat.

Hal tersebut menjukkan bahwa persoalan narkoba ini harus dilawan dan masyarakat harus terlibat langsung.

Sebab kalau tidak bersamaan

dalam melakukan pencegahan maka kemungkinan apa yang kita inginkan itu bisa-bisa tidak akan terwujud.

Dulu banyak yang berpendapat, mayoritas remaja mengonsumsi narkoba atau miras karena latar belakang sosial yang buruk, seperti keretakan keluarga dan kemiskinan. Tapi, sekarang argumen ini sangat lemah. Banyak sekali remaja dari keluarga yang mapan dan harmonis yang menjadi pecandu narkoba.

Mengapa usia remaja rawan terjerumus? Remaja memiliki karakter alamiah, yaitu kecepatan pertumbuhanperkembangan biologis dan psikologis.

Inilah yang membuatnya rentan pada berbagai pengaruh negatif. Apalagi pengaruh buruk ini mengepung dari berbagai sudut.

Penyalahgunaan zat psikotropika ini bisa menghancurkan generasi. Kekuatan SDM bangsa kita makin lemah karena makin meningkatnya generasi koplo.

Tubuh mereka rentan terserang penyakit.

Sekitar separo kasus AIDS berasal dari pengguna obat injeksi. Separonya lagi disebabkan oleh infeksi karena penularan heteroseksual, tapi berkaitan dengan penggunaan narkoba.

Anggaran negara yang dialokasikan untuk merawat dan menyembuhkan para korban koplo ini jauh lebih besar ketimbang seluruh uang yang sudah dipakai untuk membeli barang haram ini.

Singkatnya, para pencandu ini mengeluarkan X rupiah untuk berkoplo ria, tapi negara terpaksa mengeluarkan XXX rupiah untuk menangani dan merawat mereka. Lebih banyak lagi anggaran negara yang dikeluarkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan. Masihkah kita akan tinggal diam dengan ini semua? (*/ Anggota Komisi B DPRD Sumenep)

Sumber: BPS Sumenep, 2012

www.dprdsumenep.com

Perspektif

Pendidikan Yang Menopang Pariwisata Oleh: Akhmadi Said*

P

ADA abad 21 ini, pariwisata mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yang berimplikasi pada suatau daerah tujuan pariwisata, termasuk di Madura.

Dengan potensi kekayaan alam, sosial budaya sebagai modal dasar kegiatan pariwisata, sesungguhnya kita memiliki peluang besar untuk menjadi tujuan utama pariwisata.

Perkembangan pariwisata suatu destinasi akan berpengaruh pada semua aspek pendukung majunya daerah pariwisata, tak terkecuali SDM. Semakin berkembangannya daerah pariwisata akan semakin banyak SDM yang di butuhkan. Dengan kata lain efek dari berkembanganya pariwisata akan secara langsung di rasakan oleh masyarakat khususnya masyrakat sekitar destinasi wisata.

Bukan berarti dengan banyaknya SDM yang di butuhkan masalah lapangan kerja bisa di pecahkan, secara kasat mata dan kuantitas memang tidak bisa di pungkiri bahawa efek perkembangan pariwisata mampu memberi dampak positif, mengurangi pengangguran yang selama ini menjadi permasalahan. Akan tetapi, bila di cermati dengan seksama, pekerja di bidang pariwisata lebih banyak di bidang informal dengan kemapuan dan kualitas SDM rendah.

Dalam data BPS menyebutkan 62,71% atau sekitar 49,1 juta warga negara Indonesia bekerja di bidang informal, meskipun tidak disebutkan berapa banyak pekerja di bidang pariwisata akan tetapi tentunya pariwisata dimungkinkan menyumbang jumlah yang tidak sedikit.

Dengan pemahaman yang kurang mendalam, hal ini memungkinkan mereka di jadikan alat untuk mengeksploitasi destinasi pariwisata dengan embel-embel kesejahteraan.

Disinilah peran dari instansi

www.dprdsumenep.com

pendidikan untuk menghasilkan SDM yang mampu menjawab permasalah ini. Dengan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan bagaimana menjadi �pelayan� pasar, akan tetapi juga bagaimana membuat kebijakan yang sesuai dan juga memiliki sifat keberlanjutan.

Keberlanjutan suatu obyek pariwisata akan terjadi apa bila masyarakat sekitar destinasi merasakan secara langsung manfaat dari kegiatan pariwisata, dengan keadaan seperti ini tentunya aspek sosial budaya menjadi perhatian utama.

Dengan kompleksitas permasalahan pariwisata seperti ini, instansi pendidikan diharapkan mampu menciptakan tenaga ahli pariwisata yang memiliki pola pikir yang orientasinya kesejahtaraan masyarakat.

Menciptakan konsep pariwisata yang mampu mempertahankan orisinalitas suatu destinasi wisata sehingga mampu meminimalisir d e g r a d a s i fundamental destinasi wisata yang di bawa oleh wisatawan.

Untuk itulah, kita semua yang merasa peduli terhadap persoalan pariwisata di daerah masingmasing, memang harus secara sadar meningkatkan kepedulian itu.

Salah satunya

dengan mendidik masyarakat terdekat agar lebih familiar dengan wisatawan.

Inilah yang sesungguhnya juga pernah dilakukan secara komprehensif di Bali jauh sebelum menjadi lokasi wisata.

Selain memberikan advokasi kepada warga sekitar, pemerintah daerah juga perlu memikirkan jalur khusus untuk menopang kemajuan pariwisata. Salah satunya dengan menyediakan tenaga khusus yang memang memiliki keahlian bidang pariwisata. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengirim sumber daya lokal ke sekolah pariwisata atau merekrut PNS dengan latar belakang pendidikan pariwisata. (*/Anggota Komisi B DPRD Sumenep)

MARET 2014

Parlemen

27

Studi Banding

BALEG DPRD Sumenep saat di Pemkot Banjarmasin

Mengintip Perda Buta Aksara Al Quran di Kota Banjarmasin

Siapkan Dana Khusus Bagi Hafidz

K

OTA Banjarmasin adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibukota dari Provinsi Kalimantan Selatan.

Terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Pulau Jawa, secara administratif kota ini merupakan kota otonom.

Nama asli Kota Banjarmasin sebenarnya banjar-masih. Tetapi, pada tahun 1664 Belanda menulisnya Banjarmasch atau Banzjarmasch. Nama lain Kota Banjarmasin adalah kota tatas diambil dari nama pulau tatas yaitu delta yang membentuk wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat dan sebagian Banjarmasin Tengah yang dahulu sebagai

28

Parlemen

MARET 2014

pusat pemerintahan residen Belanda.

Kota Banjarmasin dikenal dengan Kota Seribu Sungai dan Seribu Menara. Tentu saja, hal itu karena di sana memang banyak sungai. Tak terkecuali dengan menara yang mudah ditemukan di semua penjuru Kota Banjarmasin. Daerah yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan ini juga dikenal dengan motto ”bungas” yang merupakan singkatan bersih, unggul, nyaman, gagah, aman dan sejahtera.

Kota Banjarmasin secara geografis terletak pada 30, 15 sampai 30,22 lintang selatan dan 1140,32 bujur timur, ketinggian tanah berada pada 0,16 meter di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi

air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi di sisi timur sungai Barito. Letak kota Banjarmasin nyaris di tengahtengah Indonesia.

Kota Banjarmasin dibelah oleh sungai Martapura dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air , pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Kota Banjarmasin terdiri atas 5 Kecamatan dan 52 Kelurahan, dengan jumlah penduduk ± 627.245 jiwa. Batas wilayah kota Banjarmasin, sebelah utara : sungai alalak, sebelah selatan : Kabupaten Banjar,

sebelah Barat : Sungai Barito dan sebelah timur : Kabupaten Banjar.

Dari berbagai referensi, Kota Banjarmasin dikenal sebagai wilayah yang terkenal dengan basis religiusnya.

Salah satunya dengan adanya Perda tentang bebas buta aksara Al Qur’an pada satuan pendidikan dasar di Kota Banjarmasin.

Pertimbangan itulah yang menjadikan DPRD Sumenep melakukan studi banding ke Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan studi banding ke Kota Banjarmasin ini didasarkan kepada Surat Badan Legislasi Daerah DPRD Sumenep tanggal 3 Februari 2014, Nomor: 03/BALEGDA/II/2014 tentang koordinasi dan konsultasi. Selain itu, juga didasarkan kepada disposisi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep tanggal 03 Pebruari 2014, serta perintah tugas Wakil Ketua DPRD Sumenep.

Adapun studi banding yang dikemas dalam acara koordinasi dan konsultasi itu telah dilaksanakan Rabu, tanggal 05 Pebruari 2014 bertempat di Ruang Rapat Pemerintah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Hadir dalam acara itu sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Banjarmasin, seperti Muhammad Amin selaku Asisten II Pemkot Banjarmasin, H Nortajidi selaku Kabag Kesra Pemkot Banjarmasin.

Selain itu, ada Ahmad Zurkam selaku Kasi Kurikulum Diknas, Pemkot Banjarmasin, Eldinar Raina dari Bagian Humas Pemkot Banjarmasin, H.Hermansyah selaku Ketua BKPRMI

Kota Banjarmasin, Kurwajiansyah selaku Kabag Humas Pemkot Banjarmasin, Edy Sayudi selaku Kasubag.

Perundang-Undangan Pemkot Banjarmasin dan Ihrom M Tezar selaku Bag.Tapem Pemkot Banjarmasin.

Sementara dari DPRD Sumenep diikuti oleh semua anggota baleg dan staf sekretariat yang terdiri dari Moh. Hanif selaku Wakil Ketua DPRD, H Akh. Mawardi selaku Ketua Baleg DPRD, Muhammad Husin selaku Wakil Ketua Baleg, mereka dari unsur pimpinan.

Sedangkan dari unsur anggota terdiri dari H Iskandar, H Moh. Subaidi, H. Ach. Fauzi Hasyim, H. Syaiful Bari, Wiwid Harjo Yudanto, KH Moh. Naufal, Syamsul Arijal, Akh Fauzi, H. A Hozaini Adhim, H Isnaini Saleh, H Dul Siam. Dari staf sekretariat terdiri dari Taufikurrahman selaku Kabag Hukum dan Perundang-Undangan serta Nur Chalis dan Ainur Rofiq selaku staf.

Dari pertemuan tersebut diperoleh sejumlah masukan penting terkait dengan kajian terhadap Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah yaitu Perda tentang tentang bebas buta aksara Al Qur’an pada satuan pendidikan dasar ke Pemerintah Kota Banjarmasin. ”Studi banding kami ke Pemkot Banjarmasin sangat memiliki arti penting bagi penerapan Perda Baca Tulis Al Quran di Sumenep,” kata Akh. Mawardi selaku Ketua Baleg DPRD Sumenep sepulang dari Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Dijelaskan, sebelum penerapan Peraturan Daerah tentang wajib baca tulis Al Qur’an bagi siswa sekolah

www.dprdsumenep.com

Studi Banding dasar /madrasah ibtidaiyah, siswa sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/ sekolah menengah kejuruan serta calon pengantin yang beragama Islam berlaku di masyarakat Banjarmasin adalah diawali dengan rapat koordinasi dengan pihak terkait, melakukan pengkajian dan penggodokan draft, melakukan pembahasan dan uji publik, sosialisasi hingga pengawalan atas implementasi perda.

Sejauh ini, kata Mawardi, pelaksanaan dari perda dimaksud tidak mengalami kendala yang ditemui dilapangan karena sudah di dukung oleh masyarakat yang agamis (100%) muslim dan banyaknya BKPRI yang membawahi TK Al Qur’an.

Selain itu, dalam rangka implementasi dari perda wajib baca tulis Al-Qur’an bagi para siswa. pada setiap pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, terlebih dahulu dilakukan kegiatan baca tulis Al Qur’an di sekolahsekolah yang kegiatan ini diadakan secara rutin. Dan khusus untuk hari Jum’at diadakan ceramah agama. ”Karena kendala di lapangan hampir tidak ditemui, maka yang dilakukan adalah penguatan dan pengembangan pada tatanan di lapangan,” terang Mawardi memaparkan hasil studi banding baleg.

Guna mendukung pelaksanaan di lapangan, urai Mawardi, pihak Pemkot Banjarmasin juga memberikan sertifikat kelulusan dengan mengacu pada data yang disampaikan oleh BKPRMI Kota Banjarmasin. Selanjutnya, diadakan

www.dprdsumenep.com

wisuda dan pemberian sertifikat yang dihadiri oleh Walikota Banjarmasin. ” Untuk menjadi penyelenggara pendidikan wajib baca tulis Al Qur’an khususnya non formal di Kota Banjarmasin tidak ada kriteria dan ketentuan khusus karena sasaran perda tersebut semua jenjang pendidikan dasar,” papar politisi PKB ini.

Disisi lain, ungkap Muhammad Musin selaku Wakil Ketua Baleg DPRD Sumenep, pihak Pemkot Banjarmasin tidak bekerja sendiri dalam menerapkan perda. Terbukti, pihak pemkot melakukan rapat koordinasi dengan Kementrian Agama Kota Banjarmasin. ”Bentuk koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin tidak ada masalah, karena kemenag merasa didukung oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dengan adanya Perda ini, sedangkan untuk MI,MTs.MA, sudah ada pelajaran Al Qur’an Hadist Tafsir dll,” katanya.

Yang membanggakan, sambungnya, lembaga yang membina belajar Al Qur’an di Kota Banjarmasin cukup banyak.

Maklum, hampir di setiap RT telah terdapat musalla dan rata-rata telah masuk dalam BKPMI, sehingga hal ini memudahkan bagi masyarakat.

Hal itulah yang berakibat pada pelaksanaan Perda Wajib Baca Tulis Al Quran dapat berlaku secara efektif tidak memerlukan waktu yang lama. Menurut Husin, dukungan dari masyarakat Banjarmasin sangat besar, sehingga lebih mudah penerapannya di lapangan lantaran didukung oleh masyarakat yang agamis.

BALEG DPRD Sumenep saat di Pemkot Banjarmasin Meski mendapatkan dukungan masyarakat, Pemkot Banjarmasin tetap membuat rangsangan kepada petugas. Terbukti, pemberian honor bagi tenaga pendidikannya di berikan dan dimasukkan dalam anggaran/ nomenklatur di Bagian Kesra dalam bentuk transport. ”Dengan adanya insentif yang tidak lain adalah transport, maka dengan sendirinya membuat pelaksanaan di lapangan lebih optimal,” tandasnya.

Masih menurut Husin, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an bagi siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, siswa Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan serta calon pengantin yang beragama islam merupakan turunan dari Perda Provinsi Kalimantan Selatan.

Di tingkat pelaksanaan, sekolah mengeluarkan buku panduan

bebas buta aksara Al Qur’an, demikian pula dengan kurikulum, silabus dan RPP dibuat terkait dengan pelaksanaan perda tentang Wajib Baca Tulis AlQur’an bagi siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, siswa Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan. ”Yang menarik karena calon pengantin yang beragama Islam, yang mengacu pada aturan teknis perda bebas buta aksara Al Qur’an Provinsi Kalimantan Selatan, juga harus tunduk pada ketentuan perda. Jadi, bagi yang beragama Islam harus bisa baca tulis Al Quran,” papar Husin.

Bukan hanya persoalan implementasi Perda yang digalakkan oleh Pemkot Banjarmasin. Menurut Husin, di Kota Banjarmasin juga ada pendidikan khusus bagi para guru ngaji sampai dengan Diploma I. Selain itu, di tingkat sekolah SMPSMA terdapat satu guru khusus untuk kegiatan mengaji. ”Menariknya di Kota Banjarmasin ada dana khusus yang di berikan kepada para penghafal Al-Qur’an, sunggu luar biasa,” terang Husin yang politisi PKNU ini.

Anggota Baleg DPRD Sumenep A. Fauzi Hasyim mengharapkan agar Pemkab Sumenep juga bisa melaksanakan Perda Baca Tulis Al Quran dengan maksimal. Hal ini penting, terutama bagi siswa pendidikan dasar yang memang beragama Islam agar memiliki dasar agama. ”Kami percaya, perda kalau dilaksanakan dengan baik akan memiliki dampak besar dalam kehidupan keseharian warga di Kabupaten Sumenep,” kata mantan Ketua HMI Badko Jawa Timur ini. *md

MARET 2014

Parlemen

29

Suara Desa

Infrastruktur Pulau Giliyang Perlu Perbaikan

W

ARGA Pulau Giliyang khususnya di Desa Bencamara, Kecamatan Dungkek mendukung terhadap rencana pemerintah menjadikan daerahnya sebagai objek wisata kesehatan. Bahkan, saat ini, warga di Pulau tersebut pada umumnya sudah siap terutama daari sisi kemampuan SDM-nya jika memang rencana tersebut benar-benar diwujudkan.

Namun, masyarakat sangat berharap pemerintah membenahi infrastruktur terlebih dahulu sebelum wacana Pulau Giliyang menjadi objek wisata kesehatan direalisasikan. ”Sebanyak 50 persen kondisi infrastrukturnya, seperti jalan desa di daerah kami rusak parah, bahkan banyak yang belum diaspal,” kata Kepala Desa Bencamara, Moh. Alwi kepada Parlemen.

Menurut Alwi, infrattruktur merupakan syarat utama yang harus diutamakan sebelum sejumlah persiapan lainnya dilakukan dalam rangka menjadikan Pulau Giliyang jadi objek wisata. Tanpa diimbangi dengan infrastruktur yang baik, maka rencana menjadikian Pulau Giliyang sebagai objek wisata kesehatan mustahil akan terwujud. Wisatawan dipastikan akan enggan berliburan ke Pulau tersebut mengingat kondisi infratrukturnya sangat tidak memadahi.

Apalagi, sejauh ini, belum ada dermaga yang representatif bagi perahu atau Kapal yang akan bersandar ke Pulau Giliyang. ”Dermaga yang ada sangat tidak layak dan hanya bisa digunakan ketika air pasang saja, bagaimana Kapal atau Perahu yang berkuran besar mau masuk kalau tidak ada dernaga yang represetatif. Ini perlu diperhartikan dalam rangka menuju objek wisata kesehatan,” pinta Alwi melalui Parlement. *wr.md

Kerta Timur Butuh Fasilitas Irigasi

M

ESKI Desa Kerta Timur, Kecamatan Dasuk, memiliki lahan pertanian cukup potensial, namun di fasilitas pendukungnya masih memprihatinkan. Salah satunya terlihat dari minimnya fasilitas irigasi untuk pertanian. Sejauh ini, masyarakat setempat mengaku kesulitan untuk mendapatkan air dalam rangka mengairi lahan pertaniannya.

Kepala Desa Kerta Timur, Kecamatan Dasuk, Lisa Oktav Arifani mengakui, desanya memang membutuhkan sarana irigasi yang memadai.

Hal itu karena sarana irigasi yang ada kurang dapat dimanfaatkan warganya. ”Bukan tidak ada irigasi, sudah ada sebenarnya. Hanya saja, memang kurang memadai dengan kebutuhan warga,” katanya.

Lisa meyakini, jika pemerintah mendukung dengan membangun sarana irigasi di desanya, pihaknya yakin potensi pertanian akan semakin bisa dikembangkan di masa mendatang. Hal ini mengingat potensi pertanian memang sangat potensial di Desa Kerta Timur.

”Selain perlunya penyediaan air untuk irigasi, di desa kami juga butuh lembaga pendidikan madrasah. Lembaga yang ada kurang mampu menangani banyaknya siswa yang ada,” pungkas Lisa. *md

30

Parlemen

MARET 2014

www.dprdsumenep.com

Suara Desa

Bangkal Belum Punya Polindes

W

ARGA Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep menginginkan adanya polindes di desanya. Hal itu dilakukan agar pelayanan kesehatan di desa tersebut lebih optimal karena selama ini harus memanggil bidan desa yang tempatnya berjauhan dari desa tersebut. ”Untuk kantor desa alhamdulillah kami sudah mendapatkan bantuan, namun yang kami butuhkan juga yaitu polindes karena selama ini belum ada,” ungkap Kepala Desa Bangkal Sahe kepada Parlemen.

Diungkapkan, selama ini, warga Desa Bangkal khususnya yang akan melahirkan terpaksa harus memanggil bidan desa, bahkan harus dilarikan ke puskesmas karena polindes belum ada. Sahe meminta pemerintah daerah mengakomudir harapan masyarakat di desanya itu dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan. ”Kalau itu (polindes, Red) terealisasi, kami menginginkan ditempatkan di sekitar balai desa. Selain ada lahan kosong, dengan ditempatkan di dekat balai fungsinya akan lebih maksimal,” ujarnya.

Selain pembangunan polindes, kondisi infrastruktur utamanya jalan desa di Bangkal kurang memadahi.

Banyak jalan desa yang belum teraspal dan yang ada banyak rusak, sehingga kondisi tersebut sangat mengganggu mobilitas warga. Pemerintah desa sendiri telah mengajukan proposal ke instansi teknis di Pemkab Sumenep. ”Disamping itu, kami juga berharap kepada pemerintah adanya bantuan pemotong rumput. Ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan program lingkungan bersih yang dicanangkan desa kami,” pungkas Sahe. *wr.md

Infrastruktur Jalan Meddelan Memprihatinkan

M

ASYARAKAT di Desa Meddelan, Kecamatan Lenteng, meminta Pemkab Sumenep melalui dinas teknis terkait untuk memperhatikan kondisi infrastruktur jalan di desa setempat. Hal itu tak lepas dari kondisi infrastruktur jalan yang banyak rusak di beberapa titik. Padahal, infrasrtuktur jalan itu menghubungkan dengan desa lain yang keberadaannya sangat vital.

Kepala Desa Meddelan M. Haris kepada Parlemen mengatakan, infrastruktur jalan di desanya memang memprihatinkan. Terutama, ruas jalan desa yang menghubungkan desa satu dengan desa lainnya. ”Lihat saja misalnya ruas jalan utama desa, kondisinya parah. Memang sempat ada perbaikan, tapi tidak menyeluruh dan kini rusak lagi,” katanya.

Selain ruas jalan utama desa, masih banyak ruas jalan lain yang juga rusak kondisinya. Terutama, jalan-jalan yang menghubungkan antarkampung. ”Untuk itu, kami mengharapkan agar dinas teknis terkait bisa memberikan perhatian serius,” ujar Haris yang menjadi kepala desa pada periode kedua ini.

Selain itu, Haris meminta agar pemkab membantu desanya dalam penyediaan air bersih.

Terutama, pada musim kemarau yang seringkali terjadi krisis air bersih. ”Kalau musim kemarau warga sampai mencari air ke tetangga desa. Mohon perhatiannya kepada pemkab,” pungkasnya. *md

www.dprdsumenep.com

MARET 2014

Parlemen

31

Artikel

Menghapus Praktik Percaloan Kursi Haji Oleh: Ibnu Hajar*

TAHUN ini ribuan orang calon jamaah haji (CJH) kembali akan kecewa. Hal itu tak lepas dari gagalnya lobi G to G (government to governement) dalam kerangka pengurangan kuota 20 persen haji.

Konsekuensinya, penundaan keberangkatan ribuan CJH kembali berlaku tahun ini, imbas dari renovasi Masjidil Haram.

S

ejatinya, Pemerintah RI melalui Menteri Agama Suryadharma Ali sudah mengambil peran strategis. Bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu, Suryadharma Ali sudah melobi Pemerintah Saudi agar menambah kuota

32

Parlemen

MARET 2014

haji, khusus Indonesia.

Salah satu alasannya karena ini: makin panjangnya daftar tunggu (waiting list) sebagai haji imbas makin banyaknya pendaftar. Tahun lalu saja, daftar tunggu haji sampai 12 tahun lamanya.

Sayangnya, pucuk dicinta ulam tak kunjung tiba alias gayung tak bersambut. Pemerintah Saudi melalui Menteri Haji Bandar bin Muhammad Hajjar tetap kokoh dengan kebijakan semula. Pemerintah Saudi tetap memberlakukan pengurangan 20 persen kuota haji yang berlaku secara global (JP/23/1).

Kenyataan ini tentu tak bisa terelakkan bagi kita di Indonesia.

Sudah pasti pula akan muncul efek domino setelah ini. Salah satunya kekecewaan publik. Selain itu, tentu saja kerugian bagi penyelenggara haji khusus. Ini sangat wajar

mengingat penyelenggara haji khusus sudah merekrut CJH yang tak jarang melebihi kuota.

Kalau melihat tahun lalu, sekitar 28 ribu CJH gagal berangkat secara nasional. Tahun ini, setelah kegagalan melobi pemerintah Saudi jumlah penyusutan kuota makin besar. Jumlahnya mencapai kurang lebih 130 ribu dari kuota semula 194 ribu (JP/26/1).

Jumlah itu berasal dari 20 persen kuota tahun lalu yang dimasukkan tahun ini ditambah 20 persen pengurangan kuota tahun ini.

Artinya, sekitar 64 ribu calon jamaah haji yang seharusnya berangkat tahun ini tidak jadi berangkat. Dengan kata lain, tahun ini CJH yang gagal berangkat angkanya naik dua kali lipat dari tahun lalu. Di sini, saat ini, penting kita semua mengelola persoalan ini

dengan baik. Lebih-lebih bagi penyelenggara haji, baik pemerintah maupun swasta melalui haji khusus itu. Kesalahan mengelola persoalan akan semakin menambah kecewa CJH yang kadung meyakini tahun ini berangkat.

Logika berpikir masyarakat awam terkadang jauh dari pemikiran sehat. Bagi masyarakat awam di daerah nun jauh di sana, ketika meyakini naik haji tahun ini maka sesungguhnya sudah terjadi �kontrak sosial�.

Ini tak lepas dari dimensi sosio kultural haji yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan strata sosial.

Sederhananya, berhaji masih dipandang sebagai peningkatan status sosial.

Ini masih berlangsung di daerah-daerah dengan basis agama kuat lewat pendekatan tradisional.

Sebut saja misalnya

www.dprdsumenep.com

Artikel

daerah-daerah di Madura atau Tapal Kuda (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo) Jatim.

Kalau sudah begitu, maka bagi orang-orang tertentu terkadang gelap mata. Logika pokoknya langsung mengemuka.

Apapun caranya asal bisa berangkat tahun ini. Tak terkecuali, dengan misalnya, lobi sana-sini agar bisa berangkat. Beberapa kasus muncul sampai harus (maaf ) menyogok pihak tertenntu agar bisa lepas dari waiting list.

Persoalan itulah yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah dalam hal ini kemenag. Jangan alihalih karena pengurangan kuota 20 persen muncul persoalan baru. Cukup sudah banyak yang kecewa dengan kegagalan berangkat ke tanah suci tahun ini. Jangan ditambah persoalan baru, apapun motif dan modusnya.

Di sini, penting bagi pemerintah melalui kemenag, untuk bisa melakukan sejumlah hal. Salah satunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang substansi pengurangan

www.dprdsumenep.com

kuota 20 persen itu.

Pengurangan kuota 20 persen itu murni alasan teknis untuk menghindari ketidaknyamanan dalam pelaksanaan haji.

Perlu disosialisasikan, bahwa selama proses renovasi seputaran Ka’bah hanya bisa menampung 7.000 sampai 10.000 jemaah per jam untuk melakukan tawaf. Sementara lantai dua dan tiga Masjidil Haram yang biasanya juga bisa dilintasi para jemaah untuk tawaf tidak bisa lagi digunakan selama renovasi.

Hal itu berakibat pengurangan volume CJH yang bisa melaksanakan ibadah haji. Dan, jika dipaksakan bisa berakibat ketidaknyamanan pelaksanaan ibadah haji.

Bukan tidak mungkin pula membahayakan karena harus berdesak-desakan.

Seperti diketahui, sesuai rencana pemerintah Saudi, renovasi Masjidil Haram dilakukan dalam tiga tahap. Masing-masing tahap diperkirakan butuh waktu satu tahun untuk penyelesaian. Saat ini, memasuki tahap kedua setelah tahap pertama sukses tahun lalu.

Bila semua pekerjaan rampung sesuai waktu yang ditentukan, baru pada 2016 seluruh proyek renovasi Masjidil Haram tuntas.

Saat itulah akan terjadi peningkatan jumlah jamaah yang bisa masuk Masjidil Haram menjadi 105.000 orang per jam, melampui kapasitas sebelum renovasi.

Selain itu, perlu juga ditanamkan kepada CJH dimensi transedental urusan haji. Melalui panitia penyelenggara haji, KBIH, hingga lembaga kepanjangan tangan kemenag seperti KUA misalnya, harus sejak dini ditanamkan bahwa haji adalah urusan kebaikan.

Seperti diuraikan Syaikh Mahmud Shaltut (mantan Direktur Universitas alAzhar, Kairo-Mesir), haji adalah perwujudan tujuan penghambaan diri dalam hubungannya, baik dengan pribadi maupun masyarakat.

Maka, sejalan dengan itu, sesungguhnya haji itu adalah manifestasi kebaikan sebelum dan sesudah pelaksanaan.

Untuk tujuan dan hal baik masak kita dan kita semua tidak mau menerima kenyataan bahwa memang

ada pengurangan kuota 20 persen haji? Masak untuk tujuan baik harus dilakukan dengan cara-cara tidak baik?

Satu pertanyaan terakhir memang berkaitan erat dengan isu yang berkembang mutakhir: indikasi jual beli kursi haji. Kemenag harus bisa membersihkan indikasi atau praktik percaloan jual beli kursi haji. Tentu saja, tidak cukup dengan meminta masyarakat ikut mengawasi penetapan CJH berangkat tahun ini seperti disampaikan Mochammad Jasin, Irjen Kemenag RI. Kemenag harus menyiapkan mental kuat untuk lepas dari intervensi siapa pun. Tak terkecuali dari tekanan oknum DPR RI yang belakangan disebut kerap potong kompas terkait penetapan CJH berangkat. Jangan karena ada sponsor oknum DPR RI yang semestinya berhaji masih 12 tahun mendatang bisa mendapatkan kursi tahun ini. Kemenag harus tegas mengatakan: maaf, antri dong!. (*Pengawas di Kemenag Sumenep)

MARET 2014

Parlemen

33

Artikel

Memaksimalkan Potensi Hidup Oleh: Yuli Es*

SIAPA yang tidak mendama hidup lebih baik? Setiap orang mendambakan masa depan yang lebih baik, kesuksesan dalam karir, rumah tangga dan hubungan sosial. Tapi, seringkali terbentur oleh berbagai kendala. Ada saja kendala yang dihadapi seseorang dalam hidupnya.

Dan, masing-masing memiliki kendala yang berbeda.

K

ini, mulai dari Balita sampai Lansia sudah berselancar didunia maya. Jika awalnya mengakses di warnetwarnet atau dirumah melalui jaringan telepon, sekarang beberapa tempat telah menyediakan Wifi, mulai dari perkantoran pemerintah, swasta, sekolah, kampus, bandara, mall, cafĂŠ sampai dengan bis.

Apabila merasa repot untuk mencari Wifi, anda tinggal menggunakan modem atau lebih praktis lagi lewat Android, Ipad bahkan cukup dengan HP. Namun, tahukah kita pada kendala terbesar hidup?

Sesungguhnya bukan pada orang lain. Tetapi, pada diri sendiri.

Penyakit itu ada pada diri kita.

Yakni, tentang rasa malas, rasa sulit berkembang, terbelenggu masa lalu dan sebagainya. Semua itu jelas menjadi penyakit bagi diri kita.

34

Parlemen

MARET 2014

Jika bukan kita, siapa yang akan menyembuhkan dari penyakit itu.

Joel Osteen, motivator yang juga salah satu menantang kita untuk keluar dari pola pikir yang sempit.

Bukan itu saja. Joel Osteen juga menawarkan cara berpikir dengan paradigma yang baru. Baginya, semua orang memiliki potensi untuk hidup maksimal. Terlebih jika mau memahami potensi maksimal itu.

Dalam pandangan Joel, terdapat sejumlah langkah yang bisa dilakukan. Misalnya, memperluas wawasan. Kita harus memandang kehidupan ini dengan mata iman, memandang jauh melesat ke level yang lebih tinggi.

Kita juga harus memiliki gambaran mental yang jelas tentang apa yang akan diraih.

Selain itu, menurut Joel Osteen, seseorang harus bisa mengembangkan gambar diri yang sehat. Itu artinya harus melandasi gambar dirimu diatas apa yang Tuhan katakan tentang diri sendiri.

Keberhasilan seseorang meraih tujuan sangat tergantung pada bagaimana memandang dirinya sendiri dan apa yang dirasakan tentang dirinya. Sebab hal itu akan menentukan tingkat kepercayaan diri dalam bertindak.

Fakta menyatakan bahwa seseorang tidak akan pernah melesat lebih tinggi dari apa yang dibayangkan mengenai

dirinya sendiri. Selanjutnya, menemukan kekuatan dibalik pikiran dan perkataan juga menjadi hal penting.

Yang tak kalah pentingnya, bagaimana seseorang bisa melepaskan bayangan masa lalunya. Boleh saja seseorang kehilangan segala yang tidak seorangpun patut mengalaminya dalam hidup ini. Tetapi, jika ingin hidup berkemenangan, seseorang tidak boleh memakai trauma masa lalu sebagai dalih untuk membuat pilihan-pilihan yang buruk saat ini. Untuk itulah, seseorang itu harus berani tidak menjadikan masa lalu sebagai alasan atas sikap burukmu selama ini. Hal lainnya adalah bagaimana seseorang bisa memberi dengan sukacita. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah godaan untuk hidup mementingkan diri sendiri. Sebab kita tahu bahwa Tuhan memang menginginkan yang terbaik buat kita.

Tuhan ingin kita makmur, menikmati kemurahan-Nya dan banyak lagi yang Ia sediakan buat kita, namun kadang kita lupa dan terjebak dalam prilaku mementingkan diri sendiri.

Sesungguhnya kita akan mengalami lebih banyak sukacita dari yang pernah dibayangkan apabila kita mau berbagi hidup dengan orang lain. (*Pengajar IT di salah satu sekolah swasta di Sumenep)

www.dprdsumenep.com

Artikel

Mengingatkan Bahaya Pemanasan Global Oleh: M. Sholeh*

PEMANASAN global atau global warming sudah menjadi masalah hangat di bicarakan. Seperti kita katahui bersama bahwa lingkungan hgidup kita adalah segalanya buat kelangsungan kehidupan kita.

D

engan lingkungan hidup yang sehat maka kita bisa hidup dengan sehat dan dengan tenang.

Sebaliknya kita tidak bisa hidup dengan baik bila lingkungan kita sudah tercemar dan tidak sehat. Lingkungan hidup sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan manusia.

Untuk itu bila ada hal hal yang mengganggu lingkungan hidup kita kita harus waspada. Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya di sebabkan oleh hal hal besar saja. Tapi juga oleh hal hal kecil sederhana juga. Bila masalah lingkungan yang kecil saja bisa mengganggu kehidupan kita, lalu bagaimana dengan masalah lingkungan hidup yang mempunyai sekala global?

Yang dimaksud dengan masalah lingkungan berskala global di sini adalah masalah dengan pemanasan global atau global warming. Ya, Masalah global warming atau pemanasan global adalah masalah lingkungan terbesar yang memerlukan penanganan secara global pula.

Masalah global warming menjadi masalah kita bersama para penduduk bumi. Para ahli dari berbagai penjuru dunia menyetujui bahwa global warming adalah masalah serius yang mengancam kehidupan manusia di muka bumi.

Global warming atau pemanasan global adalah meningkatnya suhu di bumi yang di sebabkan oleh berbagai hal. Dampak rumah kaca juga bertanggung jawab terhadap masalah global warming atau pemanasan global ini. Bahan bakar fosil yang kita pergunakan telah meracuni bumi kita. Sisa pembakaran gas fosil seperti bensin telah menghasilkan zat karbon dioksida yang merusak lingkungan.

Dengan meningkatnya jumlah karbon dioksida di udara maka tumbuhan hijau yang bertugas menetralisir karbon dioksida tidak lagi mampu bekerja. Jumlah hutan yang ada di seluruh dunia semakin hari semakin

www.dprdsumenep.com

menyusut karena di gunakan untuk alasan ekonomi.

Gaya hidup manusia mengakibatkan penggunaan bahan fosil terus meningkat.

Penggunaan bahan bakar fosil sebenarnya memberikan dampak negatif berganda terhadap lingkungan. Seperti sudah saya sebutkan di atas bahwa hasil pembakaran dari bahan bakar fosil adalah berupa karbon dioksida yang sebenarnya adalah berupa racun yang dapat merusak lingkungan. Karbon dioksida ini merusak ozon yang tugas utama dari ozon adalah melindungi kita dari sinar ultra violet dan radiasi sinar matahari berbahaya lainya.

Selain dari masalah tersebut, bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batubara dam ;lain sebagainya biasanya berada di dalam bumi. Untuk mengambil bahan bakas fosil tersebut memerlukan proses ekplorasi. bahan bakar fosil tersebut seringkali terletak di hutan hutan di mana untuk melakukan penggalian harus membuka dan merusak hutan.

Semakin banyak bahan bakar fosil yang kita ambil semakin banyak hutan yang di tebang dan semakin luas kerusakan ekosistem di sekitar area tambang tersebut. Ini adalah lingkaran setan yang semua sisinya memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan kita.

Sebagai akibat dari semua ini, lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultra violet menjadi tipis.

Banyak ahli melaporkan bahwa lapisan ozon sudah berlubang. Hal ini sangat mengkhwatirkan karena ultra violt dapat menimbulkan banyak penyakit bagi tubuh manusia. Akibat yang lain adalah meningkatnya suhu bumi. Saat ini pana bumi terus meningkat. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya permukaan air laun dan terus mencair nya es di kutup utara.

Bila ini tidak dihentikan banyak daratan di bumi yang tertutup oleh air laut. Sungguh sangat mengerikan. Bisa kita bayangkan kalau seluruh permukaan bumi tertutup dengan air laut lalu bagaimana kita akan hidup. Hal ini sangat sekali mungkin terjadi karena bila kita lihat peta dunia jumlah lautan dan jumlah daratan ternyata lebih besar jumlah lautan. Dengan bertambahnya volume air karena mencarinya es di kutup maka dengan mudahnya daratan akan terendah air laut. (*pemerhati lingkungan hidup)

MARET 2014

Parlemen

35

Artikel

Komunikasi Politik Orde Baru Oleh: Khefti AL*

ADA banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan opini publik diantaranya dikatakan bahwa opini publik adalah unsur-unsur dari pandangan, perspektif dan tanggapan masyarakat mengenai suatu kejadian, keadaan, dan desas-desus tentang peristiwa-peristiwa tertentu.

S

edangkan komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai pencapaian suatu pengaruh yang sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas dalam kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditemukan bersama oleh lembaga politik (Astrid Susanto).

Dari kedua definisi tersebut di atas dapat kiranya kita menyimpulkan bahwa untuk mencapai suatu pengaruh yang dapat mengikat semua warganya haruslah melalui keinginan masyarakat itu sendiri dan hal itu dapat dilihat dari opini pubik yang berkembang.

Namun demikian apakah opini publik sudah direalisasikan dalam perpolitikan kita, adakalanya kita melihat semua itu pada masa orde baru, adakah ruang publik sebagai bentuk kedaulatan rakyat secara totaliter.

Di dalam rezim Soeharto, negara mengintervensi pembentukan opini publik, menstigma para oposan, dan merintangi pembentukan spontan kelompokkelompok politis.

Memang benar membatasi ruang publik dan mengawasi media massa secara ketat adalah demi pemeliharaan stabilitas nasional, karena walau bagaimanapun ketika komunikator dalam infra struktur lebih dominan daripada komunikator suprastruktur maka mobilisasi massa dan provokasi akan semakin merajalela.

Tetapi apabila ruang komunikator supra struktur (The Governmental Communication sphere) lebih dominan dari komunikator infra struktur, maka yang terjadi

36

Parlemen

MARET 2014

adalah komunikasi secara totalitas oleh penguasa.

Betul juga dapat dikatakan pemerintah saat itu membenarkan politik represifnya dengan alasan bahwa negara sudah diperlengkapi dengan DPR/MPR untuk kanalisasi aspirasi publik sehingga tidak perlu adanya institusi-institusi lain untuk menyampaikan aspirasi rakyat.

Meskipun demikian lembaga perwakilan rakyat ini berada di bawah dominasi eksekutif. Misalnya saja dalam pembuatan Undang-undang. Di Indonesia, kekuasaan membentuk Undang-undang berada pada kekuasaan eksekutif (Presiden), hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 45, bahwa presiden diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan fungsi legislative.

Ada yang mungkin menganggap, tidak ada ruang publik sebagai ruang bebas kuasa. Sebaliknya, ruang publik politis justru merupakan jaringan kekuasaan yang sangat kompleks karena setiap bentuk perhimpunan dalam masyarakat kita membentuk ruang publiknya sendiri yang ingin mendesakkan kebutuhannya.

Tetapi kalau demikian, kedidupan demokratis dalam pluralitas hanya akan menjadi cita-cita bangsa ini, kehidupan demokratis menuju keseimbangan tidak dapat direalisasikan.

Penulis akui dominasi komunikator supra struktur pada masa Orde Baru juga tidak akan lama, terbukti rakyat tidak segan-segan menarik kembali legitimitas pemerintahan Soeharto lewat gerakan reformasi.

Reformasi tak lain dari membangun jaringan yang menyambungkan sistem politik dengan sumber legitimitasnya rakyat.

Maka dari itu dominasi antar sistem tidak lain adalah menuju keseimbangan, adanya reformasi adalah karena adanya kekuasaan mutlak pada pemerintahan orde baru, begitu pula adanya pemerintahan orde baru, karena merupakan singkronisasi dari pemerintahan orde lama. (*Mahasiswa UIN Suka Jogjakarta)

www.dprdsumenep.com

Artikel

Mementingkan Pendidikan Karakter Oleh: Arum YM *

MASIH pentingkah pendidikan karakter saat ini? Seperti apakah karakter itu?

Karakter ada yang mengartikan sebagai suatu sifat atau kepribadian yang dimiliki seseorang.

K

arakter juga diartikan sebagai kekuatan dan respon terhadap sesuatu.

Karakter juga menggambarkan suatu watak dan kebiasaan seseorang.

Kembali pada karakter, ada beberapa ilmuwan yang menjelaskan berbagai definisi karakter yang dihubungkan dengan moralitas seperti menurut Lawrence Kohlberg dalam bukunya The Psychology of Moral Development (1927) menyimpulkan hasil penelitian empiriknya terhadap perkembangan moralitas anak-anak dari berbagai latar belakang agama, yaitu Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, dan Islam, bahwa agama dan institusi agama tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan moral seseorang.

Penelitian Kohlberg dikenal dengan teori kognitif-developmental, yaitu 3 (tiga) tingkatan

www.dprdsumenep.com

dan 6 (enam) tahapan perkembangan moral yang menegaskan bahwa pada intinya moralitas mewakilil seperangkat pertimbangan dan putusan rasional yang berlaku untuk setiap kebudayaan, yaitu prinsip kesejahteraan dan prinsip keadilan. Menurutnya, prinsip keadilan merupakan komponen pokok dalam proses perkembangan moral yang kemudian diterapkan dalam proses pendidikan moral.

Pendekatan Kohlberg yang sangat empirik tersebut tidak mempertimbangkan potensi suci (homo devinans and homo religious) yang dimiliki oleh setiap manusia yang sangat berpengaruh dalam proses perkembangan moral dan pembentukan perilaku. Kohlberg lebih menitikberatkan pada adanya interaksi sosial dan perkembangan kognitif seseorang. Ini dapat dimaklumi sebagai tradisi ilmiah Barat yang hanya menumpukan pada konsep empirisme, apa yang terlihat oleh analisis penelitian.

Kemudian Sigmund Freud memiliki pendapat tentang potensi pada diri manusia yang sangat berpengaruh terhadap karakternya, yaitu: id, ego, dan superego (es, ich, ueberich). Menurutnya, perilaku manusia itu

ditentukan oleh kekuatan irrasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada enam tahun pertama dalam kehidupannya. Berdasarkan teorinya tersebut, Freud menyimpulkan bahwa moralitas merupakan sebuah proses penyesuaian antara id, ego, dan superego.

Di dalam Islam, Al-Ghazali memiliki pandangan unik tentang pebentukan karakter manusia dalam kitab al-Maqshad al-Asna Syarh Asma Allah al-Husna (tt). Ia menyatakan bahwa sumber pembentukan karakter yang baik itu dapat dibangun melalui internalisasi nama-nama Allah (asma’ al-Husna) dalam perilaku seseorang.

Artinya, untuk membangun karakter yang baik, sejauh kesanggupannya, manusia meniru-niru perangai dan sifat-sifat ketuhanan, seperti pengasih, penyayang, pengampun (pemaaf ), dan sifat-sifat yang disukai Tuhan, sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhlas beragama, dan sebagainya. Sumber kebaikan manusia terletak pada kebersihan rohaninya dan taqarub kepada Tuhan.

Karena itu, Al-Ghazali tidak hanya mengupas kebersihan badan lahir tetapi juga kebersihan ruhani. Dari

beberapa definisi para ahli tentang apa itu karakter, maka dapat disimpulkan karakter manusia meliputi dua hal baik dan buruk.

Dan setiap tokoh memiliki karakter yang bisa dijadikan penutan. Mengenai pendidikan karakter yang sedang digalakan meliputi membentuk mahasiswa cendikiawan, mandiri dan berhati nurani. Maka kita dapat menelaah apa saja bentuk-bentuk karakter yang dapat kita ambil sebagai pegangan untuk mewujudkan mahasiswa cendikiawan, mandiri, berhati nurani.

Nurani dalam diri manusia berfungsi sebagai kotak hitam (black box) untuk merekam segala cerita dan kejadian hidup. Dimensi waktunya mencakup waktu dulu dan yang sedang terjadi sekarang. Selain itu nurani berfungsi sebagai ‘radar’ untuk mendeteksi pengaruh baik dan buruk yang datang dari dalam maupun luar diri manusia, yang kemudian disesuaikan dengan mengikuti fitrahnya, yaitu menerima kebenaran. Inilah perlunya kita mengasah hati nurani. Semoga kita menjadi mahasiswa yang cendikiawan, mandiri dan berhati nurani. (*Mahasiswi PTN di Jogjakarta)

MARET 2014

Parlemen

37

Artikel

Media dan Opini Publik Oleh: Eka Lasmawati *

EKSISTENSI media diartikan sebagai alat menyalurkan gagasan isi jiwa dan kesadaran manusia. Media dibedakan antara media antar persona (antarpribadi) seperti telepon, surat, dan telegram dengan media massa seperti pers, film, radio dan televisi. Kemudian muncul media baru yang disebut dengan “internet”.

A

rifin (2003:92) membagi media ke dalam tiga bentuk, yaitu 1. Media yang menyalurkan ucapan, termasuk juga yang berbentuk bunyi dan hanya dapat ditangkap oleh telinga. 2. Media yang menyalurkan tulisan, hanya dapat ditangkap oleh mata. 3. Media yang menyalurkan gambar hidup, dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus.

Dalam komunikasi politik, media massa memiliki posisidan peran “mediasi” yaitu penyampai (transmitter)berbagai pesan politik dari pihak pihak diluar dirinya;sekaligus sebagai pengirim (sender) pesan politik yangdibuat (constructed) oleh para wartawan kepada khalayak(audience).

Dalam pembentukan Opini Publik, media massa memegang peranan penting, karena media massa pada umumnya terlibat dalam pembuatan wacana politik dengan

38

Parlemen

MARET 2014

mengkontruksi dan mendekontruksi peristiwa- peristiwa politik. Pada umumnya proses pembentukan Opini Publik dimulai dengan pemuatan dan penyiaran berita yang bersifat kontroversial melalui media massa.

Jenis media massa terdiri atas pers, film, radio dan televisi. Untuk pers, terdiri dari pers kelemahan dan pers keunggulan. Pers kelemahan hanya dapat disimak oleh khalayak yang berpendidikan dan memiliki kebiasaan membaca (reading ability) yang tidak mampu menundukkan ruang dan waktu secara cepat Sedangkan pers keunggulan, relatif lebih mampu membawakan dan dapat dibaca kapan dan dimana saja materi yang panjang.

Variasinya yang tak masalah dan kompleks memberi kesempatan kepada pembaca untuk memilih terbatas materi yang sesuai dengan kemampuan dan tidak terikat oleh waktu kepentingannya.

Selain itu, dapat mengembangkan suatu topik kepada suatu dalam menemui khalayaknya tingkat yang diinginkan, dikembangkan lebih luas dan lebih baik.

Media massa di Indonesia yang diwaliki oleh pers, berubah dari pers perjuangan ke pers industri atau pers bisnis.

Pemilahan dan pemilihan jenisjenis media sertapenggunaanya untuk kepentingan politik bagi politikusdan partai politik, hanya dapat dilakukan terhadapmedia

yang dapat dikendalikan atau dikontrol oleh para politikus.

Sementara, media massa dilihat dari aspek kelembagaannya, media massamenyangkut orang-orang yang bekerja secaraterorganisir, yaitu wartawan, bidang teknis (teknisi), danpekerja dalam bidang administrasi. Diantara semuanya,yang paling sentral dalam produksi pesan adalahwartawan atau jurnalis.

Dalam komunikasi politik, wartawan disebut sebagaikomunikator profesional (Nimmo, 1999) yaitu orang-orang yang bekerja dalam bidang redaksi (pemimpin utama, pemimpin redaksi, staf redaksi, dan reporter).

Wartawan atau pemimpin redaksi sebagai gatekeeper kemudian berkembang menjadi agenda settersebagaimana dikenal dengan “teori agenda setting”.

Pelaksanaan fungsi agenda setting, menempatkanwartawan dengan media massa yang dikelolanya sebagaikekuatan yang mampu membentuk opini publik dengan sekaligus melaksanakan pengemasan pesan (framingstrategies) terutama dalam melakukan kontruksi realitas politik.

Dari sinilah agenda media dan frame media dalammelakukan konstruksi dan dekonstruksi realitas menjadisangat penting dan melekat secara fungsional sebagaisalah satu sisi karakteristik media massa. (*Mahasiswa PTS di Jakarta)

www.dprdsumenep.com

Artikel

Friendship

Dalam Pandangan Islam Oleh: Subaidy Ramadhan*

SEORANG sahabat bisa lebih baik dan lebih dekat dari pada saudara atau keluarga, sahabat juga bisa menjadi seorang yang lebih jahat dari pada penjahat sekalipun. itu semua tergantung bagaimana cara kita berteman, dan teman seperti apa yang kita pilih.

Islam selalu menuntun kita kepada hal yang baik, dalam hal persahabatan salah satunya.

A

rifin (2003:92) membagi media ke dalam tiga bentuk, yaitu 1. Media yang menyalurkan ucapan, termasuk juga yang berbentuk bunyi dan hanya dapat ditangkap oleh telinga. 2. Media yang menyalurkan tulisan, hanya dapat ditangkap oleh mata. 3. Media yang menyalurkan gambar hidup, dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus.

Pertama, dalam hal niat kita diperintahkan untuk meniatkan dalam persahabatan hanya untuk menggapai ridho Allah. bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. dan sebagai contoh adalah persahabatan antara Nabi -sholallahu ‘alaihi wasallam- dan

www.dprdsumenep.com

para sahabat-sahabatnya.

Setelah salah seorang dari sahabat yang beriman meninggal, dia diberitakan akan tempatnya di surga. maka diapun ingat terhadap sahabatnya yang masih hidup, dan berdoa : Ya Allah, bahwa sifulan itu adalah sahabat hamba. dia selalu mengingatkan hamba untuk taat kepadaMu dan taat kepada RosulMu. dan memerintahkan hamba untuk selalu berbuat baik dan menjauhi yang mungkar. dan juga mengingatkan hamba akan kematian.

Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan dia dan perlihatkanlah kepadanya balasan (surga) sebagaimana Engkau perlihatkan kepada hamba. dan ridhoilah dia sebagaimana Engkau meridhoi hamba. maka dikatakan kepadanya : pergilah (kesurga) dan jika kamu mengetahui apa balasan untuknya niscaya kamu akan banyak tertawa dan sedikit menangis. Dan tatkala yang satunya meninggal. ruh mereka berdua dikumpulkan dan mereka berdua diperintahkan untuk memuji satu sama lain. maka mereka saling mengatakan : sebaikbaiknya saudara, dan sebaik-baiknya teman.

Salah satu sahabat yang kafir meninggal, dan diberi kabar tentang tempatnya di neraka.

maka diapun ingat terhadap sahabatnya. maka dia berdoa : ya Allah, si fulan adalah sahabatku. dia selalu memerintahkanku untuk bermaksiat kepadaMu dan RosulMu. dan memerintahkanku untuk mengerjakan hal-hal yang buruk dan menjauhi hal-hal yang baik. dan mengatakan kepadaku bahwa aku tidak akan bertemu denganMu. Ya Allah. janganlah Engkau beri hidayah kepadanya sampai Engkau melihatkan balasan atasnya seperti balasan atasku. dan bencilah dia sebagaimana engkau membenciku.

Ketika sahabat yang satunya meninggal, dikumpulkanlah ruh mereka berdua dan diperintahkan untuk saling mencela, maka mereka saling mengatakan : seburukburuknya saudara, dan seburukburuknya teman.

Ibnu Abbas berkata : setiap sahabat akan menjadi musuh kelak di akherat kecuali yang menjadikan ketakwaan sebagai dasar dalam persahabatan. Sudahkan anda memiliki sahabat yang selalu mengingatkan akan ketaatan kepada Allah dan RosulNya ? dan yang paling penting adalah, sudahkah anda menjadi seorang sahabat yang selalu mengingatkan sahabat anda dalam kebaikan? (*Pemerhati Masalah Sosial Keagamaan)

MARET 2014

Parlemen

39

Kolom

Hidup di Bawah Kaki Langit Oleh: Akhmadi Yasid*

JIKA saja waktu bisa diputar lebih dari 24 jam, para caleg barangkali semua akan kompak: mau, mau, mau. Jika bisa diminta, semua akan meminta diputar 25 atau 30 jam. Jika pun tak bisa, cukup ini saja: waktu berjalan lambat dari biasanya.

S

ungguh waktu menjadi sesi amat mahal.

Sungguh antarwaktu harus terhimpit oleh waktu lain yang tak hentihentinya mengejar. Seolah detak pengukur waktu berlari lebih kencang dari ukuran normal.

Jarum pendek dan panjang, kompak berputar lebih cepat dari standar dunia mengukur detik.

Maka, ketika diberi kesempatan mendesain waktu melebihi batas 24 jam, para caleg akan ramai menjadi penunggu setia. Meski, pada situasi normal kita tahu dan sepakat, menunggu merupakan pekerjaan membosankan.

Mengapa? Lagi-lagi karena waktu memang tak bisa dikompromi.

Menjadi maklum ketika seorang karib mengaku kurang tidur selama masa kampanye.

Mengaku tidur hanya dari bakda subuh hingga pukul 08.00, seperti tidur kalangan pemutar tasbih. Terbatas.

Tidur pun akhirnya menjadi sesuatu yang istimewa. Kontras jika dibandingkan dengan situasi rapat-rapat membosankan, dimana tidur menjadi kebiasaan.

Menguap bukan tabu, memang.

40

Parlemen

MARET 2014

Tapi, indikasi tak serius, lebihlebih dalam rapat ekstra penting.

Di sini, saat ini, kita semua: Anda, saya dan mereka, perlu memikirkan lagi betapa berartinya waktu. Wal asri. Bukan hanya karena perintah Tuhan.

Tapi, karena ini: kita terbiasa lalai dalam menggunakan waktu.

Kita menganggap waktu sebagai etape biasa yang harus dilalui.

Bahkan, dengan mudah kita sering bilang “biarlah waktu yang berbicara�. Frase ini sesungguhnya mengandung keputus-asaan dan sekaligus kesombongan. Seolah waktu akan selalu berpihak kepada kita. Seolah waktu bisa kita kendalikan.

Padahal, tentu saja tidak.

Padahal, waktu akan menggilas siapa saja yang secara sadar atau tidak, telah lalai. Lalai menggunakan waktu sebaik mungkin. Lalai menggunakan waktu untuk memberi manfaat bagi orang lain.

Dalam perspektif dramaturgis, kehidupan ini ibarat teater, interaksi sosial yang mirip dengan pertunjukan di atas panggung. Siapa yang mengendalikan waktu di dalamnya? Jelas sang sutradara.

Peran apapun dalam panggung

sandiwara yang dijalani aktor, sesungguhnya patuh dan tunduk pada sutradara.

Aktor hanya menjalani dan membagi waktu sesuai waktu bermain peran. Maka, lagi-lagi semua harus mengerti betapa setiap adegan diatur dengan limit waktu. Sungguh, demikian berharganya waktu.

Menjadi wajib bagi mereka yang sebelumnya “berdarahdarah� dan berkejaran dengan waktu memanfaatkannya agar tepat guna. Lebih-lebih kepada mereka yang sebelumnya hanya orang biasa dan setelah pileg lalu menjadi luar biasa dengan gelar baru sebagai yang terhormat.

Tentu saja, tak cukup hanya memanfaatkan waktu dengan baik, tapi sekaligus menjadi wakil rakyat yang membumi.

Jangan justru melangit atau menjadikan langit sebagai singgasana. Karena suatu saat bukan tidak mungkin atau bahkan pasti akan terjatuh.

Tetaplah menginjak bumi dengan tetap meyakini bahwa kita tetap hidup di bawah kaki langit. Anda setuju bukan?

Wallahualam bisshowab. (*wartawan senior tinggal di Sumenep)

www.dprdsumenep.com

Salurkan Aspirasi Anda

untuk sumenep yang lebih maju email : humasdprdsumenep@gmail.com SMS center: 087854536608 Website: www.dprdsumenep.com