Membangun Wawasan Masyarakat www.bandarlampungnews.com
No. 496 Thn. X • Selasa, 27 Agustus 2013
Harga Eceran Rp 2.500,
“Persoalan anggaran dan jadwal pilgub sudah menjadi permasalahan masyarakat Lampung, dan bukan lagi diwilayah KPU. Makanya kita sepakat untuk meminta masukan dari berbagai elemen, terkait solusi anggaran”
“lucu, kok hanya KPU yang ngotot? Sedangkan dari ujuh lembaga yang mendandatangani kesepakatan di Hotel Sheraton waktu itu, biasa saja”
Gubernur Lampung
Sjachroedin ZP
“Terkesan dipaksakan dan jalan sendiri. Seharusnya KPU menunggu rekomendasi dari DPRD, baru menyelenggarakan tahapan. Bisa dikatakan, KPU kangkangi aturan”
Pengamat politik dan Dosen UNILA Ketua KPU Lampung
Ari Darmastuti
Nanang Trenggono
BANDARLAMPUNG— Pengamat politik yang juga Dosen Universitas Lampung (Unila), Ari Darmastuti menilai, pelaksanaan pilgub di tahun 2013 membentur Undang- undang (UU) Nomor 32 tahun 2004, pasal 65.
Polda Tutupi Kasus BBM Ilegal?
TABIK
Pilgub Untuk Siapa? Oleh: Andi Panjaitan
BANDARLAMPUNG— Hingga kini Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Lampung belum bisa berkomentar banyak terkait penggrebekan tiga truk tangki BBM milik PT.Citra Andalas Utama yang diduga illegal. Bahkan, Penyidik Polda belum me-
netapkan siapa tersangka dan mempublikasikan pemilik tiga truk tersebut. Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih mengatakan, jika pihaknya belum bisa membeberkan siapa pemilik atau tersangka dalam kasus tersebut. “Belum tahu mas siapa tersangka
B
ICARA soal pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung, sepertinya tiada ujung. Di satu sisi, KPU tetap ngotot pelaksanaannya di 2013. Di sisi lain Pemprov Lampung belum bisa menganggarkan dengan alasan devisit. Menarik memang, setiap hari drama yang dipertontonkan para pemangku kepentingan di Sai Bumi Ruwa Jurai ini terus bergulir. Layaknya bintang sinetron, adegan demi adegan mereka perankan dengan seksama. KPU mengklaim pilgub harus digelar di 2013. Namun sebagian pihak ada yang berpendapat bahwa sebaiknya di 2014, bahkan ada juga yang menganjurkan 2015. Dalam hal ini KPU ada benarnya. Tapi sebagian pendapat lainnya juga mungkin lebih benar. Tergantung dari sudut pandang mana kita menyikapinya. Yang jelas, semua oknum yang selama ini berkoar- koar di media cetak maupun elektronik soal pelaksanaan pilgub, mempunyai kepentingan terselubung. Yang menjadi pertanyaan, mengapa KPU bersikeras pelaksanaan pilgub harus di 2013? Jawabnya hanya satu, faktor kepentingan. Banyak yang berpendapat, para komisioner lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki kepentingan agar masa tugasnya diperpajang dan dapat mengambil “keuntungan” Bersambung kedari skenarHal-11 1
atau pemiliknya. Penyidik masih mendalami kasus tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” kata Sulis, Senin (26/8). Dia melanjutkan, penggrebekan BBM illegal di Jalan Sultan Haji Sepang Raya Kedaton pada Selasa (20/8) Bersambung ke
Hal-11 1
RIBUAN WARGA
Antusias
Sambut Ridho Salahsatu lokasi parkir yang dikelola oleh PT Mitra Bina Persada (MBP) di Jalan Katamso, Tanjungkarang Pusat, Bandarlampung. Foto: Dedi Sulastro
Tuding PT MBP Bohong
KUPT Parkir Gadaikan Jabatan TELUKBETUNGUTARA— Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandarlampung tampaknya serius ingin membongkar kebohongan PT Mitra Bina Persada (MBP), terkait pengurangan setoran retribusi parkir yang terus berkurang. Bahkan, Kepala UPT Parkir Dishub, Yurni Thaib nekad ’menggadaikan’ jabatannya saat ini, jika hasil penelusurannya yang menuding PT MBP berbohong, tidak terbukti. “Saya siap melepas jabatan, jika informasi yang saya sampaikan salah.
Karena, setelah kami cek lapangan, tidak ada penurunan retribusi parkir seperti yang mereka (PT MBP, Red) sebutkan,” ujar Yurni, Senin (26/8). Diberitakan sebelumnya, Yurni menuding PT MBP telah berbohong terkait data retribusi parkir yang diklaim PT MBP mengalami penurunan dikarenakan beberapa aspek, seperti dampak pembangunan dan pengalihan objek retribusi parkir menjadi retribusi pajak. Yurni menambahkan, hingga saat ini data hasil pemantauan di beberapa kaBersambung ke
Hal-11 1
LAMPUNG TIMUR-- Pergelaran wayang kulit spektakuler, dua malam berturut- turut dengan dalang Ki Enthus Susmono, di wilayah Kabupaten Lampung Timur, berlangsung semarak. Ribuan massa pecinta wayang berduyun-duyun mendatangi tempat pementasan di Lapangan Kota Raman, Kecamatan Raman Utara (22 Agustus), dan di lapangan Bandar Sribhawono (23 Agustus). Acara tersebut digelar dan diprakarsai oleh Paguyuban Ridho Berbakti (Pariti). “Ini komitmen Mas Ridho sebagai Cagub Lampung, untuk ikut mengembangkan dan meletarikan seni budaya nasional, utamanya wayang kulit,” ujar Ketua Pariti Provinsi Lampung Wachid. Malam pertama di Kota Raman, pengunjung mulai memadati lapangan sejak pukul 19.30, meski acara itu baru dimulai pukul 20.30. Apalagi dengan hadirnya Cagub M Ridho Ficardo malam itu, menambah semangat para pengunjung untuk mengikuti rangkaian acara. Bersambung ke
Hal-11 1
“Kalau menurut kerangka yang ada sekarang, pilgub mestinya digelar di 2014,” ujar Ari Darmastuti, Senin (26/8). Dia mengatakan, untuk melaksanakan tahapan pilgub harusnya KPU menunggu perintah DPRD untuk segera menyelenggarakannya. “Terkesan dipaksakan dan jalan sendiri. Seharusnya KPU menunggu rekomendasi dari DPRD, baru menyelenggarakan tahapan. Bisa dikatakan, KPU kangkangi aturan,” kata dia. Dirinya mengungkapkan, dalam pelaksanaan pemilukada. Harus kembali sesuai dengan peraturan yang ada, 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan gubernur. “Saya dari awal mengatakan, pilgub harus kembal di 2014, dengan perhitungan masa jabatan. Pelaksanaan harusnya di Januari 2014, kita patok dengan dasar hukum yang ada,” ujarnya. Menanggapi UU no 15 tahun 2007 tentang Pemilukada, dirinya menilai UU tersebut tidak membahas mengenai tahapan. “Aneh, pelaksanaannya kok di 2013. Padahal pasa 65 itu, merupakan awal dari pelaksanaan pemilukada Harusnya sesuai peraturan itu, DPRD merekomendasikan KPU untuk menyelenggarakan tahapan,” tuturnya Senada, menurut Ketua Bidang Komunikasi Publik LSM Gerakan Aliansi Untuk Perubahan (GALAU) Lampung, Daeng Novrial S.Sos, KPU harusnya berpatokan pada peraturan perundangan-undangan. “Saya melihat, sepertinya KPU Lampung memaksakan diri untuk menyelenggarakan tahapan. Mungkin karena ingin memperpanjang masa jabatannya,” ungkap Daeng yang juga kolumnis pada sejumlah media loka Bersambung ke
Hal-11 1