Bandarlampung news

CMYK

Jl. Arief Rahman Hakim, No.45 Wayhalim - Bandarlampung Tlp: 0721700666/787123 Faks:0721-787123

No. 684 Thn. X • Kamis, 11 September 2014

Harga Rp. 3000

Jl. Gatot Subroto, No.136 Bandarlampung, Telp.(0721)477999

Lamsel Selamatkan Pecandu Narkoba KALIANDA— Jika Pembangunan Rumah Sakit (RS) rehabilitasi ketergantungan narkoba di Lampung Selatan bisa terwujud, maka daerah ini akan menyelamatkan para korban pecandu narkoba di Lampung.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Narkotikan Nasional (BNN) Pusat, Komjen Pol Anang Iskandar, usai meresmikan kantor BNNK Lampung Selatan (Lamsel), kemarin (10/9).

Menurutnya, para pecandu narkoba merupakan korban yang harus direhabilitasi dan dipulihkan dari ketergantungan ’barang haram’ tersebut.

Ia mengatakan, saat ini paradigma penanganan korban ketergantungan narkoba telah berubah. Para pengguna narkoba bakal direhabilitasi sebagai upaya penyelamatan.

Pemerintah telah mengubah kebijakan terkait para pengguna narkoba dari Public Security menjadi Public Health.

“Pemerintah menciptakan paradigma baru, kebijakan keputusan bersama menkumham, kejagung, kapolri, menkes, mensos. Yang dimulai sejak tanggal 26 agustus lalu.

Intinya, jika selama ini para pengguna narkoba diposisikan sebagai pelanggar hukum. ini tidak menyelesaikan masalah,” Jelas Anang.

“Penjara bukanlah hukuman yang berat. Sebab mereka bisa tetap menggunakan nar-

Bupati Lampung Selatan (aLmsel) H. Rycko Menoza.

SZP, MBA bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. DR. Anang Iskandar, SH, MH disaksikan Kapolda Lampung Brigjen Pol. Drs. Heru Winarko, SH menandatangani Prasasti Peresmian Gedung Baru Kantor BNN Kabupaten Lamsel, di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda. Foto: ist

koba di dalam tahanan. Justru, dengan cara direhabilitasi akan jadi hukuman berat. Karena dipaksa menghilangkan kebiasaan buruknya,” timpalnya.

Saat ini, kata dia, BNN masih menunggu proses hibah tanah yang rencananya akan diberikan Pemerintah Kabupaten Lamsel, untuk pembangunan RS tersebut.

“Kita masih menunggu hibah lahan. Jika sudah ada, kita siap membangunnya (RS rehabilitasi, Red),” katanya.

Menanggapi hal itu, Bupati Lamsel, Rycko Menoza SZP mengatakan, pemerintah setempat berencana menghibahkan eks lahan pembangunan rumah sakit di Desa Way Lubuk, Dusun Lubuk Timbangan Kalianda sebagai lokasi pembangunan rumah sakit rehabilitasi pengguna narkoba.

Hibah lahan itu, kata Rycko, sebagai bentuk upaya dan dukungan yang diberikan Pemkab Lamsel untuk menyelamatkan para korban pecandu narkoba.

Rycko berharap, dengan adanya RS rehabilitasi itu nantinya, secara tidak langsung dapat mengatasi dan mencegah

Butuh Alat Pendeteksi Narkoba KEPALA Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Brigjen Pol. Heru Winarko menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberantas peredaran narkoba di Sai Bumi Ruw Jurai ini.

Menurutnya, sebagai gerbang utama pulau Jawa-Sumatera, posisi

Lampung menjadi tempat strategis untuk peredaran narkoba. Sehingga, selain kesiapan personil di lapangan, Heru juga menilai keberadaan X-ray gate (alat pendeteksi narkoba) di pintu seaport interdiction pelabuhan Bakauheni sangat dibutuhkan.

“Sebagai jalur penyeberangan

Jawa-Sumatera, Lampung sangat rawan. Makanya kami sangat berharap pemerintah pusat segera menyetujui anggaran untuk pembelian alat tersebut,” kata Heru.

Dengan begitu, kata dia, upaya penyelundupan narkoba dari jawa ke sumatera atau sebaliknya dapat

ke Hal. 11

ke Hal. 11

BPMP Diduga Terbitkan Izin ”Aspal” TELUKBETUNG UTARA— Izin karaoke Star On The Rock yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandarlampung, diduga asli tapi palsu (Aspal).

Sebab, penerbitan izin yang dilakukan BPMP dinilai menyalahi standar operasional pelayanan (SOP), karena tidak disertai dengan rekomendasi Analisis mengenai dampak Lalulintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan (Dishub).

Tak hanya itu, rekomendasi

proteksi kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan rekomendasi Upaya pengelolaan lingkuhan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL UPL) dari BPPLH, tidak pernah ada.

Mulusnya proses kepengurusan izin karaoke yang terletak di Jalan ZA Pagar Alam itu diduga karena memakai jalur VIP. Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Bandarlampung, Iskandar mengatakan, pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi

Andalalin atas izin Karaoke Star On The Rock.

“Tidak ada. Kami belum pernah mengeluarkan rekomendasi Andalalin Star On The Rock,” kata Iskandar, melalui telepon selulernya, kemarin (10/9).

Menurut Iskandar, rekomendasi Andalalin sangat penting dan harus ada. Terlebih, bagi tempat karaoke seperti itu, karena kendaraan pengunjung tempat hiburan itu saat ini sering parkir di badan jalan.

Hal serupa dikatakan oleh se-

orang pejabat BPPLH. Menurut dia, pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi UKL UPL untuk karaoke Star On The Rock.

“Berkasnya belum pernah masuk. Ya mestinya rekomendasinya harus ada, tapi kok izinnya bisa terbit ya?” ujarnya, sembari mewanti- wanti namanya tidak disebutkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandarlampung, Eddy Haryanto.

Dia menegaskan belum pernah

mengeluarkan rekomendasi proteksi kebakaran untuk Star On The Rock.

“Selama saya menjabat, belum pernah mengeluarkan rekomendasi proteksi kebakaran untuk karaoke itu,” kata Edi, kemarin (10/9).

Menurutnya, tempat hiburan seperti karaoke semestinya memenuhi rekomendasi proteksi kebakaran. Karena sangat rawan terjadi kebakaran.

Diketahui, berdasarkan stanke Hal. 11

Dewan Kecam

Pemotongan Sepihak SUKADANA— DPRD Kabupaten Lampung Timur mengecam aksi pemotongan sepihak, biaya klaim persalinan bidan lewat BPJS, yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Diskes) setempat.

Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Lamtim, Miswanto, mendukung upaya unsur pimpinan DPRD setempat untuk mengusut tuntas kasus pemotongan yang dinilai merugikan para bidan.

Dia menilai, adanya aksi pemotongan biaya klaim itu bisa berdampak buruk terhadap pelayanan bidan di Lamtim. Sebab, keahliannya menolong para ibu yang melahirkan hanya dihargai Rp 180 ribu.

“Jika pelayanan dan kinerjanya (bidan) menurun, tentu masyarakat juga yang

dicegah.

“Saat ini menunggu persetujuan anggaran oleh DPR RI. Kita tinggal nunggu aja kalau udah siap ya langsung dipasang, tapi saya tetap menginstruksikan anggota yang

dirugikan. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tegas Miswanto.

Selain itu, Miswanto juga menilai banyak permasalahan yang timbul sejak BPJS diberlakukan. Dia mencontohkan adanya rumah sakit yang eminta pasien naik kelas agar bisa segera mendapatkan pelayanan operasi.

“Jika terdaftar di kelas dua diminta naik kelas 1, kalau kelas 3 disuruh naik kelas 2, ini kan tidak bener namanya,” kata dia.

Senada dengan Miswanto, Ketua Fraksi Gerindra, Suciptanto Yudha mengatakan, pihak pemkab harus hati-hati dalam menerapkan aturan.

Sebab, aksi pemotongan sepihak hak para bidan dapat ke Hal. 11

TABIK

Oleh: Heris Drianto

JKN dan Sosialisasi PROGRAM pemerintah dalam melindungi masyarakat dari segi kesehatan patut di banggakan, namun di sisi lain banyaknya kendala dilapangan masih terus mengisahkan hilangnya kepercayaan masyarakat di daerah.

Hingga saat ini masyarakat di perkotaan Bandarlampung masih bingung tentang bagaimana tata cara masuk sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasioanal (JKN) yang di percayakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dan juga pelayanan klaimnya yang pasti ribet oleh pihak Rumah Sakit.

Program belum menyentuh masyarakat yang begitu berarti. Sejak dicanangkannya program JKN per tanggal 1 januari lalu, masyarakat masih belum banyak tahu tentang apa itu namanya program JKN. Hampir memasuki setahun ini, program JKN masih terkendala bentuk Implementasinya, terutama penolakan pasien yang notabenenya peserta JKN di tolak oleh beberapa Rumah Sakit, dan yang masih terasa aneh lagi, sungguh unik bahkan tenaga medis seorang dokter

ke Hal. 11

Disnaker ’Diserbu’ Pelamar CPNS TELUKBETUNG UTARA— Guna melengkapi persyatan mengikuti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberbagai instansi pusat maupun daerah, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) ramai dikunjungi warga guna membuat Kartu Kuning (KK).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kadisnaker Kota Bandarlampung, Loekman Soemarto lewat telpon genggamnya, Kemarin (10/09).

Menurutnya, sejak sebulan ini

pihaknya melayani 40-50 orang pemohon KK. Berbeda setiap harinya yang hanya melayani 15-20 orang.

“Ya, sejak sebulan terakhir kantor rame. Sehari bisa nembus 50 pemohon. Sebelumnya sih hanya sekitar 15 orang,” jelasnya.

“Apalagi kan ini sebagai salah satu persyaratan dalam lamaran kerja baik jadi PNS maupun diswasta,” lanjutnya. Dalam pembuatannya sendiri dirinya mengungkapkan, bahwa warga bisa membawa persyara-

tan seperti foto copy KTP, foto copy kartu keluarga dan menyertai lampiran foto ukuran 4x6.

Dirinya juga mengharapkan, dalam pembuatan KK tersebut warga dimita datang langsung ke kantor, tanpa perantara. Aturan itu diterapkan untuk menghidari praktek percaloan.

“Harus datang sendiri tidak boleh diwakilkan, supaya tidak ada prkatek calo,” tuturnya.

(CR4/R4)

Informasi dan pemesanan Rosana | 081271900027 / 082175091951 (konsultasi kesehatan)

“mencegah lebih baik daripada menggobati”

Alamat Redaksi : Jalan Imam Bonjol 285 Gedong Air, Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, Kode Pos 35151 | Website : bandarlampungnews.com | Email : bandarlampungnews@yahoo.co.id

CMYK

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

SAMBUNGAN Dari Halaman 1

Dewan Kecam Pemotongan Sepihak

mempengaruhi kinerjanya.

Bukan tidak mungkin, kedepan terjadi mal prkatek karena pelayanan bidan menurun hanya karena biaya klaimnya dipotong.

“Lantas bagaimana pula jika seluruh bidan di Lamtim melakukan aksi mogok. Mau melahirkan dimana warga Lamtim ini?” kata Suciptanto.

Suciptanto juga meminta Pemkab setempat untuk membeberkan dasar aturan pemotongan biaya klaim itu secara gamblang. Agar tidak ada persepsi negatif yang timbul di masyarakat.

“Toh, ketika aturannya memang ada, saya sepakat untuk merubah aturannya demi kesejahteraan para bidan dan kepentingan masyarakat banyak,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua sementara DPRD Lampung Timur (Lamtim), Ali Johan Arif menegaskan, bakal memanggil pemkab setempat, guna meminta klarifikasi soal pemotongan klaim biaya persalinan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, dugaan pemotongan yang diduga tidak sesuai aturan tersebut harus ditindaklanjuti, sehingga tidak merugikan banyak pihak.

Menurut Ali Johan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, seharusnya para bidan yang mengajukan klaim menerima Rp 600 ribu, tetapi oleh dinas kesehatan setempat hanya dibayarkan 180 ribu rupiah.

“Jika dugaan pemotongan ini benar dan terbukti menyalahi ketentuan, maka harus diusut hingga tuntas,” katanya.

Menurut Ali Johan, prosedur BPJS Kesehatan sudah jelas, baik mengenai premi, layanan yang didapat masyarakat, maupun klaim dari pihak pemberi layanan.

Jika terdapat hal-hal di luar prosedur, tentu itu merupakan pelanggaran.

“Makanya nanti kita panggil semua seperti Dinkes, Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerDari Halaman 1

ah, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Diketahui sebelumnya, Dinas Kesehatan Lamtim diduga telah melakukan pemotongan jasa persalinan bagi bidan pegawai tidak tetap, dengan dalih dialokasikan untuk pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami hanya menerima Rp180.000 per jasa persalinan dari jumlah nilai yang sudah dialokasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yakni Rp600.000 per jasa pertolongan,” kata salah satu bidan PTT yang enggan disebutkan namanya, di Sukadana, Selasa.

Ia menyebutkan, dengan dalih retribusi berdasarkan perda itu, klaim jasa persalinan khususnya bidan PTT diwajibkan adanya pemotongan sebesar Rp420.000/jasa persalinan.

Pemerintah kabupaten setempat, lanjutya, harus mengetahui terkait pemotongan tersebut dan lebih objektif apabila membuat keputusan dan tidak mendiskreditkan antara PNS maupun pegawai tidak tetap.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Timur, Theresia Samiati justru berkilah bahwa pemotongan itu tidak melanggar hukum, bahkan sudah sesuai aturan yang ada.

“Ini tidak melanggar hukum, bahkan semua berdasarkan aturan yang ada dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati,” katanya.

Ia membenarkan adanya pemotongan itu yang telah disosialisasikan melalui puskesmas di wilayah itu. Menurutnya, keputusan diambil berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Permendagri menyebutkan adanya penerimaan atas jasa layanan yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada BPJS yang diterima oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja,” ujarnya men-

jelaskan.

Kendati demikian, Theresia tidak dapat menyebutkan satu klausul yang ada pada perda tersebut berdasarkan acuannya dalam melakukan pemotongan itu.

Sedangkan Sekretaris Daerah Lampung Timur I Wayan Sutardja menegaskan, tidak diketahuinya terjadi pemotongan uang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait klaim jasa persalinan khusus bidan PTT. “Sampai hari ini kami belum mengetahuinya, ini perlu dikaji lagi,” katanya pula.

Sementara, Kepala Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Lampung Timur Junaedi menegaskan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan terkait pemotongan jasa persalinan BPJS itu. ”Sepanjang menggunakan dalih retribusi yang masuk pada PAD, pihak Dinkes harus berhati-hati dalam mengambil keputusan,” ujarnya lagi.

Pihaknya akan mengkonfirmasi kebenarannya, jika memang Dinkes setempat benar melakukan hal ini, semua yang terlibat harus dapat mempertanggungjawabkan. Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Cabang BPJS Metro Sofyeni yang menjelaskan bahwa pemotongan itu bertentangan dengan Permenkes No. 61 Tahun 2013 tentang Klaim Jasa Persalinan.

“BPJS hanya mengeluarkan besaran jumlah klaim yang diajukan pemerintan daerah, setelah itu menyangkut pembagian diserahkan masing-masing pemda,” katanya pula.

Kendati demikian, menurut dia, mestinya pemda melalui dinas terkait harus mengkaji ulang jika ada pemotongan klaim persalinan seperti itu. “Ini ‘kan upah bidan ketika melakukan pertolongan,” kata Sofyeni lagi. (msr/R4)

Lamsel Selamatkan Pecandu Narkoba

peredaran narkoba di Provinsi Lampung, khususnya di Lamsel.

Selain itu, Rycko turut menyambut baik kehadiran kantor baru Badan Narkotika Nasional di Kabupaten

Lamsel. Menurutnya, Pemerintah kabupaten Lamsel sangat serius terhadap penanganan pengedaran narkoba.

Karenanya pemkab Lamsel memberikan hibah lahan untuk pembangunan kantor

BNNK Lampung Selatan.

“Kantor BBNK Lampung Selatan ini menjadi pertama di Provinsi Lampung yang cukup representatif,” paparnya. (al/CR5/R4)

BERLANGGANAN dan IKLAN Hubungi: 085658878859

No. 684 Thn. X • Kamis, 11 September 2014

BANDARLAMPUNG News

11

Pemerintah-Tim Transisi Sepakat Tak Saling Intervensi Soal BBM datang.”Prinsipnya tugas pemerintah sekarang hanya membantu dan memastikan pemerintahan yang akan datang bisa menjalankan fungsinya dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu ketua tim transisi Rini Soemarno menyatakan, policy/kebijakan pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi-JK tidak saling intervensi terutama mengenai kebijakan harga BBM subsidi.

“Intinya kami mau mendengarkan masukan. Untuk subsidi BBM, nanti kita catat sebagai pertanyaan utama,” kata Rini Soemarno yang merupakan mantan menperin masa Presiden Megawati.

Rini mengatakan, pertemuannya dengan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung untuk membahas beberapa hal. “Pertama berkenalan, dan selanjutnya membahas beberapa hal sehubungan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan perekonomian. Kami sangat berharap diskusinya terbuka,” ucapnya.

Ia berharap transisi pemerintahan dari Presiden SBY ke Jokowi-JK dapat berjalan dengan mulus. “Bagaimana dengan program perekenomian dari pak SBY ke Jokowi bisa kami jalankan dengan baik,” imbuhnya. (net)

semua lapisan masyarakat.

Nah, bicara tentang sosialisasi, masyarakat tahu bahwa itu belum menyentuh hingga lapisan masyarakat ke bawah, terutama di wilayah masyarakat kecamatan dan kelurahan, kita lihat saja masih adanya beberapa Puskesmas di kota Bandarlampung yang belum memahami sisi pelayanannya.

Kesimpulannya, wajar saja baik DPRD kota mupun DPRD provinsi Lampung ambil langkah tepat guna menggelar rapat dengar pendapat (Hearing) , padahal sosialisai yang efektif banyak cara yang bisa sampai hingga lapisan masyarakat bawah, bisa melalui medai elektronik ataupun media cetak, kira kira begitulah saran, sehingga program unggulan itu benar benar terasa bagi masyarakat. Ada hal yang serius yang harus dibenahi

oleh pihak BPJS sendiri yaitu,memberikan seluas luasnya kepada pihak manajemen Rumah sakit,baik dokter,perawat,maupun petugas bagian adminsitrasi tentang tata cara pelayanan bagi peserta BPJS. Nah,kalau ini benar dipahami dan dijalankan sesuai prosudur maka masyarakat yang menjadi kepesertaan BPJS akan lebih percaya program JKN tersebut yan g di gadang gadangkan sebagai iuran gotong royong.

Permasalahan ini semua lapisan masyarakat tau seringnya terjadi memutar balikan masalah atau membuat blunder masyarakat yang kerap oleh pihak Rumah Sakit,terutama Rumah sakit Swasta. pertanyaannya, apakah BPJS mampu melakukan itu?.

Tabikpun.........!!!!

Tebang pilihnya BPMP dalam menerbitkan izin menurutnya bukan kali pertama terjadi. Masih banyak bangunan gedung yang melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB) tetap digolkan perizinannya.

Ia mencontohkan, Kondotel Spring Hill di Jalan Basuki Rahmat, Bangunan megah di Jl Raden Intan, tepatnya di depan Toyota Auto 200, sejumlah rumah toko (ruko) kawasan Jl Endro Suratmin

dan Ruko tiga pintu di persimpangan Jl Gajah Mada-Perintis Kemerdekaan.

Sementara, saat dikonfirmasi terkait hal itu, mantan Kabid Perizinan BPMP Bandarlampung, Khenderi Syamsi tidak bisa dihubungi, nomor telponnya dalam keadaan tidak aktif. Begitu juga dengan Kabid Perizinan BPMP yang baru, Fachrudin. Meski ponselnya dalam keadaan aktif tapi tidak diangkat. (CR4/R4)

Pusat, Komjen Pol Anang Iskandar, cara itu sebagai salah satu langkah guna mencegah peredaran narkoba. Saat ini baru ada enam station interdiction narkoba di Indonesia, satu di antaranya di Pelabuhan Merak, Banten.

“Kita lagi usulkan ke DPR untuk membangun interdiction dengan memasang alat pendeteksi canggih,” kata Anang Iskandar.

Menurutnya, upaya meningkatkan titik interdiction tersebut guna mencegah dan menangkap peredaran nar-

koba. Terutama yang datang dari luar negeri.

Selain pembangunaan interdiction, BNN juga terus menjalin kerjasama dengan negara-negara lain tentang upaya memerangi peredaran narkoba oleh jaringan international. (al/CR5/R4)

KEHILANGAN

DIJUAL TANAH

Telah hilang 1 lembar STNK motor Honda Beat, warna merah, thn 2012, Nopol BE 3007 CS, Noka : MH1JF5134CK736497, Nosin : JF51E3731199.

Atas nama : Jumari.

AHLI GIGI IQBAL AHLI GIGI: psng kwt gigi Jl. Urip Sumoharjo No.3 Tlp. 709275, 786419 Hp. 0813 6942 6674 HELMI ahli bikin gigi: psng kwt gigi bhel, trm pgl.Jl ZA.Pgr alam 10 dpn Jl. Keramat tlp. 0721-3545799, 0878 9995 611

LAUNDRY

Dijual Tanah 4,6 Ha di Way Pering, Sukarame II TBB, BL. Surat Sporadik. Harga Rp. 125.000/M2. Hub : Sdr. Rico HP. 0812 721 16614

TIM transisi kembali ‘blusukan’ ke sejumlah Kementrian/ Lembaga. Kali ini tim transisi yang di pimpin langsung Rini Soemarno bertemu Menkoperekonomian chairul tanjung di kantor kemenko.

Dari Halaman 1 masih belum tahu tentang JKN, sehingga tidak heran dokter tersebut enggan melayaninya. Itu di akui loh oleh kepala BPJS Lampung dr.Johana.

Beberapa waktu lalu pihak BPJS bersama pihak Dinas Kesehatan provinsi menggelar sosialisasi dan tujuan serta visi program unggulan pemerintah pousat itu, bahkan pihak BPJS sendiri berkomitmen akan memutuskan Rumah sakit yang kedapatan menolak pelayanan kesehatan bagi poeserta JKN, karna rumah sakit tersebut telah menanda tangani perjanjaian kerjasama nota kesepahaman (MoU) terhadap BPJS. Kejadian penolakan pihak Rumah sakit justru terlihat nyata oleh lapisan masyarakat Lampung, namun sejauh ini pihak BPJS belum ada tanda keseriusan sebagai bentuk komitmen

Dari Halaman 1

TABIK akan memutuskan Rumah Sakit yang bermasalah itu.

Bagaimana ini, apakah ada udang di balik batu....?.

Kita ketahui, bahwa Program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2014.

Program JKN ini adalah merupakan salah satu program khusus yang berasal dari Pemerintah Indonesia yang akan membawa angin segar bagi seluruh lapisan masyarakat dan rakyat Indonesia.

Dan tentunya tujuan serta manfaat dari program ini adalah bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.Dan yang harus diketahui, bagi masyarakat asing pun yang tinggal di Indonesia selama enam bulan, akan mendapatkan hak yang sama menjadi peserta JKN. karna JKN diperuntukan oleh

BPMP Diduga Terbitkan Izin ”Aspal”

dar operasional pelayanan (SOP) di BPMP Bandarlampung, setiap pengurusan izin yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, harus menyertakan rekomendasi dari sejumlah satuan kerja lainnya.

Seperti Rekomendasi Andalalin dari Dishub, UKL UPL dari BPPLH dan rekomendasi proteksi bahaya kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut sumber di Dari Halaman 1

Turut mendampingi Rini antara lain Hasto Kristiyanto, Andi Widjajanto, Akbar Faisal, Menko Kesra Agung Laksono serta Mendag M.Lutfi.

Chairul Tanjung menyatakan, pembicaraan paling krusial bersama tim transisi mengenai kebijakan BBM bersubsidi.”Sudah ada kesepakatan-kesepakatan antara kami, bahwa fokus pemerintahan masing masing,termasuk kebijakan harga BBM bersubsidi,”kata CT , Rabu (10/9).

Chairul Tanjung menyatakan, pertemuan ini penting untuk membahas kerja pemerintahan yang akan

lingkungan Sekretariat Pemkot Bandarlampung, mulusnya perizinan Rumah Karaoke Star On The Rock di BPMP tanpa halangan meskipun sarat pelanggaran lantaran melalui ‘jalur khusus’.

“Wajar saja kalau izinnya tidak lengkap, karena Star On The Rock melalui jalur khusus.

Kalau masyarakat biasa mana bisa ngurus izin tanpa dilengkapi kelengkapan rekomendasi terkait,” bebernya.

Butuh Alat Pendeteksi Narkoba

bertugas untuk tetap mobile,” tuturnya.

Sementara, pada tahun 2015 mendatang, BNN berencana akan membangun 50 titik interdiction di seluruh Indonesia.

Menurut Kepala Badan Narkotikan Nasional (BNN)

IKLAN BARIS LOWONGAN KERJA Dibutuhkan Pria/Wanita untuk bekerja di salon.

Wanita : Creambath, Facial, Secraf, Massage, Cuci Rambut, Blow, Make Up & Sanggul, Rebounding & Smooting, Pewarnaan Rambut, Keriting, Catok.

Pria : Potong rambut, Seteling rambut, Semir, Pewarnaan rambut, Blow dan Catok, Rebounding & Smooting, Creambath, Keriting.

Hub : Rae Salon Profesional.

Jln Malabar I Blok K.4 Way Halim/ Jln. P. Sinopati Dusun I Rt. I Jati mulyo. HP : 0821 37 337 999 PANGLONG KAYU

BANGUN MANDIRI Jual beli kayu bahan bangunan dan menerima pesanan Kusen-Pintu-Jendela dll. Telp 0721-741-01921/7363921 Hp. 0813-69008171

KONVEKSI DAN TAILOR Asia Konveksi, Terima pesanan kaos, jaket bordir, sablon, spanduk, banner dll. Jl. Sultan Agung 1. Hub. (0721) 7423776, 081379114611 AD Jaya Bordir, menerima pesanan border, konveksi dan sablon Jl. T. Umar Kedaton Hub. (0721)9789022 Konveksi Nanda, terima pesanan kaos seragam (sklh, kntr, partai) kmeja border, jaket, tas, bann e r, s pa n d u k , s a b l o n d l l .

3530380, 081369064198.

Print SET, trma psnan Pmbuatn Krt Undngan Prctkan Mjlah, Brosur, Klnder, Pamplet & Leaflet. dan Trma Ongks Polymas Hub. Prin SET Jl. Imam Bonjol No. 289 A Gedong Air Tjk Brt BL, Telp : (0721) 7447721 / (0721) 74 13317

SALON DUNIA SALON terima Rias Pengantin,Massage Lulur Panggilan,Pelaminan, Perawatan Kecantikan Orgen.Hub. Mira 0823 .79080004 Guwe Salon, mlyni rbnding, prwtan, krting, masker, smoting, smbng rmbt, Jl. P. Antasari Gang Damai No. 68, 0721-774750 Takeru Beauty Centre & Mathmagic School, Jl. Way Pengubuan No. 8 Pahoman, 0721-253109

Tanah dijual di R.Basa. U-/+ 300 m2 = 500 rb/m.Co2k u/kntrakan,kost2an, rmh dll. Lksi strategis. Hub. 085768226676 KOMPUTER

Saung Perfume. Pusat isi ulang perfume import, diskon 5%-10%, Jl. Z.A. pagar Alam No. 16 dekat Teknokrat, 0887716166

Graha Mandiri Computindo, sediakan komp Br/Scnd, Assc. Harga di jamin murah, layani kredit Hub. (0721)7020420

Enggal Hair & Beauty Salon. mlyni gnting rmbt, creambath, kriting, smoothing, blacing, manycure & padycure. Jl. Jend. Sudirman No. 10.

0721-252086

CV Sarana Mandiri, sediakan komputer baru/bekas, trima service dan pasang jaringan LAN/WLAN PH. (0721)428440

TOKO BATIK Toko Batik PEKALONGAN : Eceran hrg grosir, Sedia mcm2 Batik Sutra, Hem,Kmja Anak2 dan Dwsa, ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin), abstrak, Tulis, Daster,dll Jg trm psnn Srgam Panitia Rspsi & Sklah.Almt; Dpn Dr. Iskandar Pasar Inpres Kalianda Lam-Sel. Hp. 0819-33558585

Fortuna Laundry, trima agen laundry pakian harga Rp 3500 s/d 4500/kg, prmdni, jas, bnk, bed cvr, dll. Fee 20%. Trm cuci blnn hrg spesial. Hub. 9931224, 9910148, 08117201075 Deterjen Matic Laundry 1kg 14rb @25 gr untuk 5 kg ccran parfum anti noda dll 0721-9937648 Youn Laundry, telah dibuka laundry kiloan Jl. P. Pisang 3 Perum Way Kandis, bs antar/jempt. Hub. 0721-7389009, 081279666899

MAUREEN LAUNDRY AND BOUTIQUEMenerima berbagai macam cucian dan menyediakan berbagai macam busana

STEVIE Hair & Beauty Salon. melayani gunting rambut, creambath, kriting, smoothing, blacing, bonding, dll.

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Telp.

081272237470

Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

BALAI KERATUN

No. 684 Thn. X • Kamis, 11 September 2014

BANDARLAMPUNG News

Tekan Angka Kemiskinan

Elya Muchtar

Pemprov Maksimalkan Program Pro Rakyat TELUKBETUNG UTARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya menekan angka kemisikan dengan mengubah paradigma masyarakat.

Selain itu, Pemprov juga akan memaksimalkan program pemerintah yang pro rakyat, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan program lain yang sifatnya menyentuh langsung.

Asisten III Bidang Kesra Elya Muchtar mengakui,

angka desa miskin di provinsi Lampung saat ini masih sangat banyak. Untuk itu, dalam kepemimpinan gubernur Lampung Ridho-Bachtiar pihaknya akan melakukan upaya penuran angka tersebut.

Menurut Elya, tahap awal yang perlu dilakukan pemerintah yaitu dengan pembenahan struktur organisasi.

Dikatakannya, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), 15 kabupaten/kota yang ada di Lampung memiliki 750 desa tertinggal, yang berdampak pada tingkat kemiskinan masyarakat.

“Maka itu kita perbaharui lagi struktur organisasi tetang pengentasan desa tertinggal,”

ujarnya, di ruang rapat Asisten III, Rabu (10/9) kemarin.

Lebih jauh disampaikan Elya, bahwa dalam struktur organisasi tersebut nantinya akan melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Lampung, serta kabupaten/kota.

Dijelaskannya, selaku pembina dan pembenahan struktur tersebut akan dilakukan oleh Gubernur, serta di ketua Wakil Gubernur, diikuti masing-masing SKPD liingkup provinsi dan kabupaten/kota.

“Desa itu kan ada di kabupaten/kota, nantinya semua akan terlibat, baik

pemprov maupun daerah. Kita akan bentuk tim terpadu agar angka desa miskin itu berkurang dan program pemerintah bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” terangnya.

Ditambahkannya, program pengentasan kemiskinan desa ini akan diterapkan pada tahun anggaran 2015 mendatang.

Saat ini yang dilakukan adalah identifikasi desa-desa yang tertinggal oleh Tim, untuk mencari akar permasalahan yang dihadapi warga.

“Kita liat penyebab miskinnya. contohnya listrik tidak ada, jalannya rusak atau aksesnya kurang baik, kurang air, tidak ada sekolah dan

dana korupsi akibat ketidak-transparanan informasi anggara.

“Ini kan menjadi aneh, jika Wakil Gubernur tidak tahu masalah hutang pemerintah, bagaimana dengan masyarakat umum,” cetus Juniardi, Rabu (10/ 9).

Dikatakannya, masalah hutang sewa lahan menara siger harus jadi perhatian khusus, maka pemprov harus membentuk tim khusus untuk mengusut dan menyelesaikan masalah sewa lahan menara siger, agar kesimpangsiuran dapat dihindari.

“Apalagi yang digunakan untuk sewa lahan menara siger itu menggunakan APBD (anggaran pendapatan dan belanja

ilustrasi

daerah),” tegasnya.

Ditambahkannya, selama hutang menjadi beban APBD, sebenarnya bisa dibilang selama itu pula rakyat kecil tidak akan bisa menikmati dana APBD itu. Dari pembagian

alokasi APBD bisa terlihat bahwa prioritas utamanya adalah demi kesejahteraan pejabat dan uang sisanya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Diberitakan Bandarlampung News sebelumnya, Wakil Gubernur Lampung Bakhiar Basri mengaku tidak mengetahui hutang piutang pemerintah provinsi (Pemprov) kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terkait sewa lahan Menara Siger yang mencapai ratusan juta rupiah per tahunnya.

Diketahui sejak tahun 2013-2014 ini Pemprov Lampung memiliki hutang sebesar Rp 1,2 miliar untuk sewa lah-

Asisten III Bidang Kesra

lainnya. Maka kita akan segera tangani dengan melibat seluruh SKPD yang ada.

Bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin kan banyak ada bidang pendidikan, kesehatan, bantuan langsung dan lainya, ini lah kita optimalkan, hal ini sesuai dengan harapan pak gubernur melayani sampai puas ke tingkat masyarakat bawah,” pungkasnya .(CR5/R6)

KI : Tak Tahu Soal “ Hutang” Bagaimana Rakyat?

TELUKBETUNG UTARA – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Juniardi mengimbau agar pejabat pemerintah provinsi (Pemprov) harus merangkul semua satuan kerja perangkat daearah (SKPD), terutama terkait masalah keterbukaan informasi. Bagaimana tidak? Sekelas Wakil Gubernur saja tidak mengetahui hutang pemerintah mengenai sewa lahan menara siger, apalagi masyarakat umum.

Menurutnya, hal ini bisa berdampak pada tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat eselon II, III, dan IV. Untuk itu, pejabat juga harus mengetahui peraturan perundang-undangan, khususnya berbagai hal mengenai tindak pidana korupsi. Pejabat tidak boleh berlindung di balik ketidaktahuan, jika bawahan mereka tersangkut tindak pi-

5

an bangunan icon provinsi paling ujung sumatera ini.

“Saya belum tau masalah itu (hutang sewa lahan), saya harus konfirmasi dahulu ke karo keuangan,” kata Bakhtiar Basri usai membuka Rakor Apkasi di Ruang Sungkai gedung Balai keratun, Selasa (9/ 9).

Kendati demikian, pihaknya berjanji akan membentuk suatu pola untuk memanfaatkan bangunan yang telah menelan anggaran miliaran rupiah tersebut pada zaman mantan Gubernur Sjachroedin ZP. “Menara Siger, kita akan mencari suatu pola yang terbaik agar nanti bisa menguntungkan bagi Provinsi Lampung jadi lebih bermanfaat, tidak hanya sebagai icon saja, tapi lebih dari menguntungkan dan sebagi area wisata” terangnya. (CR5/R6)

Kepala BNN Komjen Pol. Anang Iskandar bersilahturahmi dengan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo dan Jajaran Forkopimda dalam rangka kunjungan kerja. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembrantasan dan pencegahan terhadap peredaran Narkoba di Provinsi Lampung harus ditangani secara serius.

Foto : Ist

Penyiar Nyelenah

KPID Siap Cabut Izin Program Radio TELUKBETUNG UTARA - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung siap mencabut izin dan program siaran radio swasta jika menyiarkan siaran yang menggunakan bahasa “Nyelenah” tidak bermoral dan tidak mendidik masyarakat Lampung. Hal ini diungkapkan M. Iqbal Rasyid kepada sejumlah media di gedung Balai Keratun usai menghadiri acara pelatihan SDM Lembaga Penyiaran Rabu,(10/9).

“Kita akan panggil radio dan penyiarnya karena biasnya setelah pukul 21.00 wib malam penyiar mulai ada aneh aneh, sering mengucapkan kata yang tidak senonoh. Karena ini ada aturan dan kebanyakan radio swasta seperti maka, kita akan berikan sanksi dengan langsung menghentikan acaranya misal penyiarnya membawakan acara musik,” kata Iqbal.

Iqbal akan memanggil pihak radio dan meminta klarifikasi terkait acara yang dibawakan jika penyiarnya menggunakan bahasa yang tidak senonoh dan vulgar. “ Ya, karena kita punya rekaman dan itu ketahuan salah atau tidaknya kita akan beri teguran pertama, kedua dan menghentikan sementara program dan menghentikan program selamanya atau mencabut izinnya,” tegasnya.

Menurutnya, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung bisa mengeluarkan surat untuk tidak memperpanjang izin radio tersebut. “Sanksinya yang paling akhir pihak KPID bisa menggugat kepengadilan untuk dicabut izin radio tersebut,” jelasnya.

Iqbal menuturkan pelatihan SDM lembaga penyiaran yang dilakukan oleh KPID Lampung di Balai Keratun kemarin, untuk mendidik penyiar radio agar menjadi penyiar yang professional dan handal,bermoral dan beretika “Tahun depan penyiar TV akan kita undang dan ini juga menjadi imbas dengan bahasa yang tidak sopan dan tidak etika agar setelah dididik akan menjadi lebih baik dan profesional,” bebernya.

Fungsi KPID kan sudah jelas satu diantaranya adalah melalui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka KPI ditetapkan untuk memiliki tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang, yang dalam pemahaman lebih lanjut dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan regulasi atau aturan seperti,pengawasan dan pengembangan,terangnya.

Selain itu, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Kemuduian Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembagnyiaran dan industri terkait. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. Serta menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan terakhir menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Secara pokok, fungsi KPI sebagai lembaga perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. Fungsi ini sejalan dengan asas pokok KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen, yang harus melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan, untuk di daerah ya KPID, tutupnya.(R6)

Kenaikan Elpiji 12 Kg Tak Pengaruhi UKM TELUKBETUNG UTARA – Kenaikan harga Gas Elpigi 12 kilo gram (Kg), sebesar Rp 1.500 per kilonya, tidak terlalu mempengaruhi kegiatan UKM dan Koperasi.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gasbumi (Hiswana Migas) Provinsi Lampung, Toto Herwantoko menilai faktor tersebut masih menjadi masalah di kalangan masyarakat menengah.“Kalau untuk 12 kilo yang naik tidak begitu berpengaruh terhadap para pelaku Usaha Kecil dan Menengah

(UKM),” ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/9).

Dikatakan anggota DPRD Lampung ini, khususnya di Lampung masyarakat masih banyak menggunakan gas yang berukuran 3 Kg, sedangkan yang mengalami kenaikan hanya yang 12 kg gram.

“Sementara gas 12 kilo gram itu banyak diproduksi masyarakat kalangan ekonomi menengah keatas.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya berharap agar masyarakat tidak perlu panik dengan adanya kenaikan itu,”

imbuhnya.

Toto menjelaskan, pemerintah provinsi Lampung harus mengikuti ketentuan tersebut, sebab pembahasan kenaikan gas elpiji ini sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu di DPR RI. Jadi, masyarakat Lampung sudah mengetahui informasi kenaikan ini.

“Kita ikuti aja aturan Pertamina, untuk sosialisasinya kepada masyarakat sudah dilakukan lewat media masa,” jelasnya. Diketahui, mulai 10 September pukul 00.00 WIB, Pertamina secara resmi menaikan harga elpiji 12 ki-

logram sebesar Rp 1.500 per Kg. Kebijakan ini ditetapkan setelah mendengarkan masukan pemerintah dalam rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian pada 8 September 2014 lalu.

Penyesuaian ini merupakan penyesuaian harga elpiji nonsubsidi secara berkala sesuai hasil rapat konsultasi pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyesuaian harga dilakukan secara bertahap setiap 6 bulan sekali, hingga mencapai nilai keekonomisan pada Januari 2016 mendatang.

Untuk harga gas elpiji khusus 12 kg gram, meningkat di eceran Rp21.000Rp22.000. kenaikan harga jual rata-rata elpiji 12 kg net dari Pertamina menjadi Rp7.569 per kg dari sebelumnya Rp6.069 per kg.

Jika ditambah dengan komponen biaya lainnya seperti transport, filing free, margin agen, dan PPN maka harga jual di agen menjadi Rp9.519 per kg atau Rp114.300 per tabung dari sebelumnya Rp7.731 per kg atau Rp92.800 per tabung.

(CR5/R6)

Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

POLITIK

No. 684 Thn. X • Kamis, 11 September 2014

BANDARLAMPUNG News

8

Caleg Kalah Dum Randis DPRD TELUKBUTUNG UTARA - Biro Aset dan Perlengkapan wajib menginvetarisir dan mendata jumlah kendaraan dinas diseluruh satuan kerja lingkup Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasalnya, sejumlah anggota DPRD Lampung periode 20092014 yang tidak terpilih lagi (Caleg kalah) berlomba untuk mengedum 12 mobil inova yang merupakan randis DPRD setempat.

Berdasarkan sumber internal Bank Lampung yang enggan namanya dikorankan menyatakan, bahwa sudah banyak anggota dewan yang mengajukan pengedeman mobil. Mereka hanya mengocek uang sebesar Rp 40-50 juta untuk membeli satu unit mobil inova yang ada di baseman/parkiran DPRD Lampung.

“Mereka ada yang menyetor uang Rp 40-50 juta, untuk membayar mobil itu ke Bank Lampung. Tetapi, proses tender tidak diumumkan, ini kan kejanggalan,” tegasnya, Rabu (10/ 9). Ditambahkannya, jika sudah ada tender lelang untuk pengadaan kendaraan dinas yang baru untuk anggota DPRD periode 2014-2019, maka kendaraan yang ada keberadaannya tidak jelas kepemilikannya. “Artinya mobil yang lama sudah pasti jadi rebutan anggota dewan yang lama,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemanfatan Biro Aset dan Perlengkapan, Saprul Al Hadi mengatakan tidak ada aturan yang menyatakan Randis bisa dimiliki secara pribadi oleh anggota dewan/dum. Sebab, anggota DPRD tidak ada masa purna bakti, seperti layaknya Pegawai Negeri Sipil.

“Yang bisa ngedum randis itu hanya ketua dewan saja, kalau anggota yang lainnya tidak bisa,” jelas Saprul. Diterangkan Mantan Kabag Humas Kabupaten Lampung Barat ini, aturan untuk ngedum juga harus jelas, minimal usia pakai randis tersebut sudah berjalan 5 tahun. Namun menurutnya, sudah menjadi rahasia umum jika ada permainan antara pihak Bank Lampung dengan orang ingin memiliki mobil milik aset pemerintah daerah maupun negara.

“Permainan ini sudah lama terjadi dimainkan oleh BankBank Lampung untuk mempelancar proses pemilikan aset pemerintah,” tutupnya. Saat ditanya kebenaran tersebut, Humas Bank Lampung Akuan membantah jika ada anggota dewan yang telah menyetor uang untuk proses pemilikan pribadi kendaraan dinas DPRD. Menurut dia, Bank Lampung tidak ada sangkut pautnya dengan naset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. “Tidak ada itu (setor uang), kita juga tidak ada urusan dengan kendaraan dinas,” singkatnya. (CR5)

PDIP Bandarlampung Kebanjiran Tawaran Pilwakot TANJUNGKARANG PUSAT – Jelang pemilihan walikota (Pilwakot) 2015 mendatang, PDIP Kota Bandarlampung kebanjiran tawaran bakal calon kandidat.

Sebagai partai pemenang pada pemilu 9 April lalu, PDIP secara otomatis mampu maju sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Ketua DPC PDIP Bandarlampung Sjachrazad ZP juga mengaku bahwa sudah banyak didekati oleh kandidat Pilwakot. Bahkan, Sjachrazad ZP (Acad) menggelar pertemuan dengan salah satu bakal calon, yakni Tito Budi Raharto. Pertemuan ini, bagian dari lobi-lobi jika Pilwakot Bandarlampung dipilih oleh DPRD. Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bandarlampung, Hanapi Pulung membenarkan adanya pertemuan itu, namun dia tidak mengetahui secara detail Sjachrazad ZP pembahasannya.

“Tadi malam, Tito Budi Raharto menemui bang Acad, saya juga juga diberitahu ketua hasil pertemuan mereka, silaturahmi saja,” kata Hanapi Pulung, Rabu (10/9). Menurutnya, PDIP Kota Bandarlampung menyambut baik bakal calon yang melakukan komunikasi dengan partai mereka. Meski, untuk pemilihan kepala daerah belum tentu dipilih oleh DPRD. ”Kami menyambut baik calon yang melakukan komunikasi politik, tidak hanya Tito, ada banyak calon lain yang sudah komunikasi, belum ada rekomendasi-rekomendasi partai sejauh ini baru sebatas silaturahmi saja,” jelasnya.

Untuk menentukan arah dukungan, kata Hanapi, PDIP memiliki mekanisme penjaringan. “Beliau (Titio) memang menejelaskan siap maju dengan sistem pemilihan langsung atau DPRD. Soal rekomendasi, tentu nanti kita buka penjaringan, dan kita harapkan calon yang akan didukung mendaftar, sesuai mekanisme partai nantinya,” ungkapnya.

Dalam mengusung calon, terus Hanapi mereka memiliki standar. Terlebih dahulu calon akan disurvei populeritas dan elektabilitasnya. “Ada survei elektabilitas dan popularitas, karena pemimpin yang lahir dari PDIP ini harus dicintai rakyat, meskipun nanti dipilih oleh DPRD pun tetap ada survei, apakah bener calon yang kita usung ini dicintai rakyat? karena nantinya dia harus mengemban amanah rakyat,” terangnya.

Untuk mengusung satu pasang calon, PDIP memiliki kursi penuh. Dari persyaratan minimal 8 kursi, PDIP meraih 10 kursi di DPRD Kota Bandarlampung. Namun, Hanapi mengatakan claon yang diusung nanti diharapkan juga bisa melakukan komunikasi dengan partai lain, sehingga PDIP bisa berkoalisi dengan partai tersebut. “Kita tetap ingin calon yang diusung itu menang, jadi kalau perlu calon juga membawa partai koalisi untuk menambah kekuatan,” ucapnya. Terpisah, Tito Budi Raharto membenarkan melakukan komunikasi dengan ketua DPC PDIP Kota Bandarlampung Sjachrazad ZP. “Ya tadi malam (kemariin) saya bertemu dengan bang Acad dan beliau sangat mendukung penuh rencana saya untuk maju pilwakot. Baik dipilih langsung dan tidak langsung.

Alhamdulillah, saya disuport oleh beliau,” kata Tito yang berlatar belakang PNS ini.

Silaturrahmi dengan Ketua DPC PDIP, lanjutnya, membicarakan peta politik jelang pilwakot. “Saya sudah bicara jelas dengan Bang Acad, dan dia langsung perintahkan fraksinya untuk mensuport saya,” tuturnya. Menurut Tito komunikasi serupa juga akan ia jalankan denan partai lain, untuk mendapatkan dukungan. “Kita akan komunikasi semua dengan ketua-ketua partai, masak kita mau menutup silaturrahmi, siapa tahu bisa kita raih semua dan semua parpol bisa dukung kita,” tandasnya. (CR5)

Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim dan Amalsyah Tarmizi saat mencabut berkas pencalonan Pilgub mereka, di Kantor KPU Provinsi Lampung, beberapa waktu lalu. Foto : Dok. BLN

Pimpinan Gerindra Lampung Terancam Dipecat TANJUNGKARANG PUSAT – Pimpinan Daerah maupun Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Grindra) Se Pr-vinsi Lampung terancam dipecat. Pasalnya, ketua umum Partai Grindra Prabowo Subianto mengatakan, jika ketua partai di provinsi dan kabupaten/kota tidak bisa memenangkan Grindra di daerahnya maka akan di evaluasi.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pengurus DPP Grindra yang tidak mau disebutkan namanya. Menurutnya, DPP Grindra akan mengevaluasi kader-kadernya yang tidak bisa memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli lalu.

“Benar akan ada pergantian ketua DPD dibeberapa provinsi, termasuk di Lampung, karna tidak bisa membawa Grindra di urutan pertama, ini sesuai intruksi ketua umum,” ucapnya saat dihubungi, Rabu (10/9).

Dijelaskannya, pada Pilpres lalu, provinsi Lampung

tidak memenuhi perolehan suara yang sudah ditargetkan oleh DPP partai koalisi merah putih, maka daerah ini masuk dalam zona evaluasi ketua umum Gerindra.

“Yang saya tahu, memang suara grindra masih kalah pada pilpres kemarin, tetapi masalah pergantian nanti, Grindra ada kewenangan tim tujuh yang memutuskan,” jelasnya.

Disinggung, apakan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim juga akan dievaluasi atau dipecat. Dia menjelaskan bahwa kemungkinan itu ada, tergantung penilaian dari ti tujuh yang dibentuk

Suryadharma Ali Terus Digoyang TELUKBETUNG UTARA – Konstelasi ditubuh Partai koalisi merah putih usai pemilihan presiden 2014 terus memanas. Percepatan untuk menggatikan ketua umum tidak hanya dialami oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mengalami hal yang sama.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP didesak untuk segera menggelar Mukhtamar membahas pergantian ketua umum, pada Agustus ini.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional PPP beberapa lalu.

Dan usulan mempercepat muktamar tersebut didukung oleh 28 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP. Ditanya mengenai itu, Juru Bicara DPW PPP Provinsi Lampung AK Yohanson (Icon) mengatakan, bahwa pihaknya masih melakukan pembahasan mengenai konplik yang ada ditubuh partai berlambang ka’bah ini. Apakah DPW Lampung mendukung untuk pergantian Surya Dharma Ali atau tidak. Hal itu juga akan

dibahas dengan pimpinan DPW PPP dari provinsi lainnya, sebab Lampung tidak bisa memutuskan secara sepihak.

“Ya, kami sebagai kaderkader PPP harus melakukan memikirkan dengan masakmasak, apakah beliau berhak untuk di pecat atau tidak dari PPP,” jelas Icon melalui sambungan telepon, Rabu (10/9).

Dia membenarkan, memang ada sekitar 28 DPW PPP yang meminta Surya Dharma Ali untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PPP, dikarenakan terganjal koropsi.

“Jadi terkait pemecatan ketua umum, kami tidak bisa memutuskan secara sepihak, atau perorangan, artinya kita harus melakukan rapat-rapat internal partai,” terangnya. untuk saat ini, lanjutnya, DPW PW PPP Provinsi Lampung belum mengambil sikap terkait konstelasi pergantian ketua umum tersebut, yang masuk dalam daftar tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

“Ya, namanya partai untuk memutuskan itu kan bu-

Surya Dharma Ali, Ketua Umum PPP tuh perdebatan yang alot, karena bukan satu atau dua orang saja yang bisa memvonisnya, jadi ya sekali lagi masih melakukan pembahatan ketua umum,” tandasnya.

(CR5)

DPP. “Ya saya belum mendapatkan kabar apa benar pak Gunadi diganti, karena SK nya juga belum ada, nanti tim tujuh yang akan memutuskannya,” terangnya.

Ditanya soal kabar yang beredar, bahwa Beny User akan menggantikan posisi Gunadi Ibrahim di DPD Gerindra. Dia mengungkapkan, hal itu tidak akan mungkin terjadi, sebab Beny User bukan internal partai kepala garuda.

“Kemarin saya mendapatkan informasi jika Beny User ingin menggantikan Gunadi sebagai ketua DPD

grindra, tetapi ditolak, karena DPP saja tidak mengenal dia, mungkin dua hari lagi sudah ada nama-nama ketua DPD yang diganti beserta penggantinya,” terangnya.

Disisi lain, Sekertaris DPD Gerindra Provinsi lampung Pattimura mengatakan, jika partai politik mengevaluasi kadernya sehabis hajat demokraji itu adalah hal yang wajar.

“Ya wajar bukan grindra saja yang akan mengevaluasi kadernya, mungkin partai lain juga akan melakukan hal yang sama, nama nya habis hajat besar,” tandasnya.

(CR5)

Curi Suara, Yanuar Dibidik DPP PDIP TELUKBETUNG UTARA – Kasus penggelembungan suara pemilu 9 April yang dilakukan oleh Yanuar Irawan kepada Rusman ditanggapi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Bahkan, sudah ditindak lanjuti oleh dewan kehormatan dan kode etik partai banteng moncong putih.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Lampung, Watoni Nurdin membenarkan bahwa, laporan Risman sedang ditangani tim kode etik DPP PDIP dan prosesnya masuk dalam penyelidikan. “Ya DPP sudah membentuk tim untuk membahas pelaporan tersebut, tim tersebut yang akan mengkaji kebenarannya atas pelaporan saudara Rusman,” jelas Watoni, Rabu (10/9).

Lanjutnya, jika pelaporan tersebut terbukti kebenarannya, maka sesuai mekanisme partai yang berlaku, Yanuar Irawan bisa di Pergantian Antar Waktu (PAW).

“DPP sudah menurunkan tim untuk memeriksanya, Jika nanti terbukti, berdasarkan

peraturan partai, maka Yanuar akan di PAW,” tegasnya.

Anggota Legeslatif (Aleg) terpilih tersebut mencontohkan, dengan kasus yang dialami Partai Golkar yang ingin PAW mirzali.

“Ya ini kasusnya sama dengan Mirzali, jadi Tim dari DPP yang memutuskan Yanuar Di PAW atau tidak,” paparnya.

Berdasarkan surat keputusan (SK) 363 partai berlambang moncong banteng putih tersebut, barang siapa kader PDIP pada saat pemilihan, bermain curang, seperti, mengambil suara arang lain, atau menggelembungkan suara maka akan didiskualifikasi.Disisi lain, menurut ketua DPC PDIP Lampung Barat Mukhlis Basri, dirinya enggan untuk berkomentar lebih jauh, karna hal tersebut kewenangan DPD PDIP provinsi lampung.

“Jangan tanya saya, silahkan tanya ke DPD, karna inikan ranahnya DPD bukan DPC,”singkatnya melalui sambungan telepon kemarin (9/9).

(CR5)

KPU Lampung Tidak Langgar Kode Etik

LABUHAN RATU – Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP), dalam sidang yang digelar secara telekonference di sejumlah provinsi, memutuskan KPU Lampung

tidak melakukan pelanggaran kode etik dalam pemberhentian sementara komisioner KPU Tulang Bawang Gustaf Gauma. Namun, DKPP juga mengembalikan jabatan Gustaf sebagai komisioner KPU Tulang Bawang.

Sidang yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lantai 5, Jalan MH Thamrin No.14 pukul 14.00 WIB ini juga disiarkan secara telekonference ke Bawaslu Lampung.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriah mencatat dua poin putusan DKPP yakni mengembalikan

jabatan Gustaf dan menyatakan KPU tidak melanggar kode etik.

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono yang hadir dalam persidangan ini di Jakarta, melalui ponselnya menjelaskan beberapa pertimbangan yang dibacakan hakim ketua Jimmly Assidiq yakni Gustaf Gautama tidak melaksanakan perintah atasan berarti pembangkangan terhadap hierarkies penyelenggara pemilu, selanjutnya alasan KPU Lampung menonaktifkan Gustaf Gautama sudah benar.

“Kesimpulannya, Merehabilitasi nama baik Nanang Trenggono, Handy Mulyaningsih, Sholihin, Firman Seponada dan Edwin Hanibal Ketua. Mengaktifkan kembali Gustaf Gautama sebagai anggota KPU Tulang Bawang dengan memberi sanksi administratif peringatan keras,” jelasnya.

Putusan ini, kata Nanang mulai berlaku sejak dibacakan DKPP. Terkait pengembalian jabatan Gustaf, KPU Lampung segera menggelar pleno penetapan melaksanakan putusan DKPP ini.

“Ditindaklanjuti oleh putusan KPU Lampung. Segera kami pleno,” kata Nanang.

Namun, Nanang tidak menjelaskan kapan pelaksanaan pleno pengembalian jabatan Gustaf tersebut.

“Kami baru pulang malam ini (kemarin).

Tapi putusan DKPP berlaku sejak dibacakan secara terbuka sore ini,” tandasnya. Dalam persidangan sebelumnya, Jimmly menyarankan mengembalikan jabatan Gustaf dengan alasan pelaksanaan pemilu sudah selesai.

(CR5) Follow on Twiter : @BLN_Network

www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m

HUKUM & KRIMINAL

No. 684 Thn. X • Kamis, 11 September 2014

BANDARLAMPUNG News

10

Dua Pelaku Begal Nyaris di Hajar Massa KOTABUMI – Polres Lampung Utara (Lampura) wajib menggelar razia rutin dan patroli setiap saat. Pasalnya, dalam tiga hari berturut-turut, di wilayah hukum kabupaten ini terjadi pembegalan kendaraan bermotor.

Dua hari yang lalu, Polsek Kotabumi Utara berhasil menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan atau begal, saat menggelar patroli.

Kali ini, pelaku begal motor tertangkap basah oleh warga Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar. Dua dari tiga pelaku pembegalan sepeda motor nyaris dihajar massa, pada Rabu (10/9).

Kedua tersangka itu ketangkap warga usai melakukan pembegalan di jalan Lintas Tengah Sumatara (jalintengsum) tepatnya di Desa Belambangan wilayah setempat. Beruntung, aparat Polsek Abung Selatan cepat tiba dilokasi sehingga aksi main hakim sendiri itu dapat dicegah dan meski sempat terjadi pemukulan terhadap kedua pelaku.

Kedua pelaku pembegalan yang berhasil diamankan itu yakni Pendi (19) dan Sahril (17) keduanya merupakan warga Desa Gunung Kramat Kecamatan Abung Semuli, Lampura.

Sedangkan satu pelaku yang berhasil melarikan diri, dan saat ini dalam pengejaran petugas.

Kapolsek AbunG Selatan, Iptu Fiki Pandu ketika dikonfirmasi wartawan, kemarin membenarkan adanya penagpakan tersebut.

Dirinya menyebutkan kedua pelaku telah melakukan pembegalan motor di Jalintengsum, tepatnya di Desa Blambangan. Korbanya yaitu, Gusti Ayu Artini (35) berfropesi sebagai Guru TK, sekaligus warga Desa Wirata Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng).

Pandu sapaan akrab Kapolsek Abung Selatan Iptu Fiki Pandu menjelaskan, korban kala itu hendak pulang kerumah dari dari arah kotabumi menuju kediamannya.

Pertengah jalan korban di pepet para pelaku begal, dan akhirnya sepeda motor berhasil di rampas para pelaku. Naasnya aksi para tersangka kepergok warga sekitar, tampa dikomandoi warga berdatangan dan sempat menghakimi para tersangka.

Modus dalam menjalankan aksinya yakni para pelaku pepet dan cabut kunci kontak, hingga sepada motor korban terjatuh lalu salah 1 pelaku menyuruh korban dan teman korban untk menjauhi sepeda motor korban sambil tangan pelaku memegang benda yang mirip senjata api (Senpi) di pinggang pelaku.

Setelah itu pelaku melarikan diri ke arah PT.Godam. Sementara dua orang pelaku berhasil di tangkap warga namun seorang pelaku yang membawa sepeda motorr dan barang milik korban berhasil melarikan diri.

Sementara untuk kerugian korban, kata Pandu yakni satu unit sepada motor Honda Beat warna putih nopol BE 4924 IC, satu buah tas berisikan uang tunai Rp900 Ribu berikut STNK sepada motor tersebut.

Pandu juga menjelaskan, dalam penyelidikan para tersangka telah mengakui melakukan tindak kejahatan curas (begal, red) sebanyak 11 TKP, di antaranya Kecamatan Blambangan dan Kabupaten Lamteng.”Sebagian TKP di wilayah Lampura dan sisanya di Kabupaten Lamteng,”kata dia seraya mengatakan para tersangka dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman Tuju tahun penjara.

(Def)

Tim gabungan Resmob dan Shabara Polres Lampung Utara saat menggerebek arena judi sabung ayam, di Dusun Suka Makur Desa Suka Maju, Abung Semuli, Rabu (10/9). Foto : Defri

Polres Lampura dan Lambar Tangkap 10 Pelaku Judi KOTABUMI – Polres kabupaten/kota se Lampung terus berupaya mengungkap kasus perjudian di wilayah hukum masingmasing satuan kepolisian. Terutama dengan maraknya praktek perjudian sabung ayam yang tersebar di wilayah hukum provinsi Lampung membuat jajaran Polres kabupaen/ kota terus bergerak.

Sebelumnya Polres Lampung Tengah menagkap pejudi sabung ayam dan 25 unit kendaraan, kali ini Tim gabungan Resmob dan Shabara Polres Lampung Utara (Lampura) menggerebek lokasi judi sabung ayam.

Penggerebekan itu berlangsung di Dusun Suka Makur Desa Suka Maju, Kecamatan Abung Semuli, sekitar pukul

15.30 wib, Rabu (10/9).

Dalam penggerebekan itu Polisi mengamankan enam orang pelaku judi dan puluhan ekor ayam aduan, serta berbagai jenis kendaraan bermotor roda dua. Kanit Resmob Ipda Andri Gustami yang mewakili Kapolres Lampura AKBP Helmy Santika mengatakan, penggerebekan judi sabung ayam tersebut dilakukan ber-

dasarkan laporan dari warga yang menyebutkan di lokasi tersebut kerap digunakan untuk kegiatan sabung ayam.

“Kami melakukan kroscek dengan melibatkan personil dari Resmob dan anggota Shabara, dan berhasil menangkap pelaku dan barang bukti,” ungkap Andri.

Dijelaskannya, lokasi sabung ayam berada di belakang rumah warga, didalam perkebunan karet. Prektek perjudian itu dilakukan 2 kali dalam seminggu dan transaksinya puluhan juta rupiah.

“Karena lokasinya terbuka, banyak pelaku yang melarikan diri,” terangnya.

Andri menuturkan, keenam pemain judi yang mas-

Divonis 14 Tahun, Terdakwa Narkoba Tertunduk Lesu TELUKBETUNG UTARA - Dedy Kurniawan (25) warga Jl Pangeran Tirtayasa Sukabumi, Bandarlampung, hanya tertunduk lesu. Pasalnya, terdakwa divonis oleh majelis Hakim yang dipimpin Fx Supriyadi selama 14 tahun penjara denda sebesar Rp 1 miliar subsideir enam bulan.

Putusan tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurmalina Hadjar selama 14 tahun penjara. Atas vonisan itu terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir. Hal tersebui terungkap dalam sidang yang digelar di PN Tanjungkarang, Rabu (10/ 9).

Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika, Perbuatan terdakwa menghancurkan anak bangsa. Sedangkan yang meringankan terdakwa mengakui perbuatanya.

“Menutut terdakwa dengan pidana kurungan selama 14 tahun dan denda sebanyak Rp 1 miliar dengan hukuman subsider enam bulan penjara,” kata JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai FX Supriyadi.

JPU Nurmalina menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35/2009 terkait menjadi bandar Narkotika. “Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika,” ujarnya.

JPU menjelaskan, perbuatan terdakwa Dedy dilakukan pada Selasa (15/4) lalu sekitar pukul 12.00 WIB. “Terdakwa menghubungi Deni (DPO) melalui handphone untuk memesan ganja sebanyak 2 kilogram (kg),” kata JPU Nurmalina.

Setelah menelepon dan menyetujui transaksi, Deni meminta Dedy menunggunya di Jalan Raya Natar di depan PT Wong Coco. “Tak lama menunggu, sekitar pukul 13.00 WIB, Deni datang dan menyerahkan sebuah paket besar ganja kering,” terangnya.

Satu paket besar ganja kering itu dibayar oleh Dedy seharga Rp 2 juta. Setelah mendapatkan ganja, Dedy langsung kembali ke rumah. Di kediamannya di Jalan P Tirtayasa, Sukabumi, satu paket besar ganja itu kemudian dipecah menjadi paket-paket kecil yang akan dijual seharga Rp 20 ribu. “Jika semua sudah terjual, terdakwa mendapat untung sebesar Rp 2 juta,” kata dia.

Penangkapan terdakwa, tambah JPU, berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja seberat 1 kg di kediaman terdakwa. Setelah melakukan penyelidikan, aparat Polda Lampung menemukan tiga paket besar ganja di lantai kamar terdakwa. (Don)

ing-masing yakni Sarno (55) warga Desa Suka Maju, Samira (62) Warga Papan Asri, dan Irawan (25) warga Sido Rahayu, Kecamatan Abung Semuli. Sementara dua pelaku lainya yakni Sapri (28) dan Herman (46) keduanya Warga desa Rejo Mulyo Kecamatan Abung Timur, kemudian Supri Yadi (23) Warga Desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan Pagar.

Lanjut Andri, saat ini pihaknya sedang melakukan pengembangan demi mengungkap kasus perjudian di daerah lainnya.

“Para pemain judi sabung ayam ini kita kenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman maksimal 10

tahun penjara,” katanya.

Sementara di Kabupaten Lampung Barat, Tim Opsnal Satreskrim Polres setempat berhasil membekuk empat orang pelaku judi kartu remi jenis leng, Minggu (7/9).

Tempat Kejadian Perkara (TKP) di salah satu bangunan kosong milik UPTD Kehutanan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat. Keempatnya yaitu, Jaharudin (46), Ewan Saputra (28), Suryadi (44), dan Murat (41). Polisi juga mengamankan barang bukti dua set kartu remi dan uang sebesar Rp 280 ribu.

Keempat pelaku dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

(Def/lem)

Penjual Kosmetik Palsu Didakwa Jaksa

Dedy Gunawan (20) yang diduga pengguna sabu-sabu saat di Mapolres Lampung Utara, sebelum dilepas aparat kepolisian, Rabu (10/9).

Foto : Defri

Tidak Memiliki Sabu Dedy Dilepas KOTABUMI - Dedy Gunawan (20) warga Desa Candimas Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara (Lampura), dilepaskan anggota Satnarkoba karna tidak terbukti memiliki sabu-sabu, kemarin (10/9).

Dedy Gunawan diamankan anggota Satnarkoba di kediamannya sekitar pukul 13.00 Wib, diduga memilki sabusabu. Meski pada saat penangkapan itu, di kediaman rumahnya ditemukan empat bungkus kecil sabu-sabu yang telah habis terpakai, dan satu buah pipet plastik.

Kasat Narkoba Polres Lampura AKP Jhon Kenedy membenarkan seorang pemuda telah diamankan diduga memiliki sabu-sabu di

kediamanya.”Pada saat anggota menggerbek rumahnya ditemukan empat bungkus kecil bekas sabu-sabu yang telah habis terpakai. Selain itu, juga ditemukan satu pipet plastik,”kata Jhon sapaan akrab Kasat Narkoba Jhon Kenedy, saat dikompirmasi via henphone, sekitar pukul 20.00 wib, kemarin (10/9).

Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya (Didy Gunawan, red), tidak mengakui bahwa empat bungkus paket sabu yang telah habis dipakai tersebut miliknya. Selain itu, dilakukan tes urin terhadap dirinya. Namun hasilnya negatif.”Dengan adanya dasar itu dia (Dedy Gunawan) kita bebaskan dan kita kembalikan kepada orang tua-

nya,”ujarnya.

Sementara Dedy Gunawan ketika dikonfirmasi awak media mengakui telah memakai narkoba jenis sabusabu. Namun barang haram tersebut telah lama tidak di pakainya lagi.”Sudah hampir dua bulan lebih, saya tidak memakai narkoba jenis sabusabu itu,”akunya.

Ia juga mengakui bahwa ke empat bungkus sabu-sabu yang telah habis terpakai itu miliknya.”Kalau bekas sabu itu, memang bekas saya pakai dahulu. Tapi hal itu telah lama saya tinggalkan. Ada yang memberi tahu saya bahwa memiliki bungkus sabu-sabu itu, dan akhirnya saya ditangkap Polisi,”pungkasnya.

(Def)

TELUKBETUNG UTARA - Deny Hadiyanto (35) pemilik toko Paris Boutique didakwa menjual kosmetika tak berizin atau kosmetik palsu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa warga Durian Payung, Bandar Lampung ini dengan Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Di sidang perdana yang dipimpin oleh hakim Poltak Sitorus, JPU Andriyarti menjelaskan, meski usaha yang digeluti oleh terdakwa adalah butik, terdakwa juga menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar. “Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tak memiliki ijin edar,” katanya.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa diketahui setelah

ada informasi dari masyarakat yang mengatakan, toko milik terdakwa menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

“Setelah itu, saksi Ahmad bersama anggota tim Dit Reskrimsus Polda Lampung melakukan pemeriksaan di toko terdakwa, dan ditemukan, 42 barang-barang kosmetik dari berbagai merk tanpa ijin edar,” terang JPU. Berdasarkan keterangan ahli Niniek Ambarwati dan Miftahul Fauji, setiap komestika wajib memiliki ijin edar dari kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Sedangkan setelah diperiksa, kosmetika yang dijual oleh terdakwa, satupun tidak ada yang memiliki izin edar. (Doni)

Polisi Amankan Dua Agen Togel BANDARJAYA - Dua agen toto gelap (togel) ditangkap jajaran Polsek Terbanggibesar, Lampung Tengah, saat merekap taruhan yang dipasang melalui mereka, Minggu (7/9) malam.

Kapolsek Terbanggibesar, Lamteng AKP M.Budhi Setyadi, Rabu (10/9) mengatakan tersangka agen judi atas nama Asep Efendi bin Sulaiman (30), seorang buruh, warga Jalan Lima, Lingkungan 9 RT 47 Kelurahan Yukumjaya, Terbanggibesar, ditangkap saat merekap taruhan. Dari tangan Asep diamankan uang sebesar Rp45 ribu, sebuah hp dan buku rekap sebagai barang bukti.

Sementara satu tersangka lain Roy Simbolon (46), seorang sopir, warga Nambahdadi, Terbanggibesar ditangkap di rumahnya, sesaat setelah merekap taruhan menggunakan sebuah note book. Menurut Kapolsek, dari tangan tersangka ini diamankan sebuah note book, uang Rp80 ribu dan buku rekapan.

“Keduanya akan dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara,” kata Kapolsek.

Tersangka Asep mengaku baru tiga bulan ini menjadi agen. Setiap harinya menerima taruhan berkisar Rp400 ribu dengan keuntungan antara Rp50 ribu-Rp80 ribu. (fly)

Follow on Twiter : @BLN_Network

No. 684 Thn. X • Kamis, 11 September 2014

Bupati Tanggamus H Bambang Kurniawan ST, saat beri sambutan dalam acara HARGANAS XXI tingkat Provinsi Lampung di Lapangan Pemda Tanggamus

KOTAAGUNG – Kabupaten Tanggamus dipercaya menjadi tuan rumah peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXI tingkat Provinsi Lampung. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan pemkab, itu secara resmi dibuka wakil Gubernur Lampung H Bachtiar Basri, Kamis (4/9). Turut hadir pada kesempatan itu Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ridho Ficardo.

Bupati Tanggamus H Bambang Kurniawan, ST dalam sambutannya mengatakan, peringatan Harganas ini diharapkan menjadi momentum penting dan strategis untuk memantapkan komitmen membangun keluarga yang berkualitas khususnya di Kabupaten Tanggamus.

“Keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam penanaman nilai dan norma budaya pemegang peran strategis dalam membangun peradaban umat manusia menuju masyarakat yang sehat, maju, mandiri dan sejahtera,” kata bupati.

Sementara, perwakilan dari kepala Badan Koordinas Keluarag Berencana Nasional (BKKBN) Iwayan Sundra mengatakan, tema sentral Harganas ke XXI yaitu melalui hari keluarga kita tingkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Indonesia sejahtera.

Tema tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu bagi keluarga Indonesia untuk terus meningkatkan ketahanan keluarga sehingga melahirkan generasi yang baik.

“Keberhasilan menekan laju pertambahan penduduk telah membawa manfaat yang besar bagi pembangunan dan ketahanan nasional,” katanya.

Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ridho Ficardo selaku ketua panitia pelaksana peringatan Harganas XXI mengatakan, peringatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk memberikan inspirasi dan mengerakkan keluarga agar bersama-sama membangun keluarga sejahtera.

Momentum ini diharapkan dapat menjadi daya ungkit yang besar bagi lahirnya komitmen baru dalam membangun keluarga bahagia sejahtera.

“Saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada panitia dan semua jajaran yang telah mensukseskan kegiatan ini. Kesuksesan program KB dapat dicapai apabila keluarga inti memiliki anak yang ideal. Program kependudukan dan KB merupakan wujud nyata untuk mencapai keluarga dengan jumlah anak yang ideal dan lebih baik,”terangnya.

Sementara wakil gubernur Lampung H Bachtiar Basri menghimbau kepada seluruh bupati/wali kota di Lampung untuk menempatkan program KB menjadi program prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota.

Mengingat program KB

bersentuhan langsung dengan pengendalian jumlah penduduk dan upaya peningkatan kualitas keluarga. “Kualitas keluarga menentukan kualitas manusia, terutama kualitas generasi muda.

Berhasil atau tidaknya pembangunan bangsa, tergantung pada berhasil atau tidaknya kita membagun keluarga yang berkualitas. Jati diri bangsa menjadi bagian tak terpisahkan dalam keluarga,” katanya.

Berdasarkan hasil pengumam perlombaan Harganas XXI, Kabupaten Tanggamus meraih 10 perhargaan diantaranya, juara I lomba PHBS diwakili oleh pekon Margoyoso, juara III lomba lingkungan bersih dan sehat oleh pekon Margoyoso.

Juara II petugas lapangan KB atas namaErnawati, juara harapan I lomba kelompok BKB oleh kelompok Melati, juara III pengelolaan BKB. Kemudian, juara I duta mahasiswa genre putri atas nama Deti Naria, juara III lomba bina keluarga lanjut usia oleh kelompok Melati, juara II lomba PPKS oleh PPKS Begawi Jejama, juara II lomba kelompok KB pria dan juara I lomba motifator KB pria. (adv)

Foto bersama bupati dan istri, wakil gubernur Lampung, ketua TP-PKK lampung bersama para pemenang lomba Harganas XXI

Ketua TP-PKK Llampung Arilani Yastin Ridho Ficardo saat menyerahkan penghargaan pada pemenang lomba dalam rangkaian kegiatan Harganas XXI

Ketua TP-PKK Tanggamus Hj Dewi Handajani saat menyerahkan penghargaan

DAFTAR NOMOR TELEPON PENTING

Hotline Polisi

110

Polda Lampung

486841

Polsekta Kedaton

7691110

Polsekta Sukarame

7624250

Dirpolair

31310

ULPK BBPOM

254888

Polresta Bandar Lampung

254110

Polsekta Tanjungkarang Timur 253783 Polsekta Tanjungkarang Barat 255015 Polsekta Telukbetung Utara

482083

Polsekta Telukbetung Selatan 481283 Polsekta Telukbetung Barat

485383

Polsekta Panjang

31383

RS Abdoel Moeloek

702455

RS Bumi Waras

254589

RS Urip Sumoharjo

771322

RS Advent

703459

RS Immanuel

704900

RS Graha Husada

240000

RS Bintang Amin Husada

273601

Ambulans

118

PMI

253452

Kebakaran

252741

PDAM

483855

PLN

123

Gangguan Telkom

147

Penerang Telkom

108

Pemprov Lampung

481166

Pemkot Bandar Lampung

252041

Kejari Bandar Lampung

473576

Kejati Lampung

482409

Bandara Radin Intan II

91114

Terminal Rajabasa

706239

Sriwijaya Air

268218

Garuda Indonesia

7697250

LBH Bandar Lampung

7901940

Pelabuhan Bakauheni

331032

BERLANGGANAN dan IKLAN Hubungi: 085658878859

Follow on Twiter : @BLN_Network