CMYK Ikuti Berita-berita terkini
k l i k...
bandarlampungnews.com politikindonesia.com harianlampung.com join us : Jl. Arief Rahman Hakim, No.45 Wayhalim - Bandarlampung Tlp: 0721700666/787123 Faks:0721-787123
No. 760 Thn. X • Rabu, 13 Mei 2015
Pejabat BPBD Diduga ‘Sunat’
Gaji Pegawai MESUJI— Tindakan Kepala dan Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mesuji yang diduga memotong gaji tenaga honorernya, mendapat kecaman dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi Percepatan Pemberantas Korupsi (LSM KPPK). Bahkan, LSM itu menuding pejabat BPBD tidak menindaklanjuti instruksi bupati untuk menyelesaikan masalahnya. “Tindakan itu keterlaluan. Tega sekali mereka makan dan minum keringat orang lain. Bagaimana jika terjadi kepada keluarganya,” kata Ketua Tim Advokasi LSM KPPK Mesuji, Herman Azhari, Selasa (12/ 5). Herman menilai, Kepala dan Bendahara BPBD Mesuji telah membohongi publik, karena telah memberikan informasi dan keterangan palsu kepada wartawan. Keterangan yang diperoleh LSM itu dari beberapa sumber menyebutkan, ketika dipanggil bupati, kepala BPBD menyebut gaji tenaga honor damkar tahun anggaran 2015 hanya Rp 1.550.000. Rinciannya, gaji pokok Rp1 juta, dan uang makan serta uang piket Rp550.000. Tapi, setelah dikonfrontir dengan bendahara, diakui jika gaji sesuai daftar penggunaan anggaran tahun 2015 adalah Rp1,7 juta. “Sementara, kepada wartawan mereka ke Hal. 11
TABIK
Harga Rp. 3000
Soal Minimarket
Walikota Sentil BPMP TELUKBETUNG UTARA— Walikota Bandarlampung Herman HN meminta Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) setempat, memperketat penerbitan izin minimarket di kota ini. Terutama, untuk kawasan perkampungan. Sebab, kata Herman, jika minimarket tidak dikendalikan, bisnis waralaba itu bisa membunuh usaha kecil menengah (UKM). “BPMP harus menyeleksi, jangan asal kasi izin. Sesuaikan dengan Perwali Nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket,” tegas Herman, Selasa (12/5). Herman mengatakan, untuk jalan protokol maupun jalan penghubung tidak masalah jika didirikan minimarket. Tetapi, untuk jalan lingkungan yang banyak UKM tidak dibenarkan. “Kalau jalan kecil berdekatan dengan warung dan pasar tradisional jangan. Tidak boleh masuk kampung, kan ada aturannya,” kata dia. Disinggung selain pertumbuhan minimarket
yang kian masif, pelanggaran perizinan juga banyak ditemukan di lapangan, salah satunya minimarket yang nekat beroperasi 24 jam tanpa izin. Orang nomor satu di Bandarlampung tersebut meminta dinas/instasi terkait bereaksi. “Jika memang melanggar segera ditertibkan, aturannya kan ada. Kalau di jalan protokol di sejumlah kawasan tertentu bisa, asalkan sudah mendapatkan rekomendasi walikota untuk beroperasi 24 jam,” jelasnya. Terkait hal ini, Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandarlampung akan melayangkan surat teguran kepada dua minimarket yang beroperasi 24 jam, dan sejumlagh minimarket lainnya yang melangke Hal. 11
Bisnis Waralaba (minimarket) di Bandarlampung menjamur. Sayangnya bisnis ini melanggar Perwali 89 tahun 2011. Nampak dalam gambar sebuah minimarket di samping UBL. foto:doni
Pejabat DKP
Oleh: Andi Arief Mantan Staf Khusus Presiden SBY
DITUNTUT
Kongres Tanpa Politik Uang
20 Bulan Penjara
K
ONGRES ke 4 Partai Demokrat di Surabaya kali ini bisa menjadi eksperimen penting soal demokratisme tanpa politik uang dan penggunaan kekuasaan. Ada dua cara untuk bisa memimpin partai. Pertama, dengan mencari basis dukungan seluas-luasnya sampai ke unit terkecil partai di daerah. Kedua, karena sistem bottom up, dimana struktur partai dari unit terkecil di daerah yang bergerak ke atas meminta seorang figur untuk memimpin partai. Menurut Andi Arief, peninjau Kongres Partai Demokrat, cara yang pertama adalah cara konvensional yang dilakukan partaipartai yang akibatnya sangat rentan politik uang. Siapa memiliki uang besar, memiliki potensi untuk menguasai partai. Cara ini juga rentan konflik yang tidak menguntungkan partai. Sedangkan cara kedua, adalah cara yang sulit beradaptasi dalam sistem demokrasi kita, akibat maraknya politik transaksional. Namun, setiap partai pada akhirnya memiliki jalannya masing-masing. Partai Demokrat berdasarkan pengalamanpengalaman kongres sebelumnya, kini memilih jalan yang kedua. Menurut Andi, secara bottom up dari unit terkecil partai meminta SBY untuk memimpin partai ini selama lima tahun ke depan. Ini demokrasi bottom up, karena kehendak berasal dari bawah. Meski dalam tata cara pemilihannya, tetap
ke Hal. 11
Sejumlah pasangan mesum yang tertangkap petugas Badan Pol PP Bandarlampung, didata dan diberi pembinaan di ruangan Kepala Badan Pol PP Cik Raden, kemarin (12/5). Foto: Iqbal
TELUKBETUNG UTARA— Setelah sebelumnya divonis 18 bulan penjara dalam kasus korupsi kios mini. Kini terdakwa Agus Mujianto (53), Kabid Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandarlampung kembali dituntut satu tahun delapan bulan
Kencani Siswi SMA
Oknum Guru Terjaring Razia TELUKBETUNG UTARA— Perbuatan SMW (52), seorang guru olah raga di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Teginenang, Kabupaten Pesawaran tidak patut ditiru. Bukannya memberi contoh baik, SMW malah asik mengencani Han (18), seorang siswi SMA P (swasta) di Bandarlampung, saat jam kerja. SMW dan Han tertangkap basah oleh petugas Badan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Bandar-
lampung sedang berbuat mesum di salah satu kamar penginapan, di Jalan Urip Sumuharjo, Kedaton, Selasa (12/5). SMW yang diketahui warga Gang Al Hidayah, Sawahlama, Tanjungkarang Timur itu dibiarkan pergi oleh petugas Ba Pol PP karena alasan ingin mengajar di sekolah. Sementara, pasangannya, Han, warga Jatiagung, Lampung Selatan digelandang ke kantor Pol PP . “Kalau oknum PNS guru itu
kami biarkan pergi setelah didata karena masih tugas dan akan mengajar,” kata Kepala Banpol PP Bandarlampung Cik Raden. “Razia ini sudah kesekian kalinya dan kami menangkap beberapa pasangan,” katanya. Selanjutnya Cik Raden, besok (Rabu, 13/5), akan memanggil manajemen tiga hotel yang ditemukan pasangan mesum. Yaitu, Hotel Surya, Hotel Mini, dan Hotel Jokio. ke Hal. 11
penjara dalam kasus berbeda. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tri Wahyu A. Pratekta mengatakan, Agus juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsideir tiga bulan kurungan. Agus dinilai bersalah dan terlibat dalam korupsi pemban-
gunan kapal tangkap untuk nelayan Tahun 2012. Korupsi itu menyebabkan kerugian uang Negara sebesar Rp214.586.471. “Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 214 juta. Terdakwa sedang menjalani hukuman terkait dengan kasus korupsi, serta terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” tutur JPU, di depan mejelis hakim dalam sidang tuntutan, di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, kemarin (12/5). Sedangkan yang meringankan terdakwa, kata JPU, terdakwa telah menitipkan uang pengembalian negara yang diterima jaksa sebesar Rp 20 juta, yang digunakan sebagai uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara. Menurut JPU Tri Wahyu ke Hal. 11
SBY Kembali Nakhodai Demokrat
SURABAYA—Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya ditetapkan menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat periode 2015-2020. Seluruh DPD secara aklamasi menyatakan persetujuannya terhadap SBY, calon tunggal Ketum Demokrat.
“Apakah dapat ditetapkan, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketum Partai Demokrat 2015-2020?” kata pimpinan sidang paripurna III Kongres IV Demokrat, EE Mangindaan di Hotel Shangri-La Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/5) malam. Seluruh peserta kongres secara koor menyatakan persetujuannya pada sidang paripurna III ini. “Setuju..,” kata peserta kongres. “Dengan ini ditetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebgai Ketum Partai Demokrat
2015-2020,” ujar EE Mangindaan seraya mengetuk palu tanda pengesahan. Setelahnya Mangindaan membacakan surat keputusan penetapan SBY sebagai ketum Demokrat untuk 5 tahun mendatang. Agenda penetapan ketum Demokrat memang lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Seharusnya pemilihan ketum baru dilakukan pada ke Hal. 11
Alamat Redaksi : Jalan Imam Bonjol 285 Gedong Air, Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, Kode Pos 35151 | Website : bandarlampungnews.com | Email : bandarlampungnews@yahoo.co.id
www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m
SAMBUNGAN
No. 760 Thn. X • Rabu, 13 Mei 2015
BANDARLAMPUNG News
11
Soal Beras, Seskab: Sampai Hari Ini Arahan Presiden Tidak Impor SEKRETARIS Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengemukakan, masalah impor beras sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang di dalamnya juga mengatur soal Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Namun sejauh ini kebijakan pemerintah
adalah tidak impor beras. “Sampai hari ini arahan Presiden sama tidak impor beras,” kata Andi kepada wartawan seusai melantik 6 (enam) pejabat eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab), Senin (11/5) kemarin. Kalau ada keharusan melakukan impor beras, lanjut Seskab, pasti ada pertimbangan yang dalam dan serius yang disampaikan oleh Perum Bulog, Ke-
menterian Perdagangan, dan Kemenko Perekonomian. Seskab juga menyebutkan, di dalam Inpres No. 5 Tahun 2015 itu juga sudah mengantisipasi kemungkinan dilakukannya impor beras, yaitu jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah, dan/atau untuk menjaga stabili-
tas harga dalam negeri. Saat ini, jelas Seskab, masih proses panen raya, yang laporannya terus diupdate terus-menerus. “Kira-kira sampai akhir bulan ini baru tau ketersediaan stok untuk antisipasi puasa dan lebaran,” terangnya. Data Kementerian Pertanian menunjukkan, pada tahun 2014 lalu, total produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 70,83 juta
ton atau setara dengan beras sebanyak 44,43 juta ton. Pada tahun 2015 ini, pemerintah menargetkan adanya kenaikan produksi sebesar 3,84 persen, dengan jumlah produksi GKG sebanyak 73,40 juta ton atau setara dengan 46,14 juta ton beras. Sementara hingga akhir April 2015, capaian untuk volume pengadaan beras di seluruh gudang-gudang yang dimiliki
Perum Bulog baru mencapai sekitar 450.000 ton, jauh lebih kecil atau hanya setengah dibandingkan penyerapan pada periode sama di tahun 2014 yang mencapai 900.000 ton. Padahal, Presiden telah mentargetkan Perum Bulog pada tahun ini bisa melakukan pengadaan beras sebesar 4,5 juta ton demi menjaga stok beras nasional. (Humas Setkab)
Terima Dubes Perancis, Seskab Jelaskan Perhatian Pemerintah Terkait Isu Lingkungan Duta Besar (Dubes) Perancis untuk Indonesia Corinne Breuze, Selasa (12/5), mengunjungi Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto, menyampaikan undangan kepada Pemerintah Indonesia untuk menghadiri konferensi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of Parties-21 (COP21), yang akan digelar di Paris, akhir November mendatang. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Seskab, di Gedung I Sekretariat Negara, Jakarta, itu Seskab Andi Widjajanto menyampaikan, bahwa perubahan Iklim memiliki dampak negatif yang luas pada berbagai sektor, baik itu pangan, perikanan, kesehatan, dan lainnya. Ia menyebutkanm setiap kebijakan sebenarnya memiliki dimensi yang berkaitan dengan iklim. “Perubahan iklim merupakan tantangan yang menjadi perhatian berDari Halaman 1
dua calon atau bahkan calon tunggal nantinya. “Siapa yang didukung struktur partai daerah-daerah sejak pencalonan, maka figur tersebut yang akan berpeluang. Berdasarkan analisis dan praksis itu, Andi mengucapkan, “Selamat datang demokrasi tanpa politik uang di Kongres Demokrat ke-4 Surabaya. (*)
ie Baskoro Yudhoyono. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo hadir dan membuka kongres Partai Demokrat di Surabaya. Jokowi mengajak partai pimpinan SBY itu untuk bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat. “Sudah saatnya kita melangkah bersama untuk tugas berikutnya, mewujudkan Indonesia berdaulat dan berkepribadian,” kata Jokowi di Hotel Shangri-La, Surabaya, Selasa (12/5). Di depan SBY, Jokowi mengatakan menegaskan bahwa rakyat saat ini membutuhkan rasa aman dan stabilitas politik. Perbedaan antara partai politik sudah selayaknya disalurkan untuk hal positif dan membangun
laan,” kata JPU dalam sidang yang digelar di PN Tanjungkarang, Selasa (12\5). Dalam dakwaannya JPU menjelaskan, pada Februari 2012, M. Agustinus Sinaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menandatangani kertas kerja RKA-KL tahun anggaran 2012 sebesar Rp1,5 miliar untuk pemban-
gunan kapal beserta alat tangkap. “Lalu terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerapkan harga perkiraan sendiri sebesar Rp1,3 miliar,” kata jaksa. Kemudian panitia pengadaan barang dan jasa DKP Bandarlampung membuat berita acara dengan hasil CV Fajar Mas, rekanan yang menang lelang.
jasama di sela-sela COP-21, salah satunya di bidang extreme weathers early warning system. Dalam pertemuan itu, Dubes Perancis Corinne Breuze didampingi oleh Sek-
Dari Halaman 1 bangsa. “Perbedaan tidak harus membuat kegaduhan politik. Kita memerlukan pemeritahan kerja efektif tanpa mengesampingkan prinsip check and balance. Kita membutuhkan solidaritas sosial,” ucap Jokowi. Dalam kesempatan ini, ia menyinggung bahwa partai politik seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat dan negara bukannya justru asyik sendiri dengan urusan internal parpolnya. “Saya percaya kongres Partai Demokrat diselimuti kesadaran bahwa rakyat menunggu kita menjalankan tugas kita. Rakyat menunggu pemimpinnya mengelola perbedaan untuk mencapai tujuan nasional lebih besar,” pungkasnya. (pin/R4)
Pejabat DKP Dituntut 20 Bulan Penjara
A. Pratekta, terdakwa Agus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20/ 2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Atas tuntutan tersebut, terdakwa menyatakan akan mengajukan pembeDari Halaman 1
SBY yang dilanjutkan dengan penyampaian pandangan 34 DPD Demokrat. Sidang paripurna I dan II berlangsung tertutup. Sedangkan sidang paripurna III untuk pemilihan ketum dilakukan terbuka dengan pimpinan EE Mangindaan didampingi Syarif Hasan, Amir Syamsuddin dan Edh-
TABIK
membuka peluang pada siapapun kader demokrat berkompetisi dengan persyaratan tertentu. Misalnya, untuk menjadi ketua umum harus didukung oleh 30 persen pemilik suara kongres. Secara teoritis, kongres demokrat membuka maksimal tiga calon untuk berkompetisi atas dukungan 30 persen. Tapi, pada praktiknya bisa saja
Dari Halaman 1
Desember 2015 mendatang di Paris. “Perancis mengharapkan Indonesia dapat hadir dan berpartisipasi aktif pada pertemuan tersebut,” kata Breuze. Beberapa isu utama yang menjadi pending pembahasan menuju COP 21, kata Dubes Perancis itu, adalah bentuk hukum kesepakatan baru 2015 yang akan dicapai di Paris; dasar pembedaan kewajiban/kontribusi negara dalam Agreement 2015; dukungan pendanaan perubahan iklim, khususnya bagi negara berkembang dan rentan; serta menyeimbangkan elemen mitigasi dan adaptasi untuk langkah pengendalian perubahan iklim setelah tahun. Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, Indonesia dan Perancis sepakat untuk menyelenggarakan showcase ker-
SBY Kembali Nakhodai Demokrat
sidang paripurna III hari ini, Rabu (13/5). Memang setelah pembukaan, kongres dilanjutkan dengan menggelar sidang paripurna I untuk menetapkan jadwal dan tata tertib. Setelahnya langsung digelar sidang paripurna II untuk pembacaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Dari Halaman 1
sama dari Indonesia dan Perancis,” jelas Andi. Menurut Seskab, pada dasarnya kebijakan pemerintah terkait isu lingkungan melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya, yakni pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya melalui perpanjangan Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Untuk menunjukkan per-
hatian pemerintah pada isu perubahan iklim, lanjut Seskab, Presiden telah menunjuk Rachmat Witoelar sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim. Selain itu, untuk menghadapi isu perubahan iklim, kebijakan pemerintah saat ini di bidang energi antara lain adalah melalui Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW dan pengolahan produk biofuel untuk mengatasi peningkatan konsumsi crude oil. Undang Indonesia Sementara Dubes Perancis untuk Indonesia Corinne Breuze menyampaikan, bahwa Perancis akan menjadi tuan rumah konferensi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of Parties-21 (COP-21), yang akan diselenggarakan pada 30 November-10
Lalu, terdakwa menandatangani surat perjanjian kontrak, dengan Sudarno selaku Direktur CV. Fajar Mas dengan diketahui M. Agustinus Sinaga selaku KPA dengan nilai anggaran Rp1,3 miliar. Namun, saksi Sudarno tidak melaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak beserta dengan lampirannya. (don/R4)
jajanto didampingi oleh Deputi bidang Polhukam Fadlansyah Lubis, dan Kasubdit Sosial Budaya, Direktorat Eropa Barat Kementerian Luar Negeri Agus Salim. (Humas Setkab)
Pejabat BPBD Diduga ‘Sunat’ Gaji Pegawai
berdua menyatakan gaji tenaga honor hanya Rp1,550 ribu. Itu kan membohongi publik namanya,” tegas Herman. Menurutnya, keterangan yang diberikan kepala dan bendahara masuk dalam pemberian keterangan palsu. Dari pengakuan sejumlah tenaga honor yang meminta didampingi LSM KPPK, pemotongan gaji berlangsung sejak tahun 2014. “Tahun 2014 gaji mereka menurut DPA adalah Rp1,6 juta, tapi hanya dibagikan Rp1,5 juta. Sementara tahun ini, gaji mereka sebesar Rp1,7 juta sesuai DPA, hanya dibagikan Rp1,550 juta. Dari Halaman 1
retaris Pertama Bidang Politik Kedutaan Besar Perancis Thomas Biju Duval, dan Country Director Agence Francaise de Developpement Ghislain de Valon. Sementara Seskab Andi Wid-
Itupun hanya dibayarkan dua bulan, yakni Januari dan Februari,” ujarnya. Menurut Herman, pihaknya akan mengawal kasus tersebut. Ada memo dari bupati, supaya masalah tersebut segera diselesaikan secara internal kelembagaan. Dalam memo itu juga jelas bupati menginstruksikan pembayaran gaji disesuaikan dengan DPA. “Tapi apa yang terjadi, setelah turunnya memo tersebut, kepala dan bendahara tidak mengumpulkan tenaga honor. Instruksi bupati mereka cueki,” paparnya. Sejumlah anggota pemadam kebakaran mengatakan, mereka tak terima tin-
dakan sewenang-wenang oknum itu. “Kami sudah senang ada memo dari bupati. Artinya, kami masih memiliki harapan. Tapi, sesampainya kami di pos damkar, dan kami tunggu sampai malam, tak ada panggilan dari kepala dan bendahara BPBD. Kami kecewa,” ucap seorang tenaga honor. Wakil Bupati Mesuji Ismail Ishak menyesalkan kesewenang-wenangan yang terjadi di BPBD. “Kita akan carikan formulasi penyelesaian masalahnya. Karena ini masalah internal mereka, maka kita akan cari win-win solutionnya,” kata Ismail Ishak. (yaya/R4)
Kencani Siswi SMA, Oknum Guru Terjaring Razia
Menurut Cik Raden, pemanggilan hotel yang berlokasi di Jalan Urip Somoharjo, Kedaton, Bandarlampung, itu untuk diberikan pembinaan sekaligus penertiban perizinan hotel. “Soalnya, dari tiga hotel yang dirazia, Hotel Surya, Hotel Mini, dan Hotel Jokio, semuanya terjaring pasangan mesum. Ke depan, kami tidak ingin ini terulang. Khusus Hotel Mini kami sudah beri peringatan, soalnya SIUP dan HO-nya sudah habis masa berlakunya, tapi masih dioperasikan
sebagai hotel,” ujarnya, Selasa (12/5). Diketahui, selain pasangan SMW dan Han, petugas juga turut mengamankan empat pasangan mesum lainnya. Sepasanga diantaranya merupakan Anak Baru Gede (ABG) AR, remaja 17 tahun, bersama pasangannya MC, wanita 19 tahun. Ketiga pasangan mesum lainnya, LS (45) buruh harian lepas warga Kampung Wonosari, Campangraya bersama SH (30), wiraswasta, warga Bandungbaru, Jln
Gajah Mada, Wayhalim. Kemudian, RR (30), warga Ki Maja, Kedaton tertangkap bersama HA (21), warga Jln.Antasari, Kedamaian, Tanjungkarang Timur. Gun (39), warga Urip Sumoharjo, Sukarame, dan Hid (40) warga Jln. Kampung Sawah. “Kami minta mereka menandatangani surat pernyataan. Identitasnya kami pegang semua. Kalau tertangkap lagi akan kami berikan sanksi yang lebih keras, seperti dibawa ke Dinas Sosial,” katanya. (iqb/R4)
Soal Minimarke, Walikota Sentil BPMP
gar Perwali No: 11/2012. Kepala BPMP Bandarlampung Saprodi, didampingi Kasi Pengawasan Penanaman Modal BPMP, Muhtadin mengatakan, dalam waktu dekat surat teguran akan dikirim. Sebab, dua minimarket yang buka 24 jam tersebut belum mendapat rekomendasi dari walikota. Karena ditekankan dia, sesuai Perwali No: 11/2012, pada poin 6 pasal 3 disebutkan bahwa, minimarket boleh beroperasi 24 jam setelah mendapatkan persetujuan dari walikota setempat. “Atas dasar itulah, nanti akan kami kirim surat teg-
uran. Karena selama ini minimarket yang buka 24 jam belum pernah mengurus persetujuan dari walikota,” kata Muhtadin, saat ditemui di kantornya, Selasa (12/5). Selain itu, BPMP juga berjanji akan memverifikasi sejumlah bangunan minimarket yang melanggar aturan, karena tidak sesuai zonasi dan melanggar garis sempadan bangunan (GSB). “Ya nanti kami akan coba berkoordinasi dengan Bidang Pengawasan Tata Kota, terkait rencana penertiban itu,” katanya. Menanggapi hal itu, Ketua komisi I DPRD Bandar-
lampung Dedy Yuginta mengatakan, Komisinya akan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat (hearing) bersama BPMP dan perusahaan waralaba. Sebab, menurut dia, keberadaan minimarket saat ini dapat mengancam keberadaan warung kecil. Selain itu, dewan juga menemukan pelanggaran terkait moratorium izin usaha toko modern (IUTM). “Kita akan panggil satker terkait. Nanti akan kita bahas, seperti apa izin mereka, kalau tidak mengikuti aturan kita suruh tutup, karena ini berimbas kepada warung kecil,” ucapnya. Mengenai perwali kata
Dedy, pihaknya akan meninjau ulang, apakah nanti akan dijadikan Perda agar ada peraturan yang lebih mengikat. Sekedar diketahui, pertumbuhan minimarket di Bandarlampung kian subur. Berdasarkan data yang diperoleh, bisnis waralaba tersebut saat ini telah mencapai 191 unit usaha. Ke-191 unit usaha waralaba dimaksud meliputi, 90 Indomart, 72 Alfamart, 15 Chamart dan 14 unit usaha waralaba lainnya. Selain pertumbuhan yang masif, pelanggaran perizinan minimarket pun masih banyak ditemukan di lapangan. (iqb/R4)
PA S A N G
I K L A N
Hubungi:
0853-77679129 / 0823-74679818 Follow on Twiter : @BLN_Network
www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m
RAGOM GAWI
No. 760 Thn. X • Rabu, 13 Mei 2015
BANDARLAMPUNG News
4
BPMP Bantah Dugaan Praktek Pungli TELUKBETUNG UTARA— Merebaknya isu pungutan liar (Pungli) dalam proses mengurus izin di Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandarlampung, mengundang reaksi dari Walikota Herman HN. Herman meminta masyarakat untuk membuktikan tudingan tersebut, bukan hanya sekedar isu yang tidak jelas kebenarannya. Sebab, jika memang terbukti ada pegawai BPMP yang melakukan pungli, Herman berjanji akan memberi sanksi tegas. “Ya tunjukin buktinya ke saya. Jangan asal ngomong, jangan begini begitu, tetapi enggak jelas, saya pengen yang jelas. Kalau terbukti, pasti saya sanksi,” tegas Herman HN, Selasa (12/5). Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perizinan BPMP Bandarlampung, Fahrudin membantah adanya pungli dan proses perizinan yang berbelit- belit di instansinya. Dia mengatakan, ada beberapa faktor mengapa kepengurusan izin bisa memakan waktu lama. Pertama, pihaknya memiliki kewajiban melakukan verifikasi ulang berkas yang masuk dan yang akan diterbitkan. “Memang kita verifikasi lagi, khawatir ada kesalahan. Tapi tidak ada berkas yang kita tahan-tahan jika memang telah memenuhi syarat,” kata dia Seperti contohnya, dalam izin kepengerusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kalau memang dalam berkasnya belum membayar Izin Gangguan (HO), tentunya belum bisa diteruskan. “Kami juga sudah memberi tau kepada si pemohon
bila ada izin berkas yang bermasalah, namun kendalanya, mereka terkadang tidak mengangkat telepon kami,” ucapnya. Selain itu, sambung dia, pihaknya pun terkenda dalam petugas di lapangan. Sebab, untuk mngkover 20 kecamatan di Bandarlampung BPMP hanya memiliki enam petugas teknis. “Untuk merekrut petugas lapangan, relatif susah. Sebab pegawainya bukan sembarangan, karena harus mengerti teknis dan desain gambar,” ucapnya. Menanggapi hal itu, Komisi I DPRD Bandarlampung berharap kepala BPMP yang baru, Saprodi dapat menertibkan segala bentuk pungli dan pengusaha nakal. Ketua komisi I DPRD Dedy Yuginta mengatakan, bahwasanya kadis BPMP telah berkomitmen untuk menertibkan para pengusaha nakal. “Beliau sudah berkomitmen dengan membentuk tim, untuk penertiban pengusaha-pengusaha nakal, dari situ komisi I nanti bisa mengeceknya sejauh mana kinerja BPMP,” terang Dedy, Selasa (12/5). Menurutnya, kadis BPMP bekerja belum sebulan, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk membenahi kekurangankekurangan yang ada di BPMP. “Nantikan kita tiap 4 bulan ada evaluasi apa ada
kekurangannya, bukannya kita ngeritik kita juga akan memberikan masukan. tu kita berharap dibenahi kalau ada ribetnya atau lamanya kepengurusan,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengusaha mengeluhkan kinerja BPMP Bandarlampung, yang dinilai ribet dan menetapkan harga mahal saat mengurus izin. Bahkan, masyarakat juga mengeluhkan waktu kepengurusan izin yang tidak pernah bisa terukur, lantaran praktik pungutan liar (pungli) kian merajalela. Praktis, semangat pembangunan kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yang digadang-gadang untuk mengoptimalkan pelayanan publik mati suri. Demikian diungkapkan Penggiat Pusat Studi Analisis Kebijakan Perijinan dan Penanaman Modal (PSAKPPM) Bandarlampung, Fadliyansah Ch, Minggu (10/5). “Kami banyak menerima laporan, pengusaha harus menyiapkan dana pelicin. Jika tidak, permohonan izin mangkrak berbulan-bulan,” ungkapnya. Menurutnya sejumlah pengusaha sempat mengeluhkan pelayanan PTSA Pemkot Bandarlampung. Karena meskipun proses permohonan perizinan sudah selesai dan retribusi sudah dibayarkan di PTSA sesuai ketentuan, namun izin masih mangrak di kantor BPMP Kota Bandarlampung. “Hanya untuk penomoran dan tandatangan pengesahan izin saja bisa berbulan-bulan di meja Kepala
BPMP. Kecuali pengusaha bersedia menyiapkan uang pelicin senilai motor sport baru,” bebernya. Kasus pelemahan program peningkatan pelayanan publik yang digadanggadang Walikota Bandarlampung Herman HN ini ditekankan Fadliyansyah, sudah berlangsung cukup lama bahkan sejak PTSA masih bergabung dengan BPMP Kota Bandarlampung. “Pungli sudah menjadi budaya, jika bagi-bagi kue tidak rata. Bisa dipastikan proses kepengurusan izin mangkrak tanpa kejelasan,” imbuhnya. Berkaitan dengan hal itu Fadliyansyah berharap walikota dapat melakukan evaluasi di BPMP Kota Bandarlampung. “Harus segera dievaluasi, kalau dibiarkan dapat menjadi presiden buruk bagi PAD dan upaya peningkatan investasi di Bandarlampung. Sudah saatnya walikota mengambil sikap tegas,” tukasnya. Pada kesempatan itu, Fadliyansyah mengaku sangat mengapresiasi kebijakan Walikota membangun kantor PTSA demi meningkatkan pelayanan publik, demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dan investasi di Bandarlampung. Tapi sangat disayangkan, kata Fadliyansyah, semangat tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik oleh jajaran dibawahnya, khususnya BPMP Kota Bandarlampung. “Gebrakan walikota membangun PTSA sangat kami apresiasi. Hanya saja PTSA tidak akan berjalan optimal jika praktik pungli masih saja jadi budaya,”
sesalnya. Seharusnya dengan adanya PTSA tersebut justru dapat mempermudah dan menyingkat waktu bagi pengusaha dan warga dalam mengurus perijinan. Tidak ada alasan jika waktu menjadi begitu panjang karena alasan verifikasi, penomoran dan tandatangan perizinan masih dilakukan di BPMP Kota Bandarlampung. Mengingat jarak antara kantor PTSA dan BPMP hanya 1 kilometer. Masukan lain adalah pentingnya PTSA mempunyai kepala pelayanan atau kepala sekretariat yang dapat mengorganisir seluruh pelayanan yang ada di PTSA sehingga dapat berjalan maksimal. “Rancu saja jika sebuah Satuan Kerja tidak ada kepala dan pimpinannya. Ya seperti ini jadi tidak jelas, selesai di PTSA tapi masih tetap mengkrak di dinas/instansi terkait,” ucapnya. Sementara itu, sumber di lingkungan Sekretariat Pemkot Bandarlampung juga membenarkan banyaknya pengusaha yang mengeluhkan kepengurusan izin di BPMP. Khususnya, terkait penomoran dan tandatangan izin di BPMP pasca pembayaran retribusi di PTSA. “Semua proses selesai bahkan retribusi sudah dibayarkan, tapi tetap saja izin mangkrak di meja Kepala BPMP. Bisa dicek di BPMP mungkin puluhan berkas mangrak,” ungkapnya. Sayangnya, hingga berita diturunkan Kepala BPMP Bandarlampung Safrodi belum berhasil dikonfirmasi. (R4)
Pelantikan Dan Orientasi Kader Pramuka Saka Bakti Husada Tingkat Kota Bandarlampung periode 2015-2020, di Gedung Tapis Berseri, Kompleks Pemerintah Kota Bandarlampung, Selasa (126) FOTO IQBAL
Dinkes Cegah HIV Melalui Pramuka TELUKBETUNG UTARA— Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandarlampung menggandeng pramuka guna berantas penyebaran Human Imudancy Virus (HIV) dan AIDS serta penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, Selasa (12/5). “Kami memberdayakan kepala puskesmas dan petugas dinkes sebagai Pamong Saka (Pembina Pramuka) Satuan Karya (Saka) Bakti Husada Pramuka di Bandarlampung. Nanti, mereka akan ikut serta dalam kegiatan pembinaan medis pramuka terhadap anak didik di sekolah-sekolah di Kota Bandarlampung,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Amran, saat ditemui pada Acara Pelantikan Dan Orientasi Kader Pramuka Saka Bakti Husada Tingkat Kota Bandarlampung periode 2015-2020, di Gedung Tapis Berseri, Kompleks Pemerintah Kota Bandarlampung, Selasa (12/5). Kadiskes dilantik sebagai Pamong Sakadan In-
struktur tetap Saka Bakti Husada Bandarlampung periode 2015-2020. Amran menjelaskan Saka Bakti Husada merupakan wadah pengembangan pengetahuan sekaligus pembinaan keterampilan medis bagi kader pramuka. “Nanti Pamong Saka ini akan membina kader pramuka sekaligus melakukan bakti diri kepada masyarakat dalam bidang kesehatan,” katanya. Menurut Kadiskes, Kader Pramuka akan memperoleh 5 krida, yang masing-masing mengkhususkan pada subbidang ilmu tertentu. “Kader Saka Pramuka Bakti Husada ini akan mengajarkan pada 5 krida yakni, Gizi, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Lingkungan Hidup, Penyakit Menular dan Obat-obatan. Kader Pramuka ini nantinya setelah melalui pembinaan akan tersertifikasi pada 5 bidang tersebut yang dibuktikan dengan Tanda Kecakapan Khusus,” katanya
Kadiskes juga menyoroti peredaran narkoba dan pola hidup seks bebas di kalangan remaja. “Nanti kami akan turun untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan ke sekolah-sekolah mengenai hal tersebut. Harapannya dengan kegiatan pramuka ini, mereka dapat memahami bahaya yang mendampingi perilaku tersebut, sekaligus menghindarkan diri darinya,” katanya Terpisah Sekretaris Kwartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bandarlampung Sudarto mengatakan siap membina ke 37 orang petugas dinkes dan kepala puskesmas sebagai Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. “Sehingga mereka bisa lancar ketika melakukan pembinaan kepada siswa SMA selaku Pramuka Penggalang,” katanya Menurutnya, remaja saat ini perlu diarahkan agar waktunya dapat diisi dengan kegiataan positif ketimbang terbuang percuma.
“Saka Bakti Husada di Bandarlampung siap hadir meramaikan pilihan kegiatan
ekstrakurikuler di sekolahsekolah di Bandarlampung,” katanya. (iqb)
ilustrasi
Alkes di Puskesmas
Terbengkalai
TELUKBETUNG UTARA— Alat Kesehatan (Alkes) merupakan salah satu sarana penunjang dalam dunia medis. Semakin canggih alat yang digunakan tentu akan mempermudah tenaga medis untuk mendeteksi penyakit. Namun, kondisi itu tidak terjadi di sejumlah Pukesmas di Bandarlampung. Di Puskesmas Panjang dan Kedaton, sejumlah alkes bernilai ratusan juta justru terbengkalai, karena tidak pernah dioperasikan sejak tahun 2011 lalu. Penyebabnya, dua Puskemas berstatus Rawat Inap itu tidak memiliki tenaga medis yang bersertifikasi untuk mengoperasikan alat nan canggih itu. Menurut Kepala Kesehatan (Kadiskes) Bandarlampung, Amran, hingga kini pihaknya belum memiliki pegawai yang bersertifikasi dalam pengoperasiannya. “Proses Rontgen ini kan menggunakan sinar radiasi. Bisa berbahaya kalau dioperasikan oleh orang yang tidak ahli. Efeknya selain ke pasien bisa juga ke petugasnya, serta ke pengunjung rumah sakit,” katanya. Amran menjelaskan 3 prinsip proteksi radiasi. salah satunya adalah justifikasi dimana harus dipastikan manfaat yg diperoleh lebih besar dari bahayanya. “Kondisi ruangan rontgen juga harus diperhatikan, kalau tidak memadai untuk berfungsi sebagai perisai keluar, efeknya bisa menyebar kemana-mana,” seraya menambahkan jika mesin rontgen biasanya hanya ada dirumah sakit saja. Menurut Amran, Dinkes Bandarlampung telah mengajukan izin operasionalnya pada Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN) di Jakarta. “Kita memang sudah bertahun-tahun mengurus izin pemakaiannya, namun tidak kunjung terbit makanya tidak terpakai sampai sekarang,” ujar Amran, Senin (11/ 5). Amran menyatakan, jika memang izinnya sudah ada, maka segera di operasikan di puskesmas tersebut. “Ya, kalau sudah ada perizinannya, pastinya kita operasikan lah,” ungkapnya. Diketahui, rontgen adalah satu alat yang paling berguna di bidang kesehatan, ahli radiologi menggunakan pemindaian sinar-X untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh pasien. Hal ini memungkinkan berbagai diagnosa dengan lebih akurat pada kemungkinan patah tulang, tumor, dan bahkan infeksi saluran pencernaan, tanpa melakukan pembedahan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bandarlampung, M Umar menyatakan, saat ini sudah ada beberapa pegawai yang akan mengoperasikan mesin radiologi tersebut. “Telah ada dua tenaga honorer untuk mengoperasikan mesin radiologi tersebut, jadi tinggal menunggu waktu pengoperasiannya saja dari Dinkes Bandar Lampung,”kata Umar. Terpisah, Ketua Komisi IV DRPD Bandarlampung, Syarif Hidayat mengatakan cukup aneh jika proses pengurusan izin operasionalnya memakan waktu yang sangat lama. “Kenapa kok bisa bertahun-tahun untuk mengurus perizinan, aneh saja kalau selama itu,”ungkapnya. Syarif lantas menyayangkan mesin radiologi (X-Ray) tak terpakai di dua puskesmas Kota Tapis berseri. “Sangat disayangkan, jika bertahun-tahun tak dipakai, mesin radiologi itu mahal lho, harusnya segera dipakai,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Syarif Hidayat, Selasa (12/5). Syarif memperhitungkan penyusutan nilai terhadap aset tersebut. Nilai mesin tersebut, menurut Syarif terus menurun karena kondisinya yang semakin tua. Bahkan ada kemungkinan tidak bisa dioperasikan lagi. Syarif lantas mendorong Dinskes segera mengurus izin tersebut ke BAPETEN di Jakarta. “Dinkes segera urus izinnya, supaya mesin ini bisa dipergunakan,” katanya. (iqb/R4)
Follow on Twiter : @BLN_Network
www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m
DAERAH
No. 760 Thn. X • Rabu, 13 Mei 2015
BANDARLAMPUNG News
6
Dinas Pasar Segera Tertibkan PKL
Rencana aksi damai besar- besaran yang digelar FPMPP di Kabupaten Pesawaran, Selasa (12/5) ternyat tidak terbukti. Aksi tersebut hanya dihadiri 10 orang demonstran. Sementara kepolisian terlanjur mengerahkan 200 personel untuk mengamankan jalannya aksi. ( foto:doy)
Demonstrasi Hanya10 Orang Polisi Kerahkan 200 Personel GEDONGTATAAN - Rencana aksi damai besar-besaran yang digelar Forum Pelajar Mahasiswa dan Pemuda Pesawaran (FPMPP), Selasa (12/5), ternyata tidak terbukti. Padahal, aparat kepolisian telah mengerahkan 200 personel gabungan untuk mengamankan aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB itu di sepanjang jalan raya utama Kecamatan Gedong-
tataan, Kabupaten Pesawaran. Pantauan Bandarlampung News, ternyata jumlah demonstran lebih sedikit dari polisi yang mengamankan dan wartawan yang meliput jalannya aksi.
Sehari sebelumnya,( Senin 11/5), dikabarkan FPMPP akan megerahkan 500 orang dalam aksi menutut perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Peswaran ini. Demonstran yang menggelar orasi tidak lebih dari 10 orang. Mereka datang menggunakan satu mobil pick up. “Ini demo paling konyol yang pernah sya lihat. Lebih banyak jumlah polisi dan
wartawan dibandingkan jumlah pendemo. Kesannya berlebihan, masak hanya mengamankan demo 10 orang yang jaga ratusan,” kata Ujang seorang warga setempat . Hal senada juga dikatakan seorang anggota Polsek Gedongtataan yang tidak ingin disebut namanya. Menurut dia, jumlah personel keamanan yang disiapkan tidak sesuai dengan
jumlah pendemo yang menggelar aksi. “Biasanya, kita (Polisi) yang kekurangan personel. Tapi ini, Polisi lebih banyak dari pendemonya, belum lagi dari Pol PP dan TNI. Tetapi tetap kita hargai aspirasi dan aksi yang mereka lakukan ini,” ungkapnya selama tidak menganggu ketertiban umum dan berbuat anarkis. (doy)
Ratusan Siswa SMA Ikut LCC 4 Pilar Kebangsaan BANDAR SRIBHAWONO - Ratusan pelajar dari 27 SMA di Kabupaten Lampung Timur, mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) di SMA Negeri Bandar Sribhawono, Selasa (12/5). Ketua Panitai LCC Tutut Jatmiko mengatakan, materi lomba ini meliputi empat pilar kebangsaan, Pancasila, NKRI, UUD 45 dan Bhenika Tunggal Ika. “Sebenarnya ada 43 SMA di Kabupaten Lampung Timur yang akan mengikuti LCC, namun hanya 27 yang siap. Masing-masing sekolah diwakili lima peserta, “ terang Tutut pada Bandarlampung News. Menurut dia, agenda LCC tersebut baru pertama kali diadakan di Kabupaten Lampung Timur. “Ini yang pertama kita laksanakan. Sebelumnya sudah kita sosialisasikan ke setiap sekolah sejak bulan Maret lalu,” ungkapnya. Pemenang LCC ini, lanjut dia akan mewakili Kabupaten Lampung Timur di tingkat Provinsi Lampung. ”Tujuan LCC ini membina sekaligus menumbuhkan kesadaran generasi penerus akan pentingnya empat pilar kebangsaan,“ jelasnya. (edi)
Waykanan Jaring Peserta PSP3 BLAMBANGANUMPU- Pemkab Waykanan melalui Dinas Pemuda Olrahraga dan Pariwisata (Disporapar) setempat mulai melakukan penjaringan rekrutmen Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3). Kepala Bidang Pemuda Disporapar Waykanan Intan Baiduri mengatakan, rekerutmen ini merupakan tindak lanjut program PSP3 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung. “Syarat calon peserta program PSP3 ini, usia maksimal 26 tahun, pendidikan S1, belum menikah, bebas narkoba dan lainnya. Untuk wilayah Lampung, program PSP3 ini membutuhkan 30 orang yang akan ditempatkan di wilayah pedesaan, “ kata Intan pada Bandarlampung News, Selasa (12/5). Meski demikian, Intan belum mengetahui berapa kuota peserta program PSP3 untuk Kabupaten Waykanan. “Soal kuota untuk Waykanan kita belum tahu, karena pendaftaran secara online melalui situs www.asdep-kepeloporan.org/pendaftaran. Kita sifat hanya membatu sosialisasi pendaftaran tersebut, “ terangnya. Terpisah, staf Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Mersi mengatakan, pendaftaran untuk calon peserta program PSP3 itu mengalami perpanjangan waktu. Ini disebabkan adanya kendala pada website pendaftaran. “Sebenarnya batas pendaftaran pada tanggal 5 sampai dengan 8 Mei 2015. Namun, karena gangguan pada sistem jaringan online yang banyak dilaporkan oleh calon peserta, maka waktu pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 14 Mei,” kata Mersi melalui telepon. Menurut dia, PSP3 merupakan program Kemenpora untuk memberdayakan sarjana muda yang ditempatkan di wilayah terpencil. Tujuan, pengembangan pemuda untuk melakukan pendampingan, pelaporan dan penggerak pembangunan di lingkup desa/kampung.(vit)
Pengurus PWI pringsewu memparakan materi tekniki penulisan kepada para siswa SMA Negeri 2 Pringsewu, Selasa (12/5). (foto:lis)
PWI Pringsewu Latih Jurnalistik Siswa SMA PRINGSEWU - Jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pringsewu memberikan pelatihan jurnalistik kepada pelajar SMA Negeri 2, Pringsewu. Kegiatan berlangsung di aula sekolah setempat, Selasa (12/5), dimulai pukul 09.00 WIB. Pelatihan dasar cara penulisan karya junalistik diikuti 36 peserta, berasal dari utusan kelas VII, VIII, dan IX dan terdiri 21 pengurus jurnalis sekolah dan 15 pengurus OSIS. Kepala SMA Negeri 2 Pringsewu Jumiran mengatakan, program ini untuk pembekalan para pengurus jurnalis di sekolah itu, agar lebih memahami dan mendalami kode etik wartawan yang sebenarnya.
Juga, katanya, agar para jurnalis sekolah lebih mengerti cara penulisan jurnalistik agar nantinya dapat menghasilkan karya jurnalistik yang memuaskan para pembacanya. Jumiran berharap para pengurus OSIS sekolah dapat mengerti tentang dunia kewartawanan yang menyajikan berbagai informasi. “Minimal peserta dapat meningkatkan ilmunya dan bisa diterapkan dalam karya jurnalistik pada bulettin dan mading di sekolah,” katanya. Sekretaris PWI Pringsewu Budi Karyadi mewakili Ketua PWI Mustakim mengatakan, sejak dini para siswa memang harus dibekali pelatihan dasardasar jurnalistik. Nantinya mereka dapat turut serta
menyebarluaskan ilmu atau pemikirannya. Dan tentunya turut mewarnai informasi media masa. Narasumber pelatihan itu antara lain, Nandang Suprianto memaparkan kode etik jurnatistik wartawan. Andreas Andoyo menyampaikan dasar-dasar menciptakan karya jurnalistik. Agus Purnomo dari media elektronik, menyampaikan teknik wawancara, pengambilan gambar, pembuatan narasi, editing. Hadir pula pembina OSIS Siti Mujiatun, Waka Kurikulum Arsyad, Kanit Binmas Polsek Pringsewu Aiptu Waris Ananda yang juga akan memberikan materi, Ketua PWI Pringsewu Mustakim beserta jajarannya. (lis)
KOTABUMI - Dinas Pasar Kabupaten Lampung Utara (Lampura) akan melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pagi, Kotabumi, Lampura. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lampung Utara Syahrudin Putra mengatakan, penertiban PKL tersebut akan dilakukan dengan pendekatan persuasif. “Para PKL akan diajak berdialog tentang program penertiban ini. Tujuannya tentu untuk kebaikan bersama, PKL dan pengunjung pasar nanti akan merasa nyaman melakukan transaksi jual beli,” kata Syahrudin pada Bandarlampung News usai meninjau kondisi Pasar Pagi Kotabumi, Selasa (12/5). Dia menerangkan, pasar merupakan pusat transaksi ekonomi masyarakat. Karena itu, pemkab berkewajiban untuk menata ketertiban lingkungan dan penempatan pedagang di pasar. “Ketertiban penempatan pedagang dan lingkungan pasar harus dilakukan melalui sejumlah program. Sebelum dilaksanakan, program harus lebih dahulu disosialisasikan pada para pedagang. Ini yang akan kita lakukan secepatnya,” terangnya Menurut dia, Dinas Pasar segera mengundang perwakilan pedagang untuk mensosialisasikan program penertiban tersebut. “Paling lambat minggu depan kita undang perwakilan pedagang. Nanti para pedagang itu akan kita ajak dialog terkait pelaksanaan program penertiban ini,” ungkapnya. Dia menambahkan, kedepan Pemkab Lampung Utara akan merenovasi kios para pedagang di Pasar Pagi Kotabumi. “Renovasi ini akan dilakukan secara bertahap. Dananya akan dialokasikan dalam APBD Perubahan mendatang,“ jelasnya. (ysn)
KPMPP Pesisir Barat Sosialisasi Perizinan KRUI - Guna mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, tepat dan transparan, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (KPMPP) Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, menggelar sosialisasi perizinan. Kegiatan berlangsung di Gedung Serba Guna Selalaw, Selasa (12/5). Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Edward Ahlan memaparkan, Kantor PMPP dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang pembentukan organisasi tata kerja lembaga perangkat daerah. “Sosialisasi ini cukup penting untuk dilaksanakan mengingat pelaku usaha yang ada di wilayah Pesisir Barat, masih banyak yang belum mengetahui apa saja perizinan yang bisa dilayani dengan sistem satu pintu,” kata Edward. Sosialisasi ini menghadirkan nara sumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan setempat. “Nara sumber dari Koperasi UKM menyampaikan materi terkait usaha dagang dan perindustrian untuk para pelaku usaha. Sementara dari Bappeda memaparkan materi tata ruang, penanaman modal dan investasi. Sosialisasi diikuti oleh 150 pelaku usaha dari Kecamatan Pesisir Tengah. “Ke depan, kegiatan seperti ini kan kembali kita gelar untuk para pelaku usaha dari kecamatan lain,” ungkap Edward. Hadir dalam pembukaan sosialisasi itu, Sekdakab Pesisir Barat Fredy SM, Asisten II Bidang Perkonomian dan Pembangunan Guntur Panjaitan dan sejumlah pejabat setdakab setempat. Sekdakab Pesisir Barat, Fredy SM mengatakan, Kantor PMPP merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola dalam bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. “Dalam sosialisasi ini, perlu dijelaskan latar belakang dan dasar hukum yang menaungi terkait perizinan dengan pelayanan sistem satu pintu, baik ketentuan umum, jenis perizinan dan layanan yang diberikan,” kata Fredy. (eva/mnz/eh)
Petani Mesuji akan Dapat Pupuk Gratis MESUJI - Ratusan ton pupuk bantuan dari Kementerian Pertanian sudah sampai di Kecamatan Rawajitu Utara, Mesuji. Bantuan ini bagian dari program meningkatkan produktivitas pertanian daerah itu. Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Panggungjaya, Rawajitu Utara, Suprianta mengatakan, Senin (11/5), pupuk bantuan itu didatangkan menggunakan puluhan truk dan kini disimpan di kecamatan. “Informasi yang kita terima ada sebanyak 700 ton pupuk jenis NPK dan Urea. Nanti dibagikan gratis
kepada petani se-Kecamatan Rawajitu Utara,” katanya. Petani setempat, kata dia, juga mendapat benih padi gratis. Dalam waktu dekat bantuan dibagikan kepada petai yang tergabung dalam Gapoktan setempat. Hal senada disampaikan Suef, Ketua Gapoktan Kurnia Agung, Rawajitu Utara. Petani, katanya, kini senang dan lega adanya bantuan pupuk dan benih padi ini. Apa lagi sekarang petani di wilayah itu sedang mempersiapkan lahan sawahnya untuk tanam padi musim gadu. (man) Follow on Twiter : @BLN_Network
www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m
DAERAH
No. 760 Thn. X • Rabu, 13 Mei 2015
BANDARLAMPUNG News
BKPM Gelar Workshop Pemetaan Potensi KALIANDA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI) menggelar workshop pemetaan potensi dan peluang investasi daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) tahun 2015. Kegiatan berlangsung di Negeri Baru Resort (NBR) Kalianda, Selasa (12/5). Kasubdit Pemetaan Direktorat Pengembangan Potensi Daerah BKPM RI Wahyu Sigit Purnomo mengatakan, workshop tersebut dilakukan untuk mengetahui berbagai potensi daerah yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Nantinya potensi tersebut akan diperkenalkan kepada investor untuk dikembangkan. “Lampung Selatan ini punya potensi yang luar biasa. Karena itu, harus diperkenalkan pada investor, agar bisa dikembangkan.
Nanti potensi yang ada kita promosikan melalui websiteresmi BKPM RI,” kata Sigit pada Bandarlampung News. Dia mencontohkan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki berbagai potensi kepariwisataan yang cukup baik. Namun, selama ini masih banyak yang belum terekspos atau terkelola dengan baik. “Kalau memang banyak pantai yang masih dikelola oleh masyarakat, bisa kami bantu untuk menawarkan-
nya kepada para investor. Itu kalau daerahnya mau. Kami tidak memaksakan. Dalam kegiatan ini kami mencoba menggali potensipotensi apa saja yang bisa dikembangkan,” terangnya. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Lampung Selatan, Zubaidi menyambut baik kegiatan workshop ini. Menurut dia, melalui BKPM RI, akan banyak peluang untuk menawarkan berbagai potensi yang dimiliki daerah kepada investor asing. “Mungkin kalau hanya daerah sendiri yang menawarkan potensinya, lingkupnya hanya investor kecil. Tapi, kalau BKPM RI sudah bergabung dan bersedia menawarkan potensi daerah ini tentu kesempatan-
nya akan lebih besar dan jaringannya luas,” kata Zubaidi. Sementara, Asisten Bidang Ekonomi danPembangunan (Ekobang) Setkab Lamsel Erlan Murdiantono, yang membuka kegiatan tersebut, sangat berterima kasih dan mengapresiasi BKPM RI yang telah memberikan perhatian kepada Lamsel untuk membuka peluang investasi. Dia berharap, melalui kegiatan tersebut mampu memetakan berbagai potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan ini. “Tentunya, dengan kegiatan ini mampu memberikan berbagai kemudahan dan berbagai informasi bagi publik khususnya para calon investor dalam menen-
tukan pilihan dari berbagai alternatif peluang bisnis yang ada di Lamsel,” ujar Erlan. Erlan juga menambahkan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki berbagai potensi baik di bidang potensi alam, pertanian, dan kehutanan. Jika mampu dikelola secara baik,tentunya Lampung Selatan menjadi daerah yang kaya dan diyakini mampu mensejahterakan masyarakatnya. “Mudah-mudahan dari kegiatan ini merupakan awal untuk menuju kerja sama yang baik dan bisa mempertemukan kepada para investor. Sehingga, berbagai potensi yang ada dapat dioptimalkan dengan sebaikbaiknya,” jelasnya (ndi)
Juni, Lamsel Pilkades Serentak KALIANDA - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan Firman Mutako mengatakan, Pilkades serentak itu akan dilaksanakan bulan Juni 2015. “Rencananya pertengahan Juni kita gelar Pilkades serentak. Namun sebelumnya akan dilaksanakan. Senin depan (18/5) akan digelar sosialisasi terkait hal ini di aula pemkab,“ kata Firaman pada Bandarlampung News, Selasa (12/5). Menurut dia, sosialisasi Pilkades serentak ini akan melibatkan Bagian Otonomi Daerah (Otda). Kasi Pemerintahan Kecamatan, Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Sosialisasi itu, untuk memberikan pemahaman tentang tata cara pilkades serentak,” terangnya. Materi yang akan diberikan pada sosialisasi nanti, lanjut dia, diantaranya tentang peraturan Pilkades sesuai peraturan menteri dalam negeri (Permendagri), Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati( Perbup). Terpisah, Kasubag Administrasi Perangkat Desa/ Kelurahan Dicky Yuricki mewakili Kabag Otda Sekretariat Pemkab Lampung Selatan Badruzzahman mengatakan, keterlambatan pelaksanaan Pilkades serentak ini, karena belum selesainya penyusunan perbup oleh bagian hukum sekretariat pemkab. ?”Permendagri dan Perda sudah jadi, tapi waktu itu Perbup belum selesai disusun. Saat ini, perbup itu sudah siap semua. Tetapi, harus disosialisasikan dahulu, agar penyelenggara pilkades memahami,” terangnya. (pra)
ADD Lamteng Rp84 Miliar GUNUNGSUGIH - Total Anggaran Dana Desa (ADD) untuk Kabupaten Lampung Tengah tahun ini mencapai Rp84 miliar. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Lampung Tengah Fathul Arifin mengatakan, ADD tersebut akan dibagikan untuk 304 kampung. “ADD ini dibagikan melalui tiga tahap pencairan. Tahap pertama bulan Mei sebesar 40 persen, tahap kedua bulan Agustus 40 persen dan bulan Oktober 20 persen,“ kata Fathul pada Bandarlampung News, Selasa (12/5). Dia menerangkan, sebelum mencairkan ADD, setiap kampung harus melengkapi persyaratan seperti dokumen RPJM, RKP dan APBK yang ditentukan lewat perbup tentang pencairan ADD. “Perbupnya kita sudah siap. Tetapi saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap APBK (anggaran pendaptan dan belanja kampung) masing-masing. InsyaAllah minggu ini selesai,” terangnya. Selain itu, lanjut dia, setelah kampung menerima ADD harus melakukan publikasi penggunaan dana yang diterima. (fly)
7
Lambar Berikan Bantuan
Ternak Kambing
LIWA- Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) kembali menggelontorkan bantuan ternak kambing jenis Peranakan Etawa (PE). Kali ini, sebanyak 50 ekor Kambing PE akan dibagikan untuk dua kelompok peternak. Kepala Bidang Produksi Disnakkeswan Lambar Charir Anwar mengatakan, pendanaan bantuan tersebut berasal dari APBD tahun 2015 kabupaten setempat. “Iya tahun ini kita kembali memberikan bantuan ternak kepada dua kelompok peternak. Tapi belum ditetapkan kelompok tani mana yang akan menerima bantuan ini,” kata Charir Anwar pada Bandarlampung News, Selasa (12/5). Dia menerangkan, saat ini pihaknya sedang melakukan verfikasi berkas kelompok peternak yang akan menerima batuan tersebut. “Dari hasil verifikasi ini nanti kita tetapkan kelompok peternak yang layak menerima bantuan,“ terangnya. Menurut Charir, pemberian bantuan ternak ini mengacu pada keberhasilan program yang sama pada tahun 2014. “Tahun lalu pelaksanaan program ini cukup berhasil. Karena itu, tahun ini kembali kita gulirkan,“ ungkapnya. Tujuan program ini, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan peternak . Meski demikian, lanjut dia pada bantuan kali ini terdapat perbedaan dari tahun sebelumnya, terutama soal aturan teknis perawatan ternak. “Ternak yang dipelihara kelompok harus ditempatkan di kandang secara koloni. Ini karena, pengelaman sebelumnya, kelompok tidak menetapkan ternak dalam satu kandang,“ jelasnya. Tahun 2014 Disnakkeswan menggelontorkan bantuan ternak kambing PE sebanyak 54 ekor yang dibagikan kepada 6 kelompok peternak. (lemy/mnz/eh)
HUT Lampura Bakal Meriah
Seorang peserta pemilihan Muli Mekhanai Kabupaten Pesawaran mengikuti tahapan tes wawancara di gedung serba guna pemkab setempat, Selasa (12/5). (foto:doy)
Peserta Muli Mekhanai Tes Wawancara GEDONGTATAAN Sebanyak 36 pasang peserta pemilihan Muli Mekhanai (gadis bujang) Pesawaran, menjalani tes wawancara yang digelar di gedung serba guna Pemkab Pesawaran, Selasa (12/5). “Peserta dites oleh juri yang sudah kita siapkan. Yaitu, dari pihak sponsor, provinsi, dan Pemkab Pesawaran. Rencananya, besok acara puncak pemilihan muli mekhanai,” ujar Jaka Sungkawa, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesawaran. Jaka mengatakan, ada 72
peserta atau 36 pasang yang mengikuti pemilihan. Mereka mendaftar dari setiap kecamatan, satker, dan umum. Kategori umum sebanyak 6 pasang peserta, untuk mulinya 6 orang dan mekhanainya 6 orang. Masingmasing kecamatan mengirimkan 1 pasang peserta. Jadi, ada 11 pasang dari 11 kecamatan. Sedangkan dari satker sebanyak 14 pasang Peserta muli dari Kantor Ketahanan Pangan Pesawaran, Widia mengatakan, ia berharap bisa masuk 10 besar, sehingga mampu membawa nama baik satker yang
diwakilinya. “Saya hanya memberikan yang terbaik, sesuai kemampuan saya, khususnya untuk satker yang saya wakili,” ucapnya. Gadis berusia 20 tahun ini menambahkan, dalam tes wawancara itu ia hanya diberi empat pertanyaan, yang berhubungan dengan dunia wisata dan adat budaya. “Selain itu juga, satu tes yang diberikan oleh juri, yaitu talent atau bakat. Saya diwajibkan menunjukan kemampuan yang saya punya,” tutur dia.(doy)
KOTABUMI - Sejumlah acara bakal digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Lampung Utara ke-69 pada 15 Juni 2015. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporbudpar) selaku panitia acara, telah menyusun acara antara lain menghadirkan ustad Maulana dan Band Sheila On 7. Kepala Disporbudpar Lampura Karim SR yang juga ketua harian HUT mengatakan, Selasa (12/5), pihaknya juga mengagendakan lomba mewarnai dan melukis, bakti sosial, festival Kotabumi Bettah, pawai budaya dan kendaraan hias, senam massal. Acara lainnya, kata dia, festival Kotabumi bangkit, pengajian akbar, jalan sehat, mengan ballak (makan besar), Lampura Fair, dan hiburan rakyat. “Persiapan HUT tengah digodok, berbagaj perencanaan rangkaian kegiatan dalam penyusunan agar pelaksanaannya nanti berjalan baik,” ujar Karim. Perayaan HUT diharapkan dapat d i r a s a k a n kemeriahannya oleh masyarakat. Bupati telah minta panitia agar acara meriah dibanding tahun sebelumnya. Serta lebih menonjolkan kegiatan acara yang mengedepankan kebudayaan Lampura, jelasnya. Pelaksanaan rangkaian acara dimulai pada 8 Juni mendatang. Ini dapat dijadikan momentum mewujudkan perubahan Lampura lebih baik. Ditambahkannya, menghadapi peringatan itu pihaknya tidak dapat bekerja sendiri melainkan kerja sama seluruh satuan kerja (satker), BUMN/BUMD, dan swasta. “Mudah-mudahan saja peringatan Lampura dapat terlaksana baik sesuai yang diharapkan bersama,” kata Karim. Panitia, katanya, akan menyurati perusahaan swasta untuk memasang spanduk HUT Lampura. ”Belajar dari pengalaman sebelumnya, banyak perusahaan swasta dan atau tempat perbelanjaan tidak memasang spanduk ucapan. Tahun ini, dari desa hingga kota spanduk dan atau umbul-umbul harus memeriahkan HUT Kabupaten Lampura,” ujarnya. (wan)
Follow on Twiter : @BLN_Network
www. b a n d a r l a m p u n g n e w s . c o m
HUKUM
No. 760 Thn. X • Rabu, 13 Mei 2015
BANDARLAMPUNG News
Tiga terdakwa kasus korupsi dana kematian di Dinas Sosial Bandarlampung (M Sakum, Tineke, dan Akuan Effendi) menjalani siding tuntutan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa (12/5). Foto : Ist
Mantan Kadissos Bandarlampung
Dituntut Ringan TELUKBETUNG UTARA – Ancaman hukuman yang diberikan kepada mantan Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Akuan Effendi tidak sebanding dengan korupsi yang dilakukannya. Akuan Effendi merupakan terdakwa kasus korupsi dana kematian bantuan sosial sebesar Rp2,5 miliar untuk lima ribu warga Bandarlampung yang telah meninggal dunia. Selain itu, terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp50 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp36 juta subside tiga bulan hukuman penjara. “Karena terdakwa sudah menyerahkan uang titipan kepada Jaksa, maka besarnya uang pengganti akan diambil dari uang titipan tersebut,” kata Tri Wahyu pada sidang di Pengadilan Negeri Tan-
jungkarang, Selasa (12/5). Selain Akuan Effendi, sidang tersebut juga menghadirkan dua terdakwa lainnya, yaitu M Sakum (Tenaga Kerja Sukarela) dan Tineke (Bendahara Pengeluaran). Namun, tuntutan yang diajukan oleh JPU kepada ketiga terdakwa ini berbeda sedikit. Tuntutan untuk terdakwa Bendahara Pengeluaran Dinsos Kota Bandarlampung Tinneke hanya beda dibesaran uang pengganti. “Menuntut terdakwa Tinneke dengan hukuman penjara setahun enam bulan. Dikenakan denda Rp50 juta.
Diharuskan membayar uang pengganti Rp30 juta subsider tiga bulan kurungan,” kata Tri Wahyu. Sementara, terdakwa M Sakum mendapat tuntutan paling berat diantara ketiganya. “Menuntut terdakwa M Sakum hukuman penjara selama empat tahun ditambah denda Rp50 juta. Terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti Rp2,1 milyar subsider dua tahun tiga bulan penjara,” ujar JPU. Terhadap tuntutan yang dibacakan tersebut, ketiganya kompak menyerahkan pada Penasehat Hukum masing-masing. Sidang ditunda hingga 26 Mei 2015 mendatang, dengan agenda mendengarkan pembelaan baik dari pihak terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Diketahui, ketiganya ter-
libat kasus korupsi Program Santunan Uang Duka. Berdasarkan SK Walikota Bandarlampung No:5.A/III.26/ HK/2012 terdapat uang duka / kematian Rp2,5 milyar untuk lima ribu orang. Besar uang kematian Rp500 ribu tiap kematian. Uang tersebut sudah dicairkan Akuan Effendi selaku KAdissos Kota Bandarlampung sebanyak lima kali masing - masing pencairan Rp500 juta. Terdakwa M Sakum ternyata tidak punya kewenangan untuk menyerahkan uang kematian pada ahli waris tapi bisa menerima Rp2,386 milyar untuk disalurkannya dengan 4.772 kematian. Perbuatan trio koruptor tersebut dilakukan sejak 8 Januari 2012 sampai 25 September 2012. Data kematian warga Kota Bandarlampung
tersebut dimanipulasi dengan adanya blanko kosong bukti kas pengeluaran, surat permohonan ahli waris dan surat kematian dari Ketua RT setempat. Ditemukan bahwa, data kematian banyak yang terjadi ditahun 2010, 2011, dan 2013 dengan mengganti tahun data kematian menjadi 2012. Kejanggalan lain adalah hari dan tanggal kematian yang tidak sesuai dan banyaknya berkas yang tidak lengkap. Termasuk memalsukan tanda tangan serta stempel RT pada surat kematian. Dari ribuan data kematian tersebut, hanya 470 orang atau Rp235 juta yang benar-benar disalurkan. Sehingga ada penyimpangan Rp2,265 milyar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ketiga terdakwa. (CR5)
Menipu, Suami Istri Ditahan TANJUNGKARANG PUSAT – Hendrik dan Mila yang merupakan suami istri harus ditahan oleh jajaran Polsek Tanjungkarang Timur, Selasa (12/5). Pasangan ini ditangkap lantaran telah melakukan penipuan kepada tujuh korban, dengan menjanjikan perjalan umroh. Saat dimintai keterangan, Mila menjelaskan para korban tidak jadi berangkat umrah, karena belum lunas membayar biaya umrah. “Mereka yang tidak jadi berangkat itu karena bayarnya belum penuh,” ujar Mila kepada wartawan di Polresta Bandarlampung, Selasa (12/5). Untuk bisa berangkat umrah, kata Mila, peserta harus membayar sebesar Rp 32 juta. Namun, lanjut dia, para korban yang tidak berangkat karena belum lunas. “Ada yang baru membayar Rp 15 juta ada yang baru Rp 8 juta,” kata dia. Karena para korban itu tidak membayar penuh, Mila mengaku dikenai denda oleh perusahaan tempatnya bekerja. Denda itu untuk membayar kekurangan para korban yang belum lunas. Para korban itu, menurut Mila, sudah ia urus persyaratan untuk umrah. Mila mengatakan, ia yang membayar biaya suntik meningitis dan paspor para korban. Biaya suntik meningitis untuk satu orang sebesar Rp 500 ribu. Biaya membuat paspor sejumlah Rp 800 ribu per orang. Sampai saat ini, kata Mila, ada 18 orang yang telah mendaftar umrah melalui dirinya. Tujuh orang dipastikan gagal berangkat. Sedangkan 11 lainnya dijanjikan berangkat umrah pada Juni mendatang. (CR5)
Hendrik dan Mila pasangan suami istri ini digelandang ke Polresta Bandarlampung, Selasa (12/5). Keduanya merupakan tersangka penipuan perjalanan umroh. Foto : Ist
Ansori Hinungan, Komisioner Komnas HAM (sebelah Kiri)
Penangkapan 19 Warga Lamtim Pelanggaran HAM TELUKBETUNG UTARA - Komisi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan kasus penangkapan terhadap 19 warga Lampung Timur dan menyebabkan lima orang tewas murni pelanggaran HAM. Menurut Komisioner Komnas HAM Ansori Hinungan, pihaknya menyayangkan rekomendasi Komnas HAM kepada Polri untuk melakukan pengusutan kasus tersebut tidak mendapat tanggapan. “Kami menyesalkan rekomendasi hanya menumpuk di meja tidak ada penyelesaikan kalau itu memang tidak terjadi tolong dijelaskan,” kata dia saat audiensi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (12/5).
Lebih lanjut ia mengatakan kasus begal yang melibatkan warga Lampung Timur, aparat kepolisian terlalu menjeneralisirkan bahwa semua warga Lampung Timur pelaku begal. Padahal menurutnya, puluhan pemuda Lampung Timur yang disekap lalu diinterogasi terkait kasus begal semuanya adalah pekerja. “Saya datangi kampung 19 warga itu di Desa Gunung Sugih Besar Lampung Besar, orang tua keluarga korban tewas menunjukkan seragam sopir anaknya yang bekerja di sebuah perusahaan,” kata dia. Pihaknya sudah mendatangi kampung para pemuda asal Lampung Timur. “Ternyata pemuda yang di-
tangkap yang akhirnya ada yang tewas dan sisanya dilepas satu per satu namun telah mengalami penyiksaan ternyata mereka bekerja di Jabodetabek,” kata dia. Menurut dia, Lampung merupakan salah satu daerah yang sering terjadi konflik horisontal dan menyita perhatian publik dengan berbagai sebab. Diantaranya, ketimpangan sosial ekonomi, kemiskinan, prasangka, kecurigaan, kecemburuan. “Persoalan agraria, pencemaran lingkungan, ketidakadilan perilaku terhadap masyarakat, keberpihakan Pemda dan aparat penegak hukum kepada perusahaan, ini yang menyebabkan konflik,” terangnya. (CR5)
10
Siswi SMA Dicabuli Sejak Kelas 3 SD SUKADANA - Bejat. Kata itu pantas untuk menggambarkan kelakuan Surip Riyanto. Betapa tidak, meski usianya sudah lebih dari setengah abat (53 tahun), warga Desa Matarambaru, Kecamatan Matarambaru, Kabupaten Lampung Timur ini nekat mencabuli DL (16) tetangganya. Padahal DL yang masih berstatus pelajar kelas satu SMA ini, sudah menganggap Surip seperti orang tua kandungnya. Ironisnya,aksi bejat pria yang ditinggal istrinya menjadi TKW ke luar negeri itu sudah dilakukan sejak DL masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Aksi bejat ini terbongkar, setelah DL merasa tidak tahan dengan perlakukan Surip. Korban seringkali kesakitan pada bagian kelamin saat buang air kecil. Korban kemudian menceritakan hal tersebut pada kakak kandungnya. Mendengar cerita korban, sang kakak langsung melaporkan kasus ini ke Mapolsek Matarambaru. “Pelaku sudah kita amankan,“ ujar petugas Polsek Matarambaru Aiptu Sunaryo, Selasa (12/5). Menurut Aiptu Sunaryo, kasus ini bermula dari kedekatan korban dan tersangka. “Korban selama ini sering bermain di rumah tersangka. Menurut korban, pertama kali aksi bejat itu dilakukan dengan memberikan air mineral yang telah diberi obat tidur pada korban. Setelah korban tidak sadar, pelaku menyetubuhi korban. Ini berlangsung sejak korban masih kelas 3 SD,“ tutur Aiptu Sunaryo. Dia menambahkan, pelaku juga mengancam korban untuk tidak menceritakan perbuatan tersebut. “Pelaku mengancam jika korban menceritakan perbuatan tersebut, korban akan di penjara,“ terangnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 82 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. (Edi)
Tiga Pelajar Tertangkap Narkoba TELUKBETUNG UTARA - Direktorat Narkoba Polda Lampung menangkap enam tersangka kasus narkoba. Tiga di antaranya masih pelajar tingkat menengah atas. Seluruh tersangka warga Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandarlampung. Tersangka yang masih berusia belasan tahun adalah Arif Setiawan Putra (17), pelajar SMK; Syawikal Agdera Yupiter (17); dan Deo NuarI Ramadhan (18) juga masih duduk di bangku SMK. Tiga tersangka lainnya, Rahmat Widiarta als Arta (19), pengangguran, Tomi Saputra (20), konsultan proyek, dan Dedi Sujana (37) karyawan swasta. Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengungkapkan para tersangka narkoba itu ditangkap pada Sabtu, 9 Mei 2015, sekitar pukul 22.00. “Mereka ditangkap di bangunan kosong di Jalan Pahlawan, Gang Cempaka, Kelurahan Surabaya, Kedaton,” ujarnya, Selasa (12/5). Disebutkan, dari penangkapan itu, polisi memperoleh barang bukti berupa satu paket daun ganja seberat 2,7 gram dan uang tunai Rp 50 ribu dan sebuah handpohe Nokia milik Rahmat Widiarta. Sedang dari Dedi Sujana, ditemukan lima paket daun ganja berat 20,7 gram dan sebuah handpohe Nokia.? Berdasarkan keterangan Rahmat, ganja itu diperoleh dari Dedi. Sementara Dedi mengaku mendapatkan ganja dari Sepri. “Dari keterangan ini, polisi melakukan pengembangan lebih lanjut,” jelas Sulistyaningsih. Hasilnya, dia menambahkan, polisi berhasil menangkap Sepri Adi Puja Kesuma di Perum Polri, Dusun V Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung selatan. Pada saat ditangkap, ditemukan ganja sekitar 4,5 kilogram. Ganja ini terdiri dari tiga paket: 12 paket daun ganja seberat 1,920 gram, 16 paket daun ganja seberat 180 gram, dua paket besar daun ganja seberat 2,400 gram. Selain itu, dia menambahkan, polisi juga menyita dua STNK motor, dua SIM dan A, ATM BCA dan ATM Mandiri, sebuah handphone Asus. Berdasarkan keterangan Sepri, ganja itu sebanyak 4,5 kilogram itu didapatkan dari Henri, narapidana Wayhui, Lampung Selatan. “Kami segera melakukan pemeriksaan terhadap napi tersebut,” ujar Sulistyaningsih. (rls/CR5)
Kejari Pringsewu MUSNAHKAN BB Kejahatan PRINGSEWU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pringsewu memusnahkan barang bukti (BB) hasil kejahatan di wilayah hukum setempat. Pemusnahan itu dilakukan di halaman kantor cabang Kejari, Kotaagung Selasa (12/5). Kepala Urusan TU dan Teknis kantor Cabkajari Kotaagung Eriksa Ricardo mengatakan, pemusnahan barang bukti itu hasil 18 kasus yang berhasil diungkap jajarannya. “Ini hasil pengungkapan kasus narkoba, perjudian, pencabulan, pencurian dan penipuan,” kata dia mewakili Kepala Cabkajari Kotaagung, Rita Susanti. antor Cabang Kejaksaan Negeri Kotaagung Di Pringsewu, telah musnahkan beberapa barang bukti (bb) tindak kejahatan yang terJadi diwilayah hukum Kabupaten Pringsewu, pada Selasa (12/5). Dijelaskan dia, barang bukti yang dimusnahkan itu didominasi kasus perjudian sebanyak 5 kasus, disusul pencurian 4 kasus, selebihnya kasus narkoba, pencabulan (pornografi dan perlindunan anak dibawah umur) serta penipuan. Ia menuturkan, pemusnahan barang bukti dalam kasus-kasus yang di tangani oleh Cabkajari Kotaagung di Pringsewu yang telah ingkrah atau memiliki hukum tetap. “Pemusnahan barang bukti dilakukan karena perkaranya telah selesai, dan para pelaku akan menjalani hukuman masing-masing sesuai dengan hasil vonis dari pengadilan,” jelasnya. (Lis) Follow on Twiter : @BLN_Network
No. 760 Thn. X • Rabu, 13 Mei 2015
POLINDO NETWORK:
www.bandarlampungnews.com
P
|
www.harianlampung.com
ESISIR Barat merupakan salah satu kabupaten dengan potensi wisata terbesar di Provisi Lampung, terutama wisata pantai. Di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia ini, sedikitnya tercatat ada 17 titik potensi wisata pantai yang tersebar di 11 kecamatan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat Audi Marpi mengatakan, panjang garis pantai di kabupaten setempat mencapai 210 kilometer. “Dari total panjang garis pantai di Kabupaten Pesisir Barat ini, ada 17 titik yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan,“ kata Audi. Menurut Audi, dari 17 titik potensi wisata pantai itu, hampir seluruhnya dapat dijadikan lokasi surfing (selancar). “Kebanyakan turis asing datang ke lokasi wisata pantai yang kita miliki, untuk bermain surfing. Artinya sebagian besar pantai di Pesisir Barat ini memang cocok untuk lokasi surfing. Contohnya Pantai Tanjung Setia,” terangnya. Para wisatawan asing, menilai keindahan Pantai Tanjung Setia tidak kalah dengan lokasi serupa di Pulau Bali. Ketinggian ombak di Pantai Tanjung Setia dapat mencapai 8 meter dan bisa bergulung hingga 6 kali putaran ke belakang. Ombak Pantai Tanjung Setia memang menjadi surga tersendiri bagi para penggemar olahraga surfing dari penjuru dunia. Selain wisata pantai yang sudah terekspose, di Pesisir Barat juga banyak potensi wisata yang belum diketahui masyarakat luas, karena letaknya yang
|
www.politikindonesia.com
|
www.supermoto9.com
agak sulit dicapai. “Di Kecamatan Bengkunatbelimbing yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Kabupaten Tanggamus ada potensi wisata pantai dan pulau yang sangat indah. Namanya Pulau Betuah,“ ungkapnya. Titik objek wisata selanjutnya berada di Kecamatan Ngambur. Di kecamatan ini ada lokasi penangkaran penyu, lokasinya di Pantai Muratambulih. Masih kata Audi, di Kecamatan Pesisir Barat (Kota Krui) yang menjadi Ibukota kabupaten juga ada obyek wisata pantai yang tidak kalah menarik seperti, Pantai Walur, Wayredak, Labuhanjukung, Kuala Stabas yang semuanya menjadi lokasi surfing wisatawan mancanegara. “Selain surfing, wisatawan bisa dimanjakan dengan keramahan habitat lumba-lumba (Dolphin) yang bisa disaksikan saat melintas menuju Kecamatan Pulau Pisang, via Kuala Stabas,” jelasnya. Untuk yang hobi fotografi, lanjut dia, lokasi pantai di Pekon (desa) Tembakak, Kecamatan Karyapenggawa, mungkin bisa menjadi pilihan. “Pantai Tembakak memang berbahaya untuk lokasi surfing, karena pantainya dipenuhi batu karang terjal. Tapi landscape (pemadangan alam) di pantai ini cocok sekali untuk lokasi fotografi,“ terangnya. Di Kecamatan Pesisir Utara dan Lemong yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu juga banyak obyek wisata pantai yang rutin didatangi wisatawan mancanegara. (*)
Follow on Twiter : @BLN_Network