Buku Pengabdian Polri di Bumi Serambi Mekkah 2020

B

3 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH

PENGABDIANKEPOLISIANNEGARAREPUBLIKINDONESIADAERAHACEH2020POLRIDI BUMI SERAMBI MEKKAH

6

buku Sejarah Polda Aceh bukan hal yang mudah, karena sejak puluhan tahun Polda Aceh berdiri tidak terdokumentasi dan terarsip dengan baik, ditambah lagi bencana tsunami beberapa waktu silam membuat sumber sejarah Polda Aceh dan pelaku sejarah sendiri rusak dan hilang. Namun demikian, dari sekian banyaknya tantangan dalam penulisan buku ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik oleh para tim penulis Sejarah Polda Aceh. Buku Sejarah Polda Aceh nantinya akan dapat menjadi referensi baik di bidang keilmuan, mencari sumber informasi, serta merawat memori nostalgia tentang sejarah perjalanan suka duka dari masa ke masa sebagai Institusi yang berjuang menjamin dan menjaga keamanan di seluruh Provinsi Aceh.

vii Presiden soekarno pernah berkata, "Jangan Sekali-kali meninggalkan sejarah (Jas Merah)", pada pidatonya tanggal 17 agustus 1966. Hal itu yang mendorong Polda Aceh ingin kembali mengumpulkan rangkaian cerita sejarah dan mengabadikan dalam sebuah buku Sejarah Polda Aceh.Menyusun

Harapan saya, Seluruh Personel Polda Aceh baik yang telah berdinas, maupun yang baru dilantik sebagai Anggota Polri dapat mengetahui sejarah pendahulunya dalam menjawab tantangan dinamika setiap zaman dalam membangun Polda Aceh, sehingga insan Personel Polda Aceh mengetahui betul jati dirinya adalah Polisi islami yang selalu setia mengawal peradaban masyarakat Aceh. Di dalam penulisan buku Sejarah Polda Aceh ini, tentunya masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun bahan-bahan referensi.Seiring berjalan waktu, saya meminta kepada seluruh pihak yang telah membaca buku ini agar dapat memberi masukan dan saran bagi Polda Aceh guna membangun buku sejarah Polda Aceh yang dinamis dan terus berkembang. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim penulis atas dedikasinya dalam menulis buku sejarah Polda Aceh, semoga ini semua menjadi amal ibadah kita. Banda Aceh, 09 Maret 2021 Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil.

Kata Pengantar df df

Profil dan Sejarah Kepolisian Republik Indonesia Daerah Aceh Tahun 2020 Konseptor dan Penanggungjawab Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada M.phil Koordinator Panitia Penulisan Brigjen Pol. Drs. Raden Purwadi, SH Pengawas Kombes Pol Drs. Deni S. Utomo, S.H.,S.I.K,M.Si Kombes Pol Dirin, S. I. K., M. H Tim Penulis Zulfurqan Yarmen Dinamika Kontributor Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K. AKBP Riki Kurniawan, S.I.K, M.H. AKBP Zulhir Destrian S.I.K, M.H. AKBP Musbagh Ni’am, S.Ag S.H, M.H. AKBP Muhammadun, S.H. AKBP Taufik Hidayat, S.H., S.I.K., M.Si. AKBP Harlan Amir, S.E.Ak., M.M. AKBP Tri Hadiyanto, S.I.K. AKBP Eko Hartanto, S.I.K, M.H AKBP Eko Widiantoro, S.I.K, M.H AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, S.H., S.I.K., M.H. AKBP Ari Lasta Irawan, S.I.K. AKBP Carlie Syahputra Bustaman, S.I.K., M.H. AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat, S.I.K. AKBP Siswoyo Adi Wijaya, S.I.K. AKBP Andrianto Argamuda S.I.K. AKBP Risno, S.I.K. AKBP Muhammad Nasution, S.I.K. AKBP Ardanto Nugroho, S.I.K.,S.H.,M.H. AKBP Wanito Eko Sulistyo, SH., S.I.K. AKBP Qori Wicaksono, S.I.K. AKBP Mike Hardy Wirapraja, S.I.K., M.H. AKBP Agung Surya Prabowo, S.I.K. Penerbit Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Negara RepublikDaerahIndonesiaAceh Jl. T. Nyak Arief, Jeulingke Banda Aceh 23111 Fotografi Bid Humas Polda Aceh Korektor & Pengarah Kreatif Sandy Titah Nugraha,SIK AKBP Ricky P. Kerjapati, S.H., M.Si. Kompol Joko Utomo, S.H., S.I.K. Ipda Rolly Yuiza Away, S.H Layout/scaning Dimas CetakanAldrianPertama, Februari 2021 Dicetak di Indonesia

viii Pengabdian Polri di Bumi Serambi Mekkah

ix Daftar PiagamHimneMarsCaturTribrataIsiPrasetyaPolriPolriMachdum Cakti Mars Polda Aceh Arti Lambang Polda Aceh Arti Lambang Machdum Cakti Visi Polda Aceh Misi Polda Acehxxiiixviiixviixivxiiiixxvxvixixxxxxii 2019121111215222425272830 Perubahan Status Masa Kejayaan Aceh Melawan Portugis Hubungan Dengan Barat Perang Belanda di Aceh Perang Dunia II Masa Republik Indonesia Deklarasi Aceh Merdeka Status DOM Dicabut Fungsi Normal Kepolisian Darurat Militer dan Sipil Gempa dan Tsunami Akhir Konflik 01 AcehTentang 908064545659626668707274757677787981828486889496 Struktur Organisasi Polda Aceh Kepala Kepolisian Daerah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Inspektorat Pengawasan Daerah Biro Operasi Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia Biro BidangLogistikProfesi dan Pengamanan Bidang Hubungan Masyarakat Bidang Hukum Bidang Teknologi Informasi Polri Staf Pribadi Pimpinan Sekretariat Umum Pelayanan Markas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Direktorat Intelijen Keamanan Direktorat Reserse Narkoba Direktorat Reserse Kriminal Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat Samapta Bhayangkara Direktorat Lalu Lintas Direktorat Pengamanan Objek Vital 54 PoldaKesatuanPerkembanganAceh PengantarKatavii PENGABDIAN POLRI DI BUMI SERAMBI MEKKAH 443646 Sejarah Pembentukan Polda Aceh Markas Pertama Kepolisian Daerah Aceh Sekolah Kepolisian Pertama di Aceh 35 Sejarah KepolisianDaerah Aceh 10810510210198107110118120121122127 Direktorat Kepolisian Perairan dan DirektoratUdara Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Satuan Brigade Mobil Sekolah Polisi Negara Bidang Keuangan Bidang Kedokteran dan KepemimpinanKesehatan Polda Aceh Dari Masa ke Masa Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan ArahSasaranTantanganProgramPrioritasKebijakandan Strategi Program dan Kegiatan Daftar Isi

x 206202190146130134138142150154158162166170174178182186194198210214218 Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Polisi Resor Aceh Besar Polisi Resor Pidie Polisi Resor Pidie Jaya Polisi Resor Bireuen Polisi Resor Lhokseumawe Polisi Resor Aceh Utara Polisi Resor Langsa Polisi Resor Aceh Timur Polisi Resor Aceh Tengah Polisi Resor Bener Meriah Polisi Resor Gayo Lues Polisi Resor Aceh Tamiang Polisi Resor Aceh Tenggara Polisi Resor Aceh Barat Polisi Resor Sabang Polisi Resor Aceh Singkil Polisi Resor Simeulue Polisi Resor Aceh Jaya Polisi Resor Nagan Raya Polisi Resor Aceh Barat Daya Polisi Resor Aceh Selatan Polisi Resor Subulussalam 130 PoldaKewilayahanSatuanAceh 234224222223223226226227 SumberDemografiGeografiDaya Alam KeamananSosialEkonomiPolitikIdeologiBudaya 222 Astagatra 240238238243245 Kisah Penumpasan KKB di Aceh Teroris Jalin Ditangkap Polda Aceh Tangkap KKP Pimpinan Abu Razak Polda Aceh Dalam Bingkai KepolisianKemanusiaanHadir Dukung Masyarakat Yang ditimpa Musibah 236 PoldaKeberhasilanAceh 248254258 KepustakaanSingkatanIstilah 247 Referensi

xii

TRIBRATA 1. BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA DENGAN PENUH KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 2. MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN, KEADILAN DAN KEMANUSIAAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 3. SENANTIASA MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT DENGAN KEIKHLASAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN xiii

CATUR PRASETYA SEBAGAI INSAN BHAYANGKARA, KEHORMATAN SAYA ADALAH BERKORBAN DEMI MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA, 1.UNTUK:MENIADAKAN SEGALA BENTUK GANGGUAN KEAMANAN 2. MENJAGA KESELAMATAN JIWA RAGA, HARTA BENDA, DAN HAK AZASI MANUSIA 3. MENJAMIN KEPASTIAN BERDASARKAN HUKUM 4. MEMELIHARA PERASAAN TENTRAM DAN DAMAI

Bhayangkara harapan bangsa, Pengemban tugas mulia Berasaskan tri brata, Membangun bangsa sejahtera Polisi BhayangkaraLindungiJiwaGlorakanDenganKemanusiaanKemampuanEtosMenjadiMenegakkanDituntutIndonesia,tugassempurnahukumnegeri,pandupertiwikerjaslalukukorbankan,kukembangkanslalukupancangkan,imanteguhikhlashkebenarandankeadilanpengabdiankuayomilayanimasyarakatJaya MARS POLRI

Padamu NegrikuSupayaAmalkanPancasilaSetulusMenjagaKuberikanIndonesiapengabdiankusluruhrakyatmu,hatiku.danTribrata,pasti.amandantentramyangdamai. HIMNE POLRI

Mars Polda Aceh Kami personel Polda Aceh Berjiwa besar dan penuh semangat Menegakkan hukum negara Demi kejayaan bangsa Indonesia Tribrata dan Catur Prasetya Pedoman hidup dan pedoman kerja Sebagai polisi islami Yang berakhlak mulia Walaupun rintangan menghadang Tidak menggoyahkan semangat kami Menjadi abdi masyarakat Adalah tujuan kami Adat bak po teumeureuhom Hukom bak syiah kuala Qanun bak putro phang Reusam bak laksamana

Kata Machdum berasa dari bahasa Arab, artinya yang mempunyai pelayan dan pengawal, juga terhormat.

BENTUK BADGE

SEBUTAN: Badge tanda induk kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia Provinsi Aceh.

ARTI LAMBANG

Badge tersebut merupakan suatu tameng (perisai) yang mempunyai arti "Pertahanan Diri".

MACHDUM SAKTI

WARNA TAMENG

KESIMPULAN: Polri adalah alat negara untuk menertibkan pemerintahan, menjaga keamanan dan membasmi siapa saja yang akan merubuhkan kemerdekaan dan menghalang-halangi kemajuan Nusa dan Bangsa.

Kuning emas dan hitam, yaitu warna dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki arti "Kebesaran/Kejayaan dan Keuletan/Ketabahan Hati".

PENGERTIAN: Setiap anggota Polri harus suci, ulet, dengan jiwa yang besar, tenang, dan waspada untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dalam keadaan bagaimana sekalipun tindak tanduk harus disesuaikan pada dasar kepolisian dan berpedoman pada: Pancasila, Tribrata, dan Catur Prasetya.

POLDA ACEH

xxii Visi

Terwujudnya postur Polda Aceh yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibnas dan menegakkan hukum.

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polda Aceh yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi security, surety, safety and peace) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.

3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polda Aceh.

Misi

2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (law abiding citizenship).

5. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polda Aceh untuk mewujudkan keamanan di wilayah Aceh sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat. xxiii

Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, ternyata ditolak oleh Menteri Dalam Negeri. Itu karena, kedua pemberian tersebut, baik status keistimewaan yang diberikan Mr. Hardi tahun 1959, maupun pemberlakuan syariat Islam untuk Aceh yang ditandatangani Kolonel M. Jasin, tidak pernah muncul (menjadi pembicaraan serius dan resmi) di tingkat pusat.

Aceh satu-satunya provinsi di Indonesia yang selain berstatus istimewa, juga khusus. Status istimewa Aceh diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam undangundang ini ditetapkan bahwa Aceh istimewa di bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat, serta pelibatan ulama dalam pengambilan kebijakan publik. Sebelum undang-undang ini terbit, tiga keistimewaan Aceh diakui negara dalam bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Mr. Hardi, Nomor 01/ Missi/1959 dalam rangka mengakhiri pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh (19531959).Pada tahun 1962, Kolonel M. Jasin selaku Panglima Komando Daerah Militer I/Iskandar Muda mengeluarkan keputusan dengan penetapan berlakunya syariat Islam untuk Aceh. Namun, ketika Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Aceh membuat

1

Namun, setelah berlakunya UndangUndang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh tahun 1999, empat keistimewaan Aceh menjadi lebih legitimate baik di tingkat lokal maupun nasional, apalagi sudah dikuatkan dengan undangundang yang bersifat lex spesialis Selain itu, Aceh kini satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara kaffah sejak 1 Muharam 1422 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001, setelah berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BABACEHTENTANGI

2 Indonesia yang berkedudukan sebagai salah satu keresidenan dari Provinsi Sumatera berdasarkan ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya pada hari kedua tanggal 19 Agustus 1945.1

Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak disahkannya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada 1 Agustus 2006. Namun, melalui undangundang baru ini status otonomi khusus Aceh dipertegas kembali, setahun setelah Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik bersenjata dan menandatangani Nota Kesepahaman Damai di Helsinki, Finlandia. Melalui UUPA pula diatur dan diakui sejumlah kekhususan Aceh. Misalnya, hanya di Aceh ada partai politik lokal, ada Wali Nanggroe sebagai simbol pemersatu adat dan budaya Aceh, ada wilayatul hisbah sebagai polisi syariah, juga ada Badan Reintegrasi Aceh sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi dalam proses perdamaian (pascakonflik) di Aceh. Perubahan Status

Dalam sidang tersebut, PPKI menetapkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra. Masing-masing provinsi dikepalai oleh seorang gubernur dan setiap provinsi dibagi ke dalam beberapa keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen.

Untuk Provinsi Sumatera, Mr. Teuku Muhammad Hasan ditetapkan sebagai gubernur dan daerah Aceh menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukan Keresidenan Aceh berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 1/X tanggal 3 Oktober 1945, diangkat pula Teuku Nyak Arif sebagai Residen Aceh yang pertama.2 Akibat agresi militer Belanda yang pertama terhadap Republik Indonesia (tahun 1947), beberapa daerah di Nusantara berhasil mereka duduki kembali. Termasuk Pematang Siantar, tempat Gubernur Muda Sumatera Utara berkedudukan, sehingga gubernur beserta stafnya terpaksa mengungsi ke BukitMeskipunTinggi.

Keresidenan Aceh pada saat itu tidak termasuk daerah yang diduduki Belanda, tetapi Wakil Presiden Republik Indonesia, Drs. Mohammad Hatta dalam fungsinya sebagai Wakil Panglima Tertinggi Tentara Republik Indonesia mengeluarkan sebuah keputusan yang penting dan strategis. Dalam keputusannya Nomor 3/BPKU/47 di Bukit Tinggi pada tanggal 26 Agustus 1947, 1 Pramoedya Ananta Toer, Kronik Revolusi Indonesia, Jilid I, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Yayasan Adi Karya IKAPI dan The Ford Foundation, 1991, hlm 34. 2 Ibid

Kedudukan Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa dan negara yang merdeka serta berdaulat. Tidak lama setelah itu, Aceh sudah menjadi wilayah atau bagian dari negara Republik

FOTO: DOK. TP ACEH Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Mayor Jenderal Tgk. M. Daud Beureueh, berjabat tangan selamat datang dengan Bung Karno saat Presiden RI itu berkunjung ke Aceh, Lhoknga, Juni 1948.

Agresi II yang dilancarkan Belanda tahun 1948 untuk menguasai kembali Republik Indonesia, pemerintah bermaksud memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/ Pem/PDRI tanggal 16 Mei 1949 yang memusatkan kekuatan sipil dan militer kepada Gubernur Militer. Pada zaman perang kemerdekaan ini, sumbangan dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar, sehingga Presiden Soekarno memberikan julukan “daerah modal” kepadaFaktanya,Aceh.selain memberikan sumbangan dua pesawat Dakota untuk kepentingan Revolusi Indonesia, rakyat Aceh juga menyumbang biaya-biaya untuk pemerintah pusat di Yogyakarta. Pada tahun 1949, Pemerintah Daerah Aceh telah mengeluarkan biaya untuk keperluan pemerintah pusat di 3 T. Ali Basyah Talsya, 10 Tahun Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh: Pustaka Putro Tjanden, 1969, hlm. 29. 4 S. M. Amin, Kenang-Kenangan dari Masa Lampau, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hlm.40.

FOTO: DOK. ARSIP NASIONAL Pesawat Seulawah RI 001 persembahan rakyat Aceh untuk Republik Indonesia [atas], dan Presiden Soekarno, didampingi Kol Hotman Sitompul, Gub Mil Aceh, Langkat dan Tanah Karo Mohd Daoed Beureueh memeriksa pasukan di Lapangan Gadjah Koetaradja, 15 Juni 1948

Yogyakarta sebesar S$ 500.000 (Straits Dollar).5Saatitu

Aceh juga merupakan modal perjuangan dalam bentuk daerah kekuasaan teritorial, sebagai garis pertahanan Republik Indonesia yang terakhir. Soalnya, pada saat Agresi Militer II hanya Aceh satu-satunya daerah di Indonesia yang tersisa dan tidak dimasuki dan disentuh oleh militer Belanda. Itu sebab, Aceh dijuluki “Daerah Modal” Republik Indonesia. 5 Teuku Muhammad Ali Panglima Polem, Memoir, Banda Aceh: Alham bra, 1972, hlm. 10-12.

Daerah Keresidenan Aceh, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Tanah Karo ditetapkan menjadi daerah militer yang berkedudukan di Kutaradja (Banda Aceh sekarang) dengan Gubernur Militernya adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh, seorang tokoh Aceh terkemuka saat itu, dengan pangkat jenderalMeskimayor.3padasaat itu telah dibentuk daerah militer, tetapi status Keresidenan Aceh masih tetap dipertahankan. Selanjutnya, pada tanggal 5 April 1948 ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi tiga provinsi otonom, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli Selatan, dipimpin oleh seorang gubernur, yakni Mr. S.M. DalamAmin.4menghadapi

3

4

FOTO: Repro buku Aceh Daerah Modal Penyerahan cek sebesar $140.000 dari Ketua Pani tia Pengumpulan Dana T Mohd Ali Panglima Polem dan Residen TM Daud Sjah kepada Presiden RI Soekarno, Koetaradja, 20 Juni 1948

dikembalikan menjadi keresidenan sebagaimana halnya status Aceh pada awalKalikemerdekaan.ini,perubahan status tersebut menimbulkan reaksi dan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat Aceh dan berimbas pula pada relasi Aceh-pusat. Alhasil, keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi oleh pemerintah pusat sehingga diterbitkanlah UndangUndang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kembali Provinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas KeresidenanKemudian,Aceh.dikeluarkan lagi UndangUndang Nomor 1 Tahun 1957 yang mengatur tentang status Provinsi Aceh menjadi Daerah Swatantra Tingkat I dan pada tanggal 27 Januari 1957 Ali Hasjmy dilantik sebagai Gubernur Provinsi Aceh.Akan tetapi, gejolak politik di Aceh—salah satunya akibat penurunan status Provinsi Aceh sehingga memicu pemberontakan DI/TII—belum seluruhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas nasional serta demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal “Pokoknya saudara punya perjuangan sekarang ini ialah perjuangan menyelamatkan Republik Indonesia, republik yang sekarang menjadi kecil sesudah terjadinya perang kolonial pada tanggal 21 Juli 1947 tahun yang lalu, tetapi dengan Aceh menjadi Daerah Modal, seluruh wilayah Republik Indonesia akan kita rebut kembali…” demikian cuplikan pidato Presiden Soekarno pada rapat raksasa yang diadakan di Lapangan Explanade (kini Lapangan Blang Padang, Banda Aeh) pada tanggal 17 Juni 1948. Kemudian, dalam rapat raksasa tanggal 18 Juni 1948 di Bireuen, hal senada kembali diulang Presiden Soekarno.6 Pada akhir tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur ProvinsiNamun,Aceh.beberapa bulan kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 status Provinsi Aceh 6 Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1990, hlm. 24.

Kemudian,khusus.berdasarkan

dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem yang terpusat (sentralistik) dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan di Aceh.

5

Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan memberikan otonomi khusus kepada Aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dengan demikian, Provinsi Daerah Istimewa Aceh pun berubah lakab menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan status daerah otonomi

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 ini, maka nomenklatur Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Polda NAD) pun ikut berubah menjadi Kepolisian Daerah Aceh, disingkat Polda Aceh. Daerah Aceh mempunyai batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka; Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.Mengenai batas ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebelumnya, di dalam Pasal 1.1.4 Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah dengan nama Missi Hardi tahun 1959 dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan, dan pembangunan daerahHasilAceh.misi tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/ MISSI/1959. Maka, sejak tanggal 26 Mei 1959 Daerah Swatantra Tingkat I atau Provinsi Aceh diberi status “Daerah Istimewa” dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan predikat tersebut, Aceh sebetulnya memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat istiadat, dan pendidikan. Namun, status istimewa ini tidak langsung diperkuat dengan undang-undang sebagai payung hukumnya, juga tidak dan peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak dapat diimplementasikan. Beberapa tokoh Aceh malah menyebutnya hanya “cek kosong” atau “pepesan kosong” belaka. Ketika kemudian disahkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan, status Daerah Istimewa Aceh yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959 hanya dipertegas kedudukannya (pada Pasal 88) bahwa Aceh itu adalah “provinsi”, sama halnya dengan status Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak ada satu pasal atau ayat pun yang menjabarkan tentang kewenangan pelaksana, dukungan anggaran, dan bagaimana tiga keistimewaan Aceh itu diimplementasikan.Berbagaikebijakan

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009 ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penanda Tangan, Stempel Jabatan, dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/ nomenklatur “Nanggroe Aceh Darussalam” (NAD) menjadi sebutan/nomenklatur “Aceh”. Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI akan ditentukan oleh DPRA hasil PemiluDengan2009.diterbitkannya

Penduduk Aceh saat ini tercatat 5.371.532 jiwa (Berdasarkan data BPS Aceh tahun 2019 yang di-update terakhir pada 24 Februri 2020).

6 Tengah seluas 4.318,39 km2. Kabupaten/ kota yang wilayahnya paling kecil adalah Kota Banda, hanya 61,36 km2, disusul Kota Sabang 153 km2, dan Kota Lhokseumawe 181,06 km2.

Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka disebutkan bahwa perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.Luas

Aceh mencapai 58.377 km2, dengan kabupaten terbesar adalah Kabupaten Aceh Timur seluas 6.286,01 km2, diikuti Kabupaten Gayo Lues 5.719,58 km2, kemudian Kabupaten Aceh Masjid Raya Baiturrahman dan kota Banda Aceh tam pak dari udara. Masjid ini merupakan ikon kebanggandariAceh.

7

mempunyai budaya, bahasa, dan pola pikir tersendiri. Semuanya hidup berdampingan dengan damai serta saling menjaga harmoni di dalam taman raya bernama Aceh, negeri bersyariat Islam yang menjadi rahmatan lil alamin Mayoritas penduduk Aceh bergama Islam, mencapai 98,00% (2010),

Suku pendatang seperti suku Batak terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, dan Aceh Singkil; keturunan suku Nias terdapat di Kabupaten Simeulue dan Aceh Singkil; sedangkan suku Jawa merupakan pendatang yang pada umumnya sebagai warga transmigran yang sudah ada sejak zaman Belanda atau didatangkan kemudian ke Aceh dari Jawa saat Presiden Soeharto berkuasa. Suku Minang merupakan sebagian kecil dari penduduk Aceh Masing-masingpesisir.suku

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 terdapat sebelas etnis/suku besar yang mendiami seluruh kabupaten/ kota di Aceh, yakni Suku Aceh (70,65% dari populasi provinsi); Suku Gayo (7,22% di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues); Suku Alas (2,13% di Kabupaten Aceh Tenggara); Suku Simeulue, suku Devayan, dan suku Sigulai (1,49% di Kabupaten Simeulue); Suku Aneuk Jamee dan Suku Kluet (1,4% di Kabupaten Aceh Selatan dan sekitarnya); Suku Tamiang (1,11% di Kabupaten Aceh Tamiang dan sekitarnya); Suku Singkil dan suku Haloban (1.04% di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil); Suku Jawa (8.94% yang tersebar di beberapa kabupaten/kota); Suku Batak (3,29% tersebar di seluruh Aceh); Suku Minang (0,74% tersebar di seluruh Aceh); dan suku lainnya (1,99%).

Dalam sumber antropologi disebutkan bahwa asal-usul Aceh berasal dari suku Mantir (atau dalam bahasa Aceh: Mantee) yang mempunyai keterkaitan dengan Mantera di Malaka yang merupakan bagian dari bangsa Mon Khmer (Monk Khmer). Orang-orang Aceh telah tinggal dalam zona yang menjadi rebutan pihak militer berbagai bangsa selama 137 tahun. Orang Aceh juga memiliki kebanggaan yang membara tentang sejarah prakolonial. Berdasarkan dokumen sejarah, wilayah pantai Aceh dikunjungi oleh para pedagang asing, diplomat, dan pemuka agama dari akhir milenium pertama, dan Pasai (di wilayah pantai utara Aceh) pada abad ke-13 menjadi kerajaan pertama di Asia Tenggara yang menganut Islam.

tersebut tersebar di 18 kabupaten dan 5 kota. Terbanyak berada di Aceh Utara mencapai 576.895 jiwa, disusul Bireuen 432.870 jiwa, dan Aceh Timur 422.261 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kota Sabang hanya 40.040 jiwa, berikutnya Kota Subulussalam 81.187 jiwa, dan Kabupaten Simeulue 89.327 jiwa.

selebihnya terdiri atas pemeluk agama Kristen Katolik dan Protestan, Hindu, Budhha, dan lainnya.

Penduduk

Identitas keacehan masyarakat Aceh dibangun berlandaskan kebanggaan akan budaya Islam dan masa kejayaan mereka pada abad ke-16 dan ke17, ketika Aceh memegang tampuk kepemimpinan politik dan budaya di tanah Melayu (Alam Melayu), seabad setelah Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Melalui perdagangan Islam yang berkembang dengan kerajaan muslim di India dan Asia tengah dan barat, Aceh menjadi tempat penyaluran barang (kargo) yang terdepan di Selat Malaka. Dari Aceh para pedagang membawa rempah-rempah, terutama lada (kemukus), cengkih, pala, kapur barus, dan kemenyan. Hal ini turut mengintegrasikan budaya dan kepercayaan Islam ke dalam budaya tulisan dan oral Melayu yang berasal dari Johor (L. Andaya 2008, 1089). Bahkan pada masa itu, orkestra bangsawan istana Aceh dan ansambel gendang obo (alat musik dari kayu) memiliki kesamaan dengan penampilan

Mata pencaharian utama masyarakat Aceh adalah bertani, dengan tanaman pokok berupa padi, kelapa, pisang, cengkih, kakao, dan lain-lain. Sekitar 60% penduduk Aceh bertani dan berkebun. Di Dataran Tinggi Gayo,

8 penduduknya dominan berkebun kopi, serai wangi, jagung, dan kemiri.

Aceh memiliki banyak sumber daya alam, antara lain di bidang pertanian meliputi padi dan palawija, perkebunan meliputi karet, kelapa sawit, kopi, jagung, nilam, kelapa, kakao, cengkih, pala, serai wangi, kemiri, dan lainnya. Sementara di bidang pertambangan mencakup minyak, gas bumi, emas, besi, tembaga, seng, perak, pasir besi, batu kapur/gamping, batu bara, marmer, serupa di Moghul, India, serta penampilan di daerah yang dikuasai oleh bangsawan Melayu lainnya di daerah barat Asia Tenggara. Diperkirakan, nenek moyang bangsa Aceh bermigrasi ke daerah pesisir Aceh dari daerah Chamic (MonKhmer) daratan Asia Tenggara pada pertengahan milenium pertama dan sekitar tahun 1471 (Mark Durie 1990, 111; Thurgood 2010, 38-39). Mereka juga termasuk populasi awal daerah pesisir yang pindah melalui jalur sungai untuk menetap di pedalaman pegunungan.

Sebagian masyarakat Aceh Selatan berkebun pala, kelapa, dan kacang tanah. Di sebagian besar Aceh, seperti di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Timur hingga Aceh Tamiang, mayoritas penduduk bertanam kelapa sawit.Setelah petani, nelayan menempati posisi kedua mata pencaharian penduduk Aceh, disusul aparatur sipil Negara (ASN), TNI, Polri, serta pedagang dan karyawan swasta.

Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Aceh (70,65%) selain bahasa Indonesia. Bahasa Aceh merupakan bahasa yang dituturkan oleh sekitar 3.500.000 suku Aceh yang terdapat di wilayah pesisir, sebagian pedalaman, dan sebagian kepulauan di Aceh.Bahasa

Aceh termasuk dalam rumpun bahasa Chamic, cabang dari rumpun bahasa MelayuPolinesia, cabang dari rumpun bahasa Austronesia.Bahasa-bahasa

yang memiliki kekerabatan terdekat dengan bahasa Aceh adalah bahasa Cham, Roglai, Jarai, dan Rade di Kamboja, Vietnam. Dalam pergaulan sehari-hari, penduduk Aceh tidak hanya menggunakan bahasa Aceh, meski penuturnya paling dominan. Hingga kini bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh selain bahasa Aceh adalah bahasa Gayo, bahasa Alas, bahasa Tamiang, bahasa Anuek Jamee, bahasa Singkil (Julu), bahasa Haloban, bahasa Kluet, bahasa Sigulai, bahasa Devayan, dan bahasa Lekon.

Peperangan hebat pun pecah yang melibatkan pasukan kedua kerajaan. Dalam perang ini, Sultan Peureulak Pesisir, yaitu Sultan Alaiddin Syad Maulana Mahmud Syah gugur dalam peperangan.Belakangan, Majapahit juga menyerang wilayah Sultan Peureulak Pedalaman dan berhasil menaklukkannya pada penyerangan kedua.Samudera Pasai pun sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, pernah diserang oleh Majapahit, saat kerajaan yang didirikan Sultan Malikussaleh itu dipimpin oleh raja yang berkelakuan buruk, yakni Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Ia menyewa orang untuk meracuni putra sulungnya yang menghalang-halanginya untuk melakukan inses dengan kedua putrinya (Tun Medam Peria dan Tun Takiah Dara).Kedua putrinya itu akhirnya bunuh diri karena merasa tak ada lagi yang granit, magnesit, dan batu pualam. Bidang kehutanan meliputi kayu, rotan, damar, kemenyan, dan berbagai jenis fauna di dalamnya yang merupakan kekayaan alam Aceh. Kemudian di bidang perikanan seperti perikanan tangkap dan perairan air tawar, dan di bidang industri mencakup gas alam cair (LNG), pupuk, semen, dan industri lainnya.

Aceh yang kini kita kenal awalnya terdiri atas kerajaan-kerajaan Islam yang tidak terlalu besar, meliputi Kerajaan Lamuri di Aceh Besar, Pedir di Pidie, Samudera Pasai di Aceh Utara, Kerajaan Peureulak di Aceh Timur, dan Daya di AcehAdaJaya.kelemahan dari kerajaan yang berskala kecil, yakni mudah dirongrong dan ditaklukkan oleh musuh. Itulah yang terjadi pada Kerajaan Peureulak ketika diserang pada tahun 986 Masehi oleh Kerajaan Sriwijaya (kerajaan bercorak Buddha di Sumatera Selatan).7

9

7

Slamet Muljana, Sriwijaya, Yogyakarta: LKIS, 2006. FOTO: Reny Fharina Resam Berume atau kebiasaan memanen padi khas masyarakat suku Gayo di Aceh Tengah, menggam barkan bersawah,masyarakatkerjasamadalamdengan ciri khas pakaian yang unik dan unikbenda-bendamembawayangjuga.

10 melindungi. Belakangan, Sultan Ahmad Malik juga mendalangi penenggelaman putranya yang kedua, Tun Abdul Jalil yang terlibat jalinan percintaan dengan Raden Galuh Gemerencang, putri dari Kerajaan Majapahit. Hal itu ia lakukan karena menginginkan sang putri menikah dengan dirinya. Raden Galuh yang kecewa justru memilih bunuh diri dengan menenggelamkan diri di tempat kekasihnya ditenggelamkan calon mertuanya. Hal ini membuat Majapahit murka.8Dengan ratusan kapal perang, puluhan ribu pasukan andalan Majapahit dipimpin Gajahmada bertolak menuju Pasai untuk melakukan penggempuran. Sesampainya di Pasai, perang pun meletus. Pasukan Majapahit berhasil membuat pasukan Pasai porak-poranda, ibu kota kerajaan dikuasai. Ketika pasukan Majapahit kian merangsek ke pusat istana, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir melarikan diri ke suatu tempat bernama Menduga yang berlokasi 15 hari perjalanan dari ibu kota Samudera Pasai. Setelah peristiwa tersebut maka takluklah Pasai di bawahMajapahitMajapahit.9kemudian membawa banyak rampasan perang dari Pasai juga membawa orang-orang pandai dan ulama dari negeri ini. Untuk urusan selanjutnya Majapahit mengangkat pemimpin baru di Pasai, yaitu Sultanah Nahrasiyah/Nur Illah sebagai sultanah pertama di RiwayatPasai.Samudera Pasai akhirnya benar-benar tamat pada masa pemerintahan sultan terakhirnya, Zain Al-Abidin IV Menyadari(1514-1517).halitu,Ali Mughayat Syah berinisatif untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di Aceh agar lebih tangguh, diperhitungkan, dan disegani. Gagasannya untuk penyatuan 8 Russel Jones, Hikayat Raja Pasai, Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1987, hlm. 957-65.Harry Kawilarang, Aceh, dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki, Ce takan ke-3, Banda Aceh: Bandar Publishing 2010, hlm. 19 20 Habib Abdurrahman az-Zahir. Pernah menjadi Mangkubumi merangkap Menteri Luar Negeri kerajaan Aceh. Ia diutus oleh Sultan untuk men cari bantuan ke Turki. Sekembali dari Turki tahun 1876 langsung memimpin perlawanan terhadap Belanda antara lain Teungku Chik di Tiro, dan berkedudukan di Montaasi', Aceh Besar. Disebabkan perpecahan yang terjadi dalam tubuh pemer intahan Kerajaan Aceh dan usaha-usaha yang menyudutkan dirinya akibat kekalahan pasukannya dalam pertempuran di Seuneulob, Aceh Besar membawa akibat yang buruk terhaap pribadi habib. tanggal 13 Oktober 1878 Habib berdamai dengan Belanda dan di akhir tahun tersebut habib berangkat menetap ke Mekkah serta memperoleh 10.000 ringgit sebagai sumbangan tahunan dari Pemerintah Belanda.

Aceh mendapat dukungan, lalu Kesultanan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahunPada1496.tahun 1528, Ali Mughayat Syah digantikan oleh putra sulungnya bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Salahuddin kemudian digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Masa Kejayaan Dari 39 sultan Aceh—empat di antaranya perempuan atau sultanah— Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas justru terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) atau Sultan Meukuta Alam. Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur pada masa Iskandar Muda TuankuBelandapulaSultanSyahMinangkabauMalayamembentangwilayahpenduduknyaKedahtahunEkspedisiSelatupaya60.000terdiriPortugismelakukanmerupakanAcehPadamemerintah.masakepemimpinannya,jugamenaklukkanPahangyangsumbertimahutama.Padatahun1629,KesultananAcehpenyeranganterhadapdiMalakadenganarmadayangatas500buahkapalperangdantentaralaut.SeranganinidalammemperluasdominasiAcehatasMalakadansemenanjungMelayu.inigagal,meskipunpadayangsamaAcehmendudukidanbanyakmembawakeAceh.DimasaSultanIskandarMudalahkekuasaanAcehsangatluas,dariPerakdisemenanjunghinggakeTikudipesisirbarat(SumateraBarat).PadamasaSultanAlaidinRighayatSayedAl-Mukammil(kakekIskandarMuda)berkuasapernahdikirimperutusandiplomatikkepadatahun1602yangdipimpinAbdulHamid.Karenasakit,ia

11 meninggal dan dimakamkan di sana. Sultan Alaidin juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti kepada Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurit van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh. Terkuat di Selat Malaka

Aceh merupakan salah satu bangsa di Pulau Sumatra yang memiliki tradisi militer tangguh dan pernah menjadi bangsa terkuat di Selat Malaka, meliputi wilayah Sumatra dan Semenanjung Melayu saat dipimpin Sultan Iskandar Muda.Iskandar Muda kemudian menikah dengan seorang putri dari Kesultanan Pahang. Putri ini dikenal dengan nama Putroe Phang. Konon, karena terlalu cintanya sultan pada istrinya, sultan memerintahkan pembangunan Gunongan di tengah Medan Khayali (Taman Istana) sebagai tanda cintanya. Sang putri selalu sedih karena memendam rindu yang amat sangat terhadap kampung halamannya yang berbukit-bukit. Oleh karena itulah sultan membangun Gunongan untuk mengobati rindu sang putri. Hingga saat ini Gunongan masih dapat disaksikan dan dikunjungi di pangkal Jalan Teuku Umar, sebagai salah satu objek wisata Kota Banda Aceh. Aceh Melawan Portugis Ketika Kesultanan Samudera Pasai dalam krisis, maka Kesultanan Malaka yang muncul sebagai pembela di bawah Parameswara (Paramisora) yang berganti nama setelah masuk Islam dengan panggilan Iskandar Syah. Kerajaan Islam Malaka ini maju pesat sampai pada tahun 1511 ketika Portugis di bawah pimpinan Alfonso d’ Albuquerque dengan armadanya berhasil menaklukkan Malaka. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, Aceh pula yang bangkit

Aceh juga membalas surat dari Ratu Elizabeth I. Berikut cuplikan isi surat Sultan Aceh yang masih disimpan oleh Kerajaan Inggris, bertarikh tahun membela di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528) yang diteruskan oleh Sultan Salahuddin (1528-1537), Sultan Alauddin Riayat Syah Al Kahar (1537-1568), Sultan Ali Riayat Syah (1568-1573), Sultan Seri Alam (1576), Sultan Muda (1604-1607), dan Sultan Iskandar Muda, gelar marhum Mahkota Alam (1607-1636).

Semua serangan yang dilancarkan pihak Portugis dapat ditangkisnya. Hubungan dengan Barat Inggris Pada abad ke-16, Ratu Inggris, Elizabeth I, mengirimkan utusan bernama Sir James Lancester ke Kerajaan Aceh dan mengirim surat

12 yang ditujukan: “Kepada Saudara Hamba, Raja Aceh Darussalam” serta seperangkat perhiasan yang tinggi nilainya. Sultan Aceh kala itu menerima maksud baik “saudarinya” di Inggris dan mengizinkan Inggris untuk berlabuh dan berdagang di wilayah kekuasaan Aceh. Bahkan sultan juga mengirim hadiah-hadiah yang berharga, termasuk sepasang gelang dari batu rubi, dan surat yang ditulis di atas kertas yang halus dengan tinta emas. Sir James pun dianugerahi gelar “Orang Kaya Putih”.Sultan

10 Harry Kawilarang, Aceh, dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki, Cetakan ke-3, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010, hlm. 21-22. 11 Denys Lombard, Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (16071636), Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.

1585:“Sayalah

sang penguasa perkasa negeri-negeri di bawah angin, yang terhimpun di atas tanah Aceh dan atas tanah Sumatra, dan atas seluruh wilayah wilayah yang tunduk kepada Aceh, yang terbentang dari ufuk matahari terbit hingga matahari terbenam.” Hubungan yang mesra antara Aceh dan Inggris dilanjutkan pada masa Raja James I dari Inggris dan Skotlandia. Raja James mengirim sebuah meriam sebagai hadiah untuk Sultan Aceh. Meriam tersebut hingga kini masih terawat dan dikenal dengan nama Meriam Raja James. Belanda Selain Kerajaan Inggris, Pangeran Maurits—pendiri Dinasti Oranje—juga pernah mengirim surat dengan maksud meminta bantuan Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan menyambut maksud baik mereka dengan mengirimkan rombongan utusannya ke Belanda. Rombongan tersebut dipimpin oleh Tuanku Abdul Hamid. Rombongan inilah yang dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang singgah di Belanda. Dalam kunjungannya Tuanku Abdul Hamid sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ia dimakamkan secara besar-besaran di Belanda dengan dihadiri oleh para pembesar Belanda. Namun, karena orang Belanda belum pernah memakamkan orang Islam, maka beliau dimakamkan dengan cara agama Nasrani di pekarangan sebuah gereja. Kini, di makam beliau terdapat sebuah prasasti yang diresmikan oleh Yang Mulia Pangeran Bernhard, suami mendiang Ratu Juliana dan ayahanda Yang Mulia Ratu Beatrix. Utsmaniyah Pada masa Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengirim utusan untuk menghadap Sultan Utsmaniyah yang berkedudukan di Istanbul, Turki. Karena

13 saat itu Sultan Utsmaniyah sedang dalam posisi genting, maka utusan Kerajaan Aceh terluntang-lantung sekian lama sehingga mereka harus menjual sedikit demi sedikit lada sebagai hadiah persembahan untuk sultan demi kelangsungan hidup mereka. Lalu pada akhirnya ketika mereka diterima oleh sultan, persembahan mereka hanya tinggal sekarung lada (Lada Sicupak). Namun, sultan menyambut baik hadiah itu dan mengirimkan sebuah meriam dan beberapa orang yang cakap dalam ilmu perang untuk membantu Kerajaan Aceh. Meriam tersebut pula masih ada hingga kini dikenal dengan nama Meriam Lada Sicupak.10 Pada masa selanjutnya Sultan Utsmaniyah mengirimkan sebuah bintang jasa kepada Sultan Aceh. Bahkan ketika Aceh menghadapi Portugis di Malaka, Sultan Selim II dari Turki memperbolehkan seluruh armada laut Aceh memakai bendera Turki. Dimklumatkan pula bahwa siapa pun yang menyerang kapal Aceh yang berbendera Turki disamakan dengan menyerang kedaulatan Dinasti Utsmaniyah. Prancis Kerajaan Aceh juga menerima kunjungan utusan Kerajaan Prancis. Utusan Raja Prancis tersebut semula bermaksud menghadiahkan sebuah cermin yang sangat berharga bagi Sultan Aceh. Namun, dalam perjalanan cermin tersebut pecah. Akhirnya mereka mempersembahkan serpihan cermin tersebut sebagai hadiah bagi sang Sultan. Dalam bukunya, Denys Lombard mengatakan bahwa Sultan Iskandar Muda amat menggemari benda-benda berharga. Pada masa itu, Kerajaan Aceh merupakan satu-satunya kerajaan Melayu yang memiliki Balee Ceureumen atau Aula Kaca di dalam istananya.11

“Peristiwa ini menandakan akhir dari pemerintahana ratu di Kerajaan Aceh setelah berlansung selama 59 tahun berturut-turut,” tulis Anthony Reid.13 Datangnya Pihak Kolonial Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugis, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris), dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.

14 membangkitkan amarah kaum ulama Wujudiyah. Padahal, Sultanah Safiatudin yang merupakan sultanah yang pertama adalah seorang wanita yang amat cakap. Ia merupakan putri Sultan Iskandar Muda dan istri Sultan Iskandar Thani. Ia juga menguasai enam bahasa, Spanyol, Belanda, Aceh, Melayu, Arab, dan Persia. Saat itu di dalam Parlemen Aceh yang beranggotakan 96 orang, 13 orang di antaranya adalah wanita.Kepemimpinan para sultanah ini mendapat dukungan dari Syekh

12 Fairus, dkk., Professionalism, Courage, Dignity, Profil dan Sejarah Ke polisian Negara Republik Indonesia Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Biro Humas Polda NAD, 2009, hlm. 381

Pada tahun 1824, Perjanjian BritaniaBelanda ditandatangani: Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengeklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan 13 Anthony Reid, Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia, Jakarta: KITLV-Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010

Menurut utusan Prancis tersebut, Istana Kesultanan Aceh luasnya tidak kurang dari dua kilometer. Istana tersebut bernama Istana Dalam Darud Donya (kini Meuligoe Aceh atau Pendopo Gubernur Aceh). Di dalamnya meliputi Medan Khayali dan Medan Khaerani yang mampu menampung 300 ekor pasukan gajah. Sultan Iskandar Muda juga memerintahkan untuk memindahkan aliran Sungai Krueng Aceh supaya mengalir di bawah istananya (sungai ini hingga kini masih dapat dilihat, mengalir tenang di bawah restoran dan masjid Meuligoe Gubernur Aceh yang dinamakan Darul Isyki atau Krueng Daroy). Di sanalah dulunya sultan acap kali berenang sambil menjamu tamutamunya. Pasca-Sultan Iskandar Thani Setelah Sultan Iskandar Muda mangkat tahun 1636, ia digantikan menantunya, Tuanku Pangeran Mogul Husin, yaitu putra Sultan Pahang yang kemudian bergelar Sultan Iskandar Thani.Lima tahun kemudian Iskandar Thani wafat tahun 1641, ia digantikan oleh permaisurinya dengan gelar Sri Sulthanah Safiatuddin Tajul Alam Syah Johan Berdaulat Zillullahil fil ‘Alam binti Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Syah. Safiatuddin memerintah dalam waktu singkat, hanya dua tahun. Ia kemudian digantikan secara berturutturut oleh sultanah, diakhiri oleh Sultanah Naqiatuddin Syah, sehingga masa kepemimpinan wanita di Kerajaan Aceh mencapai 59 tahun lamanya.12 Kerajaan Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Thani (mangkat 1641) mengalami kemunduran yang terusmenerus. Hal ini disebabkan naiknya empat sultanah berturut-turut sehingga

Abdurrauf selaku Kadhi Malikul Adil Kerajaan Aceh. Namun, setelah ia wafat pada tahun 1693, perlawanan kaum ulama Wujudiyah berlanjut hingga datang fatwa dari Mufti Besar Makkah yang menyatakan keberatan jika wanita menjadi sultanah, karena pemerintahan perempuan bertentangan dengan ajaran Islam. Alhasil, berakhirlah masa kejayaan wanita di Aceh saat Aceh dipimpin sultanah keempat, Sulthanah Kamalat Shah (1688-1699).

14 Ibrahim Alfian, Sastra Perang: Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Perang Sabil, Jakarta: Balai Pustaka, 1992. hlm. 248. 15 Harry Kawilarang, Aceh, dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki, Cetakan ke-3, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010, hlm. 17 Belanda menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Prancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut. Perang Belanda di Aceh Tahun 1873 pecah perang Belanda melawan Aceh. Perang ini disebabkan: Belanda menduduki daerah Siak. Akibat dari Perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan daerah Deli, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda, padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh; Belanda melanggar Siak, maka berakhirlah Traktat London (1824). Isi Traktat London adalah Belanda dan Inggris membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh; Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan Aceh. Perbuatan Aceh ini disetujui Inggris, karena memang BelandaDibukanyabersalah;Terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan; Dibuatnya Perjanjian Sumatra 1871 antara Inggris dan Belanda, yang isinya Inggris memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Sumatra. Belanda mengizinkan Inggris bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guinea Barat kepada Inggris. Akibat Perjanjian Sumatra 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan Konsul Amerika, Italia, dan Turki di Singapura dan mengirimkan utusan ke Turki 1871. Akibat hubungan diplomatik Aceh

15 dengan Konsul Amerika, Italia, dan Turki di Singapura, Belanda menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia, Frederik Nicolaas Nieuwenhuijzen dengan dua kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Machmud Syah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu, tetapi Sultan Machmud menolak untuk memberikan keterangan. Alhasil, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancamanSebuahdiplomatik.14ekspedisidengan 3.000 serdadu yang dipimpin Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Köhler dikirimkan pada tahun 1874, tapi dikalahkan oleh tentara Aceh di bawah pimpinan Panglima Polem dan Sultan Machmud Syah yang telah memodernisasikan senjatanya. Köhler sendiri tewas ditembak mujahid Aceh pada tanggal 10 April 1873 di bawah pohon geulumpang yang tumbuh di depan Masjid Raya Baiturrahman. Peristiwa itu menjadi berita besar di London Times edisi 22 April 1873 dan New York Time edisi 6 Mei 1873 serta menggemparkan Eropa, karena untuk pertama kalinya pribumi berhasil mengalahkan supremasi kulit putih pada abad ke-19.15 Untuk mengenang peristiwa itu, Belanda menamai pohon tersebut dengan Kohlerboom yang berarti pohon Kohler.Ekspedisi kedua di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten berhasil merebut istana sultan. Ketika Sultan Machmud Syah wafat pada tanggal 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawood yang dinobatkan sebagai sultan di Masjid Indragiri. Pada 13 Oktober 1880, pemerintah kolonial

tersebut. Sultan Aceh menyerahkan para tawanan dan menerima bayaran yang cukup besar sebagai gantinya. Sementara itu, Menteri Perang Belanda, August Willem Philip Weitzel, kembali menyatakan perang terbuka melawan Aceh. Belanda kali ini meminta bantuan para pemimpin setempat, di antaranya Teuku Umar. Teuku Umar diberikan gelar panglima perang besar (Johan Pahlawan) dan pada 1 Januari 1894 bahkan menerima dana bantuan Belanda untuk membangun pasukannya. Ternyata dua tahun kemudian Teuku Umar berbalik menyerang Belanda dengan pasukan baru tersebut. Dalam perang gerilya ini Teuku Umar bersama Panglima Polem dan Sultan terus melawan tanpa pantang mundur. Tetapi pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van Der Dussen di Meulaboh, Teuku Umar gugur. Lalu, Cut Nyak Dien, istri Teuku Umar, tampil menjadi komandan perang melanjutkan gerilya melawan tentara Belanda. menyatakan bahwa perang telah berakhir.Namun, dalam kenyataannya, perang dilanjutkan secara gerilya oleh rakyat dan jihad fisabilillah pun dikobarkan, di mana sistem perang gerilya ini dilancarkan sampai tahun 1904.Pada masa perang dengan Belanda, Kesultanan Aceh sempat meminta bantuan kepada perwakilan Amerika Serikat di Singapura yang disinggahi Panglima Muhammad Tibang dalam perjalanannya menuju pelantikan Kaisar Napoleon III dari Prancis. Aceh juga mengirim Habib Abdurrahman azh-Zhahir untuk meminta bantuan kepada Kalifah Utsmaniyah. Sedangkan Amerika Serikat menolak campur tangan dalam urusan Aceh dan Belanda.Perang kembali berkobar pada tahun 1883. Pasukan Belanda berusaha membebaskan para pelaut Britania Raya yang sedang ditawan di salah satu wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh dan menyerang kawasan 16

dan menghantam kaum ulama. Jangan mau berunding dengan para pimpinan gerilya. Mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya. Menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh, dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan, irigasi, dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh.Pada tahun 1898, Joannes Benedictus van Heutsz dinyatakan sebagai Gubernur Aceh pada 1898-1904, kemudian Snouck Hurgronye diangkat sebagai penasihatnya, dan bersama letnannya, Hendrikus Colijn (kelak menjadi Perdana Menteri Belanda), merebut sebagian besar Aceh. Sultan Ditangkap Sultan M. Daud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Sultan M. Daud akhirnya menyerah dan menandatangani surat pengakuan kalah perang (kapitulasi) yang

16 Hurgronje, Christiaan Snouck, De Atjehers, Batavia: Landsdrukkerij, 1893. Sketsa pendaratan pasukan Belanda dalam Agresi Kedua, Desember 1875 di Kuala Gigieng - Lheue. Para pejuang Aceh bertempur di bawah pimpinan tuanku Hasyim Bantamuda. 17

Isi nasihat Snouck Hurgronje kepada Gubernur Militer Belanda yang bertugas di Aceh pengikutnya.berkedudukanKeumalaMengesampingkanadalah:golongan(yaitusultanyangdiKeumala)besertaSenantiasamenyerang

Pada tahun 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh. Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Dr Snouck Hurgronye sempat menyamar dua tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh (De Atjehers). Dalam buku itu disebutkan rahasia bagaimana untuk menaklukkan Aceh.16

Maaten dengan diam-diam menyergap Tangse kembali, Panglima Polem dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polem, Cut Po Radeu, saudara perempuannya, dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya, Panglima Polem meletakkan senjata dan menyerah di Lhokseumawe tahun 1903. Akibat Panglima Polem menyerah, banyak penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polem. Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan pasukan pimpinan Van Daalen yang menggantikan Van Heutz. Misalnya, pembunuhan di Kuto Reh (14 Juni 1904) di mana 2.922 orang dibunuhnya yang terdiri atas 1.773 lakilaki dan 1.149 perempuan. Taktik terakhir adalah menangkap Cut Nyak Dien, istri Teuku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, di mana akhirnya Cut Nyak Dien dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. disodorkan Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh seluruhnya pada tahun 1904. Istana Kesultanan Aceh kemudian diluluhlantakkan dan diganti dengan bangunan baru yang sekarang dikenal dengan nama Pendopo Gubernur. Pada tahun tersebut, hampir seluruh Aceh telah direbut Belanda. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heutz, di mana dibentuk pasukan marechaussee yang dipimpin Hans Christoffel dengan pasukan Colone Macan-nya yang telah mampu dan menguasai pegununganpegunungan dan hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan-gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara menculik anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya, Christoffel menculik permaisuri sultan dan Teungku Putroe (1902). Van der Maaten menawan putra Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berdamai. Van der

FOTO: Leiden University Sultan Mohammad Daud Syah [dua dari kiri]. Raja terakhir Aceh yang dibuang BelandaAmbon.ke Bertahta 1884-1903.

Surat Tanda Penyerahan

19

Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai Gubernur Aceh oleh Gubernur Sumatra pertama, Moehammad Hasan). Seperti penduduk Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya, rakyat Aceh menyambut kedatangan tentara Jepang saat mereka mendarat di Aceh pada 12 Maret 1942, karena Jepang berjanji membebaskan mereka dari penjajahan Belanda, apalagi beberapa ulama Aceh sudah melobi perwakilan Jepang di Malaysia untuk datang ke Aceh membantu pejuang Aceh mengusir Belanda. Namun, ternyata pemerintahan Jepang tidak banyak berbeda dari Belanda, tidak membuat kondisi Aceh kembaliMasuknyamembaik.Jepang menggantikan Belanda tahun 1942 tidak membawa perubahan sama sekali bagi peradaban Aceh yang mengalami kemunduran akibat invasi Belanda. Selama tiga tahun Jepang berkuasa di Aceh hingga tahun 1945, tidak ada kebijakan yang dilakukan untuk memungkinkan berkembangnya kembali peradaban Aceh. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan pemerintah pendudukan Jepang seluruhnya diarahkan pada usaha peperangan, karena mereka ingin memenangkan Perang Asia Timur Raya.17 Jepang bahkan merekrut kembali para uleebalang untuk mengisi jabatan gunco dan sunco (kepala distrik dan subdistrik). Hal ini menyebabkan kemarahan para ulama dan memperdalam perpecahan antara para ulama dan uleebalang

Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. (RH Saragih, J. Sirait, dan M. Simamora, Sejarah Nasional (Perang Aceh),Sultan1987).Aceh

Perang Dunia II

Pemberontakan terhadap Jepang pecah di beberapa daerah, termasuk di Bayu, dekat Lhokseumawe, pada tahun 1942 yang dipimpin Teungku Abdul Jalil, juga di Pandrah dan Jeunieb pada tahun 1944. Pada masa Jepang inilah dibentuk struktur kepolisian di Aceh yang terdiri atas 17 Mawardi Umar, Yarmen Dinamika, Wildan, dan Sulaiman Tripa, 58 Tahun Unsyiah, Kiprah Kampus ‘Jantong Ate’ untuk Bangsa, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019, hlm. 18.

Van Heutz telah menyiapkan surat pendek tentang penyerahan kekuasaan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Surat ini dinamakan surat kapitulasi (surat pengakuan kalah perang). Isinya adalah: Raja (sultan) mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia-Belanda.

yang menandatangani surat ini adalah Muhammad Daud Syah, sultan Aceh yang terakhir. Bangkitnya Nasionalisme Pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerja sama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Sarekat Islam, sebuah organisasi dagang Islam yang didirikan di Surakarta pada tahun 1912, dibentuk di Aceh pada tahun 1917. Ini kemudian diikuti oleh organisasi sosial Muhammadiyah pada tahun 1923. Muhammadiyah membangun sebuah sekolah Islam di Kutaraja (kini Banda Aceh) pada tahun 1929. Kemudian, tahun 1939 Partai Indonesia Raya (Parindra) membukan cabangnya di Aceh, menjadi partai politik pertama di Aceh. Pada tahun yang sama, para ulama mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), sebuah organisasi antiBelanda. PUSA pula yang kemudian mengirim utusannya ke Malaysia untuk menjumpai perwakilan Jepang di sana dan meminta kesediaan Jepang mengusir Belanda dari Aceh.

18 Fairus, dkk., Professionalism, Courage, Dignity, Profil dan Sejarah Ke polisian Negara Republik Indonesia Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Biro Humas Polda NAD, 2009, hlm. 249.

20 Selatan dan Labuhan Batu; Negara SumatraSatuan-satuanSelatan. kenegaraan yang tegak sendiri, seperti Jawa Tengah, Bangka-Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan KalimantanDaerah-daerahTimur.Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian. Sebagai gantinya, Aceh termasuk ke dalam Republik Indonesia, di mana Republik Indonesia adalah salah satu negara bagian dari RIS. Dengan demikian, Aceh termasuk juga ke dalam sistem RIS, meskipun tidak berwujud sebagai negara bagian yang terpisah. Yang terpilih menjadi Presiden RIS adalah Soekarno dalam sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS pada tanggal 1516 Desember 1949. Pada tanggal 17 Desember 1949 Presiden Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta. Kabinet dan Perdana Menteri RIS dua jenjang komando. Untuk level provinsi disebut keimubu, sedangkan di tingkat distrik dinamakan keisatsusho Kedua lembaga ini dipimpin oleh polisi Jepang. Kepolisian di Aceh baru dipimpin oleh putra daerah pada Oktober 1945 ketika Jepang mengangkat Muhammad Hasyim untuk memangku jabatan keimubutyo (kepala kepolisian daerah) di Kutaraja. Kelak, ketika Jepang angkat kaki dari bumi Aceh, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1946 dengan Ketetapan Nomor 204, Gubernur Sumatra, Mr. Teuku Muhammad Hasan mengangkat Muhammad Hasyim sebagai Kepala Kepolisian Keresidenan Aceh.18Inilah untuk pertama kalinya setelah kemerdekaan Aceh memiliki kepala kepolisian daerah. Masa IndonesiaRepublik Kedudukan Aceh di dalam RIS Setelah 41 tahun semenjak berakhirnya perang Belanda melawam Aceh, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata, perjuangan untuk bebas dari cengkeraman Belanda belum selesai, sebelum Hubertus Johannes van Mook menciptakan negara-negara bonekanya yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Ternyata Aceh tidak termasuk negara bagian dari federal hasil ciptaan Van Mook yang meliputi seluruh Indonesia yang terdiri atas: Negara RI, yang meliputi daerah status quo berdasarkan Perjanjian Renville; Negara Indonesia Timur; Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta; Negara Jawa Timur; Negara Madura; Negara Sumatra Timur, termasuk daerah status quo Asahan

Kembali ke Negara Kesatuan Tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1950

21 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Berdasarkan UndangUndang Darurat itu, beberapa negara bagian menggabungkan diri ke RI, sehingga pada tanggal 5 April 1950 yang tinggal hanyalah tiga negara bagian, yaitu RI, NST (Negara Sumatera Timur), dan NIT (Negara Indonesia Timur).

Tiga tahun setelah RIS bubar dan dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. Belanda di bawah Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. Maan Sassen dan Ketua Delegasi RIS Mohammad Hatta membubuhkan tanda tangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Antonius Hermanus Johannes Lovink dalam suatu upacara bersamasama membubuhkan tanda tangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986).

Pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil panitia bersama. Pada rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga Presiden Soekarno kembali ke Yogya untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986). Maklumat NII Aceh

FOTO: WIKIPEDIA Ir. Soekarno (Bung Karno) didampingi Drs. Mohammad Hatta (Bung Hatta) AgustuspadaKemerdekaanmemproklamasikansedangIndonesiahariJum'attanggal171945jam10.00pagi di Pegangsaan Timur 56 Jakarta (sekarang jalan Proklamasi).

22 kami serukan kepada seluruh lapisan masjarakat agar tenteram dan tenang serta laksanakanlah kewadjiban masing2 seperti biasa. Negara Islam Indonesia Gubernur Sipil/Militer Atjeh dan

MUHARRAMsekitarnja.Daerah1373AtjehDarussalamSeptember1953

Daud Beureueh Menyerah Bulan Desember 1962, tujuh bulan setelah Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, Imam NII, tertangkap (4 Juni 1962) di atas Gunung Geber di daerah Majalaya oleh kesatuankesatuan Siliwangi dalam rangka Operasi Bratayudha, Daud Beureueh di Aceh menyerah kepada Penguasa Daulah Pancasila setelah dilakukan “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” atas prakarsa Panglima Kodam I/iskandar Muda, Kolonel M.Jasin.19 Deklarasi Aceh Merdeka Sekitar 14 tahun kemudian, Hasan Muhammad Di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatra.20 Bunyi deklarasi kemerdekaan Negara Aceh Sumatra itu adalah: “Kepada rakyat di seluruh dunia: Kami, rakyat Aceh, Sumatra melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah istimewa nenek moyang negara kami, dengan ini mendeklarasikan bebas dan berdiri sendiri dari semua kontrol politik pemerintah asing Jakarta dan dari orang asing Jawa.

Atas nama rakyat Aceh, Sumatra yang berdaulat. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Ketua National Liberation Front of Acheh Sumatra dan Presiden Aceh Sumatra, 4 Desember 1976.″ 19 Sekretariat Negara Republik Indonesia, 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1986. 20 Hasan Muhammad di Tiro, The Price of Freedom: the Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro, New York: National Liberation Front of Acheh Sumatra, 1984, p 15-17. kembali menjadi RI, Daud Beureueh di Aceh memaklumatkan Negara Islam Indonesia (NII) di bawah Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada tanggal 20 September 1953. Isi Maklumat NII di Aceh adalah: “Dengan lahirnja proklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam. Dari itu dipermaklumkan kepada seluruh rakjat, bangsa asing, pemeluk bermatjam2 agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainja: Djangan menghalang2i gerakan Tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerdja sama untuk menegakkan keamanan dan kesedjahteraan negara.Pegawai2 negeri hendaklah bekerdja terus seperti biasa, bekerdjalah dengan sungguh2 supaja roda pemerintahan terus berdjalan lantjar. Para saudagar haruslah membuka toko, laksanakanlah pekerdjaan itu seperti biasa, Pemerintah Islam mendjamin keamanan tuan2.Rakjat seluruhnja djangan mengadakan sabotage, merusakkan harta vitaal, mentjulik, merampok, menjiarkan kabar bohong, inviltratie propakasi dan sebagainja jang dapat mengganggu keselamatan Negara. Siapa sadja jang melakukan kedjahatan2 tsb akan dihukum dengan hukumanKepadaMiliter.tuan2 bangsa Asing hendaklah tenang dan tentram, laksanakanlah kewadjiban tuan2 seperti biasa keamanan dan keselamatan tuan2 didjamin. Kepada tuan2 yang beragama selain Islam djangan ragu2 dan sjak wasangka, jakinlah bahwa Pemerintah N.I.I. mendjamin keselamatan tuan2 dan agama jang tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap2 Umat dan agamanja seperti melindungi Umat dan Islam sendiri. Achirnja

23 asasi manusia (HAM) internasional, seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, karena dalam rangka menumpas GAM timbul ekses pelanggaran HAM di kalangan masyarakat sipil nonkombatan. Yayasan Peduli HAM saat itu mencatat 7.727 kasus dugaan pelanggaran HAM dilaporkan warga dari tiga daerah (Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur) kepada relawan mereka yang turun melakukan pendataan kasus ke lapangan.21Parapegiat HAM di Aceh pun, di antaranya Koalisi NGO HAM dan Kontras, melaporkan ekses penerapan DOM, yakni sedikitnya 8.344 warga tewas, 875 orang hilang,.456 perempuan menjadi janda, 4.670 anak menjadi yatim, 55 perempuan mengaku diperkosa, 298 orang cacat, serta 809 unit rumah dirusak dan dibakar oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Para

Pemerintah pusat merespons deklarasi yang disampaikan Hasan Tiro dengan menguber pentolan dan para simpatisan Aceh Merdeka dan menyebut gerakan tersebut sebagai Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT). Kemudian, digolongkan sebagai gerombolan pengacau keamanan (GPK) Aceh hingga akhirnya diidentifikasi sebagai Gerakan Aceh MerdekaUntuk(GAM).menggempur GAM dan pendukungnya, Panglima ABRI (sebelum bernama TNI) memberlakukan operasi dengan sandi Operasi Jaring Merah (OJM) sejak 1990. Orang Aceh menyebutnya DOM (Daerah Operasi Militer). Melalui operasi inilah banyak anggota GAM yang ditangkap, hilang, dan terbunuh, sebagiannya lari ke luar Aceh, bahkan ke luar negeri. Operasi militer ini mendapat sorotan dari pegiat hak

21 Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, dan Yarmen Dinamika, Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer 1989-1998, Cetakan ke-2, edisi revisi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

FOTO: KUMPARAN Tgk Daud Beureueh (tengah) saat turun gunung.

Operasi Jaring Merah

TNI

Wiranto mencabut status Operasi Jaring Merah (OJM) atau yang populer dengan sebutan Daerah Operasi Militer (DOM) di Lhokseumawe yang saat itu masih merupakan ibu kota Aceh Utara. Usai salat Jumat di Masjid Baiturrahman Kota Lhokseumawe, Wiranto meminta maaf kepada masyarakat Aceh yang mengalami pelanggaran HAM sebagai ekses diberlakukannya operasi militer sejak tahun 1989. Wiranto mencabut status operasi militer atas perintah Presiden Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Wiranto juga memerintahkan aktivis HAM juga minta DOM dicabut dan kasus-kasus pelanggaran HAM diadili.Rektor

24 meminta jaminan hitam di atas putih sebelum status daerah rawan itu dicabut. Sebulan kemudian, usai pengusulan itu, Suwahyu pun dipindah dan jabatannya digantikan oleh Kolonel Polisi Drs. Teuku Bachtair Aziz.

Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Dayan Dawood, M.A., menilai jika status operasi militer terus diberlakukan maka akan sangat merugikan Aceh secara ekonomi. Maka, pada 14 Oktober 1996 Dayan menyatakan bahwa kondisi Aceh lebih aman daripada Jakarta saat itu, sehingga sudah saatnya status operasi militer bagi Aceh dicabut karena merugikan daerah secara ekonomi, politik, dan psikologis. Upaya pencabutan status DOM juga diusulkan pada 29 Desember 1996 oleh Kapolda Aceh, Drs. Suwahyu yang dilantik sebagai Kapolda pada 6 September 1996. Suwahyu menilai, situasi Aceh sudah aman dan sepantasnya operasi militer diganti dengan operasi kamtibmas.22 Usul Suwahyu itu direspons oleh Panglima Komando Daerah I Bukit Barisan di Medan, Mayjen Sedaryanto pada 30 Desember 1996 yang mendukung sepenuhnya keinginan masyarakat Aceh sebagaimana disuarakan Suwahyu. Namun, dia 22 Fairus, dkk., Professionalism, Courage, Dignity, Profil dan Sejarah Ke polisian Negara Republik Indonesia Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Biro Humas Polda NAD, 2009, hlm. 272 FOTO: Kumparan Tgk Hasan Tiro bersama para kombatan GAM saat latihan di Libya.

Status DOM Dicabut Setelah sepuluh tahun diterapkan dan menuai banyak protes, apalagi situasi keamanan Aceh semakin kondusif, akhirnya pada 7 Agustus 1998 Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan (Menhankam/Pangab),BersenjataJenderal

jajarannya mengganti penyebutan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) yang selama ini ditujukan kepada kelompok Hasan Tiro dan menggantinya dengan Gerombolan Pengacau Liar (GPL). Dalam sebulan, pasukan nonorganik ditarik. Para tahanan politik Aceh pun mendapat amnesti dan abolisi. Penarikan pertama pasukan dilakukan terhadap 250 prajurit TNI pada 20 Agustus 1998, lalu disusul penarikan kedua sebelas hari kemudian. Selanjutnya, dilakukan penarikan secara bergelombang. Fungsi Normal Kepolisian Setelah status DOM dicabut, kendali keamanan dan ketertiban otomatis beralih dan dipegang oleh personel polisi dan prajurit TNI organik di Aceh. Dengan demikian, urusan keamanan dan ketertiban Aceh kembali ke fungsi normalNamunkepolisian.sayang, jatuhnya rezim Orde Baru, berkibarnya reformasi, dan berakhirnya status operasi

militer tersebut justru menyebabkan masyarakat mengalami euforia reformasi. Sipil bersenjata yang selam ini tiarap dan berada di bawah permukaan tiba-tiba unjuk gigi dan memperlihatkan senjata laras panjang atau pendek yang mereka miliki dan belum ditarik meski DOM sudah dicabut.Pada waktu bersamaan, pihak keamanan, khususnya TNI, terbebani oleh perasaan bersalah di masa lampau. Apalagi setelah pelanggaran HAM selama Aceh berada di bawah Operasi Jaring Merah, dibeberkan ke publik oleh pegiat HAM, jurnalis, aktivis perempuan, dan Forum Janda DOM (Forjadom).Penculikan dan penembakan misterius pun mulai sering terjadi. Kondisi Aceh, terutama di pesisir timur, mulai bergolak. Bahkan pada November 1999, ratusan pemuda sambil menenteng senjata berkeliling Kota Lhokseumawe. Mereka menaiki truk, minibus, dan sepeda motor. Jika terlihat bendera Merah Putih berkibar

26 Bachrumsyah menjelaskan, salah satu bukti masyarakat tidak takut kepada aparat keamanan dibuktikan dengan mengungsinya warga ke kotakota yang di sana justru terdapat 2.000 anggota PPRM, tersebar di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Tiga kabupaten ini merupakan bekas ‘hot spot area’ semasa eskalasi konflik Aceh memuncak, karena dijadikan GAM sebagai daerah basis perjuangan mereka.Untuk mengendalikan situasi, Polda Aceh kemudian menggelar Operasi Sadar Rencong (OSR) tahap I yang dimulai pada 21 Mei 1999 hingga OSR tahap III yang berakhir pada 22 Agustus 2000. Operasi ini dilanjutkan dengan Operasi Cinta Meunasah (OCM) tahap I dan II yang berakhir pada 31 April 2001. Fase Perundingan Untuk penyelesaian konflik Aceh yang berkepanjangan, akhirnya jalur diplomasi pun ditempuh. Dalam kondisi kemanan yang belum begitu stabil pascareformasi, Pemerintah Indonesia mengadakan perundingan pertama dengan GAM pada 2 Juni 1999 di Banda Aceh. Hasilnya, disepakati untuk membentuk Forum Dialog Jeda Kemanusiaan untuk Aceh yang terdiri atas perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, GAM, serta kelompok independen.Paraperwakilan ini tersebar dalam Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) dan Komite Bersama Aksi Kemanusiaan (KBAK) yang anggotanya masing-masing enam orang. Terdapat pula tim monitoring yang anggotanya juga enam orang, keberadaan mereka disetujui pihak Pemerintah RI dan GAM.Ketika berlangsung pertemuanpertemuan antara pihak RI dan GAM atas mediasi Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue, pihak di kantor-kantor pemerintah, langsung mereka turunkan. Markas Kepolisian Sektor Syamtalira Bayu, Aceh Utara, pun mereka tembaki. Untungnya tak ada yang terluka dan korban jiwa. Situasi yang tidak kondusif tersebut, ditambah sejumlah peristiwa berikutnya yang rentan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, akhirnya memaksa pemerintah pusat bertindak tegas dengan mengirim Pasukan Pengendali Rusuh Massa (PPRM) pada 1999 dengan garda terdepan dipegang oleh anggota polisi dari kesatuan Brimob. Kolonel Polisi Ridhwan Karim, putra Aceh kelahiran Gayo Lues, diamanahkan sebagai komandan PPRM dan Kolonel Polisi Teuku Ashikin Husin yang juga kelahiran Aceh, sebagai wakil komandannya. Kelak, Ashikin menjabat Wakapolda Aceh, Kapolda Sulawesi Tengah, dan Kapolda Bali.Dalam menjalankan tugasnya, PPRM mengalami dilema. Ketika mereka patroli ke desa-desa untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, justru warga ramai-ramai eksodus dari desa dan memilih untuk mengungsi. Pilihan warga untuk mengungsi semakin beralasan karena di desa tertentu sering terjadi kontak senjata antara anggota PPRM dengan kelompok sipil bersenjata yang saat itu dinamakan Gerombolan Bersenjata Pengacau Keamanan (GBPK). Kepada media lokal dan nasional yang terbit saat gelombang eksodus itu terjadi berulang, Kapolda Aceh, Kolonel Polisi Bachrumsyah sering menyatakan bahwa eksodusnya warga dari perkampungan bukan karena masuknya anggota PPRM ke desadesa, melainkan lebih karena situasi yang sengaja diciptakan oleh sipil bersenjata dengan cara mengintimidasi, mengancam, dan meneror masyarakat agar mengungsi.

Penegakan Hukum dengan unsur utamanya adalah polisi dengan penanggung jawabnya Kapolri. Operasi ini dilakukan karena banyak kejahatan seperti penculikan, pemerasan dengan dalih pajak nanggroe, dan pemaksaan untuk menjadi anggota GAM. Tujuan operasi ini untuk mengintensifkan penegakan hokum, termasuk memberlakukan gerakan bersenjata separatis GAM ebagai kejahatan terhadap keamanan Negara. Dalam operasi ini, TNI mengerahkan PolisiDeganMiliter.terpaksa, jalur dialog yang dirintis sejak tahun2000 itu pun buyar. Pemerintah pun kembali memobilisasi pasukan ke Aceh dan ini operasi terbesar yang dilakukan pemerintah pusat.Sekitar 40.000 pasukan dari unsur TNI dan Polri dikirim ke Aceh melalui jalur darat, laut, dan udara untuk memberi rasa aman kepada masyarakat Aceh dari Geromnolan Sipil Bersenjata (GSB) atau Gerakan Separatis Aceh (GSA).Keputusan Presiden tentang pemberlakukan darurat militer itu dimulai pada 19 Mei hingga 19 November 2003. Lalu dilanjutkan dengan darurat militer tahap II berdasarakan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 yang dimulai 19 November hingga 19 Mei 2004. Kendali operasi selama darurat militer dipegang oleh Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Panglima Komano Daerah Militer Iskanar Mua, Mayor Jenderal TNI Endang Suwarya. Selama darurat kepolisian selalu terlibat. Misalnya, pada pertemuan Komandan Lapangan RI-GAM KBMK pada 23 Februari 2001 di Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh, pihak kepolisian diwakaili oleh KBP Drs. Manahan Daulay dan AKBP D. Anggalaksana. Bahkan sebanyak 1.540 anggoata GAM telah menyerahkan diri kepada aparat kepolisian di lima polres dalam wilayah hukum Kepolisian DaerahBertindakAceh.sebagai Kasatgas OCM saat itu adalah Kolonel Polisi Drs. Dody Sumantyawan HS. Untuk menghadapi situasi keamanan Aceh yang memburuk, Dody Sumantyawan yang kemudian menjabat Kapolda Aech dengan pangkal Brigjen, menyiagakan 11.000 personel polisi di seluruh Aceh. Ini dilakukan untuk mengantisipsi gangguan keamanan di Aceh, terutama gangguan keamanan dengan teror bom, seperti pernah dilakukan terhadap Kantor Bupati Pidie yang dibom pada 25 September 2000. Forum Jeda Kemanusiaan ini kelak berubah nama menjadi Damai Menuju Dialog (DMD) untuk Aceh. Semua anggota KBMK dari Indonesia merupakan putra Aceh, yakni Kolonel Sulaiman AB (terakhir Danpuspom TNI), Kolonel Teuku Johan Basyar (TNI Angkatan Udara), Kolonel Madani TNI Angkatan Laut), Kolonel Polisi Ridhwan Karim dan Kolonel Rismawan dari unsur kepolisian. Rismawan kelak menjabat Kapolda Aceh. Darurat Militer dan Darurat Sipil

Perundingan antara Pemerintah RI dan GAM di Tokyo pada 17-18 Mei 2003 gagal, karena GAM ngotot menuntut merdeka dan menolak tawaran otonomi khusus bagi Aceh, juga menolak untuk meletakkan senjata.Penolakan itu menyebabkan Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden

27 (Keppres) Nomor 28 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa seluruh Aceh dalam keadaan bahaya dengan status Darurat Militer dengan nama Operasi Terpadu, berlaku selama enam bulan sejak 19 Mei 2003 dan dapat diperpanjang.Salahsatupendekatan dari dari Operasi Terpadu ini adalah .Operasi

Nomor 43 Tahun 2004. Keputusan ini mulai berlaku sejak 19 Mei 2004 hingga 19 November 2004 dengan pusat kendali dipegang oleh Gubernur Aceh, Abdullah Puteh selaku Penguasa Darurat Sipil daerah (PDSD). Selama itu pula sepucuk pistol kerap menempel di tali pinggang Abdullah Puteh.Selama darurat militer dan darurat sipil, bagai tak dapat dielak, warga sipil, anggota GSA, personel Polri, dan prajurit TNI banyak yang menjadi korban.Darurat sipil tahap I berakhir, dilanjutkan dengan darurat sipil tahap II berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2004 yang dimulai

pada 19 November 2004 hingga 19 Mei 2004.Namun, belum sampai dua bulan perpanjangan status darurat sipil tahap II diberlakukan, Allah berkehendak lain. Sebuah bencana alam mahadahsyat mengguncang dan meluluhlantakkan Aceh, yakni gempa berkekuatan 9,3 skala Richter dengan kedalaman 20 kilometer di sebelah barat Meulaboh yang memicu tsunami terbesar pada abad 21. Gempa dan Tsunami Ketika gempa besar mengguncang Aceh dan memicu tsunami dahsyat pada 26 Desember 2004 sekitar pukul 07.58 WIB, Aceh sedang berstatus darurat sipil. Sebagai daerah tertutup bagi pendatang, apalagi bagi orang asing, menyulitkan arus bantuan logistik masuk ke Aceh yang porakporanda dihantam tsunami. Status tersebut dicabut oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 27 Desember 2004 dan dengan demikian bantuan untuk Aceh bebas masuk, demikian para relawan dan pekerja kemanusiaan dari luar negeri. Tak kurang 7.000 relawan asing masuk Aceh saat itu dan 53 negara menyalurkan bantuannya untuk Aceh yang 236.000 lebih penduduknya meninggal dan hilang, serta ratusan ribu jiwa mengungsi karena kehilangan rumah.Tsunami Aceh mencetak rekor sebagai bencana alam terbesar pada abad 21 di dunia dari segi jumlah korban. Di Aceh saja, berdasarkan data Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tsunami telah menewaskan 236.116 jiwa penduduk dan hampir 74.000 jiwa di antaranya dinyatakan hilang, karena jasadnya tidak ditemukan atau tak lagi dikenali. Selain itu, 514.150 jiwa terpaksa menjadi pengungsi spontan, militer pula kartu tanda penduduk (KTP) orang Aceh diganti menjadi KTP MerahSelamaPutih.setahun darurat militer, Kapolda Aceh tetap dijabat oleh Irjen Pol Drs. Bahrumsyah Kasman, S.H., yang mulai dia emban sejak tahun 2002. Sejarah mencatat Bahrumsyah merupakan Kapolda terlama di Indonesia pascareformasi dengan masa kerja pada periode pertama 1999-2000 dan periode kedua tahun 2002-2007. Sebelum darurat militer periode kedua berakhir, Indonesia melaksanakan agenda demokrasi, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 5 April 2004. Kali ini jumlah pemilih di Aceh lebih meningkat dibanding Pemilu 1999. Ribuan anggota GSB pun menyerahkan diri, ditangkap, serta mengikuti proses pengadilan sebagai bagian dari penegakan hukum yang merupakan ranah tugas kepolisian. Setahun kemudian, status darurat militer diturunkan menjadi darurat sipil setelah kondisi keamanan di Aceh berangsur pulih. Penurunan status dari darurat militer ke darurat sipil ini dituangkan melalui Keputusan Presiden

28

23 Yarmen Dinamika, dkk., Tsunami Aceh Getarkan Dunia, Banda Aceh: Harian Serambi Indonesia dan Japan-Aceh Net, 2006, hlm. 9-10.

karena kehilangan rumah dan tempat tinggal.Gempa

yang terjadi di Samudra Hindia dan berjarak 149 kilometer sebelah barat Meulaboh, Aceh Barat, itu juga dirasakan dampak destruktifnya dalam bentuk getaran gempa dan tunami di sepuluh negara selain Indonesia, yakni Thailand, Malaysia, Maladewa, India, Myanmar, Banglades, Sri Lanka, Kenya, Tanzania, bahkan Somalia. Itu karena, pada peristiwa gempa yang bermula di Aceh itu telah memicu dan diikuti oleh delapan gempa besar lainnya di seputar Nikobar dan Andaman di India. Akibatnya, total general korban tsunami yang meninggal dan hilang di sebelas negara pada pengujung tahun 2004 itu hampir 400.000 jiwa. PBB bahkan menetapkan peristiwa ini sebagai bencana internasional dan menunjuk Bill Clinton, mantan presiden Amerika Serikat, sebagai Utusan Khusus (Special Envoy) Sekjen PBB untuk menangani dampak tsunami di berbagaiBelumnegara.23pernahdalam sejarah lembaga perhimpunan bangsa-bangsa itu melibatkan begitu banyak satuan tugas serta dana untuk merespons dampak tsunami yang ditimbulkan oleh gempa Aceh. Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Banda Aceh merupakan wilayah terparah yang dihantam tsunami. Komunikasi dengan dunia luar sempat putus total hingga hari ketiga, kecuali menggunakan telepon satelit. Dua helikopter milik Polri yang siaga di halaman markas Brimob (kini menjadi halaman Mapolda Aceh) yang sempat dihidupkan untuk terbang menjauh tiba-tiba saja ringsek didahului gelombang tsunami yang datang dari arah belakang dan sisi kiri markas Brimob. Helikopter ini terseret

30 bintara. Taruna Akademi Kepolosian (Akpol) yang sedang cuti pun ikut menjadi korban sebanyak tiga orang.

Akibat gempa dan tsunami di Aceh, paling kurang Kepolisian Republik Indonesia mengalami kerugian materiel dan fisik sekitar Rp 591,72 miliar.

Dalam kondisi itu, 53 negara turun tangan memberikan bantuan pada fase awal tanggap darurat yang melibatkan 16.000 pasukan di Aceh. Mereka berasal dari Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Australia, Pakistan, Jepang, dan sejumlah negara lain yang diterjunkan dalam misi kemanusiaan nonperang terbesar seusai Perang Dunia II yang melibatkan sembilan kapal induk, 11 kapal perang, 31 pesawat udara, dan 75 helikopter/ helicooper. Akhir Konflik Di sisi lain, tsunami tersebut mendorong pula tekad elite Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia untuk kembali ke meja perundingan. Tsunami memang bukan faktor penentu, tapi ia menjadi faktor pendorong kelancaran dialog dalam perundingan penyelesaian konflik Aceh hingga 100 meter dari tempatnya semula. Bangkai helikopter itu kini satu ditempatkan di Kompleks Museum Tsunami Aeh, satu lagi berada di halaman belakang Gedung Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala yang berada di Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Tak cuma dua helikopter, tsunami juga menghancurkn 29 asrama polisi yang berdekatan dengan pantai, misalnya Asrama Polisi Lamteumen I dan II, Asrama Polisi Punge, Asrama Polisi Ulee Lheue, Asrama Brimob Jeulingke, dan Asrama Polisi Air di Lampulo (Banda Aceh), Asrama Polisi Blang Paseh (Sigli), serta Asrama Polisi Air Ujong Karang (Meulaboh). Kerugian terbesar yang dialami Polda Aceh saat itu adalah kehilangan sumber daya personel polisi serta keluarga mereka. Secara keseluruhan, 612 personel polisi dan PNS di jajaran Polda Aceh meninggal dunia atau hilang akibat tsunami, termasuk polisi nonorganik yang sehari-hari membantu tugas pemulihan keamanan di Aceh. Di antara yang gugur itu terdapat sembilan perwira pertama dan 42 orang Masjid

walaupunyangBaiturrahmanRayamasihkokohditerjanggempadanTsunami

Finlandia, Martti Ahtisaari selaku pimpinan Crisis Management Initiative (CMI).Pada 15 Agustus 2005, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia akhirnya sepakat untuk menandatangani persetujuan damai (MoU) dan sekaligus mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung hampir 30 tahun. Kesepakatan itu memberikan hak otonomi khusus (special autonomy) kepadaSejakAceh.saatitu, Pemerintah Republik Indonesia menarik semua elemen tentara dan polisi nonorganik dari Aceh dalam empat tahap, dimulai 15 September dan selesai pada tanggal 31 Desember 2005. Setelah itu, keamanan dan ketertiban di Aceh sepenuhnya dikendalikan oleh kepolisian. Aceh kembali memasuki fase fungsi normal kepolisian. Tertib sipillah yang berlaku dan polisi organik bertanggung jawab untuk menjaga hukum serta ketertiban di Aceh hingga kini.[]

lima putaran perundingan di Helsinki, pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka akhirnya berhasil mencapai kesepahaman damai untuk mengakhiri konflik selama hampir tiga dekade itu.

FOTO: KUMPARAN Hamid Awaluddin (kiri), Martti Ahtisaari (tengah) dan Malik Mahmud, saat momen kesepakatan damai Aceh di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 31

Dalam preambule nota kesepahaman tersebut, antara lain, disebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Juga disebutkan bahwa para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebutlah akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pascatusnami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.Kesepakatan bersejarah tersebut ditandatangani di Helsinki, Finlandia, atas mediasi mantan presiden

di Helsinki.Setelahmelewati

SEJARAH KEPOLISIAN DI ACEH Babakan sejarah kepolisian di Aceh terkait erat dengan masa transisi yang menandai berakhirnya fase kolonisme Belanda di Aceh dan masuknya Jepang ke daerah ini tahun 1942 atas undangan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Menjelang akhir kekuasaan Belanda, PUSA yang dibentuk pada 5 Mei 1939 1, melalui utusannya, Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga (Ayah Hamid), mengadakan hubungan rahasia dengan Jepang di Penang, Malaysia.2 Tujuan ulama mengundang Jepang adalah untuk membantu rakyat Aceh mengusir Belanda yang telah merongrong kedaulatan Kerajaan Aceh melalui deklarasi perang secara resmi pada 26 Maret 1873. Di tengah menguatnya cengkeraman Belanda di Aceh pada era 1940-an, ulama dan sebagian besar rakyat Aceh 1 Harry Kawilarang. 2010. Aceh, dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki, Cetakan ke-3, Banda Aceh: Bandar Publishing, hlm. 3. 2 Rusdi Sufi. 2009. Pernak-Pernik Sejarah Aceh, Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, hlm. 111.

BABPOLDAPEMBENTUKANSEJARAHACEHII 36

Perjuangan PUSA dalam bentuk politik, menurut Bambang Suwondo, antara lain, dengan mengadakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi Belanda serta mengadakan hubungan dengan luar negeri guna memperoleh bantuan.4 Dalam sebuah rapat rahasia bulan Desember 1941 yang dihadiri Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Abdul Wahab (PUSA), Teuku Nyak Arief (Panglima Sagi XXVI Mukim), Teuku Muhammad Ali Panglima Polem (Panglima Sagi XXII Mukim), Teuku Ahmad (Uleebalang Jeunieb-Samalanga), dan lain-lain, mereka mengucapkan ikrar setia kepada agama Islam, bangsa, dan tanah air, serta menyusun pemberontakan bersama melawan Pemerintah Belanda dan bersetia kepada Dai Nippon.Tindak lanjut dari rapat rahasia itu, pihak PUSA dan uleebalang menghubungi perwakilan Jepang yang berada di Malaya antara bulan Januari dan Februari 1942. Utusan Aceh yang datang untuk bertemu Jepang adalah Teungku Syekh Abdul Hamid (Ayah Hamid) dari PUSA, sedangkan dari golongan uleebalang adalah Teuku Muda dari Lhoksukon dan Teuku Ali Basyah dari Panton Labu.5 4 Bambang Suwondo. 1983. Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh, Jakarta: Depdikbud, hlm 13-14. 5 Nazaruddin Sjamsuddin. 1999. Revolusi di Serambi Mekah, Jakarta: UI-Press, terkesan dan menaruh harapan besar pada Jepang karena Kekaisaran Jepang mulai memakai siasat propaganda untuk menarik simpati dari golongan uleebalang, ulama, dan masyarakat Aceh melalui slogan “Nippon pemimpin Asia”, “Nippon pelindung Asia”, dan “Nippon cahaya Asia”. Namun, janji Jepang dalam propagandanya untuk mengusir Belanda dari Aceh itu lebih banyak menarik simpati golongan ulama daripada uleebalang (hulubalang). Soalnya, golongan ulamalah yang paling disasar Belanda sejak mereka mendarat di Aceh. Sebaliknya, golongan ini pula yang paling membenci dan anti terhadap Belanda sehingga menjadikan perang Aceh melawan kaphe Belanda sebagai jihad fisabilillah (perjuangan suci di jalan Allah).Sebagaimana

disebutkan Teuku Ibrahim Alfian3 bahwa jauh-jauh hari sebelum Jepang mendarat di Aceh, perwakilan Jepang yang berada di Malaysia telah melakukan hubungan politik yang menguntungkan mereka melalui kontak langsung dengan para pemimpin rakyat Aceh, terutama dari kalangan PUSA. Lembaga ini menjadi panutan rakyat Aceh karena golongan inilah yang menjadi inti dalam melakukan aksi perlawanan terhadap Belanda setelah Sultan Aceh ditawan.

duaHamidulamabersama(bertongkat)DaudMuhammadTengkuBeureuehparaAceh,Ayah(berdirikedarikiri).

37

3 T. Ibrahim Alfian, dkk. 1982. Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (19451949), Banda Aceh: Museum Negeri Aceh, hlm. 9. DOK. KELUARGA

Dari gambaran di atas, tampak bahwa PUSA memiliki peran penting dalam mendatangkan Jepang ke Aceh. Namun, perlu diingat bahwa tujuan PUSA semata-mata hanyalah ingin mengusir Belanda dari Aceh dengan bantuan tentara Jepang. Pada masa itu hampir tidak memungkinkan bagi Aceh untuk menumpas akar-akar kolonialisme Belanda tanpa dukungan perlengkapan perang yang lengkap. Jadi, kalangan ulama menganggap bahwa niat Jepang masih tulus dalam membantu perjuangan rakyat Aceh, meskipun kelak Jepang mempunyai misi lain yang lebih parah dibandingkan Belanda.Sejarah mencatat (Teuku Ibrahim Alfian, dkk., 1982:9-10) bahwa Jepang mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942. 6

“F” inilah Jepang memberikan indoktrinasi serta janjinya untuk mempercepat pengusiran Belanda dari Aceh. Barisan “F” ini berperan dalam melakukan kampanye untuk memuluskan jalan bagi pendaratan Jepang. Mereka mempropagandakan hlm. 42. geheugen.delpher.nl Sejarah Kolonial. Perang Aceh. Divisi pendaratan Marinir dan Angkatan Laut Belanda pada awal Perang1873-74.Aceh

38 tentang rencana pendaratan Jepang serta menyebarluaskan janji-janji Jepang ke seluruh daerah.6

TengkuDaudMuhammadBeureueh

Bambang Suwondo. 1983. op.cit., hlm 17.

Pada kesempatan lain PUSA mengutus Said Abu Bakar dan Syekh Ibrahim secara khusus guna menjajaki kemungkinan masuknya Jepang ke Aceh dengan tujuan secepat mungkin untuk mengusirHubunganBelanda.Jepang dengan utusanutusan ini direalisasikan dengan mengumpulkan orang-orang Aceh yang ada di Pulau Pinang dan Malaya seraya menganjurkan kepada mereka untuk kembali ke Aceh guna membentuk organisasi rahasia yang diberi nama “Fujiwara Kikan” atau yang lebih sering disebut dengan Barisan “F”, karena mereka memakai inisial “F” sebagai lambangnya.MelaluiBarisan

Tujuan Jepang ialah untuk kepentingannya dalam melawan sekutu, akan tetapi berkat pelatihan militer Jepanglah orang-orang pribumi, terutama di Aceh, mulai dapat belajar bagaimana cara berorganisasi secara Pendaratan Jepang dilakukan pada tiga tempat yang berbeda, yaitu di Krueng Raya (Aceh Besar), Sabang, dan Peureulak (Aceh Timur). Versi lain menyebutkan pendaratan bukan di Krueng Raya, melainkan di Krueng Raba, Lhoknga, Aceh Besar. Tapi tampaknya Krueng Raya-lah yang lebih valid, mengingat di kawasan itulah, tepatnya di bukit Ujong Batee, dibangun benteng Jeupang Teuka (Jepang Tiba) yang masih ada hingga kini.

Jepang mendarat di Aceh tanpa rintangan apa pun. Baik dari Pemerintah Belanda maupun dari rakyat Aceh sendiri. Malah sebaliknya, rakyat Aceh saat itu menyambut baik kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang sebagai saudara tua yang akan turut membantu perjuangan mereka mengusir Belanda dari tanah Aceh.7 Seperti dicatat Paul Van’t Veer, seorang penulis Belanda dalam bukunya 7 A .J . Piekaar. 1977. Aceh dan Peperangan dengan Jepang Bab 1 (terjemahan), dari Abu Bakar, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, hlm. 51.

39

Kekuatan yang dimiliki Jepang dan rakyat Aceh, membuat mereka dengan mudah berhasil mengusir Belanda dari wilayah Aceh. Rakyat Aceh memberikan kepercayaannya kepada Jepang, dan dimanfaatkan Jepang untuk menyusun kekuatan mereka dengan merekrut pemuda-pemuda di Aceh menjadi anggota militer Jepang, seperti tokubetsu keisatsutai (polisi khusus), gyu gun (tentara sukarela), dan heiho (serdadu pembantu).10Merekasemua merupakan pemuda pribumi yang dilatih Jepang secara serius agar setelah nantinya matang akan direkrut sewaktu-waktu sebagai tenaga bantuan untuk melawan sekutu.

De Atjeh Oorlog8 , serentetan perlawanan bersenjata pada tahun 1912 hingga 1942, masih terus dilakukan oleh rakyat Aceh dalam rangka mengusir Belanda menjelang kedatangan bala tentara Jepang.9Iabahkan menulis, peperangan Belanda di Aceh harus dianggap sebagai sebuah peperangan besar dan dahsyat yang berlangsung terus-menerus sejak tahun 1873 sampai saat Belanda mengundurkan diri dari Aceh selamalamanya pada tahun 1942. Peperangan itu tidak berakhir pada tahun 1913 atau 1914, melainkan masih terus terjadi serangkaian perlawanan rakyat Aceh— berupa pembunuhan dan pemukulan— terhadap prajurit dan perwira Belanda dari tahun 1914 hingga tahun 1942 (sampai saat Jepang masuk). Setelah Jepang mendarat, mereka langsung menyerang pertahananpertahanan Belanda yang masih tersisa di Aceh. Takengon menjadi basis pertahanan utama Belanda saat itu. Ke sanalah serangan dilancarkan.

Banzai Dai Nippon, banzai, banzai.” Hal-hal itulah yang membuat pemuda-pemuda Aceh keranjingan heiteisan, gandrung pada jiwaMereka,keprajuritan.12kataAmran, memimpikan kegagahperkasaan untuk membela tanah air dengan pangkat-pangkat kasikan (bintara), syukur kalau-kalau bisa menjadi perwira dengan sepatu “pacok” dan samurai bergantung di pinggang. Anak-anak dan para pelajar setiap pagi giat melakukan taiso (senam) di samping baris-berbaris, serta apel yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo Lagu yang menanamkan rasa hormat kepada militer pun digunakan untuk menumbuhkan jiwa keprajuritan pada anak-anak Aceh. Setiap anak bahkan hafal nyanyian Heiteisan Yo Arigato (terima kasih kepada tuan serdadu) dan Myoto Okaino, serta fasih meneriakkan pekik selamat kepada Kaisar Jepang: Banzai Tenno Heika, Banzai! Namun, semua keindahan itu hanyalah bersifat sementara. Pada kenyataan selanjutnya, sebagaimana yang kita tahu, bahwa Jepang saat menjajah lebih kejam perlakuannya terhadap rakyat kita daripada Belanda. Sehingga, ada ungkapan yang mengatakan “lebih baik dijajah Belanda selama 350 tahun daripada dijajah oleh

41 seperti yang telah diatur oleh Pemerintah Belanda terdahulu. Daerah Aceh terdiri atas daerah yang disebut Zelfbestuursgebied (daerah berpemerintahan sendiri) dan Rechsreeks Bestuur Gebied (daerah yang berada langsung di bawah gubernur atau Pemerintah sertamakananbahkanmenyambutketikaMenurutBelanda).AmranZamzami,JepangmasukkeAceh,rakyatmerekadengansukaria,adayangsudimenyediakankelapaataubuah-buahanberteriak,“

Penduduk Aceh dengan gembira menyambut kedatangan pasukan Garuda Kekaisaran Jepang berbaris melewati Masjid Raya Kutaraja Jepang 3,5 tahun”. Semua itu adalah kenangan pahit sejarah bagi kita. Dengan kata lain, masuknya Jepang menggantikan Belanda tahun 1942 tidak membawa perubahan sama sekali bagi peradaban Aceh yang mengalami kemunduran akibat invansiSelamaBelanda.13tigatahun Jepang berkuasa diAceh sampai 1945, tidak ada kebijakan yang dilakukan Jepang untuk 6dibom1945kalahberlangsungRaya.memenangkanpeperangan,seluruhnyapemerintahanAceh.berkembangnyamemungkinkankembaliperadabanSebaliknya,kebijakan-kebijakanpendudukanJepangdiarahkanpadausahakarenamerekaterobsesiPerangAsiaTimurMasa-masapahititutaklama.Belakangan,Jepangolehsekutupada14AgustussetelahHiroshimadanNagasakisekutumasing-masingpadadan9Agustussehinggaikut

13 Mawardi Umar, Yarmen Dinamika, Wildan, dan Sulaiman Tripa. 2019. 58 Tahun Unsyiah, Kiprah Kampus ‘Jantong Ate’ untuk Bangsa, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, hlm 18.

12 Amran Zamzami. 1990. Jihad Akbar di Medan Area, Jakarta: PT Bulan Bintang, hlm. 19

42

14

Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman. Struktur kepolisian pada zaman Jepang di Aceh tergolong sederhana, karena hanya memiliki dua jenjang komando. Untuk tingkat provinsi disebut keimubu yang dipimpin oleh seorang keimubutyo atau kepala daerah polisi (kadapol).Dibawahnya terdapat satu jenjang komando untuk level distrik (kabupaten) yang dinamakan kaisatsusho. Pimpinannya disebut kaisatsushotyo atau komandan distrik. Di bawah distrik atau pada level kecamatan saat itu tidak ada lagi jenjang komando kepolisian seperti yang kita kenal sekarang berupa kepolisian sektor (polsek) yang berkedudukan di ibu kota kecamatan. Baik keimubutyo maupun keisatsushotyo dijabat oleh polisi Jepang, sebagaimana berlaku di daerah lain Indonesia yang mereka kuasai. Lembaga kepolisian di Aceh baru dipimpin oleh putra daerah justru pada Oktober 1945 ketika Jepang mengangkat Muhammad Hasyim untuk memangku jabatan keimubutyo di Kutaraja. menghentikan kekuasaan Jepang di Aceh. Jepang hanya menunggu waktu untuk menyerahkan wilayah Aceh kepada sekutu. Pada saat itu tentara rekrutan Jepang maupun polisi khusus mereka di Aceh (tokubetsu keisatsutai) semuanyaMerujukdirumahkan.***padafragmen sejarah di atas, tampak bahwa eksistensi lembaga kepolisian di Aceh dimulai pada masa pendudukan Jepang, tepatnya pada bulan Mei 1942. Oleh Jepang, lembaga ini diberi nama Aceh Syukeimubu.

Markas Aceh Syukeimubu berada di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), tepatnya di Kantor Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda (Baperis) yang berada di Kompleks Museum Aceh, hanya berjarak sekitar 200 meter dari Pendopo (Meuligoe) Gubernur Aceh di 14 Fairus dkk. 2009. Professional, Courage, Dignity; Profil dan Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia: Biro Humas Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, hlm 246-248.

dirangkaSoekarnoPresidendalamperesmianKotaPelajarMahasiswaDarussalammendapatsambutanmeriahdarimasyarakatsepanjangjalanyangdilaluinya,September1959.

Berita ini sangt dirahasiakan, mengingat tentara Jepang di Aceh masih memiliki kekuatan meski sudah menjadi pihak yang kalah dalam perang melawan sekutu. Pemerintahan, polisi, dan militer Jepang masih dalam keadaan utuh dan lengkap, baik dalam hal personel maupun prasarana dan sarana.

43

Setelah memperoleh kepastian bahwa benar Indonesia sudah merdeka, Hasyim diam-diam menyerukan kepada para pemuda dan anggota kepolisian Jepang yang berdarah pribumi untuk mengambil alih aset-aset Jepang sekaligus menunjukkan eksistensi kemerdekaan Indonesia, tak lama setelah jabatan keimubutyo dipercayakan kepadanya.Disisilain, berita tentang kemerdekaan Indonesia di Aceh sebenarnya secara tidak resmi sudah terdengar oleh beberapa kalangan di hari-hari awal proklamasi. Misalnya saja di Takengon, Aceh Tengah, pada tanggal 18 Agustus 1945 sudah ada warga yang mengetahui hal tersebut, persis sehari setelah Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur, Jakarta.

Semula, keinginan untuk mengibarkan bendera Merah Putih ini dilakukan para pegawai berkebangsaan Indonesia, tetapi timbul insiden dengan tentara Jepang. Usaha untuk pengibaran bendera Merah Putih selanjutnya

Radio milik penduduk Kebayakan, Takengon, bernama Teungku M. Saleh Adry dan radio milik seorang etnis Tionghoa di Kampung Asir-Asir, Takengon, menangkap siaran berita tentang kemerdekaan itu.

Namun begitu, berbeda dengan kebanyakan daerah lain, di Kutaraja gelora dan semangat kemerdekaan ini lebih terasa dan enggan untuk dirahasiakan. Berita proklamasi yang telah menyebar di kalangan pemuda dan masyarakat Aceh di Kutaraja telah menggerakkan mereka untuk menunjukkan eksistensi kemerdekaan Indonesia. Hasyim bahkan menyeru para pemuda untuk mengambil alih aset-asetUpayaJepang.pengibaran bendera Merah Putih pun dilakukan di mana-mana dengan sasaran utama kantor-kantor dan lembaga yang berada di bawah kekuasaan Jepang. Upaya pengibaran ini selalu mendapat hambatan dari serdadu Jepang yang tetap berusaha memelihara status quo wilayah yang didudukinya atas perintah sekutu.

Diam-diam pada 1 Oktober 1945 Hasyim menghadiri sebuah rapat rahasia di salah satu ruangan Masjid Raya Baiturrahman, Kutaraja. Yang dibahas dalam rapat itu adalah kabar penting yang dikirim melalui kawat (telegram) oleh Abdullah Hussain, Wakil Kepala Polisi di Langsa kepada Hasyim selaku Keimubutyo Kutaraja.Dalam surat kawat itu dikabarkan bahwa Indonesia sudah merdeka dan Soekarno sebagai presiden. Kemerdekaan Indonesia juga disokong oleh Nehru (India) dan partai buruh Australia. Abdullah Hussain juga meminta Hasyim untuk memonitor siaran radio meter 16,6 pada pukul 7,30 malam waktu Jawa terkait informasi tentang kemerdekaan tersebut. Abdullah Hussain sendiri mendapatkan kabar tentang Indonesia merdeka dari Moenar Hamidjojo, Pemimpin Redaksi Majalah Melati di Medan, Sumatera Utara. Saat itu, Abdullah Hussain bertemu Moenar di Jalan Teratai Medan saat ia melakukan perjalanan dari Langsa menuju Kutacane, Aceh Tenggara, pada 22 Agustus 1945.

Kemerdekaan Indonesia memang sudah diproklamirkan di Jakarta pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Namun, secara de facto tentara Jepang belum angkat kaki dari Aceh pada bulan itu. Terbukti, pada Oktober 1945 Jepang justru mengangkat Muhammad Hasyim untuk mengepalai keimubutyo di Kutaraja yang belakangan berganti nama menjadi Banda Aceh.

Kendati mendapat tantangan, semangat rakyat bersama pemuda Aceh yang tergabung dan menjadi bagian dari kantor keimubu tidak surut untuk menaikkan bendera Merah Putih. Dari sejumlah tempat yang dianggap penting, kantor keimubu sendiri menjadi target utama untuk direbut atau diambil alih.

Prasasti pengibaran bendera Merah Putih pertama di Banda Aceh. Di atasnya tertulis “Di tempat ini penaikan Sang Saka Merah Putih pertama dengan melalui insiden antara rakjat dengan serdadu kolonial Djepang tanggal 24-8-1945”. Prasasti ini berdiri kokoh di depan kantor Bapperis yang berada dalam komplek kediaman Gubernur Provinsi Aceh.

44 merupakan kantor kepolisian Jepang tingkat keimubu 15 Setahun setelah insiden penaikan bendera tersebut, tepatnya tanggal 11 Agustus 1946, dengan Ketetapan Nomor 204, Gubernur Sumatra, Mr. Teuku Muhammad Hasan mengangkat Huhammad Hasyim sebagai Kepala Kepolisian Keresidenan Aceh. Bersamaan dengan itu diangkat pula Teuku Chik Muhammada Daudsyah menjadi Residen/Kepala Pemerintahan Aceh.Tanggal pengangkatan Muhammad Hasyim sebagai Kepala Kepolisian Keresidenan Aceh yang pertama itu sebenarnya layak diperingati sebagai Hari Jadi Kepolisian Daerah (Polda) Aceh. MARKAS pertama Kepolisian Daerah Aceh secara resmi ditempati pada tahun 1946. 15 Fairus dkk., op.cit., hlm 249 dipimpin oleh petinggi keimubu berdarah pribumi. Dia adalah Muhammad Hasyim yang saat itu menjabat keiumubutyo atau kepala daerah polisi (kadapol). Begitupun, usaha ini tetap saja mendapat halangan dan bahkan mendapat teguran keras dari tentara Jepang. Akan tetapi, Muhammad Hasyim dan para pemuda Aceh yang berada dalam organisasi kepolisian Jepang itu tidak patah semangat. Spirit mereka tetap berkobar dan tanpa kenal kata menyerah.Seorang polisi bernama Lama Amin Bugis yang akrab disapa Amin Bugeh akhirnya berhasil mengibarkan bendera tersebut dan tercatat sebagai orang pertama yang mengibarkan bendera di Aceh. Ketika itu, setelah beberapa kali mendapat pengadangan dan bendera Merah Putih yang sedang dikerek naik diturunkan kembali oleh tentara Jepang, Amin Bugih merampas bendera yang diturunkan itu dan segera memanjat tiang bendera yang kosong dariDikibaran.atastiang, Amin Bugih melepas tali pengikat dan langsung mengikatkan bendera Merah Putih di puncak tiang. Dengan cara inilah sang Dwiwrna tidak bisa diturunkan lagi, kecuali jika tiangnya ditumbangkan. Peristiwa ini terjadi pada 24 Agustus 1945. Prasasti tentang peristiwa heroik ini kini berdiri kokoh di depan Kantor Baperis yang berada satu kompleks dengan Museum Aceh.Kantor Baperis itu sendiri dahulunya

Waktu itu, sejumlah staf bekerja terpencar Lokasinya berada di bekas toko mobil Cors milik Kerlen yang berkebangsaan Belanda.Sebelum itu, Markas Kepolisian Daerah Aceh menumpang di bekas Gedung Kepolisian Jepang yang berada di kompleks Baperis. Markas pertama yang sekarang menjadi bekas bangunan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) di Jalan Cut Meutia Banda Aceh itu sebelumnya ditempati oleh Kepolisian Kabupaten (Resor) 101/Aceh Besar sebelum kemudian Kepolisian Daerah Aceh di bawah kepemimpinan Komisaris Polisi Kelas I Muhamamd Hasyim secara bersama menempati gedung yang sama. Baru pada pertengan 1961 setelah memiliki beberapa lokasi markas, tukar guling (ruislah) dengan markas-markas yang ada dilakukan. Sejak itu, masing-masing markas— baik Markas Kepolisian Daerah Aceh maupun Markas Kepolisian Resor 101/ DOK.POLDA ACEH Markas Kantor Polisi dulu.KutarajaKomisariattempo

guling ini terjadi saat Kepolisian Daerah Aceh berganti nama menjadi Kepolisian Komisariat Aceh dan berada di bawah kepemimpinan KBP. A. Hakim Nasution. Pembangunan representastif Markas Kepolisian Daerah Aceh baru dimulai tahun 1975 saat Kepala Polisi Daerah (kala itu disebut Kapadol-1/Aceh) dijabat Brigjen Pol. Drs. H. Rachmat Subagio. Pembangunan ini dilakukan tatkala wilayah hukum kepollisian di Aceh berganti nama dari Kepolisian Komisariat Aceh (dipakai selama 1957-1963) dan Daerah Angkatan Kepolisian (digunakan selama 19631971) menjadi Daerah Kepolisian-1/Aceh. Pembangunan markas ini dilakukan, mengingat Markas Komando Utama Kepolisian Daerah Aceh saat itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai markas komando utama akibat sudah tua, lapuk, dan sempit sehingga tidak lagi mendukung pekerjaan para personel secara terpusat (satu atap).

Aceh Besar—terpisah dan memiliki gedung sendiri-sendiri.Prosestukar

Pada tahun-tahun awal terbentuknya Kepolisian Daerah Aceh, tidak saja kondisi markas yang menjadi persoalan sehingga harus meminjam dan menempati sejumlah ruangan yang kurang layak. Pada tahun-tahun pertama itu sekolah kepolisian— saat itu disebut Sekolah Kepolisian Keresidenan Aceh—pun meminjam tempat pada pihak lain, yakni Kesatria Divisi Rencong yang berada di kawasan Peuniti,SekolahKutaraja.kepolisian ini merupakan sekolah kepolisian pertama di Sumatra yang secara resmi dibuka pada 1 November 1947 ketika Kepala Kepolisian Daerah Aceh dipimpin oleh

Markas pertama yang sekarang menjadi bekas bangunan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) di Jalan Cut Meutia Banda Aceh itu sebelumnya ditempati oleh Kepolisian Kabupaten (Resor) 101/Aceh Besar sebelum kemudian Kepolisian Daerah Aceh di bawah kepemimpinan Komisaris Polisi Kelas I Muhammad Hasyim secara bersama menempati gedung yang sama.

KBP Muhammad Insja. Sekolah ini diasuh oleh 12 tenaga pengajar, berasal dari internal kepolisian maupun dari pihak luar (guru tidak tetap). Pada tanggal 18 Juni 1949 sekolah ini menghasilkan kader kepolisian angkatan pertama. Para siswa yang lulus menerima ijazah kursus kilat bagian resersePadakriminal.saatpembagian ijazah itu Kepala Kepolisian Keresidenan Aceh, KBP Muhammad Insja menyatakan bahwa kepolisian yang dipimpinnya mempunyai cita-cita untuk membentuk Kepolisian Republik Indonesia yang setaraf dengan kepolisian internasional. Di sini terlihat Muhamamd Insja tidak hanya menyebutkan Kepolisian Keresidenan Aceh, tetapi organisasi kepolisian yang lebih besar, yakni Kepolisian Republik Indonesia. Ini bukti bahwa sejak awal para tokoh dan pemuda Aceh memiliki totalitas semangat yang besar terkait nasionalisme (keindonesiaan).

46 sehingga sulit melakukan koordinasi. Asisten Intelijen Keamanan (Intelkam) dan stafnya harus berkantor di Dinas Kesehatan Kepolisian-1/ Aceh, bukan di markas utama. Markas Komando Utama saat itu disebut Markas Komando Daerah Kepolisian (Makodak) 1/Aceh.

Wadah komunikasi antarsesama polisi pun dibentuk pada masa ini; tidak hanya di Aceh, tetapi mencakup juga wilayah Langkat (masuk dalam wilayah hukum Sumatera Utara sekarang). Saat itu, Persatuan Pegawai Polisi (P3) Daerah Aceh dan Langkat mengeluarkan majalah bulanan yang diberi nama Suara Polisi. Majalah ini memuat sejumlah tulisan mengenai kepolisian dan ketentaraan, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan olaharaga. Terdapat pula sejumlah artikel yang ditulis oleh para petinggi pemerintahan dan tokoh masyarakat. Suara Polisi diterbitkan perdana pada 28 November 1949. Memasuki bulan Desember 1949, P3 Daerah Aceh dan Langkat mengadakan konferensi. Diawali dengan resepsi, konferensi yang berlangsung pada 9 Desember itu turut dihadiri Wakil Perdana Menteri, Sjafruddin Prawiranegara; Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureueh; Komandan TNI Divisi X, Letnan Kolonel Husin Yusuf; pejabat-pejabat sipil dan militer, serta para utusan badan-badan kepolisian seluruh Aceh dan Langkat. Dalam konferensi ini Kepala Kepolisian Keresidenan Aceh, Muhammad Insja menyemangati peserta konferensi agar sejak dini berorientasi menjadi polisi yang profesional serta memperoleh kehormatan di mata rakyat.

“Kita bukan polisi fasis, bukan polisi kolonial, tetapi polisi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Polisi harus menjadi pelindung rakyat, tempat meminta tolong,” ujar KBP MuhammadKonferensiInsja.tersebut berakhir tanggal 13 Desember 1949 dengan menghasilkan beberapa kesimpulan: 1) Reorganisasi Persatuan Pegawai Polisi Daerah Aceh dan Langkat, 2) meminta kepada pemerintah agar Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi inti Kepolisian Republik Indonesia Serikat

" Kita bukan polisi fasis,bukan polisi kolonial,tetapi Polisi Negara Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila. Polisi harus menjadi pelindung rakyat, tempat meminta tolong. "

47 (saat itu pembentukan RIS sedang diwacanakan); 3) meminta kepada pemerintah agar kepolisian memiliki kementerian tersendiri dan menolak berada di bawah kementerian lain; 4) memberi akses yang luas bagi pegawai polisi dalam Kepolisian Republik Indonesia untuk melanjutkan pendidikan guna mencapai mutu kepolisian yang ditetapkan, serta 5) pengadaan perpustakaan.Sejumlahtekad dan upaya untuk merekrut dan melahirkan polisi profesional memang sedang giatgiatnya dilakukan pada masa itu. Setelah menghasilkan kader kepolisian angkatan pertama, misalnya Sekolah Kepolisian Keresidenan Aceh pun membuka kesempatan luas kepada masyarakat untuk berlatih dan mengikuti kursus kepolisian. Anggota masyarakat yang lulus ujian akhir akan ditempatkan pada jawatan kepolisian dengan

KBP Muhammad Insja Kepala Kepolisian Keresidenan Aceh

Namun sayang, sejumlah upaya untuk melahirkan polisi profesional pada era 1940-1950-an di Aceh sempat mengalami kendala, terutama pada tahun 1953 karena Aceh mulai bergolak. Pada masa itu, tepat tanggal 21 September, Peristiwa Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) meletus sebagai akumulasi dari kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat di Postur Polisi dengan pangkat Komisaris Polisi lengkap dengan sabuk hias (holster).

Presiden Soekarno dianggap telah mengkhianati kesetiaan rakyat Aceh terhadap Repubik Indonesia dengan keputusannya membubarkan Divisi X TNI di Aceh dan menurunkan status Provinsi Aceh yang dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara (saat itu bernama Sumatera Timur). Akibatnya, konflik bersenjata pun terjadi. Pemerintah mengirim empat batalion tentara dan 13 batalion Mobile Brigade atau Mobrig (sekarang Brimob) dengan harapan pemberontakan tersebut dapat dipadamkan paling lambat pada akhir 1954. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo bersikeras bahwa pemberonatakan Daud Beureueh harus ditumpas cepat. Namun, hingga kabinet Ali jatuh pada tahun 1955, perlawanan Daud Beureueh nyatanya masih berlanjut. pangkat komandan polisi. Bagi yang tidak lulus tetap mendapat jabatan dengan pangkat agen polisi kelas 1 dan diwajibkan bekerja dalam dinas kepolisian sekurang-kurangnya dua tahun.Meski masih dalam masa-masa awal pembentukan organisasi kepolisian, persyaratan untuk masuk dalam kursus bukannya mudah. Apalagi karena, di samping sebagai upaya merekrut tenaga baru kepolisian, orientasi profesional ini juga menjadi acuan. Itu sebabnya, saat rekrutmen ini beberapa persyaratan dijadikan acuan dasar. Misalnya, calon peserta harus berusia 20-30 tahun, berpendidikan sekurang-kurangnya kelas 3 setingkat sekolah menengah pertama (SMP), memiliki tinggi badan minimal 16 centimeter, tidak terlibat tindak kejahatan, dan berkelakuan baik.

Calon peserta kursus kepolisian yang dibuka pada tanggal 19 Agustus 1949 ini pun diharuskan melampirkan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.

Muhammad Insja yang mencoba melakukan pendekatan terhadap Daud Beureueh. Putra Aceh yang kala itu menjabat Kepala Kepolisian Sumatera Utara dan Aceh ini memerintahkan Kepala Kepolisian Bireuen, Teuku Muhammad Ali untuk melobi elite DI/TII Husin Yusuf agar berdamai. Husin Yusuf membalas tawaran ini dan mengirim surat balasan kepada Gubernur Sumatera, Panglima Teritorial I, serta Kepala Kepolisian Sumatera Utara dan Aceh. Pihak DI/TII bersedia berdamai. Peristiwa ini terjadi pada 14 Oktober 1956. Setali dengan jalan yang ditempuh

Untuk memadamkan perang yang terus berlanjut, pada bulan Juni 1955 Soekarno-Hatta mengirim utusan khusus ke Aceh untuk menjajaki penyelesaian dengan pihak Daud Beureueh. Sayangnya, misi ini gagal.

Perubahan justru mulai terjadi ketika Kepala Polisi Sumatera Utara dan Aceh, Muhammad Insja bersama Pengusa Perang Daerah (Peperda) Aceh, Letkol Sjamaun Gaharu; Mayor A. Sani, Kapten Usman Nyak Gade Ismail dengan Panglima Tentara Islam Indonesia (TII), Hasan Saleh; Perdana Menteri Darul Islam, Hasan Aly; Menteri Penerangan Darul Islam, Abdul Gani Mutiara; Ishak Amin, dan Pawang Leman, menggagas sebuah pertemuan di Desa Lamteh, AcehPertemuanBesar.

dalam kamar tertutup itu membahas kesepakatan untuk 49

gencatan senjata. Peran polisi dalam menyelesaikan konflik Aceh tampak sudah diawali di sini; pada penyelesaian Peristiwa DI/TII pimpinan Daud Beureueh.Adalah

Pada pertemuan lanjutan, 7 April 1957, materi pembicaraan lebih mendalam, menyentuh tentang penghentian permusuhan dan cara pelaksanaannya. Pertemuan kedua ini dihadiri Penguasa Perang Daerah, Sjamaun Gaharu; Kepala Kepolisian Sumatera Utara dan Aceh, Muhammad Akhir tahun 1957, Perdana Menteri Juanda berkunjung ke Aceh yang baru saja menandatangani Ikrar Lamteh. Dari kiri ke kanan: Perdana Menteri Ir. H. Juanda, Kepala IskandarmudaAcehSumateraKepolisianUtaradanKBPMuhammadInsja,GubernurAcehAliHasjmy,MenteriSosialMulyadi,PanglimaKodamI/KolonelSyamaunGaharu,danKetuaDPRDAcehAbduhsyam.

Insja; Mayor A. Sani, dan Kapten Usman Nyak Gade Ismail. Pihak DI/TII diwakili Menteri Pertahanan Hasan Saleh, Perdana Menteri Hasan Aly, Menteri Penerangan Abdul Gani Mutiara, Ishak Amin, dan Pawang Leman. Pertemuan berlangsung alot dan mengalami ketegangan. Saat itu jarum jam menunjukkan angka 22.00 WIB, kesepakatan belum juga tercapai. Masing-masing pihak diam, tak bersuara.“Kalau Bapak-Bapak tidak sanggup menyelesaikan masalah ini, mari kita bakar saja Aceh ini supaya kita puas dan anak cucu kita di belakang hari nanti akan menuduh kita sebagai pengkhianat dan orang yang tidak bertanggung jawab!” suara berat Pawang Leman memecahPesertakebuntuan.pertemuan terhenyak, lalu ruang pertemuan itu pun hening kembali. Yang kemudian terdengar hanyalah sesunggukan haru dan miris PawangMeresponsLeman.situasi tegang itu, Muhammad Insja angkat bicara. “Di awal pertemuan, kedua panglima Insja, Sjamaun Gaharu pun mencetuskan konsep Prinsipil Bijaksana. Jalinan kontak dengan DI/TII dilakukan untuk menemukan jalan damai. Pendekatan dan kontak-kontak yang dilakukan, baik oleh Insja maupun Sjamaun Gaharu, akhirnya melahirkan Ikrar Lamteh pada tanggal 8 April 1957. Sebelum pembacaan ikrar itu, pembicaraaan antarberbagai pihak berlangsung dalam dua tahap di Kampung Lamteh, Aceh Besar. Tahap pertama, tanggal 5 April, pembicaraan belum menyentuh hal substansial, baru sekadar membangun situasi bahwa yang bertemu hari itu bukanlah aparat Pemerintah RI dengan para pemberontak DI/TII, melainkan putra Aceh dengan putra Aceh lainnya yang membicarakan persoalan Aceh.

Kodam Iskandar Muda dijabat oleh Kolonel M. Jasin, ia intens melakukan korespondensi dengan Daud Beureuh dan tak henti16 Fairus dkk., op.cit., hlm 256 17 Harry Kawilarang, op cit., hlm 5.

perang yang dulunya saling tembak sudah saling berangkulan. Setelah itu, kita makana bersama. Kemudian, kita sudah menghasilkan Ikrar Lamteh. Bagaimana kalau saya usulkan agar sekarang juga kita mengambil keputusan untuk mengumumkan penghentian permusuhan agar terbuka jalan bagi anak buah kita untuk bersikap dan bergaul seperti yang kita lakukan malam ini?” Insja mengajukan pertanyaan retorik.

"

51

Fragmen ini patut dicatat sebagai peran strategis dari elite Kepolisian Daerah Aceh dalam penyelesaian konflik bernama pemberontakan DI/TII.

" Meski tidak lagi memimpin pemberontakan DI/TII, bukan berarti pengaruh Daud Beureueh padam setelah turun gunung pada 9 Mei 1962. Rakyat bahkan mengikuti setiap perkataannya.

Pada tahun 1963, atas inisiatif sendiri, Daud Beureueh memimpin kerja bakti membuat irigasi sepanjang 17 kilometer di Kabupaten Pidie. Kerja bakti ini diikuti para warga. Antropolog Amerika Serikat, James Siegel, yang berada di Aceh saat itu menyaksikan antara 300 orang bahkan pernah men capai 2.000 orang ikut bekerja di bawah instruksi Daud Beureueh. James melihat sendiri bagaimana Daud Beureueh mencangkul, berpeluh, tidur di gubuk bersama petani, dan makan bersama mereka. Paska turun gunung, Daud Beureueh menghasilkan karya nyata bersama masyarakatnya. Selain irigasi, sebuah jalan dibangun sepanjang 12 kilometer di Lampoh Saka, Pidie.

“Saya setuju,” sahut Sjamaun Gaharu tanpa menunggu waktu. Beberapa detik kemudian semua yang hadir mengacungkan jari telunjuk tanda setuju. Insja berhasil mengendalikan situasi.16Akhirnya, pembicaraan berlangsung lancar, masing-masing pihak menghargai dan menghormati pihak lain. Negosiasi menemukan alurnya.

Kami putera-puteri Aceh, di pihak mana pun berada akan berjuang sungguhsungguh untuk: menjunjung tinggi kehormatan Islam, menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan rakyat Aceh; menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan daerah Aceh.

Pada 8 April 1957 ditandatangani Ikrar Lamteh sebagai bentuk gencatan senjata antara DI/TII dengan Pemerintah Indonesia. Ikrar Lamteh tersebut berbunyi: Kami putera-puteri Aceh, di pihak mana pun berada akan berjuang sungguhsungguh untuk: menjunjung tinggi kehormatan Islam, menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan rakyat Aceh; menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan daerah Aceh. Kemudian, 15 Februari 1958 Daud Beureueh bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta serta memutus hubungan denganKetikaKartosuwiryo.17posisiPanglima

perundingan pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Pada fase-fase berikutnya, institusi kepolisian di Aceh berjalan normal, antara lain, ditandai dengan tertib sipil yang semakin mantap dan terkendali, polisi organik bertanggung jawab sepenuhnya menjaga hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat di Aceh, serta pergantian Kapolda Aceh dari satu periode ke periode lainnya yang semuanya berlangsung secara normal. Masing-masing Kapolda pun, sesuai masa penugasannya, mengukir prestasi dan sejarah kepemimpinan yang patut dikenang.

hentinya mengajak sang ulama turun gunung. Pada tanggal 2 November 1961 Jasin pun melakukan pertemuan langsung dengan Daud Beureueh di Langkahan, Aceh Timur. Enam bulan kemudian, 9 Mei 1962 bujukan Jasin membuahkan hasil. Daud Beureueh beserta pasukannya bersedia turun gunung dan kembali ke tenah-tengah masyarakat yang telah lama merasakan kehilangan figurnya selaku pemimpin dna ulama karismatik.

Dengan turun gunungnya pemimpin DI/TII Aceh ini maka tuntasnya penyelesaian DI/TII di Aceh. Setelah itu, kondisi Aceh pun tergolong aman dan kondusif sampai akhirnya Hasan Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 di Gunung Halimon, Pidie. Pemberontakan yang memicu konflik bersenjata selama 29 tahun ini pun berakhir damai di meja Kepala Staf Kodam I Iskandarmuda Letkol T Hamzah, Gubernur Aceh Ali Hasjmy dan Kepala Polisi Aceh Komisaris Hakim Nasution sedang menuju ke Kepulauan Simeulu dalam suatu inspeksi dinas, dengan sebuah kapal pengejar penyeludup kepunyaanPolri. 52

Polisi diabadikan di Kutaraja, tahun 1948 [atas], seragam polisi pada masa awal kemerdekaan [kiri], para siswa kepolisian sedang menjalani kegiatan pengenalan medan [kanan], Para siswa Kejuruan [bawah] di Dodiklat 01 Dak-I Aceh.

PERKEMBANGANKESATUANBABIII

56

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) merupakan unsur kepemimpinan tertinggi dari struktur organisasi kepemimpinan Kepolisian Daerah (Polda). Hadirnya Kapolda diharapkan mampu mengayomi memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda, dan memberikan saran pertimbangan kepadaAmanahKapolri.sebagai Kapolda tersebut diemban oleh Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.phil dilantik menjadi Kapolda Aceh pada tanggal 13 Februari 2020 oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menggantikan Drs. Rio S. Djambak yang telah menjabat selama 4 tahun sebagai Kapolda Aceh. Irjen Pol. Drs Wahyu Widada, M.phil melakukan enviromental scanning secara cepat tentang kondisi sosial masyarakat DaerahKepolisianKepala Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil. Kepala Kepolisian Daerah Aceh

57 pemerintah tahun 2020 di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) khususnya pada pembangunan stabilitas keamanan dan ketertiban pada bidang Polri. Keempat, program menuju Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya (Promoter) guna mendukung terciptanya Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kelima, perkiraan intelijen keamanan Polri tahun 2020, prediksi ancaman yang diperkirakan menjadi potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2020. Keenam, sasaran prioritas Polri tahun 2020. Ketujuh, arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran prioritas tahun 2020. Kedelapan, program dan kegiatan Polri tahun 2020. Tidak berhenti sampai disitu, Kapolda Aceh yang pernah meraih gelar Adhi Makayasa Akademi Kepolisian 1991 sebagai lulusan terbaik, Irjen. Pol.

FOTO: MEDIAANDALAS.COM Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada melakukan kunjungan kerja ke Markas Kodim 0104/Aceh Timur yang disambut oleh Dandim Letnan Kolonel CZI Hasanul Arifin Siregar beserta jajarannya, Jumat (24/7/2020).

Drs. Wahyu Widada M.phil membentuk Aceh, termasuk Organization Health di internal Polda Aceh yang sangat vital dalam menentukan arah kebijakan, commander wish, visi dan misi, serta strategi kepemimpinannya dalam menjawab tantangan tugas sebagai KapoldaDalamAceh.merumuskan program itu, Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada M.phil harus memadukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari Presiden Republik Indonesia terpilih tahun 2019 yang dijabarkan melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/ II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun 2020, bahwa dalam rangka menyusun Rancangan Renja dan Renja Satker tingkat Kewilayahan harus berpedoman pada, pertama, logical framework background study RPJMN 20202024. Kedua, pilar keamanan dalam negeri yang akan dicapai dalam RPJMN TahunKetiga,2020-2024.kebijakan prioritas nasional

M.phil dalam menguatkan kehadiran institusi kepolisian di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Aceh lebih dominan hidup di pedesaan dibandingkan kota, sehingga segala sesuatu hal ikhwal yang terjadi di dalam masyarakat, akan diselesaikan secara kekeluargaan dan gotong royong di desa tersebut. Di Aceh terdapat qanun yang mengatur 18 perkara untuk dapat diselesaikan secara adat di luar dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.Peranserta Babhinkantibmas selaku perwakilan Kepolisian Republik Indonesia di kampung tersebut diharapkan hadir dan berperan aktif dalam memutuskan setiap kepentingan individu atau kelompok yang bersinggungan dan menimbulkan konflik, sekaligus menjadi sumber informasi intelejen paling terdepan dan mendasar bagi institusi dalam memantau dinamika kehidupan sosial masyarakat yang terjadi di masyarakat

58 sebuah tim untuk melakukan riset tentang menakar persepsi publik terhadap kinerja Kepolisian Aceh tahun 2020. Hasilnya adalah publik belum begitu mengandalkan kepolisian, atau dengan kata lain Kepolisian Daerah Aceh Non Reliable terhadap tugas kepolisian selaku pelindung pengayom, dan pelayan masyarakat serta kurang tereksposnya kinerja Polri di ruang publik.Eksistensinya secara mendasar dimulai dengan memperbaiki komunikasi publik yang lebih efektif dengan membentuk Tim Kreatif Multimedia yang bertugas mengemas setiap program, kebijakan, serta kinerja Kapolda Aceh kepada jajaran dan masyarakat secara luas agar mudah dipahami, dimengerti, dan diterima oleh publik.Diawal jabatannya, pembinaan dan peningkatan pertamaBabhinkantibmaskompetensimenjadisasaranIrjen.Pol.Drs.WahyuWidada

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada didampingi istrinya, Ny. Winta Wahyu Widada berfoto bersama tim kreatif Polda Aceh di Rooftop Hotel Grand Arabia Banda Aceh dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2020.

Selama memimpin Polda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada banyak membantu kaum duafa dengan membangun rumah warga yang tidak layak huni menjadi layak huni di tahun 2020.

59

dalam bingkai Community Policing.

FOTO: DOK. POLDA ACEH

Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada M.phil membagikan tiga analisis keamanan di kampung dengan 3 metode, yaitu analisis gradual, tipologi kampung, dan analisis pendekatan Bhabinkantibmas. Analisis gradual adalah di mana riset akan mengukur jenis kejadian kriminal dan permasalahan yang sering di kampung, serta waktu yang dianggap rawan dan sering terjadi tindak kriminal dan permasalahan dikampung tersebut.

Tipologi kampung adalah riset untuk mengukur jenis karakteristik masyarakat di suatu kampung berdasarkan perspektif keamanan. Analisis pendekatan Babhinkantibmas adalah mengukur dan mengklasifikasikan kompetensi Babhinkantibmas terhadap pemahaman tugasnya, kemampuan memecahkan masalah, program Babhinkantibmas tersebut, serta kemampuannya dalam mengelola kegiatan kolektif berbasis komunitas.

Dari hasil riset-riset tersebut di atas maka ke depannya setiap kampung akan memiliki petugas Babhinkantibmas yang sesuai dengan karakteristik kampung, memiliki kompetensi dan program yang sesuai dalam menyelesaikan setiap masalah, kerawanan, serta hajat setiap masyarakat kampung dengan aman, nyaman, damai, dan tertib. Dengan begitu, tindak kriminal di suatu wilayah dapat dicegah dan aktifitas masyarakat dalam membangun desa semakin produktif.Kapolda memiliki pengaruh sangat penting agar tugas dan fungsi Polda terlaksanakan. Terlaksanakannya tugas Polda untuk menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat senantiasa menghadirkan rasa aman. Sebagai pengayom, pemimpin, dan pembina Kapolda diharapkan senantiasa menyuntikkan semangat agar seluruh jajaran kepolisian terus meningkatkan etos kerja jajaran kepolisian di daerah.

Suksesnya pelaksanaan tugas Kapolda tidak dapat dilepaskan oleh kehadiran Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) yang dipimpin oleh Brigjen. Pol. Drs. Raden Purwadi, S.H. Wakapolda merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Wakapolda memiliki tugas membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda. Kemudian, memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

Brigjen. Pol. Drs. Raden Purwadi, S.H. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Aceh

Wakil Kepala Kepolisian Daerah

FOTO: DOK. POLDA ACEH Wakapolda Aceh, Brigjen Pol. Raden Purwadi berkunjung ke Polresta Banda Aceh dan memberikan motivasi kepada personel di Aula Machdum Sakti Polresta Banda Aceh. Dilanjutkan dengan peninjauan ke sel tahanan Polres dan ke unit pelayanan surat izin mengemudi (SIM), Senin (20/7/2020).

62

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas seharihari di bawah kendali Wakapolda. Itwasda merupakan unsur pengawas yang bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda. Sebelumnya, Itwasda ini telah mengalami beberapa kali pergantian nama, mulai dari Inspektorat Daerah Kepolisian (Irdapol), kemudian menjadi Irpolda, selanjutnya diganti menjadi Itwasda Polda Aceh. Kehadiran Itwasda berfungsi dalam perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan dan urusan dalam, pengurusan personel, sarana dan prasarana (Sarpras), dan pelayanan keuangan di lingkungan Itwasda. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polda berada dalam tanggung jawabnya.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Irwasda Polda Aceh, Kombes Pol Marzuki Ali Basyah, M.M. sedang memimpin Rapat Taklimat Akhir Wasrik, Rabu (17-06-2020).

Tidak hanya itu, Itwasda berfungsi memberikan arahan dan bimbingan atas pelaksanaan pengawasan melekat dalam jajaran Polda. Selanjutnya, menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram meliputi Wasrik Khusus dan Verifikasi, terhadap aspek manajerial semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi (1) bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional, (2) bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel baik anggota maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel dan/atau PNS Polri, (3) bidang Sarpras, termasuk pembinaan materiil logistik, fasilitas, dan jasa, serta inventori dan perbendaharaan, (4) bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan; penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas; dan penganalisisan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja jajaran Polda. Itwasda terdiri atas beberapa

Inspektorat Pengawasan Daerah

bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Itwasda. Fungsinya menyusun perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja), Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran. Agar bisa menjalankan kewajiban secara maksimal, Subbagrenmin dibantu oleh Urusan Perencanaan (Urren), Urusan Administrasi (Urmin), Urusan Keuangan (Urkeu), dan Urusan Tata Usaha (Urtu).

Searah jarum jam, foto ketika Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Itwasda Polda Aceh melakukan pemeriksaan tahap II di Mapolresta Banda Aceh, Senin (5/10/2020).

subbagian yakni Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subbagdumasan), Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops), dan Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin).Subbagrenmin

Subbagdumasan bertugas mengolah dan menyajikan data informasi dan dokumentasi hasil Wasrik Inspektorat dan tindak lanjut hasil Wasrik oleh Obyek Pemeriksaan (Obrik), menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan, menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda, dan menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementerian dan/atau lembaga, yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota atau PNS Polri di lingkungan Polda. Subbagdumasan dibantu oleh Urusan Pengaduan Masyarakat (Urdumas), Urusan Data (Urdata), Urusan Analisis (Urnalis). Itbidops bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan di bidang operasional di lingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugasnya, Irbidops dibantu oleh sejumlah Perwira Pemeriksa dan Auditor yang bertugas melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan perbendaharaan di bidang operasional di lingkungan Polda. Itbidbin bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan di bidang pembinaan dalam lingkungan Polda. Irbidbin dibantu oleh sejumlah Perwira Pemeriksa dan Auditor yang bertugas melaksanakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan di bidang pembinaan dalam lingkungan Polda.

64 Biro Operasi dulunya berma Puskodal Ops, kemudian tahun 2002 namanya berganti menjadi Biro Operasi (Roops) berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2002. Roops terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasi (Bagbinops), Bagian Pembinaan Latihan Operasi (Bagbinlatops), dan Bagian Pengendalian OperasiRoops(Bagdalops).merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi antara lain pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka operasi kepolisian.Dalammelaksanakan tugas Roops menyelenggarakan fungsi (a) penyiapan dan/atau perumusan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi, (b) pembinaan manajemen operasi kepolisian, yang meliputi perencanaan, administrasi, dan pengendalian operasi kepolisian, serta tindakan kontinjensi, (c) pembinaan manajemen pelatihan pra operasi termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian; dan, (d) dankeuanganpersonel,danmenyusunAdministrasiPertama,sertapengolahan,operasipengadministrasian,pengkoordinasian,danpengendaliantermasukpengumpulan,penyajiandataoperasi,pelaporanpadapimpinan.Roopsterdiriatasempatsubbagian.SubbagianPerencanaandan(Subbagrenmin),bertugasperencanaanprogramkerjaanggaran,manajemenSarpras,dankinerja,sertamengeloladanpelayananketatausahaanurusandalamdilingkungan

FOTO: LKBN ANTARA Anggota Brimob Detasemen B Polda Aceh turun menggunakan tali saat simulasi penyergapan kelompok radikal bersenjata di lantai tiga gedung bekas Cunda Plaza di Kota Lhokseumawe, Kamis (13/4/2017). Latihan itu dilakukan untuk menguji kemampuan dan ketangkasan personel Brimob dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman keamanan.

Biro Operasi

oleh Subbagian Perencanaan Latihan Operasi (Subbagrenlatops), yang bertugas mempersiapkan perencanaan dan pengendalian latihan operasi; dan Subbagian Kerja Sama Pelatihan

65 Roops. Subbagrenmin dibantu oleh Urren, Urmin, Urkeu, dan Urtu. Kedua, Bagian Pembinaan Operasi (Bagbinops), bertugas menyiapkan dan merumuskan rencana operasi, serta menyelenggarakan manajemen operasi kepolisian, koordinasi lintas sektoral, dan tindakan kontinjensi. Bagbinops dibantu oleh Subbagian Perencanaan Administrasi Operasi (Subbagrenminops), yang bertugas mempersiapkan perencanaan administrasi operasi; dan Subbagian Kerja Sama Operasi (Subbagkermaops), yang bertugas menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral, tindakan kontinjensi, serta kerja sama antar fungsi dan instansi/lembaga, terkait dengan kegiatanKetiga,operasi.Bagian Pembinaan Latihan Operasi (Bagbinlatops) bertugas membina, bertugasPengendalianpelaksanaansertamengendalikanmenyelenggarakan,merencanakan,danlatihanoperasimelaksanakankoordinasipelatihan.BagianOperasi(Bagdalops,Bagbinlatopsdibantu

kegiatandata(Kasiaga),operasi;informasimengolahyangPenyajianPengumpulan,dibantumenyajikanmengumpulkan,mengendalikankoordinasimembina,samamenyelenggarakan(Subbagkermalatops),Operasiyangbertugaskegiatankerjapelatihanoperasi.Keempat,Bagdalops,bertugasmenyelenggarakandanadministrasi,operasi,sertamengolah,dandataoperasi.Bagdalopsoleh(1)SubbagianPengolahan,danData(Subbagpullahjianta),bertugasmengumpulkandandatasertamenyajikandandokumentasikegiatandan(2)KepalaSiagayangbertugasmenerimalaporankejadiandanlaporanoperasi.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Teknisi Polda Aceh sedang melakukan perawatan helikopter secara berkala untuk menjamin keterandalan pesawat dalam beroperasi di wilayah hukum Polda Aceh, 2009.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Karoops Polda Aceh, Kombes Pol Drs. H. Agus Sarjito sedang memimpin Apel Gelar Pasukan Ops Lilin di Halaman Kantor Polda Aceh (24/11/2021).

66 Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Rorena merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, yang berada di bawah Kapolda.Rorena tugas penting yakni membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran. Perencanaan kebijakan teknis dan strategis disiapkan oleh Rorena. Kemudian, memantau atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi. Selanjutnya, membina penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda. Terakhir, menerapkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda.Fungsi

Biro Perencanaan Umum dan Anggaran

Analisis dan Evaluasi (Anev) serta pemantauan atas pelaksanaannya, (b) pemantauan, penganalisisan dan evaluasi terhadap penerapan sistem dan manajemen organisasi, termasuk pelaksanaan manajemen program dan anggaran, (c) penyusunan, pengendalian, dan pelaporan Renja, anggaran, dan Anev, (d) penyiapan dokumen perencanaan program dan anggaran serta mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Polda, dan (e) perumusan implementasi, pengumpulan dan pengolahan data laporan serta penganilisisan meliputi bidang instrumental, struktural, dan kultural. Roren terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Strategi dan Manajemen (Bagstrajemen), Bagian Perencanaan Program Anggaran (Bagrenprogar), Bagian Pengendalian Program Anggaran (Bagdalprogar), dan Bagian Reformasi Birokrasi Polri (Bag RBP).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Tim Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rena) Polda Aceh menggelar sosialisasi dan pelatihan aplikasi E-Sirena di Mapolres Lhokseumawe, Selasa (16/6/2020).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Karorena Polda Aceh, Kombes Pol Heri Purwanto, S.H., M.H. saat Penyerahan Dipa RKA-KL Polda Aceh, Rabu (23/12/2020).

Rorena yakni (a) perumusan kebijakan umum dan Renstra Polda, termasuk sasaran program, pelaksanaan

Bag RBP dibantu oleh Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan (Subbagsisinfolap), yang bertugas menyiapkan bahan-bahan pelaporan bidang pembinaan dan operasional; dan Subbagian Kajian dan Analisis (Subbagjiananalis), yang bertugas menyiapkan bahanbahan untuk perumusan implementasi RBP, serta pengkajian dan analisis hasil RBP.

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Rorena. Subbagrenmin dibantu oleh (a) Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA- KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker; (b) Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik; (c) Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan (d) Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

67 tertentu, serta konsep kontrak kinerja antara Kepala Satker dengan Kapolda sesuai dengan program dan alokasi anggaran yang ada dalam RKA-KL dan DIPA. Kemudian dibantu Subbagian Anggaran (Subbaggar), yang bertugas menghimpun, memberikan arahan teknis penyusunan dan revisi RKA-KL dan DIPA, serta menyusun rencana kebutuhan anggaran Polda. Bagdalprogar bertugas menyusun laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran.

Bag RBP tugasnya merumuskan dan mengkoordinasikan implementasi RBP dengan fungsi pelaksana program RBP, mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan, dan mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional.

Bagdalprogar dibantu oleh Subbagian Pengendalian Program (Subbagdalprog), yang bertugas menyusun bahan Anev program dan anggaran, mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran. Dibantu juga oleh Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), yang bertugas menyiapkan laporan realisasi anggaran, otorisasi anggaran DPK, dan anggaran tertentu, mengkoordinasikan revisi RKA-KL dan DIPA Satker serta monitoring dan anev pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda.

Bagstrajemen melaksanakan tugas dalam Bertugas merumuskan kebijakan dan Renstra Polda baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja Polda; menerapkan sistem dan manajemen organisasi; dan melaksanakan pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen di lingkungan Polda.Bagstrajemen dibantu oleh, pertama, Subbagian Strategi dan Pengembangan (Subbagstrabang), yang bertugas menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja; penjabaran dokumen perencanaan, pengembangan kekuatan dan kemampuan Polda. Kedua, Subbagian Sistem dan Manajemen (Subbagsisjemen), yang bertugas menyiapkan bahanbahan untuk kegiatan pemantauan atau monitoring, dan Anev penerapan sistem dan manajemen anggarankinerjabertugasSubbagianPolda.perencanaanBagrenprogarorganisasi.bertugasmelaksanakanprogramkerjadananggaranBagrenprogardibantuolehProgram(Subbagprog),yangmenyusunkonseppenetapanPolda,rencanaprogramdannonAPBNdananggaran

FOTO: DOK. POLDA ACEH Biro Rena Polda Aceh menggelar rapat penyusunan Term of Reference (ToR) dan Rencana Aanggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018 di Aula Machdum Sakti lantai tiga Mapolda Aceh, Selasa (28/11/17).

Ro SDM terdiri dari lima subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Biro SDM. Kedua, Bagian Pengendalian Personel (Bagdalpers), bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen pengendalian personel, yang meliputi penyelenggaraan penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel. Ketiga, Bagian Pembinaan Karier (Bagbinkar), bertugas membina dan melaksanakan manajemen pembinaan karier personel, yang meliputi pelaksanaan asesmen, mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan. Keempat, Bagian Perawatan Personel (Bagwatpers), bertugas membina dan melaksanakan manajemen pembinaan kesejahteraan, yang meliputi penyelenggaraan pembinaan rohani, jasmani, dan mental, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan moril dan materiil personel, dan membantu pengembangan museum dan kesejarahan Polri. Kelima, Bagian Psikologi (Bagpsi). bertugas membina dan melaksanakan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan personel dalam rangka pembinaan personel dan mendukung pelaksanaan tugas operasi kepolisian.

ManusiaDayaSumberBiro

FOTO: DOK. POLDA ACEH Gedung Assesstment Center Polda Aceh

Fungsi Biro SDM yakni pembinaan manajemen personel, yang meliputi penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel, pembinaan karier meliputi asesmen mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, serta kepangkatan; pembinaan kesejahteraan, yang meliputi pembinaan rohani dan mental, jasmani, serta kesejahteraan moril dan materiil personel, pembinaan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personel, dan perencanaan dan pengadministrasian bidang SDM kepolisian.

Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) yang dipimpin oleh Kepala Biro (Karo SDM) merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Biro SDM bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta psikologi kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda.

68

Ro SDM menciptakan beragam inovasi digital menyesuaikan perkembangan zaman agar kualitas pelayanan optimal. Inovasi berupa aplikasi android Kotak Saran Virtual, Sistem Penyajian Data Pegawai Negeri Sipil Terpadu (SIPANDAIGESIT), optimalisasi e-monitoring, dan Sistem Pelaporan Personal Care.

Kotak Saran Virtual memudahkan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat maupun personel kepolisian terhadap pelayanan dari Biro SDM. Diharapkan melalui inovasi tersebut Biro SDM dapat menjadi zona integritas menuju wbk dan

Foto: DOK. Polda Aceh [Tengah] Karo SDM Polda Aceh yang bertugas, Kombes Pol Deni Setyo Utomo, S.H., M.Si dalam rapat Tim Komisioner KOMPOLNAS, Rabu (22/7/2020), [Kanan] Kombes Pol Dirin, S.I.K., M.H. Karo SDM Polda Aceh saat ini sedang memberikan paparan materi Pengumuman Hasil Akumulasi Nilai 13 Komponen dan Perangkingan Seleksi Sespimmen Polri ke-61.

Uji Kesemaptaan Jasmani yang diadakan Biro SDM Polda Aceh bagi calon bintara Polri pro aktif [atas], pengukuran Tinggi Badan (TB) dan Berat Badan (BB) saat penerimaan anggota Polri [tengah], dan tampilan layar Off Office di platform android. [bawah]

Aceh.hak-hakbagimenampungdapatsipilmendistribusikanmenyimpan,BagdalperssecaraDiciptakannyawbbm.SIPANDAIGESITOnlinediSubbagPNSuntukmenampung,menemukankembali,dandatapegawainegeri(PNS)PoldaAceh.SysteminimembentukhimpunandatadankebutuhandanbermanfaatproyeksiperencanaanusulanadministrasiPNSjajaranPolda Inovasi lainnya yakni Off Office, terobosan inovatif berbasis IT dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Polda Aceh. Off Office memudahkan mengelola dokumen surat menyurat dan aktfitas perkantoran secara online, meningkatkan efesiensi dan efektifitas sehingga lebih modern. System Off Office sangat membantu pelayanan administasi di saat musibah pandemi Covid-19 yang menuntut pelaksanaan protocol kedisiplian agar tidak tertular virus.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kondisi penyimpanan inventaris Polda Aceh di gudang logistik.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Bagian depan Gedung Biro Logistik Polda Aceh, di Lametumen, Banda Aceh.

70 Biro Logistik (Rolog) merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Biro Logistik dipimpin oleh Karo Biro Logistik (Karolog). Rolog betugas membina dan meyelenggarakan manajemen Rolog yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa kontruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory danFungsinyapergudangan.meliputi pembinaan logistik dalam lingkungan Polda, penyusunan rencana kebutuhan pembangunan fasilitas dan konstruksi peralatan, pembangunan fasilitas dan konstruksi serta pengadaan materiil logistik sesuai program dan lingkup batas kewenangannya, perencanaan, pengadminsitrasian, dan penatausahaan SIMAK BMN dan keuangan.Kemudian berfungsi dalam LogistikBiro

71 penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, dan pendistribusian materiil logistik serta perbekalan umum, penginventarisasian seluruh materiil logistik dan aset Polri dalam lingkungan Polda dan penghapusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatanRologRolog.terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pengadaan (Bagada), Bagian Informasi Logistik (Baginfolog), Bagian Perbekalan Umum (Bagbekum), Bagian Perlengkapan (Bagpal), Bagian Fasilitas dan Konstruksi (Bagfaskon), dan Urusan Pergudangan (Urgudang).Rologbertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Rolog. Bagada bertugas menyelenggarakan manajemen pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pelatihan personel pelaksana pengadaan di lingkungan Polda Aceh. Baginfolog bertugas membina dan menyelenggarakan sistem informasi materiil logistik dan fasilitas yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog. Bagpal bertugas melaksanakan pembinaan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya. Bagfaskon bertugas melaksanakan pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan. Urgudang bertugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran, dan pendistribusian materiil logistik.

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dipimpin oleh Kepala Bidang Propam, yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. Bidpropam f merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda yang bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bidpropamberfungsi merumuskan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda. Bidpropam melakukan pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan.

Pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal, merupakan fungsi Bidpropam. Ditambah fungsi melayani penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan anggota atau PNS Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesiFungsiPolri.lainnya Bidpropam yakni pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian, perencanaan

72

Bidang Profesi dan Pengamanan FOTO: DOK. POLDA ACEH Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpopram) Polda Aceh melakukan razia masker di gerbang depan Mapolda Aceh dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19, Selasa, (25/8/2020).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Anggota Bidpopram Polda Aceh sedang memotong rambut personel Polres Aceh Utara yang terlihat panjang dan tidak rapi, Jumat (1/2/2019).

73 dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, urusan personel dan materiil logistik, serta pelayanan keuangan di lingkungan Bidpropam. Terakhir, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bidpropam.Bidpropam terdiri atas enam subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bidpropam. Kedua, Subbagian Pelayanan Pengaduan (Subbagyanduan), bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya. Ketiga, Subbagian Rehabilitasi Personel (Subbagrehabpers), bertugas bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari anggota dan PNS Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi. Keempat, Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal), bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

Kelima, Subbidang Provos (Subbidprovos), bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda. Keenam, Subbidang Pembinaan Pertanggungjawaban Profesi (Subbidwabprof), bertugas menyelenggarakan pembinaan profesi yang meliputi menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakkan etika profesi; mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satker dan/atau anggota Polri; menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda; dan melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Bidpopram Polda Aceh melaksanakan Penegakkan dan Penertiban Disiplin (Gaktiblin) Anggota Polri di Polres Aceh Utara, Jumat (1/2/2019).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kabidhumas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy, S.I.K. memperlihatkan sejumlah foto barang bukti milik terduga teroris pascapenangkapan di Banda Aceh, Sabtu (23/1/2021) [kiri], dan Polda Aceh menggelar konferensi pers terkait pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 353 Kg jaringan internasional dan dipimpin langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Wahyu Widada, M. Phil di Aula Serba Guna Mapolda Aceh, Kamis (11/2/2021). [kanan]

Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) dipimpin oleh Kabidhumas yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. Bidhumas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa, dan melaksanakan Anev kegiatan tugas Bidhumas.

Bidhumas menyelenggarakan fungsi pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polda; penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya; pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polda; peliputan, pemantauan, produksi, dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polri; perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, dan pengurusan personel dan logistik di lingkungan Bidhumas; dan pemantauan dan evaluasi kegiatan program Bidhumas.

74

Bid Humas terdiri atas tiga subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta membantu administrasi keuangan di lingkungan Bidhumas.Kedua, Subbidang Penerangan Masyarakat (Subbidpenmas), bertugas menyelenggarakan penerangan umum dan penerangan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi termasuk kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya. Ketiga, Subbidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Subbid PID). bertugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi, dan melakukan Anev kegiatan tugas Bidhumas.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada didampingi Wakapolda dan perwira tinggi lainnya sedang melangsungkan siaran pers kepada wartawan.

MasyarakatHubunganBidang

tugas melaksanakan penerapan hukum dan HAM, dalam rangka pemberian pendapat dan saran hukum bagi anggota dan PNS Polri beserta keluarganya, pengemban fungsi kepolisian lainnya, dan masyarakat yang mengajukan permohonan perlindungan hukum; melaksanakan bantuan hukum, nasehat, dan konsultasi hukum kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya, termasuk kepada pengemban fungsi kepolisian lainnya; dan menyelenggarakan bantuan hukum bagi institusi Polda di lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara.

Bidang Hukum (Bidkum) dipimpin oleh Kabidkum merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturanBidkumdaerah.menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda, pensosialisasian dan penyuluhan hukum, penerapan hukum, pemberian nasehat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap anggota, keluarganya, dan pengemban fungsi kepolisian lainnya. Selanjutnya, pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat.

Bidang Hukum

Fungsi Bidkum lainnya yakni pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel, dan logistik di lingkungan Bidkum, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi, dan pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Aceh melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum Perpol Nomor 9 Tahun 2018 di Aula Bhara Daksa Mapolres Aceh Selatan, Selasa (22/9/2020).

Bidkum terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Subbidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Subbidsunluhkum), dan Subbidang Bantuan Hukum (Subbidbankum). Subbagrenmin bertugas bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta membantu administrasi keuangan di lingkungan Bidkum.Subbidsunluhkum

tugasnya adalah bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda; menyusun peraturan kepolisian kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda di bidang administrasi dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; memberikan masukan dalam penyusunan dan pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait; dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya, pengemban fungsi kepolisian lainnya, dan Subbidbankummasyarakat.mempunyai

75

PolriInformasiTeknologiBidang

Bidang Teknologi Informasi Polri (Bid TI Polri) dipimpin oleh Kabid TI Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya berada di bawah kendali Wakapolda. Bid TIK merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia.BidTIPolri menyelenggarakan fungsi (a) pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi dan data, serta pelayanan telekomunikasi, (b) pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta Anev, (c) pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi kriminal, yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal, (d)

76 pemberian bimbingan, bantuan teknis dan komputer baik hardware maupun software kepada satuan organisasi di lingkungan Polda, dan (e) perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel dan materiil logistik, serta pelayanan keuangan di lingkungan Bid TI.BID TI terdiri atas tiga subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bid TI Polri. Kedua, Subbidang Teknologi Komunikasi (Subbidtekkom), bertugas menyelenggarakan dan membina sistem komunikasi elektronika dan komunikasi data yang meliputi pembangunan dan pengembangan jaringan, pelayanan komunikasi elektronika dan data, serta pemeliharaan dan perbaikan Alat Komunikasi (Alkom), data, dan jaringannya. Ketiga Subbidang Teknologi Informasi (Subbidtekinfo), bertugas membina dan menyelenggarakan sistem informasi yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang operasional maupun pembinaan, serta pengembangan hardware maupun software komputer forensik dan pelayanan multimedia.

FOTO: WEBSITE POLDA ACEH Tangkapan layar laman depan website www.aceh.polri.go.id

Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) dipimpin oleh Koordinator Spripim (Koorspripim) merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda. Spripim bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda. Adapun fungsi Spripim meliputi penatausahaan, yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka menyiapkan atau mengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan oleh Kapolda dan/ atau Wakapolda, serta pelayanan urusan keuangan dan menghimpun rencana program dan anggaran beserta pelaksanaannya dari sub SatkerKemudian,Sripim. fungsinya adalah penyiapan dan pengkoordinasian bahan-bahan yang diperlukan oleh Kapolda dan/atau Wakapolda dalam tugas sehari-hari, antara lain bahan- bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, dan sambutan serta penyajian informasi dan dokumentasi. Selanjutnya, pengamanan pribadi Kapolda dan/atau Wakapolda serta kegiatan protokoler dan penghubung (liaison). Terakhir, pelaksanaan urusan dalam yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari di lingkungan Spripim.Agar

PimpinanPribadiStaf

77

terlaksakannya tugas dengan baik, Spripim dibantu oleh Sekretaris Pribadi (Sespri), yang bertugas membantu Koorspripim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan mengganti sementara Koorspripim apabila Koorspripim berhalangan, sesuai dengan batas kewenangannya, dan (2) Urusan Produksi dan Dokumentasi (Urprodok), yang bertugas menyiapkan sambutan, bahan rapat, dan bahan pembekalan atau seminar Kapolda dan/atau Wakapolda. Selanjutnya dibantu Urusan Penghubung dan Protokol (Urbungkol), yang bertugas melaksanakan urusan penghubung (liaison) dan urusan protokoler, Urusan Pengamanan dan Pengawalan (Urpamwal), yang bertugas mengkoordinasikan pengamanan dan pengawalan terhadap Kapolda dan Wakapolda, dan Urusan Perencanan dan Administrasi (Urrenmin), yang bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, serta materiil logistik termasuk membantu penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Spripim.

Umum (Subbagminu), Subbagian Pengarsipan dan Perpustakaan (Subbagsiptaka), dan Kantor Pos (Kanpos). Tugas Urrenmin adalah bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, materiil logistik termasuk membantu penyusunan perencanaan program dan anggaran serta administrasi keuangan di lingkungan menyelenggarakanSubbagminuSetum.ditugaskanpenelitian naskah dinas dan pengadministrasian tata naskah, serta registrasi naskah dinas di lingkungan Polda. Subbagsiptaka melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pengarsipan dan perpustakaan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan arsip di lingkungan Polda. Kanpos bertugas bertugas menyelenggarakan fungsi kegiatan kantor pos dalam lingkungan Polda.

Setum terdiri atas Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin), Subbagian Administrasi

Setum dipimpin oleh Kasetum.

Fungsi Setum yakni melaksanakan kesekretariatan dan administrasi umum di lingkungan Polda, penelitian naskah dinas, tata naskah dan registrasi naskah dinas, pelaksanaan urusan kepanitiaan, rapat, dan risalah serta urusan reproduksi dan distribusi naskah dinas, pengarsipan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan naskah dinas, pengiriman, penerimaan dan penyaluran suratmenyurat, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi.

FOTO: THEDAILYMEAL.COM Ilustrasi surat dan kartu pos.

Sekretariat Umum

Sekretariat Umum (Setum) merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polda.

Yanma terdiri atas empat subbagian. Pertama, Subbagian Pelayanan Kantor (Subbagyantor), bertugas menyelenggarakan pelayanan markas yang bersifat umum, fasilitas markas dan perkantoran di lingkungan Polda. Kedua, Subbagian Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Subbagharbangling), tugasnya menyelenggarakan pemeliharaan bangunan dan lingkungan termasuk kantor dan perumahan dinas di lingkungan Polda. Ketiga, Subbagian Pengamanan dan Pembinaan Musik (Subbagpamsik), bertugas menyelenggarakan pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pejabat, serta pembinaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda. Dan keempat Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin), ditugaskan bertugas menyelenggarakan pembinaan, administrasi, perencanaan program dan anggaran, pelayanan ketatausahaan dan materiil logistik, pengaturan pemondokan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Yanma.

pejabat, kegiatan protokoler, upacara, dan rapatrapat pimpinan, pembinaan Korps Musik Polda, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi.

FOTO: DIMAS ALDRIAN Maket bangunan Mapolda Aceh.

Pelayanan Markas (Yanma) merupakan unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda. Yanma menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan dan arahan teknis pelaksanaan pelayanan markas atau kantor kepada penyelenggara urusan dalam pada semua Satker di lingkungan Polda, pembinaan, pengadministrasian, perencanaan program dan anggaran, pelayanan penatausahaan materiil logistik di lingkungan Yanma serta pengaturan perumahan di lingkungan Polda.Kemudian, pelayanan markas, fasilitas perkantoran, dukungan komunikasi, dan elektronika markas serta pemakaman di lingkungan Polda, pelayanan angkutan personel dan pejabat serta pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan Polda, pemeliharaan fasilitas umum perkantoran dan perumahan di lingkungan Polda, pengamanan markas, MarkasPelayanan

FOTO: DOK. POLDA ACEH Suasana lobi Mapolda Aceh.

SPKT terdiri atas Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin) dan Kepala Siaga SPKT (Ka Siaga SPKT). Kehadiran SPKT di lingkungan Polda Aceh berfungsi pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahun

Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).SPKT juga berfungsi dalam pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi Tindakan Pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, Turjawali, dan pengamanan. Selanjutnya, pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat. Kemudian, penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian kepada Kapolda melalui Roops.

FOTO: METROPOLIS.ID Warga melaporkan kasus di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Aceh.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

80 Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolda di bawah koordinasi dan arahan Roops, serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang memiliki dua tugas. Pertama, memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan. Kedua, menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas lainnya Ditintelkam adalah memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam. Adapun fungsi Ditintelkan yakni (a) pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda, (b) pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen, (c) pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah, (d) pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polda. Kemudian, (e) penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan, dan (f) pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (early warning).

Direktorat Intelijen

Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditintelkam dipimpin oleh Dirintelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas seharihari di bawah kendali Wakapolda. Dirintelkam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirintelkam.Ditintelkam terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Analisis (Baganalisis), Seksi Pelayanan Administrasi (Siyanmin), Seksi teknologi Intelijen(Sitekintel), Seksi Sandi (Sisandi), dan Sub Direktorat Ditintelkam(Subdit).bertugas

Keamanan

81

FOTO: DOK. POLDA ACEH Barang bukti senjata api dan amunisi yang diamankan dari penggrebekan sebuah rumah di Gampong Lueng Keubeu, Bireuen, oleh Sat Intelkam Polres Bireuen, Senin (20/4/2020).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Resintel Polsek Ulee Kareng, Banda Aceh, mengamankan seorang pemuda yang telah dilaporkan oleh korban pelecehan seksual, Kamis (16/4/2020).

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba)

Ditresnarkoba dipimpin oleh Direketur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam tugasnya dibantu oleh Wakil Reserse Narkoba (Wadirresnarkoba).

Fungsi Diteresnarkoba meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penganalisisan kasus narkoba beserta penangannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba, pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba. Ditresnarkoba terdiri atas empat subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba. Kedua, Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal). Adapun tugasnya mencakup melaksanakan pembinaan Ditresnarkoba melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya; mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba; pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait;

82

menyelenggarakanbertugaspenyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Direktorat Reserse Narkoba

FOTO: DOK. POLDA ACEH Polda Aceh menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus narkoba berupa 101 kg sabu-sabu dan 20 kg pil ekstasi di Mapolda Aceh, Selasa (3/11/2020).

dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditnarkoba.Ketiga,Bagian

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada turun langsung ke lapangan untuk memusnahkan ladang ganja yang ditemukan di hutan Lamteuba, Aceh Besar, Senin (20/7/2020).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada membawa sampel tanaman ganja yang ditemukan di hutan Lamteuba, Aceh Besar, untuk dimusnahkan, Senin (20/7/2020).

Pengawas penyidikan (Bagwassidik), bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Keempat, Sub Direktorat (Subdit). Ditugaskan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dipimpin oleh Dirreskrimum yang dibantu oleh Wadirreskrimum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Fungsi Ditreskrimum berfungsi dalam pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan, pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian, pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum, penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum, pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda, dan pengumpulan dan pengolahan data serja menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.Ditreskrimsum dalam menyukseskan tugas dan fungsinya didukung dengan adanya Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik), Seksi Identifikasi (Siident), dan Sub DirektoratSubbagrenmin(Subdit).ditugaskan menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimum. Bagbinopsnal tugasnya melaksanakan pembinaan Ditreskrimum melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya; mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi

FOTO: AJNN.NET

Tim Inafis Polda Aceh melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kebakaran Gampong Laksana, Banda Aceh, Kamis (23/4/2017).

84

UmumKriminalReserseDirektorat

FOTO: SERAMBINEWS.COM Personel polisi mengawal para tersangka kasus penculikan yang tertangkap di Aceh Utara dan Kota Lhokweumawe, Jumat (18/5/2018).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Tim Inafis Polda Aceh sedang melakukan identifikasi korban bunuh diri di Masjid Gampong Prada, Banda Aceh, Rabu (28/10/2020)

85 program kegiatan Ditreskrimum. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimum, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Siident tugasnya membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian untuk mendukung proses penyidikan yang diemban oleh fungsi reserse kriminal di lingkungan Polda. Subdit melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

DirektoratReserseKriminalKhusus

menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus. Subbagian di Ditreskrimsus yakni, pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus.Kedua,Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya; mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan; melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan

86

Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus.Ditreskrimsus menyelenggarakanbertugaspenyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Ditreskrimsus

menyelenggarakan fungsi (a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda, (b) penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, (c) pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS, (d) pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda, dan (e) pengumpulan dan pengolahan data serta

Ditreskrimsus.Ketiga,Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik), bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Keempat, Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS), bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS. Kelima, Sub Direktorat (Subdit) tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda. FOTO: DOK. POLDA ACEH Searah jarum jam, Ditreskrimsus Polda Aceh menggelar konferensi pers atas tindak pidana perdangan satwa dilindungi senilai Rp. 6.3 miliar di Mapolda Aceh, Selasa (10/11/2020).

88 Kemudian berfungsi untuk (e) pembinaan pelaksanaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polda dengan masyarakat dan pemerintah serta organisasi nonpemerintah, dan (f) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditbinmas.Ditbinmas terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), Subdirektorat Pembinaan, Penertiban, dan Penyuluhan (Subditbintibluh), Subdirektorat Pembinaan Satpam/Polsus Subditbinsatpam/Polsus), Subdirektorat Pembinaan Perpolisian Masyarakat Subditbinpolmas), dan Subdirektorat Kerja Sama (Subditkerma). Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan; mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban; mewujudkan kerja sama antara Polda dengan masyarakat yang kondusif dan menyelenggarakan Anev atas pelaksanaan kerja sama tersebut; dan mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditbinmas di lingkungan Polda.Subditbintibluh tugasnya meliputi melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, antara lain pembinaan dan penyuluhan kepada remaja, pemuda, wanita, dan anak-anak yang berpotensi menimbulkan masalah, dan pemberdayaan potensi masyarakat; dan melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka

FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel Polda Aceh menggunakan pengeras suara menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mencegah penularan virus corona di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Jumat (21/3/2020).

Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditbinmas dipimpin oleh Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat (Wadirbinmas).Ditbinmasbertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertibanAdapunmasyarakat.fungsiDitbinmas

yakni: (a) pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, (b) pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polda dengan masyarakat yang kondusif, (c) pembinaan di bidang ketertiban masyarakat antara lain pembinan terhadap remaja, pemuda, wanita, dan anak, (d) pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus. MasyarakatPembinaanDirektorat

FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel Polda Aceh menggunakan pengeras suara menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut mencegah penularan virus corona di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Rabu (1/4/2020).

bertugas melaksanakan pembinaan dan latihan kepada satuan-satuan pengamanan dan kepolisan khusus dalam rangka pengamanan swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan usaha jasa pengamanan, serta pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan Polsus. Kemudian, Subditbinpolmas, ditugaskan melaksanakan pembinaan kemampuan personel pelaksana Polmas dan menyelenggarakan pembinaan sistem keamanan lingkungan.

Subditkerma bertugas menyelenggarakan kerja sama dengan instansi atau organisasi pemerintah meliputi pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

rehabilitasi dan penanggulangan bencana serta mantan Subditbinsatpam/Polsusnarapidana.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel Ditbimnas Polda Aceh melakukan sosialisasi konsep Gampong Tangguh Aceh dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Gampong Rantau Selamat, Kab. Nagan Raya, Selasa (21/7/2020)

Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara) adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditsabhara bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa. Ditsabhara dipimpin oleh Dirsabhara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirsabhara. Ditsabhara menyelenggarakan berfungsi dalam pengembangan sistem dan metode serta penyusunan peraturan teknis pelaksanaan tugas. Ditsabhara melakukan, supervisi staf, pemberian arahan dalam rangka sosialisasi, dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas Ditsabhara.

BhayangkaraDirektoratSamapta

90

FOTO: DOK. POLDA ACEH Sejumlah kendaraan yang dipakai Ditsabhara Polda Aceh dalam melakukan pengamanan ketika berhadapan dengan massa, salah satunya adalah RAISA yang merupakan kendaraan pengurai massa yang mengeluarkan suara bising.

FOTO: DIMAS ALDRIAN DILIASMARA Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol. Trisno Riyanto berdiskusi dengan perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis (11/4/2019).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel kepolisian dari Ditsabhara Polda Aceh mengikuti upacara Operasi Patuh Rencong di Mapolda Aceh, Kamis (29/8/2019).

91 Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan teknis dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Ditsabhara.

Selanjutnya, tugas Ditshabara yakni dalam perencanaan kebutuhan personel, peralatan materiil khusus Sabhara dan pendistribusiannya, perencanaan kebutuhan anggaran serta pengajuan usulan, saran, pertimbangan penempatan, atau pembinaan karier personel. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, negosiator, serta SAR. Kemudian, berfungsi dalam pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP. Pemeliharaan, pelatihan, dan penggunaan satwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan program Ditsabhara. Ditshabara terdiri atas lima subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan

92 FOTO KIRI & KANAN: DIMAS ALDRIAN DILIASMARA Personel Polisi mengawal jalannya unjuk rasa gabungan mahasiswa di halaman Kantor Gubernur Aceh saat menuntut penghentian beroperasinya PT Emas Mineral Murni (EMM), Kamis (11/4/2019). FOTO KIRI & KANAN: DOKUMENTASI HUMAS POLDA ACEH Ditsabhara Polda Aceh melakukan pelatihan peningkatan kemampuan SAR untuk personelnya di pantai Ulee Lheue, Banda Aceh, Selasa (24/11/2020).

Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditsabhara. Kedua, Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), tugasnya melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan latihan serta penyelenggaraan Anev.Ketiga, Subdirektorat Penugasan Umum (Subditgasum), ditugaskan menyelenggarakan Turjawali serta SAR. Keempat, Subdirektorat Pengendalian Massa (Subditdalmas), mengemban tugas menyiapkan personel dan perlengkapan untuk pengamanan unjuk rasa dan Pengendalian Massa (Dalmas) serta melaksanakan negosiasi. Kelima, Unit Satwa bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan teknis satwa yaitu pelacakan dan penangkalan, serta pemeliharaan satwa dan memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan dan/atau pembinaan keamanan.

93

FOTO: DOK. DITLANTAS POLDA ACEH Para personel polisi lalu lintas (Polantas) sedang sosialisasi pelopor keselamatan berlalu lintas.

DirektoratLaluLintas

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) dipimpin oleh Dirlantas yang dibantu oleh Wadirlantas bertanggung jawab kepada Kapolda. Ditlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi (regident) pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antarwilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas.Ditlantasmenyelenggarakan fungsi pembinaan lalu lintas kepolisian, pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

FOTO: ACEHKINI Rombongan polisi Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Aceh saat apel Operasi Patuh Rencong 2019. Foto kanan: Personel Ditlantas Polda Aceh mendengarkan arahan dari atasan menjelang Operasi Patuh Rencong 2019.

95

Ditlantas terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasional HukumSubdirektoratdanSubdirektorat(Bagbinopsnal),PendidikanMasyarakatRekayasa(Subditdikyasa),PembinaanPenegakan(Subditbingakkum), Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident), Subdirektorat Keamanan dan (Subditkamsel),KeselamatanSatuanPatroli Jalan Raya (Sat PJR), dan Satuan Patroli dan Pengawalan (Sat SubbagrenminPatwal).memiliki

Subditkamsel menjalankan tugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas, serta melaksanakan audit dan stadardisasi bidang lalu lintas. Sat PJR bertugas menyelenggarakan patroli jalan raya dan TPTKP, termasuk kecelakaan lalu lintas serta tindakan pertolongan.

Subditdikyasa melaksanakan tugas membina dan melaksanakan kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan rekayasa di bidang lalu lintas. Subditbingakkum mengemban tugas membina pelaksanaan penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali Lalu lintas. Subditregident bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Fungsi lainnya meliputi pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya, pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan, dan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas.

tugas penting untuk menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditlantas. Bagbinopsnal ditugaskan melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan teknologi informasi, dan dokumentasi lalu lintas.

Fungsi Ditpamobvit meliputi pembinaan manajemen operasional

Ditpamobvit terdiri atas enam Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditpamobvit dipimpin oleh Dirpamobvit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpamobvit. Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.

ObjekPengamananDirektoratVital

FOTO: DOK. POLDA ACEH Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) melakukan sosialisasi pembinaan teknis dan objek tertentu kepada para Kasat Sabhara/Kanit Pamobvit jajaran Polres Nagan Raya, Kamis (24/9/2020).

96 dan pelatihan, penyelenggaraan anev serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpamobvit; pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus; pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus; pengamanan kementerian dan lembaga negara termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus; dan pengamanan perwakilan negara asing termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus.

Ketiga, Subbirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster), bertugas menyelenggarakan pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan pengamanan khusus. Keempat, Subdirektorat Pariwisata (Subditwisata), bertugas menyelenggarakan pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus.

97 subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpamobvit. Kedua, Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpamobvit.

Kelima, Subdirektorat Lembaga Negara (Subditlemneg), bertugas menyelenggarakan pengamanan kementerian dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Keenam, Subdirektorat Perwakilan Asing (Subditkilas), bertugas menyelenggarakan pengamanan perwakilan negara asing dan kantor/objek vital perwakilan negara asing yang memerlukan pengamanan khusus.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Sejumlah kendaraan patroli unit Ditpamobvit yang digunakan pada saat penugasan pengamanan khusus.

98 informasi dan dokumentasi program kegiatanDitpolairudDitpolairud.terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasional Fasilitas,Daerah(Subditgakkum),Subdirektorat(Bagbinopsnal),PenegakkanHukumSatuanPatroli(Satrolda),SubdirektoratPemeliharaandanPerbaikan

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada beserta sejumlah personel Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh menuju Kota Sabang untuk memberikan bantuan gempa, Sabtu (6/6/2020).

DanPerairanKepolisianDirektoratUdara

FOTO: DOK. POLDA ACEH Sejumlah personel Ditpolairud Polda Aceh sedang melakukan patroli perairan.

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) dipimpin oleh Dirpolairud, dibantu oleh Wadirpolair. Ditpolairud merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.Adapun fungsi pengolahanperairan,telekomunikasikepolisianperairan,pelaksanaanpemberianBinmashukumpatroli,kapaldanmenyelenggarakanDitpolairudyaknipemeliharaanperbaikanfasilitassertasaranadilingkunganPolda,pelaksanaanpengawalanpenegakandiwilayahperairan,danpantaididaerahhukumPolda,bantuanSARdilaut/transportasidiperairan,pelaksanaandaninformatikadidanpengumpulandandatasertapenyajian

(Subditfasharkan), dan Kapal. Adapun tugas Subbagrenmin yakni menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditpolairud. Bagbinopsnal memiliki tugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan,

FOTO: DOK. POLDA ACEH Ditpolairud Polda Aceh sedang melakukan patroli udara memantau keberadaan imigran Rohingya yang berada di perairan Aceh.

FOTO: DOK. DITPOLAIRUD POLDA ACEH Personel Ditpolairud Polda Aceh mengibarkan bendera Merah Putih di Bukit Soeharto, Lamreh, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar dalam rangka merayakan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2020).

penyelenggaraan Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan

FOTO: DOK. DITPOLAIRUD POLDA ACEH Markas Ditpolairud Polda Aceh tampak dari udara tahun 2020.

sertamendukungtaktisdandankapal.peralatanpemeliharaanmenyiapkanSubditfasharkanDitpolairud.bertugasfasilitasdanjasa,danperbaikanmateriilkomunikasi,elektronika,danKapalmelaksanakanpatrolilautperairandalamrangkapengamananpenegakanhukum,bantuandibidangtransportasidalamoperasionalkepolisian,bantuanSARdilautdanperairan.

FOTO: DOK. DITPOLAIRUD POLDA ACEH Personel Ditpolairud Polda Aceh sedang menurunkan sembako untuk dibagikan kepada warga miskin di Pulo Aceh, Aceh Besar, Selasa (21/4/2020).

Subdirektorat Pemeliharaan dan Perawatan Tahanan (Subditharwattah), bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pembinaan tahanan, dan (d) dan Subdirektorat Barang bukti (Subditbarbuk), bertugas menyelenggarakan pengamanan dan administrasi barang bukti.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Sejumlah barang bukti kejahatan yang dihadirkan pada saat berlangsung konferensi pers di Mapolda Aceh, Jumat (8/11/2019).

Fungsi Dittahti yaitu pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, yang meliputi memeriksa fasilitas ruang tahanan secara berkala, mengendalikan dan memonitor jumlah tahanan, serta melaporkan jumlah tahanan, pelayanan kesehatan dan pembinaan tahanan, pengamanan dan administrasi barang bukti, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Dittahti.

Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) dipimpin oleh Dirtahti yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dibantu oleh Wadirtahti. Dittahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yangbertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dittahti terdiri atas (a) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Dittahti, (b) Subdirektorat Pengamanan Tahanan (Subditpamtah), bertugas membina dan menyelenggarakan, memberikan petunjuk tata tertib penahanan, memeriksa fasilitas ruang tahanan secara berkala, mengendalikan dan memonitor jumlah tahanan serta melaporkan jumlahKemudian,tahanan.(c)

DANPERAWATANDIREKTORATTAHANANBARANGBUKTI

101

BrigadeSatuanMobil

kegiatanFungsiSAR.Satbrimob adalah (a) pemberian latihan teknis di lingkungan Satbrimob guna mewujudkan standardisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan, (b) penyiapan personel Satbrimob dalam rangka mendukung tugas satuan fungsi dan satuan kewilayahan di lingkungan Polda, (c) pelaksanaan tugas operasional Brimob yang meliputi tugas Gegana dan Pelopor dalam rangka operasi kepolisian, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif

Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Satbrimob dipimpin oleh Kasatbrimob yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Kasatbrimob dibantu Wakasatbrimob. Satbrimob bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan

Satbrimob terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Seksi Intelijen (Siintel), Seksi Operasi (Siops), Seksi Sarpras (Sisarpras), Seksi Provos (Siprovos), Seksi Teknologi Komunikasi (Sitekkom), Seksi Pelayanan Markas (Siyanma), Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas), Detasemen A, B, dan C (Den A, B, dan C), dan Detasemen Gegana (Den Gegana).

FOTO: DIMAS ALDRIAN DILIASMARA Searah jarum jam: Para personel Brigade Mobil (Brimob) Polda Aceh bersiap untuk pengamanan unjuk rasa gabungan mahasiswa Aceh di halaman Kantor Gubernur Aceh yang memprotes operasional PT Emas Mineral Murni (EMM) di Aceh, Kamis (11/4/2019).

Adapun tugas Siops adalah menyelenggarakan kegiatan administrasi operasional, pengendalian operasi, dan pelatihan. Sisarpas bertugas bertugas menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan, serta penyaluran perbekalan umum. Siprovos bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh personel

103 (KBR), serta pemberian bantuan teknis dan kekuatan (back up) sesuai dengan standar operasional prosedur, dan (d) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Satbrimob.

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Satbrimob. Tugas Siintel yakni menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada melakukan inspeksi menjelang pemberangkatan 196 personel Brimob Polda Aceh ke Papua untuk pengamanan PT Freeport Indonesia, Jumat (17/6/2020).

FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel Brimod Polda Aceh dalam pasukan pengamanan Pilkada melakukan apel sebelum berangkat ke Aceh Selatan dan Aceh Singkil, Minggu (24/6/2018).

KBR,penangananDenkejahatanhuruberintensitasterhadapmelakukanlapangan.pembinaanSikesjaspelayananSiyanmasertasatuanmenyelenggarakanbertugaskomunikasiSatbrimobdanpemeliharaanperbaikanperalatankomunikasi.bertugasmenyelenggarakanumumdanprotokoler.bertugasmenyelenggarakanjasmanidankesehatanDenA,B,danCbertugaspenanggulangangangguankeamananyangtinggi,antaralainhara,kerusuhanmassa,danterorganisirbersenjataapi.Geganabertugasmelaksanakanbahanpeledak,senjatadanterorisme.

104 Satbrimob, serta pemberkasan, penyelesaian berkas perkara, dan pelaksanaan sidang disiplin. Sitekkom

105 Sekolah Polisi Negara (SPN) merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda. SPN bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Renja atau kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri. SPN dipimpin oleh Kepala SPN (Ka SPN) yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Dalam hal pembinaan program pendidikan dan latihan, SPN berada di bawah koordinasi Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) selaku pembina teknis pendidikan. SPN berfungsi dalam perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, pengurusan personel dan sarpras, serta pelayanan keuangan di lingkungan SPN, pelayanan umum antara lain pelayanan markas, manase, kesehatan dan pemeliharaan sarana prasarana dalam lingkungan SPN, penyiapan dan pelaksanaan pendidikan serta pengajaran, yang meliputi perencanaan pengadministrasian, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan dan pelatihan. Kemudian berfungsi dalam pembinaan kepribadian dan pengasuhan siswa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Tugas Instruksional Umum (TIU) dan Tugas Instruksional Khusus (TIK) operasional pendidikan, dan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan SPN. SPN terdiri atas empat subbagian. Pertama, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan

Sekolah Polisi Negara

FOTO: DOK. SPN POLDA ACEH Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah Polda Aceh tampak dari udara.

FOTO: DOK. SPN POLDA ACEH Calon Bintara Polri bersiap untuk dilantik dan pengambilan sumpah pada saat upacara kelulusan.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Wahyu Widada berjalan di depan siswa bintara saat pembukaan pendidikan Bintara SPN Seulawah Polda Aceh di Seulawah, Aceh Besar, Selasa (17/11/2020).

FOTO: DOK. SPN POLDA ACEH Anggota polisi melakukan atraksi pada saat pelantikan Bintara Polri di SPN Seulawah Polda Aceh angkatan ke-42 tahun 2018.

ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan SPN. Kedua, Subbagian Pelayanan Markas (Subbagyanma), ditugaskan menyelenggarakan pelayanan umum meliputi pelayanan markas, manage, kesehatan, dan pemeliharaan sarana prasarana dalam lingkungan SPN. Ketiga, Unit Provos, menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh personel atau peserta didik SPN. Keempat, Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Bagjarlat), mengemban tugas menyiapkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan dan pelatihan. Kelima, Korps Siswa (Korsis) bertugas menyelenggarakan pembinaan kepribadian dan pengasuhan siswa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Keenam, Tenaga Pendidik dan Instruktur (Gadik), dikoordinasikan oleh Koordinator Gadik (Koorgadik) yang bertugas melaksanakan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk TIU dan TIK operasional pendidikan.

Bidang Keuangan (Bidkeu) dipimpin oleh Kabidkeu merupakan unsur pendukung yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Bidkeu bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan serta verifikasi laporanBidkeukeuangan.menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, urusan personel, dan sarpras di lingkungan Bidkeu. Bidkeu melaksanakan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi. Kemudian melaksanakan anggaran dan pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Terakhir, Bidkeu menjalankan fungsi pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu. Bidkeu terdiri Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), bertugas bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras. Kemudian, Sub Bidang Pembiayaan dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Subbidbia dan APK), ditugaskan menyelenggarakan dan membina pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi. Terakhir, Sub Bidang Pengendalian Keuangan (Subbiddalku), tugasnya menyelenggarakan dan membina pelaksanaan anggaran, pendanaan, dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan.

KeuanganBidang

FOTO: GOOGLE Ilustrasi bidang bagian keuangan.

FOTO: GOOGLE Ilustrasi bidang bagian keuangan.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Searah Jarum Jam: Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Aceh menggelar bakti kesehatan Polri serentak di Dayah Ruhul Fata dan Ruhul Fatayat, Seulimum, Aceh Besar, Selasa (15/10/2020).

108 Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) dipimpin oleh Kabiddokkes yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah kendali Wakapolda. Biddokkes merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit, dan poliklinik.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biddokkes menyelenggarakan beberapa fungsi. Pertama, perencanaan dan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, urusan personel, materiil dan sarana prasarana, serta pelayanan keuangan di lingkungan Biddokes. Kedua, pembinaan kedokteran forensik, Disaster Victim Identification (DVI), dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat.Ketiga,pembinaan kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan, dan materiil fasilitas kesehatan. Keempat, pelaksanaan kegiatan kedokteran dan kesehatan kepolisian. Kelima, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Biddokkes.Biddokkes terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Administrasi Bidang Kedokteran dan Kesehatan

Subbiddokpol menyelenggarakanbertugasdanmembina fungsi kedokteran forensik, DVI, serta kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Subbidkespol bertugas menyelenggarakan dan membina kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan, dan materiil fasilitas kesehatan. bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan kedokteran kepolisian sesuai lapis kemampuan dan dapat melaksanakan rawat sementara kepada anggota dan PNS Polri serta keluarganya.

109 (Subbagrenmin), Subbidang Kedokteran Kepolisian (Subbiddokpol), Subbidang Kesehatan Kepolisian (Subbidkespol), dan Poliklinik. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Biddokkes.

Kepemimpinan Polda Aceh Dari Masa ke Masa 110

112

113

114

116

117

Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polda Aceh, akan dijadikan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan sebagaimana visi dan misi Polda Aceh. Adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian merupakan tantangan yang mengharuskan Polda Aceh bekerja lebih keras untuk mewujudkan harapan dan tuntutan masyarakat tersebut. Harapan dan tuntutan masyarakat, pertama, Polri yang memiliki postur yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian. Kedua, menggelar kekuatan Polri dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tentram dan nyaman. Ketiga, menegakkan hukum secara professional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak KEBIJAKAN, DAN PROGRAM 118

Keberhasilan yang dicapai oleh Polda Aceh tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Aceh dengan didukung oleh stakeholder yang terkait dengan tugas kepolisian dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan tugas Polri di Polda Aceh telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polda Aceh dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan kejahatan lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan di Provinsi Aceh.

TUJUAN, STRATEGI,

pidana. Keempat, meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan kamtibmas. Untuk dapat mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat di Wilayah Provinsi Aceh maka Kapolda Aceh telah mengeluarkan 9 Program Prioritas Kapolda Aceh, yakni (1) Value: Integritas, Disiplin, Solidaritas, dan Loyalitas, (2) Menjalankan Amanah dan Tugas dengan Benar, (3) Intelligence Lead Policing, (4) Masyarakat Demokratis Rakyat Berkuasa (Abdi Masyarakat), (5) Kembali kepada Tri Brata dan Catur Prasetya, (6) Tegas, Terukur, dan Humanis, (7) Pengawasan Berjenjang dan Fungsional, (8) Masing- masing buat Target dan Rencana Pencapaiannya, dan (9) Penggunaan Anggaran (DIPA). Polda Aceh dalam menyusun Renja T.A 2021 berdasarkan pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun 2021, bahwa dalam rangka menyusun baik Rancangan Renja maupun Renja Satker tingkat Mabes Polri maupun tingkat Satker Kewilayahan berpedoman kepada delapan aspek. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Kedua, Pilar keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan siber yang akan dicapai dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Ketiga, Kebijakan prioritas nasional pemerintah Tahun 2021 di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) khususnya pada pembangunan stabilitas keamanan dan ketertiban pada bidang Polri. Adapun keempat, Program Prioritas Kapolri Tahun 2021, menuju Polri yang semakin Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) guna Mendukung Pemerintah meningkatkan industri, pariwisata dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas. Kelima, perkiraan intelijen keamanan polri tahun 2021, prediksi ancaman yang diperkirakan menjadi

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Sedang berlangsungnya apel pagi di Markas Polda Aceh tampak dari udara. 119

TANTANGAN Pelaksanaan tugas Polri seiring dengan lingkunganperkembanganstrategiakan semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan masyarakat Aceh terhadap profesionalisme kinerja Polda Aceh dan pelayanan di bidang Kepolisian semakin tinggi mengharuskan Polda Aceh menyusun berbagai upaya dan aksi konkret yang efektif dalam mewujudkan Kamdagri.Secaraumum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polda Aceh pada Tahun 2021, pertama, kualitas pelayanan publik yang tergelar masih perlu ditingkatkan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran sistem pelaporan yang terupdate dan pelayanan publik yang berbasis teknologi modern dan bisa diakses secara online dan dengan sistem

FOTO: ACEHINSPIRASI.COM Apel pasukan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan pengendalian keamanan pada masyarakat, di lapangan depan Mapolda Aceh.

120 potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat pada Tahun 2021. Keenam, sasaran prioritas Polri tahun 2021. Ketujuh, arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran prioritas tahun 2021. Kedelapan, program dan kegiatan polri tahun 2021. Polda Aceh sebagai bagian dari Polri dan sebagai suatu kesatuan induk penuh organisasi kepolisian, bertanggung jawab terhadap Keamanan dan Ketertiban di wilayah Provinsi Aceh. Lingkungan strategis baik global, regional. dan nasional sangat memengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri termasuk Polda Aceh. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, di mana wilayah dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya lokal yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme, dan radikalisme.

Penetapan sasaran ditetapkan untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat Aceh serta terpenuhinya kebutuhan akan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berbagai dinamika terkini di lingkungan masyarakat. Sehingga, visi Polda Aceh untuk mewujudkan Provinsi Aceh yang aman dan tertib maksimal terwujud. Kejelasan sasaran prioritas menciptakan efektifitas dan efesiensi Polda Aceh melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Penetapan sasaran nantinya menjadi acuan Polda Aceh dalam menyusun kebutuhan sumber daya Polda

121 android. Kedua, tindakan Kepolisian preventif yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas perlu dikedepankan untuk ditingkatkan melalui penguatan kemampuan deteksi aksi intelijen dan pemantapan Polmas dalam rangka Harkamtibmas. Ketiga, pengungkapan kejahatan konvensional, kejahatan siber, narkoba, terorisme, korupsi, transnational crime dan tindak pidana lainnya perlu ditingkatkan, mengingat banyaknya kasus-kasus yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani secara professional. Keempat, sebagai daerah yang berbatasan dengan Malaysia dan adanya Selat Malaka serta pencanangan oleh Presiden bahwa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka perlu pengembangan kekuatan sarana, prasarana serta perlengkapan dan peningkatan type kapal C1 untuk Polisi Perairan guna menanggulangi kejahatan penyelundupan, illegal fishing dan pelarian kriminal di wilayah perairan laut Aceh serta pengamanan pulaupulau terluar berpenghuni atau tidak berpenghuni.Kelima,penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan mengefektifkan kegiatan wasrik dan kerja sama dengan pengawasan eksternal untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Keenam, peningkatan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia masih belum optimal, sehingga masih perlu untuk ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan, rekrutmen, dan pembinaan karier yang bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Gabungan personel kepolisian dalam menjaga keamanan dalam masyarakat.

SASARAN PRIORITAS Polda Aceh menetapkan sasaran priotias dalam mewujudkan Pelayanan Kamtibmas Prima yang mengacu kepada Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri Tahun 2021, maka Polda Aceh telah merumuskan Sasaran Prioritas Polda Aceh Tahun 2021.

FOTO: ACEHPORTAL.COM Patroli gabungan antara Dit Polairud Polda Aceh dengan Bea Cukai yang dilaksanakan di dermaga Pelabuhan Kuala Langsa pada tahun 2020.

122 Aceh baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, prasarana dan sarana. Penetapan sasaran prioritas akan semakin mengarahkan Polda Aceh dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, dapat ditentukan jangka waktu pelaksanaannya, dan semakin memotivasi dalam melaksanakan kewajiban agar terus meningkat.Pertama, Pemeliharan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas Kamtibmas khususnya di Sektor Industri, Pariwisata dan Investasi di seluruh Provinsi Aceh. Kedua, mengoptimalkan pelayanan publik Polri yang prima berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ketiga, penegakan hukum secara berkeadilan dan SumberprofesionalismeKeempat,terpercaya.meningkatkandankesejahteraanDayaManusia(SDM)Polri di Polda Aceh yang sesuai standar. Kelima, pengembangan almatsus kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan dari tingkat Polda sampai dengan Polsek. Keenam, menyusun regulasi dan menjalankan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya.

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Platform digital Polda Aceh dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Polda Aceh Tahun 2021, maka Polda Aceh menetapkan arah kebijakan dan strategi. Arah kebijakan ditetapakan berdasarkan sasaran prioritas yang sudah dirumuskan. Sehingga misi Polda Aceh untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat Provinsi Aceh tercapai.Sasaran prioritas pertama, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas khususnya di sektor industri, pariwisata dan investasi di seluruh Provinsi Aceh. Polda Aceh akan melakukan penguatan peran Intelijen Polri dalam menjaga keamanan wilayah Aceh melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi. Penguatan peran intelijen dilakukan yakni analisis keamanan, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang keamanan negara, dan bidang keamanan khusus.

Polda Aceh senantiasa mewujudkan pencegahan yang proaktif terhadap

123 potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme. Sehingga, Polda Aceh melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa atau kelurahan. Kemudian melakukan penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial, serta kerja sama dengan instansi terkait agar masyarakat tidak terpengaruh paham radikal.Masyarakat memiliki peran strategis membatu memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Polda akan melakukan pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian, mewujudkan Kamseltibcarlantas dengan melaksanakan sosialisasi budaya tertib lalu lintas, dan peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Polwan Dit Binmas Polda Aceh memberikan paket sembako untuk masyarakat gampong dalam rangka bakti sosial memperingati Hari Bhayangkara ke-74.

Selanjutnya,Lantas.penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, dan menjalin sinegritas polisonal. Personel Polri disiapkan agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan bencana, dan penanggulangan keamanan dalam negeri. Kemudian, penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut. Patroli kapal Polri akan dilakukan di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum. Polda Aceh juga akan mengerahkan patroli udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan. Sasaran prioritas kedua, mengoptimalkan pelayanan publik Polri yang prima berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Maka Polda Aceh akan melakukan pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK dengan membangun dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan yang

124 prima kepada aparatur Polri dan masyarakatPerkembanganumum.dunia digital hadir untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Sehingga pelayanan online yang terintegrasi serta pelayanan keliling bidang lantas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian akan terus ditingkatkan. Kemudian, mengembangkan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor. Tidak hanya itu, Polda Aceh akan meningkatkan kualitas pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik. Agar hal tersebut tercapai maka Polda Aceh akan menyelenggarakan pendidikan dan latihan Polri, meningkatkan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang SasaranLantas.prioritas ketiga, penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya yang diwujudkan dengan meningkatkan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana. Lebih spesifik, pencapaian sasaran dicapai dengan meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Aceh dan meningkatkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, narkoba (TPPU), terorisme, Karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Polda Aceh juga akan meningkatkan kompetensi penyidik melalui sertifikasi, yakni dengan melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri dan meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Inafis) dalam pengelolaan TKP. Selanjutnya, peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparasi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit pemerasan dan makelar kasus, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan. Sehingga peran pengawasan penyidikan (wassidik) akan semakin dioptimalkan.Sasaranprioritas keempat, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) Polri di Polda Aceh yang sesuai standar. Maka, Polda Aceh melaksanakan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan. Arah kebijakan tersebut diwujudkan dengan (1) humanisbersih,negeripenerimaanmenyelenggarakandanseleksipegawaipadaPolrisecaraproaktif,transparan,akuntabeldan(BETAH)serta clear and clean dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT) ditingkat Polda, (2) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna mendapatkan calon anggota Polri yang berkualitas, dan (3) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan Assessment Center dalam seleksi Dikbangum. Kemudian, agar sasaran keempat terwujudkan, Polda Aceh melakukan pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi dengan menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (open bidding) dalam pembinaan karier personel secara merryt system melalui Asesment Center, sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi kepolisian, menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara terbuka, dan menyelenggarakan klasifikasi dan mapping psikologi sebagai dasarSelanjutnya,spesialisasi.peningkatan layanan kesejahteraan, kesehatan personil serta keselamatan kerja bagi aparatur Polri dengan melaksanakan latihan keterampilan dan pembekalan

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil. beri arahan kepada 260 personel Bhabinkamtibnas dari tiga Polres.

125 keterampilan khusus bagi personel Polri, memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota Polri dan keluarganya, dan mengusulkan secara proaktif pengajuan tanda kehormatan pegawai negeri pada Polri. Sasaran prioritas keempat, pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan dari tingkat Polda sampai dengan Polsek. Karenanya, Polda Aceh melakukan pemenuhan kebutuhan minimal Almatsus Polri yang modern dengan dukungan manajemen dan teknik sarpras, pengusulan pemenuhan rumah dinas Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran melalui pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri.Sasaran prioritas keenam, menyusun regulasi dan menjalankan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya.

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Pegawai RS Bhayangkara Banda Aceh berfoto bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam kepada anggota Polri dan keluarganya.

Diwujudkan dengan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya, melalui monitoring penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu, penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online, percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal, memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum dengan menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka, dan mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar.Polda

Aceh akan mencegah pungutan liar (pungli) dengan memperkuat saber pungli dengan mengintensifkan peran Satgas Saber Pungli guna menekan jumlah tindak pidana pungli. Agar regulasi dan sistem pengawasan efektif dan terpercaya, Polda alam melakukan pencegahan korupsi di internal Polri. Pencegahan korupsi dilaksanakan dengan sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha bagi Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah bagi Anggota Polri dan PNS Polri. Kemudian, sasaran prioritas dicapai melalui peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri. Arah kebijakan tersebut dicapai, pertama, mengupayakan pencapaian Satker/Satwil zona integritas agar berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kedua, mengupayakan pemenuhan kriteria pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola Polri (ITK) berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polresta/Polres dan Satker Polda.

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH

Ketiga, melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/ stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri dalam rangka evaluasi kebijakan layanan. Keempat, menerima kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik Polresta/Polres agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri.

PROGRAM DAN KEGIATAN Pertama, Program Dukungan Manajemen, mewujudkanbertujuan good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintasTerdapatsektor.tujuh kegiatannya meliputi pelayanan administrasi keuangan Polri, penerangan masyarakat, pe nyelenggaraan teknologi informasi, pelayanan kesehatan Polri, dukungan pelayanan internal perkantoran Polri, pertanggungjawaban profesi, penyelenggaraan pengamanan internal Polri, penegakan tatatertib dan disiplin Polri, penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan, pengelolaan multimedia, pemberian bantuan dan nasehat hukum, penyusunan dan penyuluhan hukum, Penyusunan kebijakan Polri, reformasi birokrasi Polri, manajemen anggaran, dan pengelola informasi dan dokumentasi.

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH Pasukan pengamanan Satbrimob Polda Aceh sedang melakukan apel untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban diwilayah rekan-rekan bertugas aman dan kondusif dari gangguan apapun.

128

Terdapat 16 kegiatan dalam program ini yaitu dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, analisis keamanan, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara, kerja sama keamanan dan ketertiban K/L, pembinaan pelayanan Fungsi Sabhara, penyelenggaraan pengamanan obyek vital, peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang, penyelenggaraan kepolisian perairan, penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus, pembinaan potensi keamanan, pengendalian operasi kepolisian, pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban, penanggulangan keamanan dalam negeri. Kelima, Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. Tujuan program ini dilaksanakan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kegiatannya ada 10, meliputi penindakan tindak pidana perairan, dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penindakan tindak pidana umum, penindakan tindak pidana narkoba, penindakan tindak pidana ekonomi khusus, penindakan tindak pidana korupsi, penindakan tindak pidana siber, pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penindakan tindak pidana tertentu, pengawasan penyidikan. []

Ketiga, Program Profesionalisme SDM Polri, bertujuan mewujudkan postur SDM Polri yang profesional, modern, dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan value organisasi. Kegiatannya mencakup dukungan manajemen profesionalisme SDM Polri, penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri, penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri, pengen dalian pegawai Polri, pembinaan karier personel Polri, dan pelayanan psikologi anggota Polri. Keempat, program pemeliharaan keama nan dan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan program ini agar terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

129 Kedua, Program Modernisasi Almatsus Dan Sarana Prasarana Polri. Tujuan program ini adalah terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional. Kegiatannya meliputi dukungan manajemen dan teknik Sarpras, dan pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri.

FOTO: DOKUMENTASI POLDA ACEH

BANDA(POLRESTA)RESORKEPOLISIANKOTAACEH

Demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakatnya, pihak Polresta Banda Aceh selalu memberikan pelayanan terbaik di daerah pusat pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dan politik. Lokasi markasnya berada di Jalan Cut Mutia Nomor 25 dan memiliki luas wilayah hukum 34,986 km2. Sebelumnya, Polresta Banda Aceh merupakan hasil pemekaran dari Polisi Resor (Polres) Aceh Besar pada tahun 1993. Kini jumlah personel Polresta Banda Aceh 637 orang dan jumlah anggota di 18 Polsek jajaran dan 1 Polsubsektor sebanyak 1.235 orang. Jumlah penduduk Banda Aceh tahun 2019 sebanyak 270.321 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan dan 90 desa (gampong). Adapun kecamatan di Banda Aceh meliputi Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng. Ratarata penduduk Banda Aceh menganut agama Islam, sebagiannya penganut Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Perbedaan agama di Banda Aceh tidak pernah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehidupan BAB

KEWILAYAHANSATUANIV

130

131 No Polresta/Polsek Jajaran PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polresta Banda Aceh 637 34.986 km2 2 Polsek Baiturrahman 39 445 km2 3 Polsek Kuta Alam 38 974,825 ha 4 Polsek Ulee Lheue 36 786 ha 5 Polsek Ulee Kareng 31 615 ha 6 Polsek Syiah Kuala 35 1.474,77 ha 7 Polsek Lueng Bata 40 534,1 ha 8 Polsek Peukan Bada 32 3.190 ha 9 Polsek Darul Imarah 35 3.295 ha 10 Polsek Ingin Jaya 35 7.368 ha 11 Polsek Darussalam 30 7.766 ha 12 Polsek Kuta Baro 31 786 ha 13 Polsek Krueng Jaya 29 110,38 ha 14 Polsek Kuta Raja 29 521,11 ha 15 Polsek Jaya Baru 31 393,45 ha 16 Polsek Banda Raya 30 478,9 ha 17 Polsek Darul Kamal 29 1.695 ha 18 Polsek Krueng Barona Jaya 29 696 ha 19 Polsek Baitussalam 29 3.776 ha 20 Polsubsektor Blang Bintang 10 1.786 ha Tabel Polres/Jajaran Polsek di Kota Banda Aceh

132 Informasi Singkat menjadikannya sebagai pusat perdagangan maritim, terutama komoditas lada yang sangat diminati Eropa. Salah satu kemegahan pada masa Kerajaan Aceh Darussalam yaitu kompleks kerajaan yang dijadikan sebagai Taman Dunia (Darud Dunya). Kerajaan Aceh Darussalam kemudian berganti nama saat agresi kedua Belanda menjadi Kutaraja. Pada 28 Desember 1962 diganti lagi namanya menjadi Banda Aceh. Peninggalan Kerajaan Aceh paling ikonik yakni Masjid Raya Baiturrahman. Rasa-rasanya belum “sah” menginjakkan kaki di Ibu Kota Provinsi Aceh bila belum mengunjunginya. Beberapa menit perjalanan dari Masjid Raya Baiturrahman terdapat Gunongan, bukti cintanya Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya. Selanjutnya ada Pinto Khop, bangunan berbentuk kubah yang dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda sebagai penghubung antara istana dan Taman Putro Phang. Lokasinya sekarang di Desa Sukaramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh.Di Banda Aceh juga terdapat Kherkhof yang berarti “permakaman”, tempat di mana Sebanyak 2.200 tentara Belanda yang tergabung dalam Korps Marsose, termasuk Mayor Jenderal J.H.R Kohler yang memimpin ekspedisi pertama penyerangan Belanda ke Aceh dikuburkan di sana. Itulah bukti perjuangan masyarakat Koordinat: 05°30’-05°35’ LU & 95°30’-99°16’ BT Ibukota: Banda Aceh Luas Wilayah: 61,36 km2 Jumlah Penduduk: 270.328 jiwa Foto: bandaacehkota.go.id Masjid Raya Baiturrahman yang merupakan salah satu ikon Kota Banda Aceh Kepadatan Penduduk: 4.405,60/km2 Wilayah Administratif: Kecamatan: 9 Mukim: Kelurahan:17 90 berjalan dengan rukun, damai, dan tenteram. Masyarakat Banda Aceh yang kental dengan penerapan syariat Islam membuat pengajian keislaman mudah ditemui, seperti pengajian bakda magrib di masjid-masjid.BandaAcehkaya dengan sejarahnya sehingga di beberapa lokasi kota satu ini mudah ditemukan peninggalanpeninggalan sejarah. Dulunya Banda Aceh merupakan Ibu Kota Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah tahun 1496. Masa puncak kejayaan kerajaan ini ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 yang Kota Banda Aceh

Foto: Abdul Hadi | acehkini Museum Tsunami terpacak megah pada lahan seluas satu hektar.

kedahsyatan bencana tersebut dengan Kapal PLTD Apung yang dihempas dari pelabuhan Ulee Lheu hingga 10 kilometer jauhnya.

Aceh dalam memperjuangkan tanah berjulukan Serambi Makkah ini. Pada Minggu, 26 Desember 2004

Allah menguji masyarakat muslim Aceh dengan gempa dan tsunami dahsyat yang menelan ratusan ribu nyawa. Banda Aceh mengalami kerusakan cukup parah. Butuh waktu beberapa lama memperbaiki wajah Banda Aceh baru kembali seperti sekarang. Bukti

133

Peta Wilayah Kota Banda Aceh

Kuliner yang tersedia di Banda Aceh juga tak kalah enaknya untuk dicicipi. Salah satu pusat kulinernya berada di kawasan Peunayong. Sementara hal paling mudah dicari di Banda Aceh ialah warung kopi yang sering dijadikan sebagai tempat diskusi, mengerjakan tugas kuliah, rapat, dan lainnya.

134 Kabupaten dengan ibu kotanya Jantho ini dulunya berpusat di Kota Banda Aceh. Upaya pemindahan ibu kota Aceh Besar sudah dirintis sejak tahun 1969 dengan total tiga kali pemindahan ibu kota, mulai dari Kecamatan Indrapuri, kemudian tahun 1976 dipindahkan ke kemukiman Jantho, Kecamatan Seulimum. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Soepardjo Rustam meresmikan pemindahan Ibu Polisi Resor (Polres) Aceh Besar

135 No Polres/Jajaran Polsek Jumlah Personel 1 Polres Aceh Besar 291 2 Polsek Kota Jantho 18 3 Polsek Lembah Seulawah 21 4 Polsek Seulimeum 24 5 Polsek Kuta Cot Glie 22 6 Polsek Indrapuri 25 7 Polsek Kuta Malaka 23 8 Polsek Suka Makmur 25 9 Polsek Simpang Tiga 26 10 Polsek Montasik 24 11 Polsek Lhoknga 23 12 Polsek Leupung 21 13 Polsek Lhoong 24 14 Polsek Pulo Aceh 20 Data Polres/Jajaran Polsek di Kab. Aceh Besar

136 Informasi Singkat

Kota Aceh besar di Jantho pada 3 Mei 1984. Namun, Pemindahan seluruh aktivitas perkantoran dipindahkan seluruhnya dari Banda Aceh ke Aceh Besar pada 29 Agustus 1983. Keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh Besar berada dalam wilayah hukumnya Polres Aceh Besar yang mencapai 2.431,45 km². Wilayah hukumnya bersebelahan dengan wilayah hukum Polresta Banda Aceh dan Polres Pidie. Kegiatan operasional kesatuannya dimulai sejak 2003 dan jumlah personel Polres Aceh Besar sekarang sebanyak 291 orang dan seluruh personel di 13 Polsek jajaran sebanyak 296 Kabupatenorang.Aceh Besar menyimpan segudang sejarah dan keindahan alam. Misalnya, Rumah Cut Nyak Dhien,

5,2Koordinat:o-5,8oLU - 95,0o-95,8o BT Batas Wilayah: Selat Malaka (Utara) Samudra Hindia (Timur) Kab. Aceh Jaya (Selatan) Kab. Pidie (Barat) Kabupaten Aceh Besar Pesona Pantai Lampuuk, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar. No Kecamatan 1 Lhoong 2 Lhoknga 3 Leupung 4 Indrapuri 5 Kuta Cot Glie 6 Seulimeum 7 Kota Jantho 8 Lembah Seulawah 9 Mesjid Raya 10 Darussalam 11 Baitussalam Ibukota: Kota Jantho Luas Wilayah: 2.431,45 km2 Jumlah Penduduk: 384,661 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: 23 Mukim: Desa/Gampong:68 604 12 Kuta Baro 13 Montasik 14 Blang Bintang 15 Ingin Jaya 16 Krueng Barona Jaya 17 Sukamakmur 18 Kuta Malaka 19 Simpang Tiga 20 Darul Imarah 21 Darul Kamal 22 Peukan Bada 23 Pulo Aceh Data Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar

137 pahlawan nasional dari Aceh yang sangat terkenal dengan kegigihannya melawan Belanda, bergerilya dari hutan ke hutan. Rumah asli Cut Nyak Dhien di Desa Lampisang, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar telah dibakar Belanda tahun 1986. Replikanya dibangun sebagai museum cagar budaya tahun 1981, diresmikan tahun 1987 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad hasan. Hanya sumur kedalaman 10 meter di belakangnya merupakan peninggalan asli dari Rumah Cut Nyak Dhien. Kemudian, Benteng Indra Patra yang dibangun tahun 604 oleh Kerajaan Lamuri, kerajaan Hindu pertama di Aceh. Lokasi banteng terletak di sekitar pantai Ujoeng Kareung, Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar ini digunakan oleh Kerajaan Lamuri untuk melawan Portugis, kemudian digunakan oleh Kerajaan Aceh Darussalam juga untuk melawan Portugis. Beberapa objek wisata sejarah lainnya di Aceh Besar yakni Makam Laksamana Malahayati, seorang laksamana wanita masa pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya ada Perpustakaan Kuno Tanoh Abee di kakui Gunung Seulawah, dan Rumoh Teunun Nyak Nu, tempat produksi tenun asli khas Aceh di Gampong Siem, Mukim Siem, KecamatanSementaraDarussalam.itu,keindahan yang ditawarkan di Aceh Besar seperti Pantai Lhoknga, Pantai Lampuuk, Pantai Ujong Batee, Pantai Lhokme, Air terjun Suhom, Lhoong, Air Terjun Kuta Malaka, Air terjun Peukan Biluy, Waduk Keuliling, Taman Hutan Rakyat Po Cut Meurah Intan, Pusat Latihan Gajah Saree, Gunung Seulawah Agam, Cagar Alam Jantho, Pemandian alam di Brayeun Leupung, dan Pantai Lhok Seudu. Rasa sesal takkan menghampiri bila para pengunjung menghabiskan waktu berlama-lama menikmati pesona alam di Aceh Besar. RumhohRIANDICutNyak

Peta KabupatenWilayahAcehBesar FOTO:

Dhien

Demi memberikan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat Pidie, pihak Polres Pidie memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lokasi markas Polres Pidie terletak di Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 13, Sigli. Polres Pidie dibentuk pada Juli 1976 dengan luas wilayah hukum 3.086,95 km². Agar bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tersebar di 23 kecamatan dan 730 desa, Polresta Banda Aceh didukung oleh 22 Polsek jajaran dengan jumlah personel 342 orang dan 1 Polsubsektor 5 orang. Kabupaten Pidie ibu kotanya Sigli. Umumnya masyarakat Pidie dikenal akrab sebagai pribadi yang suka merantau dan berdagang. Namun demikian, banyak Polres Pidie

139 No Polres/Polsek Jajaran Jumlah Personel Luas Wilayah Hukum 1 Polres Pidie 364 3.562,14 km2 2 Polsek Kota Sigli 18 9,27 km2 3 Polsek Mutiara 16 35,05 km2 4 Polsek Tangse 14 1.163 m2 5 Polsek Batee 14 12.271 ha 6 Polsek Tiro 16 255 km2 7 Polsek Keumala 16 47,68 km2 8 Polsek Indrajaya 17 34,02 km2 9 Polsek Padang Tiji 18 256,71 km2 10 Polsek Grong-Grong 16 21 km2 11 Polsek Simpang Tiga 16 56,06 km2 12 Polsek Mila 13 21,32 km2 13 Polsek Muara Tiga 15 16,200 km2 14 Polsek Sakti 16 70,53 km2 15 Polsek Geulumpang Tiga 16 59,70 km2 16 Polsek Peukan Baro 15 1.350 m2 17 Polsek Geumpang 13 1.576 km2 18 Polsek Pidie 17 35 km2 19 Polsek Delima 15 43,04 km2 20 Polsek Kembang Tanjong 16 48,50 km2 21 Polsek Mutiara Timur 17 60 km2 22 Polsek Geulumpang Baro 14 45,50 km2 23 Polsek Mane 14 904,70 km2 24 Polsubsektor Titeu 5 22,31 km2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kab. Pidie

orang-orang di Pidie menjadi tokoh penting dalam sejarah Aceh. Sebut saja Tgk Chik Hasan Di Tiro Muhammad Saman, Tgk Muhammad Daud Beureueh (Ayah Daud), dan Dr Teungku Muhammad Hasan Di Tiro (Hasan Tiro). Tgk Chik Di Tiro adalah pahlawan nasional dari Aceh yang berjuang melawan Belanda. Kemudian, Tgk Ayah Daud ialah Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Lahir di Beureueh, Kecamatan Mutiara, Pidie pada 17 September 1899, ia akrab disapa Ayah Daud. Pasca-kemerdekaan Republik Indonesia ia memimpin pemberontakan Darul Islam di Aceh tahun 1953 hingga 1962. Sosok yang berpengaruh sangat penting di Aceh ini meninggal pada 10 Juni 1987 di usia 87 tahun. Di kabupaten ini juga inisiator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Tiro memproklamirkan lahirnya GAM pada 4 Desember 1976, tepatnya di perbukitan Halimon. Hasan Tiro lahir di Pidie, 25 September 1925 dan meninggal pada 3 Juni

Koordinat: 4,30o-4,6o LU 95,75o-96,20o BT Batas Wilayah: Selat Malaka (Utara) Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Tengah (Timur) Kab. Aceh Barat (Selatan) Kab. Aceh Besar (Barat) Ibukota: Kota Sigli Luas Wilayah: 3.086,95 km2 Jumlah Penduduk: 437,740 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: 23 Mukim: Desa/Gampong:94 730 Kabupaten Pidie Informasi Singkat FOTO: ceritapidie.com Para nelayan Kota Sigli sedang menarik pukat ikan.

2010 di umur 84 tahun. Ia meninggal beberapa tahun usai ditandatanginya perjanjian perdamaian yang dikenal dengan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 yang dimediasi oleh mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari.Kawasan Pidie juga menyuguhkan memiliki pesona alam begitu indah dan tempat bersejarah untuk dikunjungi wisatawan seperti Alun-Alun Kota Sigli, Museum Tsunami Kota Sigli, Air Terjun Tangse, Air Terjun Lhok Jok, Sungai Teuraceu Angen Beungga, Kolam Air Panas Alami Beungga, Guha Tujoh, Gunung Taleuk, Gunung Peut Sagoe, Wisata Alue Landong Pidie, Air Terjun Krueng Rhop, Benteng Kuta Asan, dan lainnya. Sementara kuliner khas Pidie yaitu boh manok weng (telur kocok), mie caluek, lincah busu, kuah pliek u, adee ie leubeu, dan sebagainya. Peta KabupatenWilayahPidie No Kecamatan 1 Geumpang 2 Mane 3 Glumpang Tiga 4 Glumpang Baro 5 Mutiara 6 Mutiara Timur 7 Tiro/Truseb 8 Tangse 9 Keumala 10 Titeue 11 Sakti 12 Mila 13 Padang Tiji 14 Delima 15 Grong-grong 16 Indrajaya 17 Peukan Baro 18 Kembang Tanjong 19 Simpang Tiga 20 Kota Sigli 21 Pidie 22 Batee 23 Muara Tiga Data Kecamatan di Kabupaten Pidie

Polres Pidie Jaya diresmikan pada 11 Januari 2020 oleh Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Rio S Djambak. Markas sementaranya berada di Kantor Polsek Trienggadeng lama sebelum nantinya akan dipindakan ke Desa Teungkluet, Kecamatan Trienggadeng. Awal berdirinya, jumlah personel Polres Pidie Jaya sebanyak 208 orang, kemudian bertambah menjadi 285 orang, dan personel jajaran Polsek sebanyak 123 orang yang tersebar di 8 Polsek. Rata-rata personel Polres Pidie Jaya sebelumnya bertugas di Polres Pidie. Kapolres pertama Polres Pidie Jaya dijabat oleh AKBP Musbagh Ni’am yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Aceh. Wakapolres pertamanya dijabat oleh Kompol Burhanuddin, sebelumnya menjabat Kasubbagrenmin Ditresnarkoba Polda Aceh. Jumlah penduduk Pidie Jaya tahun 2019 sebanyak 161.215 jiwa yang menempati delapan kecamatan di Pidie Jaya yang terdiri Polres Pidie Jaya

No Polres/Jajaran Polsek PersonelJumlah Luas Wilayah Hukum 1 Polres Pidie Jaya 285 1.162,85 km2 2 Polsek Meurah Dua 14 292,2 km2 3 Polsek Bandar Baru 16 281,24 km2 4 Polsek Bandar Dua 18 174,26 km2 5 Polsek Jangka Buya 14 29,65 km2 6 Polsek Meureudu 17 156,74 km2 7 Polsek Panteraja 12 40,04 km2 8 Polsek Trienggadeng 16 128 km2 9 Polsek Ulim 16 60,73 km2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kab. Pidie Jaya

143

Koordinat: 04°61 - 04°47 LU dan 95° - 86°30 BT Batas Wilayah: Selat Malaka (Utara) Kab. Bireuen (Timur) Kab. Pidie (Selatan) Kab. Pidie (Barat) Kabupaten Pidie Jaya Ibukota: Meureudu Luas Wilayah: 1.162,84 km2 Jumlah Penduduk: 161.215 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: 8 Mukim: Desa/Gampong:34 222 FOTO: acehplanet.com Geudeu-Geudeu permainan khas Pidie dan Pidie Jaya No Kecamatan 1 Bandar Dua 2 Bandar Baru 3 Jangka Buya 4 Meurah Dua 5 Meureudu 6 Panteraja 7 Trienggadeng 8 Ulim Data Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya

Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Meureudu menjadi lumbuh beras utama memenuhi kebutuhan beras kerajaan.

144 Informasi Singkat dari Bandar Dua, Jangka Buya, Ulim, Meurah Dua, Meureudu, Trienggadeng, Panteraja, dan Bandar Baru. Potensi Pidie Jaya terdapat di berbagai sektor seperti pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM. Produksi unggulan dari sektor perkebunan berupa kakao, sektor perikanan produksinya antara lain ikan tuna, tongkol, teri, dan lainnya. Sementara dari perindustrian, Pidie Jaya sangat dikenal dengan hasi produksi home industry berupa kue adee.

Pada masa kerajaan, Kota Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu kota Kerajaan Aceh namun gagal akibat konspirasi politik1

Negeri Meuredu kala itu mendapatkan tugas menjalankan perintah sultan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan menjaga keamanan Kerajaan Aceh Darussalam. 1 www.pidiejaya.go.id. 2016. Sejarah Pidie Jaya. http://www.pidiejayak ab.go.id/profil-sejarah.html. Diakses pada 19 Desember 2020.

145 Peta KabupatenWilayahPidieJaya FOTO: Google.com Kue Ade Kak nah adalah kuliner oleh-oleh khas dari Pidie dan Pidie Jaya FOTO: KOMPAS Suasana Masjid At-Taqqarrub yang saat ini menjadi ikon dari di Pidie Jaya.

Polres Bireuen

Keamanan dan ketenteraman merupakan dambaan setiap warga di Bireuen. Peran memberikan rasa aman dan ketenteraman ini disandarkan kepada Polres Bireuen beserta Polsek jajarannya. Sebelumnya, Polres Bireuen adalah bagian wilayah dari Polres Aceh Utara sebelum mengalami pemekaran. Lokasi markasnya sekarang berada di Jalan Medan – Banda Aceh, Cot Buket, Peusangan, Bireuen, dengan luas wilayah hukum 1.796,32 km2 dan total luas wilayah hukum jajaran Polsek mencapai 1.139,84 km2. Jumlah personel Polres Bireuen 573 orang dan di 10 Polsek jajaran 240 orang.

147 No Polres/JajaranPolsek PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polres Bireuen 573 1.796,32 km2 2 Polsek Samalanga 26 140,87 km2 3 Polsek Pandrah 15 113,97 km2 4 Polsek Jeunib 26 112,37 km2 5 Polsek Peudada 18 312,84 km2 6 Polsek Kuta Juang 45 16,91 km2 7 Polsek Juli 16 231,18 km2 8 Polsek Peusangan 37 59,08 km2 9 Polsek Jangka 16 37,49 km2 10 Polsek Gandapura 26 46,56 km2 11 Polsek Makmur 15 68,57 km2 Data PolsekPolres/JajarandiKab.Bireuen

148 Informasi Singkat Bireuen pernah menjadi Ibu Kota Republik Indonesia kedua pada 18 Juni 1948 selama seminggu, tepat saat Agresi Militer Belanda II (1947-1948), ketika jatuhnya Yogyakarta. Dari Bireuen Presiden Soekarno memimpin Indonesia yang tengah berada dalam kondisi darurat. Tahun 1987 Letjen Purn Bustanil Arifin mengukuhkan Bireuen dengan julukan Kota Juang Bireuen karena kontribusinya pernah menjadi Ibu Kota BireuenIndonesia.mendapatkan julukan

lainnya setelah Bupati Bireuen Muzakkar A Gani mendeklarasikan Bireuen sebagai Kota Santri pada acara Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) yang ke-6 di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Dahulunya Kabupaten Bireuen dikenal sebagai daerah Jeumpa, sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Jeumpa yang terletak di Desa Blang Seupeung, Kecamatan Jeumpa. Bireuen sendiri merupakan daerah yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Utara

pada 12 Koordinat: 4°54 - 05°21 LU dan 96°20 - 97°21 BT Batas Wilayah: Selat Malaka (Utara) Kab. Aceh Utara (Timur) Kab. Bener Meriah (Selatan) Kab. Pidie Jaya (Barat) Kabupaten Bireuen Ibukota: Kota Bireuen Luas Wilayah: 1.796,31 km2 Jumlah Penduduk: 441.671 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: 18 Mukim: Desa/Gampong:75 609 FOTO: STEEMIT Suasana Kota Bireuen

Peta KabupatenDataKabupatenWilayahBireuenKecamatandiBireuen No Kecamatan Luas(kmWilayah2) 1 Samalanga 140,87 2 Simpang Mamplam 157,72 3 Pandrah 113,97 4 Jeunieb 112,37 5 Peulimbang 127,75 6 Peudada 312,84 7 Juli 231,18 8 Jeumpa 108,86 9 Kota Juang 16,91 10 Kuala 17,25 11 Jangka 37,49 12 Peusangan 59,08 13 Peusangan Selatan 94,15 14 PeusanganKruengSiblah 112,05 15 Makmur 68,57 16 Ganda Pura 46,56 17 Kuta Blang 38,70 18 Bireuen 1.796,32

Oktober 1999 melalui Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000. Sebanyak 52,2 persen wilayah Bireuen adalah wilayah pertanian sehingga 33,05 persen penduduk Bireuen bekerja bidang agraris, selebihnya bekerja di bidang jasa, perdagangan, dan industri. Rata-rata pendapatan Bireuen berasal dari sektor pertanian dengan produk andalan padi dan kedelai. Pusat produksi padi berada di Kecamatan Samalanga, Peusangan, dan Gandapura. Karenanya, fasilitas irigasi seperti irigasi Pante Lhong sangat dibutuhkan oleh para petani. Bireuen juga dikenal sebagai daerah penghasil pisang, tepatnya di Kecamatan Jeumpa. Makanya, tidak sulit bagi para pengunjung menemukan keripik pisang di sana. Selanjutnya ada giri matang, sejenis jeruk Bali yang hanya bisa ditemukan di Matang Geulumpang Dua. Secara geografis, posisi Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat antara 40 54’-50 21’ Lintang Utara (LU) dan 960 20’- 970 21’ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 1.796,31 km2. Jumlah penduduk Bireuen pada September 2020 sebanyak 441.671 yang tersebar di 17 kecamatan yaitu Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, dan KutaBireuenBlang.memiliki sejumlah objek wisata yang didominasi pantai dan sungai seperti, Air terjun Ceuraceu, Pantai Peuneulet Baroh, Pantai Kuala Raja, pemandian Batee Iliek, air terjun Samalanga, Krueng Simpo, Pantai Calok Samalanga dan Mamplam, Ulee Kareung, Rumoh Teungku Chik di Awe Geutah, air terjun Ie Rhop, Air Terjun Piramida, tempat tidur Panglima, Pantai Laot Lapang, Pantai Reuleng Manyang, Istana Tun Sri Lanang (Rumoh Krueng), Makam Tun Sri Lanang (raja pertama Samalanga).

149

150 Polres Lhokseumawe yang dibentuk pada tahun 1947, dulunya berbentuk Polisi Wilayah (PW) Lhokseumawe

dengan markas komandonya berada di salah satu gudang kantor kewedanan Lhokseumawe. Pada saat itu, PW Lhokseumawe masih tunduk di bawah PW Kabupaten Pidie dan Aceh Utara yang bermarkas di Sigli. Usai terjadinya pemekaran wilayah dan juga perpindahan Markas Komando (Mako) Polres Aceh Utara ke Lhoksukon dan Polres Bireuen yang pindah ke Bireuen pada tahun 2003, Polres Lhokseumawe kemudian dapat berdiri sendiri dan menempati Markas peninggalan Polres Aceh Utara. Lhokseumawe berasal dari dua suku kata yakni “Lhok” artinya dalam, teluk, palung, dan “Seumawe” artinya air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Sebagian sumber lainnya menyebutkan bahwa kata “Lhokseumawe” berasal dari nama Teungku Lhokseumawe yang dikebumikan di Desa Uteun Bayi, desa Polres Lhokseumawe

151 No Polres/Jajaran Polsek PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polres Lhokseumawe 324 1.973,03 km2 2 Polsek Banda Sakti 22 11,24 km2 3 Polsek Muara Satu 19 55,90 km2 4 Polsek Blang Mangat 15 56,12 km2 5 Polsek Dewantara 17 39,47 km2 6 Polsek Muara Batu 17 33,34 km2 7 Polsek Kuta Makmur 15 151,32 km2 8 Polsek Syamtalira Bayu 14 346,81 km2 9 Polsek Meurah Mulia 16 202,57 km2 10 Polsek Samudera 15 43,28 km2 11 Polsek Nisam 15 114,74 km2 12 Polsek Sawang 12 384,65 km2 13 Polsek Simpang Keramat 12 79,78 km2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kota Lhokseumawe

FOTO: KUMPARAN Islamic Center dan Kota Lhokseumawe dari udara.

152 Informasi Singkat tertua di Banda LhokseumaweSakti.terdiri dari 101 desa dan 6 kelurahan yang terbagi di lima kecamatan yaitu Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Dewantara, Muara Batu, dan Blang Mangat dengan luas wilayah total 257,87 km2. Jumlah penduduk Lhokseumawe tahun 2016 sebanyak 195.186 Perekonomianjiwa.Kota Lhokseumawe begitu bergeliat ketika PT Arun Natural Gas Liquefaction (NGO) menginjakkan kaki di sana. PT Arun adalah pertambangan gas terbesar di dunia yang diresmikan Presiden Soeharto tahun 1978. Puncak kesuksesannya terjadi tahun 1990 karena mampu memproduksi gas 17,7 triliun kubik. Bahkan kehadiran PT Arun memicu hadirnya sejumlah industri yang bergantung kepada gas seperti PT Pupuk Iskandar Muda, PT Kertas Kraf Aceh di Aceh Utara, pabrik penghasil pupuk urea PT Asean Aceh Fertilizer di Lhokseumawe, dan sejumlah perusahaan tambang minyak di Aceh Utara. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut membuat perputaran uang menjadi sangat cepat. Para pedagang merasa senang karena barangnya cepat laku sehingga Lhokseumawe dijuluki dengan Kota Petrodolar pada saat itu.

Namun, memasuki tahun 2000, Koordinat: 96°20' – 97°21' BT dan 04°54' - 05°18' LU Batas Wilayah: Selat Malaka (Utara) Kec. Syamtalira, Kab. Aceh Utara (Timur) Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara (Selatan) Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara (Barat) Kota Lhokseumawe Ibukota: Kota Lhokseumawe Luas Wilayah: 257,87 km2 Jumlah Penduduk: 195.186 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: 4 Mukim: Desa/Gampong:9 68

No

1 Kecamatan Blang Mangat 2 Kecamatan Muara Dua 3 Kecamatan Muara Satu 4 Kecamatan Banda Sakti Data Kecamatan di Kota

Peta Wilayah Kota Lhokseumawe

153 kondisi perekonomian Lhokseumawe menurun drastis akibat berkurangnya produksi gas PT Arun sehingga terpaksa tutup usia pada Oktober 2014. Matinya PT Arun meredupkan perekonomian masyarakat dan mengganggu aktivitas perusahaan yang bergantung kepada gas. Malangnya lagi, kondisi ekonomi masyarakat menurun, angka pengangguran meningkat, dan produksi industri menurun. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Lhokseumawe, melainkan juga Kabupaten Aceh Utara. Sampai saat ini Lhokseumawe dan Aceh Utara masih terus berupaya meningkatkan perekonomiannya.

Pengamanan Kota Lhokseumawe dati tindakan kriminal dikomandoi oleh Polres Lhokseumawe. Markasnya terletak di Jalan Medan Banda Aceh, Kecamatan Meunasah Mesjid, Kota Lhokseumawe dengan jumlah total personel Polres Lhokseumawe 324 orang dan luas wilayah hukum 1.973,03 km2. Sedangkan jumlah personel Polsek jajaran sebanyak 189 orang dengan total luas wilayah hukum 1.1519,22 km2. Kecamatan Lhokseumawedi Lhokseumawe

154 Komando (Mako) Polres Aceh Utara dulunya berada di Kota Lhokseumawe, namun pada tahun 2003 dipindahkan ke Lhoksukon, menyusul dijadikannya Lhokseumawe sebagai kota otonom. Jumlah personel Polres Aceh Utara sebanyak 424 orang dengan luas wilayah hukum 3.296,86 km2. Jajaran Polsek di Aceh Utara sebanyak 13 orang dengan jumlah personel sebanyak 170 orang dan total luas wilayah mencapai 1.478,708 km2 Ibu Kota Aceh Utara adalah Lhoksukon. Aceh Utara menduduki peringkat pertama Polres Aceh Utara

155 No Polres/Polsek Jajaran PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polres Aceh Utara 424 3.296,86 km2 2 Polsek Cot Girek 13 18,978 km2 3 Polsek Lhoksukon 17 243 km2 4 Polsek Tanah Jambo Aye 15 162,68 km2 5 Polsek Syamtalira Aron 14 28,13 km2 6 Polsek Tanah Luas 13 30,64 km2 7 Polsek Tanah Pasir 13 20,38 km2 8 Polsek Langkahan 13 150,52 km2 9 Polsek Nibong 10 44,91 km2 10 Polsek Matangkuli 10 56,94 km2 11 Polsek Baktiya Barat 13 44,91 km2 12 Polsek Baktiya 13 158,67 km2 13 Polsek Seunuddon 14 100,63 km2 14 Polsek Paya Bakong 12 418,32 km2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kota Lhokseumawe

. Diakses pada 13 Desember 2020. pelat merah ini terpaksa berhenti karena kekurangan bahan baku danPadagas.

pupuk.

Padahal terdapat perusahaan pertambangan besar di sana meskipun kini ada yang sudah berhenti beroperasi. Di Aceh Utara terdapat sejumlah perusahaan tambang besar seperti PT Kertas Kraf Aceh (KKA) di Desa Jamuan, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara yang dibangun pada tahun 21 Februari 1983, mulai beroperasi tahun 1989, dan berproduksi tahun 1990. Namun akhir 2007 perusahaan 1 RRI. 2020. BPS: Aceh Utara Paling Banyak Penduduk Miskin duduk-miskinrri.co.id/banda-aceh/ragam/771846/bps-aceh-utara-paling-banyak-penhttps://

14 Maret 2019 P. KKA mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga Medan dengan nomor perkat 1/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Mdn. Kemudian ada PT. Aceh Asean Fertilizer (AAF) Krueng Utara yang memproduksi Dibangun tahun 1981 dengan kapasitas 627 2005 terpaksa

Geukuh, Aceh

PT AAF

156 Informasi Singkat jumlah penduduk terbanyak yang mencapai 619.407 jiwa dan wilayah termiskin di Aceh 1.

di

menghentikan produksinya akibat minimnya Koordinat: 96.52.00°-97.31. 00°BT dan 04.46.00°-05.00.00°BT Batas Wilayah: Selat Malaka & Kota Lhokseumawe (Utara) Kab. Aceh Timur (Timur) Kab. Bener Meriah (Selatan) Kab. Bireuen (Barat) Kabupaten Aceh Utara Ibukota: Lhoksukon Luas Wilayah: 3,236,86 km2 Jumlah Penduduk: 619.407 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: 27 Mukim: Desa/Gampong:70 852 FOTO: ACEHPROV.GO.ID Stasiun kereta api Krueng Geukueh.

ribu ton Tahun

produksi

157 pasokan gas. Kemudian pada 31 Desember 2018 PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) resmi mengakuisisinya pada 31 Desember 2018 dengan Rp 624 miliar.Beberapa tempat wisata di Aceh Utara yakni Waduk Jeulikat, Pantai Lancok, Pantai Meuraksa, Pantai Krueng Geukuh, Air Terjun Tujuh Bidadari, Rumah Adat Cut Nyak Meutia, Air Terjun Blang Kolam, Gunung Salak Nisam Antara, Masjid Raya Pasee, Komplek Kerajaan Samudera Pasai, dan lain-lain. No Nama Kecamatan di Aceh Utara 1 Sawang 2 Nisam 3 Nisam Antara 4 Banda Baro 5 Kuta Makmur 6 Simpang Keramat 7 Syamtalira Bayu 8 Geureudong Pase 9 Meurah Mulia 10 Matangkuli 11 Paya Bakong 12 Pirak Timu 13 Cot Girek 14 Tanah Jambo Aye 15 Langkahan 16 Seunuddon 17 Baktiya 18 Baktiya Barat 19 Lhoksukon 20 Tanah Luas 21 Nibong 22 Samudera 23 Syamtalira Aron 24 Tanah Pasir 25 Lapang 26 Muara Batu 27 Dewantara Data Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara Peta KabupatenWilayahAcehUtara

158 Saat pertama kali dibentuk, Polres Langsa bernama Kantor Polisi Kabupaten dengan sebutan pimpinannya Kepala Polisi Kabupaten (KPK). Pada tahun 1960 namanya diubah menjadi Komres 104 Aceh Timur. Tahun 2005 namanya berganti menjadi Polres Langsa. Kemudian, tahun 1983, markas Polres ini dipindahkan ke Jalan Veteran No. 60 Langsa KepolisianKota.berupaya optimal mengamankan kamtibmas di Langsa. Markas Polres Langsa terletak di Jalan Veteran Nomor 60 Langsa Kota dengan jumlah personel Polres sebanyak 386 orang, luas wilayah hukum 1.142 km2 dan personel Polsek jajarannya berjumlah 206 orang. Pada awalnya, markas Polres Langsa menempati Kantor Polisi masa Pemerintahan Belanda dan Jepang di Jalan Cut Nyak Polres Langsa

No Nama Polres/PolsekJajaran PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polres Langsa 386 1.142 km2 2 Polsek Manyak Payed 28 267,11 km2 3 Polsek Langsa Barat 31 48,78 km2 4 Polsek Langsa 28 6,09 km2 5 Polsek Sungai Raya 28 6,09 km2 6 Polsek Langsa Timur 29 78,23 km2 7 Polsek Birem Bayeun 28 255,5 km2 8 Polsek Rantau Selamat 28 6,09 km2 9 Polsubsektor Langsa 6 6,09 km2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kota Langsa

FOTO: DOK. POLDA ACEH Sejumlah anggota kepolisian kota Langsa sedang melakukan iringiringan kendaraan. FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolres Kota Langsa, AKBP Agung Kanigoro memperingatipenghormatanSH,SIK,MHNusantoro,memberidalamrangkaHariPahlawan.

160 Informasi Singkat Dhien, Langsa. Polres Langsa mulai difungsikan pada tahun 1946, tidak lama berselang usai kemerdekaan Indonesia. Sehingga, Polres Langsa tergolong ke dalam salah Polres yang pertama kali dibentuk pasca-kemerdekaan. Pada saat itu jabatan Kapolda sekarang disebut Kapekom.KotaLangsa dulunya sebelum dimekarkan tahun 2001 merupakan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur. Kota Langsa sekarang terdiri dari Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Lama, Langsa Baro, dan Langsa Timur dengan total desa sebanyak 50, dan jumlah penduduk 176.811 jiwa. Secara geografis Langsa terletak pada posisi antara 04° 24’ 35,68’’ – 04° 33’ 47,03” Lintang Utara dan 97° 53’ 14,59’’ – 98° 04’ 42,16’’ Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 M di atas permukaan laut. Perekonomian Langsa bergerak dari sektor perdagangan,

angkutan, komunikasi, pertanian, peternakan, dan perikanan, dan pariwisata. Objek wisata di Kota Langsa seperti Lapangan Merdeka Kota Langsa, Taman Bambu Runcing, Taman Hutan Kota Langsa, Hutan Mangrove Kota Langsa, Central Business District (CBD) Kuliner Langsa, Gedung Balee Juang, Pelabuhan Kuala Langsa, Ujong Pusong, Pulau Teulaga Tujoh, dan Langsa Town Square (LATOS). Koordinat: 04° 24’ 35.68” - 04°33’ 47.03” LU dan 97° 53’ 14.59” - 98° 04’42.16” BT Batas Wilayah: Selat Malaka & Kab. Aceh Timur (Utara) Kab. Aceh Tamiang (Timur) Kab. Aceh Timur & Kab. Aceh Tamiang (Selatan) Kab. Aceh Timur (Barat) Kota Langsa Ibukota: Langsa Luas Wilayah: 262,41 km2 Jumlah Penduduk: 182,424 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:6 66 Lapangan Merdeka Kota Langsa

161 No Nama Kecamatan di Langsa 1 Langsa Barat 2 Langsa Baro 3 Langsa Kota 4 Langsa Lama 5 Langsa Teungoh 6 Langsa Timur Data Kecamatan di Kota Langsa Peta Wilayah Kota Langsa

Polres Aceh Timur

162

No Polres/Polsek Jajaran PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polres Aceh Timur 568 6.090,70 km2 2 Polsek Madat 14 200,84 km2 3 Polsek Pantee Bidari 14 233,25 km2 4 Polsek Simpang Ulim 17 123,80 km2 5 Polsek Julok 20 267,61 km2 6 Polsek Indra Makmu 14 89,05 km2 7 Polsek Nurussalam 18 179,47 km2 8 Polsek Darul Aman 16 131,50 km2 9 Polsek Idi Tunong 13 74,70 km2 10 Polsek Banda Alam 14 90,95 km2 11 Polsek Idi Rayeuk 20 142,27 km2 12 Polsek Darul Ikhsan 13 54,5 km2 13 Polsek Peudawa 13 78,90 km2 14 Polsek Peureulak Barat 16 318,02 km2 15 Polsek Ranto Peureulak 15 24,621 km2 16 Polsek Serbajadi 16 79,74 km2 17 Polsek Peureulak 19 318,02 km2 18 Polsek Peureulak Timur 14 167,88 km2 19 Polsek Simpang Jernih 12 844,63 km2 20 Polsubsektor Serbajadi 6 165,66 km2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kab. Aceh Timur

Polres Aceh Timur beserta Polsek jajaran terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polres Aceh Timur berada di Paya Bili I, Peudawa, Kabupaten Aceh Timur. Serta memiliki 568 orang dengan luas wilayah hukum 6.090,70 km2. Aceh Timur ibu kotanya Idie Rayeuk dengan luas wilayah 6.040,60 km2, penduduk 436.081 jiwa yang tersebar di 24 kecamatan, 54 mukim, dan 513 desa. Sebelum Aceh damai, daerah yang memiliki sumber daya alam minyak merupakan basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM).Mulai tahun 2000, Kabupaten Aceh Timur telah mengalami dua kali pemekaran sehingga lahir Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Kota Langsa, yang dulunya sebagai ibu kota Aceh Timur.

FOTO: ACEHPORTAL.COM Senjata yang diserahkan kepada kepolisian Aceh Timur oleh anggota KKB Abu Razak. FOTO: ACEHPORTAL.COM Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur menangkap lima tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah tambak yang berada di Gampong Naleung, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Jumat (17/4/2020) dan mengamankan 45 kg sabu.

Syah Johan Berdaulat. Puncak Koordinat: 4° 09’ 21,08”-5° 06’ 02,16” LU dan 97° 15’ 22.07”-97° 34’ 47,22” BT Batas Wilayah: Selat Malaka & Kab. Aceh Utara (Utara) Kab. Aceh Tamiang & Kota Langsa (Timur) Kab. Gayo Lues & Kab. Aceh Tamiang (Selatan) Kab. Aceh Utara & Kab. Bener Meriah (Barat) Kabupaten Aceh Timur Ibukota: Idi Rayeuk Luas Wilayah: 6.286,01 km2 Jumlah Penduduk: 422,261 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:24 513

164 Informasi Singkat Perekonomian Aceh Timur didominasi dari bidang pertanian dan jasa. Produk pertanian dan perkebunan unggulannya seperti sawit, karet, kakau, kelapa, jagung, dan ubi kayu. Daerah sektor kelautan, Aceh Timur memiliki satu Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi. Pelabuhan tersebut diharapkan bisa mengekspor ikan olahan langsung dari Aceh tanpa harus melalui Belawan, Sumatera Utara, serap menyerap pekerja guna mengurangi angka pengangguran. Ikan ekspor dalam bentuk olahan akan meningkatkan nilai tambah bagi para nelayan. Aceh Timur memiliki enam kawasan industri di antaranya Kawasan Industri Kelapa Terpadu Timur (KITAT), Kawasan Industri Migas Pertambangan dan Energi, Kawasan Industri UMKM Pisang Sale, Kawasan Industri Pengolahan Rotan, Kawasan Industri Kelapa Terpadu, dan Kawasan Industri Agro dan Perikanan. Pada masa kerajaan Aceh Timur berstatus kerajaan bernama Kerajaan Peureulak yang berdiri pada 1 Muharram 225 H (840 M) dengan sultan pertamanya Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah yang memimpin sejak tahun 225 hingga 249 H (840 M hingga 964 M). Tahun 302 H, bangku kepemimpinan digantikan oleh Sultan Alaidin Saiyid Maulana Ali Mughayat Syah. Terakhir dipimpin oleh Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Aziz

165 kejayaan diraih pada masa kepemimpinan Muhammad Amin Syah Johan Berdaulat II. Berbagai macam peninggalan Kerajaan Peureulak seperti stempel, makam raja, dan mata uang yang terdiri dari tiga jenis, yaitu emas (dirham), perak (kupang, tembaga atau kuningan). Terakhir, Kerajaan Peureulak disatukan dengan Kerajaan Samudera Pasai di bawah pemerintahan Sultan Samudera Pasai, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, putra Al Malik Al-Saleh. Ada beberapa spot alam nan indah untuk dikunjungi di Aceh Timur seperti Air Terjun Weh Ilang, Pantai Kuala Beukah, Pantai Kuala Parek, Pantai Kerpang Mameh, Air Terjun Paya Bili, Pantai Kuala Geulumpang, dan lainnya. No Kecamatan 1 Serbajadi 2 Simpang Jernih 3 Peunaron 4 Birem Bayeun 5 Rantau Selamat 6 Sungai Raya 7 Peureulak 8 Peureulak Timur 9 Peureulak Barat 10 Ranto Peureulak 11 Idi Rayeuk 12 Peudawa 13 Banda Alam 14 Idi Tunong 15 Darul Ihsan 16 Idi Timur 17 Darul Aman 18 Nurussalam 19 Darul Falah 20 Julok 21 Indra Makmur 22 Pante Bidari 23 Simpang Ulim 24 Madat Peta Wilayah Kabupaten Aceh Timur Data Polres/Jajaran Polsek di Kabupaten Aceh Timur

166 Polres Aceh Tengah termasuk salah satu Polres pertama yang dibentuk di Aceh pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Polres ini dibentuk pada 27 Januari 1949, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Keresidenan Aceh Nomor 5 Tahun 1949. Surat itu menunjuk Komisaris Polisi Kelas II Nyak Oemar yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Keresidenan Aceh sebagai Koordinator Badan Kepolisian di Kabupaten Aceh Tengah untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Aceh Tengah, Gayo Lues dan Tanah Alas. Pada awalnya Kepolisian Aceh Tengah memiliki kantor di Simpang Lima Takengon, akan tetapi tugas kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) semakin besar, maka kantor yang ada pada saat itu dianggap terlalu kecil dan tidak layak lagi untuk dijadikan Markas Polisi Resor (Mapolres). Untuk itu, pada tahun 1950, Kepala Kepolisian Aceh Tengah dan Bupati Aceh Tengah Raja Abdul Wahab Polres Aceh Tengah

167 membangun Mapolres baru di Jalan Lebe Keder Takengon. Pembangunan kantor berkat sumbangsih swadaya masyarakat melalui pertunjukan kesenian tradisional “Didong” ini masih terbuat dari bahan kayu dan papan. Seiring berjalannya waktu, Gedung Mapolres ini kemudian direnovasi menjadi gedung permanen dengan biaya pembangunan dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia. Gedung Mapolres Aceh Tengah yang sampai sekarang masih dipergunakan ini, pertama kali diresmikan pada 28 Juni 1979 dan No Polres/ Polsek Jajaran PersonelJumlah LuasHukumWilayah Luas Polres/PolsekLahan 1 Polres Aceh Tengah 371 4.792 m2 2 Polsek Kota 26 5,207 km2 1.433 m2 3 Polsek Bebesen 42 47,19 km2 3.596 m2 4 Polsek Silih Nara 24 98 km2 432 m2 5 Polsek Linge 25 2,075, 28 km2 5.174 m2 6 Polsek Pegasing 34 127,186 km2 13.275 m2 7 Polsek Bintang 27 429 km2 5.600 m2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kabupaten Aceh Tengah

1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956. Wilayahnya meliputi tiga kewedanan, yaitu Koordinat: 4° 10’ 33”-5° 57’ 50” Lintang Utara dan 95° 15’ 40”-97° 20’ 25” Bujur Timur Batas Wilayah: Kab. Bener Meriah (Utara) Kab. Aceh Timur (Timur) Kab. Gayo Lues (Selatan) Kab. Nagan Raya & Kab. Pidie (Barat) Kabupaten Aceh Tengah Ibukota: Takengon Luas Wilayah: 4.318,39 km2 Jumlah Penduduk: 208,407 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:17 295 FOTO: ACEHKINI Danau Lut Tawar, Aceh Tengah.

168 Informasi Singkat dipimpin langsung oleh Kadapol I Aceh, yang saat itu dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Hardjono. Jumlah personel Polres Aceh Tengah sekarang 371 orang dan total personel di 6 Polsek jajaran 178 orang. Tindak pelanggaran hukum yang rawan terjadi di wilayah Polres Aceh Tengah meliputi Illegal Logging, dan pencurian menggunakan kekerasan.Kabupaten yang berada kawasan dataran tinggi Gayo atau di punggung pegunungan Bukit Barisan ini memiliki hawa sejuk. Luas lahan kopi di kabupaten

dengan ibu kotanya Takengon ini mencapai sekitar 48.300 ha. Rata-rata per ha sebanyak 720 kilogram. Selain kopi, Aceh Tengah termasuk penghasil tebu, palawija, sayuran, dan kakao. Jumlah penduduk Aceh Tengah tahun 2019 sebanyak 212.494 jiwa dan rata-rata berprofesi sebagai petani. Mereka tersebar di 14 kecamatan dan 295 desa. Aceh Tengah dikukuhkan sebagai sebuah kabupaten pada 14 November

FOTO:KEMBDIKBUD Para penari Saman Gayo menggunakan kostum berwarna hitam yang dibordir dengan motif Gayo dalam suatu pertunjukan.

FOTO:DIMAS ALDRIAN DILIASMARA Sejumlah wanita terdiri dari ibu-ibu di daerah Takengon sedang memilah biji kopi memisahkan biji kopi yang baik dan tidak baik untuk di ekspor. Kewedanan Takengon, Kawedanan Gayo Lues, dan Kawedanan Tanah Alas. Potensi perkebunan di sana menarik kolonial Belanda mendatanginya sekitar tahun 1904. Kondisi alamnya sangat cocok untuk membudidayakan komoditas kopi arabika, tembakau, dan damar. Takengon terus berkembang menjadi pusat pemasaran hasil perkebunan, terutama sayuran dan kopi.Di Takengon terdapat beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta seperti Sekolah Tinggi Agama Negeri Gajah Putih Takengon, Universitas Gajah Putih Takengon, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIHMAD), Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan Muhammadiyah, dan Perguruan Tinggi Al-Wasliyah. Dari sektor wisata, Aceh Tengah memiliki sejumlah objek wisata yang begitu dikenal di kalangan wisatawan, misalnya Danau Laut Tawar, Pantan Terong, Taman Buru Linge Isak (berburu), Gua Loyang Koro, Loyang Pukes, Loyang Datu, Burni Klieten (hiking), Gayo Waterpark dan Krueng Peusangan yang cocok sebagai lokasi arung jeram.

169 No Kecamatan KampungJumlah Kode Pos 1 Atu Lintang 11 24563 2 Bebesen 28 24552 3 Bies 12 24561 4 Bintang 24 24571 5 Celala 17 24562 6 Jagong Jeget 10 24563 7 Kebayakan 20 24517 - 24519 8 Ketol 25 24562 9 Kute Panang 24 24568 10 Linge 26 24563 11 Laut Tawar 18 24511 - 24516 12 Pegasing 31 24561 13 Rusip Antara 16 24562 14 Silih Nara 33 24562 Peta Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Data Polres/Jajaran Polsek di Kabupaten Aceh Tengah

Polres

Polres Bener Meriah lahir menyusul terjadinya pemekaran Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Pembentukan Polres dimulai sejak 17 November 2004, kemudian pada 31 Agustus 2008 Polres Persiapan Bener mengalami peningkatan status menjadi Polres definitif tipe B2. Nama Bener Meriah kemungkinan berasal dari kata “Bandar” dan “Meriah” artinya ramai, sejahtera (gemah ripah). Bener Meriah beribu kota Simpang Tiga Redelong ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 dengan jumlah penduduk di dataran tinggi Gayo pada tahun 2019 sebanyak 94.100 Bener Meriah

171 Kecamatan Kelerengan Total 0 – 8o 8 – 15o 15 – 25o 25 – 40o > 40o Bandar 16,01 2.624,29 1.408,20 1.233,71 5.018,34 10.300,55 Bener Kelipah 739,07 607,21 555,67 767,22 2.669,17 Bukit 261,15 3.033,35 873,89 566,16 4.787,67 9.522,22 Gajah Putih 256,07 1.089,98 1.024,88 3.570,86 5.941,79 Mesidah 579,78 6.964,41 8.265,00 18.206,28 34.015,47 Permata 3.855,55 3.683,96 4.639,96 7.231,62 19.414,04 PintuRimeGayo 6.811,19 6.020,73 3.909,27 7.307,65 24.048,84 Syiah Utama 2.893,89 9.681,24 17.382,37 38.510,33 68.467,83 Timang Gajah 1.439,25 2.385,53 2.716,84 3.498,58 10.040,20 Wih Pesam 1.936,47 2.606,55 747,84 689,61 5.980,47 Total 277,16 24.171,91 35.321,70 41.041,70 89.588,16 190.400,63 *) Topografi Bener Meriah Sumber: Draft RTRW Bener Meriah 2012 – 2032. Catatan: Ada perbedaan persepsi terhadap luas wilayah Bener Meriah, BPS Bener Meriah dan Pemda Bener Meriah. Diambil dari website Pemerintah Gayo Lues. FOTO: iNEWS.ID Polres Bener Meriah salurkan bantuan sosial berupa bahan makanan dan air mineral untuk korban banjir Aceh Utara. FOTO: BARATAYUDA.ID Meskipun di hari libur Personil Polres Bener Meriah beserta tim gabungan tetap menggelar Operasi Yustisi Protokol kesehatan di Kabupaten Bener Meriah, Minggu (18/10/2020). jiwa, luas daerah 1.919,68 km2 yang terdiri dari 10 kecamatan dan 234 desa. Penduduknya didominasi Suku Gayo, Suku Aceh, dan Suku Jawa. Secara geografis, Bener Meriah terletak 4° 33 50-4° 54 50 Lintang Utara dan 96° 40 75- 97° 17 50 Bujur Timur dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 100-2.500 mdpl. Keindahan alam di Bener Meriah berupa aliran sejuk sungai-sungai seperti sungai Sungai Jambo Aye yang mengalir sampai ke Jambo Aye, Arakundo, Peureulak, Idi Rayeuk, Simpang Ulim, Peudawa Puntong, Julok Rayeuk dan Peudawa Rayeuk. Sungai Peusangan, mengalir ke Pase, Peusangan, Peudada, Keureuto, Peuto, Mane, Krueng Geukeuh, Samalanga, Sawang dan Piadah, dan sejumlah sungai lainnya. Jika pergi ke Bener Meriah alangkah baiknya menyediakan payung. Data curah hujan Bener Meriah sesuai data dari Aceh masuk dalam kategori mewakili dataran tinggi di mana curah hujan cenderung tinggi mencapai 13.327 mm/tahun dengan rata-rata 1.105,60 mm/bulan. Namun data Dinas Pertanian Bener Meriah Curah hujan

Kesegaran udara di Bener Meriah begitu terasa. Bagaimana tidak, karakteristik lahan di Bener Meriah masih didominasi oleh hutan nan asri. Namun, adanya program perluasan lahan pertanian dan transmigrasi tahun 2010-2012 menyebabkan lahan hutan di Bener Meriah berkurang sebanyak 30.170 ha. Konversi lahan hutan didominasi dari pengalihan hutan produksi. Pada tahun 2010, luas hutan produksi masih 70.348 ha, namun berkurang dari 51.338 ha menjadi 19.010 ha pada tahun 2012. Dengan demikian terjadi pertambahan luasan hutan lindung dari 64.636 ha pada tahun 2010 menjadi 85.804 ha pada tahun 2012. Luas sawah bertambah 0,7% seiring dengan upaya ekstensifikasi peningkatan produksi bahan pangan pokok berupa kegiatan percetakan sawah baru. Penambahan penggunaan lahan menjadi kebun/ladang paling tajam, mencapai 21% di mana terjadi antara tahun 2010-2012. Potensi bencana alam di Bener Meriah seperti longsor, letusan gunung berapi, dan angina puting beliung. Di daerah berdataran tinggi memiliki spot wisata menarik untuk dikunjungi, termasuk Gunung Burni Telong, gunung berapi aktif yang aktivitasnya meningkat pasca-gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Burni Telong terakhir kali mengeluarkan laharnya pada 7 Desember 1924. Pesona gunung satu ini mencakup hamparan perkebunan, hutan belantara, dan pesona Bunga Edelweis. Tawaran keindahan

172 Informasi Singkat rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Oktober 66,8 mm/hari dan Desember 9,14 mm/hari, sementara curah hujan terendah rata-rata terjadi pada Bulan Maret sampai Mei 1,08 mm/hari.

alam di Koordinat: 4°33’50” - 4°54’50” LU dan 96°40’75” - 97°17’50” BT Batas Wilayah: Kab. Aceh Utara & Kab. Bireuen (Utara) Kab. Aceh Timur (Timur) Kab. Aceh Tengah (Selatan) Kab. Aceh Tengah (Barat) Kabupaten Bener Meriah Ibukota: Simpang Tiga Redelong Luas Wilayah: 1.919,68 km2 Jumlah Penduduk: 94.100 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:10 232 FOTO: KEMDIKBUD.GO.ID Radio Rimba Raya terlihat dari udara.

173

Wilayah Sungai Panjang (km) Luas(kmDAS2) Debit Rata-Rata (m3/detik) 1 Jambo Aye 1.514,05 21.185,0 30,45 2 Peusangan 1.836,0 21.185,0 17,78 3 Bidin 141,115 4,76 22,5 4 Kanis 21,943 3,82 11,6 5 Pepantang 13,10 0,97 10,61 6 Wih Delung 12,701 0,071 0,45 7 Jamur Uluh 13,126 0,50 2,88 8 Enang – Enang 10,68 0,06 2,9 9 Lampahan 8,9 0,009 0,8 10 Rongka 6,8 0,019 2,4 11 Wih Kulus 15,8 0,04 1,19 Jumlah 166.489,16 35,059 103,56 Potensi sumber daya air berdasarkan wilayah sungai Sumber: Dikutip dari website Pemerintah Gayo Lues Peta Wilayah Kabupaten Bener MeriahFOTO: ANTARA Petani kopi sedang memanen buah kopi di kebun.

Bener Meriah lainnya seperti Air Terjun Tansaran Bidin, Air Terjun Reje Ilang, Air Terjun Bintang Musara, Pemandian Air Panas Wih Pesam, Arung Jeram Samar Kilang, Tugu Radio Rimba Raya, danBenerlainnya.Meriah dikenal juga sebagai penghasil kopi arabika, komoditas ekspor unggulan di Indonesia dari dataran tinggi Gayo. Luas perkebunan kopi 1.000 ha dengan hasil produksi per tahun mencapai 200.000 ton. Kopi arabika tersebut sudah mendapatkan pengakuan dunia berdasarkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Gayo pada tanggal 27 Mei 2010 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bahkan pada acara Lelang Spesial Kopi Indonesia di Bali pada 10 Oktober 2010, kopi arabika dari dataran tinggi Gayo disebut sebagai kopi organik terbaik di dunia oleh para ahli test cup kopi sedunia. Pengakuan sebagai kopi terbaik juga diperoleh dari asosiasi kopi yang konsen terhadap standar kualitas kopi dunia di daratan Eropa, Specialty Coffee Assosiation of Europe (SCAE). No

174 Polres Gayo Lues diresmikan oleh Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh) Irjen Pol Drs Bahrumsyah Kasman pada 24 Agustus 2oo4. Jumlah personel Polres Gayo Lues sekarang sebanyak 212 orang dengan luas wilayah hukum 166,06 km2 dan personel Polsek jajaran 100 orang dengan luas wilayah hukum 3.718,41 km2, dan Polsubsektor 6 orang. Kabupaten Gayo Lues ibu kotanya Blangkejeren. Gayo berasal dari bahasa Aceh, artinya gunung dan Lues berarti luas. Kondisi Gayo Lues dengan luas wilayahnya 5.719,58 km² cukup sejuk karena berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan. Mayoritas Polres Gayo Lues No Polres/PolsekJajaran PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polres Gayo Lues 212 166,06 km2 2 Polsek Blangkejeren 29 166,06 km2 3 Polsek Kutapanjang 18 269,53 km2 4 Polsek Rikit Gaib 17 264,08 km2 5 Polsek Terangun 16 671,80 km2 6 Polsek Putri Betung 10 996,85 km2 7 Polsek Pining 10 1.350,09 km2 8 Polsubsektor Rumah Bundar 6 Data Polres/Jajaran Polsek di Kabupaten Gayo Lues

FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel Polres Gayo Lues sedang melakukan pengecekan kendaraan dinas. FOTO: KUMPARAN Satuan Brimob Polda Aceh memberishkan longsor di Lintas Kabupaten Gayo Lues-Abdya.

Koordinat: 96° 43’ 24” - 97°55’ 24” BT dan 03° 40’ 26” - 40° 16’55” LU Batas Wilayah: Kab. Aceh Tengah & Kab. Aceh Timur (Utara) Kab. Tamiang & Kab. Aceh Utara (Timur) Kab. Aceh Tenggara (Selatan) Kab. Aceh Barat Daya (Barat) Kabupaten Gayo Lues Ibukota: Blang Kejeren Luas Wilayah: 5.719,58 km2 Jumlah Penduduk: 94.100 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:11 136 FOTO: ANTARA Tari Saman yang Dilakukan 12.262 Orang Pecahkan Rekor MURI.

Jumlah kecamatan di Gayo Lues sebanyak 11 kecamatan dan 136 kampung dengan jumlah penduduk 94.100 jiwa. Beberapa komoditas hasil dari Gayo Lues berupa cabai merah besar di Kecamatan Blang Pegayon dan Puteri Betung, serai wangi di hampir seluruh wilayah Gayo Lues, Nilam di daerah Terangun, tembakau Virginia di Kecamatan Pantan Cuaca, kakao di Kecamatan Puteri Betung, kopi Gayo di Kecamatan Pantan Cuaca, durian di Kecamatan Pining, dan jagung di Kecamatan Blangkejeren.

Banyak spot-spot wisata menarik di Gayo Lues sehingga patut dirasakan para pecandu keindahan alam. Adapun pariwisata di sana seperti pintu utama pendakian Gunung Leuser di Kedah, Penosan, Kecamatan Blang Jerango, pemandian air panas di Kecamatan Puteri Betung, Air Terjun Akang Siwah di Kecamatan Blang Pegayon, wisata ekosistem Leuser di Kecamatan Puteri Betung, Genting di Kecamatan Pining, Air terjun Rerebe di Kecamatan Tripe Jaya, dan Kampung Inggris di Agusen. Kebudayaan Gayo Lues juga telah menarik perhatian dunia. Dari daerah Gayo terciptanya tiga tarian fenomenal seperti Tari Saman, Tari Bines, dan Didong. Tarian Saman sangat terkenal di Aceh, nasional, bahkan hingga ke dunia internasional. Tari Saman yang dikembangkan oleh Syekh Saman pada abad ke XIV ini ditampilkan pada acaraacara penting adat, misalnya merayakan kelahiran maulid Nabi Muhammad saw, penyambutan tamu kehormatan,

176 Informasi Singkat penduduk Gayo Lues berasal dari etnik Gayo, diikuti suku Aceh, Alas, Batak, dan Jawa.

177 dan lainnya. Tarian ini merupakan salah satu media penyampaian pesan terkait pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Pemain dalam tarian ini umumnya adalah laki-laki yang dipandu oleh 2 orang syekh (pembaca syair) dengan menonjolkan kecepatan gerakan tangan. Sehingga sering disebut juga dengan nama tarian seribu tangan (a thousand hand dance). Pada 24 November 2011 Tari Saman mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan BangsaBangsa (UNESCO). No Nama Kecamatan di Gayo Lues 1 Kuta Panjang 2 Blang Jerango 3 Blangkejeren 4 Putri Betung 5 Dabun Gelang 6 Blang Pegayon 7 Pining 8 Rikit Gaib 9 Pantan Cuaca 10 Terangun 11 Tripe Jaya Data Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues Peta Wilayah Kabupaten Gayo Lues FOTO: LINTASGAYO.CO Suasana pasar di kota Blangkejeren, Kab. Gayo Lues pada bulan Ramadan.

178 Hadirnya Polres Aceh Tamiang sendiri seiring dimekarkannya Kabupaten Aceh Timur menjadi Aceh Tamiang tahun 2002. Pada 4 Desember 2003 Kapolda NAD (Aceh) Irjen Pol Drs Bahrumsyah Kasman mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol: Kep/106/XII/2003 tentang pembentukan Polres Persiapan Aceh Tamiang. Kemudian pada 15 Juni 2005, status meningkat menjadi Polres Aceh Tamiang. Markas Polres Aceh Tamiang pertama berada di Markas Komando (Mako) Polsek Kuala Simpang yang terlebih dahulu direnovasi sesuai dengan kebutuhan seluruh staf dan personel 186 orang. Kemudian lokasi markas dipindahkan ke Jalan Ir. H. Juanda Nomor 08, Karang Baru, setelah ditetapkan menjadi Polres definitif. Jumlah personel Polres Aceh Tamiang sekarang sebanyak 347 orang dengan luas wilayah hukum 1,957 km2, Polres Aceh Tamiang

179 dan personel Polsek jajaran 207 orang dengan total luas wilayah hukumnya 531,129Tamiangkm2. berasal dari sebuah nama dalam sebuah legenda. Asal katanya Te-Miyang yang artinya kebal dari miang bambu. Penamaannya berkaitan dengan sejarah Raja Tamiang bernama Pucook Suloh yang saat masih bayi ditemukan dalam rumpun bambu betong (istilah Tamiang “bulooh”). Bayi tersebut diasuh No Polres/ Polsek Jajaran PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polres Aceh Tamiang 347 1,957 km2 2 Polsek Seruway 24 18,849 km2 3 Polsek Karang Baru 39 13,945 km2 4 Polsek Bendahara 30 13,253 km2 5 Polsek Kuala Simpang 31 448 km2 6 Polsek Tamiang Hulu 28 19,463 km2 7 Polsek Kejuruan Muda 29 12,448 km2 8 Polsek Rantau 26 5,171 km2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kabupaten Aceh Tamiang

180 Informasi Singkat oleh raja saat itu yang bernama Tamiang Pehok. Di kala dewasa Pucook Suloh dinobatkan sebagai raja bergelar Pucook Suloh Raja Te-Miyang, artinya raja yang ditemukan dalam rumpun rebong tetapi tidak mengalami gatal-gatal. Umumnya penduduk Aceh Tamiang merupakan etnis Melayu, Jawa, dan Aceh. Daerah penghasil sawit tersebut di bagian hulu wilayahnya didiami oleh Suku Gayo dan Suku Alas dan terdapat banyak objek wisata berupa air terjun, goa, dan pemandian. Koordinat: 03°53 ‘18,81″–04°32′ 56,76″ Lintang Utara dan 97°43′ 41,51″– 8°14’ 45,41″ Bujur Timur Batas Wilayah: Kota Langsa & Kab. Aceh Timur (Utara) Kab. Langkat (Sumatera Utara) & Selat Malaka (Timur) Kab. Langkat & Kab. Gayo Lues (Selatan) Kab. Aceh Timur & Kab. Gayo Lues (Barat) Kabupaten Aceh Tamiang Ibukota: Karang Baru Luas Wilayah: 1.956,72 km2 Jumlah Penduduk: 287.733 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:12 213

Peta KabupatenWilayahAceh Tamiang No Kecamatan Ibu KecamatanKota Jumlah Mukim Gampong/DesaJumlah 1 Manyak Payed Tualang Cut 4 36 2 Bendahara Sungai Yu 7 33 3 Karang Baru Karang Baru 3 31 4 Seruway Seruway 4 24 5 Kota Kuala Simpang Kuala Simpang 1 5 6 Kejuruan Muda Sungai Liput 2 15 7 Tamiang Hulu Pulau Tiga 1 9 8 Rantau Kampung Durian 2 16 9 Bandar Mulya Telaga Muku 1 10 10 Bandar Pusaka Babo 1 15 11 Tenggulun Simpang Kiri 1 5 12 Sekerak Sekerak 1 14 Data Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang FOTO: TRAVELINGYUK.COM Seorang pemuda sedang menikmati pesona alam Kuala Paret yang terletak di Aceh Tamiang.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Markas Polres (Mapolres) Aceh Tenggara tampak megah dari depan.

182 Kabupaten Aceh Tenggara ibu kotanya Kutacane dan berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Aceh Tenggara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Seiring dengan pemekaran ini, Polda Aceh, saat itu masih bernama Kadapol I Aceh, membentuk Polres Aceh Tenggara guna mengantisipasi meningkatnya gangguan kamtibmas. Pada awal pembentukannya, Polres Aceh Tenggara bernama Kepolisian Wilayah Aceh Tenggara dan bermarkas di Kutacane. Kutacane menjadi lokasi Markas Komando (Mako) hingga tahun 1983. Markas Polres Aceh Tenggara berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 25, Kutacane dengan luas wilayah hukumnya 4.231,43 km2 dan jumlah personel 304 orang dan dibantu oleh 11 Polsek jajaran dengan personel mencapai 225 orang.

Aceh Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 216.495 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan, 36 mukim, dan 385 gampong. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 4.231,41 km² ini memiliki potensi wisata alam yang sangat besar. Misalnya cagar alam berupa Taman Polres Aceh Tenggara

No Polres/Jajaran Polsek PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polres Aceh Tenggara 529 4.231,43 km2 2. Polsek Babussalam 22 41.161 km2 3. Polsek Badar 29 420,25 km2 4. Polsek Lawe Bulan 22 53,69 km2 5. Polsek Bambel 20 1.309,52 km2 6. Polsek Bukit Tusam 18 40,32 km2 7. Polsek Semadam 19 3.534 Ha 8. Polsek Lawe Sigala Gala 23 67,85 km2 9. Polsek Lawe Alas 20 1.027 km2 10. Polsek Darul Hasanah 15 655.48 km2 11. Polsek Babul Rahmah 14 1.090 km2 12. Babul Makmur 23 83,49 km2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kabupaten Aceh Tamiang FOTO: DOK. POLDA ACEH Untuk menantisipasi tindak kejahatan, Tim TRC Sat Sabhara Polres Aceh Tenggara melaksanakan Patroli Dialogis. FOTO: DOK. POLDA ACEH Polres Aceh Tenggara menggelar apel penanggulangankesiapanbencana. 183

Koordinat: 96° 43’ 24” - 97°55’ 24” BT dan 03° 40’ 26” - 40° 16’55” LU Batas Wilayah: Kab. Gayo Lues (Utara) Kab. Aceh Timur & Prov. Sumatera Utara (Timur) Kab. Aceh Selatan & Kab. Aceh Singkil (Selatan) Kab. Aceh Selatan (Barat) Kabupaten Aceh Tenggara Ibukota: Kutacane Luas Wilayah: 4.231,41 km2 Jumlah Penduduk: 216.495 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:16 385 FOTO: GOOGLE.COM Masjid Agung At-Taqwa yang berada di Kota Kutacane, Kab. Aceh Tenggara.

184 Informasi Singkat Nasional Gunung Leuser, Sungai Alas, cocok untuk olahraga arung jeram. Dari sektor perkebunan, produk yang dihasilkan dari Aceh Tenggara berupa tembakau, kopi, kelapa sawit, gambir, cengkeh, pala, cokelat, dan lada. Sebelah timur kabupaten ini langsung berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, menjadikan Aceh Tenggara salah satu daerah perbatasan. Kota Subulussalam menjadi pembatas dari kabupaten Aceh Tenggara sebelah selatan. Sementara itu, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Gayo Lues berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara untuk sebelah barat dan utara. Kabupaten yang di domisili oleh suku alas sebagai mayoritas ini sangat kaya akan adat dan budaya, mulai dari canang, alat musik pukul, bangsi, alat musik tiup, pelebet, pertunjukan seni perang, dan kawin kabet. Kawin kebet merupakan sebuah prosesi adat bagi seorang pria untuk mengikat janji suci dengan wanita idamannya. Pakaian adat pria kabupaten Aceh Tenggara didominasi oleh warna merah dengan menggunakan bahan dasar kain songket. Sedangkan untuk para wanitanya, pakaian adat yang digunakan menggunakan penutup kepala dengan baju berbahan dasar hitam yang dilengkapi dengan sulamana motif etnis Alas.

185 No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Jumlah Mukim JumlahDesaGampong/ 1 Lawe Alas Ngkram 2 28 2 Lawe Sigala Gala Lae Sigala Gala 4 35 3 Bambel Kuta Lang-Lang 2 33 4 Babussalam Prapat Hilir 3 27 5 Badar Purwodadi 2 18 6 Darul Hasanah Mamas 3 28 7 Babul Makmur Sejahtera 2 21 8 Semadam Semadam 3 19 9 Bukit Tusam Lawe Dua 3 23 10 Babul Rahman Lawe Sumur 3 27 11 Lawe Bulan Simpang Empat 3 24 12 Ketambe Lawe Beringin 1 25 13 Deleng Pokhisen Beiring Naru 1 22 14 Lawe Sumur Lawe Perlak 2 18 15 Tanah Alas Tenebak Alas 1 14 16 Leuser Kane Mende 1 23 Data Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara FOTO: LINTASGAYO.CO Pakaian khas suku Alas di Aceh Tenggara. Peta Wilayah Kab. Aceh Tenggara FOTO: FAISAL SELIAN / INSTAGRAM Tampak malam Kota Kutacane dari udara.

186

Terlaksananya kamtibmas di Aceh Barat menjadi kewenangan Polres Aceh Barat memiliki 258 orang personel dengan luas wilayah hukum 2.982 km2 dan jumlah personel Polsek jajaran 184 orang. Polres ini terbentuk pada tahun 1970 dengan markas awal menempati bangunan peninggalan Belanda di Desa Suak Indra Puri, Kecamatan Johan Pahlawan. Setelah tahun 1982 barulah Mako Polres Aceh Barat pindah ke Jalan Swadaya Kota Meulaboh. Saat gempa dan gelombang tsunami menerjang, Polres ini kehilangan 31 personel serta 56 keluarga Polres. Banyaknya korban yang berjatuhan karena hari itu karena seluruh personil di Polres ini melaksanakan apel pagi di Mapolres yang berjarak sekitar 4 km dari pesisir pantaiKabupatenitu.

Aceh Barat ibu kotanya Meulaboh. Pada abad ke-16, Kerajaan Aceh Polres Aceh Barat

187 No Nama Polres/PolsekJajaran PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polres Aceh Barat 258 2.928 km2 2 Polsek Johan Pahlawan 26 44,91 km2 3 Polsek Kawai XVI 19 510,180 km2 4 Polsek Pante Ceureumen 13 487,55 km2 5 Polsek Meureubo 20 199,43 km2 6 Polsek Sungai Mas 14 781,73 km2 7 Polsek Samatiga 16 140,69 km2 8 Polsek Woyla 18 249,04 km2 9 Polsek Woyla Timur 13 132,60 km2 10 Polsek Woyla Barat 13 278,97 km2 11 Polsek Bubon 12 12,958 km2 12 Polsek Arongan Lambalek 13 130,06 km2 13 Polsubsektor Panton Reu 7 83,04 km2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kabupaten Aceh Barat FOTO: DOK. POLDA ACEH Memastikan keamanan, piket SPKT rutin melakukan cek ruang tahanan di Mapolres Aceh Barat. FOTO: DOK. POLDA ACEH Dua orang personel Polres Aceh Barat membantu pengendara mobil muatan sawit yang mogok di Jalan Lintas Banda Aceh-Meulaboh. FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel Polsek Johan Pahlawan Bersama TNI dan BPBD padamkan kebakaran hutan dan lahan.

Kabupaten

Darussalam mulai membuka dan menggarap wilayah barat kerajaan Aceh Darussalam yang diinisiasi oleh Sultan Saidil Mukamil, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda. Pada akhir abad ke-17 bertebaran kerajaan-kerajaan kecil di wilayah barat Aceh yang dipimpin oleh kaum Uleebalang seperti Luang, Lamno, Kuala Lambeusoe, Kuala Daya, Kuala Unga, Babah Awe, dan lainnya. Inilah cikal bakal terbentuknya Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten yang memiliki luas wilayah lebih dari 2.927,95 kilometer ini terletak pada koordinat 04°61’-04°47’ LU 95°-86°30 BT. Kabupaten yang beribu kota Meulaboh ini memiliki penduduk sebanyak 210.113 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, 33 mukim, dan 320 gampong.

Aceh Barat Ibukota: Meulaboh Luas Wilayah: 2.927,95 km2 Jumlah Penduduk: 210.113 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:12 320 ACEHINFO Masjid Agung Baitul Makmur.

FOTO:

188 Informasi Singkat

Suku yang mendiami wilayah kabupaten Aceh Barat seperti suku Aceh, Suku Aneuk Jame, dan Suku Jawa yang hidup harmonis dan saling toleransi antara satu sama lainnya dengan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Aceh Barat mengandalkan ekonominya dari sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, jagung, kacang tanah, dan kelapa sawit dengan jumlah produksi mencapai 10.000 ton lebih yang berasal dari perkebunan masyarakat. Ada beberapa sektor pertanian lain yang menjadi andalan seperti cokelat, kopi, pala, nilam, dan Beberapapinang.tempat wisata andalan untuk Koordinat: 4°06' - 04°47' LU dan 95°52' - 96°30' BT Batas Wilayah: Kab. Aceh Jaya & Kab. Pidie (Utara) Kab. Aceh Tengah & Kab. Nagan Raya (Timur) Samudera Hindia & Kab. Nagan Raya (Selatan) Samudera Hindia (Barat)

189 daerah Aceh Barat seperti makam Teuku Umar Johan Pahlawan, salah satu dari pejuang nasional ini terletak di Kabupaten Aceh Barat, tepatnya 40 km dari kota Meulaboh. Tempat peristirahatan terakhir pejuang nasional yang ikut mati-matian mempertahankan republik ini terletak di Desa Meugo, Kecamatan Kaway XIV. Selain itu, salah satu daya Tarik Aceh Barat adalah Benteng Woyla. Benteng ini merupakan bukti sejarah perjuangan masyarakat Aceh Barat ketika berperang dengan Belanda. Selain tempat wisata, yang menjadi daya tarik Aceh Barat adalah seni budaya. Aceh Barat memiliki alat musik tradisional yang dinamakan arbab dan serune kalee (serunai). No Kecamatan Ibu KecamatanKota JumlahMukim Gampong/DesaJumlah 1 Johan Pahlawan Meulaboh 1 21 2 Kaway XVI Keude Aron 6 42 3 Sungai Mas Kajeung 2 18 4 Woyla Kuala Bhee 3 43 5 Samatiga Suak Timah 6 32 6 Bubon Banda Layung 3 17 7 Arongan Lambalek Drien Rampak 2 27 8 Pante Ceureumen Pante Ceureumen 4 25 9 Meurebo Meurebo 2 26 10 Woyla Barat Pasei Mali 2 24 11 Woyla Timur Tangkeh 2 26 12 Panton Reu 19 Data Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Peta KabupatenWilayahAcehBarat FOTO: TAGAR.ID Seorang kakek sedang menikmati secangkir Kopi Khop FOTO: GOODMINDS.ID Serune Kalee yang merupakan alat musik tradisional khas Aceh Barat.

Kota Sabang sangat dikenal dengan keindahan alamnya yang menjadi magnet bagi para wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Wisata alam yang dimiliki Sabang antara lain Pantai Iboih, Pantai Kasih, Pantai Tapak Polres Sabang

Polres Sabang memiliki 241 personel ditugaskan di wilayah paling barat pulau Sumatera ini dengan luas wilayah hukum 122,31 km2 dan ditopang oleh 2 Polsek yakni Sukakarya dan Sukajaya.

Awalnya Polres Sabang berbentuk Komando Distrik (Komdis) dan merupakan bahagian dari Polres Aceh Besar. Sabang merupakan gugusan kepulauan yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum, terutama penyelundupan barang serta illegal fishing Karenanya personel Polres Sabang rutin melakukan razia dan patroli di sekitar wilayah perairan Sabang.

190

191 No Polres/PolsekJajaran PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polres Sabang 241 122,13 km2 2 Polsek Sukakarya 23 61,31 km2 3 Polsek Sukajaya 27 60,82 km2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kota Sabang FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel Polres Sabang melakukan patroli pada malam pergantian tahun baru 2020. FOTO: DOK. POLDA ACEH Polres Sabang menggelar upacara bendera sebagai agenda rutin memperingati hari kesadaran nasional.

FOTO: ACEHKINI Pelabuhan Balohan Kota Sabang.

192 Informasi Singkat Koordinat: 05o 46' 28” – 05o 54' 28” Lintang Utara (LU) dan 95o 13' 02” – 95o22' 36' Bujur Timur (BT) Batas Wilayah: Selat Malaka (Utara) Selat Malaka (Timur) Samudera Hindia (Selatan) Samudera Hindia (Barat) Kota Sabang Ibukota: Sabang Luas Wilayah: 153,00 km2 Jumlah Penduduk: 34.874 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:2 18 Gajah, Pantai Sumur Tiga, Pantai Gapang, dan Danau Aneuk Laot, dan keindahan pemandangan bawah laut berupa ikan dan karang warna-warni. Kemudian ada monumen nol kilometer Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya, sekitar satu jam perjalanan dari pusat kota. Dari ujung Indonesia wisatawan bisa menikmati pemandangan hamparan pemandangan lautan nan elok. Sabang juga memiliki lima danau yaitu Danau Aneuk Laot, Danau Paya Senara, Danau Paya Karieng, Danau Paya Peutapen dan Danau Paya Seumesi dari kelima danau itu yang paling besar adalah Danau Aneuk Laot. Sabang berada di Pulau Weh, pulau terluar dari wilayah Indonesia bagian barat, tepatnya pada koordinat 05°46’28”-05°54’-28” LU dan 95°13’02”95°22’36” BT. Pulau yang memiliki luas 153 km2 ini dihuni oleh lebih dari 34.874 jiwa dan terdiri dari lima pulau yaitu Pulau Weh, Pulau Rubiah, Pulau Klah, Pulau Selako dan Pulau Rondo. Kedamaian, ketenteraman, dan rasa syukur akan menyelimuti tatkala berada di kota dengan beribu pesona alamnya. Kota sabang ini dulunya dikenal sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Sejak terbitnya Undang-Undang no. 10 tahun 1985, status Kota Sabang tidak lagi menjadi wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas, tergantikan dengan Pulau Batam.Tentunya keindahan tak akan ada artinya bila tidak bisa dinikmati karena tingginya angka tindak kriminal. Untuk mencegah hal tak diinginkan seperti itu maka sangat dibutuhkan peran dari Polres Sabang beserta Polsek jajarannya.

193 Peta AdministratifKotaSabang No KecamatanNama KecamatanIbukota JumlahMukim Gampong/JumlahDesa 1 Suka Jaya Balohan 4 10 2 Suka Karya Aneuk Laot 3 8 Data Kecamatan di Kota Sabang FOTO: IDN TIMES Tugu Nol Kilometer berada di paling Barat Kota Sabang. Tugu ini diresmikan pertama kali di 9 September 1997 oleh Wakil Presiden RI Try Sutrisno, dan hingga sekarang menjadi simbol perekat dari Sabang sampai Merauke. FOTO: MONGABAY.CO.ID Suasana sehari-hari Kota Bawah di Kota Sabang pada pagi hari.

Aceh Singkil ibu kotanya Singkil dengan jumlah penduduk 124.101 jiwa yang terdiri dari beragam suku, mulai dari Suku Dairi, Suku Singkil, Suku Jawa, dan Suku Pak-Pak. Umumnya mereka mengandalkan sektor pertanian sebagai pendapatan utama dengan luas lahan pertanian 18.093 ha. Sektor perkebunan juga mulai bergeliat di kabupaten ini dengan banyaknya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. pelanggaran hukum yang Polres Aceh Singkil

Tindakan

194

195 No Nama Polres/Polsek PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polres Aceh Singkil 332 1.857,88 km2 2 Polsek Pulau Banyak 11 293,65 km2 3 Polsek Kuala Baru 7 124 km2 4 Polsek Singkil 11 335 km2 5 Polsek Singkil Utara 10 441 km2 6 Polsek Gunung Meriah 17 215 km2 7 Polsek Simpang Kanan 14 237 km2 8 Polsek Danau Paris 13 338 km2 9 Polsek Kota Baharu 11 118 km2 10 Polsek Singkohor 11 104 km2 11 Polsek Suro 14 140 km2 No Pos Lantas 1 Pos Lantas Rimo 2 Pos Lantas Singkil Data Polres/Jajaran Polsek di Kabupaten Aceh Singkil Kepala Kepolisian Sektor Kuta Baharu Bersama Personil Polsek membantu warga melewati Banjir di Sungai Tinanggam Desa Butar Kecamatan Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil-up

FOTO: ACEHKINI Mercusuar kapal di Pulau Ringgit, Kepulauan Banyak, Aceh Singkil.

196 Informasi Singkat Koordinat: 02°02’ - 02°27’30’’ LU dan 97°04’ - 97°45’00’’ BT Batas Wilayah: Kota Subulussalam (Utara) Prov. Sumatera Utara (Timur) Samudera Hindia (Selatan) Kab. Aceh Selatan (Barat)

Kabupaten Aceh Singkil Ibukota: Singkil Luas Wilayah: 3.578 km2 Jumlah Penduduk: 124.101 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:11 120 sering terjadi adalah pencurian motor dan illegal logging dikarenakan kondisi geografis Singkil berada di dalam Taman Nasioanl Gunung Leuser dan jalur darat antarprovinsi. Karenanya, kehadiran Polres Aceh Singkil dengan 332 personel dengan luas wilayah hukum 857,88 km2, 10 polsek, dan 2 Pos Lantas sangat dibutuhkan demi mendukung kemajuan Aceh Singkil. Jika berbicara soal Aceh Singkil maka sangat akrab dengan keindahan Pulau Banyak di sana. Pulau kecil itu menawarkan pemandangan eksotis, pasir putih, dan ekosistem keindahan yang masih sangat “perawan”.Meskipun demikian, kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dengan luas wilayah 3.578 km² masih tergolong wilayah terisolir. Infrastruktur pendukung sangat jarang ditemukan di daerah ini begitu juga dengan infrastruktur laut. Daerah satu ini merupakan jalur barat yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Banyak infrastruktur transportasi jalur darat yang masih harus diperbaiki.

197 No Nama Kecamatan KecamatanIbukota JumlahMukim JumlahDesa 1 Pulau Banyak Pulau Balai 2 7 2 Singkil Singkil 4 16 3 Simpang Kanan Lipat Kajang 2 25 4 Kuala Baru 4 5 Kota Baharu Danau Bungaran 1 9 6 Suro Makmur Suro Baru 11 7 Singkil Utara Gosog Telaga 1 7 8 Danau Paris Biskang 1 6 9 Gunung Meuriah Rimo 2 25 10 Singkohor Singkohor 1 7 Data Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil FOTO: @PULAUBANYAK Pantai Pulau Banyak di Aceh Singkil. FOTO: SINGKILNEWS.ID Tari Dampeng merupakan tarian tradisional suku Singkil Aceh, dan merupakan tari persembahan dalam prosesi pernikahan di Aceh Singkil.

FOTO: DOK. POLDA ACEH Anggota Polres Simeulue membantu petani dalam memanen padi, bukti kedekatan dan kepedulian kepolisian Simeulue kepada masyarakat

Kabupaten Simeulue ibu kotanya Sinabang dengan letak lokasi berada sekitar 150 km dari lepas pantai barat Aceh. Tak lengkap rasanya bila mengunjungi Simeulue tetapi tidak menikmati sajian nikmat mie lobster di sana. Iya, lobster adalah unggulan Simeulue dari sektor laut. Budidaya lobster dalam tahap pengembangan yang sangatKabupatenserius. yang berdiri tegak di tengah Samudera Hindia ini merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Aceh Selatan pada tahun 1999 dan terdiri dari 41 pulau besar dan pulau kecil. Kabupaten yang dikelilingi oleh Samudera Hindia ini berbatasan langsung dengan perairan internasional. Peningkatan status Simeulue menjadi sebuah kabupaten dimulai pada tahun 1956 dengan diadakannya Kongres Rakjat Polres Simeulue

198

Simeulue. Akan tetapi dikarenakan berbagai kendala, kongres tersebut baru terlaksana pada tahun 1957. Pada tahun itu juga, Gubernur Aceh pada saat itu menyatakan dukungannya agar Simeulue berganti status menjadi sebuah kabupaten. Kongres selanjutnya diadakan pada tahun 1963 yang dinamakan dengan Musyawarah Luan Balu yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Rakyat Simeulue pada tahun 1980 dengan tujuan agar Simeulue menjadi sebuah kabupaten otonom.Tahun 1995, Gubernur Aceh mengirimkan tim pemutakhiran data sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk membentuk Simeulue menjadi kabupaten otonom. Setahun berselang, Presiden

No Nama Polres/Polsek PersonelJumlah Luas Wilayah Hukum 1 Polres Simeulue 321 1.838,09 km2 2 Polsek Taupah Selatan 50 222,24 km2 3 Polsek Teupah Barat 50 146,73 km2 4 Polsek Simeulue Tengah 50 147,88 km2 5 Polsek Simeulue Timur 50 259,66 km2 6 Polsek Salang 50 198,96 km2 7 Polsek Teluk Dalam 30 224,68 km2 8 Polsek Simeulue Barat 50 446,07 km2 9 Polsek Alafan 50 191, 87 km2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kabupaten Aceh Singkil FOTO: SERAMBINEWS Personel Satuan Sabhara Polres Simeulue melakukan latihan pengendalian massa (Dalmas) di lapangan Mapolres Simeulue. FOTO: DOK. POLDA ACEH Pesonel Polres Simeulue bercengkrama dan mengenalkan peran dan fasilitas kepolisian kepada murid Kaman Kanakkanak (TK) Percontohan Simeulue Timur.

200 Informasi Singkat Koordinat: 02° 02’ 03’-03° 02’ 04’’ LU dan 95° 22’ 15’’-96° 42’ 45’’ BT Batas Wilayah: Samudera Hindia (Utara) Samudera Hindia (Timur) Samudera Hindia (Selatan) Samudera Hindia (Barat) Kabupaten Simeulue Ibukota: Sinabang Luas Wilayah: 2.051,48 km2 Jumlah Penduduk: 93.228 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:8 222 Soeharto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 1996 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue. September 1996, Kabupaten Simeulue resmi terbentuk bertempat di DPRD Daerah Istimewa Aceh. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Yogie S. Memet sekaligus melantik Drs. H. Muhammad Amin sebagai Bupati Kabupaten Administratif Simeulue. Selang 3 tahun setelah terbitnya PP Nomor 53 Tahun 1996, Kabupaten Simeulue resmi terbentuk dengan landasan hukum menggunakan UndangUndang Nomor 48 Tahun 1999 sebagai kabupatenKabupatenotonom.inimemiliki luas 2.051,48 km² dengan jumlah penduduk mencapai 93.228 jiwa. Terdapat tiga bahasa utama yang dominan dalam pergaulan seharihari yakni Bahasa Ulau, Bahasa Sibigo dan Bahasa Jamee. Bahasa Ulau (pulau) umumnya digunakan oleh penduduk yang berdomisili di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah dan Teluk Dalam. Bahasa Sibigo umumnya digunakan penduduk di Kecamatan Simeulue Barat, Alafan, dan Salang, sedangkan bahasa Jamee (tamu) digunakan khususnya oleh para penduduk yang berdiam di sekitar Kota Sinabang dan sekitarnya yang umumnya perantau niaga dari Minang dan Mandailing. Ada FOTO: ACEHKINI Keindahan Simeulue dari udara.

Luas wilayah hukum Polres Simeulue 1.838,09 km2 dengan jumlah personel 321 orang yang didukung oleh 8 Polsek jajaran dan 4 Polsubsektor. Kondisi geografis Kabupaten Simeulue berada pada jalur gempa sehingga seluruh personil Polres Simeulue selalu berupaya untuk melakukan langkah preventif jika musibah gempaPerekonomianterjadi.

Masyarakat Simeulue mempunyai adat dan budaya tersendiri berbeda dengan saudarasaudaranya di daratan Aceh, salah satunya adalah seni Nandong, suatu seni nyanyi bertutur diiringi gendang tetabuhan dan biola yang ditampilkan semalam suntuk pada acara-acara tertentu dan istimewa. Terdapat pula seni yang sangat digemari sebagian besar masyarakat, seni Debus, yaitu suatu seni bela diri kedigdayaan kekebalan tubuh terutama dari tusukan bacokan pedang, rencong, rantai besi membara, bambu, serta benda-benda tajam lainnya, dan dari seni ini pulalah para pendekar Simeulue acap diundang ke mancanegara.

No Nama Kecamatan KecamatanIbukota JumlahMukim Gampong/JumlahDesa 1 Teupah Selatan Labuhan Bajau 1 19 2 Simeulue Timur Sinabang 2 29 3 Simeulue Tengah Kampung Ale 2 24 4 Salang Nasreuhe 1 16 5 Simeulue Barat Sibigo 2 14 6 Teupahan Barat Salur 1 18 7 Teluk Dalam Silokan 1 10 8 Alafan Paparas 1 8 Data Kecamatan di Kabupaten Simeulue Peta Wilayah KabupatenAdministratifSimeulue

Pada bulan April 2003, Polda Aceh (saat itu masih bernama NAD), membentuk polres persiapan Simeulue dengan markas komandonya di daerah Simeulue Timur. Tiga tahun berselang, tepatnya pada Januari tahun 2006, polres persiapan Simeulue resmi berubah status menjadi Polres Simeulue setelah segala persyaratan untuk membentuk sebuah Polres definitif telah terpenuhi oleh polres persiapan Simeulue. Proses pembentukan Polres Simeulue sendiri sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1959, pada saat itu masih berupa KPDIS. Tahun 1968 KPDIS berubah menjadi Komdis 02 Sinabang, bagian dari Kores 105 Meulaboh. Tahun 1982, Kores 105 Meulaboh berubah menjadi Polres Aceh Barat. Seiring dengan perubahan ini, Komdis 02 Sinabang juga berubah menjadi Kosek 10515 Sinabang. Baru pada tahun 1989 namanya berubah menjadi Polsek Simeulue Timur yang kemudian menjadi Polres definitif tahun 2006.

201 tiga suku besar di kabupaten Simeulue, Suku Devayan, Suku Sigulai, dan Suku Haloban.

Kabupaten Simeulue bergantung pada sektor kelautan dan sektor peternakan. Kabupaten ini juga mempunya potensi di bidang pertanian dengan lahan siap pakai mencapai 20.000 ha lebih.

202

Polres persiapan Aceh Jaya dibentuk pada tahun 2004 sebagai turunan kebijakan dari pemekaran wilayah Aceh Jaya guna mengantisipasi terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada saat awal pembentukannya, Mako Polres Aceh Jaya terletak di Kecamatan Krueng Sabee. (sekarang Mako Polres Aceh Jaya telah menjadi wilayah Kantor Bupati). Mako yang dibangun secara swadaya oleh personel Polres Aceh Jaya tersebut rusak parah setelah diterjang tsunami pada Desember 2004. Saat ini, Mako Polres Aceh Jaya berada pada lahan seluas 5 ha di Kuala Merisi. Polres Aceh Jaya memiliki luas wilayah hukum 3.814,00 km2 luas dengan jumlah personel 253 orang ditambah ASN 1 personel. Bentuk pelayanan cepat yang dilakukan Polres Persiapan Aceh Jaya dalam rangka meningkatkan profesionalitasnya di mata masyarakat, yakni dengan Polres Aceh Jaya

203 merespons serta mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara cepat, mengeluarkan SP2HP, melayani SKCK, serta melindungi dan mengayomi masyarakat dengan baik. Jaya dikenal dengan alat musik tradisional serune kalee yang telah lama berkembang dan dihayati oleh masyarakat Aceh. Biasanya alat musik ini dimainkan bersamaan dengan rapai dan gendang pada acara-acara hiburan, No Nama Polres/Polsek PersonelJumlah LuasHukumWilayah 1 Polres Aceh Jaya 254 3.814,00 km2 2 Polsek Teunom 17 567,00 km2 3 Polsek Panga 11 405,00 km2 4 Polsek Krueng Sabee 13 588,00 km2 5 Polsek Setia Bakti 12 629,00 km2 6 Polsek Sampoiniet 12 1.001,00 km2 7 Polsek Jaya 12 624,00 km2 Wilayah Hukum Polres/Jajaran Polsek di Kabupaten Aceh Jaya

204 Informasi Singkat Koordinat: 04°22 - 05°16 LU dan 95°02' - 96°03' BT Batas Wilayah: Kab. Aceh Besar & Kab. Pidie (Utara) Kab. Aceh Barat & Kab. Pidie (Timur) Kab. Aceh Barat & Samudera Hindia (Selatan) Kab. Aceh Besar (Barat)

Kabupaten

FOTO:

Aceh Jaya Ibukota: Calang Luas Wilayah: 2.051,48 km2 Jumlah Penduduk: 92.892 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:9 172 tarian, dan penyambutan tamu kehormatan. Rapai Dabus dan Tari Meseukat merupakan sebagian contoh dari budaya masyarakat Aceh Jaya yang masih ada hingga kini. Selain keragaman adat dan budaya, Aceh Jaya memiliki keindahan alam memikat mata. Panorama yang ada di Pantai Kuala Dho akan memanjakan mata para wisatawan yang berkunjung ke sana. Objek wisata alam lainnya yang dimiliki Aceh Jaya adalah Puncak Geurutee, sering dijadikan tempat peristirahatan untuk melepas lelah bagi mereka yang melintasi jalur barat-selatan Aceh. Kemudian destinasi wisata berupa gua di wilayah Lamno, dan Pantai Lhok Geumpang dengan keindahan pasirnya berwarna putih. DIMAS ALDRIAN DILIASMARA Suasana Aceh Jaya dari Puncak Geurutee.

No KecamatanNama KecamatanIbukota JumlahMukim Gampong/DesaJumlah 1 Teunom Tenuom 4 37 2 Panga Keude Panga 2 19 3 Krueng Sabee Calang 2 17 4 Setia Bhakti Langeun 2 13 5 Sampoiniet Lhok Kruet 4 38 6 Jaya Lamno 7 48 Data Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya Peta Wilayah Administratif Kabupaten Aceh Jaya 205

Polres Nagan Raya dibentuk pada tahun 2002 seiring dimekarkannya Kabupaten Nagan Raya dari Aceh Barat. Polres Nagan Raya memiliki 203 personel dengan luas wilayah hukum 3.928 km². Dikarenakan kawasan hutan di wilayah hukum Nagan Raya sangat luas, maka aksi kriminalitas dalam bentuk illegal logging sangat rawan terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, seluruh personil yang didukung oleh 5 Polsek, 2 Polsubsektor, dan 2 Pospol ini rutin berpatroli ke wilayah-wilayah rawan.

206

Ketika tsunami melanda Aceh pada tahun 2004, kabupaten yang beribu kota Suka Makmue ini merupakan salah satu kabupaten yang tidak terdampak dengan bencana tersebut. Kabupaten ini terletak pada koordinat 20º-50’ LU dan 95º-97’ BT dengan jumlah penduduk 167.294 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan, 27 mukim, dan 223 desa/kelurahan dengan beragam suku seperti Suku Aneuk Jame, Suku Aceh dan Suku Jawa. Polres Nagan Raya

No. Polres/Polsek Jajaran PersonelJumlah Luas wilayah 1. Polres Nagan Raya 203 3.928 km² 2. Polsek Darul Makmur 18 1.027,93 km² 3. Polsek Kuala 20 120,89 km² 4. Polsek Seunagan 20 56,73 km² 5. Polsek Beutong 15 1.017,32 km² 6. Polsek Seunagan Timur 14 251,61 km² 7. Polsubsektor Tadu Raya 5 347,19 km² 8. Polsubsektor Kuala Pesisir 8 76,34 km² 9. Pospol Tripa Makmur 2 189,41 km² 10. Pospol Beutong Ateuh Banggalang 3 405,92 km² Data Polres/Jajaran Polsek di Kabupaten Nagan Raya 207

208 Informasi Singkat Koordinat: 03°40 - 04°38 LU dan 96°11 - 96°48 BT Batas Wilayah: Kab. Aceh Barat & Kab. Aceh Tengah (Utara) Kab. Gayo Lues & Kab. Aceh Barat Daya (Timur) Samudera Hindia (Selatan) Kab. Aceh Barat (Barat)

Kabupaten Nagan Raya Ibukota: Suka Makmue Luas Wilayah: 3.363,72 km2 Jumlah Penduduk: 167.294 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:27 223 Sebelum konflik Aceh memuncak, Nagan Raya menjadi pusat transmigrasi yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Namun setelah tahun 2001, banyak transmigrasi yang meninggalkan unitunit pemukiman karena gangguan keamanan. Setelah kondisi keamanan membaik, mereka kembali untuk menyemarakkan perekonomian kabupaten. Hasil dari sektor pertanian dan perkebunan di Nagan Raya berupa padi, kacang panjang, cabai rawit, tomat, terong, ketimun, kangkung dan bayam. Sementara di sektor pertambangan berupa timah yang tersebar di Beutong, Krueng Isop, dan Krueng Beureung dan logam mulia emas juga ditemukan di Beutong, Meurobo, dan Krueng Seunagan.Adatdan budaya seperti Tari Ratéb Meuseukat sangat melekat di kalangan masyarakat Nagan Raya. Tarian yang dimainkan oleh kaum wanita ini diciptakan oleh anak dari Habib Seunagan. Syairnya diiringi rapai berisikan puji-pujian kepada Allah dan sanjungan kepada nabi. Nagan Raya juga khas dengan alat musik geundrang dan arbab. Pengunjung Nagan Raya bisa melengkapi perjalanannya dengan mengunjungi destinasi wisata Danau Tadu dan Gunung Singgah Mata.

209 No Nama Kecamatan 1 Kuala 2 Seunagan 3 Seunagan Timur 4 Beutong 5 Darul Makmur 6 Kuala Pasir 7 Tadu Raya 8 Suka Makmue Data Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Peta Wilayah Administratif Kabupaten Nagan Raya

Polres

AcehPolresBarat Daya

210

Aceh Barat Daya (Abdya) diresmikan pada 1 September 2004 dengan luas wilayah hukum 1.491 km2. Sekarang jumlah personel Polres Nagan Raya yakni 203 orang, didukung oleh 7 polsek, 2 Pospol, dan 1 Polsubsektor. Berdirinya polres Abdya berdasarkan instruksi Kapolri yang tertuang dalam Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/30/Vi/2004 tanggal 30 Juli 2004 tentang pembentukan 109 kesatuan wilayah di seluruh Indonesia, termasuk pembentukan Polres Aceh Barat Daya. Pada awal pembentukannya, Polres Aceh Barat Daya terletak di Mapolsek Blangpidie, kemudian pada tahun 2008, Polres Aceh Barat Daya menempati area seluas 50.000 m² di wilayah Mata Ie Kota Tinggi Kecamatan Blangpidie.Abdyamerupakan salah satu wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan yang

FOTO: DOK. POLDA ACEH Anggota Polres Simeulue membantu petani dalam memanen padi, bukti kedekatan dan kepedulian kepolisian Simeulue kepada masyarakat

FOTO:

FOTO: HARIANACEH.CO.ID Polres Aceh Barat Daya (Abdya) memperlihatkan pohon ganja milik seseorang yang diduga penanam yang ditanam di kawasan perkebunan kelapa sawit Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya, Jumat (14/2/2020). KSINEWS.COM Sejumlah kendaraan bermotor (ranmor) yang berhasil diamankan oleh Polres Abdya dari sindikat curanmor asal Abdya.

212 Informasi Singkat Koordinat: 96°23’03” dan 96°23’03” BU dan30 05’ dan 30 80’ LU Batas Wilayah: Kab. Gayo Lues (Utara) Kab. Aceh Selatan (Timur) Samudera Hindia (Selatan) Kab. Nagan Raya (Barat) Kabupaten Aceh Barat Daya Ibukota: Aceh Barat Daya Luas Wilayah: 1.882.05 km2 Jumlah Penduduk: 148,687 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: Desa/Gampong:9 152 diresmikan berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2002. Upaya untuk pemekaran Abdya menjadi sebuah daerah otonom baru telah dimulai sejak 1960-an demi mempercepat laju pembangunannya. Ibu kota dari Aceh Barat Daya adalah Blangpidie dan ditinggali oleh suku Kluet, Aneuk Jamee, dan Aceh. Dahulunya, Blangpidie merupakan pusat perdagangan di wilayah barat Aceh sehingga Blangpidie mengandalkan sektor perdagangan sebagai penggerak roda ekonomi daerahnya. Abdya juga mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. hal ini didasari oleh sudah tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama jalan, untuk wilayah barat-selatan Aceh. Kondisi geografis Abdya sangatlah cocok sebagai kawasan agroindustri, agribisnis, dan sektor peternakan. Sejak awal pemekarannya, arah pembangunan kabupaten Abdya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah/kecamatan. Blangpidie, misalnya, menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Kecamatan Susoh menjadi sentra pengembangan sektor kelautan, Kecamatan Manggeng dan Tangan tangan sebagai pusat agropolitan, dan Kecamatan Kuala Batee serta Babahrot diarahkan menjadi sentra agroindustri dan peternakan terpadu.

213 Wilayah ini juga menyimpan catatan sejarah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Situs peninggalan Kerajaan Kuala Batee dan situs peninggalan sejarah Lama Tuha adalah tempat yang memiliki catatan sejarah yang berada di wilayah Aceh Barat Daya. Aceh Barat Daya juga memiliki kawasan wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti, Pantai Ujung Serangga, Pantai Ujong Keutapang, Taman Wisata Ie Dikila Kota Tinggi, Pantai Pasir Putih Cemara Indah, dan Air Terjun Jumpa. No Kecamatan Ibu KecamatanKota JumlahMukim Gampong/DesaJumlah 1 Babah Rot Babah Rot 1 7 2 Kuala Batee Kota Bahagia 3 18 3 Susoh Susoh 4 28 4 Blangpidie Blangpidie 1 19 5 Tangan-tangan Tanjung Bunga 1 15 6 Manggeng Manggeng 1 17 7 Lembah Sabil Cot Bak U 3 12 8 Setia Lhang 2 6 9 Jeumpa Alue Sungai Pinang 4 10 Data Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Peta Wilayah Administratif Kabupaten Aceh Barat Daya

214

Polres Aceh Selatan termasuk salah satu Polres tertua di Aceh. Polres yang terbentuk pada tahun 1946 dulunya dikenal dengan sebutan Kantor Polisi Wilayah (KPW) Aceh Selatan. Pada saat itu, Polres Aceh Selatan menjadikan bangunan peninggalan Belanda di Jalan Merdeka kota Tapaktuan sebagai markasnya. Latar belakang pendirian KPW ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kawasan Aceh Selatan, karena pada saat itu tidak adanya personel tentara di daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 juga turut mengubah status KPW Aceh Selatan menjadi Kepala Kepolisian Kabupaten (KPK) diikuti dengan pindahnya Mako ke samping taman PutriTahunNaga.1969 terjadinya peleburan antara kepolisian dan tentara dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI.) Peleburan yang terjadi ini juga turut berpengaruh bagi polres Aceh Selatan yang berubah menjadi Komres 106/Aceh Selatan yang sebelumnya Polres Aceh Selatan

215 bernama KPK. Tahun 1986 Komres 106/Aceh Selatan kembali berubah nama menjadi Kepolisian Resor (Polres) Aceh Selatan sebagai akibat dari perubahan nama yang terjadi di Polda Aceh, dari yang sebelumnya bernama Kodak I Aceh menjadi Polda Aceh. Personel Polres Aceh Selatan sekarang berjumlah 190 orang dengan total luas wilayah hukum 4.005,10 km2, serta didukung personel Polsek jajaran 202 orang. Kabupaten Aceh No Nama Polres/Polsek PersonelJumlah Luas Wilayah Hukum 1 Polres Aceh Selatan 190 4.005,10 km2 2 Polsek Tapaktuan 25 92,68 km2 3 Polsek Samadua 13 96,70 km2 4 Polsek Sawang 13 182,67 km2 5 Polsek Meukek 12 408,39 km2 6 Polsek Labuhan haji Timur 10 85,38 km2 7 Polsek Labuhan haji 12 43,74 km2 8 Polsek Labuhan haji Barat 12 80,25 km2 9 Polsek Pasie Raja 13 567,29 km2 10 Polsek Kluet Utara 11 146,56 km2 11 Polsek Kluet Timur 11 263,27 km2 12 Polsek Kluet Selatan 11 152,11 km2 13 Polsek Kluet Tengah 10 284,72 km2 14 Polsek Bakongan 11 274,65 km2 15 Polsek Bakongan Timur 10 128,09 km2 16 Polsubsektor Trimon Tengah 13 412,22 km2 17 Polsek Trumon Timur 12 684,88 km2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kabupaten Aceh Selatan

FOTO: MONGABAY Aceh Selatan dari udara.

216 Informasi Singkat Koordinat: 02° 23’ -3°36’ LU dan 96° 54’ – 97° 51’ BT Batas Wilayah: Kab. Aceh Barat Daya (Utara) Kab. Aceh Tenggara (Timur) Kota Subulussalam (Selatan) Samudera Hindia (Barat) Kabupaten Aceh Selatan Ibukota: Tapak Tuan Luas Wilayah: 4.173,82 km2 Jumlah Penduduk: 238.801 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: 18 Desa/Gampong: Selatan merupakan salah satu wilayah dari Kabupaten Aceh Barat. Undang-Undang nomor 7 tahun 1956 menjadi landasan pembentukan atau pemekaran kabupaten Aceh Selatan dari Kabupaten Aceh Barat. Topografi Kabupaten Aceh Selatan sendiri terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam. hal ini mengakibatkan penduduk Aceh Selatan memiliki konsentrasi didaerah pesisir dan pinggiran sungai. Secara astronomis, kabupaten ini berada pada 2°22’36”-4°06’00” LU dan 90°35’40”96°35’34”KabupatenBT. yang berada 25 meter di atas permukaan laut ini ibu kotanya Tapaktuan. Masyarakat Aceh selatan menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Aceh, dan Bahasa Aneuk Jame dengan dialek Minangkabau dalam berkomunikasi sehari-hari. Daerah yang memiliki penduduk sebanyak 238.081 ini merupakan salah satu kabupaten tertua di Aceh ini terdiri dari 16 kecamatan, 43 mukim, dan 248 gampong. Sektor perikanan menjadi sektor andalan dari kabupaten Aceh Selatan. Pada tahun 2007, produksi pada sektor perikanan mencapai angka 8.152,8 ton.Sektor perkebunan juga menjadi andalan dari kabupaten Aceh Selatan. Produksi kelapa sawit dari

217 wilayah ini mencapai juga mencapai angka 8 ribu ton yang mayoritasnya berasal dari perkebunan milik warga. Dalam bidang pertanian, Aceh Selatan juga menghasilkan padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan lainnya. Potensi dari sektor pertanian begitu besar untuk kabupaten yang berada di selatan Aceh ini. Potensi adat, budaya, serta kerajinan tangan di Aceh Selatan tidak kalah besarnya. Aceh Selatan merupakan salah satu penghasil kerajinan benang emas yang lazim digunakan pada saat acara pernikahan dan hiasan rumah. Adat-istiadat Aceh Selatan juga sangat menarik untuk ditilik lebih jauh seperti upacara adat peutron aneuk. Aceh selatan juga memiliki beberapa cagar budaya berupa peninggalan kerajaan Trumon, benteng-benteng yang dibangun pada masa penjajahan Portugis dan Belanda, serta cagar budaya sejarah Islam seperti Masjid Pulo Kambing, Mesjid Tuo Tapak Tuan yang sudah berusia setengah abad adalah merupakan beberapa contoh cagar budaya dan peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan JumlahMukim Gampong/JumlahDesa 1 Trumon Trumon 3 16 2 Bakongan Bakongan 4 15 3 Kluet Selatan Suak Bakongan 3 17 4 Kluet Utara Kota Fajar 3 19 5 Tapak Tuan Tapak Tuan 2 15 6 Samadua Samadua 4 28 7 Sawang Sawang 4 15 8 Meukek Kota Baro 4 22 9 Labuhan haji Ps. Indrapura 3 16 10 Pasie raja Ladang Tuha 2 20 11 Labuhan haji Timur Tengah Peulumat 2 11 12 Labuhan haji Barat Pasar Blangkejeren 3 13 13 Kluet Tengah Kluet Tengah 1 13 14 Kluet Timur Paya Dapur 2 7 15 Bakongan Timur Seubadeh 1 7 16 Trumon Timur Krueng Lues 2 14 Data Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Peta Wilayah Administratif Kabupaten Aceh Selatan Air Terjun Tangga Seribu

218 Kota Subulussalam adalah salah satu kabupaten/kota termuda di Aceh yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2007. Daerah berpenduduk 81.417 jiwa ini memiliki tanah yang sangat subur yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, danKotanilam.Subulussalam terdiri dari 5 kecamatan ini banyak dihuni oleh suku Pak-Pak Boang, Suku Haloban, Suku Dairi, dan Suku Kluet. Meskipun berstatus kabupaten termuda, Subulussalam kaya akan adat dan budaya. Tari Dampeng adalah salah satunya. Tarian ini Polres Subulussalam No Nama Polres/Polsek PersonelJumlah WilayahLuasHukum 1 Polres Subulussalam 196 42.720 m2 2 Polsek Simpang Kiri 15 10,800 m2 3 Polsek Rundeng 11 3.200 m2 4 Polsek Penanggalan 10 2,242 m2 5 Polsek Sultan Daulat 10 6.000 m2 6 Polsek Longkib 9 1.501 m2 Data Polres/Jajaran Polsek di Kota Subulussalam

FOTO: DOK. POLDA ACEH Kapolres Subulussalam, AKBP Qori Wicaksono, SIK memasangkan masker kepada seorang pengendara sepeda motor. FOTO: DOK. POLDA ACEH Personel Polres Subulussalam, saat apel peresmian Polres Subulussalam.

220 Informasi Singkat No Kecamatan Ibu KecamatanKota JumlahMukim Gampong/JumlahDesa 1 Simpang Kiri Subulussalam 2 14 2 Penanggalan Penanggalan 1 10 3 Rundeng Pasar Rundeng 2 23 4 Sultan Daulat Jambi Baru 2 17 5 Longkib Darul Aman 1 10 merupakan tarian adat yang digelar saat pesta perkawinan dan sunat rasul. Kemudian terdapat budaya merisik, yaitu cara melamar seorang gadis di Subulussalam.Dalammendukung kemajuan Subulussalam, Polres Subulussalam dan Polsek jajaran berdiri tegak menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di sana. Polres Subulussalam terdiri dari 196 personel dengan luas wilayah hukum 42.720 km2, dan 5 Polsek jajaran. Keindahan alam di Subulussalam berupa pemandangan eksotis Sungai Namo Buaya yang berada 15 kilometer dari pusat kota, Air Terjun Nantampuk Mas dan Air Terjun Satuan Kawasan Pemukiman. Status daerah otonom Koordinat: 97o45’58,703’’E - 2o47’13,66’’N dan 98o6’41, 974’’ E - 2o 36’30,958’’N. Batas Wilayah: Kab. Aceh Tenggara (Utara) Prov. Sumatera Utara (Timur) Kab. Aceh Singkil (Selatan) Kab. Aceh Selatan (Barat) Kota Subulussalam Ibukota: Subulussalam Luas Wilayah: 1.391,00 km2 Jumlah Penduduk: 93.457 jiwa Wilayah Administratif: Kecamatan: 5 Desa/Gampong: 82 Data Kecamatan di Kota Subulussalam termuda memberikan semangat tersendiri bagi masyarakat Subulussalam untuk memajukan Subulussalam di berbagai sektor. Pertigaan Tugu Kota Subulussalam.

FOTO: TAGAR.ID Pemandangan kawasan Hutan Lindung yang berada di Desa Pasir Belo, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Senin 10 Februari 2020. FOTO:TRAVELINGYUK.COM Sungai Lae Kombih, arum jeram dengan dorongan air terjun. Peta Wilayah Administratif Kota Subulussalam 221

222

BABASTAGATRAV

GEOGRAFI Polda Aceh dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanankerawanan konflik yang timbul dan bersumber dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga Polda Aceh dan jajarannya dapat dengan cepat dan tepat menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat. Secara geografis Aceh terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 779 mukim dan 6.474 gampong atau desa. Luas wilayahnya adalah 5.677.081 ha atau merangkumi 12.26% pulau Sumatera. Batasbatas wilayah Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara. Posisi geografi Aceh yang berbatasan laut dengan negara Malaysia, Thailand, Myanmar dan India (Nicobar) membuat wilayah Aceh mudah diakses dari berbagai negara melalui laut dan udara. Kondisi geografi wilayah Aceh dominan dikelilingi laut dengan garis pantai sepanjang lebih dari 1.800 km. Banyak kuala-kuala dan pelabuhan rakyat yang tidak terjaga oleh aparat keamanan, sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana penyelundupan senjata api, narkoba, terorisme dan pelaku kriminalitas transnasional, termasuk pencurian ikan di perairan wilayah Aceh. Di sisi lain kondisi masyarakat pesisir sebagai nelayan masih belum sejahtera dan cenderung miskin karena masih menggunakan alat-alat tangkap tradisional.

Daerah Aceh memiliki sumber daya alam mineral yang sangat potensial, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memberlakukan moratorium tambang mendorong terjadinya pengelolaan secara ilegal. Kondisi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan pertambangan emas tanpa izin yang membuat semakin kompleksnya permasalahan di Aceh.

SUMBER DAYA ALAM

Jumlah penduduk Aceh saat ini mencapai 5.189.466 jiwa dan terdistribusi pada wilayah seluas 5.677.081 hektare (ha), dengan jumlah wilayah 18 kabupaten, 5 kota, 289 kecamatan, 779 mukim dan 6.474 gampong atau desa. Aceh sebagai daerah yang heterogen dengan bermacam-macam suku, budaya dan adat istiadat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan di wilayah Aceh dan sebagai Provinsi dengan jumlah pemeluk Islam terbesar serta beberapa aliran, berpotensi terdapat masyarakat yang memiliki pemahaman radikal, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Aceh kaya akan sumber daya alam berupa hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.270.080 ha, diikuti lahan pertanian/perkebunan rakyat seluas 700.350 ha, sedangkan lahan industri seluas 2.096 ha, bahan tambang/mineral, perikanan laut maupun darat. Penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam hutan melalui pengalihan fungsi hutan menjadi areal penggunaan lainnya (perkebunan, lahan pertanian maupun pemukiman masyarakat) di wilayah pedalaman tanpa memperdulikan kelestarian lingkungan cenderung menjadi sengketa antara pengusaha dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat dan antara pengusaha dengan pengusaha. Hal ini juga mengakibatkan konflik antara satwa dengan manusia dan terjadinya bencana alam banjir dan pembakaran/kebakaran hutan.

DEMOGRAFI

Ideologi Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka yang merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia. Isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru perlu menggali kembali falsafah tersebut agar dapat mengaplikasikannya dalam situasi kekinian.Pancasila tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah itu. Pancasila mengajarkan masyarakat Indonesia menghargai pluralitas (kemajemu kan), namun masih ada kelompok tertentu yang tidak dapat menerima perbedaan latar belakang budaya dan agama yang ada di Indonesia Berbagai pemberontakan berkali-kali terjadi di Indonesia dengan motivasi mengganti ideologi negara. Kondisi

224 IDEOLOGI

ini sering harus ditangani dengan kekuatan senjata. Aceh dalam sejarah era 1945-1949 memiliki peranan penting dalam revolusi dan perang kemerdekaan melawan belanda dan akibatnya disinyalir mampu mendapatkan janji dari Presiden Soekarno saat kunjungannya ke Aceh pada 1947, bahwa Aceh akan diizinkan untuk menerapkan hukum Islam (atau syariah) setelah perang kemerdekaan Indonesia Era tahun 1953-1962 Gubernur Militer Aceh Teungku Muhammad Daud Beureueh menyatakan bahwa Aceh akan memisahkan diri dari Republik Indonesia (RI) untuk bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) sebagai reaksi terhadap penolakan pemerintah pusat untuk mengizinkan pelaksanaan syariah dan penurunan Aceh dari status provinsi. Pemberontakan ini di mana Aceh merupakan bagian dari NII dibawah pimpinan Imam Besar NII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, kemudian dikenal sebagai Pemberontakan Darul Islam. Pemberontakan yang dipimpin Daud Beureueh periode ini tidak ada masalah keamanan atau politik khusus di Aceh terhadap pemerintah pusat yang berakhir niat bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik

FOTO: MATAPADI.CO Tengku Muhammad Daud Beurueh (kiri) dan Presiden Soekarno (kanan).

Ideologi Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali dari nilainilai luhur budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya.

Indonesia dalam operasi penumpasan berdarah Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 dan 1966. Sistem sentralistik pemerintahan orde baru mendorong tokoh masyarakat Aceh Teungku Muhammad Hasan Di Tiro untuk membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 4 Desember 1976 dan mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Ancaman utama yang dianggap melatarbelakangi adalah terhadap praktik agama Islam konservatif masyarakat Aceh, budaya pemerintah Indonesia yang dianggap “neo-kolonial”, dan meningkatnya jumlah migran dari pulau Jawa ke Aceh. Distribusi pendapatan yang tidak adil dari sumber daya alam substansial Aceh juga menjadi bahan perdebatan. Serangan pertama GAM pada tahun 1977 dilakukan terhadap Mobil Oil Indonesia yang merupakan pemegang saham PT Arun NGL, perusahaan yang mengoperasikan ladang gas Arun. Banyak pemimpin GAM adalah pemuda dan profesional berpendidikan tinggi yang merupakan anggota kelas ekonomi atas dan menengah masyarakat Aceh. Kabinet pertama GAM yang dibentuk oleh di Tiro di Aceh antara tahun 1976 dan 1979.

FOTO: AP PHOTO Pendukung Aceh berunjuk rasa untuk kemerdekaan di bawah spanduk bertuliskan "Referendum," di depan masjid utama di Banda Aceh, sekitar 1.700 kilometer (1.100 mil) barat laut Jakarta, Senin, 8 November 1999. Sebanyak 500.000 suara gaya Timor Timur apakah akan melepaskan diri dari Indonesia. 225

FOTO: BUKU ABDI A. WAHAB PEMIMPIN DI DUA ERA Para residen berserta bupati se-Aceh berpose bersama Presiden R.I pertama Ir. Soekarno di depan Pendopo Gubernur Aceh sekitar1947-1948.tahun

Wali Nanggroe yang dianggap tidak merepresentasikan keberadaan sub etnis yang ada di Aceh membuat lembaga tersebut masih sulit diterima oleh semua lapisan masyarakat dan masih menjadi perdebatan di kalangan tokoh masyarakat. Kondisi politik di Aceh pasca MoU Helsinki situasi dominan dipengaruhi oleh desentralisasi dalam bentuk pemberlakuan otonomi khusus dan hegemoni elite politik lokal semakin meningkatkan primordialisme.

Kemenangan partai politik lokal dalam beberapa pemilu legislatif dan pilkada telah menumbuhkan egoisme partai dan cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat di luar partai.

Euforia desentralisasi yang merupakan penyerahan sebagian wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri menjadi kontra produktif karena membuka peluang bagi

226 kelompok mayoritas menindas kelompok minoritas yang sesungguhnya tidak dikenal dalam demokrasi Pancasila.

Wacana pemekaran Aceh dengan membentuk provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) yang digagas oleh sejumlah tokoh politik daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dirasakan adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah timur yang sangat maju pesat dibandingkan dengan wilayah tengah dan barat yang masih relatifKemudian,tertinggal.keberadaan lembaga

POLITIK Pasca-pelaksanaan Pemilu 2019 memunculkan partai politik yang menjadi oposisi dalam parlemen maupun dalam pemerintahan karena terjadinya koalisi pendukung pemerintahan yang terpilih dan koalisi yang tidak pendukung pemerintahan terpilih (oposisi) yang cenderung kontradiktif dengan arah kebijakan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, hal ini dapat melemahkan dan menghambat pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi sesuai janji kampanye.

EKONOMI Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan stagnan, mengingat saat ini wabah covid-19 terjadi hampir di seluruh Indonesia tak terkecuali Aceh. Ekonomi akan bangkit di tahun mendatang bila pandemic covid-19 berlalu.Industri pengolahan sumber daya alam yang ada di Aceh seperti gas alam, minyak, pupuk, dan semen pada umumnya adalah milik asing atau perusahaan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) pada umumnya adalah Amerika dan Eropa. Perusahaanperusahaan tersebut terkesan belum berperan secara nyata untuk membantu penduduk miskin di sekitarnya melalui CSR dengan konsisten, bahkan ada indikasi bahwa Pemerintah RI tidak berdaya memaksa pengusaha asing untuk memenuhi kewajibannya mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan yang mengundang potensi niat kelompok tertentu untuk memberontak dengan menyatukan kekuatan dengan kelompok radikal. Ketersediaan kebutuhan pokok pada umumnya sangat tergantung pasokan dari daerah lain khususnya Sumatera Utara. Kelancaran transportasi dan situasi keamanan mempengaruhi proses pendistribusian barang kebutuhan dan penjualan hasil bumi ke luar daerah. Kucuran dana otonomi khusus (Otsus) ke Aceh sejak Tahun 2008 tidak membuahkan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat karena ditengarai banyaknya penyimpangan dan korupsi tidak menggerakkan hati aparat pemerintah pusat untuk mengusutnya. Rasa ketakutan

pemerintah pusat terhadap terulangnya konflik di Aceh membuat lemahnya kontrol dan pengawasan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi khusus (Otsus). Kemiskinan yang masih sangat tinggi di Aceh 19,20% dan masih tingginya tingkat pengangguran sebesar 9,9% tidak dijadikan sebagai indikator tentang kegagalan pemerintahan dari mantan GAM.Dana recovery ekonomi yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah belum optimal mengatasi masalah rakyat kecil dan timbul kesan tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi. Kondisi ini cenderung mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ilegal termasuk kegiatan yang merusak lingkungan. Angka kemiskinan dan penganguran masih tinggi dan kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya stabil khususnya akibat bencana alam tsunami, namun pemerintah selalu mempublikasikan keberhasilannya dalam memperbaiki perekonomian daerah.

FOTO: DOK. PT PELINDO I Pelabuhan Malahayati sebagai pintu masuk perekonomian Aceh dalam sektor impor-ekspor komoditas Aceh dari dan ke luar negeri.

Adanya aliran kepercayaan atau sesat yang menyimpang dari akidah syariat Islam dan berkembang di beberapa daerah dalam wilayah Aceh diduga karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat. Hal ini cenderung menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat karena sewaktu-waktu akan berdampak dan dapat menimbulkan konflik dan tindakanRendahnyaanarkis.pemahaman terhadap hak asasi manusia yang dilindungi UUD 1945 dan undang-undang serta peraturan lainnya akan mengakibatkan terhambatnya pemenuhan dan perlindungan oleh negara dan pemerintah terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi khususnya bidangDibukanyaagama. akses langsung dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) ke luar negeri dan adanya berbagai fasilitas kemudahan untuk bepergian ke luar negeri seperti haji/umrah, magang, program Bursa Kerja Khusus

227 SOSIAL BUDAYA

Rumah Aceh atau Rumoh Aceh dalam bahasa Aceh adalah rumah adat Aceh yang berbentuk rumah panggung dengan denah rumah berupa persegi panjang dan diposisikan dari timur ke barat agar tidak sulit menentukan arah kiblat sedangkan tampak depan menghadap utara-selatan. Salah satu ciri khas rumoh Aceh ini adalah tiangtiang penopang rumah yang sangat tinggi, yaitu sekitar 2,5-3 meter. Luas bangunannya pun minimal 200 m2 dengan ketinggian dasar lantai hingga atap mencapai 8 meter.

Tiga bagian utama dari rumah

(BKK), beasiswa, perjalanan wisata/ travel, penempatan buruh migran dan duta budaya berpotensi dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk tindak pidana perdagangan orang dan bisnis gelap narkotika. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi khususnya media sosial berbasis android dan media massa elektronik yang masuk ke daerah Aceh tidak dapat dibendung sehingga menjadi pengaruh yang besar terhadap kebudayaan lokal, khususnya berpengaruh kepada perilaku para remaja atau generasi muda. Posisi Aceh yang terletak pada lempeng mengakibatkanIndonesia-Australiakondisiwilayah

Aceh sangat rentan terjadi bencana alam gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Antisipasi yang dilakukan dengan membentuk BNPB dan BPBD di Aceh telah berhasil meminimalisir dampak bencana, namun sumber daya dan dana yang terbatas menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Belum adanya SOP yang jelas terhadap penanganan bencana cenderung mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam penanggulangannya dan hal ini semakin melemahkan wibawa

Aceh memiliki budaya khas warisan masa lalu mulai dari rumah adat, bahasa daerah, senjata tradisional, tarian, upacara perkawinan, pakaian adat, peutron aneuk, lagu daerah, makanan dan minuman khas.

tertentu untuk korupsi karena ada anggapan bahwa penggunaan dana penanggulangan bencana adalah bebas dariMutuaudit.sumber daya manusia yang masih relatif rendah akibat pendidikan yang kurang berkualitas mempengaruhi jumlah angka pengangguran karena minimnya keahlian yang dapat diandalkan dalam mencari atau menciptakan lapangan kerja. Kondisi tersebut mengakibatkan kemiskinan dan mendorong masyarakat tertentu untuk melakukan kejahatan. Adat dan budaya Aceh tak dapat dipisahkan dengan syariat Islam yang sudah melekat dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh. Dalam istilah Aceh (hadih maja) dikenal hukom ngon adat, lagee zat ngon sifeut, tawiet han meulipat, ta tarek han meujeu’ut. Artinya hukum dengan adat seperti zat dengan sifat tidak patah dan tidak melentur.

Aceh yaitu seuramoë keuë (serambi depan), seuramoë teungoh (serambi tengah) dan seuramoë likôt (serambi belakang). Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu rumoh dapu (rumah dapur). Walaupun memiliki ukuran yang besar salah satu kehebatan rumoh Aceh ini adalah pembangunannya yang hanya menggunakan tali ijuk, pasak serta baji dengan material utamanya kayu, papan dan daun rumbia untuk atapnya. Namun hingga hari ini rumah aceh ini masih berdiri tegak setelah dibangun lebih dari 200 tahun. Bahasa daerah. Aceh memiliki 10 bahasa daerah, terbanyak dibanding provinsi lain di Sumatera, seperti bahasa Aceh, bahasa Tamiang, bahasa Gayo, bahasa Alas, bahasa Singkil, bahasa Kluet, bahasa Jamee, bahasa Sigulai, bahasa Devayan, dan bahasa Haloban Mayoritas penduduk Aceh ialah Bahasa Aceh, sementara paling sedikit digunakan Bahasa Haloban dan Bahasa Kluet. Senjata Khas Adat Masyarakat Aceh. Senjata khas Adat masyarakat Aceh yang sampai dengan saat ini masih digunakan oleh masyarakat Aceh adalah rencong atau rincong. Rencong atau Rincong adalah senjata pusaka bagi rakyat Aceh dan merupakan simbol keberanian, keperkasaan, pertahanan diri, dan kepahlawanan Aceh dari abad ke abad. Bentuknya menyerupai huruf L, dan bila dilihat lebih dekat bentuknya merupakan kaligrafi tulisan bismillah Selain rencong, bangsa Aceh juga memiliki beberapa senjata khas lainnya, seperti panyang, peurise awe, peurise teumaga geuliwang dan peudeueng Rencong telah dikenal pada awal Islam Kesultanan di abad ke-13. Pada zaman 1 Harun, Mohd. 2017. Revitalisasi Bahasa Daerah di Aceh sa-daerah-di-aceh.https://aceh.tribunnews.com/2017/12/19/revitalisasi-bahaDiaksespada20Desember2020.

Kerajaan Aceh Darussalam rencong ini tidak pernah lepas dari hampir setiap pinggang (selalu diselipkan di pinggang depan) rakyat Aceh yang rata-rata punya keberanian luar biasa baik pria maupun wanita karena rencong ini bagi orang Aceh ibarat tentara dengan bedilnya yang RENCONG Rencong memiliki berbagai tingkatan, untuk Sultan terbuat dari emas yang berukirkan sekutip ayat-ayat suci Al-Qur'an, sedangkan Rencong lainnya biasanya terbuat dari perak, kuningan, besi putih, kayu dan gading. Masyarakat Aceh menghubungkan kekuatan mistik dengan senjata Rencong. Rencong adalah simbol keberanian dan kegagahan ureueng Aceh. Bagi siapa saja yang memegang senjata akan merasa lebih berani di dalam menghadapi musuh. Pada masa sekarang, senjata ini memang sudah tidak begitu relevan untuk digunakan sebagai senjata penyerang. Namun demikian, senjata ini masih relevan sebagai sebuah simbolisasi dari keberanian, ketangguhan, dan kejantanan dari masyarakat Aceh

229

Upacara Perkawinan Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral di dalam budaya masyarakat Aceh sebab hal ini berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan. Perkawinan mempunyai nuansa tersendiri dan sangat dihormati oleh masyarakat. Upacara perkawinan pada masyarakat Aceh merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pemilihan jodoh (suami/istri), pertunangan dan hingga upacara peresmian perkawinan. Tahapan melamar (Ba Ranup). Ba Ranup (ba-membawa ranup-sirih) merupakan suatu tradisi turun temurun yang tidak asing lagi dilakukan di mana pun oleh masyarakat Aceh, saat seorang pria melamar seorang perempuan.

Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang sudah dianggap dewasa maka pihak keluarga akan mengirim seorang yang dirasa bijak dalam berbicara (disebut seulangke) untuk mengurusi perjodohan ini. Jika seulangke telah mendapatkan gadis yang dimaksud maka terlebih dahulu dia akan meninjau status sang gadis. Jika belum ada yang memiliki, maka dia akan menyampaikan maksud melamar gadis itu.Pada hari yang telah disepakati datanglah rombongan orangorang yang dituakan dari pihak pria ke rumah orang tua gadis dengan membawa sirih sebagai penguat ikatan berikut isinya. Setelah acara lamaran Tarian. Tarian daerah di Aceh merupakan wadah yang digunakan para pendakwah di masa lalu yang bersyair pesan-pesan agama, keberanian, kekompakan, dan lainnya. Kekayaan etnis di Aceh menciptakan keragaman tarian di Aceh. Tarian-tarian daerah di Aceh yaitu Tari Laweuët, Tari Likok Pulo, Tari Pho, Tari Rabbani Wahed, Tari Ranup Lam Puan, Tari Rapa'i Geleng, Tari Rateb Meuseukat, Tari Ratoh Duek, Tari Seudati, Tari Tarek Pukat, Tari Saman, Tari Bines, Tari Didong, Tari Guel, Tari Munalu, Tari Turun Ku Aih Aunen, Tari Mesekat, Tari Ula-ula Lembing, Tari Landok, Sampot, dan Tari Dampeng. Salah satu tarian Aceh yang telah mendunia ialah Tari Saman yang dikembangkan oleh Syekh Saman pada abad ke XIV. Tarian ini ditampilkan pada acara-acara penting adat, misalnya merayakan kelahiran maulid Nabi Muhammad saw., penyambutan tamu kehormatan, dan lainnya. Pemain dalam tarian ini umumnya adalah laki-laki yang dipandu oleh 2 orang syekh (pembaca syair) dengan menonjolkan kecepatan gerakan tangan. Sehingga sering disebut juga dengan nama tarian seribu tangan (a thousand hand dance). Pada 24 November 2011 Tari Saman mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan

FOTO: ANTARA Tari Ratoh Duek merupakan tari tra disional Aceh perpaduan tari Saman yang dimainkan oleh 10 wanita dan dua syahie (penyanyi syair).

Bila lamaran diterima, keluarga pihak pria akan datang kembali untuk melakukan peukong haba (peukong-perkuat, habapembicaraan) yaitu membicarakan kapan hari perkawinan akan dilangsungkan, termasuk menetapkan berapa besar uang mahar yang diterima (disebut jeulamee) yang diminta dan berapa banyak tamu yang akan diundang. Biasanya pada acara ini sekaligus diadakan upacara pertunangan (disebut jak-ba tanda, jak-pergi, ba-membawa tanda-tanda, artinya berupa pertanda sudah dipinang berupa cincin).

Pada acara ini pihak pria akan mengantarkan berbagai makanan khas daerah Aceh, buleukat kuneeng (ketan berwarna kuning) dengan tumphou, aneka buah-buahan, seperangkat pakaian wanita dan perhiasan yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga pria. Namun bila ikatan ini putus di tengah jalan yang disebabkan oleh pihak pria yang memutuskan maka tanda emas tersebut akan dianggap hilang. Tetapi kalau penyebabnya adalah pihak wanita maka tanda emas tersebut harus dikembalikan sebesar dua kali lipat. Pesta Pelaminan. sebelum pesta perkawinan dilangsungkan, tiga hari tiga malam diadakan upacara meugaca atau boh gaca (memakai inai) bagi pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Adat ini kuat dipengaruhi oleh India dan Arab. Namun sekarang adat tersebut telah bergeser menjadi pengantin perempuan saja yang menggunakan inai. Kemudian dilakukan persiapan untuk ijab kabul. Dahulu ijab kabul dapat dilakukan di KUA atau di meunasah/musala dekat rumah tanpa dihadiri pengantin wanita. Namun sekarang berkembang dengan ijab kabul yang dilakukan di masjidmasjid yang dihadiri kedua mempelai

Tahapan Pertunangan (Jak ba Tanda).

FOTO: ACEH PRESS PHOTO Batee Ranup yang dibawa pada saat pernikahan adat Aceh

FOTO: KOMPASIANA Pakaian pengantin adat Aceh.

Pesta dilakukanpelaminansetelahmelangsungkan ijab kabul antara sang calon pengantin lakilaki dengan pengantin perempuan, Baik dilakukan pada hari yang sama maupun pada lain hari, yaitu disebut juga acara tueng linto baro. pesta pelaminan ini bertujuan selain merayakan kebahagiaan juga untuk memperkenalkan kedua mempelai kepada seluruh kaum kerabat.

Tueng Lintoe Baroe Tueng Linto baroe (tueng-menerima, linto-laki-laki, baroe-baru) yaitu menerima pengantin pria adalah yaitu menerima pengantin laki-laki oleh pihak perempuan, penerimaan secara hukum adat atau dalam tradisi Aceh. Pengantin laki-laki datang ke pesta beserta selesai, pihak pria akan mohon pamit untuk pulang dan keluarga pihak wanita meminta waktu untuk bermusyawarah dengan anak gadisnya mengenai diterima-tidaknya lamaran tersebut.

Tueng Dara Baroe Tueng dara baroe adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan kata lain adalah penjemputan secara hukum adat atau dalam tradisi Aceh. Acara ini sama dengan yang diatas namun pihak perempuan yang pergi ke acara pihak laki-laki. Mahar (Jeulamee). Dalam adat istiadat Ureung Aceh, hanya dikenal mahar berupa emas. Mahar biasanya ditetapkan oleh pihak perempuan dan biasanya kakak beradik memiliki mahar yang terus naik atau minimal sama. Namun semua hal tentang mahar ini dapat berubah-ubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Idang dan Peuneuwoe Idang (hidang)

FOTO: ANTARA Adat Tueng Linto Baroe, pesta dimana pengantin laki-laki datang ke kediaman mempelaiwanita. Hantaran mempelai dalam adat pernikahan Aceh.

Dan adat ini terus berlangsung hingga sang istri punya anak, yakni mertua membawa makanan dan sang istri membalasnya.

Peusijuek. Peusijuek (menepung tawari) adalah adat istiadat Aceh dari India juga, namun sudah beradaptasi dengan budaya Islam. Peusijuek dilakukan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan maka kedua belah pihak keluarga akan melakukan Peusijuek di setiap kesempatan. Biasanya sebelum dan setelah ijab kabul, ketika di pelaminan di kedua acara. Peusijuek adalah salah satu tradisi Aceh yang dilakukan pada kegiatan apa pun seperti naik haji, mempergunakan barang baru seperti rumah atau kendaraan, bayi yang turun tanah, ibu yang hamil dan sebagainya. Adat di atas adalah adat yang biasanya dilakukan suku aceh. Hal ini suatu tradisi atau kebiasaan yang tidak pernah hilang di dalam kultur budaya Pidie, Aceh Besar, Bireuen, pulang ke rumahnya, sedangkan pengantin pria tetap tinggal untuk disanding di pelaminan hingga acara selesai.

adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Intat linto baroe (mengantar pengantin pria), rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Pada saat intat dara baro (mengantar pengantin wanita), rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kue boi, kue karah, wajeb, dan sebagainya, sebanyak talam yang diberikan atau boleh kurang dengan jumlah ganjil. Adat membawa-bawa baik barang ataupun kue dalam adat Aceh sangatlah kental apalagi dalam sebuah keluarga baru. Saat pengantin baru merayakan puasa pertama atau lebaran pertama dan pergi ke rumah salah satu kerabatnya untuk pertama kali maka wajiblah dia membawa makanan.

FOTO: Acehtourism Upacara Peutron Aneuk biasanya akan dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk menyambut kelahiran anak bayi di dunia.

233 Peutron Aneuk (Turun Tanah Bayi). Peutron aneuk diadakan saat bayi berumur 7 hari, ada yang melaksanakannya saat bayi berumur 44 hari, hingga lebih dari 1 tahun. Bayi waktu turun dari tangga ditundungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh empat orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi tadi tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilempar dan sebelah lagi dilempar kepada wali karong. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan, sedangkan bila bayi itu laki-laki salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang atau batang tebu. Kemudian sejenak bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa berkeliling rumah atau mesjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah. Lagu daerah Aceh. Lagu daerah Aceh menyampaikan pesan-pesan untuk terus semangat pada masa perjuangan melawan Belanda, serta pesan kecintaan terhadap negeri. Lagu-lagu daerah di Aceh yaitu Bungong Jeumpa, Aceh Lon Sayang, Lembah Alas, Tawar Sedenge, I Lah Ni Ume, Saleum, Doda Idi, dan Jambo. Makanan dan minuman khas Aceh. Aceh kaya dengan makanan khas yang sangat enak karena dimasak dengan dan sekitarnya. Untuk daerah timur dan sekitarnya yaitu untuk suku-suku lainnya, mungkin ada beberapa penambahan dan pengurangan. Pakaian adat Aceh biasanya digunakan pada upacara pesta pernikahan yang memiliki sejumlah bagian. Pertama meukasah, pakaian yang digunakan sebagai atasan pengantin pria. Umumnya meukasah berwarna hitam yang ditutup dengan kerah menyerupai kerah cheongsam dan di bagian kerah hingga bagian dada terdapat sulaman berwarna emas. Kedua, sileuweu, celana atau bagian bawah pakaian adat pria berwarna sama seperti meukasah yang dilengkapi songket demi menambah kewibawaan.Ketiga,meukutop, penutup kepala pengantin pria yang berbentuk lonjong ke atas, dihiasi dengan lilitan kain sutra berbentuk bintang segi delapan berbahan sutra atau kuningan yang disebut tengkulok. Meukutop terdiri dari 5 perpaduan warna yang masingmasing memiliki arti tersendiri. Warna merah dalam meukeutop memiliki arti kepahlawanan, kuning berarti kesultanan, hijau melambangkan agama Islam, hitam sebagai lambang ketegasan, dan putih sebagai lambang kesucian. Sementara itu, pakaian adat pengantin perempuan bagian atasannya disebut dengan baju kurung, gabungan dari kebudayaan Melayu, Arab dan China. Bentuknya longgar sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuh perempuan karena sangat tertutup. Baju kurung dilengkapi songket khas yang dililitkan menggunakan tali yang disebut sebagai Taloe Ki Ieng Patah Sikureung. Bagian bawahan dilengkapi cekak musang, sama dengan pengantin pria. Cekak Musang bagi perempuan juga dilengkapi dengan lilitan sarung sepanjang lutut sebagai penghiasnya. Terakhir adalah patam dhoe atau penutup kepala seperti mahkota. Bagian tengah mahkota ini diukir membentuk motif daun sulur.

Kondisi wilayah dengan garis pantai sepanjang lebih dari 1.800 kilometer dengan karakteristik pantai berhutan bakau dan sungai-sungai kecil yang bermuara ke Selat Malaka serta minimnya jumlah petugas keamanan di pantai berpengaruh terhadap kejahatan penyelundupan. Kasus kejahatan narkotika dan penyelundupan barang ilegal lainnya sangat dipengaruhi oleh situasiRasioini.perbandingan jumlah petugas Polri dengan luas wilayah yang diamankan masih sangat belum ideal demikian juga dengan dukungan peralatan belum sepenuhnya tercukupi untuk penegakan hukum di Aceh. Sedangkan unsur pengamanan dari instansi lain, terutama di wilayah perairan masih belum bersinergi secara optimal dengan Polri. Perlunya pengamanan wilayah perairan dan pulau-pulau kecil terluar berpenghuni yang berbatasan dengan wilayah negara Malaysia dan India yang berpotensi kerawanan di bidang keamanan. Termasuk penjarahan hasil sumber daya alam yang dilakukan oleh negara yang merasa memiliki atas pulau atau wilayah tersebut, akan dapat menimbulkan kerawanan di daerahGangguantersebut.keamanan yang ditandai dengan intensitas dan kualitas kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan siber, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan lainnya yang berimplikasi kontinjensi akan terus mewarnai situasi Kamtibmas. Penyebab dan motivasi yang selalu berubah akibat dinamika kehidupan masyarakat akan selalu mewarnai peningkatan gangguanPelaksanaanKamtibmas.tugasPolri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal sehingga

begitu banyak rempah-rempah. Adapun makanan khas Aceh yakni gulai kambing (kari kambing), sie reuboh, keumamah, kuah pliek, eungkot paya (ikan Paya), mie Aceh, kuah asam keueng, kuah beulangong, dan lainnya. Makanan tersebut dipadukan dengan nasi. Makanan ringan berupa kue khas Aceh seperti mie Aceh, timphan, kerupuk meulieng (melinjo), bu leukat boh drien, ruti samahani, adee, sate matang, martabak durian, lompong sagu, dan sebagainya.Sedangkan dalam tradisi minum pada masyarakat Aceh adalah kopi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada pagi hari kita melihat warung-warung di Aceh penuh sesak orang yang sedang menikmati makan pagi dengan nasi gurih, ketan/pulut,

KEAMANAN

didominasi tindak pidana pencurian dan tindak pidana narkoba (ganja) yang menuntut Polda Aceh untuk lebih optimal baik di bidang pencegahan maupun penegakan hukum. Oleh karenanya, Polda Aceh akan meningkatkan peran intelijen guna mendeteksi Potensi-potensi pelanggaran keamanan demi terjaganya Kamtibmas baik dari sektor politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan negara, dan keamanan khusus. Sehingga program Polmas dan Bhabinkamtibmas perlu ditingkatkan agar tercapainya visi dan misi Polda Aceh. Tidak hanya itu, Polda Aceh akan teris menyiapkan kemampuan kepolisian agar selalu menghadapi berbagai macam kondisi kapanpun dibutuhkan. Penguatan di bidang informasi juga akan dikembangkan agar masyarakat terlayani dengan baik dengan meningkatkan kapasitas polisi. Hal yang tidak kalah pentingnya yakni penguatan Almatsus yang lebih modern dan mampu memenuhi kebutuhan polisi. perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun arah kebijakan dan strategi. Polda Aceh memiliki personel yang tergelar mulai dari Mapolda Aceh, PolresPolres dan Polsek-Polsek sampai dengan pulau terluar berpenghuni dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi pula dengan peningkatan kualitas SDM Polri. Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Tren tindak pidana masih

FOTO: DIMAS ALDRIAN DILIASMARA Pasukan kepolisian Polda Aceh dalam mengendalikan kerumunan massa saat berunjuk rasa. 235

236

Polda Aceh dari waktu ke waktu terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kiprah Polda Aceh telah ada sejak masa-masa perjuangan melawan Belanda. Pertama kalinya dalam sejarah, bendera merah putih berkibar di bumi Serambi Mekkah yang dilakukan seorang anggota polisi bernama Lama Amin Bugis pada 24 Agustus 1945 di Kompleks Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda (Baperis) Banda Aceh. Pengibaran merah putih melewati perjuangan luar bisa sehingga semangat perjuangan kian membara. Pada saat itu sebutan jabatan Keimubutyo atau Kepala Daerah Polisi (Kadapol) sebagai pimpinan kepolisian tertinggi di Aceh.

4 Maret 2020 tim kepolisian yang dipimpin langsung Kapolda Aceh, serta diikuti Karo Op, Dir Resnarkoba Polda Aceh, dan Kapolres Gayo Lues menemukan 25 hektare ladang ganja dengan jumlah batang ganja sekitar 25.000 batang di Dusun Blang Keke, Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Kemudian 24.850 batang ganja langsung dimusnahkan di lokasi, dan 150 batang dibawa ke Mako. Gayo Lues dikenal sebagai salah satu daerah tempat tumbuh suburnya ganja. Meskipun pada awalnya ganja yang ditanam agar memberikan dampak positif terhadap tanaman di kebun mereka. Seiring berkembangnya zaman ganja disalahgunakan untuk diisap atau diperjualbelikan. Selanjutnya, pada 20 Juli 2020 ladang ganja seluas 15 hektar dengan jumlah batang ganja sebanyak 250.000 batang di Desa Lamteuba Droe, Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh BesarPasca-damai,dimusnahkan.Aceh kembali dikejutkan dengan munculnya beragam kelompok kriminal bersenjata yang dilatarbelakangi dipengaruhi radikalisasi dan

Dalam perjalanannya, tantangan demi tantangan dialami oleh pihak kepolisian yang berupaya optimal menjaga kamtibmas. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya pengungkapan kasus-kasus dalam wilayah hukum Polda Aceh, khususnya tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan lainnya. Keberhasilan Polda Aceh dalam menjaga kamtibmas yang melibatkan partisipasi masyarakat maupun stakeholder tersebut tentunya berdampak positif terhadap pembangunan Aceh. Kasus penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu segmen yang sangat diperhatikan Polda Aceh. Penyalahgunaan narkoba yang memberikan nikmat sesaat meresahkan seluruh masyarakat. Metode penyalahgunaan narkoba baik itu pengedar dan pemakai berbeda-beda sehingga Polda Aceh senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sabu dan ganja jenis narkoba paling banyak banyak beredar di Aceh. Contoh kasus paling menonjol seperti penangkapan pelaku penyalahgunaan/pengedar narkotika jenis sabu bersama 37 kilogram sabu di

BABPOLDAKEBERHASILANACEHVI SPBU yang terletak di Desa Blang Priya, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Pada April 2020 kepolisian kembali menangkap lima orang pelaku penyalahgunaan/pengedar narkotika jenis sabu di Dusun Riwat Desa Naleung, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dengan barang bukti sabu 45 kilogram. Penangkapan para pengedar sabu dengan jumlah besar adalah bukti keseriusan Polda Aceh menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.Tanggal

kamtibmas, Polda Aceh terus meningkatkan profesionalisme kinerja sehingga tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kepolisian terpenuhi. Sehingga Polda Aceh berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang membuat laporan menjadi semakin mudah dan lancar melalui layanan online maupun offline. Tindakantindakan preventif terhadap potensi kejahatan diusahakan bertambah maksimal agar sektor industri, pariwisata, dan investasi berkembang dengan baik. Oleh karenanya, Polda Aceh akan melakukan penguatan peran intelijen Polri agar keamanan dan ketertiban masyarakat terjamin melalui pendeteksian dini aksi kriminal, baik itu mencakup bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang keamanan negara, dan bidang keamanan khusus. Pencegahan tindakan terorisme diperkuat dengan melakukan

patroli udara dan kapal seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan. Berbagai keberhasilan lainnya yang diraih Polda Aceh yakni pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pada UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Dinas Peternakan Aceh dengan kerugian negara sebesar Rp. 2.607.193.481 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dan mengamankan 2 orang pelaku. Kemudian, pengungkapan kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan menggagalkan perdagangan satwa yang dilindungi dengan barang bukti 6,3 Kg sisik Trenggiling dan 115 duri landak serta mengamankan 3 orang pelaku dengan TKP di Sei Hotel Jalan Tanoh Abee Desa Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Polda Aceh melibatkan stakeholder agar program-program Polda dalam menjaga kamtibmas terlaksana dengan baik. Sejumlah nota kesepahaman dengan berbagai lembai dapat diraih seperti dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) terkait penyelenggaraan pendidikan sarjana hukum bagi anggota kepolisian, nota kesepahaman dengan Unsyiah, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Ombudsman, Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Aceh, sejumlah dinas, dan advokat, terkait penerimaan calon anggota Polri panitia daerah Aceh tahun 2016.

kekecewaan terhadap pemerintah. Kelompok tersebut misalnya teroris Jalin yang ingin mendirikan negara khilafah, kelompok Din Minimi yang muncul mengangkat senjata karena kecewa terhadap Pemerintahan Aceh yang dipimpin Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, selanjutnya kelompok Abu Razak, dan sejumlah kelompok lainnya. Kerja keras Polda Aceh bersama stakeholder berhasil menumpas kelompok tersebut dan mengembalikan ketenteraman.Demimenjaga

TERORIS JALIN DITANGKAP Blang Raya, Pegunungan Jalin, Jantho, Aceh Besar kini telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Tak disangka, bukit seindah dengan panorama hamparan pegunungan dan sungai mengalir di sisinya, pernah menjadi markas pelatihan teroris sejak tahun 2009 hingga Maret 2020. Pihak luar Aceh ikut terlibat menyukseskan pelatihan, seperti adanya penyuplai logistik, pendanaan, dan dilengkapi persenjataan canggih. Di Jantho, para teroris dilatih menembak, cara bertahan, merakit bom, dan cara menyerbu musuh. Mereka murni dari jaringan Jemaah Islamiyah (JI). Bahkan Afif, tsaat pelaku teror di Jalan MH Thamrin, kawasan Sarinah, Jakarta, Kamisi (14/1) Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016, pernah menjalani pelatihan teroris di Pegunungan Jalin, Jantho, Aceh Besar. 22 Februari 2019 saat Irjen Adityawarman menjabat Kapolda Aceh, Polres Aceh Besar bersama satuan Brimob Polda Aceh yang tergabung dalam operasi “Walet Rencong 2010” melakukan penyerbuan ke

Terkait evakuasi jenazah langsung disampaikan oleh Kadensus Polri Brigjen (Pol) Tito Karnavian kala itu melalui pesan singkat kepada Persda Network seperti dikutip dari Kompas. com. Dari hasil usaha kepolisian maka sekitar 30-an teroris berhasil ditangkap. Setelah itu pada 12 Maret, polisi menangkap enam orang dan menembak mati dua lainnya dalam sebuah razia di depan Polsek Leupung, Aceh Besar.

FOTO: WIKIMEDIA.ORG Suasana di sekitar perbukitan Jalin, Jantho, Aceh Besar yang kini dijadikan lokasi wisata.

238 kamp pelatihan teroris di sana. Polisi menangkap empat orang di lokasi, yakni Ismet Hakiki (Pandeglang, Banten), Zaki Rahmatullah (Pandeglang, Banten), Yudi Zulfahri (Aceh), dan Masykur Rahmat (Aceh).Pada 25 Februari 2010, polisi kembali menangkap teroris lainnya atas nama Surya, di kawasan Sare. Kemudian pada 3 Maret 2010 polisi menyerbu teroris di Lamkabeu. Dua anggota Brimob Polda Aceh dan satu anggota Densus 88 Mabes Polri ditemukan meninggal pada 6 Maret 2010 setelah tim gabungan melakukan penyisiran lanjutan di lokasi baku tembak, daerah hutan kawasan Bayu, Lamkabeu, Seulimeum, Aceh Besar. Sebelumnya mereka telah menghilang usai baku tembak.

KISAH PENUMPASAN KKB DI ACEH

Dua teroris yakni Pura alias Jaja dan Enceng Kurnia alias Arham tewas tertembak timah panas polisi. Enceng adalah instruktur andal perakitAwalnya,bom. para teroris ingin menjadikan Lampanah sebagai markas sebelum meninggalkan Aceh. Bahkan Munir, salah seorang teroris dipersiapkan melakukan bom bunuh diri di Hotel Hermes Palace Banda Aceh karena dianggap banyak terjadi kemaksiatan di Penumpasansana.terorisme oleh pihak Polres Aceh Besar bersama satuan satuan Brimob Polda Aceh, dan Densus 88 Mabes Polri dalam operasi “Walet Rencong 2010” mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo saat itu yang diserahkan secara simbolis kepada AKP Apriadi yang kini menjabat Kasat Intel Polres Pidie, pada acara HUT ke-65 Bhayangkara di kawasan pantai dekat Mapolsek Ulee Lheue, Banda Aceh, Jumat, 1 Juli 2011. Tim gabungan aparat keamaan tersebut berhasil melumpuhkan 35 orang teroris dari total 71 teroris yang terdata. Kiprah pihak kepolisian telah menyebabkan munculnya rasa aman bagi masyarakat Aceh. Barang bukti tindakan terorisme berupa tiga pucuk senjata api M-16, satu AK-57, satu AK-58, satu senpi jenis Gold, satu magazen, 464 butir peluru, dan uang tunai Rp 17 juta.

FOTO: DETIK.COM Yudi Zulfahri, mantan teroris alumni Jalin yang sudah insaf atas perbuatannya dan kini menjadi Direktur Yayasan Jalin Perdamaian. 239

Perekrutan Teroris Adalah Yudi Zulfahri, mantan teroris alumni Jalin, sudah insaf atas perbuatannya selama tergabung dalam kelompok terlarang itu. Ia ditangkap 17 Maret dan telah mendekam 5,5 tahun di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini, ia bersama eks teroris lainnya telah mendirikan Yayasan Perdamaian Jalin yang beranggotak 37 orang eks napi teroris.Dihadapan awak media usai mengisi seminar yang diadakan oleh Kesbangpol Banda Aceh pada 6 November 2019 di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Lampineung, Banda Aceh mengatakan, yayasan tersebut dibentuk untuk mencegah kembali munculnya kelompok radikal. Katanya, Aceh masih menjadi sasaran upaya radikalisasi. Di samping itu, pasokan senjata teroris memungkinkan dipasok dari luar negeri seperti Thailand karena geografis Aceh memudahkan ruang gerak teroris, pasokan logistik, danLulusanpersenjataan.S2Universitas Indonesia itu mengatakan, tujuan teroris di Aceh yakni membentuk negara khilafah dan memahami agama secara monotafsir. Orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka akan mudahnya langsung dikafirkan. Pola rekrutmen teroris pun mudah dilakukan dengan memanfaatkan media sosial atau melalui perorangan. Apalagi sebagai daerah berlakunya syariat Islam, isu agama digunakan untuk propaganda politik.

Awaluddin, adik sepupunya Abu Razak, menceritakan bahwa Abu Razak merupakan anak bungsu dari sembilan bersaudara. Ia besar di Gampong Bintang Hu, Lhok Sukon, Aceh Utara. Bersama istrinya Nidar dan dua buah hatinya, mereka tinggal di Gampong Cot Trieng, Kecamatan Jeumpa, Bireuen. Abu Razak tergolong jarang berinteraksi dengan masyarakat. Abu Razak mulai bersentuhan dengan senjata ketika bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 1999 di Batee Iliek, Bireuen. Ia ditugaskan menservis senjata dan memperbaikinya. Usai penandatanganan perdamaian MoU Helsinki 15 Agustus 2005 ia bekerja

ke Banda Aceh menggunakan mobil avanza berpelat BL-1342-R. Tim gabungan Polda Aceh bersama Polres Bireuen melakukan pengejaran mulai dari Simpang Mamplam, Bireuen. Ketika hendak disergap pada 19 September 2019, pukul 17:30 WIB oleh personel Satgas Penindakan KKB di Trienggadeng, Pidie Jaya, mereka melawan. Kontak tembak pun yang terjadi sekitar 15 menit berhasil melumpuhkan mereka. Abu Razak dan tiga anggotanya yakni Wan Neraka, Zulfikar serta Hamdi tewas. Taufik selamat dari baku tembak tersebut dan diamankan oleh Tim Satintelkam Polres Bireuen, kemudian diserahkan kepada Tim Satgas KKB Polda Aceh untuk pengusutan lebih lanjut. Sementara seorang pelaku, Wan Ompong, kini ditahan di Polres Bireuen. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil mengamankan barang bukti dari tangan pelaku berupa AK 56 lipat, revolver, peluru AK berjumlah lebih kurang 100 butir. Siapa Abu Razak?

Polda Aceh Tangkap KKP Pimpinan Abu SRazakekitar pukul 18:00 WIB, dentuman suara senjata memenuhi ruang udara pusat pasar sekaligus Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, Aceh. Kondisi tampak mengerikan sehingga warga terpaksa pergi melindungi dari pusat suara. Bagaimana tidak, tim Polda Aceh sedang kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Tun Sir Muhammad Azrul Mukminin Alkahar alias Abu Razak (53 tahun). Abu Razak sudah 2 tahun menjadi buronan polisi karena perbuatan kriminal bersama anggotanya. Pada 12 September 2019 ia menyekap dan merampok sepeda motor milik Baital (42) warga di Bireuen atas nama di kawasan Bukit Cerana Desa Ie Rhob Timu, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. sekitar pukul 14.30 WIB. Baital melaporkan dirinya disekap dan dirampok oleh kelompok Abu Razak.Tak berselang lama kemudian, 15 September 2019, Baital membuat laporan kepada pihak kepolisian. Polisi langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Keberadaan kelompok bermarkas di Bukit Cerana Desa Ie Rhop Babah Lueng Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen diketahui saat mereka turun gunung sambil menenteng senjata pada 15 September 2019. Warga yang melihat mereka melapor ke polisi. Ketika diburu polisi, anggota KKB ini melarikan diri ke dalam hutan. Empat hari berselang, polisi mendapat laporan Abu Razak dan empat anak buahnya hendak berangkat 240

FOTO: DIALEKSIS.COM Abu Razak, Pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Aceh 241

Akhirnya ia ditangkap pihak kepolisian dan divonis 1,6 tahun penjara, kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba di Jakarta Pusat. Tahun 2010 ia sudah bisa menghirup udara bebas. Ia kemudian kembali ke Aceh dan tinggal di Dusun Cinta Alam, Desa Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen. 20 Maret 2015 ia bergabung dengan KKB yang dipimpin dengan KKB yang dipimpin Nurdin bin Ismail Amat alias Din Minimi yang tidak puas terhadap kinerja Pemerintah Aceh.

itu tidak diproses hukum dan kembali pada masyarakat. Berbeda halnya dengan Abu Razak, ia ditangkap Polda Aceh pada Jumat, 10 April 2015 Jumat sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Cot Tarum, Kecamatan Kuala Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Abu Razak diproses hukum atas kepemilikan senjata api dan pengadilan Negeri Lhoksukon memvonisnya 5,6 tahun penjara Senin 11 Januari 2016. Dia dijerat dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan mendekam di LP Kelas IIA Lhokseumawe. Setelah menjalani hukuman selama dua tahun, Abu Razak kabur dari penjara tanggal

Menurut Din Minimi, pemerintah belum menyejahterakan eks GAM dan anak yatim.Namun akhirnya Din Minimi menyerahkan diri kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso Desember 2015 dan mendapatkan amnesti dan abolisi. Din Minimi saat

serabutan sebagai pekebun dan petani tambak. Ia termasuk orang yang menentang MoU Helsinki. Nama Abu Razak kembali mencuat tahun 2008. Ia pernah mengancam warga asing di Kabupaten Aceh Barat dan melarang penambang di Meulaboh.

18 September 2017 sekira pukul 16:00 WIB.

Putusan Hakim Polisi berhasil menangkap hidup Ridwan Burhan alias Wan Neraka dan M Taufik MH dapat ditangkap. Mereka berdua sudah bergabung ke dalam KKB pimpinan Abu Razak pada Mei 2019. Usai diperiksa, polisi melimpahkan berkas Ridwan dan Taufik ke Kejaksaan Negeri Bireuen. Dalam persidangan, JPU menuntut keduanya dengan hukuman masingmasing 15 tahun penjara. Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Bireuen memvonis keduanya dengan hukuman masing-masing 12 tahun penjara. Putusan dibacakan hakim yang diketuai Mukhtaruddin pada Rabu, 6 Mei 2020. Lebih rendah dari tuntutan jak sampai 15 tahun. Ridwan tidak terima dengan putusan tersebut lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Majelis hakim yang diketuai Muhammad Nur dengan anggota masing-masing Makaroda Hafad dan Sifa'urosidin membacakan putusan terhadap Ridwan pada 20 Juli 2020. Putusannya yakni menerima permintaan banding dari terdakwa Ridwan Burhan alias Wan Neraka. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 06 Mei 2020 nomor 7/Pid.Sus/2020/ PN Bir, khusus terhadap terdakwa Ridwan Burhan alias Wan Neraka yang dimintakan banding tersebut.

FOTO: Ditreskrimum Polda Aceh Barang bukti sejumlah senjata api dari KKB Abu Razak.

Dia kabur setelah berhasil mengelabui petugas piket dengan meminta izin kepada petugas jaga untuk melihat dan membantu bekerja di galeri hasil kerajinan napi di depan lapas tersebut.Saatazan salat Asar berkumandang, beberapa napi yang bekerja di galeri depan lapas langsung masuk ke dalam, sementara Abu Razal tidak masuk dan setelah dicek melalui CCTV ditehui Razak sudah menghilang dari lokasi. Sejak itu dia ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Lhokseumawe dengan nomor DPO/81/IX/2018/Reskrim Polres Lhokseumawe.Sementaraitu, tiga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Abu Razak menyerahkan diri kepada polisi sebelum baku tembak terjadi di Trienggadeng. Mereka bersedia menyerahkan diri setelah ada imbauan dari Polres Bireuen dan dibujuk keluargaMerekamasing-masing.berinisialSF(31) warga Kecamatan Simpang Mamplam dan HS alias Apek (35), warga Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan menyerahkan diri ke Mapolsek Samalanga, Rabu, 18 September 2010. Sedangkan satu lagi berinisial AM (42) warga Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Ia yang akrab disapa Raider menyerahkan diri pada Jumat, 20 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang kayu. Polisi menyita sepucuk senjata api darinya.

Polda PTerdampakPoldaKemanusiaanDalamAcehBingkaiBantuMasyarakatPandemiCovid-19andemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya perekonomian masyarakat, salah satunya ekonomi masyarakat pesisir dan pulau terluar di wilayah barat Aceh. kondisi tersebut menggerakkan Kapolda Aceh Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil memberikan bantuan yang disalurkan oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh. Bantuan tersebut diharapkan meringankan beban ekonomi masyarakat yang didominasi dari kalangan nelayan tersebut. Agar bisa sampai ke sana, Direktur Dirpolairud Polda Aceh, Kombes Pol Jemmy Rosdiantoro SSTMK SH pergi menggunakan helikoptes. Inilah salah satu upaya Polda Aceh untuk mengayomi masyarakat, selain dari tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan.Aktivitas kemanusiaan menjadi hal penting dilaksanakan bagi kepolisian di Aceh. Praktek kebaikan turut dilaksanakan Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol. Dicky Sondani, S. I. K., M. H, dan Kepala Jasa Raharja Provinsi Aceh, dengan mengunjungi korban laka lantas di Jalan Banda Aceh –Medan Desa Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar. Dalam kejadian laka lantas sepasang suami istri meninggal dunia ditabrak mobil.

Korban meninggalkan 4 orang anak, 2 anak sudah menikah, dan 2 lagi masih mengikuti pendidikan di dayah. Dirlantas dan Kepala Jasa Raharja memberikan santunan laka lantas sebesar 100 juta serta bantuan sembako berupa beras, makanan cepat saji, telur dan minyak goreng. Dirlantas turut menyemangati anak almarhum agar senantiasa tabah dan sabar menghadapi cobaan ilahi. Tidak hanya itu, Dirlantas berperan aktif membantu pembangunan jembatan dengan mengirimkan kayu untuk memperbaiki jembatan gantung yang telah rusak di Dusun Bivak Gampong Krueng Simpo Kecamatan Juli Bireuen. Jembatan tersebut dibangun tahun 1982 dan digunakan masyarakat mayoritas dari kalangan pekebun. Jembatan dengan panjang 160 meter yang membelah Krueng Peusangan harus diperbaiki akibat sudah lapuk.

FOTO: KUMPARAN Sambil Sosialisasi Prokes Covid-19, Polisi Aceh Bagi-bagi Masker Berlogo TNI/POLRI.

Polda Aceh menyadari bahwa setiap manusia merupakan makhluk yang senantiasa membutuhkan uluran tangan orang lain. Agenda-agenda kebaikan dari Polda Aceh diharapkan menginspirasi agar semua pihak bisa saling tolong menolong, apalagi di tengah kondisi serba sulit akibat pandemi Covid-19. 243

FOTO: DOK. POLDA ACEH Polresta Banda Aceh dan Satbrimobda Polda Aceh Lakukan Penyemprotan Disinfektan FOTO: DOK. POLDA ACEH Polwan Ditlantas Polda Aceh membagi 38 paket sembako untuk kaum dhuafa dan fakir miskin di Gampong Mane Deyah Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar, Senin (13/07/20) FOTO: DOK. POLDA ACEH Ditlantas Polda Aceh membagikan masker dan sembako untuk 100 juru parkir, Rabu (27/01/21)

FOTO: DOK. POLDA ACEH Sejumlah personel Polwan Polda Aceh Timur”,BanjirPedulitajukbanjirsalurkanBiroKasubagsemudipimpinBagpalLogKompolMursidahbantuanbagikorbanAcehUtaradengan“PolwanPoldaAcehKemanusiaanKorbanAcehUtara&AcehKamis(17/12/2020).

Kepolisian Hadir Dukung Masyarakat Aceh Yang Ditimpa Musibah

Pihak kepolisian tidak tinggal diam melihat kondisi seperti itu. Dari tahun ke tahun ketika musibah banjir terjadi, pihak kepolisian selalu terjun membantu korban, menyalurkan bantuan makanan.

245

FOTO: Serambinews.com Pangdam IM Mayjen TNI Achmad Marzuki, bersama Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Wahyu Widada MPhil, Selasa (8/12/2020) siang mengunjungi warga yang terkena bencana alam banjir, di Lhoksukon,KecamatanKabupaten Aceh Utara.

Sejumlah wilayah di Aceh sering kali mengalami musibah banjir yang mengakibatkan terendamnya ribuan rumah, terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat, gagalnya panen petani, melayangnya nyawa, munculnya penyakit di kamp pengungsian, dan sebagainya.

246

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

Afif. 2019. Tiga Anak buah Menyerah Sebelum KKB Pimpinan Abu Razak Tewas. pimpinan-abu-razak-tewas.html.www.merdeka.com/peristiwa/tiga-anak-buah-menyerah-sebelum-kkb-https://Merdeka.Diaksespada26Oktober2010.

Afif. 2019. Tiga Anak Buah Menyerah. sesmenyerah-sebelum-kkb-pimpinan-abu-razak-tewas.html.https://www.merdeka.com/peristiwa/tiga-anak-buah-Merdeka.Diakpada26Oktober2020.

Firman. 2019. https://beritakini.co/news/pimpinan-kkb-abu-razak-tewas-ditembak-di-pidie-jaya-ternyata-tidak-setuju-dengan-mou-helsinki/index.html

Rencong Post. Diakses pada 23 Oktober 2020.

Serambi Indonesia. Diakses pada 26 Oktober 2020.

Densa, Eko. 2019. Mantan Teroris Aceh Masih Dilirik Kelompok Radikal Indonesia. kal-di-indonesia/.rencongpost.com/mantan-teroris-aceh-masih-dilirik-kelompok-radihttps://

tober 2020.

Gatra. 2019. Gaya Hidup Sepak Terjang Abu Razak Garong Bersenjata senjata-ak-56--100-pelurucom/detail/news/445871/gaya-hidup/sepak-terjang-abu-razak-garonhttps://www.gatra.g-ber.Diaksespada27Oktober2020.

Setyadi, Agus. 2019. Begini Jejak Abu Razak Pimpinan KKB di Aceh yang Tewas Ditem bak pimpinan-kkb-di-aceh-yang-tewas-ditembak.https://news.detik.com/berita/d-4713841/begini-jejak-abu-razak-

Kumparan. 2019. Eks Teroris Aceh Minta Audiensi dengan Pemda untuk Lawan Radika lisme. 23ensi-dengan-pemda-untuk-lawan-radikahttps://kumparan.com/kumparannews/eks-teroris-aceh-minta-audilisme-1sCVtciNf97.DiaksespadaOktober2020.

Aldevan, Fahzian. 2020. Din Minimi Pemberontah di Aceh Kembali Cinta NKRI https:// www.tagar.id/din-minimi-pemberontak-di-aceh-kembali-cinta-nkri. Diak ses pada 27 Oktober 2020.

Kompas. 2010. Polisi Buru 30-an Orang Diduga Teroris Aceh. Diaksesread/2010/03/06/0009244/polisi.buru.30-an.orang.didugahttps://sains.kompas.com/teroris.aceh.pada22Oktober2020

Serambi Indonesia. 2019. Ini Jejak Abu Razak Pimpinan KKB yang Tewas dalam Kontak Tembak di Pidie Jaya. jaya?page=3,jak-abu-razak-pimpinan-kkb-yang-tewas-dalam-kontak-tembak-di-pidie-https://aceh.tribunnews.com/2019/09/20/ini-jeDiaksespada26Oktober2020.

SUMBER INFORMASI

Kompas. 2010. Tiga Jenazah Anggota Tim Densus Dievakuasi. Diaksesread/2010/03/06/17073973/tiga.jenazah.anggota.tim.densus.dievakhttps://sains.kompas.com/uasi.pada22Oktober2020.

Afif. 2015. Din Minimi Bantah Bunuh Dua Intel TNI di Aceh padaperistiwa/din-minimi-bantah-bunuh-dua-intel-tni-di-aceh.html.https://www.merdeka.com/Diakses27Oktober2020. 264

Republika. 2011. Polisi Pemburu Teroris Aceh Terima Penghargaan. is-aceh-terima-penghargaan.lika.co.id/berita/nasional/hukum/11/07/01/lnmy3x-polisi-pemburu-terorhttps://www.repubDiaksespada22Ok

Setyadi, Agus. 2015. Ini Din Minimi, Pimpinan Kelompok Bersenjata Paling Dicari dan Akhirnya Menyerah. ing-dicari-dan-akhirnya-menyerahta/d-3106388/ini-din-minimi-pimpinan-kelompok-bersenjata-palhttps://news.detik.com/beri.Diaksespada28Oktober 2020.

Tribun Aceh. 2015. Baku Tembak Polisi VS Din Minimi Selama 30 Menit. vs-din-minimi-selama-30-menit.www.tribunnews.com/regional/2015/07/13/baku-tembak-polisi-https://Diaksespada30Oktober2020.

265

Suriyanto. 2015. Serahkan Diri, Din Minimi Ajukan Sejumlah Tuntutan. nesia.serahkan-diri-din-minimi-ajukan-sejumlah-tuntutan.www.cnnindonesia.com/nasional/20151229145522-20-100964/https://CNNIndoDiaksespada30Oktober2020.

Diakses pada 27

https://id.wikipedia.org/wiki/Din_Minimi. Oktober 2020. Indonesia. 2015. Din Minimi Bantah Terlibat Pembunuhan Dua Intel TNI padadin-minimi-bantah-terlibat-pembunuhan-dua-intel-tni.www.cnnindonesia.com/nasional/20150324123647-20-41411/https://Diakses28Oktober2020. Detik. 2015. Jadi DPO, Ini Sosok Pemimpin Kelompok yang Diduga Tembak 2 Intel Kodim Diaksessok-pemimpin-kelompok-yang-diduga-tembak-2-intel-kodim.https://news.detik.com/berita/d-2909040/jadi-dpo-ini-sopada28Oktober2020.

CNN

BBC. 2015 TNI Tewas. https://www.bbc.com/indonesia/berita indone sia/2015/03/150324 _aceh_tni_tewas. Diakses pada 28 Oktober 2020. AJNN. 2015. Lagi. Din Minimi Kontak Tembak dengan Polisi. gan-polisi/index.html.net/news/breaking-news-lagi-din-minimi-kontak-tembak-denhttps://www.ajnn.Diaksespada28Oktober2020.

Wikipedia. Din Minimi

Hendri, Seni. 2015. Polisi Berhasil Meringkus Anggota Din Minimi. ta-din-minimi.tribunnews.com/2015/11/02/polisi-berhasil-ringkus-anggohttps://aceh.TribunAceh.Diaksespada29Oktober2020.

Tribun Aceh. 2015. Kami Duluan yang Menyerang Oktobercom/2015/11/03/kami-duluan-yang-menyerang.https://aceh.tribunnews.Diaksespada292020.

Tribun Aceh. 2015. Jumlah Polisi Berpeluang Ditambah Buru Din Minimi. tambah-buru-din-minimi.aceh.tribunnews.com/2015/07/14/jumlah-polisi-berpeluang-dihttps://Diakespada29Oktober2020.

Tribun Aceh. 2015. Polisi Temukan Kamps Din Minimi. 29com/2015/11/21/polisi-temukan-kamp-din-minimihttps://aceh.tribunnews..DiaksespadaOktober2020.

Tribun Aceh. 2015. Polisi Ringkus Buraq Anak Buah Din Minimi anak-buah-din-minimi.tribunnews.com/2015/11/24/breaking-news-polisi-ringkus-buraq-https://aceh.Diaksespada30Oktober2020.

Tribun Aceh. 2020. Anak Din Minimi Lulus Jadi Prajuri TNI AD, Segera Latihan di Rindam Mata Ie. padajadi-prajurit-tni-ad-segera-jalani-latihan-di-rindam-im-mata-ie.https://aceh.tribunnews.com/2020/09/26/anak-din-minimi-lulus-Diakses30Oktober2020.

266

Tempo.co. 2015. Din Minimi Serahkan Diri ke Kepala BIN Sutiyoso. full&view=ok.co/read/731478/alasan-din-minimi-serahkan-diri-ke-kepala-bin-suhttps://nasional.tempo.tiyoso/Diaksespada30Oktober2020.

267