02042016 duta edisi sabtu by Duta Masyarakat

C M Y K

SURABAYA & SEKITARNYA JADWAL SALAT SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA

04:16

11:35 14:51 17:35 18:45 JAKARTA & SEKITARNYA

SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA 04:40 11:58 15:14 17:59 19:09

TIDAK TERIMA KORAN DUTA SURABAYA 0821 3185 7586 JAKARTA 0852 5834 3301

MASYARAKAT

SABTU, 2 APRIL 2016  24 JUMADIL AKHIR 1437 H

HARGA : RP 3.500

Presdir Agung Podomoro Tersangka Suap Sanusi Rp 2,1 M demi Raperda ‘Pantai Jakarta’ JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ariesman Widjaja (AWJ), presiden direktur (Presdir) PT Agung Podomoro Land (APL) sebagai tersangka. AWJ diduga sebagai penyuap M Sanusi, ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, untuk mengegolkan dua Raperda ARIESMAN WIDJAJA penting. Kedua Raperda dimaksud adalah Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil (RZWP3K) dan Raperda tentang tata ruang strategis Jakarta Utara. Untuk diketahui, saat ini Pemprov DKI tengah menggarap proyek reklamasi Pantai Jakarta dengan PT Agung Podomoro Land sebagai MOHAMAD SANUSI pengembang utamanya. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, AWJ selaku Presdir PT Agung Podomoro Land sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. “Kami harap AWJ kooperatif, menyerahkan diri untuk proses penyelidikan. Dia itu pemberi suap,” tegasnya salam jumpa pers di Gedung KPK, Jumat (1/4) kemarin. Namun, pukul 19.55 tadi malam, Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK. Ariesman tampak diapit dua penyidik, mengenakan kaos warna hitam dan jaket warna hitam. Ariesman tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung dikawal untuk menjalani pemeriksaan intensif. “Menyerahkan diri informasinya,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya. Jumpa pers KPK kemarin berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua orang di sebuah

“ BACA: Presdir Agung Podomoro..., hal 7

R ENUNGAN Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. ” Khalifah Ali bin Abi Thalib

COMMENT Pelajar SMA di Sampit gelar zikir, berharap tak maƟ lampu saat UN Ya Allah, kirimlah UPS seperƟ di DKI, tapi jangan dikorupsi…

MER

SERAHKAN DIRI: Ariesman Widjaja (tengah pada foto kiri) dikawal petugas saat menyerahkan diri ke Gedung KPK, Jakarta, tadi malam (1/4). Foto atas: tersangka kasus penyuapan oknum di Kejati DKI Jakarta yang diamankan dalam operasi tangkap tangan, Sudi Wantoko (Dirkeu PT Brantas Abipraya) dan Dandung Pamularno (senior manager PT Brantas Abipraya), keluar dari Gedung KPK, kemarin.

Suap Rp2 M Mengarah ke Kajati-Aspidsus DKI SEMENTARA itu, KPK memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu hingga Jumat (1/4) dinihari kemarin. Pemeriksaan dilakukan tak lama setelah pimpinan KPK menandatangani Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) penetapan tiga tersangka terkait suap kepada Kejati DKI Jakarta.

Ketiga tersangka adalah Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko, Senior Manager PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno, dan seorang swasta berinisial MRD. Mereka tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (31/3) pukul 09.00 WIB, di sebuah hotel di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang USD 148.835 (setara Rp2

Kelas III Batal Naik, BPJS Deﬁsit Rp 6 T

SURABAYA-Kementerian Agama (Kemenag) RI menerapkan zona integritas di kawasan kampus. Ini dilakukan untuk menuju wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Inilah bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan Kemenag di 40 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

JAKARTA-Pemerintah memastikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III tetap, yakni Rp 25.500. Sementara berdasarkan rekomendasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), idealnya iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III sebesar Rp 36.000. Angka ini berpotensi menimbulkan defisit anggaran BPJS Kesehatan. Meskipun iuran kelas II naik dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000 dan iuran kelas I naik dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000, namun masih berpotensi defisit (berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2016). “Simulasi secara teknis belum kita lakukan tapi kalau dengan tarif lama dari hasil perhitungan DJSN potensi defisitnya Rp 9,78 triliun,” kata Kepala Grup Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Ikhsan, dalam konferensi pers di kantor BPJS Kesehatan, Jl Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (1/4). Ikhsan menjelaskan, jika menggunakan rencana kenaikan sebelumnya, di mana iuran kelas III naik menjadi Rp 30.000 dan kelas II Rp 51.000 serta kelas I Rp 80.000, dapat mengurangi angka defisit sekitar Rp 3 triliun. Sehingga potensi defisit BPJS Kesehatan tahun anggaran 2016 ini awalnya diprediksi sekitar

Salah satu dari 40 PTKIN yang menjadi pilot project zona integritas ini adalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. UINSA dipilih karena dianggap sebagai satuan kerja (Satker) Kemenag RI yang memiliki kemampuan untuk menjalankan reformasi birokrasi.

“ BACA: 40 PT Islam..., hal 7

JAGAT UNIK

DUTA/WIWIEK WULANDARI

UINSA PILOT PROJECT: Jajaran struktural UINSA Surabaya teken pakta integritas di Ruang Theater lantai 2 Gedung Twin Tower A, Jumat (1/4). UINSA menjadi pilot project pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK).

SEPASANG seniman bernama Brad Troemel dan Joshua Citarella membuat terobosan bagi penggila ikan yang tak ingin meninggalkan peliharaannya di rumah. Sepasang seniman itu membuat tas punggung yang bisa digunakan sebagai akuarium. Tas ini terbuat dari vinil yang akan memungkinkan penggunanya untuk melihat ikan lengkap dengan ornamen akuarium seperti batu dan tanaman plastik. Tas akuarium itu diklaim mudah untuk dibersihkan jadi akan menghemat waktu dan tenaga. Jika ingin mengganti airnya, pengguna cukup membuka bagian atas tas ini. Sementara itu, tas ini dijual secara online dengan harga cukup mahal yaitu USD 500 atau Rp 6,6 juta.  wkr

Kajati dan Aspidsus (Kejati DKI Jakarta),” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, kemarin. Menurut Agus, pemeriksaan keduanya baru rampung pukul 05.00 WIB pagi kemarin. KPK menyatakan, meski uang itu belum diterima mereka, KPK menemukan keterangan aliran uang itu mengarah kepada Sudung dan Tomo. “Itu salah satu yang diteliti. Arah

40 PT Islam Negeri Pakai Absen Online

Sanusi, anggota DPRD DKI yang vokal dari Gerindra, kena OTT KPK Filosofi hanacaraka, yang vokal maƟ bila dipangku…

Tas Punggung Bisa Jadi Akuarium

miliar) dari PT Brantas Abipraya (BUMN) yang sedianya akan diberikan kepada Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu. Tujuannya agar Kejati DKI menghentikan penyidikan kasus iklan entertainment PT Brantas Abipraya yang merugikan negara di bawah Rp 10 miliar. “Semalam (Kamis malam, red) telah dilakukan pemeriksaan awal. Yang kita panggil Pak Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu. Jabatan

Rp 6 triliun. Namun dengan nilai iuran kelas III yang tidak dinaikkan, potensi defisit akan lebih tinggi dari Rp 6 triliun. Apalagi saat ini jumlah peserta BPJS dari kelas III sekitar 30-40 persen. “Yang baru kita belum lakukan simulasi karena jumlah peserta berubah setiap saat. Potensi defisitnya akan lebih dari Rp 6 triliun tapi masih di bawah Rp 9,78 triliun,” ujarnya. Untuk menutup defisit yang cukup besar tersebut, pemerintah akan mengalokasikan dana APBN. Namun seperti apa bentuknya, Ikhsan mengaku belum tahu. “Kalau untuk tahun ini akan ditambal pemerintah tapi belum tahu dalam bentuk apa,” ujarnya. Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi di tempat yang sama menyatakan, pemerintah tak akan mengambil opsi lain selain menyesuaikan tarif. Karena tidak sesuai perlindungan kesehatan bagi warga negara. Ketidaknaikkan iuran bagi kelas tiga dinilai masih sesuai dengan bottom line yang direkomendasikan DJSN sebesar Rp36 ribu. “Artinya penyesuaian ini sesuai dengan yang

penyampaian ke sana (kepada Sudung dan Tomo),” kata Wakil Ketua KPK La Ode Muhamad Syarif. Kemarin, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo mengatakan, pihaknya memang sedang menyelidiki dugaan korupsi di PT Brantas Abipraya (Persero) terkait penggunaan dana untuk keperluan iklan pada tahun

“ BACA: Suap Rp2 M..., hal 2

IST

LOGISTIK MENIPIS: Foto Santoso memegang burung rangkong di hutan Poso. Logistik kelompok Santoso menipis karena blokade Tim Operasi Tinombala 2016.

Santoso Makan Rotan, Kuskus, dan Rangkong POSO-Tim Operasi Tinombala 2016 merilis video kelompok teroris Santoso yang hingga kini masih diburu oleh pasukan gabungan TNI-Polri. Dalam video berdurasi 4 menit 56 detik itu, terlihat kelompok Santoso

“ BACA: Santoso Makan Rotan..., hal 2

“ BACA: Kelas III Batal..., hal 7

SENJA KALA KESULTANAN TERNATE

Putra Kembar Ternyata ‘Palsu’, Ratu Boki Dibui

TANYA JAWAB KEISLAMAN

Kesultanan Ternate makin goyah setelah Sultan Mudaffar Sjah mangkat pada 19 Februari 2015. Isu perebutan tahta memang tak pernah lekang di kerajaan Nusantara sejak dulu kala.

Kolom tanya jawab keislaman ini diasuh KH Abdurrahman Navis LC MHI, wakil ketua PWNU Jatim, direktur Aswaja NU Center Jatim. Pembaca bisa mengajukan pertanyaan via email ke: Dumas@sby.centrin. net.id atau SMS ke 08121624247

Polemik rebutan tahta di Ternate berpangkal saat Sultan Mudaffar Sjah mengumumkan penerusnya, yakni salah satu dari putra kembarnya dari Boki Ratu Nita Budhi Susanti yang lahir pada 28 Juli 2013, Ali Mohammad Tajul Mulk Putra Mudaffar Sjah. Ali lahir pada pukul 03.00 WIB dan adik kembarnya, Gajah Mada Satria Nagara Putra Mudaffar Sjah, lahir 25 menit setelahnya. Keduanya lahir di kota kelahiran Boki Nita di Semarang, Jawa Tengah.

Memakai Barang Bertuliskan Allah IST

AKHIR YANG TIDAK BAIK: Keluarga Sultan Mudaffar dan Ratu Boki (foto kanan). Ratu Boki menunjukkan foto bahwa Sultan diculik. Penetapan Ali yang masih balita ini menjadi penerus Sultan Mudaffar dibacakan sendiri oleh Sultan Mudaffar saat menggelar akikah

untuk kedua bayi kembarnya pada 12 September 2013 lalu melalui surat wasiat. Sedangkan sang adik, Gajah Mada, akan dipersiapkan menjadi

pemimpin yang mengatur pemerintahan di Nusantara.

“ BACA: Putra Kembar..., hal 2

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Yang terhormat Ustadz Abdurrahman Navis. Sata ingin menanyakan, apakah hukum dan ketentuan apabila kita memakai barang yang bertuliskan “ALLAH”, misal di liontin kalung

“ BACA: Memakai Barang..., hal 2 Editor : Muhammad Hakim Layouter : Sulistyorini

C M Y K

NASIONAL

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 SABTU, 2 APRIL 2016

Gaya Hidup Prof Fasich Sederhana IKA Unair Back Up, Sarankan Praperadilan SURABAYA-Puluhan guru besar ilmu hukum alumni Universitas Airlangga (Unair) Surabaya siap mem-back up mantan Rektor Unair Surabaya Prof Dr Fasichul Lisan MA yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka dugaan korupsi pembangunan RS Pendidikan Unair Surabaya dan pengadaan Alkes di RS itu. “Beberapa alumni Unair yang siap membantu diantaranya Prof Yusril Ihza Mahendra, kemudian Pak Maqdir Ismail, serta beberapa guru besar ilmu hukum di Indonesia,” ujar Sekretaris Umum Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA Unair) Surabaya Dr Akmal Boedianto SH MHum saat dikonfirmasi Jumat (1/4). Lebih jauh ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unair Surabaya ini menjelaskan, beberapa alumni Unair juga menyarankan Prof Fasich melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka ini. “Harus diuji, sudah tetap tidak KPK ini, apakah mereka juga sudah memiliki dua alat bukti misalnya,” ungkap Akmal. Menurut Akmal, kehidupan keluarga Prof Fasichul Lisan dikenal sangat sederhana. Sehingga mustahil beliau sampai melakukan korupsi. Apalagi korupsi yang dituduhkan cukup berat dengan kerugian negara mencapai Rp 85 miliar. “Saya tahu betul rumahnya beliau itu sangat sederhana. Kami semua para alumni tidak percaya kalau dia sampai korupsi,” tegasnya. Dalam kesempatan ini, Akmal juga mengatakan kalau kondisi Prof Fasich dalam keadaan sehat dan siap untuk menghadapi status tersangka yang dialaminya. “Yang sakit itu istrinya karena harus menjalani operasi pada gigi dan komplikasi,” tambah Kepala Badan Dinklat Pemprov Jatim ini. Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Prof Fasichul Lisan sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair Surabaya dengan kerugian negara mencapai Rp.85 miliar dari total anggaran pembangunan rumah sakit sebesar Rp.300 miliar.ud

NTR

LADANG GANJA DI ACEH DIMUSNAHKAN KAPOLRI Jenderal Badrodin Haiti (keempat kiri) bersama anggota Komisi III DPR Nasir Djamil (ketiga kiri), dan sejumlah perwira Polri membakar tanaman ganja saat pemusnahan di perbukitan Desa Lamteba, Kecamatan Seulimum, Kab Aceh Besar, Aceh, Jumat (1/4/2016). Dalam Operasi Bersinar Rencong 2016 Polda Aceh itu memusnahkan ladang ganja seluas 189,5 hektar yang tersebar pada 23 titik di wilayah Aceh.

Dua Kali Ditahan oleh Pihak Kepolisian  Sambungan dari Hal 1

Putra Kembar Penetapan ini yang membuat Kesultanan Ternate memanas. Anak-istri Mudaffar yang lain tak terima. Kemudian, terjadilah saling klaim. Selain keturunan dari Nita, Sultan Ternate Mudaffar memiliki 10 putri-putri dari tiga istrinya yang lain. Dikutip dari royalark.net, istri yang pertama, Elisabeth Petronella Manoppo (Nelly), adalah perempuan asal Manado yang masih kerabat dekat Kerajaan Bolang Mongondow. Dari Nelly, Sultan menurunkan 5 putra-pu-

tri yakni Iskandar Sjah, Muhammad Ghazali Sjah, Muhammad Usman Sjah, Hidayat Sjah dan Monalisa Mihir Sjah dan Soraya Sjah. Sedangkan istri kedua, Thalha binti Mahri, perempuan keturunan Arab, menurunkan seorang putra bernama Nuzulud-din Sjah. Istri ketiga, Drevenlya Amahorsea menurunkan 2 putra dan 2 putri yakni, Firman Mudaffar Sjah, Shahmardan Sjah, Aya Sofia Sjah, dan Wiryawati Sjah. Kemudian, Sultan Mudaffar berkenalan dengan Nita Budhi Susanti secara tidak sengaja di salah satu gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta

Selatan. Menurut Nita, keduanya lalu menikah pada tahun 2000. Nita kemudian dianugerahi gelar boki (permaisuri). “Saya ini bukan istri keempat. Saya satu-satunya istri Sultan. Karena tiga istri yang lain sudah bercerai sejak kami menikah tahun 2000 yang lalu,” kata Boki Nita saat jumpa pers di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2014). Dari Boki Nita, Sultan memiliki 2 putra dan 2 putri yakni Nabila Maryam Purbaningsih Mudaffar Sjah yang lahir 22 Oktober 2001 dan Azka Nukila Purbaningrum Mudaffar Sjah yang lahir 1 Desember 2002, serta 2 putra kembar Ali Muham-

Kondisi Santoso Diungkap si Brother  Sambungan dari Hal 1

Santoso Makan Rotan sedang menguliti hewan anoa. Kelompok Santoso bersembunyi di hutan pegunungan Kecamatan Lore Peore dan Lore Tengah di Kabupaten Poso. Sejak awal Maret 2016, kelompok Santoso telah terkepung dan dalam kondisi kesulitan bahan makanan, karena ratusan personel TNI-Polri yang tergabung dalam Operasi Tinambola, terus memburu mereka. Meski demikian, kelompok Santoso sampai kini masih mampu bertahan. Ternyata kelompok ini memenuhi kebutuhan makan dengan memburu hewan-hewan yang berada di dalam hutan Sulawesi, termasuk yang masuk dalam kategori hewan dilindungi. Dalam video tak bersuara yang beradar, terlihat Kelompok Santoso sedang menguliti Anoa, yang merupakan hewan endemik Sulawesi dan dilindungi. Mereka juga memanggang sebuah unggas yang diduga merupakan burung rangkong, yang juga hewan dilindungi.

Dalam rilis yang dikirim kepada wartawan, disebutkan bahwa kelompok Santoso menangkap hewan yang dilindungi seperti anoa, kuskus, dan burung rangkong. Untuk diketahui, anoa, kuskus dan burung rangkong adalah termasuk hewan yang dilindungi. Menangkap untuk membunuh, memiliki hewan dilindungi dilarang sesuai Pasal 21 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Santoso diketahui hidup di pegunungan dan hutan di Poso, Sulteng, sejak 2013 lalu. Di hutan tersebut, Santoso Cs melakukan kegiatan pelatihan militer (tadrib) dan perencanaan untuk melakukan amaliyah. Sumber menyebut, selama hidup di hutan, kelompok Santoso mendapatkan kiriman logistik dari kurir yang tinggal di kota. Mereka juga kerap menjarah kios-kios di perkampungan atau umbi-umbian milik warga. “Kadang mereka memakan tanaman yang tumbuh di hutan berupa ujung rotan dan ujung batang pohon pinang,” ujar sumber itu, Jumat (1/4) kemarin.

Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Hari Suprapto mengatakan, kelompok Santoso diketahui memakan hewan-hewan di hutan karena kelaparan sementara persediaan mereka semakin menipis. Hal ini terungkap dari keterangan salah satu tersangka MAQ alias S alias Brother (19) yang ditangkap pada 22 Maret lalu. “Jadi karena kelaparan kadang mereka menjarah di rumah atau gubuk di kebun penduduk, kadang memakan tanaman atau binatang hutan seperti anoa,” ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Hari Suprapto saat dikonfirmasi. Sebuah foto dari sumber seorang perwira juga menunjukkan Santoso sedang memanggang kepala anoa bersama seorang anggotanya. Santoso mengenakan penutup kepala berwarna hitam, memegang panggangan. Santoso mengenakan jaket warna hitam dan celana panjang loreng berwarna cokelat. Pada punggungnya terselempang senjata api laras panjang. Santoso yang rambutnya sudah panjang itu tampak tersenyum.dit, okn

Dilarang Dibawa Masuk ke Toilet  Sambungan dari Hal 1

Memakai Barang atau di logo HP dan sebagainya. Apakah betul bila kita ke kamar mandi barang tersebut harus dilepas. H Parmin - Surabaya Wa’alaikumussalam Wr. Wb. Bapak H Parmin yang saya hormati. Lafadz “ALLAH’ adalah ‘lafdz al-jalalah’ artinya kalimat yang maha agung, sebuah nama bagi dzat yang wajib kita sembah dan wajib kita agungkan, sedangkan kamar mandi atau toilet, adalah tempat kotor atau tempat menghilangkan kotoran manusia. Maka tidak pantas kalau kalimat yang mulia di bawa masuk ke tempat yang kotor.

Dengan demikian para ulama melarang suatu benda yang bertuliskan kalimat yang mulia, seperti lafadz ALLAH dan nama-nama Tuhan yang lain, nama Muhammad Rasulullah, atau ayat-ayat Alquran dibawa masuk ke kamar mandi atau toilet, kecuali apabila ditinggal di luar takut hilang karena tidak aman. Hal ini berdasarkan hadis riwayat al-arba’ah dari sahabat Anas RA: “Bahwa Nabi Muhammad SAW memakai cincin yang diukir dengan kalimat “Muhammad Rasulullah”, ketika masuk ke toilet beliau melepasnya”. (Syekh Sayid Sabiq. Fiqh as-sunnah. 1:32) Bapak H. Parmin yang dimuliakan Allah SWT. Memakai liontin, cincin, HP atau benda lain yang bertuliskan kalimat ALLAH itu baik, sebagai

kecintaan kita kepada Allah SWT dan agar selalu berzikir (ingat) kepada sang pencipta yang wajib kita sembah, namun demikian hendaknya berhati-hati jangan sampai benda-benda tersebut di bawa masuk ke kamar mandi atau toilet yang kotor, karena tidak pantes nama Dzat yang mulia di bawa ke tempat kotor. Kecuali anda di toilet umum yang kalau ditinggal di luar di khawatirkan benda-benda itu hilang, maka boleh dibawa masuk ke kamar mandi untuk menjaga keamanan. Semoga kecintaan kita kepada Allah SWT dapat menempatkan pada proporsi yang sebenarnya, dan tidak salah menempatkannya, sehingga kita juga dicintai oleh Allah SWT. Amin ya mujibassailin.

mad Tajul-Mulk Putra Mudaffar Sjah dan Gajah Mada Satria Nagara Putra Mudaffar Sjah. Sebelum menikah dengan Sultan, Boki Nita memiliki 3 anak yakni Nesya Fitri Hanindhiya, Nadia Tsabitah dan Hafis Ayyashi (15). Nah, pangkalnya adalah kelahiran putra kembarnya yang dinobatkan menjadi penerus tahta saat berusia sekitar dua bulan. Dalam adat Kesultanan Ternate, ada mahkota keramat yang terlibat bernama Mahkota Stampa. Mahkota itu turut berperan menentukan penerus tahta Kesultanan Ternate, menurut Jugugu Kesultanan Ternate HM Mustafa saat itu yang ditemui, Maret 2014. Untuk memilih calon Sultan, mahkota itu juga memberikan pertanda yang terkesan ‘mistis’. Misalnya, mahkota tidak akan cukup untuk dipakai di kepala bakal calon sultan yang tidak cocok atau tidak direstui. “Kalau tidak direstui, pernah ada yang sampai jatuh memakai mahkota ini,” tutur Mustafa. Pasalnya, keluarga besar Sultan, termasuk adik dan anakanak dari istri sebelumnya sangsi bahwa putra kembar penerus Sultan itu merupakan darah daging Sultan sendiri. Selain itu usia sang anak masih balita. Dan sebelum sang anak dewasa, Boki Nita sebagai ibu menjadi wali. Polemik perebutan tahta itu mencuat pada November 2014 lalu, saat Boki Nita melaporkan suaminya hilang diculik. “Sultan kan diambil dengan ambulans, yang mengambil masih dari keluarga Sultan dan dalam kondisi sakit itu. Keluarga

yang bawa berpikir kenapa yang sakit tidak dibawa ke rumah sakit,” kata Kepala Polres Metro Jakarta Selatan saat itu, Kombes Pol Wahyu Hadiningrat, Senin (24/11/2014). DNA Putra Kembar Tak Cocok Sepeninggal Sultan Mudaffar Sjah yang mangkat pada Februari 2015, kasus perebutan tahta makin ramai. Boki Nita balik dilaporkan keluarga Sultan Mudaffar. Keluarga Sultan Mudaffar sangsi bahwa putra kembar yang telah dinobatkan menjadi penerusnya adalah keturunan Sultan. Keluarga Sultan Mudaffar menuntut kedua putra kembarnya dites DNA. Namun ternyata, tes DNA itu tak cocok. “Iya anak kembarnya dianggap anaknya, tapi setelah dilaporkan, diproses dicek DNA-nya ternyata tidak cocok,” kata Kapolda Maluku Utara Brigjen Zulkarnain, Kamis (31/3/2016). Terkait anak kembar yang disebut Ratu Boki Nita sebagai anak kandung, hasil pemeriksaan polisi membuktikan bahwa DNA anak kembar tersebut tidak cocok dengan DNA Ratu Boki Nita maupun almarhum Sultan Ternate. “Hasil pemeriksaan dinyatakan tidak cocok DNA-nya, Ratu maupun Sultan,” ujarnya. “Kalau misalnya (DNA) mirip dengan Ratu masih agak mending, tinggal nyari dengan siapa. Ini baik dengan Sultan maupun dengan Boki nggak sama, nggak cocok,” tutupnya. Ditahan Dua Kali Lantas Polda Maluku Utara ini menahan Ratu Boki Nita pada 8

Januari 2016. Penangkapan itu untuk dikirim atau diserahkan ke Kejaksaan. “Tapi kemudian banyak sekali telepon, terus mereka ancam akan terjadi pertumpuhan darah di sini,” ujarnya. “Waktu itu kan ada (acara) GMI, kami juga mengadapi pelantikan yang pilkada, saya delay,” sambungnya. Zulkarnain memastikan bahwa orang orang yang memberi ancaman itu memang dari pihak Ratu. “Oh ya jelas, orang memang yang jemput dia,” tegasnya. Lalu, lanjutnya, ada juga surat yang datang dari Kementerian Dalam Negeri. Surat itu ditujukan untuk Gubernur Maluku Utara. “Suratnya supaya Gubernur menyelesaikan secara adat, Pak Gubernur tidak mau, dia bilang ini dunia akhirat, Pak pertanggungjawabannya, karena memalsukan anak, bukan anak dianggap anak,” ujarnya. Dalam penangkapan untuk yang kedua kali ini, Zulkarnain juga meminta pendapat dari Sultan Tidore sebelum menangkap Ratu. “Saya sudah menghadap Sultan Tidore, mohon bantuan beliau untuk medukung, iya katanya, silakan, itu memang hukum pidana supaya ditegakkan,” jelas dia. Lantas, Boki Nita kembali ditangkap dari rumahnya di Cinere, Tangsel, pada Kamis 31 Maret 2016, lalu dititipkan di Mapolsek Ciputat sebelum diterbangkan ke Ternate. Ditemui di Mapolsek Ciputat, Kamis (31/3/2016), Ratu Boki tak terima dirinya dianggap melakukan penipuan. Kapolda Maluku Utara menyebut bahwa Ratu

Boki melakukan penipuan identitas kedua putera kembarnya, yang telah memiliki akta lahir. “Mana ada akta palsu? Kalau sampai dibuktikan kalau itu palsu, tuntut dong (instansi pemerintah yang mengeluarkan),” kata Boki Nita. Saat dititipkan di Polsek Ciputat, Ratu Boki turut serta membawa beberapa berkas lengkap, di antaranya fotokopi akta kelahiran kedua anaknya, fotokopi surat wasiat yang menurut Ratu Boki ditulis tangan oleh Sultan Mudaffar, serta surat pengusutan penahanan Ratu Boki yang dikeluarkan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan kepada Kabareskrim Mabes Polri, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri serta Kapolri. Boki Nita dijerat pidana karena menghilangkan atau menutupnutupi asal-usul dan identitas seseorang, yaitu anak kembar yang disebut sebagai anak Ratu Boki dengan almarhum Sultan Ternate. “Dia (Ratu) menyembunyikan asal-usul identitasnya orang lain, identitas seseorang,” kata Kapolda Maluku Utara Birgjen Zulkarnain. Dia menambahkan, saat ini proses penyidikan kepolisian terhadap kasus itu telah rampung dan tinggal menyerahkannya ke Kejaksaan. Di jabatan politik, Ratu Boki dan Sultan Mudaffar bukanlah orang asing. Ratu Boki menjadi anggota DPR dari Partai D periode 2009-2014, sedangkan Mudaffar pernah menjadi anggota DPRD Maluku, anggota MPR dan anggota DPD dari Maluku Utara pada pemilu 2004, 2009 dan 2014.dit, viv

Transaksi Dilakukan di Toilet Hotel  Sambungan dari Hal 1

Suap Rp2 M dugaan korupsi di PT Brantas Abipraya (Persero) terkait penggunaan dana untuk keperluan iklan pada tahun 2011. Menurut dia, kasus ini masih dalam penyelidikan selama setengah bulan terakhir dan sangat tertutup. Pihaknya menerima pelimpahan kasus ini dari Kejaksaan Agung. Kerugian ditaksir di bawah Rp 10 miliar. “Jadi ini dalam rangka iklan ya hanya entertainment,” tutup Waluyo. Iklan apa yang dimaksud? Dalam situsnya, PT Brantas Abipraya disebutkan pernah mengadakan turnamen golf dalam rangka memeriahkan HUT ke-35 yang jatuh pada 12 November 2015. Turnamen itu digelar dua kali dalam dua pekan berturut-turut, yakni di Rainbow Hills Golf pada 8 November 2015 dan Emeralda Golf Club pada 15 November 2015. Alasan diadakan dua kali turnamen karena antusiasme peserta sangat besar,

hampir 200 peserta. Peserta golf yang mampu mencetak hole in one akan mendapatkan mobil Honda CRV, Toyota Yaris terbaru, Toyota Avanza Veloz, dan Honda Jazz. Selain untuk para pencetak hole in one, panitia juga menyediakan sejumlah hadiah menarik lainnya untuk lucky draw seperti smartphone, sepeda motor, dan masih banyak lagi. Belum jelas apakah, OTT KPK terkait dengan event golf PT Brantas Abipraya ini. Transaksi di Toilet Menariknya, transaksi uang USD 148.835 dilakukan di toilet sebuah hotel di bilangan Cawang, Jaktim. Hal itu terungkap saat jumpa pers soal OTT yang delar KPK, kemarin. Agus Rahardjo mengatakan, ketiga pelaku ditangkap saat hendak keluar hotel, Kamis (31/3) pukul 09.00 WIB. Awalnya KPK menyadap komunikasi antara MRD dan DPA mengenai janji temu di sebuah hotel di Cawang, sehari sebelumnya. “Rabu malam 30

Maret 2016, sekitar pukul 21.00 WIB malam, MRD dan DPA bikin janji,” jelas Agus. Dari informasi itu, tim Satgas KPK kemudian mengikuti keduanya sampai ke hotel yang menjadi lokasi titik pertemuan mereka. “Kamis pagi, sekitar pukul 08.30 WIB mereka bertemu,” tuturnya. Selanjutnya, MRD dan DPA berjalan menuju kamar mandi yang ada di lantai hotel itu. Di situlah, diduga terjadi peralihan uang suap dari DPA ke MRD. “Saat bertemu, penyerahan dari DPA ke MRD dilakukan di toilet pria. Setelah itu, keduanya keluar dari hotel dan kembali ke mobilnya masing-masing,” tambah Agus. S etelah mereka berjalan keluar hotel, tim Satgas pun memberhentikan mereka dan membawanya ke KPK untuk menjalani pemeriksaan. Dalam operasi ini, KPK juga berhasil menyita uang senilai USD148.835 (Rp2 miliar). Menurut Agus, suap ini diduga untuk menghentikan perkara yang menyangkut PT BA di Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta. “Pemberian tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan Tipikor, pada PT BA, di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” tambah Agus. Berkaitan dengan ini, KPK berencana menggeledah PT BA dan Kejati DKI Jakarta. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pun mempersilakan rencana KPK menggeledah kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dia bahkan mengaku telah menyarankan lembaga anti-rasuah itu turut memeriksa jaksa yang menyelidiki dugaan korupsi pada PT Brantas Abipraya (Persero). “Silakan, monggo (geledah). Saya juga sarankan agar jaksa yang menyelidiki diperiksa juga,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (1/4). Terkait jaksa yang menjadi saksi pada perkara ini, Prasetyo menyatakan belum akan diperiksa oleh bagian Pengawasan Kejaksaan Agung. “Sepenuhnya ke KPK dulu. Biarkan mereka bekerja terlebih dahulu,” katanya.dit, mer, bsn, tri

Editor : Mohammad Hakim Layouter : Husni Fahamsyah

RELIGI

Ubudiyah

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 SABTU, 2 APRIL 2016

Pemimpin Islam Moderat Harus Bersatu

Cara Miliki Rumah di Surga

Melawan Terorisme

DI akhirat kelak, tidak ada yang dapat membantu manusia kecuali amal saleh. Setinggi apapun jabatan di pemerintahan dan sebanyak apapun harta yang didapat, itu semua tidak berguna di depan Yang Maha Kuasa. Sebab Allah swt hanya menghargai amal kebaikan dan ibadah yang dilakukan hamba-Nya. Karenanya, perbanyaklah melakukan amal saleh selama masih diizinkan untuk bernafas. Di antara amal saleh yang dapat dilakukan adalah memperbanyak salat sunah. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dikatakan bahwa orang yang mengejakan salat sebanyak dua belas raka’at setiap hari, maka Allah swt akan membangunkan rumah untuknya di surga nanti. Salat dua belas raka’at yang dimaksud ialah salat sunah yang dikerjakan sesudah atau sebelum salat wajib. Berikut kutipan hadisnya: Artinya, “Siapa saja yang mengerjakan salat dua belas rakaat setiap harinya, maka ia akan memperoleh rumah di surga. Salat dua belas rakaat yang dimaksud adalah empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah magrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum subuh,” (HR AtTirmidzi). Selain mengerjakan salat wajib, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak salat sunah. Salat rawatib, baik sebelum atau setelah salat wajib, termasuk salat sunah yang sangat dianjurkan Nabi saw. Bahkan, Allah swt akan menyediakan rumah di akhirat kelak bagi pengamalnya. Salat sunah rawatib yang dianjurkan di dalam hadis di atas ialah empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah magrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum subuh.  nur

KUPANG-Ketua PWNU Provinsi Nusa Tenggara Timur Jamal Ahmad mengatakan para pemimpin negara-negara Islam moderat harus bersatu dan memiliki kesamaan visi untuk melawan terorisme. “Tanpa ada kesamaan visi, usaha melawan radikalisme akan sia-sia, karena kelompok ini sudah memiliki jaringan yang sangat luas dan sudah merasuki sendi-sendi kehidupan umat, dan bahkan sudah masuk dalam jajaran pemerintahan, kata Jamal Ahmad, Jumat (1/4), kemarin. Dia mengemukakan hal itu ketika dimintai pandangan seputar rencana pertemuan “Internasional Summit of The Moderate Islamic Leader” pada 9-11 Mei 2016 di JCC Jakarta. Pertemuan yang akan dihadiri 40 kepala negara itu, untuk membicarakan deradikalisasi. “Tidak ada cara lain untuk melawan radikalisme, kecuali semua pemimpin negara Islam moderat bersatu dan melakukan langkah-langkah nyata untuk deradikalisasi,” kata Jamal. Menurut dia, radikalisme harus dilawan secara terorganisir, terintegrasi dan juga harus dilakukan oleh secara terbuka oleh pemerintah. Alasannya, banyak tokoh penting yang memiliki latar belakang pendidikan di luar negeri sudah masuk dalam jajaran pemerintahan untuk menyebarkan paham radikalisme. Dia menjelaskan, mereka mulai melahirkan nilai-nilai baru tentang ajaran keagamaan melalui kurikulum pendidikan. Jika dibiarkan, dia menjelaskan, kondisi ini akan melahirkan generasi muda yang memiliki visi dan misi yang bisa merusak

IST

TERORISME: Salah satu aksi biadab terorisme di Jl Thamrin Jakarta beberapa waktu lalu. sendi-sendi kehidupan umat beragama di Indonesia dan dunia. “Ada fakta menarik, di mana ada kuri-

kulum pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, tentang ajaran agama yang berbeda dengan apa yang diajarkan

selama ini. Ini bukti bahwa ada orang-orang mereka sudah masuk dalam jaringan pemerintahan,” katanya.  rul

MUTIARA HATI

Merenungi Sunnatullah, Cara Kerja Allah SAAT dunia ini mengalami ketidakseimbangan, maka dengan sendirinya dunia akan mencari jalan untuk menyeimbangkan diri lagi. Hal ini terjadi karena sunnatullah, yang sudah bekerja seiring dengan proses penciptaan sejak dulu kala. Sunnatullah adalah kebiasaan atau cara Allah dalam mengatur alam dunia. Di dalam Alquran surah Arrahman dikatakan, ”Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan).” (QS ArRahman [55]:7). Meskipun tidak asing dengan isitilah ini, sebagian umat Islam mungkin masih ragu terhadap istilah sunnatullah. Karena itu, sunnatullah perlu untuk dikaji dan dipahami lebih dalam lagi, bahwa sunnatullah merupakan kebiasaan atau cara kerja Allah dalam menyelenggarakan alam ini. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa dari

segi bahasa sunnatullah terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata “sunna” berarti kebiasaan, yaitu kebiasaankebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Secara istilah, kamus besar Indonesia juga mendefinisikan bahwa sunnatulah sebagai hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul, undangundang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub di dalam Alquran, dan hukum alam yang berjalan tetap dan otomatis. Dalam Alquran kata sunnatullah dan yang semakna dengannya seperti sunnatina atau sunnatul awwalin terulang sebanyak 13 kali. Seluruh kata tersebut mengacu kepada hukumhukum Allah yang berlaku kepada masyarakat. Semisal dalam surah QS Al-Ahzab [33]: 38, 62), QS Al-Fathir [35]; 43), dan QS Ghafir [40]: 85). Di dalam Ensiklopedi Islam, su-

Kehilangan STNK dan BPKB

natullah diartikan sebagai jalan, perilaku, watak, peraturan atau hukum, dan hadis. Sunatullah merupakan ketentuan-ketentuan, hukum-hukum, atau ketetapan-ketetapan Allah swt yang berlaku di alam semesta. Sejak alam ini diciptakan, Allah swt telah menentukan hukum-hukumnya, sehingga alam bertingkah laku sesuai dengan hukum yang ditetapkan-Nya tersebut. Tunduk dan patuhnya alam terhadap hukum yang ditetapkan Allah swt tersebut diterangkan di dalam Alquran surah an-Nahl ayat 17, yang artinya: “Dan Dia menundukkan malam dan siang , matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya).”(QS an-Nahl [16]: 17). Kepatuhan alam semesta terhadap

ketentuan Allah swt bukan karena keterpaksaan, tetapi betul-betul suka rela seperti diterangkan Allah swt dalam surah Fussilat ayat 11 yang artinya, ” Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata keadanya dan kepada bumi:’Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa. ‘Keduanya menjawab: ‘Kami datang dengan suka hati.”(QS Fussilat [41]: 11). Dengan tunduk dan patuhnya alam semesta pada aturan-aturan dan hukum Allah swt, maka alam selalu bertingkah laku sesuai dengan aturan dan hukum tersebut. Selain itu, tingkah laku alam juga bersifat tetap, sebagaimana firman Allah swt yang artinya, “Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu,” (QS[48] :23). Mengenai persoalan sunatullah,

Hamka juga mengibaratkan bahwa keadaan sunnatulah tersebut sama dengan air hilir. Dia pasti menuruti aturan yang ditetapkan Allah SWT, yaitu mengalir ke tempat yang lebih rendah, mengisi tempat yang kosong yang didapatinya dalam pengaliran tersebut. Dalam pemikiran barat, isitilah sunnatullah seringkali disandingkan dengan istilah hukum alam atau bahkan dianggap sama oleh sebagian umat Islam. Padahal, di antara keduanya terdapat perbedaaan yang snagat mendasar. Di dalam konsep barat, hukum kausalitas tersebut menafikkan adanya kekuasaan dan kehendak tuhan. Dalam arti lain didasarkan atas potensi suatu benda atau usaha manusia saja. Sementara, dalam pandangan Islam, justru faktor di luar diri manusia dan benda itulah yang menentukan hasil akhir dari hukum kausalitas tersebut.

Dengan demikian, hukum sebab-akibat atau hukum kausalitas dalam Islam diyakini bahwa pada hakikatnya bukanlah sebab-sebab itu yang membawa akibat. Namun, akibat itu muncul karena Allah swt yang menghendakinya. Ketentuan Allah yang berlaku terhadap segala ciptaan-Nya di alam ini sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Karena itu, umat Islam dituntut untuk selalu melakukan perjalanan dan penyelidikan di bumi, sehingga kita dapat sampai kepada suatu kesimpulan bahwa Allah dalam ketentuan-Nya telah mengikatkan antara sebab dengan musababnya. Di dalam Alquran Allah berfirman, yang artinya, ” Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnahsunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul.”(Ali Imran [3]: 137).  rul

Hub: 0813 3139 0669 ( Endah) , 0813 5772 0200 ( Verda )

SURABAYA

Kehilangan STNK L 2208 OF a/n Tjhang Kian Hin d/a Ngagel Wasono 4/24. 02.04.2016

Kehilangan STNK L 1939 BY a/n Sulaiman d/a Lebak Jaya 2 Tgah 7.

Kehilangan STNK L 3786 YV a/n Sakimin d/a Jl. Pakis Tirtosari 10/16-C. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 6137 WD a/n Kasmuntiah d/a Sby. 30.03.2016

Kehilangan STNK L 6896 FT a/n Yani d/a Tambaksari Selatan 9/26.

Kehilangan BPKB W339I TW honda thn 2011 a/n. ALWIANDO NUSANTARA PT d/a. KOMP RK CENTRAL SQUARE B 09 A YANI 4I 43 SDA NKA MHIJBEII6BK285386 NSIN JB EIEI283450 31.03.2016

Kehilangan STNK L 6982 EW a/n Sri Andayani d/a Rungkut Tengah 6-A/27 -B. 31.03.2016

Kehilangan STNK L 1628 KB a/n Catteleya Carolina d/a Jl. Villa Bukit Indah AA-3/26. 01.04.2016

Kehilangan BPKB W 8309 NJ Mitsubishi thn a/n. Rustanto d/a. Rambutan IV/574 Sby nka mhmL0PU39AK056553 NSIN 4D56CFY3652 31.02.2016

Kehilangan STNK L 4724 DD a/n Anita Dwiyandari d/a Gubeng Kertajaya 1-A/8. 31.03.2016

Kehilangan STNK L5583 CT a/n Untoro d/a Gubeng Jaya Langgar 31. 30.03.2016

01.04.2016

Kehilangan STNK Hnd L 5504 XU a/n Yenny Widyawati d/a Banyu Urip Jaya 1/9 Sby. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 2753 PS a/n Yudha Rahayu K. d/a Sidotopo Wetan Baru 38. 01.04.2016

Kehilangan STNK Hnd L 4252 ZL a/n Abdus Sakur H. d/a Jl. Tambak Asri Kembang Turi 189 H Sby. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 2070 AZ a/n Maulid Dina d/a Mulyorejo Pertanian 14. 01.04.2016

Kehilangan STNK Hnd L 5280 FU a/n Sular Budi Harini d/a Nginden 6/55 S by. 01.04.2016 Kehilangan STNK L 5562 PU a/n Anjar K. d/a Donokerto 2/36. 01.04.2016 Kehilangan STNK L 5661 ZF a/n Yazid d/a Simorejosari A/9-10. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 5213 BF a/n Deddy Christianto d/a Bratang Binangun 3/36-A. 01.04.2016 Kehilangan STNK L 3090 EY a/n Mohjali d/a Kapas Madya 1 E/27. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 3128 DS a/n K. Agus Pratikno d/a Sutorejo Selatan II /5. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 1055 VB a/n Moch. Sjawal Hidayat d/a Jl. Simo Magerejo Tgh 11-A. 01.04.2016 Kehilangan STNK L 2302 WN a/n Erna Sri Siswati d/a Jl. Banyu Urip Lor 1/34. 01.04.2016 Kehilangan STNK L 4797 VY a/n Sukamto d/a Jl. Simorejo Timur 2/37-39. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 6044 VD a/n Raymond Sidjaya d/a Jl. Villa Valensia cal 8. 01.04.2016 Kehilangan BPKB W 8309 NJ Mitsubishi thn a/n. Rustanto d/a. Rambutan IV/574 Sby nka mhmL0PU39AK056553 NSIN 4D56CFY3652 31.01.2016

Kehilangan BPKB W 8309 NJ Mitsubishi thn a/n. Rustanto d/a. Rambutan IV/574 Sby nka mhmL0PU39AK056553 NSIN 4D56CFY3652 31.03.2016

Kehilangan STNK L 6323 ET a/n Agus Susanto d/a Semolowaru Utr. 4/18. 30.03.2016

Kehilangan STNK L 6482 EI a/n Anita Isdhianto d/a Jagiran 1/67. 30.03.2016

Kehilangan BPKB W339I TW honda thn 2011 a/n. ALWIANDO NUSANTARA PT d/a. KOMP RK CENTRAL SQUARE B 09 A YANI 4I 43 SDA NKA MHIJBEII6BK285386 NSIN JB EIEI283450 31.01.2016

Kehilangan STNK L 2166 BR a/n Suharti d/a Bronggalan Swh 6-A/23-A.

Kehilangan BPKB W339I TW honda thn 2011 a/n. ALWIANDO NUSANTARA PT d/a. KOMP RK CENTRAL SQUARE B 09 A YANI 4I 43 SDA NKA MHIJBEII6BK285386 NSIN JB EIEI283450 31.02.2016

Kehilangan STNK L 6874 ZS a/n Zainuri C. d/a Tambaksari Bunga Rampai 1/3. 31.03.2016

Kehilangan STNK L 9596 T a/n Yenny Santosa d/a Gading Indah Utr. 5/6. 30.03.2016

Kehilangan STNK L 6128 DH a/n Tan Wibowo K. d/a Ngagel Madya 2/24.

Kehilangan STNK L 4025 CA a/n Moch. Ghufron d/a Rungkut Kdl 3 Majemuk /24. 30.03.2016

31.03.2016

Kehilangan STNK L 6000 BK a/n Pancarina Pratiwi d/a Rungkut Barata 7/12. 31.03.2016

31.03.2016

Kehilangan STNK L 2522 WO a/n Endarwati d/a Karang Mulya 3/14. 30.03.2016 Kehilangan STNK L 2446 DF a/n Rusdi d/a Setro Br. 2/74. 30.03.2016

LAMONGAN KEHILANGAN STNK SPD MTR HONDA NOPOL S-2754-KG NOKA: MH1JFK12169K764865 NOSIN JF12E1767337 A/N HADI SUSANTO D/A KALEN DS KALEN KEC. KEDUNGPRING KAB. LAMONGAN 02.04.2016 KEHILANGAN STNK SPD MTR HONDA NOPOL S-5103-LO NOKA: MH1JB9138DK271923 NOSIN : JB91E3256287 A/N SUGIYANTO D/A BANJARAN KEL. TURI KEC. MADURAN KAB. LAMONGAN 02.04.2016 KEHILANGAN STNK SPD MTR HONDA NOPOL S-3435-MH NOKA: MH1J FE112EK301169 NOSIN : JFE1E1299720 A/N SUTINI D/A BUTUNGAN DS. BUTUNGAN KEC. KALITENGAH KAB.LAMONGAN 02.04.2016

Editor : Mahrus Ali Layouter : Husni Fahamsyah

SPORT

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 SABTU, 2 APRIL 2016

Pergantian Pimpinan, 785 Atlet Matangkan Rekomendasi LKPJ, Tepat Waktu, Paripurna Empat Pansus Studi Banding Sekwan Konsultasi ke Kemendagri Renang LKPJ Digelar Maret Bertarung di Sidoarjo SIDOARJO – Sebanyak 785 atlet renang dari 31 kabupaten/kota se Jatim bertarung di Kejurda Renang Jatim. Kegiatan yang digelar di kolam renang Sendang Delta GOR Sidoarjo, Jumat (1/4) kemarin, dibuka langsung oleh Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah. Dalam kesempatan itu, Saiful mengaku bangga atas ditunjuknya Sidoarjo sebagai tuan rumah Kejurda Renang Jatim. “Sebagai tuan rumah Kejurda Renang se-Jatim, kami berharap membawa pengaruh positif terhadap kemajuan olahraga renang di Sidoarjo. Karenanya, kami mengucapkan terima kasih kepada KONI serta Pengprov PRSI Jawa Timur yang mempercayakan Sidoarjo sebagai tuan rumah,” terang Saiful. Ia berharap, dari even ini memunculkan atlet-atlet berbakat, yang bisa mengharumkan nama Jawa Timur di kancah nasional maupun internasional. “Kejuaraan renang kali ini sangat penting dan berharga dalam upaya pengembangan olahraga renang di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo,” ujar Saiful. Ia menjelaskan, even ini juga menjadi ajang unjuk kebolehan jelang Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-19 di Jawa Barat mendatang. “Bisa dibilang even ini juga menjadi persiapan para atlet berbakat untuk menghadapi PON di Jawa Barat nanti,” katanya. Kejurda ini dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Seperti, kelompok umur senior dan kelompok umur I sampai V.  yan

Amin Haddar Wakil Ketua Pansus IV LKPJ RAPAT paripurna terkait LKPJ 2015 usai dilakukan, pembentukan empat Pansus juga kelar. Keempat Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Probolinggo pun lalu melakukan studi banding dalam provinsi, mulai Selasa (22/3) hingga Kamis (24/3). Studi banding itu penting dilakukan untuk mencari bahan pembanding dari LKPJ daerah lain. Itu juga untuk mematangkan rekomendasi dewan atas LKPJ Bupati Probolinggo. Nah, pembanding itulah yang akan ditawarkan kepada Pemkab Probolinggo untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan melalui LKPJ. Objek studi banding ditetapkan melalui musyawarah mufakat oleh DPRD. Yang jelas, daerah yang menjadi tujuan studi banding LKPJ-nya sudah selesai dan dinilai akan memberi nilai plus. Dan tentu saja, memberikan hasil nyata dan bermanfaat untuk masyarakat. Keempat Pansus tersebut studi banding ke empat daerah. Pansus I dan IV melakukan studi banding ke Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Sedangkan Pansus II dan III studi banding

ke Kabupaten Kediri dan Tulungagung. Wakil Ketua Pansus IV Amin Haddar mengatakan, studi banding ke Kota Kediri dan Ng a n j u k , b e r t u j u a n u nt u k menimba ilmu apa saja rekomendasi DPRD di sana atas LKPJ kepala daerah. Kebetulan, Kota Kediri dan Nganjuk LKPJnya sudah dibahas, dan DPRDnya memberikan rekomendasi atas LKPJ. “Rekomendasi LKPJ di sana kami telah dan pelajari. Ternyata ada yang cocok untuk dengan di Kabupaten Probolinggo. Yang cocok itulah akan kami pertimbangkan dan jadikan rekomendasi atas LKPJ Bupati Probolinggo 2015. Agar rekomendasi kami matang dan utuh,” kata Amin. Pihaknya juga menanyakan tahapan pembahasan LKPJ Kota Kediri dan Nganjuk. Rekomendasi LKPJ di sana juga ditanyakan oleh Pansus IV DPRD Kabupaten Probolinggo. Hasil studi banding kemudian dihimpun, baik itu hasil dialog langsung maupun dokumen yang bisa dibawa pulang. Setelah studi banding, lanjut Amin, tiap pansus pun melaporkan hasil studi banding Pansus atau komisi-komisi. “DPRD ini posisinya tidak menolak dan menerima LKPJ kepala daerah. Aturannya seperti itu. Yang boleh memberikan saran dan rekomendasi atas LKPJ yang sudah disampaikan. Kalau ada yang perlu ditingkatkan, ya kami rekomendasikan agar ditingkatkan. Entah itu pembangunan, maupun mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan,” jelas Amin.  adv

H. Wahid Nurahman Wakil Ketua DPRD SEKALI lagi, DPRD Kabupaten Probolinggo melakukan tugasnya sesuai jadwal, agar kepentingan masyarakat tidak terganggu. Buktinya, Senin (21/3), DPRD berhasil membuat eksekutif membacakan LKPJ Bupati tahun 2015, dan disampaikan Bupati Probolinggo dalam rapat paripurna. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, khususnya pada Bab III pasal 17 ayat (1) menyatakan, “LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir’. Jadi paling lambat bulan Maret. Rapat paripurna itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, serta Bupati dan seluruh kepala satker. Rapat paripurna itu sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Wahid Nurahman. Usai paripurna, Wahid mengatakan bahwa bahwa LKPJ dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih,

bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Maka, kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. “Dalam rangka memenuhi fungsi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Pertanggungjawaban dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelasnya. Dalam rapat paripurna, Bupati Tantri mengatakan, kondisi ekonomi daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, harga minyak mentah dunia dan laju inflasi. Kondisi ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2015 cukup baik ditandai pertumbuhan ekonomi dengan tahun dasar 2010 sebesar 4,91%. “Kami sudah menyusun jadwal kegiatan agar efektif, efisien dan tepat waktu. Setelah ini kita langsung melakukan kegiatan, seperti pembentukan pansus LKPJ, studi banding, dan agenda lainnya,” pungkas Wahid.  adv

Hasil konsultasi SEKRETARIAT akan dijadika dasar DPRD Kabuhukum mekanisme paten Probopergantian pimpilinggo langsung nan,” kata Supriadi, mengambil langJumat (1/4). kah atas perganDiketahui, Kamis tian Wakil Ketua (24/3) lalu, Ketua DPRD Musayyib DPC PKB KabupatNahrawi oleh en Probolinggo MaPKB. Agar langlik Haramain mekahnya tepat dan nyerahkan SK DPP tidak menyalahi PKB Nomor 13316/ aturan, SekreH. Supriadi D P P - 0 3 / V I /A . 1 / tariat melakukan Sekretaris DPRD III/2016, tentang konsultasi ke Kepenetapan perubahan unsur mendagri. Itu dilakukan untuk pimpinan DPRD Kabupaten memenuhi hak konstitusional Probolinggo 2014-2019 dari ParPKB yang memiliki wewenang tai Kebangkitan Bangsa. Dalam atas penunjukan posisinya. Hal itu ditegaskan oleh Sekre- SK tersebut, berisi permohonan taris DPRD H. Supriadi. Mantan agar pimpinan DPRD mengganti Musayyib Nahrawi dengan Lukcamat dan kepala Dispendukman Hakim. SK itu diserahkan capil ini mengatakan, konsultasi ke Kemendagari terkait meka- Malik kepada Kabag Perundangnisme pergantian pimpinan undangan Sekretariat Dewan Baharuddin di kantor DPRD. DPRD. Surat pengajuan perganMalik berharap pimpinan tian Musayyib dari posisi Wakil Ketua DPRD sudah dia terima DPRD tidak mengulur-ulur waktu untuk memproses pergandan diserahkan kepada Ketua tian Musayyib kepada Lukman. DPRD H. Imam Suhrowardi. Setelah Ketua DPRD mem- Paripurna tinggal mengesahkan berikan disposisi dan petunjuk, pergantian pimpinan dewan Sekretaris DPRD langsung akan tersebut. Sebab, pimpinan dan anggota DPRD berasal dari parmenindaklanjutinya. Kata Supriadi, mencopot Musayyib dan tai. Dan partailah yang menenmenggantinya dengan Lukman tukan anggotanya untuk menduduki posisi pimpinan. Hakim tak bisa serta merta. Wakil Ketua DPRD H. Wahid Semua ada mekanisme dan Nurahman mendukung langkah peraturannya yang harus diikuti. Karena itu, akan ada paripurna Sekretaris DPRD untuk konsultasi ke Kemendagri terlebih internal. dahulu. Wahid berharap, per“Kami perlu konsultasi Kemendagri, karena sebelumnya gantian pimpinan tidak mempengaruhi suasana kondusif dan belum ada pergantian pimpinan DPRD. Tujuan kami agar hubungan harmonis legislatif memiliki dasar aturan yang jelas, dan eksekutif. Pasalnya, komudan menghindari polemik di nikasi pimpinan dengan anggota DPRD dan eksekutif sudah baik belakang hari. Ketimbang salah dan hamonis.  adv langkah, lebih baik konsultasi.

JEMBER

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 SABTU, 2 APRIL 2016

Penerangan

Bandara Notohadinegoro Embarkasi Antara

Warga Dua Desa Butuh Listrik JEMBER-Lamanya realisasi program listrik masuk desa (lisdes) membuat warga dua desa di Kecamatan Panti masih belum teraliri listrik. Padahal sejumlah tiang listrik telah terpancang di sepanjang jalan yang masuk ke arah dua desa tersebut. Dua desa yang dimaksud adalah Dusun Krajan, Desa Serut, serta Dusun Gebang Utara, Desa Panti, Kecamatan Panti. “Padahal seperti di Desa Serut, tiang listriknya sudah dibangun sejak tahun 2013 yang lalu,” ungkap Budi Wicaksana, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jember kemarin. Legislator asal Kecamatan Panti ini menyebut, sekitar 100 kepala keluarga (KK) telah mendaftar untuk memasang sambungan listrik baru. Namun, program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Jember itu tak kunjung terealisasi hingga kini. “Selama ini, warga harus memasang meteran listrik yang posisi dari rumahnya hingga mencapai 400 meter. Padahal kalau ngetol (sambungan jarak jauh) seperti itu sangat berbahaya. Apalagi selama ini warga yang ngetol itu harus berbagi dengan warga yang lain,” tutur politisi Partai Nasdem tersebut. Kepala Desa (Kades) Serut, Kecamatan Panti, Nur Salim, mengatakan, warganya mulai gelisah dengan janji yang tak kunjung terealisasi. Bahkan diakuinya, sempat ada beberapa warga yang marah sampai mau merobohkan tiang listrik yang sudah terlanjur di pasang pihak PLN. Salim pun berharap pemerintah bisa segera merealisasikan program yang terlanjur ditawarkan ke warga. “Jika memang ada persoalan di lapangan yang harus menunda program tersebut, kami berharap ada koordinasi dengan pihak pemerintahan desa, supaya tidak ada kesalahpahaman antara warga dengan kami,” ujarnya Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ekonomi Sumberdaya Mineral (Disperindag ESDM) Jember, Achmad Sudiyono, menyebutkan jika program tersebut memang inisiatif Pemkab Jember yang bekerjasama dengan PLN. “Namun pemkab hanya membangun infrastukturnya, sementara PLN bertugas untuk mengaliri saluran listriknya,” terangnya. Menurut dia, program itu bagian dari kepedulian pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa terpencil. Karena, pemkab sadar betul selain air warga juga sangat membutuhkan saluran listrik.  aif

DUTA/SYAIFUDIN

TINJAU: Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie didampingi Bupati dr Faida MMR saat melakukan peninjauan di Bandara Notohadinegoro Jember, kemarin.

Operasi Resi Gudang Tak Optimal JEMBER-Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Jember, Agus Noer Abadi mengatakan sistem resi gudang yang sudah diresmikan pada Oktober 2014 belum berjalan optimal. “Dari kapasitas 2.000 ton, hanya 50 ton hasil panen petani yang disimpan di resi gudang tersebut atau hanya terserap sekitar 2,5 persen saja selama tahun 2015,” kata Agus usai rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Jember, kemarin. Menurut dia, pada tahun 2014 tercatat sebanyak 80 ton gabah dan jagung hasil panen petani yang tersimpan di resi gudang, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2015 yakni hanya 50 ton saja yang tersimpan dalam resi gudang. “Pada bulan Maret 2016 sudah panen raya di Jember, namun belum ada penyerapan sedikitpun yang dilakukan di resi

gudang. Padahal, jika melihat fasilitas yang sudah ada merupakan fasilitas kelas utama,” katanya. Ia menjelaskan tujuan dibangun sistem resi gudang yang berada di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung tersebut untuk menunda jual komoditas saat memasuki panen raya yang biasanya harganya rendah, sehingga petani dapat menyimpannya terlebih dahulu di resi gudang itu. “Kami sudah berkoordinasi dengan para petani bekerjasama dengan Dinas Pertanian, namun harga jual komoditas pertanian, seperti gabah dan jagung di pasaran sedang tinggi, sehingga petani lebih memilih menjualnya langsung daripada menyimpannya di resi gudang,” tuturnya. Agus mengakui jika serapan resi gudang masih rendah, tetapi bukan berarti tidak ada aktivitas pada resi gudang tersebut dan per-

Pemkab Masukkan Materi “IESMQ”

HARIAN UMUM

MASYARAKAT

BIRO JEMBER KEPALA BIRO: Achmad Syaifuddin WARTAWAN: Gafur Budianto, Andik Sugiono, Solichin, M Ali Ridho, M Fauzan

lu dorongan semua pihak, agar sistem resi gudang tersebut dapat berjalan optimal. Sementara Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri mengatakan, resi gudang yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp. 5 miliar belum optimal, padahal dengan fasilitas resi gudang yang sangat lengkap sangat disayangkan tidak dimanfaatkan oleh petani dengan baik. “Kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan petani hingga saat ini masih enggan untuk memanfaatkan resi gudang yang dimiliki oleh Pemkab Jember itu di antaranya lokasi resi gudang yang jauh dari lahan para petani,” katanya. Politisi PDI Perjuangan itu berharap resi gudang yang sudah dibangun menggunakan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan jalan memanfaatkan resi gudang secara maksimal.  aif

26 Pelajar Terinveksi HIV/AIDS

Pemerintahan

JEMBER-Pemerintah Kabupaten Jember, memasukkan materi “Intellingence, Emotional, Spritual dan Management Quotieent” (IESMQ) dalam kegiatan bimbingan teknis untuk mewujudkan revolusi mental di jajaran birokrasi, terutama di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum setempat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember, Rasyid Zakaria, Jumat (1/4) kemarin, mengatakan revolusi mental yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo menjadi perhatian serius bagi Bupati Jember Faida untuk mewujudkan birokasi sebagai pelayan masyarakat yang lebih baik. “Dalam bimtek Dinas Pekerjaan Umum Jember tidak hanya materi sumber daya manusia (SDM) dalam teknis bekerja, sehingga kami mengundang KH M. Misbahussalam untuk menyampaikan materi IESMQ itu,” katanya, kemarin . Dengan materi itu, lanjut dia, para pejabat di lingkungan Pemkab Jember, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dapat bekerja sesuai dengan keinginan Bupati Jember untuk memiliki mentalitas yang amanah dan bermanfaat untuk masyarakat Jember,” tuturnya. Sementara KH M. Misbahussalam mengatakan materi IESMQ itu sebenarnya merupakan materi ESQ yang diambil dari Al Quran, Al Hadits, dan Kitab Kuning, serta ilmu pemerintahan, sehingga diharapkan dapat menjadikan PNS lebih amanah dalam menjalankan tugasnya. “Dengan kecerdasan intelektual diharapkan pejabat benar-benar memfungsikan kemampuan mental, agar berpikir secara rasional dan dengan kecerdasan emosional diharapkan para pejabat mengelola perasaan, mempersepsi situasi, dan berempati dalam menjalankan tugasnya,” tutur Pengasuh Yayasan Raudlah Darus Salam Sukorejo Bangsalsari itu.  aif

JEMBER–Keinginan untuk menjadikan Bandar Udara Notohadinegoro sebagai embarkasi dan debarkasi utama sulit terwujud. Namun, pemerintah bisa menjadikan sebagai embarkasi dan debarkasi haji antara. Hal tersebut disampaikan oleh sales manager PT Garuda Indonesia wilayah Jember Budi Prihantoro. “Dilihat dari geografisnya, Bandara Notohadinegoro berada di wilayah pegunungan. Sehingga pesawat dengan ukuran besar sangat sulit untuk melakukan maneuver,” ujarnya kemarin. Budi menambahkan, untuk menjadikan kabupaten Jember sebagai Embarkasi dan Debarkasi antara, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya memiliki asrama, dan seluruh proses administrasi seperti pemeriksaan pasport, sudah dilakukan di Jember. Sehingga ketika jamaah calon haji tiba di Bandara Juanda Surabaya, tidak perlu lagi melakukan proses administrasi. Mereka tinggal pindah ke pesawat untuk melanjutkan perjalanan langsung ke Mekkah. Lebih lanjut Budi menjelaskan, saat ini di Indonesia ada empat wilayah, yang dijadikan Embarkasi dan Debarkasi antara. Yakni provinsi Jambi, Lampung, Palangkaraya dan Gorontalo.  aif

DUTA/SYAIFUDIN

SOSIALISASI: Sosialisasi tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di Jember. JEMBER–Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mendeteksi sedikitnya 26 pelajar telah terinveksi birus HIV / AIDS. Karena itu, sosialisasi bahaya virus mematikan tersebut ke pelajar sangat penting. “Jika melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, memang perlu adanya peran serta yang nyata dari masyarakat seluruh kalangan untuk memerangi serta meminimalisir penyebarannya. Dengan gencar sosialilasi,

kami harapkan HIV/AIDS di kalangan pelajar tidak menjalar dan semakin meluas,” ujar Yumarlis, Kabag Humas Dinkes Jember. Yumarlis menjelaskan, untuk menekan jumlah penderita HIV/AIDS perlu dilakukan langkah tepat untuk meminimalisir bertambahnya jumlah penderita, yakni dengan memutus mata rantai penyebaran virus tersebut melalui gencar sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada para

pelajar dan mahasiswa akan bahaya serta dampak penyakit HIV/AIDS. Ditegaskannya, sosialilasi di kalangan pelajar sangat penting karena telah diketahui terdeteksi ada 26 pelajar yang dinyatakan positif HIV/AIDS. Sehingga, dengan upaya pendekatan serta sosialilasi diharapkan ada motivasi serta peran nyata tersendiri bagi para guru pembimbing untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut. Data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menyebutkan, jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Tahun 2012, jumlah penderita mencapai 822, tahun 2013 mencapai 1.118 jumlah penderita, dan dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2014 jumlah penderita mencapai 1.335, dan 800 penderita diantaranya masuk pada fase AIDS. Pada tahun 2015, penderita HIV / AIDS mencapai lebih 2.250 orang “Dan yang paling memprihatinkan, 26 penderita di antaranya masih berstatus mahasiswa dan pelajar,” pungkasnya.  aif

Tantang Tolak Pengambilalihan SMA dan SMK JEMBER-Anggota Komisi D DPRD Jember Isa Mahdi menantang Pemerintah Kabupaten Jember untuk berani melakukan penolakan pengambilalihan SMA dan SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kebijakan pengambilalihan seperti amanah undang- undang tersebut akan mengebiri peran pengawasan Pemkab dan DPRD,” jelas politisi partai Hanura ini, kemarin. Padahal lanjut Isa, masih banyak persoalan yang harus dituntaskan dalam dunia pendidikan. Jika kemudian diambil alih, lalu muncul persoalan seperti ijazah yang ditahan, Pemkab dan DPRD Jember tidak akan bisa berbuat banyak. Untuk itulah, kata Isa, dirinya menantang Pemkab Jember untuk berani menolak kebijakan tersebut, seperti yang dilakukan walikota Surabaya Tri Rismaharini. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Bambang Haryono menegaskan, tidak akan menolak kebijakan tersebut. Sebab pengambilalihan SMA dan SMK tidak hanya terjadi di Jember tetapi seluruh Indonesia. Seperti diketahui terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 mendatang, pengurusan izin pendirian sekolah baru untuk SMA dan SMK beralih ke Pemprov Jawa Timur. Kebijakan itu seiring dengan pengambil alihan wewenang SMK dan SMA ke Pemprov Jawa Timur. “Saat ini proses pemindahan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK sedang dalam proses transisi dari Pemkab Jember ke Pemprov Jatim,” terangnya. Untuk itu, kata Bambang, pihaknya sedang melakukan pendataan berapa jumlah aset serta guru SMA dan SMK di Jember. Total ada sekitar 200 lebih lembaga pendidikan SMA dan SMK di Jember. Bambang mengaku, sesuai dengan undang- undang terbaru, kewenangan pengambilalihan tersebut tidak hanya sebatas guru saja, tetapi seluruh aset untuk sekolah negeri juga diambil alih.  aif

Stok Beras di Jember Cukup untuk 3 Bulan JEMBER-Stok beras di Perum Badan Urusan Logistik Sub Divre XI Jember mulai menipis yakni sebanyak 10.336 ton, namun masih cukup untuk memenuhi kebutuhan beras untuk masyarakat miskin atau masyarakat prasejahtera (rastra) selama tiga bulan ke depan. “Stok beras di sejumlah gudang Bulog Jember sekitar 10.000 ton lebih dan diprediksi cukup untuk memenuhi kebutuhan dua hingga tiga bulan ke depan, namun jumlah itu akan bertambah karena pihak Bulog saat ini melaku-

kan pengadaan beras,” kata Rahmawati, Wakil Kepala Bulog Sub Divre XI Jember. Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang mendapatkan rastra di Jember sebanyak 192.591 kepala keluarga (KK) dan mendapatkan beras sebanyak 15 kilogram untuk masingmasing RTS, sehingga kebutuhan raskin di Jember sebanyak 2.894 ton per bulan atau sekitar 35.000 ton per tahun. “Stok beras sebanyak 10.336 ton tersebut merupakan beras premium yang akan disalurkan

kepada keluarga prasejahtera di Jember karena stok beras medium yang biasanya disalurkan untuk program rastra di gudang Bulog Jember sudah habis sejak Februari 2016,” tuturnya. Menurut dia, penyerapan beras dan gabah petani di Bulog Jember hingga akhir Maret 2016 sekitar 3.000 ton setara beras yang merupakan beras medium untuk dialokasikan pada program rastra di Jember. “Tahun ini target pengadaan beras atau prognosa sebanyak 75.000 ton dan kami op-

timistis target dapat tercapai karena Jember merupakan salah satu lumbung pangan di Jatim dan petugas satker terus mengintensifkan turun ke lapangan untuk membeli gabah petani,” katanya. Sementara Kasi Penyuluh Dinas Pertanian Jember Luluk Herman mengatakan pihaknya selalu membantu Bulog Jember untuk menyerap gabah atau beras petani di areal pertanian, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan beras di Perum Bulog setempat.  aif

Naila, Bocah dengan Gusi Menempel Rahang JEMBER-Nasib pilu dialami Naila, bocah 5 tahun anak pasangan Niwat dan Pak Is,, warga Dusun Lengkong, Desa Sucopangepok, Kecamataan Jelbuk. Pada usianya saat ini, ia tak mampu beraktifitas layaknya kebanyakan bocah lain seusianya. Kondisi itu akibat menderita kelainan sejak lahir, yaitu gusi yang menempel hingga ke daerah geraham. Akibat kelainan tersebut, Naila makan dan minum hanya bisa melalui lubang-lubang kecil di sekitar gusi. Hal tersebut dilakoni oleh bocah perempuan tersebut sehari-harinya. Kondisi ini semakin ironis, ketika Naila saat ini telah menjadi anak yatim. Bocah

ini menjalani kehidupannya hanya bersama sang ibu. Ayahnya baru saja meninggal dunia, karena mengalami kecelakaan kerja saat bekerja sebagai TKI di Malaysia. Dulu, ayahnya berniat bekerja di luar negeri untuk mencari biaya bagi penyembuhan Naila. Dengan keterbatasan ekonomi keluarga, sang ibu kini hanya bisa pasrah dan merawat Naila dengan kondisi seadanya. Untuk kesembuhan bocah malang itu, dibutuhkan tindakan operasi dengan biaya sangat besar. Tentu upaya itu tak mampu diwujudkan keluarga yang tergolong keluarga kurang mampu ini. “Kami pernah merujuknya ke rumah sakit, saran dokter saat itu harus dilakukan op-

erasi,” tutur Niwat, sang ibu. “Namun biayanya cukup besar. Akhirnya, kami putuskan membawanya kembali untuk dirawat di rumah. Kami tidak memiliki biaya untuk pengobatan itu,” tutur perempuan itu, kemarin. Sementara itu, Ketua Seknas Jokowi Kabupaten Jember Sapto Raharjanto mengungkapkan, sampai saat ini keluarga Naila masih terus berharap melihat anak tercintanya itu dapat sembuh dan beraktifitas seperti anak seusianya. “Kami pernah rujuk ke RSD. Soebandi Jember. Untuk kasus Naila ini memang perlu ditangani tiga tim dokter ahli spesialis dan tahapan awal pasien perlu dilakukan pe-

meriksaan di rumah sakit di Surabaya,” terangnya. Menurut Sapto, pihaknya telah membuka posko bantuan bagi para donatur yang ingin turut serta sebagai upaya gerakan bersama untuk membantu pengobatan bagi Naila. “Masa depan adik Naila ini masih sangat panjang dan masih memiliki cita-cita untuk menjalani kehidupan yang lebih layak dan lebih baik di masa yang akan dating,” jelasnya. “Bagi donatur yang ingin menyalurkan bantuan bisa bersama-sama melalui Gerakan Gandeng Tangan Bantu Ringankan Penderitaan Naila melalu hotline Seknas Jokowi nomor telpon 081336103916,” terang Sapto.  aif

DUTA/SYAIFUDIN

MENEMPEL: Nila penderita gusi menempel di rahang bersama ibunya. Editor : Mahrus Ali Layouter : Abida Al Aliyah

OPINI

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 SABTU, 2 APRIL 2016

Editorial Berputar-putar Ditarif Angkot SETELAH repot menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), sekarang pemerintah merasa kesulitan menurunkan tarif angkutan umum. Sudah ada angka ancang-ancang, misalnya penurunan tarif tiga persen. Namun, pelaku bisnis angkutan umum diperkirakan sulit menjalankan keinginan pemerintah tersebut. Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, mengatakan saat ini pemerintah membahas formulasi penurunan tarif transportasi. Diakui, penurunan tarif 3% untuk seluruh transportasi umum sulit dilakukan. Alasannya lucu, karena susah mencari uang kembalian bagi penumpang. Hitungan Jonan demikian, misalnya untuk bus kota seperti Metromini dan Kopaja yang tarifnya Rp4.000, berarti harus turun Rp120. Sekalipun dibulatkan menjadi Rp100 atau Rp150, tetap akan menyulitkan awak bus untuk menyerahkan kembalian. Untuk itu, Jonan mengaku tengah berupaya mencari jalan keluar agar masyarakat maupun pengusaha transportasi tidak dirugikan. Sekarang sedang dibahas dengan Organda bagaimana formulasinya. Praktiknya kembalian Rp100 itu sulit. Nah! Lucunya lagi, masih kata Jonan, kemungkinan lain adalah tarif bus kota tidak turun dulu. Tetapi sebagai konsekuensinya, tarif bus kota tak boleh naik atau kenaikannya kecil ketika nanti harga BBM naik lagi, ini disesuaikan dengan keuntungan ekstra yang mereka peroleh dari penurunan harga BBM saat ini. Kalau misalnya begitu, kata Jonan, ditabung sekarang, nanti kalau harga BBM naik, nggak usah naik atau naiknya disesuaikan. Pemerintah tidak Kita janjian dulu. Oh iya? perlu terlalu larut Padahal, mestinya, pememikirkan bagaimana merintah selaku regulator, mengembalikan ‘susuk’ harus tegas. Termasuk tegas dalam mengendalipenumpang. Sebagai kan tarif angkutan umum, regulator pemerintah menyusul penurunan harharus tegas. Jangan sampai ga BBM jenis premium pemerintah menempatkan dan solar. Pemerintah diri ‘diatur’ oleh Organda.” tidak perlu terlalu larut memikirkan bagaimana mengembalikan ‘susuk’ penumpang. Soal teknis itu terserah lapangan. Tetapi, aturan harus jelas. Sebagai regulator pemerintah harus tegas. Jangan sampai pemerintah menempatkan diri ‘diatur’ oleh Organda. Persoalan nanti penumpang mengikhlaskan, tidak mau mengambil kembalian yang kelewat kecil, itu urusan lain . Yang terpenting adalah tunjukkan bahwa dalam hal tertentu (termasuk soal tarif) pemerintah mampu mengendalikannya. Keluhan Ketua Umum Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Murphy Hutagalung, bahwa penurunan harga premium dan solar tidak serta merta bisa diikuti penurunan tarif angkutan umum karena masih ada komponen biaya lain yang mesti diperhitungkan, itu menjadi urusan mereka. Masalahnya angkutan umum ini mau atau tidak, mengikuti regulasi pemerintah. Termasuk keluhan Organda yang terbebani biaya lain seperti harga suku cadang yang naik 120 persen akibat kenaikan BBM sebelumnya dan aneka pungutan seperti macam-macam retribusi dan lain sebagainya itu juga menjadi konsekuensi mereka. Yang jelas, ketika harga BBM turun, maka tarif angkutan juga harus turun, dan penurunannya berjalan lurus dengan penurunan harga BBM. Ketegasan pemerintah harus ditunjukkan ketika mengendalikan tarif untuk kelas ekonomi Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) atau Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP). Sebab jika tidak, percuma harga jual BBM diturunkan, jika tidak ada dampak langsung yang dirasakan pengguna jasa transportasi. Selain itu, ke depan, pemerintah setiap kali hendak menaikkan harga jual BBM hendaknya dilakukan secara komprehensif, khususnya terkait dengan dampak ikut naiknya harga-harga lainnya seperti suku cadang dan lainnya. Mestinya, ada jaminan pengendalian harga. Jika harga BBM turun hanya 5-10 persen, dampaknya pada kenaikan harga-harga lainnya hendaknya dijaga tidak sampai 120 persen, seperti yang terjadi pada suku cadang. Jika hal itu mampu dilakukan, maka setiap ada kenaikan atau penurunan harga BBM ke depan, maka tidak perlu lagi ada polemik berkepanjangan. Tidak lagi ada istilah ‘kalau BBM naik, selalu diikuti oleh naiknya tarif angkutan sesuai prosentase kenaikan BBM, tetapi tidak terjadi sebaliknya’. Pemerintah perku membaca, mendengar saran dari publik. Sekarang ini banyak komentar soal kebijakan BBM dan dampaknya. Di dunia maya, netizen meminta pemerintah tidak sekadar mengimbau para pengusaha angkutan umum menurunkan tarif menyusul penurunan harga solar dan premium Rp500 per liter. Mereka meminta pemerintah berani menindak tegas pengusaha angkutan yang tak patuh. Apalagi, pada prakteknya di sejumlah daerah kebijakan itu bisa diterapkan. Di Sulsel misalnya, sudah ada regulasi yang mengatur terkait naik turunnya BBM dan tarif angkutan dengan tabel. Jika harga premium Rp5.050- Rp6.000, maka tarif angkutan kota Rp4.000 untuk umum dan pelajar sebesar Rp3.000. Harga premium Rp6.050- Rp7.000 harga tarif angkutan umum Rp4.500 dan pelajar Rp3.000. Mudah bukan? Tidak perlu berputar-putar ditarif angkutan. Waallahu’alam bish-shawab. 

Surat Pembaca

Gotik, Pancasila, dan Keadilan Oleh : Masduri*) Mungkin maksudnya hendak guyon, namun malang nian nasib Zaskia Gotik. Artis yang tenar dengan goyang itiknya tersebut harus berurusan dengan penegak hukum lantaran saat mengisi acara di salah satu stasiun telivisi swasta pernyataannya dianggap melecehkan lambang negara. Larangan melecehkan lambang negara tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Karena tindakannya tersebut, Gotik diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000. Reaksi masyarakat terhadap kasus tersebut beragam, ada yang marah besar, ada yang biasa-biasa saja karena yang bersangkutan sudah minta maaf dan hal tersebut tidak dilakukan secara sengaja. Kasus Gotik ini, tentu saja menjadi hiburan kita di tengah ingar-bingar persoalan kebangsaan. Selama ini kita sudah terlalu lama terpendam dalam gurita kasus korupsi, narkoba, dan terorisme. Tiba-tiba muncul kasus pelecehan terhadap lambang negara. Gotik yang biasanya sering tampil di telivisi sebagai penghibur, tiba-tiba lidahnya keseleo ketika ditanya seorang presenter soal sila kelima, ia dengan refleks menjawab “bebek nungging”. Kalau kita cermati, sila kelima Pancasila berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara semantis dan filosofis, bahasa bebek nungging yang dihadirkan oleh Gotik sebenarnya dapat diinterpretasi sebagai bahasa kritik terhadap keadilan yang selama ini dirasakan nungging oleh masyarakat. Kesejahteraan yang dijanjikan oleh negara sampai hari ini masih seperti harapan di siang bolong. Pemerintah sudah melakukan pembangunan di berbagai sektor, hanya kesejahteraan masyarkat

Marketing menyarankan untuk memasang tiang galvanis dengan biaya dari pendaftar dan saya sudah membeli tiang galvanis sebesar Rp250.000. Namun setelah pemasangan tiang galvanis hingga saat ini, tetap belum ada pemasangan Firstmedia di rumah saya. Widodo Email: urip.orchad.widodo@gmail.com

HARIAN UMUM

MASYARAKAT

Penasehat Ahli: KH. A. Mustofa Bisri KH. A. Hasyim Muzadi

agar kehadirannya di panggung hiburan mendapatkan respons positif. Tak hanya itu, pernyataan “bebek nungging” sebagai jawaban terhadap pertanyaan dari seorang presenter merupakan pengaruh sosial yang dilakukannya secara refleks. Sehingga di sini, kita dapat berkesimpulan bahwa kasus Gotik secara subtantif tak dimaksudkan secara sengaja sebagai pelecehan terhadap negara. Mengadili Gotik tanpa memahami akarnya, sama saja membiarkan hukum berdiri tanpa logika.

Secara semantis dan filosofis, bahasa bebek nungging yang dihadirkan oleh Gotik sebenarnya dapat diinterpretasi sebagai bahasa kritik terhadap keadilan yang selama ini dirasakan nungging oleh masyarakat. konstruktif sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat guna mencapai mimpi founding fathers, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum Subtantif Secara eksplisit kasus Gotik memang merupakan bentuk pelecehan terhadap lambang negara. Hanya saja, kita perlu menelusuri motifnya agar hukum tak hadir sebagai singa yang dapat menyantap siapa saja tanpa memahami secara utuh mengapa pelanggaran hukum tersebut terjadi. Dalam analisis Lawrence M. Friedman, motif yang mendorong perilaku hukum, setidaknya ada empat, yaitu kepentingan pribadi, kepekaan terhadap sanksi (atau penghargaan), tanggapan atas pengaruh sosial, dan kepatuhan. Kasus Gotik berkaitan dengan kepentingan pribadi dan pengaruh sosial. Sebagai penghibur, tentu saja Gotik harus bisa memoles dirinya sedemikian rupa,

Justru, kalau kita mau serius memahami pelecehan terhadap negara, kasus korupsi jauh lebih besar ketimbang kasus ecek-ecek yang dilakukan oleh Gotik. Korupsi bukan saja bentuk pelecehan terhadap negara dalam maknanya secara tekstual, tetapi jauh dari itu, secara subtantif tindakan korupsi adalah bentuk penjungkalan terhadap martabat dan harga diri negara. Korupsi tak hanya membuat nama baik negara tercemar, namun juga bisa meruntuhkan Indonesia menjadi negara bangkrut, yang mungkin saja nanti Indonesia bakal tinggal namanya saja dalam ingatan sejarah, jika kita tak secara serius melakukan perang perlawanan terhadap korupsi. Karena itulah, tugas kita menjaga negara tak hanya secara simbolik seperti dalam kasus Gotik. Namun lebih jauh, kemarahan kita sebagai warga negara harus lebih garang terhadap korupsi dan segala bentuk ketidakadilan yang terus direproduksi oleh pemerintah. Dalam

pandangan Thomas Hobbes, secara simbolik negara hanya perekat, namun subtansinya adalah kehadiran kesejahteraan, keadilan, dan jaminan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Sebab itu, mestinya perlawanan paling keras dari rakyat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara dilakukan ketika hak-hak yang menjadi konsensus bersama tak didapatkan secara utuh. Apa hak-hak tersebut, dalam pandangan filsafat hukum Rudolf Stammler, Pancasila selain berkedudukan sebagai ideologi bangsa, ideologi negara, dan cita hukum (rechtsidee), juga berkedudukan sebagai cita negara (staatsidee). Citacita negara berarti hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara agar rakyatnya benar-benar merasakan wujud dari kehadirannya. Karena itu, kelima sila dalam Pancasila merupakan representasi dari keinginan founding fathers sekaligus dasar negara, yang dalam bahasa Stammler disebut sebagai bintang pemandu (leitsrern). Sebagai pemandu jalan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus hadir secara riil berupa; hadirnya kebebasan beragama, tegaknya nilai-nilai kemanusian, terwujudnya persatuan kebangsaan, terciptanya kehidupan demokratis, dan dirasakannya keadilan bagi seluruh rakyat di tanah air ini. Kalau hal tersebut tak terwujud, bukan hanya Gotik yang melakukan pelecehan terhadap lambang negara, pemerintah dan juga kita termasuk orang yang juga melakukan pelecehan terhadap lambang negara. Karena sejatinya lambang hanya simbol, sedangkan ruhnya adalah hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *)Masduri, pengelola Laskar Ambisius (LA) dan akademisi teologi dan filsafat pada fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Opini merupakan ruang publik. Bagi yang ingin menyumbangkan opini atau gagasannya, kirim via e-mail: dumas@sby.centrin.net.id. Opini bisa disertai foto diri. Keluhan dan saran masalah pelayanan publik, dapat dikirim melalui SMS ke 0817-333-882, faks.021-31906214

Channel Hilang, Teknisi Belum Datang Memperbaiki PADA tanggal 26 Februari 2016, saya mengajukan berlangganan Firstmedia. Akan tetapi hingga surat ini saya kirimkan, belum ada perkembangan tentang pengajuan tersebut. Saya sudah berusaha menghubungi lebih dari 3 marketing untuk berlangganan Firstmedia, alasannya belum adanya set id untuk rumah saya.

belum didapat secara maksimal. Fakta ini sebenarnya tidak sederhana, karena setiap tahun triliunan rupiah dianggarkan oleh pemerintah. Persoalannya sudah seberapa besar uang tersebut terserap bagi kesejahteraan rakyat. Kasus korupsi yang menggurita menjadi penanda jika besarnya anggaran negara selama ini masih banyak menjadi bancakan elit politik. Bebek nungging dalam bahasa Gotik, jika dimaknai secara semantis adalah kritik terhadap pemerintah, yang sebenarnya dapat kita maknai secara

As’ad Said Ali Dr. H. Alwi Shihab

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Drs. H. Choirul Anam Direktur : Mokhammad Kaiyis Dir. Operasional : Achmad Hizbullah Fahry Dir. Keuangan : Ahmad Nahidlul Umam General Manager : Eko Pamuji Pemimpin Redaksi : Mokhammad Kaiyis

SMS Ketidakpahaman masyarakat awam tentang Pancasila perlu diperhatikan. Hilangnya matapelajaran Pancasila dan P4 di sekolah ternyata berdampak luar biasa pada kepribadian anak bangsa. Hal itu juga yang menyebabkan terdegradasinya moral masyarakat. Ayo hidupkan lagi Pancasila sebagai dasar dan landasan perbijak masyarakat. [WAHYUDI: 08523588XXXX]

Keluhan & saran masalah pelayanan publik. Kirim sms ke 081 733 3882

Jakarta Kok Mati Total SUDAH beberapa hari ini, jaringan Esia di Jakarta sudah tidak beroperasi. Ini sangat mengganggu aktivitas kami sebagai pengguna setia Esia sejak awal beroperasi. Setidaknya ada 3 nomor aktif yang selalu kami gunakan untuk kebutuhan komunikasi di rumah dan di tempat kerja. Namun hilangnya jaringan tanpa pemberitahuan ini jelas sangat merugikan para penggunanya. Terlebih apabila hilangnya jaringan cdma esia berlangsung lama sehingga akan menghabiskan masa aktif dan masa tenggang yang secara otomatis akan menghanguskan sisa pulsa dan juga mematikan nomor Esia itu sendiri. Jika layanan Esia memang akan segera dimatikan

atau tidak beroperasi secara permanen, seharusnya ada pemberitahuan yang jelas kepada para penggunanya. Juga diberikan solusi bagi para pelanggan yang tetap mau menggunakan jaringan maupun nomor tersebut, seperti migrasi nomor dan sisa pulsa ke jaringan operator CDMA lain seperti yang pernah dilakukan pada awal tahun ini untuk area di luar Jakarta dan Bandung. Melalui surat pembaca detik.com ini, kami harap ada solusi yang memadai dari Esia sebagai bentuk tanggung jawab kepada pengguna setianya. Terima Kasih. Sumita Email: zon_cz@yahoo.com

Redaktur Pelaksana: Mahrus Ali, Mohammad Hakim. Koordinator Liputan: Mohammad Natsir. Koordinator Daerah/Event: Imam Ghozali. Redaktur: Endang Lismari, Tri Suryaningrum, Abdur Rohman, Imam Ghozali. Wartawan: Ahmad Fathis Su’ud, Abd. Aziz, Ari Armandianto, Andi Mulya. Fotografer: Ridho’i, Wiwik Wulandari. Biro Daerah: Situbondo: Fatur Bari. Probolinggo: Ahmad Faisol. Pasuruan: Abdul Aziz, Hamzah Pujiono. Lumajang: Lukmanul Hakim, Ali Imron. Bondowoso: Haryono. Banyuwangi: Jamhari. Jember: Achmad Syaifudin. Bangkalan: Moh Amin. Sampang: Fathurahman. Pamekasan: Habib As Siddiq. Biro Sidoarjo: Ahmad Yani, Moh. Irfan, Yudi Irawan, Sudarsono, Wahyudin Tohir, Agus Hadi P. Gresik: Abdul Salim, M Shopii, Agus Salim Lutfi. Lamongan: Kadam Mustoko. Malang Raya: Rio Hendra (Koor). Mojokerto: Arif Rahman, Yusuf Widayat. Jombang: Nurul Yaqin, Muhtazuddin. Kediri: Nanang Priyo. Nganjuk: Adi Mulyadi. Madiun: Agoes Basoeki, Aribowo. Blitar: Hendik Budi Y. Tulungagung: Jarot Prawira. Trenggalek: Tatang Dahono Tuban: Syaiful Adam. Ponorogo: Siti Noor Aini. Jakarta: Khoirul Huda Sabily, M.Saefullah, Hamzah P, Teguh. Depok: Aan Humaidi. Desain Grafis: Husni Fahamsyah (Koordinator), Ahmad Faiz Muda, Sulistyorini, Ismail Amrullah, Abida Al Aliyah, Dewi Ayu Manila, Imron. Karikaturis: Iskandar Zubair. IT Support: Nardi. Website Desainer: Dody Tri Kapisha. Keuangan: Putut Kartika Candra (kabag), Wahyu Setyawati; Nurul Faizah (Jakarta); Marketing Eksekutif: Maulana; Iklan: Lores Verda Wati, Mufita Endah R, Tri Ramayanti (Adm), Rahmat (Koord Adv), Hawin Novita A (Telemarketing). Sirkulasi & Pemasaran: Syamsul Huda (Koordinator), Lutfi Eko S, Masudi, Akhson Fuadi, Puji, Ardi, Ahmad Rif’an, Fatkhul Khozin, Mislan, Jamudin (Jakarta). SIUPP: No. 705/SK/Menpen/SIUPP/1998. Percetakan: PT Duta Aksara Mulia. Kantor Pusat: Graha Astra Nawa, Jl. Gayungsari Timur 35 Surabaya, Telp. 8299985, 8299986 (iklan& Koran), 8299982 (Redaksi) Fax. 8299987 E-mail: harianduta@gmail.com - Website: www.duta.co Kantor Jakarta: Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat, Telp. (021) 31906159, Faks. (021) 31906214. Wartawan HARIAN DUTA MASYARAKAT dilengkapi dengan kartu identitas berupa ID Card / Kartu Pers.

Editor : Arohman Layouter : Abida Al Aliyah

EDUKASI

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 SABTU, 2 APRIL 2016

Sinkronisasi Soal UNBK Beres SMA Khadijah Gelar Istighotsah untuk Tenangkan Siswa walan setiap sekolah, maka server ngadat dalam proses sinkronisasi tidak sama sekali. “Alhamdulillah waktu dua jam waktu singkronisasi yang diberikan puspendik pas. Semuanya sesuai jadwal,” jelas dia. Kepala Bidang Pendidikan dan Kejuruan Dispendik Surabaya, Sudarminto juga sudah yakin bila seluruh sarana prasarana dan singkronisasi selesai. “Tinggal tunggu tanggal mainnya besok senin. Insyallah 99 persen beres,” kata Sudarminto. Diakui Sudarminto, pada awal proses sinkronisasi pertama, sempat terjadi masalah. Beberapa sekolah tidak dapat

DUTA/WIWIEK WULANDARI

SEJUMLAH siswa kelas XII SMA Khadijah Surabaya yang akan menempuh Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bersama orangtua dan guru berkumpul untuk memanjatkan doa bersama di Aula Sekolah, Kamis (31/3/2016) malam. membuka isi soal karena memang untuk sementara koordinasi dipegang ITS. Namun, pada hari kedua kemarin (1//4),

proses sinkronisasi tak ada kendala sama sekali karena semua sudah dipegang Puspendik. “Sudah dihandle pusat” tandas

DUTA/ENDANG

SURABAYA - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tinggal dua hari lagi. Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya pun memastikan seluruh sekolah sudah melakukan sinkronisasi server atau pengunduhan soal UNBK. “Besok (hari ini) harus selesai. Minggu sudah steril dan Senin (04/04) sudah puncaknya,” kata Kepala Dispendik Surabaya, Ikhsan. Sejak proses sinkronisasi awal Kamis (31/3) hingga Jumat (01/04) tak ada keluhan dalam hal sinkronisasi. Hal itu tidak lepas dari adanya jadwal sinkronisasi sekolah yang tidak sama satu sama lainnya. Dengan adanya penjad-

PEMILU BEM UNUSA Fathul Qoribullah dan Moh Hasan terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universias Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menyisihkan pesaingya Achmad Luqman dan Alifya Nabila dalam pemilihan Jumat (01/04).

dia. Di Indonesia, Surabaya adalah satu-satunya kota yang seluruh sekolahnya mengikuti UNBK. Total ada 254 sekolah yang ikut UNBK. Rinciannya 101 SMK, 137 SMA dan 16 MA. Sementara total pesertanya mencapai 37 ribu siswa. Dengan 17 ribu siswa SMA, siswa SMK sebanhyak 18 ribu dan sisanya 2 ribu adalah siswa MA. Sementara itu, beberapa sekolah sudah menyiapkan siswanya untuk mengikuti UNBK. Salah satunya yakni SMA Khadijah Surabaya. SMA di kawasan Wonokromo ini telah menyiapkan siswa dengan berbagai cara antigalau untuk menghadapi ujian nasional (UN), baik cara material maupun spiritual. “Agar tidak galau, kami menerapkan berbagai cara untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi UN,” ucap Kepala SMA Khadijah Much Mas’ud SPd MM usai acara, Kamis (31/03) malam. Secara material, katanya, pihaknya sudah menyiapkan siswa untuk menghadapi UN sejak kelas 11 (kelas 2 SMA) dengan pendalaman soal-soal UN pada jam ke-8 dan ke-9. Tidak hanya UN, saat memasuki kelas 12 (kelas 3 SMA), siswa pun diberi tambahan pendalaman soal-soal masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN pada jam ke-9. “Untuk UNBK,kami memang baru memulai tahun ini, karena tahun lalu hanya siap secara sarana dan prasarana tapi SDM belum siap,” tuturnya. Tahun ini, siswa SMA Khadijah Surabaya yang mengikuti UN (UNBK) mencapai 185 siswa. “Khusus UNBK, siswa sudah dilatih dengan sistem UNBK itu sejak Februari,” tukasnya. Awalnya, penyiapan UNBK memang tidak bisa optimal, karena perubahan dari UN secara tulis ke komputer itu memang tidak bisa cepat. “Tapi, kekurangan yang ada kami perbaiki terus dan sekarang sudah siap,” pungkas dia.  end

DIPILIH KEMENDIKBUD RI

Serius Kembangkan Pendidikan Inklusif PROBOLINGGO — Mulai tahun ajaran 2015/2016, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo membuka pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dispendik diundang pelatihan oleh Kemendikbud, lantaran dinilai serius mengembangkan pendidikan inklusif. Hanya 78 Dispendik se-Indonesia yang diundang. Kepala Dispendik Tutug Edi Utomo mengatakan, saat ini sekolah inklusif baru dilaksanakan di 24 SD di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Tercatat ada 33 ABK yang bersekolah di sekolah inklusif. Terbanyak berada di SDN Tongas Wetan 1 sebanyak 6 siswa dan SDN Sukokerto 1 sebanyak 5 siswa. Sementara yang lain masing-masing 1 siswa. Tutug menambahkan, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan ABK belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama temanteman seusianya. “Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan, sistem pembelajaran dan penilaiannya,” ujarnya. Menurut Tutug, sekolah inklusif adalah sekolah yang melayani ABK dalam konteks normal. Artinya, para ABK dilayani bersama-sama dengan anak-anak normal dalam kelas dan guru yang sama. “Ini untuk memberikan semangat kepada anak tersebut agar bangkit seperti anak normal. Pendidikan untuk ABK sudah

DUTA/ISTIMEWA

KEPALA Dispendik Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo. diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,” katanya. Karena dinilai serius memaksimalkan pendidikan inklusif, Dispendik diundang oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemendikbud RI, dalam Program Gerakan Pembudayaan Pendidikan Inklusif. Kementerian hanya mengundang 78 Dispendik perwakilan kabupaten dan kota se-Indonesia. Digelar di Palembang pada 15-18 Maret 2016 lalu, Dispendik Kabupaten Probolinggo mengutus Kasi SD Roy iskandar. “Hasil dari pelatihan tersebut yaitu inventarisasi permasalahan dan solusi pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Disiapkan dana pendampingan untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di kabupaten dan kota terpilih. Dispendik Kabupaten Probolinggo dipilih oleh Kemendikbud untuk pengembangan pendidikan inklusif,” kata Roy, Jumat (1/4).  afa/adv

SAMBUNGAN

Istri Punya Firasat Sanusi Dibawa KPK  Sambungan dari Hal 1

Presdir Agung Podomoro pusat perbelanjaan Jakarta, Kamis (31/3) malam. Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi yang ditangkap saat transaksi suap yang diberikan pihak swasta inisial GEF. Orang ini merupakan perantara dari perusahaan PT Agung Podomoro Land (APL). “KPK mengamankan uang senilai Rp 1 miliar dan Rp 140 juta dalam OTT tersebut,” ujar Agus Rahardjo. Agus menyatakan, uang Rp 1.140.000.000 tersebut merupakan pemberian kedua kepada Sanusi. Sebelumnya pada pada 8 Maret 2016, Sanusi telah menerima Rp 1 miliar. Jadi total uang dugaan suap yang diterima Sanusi adalah senilai Rp 2,1 miliar. Agus Rahardjo mengatakan, kasus ini berkaitan dengan pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

(RZWP3K) dan Raperda tentang tata ruang strategis Jakarta Utara. KPK telah menetapkan tiga tersangka, salah satunya M Sanusi. Dua tersangka lainnya adalah AWJ selaku Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land dan TPT selaku karyawan PT Agung Podomoro Land. “Tiga orang tersangka. Dalam kasus ini terlihat pengusaha mencoba mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan sehingga menghiraukan kepentingan umum yang lebih besar yakni lingkungan,” ujar Agus Rahardjo. Agus menuturkan, Sanusi diciduk KPK Kamis (31/3) sekitar pukul 19.30 di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Sanusi ditangkap setelah menerima uang dari GEF, perantara TPT yang tak lain karyawan PT Agung Podomoro Land. “Selain dua orang itu, diamankan juga TPT dan BRR sekretaris PT APL di rumahnya di Jakarta Timur,” jelasnya.

Kategori Korupsi Besar Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan, kasus ini bisa dikategorikan sebagai kasus korupsi besar. Di mana sebuah perusahaan mencoba mempengaruhi pembuat kebijakan untuk kepentingan sempit. “Ini kasus yang bisa dikategorikan grand corruption. Karena dari awal kami berlima ingin menyasar korupsi besar yang melibatkan swasta,” kata Laode saat bersama Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, kemarin. Laode mengatakan, kasus ini semakin mempertegas bahwa korporasi kerap mempengaruhi pembuat aturan baik di eksekutif maupun legislatif. “Dan yang paling peting lagi, ini contoh paripurna di mana korporasi pengaruhi kebijakan publik. Bisa dibayangkan, kalau semua kebijakan publik dibikin bukan dasar kepentingan rakyat, tapi hanya mengakomodasi kepentingan orang tertentu atau korporasi tertentu,” tegas dia. Laode berharap, kasus ini

tidak terjadi lagi baik di tingkat pusat maupun daerah. Apalagi, reklamasi yang terjadi saat ini tengah menjadi polemik di masyarakat baik Jakarta maupun Bali. “Kami berharap hal semacam ini tidak terjadi lagi. Di Indonesia perlu juga kami jelaskan proyek tentang reklamasi, sudah banyak diributkan, sejak dulu diprotes karena dianggap bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” tegas dia. Menurut dia, akibat suap yang dilakukan korporasi membuat UU menjadi tidak sinkron dari pusat ke daerah. “Kebijakan ini tidak sinkron dengan UU di atasnya. KPK sangat menganggap kasus ini adalah kasus sangat penting, karena ini contoh paripurna bagian korporasi pengaruhi pejabat publik untuk kepentingan yang sempit,” jelas dia. Feeling Istri Sanusi Saat menangkap Sanusi, peny-

Dinilai Identik Penataan Sistem Rujukan  Sambungan dari Hal 1

Kelas III Batal dilaporkan ke presiden, tidak naik sebesar yang seharusnya,” pungkas Bayu. Bayu Wahyudi mengimbau para pengguna BPJS kelas I dan kelas II berbesar hati. Mereka diminta tidak bermigrasi ke kelas III jika mampu membayar iuran untuk kelas I atau kelas II. “Kalau kita mengajak gunakan hati nurani. Ini kan sistem sharing. Kalau mampu membayar iuran kelas I atau kelas II kenapa harus ke kelas III,” katanya. Rujukan yang Tinggi Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan pandangan terkait evaluasi dua tahun pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selama pelaksanaan JKN, persoalan mulai jenis pelayanan, sistem rujukan, ketersediaan obat, dan kualitas manajemen rumah sakit. Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan, sebagai organisasi dokter satu-satunya terus berperan aktif dalam membantu

penyelesaian kekurangan di JKN. Pasalnya, sejauh ini JKN yang dimulai sejak 1 Januari 2014 itu identik dengan penataan sistem rujukan.”Kasus rujukan yang tinggi mestinya diselesaikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), tetapi dirujuk di fasilitas kesehatan tingkatan lanjutan. Hal ini yang menjadikan pembiayaan pelayanan kesehatan tak terkendali,” ujar Oetama di kantor PB IDI di Jl Dr Ratulangi, Menteng, Jakarta, Jumat (26/2). Dijelaskannya, tingginya angka rujukan bukan hanya disebabkan faktor kompetensi dokter. Namun, juga disebabkan tak tersedianya alat kesehatan serta obat di FKTP. “Tak sebanding beban dokter dengan pasien yang dilayani. Kurangnya jumlah FKTP menjadi salah satu sebab. Idealnya dalam pelaksanaan JKN ya 80% bisa selesai di FKTP dan 20% dana habis di FKTP,” sebutnya. Obat-Alkes Sering Kosong Kemudian, persoalan lain yang disinggung terkait ketersediaan obat serta alat kesehatan. Ketersediaan obat ini diatur dalam formularium nasional (Fornas). Dalam persoalan ini,

seharusnya profesi dokter baik primer atau spesialis dilibatkan dalam memberikan masukan. Menurut dia, sering terjadi kekosongan obat di pelayanan dengan tak tersedianya obat untuk jenis penyakit tertentu. “Karena tidak masuknya obat itu dalam fornas. Tentu IDI berharap masukan bisa diberikan dokter primer atau spesialis agar bisa diikuti ketersediaan obat dan Alkes di pelayanan sehingga tak ada masalah lagi,” kata Oetama. Begitu juga soal tarif INA CBGS yang masih rendah karena dalam beberapa kasus masih ada disparitas (perbedaan) tarif antara tarif rawat inap dan rawat jalan. Pasien yang diinapkan, perawatan intensif, sampai tindakan operasi masih ada disparitas tarif antar-berbagai tipe rumah sakit. Persoalan ini yang kemudian membuat hanya sedikit rumah sakit swasta yang mau bekerja sama karena tak ada subsidi dari pemerintah. “Ini yang membuat beban pelayanan terhadap pasien ada di rumah sakit pemerintah. Makanya peran organisasi profesi sangat diperlukan untuk memperbaiki masalah ini. Mulai masukan tarif, sistem rujukan, ketersediaan

obat dan alat kesehatan di Fornas,” jelas Oetama. “Ada perbaikan tarif INA CBGS yang didukung anggaran kesehatan cukup dan segera mungkin agar permasalahan pelaksanaan JKN yang jalan dua tahun bisa teratasi,” tuturnya. Jasa Medis Dokter Lalu, IDI juga memberikan masukan yang dibutuhkan dalam menyusun panduan kompensasi jasa medis dokter. Sejauh ini, pembagian jasa medis dokter di layanan primer di FKTP sudah ada aturan lebih jelas dibanding fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang hanya disebut jasa pelayanan 30-50% dari total klaim BPJS di rumah sakit. “Kalau ada panduan jasa medis ini bisa memberikan masukan dan panduan bagi manajemen rumah sakit, anggota IDI untuk menyusun pembagian jasa medis yang transparan dan berkeadilan di masing-masing fasilitas kesehatannya,” tuturnya. Sementara, hingga Februari 2016, tercatat 158 juta rakyat Indonesia sudah menjadi peserta program JKN. Diharapkan pada 2019, seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi peserta program JKN.  dit, meo

idik KPK juga membawa mobil Jaguar hitam berplat nomor B 123 RX milik Sanusi. Selain itu ada dua tas besar. Kamis (31/3) malam, tiga penyidik KPK dan Sanusi keluar dari mobil mewah tersebut dan menenteng dua tas besar itu. Selain Sanusi juga ditangkap lima orang lainnya. Tak lama setelah itu, KPK juga menyegel ruang kerja Sanusi dan M Taufik, wakil ketua DPRD DKI Jakarta yang juga kakak Sanusi, serta ruang pemantau CCTV. Penyegelan dilakukan sekitar pukul 20.00 WIB kemarin. Sementara itu, istri Sanusi sudah punya feeling bahwa suaminya bakal dibawa KPK. “Bapak perjalanan dari kantor mau pulang ke rumah lalu di tengah perjalanan dia dibawa ke KPK,” ujar istri Sanusi, Naomi Shallima, di rumahnya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (31/3). Naomi yang mengenakan gamis ungu dan kerudung biru ini belum mengetahui kasus yang membelit suaminya itu. Dia hanya diberi tahu Sanusi melalui telepon bahwa tadi malam dibawa ke KPK. Naomi mengatakan telah punya firasat bahwa suaminya bakal berurusan dengan KPK. “Saya sama anak yang gede sudah ada feeling kalau bapak bakal dibawa ke KPK,” ujarnya. Feeling bagaimana, Bu? “Ya feeling saja,” katanya. Naomi tidak

mengetahui kasus apa yang membuat suaminya ditangkap KPK. Komisi D yang dipimpin Sanusi adalah komisi yang berkaitan dengan pekerjaan umum, perumahan dan gedung pemerintah daerah, tata ruang, pengawasan dan penertiban bangunan, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama dan Sekretaris Dewan DKI Jakarta Muhammad Yuliadi secara terpisah mengatakan, penangkapan Sanusi oleh KPK terkait Raperda. “Kalau diurut-urut ini masalah Raperda,” kata Ahok di kantornya, kemarin. Saat ini DPRD DKI memang sedang membahas tiga Raperda, yaitu Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Provinsi DKI Jakarta, dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK) Strategis Pantai Utara Jakarta. Berikutnya, Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Bantuan Hukum Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik menegaskan akan memberikan bantuan hukum bagi Sanusi yang juga adiknya. Kabar penangkapan Sanusi alias Bang Uci diakui Taufik membuat terkejut keluarga. “Saya sebagai keluarga akan meny-

iapkan pendampingan hukum, sebagai keluarga bukan sebagai anggota partai,” ujar Taufik dalam jumpa pers di ruangan Fraksi Partai Gerindra di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Jumat (1/4). Sanusi diciduk tim KPK pada operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (31/3). Mobil Jaguar B 123 RX ikut diamankan ke KPK. “Apalagi setelah ditelusuri ternyata adalah anggota Gerindra, kebetulan adik saya, terkejut,” kata Taufik. Namun Taufik menegaskan Gerindra tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada Sanusi. Taufik –yang ruang kerjanya juga disegel KPK ini— bicara soal komitmen Gerindra memberantas korupsi. “Gerindra punya komitmen memberantas korupsi, itu instruksi ketua umum, jadi kita serahkan kepada proses hukum, itu mekanisme AD/ART. Apabila terbukti maka kita akan usulkan pemecatan, ini adalah komitmen Gerindra dan Gerindra tidak akan melindungi kadernya yang terlibat,” ujar Taufik lantang. Karena itu Taufik berharap publik tidak mengaitkan urusan individu dengan partai. “Pak Prabowo memisahkan antara instruksi partai dengan saya. Instruksi partai jelas korupsi tidak boleh dilindungi, itu jelas,” ujarnya.  dit, mer, viv

Prof A’la: Terpenting Kita Bebas KKN  Sambungan dari Hal 1

40 PT Islam Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara Kemenag RI yang diwakili Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Mohammad Yasin dengan Rektor UINSA Prof Dr H Abd A’la MAg di Theater Room Tower A UINSA Surabaya, Jumat (1/4). “Untuk tahun ini, memang kami masih pilih 40 PTKIN baik yang UIN maupun IAIN yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya UINSA. Mereka dipilih karena kesiapan, kalau belum siap kita kasih waktu tahun depan,” ujar Yasin usai penandatanganan. Dengan ditetapkannya UINSA sebagai zona integritas ini, dikatakan Yasin, harus ada manajemen perubahan. Rektor sebagai pemegang pimpinan tertinggi harus

mengeluarkan surat keputusan (SK) baru yang berisi program kerja atas perubahan di berbagai bidang. “Harus ada integritas. Harus ada daftar absen yang tertata. Kalau dosen misalnya tidak ada di tempat di hari itu harus membuat daftar isian kerja di hari itu. Nanti ketika ada pemeriksaan akan ketahuan, oh dosen A pukul 08.00 sampai 10.00 tidak ada di tempat karena ada penugasan dan lain-lain,” jelas Yasin. Nantinya daftar absen dan isian kerja itu akan dilakukan secara online. Sehingga bisa lebih transparan karena bisa diakses semua orang. Sistem online ini akan diterapkan secara bertahap agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. “Diharapkan semua bisa transparan terbuka. Tidak hanya masalah absensi untuk masalah pemilihan rektor juga dilakukan

secara terbuka dengan sistem online. Sehingga semua orang bisa ikut seleksi, dan yang terbaik yang akan terpilih. Itulah birokrasi di kalangan kampus,” tandasnya. Dengan upaya ini, dikatakan Yasin, Kemenag berharap nilai reformasi birokrasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk Kementerian Agama bisa membaik. Pada 2014 nilainya hanya 54,83 persen, pada 2015 menjadi 62,28 persen dan pada tahun ini ditarget bisa mencapai 75 persen. Sementara itu Rektor UINSA Prof Dr H Abd A’la MAg mengaku siap mendukung semua langkah yang dilakukan Kemenag demi mengarah ke suatu yang lebih baik. “Yang terpenting kita harus bersih, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme,” tandasnya.  end

Editor : Muhammad Hakim Layouter : Sulistyorini

C M Y K

JAKARTA

DUTA MASYARAKAT SABTU, 2 APRIL 2016

EKSPLOITASI ANAK Polisi Sosialisasi ke Sekolah JAKARTA- Polisi masih mengembangkan kasus dugaan eksploitasi anak. Selain itu, polisi juga mensosialisasikan pencegahan eksploitasi terhadap orang tua, dan anak-anak di lingkungan sekolah. “Langkah pencegahan kami melakukan langkah preventif dan preemtif. Jadi kami perintahkan seluruh anggota ke sekolahsekolah. Kami juga mengimbau para orang tua agar memperlakukan anak dengan baik, jangan dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi,” kata Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Surawan, Jumat (1/4). Untuk empat pelaku yang sudah ditangkap, Surawan menjelaskan jika saat ini penyidik masih mengembangkan. Polisi menduga ada pelaku lain yang juga masih berkeliaran. “Kasus eksploitasi anak kemarin kita masih terus melakukan pengembangan, melengkapi berkas-berkas. Kita juga tidak bisa percaya begitu saja pada tersangka. Apakah mereka masih ada indikasi pernah menjual bayi dan sebagainya,” tandas Surawan. Sebelumnya Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap dua wanita berinisial NH, 43, dan I, 35. Keduanya menjadi tersangka kasus eksploitasi anak di bawah umur. Selain menangkap dua tersangka, polisi juga menciduk delapan orang dewasa dan mengamankan 17 anak-anak dari beberapa lokasi di Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan juga menangkap sepasang kekasih pada 24 Maret. Tersangka berinisial ER, 17 dan SM, 18 dicokok lantaran melakukan tindak pidana perdagangan orang dan penelantaran anak. Saat beraksi pelaku membawa seorang bayi berumur enam bulan. mtr

LALU LINTAS Nasib 3 In 1 Bergantung Evaluasi ERP JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya telah memutuskan untuk menggunakan Electronic Road Pricing (ERP), sebagai pengganti sementara kebijakan three in one. ERP akan beroperasi pada 5 April hingga 8 April 2016. Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, dalam tiga hari tersebut akan ada evaluasi apakah ERP akan dipermanenkan dan menghapus kebijakan three in one. Atau three in one tetap beroperasi seperti sekarang. “Lepas dari perkembangan dinamika yang ada, tetap akan dilaksanakan uji coba ERP pada 5 sampai dengan 8 April 2016. Hasil uji coba nanti sebagai dasar menentukan final apakah three in one akan berjalan terus atau dihapus,” kata Budiyanto, Jumat (1/4). Namun, Budiyanto meminta, pengoperasian ERP tersebut juga diimbangkan dengan sumber daya manusianya. Hal tersebut bertujuan agar ERP tidak malah menjadi boomerang. “Rencana program DKI akan menerapkan ERP saya kira gagasan yang cukup bagus. Permasalahannya untuk membangun ERP harus dipersiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, payung hukum, data base, atau back office,” jelas Budiyanto. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menghapus three in one. Rencana ini dipicu pengungkapan kasus eksploitasi anak dan perdagangan manusia di Jakarta. Jalur three in one adalah kebijakan saat Jakarta dipimpin Gubernur Sutiyoso. Peraturan Gubernur terkait three in one ini diteken pria yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara itu pada 2007. Kebijakan ini melarang mobil yang berpenumpang kurang dari tiga orang melintas di jalan tertentu. Tujuannya, mengurangi kemacetan saat jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Three in one diberlakukan pada pagi sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB dan sore pukul 16.00 WIB hingga 19.00 WIB. Beberapa jalan yang masuk dalam kawasan three in one antara lain, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Pintu Besar Utara dan Jalan Hayam Wuruk.mtr

TRANSPORTASI Tarif Angkot Turun Gopek JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sebesar Rp 500/liter dari Rp 6.950 menjadi Rp 6.450/liter. Harga solar juga turun Rp 500 per liter, dari sebelumnya Rp 5.650 menjadi Rp 5.150. Pasca penurunan yang berlaku efektif 1 April 2016, Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Safruan Sinungan, mengatakan tarif angkutan umum akan turun mulai, Sabtu (2/4) hari ini, sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Untuk angkutan umum seperti Metromini dan Kopaja akan turun Rp 500 alias gopek. “Paling lambat besok (Hari ini, Red) Organda akan umumkan tarif angkutan turun ke masyarakat,” kata Safruan Sinungan, Jumat (1/4). Untuk bus kota dan mikrolet tarifnya akan turun Rp 500, sedangkan tarif taksi saat buka pintu akan turun Rp 1000 dari sebelumnya Rp 7.500 menjadi Rp 6.500, dan per km turun dari Rp 4.000/km menjadi Rp 3.800/km. “Untuk angkutan perkotaan yaitu bus kota reguler dan mikrolet penurunan tarifnya Rp 500. Taksi saat ini untuk buka pintu Rp 7.500 akan turun jadi Rp 6.500 jadi turunnya Rp 1.000, kemudian per km saat ini Rp 4.000 menjadi Rp 3.800,” kata Safruan.dtk

IST

PEMUKIMAN LUAR BATANG: Tampak menara Masjid Luar Batang terlihat dari kawasan tanggul Kampung Luar Batang, yang rencananya bakal digusur oleh Pemprov DKI Jakarta, pada 9 April mendatang.

Masjid Luar Batang Tak Dibongkar D Djarot Siap P Pasang Badan JAKARTA - Wacana dan isu liar yang sempat merebak di kalangan masyarakat Kampung Luar Batang, tentang pembongkaran Masjid Kramat Luar Batang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dibantah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Bahkan Djarot siap pasang badan untuk mematahkan informasi tersebut tidak benar, dan menjamin Masjid dan Makam Kramat Luar Batang tidak akan diusik sejengkalpun, dalam rencana Revitalisasi Kawasan Wisata Muara Bahari, Pasar Ikan, dan Masjid Luar Batang. “Revitalisasi Pasar Ikan itu tidak ada masalah , kita lakukan secara bertahap terutama untuk warga yang tinggal di atas tanggul itu sangat berbahaya,” ujar Djarot, saat ditemui di Rumah Makan Seafood Sinar Muara Angke, Kawasan Pelabuhan Ikan Muara Angke,

Jumat (1/4) siang. Dikatakannya, pemerintah akan terus melakukan pendataan dan pemindahan warga pemilik bangunan di darat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, sembari semakin memperbanyak ketersediaan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa). “Saya pastikan selama warga memiliki bangunan di daratan dan juga memiliki KTP DKI pasti dapat rusun, tidak perlu khawatir atau takut ketidakbagian Rusunawa,” tambah mantan Walikota Blitar itu. Ia juga menjelaskan, rencana revitalisasi yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta di kawasan wisata Museum Bahari , Sunda Kelapa, dan Pasar Ikan, tidak akan menganggu Masjid dan Makam Kramat Luar Batang. “Kalau pak Yusril bilang mau pasang badan, saya juga bisa pasang badan asalkan untuk kepentingan masyarakat, kita pastikan tidak akan menganggu makam Habib , kita justru akan memperindah, sehingga menjadi satu kesatuan,

antara Masjid Luar Batang, Makam Habib, Museum Bahari, Pasar Ikan, kita tata semua,” tegas Djarot. Ia mengaku Pemprov DKI Jakarta tidak akan bertindak sembarangan. Menurutnya, pemerintah setempat di tingkat Kecamatan akan terus memberikan ketenangan dengan masyarakat Luar Batang, dan selalu menjalin hubungan baik. “Jangan berpersepsi kalau penataan kawasan sekitar Masjid Luar Batang ini seperti penertiban lokalisasi Kalijodo, ini sangat berbeda, kalau disini yang kita tata ulang itu hanya bangunan yang ada di pinggir kali dan di atas tanggul laut,” lanjutnya. Djarot juga menyatakan isu pengumpulan cap darah yang dihembuskan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, untuk membuat situasi dan kondisi memanas, merupakan hal yang keliru dan tidak ada sangkut-pautnya dengan penataan kawasan Masjid Kramat Luar Batang. “Daripada mengumpulkan cap darah atau tanda tangan darah, sebaiknya darahnya digunakan untuk

hal yang lebih bermanfaat, seperti disumbangkan untuk Palang Merah Indonesia (PMI),” tutur Djarot. Ia juga memastikan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta akan terus siap dan siaga menghadapi dan meladeni gugatan, yang dilayangkan oleh kelompok atau oknum tertentu yang merasa terusik dengan rencana penataan kawasan wisata sejarah dan religi Museum Bahari, Pasar Ikan, dan Masjid Kramat Luar Batang. “Ya kita siapin semua, supaya Pemprov tidak kalah dalam revitalisasi, ini kan biro hukum kita bekerja terus , Pemprov DKI tidak akan kalah, yang penting kita duduk dan memberikan kehidupan pada masyarakat setelah mereka direlokasi, dan penataan ini kedepannya untuk kepentingan warga yang lebih besar,” tutupnya. Di tempat terpisah, Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara, AKBP Ruddy Setiawan mengimbau, agar masyarakat Luar Batang jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas. Ruddy juga menambah-

Pungli Warga, Pengawas TPU Petamburan Dipecat JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dibuat kesal dengan oknum PNS yang bertugas di Taman Pemakaman Umum (TPU) Petamburan, yang diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) warga. Bahkan, Ahok sapaan Gubernur DKI mengancam akan memecat pengawas TPU Petamburan itu bila terbukti melakukan pungli. Selain itu, Ahok mengaku, akan memutasi PNS Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, yang melakukan pungli ke Dinas Perhubungan DKI. “Semua staf di sana kita keluarkan pindah ke Dishub,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, (1/4). Ahok mengaku juga semakin kesal saat mendengar penjelasan Kepala dinas yang mengatakan dari hasil penyelidikan pengawas TPU Petamburan, oknum tersebut menyebut permintaan pungutan itu hanya bercanda. Atas kejadian ini, mantan politisi Gerindra ini mengaku, akan melakukan bersih-bersih di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. Dia menyebut akan menginstruksikan pihak inspektorat untuk mencari bukti praktik pungli lain.

DOK

BASUKI TJAHAJA PURNAMA “Ya kita kalau yang itu akan diberhentikan kalau terbukti kan inspektorat harus buktikan. Kita berhentikan banyak orang ini. Inspektorat proses ketemu berhentikan,” tegasnya. Seperti diketahui, Ahok menerima laporan Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) di Petamburan melakukan pungutan liar. Hal itu diketahui setelah sejumlah PNS menyamar menjadi warga. Dalam penyamaran itu, PNS sempat merekam suara kepala TPU yang secara terang-terangan meminta uang. Kepala

TPU meminta uang untuk kebutuhan cicilan mobil tiga bulan dan angsuran rumahnya selama dua bulan. Rekaman suara kepala TPU saat melakukan pungli kemudian diperdengarkan di ruang rapat oleh Ahok. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Ratna Diah Kurniati mengatakan, pihaknya telah melaporkan 26 pengawas TPU yang diduga melakukan Pungli terhadap warga. Ratna menyebut, ke-26 pengawas tersebut berasal dari 77 TPU yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. “Saya sudah melaporkannya kepada Pak Gubernur, hanya tinggal tunggu proses dan arahan selanjutnya,” kata Ratna di Kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (1/4). Ratna menyebut, jika setelah pemeriksaan mereka tersebut terbukti melakukan Pungli, maka Dinas Pertamanan dan Pemakaman akan memindahkan mereka ke instansi lainnya. “Saya akan minta untuk dikeluarkan dari sini (Dinas Pemakaman). Kami ingin memutuskan mata rantainya Mas, ini sudah terlalu lama,” kata Ratna.trb, mdk

kan, pihaknya tak akan mentolerir pihak-pihak tak bertanggung jawab, yang mencoba memprovokasi warga Luar Batang, dengan menyebar isu yang tidak jelas. “Kami juga selalu menyebar dan memiliki anggota intelijen untuk memantau kondisi, dan melihat siapa-siapa saja yang menjadi provokator dan menyebarkan isu tidak benar. Bila sampai sudah pada ranah penghasutan bisa kita jerat dengan tindakan pidana,” ucap Ruddy, saat ditemui di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (1/4). Dibantu dengan Komando Rayon Militer (Koramil) Penjaringan, Ruddy menambahkan, pihaknya bersama dengan TNI selalu bersiaga agar situasi di kawasan tersebut tetap kondusif. “Polri dan TNI sifatnya menjaga situasi agar tetap kondusif. Selain itu, kami juga selalu aktif untuk melakukan pendekatan secara door to door untuk menemani anggota kecamatan dan terkait melakukan pendataan dan verifikasi,” pungkasnya.sbc, okz

Teknisi AC Terjatuh di Balai Kota Meninggal JAKARTA – Zainudin (25), teknisi Air Conditioner (AC) yang jatuh dari plafon Balai Kota DKI meninggal dunia. Zainudin meregang nyawa, Kamis (31/3) malam sekitar pukul 20.10 WIB, tepat saat baru tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Tarakan. “Penyebabnya, cidera kepala berat, pendarahan intra-abdominal,” kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Suyatno, Kamis (31/3) malam. Zainudin naik ke atas plafon sekira pukul 18.00 WIB. Saat itu, dia bersama empat rekannya yang lain hendak membetulkan ducting AC ruang Balairung Kantor Gubernur DKI Jakarta. Ace, salah satu rekan Zainudin bercerita kalau teman kerjanya itu terjatuh setelah menginjak salah satu plafon. Zainudin jatuh dari ketinggian sekitar enam meter. “Dia harusnya menginjak besi (penanda yang bisa dipijak) tapi dia pijak plafon,” terang Ace. Zainudin jatuh ke lantai dengan posisi telentang dan mengeluarkan darah dari beberapa bagian tubuhnya. “Keluar darah dari telinga, mulut dan kepala,” sambung Ace. Teman-teman Zainudin juga pihak pelayanan kesehatan Balai Kota segera melarikan Zainudin ke RSUD Tarakan. Nahas, nyawa Zainudin tidak tertolong. Polisi tengah mengkaji hasil olah tempat kejadian perkara. Polisi pun menunggu hasil visum buat memastikan musabab pasti Zainudin jatuh hingga akhirnya tewas.mtr

BOGOR HUJAN DERAS KATULAMPA SIAGA SATU

Warga Bantaran Sungai Waspada Banjir Kiriman H Hujan deras yang masih m mengguyur kawasan Puncak d dan sekitarnya sejak Jumat (1 (1/4) siang, membuat tinggi m muka air (TMA) aliran Sung gai Ciliwung di Bendung K Katulampa, Bogor, kembali n naik menjadi 250 sentimeter (c (cm) atau berstatus Siaga 1. D Dengan kondisi ini warga b bantaran sungai di Jakarta w waspada banjir kiriman. KETINGGIAN air di bendung KE Katulampa mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika siang kemarin, ketinggian air masuk siaga empat di malam harinya, ketinggian air sudah masuk status siaga satu. Kondisi ini tentunya bakal membuat banjir kiriman di wilayah bantaran sungai di Jakarta. Kepala Jaga Bendung Katulampa, Andi Sudirman mengatakan, ketinggian air kembali mengalami peningkatan pada pukul 17.30 WIB dan masih bertahan hingga sekarang. “Semula pukul 17.00 WIB air masih di 200 cm, tadi kembali naik di 250 cm pukul 17.30 WIB atau sekarang berstatus siaga 1,”

katanya, Jumat (1/4). Sedikitnya, ada 600.000 liter air per detiknya air yang mengalir di Bendung Katulampa menuju Ibu Kota Jakarta. Hingga saat ini, kawasan Puncak masih diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Diimbau bagi warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung agar waspada dengan kondisi seperti ini. “Kita sekarang siaga penuh di Pos Pemantau Bendungan dan lakukan koordinasi dengan pintu air lainnya dengan kondisi sekarang ini,” tuturnya. Pos pengamatan TMA di Bendung Katulampa mencatat 200 sentimeter pada pukul 17.00 WIB yang berarti level Siaga Satu. “Level ancaman tertinggi dari banjir,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta segera menginformasikan, tinggi muka air kepada semua pihak menggunakan jalur sosial media dan lainnya, agar masyarakat dapat mengantisipasi banjir di kawasan bantaran Sungai Ciliwung. Diperkirakan, sekitar enam sampai sembilan jam lagi pukul 22.00

IST

BENDUNG KATULAMPA: Tampak kondisi Bendung Katulampa yang kini statusnya terus meningkat, dari siaga IV menjadi siaga I, Jumat (1/4) malamg. sampai Sabtu (2/4) pukul 02.00 WIB, air akan sampai Pintu Air Manggarai. Antisipasi wilayah yang kemungkinan akan terdampak banjir adalah bantaran sungai di daerah Srengseng Sawah, Pejaten Timur, Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Balekambang, Cawang, Kebon Baru, Bukit Duri, Cililitan, Bidara Cina, dan Kampung Melayu. Diperkirakan banjir yang terjadi tidak besar. Hanya berupa genangan

di bantaran sungai Ciliwung yang telah tumbuh banyak permukiman di kawasan tersebut. Banjir besar tidak terjadi karena ruas sungai lain sepanjang Sungai Ciliwung tinggi muka airnya normal (Siaga Empat), hujan tidak merata dan siaga satu hanya berlangsung satu jam saja. Menurut Sutopo tingginya fluktuasi debit sungai Ciliwung antara siaga empat berubah secara cepat menjadi siaga satu, kemudian tu-

run ke siaga empat kembali atau normal mengindasikan bahwa DAS Ciliwung sudah sakit atau kritis. Koefisien rejim sungai yang kontras mengindikasikan bahwa keseimbangan sistem hidrologi di DAS tersebut sudah rusak, katanya. Ini disebabkan dampak perubahan penggunaan lahan yang makin tidak terkendali di bagian hulu sehingga bagian hilir semakin rentan banjir. Sudah banyak upaya penanggulangan banjir di kawasan hulu, seperti reboisasi, penghijauan, penataan sungai, regulasi, konservasi tanah dan air, dan lainnya. Namun upaya tersebut selalu kalah cepat dengan faktor-faktor penyebab banjir sehingga DAS tetap kritis. Masyarakat di bantaran sungai Ciliwung diminta untuk waspada menghadapi banjir kiriman dari hulu. “Carilah tempat yang aman. Evakuasi barang-barang berharga ke tempat yang aman. Awasi anakanak bermain di sekitar sungai. Listrik hendaknya dimatikan. Sebab banyak korban banjir bukan disebabkan karena banjir tetapi karena keteledoran atau kelengahan,” katanya.src, okz

Editor : Tri Suryaningrum Layouter : Husni Fahamsyah

C M Y K

NOMOR

SURABAYA

09 SABTU 2 APRIL 2016

PENTING

PMK SURABAYA PUSAT JL PASAR TURI 21 (031)-3533843-44 POLRESTABES SURABAYA JL SIKATAN 1 (031)-3523927 RS ISLAM SURABAYA JL A YANI 2-4 (031)-8281744 JEMURSARI 51-57 (031)-8437784

DUTA MASYARAKAT

BBM Turun, Tarif AKDP Jatim Ditinjau Ulang SURABAYA - Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Jawa Timur, Wahid Wahyudi mengatakan bahwa penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah per 1 April 2016 dipastikan akan diikuti penyesuaian tarif angkutan kendaraan umum.

TARIF KERETA API

Mulai Hari Ini, Harga Turun

Namun penyesuaian tarif angkutan kendaraan umum itu, kata Wahid paling lambat akan ditentukan pada Senin (4/4) mendatang. “Senin Organda dan seluruh pemilik bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) juga akan dikumpulkan untuk membahas penyesuaian tarif,” terangnya saat

dikonfirmasi Jumat (1/4) kemarin. Menurut Wahid, kewenangan penentuan tarif angkutan kendaraan umum dibagi tiga level, yaitu untuk Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) tarifnya ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian angkutan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Wahid Wahyudi

menjadi kewenangan gubernur, dan angkutan kota, tarifnya ditentukan oleh bupati/wali kota. Diakui Wahid, pihaknya saat ini masih menunggu Surat Keputusan Menteri Perhubungan terkati tarif baru angkutan kendaraan umum setelah pemerintah pusat menetapkan penurunan harga BBM per

1 April 2016. “Kami menunggu SK dari Kemenhub untuk melakukan penyesuaian tarif angkutan kendaraan umum di Jatim,” dalihnya Kendatidemikian,pihaknyamenegaskan bahwa elemen tarif angkutan kendaraan umum bukan hanya

» BACA: BBM Turun..., hal 10

Dewan Kawal Gugatan ke MK Khawatir SMA/SMK Tak Gratis Lagi

SURABAYA – Kabar gembira bagi masyarakat pengguna moda transportasi Kereta Api (KA), karena mulai keberangkatan 1 April 2016, mereka akan menikmati penurunan harga tiket, namun khusus untuk KA ekonomi jarak jauh dan sedang bersubsidi. Penurunan tarif tersebut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 13 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan PM 198 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO). Total terdapat 7 rute perjalanan KA yang mengalami penurunan tarif dengan rata-rata penurunan hingga sekitar 5%. Penurunan tarif ini dilakukan pemerintah sebagai respons dari turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah berlaku sejak 5 Januari 2016 lalu. “Kereta Logawa rute perjalanan Purwokerto-Surabaya GubengJember, kereta Pasundan rute Surabaya Gubeng-Kiaracondong, dan beberapa kereta lainnya mengalami penurunan harga tiket sekitar 5%,” kata Suprapto Manajer Humas PT KA Daop 8 Surabaya. Harga tiket Kereta Logawa dengan rute Purwokerto-Surabaya Gubeng-Jember yang sebelumnya Rp80.000, turun menjadi Rp76.000. Demikian juga

SURABAYA - Upaya beberapa perwakilan wali murid melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 mendapat perhatian serius dari kalangan dewan. Komisi D DPRD Kota Surabaya bahkan berjanji akan mengawal uji materi ini sampai keluar putusan dari majelis hakim. Ketua Komisi D Agustin Poliana menjelaskan, sidang gugatan atas undang-undang yang berisi tentang pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi sudah dimulai Kamis (31/3) lalu. Pada sidang perdana ini masih beragendakan penyampaian dan pemeriksaan berkas-berkas gugatan. “Sidang lagi pada 13 April mendatang, jadi saat ini tim pengac-

» BACA: Risma Tolak..., hal 10

» BACA: Mulai Hari, ..., hal 10 DUTA/WIWIEK WULANDARI

UN HABITAT

Pemkot Gandeng APPBI SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mengajak Asosiasi Perhotelan dan Asosiasi Pengusaha Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyukseskan agenda internasional bertajuk “Prepatory Committe Meeting 3 (PrepCom3) for UN Habitat III” paada 25-27 Juli 2016. “Mari kita terima dengan baikbaik tamu kita. Sekali-kali yang sulit senyum kita ajarkan untuk senyum. Karena kalau kita bisa sukses, akan semakin banyak agenda internasional yang akan diadakan di sini,” Wali Kota Tri Rismaharini saat rapat koordinasi di Balai Kota Surabaya, Jumat (1/4). Agenda yang mengusung tema terkait lingkungan dan permukiman yang berlangsung pada 25-27 Juli ini diperkirakan dihadiri 2.460 peserta yang berasal dari 136 negara. Menurut dia, suksesnya acara ini tentunya bergantung pada peran serta semua elemen di Kota Pahla-

» BACA: Pemkot Gandeng, ..., hal 10

BUDAYAKAN LITERASI VIA PERPUSTAKAAN ONLINE Siswa memanfaatkan perpustakaan online yang baru diresmikan di SMK PGRI 13 Surabaya, Rabu (30/3). Dari 28 SMK PGRI di Surabaya, perpustakaan online ini baru ada di SMK PGRI 13.

Agustin Poliana

Hari Ini Rakor UNBK Antisipasi Listrik Padam dan Gangguan Server SURABAYA - Jelang pelaksanaan ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat SMA/ SMK, pada 4-6 Maret, Dinas Pendidikan (Dispendik) kota Surabaya menggelar rapat koordinasi (rakor). Rakor ini untuk mengetahui kesiapan UNBK. Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya meminta Dinas Pendidikan untuk mengantisipasi kendala teknis, seperti padamnya listrik dan gangguan pada server. Ketua Komisi D, Agustin Poliana, mengatakan, jika terjadi gangguan dikhawatirkan akan menganggu konsentrasi ujian para siswa. “Jika tiba-tiba listrik mati

Lima Nama Bakal Ditetapkan Tersangka

atau server drop kan bisa blank konsentrasi mereka,” katanya, Jumat (1/4). Untuk itu, menurutnya, agar pelaksanaan ujian nasional berjalan lancar dalam rapat koordinasi persiapan UNBK di Dinas Pendidikan, seluruh stake holder diundang. “Harapan kita semua diundang, mulai operator, PLN, perguruan tinggi dan lainnya,” ujarnya. Politisi PDI Perjuangan ini meminta dalam rapat koordinasi tersebut semua pihak menyampaikan problem yang dihadapi menjelang UNBK. Sehingga, bisa diatasi secepatnya. “Apabila ada kendala lapangan, kita turun ke lapangan untuk mengurangi masalah yang ada,” lanjutnya. Perempuan yang akrab disa-

» BACA: Hari Ini..., hal 10

Kasus Korupsi KPU Jatim

Dandeni-Herdiana

SURABAYA – Lima nama bakal ditetapkan sebagai tersangka dalam lanjutan penyidikan dugaan kasus penyalahgunaan anggaran untuk pemilihan presiden dan legislatif yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim. Penyidikan yang dilakukan tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim ini mengklaim telah menemukan adanya alat bukti baru pada kasus ini. “Kami masih mendalami kasus ini lebih dalam, jadi itu belum bisa dipastikan,” ungkap Kasi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, Jumat (1/4). Saat disinggung lima tersangka bidikan baru Kejati Jatim ini dari KPU Jatim, Dandeni enggan men-

gatakan terlebih dulu bidikan baru Kejati Jatim ini. “Sabar dulu ya, yang pasti ada yang baru belum bisa saya ungkapkan dulu karena masih penyidikan lebih dalam lagi,” katanya. Dandeni menambahkan, saat ini telah mendalami lebih dalam lagi peran dari lima orang yang akan dijadikan tersangka. “Kami masih menunggu proses penyidikan bih dalam lagi peran kelimanya ini nanti,” pungkasnya. Sebelumnya Kejari Surabaya mengungkap dugaan pencetakan fiktif formulir C dan D saat Pilpres dan Pileg 2014. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pengadaan Fiktif logistik Pemilu ini telah merugikan negara sebesar Rp7 miliar. Audit BPK itu membuat Oknum

» BACA: Lima Nama..., hal 10

Pelindo III Luruskan Berita Pengelolaan SDM

DUTA/ARI ARMADIANTO

KARYAWAN TETAP: Salah satu SDM PT. PDS bertugas sebagai Tally di Terminal Berlian Barat, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo III (Persero) menyayangkan kesimpangsiuran informasi sejumlah pemberitaan yang kurang tepat terkait pengelolaan sumber daya manusia di BUMN Kepelabuhanan tersebut. Atas kesimpangsiuran kebijakan internal perusahaan yang mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi, serta memiliki 10 anak perusahaan dan afiliasi tesebut mencermatinya dengan meluruskan beberapa hal. “Dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan yang semakin global, adalah hal biasa jika banyak perusahaan mengambil langkah strategis dengan membentuk sejumlah anak usaha untuk membagi konsentrasi terhadap pengembangan beberapa lini bisnisnya,” kata Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto, Jumat (1/4). Ia melanjutkan, salah satunya seperti pendirian PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) sebagai strategi bisnis perusahaan untuk fokus mengelola sumber daya manusia (SDM) yang mendukung operasional. Sebagai anak usaha BUMN, PDS sah didirikan untuk menjadi penyedia

Dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan yang semakin global, adalah hal biasa jika banyak perusahaan mengambil langkah strategis dengan membentuk sejumlah anak usaha untuk membagi konsentrasi terhadap pengembangan beberapa lini bisnisnya.” Edi Priyanto jasa tenaga kerja terampil pada berbagai bidang usaha di Indonesia. Berdasarkan laporan perusahaan, PDS mencatatkan kinerja yang meningkat, tecermin dari peningkatan pendapatan dan aset. “Ini membuktikan langkah anak usaha tersebut merupakan strategi yang efektif,” ungkap Edi. Dengan menjadi karyawan tetap di PDS, lanjut Edi, SDM memiliki keahlian khusus seperti di bidang petugas layanan pelanggan, operator call center, petugas pass gate, bagian adminis-

trasi, sekretaris, resepsionis, security, house keeping, tally, perawatan gedung, pengemudi, petugas payroll, operator armada dan alat berat, pendukung operasi energi dan logistik, serta pendukung pelatihan SDM, untuk dapat lebih mengembangkan kariernya. Sebagaimana yang berlaku di Pelindo III Group, lebih lanjut Edi mengatakan, dalam jenjang karier ada sistem internal job tender. Hal ini memungkinkan posisi jabatan dilelang untuk karyawan dengan performa terbaik, tidak semata berdasarkan senioritas atau lama kerja, tetapi kapabilitas dan kualitas kerja. “Dengan adanya internal job tender juga memungkinkan karyawan di anak usaha untuk dapat berkompetisi mengisi jabatan di induk perusahaan,” jelasnya. Justru dengan menjadi karyawan tetap di PDS, para pekerja pelaksana operasional tersebut mendapat kepastian status dan kejelasan siapa pemberi kerjanya. Tidak terombang-ambing seperti pekerja lepas yang berganti-ganti

» BACA: Pelindo III Luruskan..., hal 10 Editor : Arohman Layouter : Husni Fahamsyah

PERAK

SENIN,20 JUNI 2012 DUTA MASYARAKAT SABTU, 2 APRIL 2016

Karyawan Tetap PDS Bergaji Rp5,25 juta per Bulan

GALANGAN KAPAL: Sejumlah pekerja memperbaiki kapal tunda di galangan kapal PT Pelindo Marine Service, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

 Sambungan dari Hal 9

Pelindo III Luruskan pemberi kerja dan bisa diputus kontrak kerjanya kapan saja. Paket pendapatan yang diberikan PDS untuk pekerja pelaksana operasional juga menarik. Sebagai karyawan tetap PDS, imbalan kerja yang didapat mereka sebesar Rp5,25 juta per bulan. Jauh di atas UMK Kota Surabaya tahun 2016, yang sebesar Rp3,045 juta per bulan. Di samping itu juga masih diberikan berbagai tunjangan kesejahteraan lainnya, di antaranya jaminan pensiun/hari tua, kesehatan, bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), cuti, dan kesejahteraan lainnya. Bahkan khusus untuk tenaga kerja operator diberikan tambahan pendapatan berupa insentif kerja. Dengan demikian, langkah perusahaan terkait penempatan SDM harus dilihat sebagai strategi dalam koridor bisnis di Pelindo III Group atau Pelindo III dan seluruh anak usahanya. “Bukan lagi dilihat parsial, namun sebagai satu kesatuan yaitu SDM Pelindo III Group yang bersama-sama mencapai satu tujuan untuk melayani publik sebagai pendorong integrasi logistik nasional,” kata Edi Priyanto lagi. Pihaknya juga menyayangkan pihak-pihak yang telanjur reaktif dan terhanyut dalam langkah yang kontraproduktif akibat mendapat informasi yang tidak lengkap (keliru) dari luar. Pelindo III juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berulang kali diungkapkan oleh Gubernur Soekarwo melalui berbagai pemberitaan di media massa, untuk menciptakan iklim industrial yang teduh, tidak gaduh. Sehingga dapat terus meningkatkan perekonomian Jawa Timur yang manfaatnya akan didapat tidak hanya oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas.  arm*

DUTA/ARI ARMADIANTO

Iperindo: Pemerintah Setengah Hati Besarkan Galangan Kapal Sektor Matirim SURABAYA - Kebijakan pemerintah dinilai belum sepenuhnya memihak sektor maritim. Meski sektor maritim menjadi salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo, namun perhatian terhadap sektor ini masih setengah hati. “Pemerintah gembar-gembor akan memperhatikan sektor maritim, ternyata tidak juga. Banyak aturanaturan baru yang justru memberatkan pelaku usaha,” kata Ketua Bidang Humas dan Komunikasi Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Andi Yusuf, Jumat (1/4). Sebagai contoh, ungkap Andi, kelangsungan usaha galangan yang berada di kawasan pelabuhan terancam karena sewa lahannya dinaikkan, atau lahannya dialihfungsikan untuk lapangan penumpukan petikemas

oleh Pelindo, dan alasan lainnya. “Tarif sewa lahan di pelabuhan sangat tinggi. Sebagai contoh untuk tarif sewa tanah pelabuhan di Pelindo III Rp 45.000/meter dan Pelindo II Rp160.000/meter ini sebenarnya sangat memberatkan bagi pengusaha kapal,” kata Andi. Galangan juga diwajibkan memiliki izin sebagai pelabuhan khusus dan melengkapi fasilitasnya dengan lampu-lampu yang mahal. “Insentif pajak pertambahan nilai yang seharusnya membantu galangan dan pelayaran, ternyata tidak efektif,” tegas Andi. Selain itu, lanjut Andi, industri galangan dibebani bunga bank yang tinggi seperti sektor komersial pada umumnya. Padahal, jika ingin membangkitkan sektor maritim, galangan perlu didukung fasilitas pembiayaan yang bersaing dengan negara lain. Menurut dia, industri maritim di Malaysia bisa mendapatkan bunga

pinjaman sepertiga dari bunga komersial yang berkisar 5%, sementara bunga bank di Indonesia mencapai 12%. Padahal, Malaysia bukan negara maritim atau kepulauan seperti Indonesia. “Malaysia memang dilewati poros maritim internasional, tetapi jalur pelayaran internasional yang melewati perairan Indonesia jauh lebih panjang. Panjang pantai Sumatera saja tiga kali dari jalur pelayaran internasioal Malaysia di Selat Malaka,” jelasnya. Andi mengatakan Indonesia merupakan poros maritim internasional karena berada di tengah-tengah antara Asia Timur dan Eropa, sehingga peran industri maritim sangat dibutuhkan untuk mendukung arus logistik antarnegara dan antarpulau. “Sebagai negara kepulauan, angkutan laut dengan dukungan industri galangan yang kuat sangat penting untuk menghubungkan 6.000 pulau berpenduduk di seluruh Indonesia,”

papar Andi. Sementara itu, Pakar Industri Maritim Daniel M Rosyid mengatakan pemerintah maupun stakeholder maritim terkait, perlu memperhatikan fasilitas vital yang saat ini eksis di pelabuhan. Sebagai contoh adalah galangan kapal. Menurut Daniel, walaupun industri galangan kapal tidak terkait langsung dengan pelabuhan, eksistensi galangan kapal yang sudah ada perlu mendapatkan perhatian serius. “Galangan kapal memerlukan akses ke industri komponen,” katanya. Lebih lanjut Daniel mengatakan Integrasinya dengan pelabuhan bukan keharusan atau syarat. Galangan lebih baik berada dalam sebuah kawasan industri. “Yang penting adalah akses ke waterfront yang memadai dan ke industri pendukung”, imbuhnya. Daniel juga mengatakan, pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan perlu menyediakan alternatif lahan untuk galangan kapal.

“Sewa lahan ke Pelindo juga tidak bisa dibatasi jangka waktunya secara sepihak, sebaiknya musyawarah”, tutur Daniel yang juga Dosen Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya. Pemerintah, dalam hal ini menko maritim, juga perlu meninjau dan memperhatikan secara detil kepentingan antar stakeholder maritim, baik itu pelindo, maupun pengusaha galangan kapal sehingga diharapkan menemukan alternatif solusi. Dikatakan Daniel, sesuai UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan pulau Kecil, Otoritas pelabuhan bersama Pemprov-Pemkab-Pemkot perlu segera menyiapkan Perda RT/ RW Pesisir serta rencana zonasinya agar tidak terjadi konflik kepentingan pemanfaatan pesisir. “Investasi graving dock mahal sekali. Sementara itu kepentingan investor atau pengusaha galangan kapal harus dihormati juga oleh land owner.” tandas Daniel.arm

SAMBUNGAN Syahbandar Berlakukan Sistem Online SURABAYA - Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak memberlakukan sistem informasi berbasis teknologi (IT) untuk pelayanan pembuatan buku pelaut dengan sistem online. Kepala Syahbandar Utama Tanjung Perak, Capt. Hari Setyobudi meyakini dengan sistem ini akan memberi kemudahan dan mewujudkan pelayanan yang bersih dari praktek-praktek kotor yang dilakukan oknum petugas Syahbandar. “Yang terpenting akan menghindarkan praktek main mata dengan petugas,” kata Capt. Hari Setyobudi, Jumat (1/4). Menurut Hari, kebutuhan atas kepemilikan buku pelaut menjadi suatu keharusan dan wajib dimiliki semua awak kapal maupun pelaut yang akan melaksanakan hajat pelayarannya. “Tinggal masukkan username, lalu klik item data sesuai perintah yang disyaratkan dalam pengurusan. Tapi, untuk foto diri dan kebutuhan legalitas tanda tangan masih kami lakukan secara manual. Jadi, begitu datang langsung bayar PNBP sesuai ketentuan biaya yang besarannya Rp 100.000,” terangnya. Penerapan sistem online untuk pembuatan buku pelaut bagi awak kapal dan operator pelayaran tersebut sudah berjalan sejak, Kamis (31/3). Pelayanan publik berjaringan internet dan berbasis teknologi ini dilaksanakan serentak di seluruh Kantor Kesyahbandaran di 8 pelabuhan dalam naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Dari 8 pelabuhan yang menjadi model sistem layanan publik online tersebut, 4 di antaranya dilaksanakan di Pelabuhan Utama. Sedangkan, 4 lainnya ditempatkan penerapannya di pelabuhan-pelabuhan kelas I, seperti Semarang, Bitung, Banten dan Batam.arm

Kebijakan Wajib Sekolah 12 Tahun Terancam  Sambungan dari Hal 9

Dewan Kawal ara sedang menyempurnakan berkas gugatan,” ujarnya, Jumat (1/4). Politisi PDI Perjuangan ini berharap gugatan tersebut dikabulkan oleh ha-

kim MK, sehingga, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap memiliki kewenangan terhadap pengelolaan SMA/SMK swasta dan negeri. Mbak Titin, sapaannya, beralasan UU nomor 23 tahun 2014 bertentangan dengan otonomi daerah (otoda). Apalagi kebijakan wajib sekolah di

Surabaya selama 12 tahun. Ketika SMA/SMK diambil alih provinsi, maka tidak sesuai dengan kebijkan Pemkot Surabaya. “Kalau tiga tahun diambil alih provinsi, berarti wajib sekolah di Surabaya hanya 9 tahun,” ujarnya. Wakil rakyat empat periode ini

Dishub-LLAJ Kumpulkan Organda dan Pemilik Bus  Sambungan dari Hal 9

BBM Turun mempertimbangkan harga premium, tetapi juga menyangkut harga spare part, biaya perawatan, ban, serta gaji sopir dan kondektur. “Walaupun

harga BBM turun, kita harus melihat masukan dari pemilik bus, kira-kira penurunan tarif itu idealnya berapa, biar pengusaha otobus tidak rugi dan masyarakat pengguna diuntungkan,” pungkas Wahid Wahyudi. Sebagaimana diketahui bersama, per 1 April 2016, pemerintah pusat

melalui kementerian ESDM telah membuat harga baru (penurunan) untuk BBM. Harga keekonomian Premium yang semula Rp.6.950/ liter turun menjadi Rp.6.450/liter. Kemudian harga keekonomian solar dari Rp.5.650/liter turun menjadi Rp.5.150/liter.  ud

193 Bendera Negara Peserta Dipasang  Sambungan dari Hal 9

akan mengalami kerugian besar. “Saya berharap gugatan ke MK akan cepat selesai. Karena pada 31 Oktober tahun ini semuanya (kewenangan pengelolaan) harus beres,” tandasnya. Anggota Komisi D Anugerah Ariyadi menambahkan, pihaknya akan berusaha keras agar gugatan dikabulkan. Komisinya juga berencana menemui gubernur Jawa Timur. Pertemuan ini nantinya akan membahas pengelolaan SMA/SMK. “Kalau ditolak ya kita harus taat, kita ada upaya untuk ke gubernur, tapi kita nunggu hasil gugatan MK dulu,” kata mantan anggota komisi A DPRD Surabaya ini.  azi

Respon Pemerintah dari Turunnya Harga BBM  Sambungan dari Hal 9

Pemkot Gandeng wan, termasuk dari asosiasi perhotelan dan juga asosiasi pengusaha pengelola pusat belanja Indonesia di Surabaya. Wali kota mengajak para pengusaha hotel dan pusat belanja untuk ikut menyukseskan acara ini. Caranya dengan memberikan sambutan yang istimewa kepada para tamu yang datang ke Surabaya. Sebab, lanjut dia, tamu-tamu tersebut tidak hanya menggelar pertemuan, tetapi juga akan menginap di hotel-hotel, serta berkeliling Surabaya, termasuk ke mal-mal. Wali kota menegaskan Pemkot akan berupaya maksimal untuk ikut menyukseskan acara ini, di antaranya dengan menyiapkan website khusus untuk acara ini. Website yang akan memajang keindahan Surabaya itu bakal berisi pesona Surabaya. Karenanya, Pemkot menggandeng fotografer-fotografer di Surabaya untuk hunting foto-foto bagus di Surabaya serta juga para blogger. “Nanti kita juga kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar kita. Pengelola mal silakan mempercantik mal-mal masing-masing. Tetapi jangan pasang banner dan spanduk di jalan-jalan karena nanti ada 193 bendera negara peserta yang akan dipasang di beberapa tempat,” ujarnya.

pesimistis SMA/SMK tidak gratis lagi ketika dikelola provinsi. Sehingga masa depan anak Surabaya terancam. Kekhwatiran ini terjadi karena pemerintah provinsi akan mengelola SMA/SMK di 38 kota/kabupaten. Mbak Titin mengungkapkan, anak Surabaya akan kehilangan peluang masuk di SMA/SMK di Surabaya. Sebab, ketika dikelola provinsi, SMA/ SMK di Surabaya akan dibuka secara luas. Padahal, selama ini hanya tersedia 1 persen untuk anak dari luar daerah di setiap sekolah. Selain kehilangan peluang, Pemkot Surabaya terancam kehilangan aset. Kebanyakan SMK merupakan aset milik Pemkot. Karenanya, Pemkot

Minggu Ini dengan kereta Probowangi rute Surabaya Gubeng-Probolinggo-Banyuwangi yang sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp58.000. “Lengkapnya, bisa dilihat di stasiun-stasiun terdekat. Yang pasti ada

beberapa rute perjalanan kereta api yang mengalami penurunan harga,” kata Soeprapto, Jumat (1/4/2016). Bagi penumpang yang telah membeli tiket perjalanan kereta api yang mengalami penurunan harga, maka PT KAI akan mengembalikan selisih tarif kepada penumpang di stasiun kedatangan dengan cara menunjukkan tiket KA tersebut.  ssn

Dua Hari Masalah Teratasi  Sambungan dari Hal 9

Hari Ini

DOK

PROMO: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengajak serta Asosiasi Pengusaha Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyukseskan agenda internasional bertajuk “Prepatory Committe Meeting 3 (PrepCom3) for UN Habitat III” paada 25-27 Juli 2016. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati menambahkan, acara Prepatory Committe Meeting 3 (PrepCom3) for Habitat III yang digelar di Surabaya, akan memberikan dampak secara ekonomis bagi warga Surabaya. Untuk itu, lanjut dia, penting untuk mengajak serta asosiasi hotel dan tempat belanja. Sebab, pengusaha hotel dan mal akan sangat terlibat dalam hal menyiapkan hospitality. “Pasti kita berharap ada dampak secara ekonomis, utamanya untuk sektor wisata di Surabaya. Sesuai arahan bu wali, kita ingin Surabaya menjadi tempat yang nyaman bagi

para tamu yang datang,” ujarnya. Menurut Wiwiek, Disbudpar Surabaya nantinya akan menyiapkan berbagai paket wisata untuk para tamu. Seperti Festival Jalan Tunjungan, Festival Kalimas. Sebab, lanjut dia, selain agenda utama pada 25-27 Juli, juga akan ada site event yang digelar pada H-2 dan H+2. Bila dirangkai, acara ini berarti berlangsung dari 23 hingga 29 Juli 2016. “Ada site event seperti pertunjukan teatrikal dan juga reog Ponorogo di Balai Budaya. Peserta juga bisa menikmati wisata di Surabaya,” kata mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser.  sir

pa mbak Titin ini mengakui, selain kekhawatiran soal listrik dan server, keterbatasan perangkat computer yang digunakan saat ujian juga menjadi kendala pelaksanaan ujian. “Tapi untuk masalah perangkat,

yang gak punya bisa gabung dengan lainnya,” jelas Agustin. Seluruh sekolah di Surabaya tahun ini menerapkan ujian nasional berbasis computer. Agustin berharap dalam waktu 2 hari menjelang pelaksanaan, seluruh masalah yang ada bisa teratasi. “Waktunya sudah mepet, jangan sampai ada kegagalan,” tandasnya.  azi

Dalami Lagi Peran Lima Calon Tersangka  Sambungan dari Hal 9

Lima Nama KPU Jatim kebakaran jenggot, mereka lantas mengembalikan kerugian negara itu ke Kas Negara, Tapi baru Rp600 juta yang disetorkan. Sehing-

ga Kejari Surabaya telah menetapkan lima orang tersangka PPSPM (pejabat penanda tangan surat perintah membayar) di KPU Jatim, Achmad Suhari bendahara, Fahrudi yang merupakan perantara proyek, Ahmad Sumariyono konsultan dan Nanang Subandi rekanan KPU.  and

Editor : Arohman Layouter : Husni Fahamsyah

MALANG-SIDOARJO

KAMPUS

Hari Ini, Unisma Gelar Wisuda MALANG - Universitas Islam Malang (Unisma) menggelar wisuda, lulusan program S1 dan S2 Semester Ganjil tahun akademik 2015/2016 di gedung student center, Sabtu (2/4) hari ini. Dalam Rapat Terbuka Senat Unisma nanti akan mewisuda 329 orang, terdiri dari lulusan program sarjana dari 9 fakultas, 17 program studi, profesi dokter dan program megister dari 7 program bidang studi. Rektor Unisma Prof Dr H Maskuri MSi dalam sambutanya di hadapan wisudawan mengatakan, sebagai perguruan tinggi islam di bawah naungan LP Ma’arif NU, Unisma bertujuan untuk menghasilkan intlektual muslim yang memiliki integritas keilmuan yang handal. “Setiap bidang Study memadukan dua dimensi pembinaan, yaitu pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembinaan keislaman, yang berhaluan ahlusunnah wal jamaah,” ujar Maskuri. Bertepatan dengan bertambahnya usia ke35 tahun, kata Maskuri, Unisma telah berhasil mengembangkan jejaring kerja sama, baik di tingkat lokal maupun Internasional. Prestasi Unisma juga terus meningkat, tak tanggungtanggung selama lima tahun berturut-turut Unisma memperoleh piagam penghargaan dari Kopertis wilayah VII sebagai perguruan tinggi unggul dan berprestasi. “Penghargaan yang diberikan Kopertis wilayah VII, yaitu dibidang akademik, tata kelola kampus dan kemahasiswaan, serta penelitian dan pengabdian masyarakat,” paparnya. Sementara itu, pada acara wisuda kali ini juga diberikan penghargaan kepada lima orang mahasiswa dan mahasiswi, lulusan terbaik tingkat universitas program pendidikan sarjana, profesi dan pascasarjana semester gasal tahun 2015/2016. Lulusan terbaik program pendidikan pascasarjana adalah Imatul Awaliyah MPd, program bidang studi Bahasa Inggris, Program Pendidikan Profesi Dokter yakni dr Liuk Irawati Program Studi Profesi Dokter. Lulusan terbaik pertama Program Pendidikan Sarjana adalah Lia Rohmatul Maula SP Program Studi Pertanian, Lulusan tebaik kedua, Arina Rosadah SAP Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dan lulusan terbaik ke tiga yaitu Rizky Angga SP dari Program Studi Pertanian.  rio

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 SABTU, 2 APRIL 2016

Bupati Semprot Dinas PU Hujan, Kawasan GOR Masih Tergenang

DUTA/LOE

ATASI GENANGAN: Kabid Ops Dinas PU Pengairan Agus Hidayat saat mencoba mengatasi genangan yang terjadi di sekitar GOR, Jumat (1/4) kemarin.

SIDOARJO – Tiap kali hujan terjadi di wilayah Sidoarjo selalu meninggalkan kesan banjir di mana-mana, terutama di wilayah kota, permukiman warga bahkan jalan raya, sekitar Gelanggang Olahraga (GOR) pun tak luput dari genangan air. Kondisi ini membuat Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah marah-marah. Bahkan, menurut sumber Duta, banjir yang terjadi di GOR dan sekitar kolam renang yang kini menjadi tempat Kerjurda Renang Jawa Timur, Jumat (1/4) kemarin, membuat bupati naik pitam. Melihat hal itu, bupati sempat menelpon salah satu staf Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Pemkab Sidoarjo, terkait genangan yang terjadi di sekitar GOR. Kabid. Operasional dan Pemeliharaan Ir Agus Hidayat MM membenarkan dirinya ditelepon oleh Bupati Sidoarjo terkait banjir yang terjadi, maupun genangan di sekitar parkiran GOR Sidoarjo. Usai mendapat teguran itu, dirinya langsung ke lokasi bersama 7 pegawai Dinas PU Pengairan untuk mengurangi banjir. Salah satunya dengan memotong akar pohon sono yang terlihat menyumbat saluran air ke selokan maupun gorong-gorong. “Dari pemotongan akar ini, airnya akhirnya bisa mengalir,” terangnya kepada DUTA, Jumat (1/4). Ia menjelaskan, genangan yang terjadi di GOR maupun sekitar kolam renang tersebut, bukan tanggung jawab Dinas PU Pengairan. Namun, pihaknya ikut berpartisipasi untuk melakukan normalisasi maupun penanganan banjir. “Penanganan banjir itukan tanggung jawab bersama,” terangnya. Menanggapi adanya genangan di sekitar GOR, Ketua LSM Persatuan Pemuda Pengayom Masyarakat (P3M), Ach. Sugito mengatakan, genangan ini sebenarnya sudah lama, namun dibiarkan oleh Pemkab. Padahal, GOR merupakan ikon kebanggaan warga Sidoarjo. “Kami berharap Pemkab memperhatian persoalan ini (genangan di sekitar GOR). Setidaknya Pemkab bisa menganggarkan untuk antisipasi banjir dan kelancaran saluran air di gorong-gorong sekitar GOR, yang kerap terjadi banjir disaat turun hujan,” tuturnya.  loe

JELANG FINAL PIALA BHAYANGKARA 2016

Serbu SUGBK, Ribuan Aremania Dapat Pengawalan Ketat Polisi Lolosnya Arema Cronus dalam final Piala Bhayangkara 2016 disambut hangat Aremania. Suporter fanatik Arema Cronus ini pun langsung mempersiapkan diri menuju Jakarta untuk mendukung klub kesayangannya. F I N A L P i a l a B h ay a ng k a r a 2016 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, b a k a l b e r l a ng s u ng r a m a i . Ini seiring dengan renc ana ribuan supoter Arema Cronus untuk membirukan SUGBK. Setelah Arema Cronus berhasil mengunci tempat di final setelah mengalahkan Persib Bandung. Namun untuk menjaga ketertiban dan keamanan para suporter ke ibu kota Jakarta, aparat kepolisian dari Polres Batu akan memberikan pengawalan. Tak tanggung-tanggung, sebanyak satu peleton Brimob

DUTA/RIO HENDRA

KOORDINASI PENGAMANAN: Aparat kepolisian berkoordinasi dengan aremania sebelum berangkat ke SUGBK, Jumat (1/4). ditambah satu peleton Sabhara bakal mendampingi mereka. Kapolres Kota Batu, AKBP Leo Simarmata usai mengikuti rapat koordinasi pemberangkatan suporter Aremania, bersama Karo Ops Polda Jatim, Kapolres Malang dan Panpel Arema, menjelaskan

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memberikan fasilitas bus gratis untuk Aremania korwil Batu dan Malang wilayah barat. “Setelah kita lakukan koordinasi dengan pak Walikota Batu, beliau memberikan fasilitas bus gratis untuk 300 Aremania yang

berangkat ke Jakarta,” kata Leo, Jumat (1/4) kemarin. Selama perjalanan ke Jakarta, lanjut Kapolres, pihaknya akan menerjunkan personel untuk mengawal rombongan Aremania hingga tempat tujuan. Mereka akan di tempatkan di

tiap-tiap bus yang ditumpangi Aremania. “Sesuai arahan langsung dari Mabes Polri demi men jaga keamanan, sengaja kita tempatkan dua personel ber seragam lengkap dengan senjata laras panjang, mereka akan mengawal pulang pergi,” tegasnya. Seperti diketahui, Jakarta merupakan salah satu tempat favorit bagi suporter Aremania, karena terbilang cukup bersahabat. Aremania selama ini telah menjalin hubungan harmonis dengan The Jakmania julukan suporter Persija Jakarta, sebagai ‘tuan rumah’ sehingga membuat mereka nyaman dan aman. Namun persoalan sebenarnya bukan pada situasi di Jakarta, namun selama perjalanan menuju ibu kota. Karena sejauh ini, kerusuhan antar suporter justru terjadi ketika sedang dalam perjalanan. “Diperkirakan jumlah Aremania yang menuju Jakarta bakal mencapai ribuan, baik yang berangkat rombongan

maupun perorangan. Karena itu, perlu dikonsolidasikan dengan pihak keamanan untuk memberikan pengawalan ke Jakarta. Pendaftaran untuk tour ke Jakarta juga langsung dibuka, karena Sabtu (2/4) hari ini sudah berangkat. Diperkirakan ribuan Aremania akan berangkat khusus dari Malang,” jelas Achmad Gozhali, humas tur Aremania. Koordinasi dengan pihak keamanan sangat penting, mengingat Aremania bakal melakukan perjalanan panjang. Koordinasi pun tak hanya dilakukan dengan kepolisian Malang, namun juga Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Barat, hingga Polda Metro Jaya. Aremania mendapatkan penga wa lan melekat langsung dari Polda Jatim selama perjalanan, sekaligus Polres-Polres di titik keberangkatan suporter. “Keselamatan menjadi hal yang paling penting, sehingga Aremania harus bekerjasama deng an kepolisian soal teknis keberang-

katan,” kata Media Officer Arema Cronus Sudarmaji. Di pertandingan final nanti, Aremania mendapatkan alokasi tiket sebanyak 30.000 lembar. Peredaran tiket juga dibagi sesuai asal suporter, yakni 15.000 tiket untuk Aremania yang datang langsung dari Malang, serta 15.000 tiket untuk Aremania di Jabodetabek dan sekitarnya. S elur uh rombongan dari Malang Raya bakal start di depan Stasiun Kota Baru Malang pada Sabtu (2/4) pukul 09.00 WIB. Pihak kepolisian juga meminta Aremania tidak menggunakan angkutan kereta api dalam perjalanan ke Jakarta, karena lebih sulit untuk melakukan pengamanan. Keberangkatan Aremania ke Jakarta juga mendapat dukungan dari tiga kepala daerah di Malang Raya. Bupati Malang menyumbang 10 unit bus untuk transportasi Aremania, Wali Kota Malang menyumbang 10 bus, sedangkan Wali Kota Batu menyediakan lima bus. 

Editor : Imam Ghozali Layouter : Manila

GRESIK

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 SABTU, 2 APRIL 2016

Pergudangan Bodong masih Mokong Sudah Direkomendasi Dewan Ditutup, Tetap Tak Ajukan Izin

DUTA/AGUS SALIM LUTHFI

PERESMIAN: Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menandatangani prasasti peresmian masjid Roudotul Ummah milik SMA Negeri 1 Gresik, kemarin.

Siswa Gresik Harus Miliki Basis Agama GRESIK-Siswa- siswi yang ada di Kabupaten Gresik harus mempunyai basis agama. Salah satu buktinya, SMAN 1 Gresik mampu membangun Masjid Roudotul Ummah dengan menelan dana besar. “Masjid ini hasil sumbangan dana guru, wali murid dan juga murid disini. Seperti halnya titik bangunan seperti mimbar, etalase ruang baca didanai oleh donatur yang juga alumnus SMAN1 Gresik,” terang Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Gresik, Suswanto mendampingi Kepala Dinas

Pendidikan (Disdik) Drs Mahin dalam peresmian Masjid Roudotul Ummah, Jum’at (1/4). Sedangkan Wakil Bupati (Wabup) Moh Qosim mengatakan tidak hanya sekolah berbasis agama saja yang nantinya menelurkan siswa siswi agamis, tetapi lembaga sekolah negeri, diharapkan bisa memberikan dasar pemahaman agama yang kuat. Sehingga iman dan taqwa (Imtaq) senantiasa mengiringi pelajar hingga kapanpun. “Agama itu penting, jadi kami sangat apresiatif sekali sebab tidak hanya

Gus Ipul Puji Kampus UMG GRESIK-Gedung perkuliahan lantai 9 Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) diresmikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Saifullah Yusuf, Jumat (1/4). Gus Ipul-sapaan akrab Saifullah Yusuf memberi apresiasi pada Muhammadiyah yang memiliki perguruan tinggi yang modern dan bermutu. “Tampilan bagus, itu (gedung

perkulihaan) kebutuhan. Gedung yang bagus dan bersih, menjadi penanda kemajuan,” katanya ketika member sambutan. Sementara itu Wakil Ketua PWM Jatim Nadjib Hamid dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan gedung tersbut bagian dari bukti kontribusi Muhammadiyah pada pe-

ilmu umum saja, namun ilmu agama juga sangat penting,” jelasnya. Sedangkan Bupati Sambari Halim Radianto mengatakan bahwa Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Gresik dipastikan siap. Begitu juga dengan persiapan nya, lembaga sekolah yang mengikuti dipastikan terverifikasi dengan baik. Mulai dari peralatan, ruang, proktor, pengawas dan teknis server sudah sangat siap. “Ujian Nasional tahun 2016 berbasis paper maupun komputer sudah dipastikan siap,” pungkasnya.  gus/pii

merintah dalam rangka membangun kualitas SDM bangsa. Menurutnya siapapun mahasiswanya nanti, baik itu dari warga NU atau Muhammadiyah harus mempunyai tujuan yang sama, yakni menjadi pemenang. “Inilah ikhtiar kami, sebagai pekerjaan rumah kami salah satunya adalah menjadikannya generasi yang cerdas, sekaligus ikut mencerdaskan bangsa,” ungkapnya didampingi Sekda Gresik, Bambang Isdianto.  gus/pii

GRESIK-Pasca rekomendasi yang disepakati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menutup serta menghentikan sementara aktivitas pembangunan pergudangan di Desa Cerme Lor dan Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Komisi C DPRD Gresik melakukan evaluasi melalui rapat dengar pendapat atau hearing dengan SKPD terkait di gedung DPRD Gresik, Jum’at (1/4). “Sejauh mana progressnya (pergudangan mokong) setelah mendapatkan peringatan berupa pemberhentian aktivitasnya? Kami ingin mengetahuinya,” ujar Ketua Komisi C DPRD Gresik, Moh Syafi’AM SH yang memimpin hearing. Ternyata, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Gresik Ir Agus Mualif yang hadir langsung dalam hearing tersebut menyatakan, belum ada progressnya. ”Sesuai data yang ada pada kami, tidak ada progress. Seperti PT Tira Investama terkait Amdal belum ada, masih kerangka acuan,” ujarnya. Selain itu, sambung Agus Muallif, PT Kalista Abadi yang bea perolehan hak atas tanah ( BPHTB) belum selesia untuk revisi gambar. Sedangkan CV Lima Putra juga belum mengajukan izin. “CV Yani Putra, IPR (izin pemanfaatan ruang) habis masa berlakunya. Status tanah sertifikatnya baru tahun 2013 tetapi belum memenuhi BPHTB sehingga belum bisa diproses

izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan Koperasi K3PG, lanjut Agus Muallif, masih ada revisi blog plan,” paparnya. Sementara itu, Kepala Satpol PP Gresik Darnawan menegaskan, pihaknya langsung bergerak ketika tercapai kesepakatan antara Komisi C dengan SKPD terkait dalam rapat sebelumnya. “Sesuai rekomendasi, kami bergerak dengan menyegel pergudangan itu,” ujarnya. Sedangkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Gresik menyatakan kegiatan pembangunan pergudangan harus dilengkapi dokumen

lingkungan. Kenyataannya, pergudangan tersebut tanpa ada dokumen lingkungan. Komisi C juga memberikan kesempatan dari PT Yani Putra Ekspress untuk menyampaikan keluhan maupun argumentasinya sehingga tidak melengkapi izinnya. Ternyata, pihak PT Yani Putra Ekspress mengaku kurang paham dengan banyaknya perubahan aturan.Kendati demikian, PT Yani Putra Ekspress menyatakan segera melengkapi izinnya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari BPMP Gresik. Adapun PT Jaya Barokah Abadi menyatakan, pembagunan pergudangan memang banyak keluhan. Sehingga, pihanya setuju pembangunan ditutup sementara sambil menunggu izin.  adv/pii

DUTA/MUCH SHOPII

EVALUASI: Ketua Komisi C DPRD Gresik Moh Syaﬁ’ AM beserta anggotanya dalam hearing evaluasi pasca penutupan sementara pergudangan bodong, kemarin.

Komisi B Disambati Dampak Banjir Kali Lamong GRESIK-Rombongan Komisi B DPRD Gresik yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Tambak Beras dan Banjarsari, Kecamatan Cerme disambati dampak banjir Kali Lamong yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur. Selain itu, Pemkab Gresik belum memberikan solusi untuk petani yang terkena dampak dari banjir. Saat rombongan Komisi B yang melakukan sidak ke balai desa Banjarsari. Rombongan Komisi B yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B M Subkhi disambati normalisasi Kali Lamong dan anak Kali Lamong. Selain itu, Komisi B yang melaku-

kan sidak dengan tujuan untuk memastikan penyaluran alokasi dana desa (ADD) dapat tepat waktu sehingga pembangunan di desa bisa berjalan lancar sekaligus menilai kinerja DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dalam penyaluran ADD. Hasilnya, kedua desa ada keterlambatan pencairan. “Ada mekanisme yang salah sehingga dana belum cair,”ujar anggota Komisi B DPRD Gresik, Ruspandi Sunaryo seusai sidak, kemarin. Seperti di Desa Banjarsari dimana keuangan desa ada sisa lebih pengunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 150 juta pada tahun 2015. Namun,

anggarannya tak cair pada termin ketiga. Setelah disimak oleh Komisi B, ternyata mekanismenya belum berjalan dengan benar. Selain itu, rombongan Komisi B juga mempertanyakan terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ternyata Komisi B menyimpulkan, keterlibatan badan perwakilan desa (BPD) mengambil RKAP tahun 2015. Sehingga, anggaran tak cair tepat waktu. Dalam sidak ke Desa Tambak Beras, Komisi B juga menyimpulkan hal yang sama. Namun, rombongan dewan disambati warga yang membutuh perlindungan terhadap pertanian dan perekonomian serta pembangunan di desanya.  adv/pii

Sang Wali

Berdayakan Semua Elemen di Desa GRESIK-Paska berlakunya UU No. 6/2014 tentang Desa, Anggota DPRD Gresik Nur Gholib SAg, MSi memiliki keinginan kuat agar masyarakat mampu mengawasi dan berperan aktif. Apalagi, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Gresik No. 12/2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Penetapan, dan Pemberhentian Kepala Desa (P5KD). “Kami mengundang BPD, maupun tokoh pemuda agar DUTA/MUCH SHOPII bisa mengawasi sekaligus Nur Gholib SAg, MSi berkontribusi dalam pembangunan desa. Tak boleh hanya menjadi penonton saja,” ujar Wakil Ketua DPRD Gresik ini, kemarin. Politisi PPP ini mencoba mengurai seperti desa mandiri itu? Apakah yang memiliki banyak uang dan fasilitas umum? “Seharusnya desa mandiri dapat memenuhi kebutuhan sarana prasarana desa dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Misalnya, masyarakat membutuhkan sarana jembatan dan jalan yang bagus, atau saluran irigasi yang bisa diandalkan sepanjang tahun. Nah, itu semua nantinya bisa disediakan dan dikelola oleh desa sendiri,” paparnya. Desa harus bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia, dan sumber kesejahteraan bagi warganya. Baik itu petani, perempuan, masyarakat adat, pemuda pemudi, anak - anak, kelompok penyandang cacat dan kelompok masyarakat terasing, tanpa terkecuali.

Untuk mewujudkan desa mandiri itu, DPR RI bersama pemerintah telah menetapkan dan mengesahkan UU No. 6/2014 tentang Desa. Dengan UU ini, memberi kesempatan kepada desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri. Karena memang sesungguhnya masyarakat desalah yang tahu apa yang dibutuhkan untuk dapat lebih maju dan sejahtera. Untuk itu, pembangunan desa harus direncanakan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan masyarakat desa. “Program-program ini harus dimusyawarahkan, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik itu peningkatan pelayanan dasar, sarana prasarana dasar, ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDesa selama 6 tahun, yang dituangkan dan dirinci dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPD) setahunan. Jadi setiap tahun harus dilaksanakan beberapa kali musyawarah desa untuk mempertajam dan menyepakati rencana kerja dan anggaran desa tahunan,” tandasnya. Selain itu, sambung Nur Gholib, desa diberi kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran desa sendiri. Ada Alokasi Dana Desa disinkat ADD dan Dana Desa Desa disinkat DD dari APBN. Ada pula Dana Bagi Hasil pajak dan retribusi disebut DBH, dan Bantuan Keuangan Umum atau Khusus disebut BK atau BKK dari APBD propinsi atau APBD kabupaten. “Sedikitnya 70 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa harus dimanfaatkan untuk pembangunan. Sedangkan untuk gaji dan operasional perangkat desa tidak boleh lebih dari 30 persen,”pungkasnya.  pii

Kehilangan STNK dan BPKB

DUTA/MUCH SHOPII

SAMBAT: Rombongan Komisi B DPRD Gresik ketika sidak ke balai Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, kemarin.

Hub: Salim 081 2352 7759

GRESIK

Kehilangan STNKB W-4801-LK th. 2015 an. Asrul Ds. Kedamean Gresik

Kehilangan STNKB W-6047-JU th. 2011 an. Nur Hadi d/a. Ds. Kedamean Gresik

Kehilangan STNKB W-1376-BT th. 2014 an. H. Koes Zaenury d/a. Jl. Raya Brantas Randuagung Gresik

Kehilangan STNKB W-4115-JS th. 2014 an. Sumarlik d/a. Ds. Bulangkulon Benjeng Gresik

Kehilangan STNKB W-3065-MI th. 2012 an. Dedik Kurniawan d/a. Jl. Proklamasi IX/IC Sidomoro Gresik

Kehilangan STNKB W-889-BU th. 2014 an. Alda Chelsia Rahma d/a. Jl. Taman enggano dalam 22 Ds. Yosowilangun Manyar Gresik

Kehilangan STNKB Honda th.2008 W-2092-MZ a/n. Aunur Ro¿q d/a. Jl. Ikan Belanak I/05 Gresik

Kehilangan STNKB W-3005-JN th. 2014 an. Seman d/a. Ds. Mojotengah Menganti Gresik

Kehilangan STNKB W-1376-BT th. 2014 an. H. Koes Zaenury d/a. Jl. Raya Brantas Randuagung Gresik

Kehilangan STNKB W-4115-JS th. 2014 an. Sumarlik d/a. Ds. Bulangkulon Benjeng Gresik

Kehilangan STNKB W-3005-JN th. 2014 an. Seman d/a. Ds. Mojotengah Menganti Gresik

Kehilangan STNKB W-1376-BT th. 2014 an. H. Koes Zaenury d/a. Jl. Raya Brantas Randuagung Gresik

Kehilangan STNKB W-3675-MK th. 2012 an. Firyazidi Marindra d/a. Jl. Kudus No. 70 Ds. Yosowilangun Manyar Gresik

Kehilangan STNKB W-4801-LK th. 2015 an. Asrul Ds. Kedamean Gresik Kehilangan STNKB W-4801-LK th. 2015 an. Asrul Ds. Kedamean Gresik Kehilangan STNKB W-4910-JV th. 2014 an. Achmad Zahid d/a. Jl. Gub. Suryo Gg. X1-D Gresik Kehilangan STNKB W-4910-JV th. 2014 an. Achmad Zahid d/a. Jl. Gub. Suryo Gg. X1-D Gresik

Kehilangan STNKB W-3005-JN th. 2014 an. Seman d/a. Ds. Mojotengah Menganti Gresik

Kehilangan STNKB W-5528-AQ th. 2008 an. Kartono d/a. Ds. Wonorejo Balong Panggang Gresik

Kehilangan STNKB W-4910-JV th. 2014 an. Achmad Zahid d/a. Jl. Gub. Suryo Gg. X1-D Gresik

Kehilangan STNKB W-6435-KJ th. 2011 an. Khairul Umam d/a. Jl. Usman Sadar 3/35 Gresik

Kehilangan STNKB W-5528-AQ th. 2008 an. Kartono d/a. Ds. Wonorejo Balong Panggang Gresik

Kehilangan STNKB W-6047-JU th. 2011 an. Nur Hadi d/a. Ds. Kedamean Gresik

Kehilangan STNKB W-6435-KJ th. 2011 an. Khairul Umam d/a. Jl. Usman Sadar 3/35 Gresik

Kehilangan STNKB W-6047-JU th. 2011 an. Nur Hadi d/a. Ds. Kedamean Gresik

Kehilangan STNKB W-6435-KJ th. 2011 an. Khairul Umam d/a. Jl. Usman Sadar 3/35 Gresik

Kehilangan STNKB W-3675-MK th. 2012 an. Firyazidi Marindra d/a. Jl. Kudus No. 70 Ds. Yosowilangun Manyar Gresik

Kehilangan STNKB W-3065-MI th. 2012 an. Dedik Kurniawan d/a. Jl. Proklamasi IX/IC Sidomoro Gresik Kehilangan STNKB W-4271-JN th. 2014 an. Abd Rochim d/a. Ds. Pelemwatu Menganti Gresik Kehilangan STNKB W-4271-JN th. 2014 an. Abd Rochim d/a. Ds. Pelemwatu Menganti Gresik Kehilangan STNKB W-4271-JN th. 2014 an. Abd Rochim d/a. Ds. Pelemwatu Menganti Gresik

Kehilangan STNKB W-5528-AQ th. 2008 an. Kartono d/a. Ds. Wonorejo Balong Panggang Gresik

Kehilangan STNKB W-3675-MK th. 2012 an. Firyazidi Marindra d/a. Jl. Kudus No. 70 Ds. Yosowilangun Manyar Gresik

Kehilangan STNKB W-889-BU th. 2014 an. Alda Chelsia Rahma d/a. Jl. Taman enggano dalam 22 Ds. Yosowilangun Manyar Gresik

Kehilangan STNKB W-4115-JS th. 2014 an. Sumarlik d/a. Ds. Bulangkulon Benjeng Gresik

Kehilangan STNKB W-3065-MI th. 2012 an. Dedik Kurniawan d/a. Jl. Proklamasi IX/IC Sidomoro Gresik

Kehilangan STNKB W-889-BU th. 2014 an. Alda Chelsia Rahma d/a. Jl. Taman enggano dalam 22 Ds. Yosowilangun Manyar Gresik

Kehilangan STNKB Honda th.2008 W-2092-MZ a/n. Aunur Ro¿q d/a. Jl. Ikan Belanak I/05 Gresik

Kehilangan STNKB Honda W-6671HH a/n. Hj. Muslimah d/a. dr. Soetomo no. 89 Tlogopatut Gresik

Kehilangan STNKB th. 2012 W-6139MW an. Dina Fahmi Lestari d/a. Roomo no. 19 RT.2 RW.2 Manyar Gresik

Editor : Tri Suryaningrum Layouter : Abida Al Aliyah

TAPAL KUDA

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 SABTU, 2 APRIL 2016

SITUBONDO-PROBOLINGGO-JEMBER-BONDOWOSO-PASURUAN-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN-SUMENEP-BANYUWANGI

Peristiwa

Berbeda Pandangan, Dua Ormas Nyaris Bentrok

DUTA/fatur bari

DIUSIR: Pasien tergelatak di rumah gubuk didampingi istrinya setelah diusir dari rumah sakit.

RSU Situbondo ‘Usir’ Pasien Miskin SITUBONDO- Pelayanan kesehatan masyarakat miskin pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) kembali dikeluhkan. Kali ini terjadi di RSU dr Abdoer Rahem Situbondo, Jawa Timur. Salah seorang pasien pemegang KIS yang menderita penyakit komplikasi mengaku d usir, saat masih dalam keadaan sakit. Ia adalah, Supriyono (51), warga Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Ironisnya, yang mengusir pasien penderita penyakit komplikasi itu diusir oleh salah seorang dokter RSU Situbondo. Itupun dengan dalih RSU Situbondo khawatir akan bangkrut, jika pasien pemegang KIS berlama-lama dirawat di RSU Situbondo. “Ini belum sembuh ya, kalau pasien yang penyakitnya tak kunjung sembuh dan berlama-lama dirawat di RS Situbondo, RSU Situbondo bisa bangkrut,”kata Suraena, istri pasien, menirukan ucapan salah seorang dokter RSU Situbondo, saat ditemui di rumahnya, Jumat (1/4), kemarin. Menurutnya, pihaknya sangat menyayangkan sikap salah seorang dokter RSU Situbondo, yang arogan dan mengusir suaminya, saat suaminya masih dalam kondisi sakit stroke dan dirawat di RSU Situbondo. “Sebelum diusir pada Kamis (31/3) sekitar pukul 10.30 kemarin, suami saya sudah 17 hari menjalani rawat inap. Namun, karena penyakit suaminya tak kunjung sembuh, suami saya diusir dengan dalih, RSU Situbondo bisa bangkrut jika merawat pasien yang penyakitnya tak kunjung sembuh,”beber Suraena. Dikonfirmasi terpisah, Dwi Herman Susilo Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan RSU dr Abdoer Rahem Situbondo mengatakan, berdasarkan keterangan medis tim dokter, pasien bernama Supriyono sudah layak pulang dan bisa menjalani rawat inap.”Pasien bernama Supriyono bukan dipaksa pulang, melainkan sudah layak pulang dan bisa menjalani rawat jalan,”katanya. Namun, saat ditanya tentang tudingan salah seorang dokter yang mengusir pasien bernama Supriyono, Kabid pelayanan RSU Situbondo mengaku tidak mengetahui hal tersebut.”Saya tidak tahu mas, karena saya belum konfirmasi kepada dokter yang bersangkutan,”elak Dwi Herman Susilo.fat

PASURUAN–Suasana tegang terjadi kawasan alun-alun Kota Bangil tepatnya daerah Kauman hingga Kwangsan Kalirejo. Ketegangan memuncak karena ada salah satu ormas Islam akan melakukan kegiatan di salah satu gedung pertemuan di kawasan jalan Diponegoro, Jumat (1/4) siang. Kehadiran ormas tersebut tidak diterima oleh ormas Islam lainnya lantaran dianggap berseberangan. Untuk menghalangi kegiatan tersebut, ratusan orang yang tergabung dalam sejumlah ormas Islam mendesak kegiatan itu tak dilaksanakan. Untuk memantau kegiatan itu, mereka berkumpul di sejumlah titik jalan protokol dan bergerak menuju jalan Bader Kalirejo, Bangil. Suasana semakin tegang lantaran banyak pihak mengkhawatirkan adanya bentrokan antar kedua belah pihak yang tidak sepaham tersebut. Bahkan, aksi saling dorong antar anggota ormas dengan pihak aparat keamanan yang sejak pagi berjagajaga, sempat terjadi saat mereka melewati depan Ponpes YAPI Putri. Beruntung, kejadian tersebut tak berlangsung lama. Aksi yang menyulut emosi pihak yang bertentangan itu, karena kegiatan tersebut tetap dilakukan meski sehari sebelumnya suasana kampung Kauman hingga kawasan Kalirejo mulai tak kondusif dengan rencana kegiatan itu. Namun hal itu tetap dilaksanakan oleh petinggi ormas. “

DUTA/abdul aziz

TEGANG: Suasana tegang saat salah satu ormas akan menerobos puluhan petugas untuk mendatangi lokasi kegiatan ormas lain. Kami menginginkan agar kegiatan di sana itu dibubarkan sekarang juga, ” ujar Nadzir salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang ikut

dalam aksi Ormas ini. Meski sempat menegangkan, aksi anarkhis yang sempat dikhawatirkan tak terjadi dalam kegiatan

turun jalan ini. Ratusan aparat gabungan TNI/ Polri sejak pagi diterjunkan untuk menjaga kondusifitas Kota Bangil

Pasutri Seruduk Bus, Istri Tewas dan Suami Kritis PASURUAN–Akibat kurang hatihati dan terlalu melaju kencang saat mengendarai sepeda motor, pasangan suami istri (pasutri) mengalami kecelakaan hingga sang istri tewas setelah kendaraan yang ditumpanginya nyeruduk bagian belakang bus penumpang jurusan Surabaya- Jember, di jalur Pantura Desa Gerongan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jumat (1/4) siang. Sementara suaminya mengalami kritis. Kecelakaan tersebut bermula saat pasutri asal Rejoso, Kabupaten Pasuruan yakni Makhrus (30) dan Aisyah (28) berboncengan naik sepeda motor Vario menuju ke arah Bangil, melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat berada di lokasi kejadian, tiba tiba menabrak bus penumpang di bagian belakang yang melaju dari arah yang sama. Naasnya, diduga lantaran kondisi jalan yang licin, sepeda motor yang dikendarai oleng dan keduanya langsung terjatuh hingga mengalami luka parah. Tak sampai disitu kedua tubuh pasutri terseret bagian bawah bus hingga keduanya tergencet. Karuan

saja dua korban langsung terkapar tak sadarkan diri karena mengalami luka yang cukup serius. “ Korban terjatuh bersama sepeda motornya lalu terseret di bagian bawah bus yang melaju terus, ” ujar Hamid, salah seorang saksi di lokasi kejadian yang juga warga sekitar. Tak pelak, kedua korban pun mengalami luka parah dan langsung di larikan ke Rumah Sakit dr R Soedarsono Kota Pasuruan. Namun, lantaran kondisinya sangat parah, nyawa Aisyah tak tertolong dan meninggal dunia saat dalam perawatan. “ Korban (istri) meninggal sementara suaminya mengalami luka patah di bagian kaki dan tangan sehingga saat ini masih kritis, ” jelas Kanit Laka Lantas Polres Pasuruan, Iptu Jayadi. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan selama beberapa jam, karena harus melakukan evakusi korban Hingga Jumat petang kasus kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa tersebut tengah ditangani unit laka Lantas Polres Pasuruan Kota termasuk meminta keterangan dari sejumlah saksi dan sang sopir bus. dul

DUTA/faisol

TURUN: Tim veriﬁkasi Kemendagri mendengarkan pemaparan inovasi dan pembangunan dari Pemkot Probolinggo di kantor Walikota.

Tim Verifikasi Turun ke Probolinggo

Diusulkan Terima Tanda Kehormatan, Walikota Paparkan Inovasi dan Pelayanan PROBOLINGGO-Pemkot Probolinggo berpeluang meraih tanda kehormatan Samya Tuna Karya Nugraha, terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Sebab, tiga tahun

Pemkab Akan Gelar Festival Ijen

DUTA/FAISOL

INOVASI: Walikota Hj Rukmini melantik para pejabat Pemkot Probolinggo. Walikota meminta mereka berinovasi dan membuktikan performa kinerja terbaik.

Walikota Hj Rukmini Lantik Tiga Pejabat Hasil Lelang Jabatan PROBOLINGGO-Supaya pejabat kredibel dan berkompeten memimpin satker, Pemkot Probolinggo atas perintah Walikota Hj Rukmini menggelar lelang jabatan untuk tiga kepala dinas. Dan Jumat (1/4) kemarin, Walikota melantik tiga kepala dinas hasil lelang jabatan di kantor Walikota. Selain melantik pejabat hasil lelang, Walikota juga memutasi sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemkot Probolinggo. Kepala Dispobpar dipercayakan kepada Agus Effendi yang sebelumnya menjabat Kabag Humas dan Protokol. Sementara posisi Kabag Humas dan Protokol, diisi oleh sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Untuk posisi kepala Diskoperindag, yang dijabat pelaksana tugas (Plt) Gogol Sudjarwo, kini dijabat oleh Gatot Wahyudi. Sebelumnya, Gatot menjabat sebagai kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mengisi kekosongan kepala Pemmas, Gogol Sudjarwo ditugasi untuk menduduki jabatan kepala Kantor Penmas. Sementara untuk Kepala Dinas Sosial, diduduki oleh mantan Camat Wonoasih, yakni Masykur. “Ketiga posisi kepala dinas ini, merupakan hasil lelang jabatan. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata Walikota Hj. Rukmini. Walikota mendorong agar pejabat yang diberi amanah di tempat yang baru, rajin berinovasi dan menunjuk-

terhadap timbulnya gesekan antar kedua belah pihak yang berbeda pandangan dalam persoalan aqidah Islam ini. “ Kita menerjunkan aparat gabungan terdiri atas 350 anggota Polres Pasuruan, 1 SSK Brimob Polda Jatim, 1 SSK TNI Kodim 0819 dan 2 regu Satpol PP Kabupaten Pasuruan, ” terang Kapolres Pasuruan, AKBP Soelistijono ditemui di lokasi. Suasana tegang mulai mencair, sekitar pukul 11.00 Wib. Hal itu nampak massa mulai berangsur-angsur meninggalkan lokasi setelah pihak yang menggelar kegiatan keagamaan di salah satu rumah warga di lingkungan Kwangsan, Kalirejo itu menyelesaikan acaranya. Secara tertib, satu persatu keluar dari lokasi kegiatan dengan kawalan aparat keamanan. “ Mereka sudah selesai acaranya, kami bersyukur karena semuanya berjalan kondusif, ” jelas Kapolres Pasuruan. Untuk diketahui, konflik ini berawal saat muncul rencana untuk menggelar kegiatan Milad Fatimah di Gedung Serba Guna Diponegoro, Bendomungal. Rencana tersebut mendapatkan pertentangan dan sempat dilaporkan oleh sejumlah ormas Islam ke Mapoles Pasuruan. Khawatir suasana tak kondusif, kegiatan yang sebagian besar diikuti oleh kaum perempuan itu akhirnya dipindahkan ke salah satu rumah warga di Lingkungan Kwangsan, Kelurahan Kalirejo yang tak jauh dari tempat yang direncanakan semula.dul

kan performa terbaik dalam bekerja. Kepada para pejabat, Walikota berpesanagar pejabat baru dapat segera beradaptasi dengan posisi saat ini. Agar tidak ada stagnansi dan muncul inovasi baru, untuk dinas yang dipimpin. “Saudara yang dipercaya sebagai pemimpin, berarti telah memliki kompetensi yang cukup. Setelah melalui proses assesment, lalu terpilih sejumlah nama yang layak. Buktikan kinerjanya sebaik mungkin,” tegas Walikota. Walikota juga bersikap tegas dan mewanti-wanti agar pejabat yang dilantik bertanggung jawab atas jabatan yang diberikan. Pejabat yang baru Karenanya, pejabat tinggi yang terpilih, harus bertanggungjawab. Apabila tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka dapat diturunkan atau dicopot. Ketentuan tersebut, tertuang dalam UU nomor 5 tahun 2014. Untuk penyegaran birokrasi, Walikota juga merokbak pejabat struktural. Mulai dari sekretaris kecamatan, lurah hingga kabid dan kasi. Tujuannya, untuk melakukan penyegaran di birokrasi Mutasi adslsh hal biasa, sebagai penyegaran untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Pada hari yang sama, sekitar 530 PNS Kota Probolinggo naik pangkat. Hal ini, sebagai agenda rutin tahunan di kalangan PNS. Dalam tahun 2016, akan ada dua kali naik pangkat. Pertama dilakukan April, kedua dilakukan Oktober mendatang. afa/adv

BONDOWOSO-B erbagai macam terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pada khususnya. Hal ini menunjukkan kepeduliannya pemerintah pada masyarakat Bupati Bondowoso, Drs, H. Amin Said Husni mengatakan, dengan di gelarnya Festival yang pertama kali akan diselenggrakan ini akan menyajikan berbagai potensi wisata, budaya dan keindahan alam Bondowoso yang ada di sekitar lereng Ijen. “Festival Ijen akan menjadi acara yang merangkum berbagai even berbau Ijen di Kabupaten Bondowoso. Salah satunya adalah Festival Petik Kopi. Di sana

masyarakat akan dilibatkan langsung dalam berbagai proses pengolahan kopi,” kata Amin Said Husni Selain Festival Petik Kopi lanjutnya, nantinya juga akan ada festival lain yang berbasis kebudayaan dan potensi alam seperti Ijen Flying Festival, Internasional Ijen

Trail Running, Jazz

De Ijen, Bondowoso Night Run dan Festival Singo Ulung dan Ojung dan potensi-potensi kabupaten Bondowoso. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Bondowoso Harry Patriantono optimistis,Festival Ijen akan menjadi momentum bangkitnya pariwisata Bondowoso. Diakui Harry selama ini memang masih banyak potensi yang kurang digarap secara optimal. “Dengan berbagai cara Ini di harapkan akan menjadi kebangkitan pariwisata di Kabupaten Bondowoso. Dengan festival ini kami harap banyak wisatawan lokal mapupun asing yang semakin tertarik berkunjung ke destinasi wisata Kabupaten Bondowoso,” katanya. Rencananya, Festival Ijen akan dimulai pada Mei mendatang. Rangkaian kegiatan akan diawali dengan Bondowoso Night Run yang disusul Internasional Ijen Trail Running atau lomba lari lintas alam Ijen.yon

DUTA/yon

Bupati Drs H Amin Said Husni

berturut-turut Pemkot Proboliggo meraih juara dalam LPPD dari Kemendagri. Kepastian peluang itu disampaikan oleh Ketua Tim Verifikasi dari Dirjen Otoda Kemendagri Yasuaro Zai saat berkunjung ke Kantor Walikota, Rabu (30/3) lalu. Kunjungan tim verifikasi punya alasan. Sebab, Pemkot Probolinggo menerima penghargaan tingkat nasional 3 tahun berturut turut, dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ( EKPPD ) laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ( LPPD ), tahun 2012 juara 4 nasional, tahun 2013 sebagai juara 3 nasional, dan tahun 2014 juga sebagai juara 3 nasional. Kunjungan tim verifikasi dipimpin oleh Yasuaro Zai dari Dirjen Otoda Kemendagri ini, diterima oleh Walikota Hj Rukmini dan Bagian Pemerintahan serta sejumlah pimpinan SKPD. Yasuaro mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan lantaran Kota Probolinggo telah berprestasi selama 3 tahun berturut-turut, dan diusulkan mendapatkan tanda kehormatan Para Samya Tuna Karya Nugraha. Kunjungannya itu untuk, memperoleh data tambahan, dan melakukan peninjauan secara langsung, temu lisan, dan mencocokkan data dengan fakta di lapangan. “Tujuannya adalah memperoleh data profil 3 tahun berturutturut berprestasi nasional, dan mendpatkan penjelasan Kepala Daerah yang bersangkutan, terhadap hasil pembangunan dan inovasi, penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan visi misi daerah,” jelasnya. Rukmini saat diberi kesempatan menyampaikan paparan menjelaskan sejumlah pembangunan dan inovasi yang dilakukan. Mulai dari batas wilayah, wilayah administrasi Kota Probolinggo, kondisi geografis, kondisi demografis, dan komposisi penduduk Kota Probolinggo. Bentuk inovasi, lanjut Rukmini, di antaranya agenda tahunan Seminggu di Kota Probolinggo (Semipro), wisata mangrove

sepanjang 6 KM, MPS2 (Morning On Panglima Sudirman Street), inovasi manajemen perkotaan, keberadaan TWSL (Taman Wisata Studi Lingkungan) yang menjadi ajang pendidikan sekaligus refreshing, TPA Bestari yang menjadi juara nasional TPA terbaik 2015, pelayanan unggulan di Puskesmas, Posyandu ternak, transportasi pelajar, kartu anak sejahtera dan rusunawa. Kepada tim verifikasi, Rukmini menambahkan, pelayanan dasar kesehatan terjadi penurunan angka gizi buruk. Untuk fasilitas kesehatan dilakukan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, serta peningkatan tenaga medis. “Untuk pelayanan pendidikan ada peningkatan anggaran pada 2012 sebesar 29,16 persen, dan naik menjadi 33,25 persen di tahun 2014. Pendidikan dan kesehatan jadi skala prioritas, selain infrastruktur. Kita juga selalu berupaya meningkatkan PAD. PAD terus kita gali demi pembangunan,” imbuhnya. Rukmini kian memantapkan Kota Probolinggo layak menjadi juara nasional LPPD dengan mengumumkan aneka prestasi yang diraih, baik tingkat regional dan nasional. Prestasi yang diraih Kota Probolinggo di antaranya WTP, WTN Kencana, Kota Sehat, Adipura Kencana, dll. Kota Probolinggo juga sering menjadi tempat belajar daerah lain, terutama soal lingkungan. Bahkan, Pemkot Helsinborg Swedia pernah belajar pembangunan dan lingkungan ke Kota Probolinggo. Kepala Bagian Pemerintahan Nanang Agus mengatakan, pihaknya bertugas menghimpun laporan kinerja seluruh SKPD untuk diikutkan dalam lomba LPPD tahun 2015. Data dari seluruh SKPD kemudian diolah dan dijadikan bahan dalam lomba LPPD. “Ini semata-mata untuk meningkatkan semangat dalam memberikan pelayanan dan kinerja. Penyelenggaran pemerintah daerah memang dievaluasi untuk perbaikan. Semoga Pemkot Probolinggo meraih juara lagi dalam LPPD 2015,” kata Nanang, Jumat (1/4). afa

Editor : Mahrus Ali Layouter : Imron

MATARAMAN

DUTA MASYARAKAT SABTU, 2 APRIL 2016

BLITAR-TULUNGAGUNG-KEDIRI-TRENGGALEK-MADIUN-NGAWI-PONOROGO-PACITAN-MAGETAN

Pendidikan 13 Lembaga Pendidikan Siap Gelar UNBK TULUNGAGUNG - Sejumlah 13 Lembaga pendidikan yang ditunjuk sebagai pelaksana ujian nasional berbasis komputer (UNBK ) di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur telah siap 100 persen menggelar ujian secara “online”. Kesiapan tersebut mangacu pada basis kinerja selain ketersediaan perangkat keras seperti komputer dan server yang sesuai spesifikasi standar yang dibutuhkan, 13 lembaga penyelenggara UNBK itu telah melakukan beberapa kali uji coba yang dilakukan secara bertahap “Kami sudah melakukan pengecekan dan koordinasi dengan sekolah-sekolah penyelenggara UNBK atau UN-CBT (‘UN computer based test’), dan ternyata semua menyatakan siap,” kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dindik Tulungagung, Heru Mudjiono, Jum’at (1/4). Petugas atau panitia penyelenggara yang menjadi operator sekaligus pengawas ujian di masing-masing sekolah memiliki kemampuan mempersiapkan perangkat sekaligus memandu pelaksanaan UNBK. Hasilnya, kata Heru, kendati sempat mengalami kendala penyelenggaraan uji coba UNBK bisa berjalan lancar dan memuaskan. Dari total 52 lembaga penyelenggara UN tingkat SMA/MA/SMK di Tulungagung, papar Heru, hanya ada 13 lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara UNBK atau UN-CBT. Rinciannya, empat lembaga dari kelompok SMA (SMAN 1 Boyolangi, SMAN 1 Kedungwaru, SMAN 1 Ngunut, serta SMAN 1 Rejotangan), satu lembaga dari MA Negeri 1 Tulungagung, dan delapan lembaga dari kelompok SMK (SMKN 1 Boyolangu, SMKN 2 Boyolangu, SMKN 3 Boyolangu, SMKN 1 Tulungagung, SMKN 1 Bandung, SMK Sore, SMK PGRI 1 Tulungagung, dan SMK Ngunut). jar

Calo Jabatan Bergerilya Tawarkan Jabatan Eselon 2 Yang Kosong PONOROGO- Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni mengendus adanya kenakalan oknum tertentu, yang berlagak sebagai calo penjual jabatan eselon 2 yang kosong. Kekosongan jabatan di 9 satker Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo yang hanya diisi oleh Plt, dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Kekosongan yang terjadi lebih dari 1 tahun ini, menjadi incaran empuk orang-orang tidak bertanggung jawab.

“Banyak oknum tak jelas berkeliaran ke satker-satker untuk menawarkan jabatan, dengan mengatasnamakan sebagai orang kepercayaan, orang dekat, kerabat dan keluarga dekat bupati. Mereka mengaku ingin mengadakan fit and proper tes,” kata Bupati Ipong Muhlissoni, kepada wartawan, Jumat (/4). Ipong menjelaskan, pihaknya sudah menerima laporan terkait orang yang mengaku –ngaku dekat dengannnya dan menawarkan jabatan ke sejumlah satker itu. Menurutnya, ada 3 satker yang telah diiming-imingi jabatan oleh mister x itu. “Saya sudah di beritahu soal nama orang

Duta/Siti

Ipong Muchlissoni

ini namun lupa karena memang tak mengenalnya. Sekali lagi ingat ya, saya tidak akan memperjual belikan jabatan,” tegasnya. Pihaknya meminta agar tidak sekali- kali mendekati keluarganya atau tim suksesnya untuk jabatan. Sebab kalau hal itu dilakukan, maka pihaknya justru akan membatalkan kenaikan jabatan yang bersangkutan. Kekosongan jabatan eselon 2 yang terjadi lebih dari 1 tahun itu, saat ini tengah dipersiapkan untuk melelang jabatan itu. Saat ini badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan ( baperjabat) mulai mempersiapkan dan menyeleksi terhadap panitia assesment dan

Dewan Serukan Perketat Pengawasan Dana Desa BLITAR - Anggota komisi satu DPRD kabupaten Blitar Panoto, meminta pemerintah untuk mengawasi penggunaan Dana Desa (DD). Mengingat gelontoran DD dari pemerintah pusat tahun ini dipastikan jumlahnya akan mengalami kenaikan yang cukup besar. “Perlu pengawasan dan bimbingan dalam penggunaan DD, agar tidak ada penyelewengan karena di tahun 2016 ini, dana desa cukup besar,” kata Panoto. Besarnya dana desa yang akan digelontorkan ke masingmasing desa, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Utamanya terkait dengan pertangungjawaban penggunaan anggaran. Terlebih DD pencairan tahap ketiga akan dilakukan dalam waktu yang cukup dekat dengan pencairan tahap kedua. Sehingga dikhawatirkan penggunaanya hanya asal-asalan, hanya agar DD cepat terserap. “Dengan adanya pengawasan dan bimbingan dari pemerintah diharapkan penggunaan DD bisa tepat sasaran dan diharapkan tidak ada perangkat desa yang berurusan dengan hukum dikemudian hari. Karena masalah anggaran biasanya menjadi salah satu hal yang cukup rawan disalahgunakan,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa Tersebut. Selain harus bertanggung jawab terhadap penggunaan DD, aparatur desa juga harus bisa membuat perencanaan program pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan

Infrastruktur

Duta/Agoes Basoeki

NYARIS AMBROL: Kondisi jembatan penghubung antar RT di Dusun Glonggong, Desa Tempursari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, nyaris ambrol dihantam barongan bambu.

Jembatan Penghubung Nyaris Putus MADIUN-Jembatan penghubung antar Rukun Tetangga (RT) di RT 23 Dusun Glonggong, Desa Tempursari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Rabu (30/3) sekitar pukul 20.00 WIB lalu, nyaris putus dihantam “barongan” bambu karena longsor. Padahal, barongan itu sudah ada sejak beberapa hari lalu, berjarak sekitar kurang dari 70 meter jembatan. “Kami malam itu mendengar suara gemuruh, meski tidak turun hujan. Namun, barongan bambu itu seperti didorong, akibat derasnya air sungai datang dari atas. Malam itu, kondisi sekitar hanya hujan kecil, warga khawatir terus mewaspadai pergerakan barongan bambu itu. Tidak lama berselang menghantam pondasi jembatan, kami sempat melihat badan jembatan sempat terangkat,” jelas Ny Suparni warga RT 23. Setelah itu, tambahnya, sebanyak 2 tiang penyangga jembatan jadi miring atau bergeser yaitu sisi tengah dan barat, kondisi terparah penyangga tengah hingga bergeser atau nyaris tidak menyangga badan jembatan. Kejadian itu langsung dilaporkan kepada kepala desa, diteruskan ke kecamatan setempat, malam itu juga sempat dilakukan pencegahan agar barongan bambu tidak menghantam tiang penyangga jembatan. Esok hari atau Kamis (31/3), dilakukan kerja bakti bersama pihak terkait dan warga sekitar, untuk menarik barongan bambu, kini kondisi jembatan selebar 1,5 meter dan panjang 8 meter mengkhawatirkan. Jembatan itu, selama ini hanya bisa dilalui motor, sepeda dan pejalan kaki dalam keseharian. ags

Perkebunan Produksi Cengkeh Bergeser ke Selatan TRENGGALEK-Jika ditahun 70 an warga kecamatan Dongko dan Pule di Trenggalek selalu hidup berkecukupan karena cengkeh. Kini produksi cengkeh di Trenggalek bergeser ke daerah selatan. Selain cengkehnya yang tumbuh subur,juga dibangun jalan lintas selatan,yang digadang-gadang akan menjadi pesaing dari jalur pantura,yang dibangun oleh dendles pada zaman Belanda dulu. Teguh Arif, Aktivis dan Pemerhati Sosial Trenggalek (PST), mengatakan, pergeseran produksi cengkeh di Trenggalek yang nota bene adalah daerah kawasan pantai selatan (Kecamatan Munjungan, Watulimo,m Panggul, Kampak) dan sekitarnya, akan menjadikan penghasilan masyarakatnya naik, ekonomipun tumbuh dan semua roda ekonomi akan berputar. Anehnya lanjut Teguh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek sampai saat ini belum pernah ada statement dengan suksesnya panen cengkeh di wilayah pantai selatan.Apa lagi Perum Perhutani, statement tentang alih fungsi hutan menjadi kebun cengkeh pun juga nihil, “Padahal lembaga ini yang di tugasi untuk merawat dan menjaga hutan,” jelasnya. Sebagai gambaran saja lanjut Teguh, harga 1 kilogram cengkeh saat ini Rp120 ribu. Kalau dalam setahun seorang petani (pesanggem) yang menanam cengkeh di lahan tuan tanah (Perhutani) pada saat panen bisa menghasilkan 600 kilogram cengkeh kering. berarti setahun mendapatkan uang sejumlah Rp72 juta, atau rata-rata mendapatkan Rp6 juta per bulan. Berbeda dengan petani, penimbun akan lebih enak lagi. Dengan membeli cengkeh pada saat panen dengan harga Rp 90 ribu per kilogram, dalam waktu 3 bulan dijual lagi dengan harga Rp120 ribu per kilogram. ttg

selanjutnya diajukan ke Gubenur. “Nah, saat proses inilah ternyata selalu ada pihak -pihak yang tidak bertanggungjawab mencari kesempatan dalam kesempitan,” imbuhnya. S e m e nt a r a it u , m e n u r u t Ke p a l a B a d a n Ke p e g aw a i a n Daerah (BKD) Syaifur Rahman, lelang jabatan akan dilakukan secara terbuka dan bisa diikuti siapa saja yang memenuhi syarat. Sehingga Syaifur memastikan, tidak ada lagi kongkalingkong untuk memperbutkan jabatan eselon dua itu. “ Kan semua terbuka,semua tahu, jadi tidak bisa dengan cara-cara sembunyi -sembunyi,” ujarnya. sna

Duta/Aribowo

yang akan dibiayai DD. “Dana desa ini harus digunakan oleh aparatur dengan benar supaya bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa. Harapannya dengan naiknya nominal DD, kesejahteraan masyarakat juga makin meningkat,” ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya DD pada tahun 2016 yang disalurkan ke Kabupaten Blitar dipastikan bakal naik. Kepastian itu disampaikan Plt. Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Agus Santoso, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa (PPD), Dwi Novyanto. Menurutnya, kalau tahun lalu masing-masing desa hanya mendapat Rp200 sampai Rp400 juta per desa, DD untuk tahun ini masing-masing desa akan mendapatkan kucuran sebesar Rp600 sampai Rp700 juta per desa. Tergantung luas dan jumlah penduduk masing-masing desa. “Jumlahnya memang lebih besar kalau dibandingkan tahun lalu,” kata Dwi. Pencairan DD sendiri rencananya akan dilakukan tiga tahap. Tahap pertama sebesar 40 persen dicairkan pada bulan April. Tahap kedua sebesar 40 persen pada bulan Agustus. Sedangkan tahap terakhir sebesar 20 persen akan dicairkan pada bulan Oktober. “Sedangkan untuk prioritas penggunaannya harus difokuskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat,” pungkas Dwi. ndi

DIKEBUT: Proyek Masjid Agung yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 28 miliar terus dikebut. Menyusul capaian progres pengerjaan baru mencapai 17 persen saja.

Progres Masjid Agung Capai 17 Persen MADIUN-Pembangunan proyek Masjid Agung yang dimulai sejak November 2015 lalu dan berada tepat disebelah barat kantor Bupati Madiun menghabiskan anggaran sebesar Rp 28 miliar terus dikebut. Menyusul capaian progres pengerjaan baru mencapai 17 persen saja. “Progres pembangunan masjid agung hingga saat ini sudah mencapai 17 persen. Sesuai komitmen dari pihak pelaksana dipenghujung tahun 2016 capaian skedulnya harus mencapai 68 persen. Namun demikian, kita meminta agar progresnya bisa mencapai 80 persen,” ujar Bupati Madiun, H Muhtarom, Jum’at (1/4). Muhtarom menegaskan, pembangunan masjid agung dikerjakan system multi years dan ditargetkan rampung pada tahun 2017

mendatang. ”Diharapkan pada penghujung tahun 2017 mendatang, pengerjaan tinggal finishing saja,” pungkasnya. Orang nomor satu di Kab.Madiun ini pun meminta kepada PT.Mitra Karya Mandiri Jaya selaku pelaksana proyek agar menjaga kualitas pengerjaannya sesuai dengan spek dan kontrak. ”Saya cek dilapangan ini tadi, Pengerjaannya sudah sesuai spek, besi yang digunakan untuk kolong pengecoran menggunakan ukuran 19 cm dan ini sudah sesuai dengan kontraknya,” kata Muhtarom. Sementara itu, Kabid Tata Ruang dan Bangunan DPU BMCK Kab. Madiun, Gunawi mengaku optimis jika pengerjaan masjid agung Jilid ke II (dua) bisa rampung sesuai progres

dipenghujung akhir tahun 2016 mendatang. “Sampai akhir tahun 2016 mendatang, capaian progresnya harus bisa mencapai 70 persen. Melihat kondisi dilapangan mulai dari kebutuhan bahan baku sudah tidak ada kendala. Tanah urug juga sudah lancar, bahan material seperti pasir juga tidak ada masalah meski pada penghujung awal pembangunan sempat mengalami kesulitan mencari dan harus mendatangkan dari luar Kab.Madiun,” ujar Gunawi. Lebih lanjut lagi, Gunawi menegaskan, Pengerjaan masjid agung harus rampung pada Juni 2017 mendatang. ”Melihat situasi seperti ini, Saya yakin untuk progres jilid II ini malah bisa mencapai 80 persen,” tandasnya. bow

Duta/Hendik Budi Yuantoro

KETAT: Tampak salah satu aktivitas proyek pembangunan di salah satu desa di Kabupaten Blitar. Kini pengunaan dana desa untuk pembangunan desa diperketat.

Satpol PP Pantau Aliran Lahar KEDIRI-Ditemui usai peresmian jembatan menghubungkan Kabupaten Kediri dan Malang, Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Agoeng Djoko Retmono menegaskan akan menindak tegas bagi pengusaha galian pasir di sekitar aliran Lahar Gunung Kelud dengan menggunakan alat berat. Terkait dengan peralatan manual, pihak Pemkab masih memberikan batas toleransi selagi tidak merusak alam sekitarnya. Dijelaskan Agoeng, selain jembatan penghubung bantuan PT. Gudang Garam TBK yang baru diresmikan Bupati Kediri,

Duta/Nanang

LIHAT PENAMBANGAN: Bupati Kediri, Harianti melihat aksi penambangan liar diseputaran aliran lahar GUnung Kelud.

dr H Harianti, sejumlah jembatan rencananya akan dipasangi rambu agar tidak dilintasi truk pasir. “Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dishub, kami akan pasang rambu- rambu di sejumlah jembatan,” jelas Kasatpol PP, Kamis (31/3). Dijelaskan Agoeng, berdasarkan data masih terdapat 5 lokasi pada Wilayah Kecamatan Puncu dan Plosoklaten yang masih menjalankan penggalian manual. Bahkan dalam tahun ini, pihak Satpol PP telah melakukan razia sebanyak 30 kali namun kenyataan di lapangan, masih banyak penggalian pasir di sepanjang aliran lahar. Terkait isu bila sejumlah pihak termasuk Satpol PP menerima upeti dari pengusaha pasir, dengan tegas Kasatpol PP menyatakan tidak ada, bahkan pihaknya kini

mendirikan sejumlah pos pemantau termasuk di Wates dan Puncu, merupakan gabungan dengan Dishub Pemkab Kediri. “Tidak ada dari kami yang menerima upeti, kami malah telah mendirikan pos pemantau di sejumlah titik termasuk di Wates dan Puncu. Kami rencana akan menggelar razia gabungan dengan melibatkan jajaran Polres, Polsek dan Babinsa untuk mengantisipasi kerusakan jalan,” jelas Agoeng. Dengan pemasangan rambu jalan dan razia melibatkan jajaran Polsek dan Koramil, target utamanya adalah menjaga tidak terjadi kerusakan alam dan jalan rusak yang dipenuh lubang. Tentunya ini sesuai harapan Bupati Kediri, melihat langsung ada sejumlah galian liar di kawasan aliran lahar. nng

Editor : Tri Suryaningrum Layouter : Imron

BRANTAS

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 SABTU, 2 APRIL 2016

BATU - BANGKALAN - MOJOKERTO - JOMBANG - BOJONEGORO - TUBAN - NGANJUK - LAMONGAN

Soal Mulai Didistribusikan LAMONGAN - Empat hari menjelang pelaksaan ujian nasional (UN) tingkat SMA/SMK/MA, lembar soal UN itu mulai didistribusikan, Kamis (31/3). Pendistribusian dilakukan Dinas Pendidikan dengan pengawalan ketat Kepolisian Polres setempat. Sejak kemarin, lembar soal UN SMA/SMK/ MA mulai didistribusikan. Pendistribusian soal UN dengan menggunakan kendaraan tertutup di ambil oleh masing-masing Polsek sesuai masingmasing rayon untuk membawa soal. Kapolsek Babat, Kompol Sodikin membenarkan kalau hari ini adalah waktu bagi rayonrayon untuk mengambil lembar soal Unas tingkat SMA. Sodikin mengaku kalau dirinya akan membawa lembar soal tersebut ke Mapolsek Babat dimana di Babat sendiri terdapat 4 sub rayon. ‘’Kalau saya, akan saya bawa ke Kecamatan Babat untuk 4 sub rayon,’’ ujar Sodikin. Nantinya, lanjut Sodikin, setiap sekolah akan mengambil per pelajaran yang di ujikan. ‘’Didistribusikan sesuai jadwal, dari sub rayon mengambil ke Babat,’’ jelasnya. Terkait pengamanan dalam pengambilan soal UN, Sodikin membawa sebanyak 9 personil dari Polsek Babat dimana sesuai SOP mereka harus membawa lebih dari 1 orang tiap sub rayonnya. Dia juga menegaskan bertanggungjawab terhadap soal - soal UN. ‘’Kita koordinasi tidak ada istilah kebocoran, kita bertanggungjawab, kalau ada yang macam-macam kita tindak sesuai aturan yang berlaku,’’ pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Lamongan, Kompol Nurudin Muhammad mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pengawalan UN di Lamongan secara ketat. Pengawal bukan hanya saat pengambilan soal UN dari Surabaya saja melainkan hingga pelaaksanaannya, pada 4 hingga 6 April 2016. ‘’Kita kawal secara ketat,’’ katanya. Sekretaris Dinas Pendidikan Lamongan, Adi Suwito kepada wartawan menyatakan siswa yang mengikuti UN untuk tingkat SMA, MA, SMK dan SMALB akan di bagi dalam dua kategori, yakni ujian yang berbasis kertas dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Jumlah totalnya yang berbasis kertas untuk tingkatan SMA berjumlah 10.644 siswa, kemudian jumlah lembaga 214, jumlah ruang 588. Sedangkan berbasis komputer sebanyak 5.999 peserta, itu untuk negeri dan swasta. Sedangkan soal UN sebanyak 16.643 soal itu berada dalam bok. Rinciannya untuk SMA, MA, SMK sebanyak 273 bok, 7 bok TK (teknik keterampilan), 4 bok LJK (lembar jawaban kerja), naskah susulan SMA 2 bok, SMK 2 bok dan paket C 1 bok, sementara jumlah cadangan berjumlah 6 bok. Lebih lanjut, Ia menerangkan, untuk siswa yang akan menjalani ujian berbasis komputer, 1 komputer akan di gunakan satu siswa.  dam

DUTA/KADAM MUSTOKO

Petugas saat mendistribusikan soal UN ke tingkat kecamatan, Kamis (31/03).

Hujan Angin Terjang Nganjuk Ratusan Rumah Rusak dan Pohon Tumbang NGANJUK - Hujan angin yang disertai jatuhnya gumpalan es pada Kamis (31/3) petang di Nganjuk mengakibatkan puluhan rumah warga rusak parah dan sejumlah pohon tumbang. Sesuai data yang tercatat dari Taruna Tanggap Bencana (Tagana) dari musibah itu ada 175 unit rumah penduduk mengalami rusak ringan. Sementara yang mengalami rusak berat tercatat ada lima rumah dalam kondisi roboh hingga rata dengan tanah . Seperti kondisi rumah milik Ladi (55) salah satu warga Dusun Putuk, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, dalam kejadian itu tempat tinggal yang terbuat dari papan kayu kondisinya separuh rumahnya roboh total. Dikatakan Aris Trio Efendi selaku koordinator Tagana kepada sejumlah wartawan mengatakan kejadian bermula dari hujan angin yang disertai turunnya gumpalan es diperkirakan sekitar pukul 16.30 WIB. Melihat situasi yang buruk warga mewaspadai akan terjadi badai, untuk itu warga sudah bersiap-siap untuk menyelamatkan diri. Tidak lama berselang kejadian itu benar terjadi, rumah tua milik Ladi menjadi terjangan angin kencang tersebut, hungga merusak separuh bagian bangunan rumah. “Beruntung Ladi beserta semua anggota keluarga dapat menyelamatkan diri, hingga tidak menimbulkan korban jiwa,’’ ucap Aris. Akibat musibah tersebut ada empat

di antaranya Desa Awar- Awar , Mancon , Ngadipuro dan Desa Ngudikan juga mengalami kondisi serupa. Sesuai data yang mengalami dampak parah terjadi di Desa Ngudikan karena ratusan atap rumah warga setempat beterbanganm serta dan pohon-pohon yang menjulang tinggi di tepi jalan tumbang. “Di beberapa desa lain juga terjadi, tetapi yang agak parah di Ngudikan ini, karena ada rumah roboh,” lanjut Aris . Dalam waktu yang sama diinformasikan oleh Tagana , musibah angin kencang disertai hujan es tersebut juga terjadi di wilayah Kecamatan Gondang . Hanya saja untuk wilayah Gondang tercatat hanya ada satu desa yaitu di Desa Ketawang . Dampak dari musibah tersebut tidak merusak rumah pemukiman hanya merusak pohon tumbang yang berdiri di sepanjang jalan . Dengan banyaknya pohon tumbang sempat membuat kemacetan lalu lintas sehingga menutup akses jalan dari dua arah. ’ Kecepatan angin diperkirakan 10-15 knot,” imbuh Aris. Sementara Kepala BPBD Kabupaten Nganjuk Soekonjono, saat dikonfirmsi menjelaskan, Memasuki bulan April 2016 ini warga diharapkan waspada, karena wilayah kabupaten Nganjuk diperkirakan akan sering terjadi angin besar. Prakiraan cuaca dari BMKG Sawahan juga memprediksi, bahwa cuaca buruk semacam itu masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, di awal bulan April 2016. Bahkan, masih bisa terjadi saat puncak perayaan HUT Kabupaten Nganjuk yang ke 1079, yang jatuh pada 10 Paril 2016 mendatang. “Semua pihak harus lebih waspada dan tetap mengutamakan keselamatan,” tutur Kepala BPBD RUSAK : Salah satu kondisi rumah yang sudah rata dengan tanah akibat putting beliung yang terjadi, Kamis (31/03) petang. Nganjuk Soekonjono.  adi

Ketua KPU Diperiksa Polisi MOJOKERTO - Polres Mojokerto memeriksa ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto Ayuhannafiq, Kamis (31/03). Yuhan sapaan Ayuhannafiq diperiksa oleh Sat Reskrim Polres Mojokerto terkait dugaan penyelewengan dana hibah dari Pemkab Mojokerto untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) tahun 2015 lalu senilai Rp 30 miliar. “Pemeriksaan ini untuk meminta klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, saudara A (Ayuhannafiq, red),” kata Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Budi Santoso. Pemeriksaan dilakukan Sat Reskrim Polres Mojokerto lantaran ada laporan dari koalisi LSM Mojokerto. Mereka melaporkab dugaan terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana hibah dari Pemkab Mojokerto untuk penyelenggaraan Pilbup 2015 senilai Rp 30 miliar. Yuhan tiba di Polres Mojokerto sekitar pukul 10.00 Wib seorang diri. Dia lantas masuk ke

ruang Tipikor, selama 2 jam pemeriksaan, oleh petugas Yuhan di cecar 23 pertanyaan.”Ada laporan masuk dari LSM soal penggunaan dana hibah untuk pemilihan bupati Kabupaten Mojokerto tahun 2015 Rp 30 miliar. Kami mintai pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan dana tersebut,” jelasnya. Dalam pemeriksaan itu, lanjut Budi, Ayuhannafiq belum memberikan jawaban yang signifikan. Hanya saja menurut keterangan Ketua KPU, dana sisa hibah Pilbup 2015 senilai Rp 8,56 miliar sampai saat ini belum dikembalikan ke kas daerah. Padahal seharusnya dana sisa itu dikembalikan satu bulan setelah Pilbup selesai. “Hasil klarifikasi hari ini sampai sekarang belum dikembalikan sisa keuangan tersebut ke pemda berikut bunganya. Katanya bingung akan dikembalikan ke siapa. Dari keterangan Ketua KPU tadi dana sisa tersebut masih di rekening KPU,” ungkapnya. Budi menegaskan, pemeriksaan Ketua KPU

Mojokerto masih sebatas klarifikasi. Pihaknya akan memanggil semua komisioner, Bendahara dan Sekretaris KPU Mojokerto. “Selain itu, setelah klarifikasi rampung kita akan akan minta bantuan BPK untuk melakukan audit untuk memastikan ada tidaknya kerugian negara,” jelasnya. Untuk pemanggilan sekretaris KPU tambah Budi pihaknya akan memanggil pada Senin pekan depan.”Kami ingin mengetahui pertanggungjawaban penggunaan keuangan tersebut. Surat panggilan hari ini sudah kami layangkan,” pungkasnya. Sementara itu, usai dimintai keterangan oleh polisi, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhannafiq mengatakan, pihaknya optimis tak ada penyelewengan dalam penggunaan dana hibah untuk Pilbup 2015. “Saya pikir selama ini kami sudah sesuai peraturan yang ada. Tidak ada masalah, malah kami kembalikan sekian banyak (dana sisa Rp 8,56 miliar),” tegasnya.  Ari

Warga Mengadu Lahan Dicaplok, Dewan Beri Solusi

DUTA/ISTIMEWA

Ketua Komisi A Suhud PINTU gedung wakil rakyat terbuka lebar bagi rakyatnya. Para wakil rakyat menyambut dengan tangan terbuka bagi warganya yang ingin menyampaikan aspirasi dan berkeluh kesah. Tak hanya menampung pengaduan, dewan juga memberikan pilihan solusi dan siap mendampingi. Terbukti saat Komisi A DPRD Kabupaten Probolinggo menerima pengaduan warga Desa Sepuh Gembol, Kec amatan Wonomerto, Senin (28/3). Dewan memberikan aneka solusi, dan siap melakukan pendampingan bagi warga yang ingin menuntut haknya. Untuk membantu warganya, dewan juga siap berkoordinasi dengan pihak terkait. Mereka diterima pimpinan

dan anggota Komisi A DPRD setempat. Ada dua hal yang mereka adukan. Yakni, pembongkaran lahan makam di atas tanah warga tersebut oleh oknum perusahaan tanpa ijin, dan pencabutan pohon yang tertanam di sana. “Lahan kami dicaplok, makam dibongkar, pohon dicabut. Ini digusur oleh sebuah PT, investor asing. Tapi kami belum tahu persis nama PT-nya. Kami sudah menyurati sejumlah pihak, missal MUI Jakarta, anggota DPR RI, Komnas HAM juga,” kata Slamet Hariadi, warga yang mengadu kepada Komisi A. Setelah mendengar pengaduan, Ketua Komisi A Suhud langsung mengambil sikap. Dia menyimpulkan bahwa keluarga harus fokus untuk menuntut pengembalian tulang belulang keluarga mereka yang makamnya dibongkar. Keluarga juga disarankan meminta bantuan MUI untuk difasilitasi. “Kami akan cek lokasi Senin (4/4) depan. Kami turun ke lapangan, sambil mengundang pihak bersangkutan ke kecamatan. Tak perlu ramai-ramai, biar permasalahan bisa cepat diselesaikan dicarikan solusi,” tegas Suhud. Suhud kemudian menawarkan opsi lain. Yaitu Komisi A siap mendampingi tuntutan perdata di pengadilan. Pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan Polresta Probolinggo untuk mendorong laporan pidana. Maklum, Kecamatan Wonomerto masuk wilayah Polres Probolinggo Kota. “Kami siap menjembatani keluhan warga. Kita sharing dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti aduan itu,” pungkas politisi PDIP ini.  adv

DUTA/ISTIMEWA DUTA/ISTIMEWA

LKPJ: DPRD Kabupaten Probolinggo mendengarkan penyampaian LKPJ kepala daerah 2015 oleh Bupati Probolinggo.

BENTUK: DPRD Kabupaten Probolinggo membentuk empat Pansus guna membahas LKPJ Bupati tahun anggaran 2015.

Wakil Rakyat Dengarkan Beri Rekomendasi, LKPJ Kepala Daerah Bentuk Pansus LKP DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo Tahun 2015 tepat waktu. Sebab, LKPJ dibacakan pada tiga bulan setelah tahun anggaran berlalu, sesuai peraturan yang berlaku. Paripurna itu digelar di gedung DPRD, Senin (21/3) lalu. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Wahid Nurahman ini dihadiri oleh segenap pimpinan dan anggota DPRD. Dari pihak eksekutif dihadiri Bupati Probolinggo Tantri Hasan Aminuddin, seluruh Kepala SKPD dan Camat. Setelah resmi membuka rapat paripurna dan membacakan kata pengantar rapat, Wahid Nurahman mempersilahkan Bupati menyampaikan LKPJ-nya kepada seluruh rakyat Kabupaten Probolinggo, melalui DPRD. Bupati Tantri dalam LKPJ-nya menyatakan, pembangunan dan realisasi anggaran di Kabupaten Probolinggo pada 2015 berlangsung baik. Kondisi ekonomi daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, harga minyak mentah dunia dan laju inflasi. Kondisi ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2015 cukup baik ditandai pertumbuhan ekonomi dengan tahun dasar 2010 sebesar 4,91%. PDRB atas dasar harga berlaku dengan tahun dasar 2010 sebesar Rp 25.968.350.900.000, meningkat

11,62 % dibanding PDRB tahun 2014 sebesar Rp 23.263.924.400.000. Sementara laju inflasi sebesar 2,51 %. Dari situ, pembangunan ekonomi cukup menggembirakan. Sementara, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp 1.842.199.229.638,15 atau tercapai sebesar 101,13 %. Realisasi belanja daerah tahun 2015 sebesar Rp 1.879.876.712.131,81 atau tercapai sebesar 89,44 %. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2015 sebesar Rp 299.916.727.808,59 atau tercapai sebesar 100,07 %, dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2015 sebesar Rp 4.034.607.550,00. “Dapat disimpulkan secara umum penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tahun 2015 dapat berjalan dengan baik, berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, utamanya pimpinan dan anggota DPRD, anggota Forkopimda serta segenap komponen masyarakat,” katanya. Wahid mengapresiasi eksekutif yang berhasil menyusun dan menyampaikan LKPJ tepat waktu, karena sesuai UU paling lambat LKPJ disampaikan pada Maret. Kehadiran bupati yang menyampaikan LKPJ juag diapresiasi pimpinan dan anggota dewan.  adv

SETELAH menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) 2015, DPRD Kabupaten Probolinggo langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas LKPJ, Senin (21/3). Pansus disesuaikan dengan masing-masing bidang yang menjadi urusan komisi-komisi. Pembentukan Pansus dihadiri pimpinan dan anggota komisi. Setelah melakukan rapat dan pembahasan, dibentuklah susunan pengurus Pansus yang bertugas membahas dan memberikan rekomendasi atas LKPJ Bupati Probolinggo tahun anggaran 2015. Pansus I, yang meliputi kewenangan Komisi A, diketuai oleh Buyamin. Pansus I ini membidangi masalah pemerintahan dan hukum. Dalam LKPJ, diklaim secara umum penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tahun 2015 dapat berjalan dengan baik, berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, utamanya pimpinan dan anggota DPRD, anggota Forkopimda serta segenap komponen masyarakat. “Secara keseluruhan memang begitu. Namun, Pansus I tentu punya bahan evaluasi untuk memperbaiki sector penyelenggaraan pemerintahan supaya lebih baik lagi,” kata Buyamin. Adapun Pansus II yang merepresentasikan Komisi B, diketuai oleh Ulfa. Pansus II mengurusi PAD dan perekonomian. Dalam LKPJ, Bu-

pati menyampaikan kondisi ekonomi daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, harga minyak mentah dunia dan laju inflasi. Kondisi ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2015 cukup baik ditandai pertumbuhan ekonomi dengan tahun dasar 2010 sebesar 4,91%. PDRB atas dasar harga berlaku dengan tahun dasar 2010 sebesar Rp 25.968.350.900.000, meningkat 11,62 % dibanding PDRB tahun 2014 sebesar Rp 23.263.924.400.000. Sementara laju inflasi sebesar 2,51 %. Dari situ, pembangunan ekonomi cukup menggembirakan. “Laporan terkait ekonomi menjadi wewenang pansus II. Laporan ini kami telaah, dan kami carikan perbandingan untuk kemudian menjadi rekomendasi Pansus II atas LKPJ,” jelas anggota Pansus II dari PKB Sukarman. Sedangkan Pansus III, dipimpin oleh Andi Suryanto yang juga Ketua Komisi C DPRD setempat. Pansus ini mengurusi pembangunan dan infrastruktur. Pansus IV yang membahas urusan Komisi D, ketuanya adalah Lukman Hakim, Wakil Ketua Pansus dijabat Amin Haddar. “Pendidikan dan kesehatan adalah bidang prioritas pembangunan manusia. Rekomendasi atas LKPJ kami upayakan berbobot. Toh, saat ini Pemkab bertekad mendongkrak IPM, melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan,” terang Amin Haddar, Jumat (1/4).  adv

DUTA/MULYADI

HUT ke-70, Anggota Persit Berziarah LAMONGAN – Anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XXVII Dim 0812 Lamongan melakukan ziarah ke Taman <akam Pahlawan, Jumat (01/04). Acara ini digelar sebagai awal dari serangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Persit Kartika Chandra Kirana. Kegiatan yang diikuti sekitar 75 anggota ini dipimpin Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXVII Dim 0812 Lamongan Ny. Bertha Jemz Andre R.E. Juga didampingi Wakil Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXVII Ny. Wiyono. Kegiatan ini diawali upacara dan ditandai dengan peletakan karangan bunga oleh pimpinan ziarah Ny. Bertha Jemz Andre R.E. Ketua Persit KCK Cabang XXVII Dim Lamongan ini meletakkan karangan buga diatas makam para pendiri, yang berjasa membangun organisasi Persit Kartika Chandra Kirana. Pada kesempatan itu Ny. Bertha Jemz Andre R.E. mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk lebih memahami perjuangan para pendahulu. ‘’Dengan peringatan ini, semoga kita semakin bisa memahami perjuangan para pendahulu. Karena dengan dengan memahami ini sehingga kita bisa menentukan kemana arah perjuangan ini,’’ katanya. Di samping itu juga sebagai upaya untuk menghargai perjuangan para pendahulu yang telah berjasa mendirikan dan membangun organisasi Persit Kartika Chandra Kirana. ‘’Sebagai generasi penerus kita harus memiliki integritas yang tinggi dalam rangka membesarkan organisasi dengan berbagai kegiatannya,’’ katanya. Acara kemudian dilanjut dengan tabur bunga di Makam Pahlawan oleh ibu-ibu pengurus serta ibu-ibu Persit. Tampak para anggota Persit itu menabur bunga di makam para pendahulu tersebut.  dam

DUTA / KADAM MUSTOKO

Ketua Persit KCK Cabang XXVII Dim Lamongan Ny. Bertha Jemz Andre R.E. dan anggotanya saat ziarah ke Makam Pahlawan, Kamis (1/4/2016). Acara ini sebagai rangkaian peringatan HUT ke - 70 Persit KCK. Editor : Endang Lismari Layouter : Manila

C M Y K

EKONOMI BISNIS

INFO HARGA EMAS/ KURS LM 500 LM 250 LM 100 LM 50 LM 25 LM 10 LM 5 LM 2.5 LM 1

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

263.550.000 131.850.000 52.850.000 26.525.000 13.350.000 5.400.000 2.740.000 1.382.500 577.000

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 SABTU, 2 APRIL 2016

Sandang Jadi Pemicu Inﬂasi Di Jatim pada Maret 2016 Sebesar 0,04 Persen

Buy Back Price : Rp 517.000

Tarif

Daop 8 Akan Menyesuaikan SURABAYA - Tarif tujuh perjalanan kereta api (KA) ekonomi bersubsidi di wilayah PT KAI Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya turun. Ini karena turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai ketetapan pemerintah. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Suprapto, mengatakan penurunan tarif KA ekonomi bersubsidi itu rata-rata sebesar 5 persen, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor PM 13 tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO). “Karena itu, masyarakat bisa mulai menggunakan jasa KA ekonomi jarak jauh bersubsidi mulai keberangkatan tanggal 1 April 2016 dengan penurunan tarif,” kata Suprapto. Tujuh rute perjalanan ekonomi bersubsidi jarak jauh yang turun adalah KA Logawa, rute Purwokerto-Surabaya Gubeng-Jember dengan tarif baru Rp76 ribu dari awalnya Rp80 ribu. Kemudian, KA Pasundan dengan rute Surabaya Gubeng-Kiaracondong dengan tarif baru Rp96 ribu dari awalnya Rp100 ribu. Selain itu, KA Sri Tanjung rute Lempuyangan ke Banyuwangi dengan tarif lama Rp100 ribu dan tarif baru Rp96 ribu, lalu KA Gaya Baru Malam Selatan dengan rute Surabaya Gubeng-Pasar Senen dengan tarif lama Rp110 ribu menjadi Rp106 ribu. Ditambah dua rute KA Probowangi, yakni Banyuwangi-Probolinggo kemudian Surabaya Gubeng menuju Banyuwangi dengan tarif baru Rp58 ribu dari awalnya Rp60 ribu, serta KA Matarmaja rute Malang-Pasarsenen dengan tarif lama Rp115 ribu menjadi Rp111 ribu. end

NILAI TUKAR Mata Uang AUD CNY EUR GBP HKD JPY SAR SGD USD

Jual 9,982.35 2,208.60 15,539.80 22,415.00 1,760.90 115.75 3,524.00 9,510.30 13,170.00

Update 01 April 2016 Pukul 17.00 WIB

Beli 9,709.35 2,039.70 15,158.80 21,871.00 1,726.80 111.31 3,420.00 9,459.30 12,870.00

DUTA/ISTIMEWA

KUNJUNGAN : Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said (tengah) saat berkunjung ke CNG Gresik kemarin.

Pembangunan CNG Dukung Program 35 Ribu MW SURABAYA - Pembangunan Compresed Natural Gas (CNG) yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTU) Gresik Jawa Timur dianggap sebagai sebuah langkah yang tepat. Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Said menyebutkan, bahwa langkah yang dillakukan PT PJB sebagai produsen energi, dan anak perusahaan PLN membangun pembangkit berbahan gas adalah tepat. “Pembangunan CNG Plant di Gresik ini adalah bagian dari upaya PLN untuk mendukung program 35 ribu megawatt (MW) . Sementara dari sisi kesiapan energi primer (gas) secara umum dan perkuatan sistem kelistrikan di Jawa Bali,” ujarnya. Upaya pemerintah untuk mencapai target kelistrikan nasional sebesar 35 ribu MW terus dikebut. Pemerintah meminta produsen energi terbesar di Asia Tenggara PT Pembangkitan Jawa

Bali (PJB) memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 20 persen dari pembangkit listrik yang ada selama ini, yang masih menggunakan energi fosil. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali (JBTB) PT PLN, Amin Subekti juga mengungkapkan tujuan pembangunan CNG adalah pengalihan bahan mentah untuk produksi energi kelistrikan dari BBM ke CNG di PLTGU Gresik yang diperkirakan operasinya awal April mendatang. Kapasitas pembangkit yang menggunakan berbahan BBM akan menghasilkan 300 mega watt (MW). “Dengan pengalihan BBM ke CNG akan lebih efisian jika menggunakan BBM setara 450 kiloliter per hari atau dengan pengeluaran biaya per hari mencapai Rp, 225 miliar. Ini angka cukup besar dalam pengeluaran. Untuk itu, kami menggunakan pembangkit berbahan CNG lebih murah dan ramah lingkungan nantinya,” papar Amin.

Terpisah Direktur Utama P T Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwang A g u n g m e n e g a s k a n , p e n ye d i a n energi primer sebagai bahan bakar pembangkit terus digencarkan oleh PLN, salah satunya menggunakan gas. Selain efisien penggunaan CNG mampu menjaga lingkungan sekitarnya dan pemeliharaannya lebih mudah. “CNG plant Gresik merupakan usaha PLN bersama anak perusahaannya untuk melakukan efisiensi pemakaian gas dengan cara pemampatan atau kompresi saat kebutuhan pembangkit rendah,” kata Iwan. Ke depan tambah Iwan, pembangkit berbahan CNG akan dikembangkan ke pulau-pulau kecil dimana sulit dijangkau, karena fasilitas pipa gas belum termasuki . Untuk pengiriman bahan tersebut dipastikan akan menggunakan kapal untuk daerah lombok lewat CNG Vessel (Marine CNG Transportation).  end

SURABAYA – Pada Maret 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi mencapai 0,04 persen. Penyumbang tertinggi dari kelompok sandang, baik sandang laki-laki atau perempuan. Kepala BPS Jatim Teguh Pramono, mengatakan inflasi tertinggi terjadi di Kota Kediri sebesar 0,09 persen, diikuti Madiun 0,08 persen, Kabupaten Jember 0,07 persen, Kota Surabaya 0,06 persen, serta Kabupaten Banyuwangi 0,03 persen, dan Kota Malang 0,02 persen. “Untuk deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,27 persen dan deflasi terendah terjadi di Kota Probolinggo sebesar 0,08 persen,” ucap Teguh Jumat (01/04). Teguh mengatakan dari tujuh kelompok pengeluaran di Jawa Timur, lima kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan dua kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah sandang sebesar 0,68 persen, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,37 persen. Kemudian, disusul kelompok kesehatan sebesar 0,27 persen, kelompok bahan makanan sebesar 0,09 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,07 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,44 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,06 persen. “Untuk komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Jawa Timur adalah bawang merah, cabai rawit, emas perhiasan, bawang putih, rokok kretek filter, tomat sayur, cabai merah, kangkung, bayam, dan apel,” katanya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah daging ayam ras, telur ayam ras, beras, angkutan udara, bensin, tarif listrik, kentang, pasir, daging ayam kampung, dan wortel. Teguh mengatakan dari total 6 ibu kota provinsi di Pulau Jawa, seluruhnya mengalami inflasi, dan tertinggi terjadi di Kota Semarang sebesar 0,39 persen, diikuti Kota Serang sebesar 0,29 persen, Kota Bandung sebesar 0,20 persen, Kota Jakarta sebesar 0,15 persen, serta Kota Surabaya sebesar 0,06 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 0,02 persen. Sementara itu terkait turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2016, Teguh mengaku belum berdampak karena masih baru, dan penyesuaian harga BBM hanya berimbas pada faktor psikologis. “Ini berbeda ketika harga BBM naik, harga kol, cabe langsung naik, padahal secara langsung tidak berhubungan dengan penananman cabai dan kol. Hal ini memang dikarenakan faktor psikologis petani yang melihat harga BBM naik kemudian menaikkan harga barang-barangnya,” ucapnya. end/ara

Kebijakan Pemerintah Dianggap Tak Adil

Setelah BPJS, Tapera, Kini THR SURABAYA - Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dianggap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak adil. Setelah keharusan memberikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kini pengusaha dibebankan dengan tunjangan hari raya (THR). Untuk THR, keputusan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diundangkan mulai 8 Maret 2016 memutuskan pekerja kontrak dengan minimal masa kerja satu bulan, sudah berhak mendapatkan THR. “Kita nggak pernah diajak bicara. Sebetulnya sih itu dirasakan kurang fair,” ujar Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani. Haryadi mengatakan, Apindo lebih pro terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang memiliki masa kerja minimal tiga bulan. “Kita lebih pro ke peraturan tiga bulan dulu bekerja baru bisa mendapatkan THR. Untuk tiap pekerjakan ada masa uji coba dulu,” tuturnya. Menurut Haryadi, mestinya keputusan pemerintah itu yang memicu produktivitas suatu perusahaan untuk berkembang, tapi kebijakan yang baru dicetuskan Kementerian Ketenagakerjaan ini membuat beban

DUTA.DOK

Haryadi Sukamdani Ketua Umum Apindo perusahaan bertambah. “Jadi beban. Orang kan perlu masa percobaan. Tidak memicu juga suatu produktivitas,” tutur Haryadi. Menurut Haryadi, setiap pengusaha membutuhkan kebijakan jangka panjang. Tapi, jika keputusan yang mewajibkan pengusaha membayar THR untuk pekerja kontrak yang baru satu bulan, jelas itu membebani. “Jadi gimana usahanya mau bertahan. Boro mau bayar THR. Gaji saja enggak bisa kalau usahanya enggak bertahan. Hal-hal seperti ini yang seharusnya dipikirkan

pemerintah,” tuturnya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicolas Mandey mengungkapkan, pengusaha akan semakin terbebani dengan kebijakan beruntun yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha. “Kita sudah harus menanggung beberapa kebijakan sebelumnya seperti Tapera, BPJS. Ditambah aturan THR ini akan sangat membebani para pengusaha,” kata Roy. Apalagi, kondisi industri khususnya pada bidang ritel masih belum pulih pasca perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang 2015. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat bersikap kooperatif dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai sudut pandang, termasuk dari kalangan pengusaha. “Ritel apalagi belum recovery seutuhnya tahun ini. Kita harapkan pemerintah melakukan dialog dahulu dengan pengusaha,” jelasnya. Roy melanjutkan, pemerintah perlu melakukan pembahasan kembali aturan ini dengan para pengusaha. Dengan begitu, akan dihasilkan aturan yang lebih adil dan bermanfaat bagi pemerintah, karyawan, hingga kalangan pengusaha secara keseluruhan. “Harus dialog dulu dengan semua asosiasi. Jangan tiba-tiba ada aturan ini tanpa sepengetahuan pengusaha. Ini akan memberatkan tentunya. Pasti menambah beban,” tukasnya.  bbs

Editor : Imam Ghozali Layouter : Manila

C M Y K