C M Y K
SURABAYA & SEKITARNYA JADWAL SALAT SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
04:18
11:43 14:45 17:50 19:00 JAKARTA & SEKITARNYA
SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA 04:42 12:07 15:10 18:13 19:23
TIDAK TERIMA KORAN DUTA SURABAYA 0821 3185 7586 JAKARTA 0852 5834 3301
MASYARAKAT
JUMAT, 4 MARET 2016 24 JUMADIL ULA 1437 H
HARGA : RP 3.500
SBY Sebut Target Pajak Sadis JAKARTA -- Akhirnya mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ‘keceplosan’. Seperti menelan ludah sendiri. Baru saja mengatakan tidak ingin mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tiba-tiba SBY justru menyebut ada satu kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai sadis. Kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai sadis adalah target pajak tahun ini sebesar Rp1.546,7 triliun. SBY tidak setuju dengan target pajak yang kelewat besar dalam dua tahun terakhir. Padahal, kata
SBY, kondisi ekonomi sekarang sedang melambat, dan tidak tepat jika mengejar pajak yang besar. Pasalnya, penggenjotan pajak bagi perusahaan sangat berhubungan erat dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagaimana kita ketahui target penerimaan pajak dalam APBN 2016 adalah sebesar Rp1.546,7 triliun. Sedangkan tahun 2015, target pajak sebesar Rp1.294 triliun, dan angka itu tidak tercapai alias shortfall. Ini membuat Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengundurkan
“ BACA: SBY Sebut..., hal 7
Gus Mudhib Wafat Saat Mengajar SURABAYA – Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UIN-SA) Surabaya yang juga Pengasuh Asrama Putri IV Pondok Pesantren Darul Ulum, KH M Dahlan Bishri, Lc, MAg meninggal dunia saat mengajar
perkuliahan. Kamis (3/3) kemarin, sekitar pukul 09.20 WIB, lelaki yang akrab disapa Gus Mudhib ini meninggal dunia saat mengajar mata kuliah “Kajian Teks Hukum
“ BACA: Gus Mudhib..., hal 2
DUTA/ AGUS SUPARTO
MENUJU BANDARA: Kereta ARS ini adalah kereta pertama yang mempelopori secara efektif dari pusat kota menuju bandara. Nantinya seluruh airport harus terkoneksi dengan transportasi massal, entah kereta api, LRT, trem, bus. Tampak Jokowi duduk sendiri berhadapan dengan Menhub Ignasius Jonan.
R
Jokowi Jajal Kereta ARS
ENUNGAN
Aku memikul amanat umat, dan aku tangisi orang-orang yang menjadi amanat atasku, yaitu kaum fakir miskin, yang lemah dan lapar, ibnu sabil yang kehilangan tujuan dan terlantar, orang-orang yang didholimi, orang yang banyak anak dan berat beban hidupnya, (Aku) merasa tanggungjawab atas beban mereka. Karena itu aku menangisi diriku sendiri karena beratnya amanat atas diriku.”
lenggarakan keuangan syariah fair di berbagai kota di Indonesia. Ini merupakan salah satu strategi OJK untuk mendekatkan masyarakat dengan industri keuanga syariah,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani disela-sela pagelaran Keuangan Syariah Fair 2016 di Jakarta, Kamis (3/3). Pada KSF kali ini, juga dilakukan peluncuran working group ‘Sikompak Syariah’ (Sinergi Ko-
MEDAN - Ada pemandangan menarik saat Presiden Jokowi menjajal sarana transporta si ke reta ARS (Airport Rail Servi ce) yang menghubungkan Ko ta Medan menuju Bandar Uda ra Kualanamu. Saat itu, Jokowi bahkan membawa sendiri tiketnya di stasiun. Dalam foto yang dikirimkan fotografer presiden, Agus Suparto, Kamis (3/3), Jokowi terlihat memegang tiket. Kemudian dengan tiket itu masuk ke dalam area stasiun. Jokowi ditemani sejumlah menteri dan pejabat, antara lain Menhub Ignasius Jonan, Seskab Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Pjs Gubernur Sumut. Jokowi berjalan menuju kereta yang akan membawa ke Kualanamu. Jokowi duduk sendiri, di depannya duduk Menhub dan seorang pejabat. Jokowi terlihat berbincang dengan para menteri. “Ya ini nantinya airport harus terkoneksi dengan transportasi massal, entah kereta api, LRT, trem, bus,” kata Jokowi soal alasannya menggunakan kereta begitu sampai di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara kepada wartawan. Kereta ARS ini adalah kereta
“ BACA: OJK Bakal..., hal 2
“ BACA: Jokowi Jajal..., hal 2
Umar bin Abdul Aziz
JAGAT UNIK
MER
KELILING DAERAH: Tampak (dari kiri ke kanan) Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya E Siregar, Sekda DKI Saefullah, dan Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani memukul beduk saat membuka ajang Keuangan Syariah Fair (KSF) 2016 di Mall Gandaria City, Jakarta, Kamis (3/3). Setelah ini KSF keliling daerah.
OJK Bakal Geber Jasa Syariah ke Daerah 'Gaji' Pengemis Ini Saingi PM Inggris WOLVERHAMPTON - Baru-baru ini masyarakat Inggris dikejutkan oleh berita soal pendapatan seorang pengemis jalanan. Pasalnya, pengemis yang biasa mangkal di Kota Wolverhampton, West Midlands, Inggris ini berhasil mengumpulkan uang senilai Rp 2,2 miliar dalam setahun. Pengemis yang tidak ingin disebutkan namanya ini bisa meraup sekitar Rp 46 juta per minggu. Jadi jika dihitung dalam setahun pengemis ini bisa menghasilkan sekitar Rp 2,2 miliar. Pendapatan pengemis kaya ini nyaris menyamai gaji Perdana Menteri Inggris, David Cameron yang sebesar Rp 2,6 miliar dalam setahun. Pendapatan pengemis ini hanya lebih rendah Rp 400 juta dari gaji salah satu pejabat tinggi negeri Ratu Elizabeth II tersebut. Ketua lingkungan Wolverhampton Steve Evans mengatakan bahwa pengemis ini diketahui tinggal di rumah yang mewah. Anggota dewan buruh ini juga mengaku dapat informasi itu dari anggota dewan lainnya. “Informasi tentang ia (pengemis) mendapatkan Rp 9 juta per hari itu didapat dari anggota dewan lainnya,” ujar Evans. “Kami tahu sebenarnya dia bukan tunawisma karena tinggal di rumah yang cukup layak. Namun, ia terlihat di pusat kota pada jam-jam sibuk dan senang duduk di sana seharian.” wk
JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan penetrasi produk dan layanan jasa keuangan syariah kepada masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Keuangan Syariah Fair (KSF) 2016. Melalui pameran tersebut, masyarakat diperkenalkan dengan produk dan jasa keuangan syariah. Adapun, kegiatan tersebut merupakan pembuka rangkaian kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah 2016 yang dicanangkan pemerintah pada 2015 lalu. “Setelah ini, OJK akan menye-
DUTA/HASAN
LANGSUNG ROBOH: Setelah mengucapa salam dan pesan terakhirnya, Gus Mudhib langsung roboh, kembali ke pangkuan Ilahirobbi. Tampak jenazah almarhum sebelum diberangkatkan ke rumah duka.
TANYA JAWAB KEISLAMAN
Membaca “Robbighfirlii” Saat Salat Kolom tanya jawab keislaman ini diasuh KH Abdurrahman Navis LC MHI, wakil ketua PWNU Jatim, direktur Aswaja NU Center Jatim. Pembaca bisa mengajukan pertanyaan via email ke: Dumas@ sby.centrin.net.id atau SMS ke 08121624247
Kalau Ɵdak nyerah, saduk! Angkut rombongnya pak!
“ BACA: Membaca..., hal 2
Jumatan Rubrikasi kerja sama Duta Masyarakat dengan Bina Qolam Indonesia.
JK tak setuju harga barang turun, karena tanda tak ada permintaan Lha…, itu barang bosok Pak JK Oleh: Mahmud Budi Setiawan Lc Pemerhati Sirah
UIN Alauddin Dinilai Tidak Menghargai Karya Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, membakar ribuan skripsi, tesis, disertasi. Alasannya keterbatasan ruang perpustakaan. Kebijakan ini menuai protes banyak pihak. Apalagi selama ini setor hardcopy karya ilamiah, wajib bagi mahasiswa.
BERSERAKAN: Belasan ribu skripsi harus dilempar dari lantai IV gedung perpustakaan UIN Alauddin. Akhirnya jatuh berserakan. Ini lantaran tenaga dan alat yang minim. Tampak ribuan bendel skripsi dalam proses pemusnahan setelah di-PDF-kan.
Wa’alaikumussalam Wr. Wb. Mas Nanang yang dimulia-
COMMENT Mendagri Tjahyo Kumolo minta Satpol ikut tangani teroris Poso
GEGER RIBUAN SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI DIMUSNAHKAN
MAKASSAR – Dunia medsos (media sosial) gempar. Pasalnya dari akun facebook diunggah foto-foto tumpukan ribuan skripsi, tesis dan disertasi yang hendak dimusnahkan. Komentar netizen pun bermacam-macam. Seperti yang ditulis akun Bayhaki
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Kiai, bagaimana hukumnya membaca robbighfirli sesudah imam membaca alFatihah atau sebelum membaca amin dalam salat. Mohon penjelasannya, kiai. Nanang - Probolinggo
Keyzanet. “MIRIS sekali padahal membuatnya DEngan SUSAH PAYAH….”. Akun Abid juga mengatakan “Kalau begitu sekarang bikin peraturan baru aja, kuliah nggak usah pakai nulis skripsi, mahasiswa seneng bisa cepet lulus, kampus juga seneng nggak perlu nyimpen ribuan skripsi yang mangkrak gak dibaca…” Akun Lisa Vonclair bahkan sampai berniat menghubungi kampus tersebut setelah melihat foto-foto itu. “Kalo skripsi saya kena digituin sih… tetep aja sakit
Petunjuk Menunaikan Tugas
ati cry emoticon biaya cetak mahal, proses bikin hardcover aja uda ribet print berkali2 kalo ada revisi. Selain itu juga saya bikin skripsi saya berwarna. Dan di dalamnya ada gambar2 yg saya buat. Gara2 liat post ini, saya jadi mau kontak tempat kuliah saya frown”. Kebijakan UIN Alauddin ini akhirnya dikomentari anggota DPR RI. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay merasa aksi pembuangan dan pemusnahan itu janggal dan aneh. “Tidak semestinya pihak perpustakaan UIN Alauddin memusnahkan karya-karya akademik seperti itu. Ada beberapa hal yang membuat tindakan itu dini-
DEWASA ini, fenomena pemimpin yang ingin beralih jabatan lain sebelum tugas dituntaskan, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, tugas dan janji belum ditunaikan dengan baik, tapi sudah berharap menangani jabatan lain. Akibatnya, amanah awal tidak terselesaikan; visi dan misi yang dicanangkan pun menjadi terabaikan. Bila ini terjadi, maka –memimjam istilah Rasulullah SAW– bersiaplah menuju kegagalan. Pernah dalam suatu majlis, Nabi Muhammad SAW didatangi seorang Arab badui. Tibatiba dia bertanya, ‘Kapan ter-
“ BACA: UIN Alauddin..., hal 7
“ BACA: Petunjuk..., hal 2
FT/DOK
Editor : Mokhammad Kaiyis Layouter : Sulistyorini
C M Y K
02
NASIONAL
Merugikan Rp2,8 T, Denda Cuma Rp 25 M JAKARTA- Praktik kartel tarif SMS antar operator seluler merugikan konsumen hingga Rp 2,8 triliun, namun Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) hanya bisa mendenda Rp 25 miliar. Mengapa? “UU Persaingan kita memberikan denda maksimal Rp 25 miliar. Kalau dibanding keuntungan mereka memperoleh sampai Rp 2,8 triliun, enggak ada apa-apanya,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf dalam perbincangan santai dengan wartawan di kantornya, Jl H Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (3/3). Angka pembayaran denda maksimal Rp 25 miliar diatur dalam Pasal 48 Ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bunyi Pasal 48 Ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999: Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5 miliar dan setinggi-
tingginya Rp 25 miliar, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Dalam putusannya, MA menjatuhkan hukuman kepada 5 operator yang terbukti melakukan kartel tarif SMS. Kelimanya operator tersebut yang didenda yakni PT Excelkomindo Pratama, Tbk sebesar Rp 25 miliar, PT Telekomunikasi Seluler sebesar Rp 25 miliar, PT Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp 18 miliar, PT Bakrie Telecom, Tbk sebesar Rp 4 miliar dan PT Mobile-8 Telecom Tbk sebesar Rp 5 miliar. Meski para operator telah didenda tetapi tidak menutup kemungkinan konsumen menggugat mereka. Namun, forum menggugat operator bukan di KPPU tetapi di pengadilan negeri. “Kerugian konsumen dari perhitungan kami mencapai Rp 2,8 triliun itu lain lagi akibat praktik kartel. Kalau mau nuntut, forumnya lain, bukan KPPU, tapi bikin class action (kelompok konsumen yang merasa dirugikan),” ujar Syarkawi. viv
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 JUMAT, 4 MARET 2016
Rhoma Irama Berdendang di KPK JAKARTA-Raja Dangdut Rhoma Irama menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan dalam pemberantasan korupsi, dengan memberikan plakat berupa piringan hitam. Usai bertemu dengan pihak KPK melalui Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Dedie A Rachim, Rhoma Irama yang datang sebagai Ketua Umum Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) menyanyikan sebait lagu ciptaannya yang berjudul “Indonesia”. “Tadi memberikan lagu Indonesia ini, liriknya di antaranya, eh mau denger enggak lagunya? Sudah tahu belum?” tanya Rhoma kepada awak media yang menunggu di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (3/3). “Selama korupsi, semakin menja-
KPKNTR
TOLAK REVISI UU KPK: Rhoma Irama (kiri) menyerahkan plakat lagu antikorupsi kepada Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK Dedie A Rachim di Gedung KPK Jakarat, Kamis (3/3). di-jadi. Jangan diharapkan, adanya pemerataan. Hapuskan korupsi, di segala birokrasi. Agar terlaksana, kemakmuran yang merata. Sehingga tidak lagi terjadi, yang kaya makin
PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit melalui Harian Duta Masyarakat tanggal 30 Desember 2015, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk selaku pemegang Hak Tanggungan I berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996, dengan jasa pra lelang PT. Duta Balai Lelang akan melaksanakan pelelangan umum melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo terhadap asset debitur an. Jo Lang Hiong, berupa: Tanah dan bangunan, SHM No. 509, luas 2.385 m2, an. Jo Lang Hiong, terletak di Jl. Kamboja No. 9, Ds. Trawas, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto (Harga Limit Rp. 1.595.000.000,-/Uang Jaminan Rp. 800.000.000,-) Pelaksanaan Lelang : Jumat, 11 Maret 2016, Pkl. 10.00 WIB di KPKNL Sidoarjo, Jl. Erlangga No. 161 Sidoarjo Syarat-syarat lelang : - Peserta harus menyetor uang jaminan untuk objek SESUAI PENGUMUMAN, ke rekening PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Sidoarjo Pahlawan A/N. KPKNL Sidoarjo (rekening penampungan lelang) A/C Rek. 142.000.203.2539 paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum lelang dan wajib membawa bukti setor asli serta menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) pada saat pelaksanaan lelang. Penyetoran uang jaminan wajib mencantumkan nama lengkap pada slip setoran, nama penyetor harus sama dengan nama peserta / pemenang lelang dan apabila tidak sama maka setoran uang jaminan dianggap tidak sah. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2% (dua persen) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, apabila tidak dilunasi jaminan hangus. Pengambilan uang jaminan oleh Kuasa Peserta Lelang harus disertai surat kuasa yang menyebutkan bahwa “Pengambilan Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagai perbuatan yang dikuasakan”. Apabila uang jaminan tidak diambil langsung oleh Peserta Lelang, maka surat kuasa harus dalam bentuk Surat Kuasa Notariil. - 1 Surat kuasa berlaku untuk 1 penerima kuasa dan harus notariil. Apabila peserta tidak hadir atau hadir namun tidak menawar, maka pemberi dan penerima kuasa akan diblacklist. Penawaran dilakukan secara lisan dengan harga naik-naik. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain / debitur seusai lelang, maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Sidoarjo, Bank Mandiri, dan PT. Duta Balai Lelang. Termasuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang. Peminat lelang bisa melihat objek lelang pada masing-masing lokasi objek lelang dimulai pada saat pengumuman s/d 1 hari sebelum lelang. Persyaratan lelang dan ketentuan lain ditetapkan sebelum pelaksanaan lelang dimulai. Info hub. PT. Duta Balai Lelang, Toni Liono 081 858 1000. Sidoarjo, 4 Maret 2016
kaya, yang miskin makin miskin,” dendang Rhoma Irama diikuti rekan separtai yang mendampinginya. Menurut Rhoma, kedatangannya ini sebagai simbol dukungan
Partai Idaman kepada KPK agar meningkatkan kinerjanya dalam memberantas korupsi. “Kira-kira, ini sebagai simbol dukungan Partai Idaman kepada KPK, terus meningkatkan profesionalismenya di dalam menegakan pemberantasan korupsi ini,” ujar Rhoma. Meski revisi UU KPK masih dalam tahap penundaaan, Rhoma mengatakan dukungan kepada KPK akan terus dialirkan. Ia tak segan mengajak pendukungnya turut memberikan semangat kepada KPK untuk tidak takut dan siap menolak Revisi UU KPK yang akan dibahas di DPR RI. Sebelumnya, dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diberikan band legendaris, Slank. Tak sedikit pula dukungan kepada penolakan revisi UU KPK dinilai melemahkan KPK sebagai lembaga anti korupsi. okn, bin
PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit melalui Harian Duta Masyarakat tanggal 31 Desember 2015, PT. BNI (Persero) Tbk. selaku pemegang Hak Tanggungan I berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 dengan jasa pra lelang PT. Duta Balai Lelang akan melaksanakan pelelangan umum melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya terhadap asset debitur an. PT. Tebing Top, berupa: Tanah dan bangunan, SHM No. 3338, luas 356 m2, an. Indra Ganu Irawan disebut juga Indra Ganu Irawan Ie, terletak di Jl. Bukit Darmo Golf Regency Blok A-11, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya. (Harga Limit Rp. 7.403.000.000,-/Uang jaminan Rp. 3.700.000.000,-) Pelaksanaan Lelang Jumat, 11 Maret 2016, Pkl. 09.00 WIB di KPKNL Surabaya, GKN I, Jl. Indrapura No. 5 Surabaya Syarat-syarat lelang : - Peserta harus menyetor uang jaminan untuk objek SESUAI PENGUMUMAN, ke rekening PT. Bank Mandiri Cab. Surabaya Indrapura A/N. RPL 031 KPKNL Surabaya utk PDJ Lelang A/C 140.000.2063874 paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum lelang dan wajib membawa bukti setor asli serta menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) pada saat pelaksanaan lelang. Penyetoran uang jaminan wajib mencantumkan nama lengkap pada slip setoran, nama penyetor harus sama dengan nama peserta / pemenang lelang dan apabila tidak sama maka setoran uang jaminan dianggap tidak sah. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2% (dua persen) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, apabila tidak dilunasi jaminan hangus. Pengambilan uang jaminan oleh Kuasa Peserta Lelang harus disertai surat kuasa yang menyebutkan bahwa “Pengambilan Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagai perbuatan yang dikuasakan”. Apabila uang jaminan tidak diambil langsung oleh Peserta Lelang, maka surat kuasa harus dalam bentuk Surat Kuasa Notariil. - 1 Surat kuasa berlaku untuk 1 penerima kuasa dan harus notariil. Apabila peserta tidak hadir atau hadir namun tidak menawar, maka pemberi dan penerima kuasa akan diblacklist. Penawaran dilakukan secara lisan dengan harga naik-naik. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain / debitur seusai lelang, maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Surabaya, BNI, dan PT. Duta Balai Lelang. Termasuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang. Peminat lelang bisa melihat objek lelang pada masing-masing lokasi objek lelang dimulai pada saat pengumuman s/d 1 hari sebelum lelang. Persyaratan lelang dan ketentuan lain ditetapkan sebelum pelaksanaan lelang dimulai. Info hub. PT. Duta Balai Lelang, Toni Liono 081 858 1000. Surabaya, 4 Maret 2016
Antisipasi Ekspansi Malaysia dan Singapura Sambungan dari Hal 1
OJK Bakal munikasi dan Pemasaran Bersama Keuangan Syariah) yang merupakan program bersama OJK dan Industri Keuangan Syariah dalam memasarkan produk dan jasa keuangan syariah. Selain itu, juga diluncurkan Buku Standar Produk Perbankan Syariah yaitu untuk produk Murabahah, produk Musyarakah dan produk Musyarakah Mutanaqisah. Rangkaian KSF pertama ini diikuti oleh 41 perusahaan yang terdiri dari 11 industri keuangan non bank syariah, 19 industri perbankan syariah, dan 11 industri pasar modal syariah. Pagelaran tersebut juga dimeriahkan dengan acara iB Goes To School, Talkshow Produk dan Jasa Keuangan Syariah, Talkshow Perencanaan Keuangan bersama Aidil Akbar, Workshop Perbankan Syariah kepada Guru, Workshop kepada netizen iB Blogger Meet Up Selain itu, akan diadakan juga talkshow keuangan syariah serta berbagai kegiatan Edutaintment (acara edukasi dan entertainment) mengenai keuangan syariah seperti Don-
geng Syariah untuk anak dan senam santai, senam kesehatan jasmani (SKJ) Reunion bersama Female Group. Penyusunan standar produk keuangan syariah dilatarbelakangi oleh tuntutan pasar akan standar operasional produk yang mampu menunjang industri perbankan syariah dalam meningkatkan daya saing terlebih di era pasar bebas MEA sekaligus memenuhi prinsip good corporate governance. Hal itu dilakukan agar pemasaran produk pembiayaan perbankan syariah di lapangan memiliki standar pelaksanaan yang baik sehingga beberapa aspek produk bisa sesuai fatwa, ketentuan, standar syariah, hukum positif maupun praktek umum yang dapat diterima masyarakat. Standar produk perbankan syariah disusun dengan tujuan untuk menjadi standar produk yang harmonis dengan berbagai ketentuan terkait sehingga dapat menjadi pedoman standar yang dapat membantu industri perbankan syariah dalam pengembangan dan pelaksanaan penyaluran produk serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang dapat melindungi konsumen.
Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) berharap peranan ekonomi syariah dan industri keuangan syariah bisa lebih maksimal dalam berkontribusi terhadap laju perekonomian secara nasional. Sejauh ini, ekonomi syariah dan industri keuangan syariah terbukti memiliki peranan penting di perekonomian Tanah Air. Ketua Umum IAEI yang juga merupakan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Bambang Brodjonegoro membenarkan bahwa ada keinginan untuk memanfaatkan peranan ekonomi syariah dan industri keuangan syariah untuk berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan Menkeu Bambang dalam Milad IAEI ke-12, yang digelar di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Bambang mengatakan, ada alasan kenapa ekonomi syariah dan keuangan syariah diminta berperan penting dalam mendorong laju perekonomian. Pasalnya, lanjut Bambang, saat ini perkembangan sektor keuangan sangat dinamis dan lebih rentan terhadap ancaman krisis yang bisa datang setiap bulan bahkan minggu. “Kami
ingin memanfaatkan sebesar mungkin peran ekonomi syariah pada penerimaan negara,” kata Bambang, Kamis (3/3). Bambang mencontohkan, misalnya saja melalui pembiayaan dengan instrumen syariah seperti Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk. Indonesia sendiri sudah menerbitkan dalam bentuk USD maupun rupiah, lalu ada juga sukuk ritel yang bisa dijangkau masyarakat serta sukuk haji. “Kita juga akan mendorong sukuk proyek infrastruktur,” ujar dia. Lebih jauh, Menkeu Bambang ingin di masa mendatang Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang banyak menggunakan instrumen syariah dalam membiayai pembangunan negara. “Ketika nantinya ditanya negara mana yang banyak memanfaatkan instrumen syariah, maka saya langsung jawab, Indonesia. Ini yang kami dorong di Kemenkeu,” pungkas dia. Indonesia memang tidak boleh lengah. Sebab, tahun ini negara-negara di Asia Tenggara secara efektif mulai memasuki masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Negara anggota pun bersiap menghadapi arus barang modal dan tenaga kerja,
Lakukan Pekerjaan sesuai Kemampuan Sambungan dari Hal 1
Petunjuk jadi kiamat?’ Setelah menyelesaikan obrolannya dengan para sahabat, beliau pun menjawab, “Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat kiamat (terjadi kehancurannya).”(HR. Bukhari). Ternyata, menyianyiakan amanah yang diberikan, bisa menjadi penyebab kehancuran (kegagalan). Pada kesempatan lain nabi SAW juga menyebutkan, perbuatan perbuatan pemimpin semacam itu dikatakan sebagai indikator kemunafikan, “Ciriciri orang munafik ada tiga. Pertama, berkata bohong. Kedua, menyalahi janji. Ketiga, menyianyiakan amanah.”(HR. Bukhari, Muslim). Agar terhindar dari perbuatan demikian, maka bagi setiap orang yang diamanahi jabatan seyogyanya meneladani petunjuk Nabi SAW dalam menunaikan tugas. Di antara petunjuk nabi dalam menunaikan tugas ialah sebagai berikut: Pertama, selalu meluruskan niat. Setiap amalan tergantung pada niatnya. Siapa pun akan mendapat yang diniatkan. Jika dari awal menjalankan tugas didasari ikhlas karena Allah dan RasulNya, maka akan sukses. Ketika sejak awal bertugas ditanamkan niat untuk meraup kepentingan duniawi, maka belum tentu sukses. Ka-
laupun berhasil, maka hanya itu kepentingan pribadi yang didapatkan(HR. Bukhari, Muslim). Di sinilah letak pentingnya meluruskan niat. Dalam konteks kepemimpinan, setiap pemimpin yang diamanati mengemban amanah, sepatutnya bercermin pada niat awal. Bekerja untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, atau hanya memenuhi kepentingan pribadi sehingga kepentingan umum menjadi terabaikan? Niat ini sangat menentukan sukses dan tidaknya pemimpin dalam menahkodai tugas kepemimpinannya. Kedua, menerapkan landasan ihsan dalam pekerjaan. Dalam menjalankan tugas, nabi SAW selalu menanamkan prinsip ihsan (menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya). Pada suatu kesempatan, beliau menandaskan, “Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada segala hal.” (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi). Lebih spesifik lagi, beliau SAW manyampaikan bahwa amal yang disukai Allah dari hambaNya ialah yang dilakukan dengan sebaik-baiknya (HR. Thabrani). Ketiga, menanamkan prinsip itqan. Itqan berarti mengerjakan tugas dengan sesempurna mungkin, sampai tuntas. Dalam hadits yang diriwayatkan Thabrani dan Baihaqi, Rasulullah SAW mengingatkan, “Sesungguhya Allah SWT suka jika kalian beramal
dengan itqan.” Terkait masalah ini, ada kasus menarik yang perlu diangkat. Saat penguburan Ibrahim (Putra Nabi Muhammad SAW), ada lubang kecil yang terlewatkan ( belum ditutup tanah) oleh sahabat. Melihat itu Rasulullah SAW segera mengingatkan mereka agar segera menutupnya. Menurut beliau, selain enak dipandang, di sisi lain memang Allah suka pada orang yang melakukan pekerjaan sesempurna dan setuntas mungkin (Abu Umar Yusuf, al-Istī`ab, 4/1868). Bayangkan, dalam urusan kuburan saja beliau menganjurkan setuntas mungkin, apalagi dalam urusan kepemimpinan. Kasus lain yang perlu diangkat –terkait masalah menuntaskan tugas adalah ketika hijrah, nabi mengintruksikan Ali agar mengembalikan utang dan barang titipan orang kafir Mekah yang selama ini dititipkan kepada Nabi SAW (Abu Wahid As-Syaibani, Usud al-Ghābah, 4/98). Beliau tetap melakukan pekerjaannya secara tuntas dan profesional, walau kepada orang-orang non Muslim. Keempat, bekerja sesuai batas kemampuan. Rasulullah SAW selalu menganjurkan para sahabatnya agar melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Bila memang tidak mampu tidak usah dipaksakan. Dalam riwayat Bukhari beliau menegaskan, “Kalian harus beramal sesuai
batas kemampuan, karena Allah tak akan bosan hingga kalian sendiri yang bosan.” Umumnya, kegagalan menjalankan tugas terjadi ketika tidak mampu, tapi merasa sok mampu. Kelima, melakukan pekerjaan dengan dawam. Dawam berarti bekerja kontinu, tetap, berkesinambungan, walau pekerjaan sepele. Aisyah menceritakan, suatu saat Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling disukai Allah SWT. Beliau pun menjawab, “Yang paling dawam, meskipun sedikit.”(HR. Bukhari, Muslim) Contoh riil yang bisa diceritakan terkait kasus ini ialah apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabbah. Menurut pandangan umum, tidak ada yang begitu istimewa dari amalan Bilal. Anehnya, suara kedua terompahnya bisa didengar rasul di surga, padahal dia masih di dunia (HR. Ibnu Hibban). Kuncinya satu: Bilal beramal dengan dawam, meski dipandang remeh oleh orang awam. Intinya, di antara petunjuk Nabi SAW dalam menjalankan tugas, yaitu: selalu meluruskan niat, bekerja secara ihsan, menanamkan itqan (kesempurnaan, ketuntasan), bekerja sesuai dengan kemampuan, dan yang terakhir ialah mendawami pekerjaan. Jika ini dilakukan insyaallah pemimpin akan sukses dalam menjalankan tugasnya. Wallahu a`lam.
tak terkecuali sektor perbankan syariah. Justru di sinilah, ancaman datang secara serius. Seperti diberitakan Duta kemarin, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Agus Sudiarto mengungkapkan, saat ini telah terdapat beberapa negara yang berencana akan melakukan ekspansi perbankan Syariah di Indonesia. Pasalnya, Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki
pangsa pasar perbankan syariah di Asia Tenggara. “MEA itu yang greget masuk ke Indonesia justru bank Syariah. Mereka masih lihat kita belum besar. Sehingga mereka ingin masuk ke Indonesia,” jelas Agus dalam acara Silaturahmi dan Sosialisasi Fatwa Terbaru DSN-MUI di Ruang Serbaguna Mandiri Syariah kemarin lusa. Agus melanjutkan, Malaysia dan Singapura saat ini telah
berencana untuk membuka bisnis perbankan Syariah di Indonesia. Besarnya jumlah umat muslim di Indonesia dianggap sebagai kesempatan besar bagi kedua negara ini untuk dapat meraup keuntungan dari bisnis perbankan di Indonesia. “Perbankan Malaysia dan Singapura itu ingin masuk perbankan syariahnya. Mereka melihat potensi yang besar dari Indonesia,” jelas Agus. met,okz
Airport Nanti Harus Terkoneksi dengan Transportasi Massal Sambungan dari Hal 1
Jokowi Jajal pertama yang mempelopori secara efektif dari pusat kota
menuju bandara. S etiba di Bandar Udara Kualanamu, rombongan Presiden Joko Widodo langsung bertolak menuju Sumatra Selatan menggunakan pesawat Kepresidenan Indo-
nesia 1, guna meninjau proyek LRT Zona 1 di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Palembang dan pembangunan jalan tol Palembang - Indralaya. dt
Pesan Terakhir, Tidak Bisa Mengajar Lagi Sambungan dari Hal 1
Gus Mudhib Keluarga Islam” di ruang A3.209, Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SA. “Beliau meninggal saat mengajar kelas Ahwal Al-Ayakhsiyah B (AS B), semester 6,” ujar Fara selaku mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saat Gus Mudhib meninggal dunia, kepada Duta, Kamis (3/3). Sesaat, sebelum Gus Mudhib meninggal, ia sempat mengucapkan salam dan bicara pada maha-
siswanya. Kalimatnya sudah tidak seperti biasa. “Saya besok udah gak bisa ngajar di kelas semester 6, ” ujar Fara mengenang pesan terakhir Gus Mudhib dengan tatapan kosong. Setelah itu, Gus Mudhib langsung lemas dan roboh. Serentak, puluhan mahasiswa membawanya ke ruang Akademik Umum Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SA, dan tak lama kemudian Gus Mudhib meninggal. “Setahu saya beliau tidak mempunyai riwayat penyakit kronis sebelumnya, ” begitu
disampaikan Ebid selaku santri Darul Ulum saat dihubungi Duta via telepon selular. Lebih jauh, Ebit mengatakan, Gus Mudhib dikebumikan di pemakaman khusus keluarga di Asrama Putri IV yang berlokasi di dalam Ponpes Darul Ulum. Yang sempat menjadi perbincangan, pria kelahiran 19 April 1958 ini meninggal dunia bertepatan pada umur 58, angka yang sama pada dua digit terakhir tahun kelahirannya. Semoga amal baik almarhum diterima di sisi-Nya dan kekhilafannya diampuni Allah swt. amin. has
Boleh Dibaca, Tidak Termasuk Sunnah Sambungan dari Hal 1
Membaca kan Allah SWT, membaca ‘aamiin’ dalam salat setelah membaca al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Baik bagi orang yang salat sendirian atau berjamaah, imam atau makmum. Dan akan lebih utama lagi jika dalam keadaan salat berjamaah seorang makmum menguc apkan aamiin bersamaan dengan aamiin-nya imam, yang berarti juga bersamaan dengan aamiin-nya malaikat dan akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa yang lalu. Dari Abi Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW, bersabda : “Apabila imam mengucapkan – ghoiril maghdlubi ‘alaihim waaladdlooollin- maka berucaplah -aamiin-, karena sesungguhnya barangsiapa yang aamiin-nya bersamaan dengan aamiin-nya malaikat, maka diampuni dosa yang telah lalu.” (HR. al-Bukhori)
Dalam melaksanakan salat hendaknya kita mengikuti sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi, “Salatlah seperti yang kamu lihat aku ini shalat !” Mencontoh salat Nabi dalam segala syarat dan rukunnya, baik itu gerakannya atau bacaannya. Membaca kalimat ‘robbighfirli …’sebelum ‘aamiin’, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka seharusnya kitapun tidak usah mengucapkannya, ketika imam selesai membaca al-Fatihah langsung ucapkanlah ‘aamiin’ yang jelas dan bersamaan dengan aamiin-nya imam. Apakah mengucapkan ‘robbighfirlii’ salatnya menjadi batal? Sebagian ulama mengatakan tidak menjadi batal, karena bagian dari doa, tetapi itu tidak sunnah dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ba’alawi, seorang mufti Hadramaut menjelaskan : “… bahwa tidak dianjurkan bagi makmum membaca -robbighfirlii- ke-
tika selasainya imam dari membaca al-Fatihah, yang dianjurkan hanya membaca -aamiin- saja….” (Bughyatul mustarsyidin : 45) Mas Nanang yang saya hormati, salat itu ibadah sakral dan termasuk ibadah mahdloh muqayyadah (murni terikat tata caranya). Hendaknya berusaha sesuai yang dicontohkan oleh Nabi melalui riwayat hadis yang sahih dan fatwa ulama yang terpercaya, karena kalau menambah-nambah dalam ibadah salat, walaupun niatnya baik justru termasuk perbuatan bid’ah (mengada-ada), yang akan membuat ibadah tidak diterima, karena syarat ibadah diterima ada dua, pertama niatnya ikhlas, kedua iqtida’ atau pelaksaannya sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Semoga Mas Nanang terus rajin salat berjamaah bersama kaum muslimin dengan ikhlas dan iqtida’, sehingga termasuk golongan aladzina hum ala sholawatihim yuhafidzuun. Aamiin yaa Mujibassailiin.
Editor : Mohammad Hakim Layouter : Husni Fahamsyah
Jumat
4 maret 2016
Opini
Oleh:
Prof. Dr. Haryono Suyono Ketua Yayasan Damandiri
Menggerakkan Warung Online Posdaya PADA pertengahan tahun lalu, di Bogor, diresmikan penggunaan mobil unit pengantar barang untuk melayani Warung-warung Posdaya yang tersebar di sekitar 22 Posdaya di Kota dan Kabupaten Bogor. Mobil pengantar barang itu dioperasikan oleh Koperasi Posdaya Indonesia yang didirikan di Bogor pada pertengahan bulan April satu tahun sebelumnya. Setelah bekerja sama dengan Yayasan Damandiri, Koperasi Posdaya Indonesia itu mengkhususkan diri pada pelayanan barang kebutuhan pokok untuk warung-warung Posdaya yang tersebar desa-desa tersebut. Hal serupa terjadi di Yogyakarta, Pacitan dan kemudian menyusul di Kota Padang dan Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Warung pusat pelayanan itu disebut sebagai Sentral Kulakan Posdaya atau disingkat dengan nama generik “Senkudaya”. Perkembangannya ada yang maju pesat, ada juga karena sesuatu alasan kurang berjalan dengan lancar, antara lain karena jumlah perkembangan Warung yang lamban dan kegiatan untuk membeli kebutuhan pada Warungnya sendiri kurang disiplin, atau masih ingin membeli pada Warung langganan lamanya. Dengan dioperasikannya mobil unit tersebut, di Bogor, Ketua Koperasi Posdaya Indonesia, Warcito, SP, MM, berkeyakinan bahwa jumlah Warung Posdaya yang dapat dilayani oleh koperasinya akan bertambah banyak. Warung-warung Posdaya yang banyak itu didirikan oleh anggota Posdaya, utamanya keluarga prasejahtera yang bermitra dengan keluarga yang lebih mampu. Keluarga prasejahtera sebelumnya dilatih keterampilan untuk mengelola warung dan berjanji untuk giat menabung apabila nantinya memperoleh kesempatan untuk membuka warung. Setelah mengikuti pelatihan dalam lingkungan Posdaya yang dikelola bersama para mahasiswa IPB, yang mengadakan kuliah kerja nyata tematik posdaya, mereka diberikan kredit Tabur Puja sebanyak-banyaknya Rp. 2 juta tanpa agunan, asalkan bisa menunjukkan kerjasama tanggung renteng sesama anggota Posdaya. Di Bantul kemajuan Senkudayanya cukup lumayan dan jumlah Warung Posdaya yang dilayani oleh Senkudaya juga cukup lumayan banyak, sehingga omsetnya cukup memadai untuk bisa membayar biaya operasional dan memberikan pembagian keuntungan “relatif lebih dulu” kepada anggota koperasi “warungnya” seperti dijanjikan oleh gerakan koperasi. Di Pacitan kurang berjalan lancar, sehingga perlu dilakukan konsolidasi dan ditata ulang agar bisa melayani jumlah Warung yang lebih banyak dan Senkudayanya tidak berubah menjadi Warung eceran yang melayani pembeli pada tingkat warung Senkudayanya di tingkat pusat di kota Pacitan. Di Kota Padang, Senkudaya yang dikelola dalam lingkungan Masjid relatif maju pesat dan memiliki langganan Warung yang jumlahnya relatif banyak, sehingga penjualan pada tingkat pelayanan di Warung dan di pusat Senkudaya memadai serta seimbang. Dalam suatu kesempatan Bazaar Posdaya, Ir. Yannefri Bachtiar, MSi salah satu aktifis yang kreatif dari P2SDM - IPB Bogor mencoba “menjual” paket-paket produksi dari Posdaya dari berbagai desa dengan nilai Rp. 100.000,-, Rp. 200.000,- dan seterusnya yang terdiri dari makanan kecil buatan anggota Posdaya binaan IPB itu. Cara membelinya bisa pada peristiwa Bazaar yang diadakan di Alun-alun atau dipesan dengan sistem “on-line” melalui nomor Handphone tertentu. Pesanan melalui HP itu ternyata mendapat sambutan yang meriah. Segera setelah acara Bazaar itu berlangsung pesanan lewat HP itu tetap mengalir dan produk yang dipesan itu bisa dikirim dengan baik tanpa mendapat kesulitan yang berarti. Pengalaman yang menarik itu memberi inspirasi kemungkinan pengembangan penjualan produk-produk anggota Posdaya dengan sistem on-line. Diberbagai kesempatan melepas para mahasiswa untuk kegiatan KKN tematik Posdaya seperti di Madura, di Kediri dan di Cirebon, gagasan tersebut disebarluaskan. Ibu Niken Indra Dhamayanti Tantyo Sudharmono, yang memiliki pengalaman lebih luas melakukan penjualan produk dengan sistem on-line telah berbicara panjang lebar tentang pengalaman memiliki “pabrik” yang dipasarkan hanya dengan sistem tersebut. Sementara itu staf Damandiri, Abdur Rahman telah mencoba memberi petunjuk melalui WA kepada para rekan-rekan dari berbagai perguruan tinggi untuk mulai memberi perhatian pada sistem provider, provider on-line, bank yang ditunjuk untuk menampung pembayaran, perusahaan atau jasa pengiriman dengan jaminan dari produsen yang dengan tertip sanggup memberikan pelayanan dengan mutu yang terjamin dan konsisten. Kepuasan para pelanggan akan menjadi jaminan dari usaha yang berkelanjutan. Sekali penerima pelayanan itu dikecewakan, maka beritanya akan dengan mudah tersebar di jaring sosial media dan usaha itu akan jatuh dan ditinggalkan para pelanggannya. Berbagai perguruan tinggi yang diajak memulai usaha ini akan segera bekerja sama dengan Posdaya di desa-desa guna dijadikan pemasok barang-barang produksi lokal yang akan difoto dengan baik dan diangkat ke sosial media sebagai bahan promosi yang menarik. Kalau ini terjadi maka teknologi akan masuk desa dan produksi dari desa akan merambah ke seluruh tanah air dan tidak mustahil akan merambah ke seluruh dunia. Insya Allah.
MASYARAKAT
Pertanian Modern Harus Dikembangkan Perhepi Harus Menjadi Pelopor Revolusi JAKARTA-Pemerintah berungkali mengumumkan berbagai paket kebijakan bidang ekonomi, namun kurang memperhatikan kondisi pangan. Padahal masalah pangan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat disamping mengamankan sektor energi. Dewasa ini produksi pangan tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat akibatnya impor tak terhindarkan, karena bagi masyarakat yang terpenting kebutuhan itu terpenuhi tanpa peduli berasal dari mana pangan tersebut, apalah lokal atau impor. Ketika produk impor membanjiri pasaran itu adalah indikasi ketahanan pangan melemah. Inilah yang menjadi perhatian dari kelompok Perhimpunan Ekonomi Pangan (Perhepi) yang mengadakan fokus Group Discussion (FGD) dan dilanjutkan dengan Musyawarah Daerah Perhepi Cabang DKI di Ruang Damandiri Kampus Universitas Trilogi Jakarta belum lama ini. Fokus diskusi mengambil tema “Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional:Tinjauan Multi Perspektif”. Prof Dr Haryono Suyono meminta Perhepi menjadi pelopor dari revolusi pertanian yang tradisional di desa selama ini harus berubah menjadi sistem pertaniaan modern tidak saja di desa tetapi sistem pertaniaan urban di kota. “Tidak saja menghasilkan produk pertaniaan di sawah, tetapi di atap rumah atau pekarangan rumah yang bisa menghasilkan sayuran dan tanamaan serta ikan yang bergizi. Saya selama 15 tahun membangun serta membuat lahan yang ada menjadi kebun bergizi,”ujar Prof Haryono. Program pertama yang disampaikan kata Prof Haryono dengan bantuan IPB dan Biotrop telah dikembangkan pertanian serta 450 kampus mengembangkan 50 ribu Posdaya, dikembangkan kebun bergizi dengan tanaman baru dengan jaringan sehingga
DUTA/SAEFULLAH
KETUA Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono menjadi pembicara dalam forum Diskusi dan musda Perhimpunan Ekonomi Pangan Indonesia bersama Ketua Umum Perhepi Dr,Ir Bayu Krisnamurthi MS panelis Rektor Universitas.Terbuka, Prof Ir Tian Belawati MEd,PHD, Kepala Bapeda DKI Ir Tuty Kusumawati MM. dan Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc. di Kampus Universitas Trilogi belum lama ini. dapat menghasilkan panen yang lebih cepat seperti tanaman pisang yang dibagikan kepada rakyat pedesaan. “Ada tanaman yang dinamakan pisang cavendish yang cepat berkembang dan dibagikan kepada keluarga miskin pedesaan, dalam waktu dua bulan berkembang, sehingga keluarga miskin bisa menyumbang bibitnya kepada keluarga miskin. Ini perlu dikembangkan pengurus Perhepi,”ungkap Prof Haryono. Menurut Prof Haryono, Pertanian sayuran tidak saja harus di tegalan tetapi juga bisa dilakukan halaman rumah seperti sayur
bayam dan kangkung di pinggir halaman rumah yang digantungkan, sistem pertaniaan modern ini barangkali bisa menolong keluarga miskin di kota dan pedesaan. Selain itu juga kini sedang dikembangkan kampung kambing, dimana saat ini kambing lokal yang harganya dibawah satu jatuh dikawinkan dengan pejantan yang bobotnya dua kali dari kambing lokal sehingga harganya dua kali lipat. “Itu suatu penerapan peternakan yang baru dan ternyata menghasilkan hasil yang lumayan besar,”kata Prof Haryono. Sementara itu Ketua Umum Perhepi Dr,Ir Bayu Krisnamurthi MS mengungkapkan
pertanian di Indonesia tidak banyak berubah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Veitnam saja yang banyak melakukan pertanian modern. Sementara produk yang dihasilkan dengan komsumsi kebutuhan masyarakat belum seimbang, apalagi saat ini konsumsi pangan terbesar berada di kota. “Hampir 45 juta rakyat Indonesia sudah dikategorikan komsumtif sehingga jika pertanian ingin memberi perannya bisa memenuhi kebutuhan jumlah tersebut. Sebab dilihat dari kebutuhan komsumsi dibanding dengan Singapura sepuluh kali lipat dan dengan Malaysia berbanding 2 kali lipat. ful
Posdaya, Senjata Hadapi Tantangan Global
DUTA/SAEFULLAH
SEKRETRARIS Yayasan Damandiri Prof Dr Subiakto Tjakrawerdaya memberikan pengarahan pada peserta OST angkatan 109 dari Kabupaten Tegal yang dipimpin Ketua TP PKK Kabupaten Tegal Nurlaelah Enthus Susmono di Haryono Suyono Center (HSC) JAKARTA-Peserta Observation Study Tour (OST) dan Pelatihan Pos Posdaya terus berdatangan dari berbagai pelosok di tanah air. Pada Jum’at, 26 Februari 2016 lalu giliran Pemerintah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang menjadi peserta kegiatan ini. Ketua TP PKK Kabupaten Tegal Nurlaelah Enthus Susmono langsung memimpin rombongan peserta angkatan ke-109 ini. Mereka siap menjadikan Posdaya sebagai senjata untuk menghadapi tantangan global. Acara yang digelar Haryono Suyono Center (HSC) bekerja sama dengan Yayasan Da-
mandiri dan Siti Padmirah Silver College ini mengundang decak kagum seluruh peserta yang datang dari berbagai pelosok negeri ini. Ratusan peserta dari SKPD Kabupaten Tegal, Tim PKK Kabupaten Tegal, Dharma Wanita se-Kabupaten Tegal, Jateng dan BPPKB Kota Probolinggo, Jawa Timur, serta dari daerah lainnya antusias mengikuti acara ini. Apalagi mereka disambut langsung tuan rumah Prof Dr Haryono Suyono dan Ibu Hj Astuti Hasinah Haryono. Yang menarik, acara yang sudah didatangi masyarakat hampir dari seluruh pelosok ta-
nah air ini, mulai dari pulau Jawa baik Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan peserta OST dari Jawa Timur. Begitu pun dari luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB dan NTT mempunyai kesan tersendiri, karena hari itu acara diresmikan Dr Subiakto Tjakrawerdaja, Ketua Yayasan Damandiri yang baru. Tak pelak, acara yang berlangsung di Gedung Siti Padmirah Silver College Jl Pengadegan Barat 4, Jakarta Selatan ini pun penuh kesan dan makna. Pada kesempatan itu, Sekretaris Yayasan Damandiri Dr Subiakto Tjakrawerdaja menyatakan, pentingnya keberadaan Posdaya guna menghadapi tantangan global. Menurutnya, Posdaya dinilai sebagai senjata utama untuk menghadapi perang proksi atau proxy war, yang saat ini telah berlangsung dan sedang dihadapi bangsa ini. “Ini perang yang tidak tembak-tembakan, tapi perangnya dengan kekuatan yang lunak. Apalagi dengan kemajuan teknologi dan dunia maya. Yang diserang adalah, bagaimana ideologi suatu negara bisa dihilangkan. Ideologi bangsa kita, kalau bisa diganti,” ujar Dr Subiakto Tjakrawardaja di hadapan ratusan peserta. Lainnya yang diserang dengan kekuatan lunak ini, lanjut Dr Subiakto, adalah mindset, mental, dan perilaku. Bangsa ini juga telah dirusak dengan peredaran narkoba, demikian pula dengan kampanye yang dilakukan kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan trans-
gender). Dari sisi pangan, bangsa Indonesia diserang begitu rupa sehingga mengalami ketergantungan pangan dari dunia luar. Pun begitu dengan energi. “Padahal, yang terpenting bagi suatu bangsa adalah ketersediaan pangan dan energinya,” kata Dr Subiakto. Penduduk yang tadinya sudah agak sejahtera, lanjutnya, menjadi miskin karena harga kebutuhan bahan pokok sudah naik. Kondisi kemiskinan saat ini, lebih memberatkan karena tidak seperti dulu. Waktu itu tantangannya adalah bagaimana untuk bisa hidup sejahtera. Tapi sekarang, ada suatu kondisi lingkungan, yang lebih berat dari itu. Karena, adanya perang proksi tersebut. “Jelas, konsep Posdaya yang digagas Pak Haryono menghadapi tantangan yang cukup besar,” tegas Dr Subiakto. Posdaya sekitar enam tahun lalu itu, tambahnya, dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan bangsa. Di samping, ada program yang dinamakan Millennium Development Goals (MDGs) yang merupakan kesepakatan negara-negara anggota PBB, diteruskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang saat ini telah bergulir. Gagasan yang visioner itu, ternyata sangat tepat untuk menghadapi Perang Proksi. “Posdaya inilah, kata kunci untuk menangkal proxy war itu. Posdaya itu adalah senjata utama untuk menghadapi proxy war. ful
Hut ke-27 Yayasan Stroke
IPS Berharap Fasilitas dan Obat Murah JAKARTA-Dua puluh tahun sudah Yayasan Stroke berdiri sejak dibentuk 17 Januari 1989. Kini kiprahnya semakin bergeliat memberikan penurunan angka kejadian terhadap penderita stroke dengan mencari dan mengobati individu yang mempunyai faktor resiko tinggi terserang stroke. Antara lain hipertensi, diabetes melitus dan penyakit jantung. Selain mendirikan klinik Nusantara Stroke dan Medical Center yang berpusat di Gedung Granadi Lantai IV Jakarta serta memiliki delapan cabang di berbagai daerah Indonesia, kiprah Yastroki semakin nyata apalagi didukung penuh oleh Yayasan Damandiri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stroke di Indonesia. Dalam puncak peringatan ke-27 yang dilangsungkan di Aula Casa Goya Residence Kembangan Jakarta Barat belum lama ini, Yastroki meluncurkan sebuah media Peduli Stroke oleh Prof Dr Teguh AS Ranakusuma Sps (K). Media ini diharapan seterusnya terbit menjadi ruang informasi bagi masyarakat serta penderita stroke untuk berbagi informasi dan komunikasi dalam melawan penyakit stroke. Pada kesempatan itu sejumlah Insan Pasca Stroke (IPS) menyampaikan pernyataan dan harapan yang dibacakan secara bergantian oleh Ir Windu Hernowo MM,Ny Prianti T.Suryadama Mhum dan Ir Dedi Tanukusuma yang diserahkan kepada Ketua Umum Yas-
troki Prof Dr Haryono Suyono. Hadir dalam acara itu Menteri Kesehatan yang diwakili Staf Ahli Menteri Dr Sri Heny, Prof Dr Yustikah sejumlah Insan Pasca Stroke (IPS) pengurus dan pembina Yastroki. Ketua Umum Yastroki Prof Dr Haryono Suyono mengapreasi pernyataan Insan Pasca Stroke dan kemudian meneruskan kepada Menteri Kesehatan yang diwakili dr Sri Heny.”Kami sangat menghargai pernyatan ini dan akan menindak lanjutinya,”kata Prof Haryono. Insan Pasca Stroke berharap adanya perhatian dari pemerintah agar fokus dalam penanggulangan terhadap penderita penyakit stroke yang kini menduduki urutan rangking tertinggi. Mereka juga meminta pemerintah memperhatikan fasilitas umum yag bersahabat dan murahnya harga obat serta mudah terjangkau. Ketua Umum Yayasan Stroke Prof Dr Haryono Suyono mengakui banyak yang dicapai yastroki dengan munculnya club stroke mulai mandiri dan tulisan tentang stroke yang ditulis dokter ahli dan terkena strokse serta dan buku yang diterbitkan selama 27 tahun yang memberi informasi tentang bagaimana mencegah stroke dan bagaimana memelihara keluarga yang mempunyai insan pasca stroke. “Peranan keluarga dan lingkungan sangat penting karena tanpa dukungan keluarga
DUTA/SAEFULLAH
MEMPERINGATI Hut ke-27 Yayasan Stroke, sejumlah insan pasca-stroke (IPS) membacakan pernyataan dan harapan kepada pemerintah agar memperhatikan penderita dan fokus dalam penanganan penyakit stroke di Indonesia. insan pasca stroke.Tanpa dukungan keluarga penderita stroke putus asa sehingga bisa parah kena stroke kedua, dan untuk itu dukungan kerluarga dan lingkungan itu sangat penting harus memperhatikan adanya keluarga yang menderita penyakit itu seperti supaya tidak terkena stroke lagi,”kata Prof Haryono. Terlebih lagi bagi keluarga yang kena stroke lanjut Prof Haryono, harus hati seperti ada penyakit tertentu darah tinggi diderita anggota keluarganya harus dipelihara tidak kena dan diberikan pencegahan melalui pola makanan dan olahraga yang cukup dan tidak terkena stress supaya tidak ada pembangkit stroke.Kemudian harus rutin melakukan pemeriksaan sehingga tidak terkena stroke. Menteri Kesehatan yang diwakili Staf
Ahli dibidang disentralisasi kesehatan dr Sri Heny Setiawati MA mengungkapkan saat ini pemerintah sudah berupaya meningkatan kesehatan masyarakat.Untuk tahun ini Presiden akan melaunching gerakan masyarakat sehat dan Kemeenkes mengoptimalisasi untuk pendekatan kearah keluarga. Karena penyakit stroke saat menjadi yang paling tinggi dan masalah di Indonesia. “Jadi data profil keluarga khususnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, kelebihan berat badan dan diabetes dan kanser, ternyata profil keluarga kita 25 persen tidak sehat, karena hipetensi diabetes dan kanker itu baru terjadi di empat kota. Jadi data keluarga itu diperlukan dalam rangka melakukan intervensi sedini mungkin,”kata Sri Heny. ful
Editor : Endang Lismari Layouter : Abida Al Aliyah
04
RELIGI
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 JUMAT, 4 MARET 2016
Khotbah Jumat
Memaafkan dan Mendamaikan (2-Habis) DALAM kitab Syirah, Ibnu Hisyam, menjelaskan bahwa orang Thaif melempari Rasulullah SAW, dengan batu mulai dari pusat kota sampai mendekati tapal batas kota Thaif, sehingga diperkirakan sepanjang 5 kilometer. Sepanjang jalan itulah, Rasulullah SAW berjalan tanpa alas kaki menghindari lemparan batu dari penduduk Thaif, dan diteriaki sebagai orang gila. Perlakuan penduduk Thaif ini sungguh keterlaluan, sehingga malaikat pun yang notabene tidak punya nafsu mengatakan keterlaluan. Lalu malaikat Jibril turun mengajak malaikat Gunung untuk menawarkan kepada Rasulullah SAW, untuk melempar penduduk Thaif tersebut dengan gunung. Tetapi, beliau menjawab: “Tidak, biarkan saja, kalaupun mereka sekarang tidak mau menerima dakwahku, siapa tahu anak cucu mereka dijadikan Allah beriman, dan mengakui ke-Mahaesaan Allah SWT”. Inilah bentuk sikap memaafkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, teladan bagi semua muslim. Dalam keadaan jiwanya terancam sekalipun, dalam keadaan frustasi yang amat sangat sekalipun, Rasulullah SAW masih berusaha untuk memaafkan orang-orang yang berbuat dhalim kepadanya. Seorang ulama yang bernama Fakhruddin Al Razi, dalam kitab tafsirnya, At Tafsiir Al Kabiir, ketika menafsiri surah Ali Imron [3]: 134. “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”
OLEH : DR H. ABDUL KADIR RIYADI, MA
Ciri orang-orang yang bertaqwa di antaranya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Mengapa demikian? Dikatakan oleh Al Razi, karena dampaknya sungguh sangat luas. Seperti taqwa sifatnya adalah melindungi, dari dosa dan maksiat. Memaafkan merupakan methode yang benar dan jalan yang lurus dalam hal bermuamalah dengan sesama manusia. Karena sama dengan taqwa menciptakan suasana yang tenteram, nyaman dan damai. Pendek kata memaafkan itu adalah cara yang sangat ampuh untuk mencapai keharmonisasian sosial. Di akhir khotbah, khotib memberikan kesempatan kepada jemaah salat Jumat Masjid Al Akbar Surabaya untuk mengajukan pertanyaan. Dalam kesempatan itu, seorang jemaah menanyakan, tentang kondisi yang terjadi sekarang yang tampaknya sangat mengganggu umat Islam, seperti sandal yang ada lafadz Allah, Gafatar, LGBT, orang yang mengaku nabi dlsb. Di manakah tempat sikap “memaafkan” dalam kondisi tersebut? Dalam jawabannya, Khotib menjelaskan, bahwa dalam At-Tafsir Al-Kabiir, dijelaskan metode berdakwah dan berinteraksi dengan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imron [3] : 134, menafkahkan sebagian harta dalam suka maupun duka, mengendalikan amarah dan memaafkan terhadap sesama manusia. Kalau kita anggap sebagai metode, maka tergantung keadaannya. Sehingga, bagaimana memaafkan orang lain, maka tergantung keadaannya. Sesuai
dengan tingkat kedhaliman yang dilakukan kepada kita. Karena kemampuan manusia sangat terbatas dalam memaafkan. Sehingga tidak semua kesalahan akan dengan mudah dimaafkan. Syekh Muhammad Abduh, penulis tafsir Al-Manaar, mengatakan, bahwa derajat kemuliaan memaafkan itu paling tinggi di hadapan Allah SWT, dari seluruh akhlaqul karimah yang ada. Karena tingkat kesulitannya yang sangat tinggi, terutama jika berhadapan dengan kesalahan yang keterlaluan. Di sisi lain, di akhir surah Ali Imron [3] : 134 Allah mengatakan Wallaahu yuhibbul muhsiniin (dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan). Seolah-olah ayat ini mengatakan, kalau kita mampu bersedekah, dalam keadaan senang maupun susah, mengendalikan amarah, memaafkan orang lain, itu adalah perbuatan kebajikan, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sehingga orang yang muhsin (orang yang berbuat kebajikan) merupakan kebaikan yang sangat tinggi sekali. Untuk mencapai ihsan sangat tidak mudah. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk memaafkan. Kalau tidak bisa, maka kembali kepada undang-undang yang berlaku. Dan kalau ada orang yang bersalah kepada kita, maka sah menuntut, asal tidak main hakim sendiri. Misalnya Gafatar, LGBT dlsb. LGBT merupakan dosa besar dan pelanggaran sosial. Artinya pelanggarannya bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Untuk menghukum pelanggaran itu biar undang-undang negara yang menetapkannya.
KMG
KHATAMAN QURAN DI STAN KEMENAG: Sejumlah pengunjung ikut serta membaca Alquran dalam Khataman Alquran yang digelar di stan Kemenag dalam IBF 2016, di Jakarta, Kamis (3/3).
Dubes Inggris Tertarik Karya Ulama Indonesia JAKARTA - Duta Besar Inggris untuk Indonesia, HE Mr Moazzam Malik berharap, karya dan tulisan ulama-ulama muda potensial Indonesia, bisa diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Harapan itu disampaikan Moazzam kepada Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat bersilaturahim ke Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Kamis (3/3). Setiap bulan, Moazzam mengaku sering bersilaturahim ke Perguruan tinggi Islam dan pondok pesantren. Dalam kesempatan itu, dia sering mendapatkan oleholeh buku. Ini bukti, lanjutnya, di Indonesia, ada kebudayaan kecendikiawanan. Sayang, kebanyakan buku tersebut berbahasa
Indonesia. “Harapan saya, jika memungkinkan, karya-karya tersebut bisa diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Kami, Rakyat Inggris, dengan segala keterbatasan, siap bekerja sama,” harap Dubes. Moazzam berharap, Muslim Inggris yang selama ini mayoritas berkiblat ke Timur Tengah, bisa meniru Muslim Indonesia yang moderat, toleran, dan cinta damai. “Indonesia sangat penting posisinya dan berharap ada kerja sama lebih lagi, khususnya di bidang pendidikan Agama Islam,” imbuh Dubes. Menag yang dalam kesempatan tersebut didampingi Kapus PKUB Fery Meldi dan Ka-
bag KLN Agus Sholeh, berterima kasih atas kepercayaan dan siap bekerja sama dengan Pemerintah dan masyarakat Inggris, utamanya di bidang Pendidikan dan Keagamaan. Ditanya tentang rencana pendirian Universitas bertaraf Internasional, Menag menerangkan, bahwa universitas tersebut rencananya akan didirikan di sekitar Jakarta untuk memudahkan akses. Ide pendirian universitas ini, lanjut Menag, dilatarbelakangi keinginan untuk menampilkan wajah Islam Indonesia, agar bisa menjadi model dan contoh untuk berkontribusi pada peradaban dunia. “Lalu terpikirlah untuk mendirikan semacam pusat studi Islam
Indonesia. Universitas ini nantinya hanya untuk mahasiswa S-2 dan S-3 saja. Bahkan kuota yang ada, rencananya, 75 % untuk mahasiswa luar negeri,” terang Menag. “Kami juga berencana menghadirkan para ulama, guru besar dan profesor seluruh dunia untuk mengajar di situ. Jadi universitas ini nantinya akan menjadi pusat studi islam yang moderat. Alhamdulillah, Bapak Presiden dan Wakil Presiden mendukung. Kami juga telah menyiapkan naskah akademiknya,” tambahnya. Mendengar penjelasan Menag, Dubes Inggris menyatakan siap mendukung pendirian Universitas tersebut. hud, kmg
Editor : Mahrus Ali Layouter : Manila
05
JEMBER
Tukar Guling Pasar Johar Bukan Milik Pemkab JEMBER – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Jember menegaskan Pasar Johar bukan lagi aset milik Pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini dijabarkan dalam surat perjanjian tukar guling aset Pasar Johar tertanggal 14 April 1986. “Pasar Johar sudah bukan asset milik Pemkab Jember,” ujar Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan, BPKA Kabupaten Jember, Farisa Jamal Taslim, Kamis (3/3). Menurut Farisa, perjanjian tukar guling aset milik Pemkab Jember itu dilakukan dengan PT Duta Anggada. Karena itu, pihaknya menampik isu Pasar Johar masih aset Pemkab yang disewakan. Dijelaskannya, pada masa pemerintahan Bupati Suryadi, Pasar Johar yang saat itu statusnya disewakan, ditukar guling dengan Aset Balai Diklat di Kompleks GOR PKPSO, Pemandian Patemon, dan Tempat Wisata Watu Ulo. ali
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 JUMAT, 4 MARET 2016
Penderita HIV/AIDS Capai 2.250 Jiwa Serang Ibu Rumah Tangga dan Remaja
Lapor Polisi Setelah Lulus SMA Ingin Gabung ISIS JEMBER - Kapolres Jember, AKBP M. Sabilul Alif menerima keluhan dari salah seorang ibu siswa SMA, terkait anaknya yang terindikasi menjadi pengikut faham radikalisme. Kapolres mengatakan, saat dirinya memberikan pengarahan dalam progam parenting school for peace di sebuah SMA, ada seorang ibu yang melaporkan perubahan perilaku yang dialami anaknya. Bukan hanya menilai orang lain sebagai kafir, bahkan orang tuanya sendiri juga dikatakan kafir, karena dianggap berbeda faham dengan dirinya. Yang lebih mengejutkan, anak tersebut meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke Timur Tengah, guna bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) setelah dirinya lulus sekolah nanti. Lebih jauh, Kapolres menegaskan, Polres Jember akan terus melakukan kegiatan preventif, dengan rutin menggelar kegiatan sosialisasi tentang bahaya faham radikalisme ke semua sekolah. “Kita akan melakukan pendekatan spiritual, dengan melibatkan tokoh agama. Sehingga, anak tersebut tidak terjerumus terlalu jauh dalam mengikuti faham radikal,” ujarnya. ali HARIAN UMUM
MASYARAKAT
BIRO JEMBER KEPALA BIRO: Achmad Syaifuddin WARTAWAN: Gafur Budianto, Andik Sugiono, Solichin, M Ali Ridho, M Fauzan
DUTA/M. ALI RIDHO
PENCABULAN: Sejumlah wali murid dan siswi SDN di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan tiba di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jember, untuk dimintai keterangan.
Kasek SDN Glundengan Resmi Tersangka Pencabulan JEMBER - Kepolisian Resort (Polres) Jember akhirnya menetapkan NA, Kepala SD Negeri di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap sejumlah muridnya. “Tersangka adalah kepala sekolah. Sampai saat ini kami masih terus melakukan penyidikan,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasareskrim) Polres Jember, AKP Agus I Supriyanto, Kamis (3/3). Kendati demikian, penyidik belum menahan kepala sekolah tersebut, meski statusnya telah menjadi tersangka. “Kami masih akan lakukan
gelar perkara dulu, untuk menentukan apakah tersangka akan ditahan badan atau tidak,” terang Agus. Sejauh ini, sambung Agus, polisi telah meminta keterangan tujuh saksi terkait peristiwa yang mencoreng wajah lembaga pendidikan itu. Sebagian diantaranya, merupakan korban pencabulan. “Berdasarkan keterangan saksi dan korban, tersangka memang mencabuli, meski tidak sampai ada hubungan badan,” paparnya. Tersangka diduga telah melakukan pelecehan seksual dengan memegang alat vital para siswi tersebut. Aksi bejat tersangka dilakukan disaat jam pelaja-
ran berlangsung. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wali murid dan Komite SD Negeri 1 Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, melaporkan NA, Kepala Sekolah setempat ke polisi, Rabu (10/2/2016) lalu. Mereka menuntut secara hukum karena menganggap kepala sekolah tersebut, telah berbuat tak senonoh kepada tujuh siswinya. “Kami mau menegakkan kebenaran dan melaporkan kepala sekolah ke Polres Jember,” kata Yani, ketua Komite SD Negeri 1 Glundengan, saat diwawancarai di depan Polsek Wuluhan, beberapa waktu lalu. ali
JEMBER – Jumlah penderita HIV/AIDS di kabupaten Jember dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Data yang didapat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, menyebutkan jumlah penderita HIV/AIDS hingga saat ini mencapai 2.250 orang. Perhitungan yang dilakukan Dinkes Jember, penambahan penderita rata-rata 60 orang per bulan atau dua orang setiap hari. Jumlah tersebut diperkirakan bakal terus bertambah, mengingat banyaknya remaja yang mulai terpengaruh dengan gaya hidup pergaulan seks bebas. “Kami dari Dinas Kesehatan sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada DUTA/M. ALI RIDHO remaja, sekolah-sekolah dan Yumarlis pendekatan kepada tokoh Humas Dinkes Jember masyarakat, agar penyakit membahayakan tersebut tidak menular,” kata Yumarlis, Humas Dinas Kesehatan Pemkab Jember, kemarin. Dikatakannya, para remaja Jember ini kebanyakan tertular akibat melakukan konsumsi narkoba dengan menggunakan jarum suntik, melakukan hubungan seks bebas, serta sebagian kecil menular dari ibu menyusui yang mengidap HIV AIDS. “Kami berharap masyarakat untuk selalu melakukan pantauan kepada putra-putrinya, dan membekali mereka dengan ilmu agama yang benar, agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh pemerintah dan agama,” kata Yumarlis. Senada juga disampaikan salah satu Kepala Bidang Dinas Sosial Pemkab Jember, Bambang Rudiyanto. Ia menilai, tingginya penderita HIV/AIDS di Jember bagaikan fenomena gunung es. Sebab, Bambang menyakini masih banyak penderita HIV/AIDS yang belum terdekteksi oleh pemerintah. “Awalnya sulit untuk di deteksi, melalui pendekatan Dinsos melalui pendekatan kepada penderita, setiap bulannya terus naik, yang belum terdeteksi diperkirakan 4.000 sampai 5.000 penderita,” jelas Bambang, Kamis (3/3). Naiknya grafik penderita HIV/AIDS yang mencapai 2.500 penderita ini setelah melalui uji vicity di dr Soebandi Jember. Banyak penderita yang terkena virus tersebut dari para remaja dan ibu menyusui, yang ditularkan dari pasangan yang mengidap. “Akibat tertular oleh pasangannya, mungkin diluar suka jajan, ibu yang menyusui anaknya, daerah pinggiran banyak yang terjangkit,” tutupnya. ali
BUPATI BAHAS PENANGGULANGAN NARKOBA
Bersama Kepala BNNP Jatim Persiapkan Kantor BNK Jember JEMBER - Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR bersama Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Timur, membahas penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) di Kabupaten Jember, Kamis (3/3). Pembahasan yang dilakukan di Ruang Rapat Lobby Bupati tersebut, melibatkan Kepala BNNP Jawa Timur Brigjen Pol Drs. Sukirman. Dibahas pula pendirian Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jember. Kepala BNNP Jatim menyampaikan, bahwa tingkat peredaran narkoba semakin mengkuatirkan. Tidak terkecuali di Kabupaten Jember yang cukup rawan atas penyalahgunaan narkoba. “Tahun ini kita fokus kepada upaya pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi,” ujar Kepala BNNP Jatim. Untuk itu, Kepala BNNP Jatim meminta kepada Bupati Jember agar disiapkan pendirian Kantor BNK Jember. Pembahasan tersebut juga melibatkan Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, Plt. Sekretaris Kabupaten Jember Sigit Akbari, Kepala Kantor Kementerian Agama Jember, dan SKPD terkait. Disampaikan oleh Bupati Jember, bahwa pihaknya mendukung penuh program yang disampaikan oleh BNNP Jatim, dalam upaya menanggulangi penyalagunaan narkoba. Bahkan perang terhadap narkoba bahkan telah disampaikan Bupati Jember pada saat apel pagi dengan jajaran Pemkab Jember. Saat itu bupati menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi para PNS yang tersangkut dengan narkoba. “Apabila ada PNS yang terlibat narkoba, saya dan Wakil Bupati tidak akan melindunginya” ucap Bupati beberapa hari yang lalu pada saat apel pagi. Bupati Jember juga menyetujui rencana pendirian Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jember. Bupati berharap pendirian Kantor BNK Jember bisa lebih mempercepat upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Dia memerintahkan kepada SKPD terkait untuk mempersiapkan kajian dan administrasinya. “Setelah pertemuan ini, segera direalisasikan dan dikoordinasikan antar SKPD terkait,” ujarnya. hms,jbr/adv
FOTO-FOTO: HUMAS FOR DUTA
FOTO BERSAMA: Bupati Jember dr Hj Faida NMR foto bersama dengan Kepala BNNP Jatim, Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni, Plt. Sedakab Jember Sigit Akbari, RAPAT BERSAMA: Bupati Jember Hj Faida bersama Kepala BNNP Jatim menggelar rapat bersama instansi terkait untuk program penanggulangan narkoba, di Ruang Rapat Lobby Bupati, kemarin. Kakemenag Jember, dan SKPD terkait.
BAHAS NARKOBA: Pemkab Jember bersama BNNP merancang program pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi kasus narkoba.
DIRIKAN BNK: Bupati Jember Hj Faida bersama Kepala BNNP Jawa Timur Brigjen Pol Drs Sukirman merancang pendirikan kantor BNK Jember.
Editor : Endang Lismari Layouter : Manila
06
OPINI
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 JUMAT, 4 MARET 2016
Editorial Penegak Hukum & Penenggak Hukum KEBANGKRUTAN kompleks sudah melanda aparat penegak hukum di negeri ini. Banyak penegak hukum yang justru menjadi penenggak hukum. Pasal demi pasal dimainkan alias ‘ditelan’ sedemikian rupa, demi uang. Terbukti, KPK baru saja mencokok penegak hukum. Saat itu Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna yang ditangkap. Akirnya ia harus digelandang ke Gedung KPK untuk diperiksa terkait dugaan kasus suap. Kasus Andri Tristianto memang sempat mengagetkan publik, meski sesungguhnya hal itu bukanlah hal yang pertama. Sebelumnya KPK juga berkali-kali mencokok oknum penegak hukum. Ironisnya, modus menenggak hukum sudah sedemikian sederhana. Mereka dengan entengnya menggunakan rumah sebagai tempat transaksi korupsi. Padahal, di rumah mestinya menjadi teladan kebaikan. Peristiwa ini makin menunjukkan demoralisasi di kalangan penegak hukum kita, di mana hukum mudah diperjualbelikan dan mafia hukum kian merajalela. Saat yang demikian, di mana oknum aparat jumlahnya kian banyak, rasanya sulit untuk menegakkan hukum. Bak menegakkan benang basah. Harapan kita, sekarang ini ada tangan besi dari pucuk pimpinan negeri. Jika tidak, kondisi bangsa semakin payah. Berbagai survei -- tahun-tahun terakhir ini -- menyingkapkan bahwa di mata masyarakat, kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi dinilai kian buruk. Masyarakat juga menilai, integritas lembaga penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan Agung, maupun pengadilan, masih buruk. Itulah sebabnya, masyarakat masih mengidolakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Itu pula yang membuat publik gerah ketika pemerintah dan DPR hendak merevisi UU KPK. Harus disadari bersama, bahwa beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan penurunan kinerja pemerintah. Penurunan kinerja itu, antara lain dipengaruhi oleh kinerja aparat penegak hukum dalam menangani sejumlah kasus, seperti BLBI Publik berharap dan Bank Century yang, pemerintahan sekarang ini tidak pernah Jokowi-JK mampu terdengar lagi gaungnya. membuat terobosan Penilaian masyarakat terbaru, sehingga supremasi hadap integritas lembaga penegak hukum juga buruk hukum bisa ditegakkan. atau minus. Lembaga penePemerintah harus gak hukum, khususnya Polri, bertindak lebih adil, Kejagung, dan Pengadilan, belum mampu menjawab agar tidak ada pihak tuntutan publik. Di tengah yang dirugikan maupun merosotnya kepercayaan diuntungkan.” ini, ada baiknya lembagalembaga penegak hukum itu ‘konsolidasi’ melakukan reformasi internal bagaimana menaikkan kepercayaan terhadap publik. Anjloknya kepercayaan publik ini juga diakibatkan sanski hukum yang terus melemah. Vonis hakim terhadap koruptor semakin toleran. Publik menilai, hukuman terhadap koruptor sejauh ini tidak adil. Rakyat menginginkan koruptor dihukum seberat-beratnya, setidaknya dihukum seumur hidup, untuk menciptakan efek jera. Tetapi, kenyataannya mereka cepat lenggang kangkung. Sudah begitu banyak indikasi koprupsi yang tidak tersentuh hukum. Tidak salah, kalau pengamat Kastorius Sinaga, mengatakan bahwa, penilaian yang buruk terhadap integritas lembaga penegak hukum sebenarnya tidak asing lagi alias tidak mengagetkan. Lembaga Transparency International menilai tingkat korupsi di Indonesia tetap tinggi, sementara vonis hakim sangat ringan. Karenanya, transparansi penegakan hukum di negeri ini perlu terus dibangun untuk menjaga dan mengontrol integritas para penegak hukum. Tanpa ada penegakan hukum, maka seluruh sektor kehidupan masyarakat dari ekonomi, politik, pendidikan dan sosial ikut amburadul. Sebab tujuan dari penegakan hukum itu di antaranya adalah untuk memenuhi keadilan. Tanpa keadilan, maka, yang kuat bukan lagi kebenaran melainkan uang dan kekuasaan. Karena dua hal itulah yang selama ini menjadi biang kerok penegakan hokum di Indonesia. Jika demikian, maka, pasal demi pasal yang digelar tidak ada manfaatnya. Padahal pemanfaatan hukum itu sendiri intinya lebih ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ironis, dan ini sudah menjadi bahasa publik, bahwa penegakkan hukum di Indonesia, hanya berjalan manakala pihak -pihak yang terlibat itu masyarakat lemah. Namun hukum akan kehilangan fungsinya manakala pihak yang terlibat menyangkut atau ada sangkut pautnya dengan oknum aparat penegak hukum, penguasa dan pengusaha (orang kaya). Dengan demikian, yang lebih berperan dalam pasal-pasal hukum adalah para penenggak hukum, bukan penegak hukum, dan kemudian yang tergambar adalah ketidakadilan. Publik hanya berharap, agar pemerintahan Jokowi-JK mampu membuat terobosan baru, sehingga supremasi hukum bisa ditegakkan. Pemerintah harus bertindak lebih adil, agar tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan. Bukankah begitu? Waallahu’alam bish-shawab.
Surat Pembaca
Peristiwa Besar Terjadi di Indonesia Oleh : Dr Mulyono D Prawiro* DALAM tahun-tahun terakhir ini, Indonesia mengalami banyak perubahan yang sangat dahsyat dan tidak dibayangkan sebelumnya. Peristiwa-peristiwa besar mucul dan tidak sedikit dari kita yang tidak siap dengan adanya peristiwa yang mengejutkan itu. Peristiwa besar yang terjadi di Indonesia saat ini antara lain, munculnya Bonus Demografi yang sempat menggegerkan banyak kalangan termasuk pemerintah, sehingga dalam menentukan kebijakan pembangunan perlu adanya penyesuaian dan tidak serta merta mengandalkan kebijakan yang selama ini ada. Menurut perkiraan dari beberapa Ahli Demografi Indonesia bahwa Indonesia akan mengalami Bonus Demografi pada sekitar tahun 2030 yang akan datang, namun sebenarnya seperti digambarkan oleh Prof Dr Haryono Suyono, seorang Ahli Kependudukan dan Perubahan Sosial, tidak seluruh daerah di Indonesia mengalami Bonus Demografi pada tahun 2030, ada beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia yang telah berhasil dalam bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta pembangunan lainnya mendapatkan Bunos Demografi tersebut lebih dahului, yaitu pada tahun 1990-an. Daerah tersebut antara lain Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan masih banyak lagi daerah di Indonesia. Daerah yang mendapatkan Bonus Demografi tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya penduduk lanjut usia yang sehat, mereka itu tetap hidup, dan berumur panjang, sehingga dapat dikatakan usia harapan hidup di daerah tersebut mengalami peningkatan yang tinggi. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia ketergantungan, yaitu penduduk usia 0 -15 tahun dan penduduk usia di atas 60 tahun. Dengan banyaknya penduduk
tersebut. Saat ini, data pelanggan sebagai pemenang sudah terkonfirmasi dan hadiah akan segera diproses. Masukan dari Bapak Deny juga kami terima dengan sangat baik dan akan menjadi bahan perbaikan untuk selanjutnya. Nur Rachman Corporate Communication GM
HARIAN UMUM
MASYARAKAT
Penasehat Ahli: KH. A. Mustofa Bisri KH. A. Hasyim Muzadi
dengan tenaga kerja Indonesia, kalau tidak hati-hati kita akan tergusur di negeri kita sendiri. Dari segi keterampilan kita akan kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri tersebut. China memiliki invensi dan sumber daya penduduk yang luar biasa dan unggul serta berpendidikan tinggi. Boleh jadi Bonus Demografi di China benar-benar menghasilkan penduduk-penduduk yang unggul dan bermutu. China juga memiliki sumber dana yang besar dan sumber tenaga kerja yang luar biasa. Indonesia bisa dijadikan pasar yang strategis bagi China dan bagi negara-negara seperti Amerika, Eropa dan negara-negara maju lainnya. Dengan munculnya program baru dari PBB yang menggantikan Program MDGs ke Program SDGs, Indonesia mau tidak mau harus siap dan ikut serta dalam program tersebut. Meskipun saat ini pemerintah Indonesia belum menyampaikan secara luas tentang program MDGs yang telah digulirkan PBB pada tahun 2000 yang lalu. Hasil MGDs Indonesia belum banyak yang menyampaikan, apakah berhasil sesuai memenuhi target atau malah sebaliknya. Bila kita cermati, saat ini penduduk Indonesia terutama yang tinggal di perkotaan, memiliki cara berpikir jauh lebih kritis dibandingkan dengan tahun-tahun 1970an. Bila ada program pemerintah yang baru maupun ide-ide baru para pejabat negara yang dilontarkan, bila tidak sesuai dan dianggap tidak cocok, mereka tidak tinggal diam. Apalagi dengan munculnya hak-hak azasi manusia, dengan cara yang cepat dan lantang mereka membuka suara dan tanpa basa-basi menyuarakan bahwa apa yang dikembangkan oleh pemerintah bisa diprotes dan bisa-bisa dibatalkan. Tidak sedikit keputusan penting pemerintah tidak bisa dilaksanakan, bahkan dibatalkan, karena adanya desakan dari masyarakat. Masyarakat bebas menyampaikan pendapat meskipun kadang terkesan menyudutkan bahkan membunuh reputasi
seseorang, utamanya pejabat negara. Dengan adanya hiruk-pikuk dan rasa saling curiga serta saling menyalahkan, kalau tidak hati-hati Indonesia akan mengalami krisis kepercayaan. Kita perlu adanya seorang tokoh pemersatu bangsa, yang secara pribadi tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya, tetapi semua orang harus dirangkul dan diberi perhatian. Tidak lagi memandang asalusul, apalagi terkait dengan partai politik. Seperti yang diutarakan oleh Dr Subiakto Tjakrawerdaja, Ketua Yayasan Damandiri yang baru, bahwa dalam menghadapi situasi bangsa yang sedemikian rumit perlu adanya semangat baru dan membangkitkan budaya gotong-royong agar bangsa ini bangkit dari keterpurukan. Bila selama kurang lebih 7 – 8 tahun yang lalu Yayasan Damandiri telah menjadi pelopor proses pemberdayaan keluarga melalui Posdaya, dan hasilnya sangat menakjubkan, maka menurut Ketua Damandiri yang baru, Posdaya dianggap merupakan kunci pokok dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan keluarga dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Meskipun terjadi pergantian pimpinan Damandiri, komitmen untuk tetap melanjutkan program-program Posdaya tidak akan kendor, justru akan ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang. Komitmen pimpinan Damandiri yang lama dan yang baru tetap sama, yaitu Posdaya sebagai program unggulan Yayasan Damandiri. Karena Posdaya saat ini diyakini dan sudah diadop oleh banyak kalangan termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Posdaya mampu mendorong peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, maka Posdaya tetap menjadi program primadona bagi kita semua. Penulis adalah Dosen Pascasarjana dan Anggota Senat Universitas Satyagama dan Universitas Trilogi, Jakarta
Opini merupakan ruang publik. Bagi yang ingin menyumbangkan opini atau gagasannya, kirim via e-mail: dumas@sby.centrin.net.id. Opini bisa disertai foto diri. Keluhan dan saran masalah pelayanan publik, dapat dikirim melalui SMS ke 0817-333-882, faks.021-31906214
Tanggapan Alfamart untuk Surat Bapak Deny MENANGGAPI keluhan dari Bapak Deny di surat pembaca yang berjudul “Menjadi Pemenang, Hadiah Voucher Belum Diterima”, kami telah menghubungi beliau untuk memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Bapak Deny juga telah menerima permohonan maaf kami dengan baik dan telah memberikan data dirinya sebagai persyaratan pengambilan hadiah
usia produktif di Indonesia membuat Indonesia mendapatkan limpahan Bonus Demografi yang luar biasa. Bonus Demografi di Indonesia sangat berbeda dengan Bonus Demografi di negara lain seperti di Korea, Jepang dan China, karena Bonus Demografi yang ada di Indonesia adalah penduduk yang berpendidikan relatif rendah dan produktivitasnya juga rendah. Ini yang harus diantisipasi dan perlu dicermati serta perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak. Rata-rata pendidikan penduduk Indonesia masih jauh dari harapan, bila dibandingkan dengan negara-negera tersebut di atas. Rata-rata lamanya penduduk Indonesia menurut Ibu Nani Sardjunani, salah satu Deputi Bappenas adalah 7,4 tahun, ini sudah cukup bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun masih jauh bila dibandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 9,5 tahun. Itu berarti penduduk Indonesia rata-rata berpendidikan SD lebih sedikit atau tidak tamat SMP. Ini yang perlu mendapat perhatian dan perlu adanya dorongan yang sungguh-sungguh agar Bonus Demografi tidak menjadi beban negara dan diharapkan dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa dan negara. Bila masalah pendidikan ini menjadi prioritas tinggi dan semua penduduk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan produktifitasnya juga tinggi, maka Bonus Demografi akan sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara, tetapi sebaliknya, bila ini dibiarkan, maka bukannya bonus yang membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara tetapi berubah menjadi malapetaka bagi Indonesia. Dalam menghadapi era keterbukaan dan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kita harus lebih wasdapa, karena akan terjadi limpahan tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja dari China yang akan masuk ke Indonesia dengan berbagai profesi dan keahliannya. Mereka mungkin akan lebih unggul dibandingkan
As’ad Said Ali Dr. H. Alwi Shihab
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Drs. H. Choirul Anam Direktur : Mokhammad Kaiyis Dir. Operasional : Achmad Hizbullah Fahry Dir. Keuangan : Ahmad Nahidlul Umam General Manager : Eko Pamuji Pemimpin Redaksi : Mokhammad Kaiyis
SMS SALUT kepada PBNU yang menginstruksikan umat untuk melakukan salat gerhana dan melakukan kajian bersama tentang fakaliyah saat terjadi gerhana matahari total pada 9 Maret mendatang. Ini akan lebih berarti agar umat bisa merenung tentang kebesaran Allah SWT. Juga menyadari bahwa Allah itu mahabesar dan kuasa atas seru sekian alam. [SURYO: 08385696xxxx]
Keluhan & saran masalah pelayanan publik. Kirim sms ke 081 733 3882
Transfer Tidak Sampai, Saldo Terpotong PADA tanggal 29 Januari 2016, saya melakukan trasnfer uang sebesar Rp1.500.000 menggunakan internet banking CIMB Niaga ke rekening Bank BTN untuk pembayaran KPR yang jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2016. Tetapi pada tanggal 9 Februari 2016, ketika saya mau menarik uang di ATM BTN, ternyata saldo di BTN tidak ada. Dan setelah saya cek print out transaksi pada tanggal 29 Januari
2016, tidak ada dana yang masuk, sedangkan proses trasnfer yang saya lakukan telah memotong saldo rekening CIMB Niaga. Saya sudah konfirmasi ke call center CIMB Niaga di nomor 14041 beberapakali, namun diminta untuk tetap menunggu pengecekan. Apakah sampai selama ini harus menunggu? Suherman suherman757@live.com
Redaktur Pelaksana: Mahrus Ali, Mohammad Hakim. Koordinator Liputan: Mohammad Natsir. Koordinator Daerah/Event: Imam Ghozali. Redaktur: Endang Lismari, Tri Suryaningrum, Abdur Rohman, Imam Ghozali. Wartawan: Ahmad Fathis Su’ud, Abd. Aziz, Ari Armandianto, Andi Mulya. Fotografer: Ridho’i, Wiwik Wulandari. Biro Daerah: Situbondo: Fatur Bari. Probolinggo: Ahmad Faisol. Pasuruan: Abdul Aziz, Hamzah Pujiono. Lumajang: Lukmanul Hakim, Ali Imron. Bondowoso: Haryono. Banyuwangi: Jamhari. Jember: Achmad Syaifudin. Bangkalan: Moh Amin. Sampang: Fathurahman. Pamekasan: Habib As Siddiq. Biro Sidoarjo: Ahmad Yani, Moh. Irfan, Yudi Irawan, Sudarsono, Wahyudin Tohir, Agus Hadi P. Gresik: Abdul Salim, M Shopii, Agus Salim Lutfi. Lamongan: Kadam Mustoko. Malang Raya: Rio Hendra (Koor). Mojokerto: Arif Rahman, Yusuf Widayat. Jombang: Nurul Yaqin, Muhtazuddin. Kediri: Nanang Priyo. Nganjuk: Adi Mulyadi. Madiun: Agoes Basoeki, Aribowo. Blitar: Hendik Budi Y. Tulungagung: Jarot Prawira. Trenggalek: Tatang Dahono Tuban: Syaiful Adam. Ponorogo: Siti Noor Aini. Jakarta: Khoirul Huda Sabily, M.Saefullah, Hamzah P, Teguh. Depok: Aan Humaidi. Desain Grafis: Husni Fahamsyah (Koordinator), Ahmad Faiz Muda, Sulistyorini, Ismail Amrullah, Abida Al Aliyah, Dewi Ayu Manila, Imron. Karikaturis: Iskandar Zubair. IT Support: Nardi. Website Desainer: Dody Tri Kapisha. Keuangan: Putut Kartika Candra (kabag), Wahyu Setyawati; Nurul Faizah (Jakarta); Marketing Eksekutif: Maulana; Iklan: Lores Verda Wati, Mufita Endah R, Tri Ramayanti (Adm), Rahmat (Koord Adv), Hawin Novita A (Telemarketing). Sirkulasi & Pemasaran: Syamsul Huda (Koordinator), Lutfi Eko S, Masudi, Akhson Fuadi, Puji, Ardi, Ahmad Rif’an, Fatkhul Khozin, Mislan, Jamudin (Jakarta). SIUPP: No. 705/SK/Menpen/SIUPP/1998. Percetakan: PT Duta Aksara Mulia. Kantor Pusat: Graha Astra Nawa, Jl. Gayungsari Timur 35 Surabaya, Telp. 8299985, 8299986 (iklan& Koran), 8299982 (Redaksi) Fax. 8299987 E-mail: harianduta@gmail.com - Website: www.duta.co Kantor Jakarta: Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat, Telp. (021) 31906159, Faks. (021) 31906214. Wartawan HARIAN DUTA MASYARAKAT dilengkapi dengan kartu identitas berupa ID Card / Kartu Pers.
Editor : Arohman Layouter : Abida Al Aliyah
07
SAMBUNGAN
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 JUMAT, 4 MARET 2016
Politisi PDIP Minta SBY Tidak Kecil Hati Sambungan dari Hal 1
SBY Sebut diri dari jabatannya. Sigit meletakkan jabatan karena hanya mampu mengantongi Rp1.055 triliun atau 81,5 persennya. Penggejotan pajak ini bisa berdampak buruk ke perusahaan. PHK terjadi di manamana. “Untuk mencegah PHK. Mungkin saya berbeda dengan banyak ekonom dan pejabat negara sekarang. Untuk mencegah terjadinya layoff di perusahaan, tolong pajak justru tidak diperberat,” tegas SBY di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/3). SBY menjelaskan, pada pemerintahannya dahulu (justru) memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang sedang
mengalami guncangan dan di ujung PHK. “Yang hampir PHK, ya mbok pajaknya jangan digenjot dan diperas secara berlebihan. Kalau sudah normal, back to business as usual. Banyak cara untuk mencegah laju PHK, tapi yang jelas government itu tripartid. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah,” papar SBY. Jadi? “Saya tidak setuju dengan cara sadis seperti itu. Walaupun memang setiap pemimpin punya strategi masing-masing,” sambungnya. SBY menjelaskan, kondisi ekonomi secara rill belum kembali normal. Hal ini dilihat dari masih adanya PHK, turunnya harga BBM tidak menurunkan harga barang yang sudah naik, dan nilai tukar rupiah. “Rupiah sekarang bagus,
walaupun sempat lemah, tapi tidak sebagus dibanding dulu,” kritiknya. SBY juga menyebut bagaimana dirinya menangani Indonesia yang sedang mengalami krisis. Menurut SBY, kala itu, pemerintahan yang dipimpinnya bergerak cepat atasi krisis ekonomi global tahun 2008-2009. “Faktanya krisis 2008-2009 kita mampu kurangi dampak krisis. Kalau dielaborasi kenapa kita selamat krisis? Pertama antisipasi langkah-langkah kita enggak terlambat,” terang SBY. Strategi SBY ini disebut keep buying strategy. Hal kedua yang dibanding-bandingkan SBY dengan pemerintahan sekarang adalah soal PHK. “Saya juga mengingatkan soal utang. Nyusun APBN yang pas. Jangan lebih besar pasak dari-
pada tiang,” tegasnya. SBY kemudian membandingkan kebijakan impor yang dilakukan dirinya. “Jangan ada retorika ‘kita enggak impor’, rakyat butuh beras, kita siapkan, rakyat butuh daging siapkan,” tegas SBY. SBY juga membandingkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). “Saya pikir BLSM juga tidak tabu. Memang setiap pemimpin punya strategi masing-masing,” tukasnya. Karena itu, SBY meminta pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tepat. “Tidak boleh ada janji-janji baru yang akan membengkakkan APBN, penegakan hukum harus baik, mengurangi spending, kalkulasi APBN harus tepat sehingga tidak ada selisih,” tukasnya.
Kritik SBY ini, sempat menuai protes. Sebelumnya Presiden RI ke-6 ini menegaskan, dirinya tidak mau mengkritisi Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini. SBY merasa, sebagai seorang incumbent ia tak berhak menjelaskan arah dan kebijakan pemerintahan saat ini. Memakai pameo yang terkenal, SBY bilang, “Semasa bus kota dilarang saling mendahului.” Pernyataan itu juga disampaikan SBY di acara yang sama, saat bertandang ke ke Menara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), untuk menyampaikan presentasinya yang bertema “Visi Perekonomian Indonesia ke Depan,” Kamis (03/03) . Ketua umum Partai Demokrat ini menyampaikan, pemimpin bisnis, militer, dan politik pada dasarnya memiliki kes-
UGM Sudah Dimusnahkan Sejak 2010 Sambungan dari Hal 1
UIN Alauddin lai aneh dan janggal,” kata Saleh kepada wartawan, Kamis (3/3). Saleh menyebut sejumlah poin yang membuat aksi pembuangan dan pemusnahan itu janggal dan aneh. Pertama, karya-karya ilmiah seperti itu adalah salah satu kekayaan intelektual yang dimiliki perguruan tinggi. Karena itu, setiap orang sudah semestinya menghargai dan menghornati setiap karya akademik yang lahir dari perguruan-perguruan tinggi. Kedua, karya ilmiah dan akademik seperti itu dinilai telah diuji dan dianggap memenuhi standar kelulusan penulisnya. Karena itu, seluruh proses penelitian, ujian, dan pertanggungjawaban karya tersebut telah selesai. Kalau dimusnahkan, tentu proses kelahiran karya itu seakan tidak dihargai sebagaimana mestinya. Ketiga, pengiriman satu berkas salinan karya tersebut ke perpustakaan adalah atas permintaan pihak perpustakaan dan kampus. Hampir semua perguruan tinggi mempersyaratkan tersebut sebagai kelengkapan kelulusan. Bahkan, seringkali ijazah seseorang tidak dikeluarkan jika tidak mengirimkan salinan karya tulisnya. Tentu akan sangat aneh, jika persyaratan yang sedikit dipaksakan itu harus dibakar. “Mengapa sejak awal membuat peraturan mewajibkan mahasiswa untuk mengirimkan salinan karyanya ke perpustakaan. Kalau memang tidak dihargai dan dibakar, tentu tidak perlu dikirimkan
hard copy nya ke perpustakaan. Kalau memang mau disimpan dalam bentuk digital, tentu itu akan lebih mudah dan murah,” ulas politikus PAN ini. Keempat, kata Saleh, pencetakan dan pembuatan karya ilmiah tentu menghabiskan biaya. Karena itu, kalau karya itu untuk dibakar, tentu sangat bertentangan nilai-nilai kepatutan. Kalau masalahnya adalah kekurangan ruang, tentu solusinya tidaklah hanya melulu membakar. Bisa saja, kekurangan itu dilaporkan ke Dirjen Pendis Kemenag RI. Dengan begitu, Dirjen Pendis dapat memikirkan agar ada penambahan ruangan di kampus tersebut. “Berkenaan dengan itu, Dirjen Pendis Kementerian Agama didesak untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Selain itu, Dirjen Pendis juga dituntut untuk mencari solusi agar pembakaran karya-karya akademik di kampus UIN Alauddin bisa dihentikan,” pungkas Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini. UIN Alauddin sendiri menilai pembuangan skripsi, tesis, dan disertasi, merupakan langkah prosedural. Mereka telah mengonline-kan materi karya ilmiah tersebut. Selain itu, mereka berralasan tempat penyimpanan tidak layak lagi. “Itu memang sengaja akan dimusnahkan,” kata Kepala Perpustakaan UIN Alauddin, Quraisy Mathar. Kenapa dimusnahkan? “Pemusnahan tersebut sesuai dengan standar pengelolaan arsip. Arsip yang statis dimusnahkan, arsip dinamis dipertahankan. Sebelum dimusnahkan, tentunya sudah dialihmediakan ke format PDF dan dapat diakses
online oleh siapa pun dan dari mana pun. Sampai hari ini sudah belasan ribu yang sudah dimusnahkan,” papar Quraisy. Masih menurut Quraisy, belasan ribu skripsi dibuang dari lantai IV gedung perpustakaan UIN Alauddin. Akhirnya jatuh berserakan.”Tenaga dan alat minim untuk menurunkan (dari lantai 4),” tuturnya. Quraisy menilai wajar ada orang yang menganggap pemusnahan itu aneh. Sebab, ini pertama kali UIN melakukannya sejak berdiri. Menurut Quraisy, setiap tahunnya ada sekitar 10.000 naskah skripsi, tesis, disertasi dan hasil penelitian. Itu jelas menambah tumpukan di perpustakaan. Sementara standar kelayakan dan ketersediaan ruang tidak bertambah. “Bagi yang ingin mengakses skripsi mahasiswa UIN Alauddin versi onlinenya di laman web opac.uin-alauddin.ac.id,” jelasnya. Hanya saja Quraisy menolak kalau disebut pemusnahan. Menurutnya, kata yang lebih tepat adalah menyiangi. “Kebijakan ini bukan untuk membuang skripsi, melainkan menyiangi (selving). Jika empat tahun ke depan tidak kita siangi dari sekarang, maka karya ilmiah yang sekarang masih di rak, plus 34.000an yang akan masuk membuat over load koleksi,” tambahnya. “Kebijakan menyiangi tidak berarti memusnahkan hasil kerja ilmiah seluruh penulis (khususnya adik mahasiswa). Kami hanya menyiangi fisiknya setelah mengkonversi ke file PDF dan insyaAllah akan bisa diakses via website perpustakaan. Jadi tenanglah dinda, karya kalian
tentu tidak akan dibuang, hanya dialihmediakan. Skripsi adinda semua sebetulnya juga ada di fakultas dan jurusan, namun biasanya tak dikelola dengan baik. Penyiangan di UPT Perpustakaan insyaAllah juga menjadi awal pemberdayaan perpustakaan Fakultas secara lebih optimal, khususnya layanan karya ilmiah,” pungkasnya. Prosesnya Harus ‘Terhormat’ Bagi perpustakaan kampus, memang tidak mudah menyimpan ‘produk’ skripsi, tesis dan disertasi yang setiap tahun berjumlah ribuan. Kondisi ini harus dicarikan jalan keluar. Bukan Cuma UIN Makassar, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) juga melakukan hal yang sama. Setelah dilakukan digitalisasi karya ilmiah mahasiswa sejak 6 tahun terakhir, harus dimusnahkan. Penghancuran dilakukan dengan proses yang hati-hati. “Di FEB UGM sudah dimusnahkan, mulai tahun 2010. Tahun ini sudah tahap terakhir, Insya Allah selesai,” ujar Koordinator Perpustakaan FEB UGM Atun kepada detikcom, Kamis (3/3). Proses digitalisasi dan pemusnahan dilakukan pada karya tulis di bawah tahun 2008. Sebab, sejak tahun 2008, mahasiswa hanya mengumpulkan skripsi, tesis, dan disertasi dalam bentuk softfile. Selama 6 tahun, staf perpustakaan FEB UGM melakukan scanning terhadap rata-rata 1.500 eksemplar tiap tahunnya. Di akhir tahun, karya tulis yang telah rampung di-scanning lalu dihancurkan.
Jika diperlukan jasa pihak luar di dalam proses scanning atau penghancuran, semuanya tetap dilakukan di perpustakaan dengan pengawasan pihak kampus. “Kita panggil rekanan yang potong-potong kertas. Memotong sampai benar-benar terpisah. Motongnya juga di sini, jadi skripsi tidak pernah dibawa keluar,” kata Atun. Selain untuk mengurangi beban penyimpanan, proses ini dinilai bisa lebih mengakomodir kepentingan mahasiswa yang ingin mengakses karya ilimah dengan lebih efisien. Potensi plagiarisme juga dinilai bisa diminimalisasi. Meski begitu, karya ilmiah tersebut hanya bisa diakses di komputer khusus berjaringan lokal di perpustakaan kampus tersebut. Terdapat 12 unit komputer khusus untuk membaca skripsi, tesis, dan disertasi di tiap unit Perpustakaan FEB UGM. Karya ilmiah tak bisa dicopy atau didownload, hanya bisa dibaca. “Kalau mau baca, mahasiswa sudah punya email khusus untuk log in. Umum bisa, tapi lewat kami log in-nya,” tuturnya. Atun memahami reaksi netizen yang marah atau sekedar heran dengan foto ribuan skripsi yang dibuang di Makassar. Menurutnya, perlakuannya memang tidak pantas dan berpotensi diambil oleh orang yang tak bertanggung jawab. “Bagaimanapun itu karya ilmiah, harusnya kan diikat, ditumpuk rapi. Kalau digeletakkan saja, nanti diambil orang malah dicopy, gimana?” tanya Atun. dt,an
FT/DOK
TARGET PAJAK SADIS: Akhirnya SBY tidak kuasa ‘menahan’ diri untuk tidak mengkritik Presiden Jokowi. Salah satu kebijakan Jokowi, perihal target pajak, dinilai sadis. amaan yaitu sama-sama memiliki sikap optimis, serta berani mengambil risiko yang ada dalam dunia yang dipimpinnya. “Saya kira tidak akan sukses pemimpin yang tidak berani ambil risiko, yang telah dikalkulasikan dengan baik. Teman-teman pemimpin bisnis memiliki keberanian to do something, sebagaimana yang dilakukan pemimpin politik atau militer,” imbuhnya. Menurutnya, hampir setiap pimpinan memiliki masa pasang dan surut. Namun, mereka memiliki intuisi dan sikap kepemimpinan (leadership) yang sama untuk meraih tujuan yang diimpikannya. SBY mengaku terus mengikuti perkembangan pemerintahan. “Saya masih mendengar. Saya mengikuti apa yang dilakukan dan tidak dilakukan presiden kita, tentu dengan tujuan dan pertimbangan beliau,” ucap SBY. SBY menambahkan, dirinya pun masih berkomunikasi dengan berbagai negara dunia, seperti menghadiri beberapa forum dunia, meskipun dirinya banyak mengetahui dan mengikuti perkembangan dari media sosial. “Tapi memang lebih baik saya tidak terlalu banyak bicara, lebih bijak dan lebih tepat. Kecuali saya melepas Twitter atau FB saya, kalau saya mendengarkan suara rakyat di dunia sosial media,” jelasnya. Menurut SBY, media sosial sangat dibutuhkan. Kalau media sosial di-disconnect, maka akan bahaya dan tidak baik. “Saya dulu hampir tiap hari dikritik, saya berada di wilayah itu. Saya mengerti mana yang tidak disukai dan disukai. Meskipun kalau kita melakukan sesuatu tidak harus menunggu suka dan duka. Tapi bagaimana pun bagus kita mengetahui apa yang berada di pikiran rakyat,” tandas SBY. Padahal, diakui oleh SBY,
bahwa, kritik terhadap pemerintah bisa berbuah buruk. Ia sendiri mengaku pernah mengkritisi langkah-langkah pemerintah Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui akun Twitter-nya. Namun, lingkaran kekuasaan di pemerintahan saat ini tidak suka dengan kritikan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. “Saya masih ingat sekian bulan yang lalu, ketika saya sekali-kali melepas Twitter ada pihak-pihak yang tidak suka, ada elemen dilingkar kekuasaan (pemerintah Jokowi-JK) yang tidak nyaman, bahkan mengirim pesan kepada saya,” kata SBY dalam sebuah wawancara tentang “Proyek Kereta Cepat JakartaBandung, Apa Kata SBY?” di media sosial. Selaku Ketum Partai Demokrat yang tidak lagi menjadi presiden, wajar jika dirinya mengkiritisi kinerja pemerintahan saat ini jika tidak sesuai dengan keinginan rakyat banyak. SBY berharap pemerintah dan di lingkaran kekuasaan memahami atas apa yang menjadi kritikannya tersebut karena dirinya kini adalah Ketum Partai Demokrat. “Saya berharap pemerintah dan di lingkaran kekuasan, bisa mengerti kalau saya mulai berbicara demi kebaikan bangsa ini. Saya pikir ini negara demokrasi, dan tentu siapapun termasuk saya punya hak untuk berbicara,” jelas SBY. SBY juga mengungkit isi hatinya. Ketika menjadi presiden, katanya, banyak pihak yang kini berada di lingkaran kekuasaan pemerintahan saat ini mengkritik, menyerang dan menghajar pemerintahan SBY kala itu. Kini disaat para pengkritik itu berada di lingkaran kekuasaaan, justru tidak suka dikritik. “Saya ingat dulu banyak yang ketika tidak berada di kekuasaan kritisnya luar biasa, menyerang dan menghajar begitu. Tetapi kini tidak sedikit yang berada di lingkar kekuasan kurang suka dikritik. Inilah yang harus kita banyak belajar, itu politik, itu demokrasi. Ada kalanya kita mengoreksi, menyerang, tetapi mengembang amanah harus bersedia juga dikoreksi untuk kebaikan,” jelas SBY. Sikap kritis SBY ini sudah pernah ditanggapi politikus PDIP, Arteria Dahlan. Saat itu, Arteria meminta agar SBY melakukan refleksi. Ia mengimbau pimpinan Partai Demokrat itu tak berkecil hati kepada pemerintah. “(SBY) Harus refleksikan diri. Hal seperti kemarin, kita sampaikan, tidak usah kecil hati,” ujar Arteria saat itu. ok,dt
Editor : Mokhammad Kaiyis Layouter : Sulistyorini
C M Y K
8
JAKARTA
DUTA MASYARAKAT JUMAT, 4 MARET 2016
PEMBANGUNAN 228 Halte TransJakarta akan Direnovasi JAKARTA - PT TransJakarta siap merenovasi ratusan halte TransJakarta di Ibu Kota. Direktur Umum PT TransJakarta Budi Kaliwono berjanji kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal merubah halte tersebut tahun ini. “Kita desain ulang halte busway total 228 halte. Kita akan rubah total semua tahun ini,” kata Budi di Kantor TransJakarta, Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Kamis (3/3). Renovasi, kata Budi, akan dilakukan di seputaran fasilitas umum. Pernyataan Budi merespons keinginan Ahok yang sempat mewacanakan menambah fasilitas bagi orang berkebutuhan khusus dan toilet bagi pengguna TransJakarta. “Kita desain ulang. Gubernur kan juga minta ada ruang khusus pedagang kaki lima (PKL),” ucap Budi. Sementara itu, pemerintah Australia melalui lembaga Australia Agency for Internasional Development (AusAID) memberikan bantuan kepada PT TransJakarta. Bantuan diberikan dalam bentuk sumber daya manusia dan desain halte. “Kita dibantu desain dan ada sepuluh orang expert langsung dari Australia untuk membantu kita di sini merenovasi,” tandas Budi.mtr
SAMPAH KABEL Polda Periksa Pejabat PLN dan Kontraktor JAKARTA - Polisi terus menyelidiki temuan kulit kabel yang menyumbat saluran air di Jalan Merdeka Selatan. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi untuk membuat kasus jadi lebih terang. “Saksinya PLN dan kontraktor,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian di Mapolda Metro Jaya, Kamis (3/3). Tito mengatakan, pemeriksaan PLN dan kontraktor untuk mengungkap apakah kulit kabel yang ditemukan menumpuk di saluran air itu baru atau sudah lama. Jika sudah lama, polisi ingin tahu mengapa tak diangkat dan malah dibiarkan. “Kalau diketahui ini barang lama, persolannya kenapa dibuang di sana, enggak diangkat dari zaman dulu, kan itu potensi untuk menyumbat,” ungkap Tito. Penyelidikan polisi, kata Tito juga menyasar pada kemungkinan ada unsur tindak pidana. Salah satunya, soal pencurian tembaga yang menjadi pelindung logam kabel. “Karena tembaganya itu punya nilai ekonomis,” terang Tito. Tumpukan sampah kulit kabel ditemukan di saluran air Jalan Medan Merdeka Selatan. Akibat sampah itu, aliran air jadi tersumbat dan diduga mengakibatkan banjir di sekitaran Kompleks Istana Kepresidenan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berulang kali mengungkapkan kecurigaan ada yang ingin Jakarta Banjir. Ahok, begitu dia disapa, mengatakan, dugaan sabotase banjir dengan kabel juga pernah terjadi pada 2014.mtr
KEMENSOS Mensos: 2019 Indonesia Bebas Lokalisasi SURABAYA - Menteri Sosial (Mensos) RI, Khofifah Indar Parawansa menargetkan, Indonesia akan bebas dari lokalisasi dan prostitusi pada tahun 2019 mendatang. Karenanya, mulai awal tahun 2016, Kemensos RI akan gencar menutup lokalisasi yang ada di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan pemerintahan daerah setempat. “Berdasarkan data Kemensos, jumlah lokalisasi yang ada di Indonesia awalnya sebanyak 168 titik. Tapi sekarang tinggal 99 titik yang tersisa,” ujar Khofifah Indar Parawansa usai silaturrahim dengan Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/3) kemarin. Lebih jauh, perempuan yang juga menjabat Ketua Umum PP Muslimat NU itu, menjelaskan bahwa lokalisasi terbanyak berada di Jatim mencaKHOFIFAH INDAR PARAWANSA pai 41 titik tapi sekarang tinggal 1 titik di Balung Cangkring Kota Mojokerto. “Kota Mojokerto kemarin sudah kirim surat terkait persiapan penutupan lokalisasi yang direncanakan sebelum ramadhan tahun ini. Bupati Tanggerang juga akan melakukan penutupan lokalisasi sebelum ramadhan,” ungkap Khofifah. Lokalisasi terbanyak kedua, lanjut Mensos berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebanyak 35 titik, diantaranya di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terbanyak sebanyak 12 titik. “Gubernur Kaltim dan para Bupati di Kaltim mulai mencanangkan penutupan lokalisasi. Bahkan 2 titik di Kutai Kartanegara rencananya sebelum ramadhan juga akan ditutup,” beber Khofifah. Diakui Khofifah, penutupan lokalisasi dan prostitusi bergantung pada komitmen dan kekuatan seorang pemimpin. Pasalnya, sosialisasi yang sudah berjalan selama ini berjalan dengan baik. “Tak ada kendala karena itu lebih bergantung pada strong comitment the power leadership,” dalihnya.ud
ARA
PENGGELEDAHAN: Petugas Bareskrim Polri membawa komputer usai melakukan penggeledahan di ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di kantor DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/3).
Penyidik Obok-Obok Ruang Prasetyo T Terkait Kasus UPS APBD-P 2014 Kantor Ketua DPRD DKI Dijaga Ketat K JAKARTA - Kasus dugaan koruJAK psi uninterruptible power supply (UPS) di sejumlah sekolah pada APBD-P 2014, yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dan pejabat Pemprov DKI, mulai memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan langkah penyidik dari Bareskrim Polri dengan mengobok-obok ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Kamis (3/3). Penggeledahan yang dilakukan enam penyidik di lantai 10 gedung DPRD DKI ini, dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Saat penggeledahan, petugas terlihat mengenakan kaos biru dongker bertuliskan
lainnya, seperti Muhammad Sangaji dan Very Younevil. Setelah 30 menit menggeledah ruang Ketua DPRD DKI Jakarta, 3 petugas keluar dari ruangan. Mereka menuju gudang kecil yang ada di sebelah lift lantai 10. Di ruangan seluas 2x5 meter itu, hanya terdapat 2 panel listrik, 1 kursi rusak, dan meja kayu yang tak terpakai. Petugas langsung menuju ke meja kayu itu. Terdapat 3 laci yang dibuka satu per satu oleh petugas. Di dalam laci, petugas mengeluarkan beberapa buku dan dokumen. Tak lama kemudian, petugas kembali ke ruang Ketua DPRD DKI Jakarta. Dari dalam ruangan terlihat, petugas sedang merapikan beberapa barang seperti dokumen dan komputer di ruangan itu. Kabel power komputer dicabut dan komputer dipindahkan
‘Fight Against Corruption’ dan masing-masing membawa tas ransel hitam. Pantauan di gedung wakil rakyat ini, setiap ruangan yang ada di lantai 10 terlihat masih berkegiatan seperti biasa. Hanya ruang ketua yang mendapat penjagaan ketat, karena semua orang tidak diizinkan masuk. “Iya, yang datang Bareskrim. Dari pukul 14.00 WIB datangnya,” kata salah seorang staf Prasetio, di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/3). Dalam penggeledahan tersebut, petugas didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi, dan beberapa anggota DPRD
bersama dokumen lain. Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Erwanto Kurniadi membenarkan penggeledahan yang dilakukan petugas di ruang Ketua DPRD DKI Jakarta. “Iya, sedang ada kegiatan geledah di ruangan ketua DPRD,” kata Erwanto saat dikonfirmasi, Kamis (3/3). Penggeledahan tersebut, sambung Erwanto, bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di sejumlah sekolah di Jakarta pada APBD Perubahan 2014. “Penggeledahan masih terkait UPS. Saat ini masih berlangsung,” ucap dia. Dalam penggeledahan selama empat jam tersebut, tim penyidik Bareskrim Polri menyita lima barang. Yakni satu unit computer,
PKB Mulai Jajaki Bacagub DKI JAKARTA – Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) DKI Jakarta menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil), sekaligus menjajaki bakal calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta. Acara silaturrahmi yang digelar di kantor DPW PKB DKI Jakarta, di Jalan Martadho No. 365 Paseban ini, tampak hadir Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Dhani, H Lulung, M Sanusi, Biem Binyamin dan Hj Hasnaeni Moein. Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, Mukerwil DPW PKB sengaja menghadirkan sejumlah Bacagub DKI Jakarta, untuk memperkenalkan para kandidat kepada kadernya. “DPW PKB DKI Jakarta meyakini semua calon gubernur yang hari ini datang di mukerwil ini semuanya bagus dan tinggal melihat elektabilitasnya saja,” kata Hasbiallah, Kamis (3/3). Selain itu, kata Hasbiallah, PKB juga mengundang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok serta Adhyaksa Dault dalam acara tersebut. Namun, keduanya berhalangan hadir. “Kemungkinan mereka sedang sibuk,” katanya. Hasbiallah menjelaskan, PKB berencana akan bekerja sama dengan partai lain guna mengusung calon gubernur DKI Jakarta. “Kedepannya akan lebih baik kalau partai bersatu. Tidak boleh ada orang sombong yang bisa menyelesaikan masalah di
Ahok Segera Deklarasi Cagub Independen
DUTA/HUDA SABILY
JAJAKI BACAGUB: Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas (tengah) bersama sejumlah bacagub DKI dalam acara silaturrahmi dan Muskerwil PKB DKI, di Jakarta, Kamis (3/3). Jakarta tanpa partai. PKB menilai, partai harus jalan bersama membangun Jakarta,” kata Hasbiallah. Ditambhakan, fungsionaris DPW PKB DKI Darussalam Murtadlo berharap dalam silaturrahmi antar Bacagub DKI, dan keluarga besar PKB DKI menjadi titik awal PKB dalam menentukan sikap, dan bekerja secara maksimal dalam pilkada DKI mendatang. “Ya mudah-mudahan silaturahmi ini bisa membawa manfaat kepada kita semua,” ujar Alam sapaan akrabnya. Menurut anggota DPRD FKB ini, dari enam tokoh yang hadir pada acara mukerwil PKB merupakan tokoh-tokoh terbaik yang layak maju pada pilkada DKI
dua buah CD RW, tujuh lembar fotokopi dokumen APBD-P DKI Jakarta TA 2014, dan satu odner berwarna hitam bertuliskan ‘Dokumen UPS’. “Saya menerima surat tanda penerimaan penyitaan barang untuk dijadikan barang bukti dugaan tindak pidana UPS untuk SMA 49 dan Sudin Dikmen Jakbar dan Jakpus,” ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis (3/3). Politikus PDIP ini mengatakan, ada puluhan barang bukti yang diangkut oleh penyidik dari penggeledahan kali ini. Dari masingmasing ruangan, penyidik menyita lima barang bukti. Pras juga mengaku siap dimintai keterangan oleh tim penyidik apabila nanti dibutuhkan. “Siap dong,” sambungnya. lpt, dtk, kcm, okz
mendatang. Namun demikian, PKB belum menentukan salah satu dari keenam balon tersebut. Dan konvensi atau penjaringan calon yang akan diusung PKB pada pilkada DKI mendatang dilakukan sekitar bulan Mei mendatang. “Kita masih menunggu partai lain, setelah syarat terpenuhi yakni 15 persen, maka PKB akan menentukan pilihannya,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, dirinya bakal melihat dulu perkembangan situasi yang ada, sebelum memutuskan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada DKI) 2017 atau tidak. hud
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengisyaratkan akan segera mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur (Cagub) Ibu Kota melalui jalur independen. Saat ini pemilik Ahok sedang menunggu para relawannya, Teman Ahok mengumpulkan 1 juta KTP dukungan. Teman Ahok sebelumnya memang memiliki target bisa memenuhi target 1 juta KTP pada Mei 2016 ini, dan bisa langsung deklarasi. Namun Ahok yakin, proses itu bisa lebih cepat, sehingga tak lama lagi dia bisa mendeklarasikan diri sebagai Cagub. “Bisa lebih cepat dari bulan Mei, bisa-bisa minggu depan, bisa 2 minggu lagi,” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (3/3). Terkait rencana pinangan PDIP, Ahok hingga kini belum mendapat kepastian dari PDIP terkait dukungan terhadap dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Karena itu, dia mempercayakan pada Teman Ahok untuk mengumpulkan KTP yang saat ini baru mencapai
759 ribu KTP. Jika sampai waktu yang ditetapkan dukungan dari partai tidak kunjung pasti, Ahok akan menempuh jalur independen. Tugas lainnya tentu merapikan formulir dukungan dan mengisi ulang lengkap dengan nama calon wakil gubernur. “Kita sudah putuskan, kalau partai enggak mau mendukung dan Teman Ahok bisa mengisi dengan baik, kita akan independen,” pungkas Ahok. Sebelumnya, relawan Muda Mudi Ahok mengaku tetap mengupayakan 1 juta KTP meski tak menutup kemungkinan Ahok akan maju melalui partai politik. Dia pun tak mempermasalahkan bila nantinya Ahok maju lewat parpol. “Tetap semangat mencapai target sejuta KTP untuk Ahok,” ujar Koordinator Muda Mudi Ahok, Ivanhoe beberapa waktu lalu. Terkait dengan dukungan partai, sejauh ini baru hanya Partai Nasdem yang menyatakan sikapnya mendukung Ahok di Pilgub DKI. lpt, okz
KISAH ANGGOTA PASUKAN ORANYE PENYISIR GORONG-GORONG
Komitmen Siap Diterjunkan Setiap Waktu G Gulungan sampah kabel yang memenuhi gorong-gorong m di kawasan pusat Ibu Kota, d te terutama di sekitaran Istana N Negara kini telah bersih. Ini ta tak lepas dari kerja keras p pasukan oranye yang banting tu tulang mengangkat gunung gan sampah kabel tersebut. TANGAN Turiman (48) tampak cekatan memindahkan kulit kabel. Dengan posisi setengah berdiri, satu per satu kulit kabel diangkat dari dalam gorong-gorong ke atas. Pensiunan pekerja swasta tersebut merupakan satu dari beberapa anggota pasukan oranye, alias Satgas Banjir dari Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat, yang menemukan tumpukan kulit kabel di goronggorong Jalan Medan Merdeka Selatan.
“Yang naruh ini sudah keterlaluan,” celetuk Turiman dalam goronggorong, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin. Selama satu bulan bergabung dalam satgas banjir, ia sudah melihat kondisi gorong-gorong di Jakarta Pusat. Ia menyebut sampah masih jadi ‘penghuni’ tetap di saluran air. “Tapi kalau kulit kabel ini rasanya aneh. Saya juga enggak tahu siapa penaruhnya,” kata Turiman. Saluran air di Jakarta, lanjut Turiman, juga tak melulu buruk. Ia mengungkapkan, banyak saluran air di Jakarta sudah sesuai standar dan terbebas dari sampah serta lumpur. “Biasanya yang ada sampah dan lumpur karena belum ada program rutin pengurasan,” ucapnya. Namun, sebagai warga Jakarta, ia melihat kondisi wilayahnya,
KCM
BERSIHKAN KABEL: Turiman, salah satu petugas Satgas Banjir Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat, saat mengangkat kulit kabel dari gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin.
terutama dalam sistem tata air, jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Ini tak lepas dengan kerja keras petugas Satgas Banjir yang setiap saat terjun melakukan pembersihan. Sebab, ia dan teman lainnya adalah mencegah terjadinya genangan atau banjir saat dan setelah hujan turun. Ia bercerita, terkadang harus bekerja satu hari penuh jika saat siang dan malam turun hujan deras. “Karena sudah komitmen, makanya saya harus siap jalani waktu pekerjaannya,” kata Turiman. Selain itu, gaji Rp 3,1 juta yang diterima per bulan juga dianggap sudah mencukupi keluarganya. Hal itu disebut lantaran ia ikhlas dalam bekerja. “Saya intinya mah enggak mau nganggur dan bisa menafkahi keluarga,” ujar Turiman.kcm
Editor : Tri Suryaningrum Layouter : Husni Fahamsyah
C M Y K
CMYK
CMYK
NOMOR
SURABAYA
09 JUMAT 4 MARET 2016
PENTING
PMK SURABAYA PUSAT JL PASAR TURI 21 (031)-3533843-44 POLRESTABES SURABAYA JL SIKATAN 1 (031)-3523927 RS ISLAM SURABAYA JL A YANI 2-4 (031)-8281744 JEMURSARI 51-57 (031)-8437784
DUTA MASYARAKAT
Polling Abal-Abal Mulai Marak Jelang Pilgub Jatim SURABAYA - Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur melakukan polling secara online melalui akun twitter resminya, @ansor_jatim, dengan pertanyaan tunggal: “Jika PILGUB JATIM, dilangsungkan besok, siapa pilihan Anda? Terdapat beberapa pilihan nama untuk jawaban yaitu, H Syaifullah Yusuf, H Abdul Halim
JEMBATAN KENJERAN
Peresmian Diundur SURABAYA - Warga Surabaya yang ingin segera menikmati pemandangan pantai dari Jembatan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran harus gigit jari. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunda peresmian yang semula dijadwal pertengahan bulan ini. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku ingin mematangkan segala persiapan guna menyambut wisata ikon baru kota Surabaya itu. Pemkot Surabaya tak ingin gegabah meresmikan wisata jembatan Kenjeran. Risma menerangkan, meresmikan jembatan THP Kenjeran butuh persiapan matang. Bukan hanya persiapan dalam bentuk teknis dan infrastuktur, melainkan juga menyiapkan warga sekitar jembatan kenjeran. Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini menyampaikan, saat ini kesiapan jembatan itu sendiri sudah hampir selesai. Tinggal menunggu pemasangan traffic light untuk rekayasa lalu lintasnya. Tetapi, warga di sekitar Kenjeran juga harus disiapkan. Terutama untuk menyambut pendatang maupun wisatawan yang nantinya akan berdatangan ke Kenjeran. “Sik, saya harus nyiapkan dulu warga di sana, jadi begitu dibuka dan para pendatang datang, jangan sampai mereka jadi nggak dapat akses ekonomi,” katanya, Kamis (3/3). Risma menegaskan, persiapan akses ekonomi ini adalah penyiapan sarana agar warga di sana bisa menjual kearifan lokal yang mereka miliki untuk kemudian dijual kepada wisatawan. Seperti membuat Sentra Ikan Bulak sebagai pusat oleh-oleh khas Kenjeran dan Bulak. Saat ini di Sentra Ikan Bulak yang diresmikan dua tahun lalu itu kondisinya masih sepi.
» BACA: Peresmian..., hal 10
Iskandar, Hj Khofifah Indar Prawansah, dan H Imam Nahrawi”. Yang cukup mengejutkan, Syaifullah Yusuf yang notabene mantan ketua umum PP GP Ansor dua periode justru menempati urutan kedua dengan perolehan 31 persen. Sedangkan Abdul Halim Iskandar yang juga ketua DPW PKB Jatim
menepati peringkat pertama dengan dukungan sebanyak 48 persen. Sementara mantan Cagub Jatim dua kali yang juga menjabat sebagai menteri sosial, Khofifah Indar Parawansah hanya mendapat dukungan sebanyak 15 persen. Diperingkat terakhir ditempati Imam Nahrawi yang saat ini menjabat sebagai
menteri pemuda dan olahraga dengan dukungan sebanyak 6 persen. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Jatim, Rudi Tri Wahid menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui siapa pengelola atau pembuat akun twitter atas nama GP Ansor Jatim tersebut. “Saya tidak tahu siapa pengelola akun twit-
ter atas nama Ansor Jatim tersebut. Kalau sudah mengetahui pasti akan saya tegur,” tegas Rudi saat dikonfirmasi Rabu (2/3) kemarin. Alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya itu menyatakan bahwa tidak sepatutnya GP Ansor ikut cawe-cawe
» BACA: Polling Abal-Abal..., hal 10
RUDI TRI WAHID
7.000 Pekerja Asing Serbu Jatim Tak berizin, Rela Dibayar Separo UMR SURABAYA - Sejak dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), jumlah pekerja asing yang datang ke Indonesia, khususnya Jawa Timur kian membludak. Bahkan berdasarkan data terakhir, tercatat ada sebanyak 7.000 pekerja asing yang masuk
ke Jawa Timur. “Pekerja asing sebanyak itu sebagian besar terkonsentrasi di daerah pinggiran Surabaya, dan Mojokerto,” ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daím saat dikonfirmasi DUTA di Gedung DPRD Jatim, Kamis (3/3) kemarin. Politisi asal PAN itu menjelaskan bahwa data itu sebenarnya berasal dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur. Sehingga, jumlah pekerja asing yang disebutkannya itu
hanya merupakan pekerja asing yang terdaftar. “Yang tidak terdaftar pasti ada lebih banyak lagi, dan bisa mencapai 7.000 orang lebih,” ungkapnya. Ironisnya lagi, para pekerja asing yang tidak mengantongi izin itu rata-rata bersedia menerima upah di bawah pekerja lokal. “Misalnya kalau pekerja lokal dibayar Rp3 juta, maka para pekerja asing illegal itu mau hanya dibayar Rp1,5 juta, dan rata-rata juga merupakan pekerja kasar, seperti penjaga toko, maupun buruh pabrik,” dalih politisi asli La-
mongan tersebut. Oleh karena itu, Komisi E DPRD Jatim mendesak agar pemerintah bisa membuat regulasi yang lebih tegas terkait pekerja asing. Sebab, apabila aturan itu tidak segera dibuat, maka akan semakin banyak pekerja asing yang menggusur lapangan pekerjaan para pekerja lokal. Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya, Irna Pawanti menyatakan bahwa Pem-
kot Surabaya juga banyak menemukan para pekerja asing di sejumlah tempat. Salah satunya yang cukup menonjol adalah di Pasar Atum, Surabaya. Irna mengatakan, para pekerja asing itu sebagian besar juga tidak bisa berbahasa Indonesia. “Kami mengetahuinya tidak sengaja. Sebab, waktu kami memantau kondisi di sana, ternyata ada penjaga toko yang tidak bisa bahasa Indonesia saat menawarkan dagangan. Makanya kami curiga,” pungkasnya. ud
Mahasiswa Unusa Tolak LGBT
DUTA/WIWIEK WULANDARI
AKSI DAMAI: Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (03/03). Aksi yang digelar merupakan menolak LGBT (Lesbi, Gay, Beseksual, dan Transgender) di Indonesia.
SURABAYA - Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender (LGBT) masih menjadi isu panas di Indonesia. Apalagi, konon kabarnya LGBT akan dilegalkan di Indonesia. Untuk menolaknya, Aliansi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) mencoba turun ke jalan dengan menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (03/03). Seratus lima puluh mahasiswa dari berbagai jurusam di Unusa membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap LGBT. “Kita hargai mereka sebagai manusia, tapi tidak dengan tingkah lakunya,” ujar koordinator lapangan aksi daman, Fathul Karimullah. “Kami menolak LGBT yang kabarnya akan dilegalkan di Indonesia,” tambah Fathul. Dikatakan Fathul, mahasiswa harus menjadi agent of change untuk menolak keberadaan LGBT agar tidak tumbuh subur di Indonesia. Karena keberadaannya akan merusak dan menghancurkan bangsa. “Aksi kita selain demo ini, juga dengan mendatangi pemukiman warga yang ada di sekitar kampus. Kita berikan edukasi agar masyarakat paham keberadaan LGBT ini. Karena sepengetahuan kami, LGBT ini keberadaannya tidak terlihat secara nyata. Mereka mainnya di belakang sehingga kalau tidak paham ciri-cirinya masyarakat bisa terkecoh,” jelasnya. Karena itu, Fathul bersama seluruh temannya dan juga mengajak mahasiswa dari kampus lain untuk menolak segala macam bentuk LGBT di Indonesia dan mengharamkan LGBT masuk kampus. “Binatang saja tidak suka sejenis, apalagi manusia,” tukasnya. end
DISHUB KOTA
Skors Jukir Nakal SURABAYA - Peringatan keras bagi juru parkir (jukir) bila tidak ingin mendapat sanksi. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya terpaksa menskors seorang jukir di Surabaya timur yang tidak taat aturan dalam memberikan jasa perparkiran di areanya. Tindakan tegas ini diambil untuk penataan pengelolaan parkir di Surabaya agar lebih baik. Sejak pemberlakuan karcis parkir berhadiah 1 Maret 2016, mengundang berbagai reaksi di masyarakat. Pemberian hadiah langsung dengan cara menggosok hologram di bagian karcis parkir itu untuk merangsang masyarakat meminta karcis saat memarkir kendaraannya di tepi jalan umum (TJU) sehingga bisa menekan angka kebocoran. Di sisi lain masih ada keluhan dari pemilik kendaraan, tidak diberi karcis atau diberi karcis yang hologramnya sudah digosok terlebih dahulu. Dishub sendiri menegaskan sosialisasi sudah dilakukan secara optimal. Selain dilakukan di kantor Dishub, petugas Dishub juga melakukan sosialisasi di lapangan secara langsung kepada jukir. “Ya kita melakukan sosialisasi dan penertiban jukir, bila ada yang menggesek hologram karcis parkirnya, langsung kita skors. Kita ingin pelayanan perparkiran dilakukan dengan tertib,” kata Plt. Kepala Dishub Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat, Kamis (3/3). Menurut Irvan, semua karcis parkir lama ditarik jelang pemberlakuan karcis baru berhadiah pada 1 Maret lalu. Karenanya bila masih ada karcis lama yang tidak berhologram bisa dipastikan kalau karcis tersebut ilegal dan tidak berlaku. “Sudah tahu semua jukirnya karena sebelum 1 Maret lalu karcis lama kita tarik untuk diganti karcis baru,” ujar Irvan. Pada masa sosialisasi seperti sekarang masih bisa dimaklumi jika masih ada pertanyaan seputar karcis parkir berhadiah ini mengingat
» BACA: Skors Jukir..., hal 10
Panel Gedung Pemkot Ambruk
Khofifah Sowan ke Pakde Karwo SURABAYA - Ketua umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa yang juga menjabat Menteri Sosial (Mensos) bersilaturrahim dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam rangka pemberitahuan sekaligus berharap support atas kegiatan Hari Ulang Tahun Muslimat NU ke-70 yang akan diselenggarakan pada 26 Maret di Stadion Gajahyana Malang. “Saya bersama pengurus pusat dan pengurus wilayah Muslimat NU bersilaturrahim dengan Pak Gubernur untuk persiapan dan koordinasi kegiatan Harlah Muslimat NU ke 70 di Malang. Koordinasi ini diperlukan karena kami juga akan mengundang tokohtokoh nasional,” ujar Khofifah Indar Parawansa usai pertemuan tertutup di gedung negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/3) kemarin. Menurut Khofifah, selain pimpinan wilayah dan piminan cabang Muslimat NU se-Indonesia yang akan hadir. Harlah Muslimat NU ke-70 tahun ren-
Timpa Mobil BKD
DUTA/FATHIS SUUD
SOWAN: Khofifah Indar Parawansa didampingi pengurus pusat dan pengurus wilayah Muslimat NU saat bersilaturrahim dengan Gubernur Jatim, Soekarwo, di gedung negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/3) kemarin. cananya juga dihadiri Presiden RI, Joko Widodo. “Kami sudah konfirmasi ke tim kepresidenan, jadi tinggal menunggu finalisasi,” beber mantan
Cagub Jatim ini. Disinggung soal tema Harlah ke-70,
» BACA: Khofifah Sowan..., hal 10
UPAYA PEMKOT BERLAKUKAN DIET KANTONG PLASTIK
Sulit Diterapkan di Sentra PKL dan Pasar Tradisional
DUTA/WIWIEK WULANDARI
KRITISI: Sejumlah Mahasiswa mengampanyekan “Jangan Sampah Plastik” di sela acara pameran Project dari Sampah yang di gelar di gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (03/03). Kreativitas para mahasiswa Prodi Arsitektur UM Surabaya ini untuk menyikapi kebijakan pemerintah tentang plastik berbayar, karena kebijakan tersebut tidaklah cukup untuk menurunkan kuantitas sampah plastik di Indonesia.
SURABAYA - Pemkot Surabaya yang berencana menerapkan diet kantong plastik hingga di sentra PKL dan pasar tradisional mengaku masih kesulitan. Musdiq Ali Suhudi Kepala BLH Kota Surabaya beralasan, karena kekuatan modal sentra PKL dan pasar tradisional jauh berada di bawah kekuatan modal ritel atau toko modern. “Kalau ritel modal besar wajib menyediakan tas belanja yang ramah lingkungan. Tapi kalau untuk sentra PKL ini kan modalnya kecil, kami memikirkan subsidi pengadaan tas ramah lingkungan itu,” ujarnya, Kamis (3/3), kemarin. Meski demikian, Musdiq mengatakan, Pemkot akan tetap menjalankan program diet kantong plastik dengan tujuan agar tidak ada lagi penggunaan kantong plastik di Surabaya pada 2018 nanti. “Akan butuh waktu yang lebih
» BACA: Sulit Diterapkan..., hal 10
SURABAYA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya kalang kabut keluar gedung, Kamis (3/3). Penyebabnya, panel berbahan seng yang ada di lantai tujuh gedung Graha Sawunggaling ambruk menimpa sebuah mobil Dinas Pemkot Surabaya. Panel ini ambruk karena diterjang hujan deras disertai angin kencang. Selain itu, jalan menuju Pemkot pun terendam banjir, yakni di Jalan Sedap Malam, Jaksa Agung Suprapto, dan Jalam Jimerto. Setelah ambruk, mobil Skylife milik Dinas Kebakaran Surabaya sigap mengevakuasi. Gedung yang mencapai ketinggian hampir 30 meter tersebut langsung dilakukan evakuasi oleh petugas PMK, Bakesbangpol Linmas, dan Satgas PU Bina Marga. Mobil plat merah Toyota Kijang LGX warna biru tua bernopol L 1040 RP yang tertimpa panel tersebut mengalami pesok di bagian atapnya. Mobil milik Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya Christina Elisabeth dialihkan ke tempat yang lebih aman.
Staf pengemudi kendaraan dinas di BKD Surabaya, Totom Prihastoro yang ada di lokasi kejadian mengatakan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.15 WIB. Saat itu hujan deras disertai angin kencang yang juga menyebabkan kawasan Pemkot tergenang air setinggi kurang lebih 5 hingga 10 centimeter. Tiba-tiba saja terdengar suara keras dari atas gedung. Selembar seng yang cukup lebar meluncur ke bawah, sempat menabrak kaca gedung, kemudian menimpa mobil yang biasa dikendarai oleh Totom sehingga menimbulkan suara yang cukup keras. “Padahal tadi parkirnya berjajar-jajar dengan mobil lain, tapi yang kena hanya mobil ini,” ujarnya saat ditemui di depan pintu masuk Kantor Pemkot Surabaya. Sementara itu, Kabid Perlindungan Masyarakat Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya Agus Purnomo mengatakan, ambruknya panel di Gedung Pemkot Surabaya disebabkan oleh angin yang berembus kencang bersamaan dengan hujan. “Panel terkelupas dan jatuh menimpa mobil milik BKD yang terparkir di lokasi kejadian,” katanya yang turut memantau
» BACA: Panel Gedung..., hal 10
DUTA/ABD AZIZ
EVAKUASI: Petugas dari PMK Surabaya melakukan evakuasi terhadapi reruntuhan panel gedung Graha Sawunggaling yang jatuh ke jalan raya akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Surabaya, Kamis (3/3) kemarin. Editor : Arohman Layouter : Sulistyorini » BACA: Koperasi Harus..., hal 10
CMYK
CMYK
10
PERAK
Komplotan Jambret Bermotor Sport Dibekuk SURABAYA - Komplotan jambret 19 TKP yang biasa beraksi dengan motor sport berhasil diringkus reskrim Polsek Krembangan. Keempat tersangka digerebek di kontarakannya di Jalan Tambak Asri Gang Anggrek berikut barang bukti hasil kejahatan. Para pelaku diketahui bernama Aditya Tubagus Hariyono (21), warga Jalan Jepara VI, Muhammad Samsul Arifin (18), warga Jalan Pesapen III, Agung Supriyanto (20), warga Jalan Tambak Asri, dan RBS (17), kos di Jalan Tambak Asri Gang Anggrek. “Dari hasil penyelidikan sekitar sebulan, diketahui bahwa di sana merupakan tempat berkumpulnya para pelaku dan bagi hasil,” terang Kanit Reskrim AKP Naf’an mendampingi Kapolsek Krembangan Kompol I Dewa Juliana, Kamis (3/3). Naf’an, untuk empat pelaku yang masih buron inisial P, F, K, A, salah satunya merupakan kakak dari tersangka yang masih di bawah umur. “Pelaku inisial F, kakak dari RBS,” tambah mantan Kanit Reskrim Asemrowo ini, kemarin. Informasinya, saat beraksi komplotan yang berjumlah delapan orang ini mengendarai motor sport di antaranya Honda CBR, Honda Verza, Yamaha Vixion, dan Suzuki Satria. Untuk menambah percaya diri, biasanya mereka pesta narkoba atau minuman keras (miras) dan baru ‘bekerja’. Seperti pelaku jambret lainnya, komplotan ini mencari sasaran secara acak sekitar pukul 22.0002.00. Sasarannya terutama perempuan yang membawa tas cangklong. Sebagai otaknya, Aditya mengkoordinir ketujuh temannya dan bertugas seperti biasa. Begitu ada sasaran, komplotan ini lalu memepet dan merampas tas korban. Selanjutnya mereka berpencar, dan seperti biasa ketemuan dan bagi hasil di Jalan Tambak Asri Gang Anggrek. Setiap mendapat hasil, komplotan ini selalu berpesta. Tak hanya kedelapan pelaku, mereka juga mengajak cewek ABG yang diduga dibooking untuk menemani pesta narkoba atau miras. Aksi penjambretan ini terbilang mulus. Meski ganti-ganti tandem, mereka membagi hasilnya secara rata. Dari laporan masyarakat, akhirnya polisi melakukan penyelidikan selama sebulan. Hasilnya, para pelaku jambret ini memang tinggal di sana usai beraksi. Dari situ, polisi melakukan penggerebekan dan diamankan empat pelaku berikut cewek bookingan. Tak hanya keempat tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti dua motor sport yaitu CBR nopol L-2860-YM dan Honda Verza nopol L-5442-TE. Dari hasil pengembangan, polisi juga mengamankan satu motor Suzuki Satria di rumah yang diduga komplotan dari jambret ini. Adapun TKP penjambretan antara lain pertigaan Jalan Dupak-Demak (traffic light) depan kampung Jalan Babadan; pertigaan TL Jalan Hayam WurukJalan Gunungsari; Jalan Gunungsari (depan SPBU atau depan Pasar Ikan Hias); Jalan Polisi Istimewa; Jalan Arjuno; Jalan Kupang; Jalan Diponegoro; Jalan Kutai (dekat Sutos); dan Jalan Arjuno (tikungan Jalan Kedungdoro). Selain itu, Jalan Ngagel; Jalan Jemursari; Jalan Kalibutuh belokan ke Proden atau Jalan Tidar. and
SENIN,20 JUNI 2012 DUTA MASYARAKAT JUMAT, 4 MARET 2016
Pelindo III Mantapkan Layanan Pandu Tunda Keselamatan Berlayar SURABAYA – PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo III (Persero) masih terkendala lamanya waktu tunggu Pelayanan Pemanduan dan Penundaan di Lingkungan BUMN Kepelabuhanan tersebut. Asisten Senior Manager Pelayanan Kapal Pelindo III, Agus Pudjotomo mengatakan para stakeholder dan pengguna jasa terus mendesak adanya peningkatan kualitas pelayanan pelayanan pandu dan tunda, khususnya di Pelabuhan Tanjung Perak dan Gresik. “Selain itu, rendahnya utilitas dermaga, turunnya produksi dan pendapatan perusahaan dari sektor pelayanan kapal serta sistem informasi yang belum terintegrasi,” ungkap Agus, Kamis (3/3). Sehingga, menurut Agus, manajemen memandang perlu adanya strategi peningkatan pelayanan yang salah satunya adalah sosialisasi Standard Operating
Procedure (SOP) Pemanduan dan Pelayanan. Sosialisasi Petunjuk Teknis dan SOP serta Sharing Session Pelayanan Pemanduan dan Penundaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tahun 2016, telah diselenggarakan di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN), Kamis (25/2) lalu. Kegiatan bertajuk “Committed to Change” itu, Pelindo III Cabang Tanjung Perak selain sosialisasi Petunjuk Teknis dan SOP Pelayanan Pemanduan dan Penundaan (regulasi), juga deklarasi Pakta Integritas oleh para Pandu dan sosialisasi penggunaan aplikasi Anjungan Korporat (sistem informasi). Lebih lanjut, Agus juga membeberkan strategi lain dari aspek operasional, yaitu melakukan penataan zona labuh dan konsep klasterisasi bagi kapal-kapal yang menunggu pelayanan di area labuh. “Klasterisasi itu penting untuk memudahkan pengaturan kapal,” imbuhnya.
Bambang Hasbullah, Deputy General Manager Bidang Operasional Pelindo III Cabang Tanjung Perak pada kesempatan lalu mengatakan kegiatan yang melibatkan para stakeholder dan pengguna jasa tersebut akan memudahkan pemahaman tentang alur proses pelayanan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Syahbandar Kelas Utama Pelabuhan Tanjung Perak, Bay M. Hasani mengatakan, pihaknya sebagai representasi pemerintah dalam hal pengawasan kegiatan pemanduan dan penundaan di Pelabuhan Tanjung Perak, memberi apresiasi atas inisiatif Pelindo III Cabang Tanjung Perak menggelar kegiatan sosialisasi tersebut. “Mempertemukan stakeholder dan para pengguna jasa dalam satu forum adalah kesempatan langka di lingkungan kepelabuhanan, namun Pelindo III sanggup mewujudkan itu,” puji Bay. Lebih lanjut pria yang baru saja menjabat 1,5 bulan di Pelabuhan Tanjung Perak ini juga menuturkan pentingnya pemanduan
dan penundaan dalam mewujudkan keselamatan berlayar dan kelancaran kegiatan operasional pelabuhan. Kepala bidang Keselamatan Pelayaran Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Guritno menjelaskan Sistem dan Prosedur (sispro) Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal dimana regulasi tersebut menjadi referensi penyusunan prosedur pelayanan. Menurutnya, pihak Syahbandar selaku perwakilan pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan selama ini telah mengidentifikasi beberapa pelanggaran di dalam praktik pelayanan pemanduan dan penundaan. Salah satunya adalah, terdapat kapal yang berukuran GT diatas 500 yang berolah gerak tanpa pandu. “Kebanyakan kapal yang berolah gerak tanpa pandu adalah kapal-kapal kecil (panjang < 100 meter)” ungkapnya. Maka dari itu, koordinasi dan kesamaan tindakan dalam pengaturan, penertiban serta pengawasan antara Penyelenggara
Pelabuhan, Operator Pelabuhan dan Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran perlu diupayakan. “Diharapkan Sispro ini dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat meningkatkan pelayanan pemanduan dan penundaan di pelabuhan Tanjung Perak,” kata Guritno. Tidak berhenti pada gagasan konseptual, Pelindo III juga mengembangkan sistem informasi yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan pemanduan dan penundaan melalui aplikasi berbasis web yaitu Anjungan Korporat. “Anjungan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi para pengguna jasa yang memerlukan pelayanan pandu/tunda,” kata Ismartadianto, Senior Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelindo III Cabang Tanjung Perak. Setidaknya terdapat tiga manfaat yang akan didapat pengguna jasa yaitu kecepatan proses pelayanan, penyederhanaan administrasi dan keamanan pembayaran. arm
Bangun SDM Lebih Produktif STIAMAK Training Manajemen SURABAYA - Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhanan/STIAMAK Training Manajemen (STM) bekerjasama dengan Pelindo III membangun jiwa para pekerja, khususnya pegawai perusahaan agar lebih matang dalam mengelola waktu, kesehatan, keuangan untuk hidup lebih stabil dan terencana secara baik. “Banyak ditemukan orang sehat dan banyak uang tapi was-was menghadapi persaingan hidup yang semakin ketat. Akibatnya, makna sehat dan banyak uang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Ketua STIAMAK, Iwan Sabatini saat peluncuran STIAMAK Training Manajemen (STM) di kampus STIAMAK, Rabu (2/3). Menurut Iwan, STM sebagai bagian dari program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) mempersiap-
kan SDM lebih matang, baik secara pribadi maupun sosial ekonomi. “Sehingga hidup menjadi lebih produktif. Tahap awal STM bekerjasama dengan Pelindo III untuk mempersiapkan para pegawai yang mau memasuki masa purna tugas atau pensiun,” kata Iwan. Tahap awal tambah Iwan, STM bekerjasama dengan Pelindo III memberikan training manajemen kepada pegawai Pelindo III yang akan memasuki masa pensiun. Mereka yang mau pensiun diberikan bekal cara mengelola waktu, kesehatan, emosional, uang agar sisa usia tetap produktif. “Materi disajikan oleh para profesional dan praktisi bisnis yang sukses. Baik dari Pelindo III sendiri maupun dari luar. STM juga membuka jaringan informasi beberapa bisnis waralaba,” imbuhnya. Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan III, Toto Heli Yanto mengatakan, STIAMAK Training Manajemen menjadikan pegawai lebih siap dalam menghadapi masa pensiun. Menjadikan mereka tetap produktif dan mam-
pu mengelola waktu, kesehatan dan finansial secara baik. “Supaya nanti kalau sudah pensiun tidak bingung. Masih sehat dan punya uang kok bingung ? Makanya, melalui STM ini diajarkan supaya hidup tetap produktif. Mampu mengelola waktu, kesehatan dan uang dengan baik. Apalagi STM mampu menghadirkan narasumber dari berbagai disiplin keilmuan. Ini sangat bagus,” kata Toto. Toto juga mengatakan bahwa STIAMAK sekarang ini mengalami banyak kemajuan. Mengadakan kuliah umum setiap bulan dengan menghadirkan para praktisi bisnis pelabuhan. Mulai operator terminal, shipping line, forwarding, trucking, eksportir dan importir. Juga, studi lapangan di beberapa lokasi operasional pelayanan dokumen, pelayanan kapal dan bongkar muat barang di terminal. “STIAMAK lebih unggul dibanding perguruan tinggi lainnya dalam penguasaan operasional pelabuhan. Kampusnya di pelabuhan dan bisa studi lapangan langsung di pelabuhan,” tandas Toto. arm
DUTA/ARI ARMADIANTO
PENGARAHAN: Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan III, Toto Heli Yanto saat memberikan pengarahan.
SAMBUNGAN
Risma Persiapkan Akses Ekonomi Warga Sambungan dari Hal 9
Peresmian Banyak pedagang yang akhirnya memilih berjualan di luar sentra lantaran di dalam sangat sepi pengunjung. Tidak hanya itu, lantaran ingin mencanangkan wisata bahari di Kenjeran, Risma juga berencana untuk menyiapkan wisata perahu di sana. “Nah, perahu nelayan di sana
juga akan kami persiapkan. Jadi kami ingin pendatang dan wisatawan saat datang ke Kenjeran itu kami sudah siap gitu lho. Jadi mereka bisa dapat akses ekonomi. Sebab tujuan kami membuat jembatan kenjeran, nggagas wisata bahari tak lain adalah untuk memberikan akses ekonomi untuk warga di sana,” kata Risma. Selain itu, lantaran jembatan Kenjeran akan berimpitan dengan Taman Hiburan Pantai Ken-
jeran, aset wisata milik pemkot, maka spot tersebut juga tidak luput dari perhatian. Di sana juga akan diberbaiki fasilitasnya agar bisa menarik wisatawan dan membuat nyaman dan betah untuk menghabiskan waktu di THP. “Lalu di sana kan juga banyak warga yang memiliki usaha pengolahan hasil laut seperti kerupuk, keripik ikan. Kami akan tata juga,” ucapnya. Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyudra-
jat menjanjikan bahwa minggu kedua bulan Maret ini, traffick light di jembatan Kenjeran akan selesai. Pasalnya saat ini lampu merah yang digunakan sebagai pemecah arus lalu lintas itu tengah dikerjakan. “Ya insyaallah minggu kedua bulan Maret lah jadi. Tapi peresmiannya itu juga menunggu penyelesaian box culvert yang di Jalan Sukolilo Lor atau Sukolilo Larangan itu lho,” kata Irvan singkat. azi
Penerapan di Pasar Tradisional Butuh Waktu Lebih Lama Sambungan dari Hal 9
Sulit Diterapka lama untuk penerapan di sentra PKL. Kami juga berharap, ke depan di pasar tradisional kebijakan ini juga bisa diterapkan meskipun pelan-pelan,” katanya. Subsidi dari Pemerintah Kota Surabaya, kata Musdiq, akan digunakan dalam hal pengadaan tas belanja ramah lingkungan sebagai ganti kantong plastik. BLH telah bertemu dengan Di-
nas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya untuk membicarakan adanya peluang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam hal pembuatan tas belanja ramah lingkungan. “Kami sudah bertemu dengan Disperdagin, tapi kan masih butuh pelatihan dan lainnya, ya. Kami masih fokus di sosialisasi, belum sampai ke pengadaan,” ujarnya. Memang sudah ada beberapa pengusaha kecil pembuat tas ramah lingkungan yang mulai bergeliat dengan adanya kebi-
jakan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini. Pemkot Surabaya melalui BLH Surabaya juga sudah bertemu dengan para pegiat usaha tersebut. Hanya saja, produk berbahan organik yang sudah ada masih dalam proses penyempurnaan. “Sudah ada kemarin dari singkong. Tapi bahan ini ternyata masih kurang kuat. Kalau kena panas meleleh. Ini masalah teknis pemanfaatan teknologi, ya. Nanti dibicarakan lagi,” ka-
tanya. Sebelumnya diberitakan, penerapan kantong plastik berbayar ini menurut BLH Surabaya, sudah mulai diterapkan si sebagian besar ritel seperti hypermarket dan minimarket di Surabaya. Hanya saja, BLH Surabaya masih menemukan karyawan ritel yang tidak melaksanakan standar operasional pelayanan dalam pemberlakuan kantong plastik berbayar. Sehingga terkesan memaksakan kepada pelanggan. bbs
Sebabkan Kawasan Pemkot Banjir 10 Cm Sambungan dari Hal 9
Panel Gedung jalannya evakuasi. Ia menjelaskan, ambruknya panel tersebut karena masih
dalam tahap pemeliharaan Gedung Pemkot Surabaya. Agus juga mengatakan, genangan air yang ada di sekitar Jalan Sedap Malam, Jaksa Agung Suprapto, dan Jimerto ini baru pertama kali terendam banjir. “Ini yang
paling parah genangan airnya. Hujan beberapa kali tidak sampai seperti ini,” terangnya. Petugas kebersihan di Gedung Pemkot Surabaya, Zaini yang menjadi saksi mata mengatakan, lantai tujuh gedung
itu adalah lokasi terbuka yang terdapat antena dan kantor cabang Diskominfo Kota Surabaya. “Ya semuanya berlindung saat kejadian tadi. Tapi tidak membahayakan orang,” katanya singkat. azi
PW GP Ansor Bantah Bikin Polling Sambungan dari Hal 9
Polling Abal-Abal politik praktis apalagi membuat polling calon yang pantas menjadi calon Gubernur Jatim mendatang. “ Ini gak patut dilakukan. GP Ansor harusnya ngurusi masalah sosial kemasyarakatan. Urusan politik bukan wilayah GP Ansor,” ungkap pria asal Ngawi ini.
Rudi mengaku tidak mempersoalkan soal hasil polling akun twitter yang mengatasnamakan Ansor Jatim yang cenderung memenangkan Pak Halim daripada Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf. “Yang saya persoalkan bukan hasil polling-nya tapi kenapa bikin polling Pilgub menggunakan akun atas nama Ansor Jatim,” tambahnya. Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Pak Halim (Abdul Halim
Iskandar), Baddrut Tamam mengaku semakin yakin pada tokoh yang diusung PKB pada Pilgub Jatim 2018 mendatang. “Tentu kita bersyukur dengan hasil survei tersebut. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jatim menginginkan tokoh baru dalam kepemimpinan Jatim, yang mampu mengayomi dan merangkul semua kalangan di Jawa Timur, dan sosok tersebut tergambarkan pada sosok Pak
Halim,” terangnya. Politisi yang duduk sebagai ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini menambahkan bahwa seluruh kader PKB di Jatim akan terus bergerak membawa pak Halim membangun Jatim dengan jargon ‘Holopis Kuntul Baris’. “Hasil itu masih baru, masih kasar. Kita perlu berupaya lebih keras untuk memenangkan Pak Halim pada 2018 mendatang,” pungkas Badrut Tamam. ud
Sosialisasi Sudah Dilakukan Optimal Sambungan dari Hal 9
Skors Jukir masih baru. Namun diharapkan lama-lama masyarakat akan lebih familiar dan selalu minta karcis bila parkir di tepi jalan umum. “Nanti kita evaluasi setiap minggunya. Untuk evaluasi harian yang kami lakukan selama 3 hari ini ada permintaan jumlah karcis yang signifikan di lapangan, mencapai 10 persen,” ujar Irvan. Irvan mengatakan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan masuknya sponsor yang bisa memberikan kompensasi dengan mencantumkan logo
Tengah dikaji kemungkinan masuknya sponsor yang bisa memberikan kompensasi dengan mencantumkan logo produk/perusahaannya di lembaran karcis parkir yang beredar. Selain itu sponsor juga bisa memanfaatkan rompi berwarna oranye yang dipakai para jukir. produk/perusahaannya di lembaran karcis parkir yang beredar. Selain itu sponsor juga bisa
memanfaatkan rompi berwarna oranye yang dipakai para jukir. “Peluang itu sedang kita godok. Termasuk memberikan hadiah kepada para pemilik kendaraan yang mengumpulkan karcis parkirnya dalam jumlah tertentu,” jelas Irvan. Sementara pada Kamis siang kemarin, Dishub menyerahkan hadiah kepada Chalimah warga Simolawang Surabaya. Ia beruntung karena setelah menggosok hologram karcis parkir sepeda motornya, tertera tulisan blender pada karcis bernomor registrasi AA000033. “Saya senang mas karena kebetulan di rumah belum punya blender. Alhamdulillah,” ujarnya. azi
Harlah Muslimat NU Digelar di Malang Sambungan dari Hal 9
Khofifah Sowan Khofifah mengaku ingin lebih memberdayakan ekonomi anggota muslimat melalui koperasi. Alasannya, koperasi bisa menjadi sarana kanalisasi penurunan kemiskinan dan meningkatkan derajat ekonomi masyarakat. “Koperasi juga bisa menjawab masyarakat khususnya ibu-ibu Muslimat terjerat dari rentenir,” dalihnya. Muslimat NU, lanjut Khofifah merupakah satu di antara empat ormas di Indonesia yang memiliki induk koperasi. Bahkan saat ini tercatat Muslimat NU sudah memiliki 144 koperasi primer yang tersebar di seluruh Indonesia. “Kami juga akan berupaya perkuat koperasi wanita lewat KUR interet 9 persen. Sebab Muslimat merupakan pintu masuk efektif untuk penguatan kolektivitas kehidupan dan kegotongroyongan masyarakat tetap terjaga,” jelasnya. Muslimat juga melakukan training di berbagai provinsi termasuk Jatim dan sudah melakukan MoU dengan Bank Indonesia (BI) untuk agen komunitas layanan keuangan digital yang akan diberlakukan pe-
merintah dalam waktu dekat. Yang menarik, selain dihadiri 70 ribu orang dan tokoh-tokoh nasional, Harlah Muslimat NU ke-70 juga direncanakan akan memecahkan tiga rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) yakni untuk gelar rebana melibatkan 50 ribu orang, hijab putih sebanyak 50 orang dan lomba lukis logo NU. “Lomba lukis logo NU dilaksanakan pra Harlah (25/3). Jadi pada pelaksanaan kita nanti akan dapat penghargaan 3 rekor dari MURI,” imbuhnya. Sementara itu, Gubernur Jatim, Soekarwo mengaku berter-
ima kasih karena Muslimat NU mau menempatkan peringatan Harlah Muslimat NU ke-70 di Malang, Jawa Timur, sehingga dia berjanji akan melayani dan men-support agar kegiatan Harlah berjalan dengan sukses. “Ini luar biasa karena bisa mendatangkan turis ke Jatim sehingga hotel, kuliner dan produk UMKM bisa laku. Semoga Harlah-Harlah ormas yang lain juga diselenggarakan di Jatim karena itu bisa mendatangkan uang bagi masyarakat Jatim,” kelakar Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo. ud
PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk Pengumuman Pertama Eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran tanggal 18 Februari 2016. Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Commonwealth akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Star terhadap Debitur : Maskud Danny Saputra, berupa sebidang tanah seluas 120 m² berikut bangunan beserta segala sesuatu yang melekat diatasnya yang terletak di Kel. Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kotamadya Surabaya sesuai dengan SHM No. 2535 a.n Maskud Danny Saputra. (Limit : Rp 855.000.000,- ; Jaminan Rp 500.000.000,-). Pelaksanaan Lelang : Jumat, 18 Maret 2016, pkl. 14.00 WIB – Selesai. Tempat : KPKNL Surabaya, Gedung Keuangan Negara I Jl. Indrapura No. 5 Surabaya. Syarat-syarat lelang : 1. Peserta lelang wajib setor Uang jaminan lelang tersebut diatas ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Surabaya pada PT. Bank Mandiri (Persero) cabang Indrapura Surabaya No. A/C 140.0002063874 atas nama RPL 031 KPKNL Surabaya utk PDJ Lelang yang sudah efektif selambat – lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, jika peserta lelang ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan diperhitungkan sebagai pembayaran lelang, jika tidak menang akan dikembalikan tanpa potongan. 2. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang ditambah biaya lelang sebesar 2% dari harga terbentuk lelang paling lambat 5 ( Lima ) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam DAFTAR HITAM LELANG. 3. Pemenang lelang pada waktu lelang harus membawa foto copy KTP, NPWP, Matrai 6000 dan asli bukti setoran jaminan. Obyek yang dilelang sesuai apa adanya ( as is ) dengan semua cacat dan kekurangannya, Peserta lelang wajib melihat obyek lelang sebelum lelang. Penawaran lelang secara lisan. Jika peserta lelang diwakilkan harus membawa surat kuasa asli bermaterai 6000 dan satu pemberi kuasa berlaku untuk satu penerima kuasa. 4. Apabila terjadi pembatalan atau penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang maka fihak yang berkepentingan/peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun ke KPKNL Surabaya, PT. Bank Commonwealth dan PT. Balai Lelang Star. Syarat-syarat lainnya ditentukan sebelum pelaksanaan lelang. Keterangan lebih lanjut hubungi PT. Balai Lelang Star Hotline (031) 8276009, 081259488680, (021) 8313728. Surabaya, 4 Maret 2016 PT. BALAI LELANG STAR PT. BANK COMMONWEALTH KPKNL SURABAYA
Editor : Arohman Layouter : Sulistyorini
11
MALANG-SIDOARJO
Dana Fraksi
Partai Gerindra Tidak Bisa Dicairkan SIDOARJO – Dana Fraksi Partai Gerindra yang masih tersimpan di Sekwan tak bisa dicairkan, jumlahnya Rp 17,5 juta hasil potongan seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra yang duduk di DPRD Sidoarjo. Ketua DPC HM Rifa’i juga sempat bingung, kenapa dana tersebut tidak bisa DUTA/AHMAD YANI dicairkan. HM RIFA’I “Partai tidak faham, Ketua DPC Partai Gerindra kenapa dana itu bisa Sidoarjo tertahan dan tak bisa dicairkan. Padahal, bulan kemarin, anggaran selama dua bulan itu bisa diambil,” tutur HM Rifa’i, ketua DPC Partai Gerindra yang juga wakil ketua dewan setempat, dengan nada Tanya, Kamis (3/3) kemarin. Untuk mengetahui permasalahan, kenapa tidak bisa dicairkan HM Rifa’i sudah melayangkan surat klarifikasi ke pihak sekretariat. Namun, belum diperoleh jawaban. “Kami sudah bersurat ke secretariat dewan. Tujuannya, ingin tahu apa alasannya dana fraksi itu tidak bisa dicairkan,” katanya. Terkait anggaran operasional fraksi, Rifa’i mengatakan sudah memberikan sebesar Rp 7,5 juta yang disimpan di secretariat dewan. Dari data yang ada, iuran tujuh anggota DPRD dari Fraksi Gerindra setiap bulannya menyetorkan sumbangan Rp2,5 juta untuk fraksi, sehingga terkumpul Rp17,5 juta per bulan. Sementara pihak fraksi menganjukan supaya uang itu tidak seluruhnya masuk ke partai, setidaknya 20% masuk ke fraksi. ”Kami memahami fraksi adalah kepanjangan tangan partai, karena itu kami memohon agar fraksi juga diberi nafas untuk hidup,” kata H Widagdo, ketua FGerindra di kesempatan terpisah. Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Ir Endang Soesijanti, Sekwan setempat, pihaknya mengakui memang melakukan pemotongan uang untuk masing-masing fraksi di DPRD Sidoarjo, sesuai perjanjian para anggota masingmasing fraksi untuk iuran wajib fraksinya. “Kita motong selanjutnya diberikan ke masing-masing fraksi yang ada di dewan ini. Saya tidak memegang uangnya, sebab dipegang bendahara keuangan dewan,” jawabnya. Terkait kenapa dana Fraksi Partai Gerindra tidak bisa dicairkan, menurut Sekwan Endang bila masih ada perselisihan internal, pihaknya ingin klir dahulu. “Jangan dipolitisir, kami tidak mau. Sebab, kami ini birokrasi professional,” tuturnya. yan
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 JUMAT, 4 MARET 2016
Jembatan Soehat Dikabarkan Melengkung Bea Cukai Dampingi Pabrik Rokok Bermasalah
DUTA/RIO HENDRA
MASIH AMAN: Kondisi jembatan Soekarno-Hatta yang dikabarkan melengkung dan ramai di media social. Tim UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur bergerak cepat memantau kondisi jembatan dan kenyataannya masih aman dilalui.
Kondisi Masih Aman Dilalui MALANG - Tim UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur langsung bergerak cepat memantau kondisi jembatan Soekarno-Hatta (Soehat) yang dikabarkan melengkung. Mereka turun langsung memantau kondisi jembatan dengan menggunakan pesawat drone, guna memotret kondisi terkini. Kasi Jembatan, Cholidah, saat ditemui di lokasi, menuturkan, jembatan masih dalam kondisi baik dan layak pakai. “Saat beredar foto seperti itu di media sosial, kami langsung cek kemarin malam,” katanya. Kemarin ( 03/16). Ia juga menjelaskan, jembatan Soehat
memiliki rangka baja dan dirancang elastis, sehingga terasa ada getaran. “Jembatan itu dibangun untuk usia 30 tahun, saat ini mungkin masih tersisa antara 2 sampai 5 tahun lagi,” bebernya. Disampaikan pula, Kepala UPT Bina Marga di Malang sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur. “Saat ini rencananya akan koordinasi dengan Kementerian agar bisa meninjau langsung,” ungkapnya. Diakuinya, intensitas kendaraan yang lalu lalang di jembatan sedikit banyak mengurangi kekuatan jembatan, karenanya perlu dilakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di dalam jembatan. “S ec ara umum jembatan masih
layak namun kita akan koordinasi dengan kementerian untuk melakukan pengecekan apakah nanti dibangun lagi atau tidak,” tandasnya. S eperti diketahui, para netizen geger dengan sebuah foto yang menunjukkan kondisi Jembatan Soehat dalam keadaan melengkung. Hal itu membuat petugas dari Kecamatan Lowokwaru melakukan pemantauan kondisi jembatan, yang dinilai masih dalam keadaan aman. Sementara Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Malang, Nurwidianto, menegaskan, akan mencermati foto yang diunggah di facebook. “Kami masih mencermati keaslian foto dan akan diteliti serta diamati secara serius,” kata Widianto. Rio
MALANG - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai. ( KPPBC - TMC) Malang menggelar program asistensi. Program tersebut berupa pendampingan kepada pabrik atau perusahaan yang dinilai bermasalah. “Nanti akan dikirim petugas ke perusahaan tersebut. Dengan pendampingan langsung, kami mengharap tidak lagi menangkap, tapi membimbing dan dan menangani,” kata Rudi Hery Kurniawan Kepala Kantor KPPBC - TMC Malang usai pertemuan dengan media se - Malang Raya, kemarin (03/16). Rudy menuturkan rencananya, dari 20 pabrik rokok se Malang Raya akan dilibatkan dalam program asistensi. “Karena masih baru, kami me la ku kan ber tahap dan terus me ngeva luasi,”paparnya. Namun apabila masih ditemui kecurangan, maka pihak Bea Cukai tak segan segan akan mengambil tindakan tegas dengan memberikan sangsi. “Seperti yang sudah sering kami sosialisasikan dan diprogramkan kalau masih saja terjadi pelanggaran , ya harus di tindak hukumannya bisa langsung dipenjara dengan ancaman 10 tahun ,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut , media juga di berikan pengetahuan mengenal keaslian pita cukai tembakau . Untuk mengantisipasi pemalsuan pita cukai rokok. Setiap tahun selalu mengganti desain dan fiturnya yang semua dibuat dengan teknologi canggih. “Tahun ini desainnya ada warna merah biru dan kuning disertai serat kecil timbul agar tak mudah dicontoh,” jelas Rudy. Selain itu, untuk memperkuat keamanan pita cukai ada yang yang hanya bisa di lihat mempergunakan sinar UV. “Ada logo hologram yang bisa dilihat hanya dengan menggunakan sinar UV, dengan demikaian serat dalam kertas akan memperkuat keamanan. Bila tidak menggunakan Keamanan berlapis tentu mudah ditiru dan akan menyebabkan kerugian negara,” tambahnya. rio
UPTD PASAR KRIAN BARU GERAM
PBP Sewakan Stan Tempat Karaoke dan Rumah Huni
DUTA/YUDI IRAWAN
PASAR KRIAN: Pintu masuk Pasar Krian Baru. Keberadaannya kian rumit setelah PT Pilar Bangun Perkasa campur mengelola stan mangkrak disewakan karaoke dan rumah huni.
SIDOARJO - UPTD Pasar Krian geram terhadap ulah PT Pilar Bangun Perkasa (PBP). Pasalnya, investor Pasar Krian Baru itu masih ikut campur mengelola stan-stan yang sudah mangkrak untuk mengeruk keuntungan dari pedagang. Stan-stan yang belum laku disewakan untuk tempat karaoke dan rumah huni. Padahal, Pasar Krian Baru sudah diserahkan pengelolaannya ke Pemkab Sidoarjo dalam hal ini sebagai leading sektor pengelolaan Dinas Pasar Sidoarjo. Namun praktik dilapangan, PT Pilar Bangun Perkasa masih ikut campur mengelolanya. Bahkan dalam
pengelolaannya, PT Pilar Bangun Perkasa menyalahi aturan dengan menyewakan stan-stan yang kosong bukan pada fungsinya. “Diantaranya disewakan untuk tempat karaoke. Dan disewakan sebagai rumah huni atau tempat tinggal. H a l i n i j e l a s m e ny a l a h i fungsi, tidak digunakan pada semestinya,”tegas salah satu pejabat UPTD Pasar Krian, Kamis (3/3). Hebatnya, PT Pilar Bangun Perkasa menyewakan stannya sangat mahal dari har ga semestinya. “Sewa stan-nya bukan pertahun. Malah perbulan sebesar Rp 600 ribu,”ungkap sumber dilingkup pejabat UPTD Pasar
Krian. Direktur PT Pilar Bangun Perkasa, Suhari dikonfirmasi hal itu dia mengatakan masih berhak untuk mengelola Pasar Krian Baru. Karena dia mengatakan ingin mengembalikan modalnya mengaku rugi sebesar Rp 26 miliar. “Tanyakan saja kepada Bupati Sidoarjo. Yang lebih tahu Bupati Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo, Pak Kayan Ketua Komisi B,”ujar Suhari. Karena Suhari sudah me ngajukan kerugian investasinya membangun Pasar Krian Baru sebesar Rp 26 miliar untuk dibeli Pemkab Sidoarjo. “Sampai sekarang masih belum realisasi,”kata Suhari. yud
DUTA/RIO HENDRA
TUNJUKKAN CUKAI ASLI: Rudy HK Kepala Kantor KPPBC - TMC Malang saat menunjukkan pita cukai asli kepada media.
Editor : Imam Ghozali Layouter : Husni Fahamsyah
12
GRESIK
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 JUMAT, 4 MARET 2016
Kriminalitas
Pesta Sabu, Dua Budak Narkoba Diringkus GRESIK- Jajaran Polsek Manyar berhasil menggerebek pengedar narkoba jenis sabu-sabu di wilayahnya. Wilayah Manyar diketahui banyaknya pabrik besar dan ribuan karyawan berpotensi menjadi sasaran empuk obat haram itu. Warga jalan KH. Banjarsari Manyar, Gresik, H Moh Ali Abidin (34), pekerja swasta, tertangkap basah saat pesta sabu bersama Zakaria Ansori (32) yang tidak lain adalah pembeli. Sebenarnya Polsek Manyar sudah mengendus adanya pengedar sejak dua bulan silam dan hampir seminggu Polisi mengintai gerak pengedar. Rabu (2/3) sekitar pukul 17.00 WIBterlihat Zakaria masuk ke rumah Ali Abidin di jalan KH Ali Erfan RT 01/RW 01 Desa Banjarsari Manyar. Saat itulah Polisi menggerebek dan berhasil menangkap keduanya yang melangsungkan pesta shabu. “Setelah kita ikuti gerak gerik pelaku selama seminggu, akhirnya kita berhasil menangkap keduannya dengan barang bukti shabu seberat 3,28 gram sabu-sabu. Tidak hanya itu, anggota juga mengamankan sebilah pisau samurai didekatnya,” terang Kapolsek Manyar AKP Mulyono, Kamis (3/3).gus
DUTA/AGUS SALIM LUTHFI
TUNTUT DIPEKERJAKAN: Sejumlah buruh yang tergabung dalam SPBI-KASBI melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Disnaker Gresik, Kamis (3/3). Para buruh ini menuntut rekannya dipekerjakan kembali di CV Surya Makmur.
43 Pekerja Di-PHK, Disnaker Bungkam SBI-KASBI Tuntut CV Surya Makmur Diawasi
DUTA/AGUS SALIM LUTHFI
TERIMA KUNJUNGAN: Komisi C DPRD Gresik saat menerima kunjungan anggota DPRD Sragen, Kamis (3/3).
DPRD Sragen Berguru Penertiban Galian C di Gresik GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik kembali kedatangan tamu dari anggota DPRD Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Para wakil rakyat yang duduk di komisi III (bidang pembangunan) di Kabupaten Sragen kali ini melakukan studi banding ke Komisi C. Menariknya dalam rombongan kecil tersebut ikut serta Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto dan seorang Wakil Ketua, Dewan Hariyanto. Rombongan sendiri dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sragen, Sugiarto. Sugiarto menerangkan akan maksud kunjungannya ke Gresik cukup penting sehingga semua anggota komisi III ikut datang. “Tidak hanya itu, kunjungan ini juga diikuti dua orang unsur pimpinan dewan,”
ucap Hariyanto mewakili rombongan saat diterima di Ruang Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Gresik, Kamis (3/3). Pada forum sederhana nan serius itu banyak hal yang diperbincangkan terkait tugas dan fungsi komisi bidang pembangunan. Di antara persoalan yang ingin digali wakil rakyat Sragen dari sejawatnya di Gresik adalah mengenai peliknya penertiban usaha galian C yang kini sedang marak di daerahnya. “Kami terus terang saja saat ini kami kewalahan dalam menangani persoalan galian C,” ungkap Sugiarto. Dijelaskan Ketua Komisi C DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM, pihaknya dalam mengemban fungsi pengawasan sudah sejalan dengan pemerintah
DUTA/AGUS SALIM LUTHFI
KENANG-KENANGAN: Ketua Komisi III DPRD Sragen, Hariyanto, saat menerima kenang-kenangan dari Wakil Ketua DPRD Nur Gholib
daerah (pemkab). Komisi C selalu konsen dalam hal penertiban pada usaha galian C ini. “Sebagai tugas dan fungsi pengawasan kami, komisi C sangat konsen dalam penertiban usaha galian C di wilayah Kabupaten Gresik,” jelasnya. Ditambahkan Syafi’, ada tiga bagian penting yang harus diawasi pada setiap kegiatan usaha galian C, yakni, persoalan perizinan yang harus lengkap terkait dengan areal tambang, kemudian adanya armada yang layak jalan, dan bagian yang tidak kalah penting adalah pengaturan jam operasional. “Di Gresik tidak boleh ada armada pengangkut galian C berseliweran pada jam-jam tertentu. Operasi mereka baru boleh dimulai pada pukul 9 pagi,” ujar Syafi’ yang juga didampingi tiga rekannya, Markasim, Ahmad Kusriyanto, dan Lilik Hidayati. Selain persoalan galian C, hal lain juga menjadi bahan diskusi hangat adalah mengenai ULP (unit layanan pengadaan) barang dan jasa serta pendanaan beberapa proyek dengan nilai miliaran, termasuk pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan yang dianggarkan sekitar Rp 200 miliar pada tahun ini. Pertemuan semakin berbobot dengan kehadiran unsur pimpinan dewan masing-masing. Dari tuan rumah juga nampak Wakil Ketua DPRD Nur Gholib. Dia banyak menjelaskan seputar pundi-pundi pendapatan sumber PAD Gresik. adv/gus/sal
GRESIK - Buruh di Gresik yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia-Konggres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SPBI-KASBI) Gresik melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kamis (3/3). Buruh menuntut dipekerjakan kembali di CV Surya Makmur, Jl Kawasan Industri Gresik (KIG) Selatan, Kavling E Nomor 7, Kecamatan Gresik. Selain permasalahan dirumahkan dan PHK, massa juga menyerukan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) 2016 yang di Kabupaten Gresik hanya diberlakuan bagi pabrik asing. “Di pabrik pacul dan skrop di CV Surya Makmur ada seorang pekerja di PHK dan 43 pekerja borongan diliburkan,” kata Abdul Hakam, anggota SPBI-Kasbi Gresik, dalam berorasi. Dari PHK dan diliburkan puluhan pekerja tersebut, diharapkan tetap mengacu pada aturan dan undangundang ketenagakerjaan. “Ini pekerja borongan diliburkan tanpa dibayar dan di PHK tanpa prosedural. Kami menuntut Disnaker Gresik agar memberikan pengawasan ke perusahaan yang melanggar Undang-undang ketenagakerjaan,” katanya. Massa dikawal ketat aparat Polisi
dan perwakilan massa SPBI-KASBI Gresik diterima mediasi oleh Kabid pengawasan Disnaker Gresik. Upaya unjuk rasa serikat buruh berhasil mendesak Disnakertrans mengawasi pabrik CV Surya Makmur. Mediasi antara perwakilan SPBI-KASBI dengan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnaker Kabupaten Gresik Ninik A, berlangsung alot dengan dijaga ketat aparat Polisi. Alasan dari SPBI-KASBI bahwa perusahan produksi cangkul dan skrop itu selama hampir 2 tahun membayar pekerja di bawah upah minimum kota (UMK). “Sejak 2014 sampai 2015 ini pembayaran upah pekerja di bawah UMK,” kata Abul Hakam, anggota SPBI-Kasbi Kabupaten Gresik dalam forum mediasi. Tapi pihak pekerja tidak keberatan dengan alasan perusahaan tidak mampu. Tapi sekarang ini tiba-tiba perusahaan CV Surya Makmur melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seoarang pekerja tanpa alasan. Perusahaan juga meliburkan 43 pekerja borongan dengan alasan order perusahaan sepi. “Tapi perusahaan memilih impor produk cangkul yang sudah setengah jadi. Kemudian meliburkan pekerja borongan yang sudah kebih dari
4 tahun,” imbuhnya. Dari adanya PHK dan pekerja borongan yang diliburkan, SPBI-KASBI meminta Disnaker memeriksa perusahaan CV Surya Makmur. “Kita akan periksa di perusaan CV Surya Makmur. Tapi kalau bisa jangan ada unjuk rasa dan mogok kerja. Biarkan Disnaker yang melakukan pengawasan,” kata Ninik, dengan didampingi stafnya dan Polisi saat mediasi di Kantor Disnaker, Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas. Sementara, mengenai UMSK, Disnaker Kabupaten Gresik tidak bisa menjelaskan secara jelas terkait diberlakukannya UMSK pada Perusahaan Modal Asing (PMA). Sedangkan untuk perusahaan perusahaan modal dalam negeri (PMDN) tidak diberlakukan UMSK. “Ini ada apa dengan dewan pengupahan. Tolong dijelaskan kepada kami, apa alasanya menunggu ditunta lagi pada 2017 untuk UMSK. Padahal sudah ada sejak 2013,” kata Budiono, Ketua SPBI Kasbi. Dengan didesak oleh perwakilan pengurus SPBI Kasbi, tetap Disnaker tidak bisa menjelaskan. Akhirnya, setelah mendapatkan penjelasan panjang lebar dan dibuatkan notulen, massa membubarkan diri. Massa akan datang lagi ke Kantor Disnaker Kabupaten Gresik untuk menanyakan perkembangan pengawasan di CV Surya Makmur, tempat anggota SPBIKASBI bekerja dan di PHK.gus
Jatim Kurang Tenaga Perawat GRESIK- Keberadaan tenaga perawat di Jawa timur masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Pasalnya penyebaran tenaga perawat tidak merata, dan lebih menumpuk di kota. Selain itu tenaga perawat juga masih kurang dari target yang diharapkan. “Saat ini kekurangan perawat sekitar 13 ribu dan bidan sekitar 21 ribu,” ungkap Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf saat pertemuan akbar perawat Ponkesdes se Jawa Timur dalam rangka milad ke-1 Forkom Ponkesdes Jatim yang dihadiri sekitar 250 perawat se Jatim di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (3/3). Gus Ipul yang juga Bapak Ponkesdes Jatim menjelaskan, permasalahan tidak hanya penyebaran perawat yang tak merata, demikian juga pembangunan rumah sakit juga belum merata. “Sedangkan penyebaran bidan lebih merata tapi masih kekurangan tenaga. Demikian juga kompetensi lulusan masih kurang dan jumlah tenaga kesehatan di faskes juga kurang. Inilah masalah-
DUTA/ABDUL SALIM
PONKESDES: Perawat se Jatim merayakan milad ke-1 Forkom Ponkesdes Jatim di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (3/3). masalah yang menjadi perhatian kita,” ujarnya. Namun masalah yang terbaru dengan diberlakukannya MEA menjadikan permasalahan semaikin komplek, yaitu tenaga asing di bidang kesehatan, mulai memasuki Jatim. Tentunya akan mengancam tenaga lokal di Jatim. “Namun Gubernur Jatim berkomitmen untuk memprioritaskan tenaga sendiri atau anak-anak kita sendiri. Jadi kalau ada perawat yang bertempat di desa, ini merupakan pahlawan kesehatan yang luar biasa,” tegasnya.
Sementara Wakil Bupati Moh Qosim menjelaskan, di Kabupaten Gresik saat ini di semua desa sudah mendapat pelayanan kesehatan, ada 226 perawat di poskesdes ditunjang dengan 32 puskesmas dan 74 Pustu, serta rumah sakit Tipe D telah dibangun di Pulau Bawean, dan pembangunan Ponek lima lantai di area RS Ibnu Sina. “Ini semua sebagai upaya Pemkab Gresik untuk memberikan pelayanan kesehatan dan kesejehtraan masyarakat,” tegas Qosim yang juga dinobatkan sebagai pembina Ponkesdes terbaik.sal
Editor : Tri Suryaningrum Layouter : Manila
13
TAPAL KUDA
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 JUMAT, 4 MARET 2016
SITUBONDO-PROBOLINGGO-JEMBER-BONDOWOSO-PASURUAN-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN-SUMENEP-BANYUWANGI
Pencurian
Terlibat Korupsi, Sunardi Dipecat dari DPRD
Dua Pencuri Kayu Diringkus PASURUAN - Petugas jajaran Polres Pasuruan berhasil menggulung 2 pelaku pencurian kayu hutan milik Perhutani KRPH Puspo Dusun Jeglong, Desa Palangsari, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Selasa (1/3) petang. Dua pelaku yakni Astani (42) dan Sunarto (34) yang merupakan warga Dusun Jeglong, Desa Palangsari, masih diperiksa secara intensif. Dari tangan pelaku yang berprofesi sebagai petani dan sopir tersebut, berhasil diamankan 10 batang kayu wangkal dan 9 batang kayu sengon tekik untuk dijadikan barang bukti. “Saat melakukan aksi pencurian, yakni dengan cara menebang dengan alat gergaji secara liar. Hanya dalam waktu singkat kayu wangkal dan kayu sengon tekik yang menjadi otoritas pihak Perhutani KRPH Puspo, berhasil diselesaikan. Kemudian kayu tersebut dipotongpotong menjadi berbagai bentuk dan ukuran,” ujar Kasubbag Humas Polres Pasuruan, AKP Yusuf Anggi, Kamis (3/3). Untuk memudahkan mengangkut kayu itu, lanjut AKP Yusuf, kayu itu dipotong jadi 10 batang dan 9 batang. Setelah kayu tersebut dipotong-potong dengan berbagai ukuran selanjutnya kayu curian itu di naikkan ke mobil pick up Nopol N 8704 CJ yang dikemudikan oleh Sunarto. Namun, pada saat berangkat, keduanya kepergok petugas dari Polsek Puspo yang sedang melakukan patroli di dalam lokasi Perhutani tersebut. Melihat muatan kayu yang tanpa dilengkapi izin atau dokumen resmi dari Perhutani, saat itu juga petugas langsung menangkap dan mengamankan dua pelaku beserta barang bukti curiannya dibawa ke Polsek Puspo untuk dilakukan pemeriksaan. “Saat ini kedua pelaku ditahan dirumah tahanan polsek puspo guna proses penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku melanggar pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara,” imbuh AKP Yusuf Anggi.dul
Kriminalitas
Terlilit Utang, Ibu RT Nekat Mencuri SITUBONDO - Berdalih terlilit utang, seorang ibu rumah tangga (RT) bernama Nurfadilah (28), warga Desa Wringinanom, Kecamatan Asembagus, nekat mencuri perhiasan emas. Perhiasan emas yang dicuri diantaranya 6 buah gelang, 1 liontin, 1 kalung, dan 2 cicin, dengan total emas yang dicuri sekitar 30 gram. Selain mencuri emas milik Atriani (45), tetangganya, ibu muda satu anak ini juga mencuri uang tunai dengan nominal sebesar Rp 15 juta. Namun, sebelum menjual emas hasil curiannya, pelaku ditangkap dirumahnya oleh anggota Polsek Asembagus. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti (BB) emas dengan total sekitar 30 gram, uang tunai dengan nominal Rp10,8 juta. “Saya terpaksa mencuri karena punya hutang, sebagian uangnya saya gunakan untuk membayar hutang,” kata Nurfadilah kepada penyidik Polsek Asembagus, Kamis (3/3) Dalam melakukan aksinya, pelaku berpurapura bertamu ke rumah korban Atriani. Mengetahui korban tidak ada dan pintu di rumah tak terkunci, pelaku langsung masuk menuju ke kamar korban. Pada saat itu, pelaku mengambil sejumlah perhiasan emas dan uang tunai milik korban. Ironisnya, usai melakukan aksinya, pelaku kepergok oleh salah seorang tetangganya, sehingga hanya dalam 3 jam polisi berhasil mengungkap dan menangkap pelaku di rumahnya. “Begitu mendapat laporan tentang pencurian tersebut, petugas langsung melakukan olah TKP dilokasi kejadian, sehingga berdasarkan keterangan salah seorang saksi, kami berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pencurian tersebut,” kata AKP Sugiono, Kapolsek Asembagus.fat
TANTRI HASAN AMINUDDIN DUTA/FAISOL
Pilbup Butuh Dana Rp 46 Miliar KPU Diminta Siapkan Langkah Strategis PROBOLINGGO - KPU Kabupaten Probolinggo bersiap mengelar Pemilihan Bupati (Pilbup) pada 2018 mendatang. Dana yang dibutuhkan untuk Pilbup sebesar Rp 46 miliar. Sementara Pemkab Probolinggo menyiapkan Rp 40 miliar dari dana cadangan. Ketua KPU Kabupaten Probolinggo HM Zubaidi mengatakan, Pilbup Probolinggo tahun 2018 akan dilaksanakan serentak bersama 19 daerah lain di Provinsi Jawa Timur pada Juni 2018 mendatang. Pemilihan ini juga digelar bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. “Harapannya pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Probolinggo akan dapat berjalan dengan baik, lancar tanpa hambatan apapun secara teknis,” katanya, Kamis (2/3).
Menurut Zubaidi, untuk kebutuhan anggaran pemilihan ini KPU sudah menyiapkan draft anggaran sebesar Rp 46 miliar. Jumlah ini meningkat jauh jika dibandingkan dengan Pilbup tahun 2012 yang hanya Rp 20 miliar dan terserap Rp 17 miliar. “Untuk mensukseskan pemilihan ini, kami akan bersinergi dengan beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Probolinggo. Sebab meskipun masih Juni 2018, tetapi tahapan ini akan dimulai antara Agustus hingga September 2017 mendatang,” jelasnya. Menurut Bupati Tantri Hasan Aminuddin, Juni 2018 memang kalau hitungan hari masih jauh. Tetapi jika merunut pada tahapan dari KPU itu sangatlah dekat. Apalagi KPU sudah berkoordinasi, bersilaturahim dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Terkait anggaran Pilbup, kata Tantri, lebih baik dipesiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Meskipun ada dana sharing dari provinsi, tetapi KPU diminta untuk tidak boleh menggantungkan diri sehingga tidak ada persiapan khusus.
Anas: Kalau Kualitas Proyek Kurang Baik, PU Jangan Terima BANYUWANGI-Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (PU BMCTR), Ir H Mujiono dan jajarannya untuk tidak menerima kualitas proyek yang dianggap kurang baik, termasuk penerimaan barangnya. “Jadi, kami meminta kepada pak Mujiono dan jajaranya untuk tidak menerima kualitas proyek yang dianggap kurang baik. Maka dari itu, kualitas proyek sangat penting, sehingga harus diperhatikan sangat
serius,” tandas Bupati Anas saat Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas PU BMCTR Banyuwangi, Kamis (3/3) sore. Bupati Anas mencontohkan proyek green watudodol. Kualitas pekerjaanya kurang bagus, termasuk jenis kayu-kayunya yang dianggap kualitasnya juga kurang baik. Selain itu, banyak kayu-kayu yang berserakan. “Nah, mumpung ada waktu untuk perbaikan, silahkan diperbaiki terlebih dahulu,” pinta Anas yang didampingi Ir Mujiono Dikatakan Anas, saat ini Dinas PU BMCTR memiliki UPTD-UPTD
yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap kondisi jalan yang berlubang disetiap kecamatankecamatanm. “Kalau dulu saya banyak menerima keluhan, tapi sekarang tidak lagi. Karena, sudah ada petugas khusus untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi jalan-jalan yang berlubang untuk secepatnya ditutup,” ungkapnya. Bupati Anas juga meminta perencanaan harus diperbaiki, itupun kalau memang ada yang kurang baik. Bahkan yang sudah baik harus diteruskan. Begitu
RAKOR: Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas dan Kadis PU BMCTR, Mujiono, saat Rakor, Kamis (3/3).
DUTA/JAMHARI
Kembangkan Potensi Wisata, Wabup Situbondo Meninjau Waduk Bajulmati SITUBONDO-Untuk mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Situbondo, Wakil Bupati Situbondo Ir H Yoyok Mulyadi, MSi, meninjau lokasi Waduk Bajulmati, Kamis (3/3). Waduk seluas 113 hektare itu berlokasi di Hutan Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Dalam kunjungan ke Waduk Bajulmati yang mempunyai luas genangan air seluas 98,6 hektare lebih, Wabup Yoyok Mulyadi didampingi Gatot Siswoyo, ST, MSi, dan Amos Sangka, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Surabaya. Usai meninjau lokasi Waduk Bajulmati, Wabup berjanji untuk segera membangun rest area atau sarana pendukung di sekitar waduk Bajulmati tersebut.”Untuk pengembangan sektor wisata di Kabupaten Situbondo, saya merencanakan untuk segera membangun rest area atau fasilitas pendukung di sekitar waduk bajulmati tersebut,” ujarnya. Diakui Yoyok, panggilan akrab Yoyok Mulyono, separuh lokasi Waduk Bajulmati itu masuk wilayah Kabupaten Banyuwangi, namun pintu
“Untuk persiapan pemilihan ini, Pemerintah Daerah sudah menyiapkan alokasi dana cadangan mulai tahun ini sebesar Rp 25 miliar dan tahun 2017 sebesar Rp 15 miliar. Mengacu pada kebutuhan KPU, dana ini masih kurang. Belum lagi pengamanan dan fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, tim anggaran dan KPU harus menyusun langkah-langkah strategis,” jelasnya. Bupati Tantri menyambut baik upaya dari KPU yang akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Para Camat juga diminta untuk membantu tugas dari Dispenduk Capil untuk mendata warganya yang belum melakukan perekaman e-KTP. Apalagi dari wajib KTP 917.188 orang, masih ada 183.442 orang yang belum melakukan perekaman e-KTP. “Saya berharap KPU bisa bekerja profesional sesuai dengan harapan masyarakat. Berhati-hatilah dalam bekerja, pahami juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) nya. Sebab tidak hanya dituntut transparan saja, tetapi juga tertib administrasinya. Keduanya harus berjalan dengan baik,” tuturnya.afa
SITUBONDO - Selain divonis selama 2 tahun kurungan penjara oleh majelis Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, karena terbukti melakukan kasus korupsi dana Bantuan Partai Politik (Banpol) tahun 2012 lalu, Sunardi juga resmi diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Situbondo. Namun, pemberhentian mantan ketua Partai Demokrat (PD) Situbondo itu, hanya bersifat sementara, bukan pemberhentian permanen. Surat Keputusan (SK) pemberhentiannya sebagai anggota dewan ditandatangani gubernur Provinsi Jawa Timur (Jatim). Sejak kemarin (3/3), SK tersebut sudah sampai di sekretariat DPRD Situbondo. Ketua DPRD Kabupaten Situbodondo, Bashori Shanhaji mengaku, SK itu juga langsung disampaikan ke meja bupati. Selain itu, SK ditembusi ke DPC Partai Demokrat Situbondo. Pemberhentian sementara Sunardi diproses karena sudah ada putusan. Pengusalannya diajukan bupati, DPRD, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo. ”Karena sudah ada putusan, maka langsung diproses,” terangnya Menurutnya, dengan pemberhentian sementara, otomatis politisi partai democrat ini masih bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anggota dewan. ”Namun, sebagian hak tidak bisa diberikan,” terangnya. Akan tetapi, Bashori tidak bisa menjelaskan apa saja hak yang masih bisa diterima dan tidak bisa diterima. Sebab, DPRD masih melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi Jatim. ”Waktu kita ambil SK, kita juga bawa surat tertulis tentang hak termasuk juga PAW pada alat kelengakapan tertentu,” terang Bashori. Dalam surat tersebut, DPRD meminta petunjuk ke Pemerintah provinsi. Bashori menerangkan, penjelasan dari provinsi terkait dengan hal itu sudah diterima paling lambat satu pekan lagi. Itu karena surat dari DPRD itu masih harus ditandatangani Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jatim. Kenapa tidak diberhentikan tetap? Bashori menerangkan, pemberhentian permanen baru bisa dilakukan jika proses hukum sudah inkrah.fat
DUTA/FATUR
TINJAU WADUK: Wakil Bupati Ir H Yoyok Mulyadi, MSi meninjau Waduk Bajulmatiyang berlokasi i di Hutan Baluran, Situbondo, Kamis (3/3). masuk menuju waduk merupakan wilayah Kabupaten Situbondo. ”Sehingga untuk mengenalkan Kabupaten Situbondo, kami merencanakan untuk membuat papan nama atau ikon Situbondo disekitar pintu masuk menuju ke waduk,” imbuhnya. Yoyok menambahkan, untuk mengenalkan Kabupaten Situbondo melalui sektor wisata, pihaknya melakukan kerjasama dengan BBWS Brantas Surabaya selaku pengelola Waduk Bajulmati. ”Meski proses pembangu-
nan waduk sudah rampung, namun BBWS Brantas Surabaya selaku pengelola menyambut baik tawaran kerjasama kita,” kata Wabup asal Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran ini. PPK BBWS Brantas Surabaya Amos Sangka mengatakan, dirinya menyambut baik tawaran kerjasama yang langsung ditawarkan oleh Wabup Situbondo. ”Kami mempersilahkan Pak Wabup untuk segera membangun rest area. Karena separuh areal waduk masuk wilayah Kabupaten Situbondo. Apalagi,
pintu masuk ke waduk merupakan wilayah Kabupaten Situbondo,” ujarnya. Menurutnya, untuk pembangunan waduk bajulmati yang mempunyai taya tampung 10 juta m3 dan proses pembangunannya yang dimulai sekitar tahun 2006 lalu itu anggarannya mencapai Rp 420 miliar.”Waduk bajulmati ini akan mengairi areal persawahan seluas 1.800 hektar, dengan rincian, areal persawahan di Kecamatan Wonsorejo, Banyuwangi seluas 1.400 hektar, sedangkan seluas 400 hektare lebih areal persawahan di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo,”pungkasnya. Sementara itu, sejumlah fasilitas pendukung yang direncanakan akan dibangun disekitar Waduk Bajulmati. Masing-masing adalah, tempat istirahat di tempat parkir menuju waduk dan sejumlah kios. Selain itu, Pemkab Situbondo juga merencakan untuk dibangun café, sarana out bond, menyediakan speed boat para pengunjung, serta sepeda motor roda empat (ATV) di sekitar wisata Waduk Bajulmati tersebut.fat/adv
juga pengawas. Karena, pengawas merupakan kunci. Selain itu, jangan ada kompromi terhadap kualitas pekerjaan. Kalau tidak, hal menjadi masalah bagi semuanya dan bagi penerima barang harus dicek, kalau tidak bagus jangan diterima barangnya. “Karena, pengawasan bangunan itu tergantung perasaan kita. Kalau akal sehat kita tidak perlu arsitek, wartawan juga mengerti. Justru itu, hal ini harus diperhatikan, tidak perlu yang njlemet-njlemet begitulah,” papar bupati.
Sementara Ir Mujiono menjelaskan kalau tahun ini untuk pembangunan jalan semuanya hotmik dengan panjang 700 km. Apalagi, kata Mujiono, anggaran terbesar di Dinas PU BMCTR adalah Bidang Bina Marga, yakni 72 persen dari total anggaran Rp 414 miliar. Sedangkan untuk pemukiman 10 persen atau Rp 44 mliar, dan Tata Ruang 16 persen dan sisanya anggaran kesetarisan 0,6 persen. “Jadi, anggaran terbesar di dinas PU BMCTR adalah di bidang bina marga,” tandas Mujiono.jam
Bondowoso Bakal Miliki Museum Sejarah Kereta Api BONDOWOSO - Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Perhubungan (Disparporahub) Kabupaten Bondowoso dengan PT KAI berencana untuk mendirikan sebuah museum yang menjadi jujukan dan yang bersifat edukatif tentang perkerataapian. Namun bukan hanya untuk gerbong maut saja, akan tetapi perkeretaapian secara umum, dan itu hanya dimiliki oleh Bondowoso di Jawa Timur. Kepala Disparporahub Bondowoso, Harry Patriantono mengungkapkan, pendirian museum kereta api sudah dilaksanakan penataan oleh PT KAI, sehingga untuk program ke depan museum itu merupakan satu destinasi wisata untuk city tour. Namun kami lebih fokuskan lagi kepada edukatifnya. “Kami akan berkerjasama dengan Diknas agar anak-anak kita mulai dari TK hingga ke tingak SMA mengathui secara persis tentang sejarah kereta api termasuk sejara gerbong maut itu sendiri,” kata Harru Patriantono, Kamis (3/3) Sedangkan konten dari gerbong maut, tambah dia, pihaknya berupaya menghubungi beberapa pihak keluarga agar dapatnya diberi barang-barang pelaku sejarah gerbong maut itu sendiri, termasuk berupaya untuk mengembalikan gerbong yang ada di museum Malang. “Kami akan mencoba menghubungi pihak museum di Malang. Karena sejarah tentang gerbong maut itu terjadi di Bondowoso, agar dapat bisa dikembalikan ke tempat sejarah asalnya,” kata Kadis saat mendampingi jajaran PT KAI. Manager Museum Management PT KAI, Sapto Hartoyo membenarkan pendirian museum
DUTA/HARYONO
MUSIAM KERETA: Kadisparporahub Kabupaten Bondowoso bersama jajaran PT KAI sedang melakukan persiapan pembangunan museum kereta api. kereta api di Bondowoso merupakan komitmen yang telah disepakati dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bondowoso, bahwa stasiuan Kereta api di Bondowoso yang saat ini tidak beroprasi ini akan dijadikan museum. Menurutnya, museum kereta api Bondowoso ini sudah tertuang dalam keputusan Direksi PT KAI, memang sudah diatur untuk dijadikan museum. Dan perlu diketahui bahwa museum kereta api Bondowoso itu menjadi satusatunya museum kereta api yang ada di Jawa Timur, khususnya di Daop IX Jember dan sekitarnya, “Untuk saat ini kami masih melakukan penataan, selanjutnya nanti kami berharap kepada Pemkab Bondowoso untuk diadakan shop lounching, kita nanti minta Bupati Bondowoso untuk melakukan peresmian awal,” kata Sapto Hartoyo yang didampingi Kepala Daop IX Jember Krisbiyantoro. Dijelaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kepala Dinas Pariwisata bahwa untuk grand lounchingnya masih menunggu hari jadi kabupaten Bondowoso, kalau yang shop lounching nanti akan dilakukan dengan sederhana yang penting masyarakat tahu bahwa di Bon-
dowoso telah ada museum. “Untuk seterusnya, kegiatankegiatan lebih lanjut setelah hari jadi Bondowoso, dan itu kesepakatan kita antara PT KAI dengan Pemkab Bondowoso,” tegasnya. Diharapkan, dengan adanya museum itu nanti akan dijadikan icon Bondowoso untuk banyak menarima wisatawan lokal maupun mancanegara, dan nantinya tidak hanya itu saja yang ditampilkan. “Masih banyak lagi yang akan kita tampilkan disini,” terang Sapto. Namun, saat ini masih ada akses bagi masyarakat untuk masuk ke museum ini, masih belum diperbolehkan karena masih dalam penataan. Sebab, jika masyarakat diperboleh masuk, dikwatirkan ada kerusakan. “Perlu diketahui juga bahwa untuk menjaga benda-benda bersejarah seperti cagar budaya sangat kurang, sehingga untuk saat ini masyarakat masih belum diperbolehkan masuk ke area museum,” ujarnya. Terkait dengan kereta gerbong maut yang saat ini berada di Malang, pihaknya meminta Pemkab Bondowoso untuk bisa membawa pulang, karena Bondowoso yang mempunyai sejarah tentang gerbong maut.yon
Editor : Mahrus Ali Layouter : Imron
14
MATARAMAN
DUTA MASYARAKAT JUMAT, 4 MARET 2016
BLITAR-TULUNGAGUNG-KEDIRI-TRENGGALEK-MADIUN-NGAWI-PONOROGO-PACITAN-MAGETAN
Kriminalitas
Bupati Ancam Pertamina DUTA/JAROT
DIAMANKAN: Tim intel gabungan Kodim 0807, Korem 081/Dirotsaha Jaya serta Kodam V/Brawijaya menunjuukkan.
Intel Bekuk TNI Gadungan TULUNGAGUNG - Tim intelijen gabungan Kodim 0807, Korem 081/Dirotsaha Jaya serta Kodam V/Brawijaya menangkap seorang pecatan TNI yang menyaru sebagai tentara aktif berpangkat mayor palsu dan melakukan serangkaian penipuan berkedok rekrutmen anggota baru di tubuh TNI. Kecurigaan petugas mencuat karena di daerah itu tercatat hanya satu anggota TNI aktif berpangkat perwira, namun tidak tinggal di lingkungan Mangunsari seperti informasi yang diterima dari masyarakat tersebut. “Operasi penangkapan dilakukan Senin (29/2) setelah anggota mendapat informasi keberadaan seorang anggota TNI gadungan yang menyaru sebagai perwira aktif dan tinggal di lingkungan Kelurahan Mangunsari, Tulungagung,” kata Komandan Kodim 0807 Tulungagung, Letkol Inf Brantas Suharyo Kamis (3/3). “Karena identitas, alamat, serta ciri-cirinya belum dikenali. Kami instruksikan kepada anggota untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya. Dipaparkan, penyelidikan oleh tim intelijen dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB dengan cara bertamu ke rumah pelaku dan berpurapura akan mendaftar anggota militer. “Kami tanyakan soal prosedur pendaftaran menjadi anggota TNI. Dari tanya jawab itulah diketahui adanya kejanggalan yang membuat anggota intelejen kami curiga,” paparnya. Hasil penyelidikan, Wahyu diduga telah melakukan serangkaian penipuan dan penggelapan yang dilakukannya selama dua tahun oleh pelaku hingga enam korban.Tidak tanggung-tanggung, hasil penipuan berhasil meraup uang hingga Rp1,5 miliar dari enam korban,barang bukti yang berhasil disita dari pelaku berupa 1 unit mobil honda jazz, 1 unit sepeda motor serta pakaian dinas lengkap dan berbagai kertas kop dan stempel. jar
Hanya Kirim Utusan, Siapkan Jalur Hukum MADIUN - Soal klarifikasi dan permintaan maaf atas tudingan Direktur Pemasaran PT Pertamina Ahmad Bambang bahwa Bupati Madiun Muhtarom memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan memanipulasi alat ukur dispenser, terus bergulir. Kali ini, giliran Manager Retail PT Pertamina Mor V Jatim Balinus, Made Adi Putra, menemui Bupati Madiun di Pendopo Muda Graha, Kamis (3/3). Sebelumnya, usai somasi pertama dilayangkan kepada Ahmad Bambang, PT Pertamina mengirim Sales Representative Retail Pertamina Depo Madiun, Anditya Anwar dan Sekretaris Hiswana Madiun Agus Wiyono. “Saya tidak ingin membuat repot anda di Jatim ini, persoalannya mudah jawab surat dan permohonan maaf pada media menayangkan berita itu,” ujar Muhtarom. Ia memaparkan pada berita pertama berjudul “Pertamina Tegur Bupati Madiun Soal Manipulasi Alat Ukur”, ditunggu-tunggu hingga beberapa hari tidak niat baik melakukan perbaikan atau permintaan maaf, Maka, somasi pertama dikirim melalui kurir langsung, tapi muncul bukan
DUTA/AGOES BASOEKI
TERIMA UTUSAN: Bupati Madiun Muhtarom didampingi Kasubag Humas dan Protokol Heri Pramono, menerima utusan PT Pertamina, untuk klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan disampaikan Direktur Pemasaran PT Pertamina. jawaban melalui surat, tapi sekadar ralat dalam sub judul berita, bukan menjadi judul dan isi berita sesungguhnya secara utuh. Menurutnya ralat disampaikan itu tidak memadai dan belum ada juga permintaan maaf atas kesala-
Terhimpit Ekonomi, Ibu Tega Buang Bayi
Tipikor
Dua Mantan Pejabat Dituntut 2 Tahun MADIUN- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mejayan Kabupaten Madiun menuntut dua mantan pejabat Pemkab setempat, Budi Tjahyono dan Komari, terdakwa dugaan korupsi penyimpangan sisa dana program Peningkatan Industri Kerajinan (PIK) senilai Rp 105,1 juta selama dua tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta. Kepala Seksi Pidana Khusus Wartajiono Hadi membenarkan tuntutan JPU tersebut. Menurutnya, tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Timur pada 17 Februari lalu. “JPU menuntut, agar majelis hakim yang memeriksa perkara itu untuk menjatuhkan pidana penjara kepada kedua terdakwa ini masing-masing selama dua tahun dan denda Rp 50 juta subsider tiga penjara,” terangnya. Dijelaskan, kedua terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP. “Tahapan persidangan kedua terdakwa sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Dua pekan lagi kita akan menunggu putusan, kemungkinan Rabu 16 Maret depan itu sudah ada (putusan, Red) dari hakim,” ujarnya. bow
hukum,” tandas Muhtarom. Kedatangan Made Adi Putra didampingi Anditya Anwar dan Agus Wiyono, lalu menyerahkan surat jawaban dari Ahmad Bambang, Surat itu langsung diberikan kepada Kepala Dinas Koperasi,
Dewan: Pemkab Lamban Tangani Sekolah Rusak
Peristiwa
TRENGGALEK-Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Pukul 05.00 Wib, Kamis (3/3), digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di rumah salah seorang warga. Bayi yang diduga dibuang oleh orang tuanya ini ditemukan pertama kali oleh Eko, warga setempat, setelah mendengar suara tangisan bayi di dekat rumahnya. Merasa curiga akhirnya Eko mencari sumber suara tangisan bayi yang semakin nyaring. Ternyata Kecurigaan Eko membuahkan hasil, nampak di teras rumahnya, tepat di sebelah kanan pintu utama, terdapat sosok bayi yang terbungkus jarit merah. Mendapati ada bayi, Eko pun buru-buru memanggil orang tuanya dan warga sekitar. Tak mau mengambil risiko, Eko bersama dengan warga sekitar membawa bayi ini ke bidan desa untuk mendapatkan perawatan. Nurhidayah, Bidan Desa setempat mengungkapkan, keadaan sehat yang belum lama dilahirkan itu sehat. “Dugaan kami bayi ini memang sengaja dibuang orang tuanya karena motif ekonomi. bila melihat isi surat yang disertakan dalam pembuangan bayi tersebut,” tegasnya. Babinkamtibmas Desa Slawe, Bripka Sunarya saat dikonfirmasi mengenai penemuan bayi oleh warga, mengaku telah melaporkan kejadian ini kepada atasannya. “Kasus ini telah ditangani oleh Polsek Watulimo untuk dilakukan proses penyelidikan,” tandasnya. ttg
han pernyataan diucapkan pejabat PT Pertamina itu. “Jadi, saya pun melakukan somasi kedua hingga hari ini sudah melebihi batas waktu ditentukan 2x24 jam atau 2 hari. Saya masih bisa tahan diri, untuk tidak melanjutkan ke jalur
DUTA/HENDIK BUDI YUANTORO
RUSAK BERAT: Konsisi sarana belajar di SDN Bululawang 2, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar yang rusak berat akibat banjir.
BLITAR - Kalangan DPRD Kabupaten Blitar menyesalkan lambatnya Pemkab Blitar dalam merespon fasilitas pendidikan yang rusak akibat banjir. Ironisnya lembaga pendidikan tersebut membuat siswa harus diliburkan karena kurangnya kepedulian pemerintah setempat. Dewan mempertanyakan keseriusan pemkab dalam menbangun pendidikan. Pengaduan dari masyarakat atas terjadinya kerusakan yang dialami SDN Bululawang 2 Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. Kondisi miris tersebut akibat terjadinya musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu sampai saat ini belum bisa dipergunakan untuk belajar karena kondisinya ruangan dan sekitar sekolah berlumpur. “Setelah saya lihat kondisinya memang parah dan sementara tidak bisa dipergunakan untuk proses belajar mengajar. Sehingga sementara semua siswanya diliburkan,” kata Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Suswati. Untuk itu pihaknya kembali meminta kepada Pemkab Blitar yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang baru
pasangan Drs Rijanto, MM dan Marhaenis Urip Widodo, SSos untuk lebih memperhatikan sekolah yang ada dipinggiran atau sekolah yang berada dipelosok Kabupaten Blitar dengan fasilitas pendidikan yang saat ini sudah cukup banyak alokasi anggarannya. “Ada banyak jenis anggaran untuk Pendidikan yang bisa dialokasikan untuk pembangunan sekolah di pinggiran atau perbatasan yang selama ini kurang perhatian,” ujarnya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Drs Totok Subihandono, akan melakukan pengecekan terhadap sekolah atau gedung sekolah yang mengalami kerusakan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. “Kami akan prioritaskan sekolah yang benar-benar parah kondisinya jika memang ada yang mengalami kerusakan di semua wilayah di Kabupaten Blitar,” katanya. Sedangkan khusus kerusakan yang terjadi di SDN Bululawang 2, pihaknya akan melakukan verifikasi jenis kerusakan yang terjadi serta melihat seberapa parah kerusakannya. ndi
Tak Beli Gabah Petani, Mentan Sentil Bulog MADIUN - Bisa jadi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman jengkel pada Bulog, sebab hingga kini terlihat belum ada aksi pembelian gabah langsung kepada petani. “Saya selama beberapa hari ini hingga waktu belum ditentukan keliling daerah mulai dari Jawa Barat, Tengah hingga Timur, ternyata pembelian gabah ditingkat petani masih dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah,” tandasnya. Demikian disampaikannya dalam “Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pengamanan Harga Gabah Anjlok Saat Panen Raya Di Sentra Produksi Korem 081 Dhirot Saha Jaya (DSJ) Madiun” di Makorem setempat, Kamis (3/3). Hal itu membuat Mentan, langsung memerintah kepada Direktur Pemasaran Bulog Wahyu melakukan perjanjian pembelian dengan para kepada daerah. “Saya heran, Bulog tidak kunjung melakukan action melakukan pembelian gabah langsung kepada petani, harga gabah temui di petani dari Rp 3.200-Rp 3.500 per kg. Begitu juga tadi mendapat laporan dari para kepala daerah se Korem ini, harga masih dibawah HPP. Atas kondisi itu, hari ini saya minta Bulog membuat perjanjian dengan para kepala daerah, siap membeli gabah petani,” ujarnya keheranan. Keluhan serupa juga dilontarkan sebanyak 11 kepala daerah di Korem 081 DSJ Madiun, seperti disampaikan Bupati Madiun Muhtarom mengatakan penurunan harga jual gabah, biasa terjadi saat musim panen raya. “Harganya dibawah ketetapan pemerintah, kami tidak bisa berbuat
banyak menghadapi hal itu. Hasilnya, petani tidak dapat menikmati hasil sesuai ketetapan pemerintah itu,” ujar Muhtarom. B egitu juga disampaikan Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Bupati Magetan Sumantri dan lainnya, berharap Bulog segara melakukan aksi membeli gabah petani sesuai HPP. Mereka juga menyambut langkah diambil Mentan melakukan perjanjian Bulog dengan mereka. “Perjanjian ini, tidak hanya berlaku di Jatim saja, tapi mulai hari ini berlaku seluruh Indonesia,” ujar Mentan lagi disambut aplaus.
Sesuai Inpres 17 Maret 2015 lalu, harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dengan kadar maksimum air 25% dan hampa maksimum 10% Rp 3.700 per kg di petani atau Rp 3.750 per kg di penggilingan. Lalu, Gabah Kering Giling (GKG) kualitas kadar air minimum 14% dan kotoran 3% Rp 4.600 per kg di penggilingan atau Rp 4.650 per kg di gudang Bulog. Sedangkan, untuk pembelian beras kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir 2% dan derajat sosoh minimum 95% Rp 7.300 per kg di gudang Bulog. “Saya
tidak ingin, berlama-lama, segera lakukan pembelian dengan jalin kerjasama pemerintah setempat hingga mereka pemilik gudang hingga pengeringan,” ujar Mentan serius. Menanggapi hal itu, Direktur Pemasaran Bulog Wahyu megakui pihaknya sempat alami kerepotan dalam melakukan pembelian gabah itu. “Saya akui Pak Menteri, kami (Bulog) seperti terbirit-birit dalam menerima tugas membeli gabah langsung ke petani. Sebab, kami sebelumnya terbiasa membeli beras, jadi bukan membeli gabah,” ujarnya. ags
DUTA/AGOES BASOEKI
SERAHKAN PERJANJIAN: Mentan Amran Sulaiman menyerahkan perjanjian pembelian gabah langsung ke petani kepada Direktur Pemasaran Bulog Wahyu.
Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Sawung Rehwanto dan seorang staf Bagian Hukum untuk ditelaah. Isi surat anggap pemberitaan pertama sudah selesai, seiring adanya ralat melalui berita kedua. “Perbedaan jelas berita I dan II jauh dari memadai. Dampak negatif pemberitaan bermunculan sejak hari pertama, baik melalui media sosial hingga pembicaraan umum. Saya dianggap membeli SPBU di Kecamatan Balerejo, enak jadi Bupati Madiun 2 periode bisa punya 4 SPBU dan masih banyak lagi. Kenyataannya, saya tidak memiliki satu pun SPBU,” ujar Muhtarom lagi. Kembali, Muhtarom menegaskan dirinya memiliki batas waktu tertentu, jika sampai beberapa hari ini tidak ada jawaban hingga tindakan memadai, dirinya tidak segan-segan membawa ke jalur hukum. “Saya juga minta sejumlah kalangan melakukan aksi demo ke PT Pertamina di Kota Madiun agar tidak dilakukan. Tolong sampaikan, saya punya batas tertentu, jika tidak ingin dibawa ke jalur hukum,” ujarnya serius. Mendapat cerita begitu banyak, Made Adi Putra berjanji segera menyampaikan hal itu kepada pimpinan dimaksud, untuk memberikan jawaban dan tindakan dianggap memadai. “Saya berjanji hal itu segera saya sampaikan, kepada beliau (Ahmad Bambang),” ujarnya singkat. ags
UKG Jeblok, Tunkin Guru Dihapus TULUNGAGUNG - Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) di Kabupaten Tulungagung masih di bawah angka 6. Secara rata-rata nilai UKG mereka baru mencapai nilai 4,7. Hal ini diungkapkan Kasi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Adi Suselo SS, MPd. “Kami mengakui nilai UKG guru di Tulungagung masih di bawah nilai 6. Rata-rata masih 4,7. Karena itu dalam menghadapi kondisi tersebut guru perlu updating dan pengembangan diri,” ujarnya dikonfirmasi, Kamis ( 3/3). Kendati begitu, menurut dia, nilai UKG guru-guru Kabupaten Tulungagung masih lebih baik secara nasional. Nilai rata-rata UKG secara nasional masih di angka 4,3. Seperti diketahui, mulai Tahun 2015 lalu pemerintah menaikkan standar nilai UKG. Saat ini nilai standar UKG harus mencapai nilai 6. Pencapaian nilai tersebut hampir sama dengan standar nilai yang sudah harus dicapai siswa-siswi saat mengikuti Ujian Nasional (UN). UKG wajib bagi semua guru yang meliputi guru berstatus PNS, guru swasta (yayasan) dan guru honorer. Bahkan kepala sekolah dan pengawas sekolah juga diharuskan ikut UKG.“Semua tenaga pendidik ikut UKG. Mulai guru TK sampai guru sekolah menengah tingkat SMA/SMK. Guru yang sudah ikut UKG tahuntahun sebelumnya juga ikut tanpa terkecuali,” tuturnya. Dijelaskan kemampuan para guru. Jika nanti ada yang nilainya di bawah standar akan dilakukan pembinaan.Pihaknya tidak menampik penilaian UKG bakal berdampak pada penerimaan tunjangan profesi guru atau Tunjangan Kinerja ( Tunkin ). “Namun untuk saat ini baru pemetaan. Kalau ada yang di bawah standar akan dibina terus,” tuturnya lagi. Karena pengaruhnya dipastikan akan berdampak pada tunjangan yang diterima yakni sesuai dengan aktifitas serta kreatifitas kinerjanya bahkan dapat dihapus. Meski saat ini pemerintah pusat hanya membutuhkan hasil UKG sebagai pemetaan mutu pendidikan.“Sekarang mungkin tidak berpengaruh apa-apa. Tapi ketika nanti Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) itu sudah berganti menjadi tunjangan kinerja, nilai UKG pasti menjadi ukuran besar kecilnya tunjangan,” tuturnya. Namun sejauh ini TPP tidak memberikan dampak positif terhadap mutu guru dan mutu pendidikan secara umum. Karena itu, pemerintah mulai 2016 ini akan menggantinya dengan tunjangan kinerja. Jika kinerja guru tidak sesuai harapan, maka tunjangannya pun akan dievaluasi. jar
Editor : Tri Suryaningrum Layouter : Sulistyorini
15
BRANTAS
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 JUMAT, 4 MARET 2016
BATU - BANGKALAN - MOJOKERTO - JOMBANG - BOJONEGORO - TUBAN - NGANJUK - LAMONGAN
INFRASTRUKTUR
Sungai Semar Mendem Dinilai Biang Banjir LAMONGAN – Kabupaten Lamongan saat ini fokus mengatasi banjir. Sedikit biang terjadinya banjir di bisa terurai. Kini, Sungai Semar Mendem di nilai sebagai biang banjir dii wilayyah Kecamatan Kedungpring dan Modo. Untuk itu, Pemkab Lamongan akan mengangggarkan dana untuk normalisasi sungai yang kini sangat dangkal tersebut. Demikian disampikan Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, Kamis (3/3). Disampikan Sugeng bahwa sungai yang menghubungkan Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro ini sudah mengalami sedimentasi hebat. Akibatnya, sungai ini tidak menampung air bila terjadi hujan lebat. Akibatnya, air meluber dan mengakibat banjir di wilayah Kecamatan Kedungpring dan Modo. ‘’Persoalan ini sudah dibahasa dalam rapat menuntaskan masalah yang ditimbulkan Sungai Semarmendem,’’ katanya. Rapat ini, katanya, sebagai atas perintah bupati Fadeli yang ingin masalah banjir di semua wilayah Lamongan bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Karena itu, rapat ini menghadirkan perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Arlende Novega dan Tomi. Sedangkan dari Dinas PU Pengairan Jawa Timur diwakili Kasi Operasi UPT PSDA Bojonegoro Moch. Anam bersama Pengawas Wilayah Lamongan dan Gresik M. Sunjani. ‘’Mereka membahas untuk segera menuntaskan banjir di wilayah selatan Lamongan,’’ katanyya. Rapat yang dipimpin oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Setdakab Lamongan Moch. Faiz Junaidi tersebut, lanjutnya lagi, disepakati untuk melakukan langkah-langkah kongkrit. ‘’Diantaranya melakukan peninggian tanggul di beberapa titik genangan air di sepanjang Daerah Aliran Sungai Semarmendem,’’ katanya. Disamping itu, rapat merekomendasi segera dilakukan normalisasi Sungai Semarmendem, mulai dari hulu hingga hilir, serta memperbaiki dan melebarkan pintu air di anak sungai setempat. Rapat ini juga sepakat, agar Pemkab Lamongan dan Bojonegoro menyediakan anggaran pembebasan lahan di wilayah kewenangan masing-masing. Sedangkan pemerintah pusat diharapakan menyediakan anggaran untuk pembangunan fisiknya. ‘’Sungai Semarmendem ini melalui wilayah Lamongan dan Bojonegoro. Karena itu Pemprov Jawa Timur diharapkan bisa memfasilitasi pertemuan selanjutnya dengan melibatkan Pemkab Bojonegoro,’’ pungkasnya. dam
Balong Cangkring Siap Ditutup Mei, Kota Bersih Prostitusi MOJOKERTO - Nasib praktek lokalisasi di Balong Cangkring (BC) Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tinggal menghitung hari. Pasalnya, Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus tegas memastikan wilayahnya harus bersih dari praktik prostitusi tanggal 29 Mei nanti. Pernyataan petinggi Pemkot tersebut menyusul desakan dari Pemprov Jawa Timur terkait penutupan lokalisasi Balong Cangkring pada pertengahan tahun ini. “Kota ini harus bersih dari prostitusi di semua lokasi termasuk Balong Cangkring. Saya pastikan tanggal 29 Mei 2016 ini Kota Mojokerto bersih dari prostitusi. Saya jamin tidak akan ada lagi praktik prostitusi di kota ini,” ujar Walikota, Mas’ud Yunus ditemui usai launching duta sampah di TPA Randegan, Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari, kemarin (3/2). Walikota juga mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk melakukan upaya penertiban praktik prostitusi di Balong Cangkring. Selain itu, pihaknya juga menggandeng Kepolisian dan TNI untuk ikut melakukan pengawasan di tempat tersebut. “Kita akan dirikan posko di Balong Cangkring, itu untuk mengawasi ada tidaknya praktik prostitusi di tempat itu,” ujar Walikota. Ditanya soal apakah Balong Cangkring adalah tempat lokalisasi atau bukan?, Walikota menyebut Balong Cangkring adalah lokasi yang dinaungi oleh Yayasan Mojopahit. Yayasan tersebut didi-
DUTA/DOK
SIAP DITUTUP: Situasi lokalisasi Balong Cangkring di Kota Mojokerto. Salah satu lokalisasi yang cukup besar di Kota Mojokerto akan segera ditutup menyusul target Walikota Mei bebas prostitusi rikan oleh Soewono Blong, mantan Kepala Desa Mentikan periode tahun 1970 lalu. “Itu bukan lokalisasi, tapi adalah yayasan yang menaungi para tuna karya dan tuna susila termasuk didalamnya juga para wanita tuna susila. Jadi penertiban nanti, bukan untuk yayasannya tapi praktik prostitusi terselubung yang ada didalamnya,” terang Kiai Ud. Walikota berjanji, akan mengembalikan harkat dan martabat Balong Cangkring sebagai yayasan yang benar-benar peduli kepada kaum yang lemah. Ini sesuai cita-cita dari pendirinya terdahulu. Ia juga yakin,
rencana ‘bersih-bersih’ Balong Cangkring dari praktik prostitusi akan terealisasi dengan kondusif dan tepat waktu. “Kita sudah koordinasi dan tidak ada masalah. Mereka bisa menghormati aturan, dan kitapun juga menghormati apa yang dilakukan yayasan. Jadi Insya’alloh berjalan lancar dan tepat waktu,” tukasnya. Walikota menambahkan, dalam melakukan penertiban praktik prostitusi. Pihaknya melakukan dengan tiga pendekatan, diantaranya pendekatan keamanan dan ketertiban. Juga pendekatan sosial dan kemanusiaan.”Khusus
bebas prostitusi pertengahan tahun ini. Ia menghimbau Pemkot untuk mengedepankan cara sosial dan kemanusiaan dalam persoalan Balong Cangkring ini. “Saya kira pendekatan kemanusiaan lebih mengena ketimbang menggunakan cara-cara represif,” tegasnya. Sementara itu, sebelumnya Pemprov Jawa Timur memastikan akan menutup lokalisasi di Balong Cangkring, Kota Mojokerto pada pertengahan tahun ini. Upaya itu sudah dimulai dengan melakukan sosialisasi sejak awal Januari 2016. ari
Banyak Rangkap, Baperjakat Dipanggil Dewan
Razia
Wayang Kulit di Operasi Simpatik JOMBANG - Ada yang berbeda dalam operasi simpatik yang dilakukan Satlantas Polres Jombang Kamis (3/3) kemarin. Kali ini, Polisi membawa wayang di perempatan Taman Kota Kebonrojo, menyuguhkan cerita pentingnya berlalu-lintas. Menariknya, wayang yang dibawa dalang tersebut wajah Kasatlantas Polres Jombang AKP Mellisa Amalia. Selain itu ada juga wayang Petruk mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Dalam pagelaran wayang jalanan tersebut AKP Mellisa berdialog dengan Petruk. Meminta Petruk mengenakan helm standart saat berkendara motor. Karena jika tidak, maka akan berakibat fatal. Ketika jatuh bisa menyebabkan gegar otak. “Meski tidak pakai helm, saya tidak takut gegar otak kalau terjatuh. Karena saya memang tidak punya otak,” ujar Petruk dengan logas khasnya. Dialog wayang lalu lintas itu dimainkan Aiptu Sartono atau dikenal dengan Ki Sartono. Guyonan segar meluncur dari dalang yang anggota Satlantas tersebut. Pengguna jalan yang berhenti di Perempatan Kebonrojo terkesima. Bahkan, tidak jarang ada pengguna jalan yang tidak menyadari jika lampu trafight light menyala hijau. Ketika lampu hijau, Ki Sartono menepi di pinggir jalan. Dia kembali memainkan wayangnya di jalan raya ketika rambu lalu lintas menyala merah. “Bagus sekali. Selain menghibur, juga bermuatan edukasi, “ ujar Aprilia Dwi (27) warga Gudo, Jombang, yang kebetulan melintas. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satlantas, Iptu Suparno, mengatakan, pihaknya sengaja menampilkan wakultas (wayang kulit lalu lintas) untuk menyosialisasikan operasi simpatik yang digelar mulai 1 hingga 21 Maret 2016. Menurutnya, dengan media kesenian tersebut, pesan yang disampaikan ke masyarakat tentang tertib berlalu-lintas lebih mudah mengena. Dia melanjutkan, operasi simpatik di Jombang lebih difokuskan untuk kawasan tertib lalu-lintas atau KTL. Yakni di Jalan KH Abdurrahman Wahid, Jalan Ahmad Yani, serta Jalan KH Wahid Hasyim. Selama dua hari operasi, sudah banyak pengendara yang terjaring razia. Pelanggaran yang dilakukan juga bervariasi, mulai tidak mengenakan helm hingga tidak membawa surat kelengkapan kendaraan. Dalam operasi simpatik selama tiga hari ini, becak motor (betor) juga menjadi sasaran operasi. “ Sudah ada 20 betor yang kami kandangkan di Satlantas. Bagi yang melanggar langsung kami tindak tegas, “ pungkasnya. rul
untuk pendekaan sosial kemanusiaan, kita sudah koordinasi dengan Kemensos dan Biro Kesra Provinsi Jatim. Nantinya para WTS tersebut akan mendapatkan bantuan biaya hidup selama tiga bulan sebesar Rp. 300 ribu perbulan, bantuan biaya pemulangan senilai Rp. 250 ribu per orang, bantuan biaya pelatihan Rp. 2 juta per orang dan bantuan modal sebesar Rp. 3 juta juga perorang,” pungkas Walikota. Terpisah, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo menyambut baik langkah pemkot untuk mewujudkan Kota Mojokerto
DUTA/AMIN
DIPANGGIL: Sekdakab Bangkalan, eddy Molejono didampingi Sekretaris BKD Ari Murfianto usai dipanggil Komisi A BANGKALAN- Banyak terjadi rangkap jabatan di Pemkab Bangkalan, Dewan memanggi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Banyaknya rangkap jabatan berarti pemkab tidak mampu mencetak PNS yang mampu
mengisi jabatan kosong itu. Makanya kita panggil Baperjakat,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi, Kamis (03/03). Dikatakan Mahmudi, kalau jabatan yang kosong itu masih dijabat oleh pejabat Plt, maka pemerintahan di kabupaten bangkalan
ini tidak akan berjalan normal. “Komisi meminta agar jabatan yang kosong dan dijabat oleh Plt itu segera di isi, masak ada Plt hingga 16 bulan lamanya,” jelasnya. Didalam mengisi kekosongan jabatan itu, sama sekali Dewan tidak akan intervensi, karena dalam sudah ada aturan-aturannya misalnya pejabat harus mengikuti diklat pim-1 dan persayratan-perstaran lainnya. “Yang bagi bagi kami kedepan tidak ada lagi rangkap jabatan,” katanya. Ketua Baperjakat kabupaten bangkalan, Eddy Moeljono mengatakan, bahwa Baperjakat kabupaten bangkalan sudah siap untuk mengisi jabatan yang saat ini masih kosong. “Kita Baperjakat sudah memperisiapkan untuk mengisi kekosongn jabatan itu, namun untuk pelantikan tergantung kepada bapak Bupati,” kata Yon Panggilan akrabnya Eddy Moeljono. Dikatakan Yon, dilingkungan pemkab Bangkalan saat ini ada 4 jabatan yang masih kosong dan dijabat oleh Plt. Jabatan yang masih kosong itu antara lain, Kadis PU Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Lurah bancaran dan Kabid Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangkalan. “Yang jelas tadi kami menyampaikan bahwa untuk masalah mutasi itu tergantung kepad apimpinan kami yaitu bapak Bupati,” pungkasnya. min
Cegah Narkoba
Kodim 0812 Tes Urine Anggotanya LAMONGAN – Tentara nasional Indonesia (TNI) terus tegakkan kedisiplinan terhadap anggotanya. Salah satunya, mereka harus bebas dari narkoba. Untuk itu, upaya mendeteksi anggotanya dari narkoba, Kodim 0812 Lamongan gelar tes urine,kemarin. Sedikitnya 105 anggota mengikuti tes ini. S atu demi satu anggota Kodim 0812 Lamongan menjalani tes urine di Aula Makodim setempat. Dalam giat ini merupakan untuk pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ( P4GN ). Kegiatan ini juga melibatkan pihak Polres Lamongan, setidaknya menghadirkan narasumber Akp Andi Lilik (Sat Narkoba Polres Lamongan) dan dr.Arik Rahmawati (PaurPolres Lamongan). Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Jemz Andre.R.E.S.Sos mengungkapkan bahwa tujuan kegiatan ini dilaksanakan ada dua yaitu sebagai penyuluhan dan mencegah anggota TNI dan PNS, jangan sampai ada yang terlibat dalam khasus narkoba. ‘’Pasalnya saat ini khususnya narkoba sudah sangat mengkhawatirkan,’’ katanya. Disamping itu, lanjut dia, kegiatan ini juga sebagai bentuk
perhatian dan penekanan dari Panglima TNI. Setelah bulan Juni masih ada anggota terlibat narkoba, maka komandannya akan langsug dipecat. ‘’Harapan saya jangan sampai ada anggota TNI dan PNS ada yang terlibat dengan narkoba, baik jenis sabu-sabu, carnopen,putaw, ganja maupun jenis narkotika yang lainya,’’ tegasnya. Sementara dalam sambutannya AKP Andi Lilik Kasat
Narkoba Polres Lamongan menyampaikan bahwa ada intruksi dari Presiden Republik Indonesia. Intruksi itu disebutkan, Indonesia memasuki gawat narkoba, Narkoba sudah memasuki daerah-daerah bahkan anggota polisi sudah ada yang dijatuhi vonis mati terkait dengan kasus narkoba. ‘’Jenis carnopen yang beredar saat ini belum masuk dalam narkoba akan tetapi dalam tahun
ini akan dimasukan dalam jenis psitropika,’’ katanya. Disamping Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Jemz Andre.R.E,S.Sos, juga hadir dalam giat ini Kasdim 0812 Lamongan Mayor Inf Wiyono,AKP Andi Lilik Kasat Narkoba Polres lamongan,Arit R Paurkes Polres,Pa Staf dan Danramil jajaran Kodim 0812 Lamongan dan anggota Militer dan PNS kodim 0812 Lamongan. dam
TES URINE: Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Jemz Andre.R.E.S.Sos saat iuti tes urine, kemarin
DUTA/NURUL YAQIN
DIGEMBLENG: Sekitar 200 calon anggota Banser (Barisan Ansor Serba Guna) digembleng untuk bela negara. Pelatihnya Komandan Kodim 0814 Jombang, Letkol Fatkhurohman salah satunya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara
Banser Digembleng Bela Negara JOMBANG - Sekitar 200 calon anggota Banser (Barisan Ansor Serba Guna) digembleng untuk bela negara. Mereka diberi materi langsung Komandan Kodim 0814 Jombang, Letkol Fatkhurohman, tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Selain bela negara,acara yang berlangsung di lereng gunung Anjasmoro, Wonosalam, Jombang, pada Rabu (3/3) itu, kader Banser diberi pendidikan tentang ke NU an, Aswaja, keorganisasian, ke Ansor an, ke Banseran serta kepemimpinan. Ketua PC GP Ansor Jombang, H Zulfikar Damam Ikhwanto mengatakan, Diklatsar Banser ini meneguhkan kader untuk siap bela negara. Tujuannya, agar memiliki kepekaan sosial dan alam serta memahami dan menjalankan Nawa Prasetya Banser dengan penuh tanggung jawab. Menurut Zulfikar, Diklatsar Banser di Wonosalam ini menjadi tonggak kebangkitan pasukan pembela agama, bangsa, dan benteng ulama. Diklatsar angkatan ketiga itu menjalani pelatihan selama tiga hari dengan berbagai keilmuan, “ terangnya. Zulfikar menambahkan, Banser sangat perlu mendapat pelatihan bela negara. Mengingat Banser sebagai benteng para ulama dan menjadi garis depan ketika NKRI dalam ancaman. “Semangat ini juga tertulis dalam Nawa Prasetya Banser. Bagi kami Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 adalah harga mati. Sehingga bela negara wajib untuk kader Banser dan GP Ansor, “ tandasnya. Apel pembukaan Banser tersebut di pimpin langsung oleh Kepala Bakesbangpol Jombang, Drs. Mas’ud. Dihadiri sejumlah pejabat, Camat Wonosalam, Polsek dan Koramil Wonosalam, PCNU Jombang, MWC NU Wonosalam, PAC Muslimat NU dan PAC Fatayat NU Wonosalam, Penasehat GP Ansor Jombang dan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. rul
DUTA/KADAM MUSTOKO
Editor : Endang Lismari Layouter : Manila
C M Y K
16
EKONOMI BISNIS
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 JUMAT, 4 MARET 2016
Didukung Handset, Smartfren Kenalkan VoLTE
INFO HARGA EMAS/ KURS LM 500 LM 250 LM 100 LM 50 LM 25 LM 10 LM 5 LM 2.5 LM 1
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
265.050.000 132.625.000 53.150.000 26.475.000 13.425.000 5.430.000 2.755.000 1.390.500 580.000
SURABAYA–Kecanggihan teknologi terbaru selular yakni 4G LTE mulai diperlihatkan operator. Kali ini berupa voice over LTE atau VoLTE. Salah satu operator berbasis GSM sudah melakukan ujicoba beberapa waktu lalu. Kini operator CDMA pun tidak mau ketinggalan. Smartfren pun memperkenalkan layanan ini kepada publik, Kamis (03/03). Bedanya, untuk VoLTE ini, Smartfren tidak menggunakan paket data melainkan voice. Regional Head East Java Bali Lombok PT Smartfren Telecom, Muhammad Cahyadi mengungkapkan VoLTE ini memberikan layanan kepala konsumen unuk melakukan panggilan bukan sekadar suara melainkan video. “Tentunya dengan kualitas suara yang jauh lebih jernih, cepat dan mudah sebagai ciri khas dari teknologi 4G LTE,” ujarnya. Sayangnya hingga saat ini belum ada regulasi dari pemerintah untuk VoLTE yang bisa dipergunakan interkoneksi ke operator lain. Sehingga untuk sementara layanan VoLTE Smartfren ini hanya bisa dipergunakan untuk sesame pengguna Smartfren. “Untuk bisa menggunakannya tentunya ada syarat khusus. Handsetnya harus sudah 4G LTE dan sudah dilengkapi dengan fitur VoLTE. Untuk saat ini masih belum banyak handset yang dilengkapi VoLTE ini,” jelas Cahyadi. Beruntung, Smartfren tidak perlu menunggu dukungan dari principal untuk bisa mendukung layanan yang dimiliki. “Kita punya Andromax. Dan untuk mendukung VoLTE, kita keluarkan Andromax R2 dan E2,” ungkapnya. Karenanya, dengan kelengkapan layanan ini, Cahyadi menargetkan Smartfren bisa terus dikenal masyarakat luas terutama untuk layanan-layanan terbarunya. “Target kami, pelanggan Smartfren bisa beralih menggunakan teknologi terbaru ini,” tukasnya. end
Buy Back Price : Rp 520.000
BBM
Pertamina Jual Solar Kelas Menengah JAKARTA-PT Pertamina (Persero) berencana mengeluarkan produk solar baru, dengan kualitas di atas solar subsidi dan di bawah solar Pertamina Dex. Namun, penerbitan produk baru tersebut dinilai dapat menghadirkan pemburu rente. Mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmi Radi mengatakan ‘kehadiran BBM jenis baru tersebut nantinya berpotensi menimbulkan pemburu rente baru, karena bahan bakar mesin diesel ini tidak memiliki perbandingan atau acuan harga di pasar internasional. “Ini berbeda dengan bensin (premium, pertalite, pertamax). Pertamina hitungannya harus jelas untuk menghindari mafia,” ujar Fahmi. Fahmi menjelaskan untuk solar subsidi cetane berada di angka 46-48, sedangkan Pertamina Dex di angka 53. Untuk solar jenis baru, diperkirakan cetane-nya sekitar 51. Cetane sendiri adalah ukuran tingkat kepekaan terhadap pembakaran. Harganya pun tentu di atas Solar bersubsidi, tapi di bawah Pertamina Dex. “Intinya, Pertamina harus transparan agar tidak disalahgunakan,” jelasnya. Saat ini, peluncuran produk baru tersebut tinggal menunggu waktu saja.Produknya seneelah siap namun terkendala penamaan produk. Nama yang dipilih sebelumnya, Solarlite, ternyata sudah ada yang menggunakan, dan Pertamina harus mencari nama baru. kb
Properti
700 Ribu Unit Rumah Terbangun SURABAYA-Pemerintah Jokowi-JK masih terus melakukan pembangunan program satu juta rumah yang telah dicanangkan sejak 29 April 2015 lalu. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara ( BTN), Maryono mengatakan, pembangunan rumah hingga saat ini sudah mencapai 700 ribu unit. Dari jumlah tersebut, BTN sendiri sudah membangun rumah sebanyak 472 ribu unit. “Akhir-akhir ini BTN telah melakukan implementasi dalam program sejuta rumah. Dimana realisasinya sudah meningkat hingga 700 ribu unit,” kata Maryono. Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Raharjo Adisusanto mengatakan, pembangunan proyek sejuta rumah masih terkendala dana. Di mana dalam pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan dana sebanyak Rp 200 triliun setiap tahunnya. “Dari data historis perbankan, setiap tahun hanya naik Rp 30 triliun batas KPR (kredit perumahan rakyat). Dan dana subsidi pemerintah sebesar Rp 11,2 triliun tahun ini. Maka kurang Rp 160 triliun harus dipenuhi,” kata Raharjo. Dengan demikian, SMF bersama dengan BTN dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung langkah pemerintah dalam menunjang pembiayaan perumahan melalui keuangan syariah. ne
DUTA/WIWIEK
LAYANAN TERBARU : Regional Head East Java Bali Lombok PT Smartfren Telecom, Muhammad Cahyadi (tengah) saat memperkenalkan handset terbaru Andromax R2 dan E2 untuk mendukung layanan VoLTE di Surabaya, Kamis (03.03).
WP Badan dan Pribadi Diawasi Untuk Bisa Mencapai Target pada 2016 S U R A B AYA – K a n t o r W i l a y a h Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur I yang mencakup Kota Surabaya akan menaruh fokus utama terhadap wajib pajak (WP) badan dan orang pribadi nonkaryawan. Berdasarkan data tahun kalendar 2015 tercatat terdaftar 54.446 WP badan dan 59.981 WP orang pribadi nonkaryawan. Kepala Bidang P2 Humas Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I, Teguh Pribadi Prasetya mengatakan untuk WP badan, dari jumlah tersebut hanya 44,01 persen yang membayar pajak setara dengan 23.959 badan, 30.487 lainnya tidak membayar. Sementara untuk WP orang pribadi nonkaryawan yang menyetor pajak ke negara hanya 52,70 persen atau 31.611 orang, dan 28.370 sisanya tidak. Apabila diakumulasikan WP badan dan nonkaryawan yang tidak bayar pajak diperoleh angka 58.857, ini dibulatkan Teguh menjadi 59.000. Jumlah inilah yang dikalikan dengan Rp500.000 sebagai asumsi besaran nilai pajak paling minim. ”Kalau demikian, bisa jadi capaian realisasi penerimaan pajak terhadap target di kami bukannya bisa 100 persen melainkan bisa 150 persen,” ujar Teguh. Adapun realisasi penerimaan pajak di Surabaya sampai dengan akhir Desember tahun lalu Rp32,42 triliun. Angka ini setara 83,97 persen dari target Rp38,61
triliun. Target tahun ini dibidik Rp44,26 triliun atau meningkat sekitar 36 persen dari realisasi tahun lalu. Secara umum kepatuhan membayar pajak di Kota Pahlawan tidak bisa dikatakan buruk. Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I mencatat rasio kepatuhan tahun lalu sebesar 72,67 persen. Persentase ini setara dengan 267.746 wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Angka ratusan ribu WP itu bagian dari 368.437 WP yang wajib melaporkan SPT. Adapun secara keseluruhan di Surabaya terdapat 611.216 wajib pajak terdaftar sepanjang tahun lalu. Kota Surabaya kehilangan potensi tambahan penerimaan pajak sedikitnya berkisar Rp29,5 miliar pada tahun lalu. Teguh juga mengungkapkan angka tersebut berasal dari akumulasi jumlah wajib pajak (WP) badan dan orang pribadi nonkaryawan yang tidak bayar pajak dikali asumsi jika masing-masing WP membayar Rp500.000. ”Asumsikan saja setidaknya setiap wajib pajak itu membayar Rp500.000 dan bulatkan total WP yang tidak bayar pajak ada 59.000, berapa itu potensi yang hilang,” ucapnya. Sementara itu Presiden Joko Widodo menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp1.546,7 triliun. Sedangkan pada 2015, target pajak tidak tercapai alias shortfall. Di 2015, penerimaan pajak hanya Rp1.055 triliun atau 81,5 persen dibandingkan targetnya sebesar Rp1.294 triliun dalam APBNPerubahan 2015. end
DUTA/ISTIMEWA
AIRASIA travel fair selalu dipadati pengunjung.
AirAsia Bidik 10 Ribu Pengunjung SURABAYA-Maskapai AirAsia menargetkan lebih dari 10 ribu pengunjung dalam AirAsia Travel Fair 2016 di Surabaya yang digelar mulai Kamis (03/03) hingga Sabtu (06/03). Direktur Niaga AirAsia Indonesia Andy Adrian Febryanto mengatakan ekspo kali ini adalah yang keempat di Surabaya. “Ini merupakan sebuah perayakan akan peningkatan pertumbuhan penumpang dari dan menuju Surabaya bagi AirAsia,” ucapnya, Kamis (03/03). AirAsia Travel Fair keempat di Surabaya berlokasi di Pakuwon Trade Center (PTC). Masyarakat Surabaya mendapatkan kesempatan untuk membeli tiket penerbangan internasional dengan potongan 20%. Ini berlaku untuk periode terbang 7 maret 2016 30 November 2016.
Saat ini rute penerbangan internasional AirAsia favorit bagi masyarakay Surabaya adalah Surabaya - Bangkok, Surabaya - Kuala Lumpur, dan Surabaya - Johor Bahru. Untuk penerbangan domestik favoritnya adalah Surabaya-Denpasar, Surabaya-Jakarta, dan Surabaya-Bandung. “Kebanyakan kalau domestik itu untuk bisnis,” ucap Andy. AirAsia juga menyediakan 23 penerbangan yang memiliki layanan fly-thru. Rutenya di antaranya Surabaya - Tokyo, Surabaya - Seoul, Surabaya - Jeddah, dan Surabaya Sydney. Layanan fly-thru memungkinkan pelanggan tidak perlu lewati proses imigrasi dan mengambil/ melaporkan ulang bagasi selama transit. Fasilitas ini tersedia di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Ngurah Rai Denpasar, Kuala Lumpur 2, dan Don Mueang Bangkok. end
Diasuransikan, Premi Nelayan Kecil Ditanggung Negara
DUTA/DOK
NELAYAN kini akan lebih terjamin hidupnya dengan adanya asuransi.
JAKARTA-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam waktu dekat akan memberlakukan asuransi bagi nelayan. Kewajiban keikutsertaan dalam asuransi akan dilakukan bertahap setelah Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam disahkan DPR. Sekretaris Jenderal KKP Syarief Widjadja mengungkapkan, asuransi akan diberlakukan bagi seluruh nelayan. Untuk nelayan kecil maka premi asuransi ditanggung negara, sementara untuk nelayan yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di perusahaan, maka premi ditanggung pemberi kerja. “Bayar premi asuransi buat ABK di perusahaan
wajib ditanggung pengusaha, kalau nggak bayar ada sanksinya, kalau nelayan kecil ditanggung negara. Ini pertama kali dalam sejarah negara kasih perlindungan asuransi untuk nelayan,” jelasnya ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (03/03). Ukuran nelayan kecil yang digratiskan dari premi, kata Syarief, yakni nelayan dengan kapal di bawah 10 Gross Ton (GT). Selain itu, nelayan bukan merupakan pekerjaan sampingan dan terdata sebagai nelayan sesuai database yang sedang disusun KKP. “Database kita sedang buat daftar nelayannya. Jadi harus murni profesi nelayan, kalau part time tidak termasuk, ada kartu nelayannya, dan sebagainya. Jadi, dengan diasuransikan dia hilang,
cacat, atau meninggal di laut maka ahli warisnya akan terima pertanggungan,” ujarnya. Syarief mengungkapkan, nantinya pengelolaan asuransi akan diserahkan pada BUMN asuransi. “Nanti lihat penawaran terbaik dari BUMN-BUMN asuransi,” katanya. Syarief melanjutkan, pihaknya tahun ini menganggarkan Rp 250 miliar untuk pilot project asuransi nelayan kecil sebelum pemberlakuan asuransi nelayan secara nasional. “Kita sudah anggarkan di 2016 buat asuransi nelayan di tempat-tempat yang nanti ditentukan. Sifatnya pilot project, karena jumlah nelayan kan nggak sejuta, 2016 kita coba asuransi sejuta nelayan dulu,” tutupnya. bbs
Editor : Imam Ghozali Layouter : Abida Al Aliyah
C M Y K