06042016 duta edisi rabu by Duta Masyarakat

C M Y K

SURABAYA & SEKITARNYA JADWAL SALAT SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA

04:11

11:30 14:46 17:29 18:39 JAKARTA & SEKITARNYA

SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA 04:35 11:54 15:09 17:54 19:03

TIDAK TERIMA KORAN DUTA SURABAYA 0821 3185 7586 JAKARTA 0852 5834 3301

MASYARAKAT

RABU, 6 APRIL 2016  28 JUMADIL AKHIR 1437 H

HARGA : RP 3.500

Butuh Tiga Menit Radikalkan Pemuda SOLO-Mantan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) Australia Abdul Rahman Ayub menyebut tidak butuh waktu lama untuk memasukkan paham radikalisme di kalangan pemuda. Apalagi, pemuda tersebut sedang mempunyai permasalahan pribadi dalam hidupnya. Para kelompok radikal, kata Ayub, lebih memilih merayu para pemuda yang sedang putus asa lantaran tak memiliki pekerjaan atau karena ketidakpastian akan masa depan. Rayuan seperti yang dilakukan mantan kelompoknya saat itu akan lebih mengena jika menggunakan hadis atau ayat-ayat Alquran. “Kalau merayu pemuda yang pintar mungkin butuh waktu yang agak lama, bisa berjamjam. Tapi kalau pemuda yang sedang galau, hanya 30 menit. Kalau yang sedang stres berat ya paling cuma tiga menit saja,” ujar Abdul Rahman Ayub di sela-sela menjadi pembicara pada acara Seminar Nasional Gerakan Pe-

muda Indonesia Membac a untuk Persatuan Indonesia dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Gedung Saba Buana, Solo, Selasa (5/4). Catatan Duta, survei The Pew Research Center terkait sikap global terhadap ISIS pada 2015 mengungkap 4 persen warga Indonesia yang mendukung ISIS. Namun, angka ini tak bisa disebut kecil. Sebab jika penduduk Indonesia saat ini mencapai 255 juta orang, maka warga yang bersimpati pada ISIS tak kurang dari 10 juta orang. Sedangkan survei Setara Institute yang diumumkan Maret 2015, menurut catatan Duta, menyebutkan 1 dari 14 remaja mendukung ISIS. Responden yang disurvei 684 orang, siswa 171 SMU Negeri di Jakarta dan Bandung. Dari berbagai variabel, hasil survei menunjukkan bahwa 49 siswa atau 1 dari 14 siswa setuju dengan gerakan ISIS. Kembali ke Abdul Rahman Ayub, dia mengatakan, paham terorisme tidak semata-mata muncul dari diri seseorang. Namun melalui doktrin paham penafsiran agama yang salah, terutama kepada anak muda. Untuk memberantas terorisme ini, imbuh dia, membutuhkan waktu lama. Berbeda dengan tim gegana misalnya, bisa dengan mudah menjinakkan bom, karena mempunyai peralatan lengkap.

“ BACA: Butuh Tiga Menit..., hal 7

IST

DISITA: Bla Blackbox Batik Air dan TransNusa yang bertabrakan di runway Bandara Halim Perdanakusuma diselidiki KNKT, Selasa (5/4). danakusum

Komersialisasi Halim Ko Disebut Jadi Pemicu Dis KNKT Selidiki Blackbox Batik Air dan TransNusa JAKARTA-Tabrakan antara pesawat Batik Air dan TransNusa diduga akibat kesalahan sumber daya manusia (SDM) di Bandara Halim Perdanakusuma. Petugas diduga tidak menjalankan tugas

sesuai standar operasional prosedur (SOP). Komersialisasi bandara milik TNI AU ini disebut sebagai pemicu kecelakaan tersebut. “Sementara yang kami lihat sendiri, ini ada hubungannya dengan tidak dijalankannya SOP atau keteledoran sumber daya manusia,” tutur Sekertaris Jenderal Indonesia National Air Carriers

“ BACA: Komersialisasi..., hal 2

MER, NTR

DIPERIKSA: Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi (foto bawah) dan Presdir Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja usai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (5/4).

20 Legislator DKI Diduga Kebagian Sanusi Adaptasi di Sel Bersama Lima Tahanan SURABAYA-Kasus suap pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta

dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara diduga bukan hanya menyeret Ketua Komisi D DPRD M Sanusi. Beredar informasi, ada 20 anggota DPRD DKI termasuk pimpinan yang juga kebagian.

“ BACA: 20 Legislator..., hal 7

Abdul Rahman Ayub Mantan Pimpinan JI Australia

R ENUNGAN Akhirnya (maaf), kita menyadari bahwa kaum ulama, lebihlebih seperti saya, dituntut untuk menggali dana yang lebih baik, dana yang benar-benar halal, kalau kita memang mendambakan ridho Allah.

COMMENT Riza Chalid

James T Riady

Chaerul Tanjung

Budi Sampoerna

Pemerintah Investigasi Bos ‘Panama Papers’

KH Hamim Tohari Djazuli (Gus Miek)

JAKARTA-Pemerintah Indonesia menanggapi serius dokumen hasil investigasi tentang kejahatan keuangan dunia yang bertajuk “Panama Papers”. Di dalamnya ada nama sejumlah pengusaha dan orang penting di tanah air. Termasuk James T Riyady, Budi Sampoerna, Cakra Ciputra, Chandra Winoto Salim, Chairul Tanjung, Reza Chalid, James Riady, Gita Irawan Wirjawan, dll. Terdapat 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang

JAGAT UNIK

IST

Veteran Lelang Berlian Rp6,9 T KAKEK bernama Qarsing di Desa Bulu Cendrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, memiliki berlian berbobot 222 gram itu yang disimpan dalam kotak khusus. Berlian itu akan dia jual Rp 6,966 triliun. Qarsing mengaku tak pernah memperlihatkannya ke orang lain.Veteran pejuang kemerdekaan berpangkat mayor itu mengatakan, sebagian uang hasil penjualan berlian itu akan ia sumbangkan untuk membayar utang negara. “Jika laku, berlian saya seberat 222 gram ini rencananya sebagian akan saya sumbangkan untuk membayar utang negara,” kata Qarsing di rumahnya, Senin (4/4). Ia juga ingin menggunakan hasil penjualannya untuk membangun rumah adat, sekolah, dan pesantren di Sidrap dan Enrekang.  kcm

muncul saat kata kunci “Indonesia” dimasukkan. Selain itu, pada laman yang sama pun, muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom “Listed Addresses”. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya akan mempelajari informasi itu terlebih dahulu. “Saya belum tahu persis gimana-gimana-nya, tetapi sudah saya suruh un“ BACA: Pemerintah..., hal 2

Uang Kuliah Tunggal (UKT) naik sampai ratusan juta, mahasiswa Undip demo

TANYA JAWAB KEISLAMAN

Rahasia umum kapitalisasi pendidikan… Isu reshuﬄe, PKB minta elite Parpol pendukung Jokowi tak saling sikut

Kolom tanya jawab keislaman ini diasuh KH Abdurrahman Navis LC MHI, wakil ketua PWNU Jatim, direktur Aswaja NU Center Jatim. Pembaca bisa mengajukan pertanyaan via email ke: Dumas@sby.centrin. net.id atau SMS ke 08121624247

Nyundang boleh ya, kan nggak nyikut…

CERITA KELUARGA SANDERA ABU SAYYAF ASAL SURABAYA

Ibunya Pingsan saat Dikabari Petrus Bebas Salah satu dari tiga WNI dibebaskan dari MV Massive 6 yang dibajak Abu Sayyaf, adalah warga di Jalan Manukan Peni A4/24 Surabaya. Ibunya justru pingsan saat tahu Petrus bebas dan selamat. PETRUS Karel Eduard Kaya (43), nama anak buah kapal (ABK), arek Suroboyo, yang turut dibebaskan kelompok Abu Sayyaf setelah disandera. Ibundanya, Agustina Anneke Maria Kaya, berharap Kepala Kamar Mesin (KKM) MV Massive 6 itu segera pulang. “Harapannya sih seperti itu. Saya sudah dengar kalau dibebaskan, tapi saya ingin bertemu langsung meski hanya sebentar,” ujar Maria kepada wartawan di rumahnya di Jalan Manukan Peni A4/24 Surabaya, Selasa (5/4). Maria mengawali ceritanya

dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak tahu anak sulungnya itu menjadi korban pembajakan kelompok Abu Sayyaf. Namun kecurigaan itu dirasakan oleh Olivia Natasha Cleopatra Kaya, adik Petrus sekaligus anak Maria nomor tiga. Olivia sendiri mengatakan kakaknya tersebut bertolak dari Tarakan ke Filipina. Olivia tahu karena kakaknya sempat menelepon dan mengabarkan perjalanannya. “Kakak Inyo (panggilan Petrus) berkata kalau perjalanannya butuh waktu 9 hari,” ujar Olivia.

Saat mengetahui dari media bahwa Kapal Motor (KM) Brahma 12 dan Kapal tongkang Anand 2 yang membawa batubara dibajak kelompok Abu Sayyaf, hati Olivia mulai tak enak. Dia lalu mencoba menghubungi Petrus, namun tak ada hasil. Menurut Olivia, tak biasanya Petrus seperti ini. Begitu sampai di tujuan, Petrus selalu mengabari keluarganya. Meski nama kakaknya tak ada dalam nama 10 WNI yang menjadi korban penyanderaan, namun Olivia yakin jika kapal

Hukum Sumpah Palsu (1) Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ustad Navis. Saya gadis berumur 23 tahun. Saya pernah melakukan kesalahan pada pacar saya, dan saya disumpah dengan kitab suci Alquran. Karena saya tidak mau mengakuinya, saya terpaksa mau disumpah. Tapi setelah itu, saya sangat menyesal dan sekarang saya sudah mengakuinya. Tapi yang menjadi persoalan sekarang, saya takut sekali dengan adzab Allah SWT. Karena saya telah melakukan sumpah itu. Pertanyaannya, adakah cara untuk menebus kesalahan sumpah itu? Dan Saya minta tips untuk menghilangkan perasaan takut akan murka

“ BACA: Ibunya Pingsan..., hal 7 TUNGGU ANAK PULANG: Maria menunjukkan foto Petrus, yang dibebaskan kelompok Abu Sayyaf. DIT

“ BACA: Hukum Sumpah ..., hal 2 Editor : Mokhammad Kaiyis Layouter : Husni Fahamsyah

C M Y K

NASIONAL

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 6 APRIL 2016

Polri Akui Salah Prosedur Sebut Siyono Kepala Gudang Senjata NII

MEO

Dirkeu PT Brantas Abipraya Diperiksa KPK Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko dikawal petugas memasuki Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4). Tersangka kasus dugaan suap penghentian penanganan perkara korupsi pada PT Brantas Abipraya di Kejati DKI Jakarta itu akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK sebagai saksi bagi tersangka lainnya, yaitu Senior Manager PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno.

Awas Laknat Allah di Neraka  Sambungan dari Hal 1

Hukum Sumpah Allah yang sekarang selalu membayang-bayangi saya. Hamba Allah Wa’alaikumussalam Wr. Wb. Ukhti yang saya muliakan. Baiklah sebelum menjawab pertanyaan anda, pengasuh akan menjelaskan, apa itu sumpah, bagaimana hukum, syarat dan cara menebus sumpah? Sumpah adalah menguatkan ucapan yang tidak harus terjadi dengan menyebut nama atau sifat Allah dengan cara tertentu. Contohnya, seorang yang dituduh melakukan sesuatu perbuatan, lalu dia berkata: “Wallahi atau waa Rabbilka’bah… aku tidak melakukan perbuatan itu”. Syarat sumpah itu terjadi jika memenuhi persyaratan berikut ini. Pertama, orang yang bersumpah baligh dan aqil. Kedua, sumpah tidak main-main (allaghwu) atau sekedar kebiasaan berbicara, tetapi diucapkan sungguh-sungguh (aqqadtum alaiman). Ketiga, kalimat sumpah harus didahului huruf qasam (ba’, ta’ atau wau) dan disambungkan dengan nama Allah atau sifat Allah SWT. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut selain nama

atau sifat Allah SWT atau nama makhluk ciptaan Allah SWT. Hukum sumpah sec ara umum adalah makruh. Tetapi hukum sumpah tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi. Bisa wajib, jika sumpah menjadi jalan satu-satunya yang harus dilakukakan untuk menolak kezaliman, atau menyatakan kebenaran. Bisa mubah, jika diucapkan akan lebih kuat untuk mengajak pada perbuatan taat, menghindari maksiat, mengarahkan kepada kebenaran atau menghidari kebatilan. Dan juga bisa haram, jika sumpah diucapkan untuk melakukan perbuatan haram, meninggalkan kewajiban atau sumpah palsu untuk menyatakan sesuatu yang bohong (alyamin al-ghomus). Seorang muslim yang sudah mengucapkan sumpah sesuai persyaratan di atas, maka wajib menepatinya kalau itu merupakan janji, dan wajib jujur dengan ucapannya kalau itu sebuah keterangan. Jika ternyata dia tidak menepati sumpahnya, baik itu menyalahi janji atau memberi keterangan bohong, maka dia disebut bersumpah palsu yang harus menebus sumpah (kaffarat al-yamin) dan akan mendapatkan laknat, kutukan dan azab di neraka dari Allah SWT.  bersambung

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Tunjungan terhadap debitur a.n. Sumari dengan obyek lelang sbb : Sebidang tanah seluas 377 m2 berikut bangunan, SHM No. 193, a.n. Sumari, terletak di Ds. Klurak, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo. Alamat : Jalan Bali, RT. 16 RW. 04 Ds. Klurak, Kec. Candi, Sidoarjo. Harga Limit : Rp. 260.000.000,- Uang Jaminan : Rp. 130.000.000,Yang diselenggarakan pada : Hari Rabu, Tanggal 20 April 2016, Waktu : 10.00 WIB. Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, Jalan Erlangga Nomor 161 Sidoarjo. SYARAT-SYARAT LELANG : 1. Peserta lelang menyetor uang jaminan lelang ke rekening No.142-000-2032-539 a.n. Rekening Penampungan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Pahlawan Sidoarjo, paling lambat 1 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Peminat yang telah menyetorkan uang jaminan lelang diwajibkan mendaftarkan diri sebelum lelang dimulai dengan membawa asli dan copy identitas diri (KTP/SIM), bukti asli slip setoran jaminan serta wajib menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2. Peserta Lelang wajib melakukan penawaran lelang dengan lisan naik-naik paling sedikit sama dengan harga limit. Peserta lelang yang tidak melakukan penawaran lelang dan yang tidak hadir pada saat lelang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 bulan di Wil Kerja Kanwil DJKN Jawa Timur. 3. Pemenang lelang wajib melunasi kewajibannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang ditambah Bea Lelang Pembeli sebesar 2 % dari harga terbentuk ke rekening diatas. 4.Apabila terjadi pembatalan& atau penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang, maka tidak diperkenankan melakukan tuntutan ke KPKNL Sidoarjo, PT.Bank Mandiri(Persero),Tbk &Balai Lelang Tunjungan. 5. Semua obyek dijual dalam kondisi sesungguhnya, di lokasi & dengan semua cacat & kekurangannya, kami menganjurkan peminat lelang untuk memeriksa asset sebelum mengikuti lelang. Surabaya, 06 April 2016 PT. Balai Lelang Tunjungan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk KPKNL Sidoarjo INFO HUBUNGI : 081.2163.5555.0 / 0817.5004.000 / 031-532-2402

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk pengumuman lelang kedua eksekusi hak tanggungan pada tanggal 16 Pebruari 2016 di surat kabar Duta Masyarakat serta berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Consumer Credit Collection Surabaya akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya melalui jasa pra lelang Balai Lelang Tunjungan sbb: Nama Debitur Objek Lelang & Alamat Agunan H. Limit (Rp.)Jaminan (Rp.) Sebidang tanah seluas 120 m2 berikut bangunan, SHM No. 228, a.n. 1.Zulkifli Zulkifli Mursalim, terletak di Ds. Banyuurip, Kec. Kedamean, Kab. Gresik. 150.000.000 75.000.000 Mursalim Alamat : Perum Ready Kota Damai, Jl. Dadap VI Blok DE No. 17 Gresik Sebidang tanah seluas 112 m2 berikut bangunan, SHGB No. 820, a.n. 2.Fausta Ari Fausta Ari Barata, terletak di Ds/Kel. Hulaan, Kec. Menganti, Kab. 600.000.000 300.000.000 Barata Gresik. Alamat : Perum La Diva Green Hill Blok D1 No. 16 Gresik. Yang diselenggarakan pada : Hari Rabu, Tanggal 13 April 2016, Waktu : 11.00 WIB. Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, Gedung Keuangan Negara I - Jl. Indrapura No. 5 Surabaya. SYARAT-SYARAT LELANG : 1.Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Indrapura Surabaya, No. Rekening 140.000.206.3874 a.n. RPL 031 KPKNL Surabaya utk PDJ Lelang, yang sudah masuk & efektif diterima paling lambat 1 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, Wajib mendaftarkan diri sebelum lelang dimulai membawa asli & copy identitas diri (KTP/SIM), bukti asli slip setoran jaminan. Serta Wajib menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2.Peserta Lelang wajib melakukan penawaran lelang dengan lisan naik-naik paling sedikit sama dengan harga limit. Peserta lelang yang tidak melakukan penawaran lelang dan yang tidak hadir pada saat lelang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 bulan di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jawa Timur. 3.Pemenang lelang wajib melunasi kewajibannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang ditambah Bea Lelang Pembeli sebesar 2 (dua)% dari harga terbentuk ke rekening diatas. 4.Apabila terjadi pembatalan dan atau penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang maka pihak yang berkepentingan tidak diperkenankan melakukan tuntutan ke KPKNL Surabaya, PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk Consumer Credit Collection Surabaya dan PT. Balai Lelang Tunjungan. 5.Semua obyek dijual dalam kondisi sesungguhnya, di lokasi & dengan semua cacat dan kekurangannya. Kami menganjurkan peminat lelang memeriksa asset sebelum mengikuti lelang. Informasi agunan dapat dilihat di www.lelang.bankmandiri.co.id Surabaya, 6 April 2016 PT. Balai Lelang Tunjungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Credit Collection Surabaya INFO HUBUNGI : 081.2163.5555.0 / 081.75004.000 / 031-5322.402

PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Special Asset & Recovery Management Kantor Wilayah 03 Surabaya selaku penerima Jaminan Fidusia berdasarkan Undang – undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia dengan jasa pra lelang PT. Duta Balai Lelang akan melaksanakan pelelangan umum melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya terhadap asset debitur an. CV. Sarwo Joyo berupa: 1 (satu) unit kendaraan bermotor, Mobil barang Merk UD Trucks, tahun 2012, BPKB No. K 00367826, Nopol W 8727 UZ, an. CV. Sarwo Joyo, terletak di Parkiran PT. Aneka Transindo Utama, Jl. Mayjen Sungkono GG 14 No. 8 Gresik (Harga Limit Rp. 305.000.000,-/Uang Jaminan Rp. 150.000.000,-) Pelaksanaan Lelang: Selasa, 12 April 2016, Pkl. 13.00 WIB di KPKNL Surabaya, Jl. Indrapura No. 5 Surabaya Syarat-syarat lelang : 1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Email (ALE) dibuka dengan browser pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/, tata cara dan panduan mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Prosedur Lelang” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut. 2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. 3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebagaimana tersebut di atas ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu “Status lelang” di alamat domain setelah peserta lelang melakukan pendaftaran, login dan mengikuti lelang dan HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Surabaya selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. 4. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain di atas sampai dengan hari Selasa, 12 April 2016 pkl. 12.00 waktu server Aplikasi Lelang Email (ALE) berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB). 5. Penawaran harga lelang harus menggunakan token yang dikirim secara otomatis ke email masing-masing dan penawaran dapat dikirim berkali-kali. 6. Pembukaan penawaran lelang oleh pejabat lelang dilakukan pada hari Selasa, 12 April 2016 pkl. 13.00 waktu server Aplikasi Lelang Email (ALE) berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB). 7. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 3% (tiga persen) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia dan uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara. 8. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain / debitur seusai lelang, maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Surabaya, Bank Danamon, dan PT. Duta Balai Lelang. Termasuk juga bila terjadi pembatalan /penundaan lelang. 9. Peminat lelang bisa melihat objek lelang pada lokasi objek lelang dimulai pada saat pengumuman s/d 1 hari sebelum lelang. 10. Terkait tata cara mengikuti lelang, peserta dapat menghubungi KPKNL Surabaya, Jl. Indrapura No. 5 Surabaya, telp. (031) 3523516, atau call center DJKN di nomor (021) 500991. Info lainnya hub. PT. Duta Balai Lelang, Toni Liono 081 858 1000. Surabaya, 6 April 2016

JAKARTA-Polri mengakui bahwa Densus 88 melakukan kesalahan prosedur saat mengawal Siyono usai penangkapan. Saat itu, Siyono dibawa dua anggota Densus 88 untuk menunjukan tempat penyimpanan senjata yang selama ini dibawa Siyono. “Ketika ditanya di mana senjatanya, dia (Siyono) bilang disimpan di suatu tempat. Makanya dari Klaten dibawa 2 anggota Densus. Satu sebagai sopir dan di belakang sama Siyono. Di perjalanan ketika mau menunjukkan lokasi dibuka borgolnya,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (5/4). Anton mengatakan, saat itulah kesalahan prosedur dilakukan anggota Densus 88. Seharusnya, kata dia, selama pengawalan borgol di tangan Siyono tidak boleh dilepas dan pengawalan tidak boleh dilakukan hanya oleh dua orang anggota. “Itulah kelalaian kita, kesalahan prosedur kita membuka borgol dan yang mengawal dua orang apalagi status ter-

sangka ini tokoh inti dalam gerakan new Jemaah Islamiyah,” kata Anton. Anton membantah, pihaknya sengaja menghilangkan nyawa Siyono. Dia mengatakan, Densus justru ingin membawa Siyono dalam keadaan hidup lantaran posisinya sebagai salah satu tokoh penting di jaringan teroris untuk membuka informasi. “Kita butuh yang bersangkutan hidup. Siyono saksi kunci, karena dia yang tahu senjata yang munkin jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Perkelahian di mobil sehingga di bawa ke rumah sakit dan ternyata meninggal ini sangat kami sayangkan,” kata dia. Bentuk Jaringan Baru Anton Charliyan juga menegaskan status tersangka teroris yang disematkan pada Siyono bukan tanpa alasan. Siyono, tersangka teroris yang tewas usai ditangkap aparat Densus 88 Antiteror Polri, disebut tengah berupaya membentuk jaringan teroris baru. Anton mengatakan, penangkapan Siyono berdasarkan pengembangan penangkapan jaringan teroris Suyoto alias Salim alias Jimmy yang ditangkap pada Mei 2014 dan telah divonis pengadilan. Selain juga atas pemeriksaan tiga saksi berinisial AW, BR, dan DN.

“Terakhir kita tangkap tiga orang AW alias TG, BR, dan DN. Berdasarkan keterangan, yang menyimpan senjata Jemaah Islamiyah diakui bahwa yang bersangkutan (Siyono) membawa dua senjata pendek, 400 peluru, dan beberapa granat,” kata Anton. Anton menjelaskan, berdasarkan keterangan AW, awalnya Suyoto alias Salim alias Jimmy menyimpan ribuan peluru, granat, dan mesin bubut pembuat senjata rakitan di dalam sebuah bunker di Tangerang. Senjata-senjata tersebut kemudian disetorkan ke Siyono dan disimpan kembali di suatu tempat. “Ketika ditanya, AW mengarahkan senjata sudah disetorkan dan diambil oleh Siyono. Kenapa diserahkan ke Siyono, karena dia kepala staf tholiyah bithonah (kepala gudang senjata),” kata Anton. Anton menambahkan mengacu pada keterangan ketiga orang itu, bisa disimpulkan Siyono mengumpulkan senjata dan amunisi untuk membentuk jaringan teroris yang lebih besar dari jaringan Jemaah Islamiyah. “Seluruh senjata disimpan Siyono. Gerakan ini mau menghimpun senjata untuk membuat laskar kuat NII (Negara Islam Indonesia) dan Siyono ini adalah kepala gudangnya,” jelas Anton.  dit, mer

Batik Air-TransNusa Klaim Tak Melanggar  Sambungan dari Hal 1

Komersialisasi (INACA) Tengku Burhanudin di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (5/4). Pesawat Batik Air Nomor Penerbangan ID 7 7 03 r u te Halim Perdanakusuma-Ujung Pandang bersenggolan dengan pesawat TransNusa yang sedang diseret traktor , di landasan pacu Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jaktim. Akibatnya, Batik Air ID 7703 rusak di bagian ujung sayap sebelah kiri. Sedangkan pesawat TransNusa rusak pada bagian ekor dan sayap bagian kiri. Batik Air mengangkut 49 penumpang dan 7 kru. Semua penumpang dan kru dipastikan selamat. Otoritas bandara sempat menutup bandara untuk keperluan investigsi sampai pukul 24.00 WIB malam kemarin. Saat ini, bandara Halim Perdanakusuma sudah beroperasi normal. Tengku Burhanudin mengatakan, insiden ada hubungannya dengan komunikasi yang dilakukan beberapa pihak yang bertugas. Di antaranya, pihak yang menangani pesawat di darat atau ground handling. “Ada hubungan juga dengan air traffic control, bisa juga pilot Batik Air. Kami belum tahu pasti penyebabnya. Mungkin ada salah (komunikasi) satu sama lain,” ujarnya. Tengku meminta semua pihak sabar menunggu hasil penye-

lidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). “KNKT sedang menyelidikinya. Sebaiknya kita tunggu hasil KNKT,” katanya. Sebelumnya, Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait mengklaim pihaknya sudah menjalankan prosedur penerbangan pesawat. Termasuk sudah mengantongi izin untuk lepas landas dari petugas ATC. “Pesawat sudah diizinkan take off. Pilot saya sudah mengonfirmasi dan menjalankan pesawat sesuai prosedur. Tapi kenapa ada pesawat lain di runway itu,” ucap Edward saat memberikan keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dini hari kemarin. Sementara, Juvi, Dirut maskapai Trans Nusa, menyatakan, awaknya juga sudah mendapatkan izin dari kru throwing untuk pindah ke hanggar sebelah selatan Bandara Halim Perdanakusuma. “ATR (jenis pesawat) kami sudah throwing di parkir selatan. Kami terima instruksi dan bergerak pindah.” Meski demikian, kedua belah pihak tetap sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menindaklanjuti dan mencari tahu penyebab tabrakan pesawat Batik Air dan Trans Nusa tersebut. Pihak KNKT sendiri telah memulai investigasi 10 menit setelah kejadian. Black box kedua pesawat tersebut telah disita. “Kami saat ini dalam tahap pengumpulan data. Jadi kami

belum melakukan analisa apa pun, termasuk kami kumpulkan blackbox kekedua pesawat tersebut,” kata Ketua KNKT Soerjanto dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin. Soerjanto menambahkan, KNKT akan mengunduh data percakapan antara pilot Batik Air dengan petugas tower bandara (air traffic controller ) dari black box. “Besok pagi (hari ini, red) kami akan mendownload kedua blackbox, untuk mengetahui data-data yang ada dikedua pesawat tersebut dan kami akan kembali ke Bandara Halim mengambil beberapa data dari tower, dan petugas lainnya guna investigasi kami,” jelas Soerjanto. Menyusul tabrakan tersebut, Lion Group memutuskan mengistirahatkan sementara pilot pesawat Batik Air yang terlibat kecelakaan. “Pasti kita suruh istirahat dulu ya, dan itu kan nanti ada permintaan informasi. Nah setelah itu baru nanti kita lihat dari KNKT rekomendasinya,” ujar Edward Sirait. Edward menuturkan, pilot Batik Air PK-LBS memiliki rekam jejak yang baik. Pilot tersebut sudah memiliki jam terbang 10.000 jam terbang. “Saya tidak tidak ada keraguan dengan pilot Batik Air,” kata dia. Penumpang Panik Tabrakan antara Batik Air dengan TransNusa menyisakan trauma. Beberapa penumpang terpaksa membatalkan pener-

bangan lantaran masih takut. Salah seorang penumpang Batik Air, Faisal Ibrahim (42) mengatakan semua penumpang panik saat terjadi guncangan diikuti benturan keras. Semua penumpang menjerit. “Suara benturan kedengaran sekali, semua berteriak ‘Inalillahi wa innailaihirojiun, Allahu Akbar - Allahu Akbar’, semua pada nyebut. Penumapang panik,” cerita Faisal dengan tangan masih bergetar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (4/4) malam. Faisal bersyukur tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bahkan, pria asal Makassar ini tidak menyangka dirinya bisa selamat. “Saya pikir saya akan mati. Untung tabrakannya masih di bawah, kalau di atas, bisa mati semua. Alhamdulillah saya masih hidup,” ucapnya. Akibat insiden ini, Faisal memutuskan untuk membatalkan penerbangan. Dia berencana akan terbang ke Makassar dengan maskapai penerbangan berbeda. Komersialisasi Halim Sementara itu, Mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chuppy Hakim, sudah menduga akan terjadi kecelakaan di bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kecelakaan yang terjadi melibatkan pesawat Batik Air dan TransNusa, Senin (4/4) malam. Hal itu sudah diingatkan sejak lama sebagai dampak bila Bandara Halim Perdanakusumah

berubah status menjadi bandara komersial. “Tahun 2010 saya sudah tulis, di (bandara) Halim berbahaya untuk penerbangan komersial,” kata Chuppy, Selasa (5/4). Menurut dia, selama ini perubahan bandara Halim Perdana Kusuma dari pangkalan militer menjadi komersil tidak disertai dengan perencanaan manajemen transportasi udara yang baik. “Karena cuma mindahin kelebihan jadwal penerbangan pesawat yang semrawut di Cengkareng (bandara SoekarnoHatta), tanpa persiapan sama sekali,” ujarnya. Chuppy pun mengungkapkan berbagai kekurangan dari Bandara Halim Perdanakusuma yang berdampak pada rendahnya tingkat keamanan penerbangan. “Runway cuma satu, tidak punya taxy way (tempat parkir pesawat). Apron sempit,” paparnya. Selain itu, lalu lintas udara di Halim semakin kacau karena bandara yang awalnya hanya pangkalan militer berubah menjadi komersil. “Sudah ada empat skuadron udara, dan tempat parkir yang sama. Terlalu maksa (untuk) komersial,” katanya. Sebab itu, ia mengingatkan jika pemerintah serius ingin menjadikan Halim untuk penerbangan komersial, seharusnya pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana yang ada. “Apron dilebarin, taxi way dibikin. Supaya menjamin keselamatan penerbangan,” katanya.  dit, mer, viv

Sandiaga Uno Tantang Buktikan  Sambungan dari Hal 1

Pemerintah tuk investigasi itu,” ujar Luhut di kantornya, Selasa (5/4) kemarin. Materi yang diinvestigasi, lanjut dia, terutama informasi soal adanya WNI yang disebut dalam dokumen itu atas kejahatan keuangan, seperti pengemplangan pajak. “Kalau dia belum bayar pajak, ya kita akan suruh dia bayar pajak,” ujar Luhut. S ejumlah besar data milik perusahaan hukum yang berbasis di Panama, Mossack Fonseca, bocor ke publik dan memicu penyelidikan yang dilakukan oleh berbagai media dari seluruh dunia. Dokumen bocoran yang dipublikasikan ICIJ, Minggu (3/4), itu mengungkap berbagai korupsi dan perjanjian bisnis mencurigakan yang dilakukan para pemimpin negara, politisi, atlet dan tokoh-tokoh penting lainnya. Nama yang disebut mulai dari Presiden Rusia Vladimir Putin hingga pemain Barcelona Lionel Messi. Mossack Fonsec a adalah perusahaan hukum yang menyediakan jasa offshore atau pengelolaan bisnis di luar negeri terbesar keempat di dunia. Salah satu kegaitan bisnis Mossack Fonseca adalah penyediaaan perusahaan-perusahaan tidak aktif atau shell company yang digunakan untuk menutupi kegiatan finansial klienkliennya. Dokumen ini terdiri atas 11,5 juta dokumen atau data setara

2,6 terabytes mengenai 214 ribu shell company dari periode 1970an hingga 2016 menjadikannya sebagai kebocoran dokumen terbesar di dunia. Menkeu Bambang Brodjonegoro menyatakan telah meminta kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar mempelajari dokumen “Panama Papers” tersebut karena terdapat sejumlah nama pengusaha dan perusahaan Indonesia. Sebelumnya, Bambang menyatakan, ada data mengenai rekening orang Indonesia di luar negeri. Bahkan di salah satu negara terdapat lebih dari 6.000 rekening WNI. Selanjutnya, dari 6.000 rekening itu, ada 2.000 dalam bentuk Special Purpose Vehicle (SPV). SPV merupakan modus penghindaran pajak yang sudah ada di berbagai tempat di dunia, namun yang paling populer bagi Indonesia adalah British Virgin Islands. Bos ‘Panama Papers’ Indonesia Nama-nama yang masuk daftar orang terkaya versi Forbes Indonesia menambah panjang daftar Panama Papers. Salah satu nama yang muncul adalah Sandiaga Uno, pebisnis yang maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Sandiaga justru mempersilakan media mempublikasikan nama-nama perusahaan offshore miliknya jika terbukti. Sandiaga mengatakan, dia memang punya rencana membuka semuanya karena saat ini dalam proses mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Meski begitu, tidak ada bukti bahwa ia

menggunakan perusahaannya untuk tujuan tak terpuji. Selain nama Sandiaga Uno, nama Riza Chalid dan Djoko Soegiarto Tjandra juga terseret masuk daftar dalam dokumen Mossack Fonseca. Ada juga nama James T Riyady, Budiono Darsono, dan Gita Irawan Wirjawan. Kemudian ada juga Budi Sampoerna, Cakra Ciputra, dan Chandra Winoto Salim, Chairul Tanjung. Riza Chalid pernah terlibat dugaan kasus “papa minta saham”. Riza diduga menyusun permufakatan jahat tak lama setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Nama Djoko Soegiarto juga Tjandra muncul. Djoko menjadi buronan kasus cessie (hak tagih) Bank Bali. Terbongkarnya dokumen Panama Papers menyingkap tabir dugaan pengingkaran pajak terbesar dalam sejarah. Terletak di Nevada, firma ini mencoba melindungi diri dan kliennya dari dampak upaya hukum. Mossack membantu kliennya untuk mengelola perusahaan offshore. Reaksi Dunia Sedangkan pihak berwenang di seluruh dunia sudah mulai bergerak menyelidiki dugaan penghindaran pajak dan pencucian uang setelah ICIJ membongkar praktik tersebut. Pemerintah Tiongkok mulai membatasi liputan terkait. Tiongkok mengatakan temuan ICIJ terlalu bias terh-

adap negara-negara non barat. Sejumlah kerabat pemimpin Tiongkok Xi Jinping disebut dalam dokumen tersebut, namun tokoh-tokoh besar pemimpin negara barat tidak disebut. ICIJ mengatakan akan mempublikasikan dokumen lengkap pada awal Mei nanti. Juru bic ara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei menolak memberikan komentar terkait apakah Tiongkok akan melakukan investigasi karena reportase ICIJ dianggap tidak berdasar. Sementara itu, Prancis, Australia, Selandia Baru, Austria, Swedia dan Belanda sudah mulai melakukan investigasi. Pemerintah Amerika Serikat baru mengatakan akan menyelidiki temuan ICIJ. Mossack Fonseca, firma hukum dari Panama yang berada di pusat pusaran skandal pajak terbesar dalam sejarah ini, telah membantah bahwa mereka melakukan perbuatan melanggar hukum. Firma tersebut disebut membuat 240.000 perusahaan offshore yang membantu sejumlah perusahaan dan individu melakukan penghindaran pajak dan pencucian uang. “Kami tidak mengatur bagaimana klien kami menjalankan usaha mereka. Kami tidak ada hubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi klien kami. Kami mendapatkan fee profesional tapi kami tidak mengatur aspek finansial klien,” jawab kantor Mossack Fonseca cabang Hong Kong terkait skandal Panama Papers kepada Reuters.

Mossack Fonseca memanfaat sejumlah lubang di peraturan perpajakan di dunia untuk membantu klien-kliennya “menyembunyikan” kekayaan di surga pajak seperti Panama dan Kepulauan British Virgin melalui perusahaan offshore. Metode rumit yang dilakukan Mossack Fonseca legal di sebagian negara, namun negaranegara tersebut dirugikan oleh para wajib pajak yang tidak membayar pajak yang jumlahnya bisa mencapai jutaan hingga miliaran dolar. Credit Suisse dan HSBC adalah dua bank investasi besar yang dituduh memberikan jasa perusahaan offshore u nt u k m e ng h i n d a r i p a j a k . Keduanya telah membantah telah membantu klien mereka menc urangi peraturan perpajakan. CEO Credit Suisse Tidjane Thiam mengatakan perusahaannya hanya berurusan dengan aset-aset legal. Dalam konferensi pers di Hong Kong, Thiam mengakui Credit Suisse menggunakan perusahaan offshore untuk nasabah kaya mereka yang memiliki aset di beberapa negara. Dia mengatakan Credit Suisse tidak menggunakan perusahaan offshore untuk menggelapkan pajak. Pada tahun 2014, Credit Suisse pernah membayar denda USD 2,5 miliar karena membantu konglomerat AS menghindari pajak. HSBC pada tahun 2012 pernah membayar denda USD 1,92 miliar karena terlibat pencucian uang kartel narkoba Meksiko.  afp, rtr, dit, bsn

Editor : Mohammad Hakim Layouter : Husni Fahamsyah

RELIGI

Syariah Hukum Istri Ambil Uang Suami Tanpa Izin MEMENUHI kebutuhan istri merupakan kewajiban utama seorang suami. Kebutuhan yang dimaksud tidak hanya kebutuhan materi, tapi juga kebutuhan nonmateri. Selain mencukupi kebutuhan istri, seorang suami juga mesti menafkahi anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri. Kedua hal ini sudah menjadi tanggung jawab suami dan konsekuensi berumah tangga. Perjalanan roda rumah tangga tentu tidak selamanya mulus. Sesekali terdapat rintangan dan halangan yang menyebabkan suami marah, istri merajuk, dan anak yang nakal. Semua tantangan ini perlu dihadapi dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Salah satu problem rumah tangga yang kerap kali dihadapi ialah problem nafkah. Kaum wanita (istri) berada di garda depan untuk membela urusan nafkah tersebut karena terkadang mereka suka ditelantarkan. Nafkahnya kurang, dan tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Di saat berada dalam posisi ini, seorang istri terpaksa harus mengambil uang suami tanpa izin darinya. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya. Bagaimana hukumnya? Kasus ini pernah menimpa pasangan suami-istri, Hindun dan Abu Sufyan. Abu Sufyan diceritakan sebagai suami yang pelit, sehingga pada suatu hari Hindun terpaksa mengambil diam-diam uang suaminya. Karena merasa bersalah dan tidak tahu hukumnya, Hindun bertanya kepada Nabi saw. Berikut penggalan kisahnya: Artinya, “Aisyah ra menceritakan bahwa Hindun pernah bertanya kepada Nabi saw. ‘Wahai Rasulullah saw, sesungguhnya Abu Sufyan suami yang pelit. Nafkah yang diberikannya kepadaku dan anakku tidak cukup sehingga aku terpaksa mengambil uang tanpa sepengetahuannya,’ kata Hindun. ‘Ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu,’” jawab Nabi saw, (HR Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan lain-lain). nur

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 6 APRIL 2016

Jangan Percaya Konsep Jihad Versi Non-Ulama JAKARTA-Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Dr Nasaruddin Umar mengimbau umat Muslim agar tidak mempercayai konsep jihad dan mati syahid versi nonulama agar tidak terjebak pada pemahaman yang salah. “Percaya penuh pada ulama MUI, NU, dan Muhammadiyah. Tanya ke ulama apa makna jihad dan mati syahid sesuai dengan Al Quran dan Al Hadits. Jangan percaya konsep jihad versi nonulama karena pasti akan menyesatkan,” kata Nasaruddin, Selasa (5/4), kemarin. Mantan Wakil Menteri Agama ini menegaskan bahwa jihad versi nonulama tidak lebih dari tindakan bunuh diri yang notabene justru dilarang oleh Islam, seperti yang dilakukan pelaku teroris dengan aksi bom bunuh diri. Menurutnya, jihad sesuai dengan Alquran dan Al Hadits bukan membunuh orang, tapi jihad yang dilakukan Nabi Muhammad saw adalah untuk menghidupkan orang dan menghidupkan kemanusiaan. Menurut dia, adalah salah besar kalau ada orang yang mengaku berjihad dengan membunuh orang, apalagi korbannya orang yang tidak berdosa. Ia mencontohkan aksi-aksi bom bunuh diri di Pakistan, Turki, Suriah, dan Baghdad beberapa waktu lalu, dengan korban meninggal yang paling banyak justru umat Islam. “Bagaimana itu disebut jihad dan bagaimana mereka mengaku sebagai orang Islam, sementara yang mereka bunuh orang Islam juga. Jadi logika kita, kelompok teroris itu bukan jihad, tapi bunuh diri. Saya tidak tahu siapa yang ‘meracuni’ mereka,” ujar Nasaruddin. Ia mencontohkan jihad yang benar adalah jihad yang dilakukan Rasulullah Muhammad saw yang selalu berhasil dengan mengesank-

IST

JIHAD KIAI: Resolusi Jihad yang dikeluarkan Rais Akbar PBNU KH Hasyim Asy’ari menjadi tonggak bersejarah yang melahirkan pertempuran 10 November 1945. Dalam resolusi itu umat Islam wajib berperang mengusir penjajah. an. Di medan perang dan di medan perundingan, Rasulullah selalu menang, disegani, dan diperhitungkan kawan dan lawan. “Jihad Rasulullah lebih mengedepankan pendekatan ‘soft power’ dan lebih banyak menyelesaikan persoalan dan tantangan tanpa kekerasan,” kata Nasaruddin. Kalau terpaksa harus melalui perang fisik terbuka, Rasulullah selalu mengingatkan pa-

sukannya agar tidak melakukan tiga hal, yaitu tidak membunuh anak-anak dan perempuan, tidak merusak tanaman, dan tidak menghancurkan rumah-rumah ibadah musuh. “Kalau musuh sudah angkat tangan, apalagi kalau telah bersyahadat, tidak boleh lagi diganggu,” terang Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini. Nasaruddin menerangkan, konsep jihad

ada empat. Pertama niat, kedua usaha, yang dilanjutkan dengan logika yang masuk akal alias tidak boleh nekat, sedangkan keempat harus dikonfirmasi ke batin (mujahadah). “Kalau jihad itu tidak masuk akal atau tidak dikonfirmasi ke batin, itu jelas bukan jihad. Bahkan bila jihad dilakukan dalam pengertian ngawur, itu sama saja dengan bunuh diri atau konyol,” kata dia. tar

MUTIARA HATI

Lari dari Takdir DALAM hadis sahih diterangkan tentang salah satu doktrin keimanan Islam, yaitu percaya kepada takdir. Hadis itu berbunyi, ‘’Wa bi al-qadar khairihi wa syarrihi min Allah (dan kamu harus percaya kepada takdir yang baik maupun yang buruk sebagai ketetapan dari Allah).’’ Sebagian kaum Muslim, menurut pembaharu Muslim Jamaluddin alAfghani, telah melakukan kesalahan besar berkenaan dengan paham takdir ini. Mereka dinilai keliru, karena memahami takdir identik dengan nasib,

sehingga mereka menjadi orang-orang yang apatis, bermalas-malasan, dan gampang menyerah kepada nasib (fatalistis), tanpa aktivisme dalam hidup, baik dalam berpikir maupun bertindak. Kritik serupa dilontarkan pemikir besar Maulana Muhammad Ali. Takdir seperti dipahami oleh kebanyakan kaum Muslim itu, menurut Muhammad Ali, agak aneh lantaran tidak ditemukan dalam Alquran. Dalam Alquran, kata qadar atau takdir hanya menunjuk pada dua makna, yaitu ukuran segala sesuatu (al-Qamar: 49) dan hukum alam (Yasin:

Kehilangan STNK dan BPKB

38). Jadi, tidak ada dalam Alquran kata takdir untuk arti pasrah dan menyerah kepada nasib (fatalisme). Umar bin Khatthab, sahabat Rasulullah saw yang dikenal sangat cerdas dan memiliki intelektualisme tinggi, mempunyai pemahaman menarik mengenai takdir itu. Diceritakan, selaku khalifah Umar bin Khatthab pernah berencana melakukan kunjungan ke Suriah. Tiba-tiba terbetik berita bahwa di daerah itu sedang terjadi wabah penyakit menular. Lalu, Khalifah Umar membatalkan

rencana kunjungannya itu. Para sahabat banyak yang protes atas sikap Umar itu. ‘’Apakah Tuan hendak lari dari takdir Allah?’’ tanya mereka. Jawab Umar, ‘’Aku lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain.’’ Secara teologis, jawaban Umar ini sangat menarik untuk dipelajari. Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa Umar tidak memahami takdir dalam arti sempit dan tidak dalam arti fatalistik (jabariyah). Di sini Umar memandang bahwa wilayah yang terkena musibah itu sebagai takdir Allah, tetapi wilayah yang aman dan

tenteram juga takdir Allah. Sebagai sama-sama takdir Allah, maka Umar, dengan kehendak dan pilihan bebasnya, memilih menghindar dari takdir yang buruk dan beralih menuju takdir yang baik. Dalam pandangan Umar, takdir bermakna kesempatan baik dan kesempatan buruk diciptakan oleh Tuhan untuk selanjutnya manusia memilih dan menetapkan takdirnya sendiri. Kesempatan baik dan kesempatan buruk sebagai takdir dari Tuhan, tentu harus diterima dengan sepenuh hati. Namun, manusia dengan

semua potensi dan kemampuan yang dimiliki wajib berikhtiar untuk menggapai kesempatan yang baik itu. Inilah sesungguhnya makna hadis, ‘’Wa bi al-qadar khairihi wa syarrihi min Allah.’’ Dalam pengertian ini, paham takdir tidak membawa pada fatalisme. Ini berarti, kalau bersedia dan ada kemauan, kita dapat memilih takdir yang lebih baik untuk diri maupun untuk bangsa kita, sehingga kita lebih dewasa dan tidak kehilangan akal sehat dalam menyikapi berbagai bencana dan musibah yang kini melanda bangsa kita.  rul

Hub: 0813 3139 0669 ( Endah) , 0813 5772 0200 ( Verda )

SURABAYA

Kehilangan STNK L 5I09 YR Honda thn 20I3 a/n Ery Fauzi Kurniawan SH d/a Candi Lontar 4ID/I4 I5 Sby. 06.04.2016

Kehilangan STNK L 4984 NJ a/n Sutardi d/a Jl. Tanah Merah 3-B/5. 06.04.2016

Kehilangan STNK L 1518 CL a/n Achmad Sudirman d/a Semolowaru Tengah 9/16. 05.04.2016

Kehilangan STNK L 1582 C a/n. BOBBY KURNIAWAN d/a. RKT MEJOYO SEL 1/47 (AJ-12) 04.04.2016

Kehilangan STNK Hnd L 5280 FU a/n Sular Budi Harini d/a Nginden 6/55 S by. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 3090 EY a/n Mohjali d/a Kapas Madya 1 E/27.

Kehilangan STNK L 6151 AB a/n Rosaliana Setiawati d/a Laguna Indah Gg. 4/36. 05.04.2016

Kehilangan STNK L 1289 OB a/n. HERA WIDYASTUTI d/a. SUTOREJO TGAH 13/46 04.04.2016

Kehilangan STNK L 5562 PU a/n Anjar K. d/a Donokerto 2/36. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 3128 DS a/n K. Agus Pratikno d/a Sutorejo Selatan II /5. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 2646 CQ a/n Edy Suhartono d/a Juwingan 124 D. 05.04.2016

Kehilangan STNK L 4798 RT a/n. PT SATYA MANDIRI MOTORS d/a. KOMPLEK PERTOKOAN BIBIS MEGAH JL STASIUN KOTA 58-58A 04.04.2016

Kehilangan STNK L 6811 JJ a/n Retno Wuri A. d/a Golf 6/57.06.04.2016 Kehilangan STNK L 6335 SH a/n Johny d/a Pantai Mentari Blok J/39.06.04.2016 Kehilangan STNK L 1659 KI a/n Lilik Sudariyanti d/a Kemlaten Br Brt Dahlia /12. 06.04.2016 Kehilangan STNK L 1287 CQ a/n Lilik Suryani d/a Juwingan 99-A. 06.04.2016 Kehilangan STNK L 2304 JY a/n Ach. Madun d/a Jetis Kulon 8/40. 06.04.2016 Kehilangan STNK L 2668 AV a/n Maria Cristinawati d/a Tambaksari 39. 06.04.2016 Kehilangan STNK L 5706 DB a/n Lumenindo Gilang Cahaya d/a Ry. Rungkut No. 41. 06.04.2016 Kehilangan STNK L 6995 AT a/n Ari Handoyo d/a Wonorejo Permai Utr. IV/25. 06.04.2016

Kehilangan STNK L 6770 DQ a/n Rr. Sandy Indrika Y d/a Jl. Mulyosari BPD 40. 06.04.2016 Kehilangan STNK L 5120 XD a/n Anita Indah Rahmawati d/a Jl. Manukan Langgar 1. 06.04.2016 Kehilangan STNK Suzuki Nopol L-5962-GS a/n Dirgo Wilosodarmo d/a Jagir Sidomukti V/24 Surabaya. 06.04.2016 Kehilangan STNK L 4883 ZL a/n Ifa Yunita d/a Jl. Banyu Urip Wetan IV-A/5. 05.04.2016 Kehilangan STNK L 4203 WX a/n Tjoe Meilyta d/a Jl. Puri Widya Kencana J-3/2. 05.04.2016 Kehilangan STNK L 4494 ED a/n Agus Yulianto d/a Jl. Karang Empat 12/74. 05.04.2016 Kehilangan STNK L 6084 LW a/n Mahaedarto Hadi d/a Jl. Kedung Anyar 6/8. 05.04.2016

Kehilangan STNK L 6683 AR a/n Saifun d/a Nginden Kota 2/71. 05.04.2016 Kehilangan STNK L 6388 GZ a/n Hari Gustopo d/a Joyoboyo 28. 05.04.2016 Kehilangan STNK L 1938 DC a/n Suhari d/a Mojo 3/14. 05.04.2016 Kehilangan STNK M 3501 PI a/n. Matsuri d/a. Dsn Panjalin Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Spg 04.04.2016 Kehilangan STNK Toyota Inova Nopol L 1711 OW a/n. SUDINAH d/a. Sukomanunggal Jaya 5/20 Sby 04.04.2016 Kehilangan STNK L 4910 BT HODA TH 2012 BOEDI PRASODO SEMAMPIR TH 2A 19 Noka: MH1JB9125CK964924 Nosin: JB 91E2955162 MERAH HTM 04.04.2016

Kehilangan STNK L 6286 CZ a/n. SRI NARSI d/a. RY KALIRUNGKUT 59-A 04.04.2016 Kehilangan STNK L 2208 OF a/n Tjhang Kian Hin d/a Ngagel Wasono 4/24. 02.04.2016

Kehilangan STNK L 5661 ZF a/n Yazid d/a Simorejosari A/9-10. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 1939 BY a/n Sulaiman d/a Lebak Jaya 2 Tgah 7. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 6896 FT a/n Yani d/a Tambaksari Selatan 9/26. 01.04.2016

SURABAYA

01.04.2016

Kehilangan STNK L 3786 YV a/n Sakimin d/a Jl. Pakis Tirtosari 10/16-C. 01.04.2016 Kehilangan STNK L 1055 VB a/n Moch. Sjawal Hidayat d/a Jl. Simo Magerejo Tgh 11-A. 01.04.2016 Kehilangan STNK L 2302 WN a/n Erna Sri Siswati d/a Jl. Banyu Urip Lor 1/34. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 2753 PS a/n Yudha Rahayu K. d/a Sidotopo Wetan Baru 38. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 4797 VY a/n Sukamto d/a Jl. Simorejo Timur 2/37-39.

Kehilangan STNK Hnd L 5504 XU a/n Yenny Widyawati d/a Banyu Urip Jaya 1/9 Sby. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 2070 AZ a/n Maulid Dina d/a Mulyorejo Pertanian 14. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 6044 VD a/n Raymond Sidjaya d/a Jl. Villa Valensia cal 8. 01.04.2016

Kehilangan STNK Hnd L 4252 ZL a/n Abdus Sakur H. d/a Jl. Tambak Asri Kembang Turi 189 H Sby. 01.04.2016

Kehilangan STNK L 5213 BF a/n Deddy Christianto d/a Bratang Binangun 3/36-A. 01.04.2016

Kehilangan BPKB W 8309 NJ Mitsubishi thn a/n. Rustanto d/a. Rambutan IV/574 Sby nka mhmL0PU39AK056553 NSIN 4D56CFY3652 31.01.2016

Kehilangan STNK L 1628 KB a/n Catteleya Carolina d/a Jl. Villa Bukit Indah AA-3/26. 01.04.2016

01.04.2016

Kehilangan BPKB W 8309 NJ Mitsubishi thn a/n. Rustanto d/a. Rambutan IV/574 Sby nka mhmL0PU39AK056553 NSIN 4D56CFY3652 31.02.2016 Kehilangan BPKB W 8309 NJ Mitsubishi thn a/n. Rustanto d/a. Rambutan IV/574 Sby nka mhmL0PU39AK056553 NSIN 4D56CFY3652 31.03.2016 Kehilangan BPKB W339I TW honda thn 2011 a/n. ALWIANDO NUSANTARA PT d/a. KOMP RK CENTRAL SQUARE B 09 A YANI 4I 43 SDA NKA MHIJBEII6BK285386 NSIN JB EIEI283450 31.01.2016 Kehilangan BPKB W339I TW honda thn 2011 a/n. ALWIANDO NUSANTARA PT d/a. KOMP RK CENTRAL SQUARE B 09 A YANI 4I 43 SDA NKA MHIJBEII6BK285386 NSIN JB EIEI283450 31.02.2016 Kehilangan BPKB W339I TW honda thn 2011 a/n. ALWIANDO NUSANTARA PT d/a. KOMP RK CENTRAL SQUARE B 09 A YANI 4I 43 SDA NKA MHIJBEII6BK285386 NSIN JB EIEI283450 31.03.2016

Editor : Mahrus Ali Layouter : Manila

SPORT

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 6 APRIL 2016

Luar Lapangan

Chelsea Tunggu Polesan Conte ROMA - Racikan Claudio Ranieri membawa Leicester City melaju amat impresif di Premier League musim ini. Polesan Antonio Conte di Chelsea pun kini ditunggu-tunggu. Ranieri membawa Leicester mengejutkan publik di musim ini dengan bertengger di puncak klasemen sampai pekan ke-32. Dengan sisa enam laga dan keunggulan tujuh poin atas Tottenham Hotspur di urutan dua, gelar juara pun kian dekat dengan The Foxes. Andai kata pun nantinya gagal menjuarai liga, kinerja Ranieri tentu saja tetap layak sangat dipuji, mengingat mereka diprediksi berkutat di zona degradasi di awal musim. Sejauh ini mereka malah jadi tim dengan kemenangan terbanyak (20) dan paling sedikit kalah (3). Berangkat dari sukses Ranieri ini, kini kiprah Conte pun dinantikan. Seperti diketahui, rekan senegara Ranieri itu telah ditunjuk sebagai manajer Chelsea untuk musim depan. Mantan pemain Juventus dan tim nasional Italia Claudio Gentile tak sabar melihat kerja Conte bareng The Blues. Apalagi eks pelatih Juve itu, akan mendapatkan skuat yang lebih baik dan dana besar untuk berbelanja dibandingkan Ranieri. “Claudio Ranieri telah menunjukkan dirinya untuk menjadi seorang manajer hebat di sebuah liga yang sangat sulit. Dia bergabung ke Leicester yang tak punya ambisi titel, tapi dia telah membuktikan dirinya bisa menjadi manajer hebat,” katanya dikutip Sky Sports. “Sekarang kita perlu melihat apa yang Conte akan lakukan di Premier League. Dia akan punya tim yang lebih baik dan mereka akan menghabiskan uang lebih banyak untuk meningkatkan tim,” imbuhnya. Di tempat terpisah, Chairman Chelsea, Bruce Buck, yakin keputusan klub menunjuk Antonio Conte sebagai manajer baru tidak salah. Sebab, Conte diyakini bakal membawa kesuksesan untuk klub. Conte akhirnya ditunjuk sebagai manajer baru Chelsea setelah spekulasi soal masa depan dirinya selama beberapa bulan terakhir. Kontrak tiga tahun diberikan untuk pria 46 tahun itu.  dtk

PARIS SAINT-GERMAIN (PSG) VS MANCHESTER CITY

Adu Cepat Lini Tengah Sama-Sama Kuat dan Sulit Diprediksi MANCHESTER – Leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Manchester City kontra Paris Saint-Germain (PSG), di Stadion Parc des Princes, Kamis (7/4) dini diprediksi bakal berlangsung seru. Kedua tim sama-sama memiliki daya dobrak yang cukup mematikan. Dengan permainan tempo tinggi, kedua tim akan mati-matian merebut penguasaan bola, terutama di lini tengah. Tentunya, serangan balik bagi kedua tim akan menjadi andalan utama. Di Premier League City cukup tampil impresif pada akhir pekan lalu ketika mengalahkan Bournemouth 4-0. Meski demikian, laga mulus The Citizens tidak bisa menjadi acuan ketika turun di Liga Champions. Begitupun PSG yang kini telah ditetapkan sebagai juara liga Prancis tersebut, belum cukup membuktikan keperkasaannya di Liga Champions. Karenanya, menurut pemain legendaris Bulgaria Krasimir Balakov, partai ini yang sangat rumit dan sulit diprediksi. Balakov menilai, dari semua partai perempat final musim ini, PSG vs City adalah satu-satunya yang mustahil untuk diprediksi. “Segalanya serba mungkin di partai ini,” kata Balakov seperti dilansir situs resmi UEFA. “Kedua tim memiliki sederet pemain menyerang yang sanggup mencetak gol kapan saja. Mustahil memprediksi partai ini,” imbuhnya. Hal ini juga diakui penjaga gawang City, Willy Caballero menyadari. Menurutnya, kemenangan besar di liga domestik tak akan

ZLATAN IBRAHIMOVIC berpengaruh apa-apa terhadap perjuangan City di Liga Champions. Apalagi, Liga Champions sudah memasuki babak perempatfinal yang menyisakan delapan tim terbaik. Pada musim lalu, City punya bekal kemenangan 5-0 atas Newcastle United di Premier League sebelum bertemu Barcelona di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Namun, di hadapan Barca, City takluk 1-2 di kandang sendiri. “Paris adalah tim besar, sudah jadi juara Prancis, dengan beberapa pemain hebat. Namun, kami harus siap karena inilah yang terjadi di perempatfinal Liga Champions.

SERGIO AGUERO

Anda pastinya akan menghadapi klub besar dengan pemain-pemain yang menakjubkan,” ujar Caballero yang dikutip Express. co.uk, Selasa (5/4). “Kesalahan terbesar yang bisa Anda buat adalah apa yang kami lakukan musim lalu, ketika kami menghadapi Barcelona setelah mengalahkan Newcastle,” tambah kiper asal Argentina itu. Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic optimistis duel melawan City di Parc des Princes nanti bakal dimenangkan PSG. Mengingat, kata Imbra, mesin PSG sudah panas. “Saya rasa kami bermain

bagus (melawan Nice). Kami sudah juara liga dan pertandingan-pertandingan sisa kami gunakan untuk menjaga motivasi serta performa,” kata Ibrahimovic seperti dilansir situs resmi PSG. “Kami main bagus jelang partai melawan City. Persiapan kami sudah cukup. Kami harus mempertahankan performa, kepercayaan diri dan ritme ini. Dengan sedikit keberuntungan, kami bisa menang. Secara pribadi, saya siap. Tim tampil ajaib musim ini dan saya hanya mengikutinya. Tim main bagus, jadi saya main bagus juga,” pungkasnya.  uef, blo, dtk

Editor : Moch Nasir Layouter: Ahmaf Faiz

JEMBER

Perikanan dan Kelautan

3.000 Nelayan Dapat Asuransi

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 6 APRIL 2016

Wabup Minta Sekolah Mencari Siswanya

JEMBER-Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disperikel) Kabupaten Jember akan memberikan asuransi kesehatan untuk sekitar tiga ribu nelayan. Kepala Seksi Perikanan Tangkap Disperikel Kabupaten Jember Andi Prasetyo mengatakan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut kebijakan memberikan kartu nelayan. Kartu nelayan merupakan program yang digagas Disperikel untuk mendata nelayan di Kabupaten Jember. Kartu tersebut sebagai dasar jika ada pihak yang memberikan bantuan untuk nelayan. Langkah ini diharapkan bisa memberikan jaminan kesejahteraan nelayan. Asuransi untuk nelayan masih menunggu kepastian harga premi yang harus dibayar kepada BPJS kesehatan Jember. Sehingga tidak mempengaruhi pada alokasi dana yang dianggarkan. Nelayan calon penerima asuransi akan diverifikasi oleh petugas di lapangan. Andi mengaku khawatir kesalahan pendataan nelayan, akan memicu konflik antar nelayan.  sol

PKL PG Semboro Tolak Bongkar Lapak

Pertanian

Serapan Pupuk Urea Bersubsidi Masih Rendah JEMBER-PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) mencatat serapan pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak Januari hingga Maret 2016 masih rendah yakni sekitar 19 persen dari total alokasi pupuk urea di kabupaten setempat sebesar 87.958 ton. “Penyerapan pupuk urea di Jember selama tiga bulan terakhir sebanyak 16.785 ton atau sekitar 19 persen dari total alokasi pupuk urea selama satu tahun,” kata Asisten Penjualan Perwakilan PT Pupuk Kaltim di Jember, Nursalim, Selasa (5/4) kemarin. Menurut dia, sesuai surat keputusan (SK) Bupati Jember tercatat alokasi pupuk urea selama Januari-Maret 2016 sebanyak 22.484 ton, sedangkan realisasi penyerapan di lapangan sebesar 16.785 ton.  ara HARIAN UMUM

MASYARAKAT

BIRO JEMBER KEPALA BIRO: Achmad Syaifuddin WARTAWAN: Gafur Budianto, Andik Sugiono, Solichin, M Ali Ridho, M Fauzan

DUTA/SYAIFUDIN

SIDAK: Wabup Muqiet Arief saat sidak pelaksanaan UNBK.

86 Siswa Mengundurkan Diri dari UN JEMBER-Wakil Bupati Jember Muqit Arief meminta pihak sekolah mencari dan menanyakan alasan siswa mengundurkan diri dari ujian nasional (UN). “Kami tidak ingin ada peserta ujian nasional yang mengundurkan diri, lalu dibiarkan oleh sekolah,” ujarnya. Pembiaran tersebut, menurut Muqiet Arif, sama saja mencederai dunia pendidikan di Kabupaten Jember. Muqiet Arif berharap sekolah dan dinas pendidikan mengusahakan siswa yang yang mengundurkan diri bisa mengikuti ujian nasional susulan. Sementara itu, Kepala Bidang SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Jember Tatang Prianggono mengatakan sebanyak 86 peserta ujian nasional tingkat SMA dan SMK mengundurkan diri. Mereka tidak akan hadir dalam pelaksanaan ujian nasional yang

digelar serentak 4-7 April 2016. “Jumlah siswa yang tidak hadir mengikuti ujian nasional sebanyak 87 siswa, terdiri dari 86 siswa mengundurkan diri dan satu siswa izin sakit,” kata Tatang Priyanggono, Selasa (5/4). Menurut dia, siswa yang tidak hadir karena mengundurkan diri, setelah nama mereka masuk dalam daftar nominasi tetap (DNT) sebagai peserta UN tingkat SMA atau sederajat. “Mengundurkan diri dari peserta UN karena berbagai factor, di antaranya pindah karena ikut orang tuanya bekerja sebelum ujian, terjerat kasus hukum, meninggal dunia, dan alasan lainnya karena keluarga,” katanya. Ia mengatakan satu siswa yang tidak hadir karena izin sakit akan mengikuti ujian susulan yang digelar pekan depan karena

saat ini siswa yang bersangkutan masih menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit. “Dinas Pendidikan melalui masingmasing sekolah sudah memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada siswa untuk tetap mengikuti UN dan tidak mengundurkan diri, namun kami tidak bisa berbuat banyak kalau yang bersangkutan tetap memutuskan untuk mundur sebagai peserta UN,” katanya. Tatang mengatakan jumlah siswa SMA, MA, dan SMK yang mengundurkan diri dari peserta UN tahun ini menurun dibandingkan tahun 2015 sebanyak 114 orang, namun pihaknya berusaha keras untuk menekan penurunan jumlah siswa yang tidak mengikuti UN tersebut. Jumlah peserta UN secara keseluruhan sebanyak 23.250 peserta yang terdiri dari 7.158 siswa SMA, sebanyak 4.971 siswa MA, dan sebanyak 11.121 siswa SMK, sedangkan jumlah siswa kejar Paket C yang juga mengikuti ujian sebanyak 763 orang.  aif

JEMBER–Belasan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang aliran irigasi depan Pabrik Gula (PG) Semboro, Kecamatan Semboro, menolak untuk membongkar lapak. Pedagang menganggap, tempat berjualan mereka adalah satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarganya. “Awalnya ada 69 pedagang, tapi sekarang tinggal sekitar 16 pedagang saja,” kata Abdul Hasin (47), PKL yang mengaku telah berjualan selama 6 tahun di lokasi tersebut, Selasa (5/4), kemarin. Menurut Hasin, belasan PKL yang masih bertahan ini menganggap, bahwa keberadaan mereka tak mengganggu dan merugikan siapapun, baik pengguna jalan maupun menghambat aliran irigasi yang berada di belakang lapak mereka, seperti yang dituduhkan dinas. “Apalagi ada sebagian dari kami yang telah berjualan selama 20 tahun. Jelas kami keberatan kalau sampai dibongkar,” ujar penjual kaca mata dan warung kopi ini. Warga asal Lingkungan Kamaran, Desa/ Kecamatan Semboro ini meminta, agar Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jawa Timur, membatalkan rencana pembongkaran secara paksa yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Suherman (40), salah seorang pedagang lainnya, mengaku menganggur pasca dia membongkar lapaknya sendiri. Pembongkaran itu dilakukannya setelah menerima surat peringatan (SP) ketiga kalinya dari DPU Pengairan Jatim. “Sebab jika tak dibongkar sendiri, lapak kami akan dirobohkan pakai alat berat. Apalagi, biaya sewa alat berat itu dibebankan kepada kami. Jadi kami takut, dan membongkar lapak secara swadaya,” tuturnya. Namun, sejak lapaknya dibongkar 2 hari lalu, penjual ikan hias dan akuarium ini mengaku tak memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Padahal uang tabungan yang ia miliki tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama sebulan. “Kalau jualan di rumah sepi, sebab rumah saya jauh dari jalan raya,” kata warga Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari tersebut. Senada dengan Hasin, Herman juga meminta ke DPU Pengairan Jatim untuk membatalkan rencana penggusuran PKL dan memperbolehkan kembali para pedagang untuk berdagang di sepanjang sempadan sungai tersebut.  pun

WAKIL Bupati KH Muqit Arief memberikan sambutan dalam acara soft opening agen pos pedesaan

KEPALA Kantor Pos Jember Muhammad Moeslih, Wakil Bupati KH Muqit Arief, serta pejabat lainnya

KEPALA Kantor Pos Jember Muhammad Moeslih, Wakil Bupati KH Muqit Arief, serta pejabat lainnya dalam soft opening agen pos pedesaan

KEPALA Kantor Pos Jember Muhammad Moeslih saat memberikan sambutan dalam acara soft opening agen pos pedesaan

Wakil Bupati Respon Pendirian Agen Pos Pedesaan Ini harus kita contoh. Keuntungan finansial didapat, keuntungan manfaat pelayanan juga bisa diraih” JEMBER-Wakil Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief merespon terhadap pendirian Agen Pos Pedesaan. Pernyataan itu disampaikan pada saat dilakukannya soft opening di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Minggu (3/4). Agen pos pedesaan ini didirikan oleh PT Pos Indonesia Cabang Jember. Pendiriannya bertujuan untuk semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat. Tidak hanya kemudahan dalam urusan surat menyurat, wesel dan

giro saja. Namun, juga bisa melayani berbagai transaksi pembayaran yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat pun bakal semakin mudah dalam melakukan pembayaran rekening air, listrik, transfer antar negara, pembayaran kredit kendaraan, bahkan pengiriman barang dan jasa titipan. Dikatakan oleh Kepala PT Pos Cab Jember, H. Muhammad Moeslih, bahwa pendirian agen pos pedesaan dilakukan agar semua kebutuhan masyarakat bisa ditampung oleh PT Pos. “Ini adalah inovasi yang dilakukan oleh PT Pos, agar masyarakat tidak lagi harus antri di bank. Cukup lewat Kantor Pos, semua bisa dicover atau bisa dikatakan layanan one stop service,” katanya saat memberikan sambutan.

Moeslih juga menjelaskan, saat ini Kantor Pos telah terkoneksikan dengan semua bank dan semua Kantor Pos di seluruh Indonesia. Sementara itu Wakil Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief mengatakan, inovasi yang dilakukan oleh PT Pos ini harus dicontoh. Saat ini persaingan teknologi informasi begitu ketat. Namun, PT Pos masih mampu mempertahankan eksistensi sebagai jalur jasa pengiriman milik negara. “Saya masih ingat betapa terkenalnya PT Pos pada tahun 70 sampai dengan tahun 90 an. Kantor Pos saat itu melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka pengiriman surat dan wesel. Dan, ini terus dilanjutkan dan mampu bertahan hingga saat ini,” ujarnya. Pendirian agen pos di pedesaan

tidak hanya berkutat pada pengiriman surat menyurat saja. Agen pos ini sudah bergerak pada agen jasa perjalanan dan wisata. Bahkan merambah pada usaha waralaba. “Ini harus kita contoh. Keuntungan finansial didapat, keuntungan manfaat pelayanan juga bisa diraih,” ungkap Wabup. Wabup juga berpesan kepada para anggota agen pos pedesaan agar terus meningkatkan pelayanannya. Sebaikbaiknya manusia, lanjut Kiai Muqit, adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Harapannya, agen pos pedesaan ini juga mampu menjadi bagian dari sinergi antara PT Pos, pemerintah dan masyarakat untuk menggerakkan perekonomian di Kabupaten Jember.  hms/aif/adv

PEMBAWA acara saat acara soft opening

KEPALA Kantor Pos Jember Muhammad Moeslih, Wakil Bupati KH Muqit Arief, serta pejabat lainnya dalam soft opening agen pos pedesaan

Editor : Mahrus Ali Layouter : Abida Al Aliyah

OPINI

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 6 APRIL 2016

Editorial Kasus Siyono Harus Dipercepat TIDAK ada yang sulit untuk menuntaskan kasus kematian Siyono yang telah diduga sebagai bagian dari gerakan teroris. Pertama, sepak terjang pria yang diyakini sebagai panglima Jamaah Islamiyah muda atau biasa disebut Neo Jamaah Islamiyah, itu sudah berada di polisi atau densus 88. Kedua, faktanya Siyono meninggal sebelum dilakukan proses hukum. Data pertama polisi yang pegang, publik tidak paham, meski sebagian orang berani membenarkan. Tetapi, fakta kedua tidak terbantahkan, dan ini membutuhkan ‘pengakuan’ sebagai pertanggungjawaban atas kematian seseorang. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, harus ada yang bertanggungjawab atas meninggalnya Siyono. Hanya ini yang diperlukan publik. Semakin cepat pertanggungjawaban disampaikan, maka, semakin cepat terkuak siapa sesungguhnya Siyono itu. Sebaliknya, ketika Densus 88 tak kunjung menyampaikan adanya ‘kekhilafan’ prosedur penanganan, maka, yang terjadi pun sebaliknya, Siyono pantas menjadi ‘pahlawan’ yang harus dielu-elukan. Inilah yang terjadi sekarang. Selain itu banyak hal yang harus dievaluasi atas kerja aparat ini. Misalnya, usai kematian tak wajar Tidak perlu yang dialami Siyono, sang istri tibaberlaruttiba saja menerima dua gepok uang yang diduga diberikan oleh anggota larut, berikan sanksi tegas polisi. Ini apa maksudnya? Uang kepada yang teledor, bungkam atau santunan? Pemberian uang semacam itu lakukan perbaikan jelas tidak benar dan tidak etis. kinerja karena Kalau tujuannya memberikan sankeberadaan Densus tunan, apa iya seluruh keluarga ter88 yang profesional duga teroris itu mendapat santunan. Apalagi ini menyusul kematian yang masih dibutuhkan tidak wajar, maka, jangan kaget kalau dalam menjaga stabilitas keamanan publik kemudian memaknai sebagai uang bungkam. Jika ini yang terjadi, di negeri ini.” betapa kasihan keluarga korban. Bisakah nyawa seseorang kemudian ‘ditukar’ dengan dua gepok uang? Terlebih, saat ini belum ada aturan jelas yang tertuang dalam Undang-Undang bahwa keluarga korban dari teroris yang tewas akan menerima uang santunan. Nah, ketidakjelasan ini menimbulkan banyak dilema. Satu sisi muncul pembelaan atau advokasi seperti dilakukan PP Muhammadiyah, di sisi lain ada penolakan masyarakat setempat terhadap ‘pembelaan’ tersebut. Mesti yang terakhir itu tidak menyebut menolak adanya pembelaan -- sebagaimana yang dilakukan Muhammadiyah -- tetapi penolakan terhadap upaya autopsi jenazah Siyono adalah jelas wujud dari ketidaksetujuan warga atas pembelaan tersebut. Ini seharusnya tidak terjadi. Andai saja pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dengan cepat memberikan jawaban, penjelasan atau pertanggungjawaban atas kematian Siyono, maka, kasus tersebut tidak akan berlarut-larut. Ingat! Semua rakyat Indonesia setuju dengan pemberantasan teroris. Tidak bisa lagi ditutupi bahwa fakta radikalisme yang mengancam keutuhan NKRI ini sudah berbaris di depan mata kita. Polisi, dalam hal ini, Densus 88 ditugasi untuk menumpas gerakan tersebut. Tentu, semua dalam bingkai hukum yang berkeadilan. Semangat membendung radikalisme yang sering berakhir dengan tragedi bom ini, harus terus dilakukan, di samping tentu, perlunya perlindungan bagi hak-hak tahanan, yang belum mendapatkan perlakuan hukum. Autopsi terhadap jenazah Siyono yang dilakukan Komnas HAM dan PP Muhammadiyah, ini menandakan aparat ‘tidak berjalan’. Ini bisa menimbulkan kesan pemerintah tidak mau bertanggungjawab, sehingga diperlukan upaya rakyat untuk melakukan. Padahal, akhir dari semua itu adalah sikap tegas pemerintah. Padahal, tanpa autopsi sesungguhnya sudah bisa dilakukan pertanggungjawaban, misalnya pemberian sanksi kepada aparat yang teledor. Dan ini lebih manusiawi, karena petugas Densus juga manusia, bisa lupa dan salah. Inilah barangkali yang juga menjadi aspirasi Kepala Desa (Kades) Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Djoko Widoyo, yang mewakili warganya menolak autopsi. Di satu sisi, Kades harus ‘mengamankan’ surat pernyataan kesepakatan bersama warga Desa Pogung yang diwakili RT, RW, BPD, dan tokoh masyarakat, dan Pemerintah Desa (Pemdes) Pogung, intinya menolak rencana pembongkaran makam dan autopsi jenazah Siyono. Nah, sekarang tinggal bagaimana ending dari kematian Siyono ini. Autopsi sudah dilakukan, hasilnya bisa ditembak bahwa kematian Siyono tidak wajar. Ada pihak yang harus bertanggungjawab. Densus 88 sebagai ’penguasa’ Siyono saat itu, tidak mungkin bisa berkelit. Ini membutuhkan win-win solution. Satu sisi Densus 88 memanggung tugas berat sebagai pasukan pemberantas teroris, di sisi lain publik menuntut kinerja Densus agar lebih profesional dalam menjalankan tugas. Tidak perlu berlarut-larut, berikan sanksi tegas kepada yang teledor -- yang mengakibatkan hilangnya nyawa -- lakukan perbaikan kinerja karena keberadaan Densus 88 yang profesional masih dibutuhkan negara dalam menjaga stabilitas keamanan di negeri ini. Bukankah begitu? Waallahu’alam bish-shawab. 

Surat Pembaca

Ujian Nasional dan Mudaratnya Oleh: Eko Prasetyo UJIAN nasional (UN) tingkat SMA sederajat dilaksanakan mulai dilaksanakan pada 4-6 April 2016. Banyak pihak yang optimistis dengan perhelatan UN kali ini, terutama karena UN tidak lagi dijadikan penentu kelulusan. Mendikbud Anies Baswedan sendiri telah menekankan pentingnya kejujuran daripada kelulusan dalam UN tersebut. Efektifkah? Bocor Lagi Integritas kejujuran yang didengungdengungkan pemerintah melalui Kemendikbud pada pelaksanaan UN seakan menjadi angin lalu. Betapa tidak, di hari pertama UN tingkat SMA sederajat saja sudah ada beberapa laporan tentang kebocoran UN sebagaimana dirangkum oleh forum Ikatan Guru Indonesia. Di Sulawesi Selatan, misalnya, harian Fajar (5/4) melaporkan adanya dugaan bocornya UN di Makassar, Pare-Pare, dan Watansoppeng. Sementara di Jombang dilaporkan adanya pesan pendek (short message service/ SMS) yang berisi bocoran UN yang beredar di kalangan siswa dan guru (Surya, 5/4). Kendatipun laporan tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya, pemerintah selaku pemangku kebijakan pendidikan semestinya lekas tanggap. Diharapkan ada evaluasi kembali terhadap efektivitas ujian nasional ini. Hal ini mengingat UN yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan masih saja diwarnai kasus kebocoran soal dan jawaban UN. Artinya, kampanye kejujuran di hajatan ujian nasional kali ini kembali ternoda. Kasus ini tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Apalagi, masyarakat dapat mengakses informasi terkait UN melalui pemberitaan di media cetak, media elektronik, media daring, dan media sosial.

proses permintaan tersebut sendiri ke kantor Telkom Plaza di Kalideres. Di Plaza Telkom, saya menerima 1 modem dengan 4 port, setelah pemasangan oleh teknisi. Masalah koneksi masih terjadi, sering terputus. Teknisi menyarankan agar saya membeli modem sendiri. Disini kembali konsumen dirugikan karena harga modem tidak murah. Petter Email: plec_pik@hotmail.com

HARIAN UMUM

MASYARAKAT

Penasehat Ahli: KH. A. Mustofa Bisri KH. A. Hasyim Muzadi

Mudarat Sebagaimana diketahui, walau tidak memengaruhi kelulusan sekolah, hasil UN menjadi salah satu persyaratan masuk perguruan tinggi negeri. Agaknya inilah yang mesti dievaluasi kembali.

terutama bagi kalangan guru. Hal ini disebabkan unsur politis yang acapkali menunggangi proses pelaksanaan UN di berbagai daerah. Sebagai satu contoh, ada sebuah gengsi tersendiri bagi suatu kota atau kabupaten yang sukses dalam penyelenggaraan UN, baik dalam hal kelulusan tertinggi dan pemerolehan nilai UN tertinggi. Jika demikian adanya, lantas apakah ada unsur campur tangan pemerintah daerah dalam kasus kecurangan UN? Hal ini memang sulit dibuktikan. Akan tetapi, diskusi-diskusi yang berkembang seputar UN di forum Ikatan Guru Indonesia setidaknya bisa memberikan sedikit pencerahan. Berdasar keterangan Ketua

Sejatinya, di luar masalah ketidakjujuran tersebut, pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA sederajat tahun ini bisa dikatakan masih menyisakan banyak masalah. Seperti diketahui, UN dihelat dengan sistem CBT (computer based test). Namun, karena keterbatasan sarana perangkat komputer, masih banyak sekolah yang menyelenggarakan UN dengan sistem PBT (paper based test). Namun, poin penting sesungguhnya adalah kasus-kasus kecurangan yang hampir selalu mewarnai perhelatan UN itu sendiri. Mengutip pernyataan pengamat pendidikan M. Mushthaffa, adanya indikasi kecurangan dalam UN ini menyimpan satu masalah besar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan kita. Jika kita sepakat bahwa pendidikan sejatinya adalah usaha untuk membentuk murid yang berkarakter dan bermoral serta praktik ketidakjujuran itu memang benar adanya, maka UN itu sendiri telah mencederai dan bertentangan secara langsung dengan cita-cita mendasar pendidikan tersebut (2013: 57). UN juga membawa dilema besar

Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia Moh. Ihsan, pihaknya masih menerima laporan-laporan kecurangan UN dari kalangan guru. Namun, mereka tidak berani mengungkapkannya secara luas dan melaporkannya ke Kemendikbud dengan berbagai alasan. Kiranya, keengganan mereka untuk melaporkan kasus itu bisa dipahami. Sebab, mereka berada dalam posisi yang amat dilematis. Di satu sisi, para pendidik dituntut untuk memberikan contoh moral dan kejujuran serta membiarkan siswa mengerjakan soal UN dengan kemampuan masing-masing. Namun, di sisi lain, guru melihat situasi tekanan sosial yang dialami oleh para siswa menjelang UN.

Alhasil, kemudian muncul kasus kecurangan UN. Ada beberapa versi terkait bocornya soal UN yang saban tahun melanda. Ada yang menyebut bahwa kasus ini melibatkan oknum guru secara personal, ada pula yang mengaitkannya dengan kebijakan sekolah bahwa kelulusan UN seratus persen dianggap mengangkat prestasi sekolah. Bahkan, ada versi yang menyebut bahwa kelulusan UN menjadi salah satu program kebijakan pemda. Sejatinya, di luar masalah ketidakjujuran tersebut, pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA sederajat tahun ini bisa dikatakan masih menyisakan banyak masalah. Seperti diketahui, UN dihelat dengan sistem CBT (computer based test). Namun, karena keterbatasan sarana perangkat komputer, masih banyak sekolah yang menyelenggarakan UN dengan sistem PBT (paper based test). Di sini saja banyak celah. Salah satunya, tidak sedikit sekolah yang kemudian menganggarkan pembelian komputer. Ini menjadi tidak efektif jika pembelian komputer hanya digunakan untuk keperluan UN CBT saja. Belum lagi kekhawatiran akan terjadinya kasus mark-up pembelian sarana dan prasarana sekolah. Di sisi lain, UN PBT bukan tanpa masalah. Keterlambatan distribusi soal UN di beberapa daerah masih terjadi. Oleh sebab itu, tanpa bosan-bosan mengingatkan, pelaksanaan UN sebaiknya dievaluasi kembali oleh pemerintah. Sudah efektif atau belum. Sebab, meski UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, pelaksanaannya dari tahun ke tahun selalu saja menyisakan kasus kecurangan. Masyarakat yang melihat pun dapat menilai bahwa UN itu lebih banyak mudaratnya. Maka, penghapusan UN menjadi harapan sekaligus solusi yang realistis.  Penulis adalah Pegiat pendidikan dan anggota Ikatan Guru Indonesia.

Opini merupakan ruang publik. Bagi yang ingin menyumbangkan opini atau gagasannya, kirim via e-mail: dumas@sby.centrin.net.id. Opini bisa disertai foto diri. Keluhan dan saran masalah pelayanan publik, dapat dikirim melalui SMS ke 0838-3195-2617, faks.021-31906214

Sudah Ganti Modem, Internet Masih Bermasalah SUDAH hampir 1 bulan saya direpotkan dengan kerusakan modem Speedy dan UseeTV. Karena internet tak berfungsi, mengakibatkan aktifitas saya terganggu. Setelah susah payah menelepon 147, datang teknisi dengan membawa modem yang ternyata tidak mendukung Useetv. Dari teknisi itu dikatakan hanya modem tersebut yang tersedia di Telkom. Jelas saya keberatan karena saya memerlukan Useetv dan LAN. Dikatakan bahwa pelanggan harus datang mem-

Berita-berita miring tentang kebocoran UN hampir selalu mewarnai perhelatan UN dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah kasus tiap tahun tidak sama dan persentasenya fluktuatif, kasus kebocoran UN tahun ini mestinya menjadi lampu kuning bagi dunia pendidikan kita. Hal ini seyogianya menyadarkan kita semua bahwa sejatinya ada yang salah dengan sistem UN selama ini.

As’ad Said Ali Dr. H. Alwi Shihab

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Drs. H. Choirul Anam Direktur : Mokhammad Kaiyis Dir. Operasional : Achmad Hizbullah Fahry Dir. Keuangan : Ahmad Nahidlul Umam General Manager : Eko Pamuji Pemimpin Redaksi : Mokhammad Kaiyis

Paket Tak Sampai Pada Waktunya

SMS PRO-KONTRA keberadaan Densus 88 patut dipertimbangkan pemerintah. Apapun maksudnya, penyelesaian bersifat represif selalu berdampak sosial besar terhadap masyarakat. Keberadaan BIN sepertinya patut ditingkatkan hingga pelosak desa dengan tetap menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang damai. [AMIRUSI: 08775079xxx] Keluhan & saran masalah pelayanan publik. Kirim sms ke 081 733 3882

BEBERAPA bulan lalu paket saya pernah tertukar. Entah karena apa, tapi saya saat itu mencoba memaklumi bahwa karyawan JNE juga ada khilafnya. Saya sempat bertanya perihal paket saya yang tertukar kepada customer service JNE, namun saya tak mendapatkan kejelasan keberadaan paket tersebut. Tanggal 29 Maret 2016, saya kembali mengirimkan paket yang berisi makanan beku (frozen food) menggunakan JNE paket Reguler dengan estimasi dua hari sampai untuk pelanggan yang sedang menginap di sebuah hotel daerah Bekasi. Akan tetapi paket tersebut belum sampai tu-

juan pada tanggal 1 April 2016, padahal calon penerima sudah harus check out pada tanggal tersebut. Saya menelepon customer service dengan harapan bahwa JNE dapat melacak keberadaan barang kiriman tersebut dan saya kembali mendapatkan jawaban yang mengecewakan, bahwa sistem tak dapat melacak keberadaan paket. Sebagai pelaku usaha online kecil-kecilan, saya merasa dikecewakan dan kerugian karena dengan kejadian ini bisa menghilangkan kepercayaan pelanggan saya. Elsi, Email: cicisilent07@gmail.com

Redaktur Pelaksana: Mahrus Ali, Mohammad Hakim. Koordinator Liputan: Mohammad Natsir. Koordinator Daerah/Event: Imam Ghozali. Redaktur: Endang Lismari, Tri Suryaningrum, Abdur Rohman, Imam Ghozali. Wartawan: Ahmad Fathis Su’ud, Abd. Aziz, Ari Armandianto, Andi Mulya. Fotografer: Ridho’i, Wiwik Wulandari. Biro Daerah: Situbondo: Fatur Bari. Probolinggo: Ahmad Faisol. Pasuruan: Abdul Aziz, Hamzah Pujiono. Lumajang: Lukmanul Hakim, Ali Imron. Bondowoso: Haryono. Banyuwangi: Jamhari. Jember: Achmad Syaifudin. Bangkalan: Moh Amin. Sampang: Fathurahman. Pamekasan: Habib As Siddiq. Biro Sidoarjo: Ahmad Yani, Yudi Irawan, Luthfi. Gresik: Abdul Salim, M Shopii, Agus Salim Lutfi. Lamongan: Kadam Mustoko. Malang Raya: Rio Hendra (Koor), Muhammad Zen. Mojokerto: Arif Rahman, Yusuf Widayat. Jombang: Nurul Yaqin, Muhtazuddin. Kediri: Nanang Priyo. Nganjuk: Adi Mulyadi. Madiun: Agoes Basoeki, Aribowo. Blitar: Hendik Budi Y. Tulungagung: Jarot Prawira. Trenggalek: Tatang Dahono Tuban: Syaiful Adam. Ponorogo: Siti Noor Aini. Jakarta: Khoirul Huda Sabily, M.Saefullah, Hamzah P, Teguh. Depok: Aan Humaidi. Desain Grafis: Husni Fahamsyah (Koordinator), Ahmad Faiz Muda, Sulistyorini, Ismail Amrullah, Abida Al Aliyah, Dewi Ayu Manila, Imron. Karikaturis: Iskandar Zubair. IT Support: Nardi. Website Desainer: Dody Tri Kapisha. Keuangan: Putut Kartika Candra (kabag), Wahyu Setyawati; Nurul Faizah (Jakarta); Marketing Eksekutif: Maulana; Iklan: Lores Verda Wati, Mufita Endah R, Tri Ramayanti (Adm), Rahmat (Koord Adv), Hawin Novita A (Telemarketing). Sirkulasi & Pemasaran: Syamsul Huda (Koordinator), Lutfi Eko S, Masudi, Akhson Fuadi, Puji, Ardi, Ahmad Rif’an, Fatkhul Khozin, Jamudin (Jakarta). SIUPP: No. 705/SK/Menpen/SIUPP/1998. Percetakan: PT Duta Aksara Mulia. Kantor Pusat: Graha Astra Nawa, Jl. Gayungsari Timur 35 Surabaya, Telp. 8299985, 8299986 (iklan& Koran), 8299982 (Redaksi) Fax. 8299987 E-mail: harianduta@gmail.com - Website: www.duta.co Kantor Jakarta: Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat, Telp. (021) 31906159, Faks. (021) 31906214. Wartawan HARIAN DUTA MASYARAKAT dilengkapi dengan kartu identitas berupa ID Card / Kartu Pers.

Editor : Arohman Layouter : Sulistyorini

EDUKASI

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 6 APRIL 2016

Mendikbud: Patuhi UU 23/2014 Pemkot Surabaya Ajukan Perubahan Melalui Prolegnas 2017

DUTA/ENDANG

JAWARA : Tiga siswa SD Muhammadiyah 4 Surabaya, Firman Fathoni, Alwansyah Muhammad dan Gatra Reyhansyah memperlihatkan sistem kerja robot rescue hasil karya mereka yang berjaya di Robo Cup Open Singapura beberapa waktu lalu.

Jawara di Singapura, Siap Menuju Jerman SURABAYA – Tiga siswa SD Muhammadiyah 4 Surabaya Firman Fathoni, Alwansyah Muhammad dan Gatra Reyhansyah berhasil mempertahankan piala di ajang Robo Cup Open Singapura 2016. Ini adalah juara pertama untuk robot rescue yang ketiga kalinya yang berhasil diraih siswa-siswi SD Muhammadiyah 4 Surabaya sejak 2014 lalu. Tak pelak, rasa bangga menyergapi ketiga siswa yang sebentar lagi akan menempuh ujian sekolah (US) itu. “Ini persembahan terbaik sebelum meninggalkan sekolah ini. Tapi kalau masih memungkinkan kami akan ikut berlaga di Jerman,” ujar Firman tersenyum bangga saat ditemui di sekolahnya, Selasa (05/04). Mereka kemungkinan besar bisa berlaga di Jerman. Karena jawara dari ajang ini mendapat

kesempatan untuk mengikuti kompetisi Robo Cup tingkat dunia di Negara Hitler itu. Guru pembimbing ekstra kurikuler Robotika SD Muhammadiyah 4 Surabaya, Endi Setiawan mengungkapkan kemungkinan besar, ketiganya akan bertolak ke Jerman pada 30 Juni hingga 3 Juli mendatang. “Sedang kami konsultasikan dengan orang tua masing-masing. Karena dukungan orang tua sangat penting,” ujar Endik. Diakui Endik, sangat disayangkan jika kesempatan ke Jerman itu disia-siakan. Karena ini adalah kesempatan langka dan diperebutkan banyak peserta dari berbagai negara di dunia. Bahkan saat Robo Cup Open Singapura, lima negara lainnya yakni China, Korea Selatan, Singapura, Thailand dan Malaysia juga memperebutkannya.

“Kita yang menang, ya kita harus berangkat,” ungkap Endik seraya tertawa. Di Jerman, gengsi antar tim bahkan antar negara akan ditunjukkan. Di sana, kata Endik, Indonesia tidak boleh kalah dengan negara lainnya. “Tahun lalu kita di urutan kedelapan, tahun ini harusnya lebih baik,” tukasnya. Dari ajang di Singapura, ketiga siswa itu sudah cukup belajar banyak untuk mengetahui peta dan kekuatan lawan. Bahkan saat melawan China, pertarungan sengit terjadi. Hingga akhirnya tim SD Muhammadiyah 4 bisa menjadi juara. “China luar biasa. Dia tidak akan melepaskan begitu saja, jawara di tangan Indonesia. Namun secara mental anak-anak siap. Mereka siap menjadi juara dunia,” tukasnya.  end

SURABAYA – Undang-Undang 23/2014 terus dipersoalkan, khususnya yang menyangkut masalah pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi. Beberapa daerah sudah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya Kota Surabaya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan pun sudah mendengar kabar itu. Dia hanya meminta kepada aparatur negara untuk mematuhi UU 23/2014 itu. Ia meminta kepada seluruh aparatur negara untuk menjadikan undang-undang sebagai rujukan sekaligus dijalankan. “Selama UU itu belum ada perubahan, aparatur pemerintah tetap merujuk UU tersebut. UU 23 tahun 2014 mengatakan SMA/ SMK menjadi tanggung jawab provinsi, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan,” katanya. “Yang mengajukan gugatan bukan hanya Kota Surabaya dan Blitar, beberapa daerah lain disebutnya ikut mengajukan. Sambil menunggu putusan MK, maka dijalankan saja, apabila MK sudah memutuskan bahwa UU 23/2014 inskonstitusional, baru berubah,” tambah dia. Terkait tumpang tindih antara UU 23/2014 dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Anies men-

gatakan UU terbaru yang harus digunakan. UU 20/2003 sendiri mengamanatkan pengelolaan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah berada di tangan kabupaten/kota. “Semua aset yang dialih kelola bukan milik pribadi maupun sekelompok golongan karena semuanya merupakan aset negara. Ketika 2001 semuanya diserahkan ke pemerintah daerah, Kemendikbud tidak protes sebab ini adalah aset negara, bukan milik pribadi, sehingga UU tetap dijalankan. Kenapa sekarang harus protes. Pemerintah meminta kembali asetnya itu,” jelasnya. Anies mengakui bahwa dengan pengelolaan yang dilakukan beberapa pemerintah daerah, SMA dan SMK digratiskan. “Memang kalau dari sesuatu yang baik itu tidak mungkin mau menjadi buruk. Kalau pun nantinya dipegang provinsi tidak mungkin akan menjadi buruk. Tentunya harus menjadi lebih baik,” tandasnya. Sementara itu, Pemkot Surabaya berupaya mempertahankan pengelolaan pendidikan secara otonomi daerah. Salah satunya dengan mengajukan usulan perubahan UU 23 Tahun 2014 ke DPR RI melalui Prolegnas 2017. Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, mengaku sudah bertemu dengan anggota DPR RI. “Kemarin kami bertemu dengan anggota Badan Legislasi DPR-RI,

DUTA/DOK

ANIES BASWEDAN dan mereka memberi ruang untuk mengajukan perubahan undangundang itu,” kata Whisnu. Lebih lanjut, Whisnu mengungkapkan, perubahan tersebut dimungkinkan, karena saat pembuatannya menjelang masa akhir jabatan DPR-RI. Sehingga, proses pembahasannya terkesan dikebut. “Baru dibahas September, kemudian Oktober sudah purna tugas,” tambah Whisnu. Whisnu mengungkapkan, pemerintah provinsi telah mengumpulkan para kepala sekolah seiring adanya perubahan pengeloaan pendidikan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten kota ke provinsi. Hasilnya, apabila dikelola pemerintah provinsi siswa SMA/SMK akan dikenai uang SPP sebesar Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulan. “Itu di luar uang gedung, buku, seragam dan kelengkapan lainnya,” ujarnya. Whisnu menegaskan, dengan beban biaya pendidikan tersebut, dikhawatiran ancaman anak putus sekolah semakin besar.  end

SAMBUNGAN

Kelompok Santoso Terbelah Tiga  Sambungan dari Hal 1

Butuh Tiga Menit Ayub mengatakan, anak muda akan merasa senang jika diberikan hadist atau ayat Alquran. Mereka akan merasa lebih dekat dengan Tuhan disaat putus asa. Namun, ia menyayangkan banyak penafsiran yang menyimpang. “Semasa muda saya bersekolah di Jakarta senang tawuran meski kedua orangtua saya pegawai negeri sipil (PNS). Dari kelakukan dan masa depan saya yang tidak jelas ini, akhirnya saya mudah terdoktrin untuk mengikuti kelompok radikal,” jelasnya. Dia menambahkan, dari kebiasaannya yang gemar tawuran, membuatnya tertarik ikut kelompok perang dan langsung dikirim ke Afghanistan. Saat itu, rencananya ia mau berperang melawan Rusia tetapi akhirnya berbalik menyerang NKRI. Setelah dari Afghanistan,

Ayub mengaku pernah berpindah-pindah tugas mulai dari wilayah Filipina hingga Indonesia. Setelah itu, dia menyadari bahwa pandangannya yang radikal itu salah sehingga dia memutuskan untuk berhenti. Dia menilai, banyak penafsiran yang menyimpang. Dia mencontohkan, beberapa anggota ISIS (Islamic State of Iraq Syria) tega memenggal kepala orangtuanya karena tidak mau dibaiat menjadi anggota ISIS. “Usaha saya untuk keluar dari jaringan Jamaah Islamiyah tidak mudah, membutuhkan waktu yang panjang. Harus berkelahi atau berdebat, tidak hanya dari sesama ulama Indonesia, tetapi juga ulama luar negeri seperti Afghanistan hingga Lebanon,” ucapnya. Terkait dana yang digunakan oleh kelompoknya, Ayub mengatakan, diperoleh dari jaringan Alqaida yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Kini Ayub menjadi staf ahli Badan Nasional Pember-

antasan Terorisme (BNPT). Kelompok Santoso Terpecah Sementara itu, kelompok radikal yang saat ini sedang hendak ditumpas pemerintah adalah Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin Santoso alias Abu Wardah. Kelompok yang tinggal 30-an orang di pegunungan Poso itu kini menurut pemerintah terpecah-belah. “Kita tahu mereka terpecah mungkin, paling tidak tiga kelompok dan kami masih terus melakukan pengejaran,” ujar Menko Polhukam Luhut Pandjaitan usai memberi arahan kepada kepala lapas dan rutan seindonesia, di kantor KemenkumHam, Jl Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/4). Salah satu faktor terpecah-belahnya kelompok itu karena Santoso selalu menyerukan semangat berjihad dan meninggalkan anak, istri serta keluarga, kepada anak buahnya. Tapi faktanya,

Santoso dan dua orang dekatnya membawa anak dan istri. Luhut menambahkan, memang bukan perkara mudah untuk bisa segera menangkap orang yang bergerak secara gerilya. Tapi, optimistis kelompok Santoso bisa secepatnya tertangkap. “Tidak ada yang tahu berapa lamanya lagi kelompok Santoso tertangkap. Kami katakan ingin secepatnya. Saya enggak pernah bilang akhir Mei, tapi berharap bisa secepatnya,” ungkap Luhut. Diberitakan sebelumnya, keikutsertaan tiga perempuan yang masing-masing adalah istri Santoso, Basri, dan Ali Komara seta anak-anak kecil, menjadi penyebab kelompok Santoso mulai terbelah. Beberapa anak buah menganggap Santoso mulai mengingkari fatwa yang dia ajarkan sendiri. Faktanya, Santoso, Basri, dan Ali Komara justru mengajak istri dan anak-anak mereka. “Ajaran Santoso ini dianggap sudah tidak

benar,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Ajun Komisaris Besar Hari Suprapto. Ketiga perempuan tersebut bergabung dengan kelompok Santoso sejak Januari 2015. Pengakuan dari anggota kelompok Santoso yang ditangkap penegak hukum, ketiga perempuan ini menimbulkan rasa tidak fair. Para anggota yang lain tidak dibolehkan membawa keluarganya. “Apalagi perempuan itu meminta dilayani bak ratu, tidak membantu memasak dan selalu dikawal anak buah Santoso,” tutur seorang penegak hukum yang mendengarkan kesaksian pelaku. Ada dua kurir serta anggota Santoso yang ditangkap petugas. Dalam sejumlah foto yang didapat dari sumber kepolisian, perempuan itu juga menenteng senjata. Ada juga anak kecil di antara mereka. Perempuan itu diajari Santoso menembak dengan senjata laras panjang.  mer, dit

Bos Agung Sedayu Masih di Tanah Air  Sambungan dari Hal 1

20 Legislator Mereka terdiri atas enam fraksi. Ada salah satu partai yang paling banyak menerima duit suap itu. Bahkan, ada yang mendapat jatah pelesir ke Amerika bersama keluarga saat tahun baru 2016. Tak hanya itu, ada dua anggota DPRD mendapat jatah umrah bersama keluarga. Sogokan tersebut tak hanya berupa uang dan pelesir saja. Ada juga yang kebagian mobil mewah Toyota Alphard. Disebutkan ada enam anggota DPRD DKI Jakarta yang mendapatkan mobil mewah yang kinyis-kinyis dari dealer tersebut. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengaku akan menyelidiki nama-nama anggota DPRD DKI Jakarta yang diduga menerima ‘fasilitas’ terkait Raperda reklamasi pantai utara Jakarta. KPK hingga kini pun belum memastikan kebenarannya. “Nanti kita dalami, kita akan kembangkan juga,” ujar Saut saat dikonfirmasi, Selasa (5/4). Senada dengan Saut, pelaksana harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengaku pihak KPK akan menyelidiki setiap informasi yang masuk. “Saat ini kami belum menerima informasi tersebut, tetapi jika memang ada kita akan dalami,” kata Yuyuk. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi juga berjanji bakal men-

gungkapkan pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Raperda menyangkut reklamasi di pantai utara Jakarta. Termasuk para penerima suap lainnya dari PT Agung Podomoro Land. Janji itu akan direalisasikan Sanusi seusai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk Presdir Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, Selasa (5/4). “Nanti ya setelah saya di BAP (menjalani pemeriksaan),” kata Sanusi setibanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4). Meski demikian, Sanusi enggan mengungkap lebih jauh mengenai pihak-pihak lainnya yang terlibat. Sanusi langsung masuk ke dalam Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Kemarin, Sanusi diperiksa sebagai saksi untuk Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja. Namun, setelah sembilan jam diperiksa, Sanusi bungkam kepada wartawan. Adik kandung wakil ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik itu bergegas masuk mobil tahanan bersama Ariesman Widjaja. Sama seperti Sanusi, Ariesman juga sama sekali tidak merespons cecaran pertanyaan para awak media. Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta. PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total

luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G seluas 161 hektare melalui PT Muara Wisesa. Sehari sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai saksi untuk Sanusi. Trinanda dan Sanusi tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (31/3) malam, di sebuah mal. Sampai kemarin, penyidik KPK belum melakukan pemeriksaan di luar para tersangka dalam kasus itu. Namun sudah ada satu saksi yang dicekal terkait kasus ini, yaitu Sugiyanto Kusuma alias Aguan. Bos Agung Sedayu Group itu diketahui masih berada di Indonesia. “Masih berada di Indonesia. Dari daftar lintasan kami, yang bersangkutan masih di Indonesia,” kata Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Heru Santoso, ketika dikonfirmasi, Selasa (5/4/2016). Heru menyebut ada dua orang yang masuk daftar cegah yang diajukan KPK. Selain Aguan, penyidik KPK juga meminta Presdir PT Agung Podomoro Land (PT APL) Ariesman Widjaja juga dicegah. Kini Ariesman sudah mendekam di tahanan. Ditahan Bareng 5 Napi Sedangkan Sanusi sudah resmi berompi oranye khas tahanan KPK. Namun penahanan anggota DPRD DKI Jakarta itu dititipkan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Kuasa

hukum M Sanusi, Krisna Murthi, mengatakan, kliennya masih beradaptasi dengan lingkungan barunya. Di sel, Sanusi ditahan bersama lima tahanan lain. “Kondisinya tidak ada yang dibedakan sama dengan status tahanan yang lain. Ada sekitar lima orang gitu dalam selnya,” kata Krisna saat dihubungi, Selasa (5/4). Krisna mengatakan kliennya menerima kondisinya saat ini. Jika sebelumnya Sanusi biasa tidur di rumahnya yang nyaman, maka sekarang adik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik itu harus merasakan dinginnya sel tahanan. “Kondisinya Alhamdulillah baik-baik saja sampai saat ini. Keluhan tidak ada, beradaptasi saja dengan keadaan untuk penyesuaian,” kata Krisna. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, pihak Pemprov DKI Jakarta siap memenuhi panggilan KPK apabila dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Basuki memprediksi KPK akan meminta keterangan dari pihak Pemprov DKI Jakarta terkait penyidikan kasus itu. “KPK lagi penyidikan minta satu minggu lagi buat panggil Sanusi yang masih shock ya kan. Kami juga sudah siap manggil kami, data apa kami kasih, kita tunggu saja,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa (5/4). Ahok juga menyatakan agar semua pihak tak kelewat spekulatif

beropini soal reklamasi Teluk Jakarta. Soalnya, isu reklamasi bisa berubah menjadi sarana penggiringan opini terkait Pilgub DKI 2017. “Ini ditumpangi Pilkada, (jadi) masalah ini,” ujarnya. Bila ada pihak-pihak yang mempermasalahkan reklamasi Teluk Jakarta, kata Ahok, lebih baik tak perlu perang wacana di depan publik. Mereka dipersilakan Ahok agar memperkarakan di meja hijau. “Begini saja, kita enggak usah opini di media. Kalau orang yang anggap ini (reklamasi) ilegal silakan bawa ke PTUN. Anda berdebat di situ, kami siap meladeni. Kami ada tim dari Bappeda yang siap meladeni,” kata Ahok. Sementara itu, kelompok nelayan tradisional di Muara Angke berterima kasih kepada KPK atas terkuaknya kasus suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Menurut Kuat, proyek reklamasi hanya menguntungkan perusahaan pengembang dan pihak yang terlibat dalam pembahasan proyek reklamasi. Sementara proyek tersebut merugikan nelayan. Menurut Kuat, para nelayan tradisional saat ini kesulitan untuk menangkap ikan di wilayah yang terdampak reklamasi. Akibatnya, nelayan terpaksa melaut dengan jarak yang lebih jauh untuk mendapat ikan. Para nelayan menuntut agar proyek reklamasi tersebut dibatalkan. Ia meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi persoalan ini.  mer, dit, meo

Perusahaan Akan Bayar Tebusan Rp14,3 M  Sambungan dari Hal 1

Ibunya Pingsan yang ditumpangi kakaknya juga turut dibajak karena mempunyai jalur yang sama. Apalagi Olivia sama sekali tak bisa menghubungi kakaknya. “Saya juga nggak tahu dengan pasti apakah kapal Kak Inyo dibajak atau tidak. Tapi dia tak bisa dihubungi. Saya sengaja tak bilang ke mama biar mama nggak khawatir,” kata Olivia. Akhirnya kabar itu tiba juga. Sabtu (2/4) siang, ada telepon masuk. Maria yang sendirian di rumah mengangkat telepon. Suara dari sana ternyata suara Petrus. Petrus mengabarkan bahwa ia sudah dibebaskan dan ia dalam keadaan sehat dan aman. Posisi Petrus masih berada di Tawau, Malaysia. “Mendengar itu saya langsung pingsan. Saat saya jatuh pingsan, saya sempat mendengar ada teriakan Petrus memanggil nama saya. Tak tahu berapa lama saya pingsan. Begitu siuman, saya merangkak mencari air minum,” kata Maria. Sabtu malam, ada telepon lagi dari pihak perusahaan pemilik MV Massive yang memberi kabar serupa. Dan pihak perusahaan juga mengabarkan bahwa urusan Petrus terkait apa yang dialaminya masih belum selesai dengan pihak keamanan Malaysia Kali ini yang menerima adalah Olivia. Dari situ keluarga langsung tenang. Namun ketenangan tersebut belum lengkap jika belum bertemu langsung dengan pria 43 tahun yang masih melajang itu. “Kami paham kontrak Petrus dengan kapalnya masih lama. Mungkin saja ia tak bisa pulang karena kontraknya, dan kami mengerti itu. Tetapi kami berharap ia diizinkan pulang barang sebentar untuk bertemu keluarganya,” tandas Maria. MV Massive 6 yang berbendera Malaysia dibajak kelompok Abu Sayyaf di perairan Ligitan, Malaysia, pada Jumat (1/4) lalu. MV Massive membawa awak kapal yang terdiri dari 4 WN Malaysia, 3 WN Indonesia, dan 2 WN Myanmar. Kelompok Abu Sayyaf membebaskan sandera WN Myanmar dan Indonesia namun masih menahan sandera WN Malaysia. Tiga WNI itu yakni Harwandi (38) warga Jakarta yang juga kapten kapal, Petrus Karel Eduard Kaya (44), warga Surabaya, dan Ismail Birahim (22), warga Makassar.

Perusahaan Mau Bayar Sementara itu, pihak perusahaan akan menebus 10 WNI ABK Kapal Motor Brahma 12 yang disanera Abu Sayyaf. Perusahaan akan menbayar 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar. Pemerintah mempersilakan pihak perusahaan bila ingin membayar Abu Sayyaf, namun negara tidak akan berunding dengan kelompok itu.”Ah kita ngapain berunding sama dia (Abu Sayyaf), ngapain berunding. Kita negara,” kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Kuningan, Jakarta, Selasa (5/4). Menurut Luhut, kelompok bersenjata Abu Sayyaf hanyalah kelompok ilegal yang tidak perlu dipenuhi permintaan-permintaannya. Namun, jika perusahaan kapal hendak membayar tebusan, maka menurutnya itu adalah urusan mereka. Meski pemerintah Filipina menyarankan agar tidak membayar tebusan. “Ya nggak apa-apa kalau dia (perusahaan) mau bayar, urusan dia. Makanya, ya tergantung mereka sama pemerintah Filipina,” ujar Luhut. Perusahaan pemilik kapal tunda Brahma 12 yang disandera Abu Sayyaf sejak 26 Maret 2016 itu berjanji memenuhi tuntutan itu sebelum tenggat akhir 8 April 2016. Namun tak diketahui persis bagaimana teknis penyerahan uang tebusan nantinya. Sebab hal itu masih dikoordinasikan oleh perusahaan dan kelompok Abu Sayyaf. Secara tidak langsung, opsi membayar tebusan ini dinilai akan berdampak pada moral kekuatan kelompok Abu Sayyaf. Nama besar Abu Sayyaf seolah kembali berkibar di tengah lautan dan hutan Filipina. Kapal Ditemukan Utuh Menlu Retno Marsudi mengungkapkan bahwa kapal kedua yang membawa sandera 10 WNI ditemukan. Kapal tongkang Anand 12 ditemukan otoritas Malaysia di perairan Lahad Datu, negara bagian Sabah. Kapal yang memuat 7.000 ton batu bara dan 10 ABK WNI dalam kondisi utuh. “Menurut informasi sementara, isi kapal dalam kondisi utuh,” kata Retno dalam pernyataan pers di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (5/4). Retno mengatakan, kapal Anand 12 saat ini masih berada di tangan agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia dalam rangka uji forensik yang bisa memakan waktu 7-10 hari.  dit, mer, viv

Editor : Mokhammad Kaiyis Layouter : Husni Fahamsyah

C M Y K

JAKARTA

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 6 APRIL 2016

Jakarta Semakin Macet Hasil Uji Coba Penghapusan Three in One JAKARTA - Arus lalu lintas di Jakarta dinilai tidak berubah dengan ada atau tidaknya sistem three in one (3 in 1). Pengendara merasa sistem 3 in 1 tidak efektif mengurangi kemacetan pada jam sibuk. Uji coba hari pertama, Selasa (5/4) hingga sepekan ke depan, Pemerintah DKI Jakarta akan menghapus jalur 3 in 1. Selain mencegah adanya aksi eksploitasi anak, penghapusan ini diharapkan bisa menjadi jawaban untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Namun langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini mendapat tanggapan dingin dari pengguna jalan. Mereka menilai, ada dan tidak adanya jalur 3 in 1, tetap membuat Jakarta macet. Bahkan, Damuri (56), pengendara mobil, justru mengkhawatirkan ruas jalan tertentu di Jakarta akan semakin macet. Sebab, menurut dia, adanya kebijakan 3 in 1 tidak menghalangi masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Alhasil, arus lalu lintas di Ibu Kota tetap macet, terutama pagi dan sore hari. “Sebenarnya ada atau tidak 3 in 1, jalan di jam sibuk seperti ini ya tetap macet,” kata Damuri saat melintas di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (5/4). Dia mengatakan, saat sistem 3 in 1 berlaku di ruas jalan tertentu pukul 07.00-10.00 dan 16.3019.00 WIB, macet pindah ke jalan lain. Ketika sistem 3 in 1 selesai, jalan protokol kembali macet. Menurut Damuri, pengendara menyiasati jalur 3 in 1 dengan menyewa joki. Mobil yang awalnya hanya berisi satu atau dua orang, dengan menyewa seorang joki bisa melalui jalur 3 in 1. “Mungkin yang biasanya di jalur 3 in 1 pakai joki atau cari jalur lain, sekarang (saat uji coba penghapusan) malah tumpah lewat Jalan Sudirman atau kawasan 3

MDK

MACET: Kemacetan menuju arah Semanggi terlihat padat mengular saat uji coba penghapusan aturan 3 in 1 di jalanan protokol Jakarta, Selasa (5/4). Uji coba ini akan dilakukan dua tahap yakni pada tanggal 5-8 April dan 11-13 April 2016. in 1 lainnya,” ujar Damuri. Hasil uji coba penghapusan jalur 3 in 1 ini justru menunjukkan adanya peningkatan kepadatan kendaraan di beberapa titik. “Seperti dari arah Slipi ke Semanggi, dari Pancoran ke Semanggi mengalami peningkatan,” kata Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto. Pantauan di lapangan, pukul 09.00 WIB kendaraan roda empat antre di jembatan Semanggi. Kemacetan lalu lintas terjadi dari arah Jalan S Parman menuju Jalan Jenderal Sudirman. Begitu pula lalu lintas di Jalan Gatot Subroto. Ribuan kendaraan roda empat terjebak di kemacetan dan pengendara hanya bisa melaju kendaraanya 5 km per jam. Budiyanto berharap, hasil uji coba ini objektif. Menurutnya, analisa hasil uji coba akan menjadi acuan pemerintah dan

Kepolisian dalam memutuskan kebijakan 3 in 1 dilanjutkan atau dihapus. “Kalau seandainya dalam uji coba ini terjadi kepadatan yang luar biasa, 3 in 1 akan tetap diberlakukan atau program lain seperti ERP (electronic road pricing),” kata Budiyanto. Menanggapi hasil uji coba hari pertama penghapusan jalur 3 in 1 ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Andri Yansyah mengakui, tidak ada perbedaan yang signifikan saat 3 in 1 dan tidak. Jalan di Jakarta tetap saja macet terutama di jam-jam sibuk. “Sama aja. Macet-macet juga. Waktu 3 in 1 macet, sekarang juga,” kata Andri di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (5/4). Menurut mantan Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur itu, dengan dihapusnya 3 in 1 masalah justru berkurang 1. Terutama permasalahan eksploitasi

yang kerap dilakukan para joki 3 in 1. “Dulu masalahnya ada 2, macet sama eksploitasi anak. Sekarang masalahnya cuma 1, macet aja. Anak-anak pukul 07.00-10.00 WIB seharusnya sekolah dan di rumah. Ini malah ada di jalanan, bahaya, itu kan tidak bagus,” jelas Andri. Menurut Andri, kemacetan sesungguhnya bukan karena adanya 3 in 1, melainkan jalur lalu lintas yang tidak digunakan dengan benar. Banyak fasilitas jalan justru diisi oleh PKL, parkir liar, dan kendaraan yang berhenti tidak pada tempatnya. Setelah uji coba dilakukan, yang harus dilakukan adalah evaluasi bersama dengan berbagai stake holder terkait. Sehingga ditemukan solusi terbaik menghadapi kemacetan ini. “Kami akan lakukan evaluasi setiap hari. besok, semua, forum lalu lintas, Masyarakat Transportasi

Indonesia, Dewan Transportasi Kota Jakarta, kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Kasatpol PP akan bertemu. Akan merancang solusi ke depannya bagaimana,” ujar Andri. Seperti diketahui, kebijakan 3 in 1 dibuat saat DKI Jakarta dipimpin Sutiyoso. 3 in 1 berlaku di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto. Setelah belasan tahun berlaku, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai, kebijakan ini tidak berdampak besar mengurangi macet di ruas jalan tersebut. Keinginan Ahok menghapus 3 in 1 semakin kuat setelah Polres Jakarta Selatan mengungkap kasus eksploitasi anak oleh joki 3 in 1.  lpt, okz, mtr

M Mobil PNS Migas Terjun Dari Lantai 3 T JAKARTA - Sebuah mobil Toyota Kijang kapsul B 2347 T MQ M jatuh dari parkiran lantai 3 Gedung Migas, Plaza Centris, J Jakarta Selatan, Selasa (5/4). M Mobil berwarna merah maru itu jatuh ke lantai dasar. un B Beruntung insiden ini tidak m menimbulkan korban jiwa. Menurut saksi mata yang e enggan disebutkan namanya m mengatakan, saat kejadian m mobil itu dikendarai Dharma (5 yang bekerja sebagai sopir (52) a antar jemput PNS di Ditjen Mig gas. “Dia karyawan sini. Kerja janya memang driver. Sudah P PNS tapinya,” ucap petugas te tersebut di lokasi kejadian, K Kuningan, Jakarta Selatan, S Selasa (5/4). Insiden itu mengakibatk Darma menderita luka di kan h hidung akibat pecahan kaca m mobil dan lebam di wajah. Dia d dibawa ke Rumah Sakit MMC S Setiabudi, Jakarta Selatan. Sementara dari pantauan d lokasi, kondisi mobil jatuh di te tersebut hancur dengan posisi te terbalik. Bagian belakang mob juga terlihat menghantam bil p pagar tembok pembatas ged dung sebelah Plaza Centris. Kapolsek Setiabudi AKBP T Yulianto menjelaskan, saat Tri b berkendara hanya ada korban s sendiri di mobil itu. Polisi

masih mencari tahu berapa kecepatan mobil saat berkendara di parkiran sehingga menjebol tembok pembatas. Saat insiden terjadi, dia mau pulang kantor dari lantai 4. Saat sampai di lantai 3 menabrak pembatas sehingga menjebol dan mobil terjatuh ke lantai dasar. “Sementara ini karena hilang kendali, kami masih selidiki insiden ini,” kata Tri. Tri menuturkan, rencananya Darma akan menjemput para karyawan salah satu perusahaan di lantai 4 gedung tersebut. Namun saat melintasi lantai tiga, kendaraan yang dikemudikan Darma kehilangan kendali akibatnya mobil meluncur cepat dan menabrak tembok pagar sehingga terhempas ke lantai dasar. “Kita akan cocokkan keterangan korban dengan saksi,” katanya. Sementara itu, security gedung, Wuryanto (49), menduga korban jatuh karena kecapekan. “Diduga capek atau keram karena sebelum kejadian sekitar pukul 14.00-15.00 WIB tadi main pingpong sama saya. Dia tak mengeluh sakit parah. Hanya merasa pegal saja di lengan,” kata dia.  lpt, okz

LPT

TE TERJUN BEBAS: Petugas saat akan menutupi sebuah mobil Toyota Kijang warna merah marun yang terjun bebas dari lantai 3 Gedung Migas, Jakarta, Selasa (5/4). ya

Tunggu ERP, Ahok Wacanakan Ganji Genap JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mewacanakan pemberlakuan plat genap ganjil untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota. Wacana ini menyusul rencana penghapusan kebijakan three in one. Menurut Ahok, penerapan ganjil genap sangat bergantung pada evaluasi uji coba penghapusan kebijakan three in one selama dua minggu ke depan. Jika dampaknya parah, kebijakan ganjil genap diperhitungkan jadi alternatif solusi. “Harus diterapkan ganjil genap (kalau macet parah)

sambil menunggu Electronic Road Price (ERP),” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/4). Wacana penerapan nomor ganjil genap sejatinya sudah ada sejak DKI dipimpin Fauzi Wibowo. Kemudian wacana tersebut kembali muncul saat Jakarta dipimpin Joko Widodo. “Ibaratnya begini, kalau ganjil genap Pemda enggak ada uang subsidi silang. Kalau ERP kan dapat duit supaya bikin naik bus enggak bayar,” ungkap dia. Kalau dua minggu ini kemacetanya

mirip (sama penerapan three in one), lanjut Ahok, kebijakan ganji genap enggak perlu diterapkan. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan dan Trasportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, ada beberapa opsi untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota. Selain ERP, ada wacana penerapan ganjil genap yang sempat digulirkan pada 2012. “Ada wacana ganjil-genap. Setiap Senin, Rabu, Jumat pelat ganjil. Selasa, Kamis, Sabtu itu genap,” kata Andri Yansyah saat ditemui di Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (5/4).  mtr

HARI KEDUA SIDAK UN MA DI TIGA MADRASAH

Menag: Tidak Ada Laporan UN Madrasah Bocor JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin memastikan pada hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Madrasah Aliyah Tahun 2016 berjalan lancar dan tidak ada bocoran soal UN. “Alhamdulillah, belum ada laporan soal UN bocor, dan mudah-mudahan tidak ada,” ujar Menag kepada Duta Masyarakat usai meninjau langsung pelaksanaan UN Madrasah Aliyah (MA) Al Muddatsiriyah, Jakarta, Selasa (5/4). Menag didampingi Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, Kakanwil Kemenag DKI Jakarta Abdurrahman dan pejabat Kemenag DKI. Selain meninjau pelaksanaan UN, Menag juga menyampaikan amanat bantuan dari Dirjen Pendis dengan total sebesar Rp 450 juta untuk tiga Madrasah, dan masing-masing mendapatkan bantuan operasional dan pembinaan sebesar Rp 150 juta. Ketiga Madrasah itu di antaranya, MA Almudatsiriyah, di Jalan Bendungan Jago, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat, MA Roudhatul Jannainna’im di Jalan Budi Mulia Dalam, Pademangan Barat, Jakarta Utara dan MA Yapis Oesmaniyyah di Jalan Tawes No 21-22 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dikatakan Menag, dari jumlah 7260 madrasah di Indonesia, 279 merupakan madrasah negeri dan sisanya swasta. Sedangkan jumlah siswa yang mengikuti UN berjumlah 410.531 peserta didik. Jumlah peserta UN tahun ini naik dibandingkan tahun lalu, yang diikuti oleh 356.550 siswa. Sedangkan pada tahun 2014, UN diikuti 356.548 siswa, 2013 diikuti 327.835 siswa, dan 2012 diikuti oleh 300.112. Persentase kelulusan UN MA dalam empat tahun terakhir juga cenderung stabil, ratarata di atas 95 persen, tepatnya 99,59

DUTA/HUDA SABILY

SIDAK UN: Menag Lukman Hakim Saifuddin saat melakukan sidak UN di MA Pademangan Barat, Jakarta Utara, Selasa (5/4). persen (2012), 99,77 persen (2013), 99,80 persen (2014), dan 99,61 persen (2015). “Mudah-mudahan ini menjadi awal baik dari kebangkitan madrasah di Indonesia,” ungkap Menag. Selain meminta kepada seluruh civitas akademik untuk fokus mengawasi UN di Madrasah, Menag juga meminta kepada peserta didik untuk tetap fokus dan serius dalam menjawab soal-soal UN. “Karena UN bukan ukuran untuk kelulusan nasional, akan tetapi sebuah peta untuk mencapai mutu dan kualitas pendidikan,” ungkap Lukman. Sebelumnya, Direktur Pendidikan Madrasah M. Nur Kholis Setiawan mengingatkan akan pentingnya kejujuran. “Kalian adalah generasi muda yang membanggakan. Untuk itu, selamat meraih prestasi yang dibarengi

dengan kejujuran,” katanya UN MA berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia selama tiga hari, 4 – 6 April. Mata pelajaran yang diujikan pada UN MA adalah, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Mata pelajaran sesuai jurusan. Untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), mata pelajaran yang diujikan meliputi, Biologi, Fisika, dan Kimia. Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi. Sedangkan untuk jurusan Bahasa dan Budaya, mata pelajaran yang di-UN kan adalah Sastra Indonesia/Bahasa dan Sastra Indonesia, Antropologi, dan Bahasa Asing (Bahasa Arab, Jepang, Jerman, Perancis, dan Mandarin). “Untuk jurusan Keagamaan, mata pelajaran yang diujikan adalah Tafsir, Hadis, dan Fikih,” pungkasnya.  hud

Editor : Mohammad Natsir Layouter : Sulistyorini

C M Y K

CMYK

NOMOR

SURABAYA

09 RABU 6 APRIL 2016

PENTING

PMK SURABAYA PUSAT JL PASAR TURI 21 (031)-3533843-44 POLRESTABES SURABAYA JL SIKATAN 1 (031)-3523927 RS ISLAM SURABAYA JL A YANI 2-4 (031)-8281744 JEMURSARI 51-57 (031)-8437784

DUTA MASYARAKAT

Blangko Habis, Dua Juta Warga Jatim Tak Ber-e-KTP SURABAYA - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik ke Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini masih dalam proses kepengurusan. “Sudah kami ajukan dan saat ini menunggu penyelesaiannya,” ujar Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo saat dikonfirmasi di

GOOD GOVERNANCE

Tata Kelola Kota Divideokan

Surabaya, Selasa (5/4) kemarin. Menurut Sukardo, dari 25 juta lebih penduduk Jatim yang wajib memiliki KTP elektronik, masih terdapat 2 juta jiwa atau sekitar 8 persen yang belum terekam. Alasannya, proses perekaman e-KTP tak berjalan maksimal karena banyak kecamatan yang kekurangan blangko KTP elektronik sehingga sampai menolak warga yang hendak melakukan perekaman. “Blangko yang dikeluarkan

Kemendagri terdistribusi 100 lembar per hari untuk setiap kecamatan di seluruh daerah, tapi itu masih kurang karena permohonan perekaman lebih dari angka tersebut,” ungkap Sukardo. Selain kekurangan blangko, pihaknya juga mendapat keluhan menyangkut keterbatasan alat cetak KTP elektronik sehingga proses perekaman e-KTP tidak berjalan maksimal. “Kalau masalah alat cetak butuh pem-

bahasan sendiri. Sekarang ini yang penting menambah blangko dulu,” dalih mantan Sekwan DPRD Jatim ini. Ia juga berharap Kementerian Dalam Negeri memberi kelonggaran atau memberi izin kepada daerah untuk bisa menerbitkan blangko KTP elektronik sendiri agar pelayanan perekaman eKTP bisa lebih maksimal. “ Itu baru usulan, mudah-mudahan disetujui pemerintah pusat,” harap Sukardo.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo berharap tahun ini seluruh perekaman KTP elektronik di Jatim tuntas agar pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dilakukan dengan baik. “Kalau seluruhnya sudah terekam tentu akan mempermudah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendata jumlah orang yang termasuk dalam daftar pemilih sementara,” jelas politisi asal Par-

tai Golkar. Ia juga mendukung upaya Disnakertransduk Jatim untuk diberi kewenangan membuat blangko e-KTP jika pemerintah pusat mengalami keterlambatan atau stoknya habis. “Selain itu Disnakertransduk Jatim juga jangan berhenti menekan SKPD di daerah agar target penyelesaian perekaman segera selesai tahun ini,” pungkas Freddy Poernomo.ud

Pemkot Gigih Pertahankan SMA/SMK

SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat video Dokumenter tata kelola Pemerintah Kota Surabaya. Pembuatan ini dilatarbelakangi oleh Pemkot yang dinilai menjadi salah satu best practice institusi yang mampu melakukan pencegahan tindak korupsi dalam tata kelola pemerintahannya. Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha menjelaskan, banyak program Pemkot Surabaya yang terbukti mampu mencegah korupsi. “Ada banyak contoh program yang bisa ditiru, seperti E- Procurment, E-Budgeting, dan lainnya,” katanya saat datang ke Balai Kota Surabaya, Selasa (5/4) Berdasarkan survei integritas yang dilakukan KPK, Surabaya masuk kategori baik dalam tata kelola pemerintahan, berdasarkan pengguna layanan dan hasil yang signifikan dari sistem yang dijalankan. “Misalnya, ada penghematan, dan pemanfaatan dari penghematan itu,” terangnya.

kan, event SGE yang ketujuh tahun ini akan lebih spesial dibanding gelaran SGE sebelum-sebelumnya. Ini karena agenda SGE 2016 berdekatan dengan hajatan internasional yang digelar di Surabaya, yakni Prepcom

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berjuang keras agar tetap bisa mengelola SMA/ SMK. Selama ini sudah melakukan beberapa upaya agar SMA/SMK tetap gratis. Selain meminta bantuan kemenkumham, pihaknya juga akan mengajukan usulan perubahan UU 23 Tahun 2014 ke DPR RI melalui Prolegnas 2017. “Kemarin kita bertemu dengan anggota Badan Legislasi DPR-RI, dan mereka memberi ruang untuk mengajukan perubahan undangundang itu,” kata Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Selasa (5/4). Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan mulai 2017 pengelolaan akan diambil alih pemerintah provinsi. Namun, perubahan tersebut dimungkinkan, karena saat pembuatannya menjelang masa akhir jabatan DPR-RI, sehingga proses pembahasannya terkesan dikebut. “Baru dibahas September, kemudian Oktober sudah purna tugas,” tandas Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya itu. Putra Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan Sutjipto ini menambahkan, pada saat pembahasan UU 23 Tahun 2014, kalangan dewan tak berpikir dampaknya pada pemerintah daerah yang sudah mampu mengelola pendidikan sendiri. “Jika kondisinya seperti ini, masyarakat miskin Surabaya banyak yang terancam putus sekolah karena tak bisa membayar biaya sekolah,” tandas Pria yang akrab disapa WS tersebut. Whisnu menegaskan, semangat pemerintah kota memberikan pendidikan gratis 12 tahun selaras dengan Pasal 31 UUD 1945, yang isinya setiap warga negara berhak

» BACA: Dihadiri Utusan, .., hal 10

» BACA: Diambil Alih, .., hal 10

» BACA: Surabaya Jadi, .., hal 10

PREPCOM III UN HABITAT

Mulai Sidak Lokasi dan Hotel SURABAYA - Penyelenggaraan PrepCom III UN Habitat di Surabaya kurang tiga bulan lagi. Berbagai persiapan terus dimatangkan. Salah satunya, pengecekan lokasi acara oleh perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang membidangi UN Habitat. Perwakilan PBB yang datang langsung adalah Francisco Vasquez selaku Meetings Coordination Unit of United Nations Office in Nairobi. Dia hadir bersama United Nations General Assembly Secretariat Jori Jorgensen dan perwakilan sekretariat UN Habitat Ilija Gubic. Vasquez mengatakan, maksud kedatangannya yakni untuk memastikan venue acara sudah sesuai standar yang diterapkan PBB. Oleh karenanya, Selasa (5/4), dia didampingi rombongan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemkot Surabaya menyidak setiap ruangan di Grand City. Secara keseluruhan, Vasquez cukup puas dengan lokasi acara. Dia

» BACA: Sudah Siap, .., hal 10

JALAN NASIONAL

Manajemen BBJN V Disorot Gubernur SURABAYA - Peralihan status beberapa jalan provinsi menjadi jalan nasional oleh Gubernur Jatim mendapat kritik tajam dari kalangan DPRD Jatim. Alasannya, pelimpahan tanggung jawab kewenangan jalan provinsi itu tidak dibarengi dengan koreksi anggaran sehingga kondisi jalan nasional di Jatim yang rusak tak kunjung dapat diperbaiki. “Harusnya Pemprov Jatim tak buru-buru melimpahkan sebagian jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Akibatnya, kondisi jalan nasional justru lebih parah dibanding jalan provinsi karena minimnya anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hammy Wahjunianto, Selasa (5/4) kemarin. Politisi asal PKS itu mencontohkan, jalan di wilayah utara Madura beberapa waktu lalu dilimpahkan kewenangannya ke pemerintah pusat, sehingga Pemprov Jatim tak bisa lagi melakukan perbaikan jalan tersebut padahal tingkat kemantapan jalannya banyak dikeluhkan masyarakat. “Kami berharap Balai Besar

» BACA: Jalan Nasional, .., hal 10

SUKARDO

DUTA/WIWIEK WULANDARI

GATHERING: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini didamping Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana bersama Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, berbincang akrab dalam gathering Surabaya Great Expo 2016 di Balai Kota Surabaya, Selasa (5/4).

Surabaya Great Expo 2016 Lebih Spesial SURABAYA - Gelaran tahunan, Surabaya Great Expo (SGE) datang lagi. Event SGE 2016 yang merupakan gelaran ketujuh, akan diselenggarakan pada 18-22 Mei 2016 mendatang di Grand City dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-723. Sebelum pameran industri,

perdagangan, pariwisata, perbankan dan produk unggulan UKM ini dimulai, pada Selasa (5/4) kemarin digelar gathering Surabaya Great Expo 2016 di Balai Kota Surabaya. Hadir dalam gathering SGE tersebut, konsulat jenderal Jepang dan konsulat jenderal Tiongkok di Sura-

baya, perwakilan BUMN, beberapa peserta SGE 2016 dari berbagai provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, para perajin batik dan juga pelaku usaha kecil menengah dan industri kreatif. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam sambutannya mengata-

KPK Segera Periksa Fasich SURABAYA - KPK akan fokus untuk melakukan memanggil mantan Rektor pengayaan. Intinya KPK Unair Surabaya, Fasichul merasa sudah memiliki Ihsan untuk menjalani bukti yang cukup untuk pemeriksaan. Fasich seterkait kasus yang sudah jak pekan lalu ditetapkan menetapkan saudara F sebagai tersangka kasus sebagai tersangka itu,” kata dugaan korupsi yang merPriharsa. ugikan negara sebesar Pria berkacamata ini Rp85 miliar. juga menyebutkan, Fasich PRIHARSA NUGRAHA Kabag Pemberitaan ditetapkan sebagai terKPK Priharsa Nugraha sangka atas dua hal. Yang saat berada di Balaikota Surabaya pertama adalah terkait pengadaan mengatakan, KPK sudah memeriksa Rumah Sakit Unair, dan yang kedua sejumlah saksi terkait kasus tersebut. adalah tentang pengadaan sarana Selanjutnya, KPK akan siap untuk dan prasarana dalam pengadaan melakukan pemanggilan pemerik- Rumah Sakit Unair. saan pada Fasich. Hingga sekarang, KPK juga sudah “Kami sejak kemarin-kemarin melakukan penggeledahan di sejum-

lah tempat terkait. Yang pertama adalah PT Arun, PT Pembangunan Perumahan, dan juga di gedung Unair. Berkas dan keterangan hasil pemeriksaan oleh tim penyidik kini terus dikumpulkan dan didalami. Sayangnya, bukti apa saja yang sudah ada di tangan KPK itu menurut Priharsa belum bisa diumumkan kepada publik. “Kalau untuk sekarang juga masih terus melakukan pemanggilan sejumlah saksi. Sampai saat ini sudah ada lima saksi, kalau saksi jumlahnya nanti bisa terus berkembang,” imbuh pria yang juga lulusan Fakultas Teknik Industri Universitas Indonesia ini.

» BACA: Jumlah Tersangka, .., hal 10

Diduga Peras Terdakwa, Jaksa Dilaporkan Diberi Rp35 Juta, Minta Rp120 Juta SURABAYA - Satu lagi oknum jaksa dilaporkan ke bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Oknum jaksa yang diketahui bernama IGN Darma Putra dikabarkan telah dilaporkan salah satu terdakwa perkara pemalsuan merek, Julhari, warga Jalan Garuda 56 Desa Semambung, Sidoarjo. “Besok saya cek ya mas. Besok saya informasikan hasilnya. Namun yang pasti sore ini saya belum

mengetahui secara pasti,” ujar Kasipenkum Kejati Jatim, Rommy Arizyanto saat dikonfirmasi via selulernya, Selasa (5/4). Menurut informasi, IGN Darma Putra dilaporkan ke pengawasan karena ulahnya meminta sejumlah uang kepada terdakwa terkait penanganan perkara tersebut. Awalnya IGN Darma Putra meminta uang sebesar Rp40 juta rupiah dengan rincian dalih peruntukan sebagai berikut, untuk jaksa yang menyidangkan sebesar Rp10 juta, penangguhan penahanan Rp10 juta, Aspidum Rp10

» BACA: Terkait Kasus, .., hal 10

DI BALIK PELAKSANAAN UNBK SMA/SMK DI SURABAYA

Dewan Kritik Pemkot Paksa Sekolah demi Penghargaan SURABAYA - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/SMK di Surabaya yang masih ditemukan masalah teknis berupa server ngadat ternyata mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD Jatim. Pasalnya, hasil pantauan Komisi E DPRD Jatim ternyata menemukan adanya unsur pemaksaan terhadap SMA/SMK yang tak siap menggelar UNBK untuk mengikuti UNBK. Salah satu Kepala Sekolah SMK Swasta di Surabaya yang menolak namanya dikorankan, mengatakan bahwa adanya sekolah yang bermasalah terhadap server saat pelaksanaan UNBK itu karena sekolah tersebut sebenarnya belum siap namun dipaksa oleh Pemkot Surabaya agar menjadi kota pertama di Indonesia yang siap melaksanakan

YAYUK PADMI RAHAYU

SULI DA’IM

UNBK tahun 2016. Di antara sekolah yang belum siap menggelar UNBK tapi dipaksa adalah SMK IPIEMS dan SMK Prapanca. “Memang banyak yang curhat dan mengeluh atas pemaksaan kehendak ini. Tapi bagaimana lagi kami takut kalau mengurus apa-apa di Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan dipersulit. Terpaksa, kami pun pasrah mengikuti kemauan Pemkot dengan risiko UNBK kurang maksimal karena alat yang kami sediakan apa adanya,” ungkap sumber saat dikonfirmasi Selasa (5/4) kemarin. Menanggapi fakta tersebut, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im langsung naik pitam. Menurut politisi asal PAN harusnya Pemkot Surabaya tidak memaksakan kehendaknya demi meraih sebuah

penghargaan yang nyatanya semu. Sebab kejadian yang menimpa beberapa sekolah SMA/SMK di Kota Surabaya itu justru sangat merugikan siswa, khususnya psikis mereka. Ironisnya lagi, Pemkot Surabaya justru menekan pihak sekolah yang saat pelaksanaan UNBK mengalami trouble di server untuk segera laporan ke sebuh radio swasta di Surabaya dengan mengatakan tidak ada masalah atau sudah diatasi. “Sekolah itu seharusnya mendidik siswa agar memiliki karakter dan tidak berbohong, tapi yang dilakukan oleh seorang Kepala Sekolah justru berbohong ke masyarakat. Jujur ini tidak bisa dibiarkan karena akan merugikan masyarakat khususnya

» BACA: Server Trouble, , .., hal 10 Editor : Arohman Layouter : Ismail Amrulloh

CMYK

PERAK

SENIN,20 JUNI 2012 DUTA MASYARAKAT RABU, 6 APRIL 2016

Terminal LNG Berjalan 90 Persen SURABAYA - Kesiapan operasional Terminal LNG (liquefied natural gas) di Dermaga Selatan, Pelabuhan Benoa Bali yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III saat ini sudah berjalan 90%. ”Terminal LNG saat ini s u d a h 9 0 p e r s e n t i ng g a l menunggu kedatangan kapal FSU (Floating Storage Unit) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan LNG sementara, sebelum masuk ke kapal FRU (Floating Regasification Unit),” kata Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Rahmat Satria, Selasa (5/4). Ia mengatakan, Terminal LNG yang dioperasikan oleh PT Pelindo Energi Logistik (PEL), anak usaha Pelindo III ke depan terintegrasi dengan Pelabuhan Celukan Bawang. ”Jika penyaluran gas untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya berjalan lancar maka ke depannya bisa bangun hub storage di Pelabuhan Celukan Bawang (yang juga dikelola oleh Pelindo III)”, kata Rahmat Satria. Terminal LNG tersebut dioperasikan untuk menyalurkan LNG ke pembangkit listrik unit Pesanggaran di Denpasar Selatan. Rahmat Satria menjelaskan, pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kepelabuhan semuanya dikerjkan dan dioperasionalkan oleh PEL. “Semuanya diperkuat dengan SDM anak dalam negeri”, tegasnya. FRU bernama Lumbung

Dewata tersebut dibuat di Korea Selatan dan telah tiba di Pelabuhan Benoa sejak Rabu (30/3). FRU merupakan fasilitas kapal yang berfungsi untuk mengubah LNG menjadi gas siap pakai yang akan disalurkan ke pembangkit listrik di Pesanggaran milik PT Indonesia Power. Nantinya setelah seluruh jaringan pipa telah terkoneksi, lebih lanjut Rahmat Satria menjelaskan, Terminal LNG di Pelabuhan Benoa siap dioperasikan dan memberikan efisiensi penggunaan bahan bakar untuk pembangkit listrik PLN senilai hingga Rp 4 miliar setiap harinya. ”Selain itu penggunaan bahan bakar gas juga menurunkan tingkat kebisingan, getaran, dan pelepasan emisi gas buang,” imbuhnya. Rahmat Satria menambahkan, sejalan dengan mengoperasikan Terminal LNG, Pelindo III mendukung Program Bali Clean and Green Province. Dengan kesiapan pasokan energi yang bersih, pembangunan di Bali akan semakin berkembang agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Bali dan Indonesia,” tandas Rahmat Satria. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said saat meninjau kesiapan operasional Terminal LNG, Jumat (1/4) lalu mengatakan PT. PEL yang harus mengoperasionalkan FRU, meski SDM kita belum mampu membuat kapal buatan Korea Selatan. arm

PENGUMUMAN BERDASARKAN AKTA TANGGAL 05 APRIL 2016, NOMOR: 05, DIBUAT DI HADAPAN ISMARYANI, SH. MKN, NOTARIS DI KABUPATEN SIDOARJO, TELAH DIBUAT AKTA PEMBUBARAN YAYASAN REBORN INDONESIA, BERKEDUDUKAN DI KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR. SEMUA PIHAK YANG KEBERATAN MOHON DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SELAMBAT-LAMBATNYA 1 (SATU) BULAN SEJAK TANGGAL AKTA TERSEBUT DIATAS. TTD PEMBINA

DOK/PELINDO III DOK/PELINDO III

APRESIASI:Dirkeu Pelindo III U. Saefudin Noer menerima penghargaan dari Menpan RB Yuddy Chrisnandi.

INSET PELAYANAN PUBLIK: Kondisi sebelum dan sesudah Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Menpan-RB Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Pelindo III SURABAYA - Inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia atau Pelindo III (Persero) mendapat apresiasi Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi. Karya inovasi publik tersebut adalah Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, serta Sistem Polder dan Drainase di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Direktur Keuangan Pelindo III U. Saefudin Noer mengatakan kedua karya inovasi tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Pelindo III dalam

memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. “ Te r m i n a l P e n u m p a n g Gapura Surya Nusantara kalau kita perhatikan sudah seperti terminal penumpang yang ada di bandara. Ada pendingin udaranya, tempat pelaporan tiket dan bagasi, jembatan penghubung terminal dengan kapal (fasilitas garbarata). Ini memberikan kenyamanan bagi para calon penumpang kapal laut,” jelas Saefudin di Kantor Pusat Pelindo III, Surabaya, Selasa (5/4). Untuk karya inovasi Sistem Polder dan Drainase yang berhasil mengatasi air limpasan saat laut pasang (rob), Saefudin mengungkapkan sebelum

adanya Sistem Polder, Pelabuhan Tanjung Emas merupakan kawasan langganan genangan rob karena posisi permukaan tanahnya berada di bawah permukaan air laut. “Hal itu terjadi akibat terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Semarang Utara,” ungkapnya. Penurunan permukaan tanah yang terjadi di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas berkisar antara 5-8 cm setiap tahunnya. Alhasil, sewaktu-waktu air laut dapat meluap ke dermaga dan daratan yang mengakibatkan genangan dan banjir di kawasan pelabuhan. Akibatnya operasional pelabuhan sering terganggu bahkan tak jarang

berhenti beroperasi. “Sebelum adanya Sistem Polder dan Drainase sering dijumpai para calon penumpang kapal laut harus berjuang menembus genangan air untuk sampai ke terminal penumpang. Sesampainya di sana, terminal penumpang juga tergenang oleh air laut. Tapi sekarang hal itu sudah tidak terjadi lagi,” tambahnya. Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara serta Sistem Polder dan Drainase menjadi bagian dari Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Khusus kategori BUMN, Kementerian PAN dan RB menetapkan 5 karya inovasi terbaik BUMN yakni Inovasi Pelayanan Prima Bandar Udara

Internasional Ngurah Rai, Bali (PT Angkasa Pura I), Transformasi Pelabuhan Pontianak melalui Pembenahan Terminal Peti Kemas (Pelindo II). Selanjutnya, Implementasi Sistem Polder dan Drainase untuk Mengurangi Banjir Rob di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (Pelindo III), Gapura Surya Nusantara: Pionir Modernisasi Terminal Penumpang Kapal Laut Nasional (Pelindo III), Aplikasi Info PLN Berbasis Sistem Operasi Perangkat Bergerak Android dan iOS, Akses Informasi dan Pelayanan Pelanggan Kelistrikan PT PLN (Persero) Secara Gratis Menggunakan Ponsel Pintar untuk Masyarakat di Seluruh Indonesia (PT PLN).arm

SAMBUNGAN Jumlah Tersangka Bisa Bertambah  Sambungan dari Hal 9

KPK Segera Untuk kapan pastinya KPK akan memanggil Fasich, Priharsa masih belum bisa memastikan. Hal ini karena masih ditentukan waktu yang tepat kapan tersangka tersebut akan diperiksa. Namun ia menegaskan, KPK pasti akan melakukan pemanggilan. Sesuai aturan, tersangka pun

berhak untuk memberikan keterangan dan juga berhak mendengarkan sangkaan apa saja yang dikenakan pada dirinya. Saat ditanya apa ke depan akan ada kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka, Priharsa mengaku hal itu bisa saja. “Tapi, kalau sekarang masih baru satu untuk tersangka. Bertambah atau tidak itu nanti bergantung dari hasil pemeriksaan dari tim penyedik,” tandasnya.azi

Terkait Kasus Pemalsuan Merek Saos  Sambungan dari Hal 9

Diduga Peras juta dan hakim yang menyidangkan Rp10 juta. Namun jumlah tersebut, tidak seluruhnya disetujui terdakwa. Terdakwa mengaku hanya menyanggupi Rp35 juta rupiah dengan alasan 5 jutanya dipergunakan terdakwa untuk berobat. IGN Darma Putra pun setuju. Rp35 juta diserahkan. Penyerahan uang tersebut melalui tiga tahap. Tahap pertama pada Oktober 2015, diserahkan sebesar Rp10 juta, tiga hari kemudian diserahkan kembali sebesar Rp10 juta, sedangkan tahap ketiga, terdakwa memerintahkan orang suruhannya untuk menyerah-

kan sisanya ke IGN Darma Putra sebesar Rp15 juta, karena saat itu terdakwa sedang sakit. Tak sampai di situ, saat menjelang tahap dua, terdakwa mengaku dipanggil lagi oleh jaksa IGN Darma Putra dan dimintai lagi uang sebesar Rp120 juta. Karena merasa kesal dan diperas, akhirnya terdakwa melaporkan hal tersebut ke pengawasan. Kabarnya, saat dikonfirmasi wartawan, IGN Darma Putra sempat mengakui bahwa dirinya sudah mengembalikan uang yang sebelumnya telah diberikan terdakwa tersebut. Untuk diketahui, perkara ini berawal dari laporan Soehardjo Partowidjojo selaku direktur utama/pimpinan PT Batara Agung Mulia ke SPKT Polda Jatim pada Desember 2014 lalu.and

Sudah Siap Jadi Tuan Rumah yang Baik  Sambungan dari Hal 9

Mulai Sidak optimistis, dengan segala fasilitas yang sudah ada, PrepCom III UN Habitat pada 25-27 Juli mendatang mampu berjalan dengan sukses dan lancar. Selain sidak lokasi konferensi, Vasquez dan timnya juga mengunjungi hotel-hotel di sekitar Grand City. Tujuannya, untuk menyampaikan gambaran informasi hotel tersebut kepada para delegasi peserta PrepCom III UN Habitat. “Hari ini kita baru tinjau satu hotel. Besok peninjauan hotel akan kami lanjutkan,” kata pria berkebangsaan Kolombia ini. Di sela-sela aktivitasnya di Surabaya, Vasquez beserta rombongan

menyempatkan diri menemui Wali Kota Tri Rismaharini di balai kota. Pada kesempatan itu, Risma -sapaan Tri Rismaharini- menyampaikan bahwa Surabaya sudah bersiap menjadi tuan rumah yang baik bagi delegasi-delegasi peserta PrepCom III UN Habitat. Nantinya, Pemkot akan menyiapkan transportasi bagi tiap delegasi. Transportasi tersebut akan melayani delegasi dari hotel tempat menginap menuju lokasi konferensi dan sebaliknya. Para peserta PrepCom III UN Habitat juga akan didampingi petugas pendamping (LO) dan petugas medis yang siaga 24 jam. “Intinya, saya tidak ingin peserta konferensi bingung mengakses tempat acara,” ujar wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini.sir

Diambil Alih Provinsi, Tidak Sesuai Kebijkan Pemkot  Sambungan dari Hal 9

Pemkot Gigih mendapatkan pendidikan. “Jika negara mampu, tanggung jawab negara membiayai pendidikan,” kata Alumnus ITS Surabaya itu. Ia mengaku, perjuangan melalui parlemen dengan mendorong revisi UU 23 cukup panjang. Namun langkah itu tetap akan ditempuh, sembari melakukan koordinasi dengan daerah lain yang pengelolaannya lebih baik

dari pemerintah provinsi. Wakil Wali Kota mengungkapkan, pemerintah provinsi telah mengumpulkan para kepala sekolah seiring adanya perubahan pengeloaan pendidikan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten kota ke provinsi. Hasilnya, apabila dikelola pemerintah provinsi siswa SMA/SMK akan dikenai uang SPP sebesar Rp200-300 ribu per bulan. “Itu di luar uang gedung, buku, seragam dan kelengkapan lainnya,” ungkapnya. Whisnu

menegaskan, dengan beban biaya pendidikan tersebut, dikhawatirkan ancaman anak putus sekolah semakin besar. Menanggapi gugatan wali murid ke Mahkamah Konstitusi (MK), Ia mengatakan dari hasil sidang pertama 31 Maret lalu, Majelis hakim menerima dengan baik. Meski ada perbaikan, namun MK menerima standing legal yang diajukan para orang tua yang menolak pendidikan tak gratis. Sebelumnya, Komisi D DPRD berjanji akan mengawal uji ma-

Surabaya Jadi Contoh Kabupaten se-Indonesia  Sambungan dari Hal 9

Tata Kelola Ia menegaskan, jika Kota Surabaya mampu mengelola pemerintahannya dengan baik, kenapa daerah lain tidak. Untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota lainnya mampu menciptakan good governance, pihaknya akan membagikan video dokumenter tersebut ke seluruh kabupaten kota di Indonesia. Tidak hanya itu, KPK juga akan memberikan sofware aplikasi sistem kerja yang berbasis tekhnologi informasi. “Pemerintah kota siap mem-

bagikan software itu ke daerah lainnya,” papar alumnus Teknik Industri Universitas Indonesia. Dalam video dokumenter tersebut akan berisi wawancara KPK dengan Wali kota Surabaya Tri Rismaharini tentang bagaimana cara mengelola pemerintahan, kemudian implementasinya di beberapa Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat. “Kita juga akan mengunjungi Dinas-dinas, diantaranya Bina Program, ULP (unit Layanan Pengadaan) dan RW-RW,” tuturnya. Prihharsa menambahkan, selain Surabaya, ada beberapa daerah lain yang juga menjadi percontohan dalam pencegahan korupsi,

diantaranya Kabupaten Sidoarjo dan Batang. Ia mengaku, tahun ini melalui kemendagri, pihaknya mendorong pemerintah daerah guna melakukan perbaikan di sektor pengadaan barang dan jasa, anggaran dan perizinan. “KPK melihat tiga sektor itu banyak masalah. banyak kepala daerah terjerat hukum karena pelangaran di sektor itu,” terang Priharsa. Sementara itu, ia juga menyebutkan, saat ini KPK juga tengah fokus melakukan perbaikan tata pengeloaan pemerintahan di enam daerah, yakni Sumatera utara, Banten, Riau, Aceh, papua dan papua Barat.azi

Server Trouble, Sekolah Diinstruksikan Bohong  Sambungan dari Hal 9

Dewan: Pemkot para siswa yang melaksanakan UNBK,” jelas Suli Da’im. Ia juga menyayangkan upaya Pemkot Surabaya ingin mendapatkan sebuah penghargaan justru menghalalkan segala cara termasuk memaksa kepala sekolah SMA/SMK berbohong ke masyarakat. “Jangan karena ambisi lalu mengorbankan kepala sekolah dan anak didik, itu justru tidak baik di mata masyarakat,” sindir politisi asli Lamongan. Pihaknya bersama sejumlah anggota Komisi E DPRD Jatim juga melakukan sidak pelaksanaan UNBK di beberapa SMA/SMK

di Surabaya. Bahkan di SMK dr Soetomo dapat diperoleh gambaran detail, bagaimana server itu ngadat dan termasuk kondisi psikis 26 siswa yang terpaksa ikut gelombang IV. Apalagi kelas yang ditempati untuk UNBK dinilai kurang memenuhi syarat sebagai kelas sehat. Senada, Anggota Komisi E lainnya, Yayuk Padmi Rahayu menuturkan bahwa dari beberapa temuan di lapangan diketahui kalau Pemkot Surabaya sebenarnya belum siap 100 persen melaksanakan UNBK. Pasalnya, banyak sekolah swasta yang belum siap melaksanakan UNBK karena kendala keterbatasan server hingga genset. “Ini akan menjadi catatan bagi Komisi E untuk segera dilakukan

pembahasan dan rekomendasi agar pelaksanaan UNBK tahun depan menjadi lebih baik karena mulai tahun depan kewenangan SMA/SMK akan ditangani Pemprov Jatim,” ungkap politisi asal Partai Gerindra. Ia juga menyayangkan tidak adanya pejabat Pemkot khususnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang meninjau sekolah yang mengalami masalah saat menggelar UNBK lantaran mereka sibuk mengikuti sidak dengan Mendikbud ke sekolah yang notabene sarana dan prasarananya sangat memadai. “Masak kepala sekolah disuruh berbohong padahal faktanya memang ada masalah saat pelaksanaan UNBK,” pungkas Yayuk.ud

teri ini sampai keluar putusan dari majelis hakim. Ketua Komisi D Agustin Poliana berharap gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim MK, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap memiliki kewenangan terhadap pengelolaan SMA/SMK swasta dan negeri. Mbak Titin, sapaannya, beralasan UU nomor 23 tahun 2014

bertentangan dengan otonomi daerah (otoda). Apalagi kebijakan wajib sekolah di Surabaya selama 12 tahun. Ketika SMA/ SMK diambil alih provinsi, maka tidak sesuai dengan kebijkan Pemkot Surabaya. “Kalau tiga tahun diambil alih provinsi, berarti wajib sekolah di Surabaya hanya 9 tahun,” ujarnya.azi

Dihadiri Utusan PBB  Sambungan dari Hal 9

Surabaya Great III for UN Habitat pada akhir Juli 2016. Estimasinya akan ada 3000an tamu dari 193 negara yang hadir di Surabaya untuk menjadi bagian dari kegiatan Prepcom III for UN Habitat yang fokus membahas isu-isu lingkungan dan permukiman ini. Karenanya, SGE 2016 juga akan dilihat oleh lebih banyak pasang mata. Tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga masyarakat global. “Surabaya Great Expo tahun ini akan lebih spesial. Sebab, acara ini juga akan dilihat oleh panitia yang menyelenggarakan Prepcom III UN Habitat. Nantinya sebelum Prepcom III UN Habitat dimulai, beliau-beliau dari PBB akan berkantor di Surabaya. Jadi akan ikut melihat acara ini,” jelas wali kota.

Wali kota bergelar Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya dalam bidang manajemen pembangunan kota ini mengapresiasi beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang ikut berpartisipasi dalam SGE 2016. Selain bisa mempererat kerja sama antar kota, momen SGE 2016 juga menjadi kesempatan besar untuk mengenalkan potensi yang ada di masing-masing kota/kabupaten. Wali kota Tri Rismaharini juga menyebut, Pemkot Surabaya akan berpartisipasi dalam kegiatan serupa yang akan digelar di beberapa kabupaten/kota. “Ini bukan sekadar pameran tetapi lebih kepada menangkap peluang untuk mengenalkan potensi kota. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa membangkitkan perekonomian kita,” sambung wali kota.sir

Jalan Nasional Jatim Memprihatinkan  Sambungan dari Hal 9

Manajemen BBJN V Jalan Nasional (BBJN) V segera melakukan perbaikan jalan nasional di Jatim agar tingkat kemantapannya menjadi lebih baik,” harap Hammy. Terpisah, Gubernur Jatim, Soekarwo juga mengakui kalau kondisi jalan nasional di Jatim sangat memprihatinkan. Bahkan orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menenggarai hal itu terjadi akibat manajemen jalan yang dibuat BBJN V sangat jelek. Sebaliknya, Dinas PU Bina

Marga Jatim justru memiliki manajemen jalan yang lebih baik karena mereka sudah menabung sejumlah materil yang akan digunakan untuk menambal beberapa ruas jalan akibat tergerus oleh air hujan. “Apa yang dilakukan oleh Pak Supaad (Kadis PU Bina Marga Pemprov Jatim) perlu diacungi jempol. Ketika banyak ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi rusak langsung dilakukan penambalan/penutupan. Ini karena PU sudah siap dengan sejumlah material jalan sebelum musim hujan tiba,” dalih Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.ud

Editor : Arohman Layouter : Ismail Amrulloh

MALANG-SIDOARJO

Narkoba

Ditinggal Suami, Janda Edarkan Sabu SIDOARJO - Janda tua, Widi Asrini (55) warga Perum Puri, Desa Kalitengah, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dijebloskan ke tahanan Polsek Sukodono. Perempuan ini nekat edarkan sabu-sabu sejak ditinggal suaminya meninggal dunia. Alasannya, lantaran tak punya pekerjaan untuk menyambung hidupnya. Bahkan untuk menjajakan barang dagangannya, perempuan ini hampir setiap hari nongkrong di beberapa kafe karaoke menjual barang haram miliknya itu. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti dua paket sabu seberat 0,39 gram dan 0,42 gram serta dua buah hand phone (HP) milik tersangka. “Tersangka mendapatkan sabu-sabu itu dari rekannya yang masih dalam pengejaran petugas,” terang Kapolsek Sukodono, AKP Subadri, Selasa (5/4). Selain itu, Subadri mengungkapkan tersangka ditangkap di rumahnya setelah dikuntit petugas dari sejumlah lokasi transaksi. Dalam penangkapan itu, tersangka tak bisa memberikan perlawanan karena petugas menemukan sabusabu yang belum dijual itu. “Tersangka sudah lama menjadi Target Operasi (TO) kami,” tegasnya. Sementara tersangka Widi Asrini mengaku saat itu dirinya hanya diminta rekannya mencarikan sabu-sabu. Setelah mendapatkan sabu-sabu itu, rencananya pembeli akan mengambil di rumahnya. “Sabu-sabu belum diambil pemesan, malah polisi yang datang menangkap saya,” katanya. Selain itu, setiap jualan satu paket hemat sabusabu dirinya mendapatkan upah Rp 100.000. Dia mengaku kepincut jualan sabu-sabu karena tak memiliki pekerjaan lain. “Kalau mengandalkan uang pemberian anak tak cukup untuk makan. Makanya saya jualan dan jadi kurir ini untuk tambahan. Jualannya sering di tempat-tempat karaoke. Kan banyak yang dipakai di tempat karaoke dan diantar kesana pesanannya,” pungkasnya.  yud

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 6 APRIL 2016

Kebut Perbaikan Jalan Rusak masyarakat, survei, perencanaan hingga perbaikan jalan rusak di 18 kecamatan se Kabupaten Sidoarjo. Hasil pantauan lapangan, sejumlah jalan di Kabupaten Sidoarjo yang rusak dan berlubang akibat banjir, saat ini sudah diperbaiki diantaranya dengan swakelola. Diberbagai Desa di Kecamatan Waru, seperti di Desa Ngingas, Kureksari, Wedoro, Brebek dan berbagai jalan lainnya seperti Brigjen Katamso yang sekaligus dilakukan peninggian. “Setelah banjir banyak laporan masyarakat mengenai jalan rusak dan berlubang. Untuk itu kami berusaha menangani kerusakan jalan yg dilaporkan masyarakat tersebut,” ungkapnya. Lebih lanjut Sigit menjelaskan bahwa perbaikan yang dilakukan satgas pemeliharaan jalan dengan cara swakelola itu, dilakukan memperlancar lalu lintas kendaraan yang melintas. Satgas pemeliharaan jalan, kata Sigit bertugas langsung untuk melakukan pengamatan dan penanganan jalan rusak. Baik dari temuan di lapangan maupun laporan dari masyarakat. “Satgas kita sebar di 18 Kecamatan di Sidoarjo. Bila ada temuan jalan rusak atau jalan berlubang mereka langsung akan mengabari tim perbaikan dan peningkatan jalan segera melakukan perbaikan jalan,” pungkasnya. Terpisah Julius S, salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Waru yang juga aktivis LSM Gerakan Sidoarjo Bersih mengapresiasi langkah PU Bina Marga. “Bagus, saat ini di beberapa desa di Kecamatan Waru sudah tidak ada lagi jalan rusak dan berlubang. Sekarang sudah mulus karena di hot mix,” tuturnya.  yan

Bentuk Satgas di 18 Kecamatan SIDOARJO –PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo terus melakukan perbaikan jalan rusak. Selain tindak lanjut dari keluhan masyarakat, juga memperlancar akses perekonomian yang sempat terganggu akibat kubangan jalan rusak karena banjir tahunan di musim hujan beberapa waktu lalu. Berbagai jalan rusak yang tersebar di 18 kecamatan se Kabupaten Sidoarjo dilakukan perbaikan, seperti jalan rusak yang ada di Kecamatan Waru. Pasalnya, berbagai desa di kecamatan tersebut banyak industri kecil atau UMKM seperti kampung sandal Ngingas dan kerajinan pengecoran logam dan besi di Kureksari, Wedoro dan yang lainnya. Ir Sigit Setiawan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo mengatakan pihaknya tidak pernah main-main apalagi menunda perbaikan jalan-jalan rusak di Kabupaten Sidoarjo. “Berbagai jalan rusak di Kecamatan Waru seperti di Desa Ngingas, Kureksari , Wedoro dan lainnya sudah selesai dilakukan perbaikan dan langsung di hot mix,” tuturnya, saat dikonfirmasi, Selasa (5/4) kemarin. Ia menampik dikatakan lamban menangani jalan rusak. Sebab untuk perbaikan harus menyesuaikan dengan aturan proses turunnya anggaran dan tahapan dalam melakukan perbaikan jalan. Hal tersebut menjadi tidak bisa diabaikan, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. “Aturan yang ada tidak bisa diabaikan, biar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari,” ujarnya. Sigit Setiawan juga menyampaikan untuk perbaikan jalan pihaknya membentuk Satgas mulai dari penerimaan pengaduan

PERBAIKAN JALAN: Kondisi jalan di Desa Ngingas yang sebelumnya rusak penuh lubang kini sudah diperbaiki, sehingga Nampak mulus karena di hot mix DUTA/AHMAD YANI

Tipikor Polres Tertarik Lidik Pembangunan Balai Diklat

DUTA/YUDI IRAWAN

JAJAKAN NARKOBA: Janda tua, Widi Asrini (55) warga Perum Puri, Desa Kalitengah, Kecamatan Candi dijebloskan tahanan Polsek Sukodono karena menjadi pengedar sabu-sabu, Selasa (5/4)

SIDOARJO - Satuan Tindak Pidana Korupsi (Sat Tipikor) Polres Sidoarjo tertarik menyelidiki proyek pembangunan Balai Diklat Tahun Anggaran (TA) 2015. Proyek itu dikerjakan PT Hasta Prajatama menang lelang LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) ditawar senilai Rp 4.279.559.000 dari pagu Rp 5.033.250.000 dan HPS Rp 5.033.100.000. Yang menjadi pertanyaan

apakah proyek tersebut ada penyimpangan sehingga Sat Tipikor Polres Sidoarjo tertarik untuk menyelidiki proyek pembangunan Balai Diklat Tahap I tersebut. “Kami akan melakukan lidik (pulbaket) pelaksanaan pembangunan proyek Balai Diklat Tahap I yang dikerjakan Tahun 2015,” ujar sumber Duta Masyarakat di Sat Tipikor Polres Sidoarjo, Selasa (5/4). Sementara Direktur PT Hasta

Prajatama, H Imam Rochmad dikonfirmasi mengakui jika pembangunan Balai Diklat Tahap I milik Satker Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo itu perusahaannya yang mengerjakan. H Imam Rochmad mengaku tidak gentar bila proyeknya diselidiki Tipikor Polres Sidoarjo. Malah kontraktor yang pernah menjabat tim sukses pemenangan Bupati Saiful Ilah dan Wakil Bupati H Nur

Ahmad Syaifuddin itu mempersilahkan Korps Bhayangkara itu untuk melakukan pemeriksaan. “Silahkan diperiksa. Kita mengerjakan proyek sesuai spesifikasi. Dan proyeknya kita dapat mengikuti lelang LPSE. Semua kita lakukan dengan benar dan prosedur,” jelas H Imam Rochmad. Imam Rochmad malah bercerita saat mengerjakan proyek di Sidoarjo malah banyak yang merugi.

“Silahkan saja diperiksa. Proyek saya di Sidoarjo hanya sedikit dan banyak yang rugi,”katanya. Meski mengaku rugi, H Imam Rochmad kembali menang dalam lelang LPSE proyek pembangunan Balai Diklat Tahap II Tahun 2016 ini. PT Hasta Prajatama kembali memenangkan tender dengan menawar Rp 9.906.000.000 dari pagu 11.200.800.000 dan HPS Rp 10.733.400.000.  yud

Rencana Pemkot Batu

2016, Pastikan Seluruh Sekolah Pakai UNCBT BATU - Hari kedua Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kota Batu berjalan lancar. Meskipun hanya beberapa sekolah yang menyelenggarakan UN dengan sistem Computer Based Test (CBT), namun pemerintah Kota Batu memastikan tahun depan semua sekolah di Batu bisa menyelenggarakan UN Berbasis Komputer. “Melihat kondisi di lapangan, para siswa sudah terbiasa. Apalagi Kementerian Pendidikan juga merencanakan seluruh SMA sudah bisa UN berbasis computer. Jadi Pemkot tentu akan mengupayakannya,” kata Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, saat mengunjungi sekolah yang sedang melaksanakan UN, kemarin (05/16) . Teknis pelaksanaannya lanjut Pun-

jul akan melihat kebutuhan secara menyeluruh. Seperti pengadaan personal computer (PC), listrik, dan jaringan internet. Semuanya harus siap agar tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan UN. “Kalau pakai PC memang agak mahal pengadaannya. Tapi tadi di SMK Islam ada yang pakai laptop. Itu bisa jadi solusi laptopnya di install agar bisa dipakai. Soal listrik dan internet juga sudah dilakukan komunikasi oleh dinas,” tambahnya. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memastikan tahun depan semua SMA/ SMK/MA di Kota Batu sudah melaksanakan UNCBT. Hal tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Mistin, saat sidak UN bersama Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso.

“Semua sekolah SMA, SMK,dan MA di Kota Batu sudah siap UN CBT tahun depan,”ujar Mistin ditemui saat melakukan sidak di SMAN 1 Batu. Sebenarnya jelas Mistin di setiap sekolah telah memiliki perangkat komputer. Hanya saja tinggal memasang jaringan Internet serta melakukan penambahan jumlah komputer sesuai dengan yang dibutuhkan. “Untuk pengadaan komputer dan pemasangan jaringan ini di setiap sekolah bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari Pemkot. Yang penting anggaran yang digunakan untuk pengadaan tersebut tidak melebihi 20 persen dari Bosda yang diterima,” jelas Mistin. Untuk itu, setahun ini Dindik me-

minta agar semua SMA/SMK/MA segera melakukan pelatihan atau try out UN dengan sistem CBT kepada para siswanya. Ketersediaan waktu setahun ini dirasa mencukupi untuk mengenakan dan melatih siswa menggunakan CBT. Pelaksanaan UN SMA tahun ini di Kota Batu baru empat sekolah yang menggunakan CBT. Yaitu, SMAN 1, SMKN3, SMK Wiyata Husada, dan SMK Islam Batu. Adapun tingkat SLTP baru ada di SLTPN 1 Batu. Khusus tingkat SLTP, pelaksanaan UN di tahun depan juga belum bisa mengikuti UNBK semua. “Karena kesiapan para siswa di tingkat SLTP. Tahun depan selain SLTPN 1 kita berharap ada sekolah SLTP yang lain yang mengikuti UNBK,” harap Mistin.  Rio

DUTA/RIO HENDRA

SIDAK UN: Wakil Walikota Batu H. Punjul Santoso saat melakukan sidak UN di SMU Negeri 1 Batu

Editor : Imam Ghozali Layouter : Ahmad Faiz

GRESIK

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 6 APRIL 2016

Lahan Produktif Bisa Beralih Kepemilikan Asalkan Tak Alih Fungsi GRESIK- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tak memiliki pedoman yang pasti dalam mempertahankan aset-aset atau lahan pertanian produktif kendati ada Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Yang ada hanya regulasi untuk pengembang tak bisa menjadikan lahan produktif untuk kawasan perumahan. Maka, ketika petani menjual sawahnya yang produktif, Pemkab Gresik tak mampu mencegahnya. Sebab, Pemkab Gresik tidak bisa membeli sawah milik petani tersebut. Hal tersebut dikatakan Mohammad Reban SPd, MPd dalam menjawab pertanyaan dari Mas Harul dari Desa Kedungpring, Kecamatan Balongpanggang yang menjadi salah satu peserta sosialiasasi Perda No. 7/ 2015 tentang PLP2B yang berlangsung di Balai Desa Karang Semanding, Ahad (3/4) kemarin. “Lha memang mereka (petani) butuh uang. Bagaimana lagi kalau tidak jual lahan meskipun termasuk lahan produktif,” jelasnya. Ditambahkan politisi PAN ini, melalui Perda PLP2B ini, petani diberdayakan. Termasuk aspirasi dari para petani soal konsep RT/RW (rencana tata ruang tata wilayah) jangan sampai ada lahan subur, produktif untuk pertanian beralih fungsi menjadi non pertanian hanya karena lahan tersebut telah berubah kepemilikan. Dalam sesi tanya jawab sosialisasi tersebut, Reban juga mendapat banyak keluhan dari petani. Misalnya, peserta sosialisasi bernama Moh Ali dari Desa Mojogede, Kecamatan Balongpanggang yang menanyakan bagaimana cara, prosedur pengajuan Jalan Usaha Tani (JUT). “Bagaimana agar ada kemudahan pengajuan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, pengadaan irigasi. Juga pengadaan bibit-bibit pertanian yang unggul,” tuturnya. Peserta lainnya bernama Santoso dari Desa Banjaragung Kecamatan Balongpanggang meminta kepada Pemkab Gresik melalui penyuluh pertanian agar berperan aktif dalam sosialisasi tentang pertanian. “Kami

DUTA/AGUS SALIM LUTHFI

TINJAU UNBK: Kadindik Jatim, Saiful Rahman, saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMANU 1 Gresik, Selasa (4/4).

SMANU 1 Jadi Icon UNBK

DUTA/MOH MASUD

SOSIALISASI: Anggota DPRD Gresik Mohammad Reban dalam sosialisasi di Balai Desa Karang Semanding Kecamatan Balongpanggang. minta pemerintah memaksimalkan pemberian bantuan serta hibah untuk sektor pertanian,”tandasnya. Menjawab pertanyaan tersebut, Anton Subagio, SPd selaku moderator memakluminya karena yang hadir adalah kebanyakan petani, sehingga forum sosialisasi tersebut cenderung dijadikan tempat curhat tentang persoalan pertanian yang terjadi di Kecamatan Balongpanggang. Sedangkan Mohammad Reban menyarankan, untuk mengefektifkan peran Kelompok Tani (Poktan) di tiaptiap dusun dan Gapoktan di masingmasing Desa. “Coba bapak-bapak juga lebih aktif atau mengefektifkan kelompok taninya. Ojo mung hadir kalau ada dum-duman (bagi-bagi bibit gratis serta pupuk subsidi saja),” ujar Reban. Melalui poktan juga Gaboktan, sambung Reban, setiap rencana program bisa diajukan diusulkan dengan menggunakan proposal yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing desa. Reban menjelaskan, munculnya Perda PLP2B , karena lahan Pertanian di Gresik semakin berkurang karena alih fungsi dari lahan pertanian men-

jadi non pertanian. Dikhawatirkan pula Pemkab Gresik mengalami kesulitan, mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan pangan berkelanjutan. “Pemerintah daerah perlu mengatur, mengendalikan, dan melindungi keberadaan lahan pertanian pangan di wilayah Kabupaten Gresik, maka perlu landasan serta payung hukum untuk mengaturnya, selain Perda PLP2B juga ada UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Alhamdulillah Gresik masih swasembada beras atau pangan pada 2015 lalu. Dengan luas lahan pertanian sekitar 62 ribu hektare, mampu memproduksi 379 ton gabah. Untuk dikonsumsi 120 ribu ton, sehingga surplus 155 ribu ton beras, sebagai penopang swasembada beras nasional,” jlentrehnya. Untuk menunjang kepentingan pertanian dan pangan, DPRD Gresik juga telah diusulkan revitalisasi infrastruktur JUT sarana dan prasarana pertanian, pembangunan embung (waduk-waduk baru) yang berfungsi untuk pengairan pertanian juga bisa menampung luapan air ketika banjir.  mg1/adv/pii

GRESIK- Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jawa Timur (Jatim) Saiful Rahman mengklaim pelaksanaan UNBK di SMA Nahdlatul Ulama (NU) 1 Gresik sudah bagus dan sesuai. Hal itu diungkapkan saat kunjungannya ke Kabupaten Gresik sekaligus menginspeksi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di lembaga swasta. SMANU 1 Gresik juga di harapkan bisa menjadi icon bagi sekolah menengah atas di Kabupaten Gresik. Tidak hanya siap dalam pelaksanaan UNBK saja, lembaga sekolah ini juga mempunyai fasilitas seperti labolatorium IT yang memadahi. Komputer speck tinggi dan ruang uji dengan 42 unit perangkat komputer disertai 2 cadangan dan 5 server.

Masyarakat Keluhkan Dampak Limbah Industri

DUTA/ABDULLAH MAHDI

LIMBAH: Anggota DPRD Gresik, Ruspandi Soenarjo dalam sosialisasi akhir pekan, kemarin. GRESIK- Antusiasme ditunjukkan peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan yakni Perda No. 6/2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Gresik, Ruspandi Soenarjo SE, MM, di Kecamatan Kedamean akhir pekan kemarin. Peserta sangat antusias untuk mengetahui dampak dari limbah industry maupun penggunaan barang berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Apalagi, banyak berdiri industri yang mengelola anval atau limbah produksi pabrik di Kecamatan Kedamean. Termasuk adanya pengelolahan feses di salah satu desa di Kecamatan Kedamean. Misalnya, salah satu peserta sosialisasi yang bernama Hj Malikah dalam sesi tanya jawab yang mempertanyakan yang boleh atau tidak menggunakan plastik sebagai pembungkus lontong. Sebab, menggunakan plastic sebagai bungkus lontong lebih praktis dibandingkan menggunakan daun pisang. “Apakah bahayanya bagi kesehatan tubuh yang mengkonsumsi,” tanyanya. Menjawab pertanyaan tersebut, Ruspandi Soenajo mengatakan, terdapat kandungan berbahaya dalam plastic. Sehingga, sangat bahaya untuk kesehatan tubuh. Termasuk,

Pejabat Ditata Sesuai Kompetensi

benda yang sangat sulit terurai sehingga ada pembatasan dan perang melawan kantong plastik. “Karena plastik untuk bungkus lontong, ketika kena panas akan terurai zat kimia yang berbahaya. Apalagi, kalau buat bungkus makanan yang kita konsumsi. Jelas sangat berbahaya bagi kesehatan,” terangnya. Sedangkan peserta lainnya, H Koiron mempertanyakan, cara menanggulangi bahaya limbah yang masuk ke permukiman warga akibat terbawa aliran air saat hujan turun. “Termasuk cerobong asap dari pabrik yang sangat pekat sehingga membuat sesak pernapasan,” ujarnya. Dengan keluhan tersebut, Ruspandi Soenarjo mengatakan, dewan akan terus berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Gresik untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Sehingga, limbah industry tidak mencemari lingkungan atau pemukiman penduduk. “Kalau soal cerobong asap, masalahnya terkait pembenahan teknologi dari industri itu sendiri. Pembenahan teknologi adalah cara paling penting jika menghadapi dan menyikapi permasalahan lingkungan. Contohnya untuk cerobong asap. Kita bisa melihat, jika asap yang keluar berwarna hitam maka filter yang ada pada cerobong tersebut rusak. Karna harga saringan yang mencapai ratusan juta, biasanya pihak perusahaan jarang untuk memperhatikan,” jlentrehnya. Ditambahkan politisi PKB ini, dokumen UKL/UPL harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam taraf industri kecil. “Dokumen lingkungan baik berbentuk Amdal atau UKL/ UPL, bukan hanya untuk syarat administratif saja. Tetapi harus benar-benar dilaksanakan. BLH harus lebih ketat menjalankan fungsi pengawasan. Kita akan memaksimalkan fungsi DPR sebagai kontrol,” paparnya. Dijelaskan Ruspandi Soenarjo, terjadinya tumpang tindih antara kepentingan para pengusaha (investor), masyarakat dan Pemkab Gresik terhadap sumber daya alam yang ada menimbulkan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Tekanan terhadap lingkungan berpotensi menimbulkan resiko pencemaran dan perusakan lingkungan apabila tidak dikelola dan dikendalikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Karenanya, melalui Perda ini dilakukan berbagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah pada pola penataan, pengendalian, pencegahan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Gresik dengan memperhatikan kondisi dan kearifan lokal serta partisipasi penuh warga masyarakat. mg2/adv/pii

Kehilangan STNK dan BPKB

Kesiapan itu juga ditunjang dengan tanpa dipungutnya biaya untuk pengadaan komputer bagi siswa guna mengikuti ujian negara berbasis komputer. “Untuk UNBK sekolahan ini sudah baik, harapan kita SMANU 1 Gresik bisa lebih ditingkatkan lagi menjadi penyelenggara yang lebih modern. Dan SMANU 1 Gresik diharapkan bisa menjadi icon di Kabupaten Gresik nantinya,” terang Saiful Rahman, Selasa (5/4). Ia juga berharap kedepan, SMANU 1 Gresik menjadi sekolah MEA yang berintegritas, jujur dan berprestasi. Bukti lain adalah, lembaga sekolah Nahdlatul Ulama ini bisa mengikuti standart ujian atau pelajaran pada sekolah sekolah yang ada di

GRESIK- Pejabat di lingkungan Pemkab Gresik bakal ditata sesuai dengan kompetensinya oleh duet Bupati Dr H Sambari Halim Radianto, ST, MSi dan Wakil Bupati (Wabup) Dr H Moh Qosim MSi. Untuk itu, dilaksanakan Assesment Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemkab Gresik yang berlangsung di Hotel Singgasana Surabaya, Selasa (5/4). Sebanyak 179 pejabat yang terdiri dari 29 pimpinan

Asia nantinya. Dalam kesempatannya, kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur mengunjungi tiga lembaga sekolah, yakni SMK PGRI Gresik, SMANU 1 Gresik dan SMAN 1 Gresik. Senada diungkapkan Nur Maslicha, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dindik Kabupaten Gresik saat mendampingi Kadindik Provinsi Jatim. Bahwa kesiapan dalam mengikuti dan menyelenggarakan ujian negara basis komputer di wilayah kabupaten Gresik bisa dikatakan sempurna. “Paling tidak ada peningkatan prosentasenya dibanding tahun ini. Minimal bisa 40 persen lah untuk lembaga sekolah yang mengikuti ujian Negara berbasis komputer,” tutupnya.  gus

tinggi pratama eselon II dan 150 pejabat administrator eselon III di lingkungan Pemkab Gresik akan mendapat pembekalan oleh narasumber dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait kinerjanya sebagai aparatur sipil negara (ASN). Menurut Plt Sekda Gresik, Bambang Isdianto, kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat kompetensi dan komitmen para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penyelenggara pemerintahan. Dan sebagai syarat mutlak berdasarkan UU No. 5/2004 tentang ASN sebagai acuan untuk pengambilan keputusan penempatan, pegawai, mutasi pegawai dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Gresik. “Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk persiapan untuk mutasi pejabat nanti setelah enam bulan pemerintahan,” ungkapnya. sal/pii

Pelatihan Pengolahan Bandeng Disambut Antusias GRESIK- Pelatihan mengolah makanan berbahan dasar ikan bandeng yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan (Diskop UKM perindag) Gresik bekerja sama dengan PT Kelola Mina Laut, Universitas International Semen Indonesia (UISI) dan UD Multi Sarana Niaga Gresik disambut antusias ibu-ibu Desa Gumeno Kecamatan Manyar. Ada sekitar 50 orang ibu-ibu di desa diajari untuk membuat beraneka makanan secara efektif dan higienis yakni abon ikan bandeng, rolade bandeng, ekado bandeng, nugget, bakso bandeng dan kakiraga. Selain mengolah para ibu juga diajari untuk mengemas dengan kemasan yang berlabel bandeng Mentari. Kepala Desa (Kades) Gumeno Arif Nur Ikhsan menjelaskan, luas areal tambak di wilayah Desa Gumeno mencapai 400 hektare dari 482 hektare luas wilayah. “Produksi bandeng mencapai 840 ton per tahun.

Pantaslah kalau para ibu disini sangat senang ada pelatihan,” katanya. Sedangkan salah satu peserta pelatihan, Sri Retno Ningsih mengakui ketika musim panen bandeng, banyak ikan yang berukuran kecil terpaksa dijual murah. “Kalau sudah bisa membuat makanan ini maka akan memberikan nilai ekonomis kepada kita,” katanya bangga.

Sementara Kepala Bidang Perindustrian Diskop UKM Perindang Gresik Ilmul Yaqien menyatakan, pelatihan berawal ketika pihaknya menginventarisir produk lokal yang sudah ada. Kemudian meningkatkan produk lokal tersebut dengan memberikan pelatihan peningkatan kualitas produk, pengemasan serta pemasaran.  gus/pii

DUTA/AGUS SALIM LUTHFI

ANTUSIAS: Ibu-ibu di Desa Gumeno Kecamatan Manyar sangat antusias mengikuti pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar bandeng, kemarin.

Hub: Salim 081 2352 7759

GRESIK

Kehilangan STNKB W-4801-LK th. 2015 an. Asrul Ds. Kedamean Gresik

Kehilangan STNKB W-6047-JU th. 2011 an. Nur Hadi d/a. Ds. Kedamean Gresik

Kehilangan STNKB W-1376-BT th. 2014 an. H. Koes Zaenury d/a. Jl. Raya Brantas Randuagung Gresik

Kehilangan STNKB W-4115-JS th. 2014 an. Sumarlik d/a. Ds. Bulangkulon Benjeng Gresik

Kehilangan STNKB W-3065-MI th. 2012 an. Dedik Kurniawan d/a. Jl. Proklamasi IX/IC Sidomoro Gresik

Kehilangan STNKB W-889-BU th. 2014 an. Alda Chelsia Rahma d/a. Jl. Taman enggano dalam 22 Ds. Yosowilangun Manyar Gresik

Kehilangan STNKB Honda th.2008 W-2092-MZ a/n. Aunur Ro¿q d/a. Jl. Ikan Belanak I/05 Gresik

Kehilangan STNKB W-3005-JN th. 2014 an. Seman d/a. Ds. Mojotengah Menganti Gresik

Kehilangan STNKB W-1376-BT th. 2014 an. H. Koes Zaenury d/a. Jl. Raya Brantas Randuagung Gresik

Kehilangan STNKB W-4115-JS th. 2014 an. Sumarlik d/a. Ds. Bulangkulon Benjeng Gresik

Kehilangan STNKB W-3005-JN th. 2014 an. Seman d/a. Ds. Mojotengah Menganti Gresik

Kehilangan STNKB W-1376-BT th. 2014 an. H. Koes Zaenury d/a. Jl. Raya Brantas Randuagung Gresik

Kehilangan STNKB W-4910-JV th. 2014 an. Achmad Zahid d/a. Jl. Gub. Suryo Gg. X1-D Gresik

Kehilangan STNKB W-3005-JN th. 2014 an. Seman d/a. Ds. Mojotengah Menganti Gresik

Kehilangan STNKB W-5528-AQ th. 2008 an. Kartono d/a. Ds. Wonorejo Balong Panggang Gresik

Kehilangan STNKB W-3675-MK th. 2012 an. Firyazidi Marindra d/a. Jl. Kudus No. 70 Ds. Yosowilangun Manyar Gresik

Kehilangan STNKB W-4910-JV th. 2014 an. Achmad Zahid d/a. Jl. Gub. Suryo Gg. X1-D Gresik

Kehilangan STNKB W-6435-KJ th. 2011 an. Khairul Umam d/a. Jl. Usman Sadar 3/35 Gresik

Kehilangan STNKB W-5528-AQ th. 2008 an. Kartono d/a. Ds. Wonorejo Balong Panggang Gresik

Kehilangan STNKB W-6047-JU th. 2011 an. Nur Hadi d/a. Ds. Kedamean Gresik

Kehilangan STNKB W-6435-KJ th. 2011 an. Khairul Umam d/a. Jl. Usman Sadar 3/35 Gresik

Kehilangan STNKB W-6047-JU th. 2011 an. Nur Hadi d/a. Ds. Kedamean Gresik

Kehilangan STNKB W-6435-KJ th. 2011 an. Khairul Umam d/a. Jl. Usman Sadar 3/35 Gresik

Kehilangan STNKB W-4801-LK th. 2015 an. Asrul Ds. Kedamean Gresik Kehilangan STNKB W-4801-LK th. 2015 an. Asrul Ds. Kedamean Gresik Kehilangan STNKB W-4910-JV th. 2014 an. Achmad Zahid d/a. Jl. Gub. Suryo Gg. X1-D Gresik

Kehilangan STNKB W-3675-MK th. 2012 an. Firyazidi Marindra d/a. Jl. Kudus No. 70 Ds. Yosowilangun Manyar Gresik

Kehilangan STNKB W-3065-MI th. 2012 an. Dedik Kurniawan d/a. Jl. Proklamasi IX/IC Sidomoro Gresik Kehilangan STNKB W-4271-JN th. 2014 an. Abd Rochim d/a. Ds. Pelemwatu Menganti Gresik Kehilangan STNKB W-4271-JN th. 2014 an. Abd Rochim d/a. Ds. Pelemwatu Menganti Gresik Kehilangan STNKB W-4271-JN th. 2014 an. Abd Rochim d/a. Ds. Pelemwatu Menganti Gresik

Kehilangan STNKB W-5528-AQ th. 2008 an. Kartono d/a. Ds. Wonorejo Balong Panggang Gresik

Kehilangan STNKB W-3675-MK th. 2012 an. Firyazidi Marindra d/a. Jl. Kudus No. 70 Ds. Yosowilangun Manyar Gresik

Kehilangan STNKB W-889-BU th. 2014 an. Alda Chelsia Rahma d/a. Jl. Taman enggano dalam 22 Ds. Yosowilangun Manyar Gresik

Kehilangan STNKB W-4115-JS th. 2014 an. Sumarlik d/a. Ds. Bulangkulon Benjeng Gresik

Kehilangan STNKB W-3065-MI th. 2012 an. Dedik Kurniawan d/a. Jl. Proklamasi IX/IC Sidomoro Gresik

Kehilangan STNKB W-889-BU th. 2014 an. Alda Chelsia Rahma d/a. Jl. Taman enggano dalam 22 Ds. Yosowilangun Manyar Gresik

Kehilangan STNKB Honda th.2008 W-2092-MZ a/n. Aunur Ro¿q d/a. Jl. Ikan Belanak I/05 Gresik

Kehilangan STNKB Honda W-6671HH a/n. Hj. Muslimah d/a. dr. Soetomo no. 89 Tlogopatut Gresik

Kehilangan STNKB th. 2012 W-6139MW an. Dina Fahmi Lestari d/a. Roomo no. 19 RT.2 RW.2 Manyar Gresik

Editor : Tri Suryaningrum Layouter : Manila

TAPAL KUDA

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 6 APRIL 2016

SITUBONDO-PROBOLINGGO-JEMBER-BONDOWOSO-PASURUAN-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN-SUMENEP-BANYUWANGI

Peristiwa

Polisi Tangkap Oknum TNI Saat Transaksi SS DUTA/ABDUL AZIS

BERMALAM: Puluhan buruh yang terpaksa menginap di kantor Dinsosnakertrans.

Puluhan Buruh Bermalam di Kantor Dinsosnakertrans PASURUAN– Puluhan buruh dari dua pabrik yakni PT Tirtadaya Adi Perkasa (PT TAP) berada di wilayah Gempol dan PT Sudali, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, melakukan aksi protes dengan bermalam di halaman Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Pasuruan. Aksi tersebut dilakukan setelah pihak bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, ingkar janji untuk menerbitkan surat nota ke 2 kepada pihak managemen PT TAP tersebut. Para buruh yang rata-rata perempuan tersebut, datang di kantor dinas yang menangani ketenagakerjaan berada di jalan Ir. H. Juanda, Kepel, Kota Pasuruan, sejak Senin (4/4) sore. Setibanya di lokasi, puluhan buruh yang berasal dari pabrik pembuat sepatu tersebut, langsung mendirikan tenda dan kemudian bermalam di halaman kantor tersebut. Aksi para buruh ini sendiri sebagai bentuk protes mereka terhadap kinerja pihak Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan yang dinilai masih belum maksimal. Bahkan puluhan buruh sebelumnya ngelurug ke Bidang Pengawas Ketenagakerjaan. Mereka dijanjikan jika nota kedua dikeluarkan 30 Maret, tapi tak terealisasi. “ Kami sudah lama dijanjikan akan dikeluarkannya nota dua. Ketika kami tagih mereka bilang yang hilanglah dan apalah. Kemarin ditunjukkan kepada kami kalau nota duanya sudah jadi. Namun, hasilnya tidak sesuai yang kami harapkan, ya jadinya kami protes untuk diganti, “ jelas Yayuk, perwakilan buruh dari PT. TAP saat ditemui Selasa (5/4) kemarin.dul

Hari Kedua UN

Sebanyak 112 Siswa SMA Tak Ikut UN SITUBONDO-Meski hingga hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA dan sederajat di Situbondo berjalan relatif lancar. Namun, sebanyak 112 peserta UN Tahun 2016 diketahui tidak hadir dengan berbagai alas an, seperti menikah, meninggal dunia, berhenti mondok atau pulang kampung, dan mengundurkan diri karena factor ekonomi. Hingga hari kedua pelaksanaan UN SMA dan sederajat Tahun 2016 di Kabupaten Situbondo, tercatat sebanyak 112 yang tidak mengikuti UN, dengan rincian, sebanyak 2 peserta meninggal dunia, 1 peserta menikah, sebanyak 58 berhenti mondok atau pulang kampung, 5 melanggar peraturan Ponpes, 46 peserta mengundurkan diri karena faktor ekonomi. Selain itu, dari jumlah total sebanyak 112 peserta UN yang mengundurkan diri, mereka berasal dari sejumlah sekolah dan lembaga penyelenggara UN SMA dan sederajat di Kabupaten Situbondo, dengan rincian, SMA sebanyak 37 peserta, 59 peserta UN dari MAN/MA, sedangkan SMK sebanyak 53 peserta. ”Dengan demikian, siswa yang hadir mengikuti UN SMA dan sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 7.927 peserta, dari jumlah total peserta UN sebanyak 8039 peserta,” kata Agus HP, Kabid Dikmen Dispendik Pemkab Situbondo, Selasa (5/4).fat

PASURUAN-Jajaran Polres Pasuruan berhasil menangkap seorang oknum anggota TNI AL pada saat melakukan transaksi sabusabu (SS). Karena pelaku yang merupakan anggota TNI, pihak Polres menyerahkan kasus yang telah mencoreng nama institusi tersebut ke Polisi Militer Angka-

tan Laut (Pomal) Surabaya, untuk proses hukumnya. Oknum anggota TNI yang ditangkap polisi tersebut, bernama Khoirul Hidayat (27). Ia berdinas di KRI Piton Lantamal XXI Sorong, Papua Barat, Jayapura. “ Pelaku kami tangkap di salah satu ATM di wilayah Beji,

tan Beji, Kabupaten Pasuruan. “ Pada waktu pelaku kami tangkap dan berhasil mengamankan sabu-sabu seberat 0,4 gram yang disimpan di dalam kantong plastik kecil. Serta sabu-sabu seberat 0,3 gram di dalam sebuah sedotan plastik, “ jelasnya. Ia menambahkan, jika pihaknya

tak mempunyai kewenangan untuk memprosesnya. Namun jika ada pihak warga sipil ada yang terlibat, maka bisa dilakukan untuk pengembangan kasus narkoba tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dul

ist

DESTINASI: Pantai Gili Labak di Kabupaten Sumenep memiliki keindahan pantai yang menawan. Tampak suasana pantai Gili Labak Sumenep yang indah dan menawan.

Siswa SMAN Tewas Ditabrak Truk LPG SITUBONDO- Hendak mengikuti kegiatan di sekolahnya, Hidayatul Akbar (17), salah seorang seorang siswa teladan SMAN 2 Situbondo, Selasa (5/4) ditemukan tewas dengan kondisi tubuh sangat mengenaskan, setelah sepeda motor bernopol P 5892 EK yang dikemudikan korban ditabrak truk LPG bernopol P 8825 QA. Insiden tabrakan yang menewaskan ketua OSIS SMAN 2 Situbondo yang beralamat di Desa Awar-awar, Kecamatan Asembagus itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Raya Panji, Situbondo, tepatnya terjadi pada Km 198.300 arah Kota Surabaya. Selain itu, tabrakan yang terjadi di Jalur Pantura yang menghubungan antara Situbondo-Banyuwangi juga menagakibatkan, sepeda motor Honda Supra yang dikemudikan korban juga mengalami rusak berat. Diperoleh keterangan, insiden tabrakan yang menewaskan seorang siswa teladan SMAN 2 Situbondo itu, bermula saat korban hendak mengikuti kegiatan sekolah, korban mengendarai sepeda motor bernopol P 5892 EK melaju dari arah timur menuju ke arah dengan kecepatan sedang. Namun, sebelum korban melintas dilokasi kejadian, dari arah berlawanan muncul truk LPG yang melaju sangat kencang dan mencoba untuk mendahului kendaraan didepannya yang tidak diketahui identitasnya. Diduga, karena saat hendak mendahului Widya Rachman (31) warga Jalan Kaca Piring Gebang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember selaku sopir truk LPG tidak memperhatikan

Bupati Amin Minta Saling Hormati Antarsesama BONDOWOSO-Pasca aksi long march yang dilakukan ulama sunni dan ribuan santri yang menolak ajaran syi’ah, pada hari Minggu 3 April 2016 kemarin, Bupati Bondowoso menghimbau kepada masing-masing pihak untuk saling menjaga dan saling menghormati antar sesama. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Bondowoso Amin Said Husni pasca long march. Amin juga berharap masingmasing pihak bisa menjaga agar toleransi di Bondowoso tetap terjaga seperti yang sudah dilakukan selama ini. Pihaknya uga meminta agar kedua pihak juga baik Sunni atau Syiah tidak saling unjuk kekuatan untuk menjaga kondisi di Bondowoso tetap aman. Setiap komunitas harus bisa menjaga diri dan menahan diri untuk tidak melakukan halhal yang menyinggung pihak lain dan unuk kekuatan . juk Masyarakat Bondowoso perlu

Kabupaten Pasuruan. Namun, saat ini yang bersangkutan sudah kami serahkan ke Pomal, “ ujar Kapolres Pasuruan, AKBP Soelistijono, Selasa, (5/4/) kemarin. Kapolres mengatakan bahwa oknum TNI yang ditangkap pihaknya tersebut, merupakan warga Cangkring Malang, Kecama-

mengedepankan pentingnya kerukunan dalam beragama. “Kalau kegiatan itu dilaksanakan untuk intern masing-masing dan tidak melibatkan massa yang datang dari luar Bondowoso sebetulnya akan lebih baik. Semoga itu bisa ditempuh, tidak saling pamer kekuatan dan t e r makan

provokasi,” ujar Amin Orang nomor 1 di Bondowoso ini berharap, Setiap pihak juga diharapkan bijak memilah dan memilih informasi sehingga tak mudah diprovokasi. Selama ini, lanjut Amin, Bondowoso terkenal sebagai salah satu kabupaten yang sangat menjaga toleransi antar umat. “Bondowoso terkenal sebag sebagai salah satu kabupaten yang sang sangat menjaga toleransi. Semoga bi bisa tetap seperti itu sehingga sel seluruh masyarakat merasa aman. ama Silahkan laksanakan acara ma masing-masing tanpa harus men menyinggung pihak lain,” pungk pungkas Amin. Seperti diberitakan sebe sebelumnya, kelompok sunni d dan syiah di Kabupaten Bondowo Bondowoso akan menggelar acara pengaji pengajian pada 6 April besok. Berdasark Berdasarkan prediksi Polres, akan ada ribu ribuan massa dari kedua beb lah pihak ya yang akan men mengh a d i r i pengaji pengajian ini.y yon

DUTA/HARYONO

AMIN SAID HUSNI

DUTA/fatur bari

JENAZAH: Keluarga korban ikut mengantarkan jenazah yang dibawa mobil ambulan. kendaraan yang melaju dari arah berlawanan, sehingga tabrakan tak dapat dihindari, bodi depan truk LPG tersebut menabrak sepeda motor yang dikemudikan korban. Akibatnya, korban langsung tewas dilokasi kejadian dengan kondisi tubuh sangat mengenaskan. Praktis, laka lantas tewas yang menewaskan salah seorang siswa teladan di Kota Situbondo itu mengakibatkan duka mendalam seluruh elemen di SMAN 2 Situbondo, tempat korban bersekolah. ”Bukan hanya teman sekelas korban yang merasa kehilangan, para guru di SMAN 2 Situbondo juga merasa kehilangan. Selain sikapnya yang santun, dia (Akbar –red) juga menjadi teladan bagi seluruh siswa-siswi SMAN 2 Situbondo,” kata Rahma, salah seorang guru dan Pembina OSIS SMAN 2 Situbondo, Selasa (5/4). Kanit Laka Polres Situbondo Iptu Sutanto mengatakan, dugaan sementara tabrakan maut itu akibat sopir LPG tidak memperhatikan arus lalin dari berlawanan, saat hendak mendahului truk yang ada didepannya.”Meski demikian, kami tidak dapat menyimpulkan tentang penyebabnya, karena kami melakukan olah TKP dilokasi untuk kepentingan penyelidikan. Selain itu, kami juga mengamankan dua kendaraan yang terlibat dalam tabrakan tersebut,”katanya. fat

Calon Independen Ingatkan Netralitas Komisioner KPU PROBOLINGGO-Bakal Calon Bupati Probolinggo dari jalur independen Jumanto meminta agar komisioner KPU bekerja independen dan netral. Sebab banyak komisioner KPU di daerah lain dipecat DKPP gara-gara tak netral dan melanggar kode etik. Jumanto menegaskan dirinya tidak maengikuti langkah Gubernur Jakarta Ahok, maju Pilkada dari jalur independen. Dia mengaku, dirinya maju dari perseorangan karena ingin bersama rakyat. “Saya tidak meniru Ahok. Ahok tidak pernah menggugat terkait aturan Pilkada. Dia itu fenomenal karena digencet partai politik. Justru saya dan Pak Yusril yang berjasa, sehingga mantan narapidana dibolehkan maju dalam Pilkada. Saya dan Pak Yusril Ihza Mahendra memenangkan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi,” kata Jumanto saat ditemui di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, Selasa (5/4),kemarin Jumanto yang merupakan mantan narapidana, menemui komisioner KPU untuk melakukan konsultasi, terkait persyaratan yang harus dikantongi calon independen pada Pilkada Kabupaten Probolinggo 2018 mendatang. Jumanto yang datang bersama para relawan ditemui Ketua KPU setempat HM Zubaidi beserta empat komisioner lain dan sekretariat KPU. Kepada para komisioner KPU, Jumanto mengingatkan agar bersikap profesionel dan independen dalam menjalankan tugasnya. Sebab, di daerah lain banyak komisioner KPU dipecat DKPP lantaran tak netral dan melanggar kode etik. “Tapi saya yakin, KPU Kabupaten Probolinggo professional dan ikut aturan main,” jelasnya. Jumanto menambahkan, pihaknya meminta agar pihak KPU melakukan verifikasi faktual secara objektif dan benar. Alasannya, di daerah lain sering

DUTA/afa

KONSULTASI: Jumanto diantar para relawan saat konsultasi ke KPU Kabupaten Probolinggo. ditemui verifikasi factual KTP dukungan untuk calon independen tidak dilakukan. Menurutnya, banyak calon independen yang dijegal. “Saya akan melawan siapapun yang menjegal pencalonan saya sebagai calon bupati independen,” imbuh Jumanto. Menanggapi uneg-uneg Jumanto, Zubaidi memastikan berkomitmen untuk bekerja profesional dan independen. Jika kelak ada pelanggaran, bisa dilaporkan ke panwas. Zubaidi melanjutkan, berdasarkan DPT Pilpres 2014 di Kabupaten Probolinggo, terdapat 875.511 pemilih. Untuk calon independen Pilkada 2018 mendatang, harus mengantongi 6,5 persen dari DPT, yakni sebanyak 55.738 pemilih. “Jadi, perkiraan yang harus dikantongi Jumanto minimal 55.738 dukungan KTP untuk calon independen. Tapi ini bisa saja berubah, nanti kalau sudah final pasti kami sampaikan kepada pihak Jumanto,” tukasnya. Jumanto mengklaim, dirinya sudah mengantongi 10.000 KTP dukungan. Ke depan, dia menargetkan dan optimis bisa meraup dukungan KTP sebanyak 55.738 warga. afa

Heboh, Pisang Ambon Bertongkol Tujuh di Situbondo SITUBONDO- Peristiwa menghebohkan terjadi di Dusun Sekarputih, Desa Tribungan, Kecamatan Mangaran. Itu terjadinya menyusul adanya pohon pisang ambon bertongkol tujuh milik pasangan suami istri Fathorrosi, 34, dan Sunarwati, 30, warga setempat. Praktis, informasi adanya pisang ambon yang bertongkol tujuh di pekarangan Fathorrosi itu langsung menyebar. Bahkan, hanya dalam hitungan menit puluhan warga berdatangan untuk melihat langsung keunikan pohon pisang ambon tersebut. Fathorrosi mengatakan, kejadian unik pada pohon pisangnya baru kali pertama. S ebelumnya pohon pisang yang tumbuh di samping kiri rumahnya tidak pernah seperti itu. “Selain pohon tujuh tongkol ini, ada dua pohon lagi tongkolnya tiga, saya tidak tahu kenapa,” kata Fathorrosi, saat ditemui dirumahnya, Selasa (5/4), kemarin. Menurutnya, tanaman pohon pisang miliknya tidak berbeda dengan yang lain. Setelah ada pohon yang dipanen, benih pohon pisang muncul dan hidup hingga besar. Baru sekitar sebulan terakhir, pisang miliknya menjadi aneh dan memiliki tongkol banyak. “Awalnya saya lihat tangkai

DUTA/fatur bari

HEBOH: Tauﬁk, salah seorang warga memastikan pisang bertongkol tujuh milik Fathorrosi, di Desa Trebungan, kemarin. buah pisang membelah jadi dua. Lama kelamaan pisangnya muncul. Tidak tahunya tangkai membelah sampai tujuh. Jadi tongkol pisangnya juga sampai tujuh,” imbuhnya. Sejak tongkol pisang miliknya ada tujuh buah, kabar itu kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Hampir setiap hari ada saja warga yang berkunjung karena penasaran ingin melihat

kebenarannya. Menurut Fathor, warga yang datang banyak yang mengaku heran mengapa bisa seperti itu. “Orang-orang heran saja,” pungkasnya. Taufik, salah seorang warga Dusun Tanjung Banon, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran mengatakan, dirinya bersama keluarganya sengaja datang karena merasa penasaran. Setelah dipastikan, bahwa

pisang tongkol tujuh itu alami, dia menilai itu merupakan keajaiban Tuhan. “Ini merupakan kuasa Tuhan. Kalau disambung tentunya tidak bagus seperti itu dan ada ciri tidak sempurna. Kalau ini satu tangkai pisang membelah jadi tujuh sampai muncul pisang semua,”kata Taufik, sambil memegang tongkol pisang. fat

Editor : Mahrus Ali Layouter : Imron

MATARAMAN

DUTA MASYARAKAT RABU, 6 APRIL 2016

BLITAR-TULUNGAGUNG-KEDIRI-TRENGGALEK-MADIUN-NGAWI-PONOROGO-PACITAN-MAGETAN

Regulasi Raperda Kerjasama Daerah Bersifat Umum TRENGGALEK - Belum optimalnya kerjasama daerah, terutama kerjasama dalam penyediaan layanan publik dan terciptanya lapangan kerja menyebabkan belum adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini sebagian besar dipengaruhi oleh belum adanya regulasi di daerah yang dapat dijadikan dasar bertindak. Menutut Nur Efendi, Ketua Fraksi Persatuan Indonesia Sejahtera (PAS) adanya kekosongan hukum karena belum adanya landasan peraturan perundang undangan yang dapat dijadikan dasar kebijakan untuk pelaksanaan kerjasama daerah. “Secara umum diketahui bersama untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan harus mengacu pada azas-azas umum pemerintahan, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap politisi dari Partai Gerindra ini. Menanggapi pendapat bupati,tentang tumpang tindihnya regulasi kerjasama pada PP No. 50/2007, Nur Efendi menegaskan, regulasi itu masih didasarkan pada UU No. 32/2004 yang telah dicabut oleh UU No. 23/2014, dimana PP ini mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama daerah. “Sehingga PP ini masih dapat dijadikan acuan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan UU No. 23/2014,” tegasnya. Raperda ini ungkapnya”tidak dalam lingkup pengaturan yang lebih detail,dikarenakan paraturan perundang perundangan ini,lebih bersifat abstrak dan umum.Secara khusus akan dilakukan pengaturanya dalam peraturan Kepala Daerah ( Perbub)”tandasnya. Terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pinjaman daerah, Mugianto Ketua Fraksi Demokrat DPRD Trenggalek, menyatakan dalam hal melaksanakan penilaian kepada calon pemberi pinjaman, DPRD sependapat jika melibatkan pihak ketiga. “Diperlukan keterlibatan jasa pihak ketiga,yang profesional dan independen,untuk melakukan penilaian pengkajian secara seksama, dalam pemilihan calon pemberi pinjaman,” pungkasnya. ttg

TNI

Duta/Nanang

PERIKSA PASUKAN: Walikota Kediri melakukan pemeriksaan pasukan Satgas Yon 521.

Macan Kumbang Balik Kandang KEDIRI - Meski sejumlah prestasi berhasil diraih Pasukan Satuan Tugas Perbatasan NKRI di Kepulauan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, 350 prajurit dari Batalyon 521 Dadaha Yudha hanya disambut dengan upacara sederhana. Hadir sebagai Inspektur Upacara. Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, sementara di kursi undangan terlihat Wakil Walikota Hj Lilik Muhibbah, Ketua DPRD Kota Kediri, H. Kolifi Yunon, KH Zaimmudin Badrus Sholeh serta sejumlah undangan lainnya. Anehnya dari jajaran Forpimda Kabupaten Kediri, yang terlihat hanyalah Wakpolres Kediri, Kompol Rahman Wijaya, sementara unsur Muspida maupun kalangan dewan tidak terlihat. Disambut tarian kuda lumping, pasukan yang berjalan berbaris ini memasuki pintu gerbang Markas Macan Kumbang, setelah sebelumnya menggelar apel kebesaran yaitu penyerahan bendera perang untuk kembali disimpan di markas komando. Letkol Inf Slamet Winarto menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas suksesnya selama menjalankan tugas, sementara keluarga prajurit yang ditinggalkan tidak terdapat masalah. “Kami berhasil mengamankan 4087 patok berdasarkan data pemerintah pusat, sebagian ada yang rusak dan berpindah tempat, namun berhasil kami kembalikan,” jelas Slamet. Bahkan sesuai petunjuk pimpinan TNI AD, sejumlah patok ini diganti dengan jenis chip elektronik yang mampu dipantau dengan teknologi internet. Slamet mengakui kendala utama di perbatasan maraknya pekerja illegal, masuknya benda-benda haram seperti sabusabu dan sejumlah barang lainnya. “Alhamdullilah selama berada di daerah operasi kami berhasil amankan 18 pucuk senjata laras panjang illegal, 1 Kg sabu-sabu dan ratusan botol miras beragam merk yang dipasok dari negeri tetangga Malaysia,” jelas Danyon 521.nng

Bupati Paksa Bulog Beli Gabah Petani Kejar Target Serapan Beras MADIUN-Bupati Madiun Muhtarom meminta Sub-Divre Bulog setempat membeli gabah dan padi milik petani guna mengejar target penyerapan beras yang ditetapkan oleh pemerintah. “Ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung di wilayah Madiun dan Ngawi waktu lalu,” ujarnya, Selasa (5/4). Menurut Muhtarom, hal itu untuk menindaklanjuti keluhan

para petani di Kabupaten Madiun, yang menyatakan Bulog enggan membeli gabah dan padi milik petani tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, selain target serapan beras masih minim, harga gabah di tingkat petani juga menjadi anjlok. Menurut Muhtarom, untuk membantu proses penyerapan tersebut, Pemkab Madiun telah menyiapkan gudang yang dapat digunakan Bulog guna menampung gabah yang dibeli dari petani. “Selain itu, jika Bulog kesulitan penjemuran gabah, Pemkab Madiun juga memiliki mesin penger-

Meski ada yang di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang mencapai Rp3.700 per kilogram, namun ada juga yang di bawahnya. Yakni di kisaran harga Rp3.200 hingga Rp3.500 per kilogram tergantung kondisi gabah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Muhammad Najib, menyatakan, minimnya serapan beras yang dilakukan Bulog karena terkendala persyaratan yang harus dipenuhi sebelum membeli gabah milik petani. “Sehingga tidak semua gabah dapat terserap. Padahal sisi lain, Bulog memiliki target serapan yang harus dipenuhi guna men-

dukung stok pangan nasional,” kata Najib. Sementara, data Bulog Sub Divre IV Madiun mencatat, target serapan beras yang ditetapkan pemerintah tahun 2016 mencapai 60.000 ton. Serapan tersebut berasal dari gabah dan beras milik petani di wilayah kerja Bulog Madiun yang meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun. Sejauh ini, bulog telah menyerap sebanyak 1.850 ton gabah kering giling atau sekitar 2 persen dari target dan penyerapan itu masih terus berlangsung hingga akhir tahun. net

Perang Lawan Narkoba, Forpimda Tes Urine PONOROGO - Untuk membuktikan keseriusan perang terhadap narkoba, ratusan orang bersama Forpimda Kabupaten Ponorogo melakukan tes urine bebas dari narkoba, Selasa (5/2). Dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap berbagai kalangan masyarakat mulai Forpimda, Polisi, TNI, Pelajar , LSM dan wartawan dinyatakan negatif. Namun untuk melakukan tes urine secara besar-besaran terhadap warga Ponorogo khususnya PNS dan pelajar, maka harus dibentuk dulu BNK (Badan Narkotika Kabupaten), karena BNK yang ada sudah lama vakum. “Ponorogo ke depan harus bebas narkoba. Dan kita bertekad harus zero narkoba. Saya sepakat dengan pak Kapolres segera bentuk BNK, bulan ini segera bentuk. Karena BNK ini akan bantu pemerintah dan polisi, dalam rangka cegah narkoba,

sosialisai termasuk tes urin di kalangan pegawai, pelajar, nanti BNK yang laksankan,” terang Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, usai deklarasi Anti Narkoba di Mapolres Ponorogo. U nt u k m e ny a p u b e r s i h peredaran narkoba di Ponorogo Pemkab menyerahkan kepada polisi dan aparat terkait untuk menindaknya. Dan dalam tempo sebulan saja Polres berhasil membongkar jaringan bandar narkoba dengan bukti hampir 1 ons sabu-sabu. Menurut Kapolres, dengan tertangkapnya 4 orang pengedar dan bandar (keduanya perempuan) maka membuktikan bahwa Ponorogo belum bebas dari narkoba. Para pengedar dan bandar menjadikan Ponorogo sebagai sasaran empuk peredaran barang haram itu. Maka dari itu sebelum menyapu bersih pelaku narkoba, maka Forpimda berikut aparatnya juga harus bersih, be-

bas narkoba. “Ini sebagai contoh, Forpimda ini tidak ngomong tok. Buktikan itu sebagai akurat berikan contoh, bahwa seluruh masyarakat kita menolak peredaran narkoba di Ponorogo. Untuk menyapu kotoran (narkoba) perlu sapu yang bersih, kita ibaratnya sapu, maka harus bersih sebelum membersihkan narkoba,” jelas Kapolres Ponorogo, AKBP.Ricky Purnama. Dalam tes narkoba itu ratusan orang berjejer untuk menjalani tes melalui alat durg test panel, yang dilakukan oleh 3 orang dari Dokter Kesehatan Tulungagung. Untuk melakukan tes ada tidaknya obat adiktif (narkoba) maka hanya dibutuhkan waktu lima menit. “Hanya 5 menit sudah ketahuan, kalau negatif stripnya dua, kalau positif stripnya satu. Kebalikan dari tes kehamilan,” terang petugas kesehatan tersebut. sna

Soni Sandra Tolak Dakwaan KEDIRI-Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Soni Sandra alias SS (65) Direktur Triple S, akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Selasa (5/4) setelah 2 kali terdakwa mangkir karena sakit. Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri terlihat menjemput terdakwa di salah satu kamar RS Baptis Kediri. Dihadapan majelis hakim dipimpin Purnomo Amin SH, terdakwa menolak semua dakwaan disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dengan pengawalan anggota Kepolisian dan sejumlah staf Kejaksaan, kehadiran SS nyaris tidak terendus sejumlah wartawan. Kasi Pidum Kejari Teguh Warijanto SH, membenarkan jika pihaknya berinisiatif menjemput SS setelah sebelumnya berkonsultasi dengan tim medis RS Baptis. “Dari keterangan tenaga ahli medis menjelaskan jika diijinkan pulang, akhirnya terdakwa kita bawa untuk menjalankan persidangan,” jelas Teguh ditemui usai sidang. Sidang dimulai pukul 11.45 WIB hingga pukul 13.30 WIB, adapun dari pengakuan terdakwa menyatakan menolak dakwaan dari JPU. “Terdakwa menyatakan menolak itu hak, namun kami memiliki sejumlah alat bukti yang bisa menjebloskan ke tahanan,” tegas Kasi Pidum. Selanjutnya atas penetapan majelis hakim, SS kini kembali menghuni di Tahanan Lapas Kelas IIA Kediri. Sementara sejumlah anggota keluarga terlihat mendampingi saat sidang ini digelar. Terlihat SS hadir dalam sidang dengan dinaikkan kursi roda, dimana tangan membawa alat medis untuk pengobatan penyakit jantung. “Pada sidang sebelumnya, terdakwa sempat hadir namun saat akan dimulai mengaku sakit. Akhirnya diputuskan untuk berhenti satu jam sambil menuggu tenaga medis dari RS Baptis. Meski tim medis menyatakan kondisinya dalam status pemulihan, namun akhirnya majelis hakim menyatakan sidang ditunda dan kemudian terdakwa dibantarkan

Pemkab Blitar Warning Ormas dan LSM Taat Aturan Hukum BLITAR-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mewarning agar organisasi masyarakat (Ormas) taat aturan hukum. Pernyataan ini sebagai bentuk keseriusan Pemkab Blitar dalam melakukan pengendalian Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) liar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), pengganti UU No. 8/1985 yang telah berusia 28 tahun 15 hari, Pemkab Blitar meminta kepada seluruh Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Blitar untuk tertib aturan dan mematuhinya. Bupati Blitar, H Rijanto, mengatakan sesuai dengan UU No. 17/2013 tentang Ormas, pihaknya meminta kepada seluruh Ormas/LSM di Kabupaten Blitar mampu mengelola keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan antara hak dan kebebasan berorganisasi seperti diatur dalam UUD 1945. “Kami berharap semua Ormas dan LSM di Kabupaten Blitar bisa melaksanakan aktivitasnya sesuai undang-undang yang berlaku,” sergah Bupati Blitar. Lanjut Rijanto, ada beberapa alasan penting diterbitkannya UU No. 17/2013 sebagai pengganti UU No. 8/1985, yakni pertama, adanya perubahan paradigma dalam mengelola negara, dari orientasi Elit Political Base berubah tekanan ke Community Base, dimana pada UU No. 8/1985 yang disusun dengan paradigma sentralistik

ing yang dapat digunakan untuk mengeringkan gabah. Asalkan, komitmen Bulog untuk menyerap gabah petani tetap berjalan,” katanya. Ketua KTNA Kabupaten Madiun Suharno merasa kecewa dengan tidak terserapnya hasil panen petani. Ia mengaku tidak mengetahui alasan Bulog enggan membeli gabah petani. “Para petani ingin Bulog menyerap gabah dan padi hasil panen bagaimanpun kondisinya. Sehingga harga gabah di petani tidak anjlok,” kata Suharno. Saat ini harga gabah panen di tingkat petani cukup bervariasi.

yang menjadi syarat utama pengelolaan pemerintahan di zaman era reformasi ini. Kedua, Reformasi menuntut pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipatif dan transparansi. Nilai-nilai ini bertentangan dengan prinsipprinsip pengaturan Ormas yang tertuang dalam isi UU No. 8/1985. “Ketiga, perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan undang-undang lain, khususnya undang-undang yang lahir di era reformasi, agar langgam gerak Ormas seirama dengan pembangunan demokrasi secara menyeluruh,” ujarnya. Menurutnya dinamika Ormas di era reformasi memang memerlukan bentuk hukum baru sebagai landasan untuk menjalankan perannya bagi pembangunan di masyarakat yang akan datang. Duta/Hendik Budi Yuantoro Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan TERTIBKAN ORMAS: Pasangan BupatiWakil Bupati Drs Rijanto, MM dan Marhaenis Urip Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Widodo, SSos, memiliki tugas untuk menertibkan Drs Mujianto berharap adanya kerjasama Ormas di Kabupaten Blitar. yang baik dan erat antara Ormas/LSM seKabupaten Blitar dengan Pemkab Blitar dapat mewujudkan pembangunan Kabutak lagi cocok dengan model pemerintahan paten Blitar yang sesuai dengan harapan yang cenderung desentralistis. masyarakat, termasuk pasca terpilih dan Selain itu juga nuansa kontrol dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Blitar pengendalian Ormas yang sangat kental terpilih pasangan Drs Rijanto, MM dan Mardalam UU No. 8/1985 karena tak lagi relevan haenis Urip Widodo, SSos. dengan spirit pemberdayaan dan kemitraan “Kami berharap adanya kesamaan Visi kritis antara Pemerintah dan Ormas yang dan Misi pada Ormas dan LSM di Kabupaten menjadi tuntutan reformasi. Blitar sesuai dengan Pemkab, sehingga ke Disamping itu, gaya pemerintahan yang depan bisa lebih baik lagi dan sesuai dengan otoritarianis dan represif model orde baru tak harapan masyarakat,” kata Mujianto. ndi lagi memiliki tempat dalam iklim demokrasi

Duta/Nanang

DISIDANG: Terdakwa Soni Sandra saat dibawa ke ruang sidang PN Kota Kediri, kemarin. hampir 2 minggu,” imbuh Teguh. Dijelaskan Humas PN Kota Kediri, Reza Himawan Pratama, usai sidang pemeriksaan terdakwa, selanjutnya SS kini mendekam di tahanan sesuai ketetapan diberikan majelis hakim. Terkait detail isi sidang, Reza mnegaku tidak berani memberikan keterangan karena menyangkut kasus di bawah umur dan tertutup untuk umum. nng

Duta/Siti

BERSEMANGAT: Sejumlah anggota TNI bersama masyarakat terlihat antusias mengikuti tes urine bersama Forpimda Kabupaten Ponorogo, kemarin.

Polisi Tangkap Mahasiswa Penjual Pil Koplo NGAWI-Petugas Polres Ngawi menangkap seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah yang nekat menjual pil koplo untuk meraih keuntungan. Kasat Reskoba Polres Ngawi, AKP Wasno mengatakan, tersangka adalah Anugrah Fajar Adi Putra alias Ceper (20), warga Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Ngawi. “Pil koplo tersebut dijual tersangka kepada temannya sesama mahasiswa dan juga pelajar di wilayah Mantingan. Keuntungan yang diperoleh adalah Rp5.000 per satu strip obat,” ujar AKP Wasno, Selasa (5/4). Menurut dia, Fajar ditangkap petugas Satreskoba Polres Ngawi berdasarkan informasi dari masyarakat, tepatnya pada Jumat (1/4) lalu di Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan. Dari tangan pemuda itu, polisi mengamankan 231 tablet pil koplo yang disembunyikan di jok sepeda motornya dan tas ransel warna hijau milik pelaku. “Sebenarnya obat-obat itu tidak ilegal selama membelinya menggunakan resep dokter. Sayangnya

pelaku nekat menjual tanpa resep dokter, padahal obat-obatan itu tergolong keras dan untuk penyakit tertentu yang penggunaannya diawasi oleh dokter,” kata Wasno. Dari obat-obat tersebut, di antaranya terdapat satu strip obat “Lorazepam” yang diamankan, 10 kapsul jenis “Tramadol”, dan 10 strip obat “Trihexyphenidyl”. Adapun, obat “Lorezepam” diresepkan untuk mengatasi gangguan kecemasan berlebih dan susah tidur. “Obat itu memberikan efek penenang, untuk mengonsumsinya harus memakai resep dokter. Begitu juga obat jenis “Trihexyphenidyl” untuk penderita parkinson,” kata dia. Sementara, kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari apotek di Jawa Tengah. Obat-obat tersebut kemudian dijual pelaku ke sesama mahasiswa dan pelajar yang ada di Mantingan. “Kami masih mengembangkan kasus ini lebih lanjut, termasuk mengungkap pemasok obat-obat atau pil koplo tersebut,” tambah Wasno. net

Mengintip Pelaksanaan UN di Rutan Ponorogo

Ditolak Sekolah, Satu Siswa Gagal Ikut UN PT (19), pelajar SMK di Sambit, Ponorogo gagal mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2016 yang digelar, Senin ( 4/4). Kendati tercatat sebagai peserta, warga Desa Grogol, Kecamatan Sawoo yang tengah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Ponorogo tetap tidak bisa mengikuti UN.

PT yang terjerat kasus pengeroyokan pada 20 Januari 2016 lalu itu tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Pihak sekolah menginginkan peserta diantar ke sekolah, sedangkan pihak Rutan kelas III B itu tidak mengizinkan karena merupakan tahanan titipan dari Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo. “Terpaksa hari ini PT tidak bisa mengikuti, karena pihak sekolah bisa menyertakan yang bersangkutan untuk ikut UN asal diantar ke sekolahan. Karena yang bersangkutan tahanan titipan dari Pengadilan Negeri Ponorogo, jadi kami tidak bisa serta merta membawa tahanan keluar, karena

Duta/Siti

BERSEDIH: P, tahanan Rutan Ponorogo terlihat bersedih karena gagal mengikuti UNBK harus mendapatkan ijin tertulis dari pihak Pengadilan Negeri,” kata Suherwan Kepala Keamanan Rutan Ponorogo, kemarin. Padahal pihak Rutan, kata Suherwan, telah menyediakan ruangan khusus untuk penyelenggaraan UNBK dan sudah memotivasi PT agar terus belajar untuk mengikuti ujian di Rutan. Namun setelah berkoordinasi dengan sekolahan tempat siswa

tersebut menuntut ilmu, pihak sekolah ternyata tidak bisa menyelenggarakan di dalam Rutan. “Kita telah mempersiapkannya, termasuk ruangan khusus ini, tapi dari pihak sekolahan tidak ada yang datang ke sini. Ya, terpaksa dia gak bisa ikut ujian. Selain itu yang bersangkutan juga telah kita suruh belajar tiap hari untuk persiapan mengikuti ujian nasional tahun ini,” imbuh

Suherwan. PT sendiri mengaku kecewa karena tidak bisa mengikuti ujian nasional padahal sudah mempersiapkan diri dengan belajar sungguh-sungguh. Menurutnya pihak sekolah sudah mengantar surat ke Rutan tapi dia tidak mengetahui bagaimana kelanjutan dari surat tersebut. “Saya sangat kecewa , karena tidak bisa mengikuti ujian ini. Saya sudah belajar terus di sini, saya bawa buku-buku pelajaran untuk belajar, sudah siap mengikuti ujian tapi tidak bisa,” tuturnya. Sementara itu Eko Budi Satrio, Kasi pendidikan SMA-SMK Dinas Pendidikan Ponorogo mengaku terkejut dengan adanya kasus itu . Sebab pihaknya belum mendapat laporan dari panitia penyelenggara terkait adanya peserta yang berada di dalam tahanan itu. Untuk itu pihaknya akan menanyakan hal itu kepada panitia. “Pada prinsipnya Diknas masih memberikan kesempatan untuk yang bersangkutan mengikuti ujian susulan,” tegas Eko. sna

Editor : Tri Suryaningrum Layouter : Imron

BRANTAS

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 6 APRIL 2016

BATU - BANGKALAN - MOJOKERTO - JOMBANG - BOJONEGORO - TUBAN - NGANJUK - LAMONGAN

Honda

Rasionalisasi PNS, Dewan Konsul ke Menpan

Puluhan THL K-1 Wadul Dewan BANGKALAN - Sekitar 50 orang Tenaga Harian Lepas Katagori 1 (THL K-1) mendatangi kantor DPRD Bangkalan Selasa (05/04). Mereka mendesak agar wakil rakyat itu ikut membantu memperjuangkan nasib 1.112 THL K-1 untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD). “Tuntutan kami hanya satu segera di-CPNS-kan THL K-1,” kata THL-K1, Nurul saat hearing dengan Komisi A DPRD Bangkalan dan pejabat teras Pemkab Bangkalan di Aula Banggar DPRD Bangkalan, Selasa (05/02). Dikatakan Nurul, kasus hukum bagi THL K-1 di Kabupaten Bangkalan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. “Seharusnya kami diangkat menjadi PNS pada 2012 silam, namun sampai saat ini nasib kami tak kunjung jelas, padahal THL K-1 di kabupaten lain sudah diangkat jadi CPNS,” jelas Nurul. Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi mengatakan, DPRD Bangkalan betul-betul serius dalam membantu memperjuangkan nasib THL K-1 di Bangkalan. “Kami telah mengajak tujuh orang perwakilan THL K-1 ke Jakarta untuk menemui Menpan-RB dan Komisi II DPR RI, namun sampai saat ini memang belum ada kejelasan,” kata Mahmudi. Mahmudi mengharapkan, agar THL k-1 terus bersemangat untuk memperjuagkan nasibnya supaya keinginan CPNSD bisa terwujud. “Niat bapak dan ibu-ibu untuk mencari haknya yang telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu harus terus semangat, jadi , ebanyak 1.112 THL K-1 harus betul-betul semangat,” terang Mahmudi. Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Bangkalan, Moh Ghufron, menjelaskan, pihaknya tetap fokus untuk memperjuangkan nasib THL K-1. “Saya tetap fokus ke THL K-1, namun masih ada permasalahan yang menimpa THL K-1 ini belum clear,” kata Ghufron, Dijelaskan Ghufron, setalah THL K-1 memenangkan perkaranya baik di PTUN hingga TUN dan putusan sudah ingkrah namun Men-PAN mengupayakan hukum yang lain yaitu melaporkan pidana-nya tentang manipulasi data dan dilaporkan ke Mabes Polri. “Saya langsung ke MA. agar SK- CPNS THL K-1 di bangkalan diturunkan namun karena adanya laporan pidana itu, maka SK itu belum bisa diturunkan,”jelasnya.  min

BANGUNAN LIAR : Sejumlah kuli bangunan yang merupakan orang suruhan DKP membongkar lantai cor bekas warung yang berdiri di atas aliran sungai, Selasa (05/04). Pembongkaran dipimpin langsung Kepala DKP, Amin Wachid.

Jalan Protokol Harus Bebas PKL DKP Bongkar Lapak Liar Jalan Bhayangkara MOJOKERTO - Setelah Satpol PP Kota Mojokerto menertibkan sembilan warung makanan dan minuman (mamin) serta kios permak jeans di sepanjang Jalan Bhayangkara, kini dilanjutkan petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan membongkar lantai lapak yang terhampar di atas saluran air, Selasa (05/04). Lantai lapak yang terbuat semen cor menyulitkan petugas untuk membongkar. Terpaksa sejumlah kuli bangunan didatangkan untuk meruntuhkan lantai cor. “Semula akan didatangkan alat berat untuk membongkar lantai cor tapi kondisinya tidak memungkinkan. Banyak pohon disepanjang jalan Bhayangkara,” ujar Kepala DKP Kota Mojokerto, Amin Wachid ditemui di lokasi pembong-

karan, Selasa (05/04). Menurut mantan Kadisnaker ini, setelah Satpol PP menertibkan bangunan liar yang nerdiri di atas saluran air, kini tugas dilanjutkan DKP untuk membongkar eksbangunan yang sudah ditinggal pemiliknya. “Tidak hanya membongkar, selanjutnya DKP bertugas menjadikan jalan Bhayangkara bersih dan indah,” katanya. Selama ini Jalan Bhayangkara tampak kotor dan kumuh akibat banyak berdiri bangunan liar. Padahal Jalan Bhayangkara merupakan jalan protokol di mana banyak berdiri perkantoran dan pertokoan serta swalayan. “Tidak hanya melanggar Perda No 3 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Perda No 10 Tahun 2012 tentang Izin

menggunakan teknologi, ya gunakanlah, agar Pramuka kemasannya menarik dengan pendekatan teknologi informasi”. Disampaikan Gus Ipul, belakangan orang tidak memahami Pramuka secara baik, padahal melalui kegiatan pramuka mengajarkan hal-hal yang pokok, seperti mencintai sesama, dan mencintai ciptaan Tuhan. “Pramuka bisa membentuk karakter kerpibadian yang baik. Pramuka bisa mencetak juara dan jagoan yang akan jadi pemenang di bidang masing-masing, terlebih lagi ketika menghadapi era globalisasi, era masyarakat ekonomi asean, kemajuan teknologi. Pramuka adalah masa depan bangsa,” terangnya. Sementara itu Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Mojokerto, mengatakan punya tugas besar untuk membangun generasi penerus yang cerdas, berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. “Tugas

dilakukan di Jalan Bhayangkara tapi juga akan dilakukan di semua jalan khususnya jalan protol. “Semuanya, pokoknya yang melanggar aturan akan ditertibkan,” tandasnya. Sebelumnya Satpol PP sudah menertibkan bangunan liar di sepanjang jalan Empunala. Selanjutnya akan dilakukan di jalan Majapahit Selatan. “Kita lakukan bertahap, kita targetkan pada tahun ini sudah tuntas, tidak ada lagi bangunan liar yang berdiri di atas saluran air atau trotoar,” tegasnya. Namun demikian, lanjutnya, penertiban tetap dilakukan dengan prosedur yang benar. Pertama kita sampaikan secara lisan agar pemilik lapak membongkar bangunannya. Kalau masih membandel, akan melayangkan surat hingga tiga kali. Tapi kalau masih juga membandel, terpaksa dibongkar paksa. “Jadi, bongkar paksa merupakan langkah terakhir,” imbuhnya.  ywd

Stiker Parkir Berlangganan Dikeluhkan

Gerakan Pramuka Kota Mojokerto Harus Bangkit MOJOKERTO - Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi Gerakan Pramuka Kota Mojokerto. Hal ini disampaikannya pada kegiatan pengukuhan Mabicab dan Pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Mojokerto di Pendopo Graha Praja Wijaya, Selasa (05/04). Gus Ipul yang juga selaku Ketua Kwarda Jatim berharap Gerakan Pramuka Kota Mojokerto semakin maju. “Seperti program tahun lalu tiap kabupaten kota menyelenggarakan perkemahan selama dua hari, tidak semua kabupaten/kota sanggup, namun Kota Mojokerto malah minta lebih, ini berkat semangat kakak Mas’ud Yunus,” paparnya. Karena itu, dengan dilantiknya pengurus yang baru ini, Gus Ipul memohon agar yang sudah baik ini dipelihara dan akan bertambah baik. “Saya berharap Gerakan Pramuka di Kota Mojokerto bisa mengadakan kegiatan-kegiatan inovatif, menarik, dan menggembirakan, kalau memang harus

Mendirikan Bangunan, tapi juga menciptakan kawasan kumuh,” jelasnya. Kota Mojokerto saat ini sedang mengejar piala Adipura dimana tugas berat berada di pundak DKP. Jalan Bhayangkara dan jalan protokol lainnya mendapat nilai buruk dari Tim Penilai Adipura. “Supaya meraih Adipura, kita harus membalik dari kawasan yang kumuh menjadi kawasan yang bersih dan indah,” tandasnya. Pasca dilakukan penertiban oleh Satpol PP, DKP langsung meletakkan pot bunga di sepanjang jalan Bhayangkara dan tanaman-tanaman hias pun sudah ditanam. “Setelah ditertibkan, kita langsung menghias jalan Bhayangkara dengan meletakkan pot bunga beserta tanamannya supaya tidak berdiri lagi bangunan liar,” katanya. Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Mashudi mengatakan, penertiban bangunan liar tidak hanya

MOJOKERTO -- Kalangan DPRD Kota Mojokerto mulai mencermati rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdampak terhadap pengurangan sebanyak 500 pegawai di Pemkot Mojokerto. Wakil rakyat khawatir jika, rasionalisasi yang diterapkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB ) itu diprediksi menimbulkan gejolak. Apalagi di Pemkot Mojokerto sejauh ini masih kekurangan pegawai. Anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto menyatakan bakal berkonsultasi ke Menpan dan DPR RI yang menjadi mitra kerja eksekutif. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini mendesak pemerintah pusat mengevaluasi rencana kebijakan itu.”Rasionalisasi itu jelas meresahkan PNS terutama di Pemkot Mojokerto. Sekarang jumlah PNS di pemkot Mojokerto ini mengalami kekurangan, belum lagi ada rencana penambahan Kecamatan,” katanya, kemarin. Politisi Demokrat itu menyatakan seharusnya pemerintah pusat membuat kebijakan moratorium rekrutmen PNS jika tujuannya untuk efisiensi.”Setiap tahun kan pasti ada PNS yang pensiun, kalau tidak ada? Lagi rekrutmen kan pasti tidak ada penambahan PNS. Bukan membuat kebijakan pengurangan secara serentak seperti itu,” pungkasnya. Sekitar 500 PNS Pemkot Mojokerto terancam pensiun dini. Hal ini, menyusul rencana pemerintah pusat yang akan melakukan rasionalisasi PNS. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Mojokerto Endri Agus Subiyakto mengatakan, rencana rasionalisasi PNS itu dirancang pemerintah pusat. Sementara jumlah pegawai yang bakal terkena rencana rasionalisasi pegawai, BKD belum menghitung secara rinci.”Kita masih menunggu (kepastian) dari pemerintah pusat,’’ ungkapnya. Agus menambahkan, sepanjang rencana itu telah menjadi kebijakan pemerintah, Pemkot siap untuk melaksanakannya. Apalagi, nantinya program rasionalisasi itu diberlakukan pada setiap pemerintahan kota/kabupaten di seluruh Indonesia. “Kita memang harus siap, Karena semua pemda wajib menerapkan kebijakan rasionalisasi PNS tersebut,’’ terangnya. Dari 3.648 pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Mojokerto, diperkirakan terdapat sekitar 15 persen diantaranya yang masuk kategori pegawai yang bakal dirasionalisasi. Program rasionalisasi tersebut berarti kebijakan pensiun dini dan pemberian pesangon terhadap PNS yang masuk kategori tersebut. Asumsinya ada sekitar 500 lebih pegawai yang bakal ikut gerbong rasionalisasi.  ari

besar ini semua bisa dilaksanakan melalui Gerakan Pramuka. Oleh karena itu saya harap Gerakan Pramuka di kota Mojokerto bisa bangkit,” tandasnya. Mengacu pada kurikulum tahun 2013, bahwa gerakan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di masing sekolah. Menurut Mas’ud hal ini sangat penting untuk membangun watak dan karakter, karena pendidikan pramuka mengajarkan banyak nilai-nilai. “Kita disebut bangsa kalau masih punya karakter dan kepribadian. Kalau karakter dan kepribadian itu sudah tidak ada, maka hakekatnya bangsa itu sudah sirna,” jelasnya. Usai mengukuhkan, Ka Kwarda Jatim Gus Ipul, didampingi Kamabicab Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Mojokerto 2016-2020 yaitu Subambihanto yang juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.  ywd/adv

JOMBANG - Keberadaan stiker parkir berlangganan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Jombang, dikeluhkan masyarakat. Karena walau sudah ditempeli stiker bebas parkir itu namun pemilik motor masih tetap dikenaka biaya parkir. Alfarabi (28) salah satu warga Jombang mengatakan, stiker parkir berlangganan sebaiknya dicabut atau tidak diperlakukan. Sebab, menurutnya, keberadaan stiker

tersebut tidak ada gunanya. “Percuma dengan adanya stiker tersebut. Karena masih tetap membayar juru parkir, “ ujarnya kemarin. Kang Obbi, biasanya Alrabi dipanggil, biaya sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000, selalu ditarik di sepanjang Jalan Ahmad Yani Jombang. Padahal seharusnya kawasan itu menjadi kawasan bebas parkir. “Pernah lima kali pindah di sepanjang jalan tersebut untuk belanja, lima kali pula harus membayar uang

parkir kepada juru parkir,” tandasnya. Hal senada juga diutarakan Fatkhurrozaqi (35). Dia mengatakan jika stiker tersebut memang tidak ada gunanya malah terkesan hanya dijadikan sumber keutungan pihak-pihak tertentu. “Ketika mengurus surat tanda kendaraan bermotor, kami diharuskan membayar tambahan Rp 15 ribu untuk striker tersebut. Namun di lapangan stiker tersebut tidak berlaku,” ungkapnya jengkel.  rul

DUTA/KADAM

NELAYAN Lamongan saat akan berangkat ke Jakarta, Selasa (05/04). Mereka akan bergabung dengan nelayan lainnya se-Indonesia untuk menolak Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 1 dan 2 Tahun 2015, yang dinilai mencekik leher para nelayan.

100 Nelayan Lamongan Berangkat ke Jakarta

DUTA/YUSUF

WAKIL Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang juga Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jatim menyematkan atribut kepada Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Mojokerto.

LAMONGAN - Sekitar 100 nelayan Lamongan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lamongan berangkat ke Jakarta, Selasa (05/04). Mereka akan bergabung dengan nelayan se–Indonesia untuk meluruk kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di Kantor ini, mereka akan menggelar aksi nasional pada 6 April, suatu aksi untuk menolak Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 1 dan 2 Tahun 2015, yang dinilai mencekik leher para nelayan. Ketua HNSI Lamongan, Agus Mulyono mengungkapkan bahwa keberangkatan para nelayan pantura ke Jakarta ini untuk mendukung dan mengikuti aksi nasional pada 6 April mendatang. Aksi ini untuk menolak peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 dan 1 Tahun 2015, tentang larangan pemakaian alat tangkap pukat Heila yang pada

umumnya digunakan oleh nelayan pantura Lamongan. ‘’Kami akan bergabung dengan nelayan se-Indonesia untuk menolak permen 1 dan 2 itu,’’katanya. Permen 1 dan 2 Menteri Kelautan dan Perikanan ini, kata dia, meresahkan nelayan Lamongan. Bagaimana tidak, sebagian besar nelayan Lamongan menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap cantrang. ‘’Karena itu kita akan memperjuangkan nasib para nelayan di Jakarta nanti,’’ katanya. Selain menggelar aksi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjutnya, selama di Jakarta nanti delegasi nelayan ini juga akan menuju istana negara dan gedung DPR/MPR RI. Para delegasi nelayan Lamongan ini berkumpul di kantor Rukun Nelayan Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran. Dengan

menumpang 2 Bus mereka menuju Jakarta. Tampil sebagai penanggungjawab Ketua HNSI Lamongan Agus Mulyono dan DPD HNSI Jatim, Sudarlin. ‘’Menurut rencana, kami akan kembali ke Lamongan pada 7 april nanti,’’ kata Agus. Keberangkatan para nelayan ke Jakarta ini dikawal ketat petugas kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kasatpol Airud, AKP M. Fadelan. Selain Kasatpol Airud, turut mengawal juga kapolsek Brondong dan Kapolsek Paciran. Pada kesempatan itu AKP M. Fadelan minta para nelayan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban. Utamanya saat berangkat, menggelar nggelar aksi hingga kembali ke Lamongan agar para nelayan tidak ada yang membawa senjata tajam. “Kami minta para nelayan agar bisa membawa diri demi keselamatan kita semua,” pintanya.  dam

Editor : Endang Lismari Layouter : Sulistyorini

C M Y K

EKONOMI BISNIS

INFO HARGA EMAS/ KURS LM 500 LM 250 LM 100 LM 50 LM 25 LM 10 LM 5 LM 2.5 LM 1

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

260.550.000 130.375.000 52.250.000 26.225.000 13.200.000 5.340.000 2.710.000 1.367.500 571.000

Buy Back Price : Rp 510.000

Perbankan

Tabungan Simpeda Tumbuh 13,20 Persen JAKARTA-Tabungan Simpeda di Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia (BPD-SI) dari tahun ke tahun terus menunjukkan pertumbuhan sangat signifikan. Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi mengungkapkan, pertumbuhan positif tabungan Simpeda itu dapat dilihat pada Penarikan Undian Simpeda Periode ke-2 Tahun XXV-2015 di Bukittinggi. Dimana jumlah penabung sampai dengan akhir Desember 2014 mencapai 6.979.114 penabung dengan saldo Simpeda Rp 39,10 triliun. Pada Penarikan Undian Simpeda Periode ke-2 Tahun XXVI-2016 di Pekanbaru kali ini, jumlah penabung sampai akhir Desember 2015 berjumlah 7.200.883 dengan saldo Simpeda Rp 44,26 triliun. Lebih lanjut dia mengatakan, dilihat dari penarikan undian Simpeda di Bukittinggi sampai Pekanbaru, dari sisi penabung terjadi peningkatan sebesar 3,18% atau meningkat sebanyak 221.769 penabung, sedangkan saldo Simpeda meningkat 13,20% atau naik sebesar Rp5,16 triliun. “Ini pertanda Simpeda cukup menarik dan cukup disukai oleh masyarakat dalam menabung, disamping hadiah yang lumayan menjanjikan, serta kemudahan dalam bertransaksi dengan adanya jaringan ATM Bersama,” kata Kresno dalam keterangan persnya, Minggu (3/4/2016). BPD yang banyak menghimpun Tabungan Simpeda sejak lebih dari 10 tahun terakhir, yaitu Bank Jatim, sampai dengan posisi Desember 2015 telah menghimpun Simpeda sebanyak ±Rp 10,52 triliun atau sebesar 23,76% dari Tabungan Simpeda Nasional.  imm/kom

Jual 9,982.35 2,208.60 15,539.80 22,415.00 1,760.90 115.75 3,575.05 9,768.30 13,357.00

Update 05 April 2016 Pukul 17.00 WIB

Beli 9,709.35 2,039.70 15,158.80 21,871.00 1,726.80 111.31 3,471.05 9,717.30 13,057.00

RABU, 6 APRIL 2016

Internet UKM Berbasis Satelit Telkom Rilis MangoSTAR SURABAYA-PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) makin serius dalam melayani segmen UKM (Usaha Kecil Menengah) khususnya ketersediaan akses internet. Melalui Divisi Business Service (DBS), kini Telkom meluncurkan layanan terbarunya ‘MangoSTAR’. Layanan yang memudahkan UKM dimana pun untuk dapat menikmati akses internet. Dengan hadirnya MangoSTAR, Telkom semakin optimis mampu memangkas kesenjangan digital di tanah air, serta mendukung pencapaian 3 Juta UKM Goes Digital hingga akhir tahun 2016. “MangoSTAR solusi akses Internet berbasis Teknologi Satelit atau yang dikenal Very Small Aperture Terminal (VSAT). Kami kemas lebih menarik dan sangat cocok untuk UKM di daerah yang kesulitan penarikan akses jaringan fisik (tembaga atau Fiber Optic),” ungkap Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Muhammad Awaluddin dalam acara Peluncuran Layanan MangoSTAR kemarin. “MangoStar ini wujud janji Telkom menghadirkan akses telekomunikasi ke seluruh Indonesia tanpa memandang lokasi. Bahkan, MangoStar merupakan satu-satunya layanan broadband via satelit di Indonesia dengan kecepatan Download up to 2 Mbps dan Upload 0.5 Mbps,” tambah Awaluddin. Secara teknologi, penyediaan akses internet dapat melalui Copper ADSL atau serat optic (Fiber To The Home/FTTH), radio akses, dan VSAT. Jaringan Copper (FTTH) dan radio akses menjadi andalan bagi operator di perkotaan. Tetapi untuk di remote area, VSAT menjadi andalan karena susahnya membangun jaringan. Berkat VSAT yang dikelola MetraSat (anak Perusahaan TELKOM), koneksi bisa langsung ke satelit. Untuk MangoSTAR ini, tersedia berbagai paket dengan biaya bulanan terjangkau serta delivery dan layanan terjamin. Telkom

DUTA/DOK PR

RILIS MANGGOSTAR: Direktur Enterprise & Business Service Telkom Muhammad Awaluddin (tengah) bersama Direktur MetraSat Teguh wahyono (kanan) dan Executive General Manager Divisi Business Service Telkom Yusron Hariyadi saat peluncuran MangoSTAR juga menyediakan berbagai kemudahan top-up melalui www.blanja.com untuk penambahan kuota akses internet. Benefit tambahan selain akses internet, pelanggan dapat menikmati layanan televisi free to air tanpa mengurangi kuota bandwidth. Dan terpenting UKM dapat langsung menikmati free membership www.smartbisnis.co.id, www.jarvis-store. com serta diskon 25% abonemen bagi yang upgrade serta free membership untuk user seller www.blanja.com. “MangoSTAR layanan inovatif. Layanan

VSAT yang biasanya dipasarkan secara wholesale, kini dipasarkan retail untuk UKM Indonesia,” terang Awaluddin. Secara konsep, Awaluddin menjelaskan peluncuran MangoSTAR bagian strategi 3C. Yaitu, Connectivity guna memenuhi ketersediaan akses internet kepada UKM; Content yang mana UKM dapat langsung memanfaatkan berbagai konten di www. smartbisnis.co.id serta Commerce dimana UKM dapat langsung memasarkan produknya melalui www.blanja.com. Hingga akhir tahun, Telkom menargetkan

mampu melayani 5.000 pelanggan. Dalam tempo 2 minggu sebelum peluncuran, Telkom mulai menerima banyak permintaan d a r i b e r b a g a l o k a s i , s e p e r t i Ja m b i , Mentawai, dan Kalimantan. “Kondisi geografi Indonesia menjadikan Telkom harus menguasai semua teknologi untuk akses telekomunikasi. Hadirnya L ay a n a n M a ngo S TA R b a g i U K M i n i diharapkan akan mendukung pencapaian 3 Juta UKM Goes Digital hingga akhir tahun 2016 sekaligus wujud Bakti Telkom untuk negeri ,” pungkas Awaluddin.  imm

1.498 LKM Di Jatim Belum Berbadan Hukum

NILAI TUKAR Mata Uang AUD CNY EUR GBP HKD JPY SAR SGD USD

DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012

DUTA/ABDUL AZIZ

SEMINAR LKM: Seminar yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait peranan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Pasuruan

PA S U R U A N – S e b a n y a k 1 . 4 9 8 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tersebar berbagai kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur (Jatim) terancam pidana. Ancaman tersebut terbuka lebar bagi pengurusnya, lantaran hingga kini ribuan lembaga keuangan yang khusus didirikan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat tersebut masih belum berbadan hukum. “Dari sekitar 1.500 LKM yang ada di seluruh Jawa Timur, hanya ada dua lembaga yang ada di Mojokerto yang sudah mengantongi izin dari otoritas jasa keuangan. Sedangkan yang lainnya belum memproses izinnya,

” ujar Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Indra Krisna dalam Seminar Nasional OJK Wide, Fungsi, Pengawasan, Pengaturan dan Perlindungan di Finna Golf, Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Dijelaskannya, dari dua Lembaga Keuangan Mikro yang sudah mengantongi izin tersebut, yaitu Lembaga Keuangan Syariah LKM Anggrek dan Lembaga Keuangan Syariah LKM Al Ummahat. Kedua LKM ini sudah menyadari akan pentingnya izin tersebut. “Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang LKM, semua LKM harus memiliki izin dari

OJK. Sebab jika tidak memiliki izin dari kami, maka LKM tersebut akan dikenakan sanksi pidana paling singkat lima tahun penjara, ” jelasnya. Krisna menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan Lembaga Keuangan Mikro di Jawa Timur belum mengantongi izin. Salah satunya yaitu dikarenakan adanya permasalahan dari pihak internal di LKM itu sendiri. “Bisa jadi itu disebabkan karena adanya permasalahan di kepengurusan LKM tersebut. Kami terbuka dalam memberikan pelayanan dan jika ada persoalan di internal, bisa melaporkan ke kami. Karena kami siap untuk melakukan pendampingan, “ imbuhnya.  dul

Cegah Penyelundupan BBM Ilegal

Dua Truk Pengangkut BBM Diamankan

DUTA/DOK

PROSES MANUAL: Salah satu pekerja di sumur minyak tua di daerah Wonocolo Kabupaten Bojonegoro melakukan proses penyulingan secara tradisional. BOJONEGORO-Langkah Polres Bojonegoro dibawah kepemimpinan Kapolres AKBP Hendri Fiuser mengamankan dua truk pengangkut BBM yang diduga ilegal mendapat apresiasi Pertamina EP Asset 4. Langkah tegas Kapolres Bojonegoro itu bukti penegak hukum tidak berdiam diri menyikapi maraknya peredaran minyak sulingan ilegal . “Pertamina EP Asset 4 memberikan apresiasi jajaran Polres Bojonegoro bertindak tegas mengamankan dua truk yang diduga mengangkut BBM hasil penyulingan ilegal. Ini bagian usaha aparat penegak hukum mencegah kerugian negara,” kata Field Manager (FM) Pertamina EP Asset 4 Field

Cepu, Agus Amperianto, Selasa (5/4/2016). Seperti diberitakan, Senin (4/4/2016) kemarin aparat tim gabungan Polres Bojonegoro, Polisi Militer (PM) Bojonegoro dan Sekuriti PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset 4 Field Cepu berhsil mengamankan sekitar lima ton BBM jenis solar. BBM ilegal itu diangkut truk dengan Nomor Polisi N 8158 DK. Truk dikendarai MR (45) asal Desa Kebonagung, Kecamatan Pakissaji, Kabupaten Malang ditangkap saat dikawal oknum anggota TNI AL, Kopka IA. Setelah itu, Senin siang, pukul 13.00 wib aparat telah menangkap kendaraan yang mengangkut minyak tanpa disertai izin

usaha pengangkutan di jalan Brawijaya Desa Sumberjo Kec. Malo Kab. Bojonegoro . Dalam kejadian ini aparat mengamankan MS, pengendara truk S 9193 UB yang berisi minyak mentah sebanyak 3000 liter. MS adalah warga Desa. Kedungrejo Rt 01/01 Kec. Malo Kab. Bojonegoro. Menyikapi hal itu, Agus menilai, langkah Polres Bojonegoro koordinasi dengan Sub Denpom melakukan operasi penertiban merupakan langkah tepat. Pelibatan unsur pengamanan Kepolisian dan TNI dalam satu tim terbukti efektif dalam mengamankan oknum anggota TNI yang diduga terlibat pengawalan pengangkut BBM ilegal. “Selama ini penambangan dan penyulingan ilegal semakin marak karena oknum penambang berani karena ada back-up dari oknum aparat. Kini dengan koordinasi yang baik, aparat membuktikan masih eksis menindak para mafia peredaran minyak ilegal. Aparat telah membuktikan tidak segan menindak oknum dari unsur di internal aparat yang terbukti melakukan dugaan pelanggaran hukum,” jelasnya. Agus bersyukur, dengan keberhasilan menggulung oknum yang mem-back up kegiatan ilegal refinery ini, membuktikan bahwa masih banyak aparat keamanan dan penegak hukum yang baik, dengan tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan pribadi. “Alhamdulillah, kepolisian dan TNI (Denpom) menjawab secara cepat, bahwa masih banyak aparat keamanan dan penegak hukum yang baik di Indonesia,” jelasnya.  imm

Editor : Imam Ghozali Layouter : Abida Al Aliyah

C M Y K