C M Y K
SURABAYA & SEKITARNYA JADWAL SALAT SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
04:14
11:44 14:51 17:51 19:02 JAKARTA & SEKITARNYA
SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA 04:40 12:08 15:17 18:15 19:25
TIDAK TERIMA KORAN DUTA SURABAYA 0821 3185 7586 JAKARTA 0852 5834 3301
MASYARAKAT
RABU, 24 FEBRUARI 2016 15 JUMADIL ULA 1437 H
HARGA : RP 3.500
ISIS Rekrut Anggota di Masjid Diliput Media Australia JAKARTA-Media Australia ABC melaporkan pertemuan rahasia para pendukung kelompok teror Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), di salah satu masjid di Jakarta. Pertemuan rahasia ini ditujukan untuk merekrut militan baru agar bergabung dengan kelompok tersebut. Masjid As-Syuhada menjadi lokasi pertemuan. Namun takmir mengaku bahwa kelompok pengajian ini cuma menyewa tempat. ABC mengklaim mereka merekam dengan jelas semua pertemuan itu. Seorang juru kamera ABC yang berkebangsaan Indonesia disebutkan memperoleh akses ke pertemuan tersebut. Dia merekam dengan jelas apa yang diungkapkan dalam pertemuan tersebut, meski ada upaya untuk menghentikan gambar yang dia ambil. “Mereka mendeklarasikan jika wilayah ISIS merupakan sebuah wilayah yang menegakkan hukum Allah sepenuhnya dan tidak ada intimidasi dari negara lain,” ujar ulama garis keras, Syam“ BACA: ISIS Rekrut..., hal 2
RADIKALIS: Perekrutan anggota ISIS di sebuah masjid di Jakarta yang dimuat di media Australia ABC, Selasa (23/2). ABC
Istana: DPR Bisa Batalkan BALI ISLAND CUP
Menguat, Desakan Hapus Revisi UU KPK dari Prolegnas JAKARTA-Pemerintah dan DPR RI telah sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK meski tak mencabutnya dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Istana menyatakan, DPR yang bisa membatalkan revisi UU KPK dalam Prolegnas. Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan, Presiden Joko Widodo tak bisa meminta DPR untuk membatalkan revisi UU KPK maupun mencabutnya dari Prolegnas. Sebab, pemerintah dan DPR yang merupakan mitra dalam pembahasan revisi UU, memiliki kedudukan
R ENUNGAN Obat hati itu ada lima: membaca Alquran dengan bertafakur, berpuasa, salat malam, berdoa waktu sahur, dan bermajelis dengan orang-orang salih.
Arema Cronus Tak Tergoyahkan IST
yang sama. “Jokowi meminta DPR untuk tidak merevisi, itu tidak bisa. DPR punya hak untuk merevisi sebuah undang-undang, DPR dan pemerintah itu kedudukannya sama,” ujar Johan di kompleks Istana
Hanya Pekerja Miskin Yang Berhak Rumah
IST
JAGAT UNIK
Yoseph Umarhadi
BEBERAPA SYARAT GABUNG TAPERA
Kuil Penunggak Kartu Kredit KUIL SENINDO di Himeshimamura, Higashikunisakigun, Jepang, ini terkenal sebagai tempat pelarian orang yang dikejar para penagih kartu kredit di Jepang. Entah sejak kapan, namun legenda ini sudah lama merekat di sana dan sekitarnya. Dikisahkan pada akhir malam tahun baru, 31 Desember, ribuan orang banyak yang kabur ke sana berdoa supaya masalahnya terpecahkan. Terutama dijauhkan dari para penagih kartu kredit (debt collector). Kata ribuan dalam bahasa Jepang adalah Sen dan orang yaitu Hito. Kalau disatukan menjadi Senindo. Itulah nama kuil Budha yang oada masa lalu sempat dikunjungi ribuan orang dengan maksud berdoa agar dijauhi dari debt collector. Sejak saat itu, kuil kecil yang berada di sebuah Pulau Himeshima itu menjadi sangat ramai dikunjungi. terutama saat menjelang malam tahun baru yang dipercaya keajaiban banyak muncul saat itu. tri
“ BACA: Istana: DPR Bisa..., hal 7
CABUT REVISI UU KPK: Perwakilan Guru Besar antara lain Firmanzah (Univ. Paramadina), Edi Suwandi Hamid (Univ. Islam Indonesia), Rhenald Kasali (UI), EKS Harini (IPB), Gimyati (Univ. Sahid), Sulis (UI), di Universitas Paramadina Jakarta, Selasa (23/2).
sempurna, 9 poin, dari tiga kemenangan. Sementara Persib dengan koleksi empat poin harus puas berada di posisi kedua. Hasil ini sekaligus mengulang kesuksesan mereka pada tahun 2015 yang lalu pada ajang yang sama. Secara mengejutkan Dejan Antonic membangku cadangkan Samsul Arif. Pelatih Persib ini tidak menurunkan satupun pemain dengan tipikal target
“ BACA: Arema Cronus..., hal 7
Setelah BPJS, Pekerja Wajib Tapera
Yahya bin Mu’adz Ar-Razi (Wafat 258 H di Naisabur)
TRI
Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2). Johan menyatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR, sehingga tidak mungkin Presiden Jokowi meminta
GIANYAR- Tim sepak bola Arema Cronus, Malang, sukses mempertahankan gelar juara di ajang Bali Island Cup. Presasi itu diraih oleh Hendro Siswanto dan kolega setelah mengalahkan Persib Bandung dengan skor 1-0 pada pertandingan terakhir, Selasa (23/2) malam di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Satu satunya gol pada laga ini dicetak oleh Srdan Lopicic. Arema Cronus tampil sebagai yang terbaik dengan koleksi poin
Minimal pemohon berumur 20 tahun atau sudah menikah, dan untuk warga negara asing syaratnya memiliki visa minimal enam bulan. Memiliki penghasilan di bawah upah minimum provinsi bersangkutan, dan tidak berumur di atas 60 tahun. Badan Pengelola (BP) Tapera menjamin peserta untuk memiliki rumah. BP Tapera tidak bisa dibubarkan dan atau dipailitkan.
JAKARTA-Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akhirnya disahkan menjadi Undang-undang (UU). Tujuannya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa punya rumah pribadi. Seluruh pekerja dan pengusaha wajib menyisihkan 3% gaji untuk Tapera, termasuk pekerja non-MBR. Namun hanya pekerja miskin yang boleh membeli rumah pakai fasilitas Tapera. “Yang bisa memanfaatkan uang ini hanya yang MBR. Dan yang non MBR itu bisa mengunakan dana ini sebagai tabungan. Nanti kalau mereka pensiun bisa diambil tabungan mereka plus pengembangan,” kata Yoseph Umarhadi, ketua Panitia Khusus Pembahasan RUU Tapera, usai paripurna di DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (23/2). Dengan demikian, masyarakat kecil sudah bisa membeli rumah dengan bantuan iuran dari masyarakat yang mampu. Sementara masyarakat yang mampu nanti akan menikmati uangnya kembali setelah pensiun plus uang hasil pengembangan. “Jadi ini semangatnya gotong-royong. Yang bisa memanfaatkan hanya mereka yang MBR. Yang mampu seperti “ BACA: Setelah BPJS..., hal 7 sa ya misalnya ikut
IST
Fanny Safriansyah alias Ivan Haz.
Politisi PPP Ivan Haz Terlibat Sabu Memprihatinkan, Pesta Sabu di Basis Kostrad JAKARTA-Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, anggota Fraksi PPP DPR RI yang juga putra tokoh partai ka’bah Hamzah Haz, terjerat kasus sabu-sabu. Padahal politisi ini berstatus tersangka penganiayaan pembantunya. Kini, Ivan diamankan kepolisian karena terkait pesta sabu di Markas Kostrad. Kepala BNN Komjen Budi Waseso membenarkan ada orang diduga politisi yang ikut terjaring penggerebekan narkoba di internal Kostrad di perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta
“ BACA: Politisi PPP..., hal 7
NTR
JUARA LAGI: Arema Cronus menjuarai turnamen Bali Island Cup setelah mengalahkan Persib Bandung 1-0 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (23/2) malam. Singo Edan menjadi juara dengan meraih 9 poin dari tiga kali kemenangan, sementara Maung Bandung di urutan kedua dengan 4 poin.
COMMENT Kejagung bakal periksa Hary Tanoe soal kasus Mobile 8 Wah ‘calon pemimpin negara’ kena juga…. Polri pertanyakan alasan Kejagung henƟkan kasus Novel Baswedan Perkara kedaluwarsa juga bisa picu keracunan…
MENJELANG MUNAS, PARTAI BERINGIN MEMANAS
Muncul Isu Suap Dollar Singapura dan Private Jet Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang mengagendakan pemilihan ketua umum, situasi internal partai itu kian memanas. Muncul isu suap ribuan dolar Singapura dari tim calon Ketum serta penggunaan “private jet” bagi kandidat ketum untuk road show. ISUS suap dalam bentuk dollar Singapura kali pertama dikemukakan Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid. Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/2), Nurdin Halid yang mengaku sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DPD I Golkar Sumatera Utara ini mendapatkan informasi dari pengurus DPD II mengenai politik
IST
DILAPORKAN GRATIFIKASI: Ketua DPR Ade Komarudin (berpeci) bersama politisi Golkar lainnya, Bambang Soesatyo, MS Hidayat, dan Firman Soebagyo dalam sebuah jet pribadi. uang menjelang transaksi. Pengurus DPD II tersebut dijanjikan 10.000 Dollar Singapura bila memberikan dukungan kepada seorang bakal calon ketua umum.
“Jangan ada politik uang. Yang boleh uang transport. Pengakuan DPD II, dia dijanjikan 10 ribu Dollar Singapura,” tutur Nurdin. Tetapi, Nurdin enggan mengung-
kapkan identitas bakal calon ketua umum. Pasalnya, belum ada bukti kuat mengenai politik uang tersebut. “Ini belum tentu benar. Tapi dia berjanji akan kasih bukti. Kalau ada bukti akan saya buka,” imbuhnya. Isu kedua yang mencuat ke permukaan mengenai penggunaan “private jet” oleh salah seorang calon ketua umum Golkar. Bakal calon ketua umum Partai Golongan Karya Mahyudin mendukung agar Musyawarah Nasional yang segera digelar diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, KPK harus memastikan tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan. “Ada yang pakai private jet silakan saja, tapi KPK harus memastikan da-
“ BACA: Muncul Isu Suap..., hal 7
TANYA JAWAB KEISLAMAN Kolom tanya jawab keislaman ini diasuh KH Abdurrahman Navis LC MHI, wakil ketua PWNU Jatim, direktur Aswaja NU Center Jatim. Pembaca bisa mengajukan pertanyaan via email ke: Dumas@sby. centrin.net.id atau SMS ke 08121624247
Hukum Dobel Kwitansi Assalamu’alaikum Wr.Wb Pak saya mau tanya bagaimana hukumnya jika menandatangani dua kwitansi dengan nominal yang berbeda. Apakah tindakah kami termasuk diharamkan dalam agama? Mohon penjelasannya. Hamba Allah Wa’alaikumussalam Wr. Wb. Saudara penanya yang saya hormati. Praktik membuat dobel kwitansi seperti yang penaanya tanyakan itu hukumnya haram. Karena posisi pembeli dari perusahaan itu sebagai wakil, dan anda juga wakil dari perusahaan penjual. Dalam akad seorang wakil tetap
“ BACA: Hukum Dobel..., hal 2 Editor : Mohammad Hakim Layouter : Husni Fahamsyah
C M Y K
02
NASIONAL
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 24 FEBRUARI 2016
PBNU Kembangkan Perpustakaan Digital Politik
Gandeng Perpunas
Safari Setnov ke Jatim Disoal JAKARTA -- Tindakan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto, melaksanakan safari untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar ke Surabaya, Jawa Timur, dipertanyakan. Dalam pertemuan itu, Novanto bertemu tertutup dengan pengurus DPD Golkar se-Jawa Timur, Senin (22/2). Menurut Lucius Karus dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), kehadiran Novanto di acara itu bisa bermasalah. Sebab sebagai anggota DPR dan Ketua Fraksi Golkar, Novanto seharusnya berkantor di Jakarta. “Mesti dicari tahu dulu, apakah ke Surabaya itu, Novanto itu apakah untuk kepentingan tugas DPR atau tugas partai? Lalu apakah sudah dapat persetujuan dari DPR? Kalau tak hadir kerja di DPR tapi tetap pergi tanpa izin, ya pasti bermasalah,” kata Lucius, Selasa (23/2), kemarin. Lucius mengatakan pihaknya sudah melakukan pendalaman dan bisa memahami bahwa selama ini, aturan ketidakhadiran di DPR sangat ringan. Menurut dia, hal itulah yang kerap dieksploitasi oleh para anggota dewan untuk malas hadir di rapat dan sidang DPR. Hanya saja, menurut Lucius, figur seperti Setya Novanto seharusnya tahu bahwa dirinya adalah Ketua Fraksi yang harus memberi contoh dan teladan baik buat anggotanya. Pada titik itu, menjadi penting untuk mengkritisi keputusan Novanto memilih hadir di Surabaya di hari kerja. ar
Keagamaan
PWNU Catat 10 Juta Pengikut Islam Radikal SURABAYA-Anggota Syuriah PWNU Jawa Timur, Prof Dr KH Ali Maschan Moesa, mencatat pengikut paham radikal di Indonesia saat ini mencapai 10 juta orang. “Hasil riset menunjukkan empat persen penduduk Indonesia atau sekitar 10 juta orang sekarang memiliki pemahaman radikal,” katanya, Selasa (23/2) kemarin. Dia menjelaskan penelitian yang dilakukan menunjukkan hubungan agama dan negara menentukan kekerasan atas nama agama. “Kalau hubungan agama dan negara terlalu dekat maka ada dua dampak yakni agama dijadikan alat atau terjadi radikalisasi agama, tapi kalau terlalu jauh akan terjadi sekulerisasi dan liberalisasi,” katanya. Menurut mantan anggota DPR itu, liberalisasi yang menjauhkan negara dari agama justru mendorong negara menjadi bangkrut akibat banyak masyarakat terlalu rasional dan stres. “Solusi terbaik itu kembali pada cara Nabi Muhammad SAW yang lembut atau moderat dalam memadukan antara agama dan negara dengan mengedepankan akhlak dan akidah daripada fiqih dalam bernegara. Saya kira, cara ini perlu diterapkan pemerintah melalui kerja sama dengan para tokoh agama,” katanya. Ia mencontohkan nabi pernah hendak dibunuh. “Kalau menggunakan fiqih, maka orang yang hendak membunuh nabi itu harus dibunuh. Tapi nabi melawan kekerasan dengan akhlak, bukan fiqih, sehingga orang itu memeluk Islam, bahkan satu suku masuk Islam,” katanya. Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr H Sahid HM, menegaskan, adikalisasi dalam Islam mulai terjadi saat kepemimpinan Usman bin Affan, akibat konflik politik, karena banyak masyarakat yang tidak setuju dengan mutasi yang dilakukan Usman terhadap Saad bin Abi Waqash. ar
JAKARTA-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) gandeng Perpustakaan Nasional (Perpusns) kembangkan sistim digitalisasi perpustakaan NU. Hal itu dilakukan lantaran banyak fakta dan sejarah perjalanan budaya Islam di Indonesia khususnya sejarah NU telah mengalami perubahan yang sengaja di rubah oleh pihak yang tak bertangggungjawab. Demikian dikatakan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Perpusnas di Gedung PBNU, Selasa (23/2), kemarin. Beberapa poin yang menjadi kesepakatan diantaranya, pemanfaatan sumber daya informasi koleksi untuk kepentigan pendidikan dan penelitian. Pengembangan perpustakaan digital berbasis koleksi Islam. Pengembangan minat baca. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah dan publikasi. Penyerahan hasil terbitan. Promosi setiap kegiatan melalui jaringan media yang dimiliki. Dikatakan Kiai Said, sebagai organisasi NU yang berusia hampir 100 tahun banyak manuskrip karya-karya ulama nusantara yang perlu dipublikasikan secara digital. Selain teks dan tulisan berupa kitab kuning dan buku yang sudah berumur puluhan tahun. “Makanya kerjasama dalam hal digitalisasi perpustakaan NU ini sangat penting dilakukan,” ujarnya Menurut Kiai Said, banyak karya ulamaulama nusantara yang belum sempat dipublikasikan, karena keterbatasan waktu dan sulitnya akses penerbitan. Sehingga karya yang seharusnya diketahui dan dipelajari oleh masyarakat luas, hanya santrinya saja yang bisa mempelajari karya tersebut. “Syeikh Sambas, Syeikh Ihsan Jampes,
DUTA/HUDA SABILY
MOU: KH Said Aqil menyalami Kepala Perpusnas Sri Sularsih saat penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, kemarin sampai KH Sahal Mahfudz mantan Rais Aam PBNU itu memiliki karya kitab yang harus di publikasikan,” ungkap Kiai Said Selain mempublikasikan karya ulama nusantara, kata Kiai Said, bahwa kerjasama digitalisasi perpustakaan NU untuk melawan para sejarawan yang tidak suka dengan Islam dengan sengaja membelotkan sejarah kepada generasi selanjutnya. “Jadi inilah
bentuk perlawanan NU dengan fakta dan tulisan melalui digitalisasi perpustakaan,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Sri Sularsih, mengapresiasi langkah PBNU menggandeng perpustakaan nasional untuk mempublikasikan karya ulama-ulama nusantara. Sehingga dengan cara inilah karya monumental ulama atau tokoh terda-
Arab Saudi Belum Cairkan Santunan Jemaah Haji JAKARTA- Kejelasan santunan bagi keluarga korban jatuhnya crane di Mekkah, Arab Saudi, pada September lalu tak kunjung menemukan titik terang. Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pihak Kementerian Agama telah mengupayakan sebisa mungkin untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun, ia mengaku hingga kini belum ada kejelasan terkait santunan tersebut. “Sampai saat ini belum ada tanda-tanda pencairan. Kami berharap pemerintah Saudi bisa mendengar keluhan keluarga korban,” kata Lukman di Balai Kartini, Selasa (23/2), kemarin. Lukman menuturkan, pemerintah Arab Saudi tak menyebutkan secara spesifik alasan mengapa santunan tersebut tak kunjung turun. Secara umum mereka hanya mengatakan biaya santunan sedang diproses. “Ini yang menuntut keluarga korban. Dan memang butuh santunan yang pernah dijanjikan Saudi itu,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan itu. Pemerintah Arab Saudi sebelumnya menjanjikan santunan sebesar 1 juta riyal atau Rp 3,8 miliar bagi
semua keluarga korban meninggal dan cacat fisik tetap serta 500.000 riyal atau Rp 1,9 miliar untuk korban luka. Jumlah anggota jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia dalam musibah crane jatuh di Masjidil Haram berjumlah 12 orang. Sementara itu, jumlah korban cedera dan sempat dirawat di rumah sakit sebanyak 42 orang. Sementara itu Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), menjelaskan sebanyak empat travel umrah memperolah sanksi peringatan tertulis, yaitu: PT Al Aqsa Jistru Dakwah, PT Mulia Wisata Abadi, PT Pandi Kencana Murni, dan PT Sanabil Madinah Barokah. Tiga travel mendapat sanksi pencabutan izin, yaitu: PT. Mediterrania Travel, PT Mustaqbil Lima, dan PT Ronalditya. Sementara itu, PT Kopindo Wisata dikenakan sanksi tidak dapat diproses izin perpanjangan dikarenakan kasus penelantaran dan izin sudah habis. Sanksi yang sama diberikan kepada PT Catur Daya Utama. Perpanjangan izinnya tidak dapat diperpanjang berdasarkan hasil akreditasi. Sementara lima travel dinyatakan izin operasionalnya tidak berlaku lagi berdasarkan hasil akredi-
tas. Kelima travel tersebut yaitu: PT Huli Saqdah, PT Maccadina, PT Gema Arofah, PT Wisata Pesona Nugraha, dan PT Assuryaniyah Cipta Prima. Ditjen PHU terus mengantisipasi terjaidnya penipuan travel umrah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengintensifkan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah (polda). “Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi langsung dengan Kapolda dan menemui korban penipuan, terutama di daerah rawan penipuan. Seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Kepri, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Kami akan langsung turun ke bawah,” kata Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis, kemarin. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sudah membentuk Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) untuk mengawal jamaah umrah yang menjadi korban penipuan travel nakal. Bekerjasama dengan Bareskrim Polri, tim ini melakukan penegakan dan penertiban hukum kepada travel yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. kol/kmn
hulu tidak akan hilang. “Melalui digitalisasi inilah amanah undang-undang telah terwujud dengan nyata,” ujarnya Menurutnya, Indonesia adalah negara muslim terbesar dunia, karenannya penting untuk mempublikasikan karya ulama nusantara yang harus diketahui oleh umat Islam dunia. “Jadi nanti akan ada perpustakaan digital berbasis Islam,” ujarnya. hud
Gelar Mukernas, DPP Bandung Tak Perlu Mandat SDA JAKARTA-Islah antarkubu PPP jauh panggang dari api. Masing-masing kubu terus melakukan maneuver mengklaim kubunya paling benar. Terbaru, Ketua FPP DPR kubu Romarhumrzy, Hazrul Anwar yang mengklaim dirinya sebagai wakil ketua DPP PPP hasil Muktamar Bandung menegaskan, pihaknya akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta. Namun, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, Suryadharma Ali (SDA) berhalangan hadir dalam Mukernas tersebut karena menjalani masa hukuman. Menurutnya, posisi SDA sudah digantikan oleh PLT Emron Pangkapi yang posisinya Wakil Ketua Umum. Saat ditanya apakah ada surat mandat dari SDA soal gelaran mukernas ini, Hazrul tidak mampu menyebutkannya. Menurutnya, pelaksanaan Muktamar tidak perlu mandat dari Ketua Umum SDA karena yang bersangkutan sedang berhalangan. Posisi dan tugasnya saat ini dijalankan oleh PLT Emron Pangkapi. Hal itu sudah diputuskan dalam rapat DPP PPP hasil muktamar Bandung. “Karena SDA punya keterbatasan DPP sudah melaksanakan rapat menunjuk PLT, Emron Pangkapi,” ujarnya pada wartawan di ruang fraksi PPP, Selasa (23/2), kemarin. Ia menambahkan, selain sudah diwakili PLT, pelaksanaan mukernas merupakan langkah yang diambil sesuai intruksi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk memerpanjang kepengurusan PPP Bandung. Sebab, mukernas ini akan membahas soal pelaksanaan muktamar VIII PPP setelah muktamar Bandung. Dua muktamar yang dilakukan tahun 2014, muktamar Surabaya dan Jakarta dianggap tidak sah. Saat ditanya soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebut kepengurusan hasil muktamar Jakarta adalah kepengurusan yang sah, Hazrul enggan menanggapi. Ketua Fraksi PPP kubu Romahurmuziy itu justru meminta awak media untuk bertanya pada Presiden Joko Widodo soal penerbitan SK Perpanjangan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. rul
211 WNI Ditangkap di LN Diduga terkait Terorisme Sambungan dari Hal 1
ISIS Rekrut sudin Uba, pada pertemuan tersebut, seperti dilaporkan ABC, Selasa (23/2). “Dan atas dasar pengorbanan darah, mereka menyatakan diri sebagai sebuah Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).” Syamsudin Uba sebelumnya pernah ditangkap oleh pihak keamanan Indonesia, sayangnya belum ada hukum yang membawahi perekrutan militan ISIS di tanah air. “Muslim hanya butuh berkat dari Allah, di sebuah negara yang menegakkan hukum Allah sepenuhnya. Meskipun tidak disukai
oleh para kafir,” lanjut ulama tersebut dalam khutbahnya itu. Dalam pertemuan tersebut, secara jelas terpampang bendera milik kelompok teror ISIS diperlihatkan kepada para jemaah. Kala itu, sang ulama tengah memperlihatkan film mengenai propaganda ISIS di Youtube. “Ketika Kalian berada di sana nanti, dengan berkat Allah, Kalian tidak perlu lagi pusing membayar sewa, Kalian tidak perlu membayar tagihan listrik dan air. Kalian akan mendapat makanan enak setiap bulannya. Bahkan Kalian akan mendapat gaji per bulan, dan mendapat jaminan kesehatan dan perawatan medis gratis,” lanjut pria dengan pakaian hitam itu.
211 WNI Ditangkap di LN Sementara itu, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkap sebanyak 211 WNI ditangkap di luar negeri lantaran diduga masuk jaringan teroris. Menurut Direktur PWNI dan BHI Kemlu Lalu Muhammad Iqbal, ada beberapa WNI yang juga sudah ditangkap, namun dibebaskan karena tidak terbukti berhubungan dengan jaringan teror. “Hingga 23 Februari 2016, jumlah WNI yang ditangkap di luar negeri diduga terkait dengan aktivitas Foreign Terrorist Fighters (FTF) adalah 211 orang,” tutur pria
Sama dengan Berbuat Curang Sambungan dari Hal 1
Hukum Dobel harus sesuai peraturan dan persyaratan yang mewakilkan. Artinya anda sebagai wakil dari penjual harus jujur membuat kwitansi, dan laporan apa adanya tidak boleh dobel kuwitansi, dan wakil dari pembeli itu juga kalau ada diskon, maka harus diberikan kepada perusahaan yang mewakilkan karena diskon itu hak perusahaan bukan hak wakilnya. Kalau itu tidak dilakukan secara jujur, maka termasuk curang dan curang itu hukumnya haram.
Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah). Dari Abu Sai’d al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda “pedagang yang jujur terpercaya bersama para Nabi, as-shididqin dan syuhada” (HR. al-Tirmidzi). Hadis ini memiliki syawahid, yaitu riwayat Ibn Majah, Hakim, dan Baihaqi dari sahabat Ibn Umar. Dari Anas ia berkata, Rasulullah saw. bersabda “pada hari kiamat pedagang yang jujur di bawah naungan arsy” (HR. al-Ashbahani) Dari Abdurrahman Bin Syibl
ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda “sesungguhnya pedagang itu adalah orang durhaka, para sahabat berkata wahai Rasulullah bukankan Allah telah menghalalkan jual beli? Rasul menjawab ya, akan tetapi mereka bersumpah lalu berdosa dan mereka berkata lalu berdusta” (HR. al-Hakim) Penanya yang saya muliakan. Hukumnya menjadi berbeda jika wakil dari penjual dan pembeli mendapatkan izin dari perusahaanya, bahwa kalau ada diskon itu hak wakil sebagai bonos atau ujrah, maka itu halal. Wallahu a’lam bishawab.
akrab disapa Iqbal melalui pesan singkat, Selasa (23/2). Iqbal menuturkan, beberapa yang tidak terbukti itu sudah dideportasi dari negara tempat mereka ditangkap. Paling banyak WNI ditangkap terkait jaringan teroris berada di Turki, mencapai 200 orang. “Perinciannya sebagai berikut, Turki 200 WNI. Korea Selatan 5 WNI, tiga tidak terbukti dan bebas. Malaysia 3 WNI, Arab Saudi 2 WNI. Jepang 2 WNI dan Sudan 1 WNI, tapi mereka tidak terbukti. Dan yang paling akhir adalah di Singapura, 4 WNI,” lanjut Iqbal. Kasus terbaru, empat WNI ditangkap oleh Imigrasi Singapura di Woodsland Checkpoint dalam perjalanan dari Johor ke Singapura. Mereka diduga akan melakukan perjalanan ke wilayah yang dikuasai kelompok teror Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah. Empat orang tersebut sudah ditangkap, diamankan, dan dideportasi ke Indonesia. Mereka sudah diserahkan ke Polri pada Minggu lalu. Dari Batam, keempat orang tersebut dipindahkan ke Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Meski demikian, salah satu dari keempatnya sudah pernah pergi ke Suriah sebelumnya. Kecurigaan kepada empat orang ini salah satunya didasari pada jalur masuknya mereka ke Singapura yang mencurigakan. Mereka masuk Singapura dengan menyeberang dari Batam, kemudian mereka menuju Johor untuk beberapa jam dan balik
lagi ke Singapura. “Sudah dideportasi dari Singapura karena ada indikasi dan ada kaitannya dengan ISIS. Di juga kenal dengan AA (Amman Abdurrahman Red) yang ada di Nusa Kambangan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Selasa (23/2). Untuk itu, Anton menambahkan, empat orang itu kini sekarang sedang didalami oleh Densus. Mereka kini sudah dibawa ke Mako Densus di Jakarta. Empat WNI tersebut adalah laki-laki yang berasal dari Bekasi dan Purbalingga. Seorang di antaranya masih berusia 15 tahun. Antisipasi Polda Jatim Masih soal terorisme, Tim Densus 88 Mabes Polri menangkap enam terduga teroris di Malang, akhir pekan kemarin. Terkait hal itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiaji membantah kecolongan. Sebab sejak Natal tahun 2015, polisi sudah melakukan antisipasi hingga saat ini. Hal ini dikatakan Anton usai menghadiri acara Silaturahmi BEM Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi se-Jawa Timur di Balai Prajurit Kodam V Brawijaya, Selasa (23/2). “Anda (wartawan) pasti tanya terus soal itu (teroris). Sejak malam Natal tahun lalu, jelang Tahun Baru, malam Tahun Baru sampai sekarang kita terus antisipasi. Anggota saya tidak pernah berhenti,” dalih jenderal polisi bintang dua ini.
Lantas kenapa masih ada teroris yang tertangkap di Jawa Timur dan yang terakhir penangkapan enam terduga di Malang? “Densus (88 Mabes Polri) kan terus bergerak, terus Gegana kita patroli tiap malam, termasuk rumahnya Panglima (Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Sumardi), rumahnya Gubernur (Soekarwo) kan juga kita patroli terus. Dan ini (juga) antisipasi,” dalihnya lagi. Dia juga menegaskan, patroli yang terus dilakukan pihaknya juga bagian dari antisipasi ancaman sianida yang ditebarkan kelompok teroris kepada polisi. “Ya itu juga (ancaman sianida),” tegasnya. Anton juga mengklaim, gelar acara di Balai Parjurit yang digagas Pangdam V Brawijaya juga bagian antisipasi menangkal bahaya teroris dan gerakan radikalisme di Jawa Timur. “Mahasiswa ini, bisa sebagai subjek (ikut antisipasi) juga bisa
sebagai obyek (sasaran rekrutmen terorisme). Ya kita perangi bersama-sama. Makanya kita bersyukur dengan Pangdam (Mayjen TNI Sumardi), kita bisa berkumpul bersma-sama di sini,” tandasnya. Seperti diketahui, Tim Densus 88 Mabes Polri kebali menangkap enam terduga teroris di Malang, Jumat pekan lalu. Enam terduga itu antara lain; Badrodin alias Abu Gar, Ahmad Rdiho Wijaya, Romelan alias M Romly, Rudi Hadianto, Handoko dan Aidin Suryana. Usai penangkapan, keenam terduga langsung digelandang ke Jakarta, untuk menjalani pemriksaan lebih lanjut di Mabes Polri. Sementara itu, untuk menagkal tumbuh-kembangnya gerakan radikalisme, terorisme dan antisipasi peredaran narkoba di kampus-kampus, Pangdam V Brawijaya, kemarin mengumpulkan seluruh BEM Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi se Jawa Timur. mer, viv, dit
PENGUMUMAN LELANG Pengadaan Plat Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Website : http://www.lpse.sidoarjokab.go.id Editor : Mahrus Ali Layouter : Husni Fahamsyah
03
RELIGI
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 24 FEBRUARI 2016
Syariah Suami Larang Istri Kunjungi Orang Tuanya
Kunjungi Pesantren, Dubes Inggris Jelaskan Islam di Barat
BAHWA dalam kehidupan berumah tangga tentu ada persoalan. Tetapi persoalan tersebut hendaknya mendewasakan kehidupan rumah tangga dan menambah keharmonisannya. Persoalan yang ada memang sangat dilematis. Di satu sisi sebagai seorang istri harus menaati suami, namun di sisi lain pemutusan tali silaturahmi dengan keluarga juga merupakan masalah serius. Ini ibarat buah simalakama. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa suami boleh melarang istri untuk mengunjungi atau menjenguk kedua orang tuanya. Misalnya kita bisa melihat dalam keterangan dalam kitab Tuhfatul Habib ‘ala Syarhil Khathib yang ditulis oleh Sulaiman al-Bujairimi. “Suami boleh melarang istrinya untuk menjenguk kedua orang tuanya, menyaksikan jenazah keduanya atau anaknya. Sedang yang lebih utama adalah ia (suami) tidak melakukan larangan tersebut,” (Lihat Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfatul Habib ‘ala Syarhil Khathib, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1417 H/1996 M, juz, IV, h. 253). Namun ada pendapat ulama yang berkebalikan dengan pendapat di atas. Menurut Ibnu Nujaim (salah seorang ulama dari kalangan Madzhab Hanafi) cenderung membolehkan seorang istri menjenguk kedua orang tuanya meskipun tidak diizinkan suaminya. Dengan kata lain, apabila suami melarang istrinya untuk tidak mengunjungi kedua orang tuanya, dalam hal ini istri boleh tidak menaati permintaan suaminya. Sebelum sampai pada simpulan tersebut Ibnu Nujaim mengetengahkan keterangan yang terdapat dalam kitab Fathul Qadir yang ditulis Kamal Ibnu Hamam. Dalam kitab tersebut dikatakan, seandainya bapaknya istri baik orang muslim maupun kafir mengalami sakit kronis dan membutuhkan bantuannya sementara suami melarang isterinya untuk menjenguk bapaknya, istri boleh membangkang larangan tersebut. “Umpamanya, jika bapak si istri menderita penyakit kronis dan membutuhkan bantuan perawatannya namun si suami melarang istrinya untuk menjenguknya, ia boleh membangkang larangan suaminya baik bapaknya muslim maupun nonmuslim. Demikian sebagaimana pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Qadir, (Lihat Zainuddin Ibnu Nujaim, al-Bahrur Ra`iq Syarhu Kanzid Daqa`iq, Beirut, Darul Ma’rifah, tt, juz, IV, h. 212). Dari penjelasan Kamal Ibnu Hamam itu, Ibnu Nujaim menarik sebuah simpulan bahwa diperbolehkan bagi seorang istri keluar dari rumah untuk menjenguk kedua orang tua dan mahramnya. Pendapat sahih yang dijadikan fatwa adalah ia boleh keluar setiap hari Jumat untuk menjenguk kedua orang tua dan mahramnya dengan atau tanpa izin suami. Sedang selain itu ia harus meminta izin suami. “Dari apa yang telah kami kemukakan, setidaknya kita dapat menarik simpulan bahwa istri boleh keluar rumah untuk menjenguk kedua orang tuanya dan keluarga yang lain (mahram). Maka menurut pendapat sahih yang difatwakan adalah kebolehan bagi istri untuk menjenguk kedua orang tuanya setiap hari Jumat baik dengan seizin suaminya atau tidak, dan kebolehan untuk mengunjungi mahramnya setahun sekali baik seizin suami atau tidak,” (Lihat Zainuddin Ibnu Nujaim, al-Bahrur Ra`iq Syarhu Kanzid Daqa`iq, juz, IV, h. 212). Berangkat dari penjelasan di atas, setidaknya ada dua pendapat. Pertama, kebolehan suami melarang istri untuk menjenguk kedua orang tua. Konsekuensi dari pendapat ini adalah seorang istri tidak boleh menjenguk kedua orang tuanya tanpa seizin suami. Kendati demikian, tidak selayaknya suami melarang istri untuk menjenguk kedua orang tuanya. Dalam pemahaman kami, kebolehan ini mesti dipertimbangkan sebab larangan ini jelas sama artinya memutus tali silaturahmi antara anak dan orang tuanya. Kedua, diperbolehkan bagi istri menjeguk atau bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya seminggu sekali meskipun suami melarangnya. Artinya, larangan suami dalam hal ini boleh dilanggar. nur
DEMAK-Duta besar kerajaan Inggris Raya, H.E. Moazzam Malik melakukan kunjungan ke pondok pesantren Futuhiyyah, Mranggen, Demak, pada Senin (22/2). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat persaudaraan sesama muslim dan hubungan bilateral antara kerajaan Inggris dan pemerintah Indonesia. Rombongan Dubes tiba di lingkungan pesantren sekitar pukul 15.00 WIB dan disambut irama kasidah sholawat Badar oleh para santri. Tampak sebagian santri membawa bendera kecil merah putih dan bendera kerajaan Inggris. Rombongan langsung menuju masjid An-Nur untuk melakukan dialog dengan masyayikh, pengasuh pesantren juga para santri. Pengasuh pondok pesantren Futuhiyyah KH. Muhammad Hanif Muslih, dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih kepada Moazzam Malik beserta rombongan yang telah memilih Futuhiyyah sebagai tempat kunjungan di daerah Semarang dan sekitarnya, meskipun hanya untuk beberapa jam saja. Selain itu ia juga menjelaskan secara singkat profil pesantren Futuhiyyah. “Kami sama sekali tidak pernah membayangkan akan kehadiran bapak Dubes Inggris ini di Pesantren Futuhiyyah, sekali lagi kami sangat berterima kasih yang sebesarbesarnya atas kunjunganya,” ujarnya. H.E. Moazzam Malik dalam sambutanya menyampakaikan beberapa hal penting termasuk alasannya memilih menjadi duta besar Inggris di Indonesia. Menurutnya, secara geografis, Indonesia adalah salah satu dari empat negara terbesar di dunia dan memiliki potensi alam yang berlimpah ruah, sehingga prospek kemajuan ekonominya sangat tinggi. Dari segi politik, Indonesia termasuk negara paling demokratis dengan penduduk umat Islam terbesar di dunia. Menariknya sikap keberagamaan itu ditunjukkan secara inklusif dengan wajah Islam yang penuh cinta dan damai. ”Saya kira, Islam Indonesia inilah yang sangat cocok dengan Islam masyarakat barat, khususnya Inggris,” kata Moazzam Malik yang ternyata cukup fasih berbahasa Indonesia. Alasan selanjutnya kenapa ia memilih berkunjung ke sebuah lembaga pendidikan pesantren karena menurutnya, Indonesia sebagai sebuah negara yang cukup potensial sekaligus dapat mempengaruhi peradaban dunia. Maka, sudah seharusnya ia mendorong generasi muda Indonesia agar terus belajar demi menyongsong masa depan cerah. “Pada tangan merekalah harapan-harapan masa depan Indonesia dapat terwujud, jika bukan mereka kepada siapa lagi kita patut berharap?” jelasnya. Pada sesi dialog, Prof. Dr. KH. Abdul Hadi Muthohar. MA menanyakan tentang kehidupan umat Islam di Inggris dan perkembangan Islam di sana juga adanya islamfhobia yang saat ini terjadi di negarabarat. KH. Ali Makhsun juga bertanya tentang isu-isu internasional keterkaitan sikap kerajaan Inggris pada persoalan antara Palestina dan Israel dalam kancah geo-politik internasional. Ia juga mengusulkan kepada Dubes Inggris agar dapat membantu proses pembelajaran bahasa Inggris di pesantren seluruh Indonesia. Menanggapi pertanyaan tersebut, H.E. Moazzam Malik menyatakan bahwa kerajaan Inggris sangat mendukung kemerdekaan Palestina sehingga dapat hidup damai bersama dengan Israel. Ia juga mengungkapkan perkembangan Islam di negara Barat terutama di Inggris sangat pesat. Hampir 5% atau kira-kira 3 juta beragama Islam. Mereka merupakan keturunan generasi ke 2 dan ke 3. Untuk itu ia giat mempelajari kehidupan umat Islam di Indonesia karena menurutnya kehidupan umat Islam Indonesia sangat cocok dan sesuai dengan umat Islam di Inggris baik tentang toleransi dan plurisme. Diakhir dialog ia berharap para santri terus belajar dan mengembangkan nilainilai Islam yang moderat sehingga ke depan bisa menjadi contoh umat lain, berpikiran terbuka dan berperan untuk mengatasi permasalahan global yang dihadapi masyarakat dunia. nur
IST
TRANSAKSI: Jemaah haji sedang berbelanja di salah jalan di Makkah Arab Saudi.
Sepakat Transaksi Haji Gunakan Rupiah dan Riyal JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin telah menyepakati adanya penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi dalam negeri dan riyal untuk transaksi di Arab Saudi. Ini sebenarnya merupakan regulasi yag telah dibuat oleh Kementerian Agama. “Transaksi dengan rupiah merupakan ketentuan dari Kementerian Agama yang juga disetujui DPR RI dalam Panja BPIH 2016,” ujar dia di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (23/2) kemarin. Penggunaan mata uang rupiah dan riyal ini digunakan karena selama ini terjadi persoalan dalam laporan keuangan haji terkait konversi mata uang dari rupiah terhadap dolar dan sebaliknya. Ditambah lagi nilai kurs dolar mengalami fluktuatif yang cukup tinggi terhadap rupiah dibandingkan dolar. Sementara itu, Ketua Rabithah Haji Indonesia, Ade Marfuddin mengatakan apapun mata uang yang digunakan tidak boleh merugikan jemaah haji Indonesia. Menurut dia, penggunaan mata uang memang harus diedarkan dalam setiap transaksi. Dia menjelaskan, saat di dalam negeri memang lebih
baik menggunakan rupiah. Sementara, Arab Saudi menggunakan mata uangnya sehingga dapat memudahkan transaksi. Dia menjelaskan, perubahan penggunaan mata uang ini tidak terlalu signifikan dalam mengurangi besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2016. Berbeda misalnya dengan pengurangan harga tiket pesawat. Dengan menurunnya harga minyak dunia, khususnya avtur, seharusnya harag tiket bisa turun hingga 60 persen. Ini karena harga minyak dunia terus menerus mengalami penurunan.”Saya berharap DPR RI memperjuangkan masalah ini saat penetapan BPIH seperti halnya tahun lalu, saat minyak mengalami kenaikan Garuda ingin adanya kenaikan harga tiket karena 60 persen pengaruh harga tiket karena avtur,” jelas dia. Sebelumnya Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonaan Daulay mengatakan Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadaha Haji (Panja BPIH) 2016 sepakat komponen penerbangan dan seluruh transaksi dalam negeri menggunakan mata uang rupiah.
Kementerian Agama harus mencantumkan syarat penggunaan mata uang rupiah dalam lelang maskapai penerbangan haji. “Selama ini pihak Garuda dan Saudi Airlines selalu dibayar dengan dolar. Karena fluktuasi harga dolar tak jarang menyulitkan pemerintah, padahal dalam UU jelas tercantum dalam transaksi dalam negeri harus menggunakan rupiah,” ujarnya. Selain itu, panja BPIH yang terdiri dari Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama sepakat transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang Saudi Arabi Riyal (SAR). Apapun jenis kebutuhannya, selama di Saudi, pemerintah tidak boleh lagi membayarkan dolar. DPR juga mendesak agar Kementerian Agama segera menyediakan mata uang riyal setelah BPIH ditetapkan. Saleh berasalan kebijakan ini dilakukan untuk melindungi nilai mata uang rupiah. Dia tidak ingin ada pembengkakan biaya hanya karena perubahan kurs mata uang negara lain. Selain itu kebijakan ini juga untuk meringankan calon jamaah haji. rul/tar
mutiara hati
Ikhlas Beramal, Bukan Beramal Seikhlasnya MENURUT sebagian pakar, ikhlas bermakna shafa’ (bening), dari perkataan shafa ‘al-qalb (beningnya hati) lantaran orang ikhlas adalah orang yang hatinya bening atau bersih. Menurut Imam Ghazali, ikhlas bermakna shidq-u al-niyyah fi al’amal (niat yang benar dalam bekerja atau beribadah). Ini berarti, setiap amal dan kebaikan haruslah dilakukan karena Allah swt. Tanpa ketulusan, maka semua kebaikan yang kita lakukan, selain tidak sejati, juga terancam penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu riya’ (pamrih) dan syirik. Orang yang tulus pada hakikatnya adalah orang yang
diselamatkan oleh Allah dari dua penyakit itu: riya’ dan syirik. Dalam konteks inilah Ghazali berkata, ‘’Semua manusia celaka, kecuali orang-orang yang berilmu. Para ilmuwan inipun celaka, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Dan yang disebutkan terakhir inipun celaka, kecuali mereka yang tulus ikhlas.’’ Berbeda dengan manusia pada umumnya, orang yang tulus memiliki ciri-ciri yang khas. Pertama, mereka tidak terpengaruh oleh pujian dan cercaan manusia. Bagi mereka pujian atau cercaan sama saja. Oleh sebab itu, orang yang masih suka dipuja dan takut
dicerca, pastilah ia bukan tipe orang yang ikhlas. Kedua, mereka tidak berharap imbalan apa pun (pamrih) dari amal kebaikan yang mereka lakukan, selain mengharap perkenan dan ridha Tuhan. Dari sini diketahui bahwa orang yang bekerja dan beribadah karena motif-motif dan kepentingan duniawi, seperti mencari muka dan popularitas, serta demi pangkat dan kedudukan, maka ia sama sekali bukan orang ikhlas. Dalam hadis Bukhari diterangkan bahwa orang semacam itu akan menyesal dan nelangsa, lantaran tidak memperoleh kebaikan apa pun di akhirat kelak.
Ketiga, mereka lupa dan tidak ingat lagi semua kebaikan yang pernah dilakukan. Orang yang selalu menuturkan kebaikannya apalagi disertai cercaan (al-mannu wa al-adza) kepada orang yang pernah diberinya bantuan, sungguh ia jauh dari orang ikhlas. Sabda Nabi saw yang menyuruh agar kita memberi sedekah secara diam-diam, jauh dari gembar-gembor, ibarat tangan kanan memberi, tapi tangan kiri tidak mengetahuinya, tentulah hanya bisa dimengerti dalam konteks ikhlas ini. Semoga kita ikhlas beramal, bukan beramal seikhlasnya! rul
Editor : Mahrus Ali Layouter : Manila
04
SPORT
Formula 1
Hari Ini Rio Jalani Tes Pramusim BARCELONA – Rio Haryanto, pebalap F1 pertama dari Indonesia, dijadwalkan akan mendapat giliran melajukan MRT05 dalam tes pramusim mulai Rabu (24/2) hari ini. Ia disebut sudah sepenuhnya siap tancap gas. Sesi tes pramusim di Circuit de Catalunya Barcelona, dimulai sejak Senin (22/2) kemarin, dan akan berjalan selama empat hari sampai dengan Kamis (25/2). Pascal Wehrlein, rekan setim Rio di Manor, dapat giliran melakukan tes lebih dulu pada dua hari pertama. Maka Rio pun baru mendapat giliran melakukan tes pada hari Rabu dan Kamis. “Semuanya baik. Saya pikir dia siap untuk test pertamanya di hari Rabu,” kata manajer Rio, Piers Hunnisett, Selasa (23/2). “Rio sudah mengenal mobilnya selama tiga hari kemarin. Dia banyak melakukan aktivitas di sirkuit,” ucap Piers. Setelah tes pekan ini, tes pramusim F1 akan kembali dihelat di tempat yang sama pada 1-4 Maret mendatang sebelum seri balapan mulai bergulir pada 20 Maret mendatang dalam GP Australia. Sementara itu, hari pertama tes pramusim F1 di Barcelona memunculkan driver Ferrari Sebastian Vettel sebagai yang tercepat. Juara bertahan Lewis Hamilton ada di posisi dua. Dalam tes tersebut, Vettel mencatatkan waktu terbaik satu menit 24,939 detik untuk menempati posisi terdepan. Dia unggul kurang lebih setengah detik dari Hamilton di urutan kedua. Pebalap Mercedes itu punya catatan terbaik satu menit 25,409 detik. Melengkapi tiga besar adalah driver Red Bull Daniel Ricciardo dengan catatan satu menit 26,044 detik. Tiga pebalap berikutnya yang juga masih dalam koridor satu menit 26 detik adalah Valtteri Bottas, Alfonso Celis, dan Jenson Button. Sementara Carlos Sainz dan Marcus Ericsson ada di catatan satu menit 27 detik. Rekan setim Rio Haryanto di Manor, Pascal Wehrlein, menempati posisi sembilan dengan catatan satu menit 28,282 detik. dtk
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 24 FEBRUARI 2016
City Menurun, Kiev Diunggulkan Joe Hart Yakin The Citizens Menang DYNAMO KIEV – Laga leg pertama perdelapanfinal Piala Champions antara Dynamo Kiev kontra Manchester City, di Kiev Olympic Stadium, Kamis (25/2) dinihari WIB, diprediksi bakal menjadi milik tuan rumah. Ini seiring dengan penampilan The Citizens yang terus menurun sejak kabar Pep Guardiola menggantikan Manuel Pallegrini. Tiga kekalahan beruntun dirasakan City di Liga Inggris dan FA Cup membuat skuad City kehilangan ruh bermain. Rasa tidak percaya diri bahkan diperlihatkan City saat dibantai Chelsea 5-1, Pellegrini malah menurunkan bocah-bocah muda. Sementara Dynamo Kiev dengan keterbatasan mereka justru tampil apik ketika bemain di kandang. Wakil Liga Ukraina tidak terkalahkan, bahkan bisa menahan Chelsea 0-0 di penyisihan grup. Kendala terbesar bagi Kiev, tentu hilangnya laga profesional dalam jadwal mereka sejak akhir tahun lalu. Laga menghadapi Manchester City adalah pertandingan kompetitif mereka dalam rentang dua bulan. Saat ini, Manchester City juga tak ubahnya seperti United, karena kehilangan fokus musim ini. Salahsalah kejadian lima tahun lalu kala The Citizens ditumbangkan Kiev 2-0 akan kembali terulang
kembali. Namun prediksi itu langsung ditepis Kiper Manchester City, Joe Hart. Ia justru percaya timnya bisa memenangkan pertandingan, bahkan mampu menjuarai kompetisi tertinggi di Eropa musim ini. “Kami harus yakin bisa memenangi laga ini dan melangkah lebih jauh, ini kesempatan terbesar kami setelah sekian lama. Liga Champions adalah kompetisi yang sangat besar, semua tim berpeluang menjadi juara di sini. Namun, kami memiliki semangat dan motivasi yang lebih tinggi dari tim-tim lain saat ini,” kata Hart seperti dikutip dari Daily Star. Kiper berusia 28 tahun tersebut juga mengungkapkan, tidak akan meremehkan Dynamo Kiev dan belajar dari pengalaman rival sekota The Citizens, Manchester United, yang dikalahkan Midtjylland di Liga Europa. “Kiev tetaplah tim yang besar, kami tidak meremehkan mereka sedikitpun. Kemampuan mereka untuk bisa lolos ke babak 16 besar adalah bukti bahwa mereka adalah tim yang patut disegani. Laga tandang kali ini akan menjadi hal berat bagi kami, tapi kami harus bisa menghadapi rintangan ini dan menjadi juara,” ujarnya. Hart berharap City mampu melewati Kiev hingga melaju lebih
jauh lagi ketimbang musim-musim sebelumnya. Menilik hasil empat musim terakhir, hasil terbaik City hanyalah sampai di babak 16 besar. “Kami yakin kalau City bisa memenangkan pertandingan atau setidaknya kami tak kehilangan poin pada leg pertama,” kata Hart seperti dikutip situs resmi klub. Kiev pada awalnya tidak diunggulkan bisa lolos dari fase grup musim ini karena mereka tergabung dengan Chelsea dan FC Porto yang lebih dijagokan. Namun dalam perjalanannya Kiev berhasil menemani The Blues melangkah
ke fase knock out. Di babak 16 besar menunggu Manchester City untuk ditaklukkan. Skuat mentereng yang dipunya The Citizens membuat Kiev dianggap kecil peluangnya untuk bisa melangkah ke fase selanjutnya. “Di babak 16 besar kami berhadapan dengan klub kuat, Manchester City – sebuah tim yang diisi bintang-bintang dunia. Tapi mereka juga punya kesulitan dan masalahnya sendiri, mereka punya pendekatan mereka sendiri terhadap laga ini. Staff kepelati-
han akan memberi kami analisa lengkap permainan mereka (City). Sisanya akan tergantung kami dan sebaik apa kami mempraktikkan apa yang sudah kami latih.” “Perasaan saya mengatakan kami akan bisa mengimbangi City dan melangkah lebih jauh,” tuntasnya. Jika berhasil melewati hadangan Kiev di babak 16 besar, The Citizens harus sudah bersiap menghadapi tim-tim seperti Barcelona, Real Madrid dan Bayern Muenchen yang akan menunggu mereka di babak delapan besar. dtk, blo
Diimbangi Milan, Napoli Gagal Rebut Puncak Klasemen NAPLES - Napoli gagal memanfaatkan terpelesetnya Juventus untuk merebut puncak klasemen. Napoli tetap di posisi kedua setelah hanya bermain seri 1-1 dengan AC Milan. Juve yang sudah lebih dulu memainkan pertandingannya di Serie A hanya bermain imbang 0-0 melawan Bologna. Dengan hasil tersebut, Juve yang mengumpulkan 58 poin berisiko tergusur oleh Napoli yang cuma terpaut dua angka.
Tapi Napoli justru gagal memanfaatkan peluang tersebut. Menjamu Milan di San Paolo, Selasa (23//2) dinihari WIB, Napoli harus puas hanya mendapat satu poin setelah ditahan imbang 1-1. Napoli sempat unggul lebih dulu lewat gol Lorenzo Insigne di menit ke-39. Tapi Milan membalas lima menit kemudian lewat Giacomo Bonaventura. Di babak kedua, meski lebih agresif, Napoli tak mampu mencetak gol lagi.
Dengan tambahan satu poin, Napoli masih tetap menempati peringkat kedua klasemen dengan 57 poin. Selisih poin dengan Juve kini hanya tinggal satu angka saja. Sementara itu, Milan belum beranjak dari posisi keenam dengan 44 poin. Pelatih Napoli, Maurizio Sarri menyebut, hasil imbang dinilai jika timnya cuma kurang beruntung. Pasalnya, Napoli tampil sangat dominan. Mereka punya penguasaan bola mencapai 64%,
melepaskan 19 tembakan dengan empat tepat sasaran dan satu membentur tiang. Di saat bersamaan Milan cuma dibiarkan punya dua upaya yang mengarah ke gawang dari tujuh percobaan. “Apa yang hilang di tiga laga ini? Sedikit keberuntungan. Laga kami melawan Juventus itu benar-benar berbeda, karena ada sangat sedikit peluang untuk kedua tim,” kata Sarri kepada Mediaset. “Malam ini kedua tim men-
ciptakan peluang-peluang, ada kekecewaan bahwa kami menuntaskan babak pertama di skor seimbang, karena Milan hampir tak memegang bola. Gol penyama mereka juga jelas terpengaruh oleh pelanggaran yang lebih dulu terjadi pada Elseid Hysaj. Kami marah, peluang membentur tiang, dan sudah mencoba segalanya dengan 4-2-4 yang bisa saja sangat berbahaya. Tapi ini adalah malam di mana kami harus mengambil
risiko,” imbuhnya. Di tempat terpisah, pelatih AC Milan, Sinisa Mihajlovic terkesan dengan penampilan anak asuhnya saat mengimbangi Napoli. Dengan performa seperti itu, Milan diyakini bisa bersaing ke tiga besar. “Itu adalah laga yang sangat sulit di stadion di mana nyaris mustahil meraih kemenangan. Jangan lupa Napoli musim ini meraih 10 kemenangan dan cuma dua kali imbang di sini,”
ujar Mihajlovic kepada Mediaset Premium seperti dikutip Football Italia. Dengan hasil ini, Milan memperpanjang catatan tak terkalahkannya menjadi delapan pertandingan. Berbekal laju tersebut dan performa yang membaik, Mihajlovic masih yakin Milan bisa mengejar tiga besar. Saat ini, Rossoneri ada di posisi keenam dengan 44 poin, terpaut delapan angka dari Fiorentina yang ada di urutan ketiga. dtk, mtr
Editor : Moch Nasir Layouter: Manila
05
EDUKASI
Beasiswa
Santri Berprestasi Dibuka Maret JAKARTA-Program Beasiswa Santri Berpestasi (PBSB) yang sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu, untuk 2016 pendaftarannya akan segera dibuka. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Mohsen menegaskan bahwa program ini akan terus dilaksanakan karena selalu mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. “PBSB akan tetap dilanjutkan tapi dengan format dan sistem yang berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya jurusan yang disediakan adalah umum dan keagamaan, untuk tahun ini program PBSB dikhususkan untuk jurusan umum, sedangkan jurusan keagamaan (tafaqquh fiddin) akan dibuat dengan format yang berbeda,” ujarnya. Perbedaan lainnya menurut Mohsen adalah sistem pendaftaran dan ujiannya yang memakai sistem online. “Meskipun pendaftarannya online, tapi berkas pendaftar tetap harus dikirim ke Kantor Kementerian Agama Propinsi setempat sebagai acuan untuk memverikasi data peserta calon peserta seleksi PBSB,” terangnya. Untuk ujian juga akan dilakukan melalui sistem CBT (Computer-Based Test). “Untuk pelaksanaan ujian online ini panitia baru membuat ancang-ancang untuk melaksanakan test berbasis zona, yaitu Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Tapi tidak menutup kemungkinan pelaksanaan ujian akan dilaksanakan di banyak propinsi jika Kanwil Kementerian Agama Propinsi bisa menyediakan komputer dengan jaringan internetnya,” terang Doktor yang pernah nyantri di Pesantren Al Khairat Palu ini. Karenanya Mohsen meminta agar Kanwil Kementerian Agama Propinsi yang sudah siap dengan sistem CBT dengan segala infrastrukturnya agar bisa konfirmasi ke Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Pendaftaran akan dibuka selama 20 hari pada awal Maret 2016 melalui website Direktorat PD Pontren di http://ditpdpontren.kemenag.go.id. Adapun materi yang akan diujikan dalam seleksi PBSB tetap sama, yaitu IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), TBS (Test Bakat Skolastik), Bahasa Inggris dan Kepesantrenan. nag
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 24 FEBRUARI 2016
Surabaya Ngotot Kelola SMA/SMK Wali Kota Risma Akan Lobi Presiden SURABAYA–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ngotot ingin terus mengelola SMA/SMK. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini nampaknya akan terus berjuang demi hal itu. Tidak hanya melalui jalur hukum, melainkan juga lobi kepada presiden. Wali Kota Risma mengakui, pihaknya telah melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian yang terkait dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Presiden sudah menyambut baik hal ini. Intinya, kualitas pendidikan jangan sampai semakin turun,” kata Risma. Risma khawatir, ketika sekolah dikelola provinsi dan tidak lagi gratis seperti saat ini. Lalu, kepala sekolah harus ribut mencari uang untuk mendanai operasional pendidikan. Padahal selama ini, di tangan Pemkot Surabaya kepala sekolah mendapat fasilitas untuk belajar hingga ke luar negeri. “Saya punya mimpi pendidikan di Surabaya yang bagus. Jadi saya tidak mau kasek nantinya ribut cari uang supaya siswanya tidak bayar,” tandasnya.
Lobi ke presiden bukan satu-satunya cara untuk mempertahankan SMA/SMK. Karena di sisi lain, Risma mengaku gugatan atas UU 23 tahun 2014 yang menjadi dasar peralihan wewenang SMA/SMK juga akan terus berjalan. “Ada yang begitu (menggugat), tapi nanti yang melakukan itu masyarakat,” tambah Risma. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman menuturkan, peralihan wewenang SMA/SMK adalah amanah undangundang. Sehingga kepala daerah yang baru terpilih itu harus ingat dengan sumpah mereka agar tidak melanggar
undang-undang. “Bu Risma sudah disumpah untuk tidak melanggar undang-undang. Pelimpahan ini juga amanah undang-undang,” kata dia. Ditanya pendapat terkait lobi Risma ke Presiden, Saiful tidak banyak berkomentar. Dia hanya memastikan akan tetap melanjutkan rencana pelimpahan serentak untuk 38 kabupaten/ kota. Sesuai rencana Dindik Jatim, penandatanganan serah terima akan dilakukan pada April mendatang. “Kita tetap lanjut saja. Meski ada yang menolak amanah harus dijalankan,” pungkas dia. Saiful mengungkapkan jika satu
daerah menginginkan SMA/SMK tetap gratis, maka pemerintah setempat harus menyalurkan dananya melalui Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Pendidikan terkait. Nantinya, kata Saiful, Dindik Jatim lah yang akan menyalurkan dana tersebut pada sekolah yang dimaksud. Sehingga ke depan SMA/SMK tetap gratis dan masyarakat tidak dirugikan. “Jangan bingung dengan masalah itu. Semua bisa dilaksanakan dengan koordinasi yang baik. Semua saya pikir demi kebaikan semua pihak. Tidak ingin ada yang menurun dari adanya UU ini,” tukasnya. end
Data Siswa Kelas X dan XI Hambat PDSS
DUTA/WIWIEK WULANDARI
MESIN ANTI PENCEMARAN UDARA
AHMAD Candra Kharisma dan Taufik Imanudin, dua mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik (FT) Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, menciptakan mesin pengarangan yang ramah lingkungan. Hasil inovasi ini diperlihatkan di laboratorium elektronik kampus Untag Surabaya, Selasa (23/02). Alat ini dikategorikan ramah lingkungan karena pada saat proses pengarangan tidak mengeluarkan asap atau karbon dioksida yang dapat mencemari udara sekitar.
Kehilangan STNK dan BPKB
SURABAYA–Panitia seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) memperpanjang masa verifikasi pengisian data sekolah dan siswa (PDSS) hingga Selasa (23/02). Perpanjangan verifikasi oleh siswa dilakukan hingga pukul 23.59 kemarin. Humas SNMPTN Pusat Bambang Hermanto mengatakan, secara nasional ada 2,6 juta siswa yang diinput datanya. Mereka terdiri atas siswa kelas X, XI, dan XII. Padahal, berdasarkan pengalaman tahun lalu, hanya 800 ribu siswa yang mendaftar SNMPTN. ”Jadi, data yang diinput sangat banyak,” katanya. Data siswa yang sudah diinput itu yang lantas diverifikasi siswa. Lantaran terlalu banyak data yang diverifikasi, sistem pun menjadi lemot. Apalagi siswa berbondong-bondong melakukan verifikasi menjelang masa berakhir verifikasi. Meski enggan menyebut detil siswa yang sudah dan belum melakukan verifikasi, namun dia optimis proses verifikasi bisa tuntas pada hari ini. Karena itu, dia menghimbau agar siswa dan sekolah segera melakukan verifikasi. ”Data terbaru saya belum bisa akses karena traffic masih padat,” imbuhnya. Dia mengakui, ada sekolah yang menginput data siswa kelas X, XI, dan XII. Menurut Bambang, itu terjadi karena sistem memungkinkan proses penginputan seluruh siswa itu. Namun, kata dia, sebaiknya sekolah berpikir taktis dengan menginput siswa kelas XII saja. ”Sulit menghindari semua data
siswa diinput di PDSS, tapi intinya yang kami minta verifikasi kelas XII saja,” jelasnya. Data siswa kelas XII itu yang bakal banyak digunakan. Terutama untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Yakni, data nilai rapor semester 1 hingga semester 5. Sehingga, jika siswa kelas X dan XI melakukan input, nilainya juga belum memenuhi hingga semester 5. Meski ada sekolah yang menginput semua siswanya, ada juga sekolah yang tidak melakukan pengisian PDSS. Menurut Bambang, sekolah yang tidak mengisi PDSS itu sudah berpikir rasional. Misalnya, sekolah berbasis keagamaan, seperti madrasah, atau sekolah Kristen dan Katolik yang merasa kalah bersaing jika ikut dalam SNMPTN. ”Tidak mengisi tidak apa-apa, mungkin mereka akan lanjut ke jalur universitas Islam, atau ke yang lain,” paparnya. Sementara itu, Staf Kurikulum SMA Khadijah Hadi Purnomo mengatakan terus mengajak para siswanya agar mengoptimalkan siswa waktu verifikasi PDSS. Hadi menyebut, ada 185 siswa kelas XII yang diinput datanya dalam PDSS. Sekitar 60-70 persen siswa sudah melakukan verifikasi. ”Tinggal 30 persen yang kami dorong, server down sedikit menghambat,” katanya. Pekan ini, kata Hadi, para siswa kelas XII sebenarnya sedang melaksanakan ujian sekolah mata pelajaran non ujian nasional. Nah, usai pelaksanaan ujian sekolah itu, dia menghimbau siswa agar melakukan verifikasi PDSS. end
Hub: 0813 3139 0669 ( Endah) , 0813 5772 0200 ( Verda )
SURABAYA
SURABAYA
SURABAYA
SURABAYA
SURABAYA
SURABAYA
SURABAYA
Kehilangan STNK L 4567 Z a/n Nur Siamilaili d/a Jl. Wonokitri Besar 49.
Kehilangan STNK L 5236 EL a/n Slamet Sugiarto d/a Kalijudan 15/20. 24.02.2016
Kehilangan STNK L 8385 US a/n Neko Dernatra d/a Kedungdoro 241. 23.02.2016
Kehilangan STNK L 5272 WY a/n. Chairil Anam d/a. jl Bibis Tama 9-A. 22.02.2016
Kehilangan STNK L 6989 EN a/n. SLAMET BASUKI d/a. PLOSO TMR 1-F/28 20.02.2016
Kehilangan STNK L 5641 RC a/n Atim d/a Komp. Sidotopo Dipo Brt. 6/57.
Kehilangan STNK L 6120 CZ a/n Madrai d/a Kapas Br. 8/62. 24.02.2016
Kehilangan STNK L 6056 GA a/n Eko Sudjiati d/a Janbangan Swh. 42.23.02.2016
Kehilangan STNK L 5142 FI a/n. SURATNO d/a. BRONGGALAN SWH 4-F/85 22.02.2016
Kehilangan STNK L 6251 ZY a/n Fitra F. d/a Wisma Tengger 14/2. 24.02.2016
Kehilangan STNK L 5938 XO a/n D. Nihaya Sarah d/a Kr. Klumprik Brt Blk W-11. 23.02.2016
Kehilangan STNK L 3152 WI a/n. A. M Sodiq d/a. jl Banyu Urip Wetan 2/77. 22.02.2016
Kehilangan STNK L 3962 QT a/n. DJOKO SUWARNO d/a. TEMPEL SUKOREJO 1/104 22.02.2016
Kehilangan STNK L 5695 QJ a/n. MOCHAMAD HANAFI d/a. DINOYO TANGSI 6/3 20.02.2016
Kehilangan STNK L 6470 EJ a/n Salmah Misrul d/a Gubeng Kertajaya 2B /1. 19.02.2016
Kehilangan STNK Ymh L 3129 FQ a/n Vendi Subahgio d/a Bogen 1/80-A Sby. 24.02.2016
Kehilangan STNK L 5465 CJ a/n Elves Ade P d/a Medayu Utr. VI/11.23.02.2016
Kehilangan STNK L 6973 LC a/n. ISKANDAR S d/a. PUCANGAN 3/95-D 22.02.2016
Kehilangan STNK AE 5774 LC a/n. SUPADMI d/a. DAN GALOH RT 03/01 DS. KERSOHARJO KEC GENTENG NGAWI 20.02.2016
Kehilangan STNK L 5624 YC a/n Titik Yulaika d/a Jl. Tambak Mayor Gg. 1/1 0. 19.02.2016
Kehilangan STNK L 7845 TU a/n. MULYONO d/a. MAYJEN SUNGKONO DP 1 BL 5/1 22.02.2016
Kehilangan STNK L 5310 FU a/n. SOEPRAT d/a. GUBENG KERTAJAYA 2/36 20.02.2016
Kehilangan STNK L 2620 RW a/n. RONNY H d/a. KAPASARI PEDUKUHAN II/II 22.02.2016
Kehilangan STNK L 6574 CE DENI a/n. ROSITA GUBENG KLINGSINGAN 5/2 20.02.2016
24.02.2016
Kehilangan STNK L 2744 XR a/n Ir. Handi Kosasih d/a Jl. Dkh Kupang Utr. 1/23. 24.02.2016 Kehilangan STNK L 6673 ZH a/n Sutardjo Logioto d/a Jl. Darmo Permai Tmr 3/39. 24.02.2016 Kehilangan STNK L 6812 QF a/n Nurul Qamariah d/a Jl. Dk. Bl. Banteng Suropati 4/15. 24.02.2016 Kehilangan STNK L 5567 ZB a/n Sudarmanto d/a Kendung Jy. 6/ 30. 24.02.2016
Kehilangan STNK L 2582 XH a/n Eva Kurniawati d/a Jl. Manukan Dono Blk 31-H/11. 23.02.2016 Kehilangan STNK L5556 SU a/n Rini Puji Astutik d/a Jl. Tambak Asri 11/6.23.02.2016
Kehilangan STNK L 4308 DN a/n Anik Isnaini d/a Kendangsari 13/2.23.02.2016
Kehilangan STNK L 5038 W a/n. Sujud jl Banyu Urip Wetan 5/5. 22.02.2016 Kehilangan STNK L 3004 OB a/n. NUR AISAH W d/a. MANYAR SAMBONGAN 76 22.02.2016
Kehilangan STNK Szk L 2021 F a/n Liem Inge Sundari d/a Klampis Semolo Tmr 6/9 Sby. 23.02.2016
Kehilangan STNK L 6023 CA a/n. IMAM SANTOSO d/a. MEDOKAN GG III/37 22.02.2016
Kehilangan STNK L 5077 FL YAMAHA THN 2013 a/n. HARIYADI d/a.PERUM BUMI AYU INMDAH B 2/11 Sby 22.02.2016
Kehilangan STNK L 2333 OW a/n. MOH SUN’AN d/a. KAUMAN ASRI NO.16-A 22.02.2016
Kehilangan STNK L 6123 EU a/n. SARIANI d/a. KARANG ASEM NO .22-D 20.02.2016
Kehilangan STNK L 5626 PJ a/n Soetrisno d/a Kapasan Dlm. 1/35.
19.02.2016
Kehilangan STNK L 6951 XC a/n Wiji Insiyah d/a Jl. Sememi Jaya 7-B/16. 19.02.2016
Kehilangan STNK L 4756 XC a/n Wiji Insiyah d/a Jl. Sememi Jaya 7-B/16. 19.02.2016
LAMONGAN
Kehilangan STNK L 4340 AR a/n Saminingsih d/a Kalijudan 4 Blk. 24.02.2016
Kehilangan STNK L6417 WH a/n Setyawati S. d/a Kedungdoro 9/12-A.23.02.2016
Kehilangan STNK L 3203 SX a/n Puput Puspita d/a Dk. Bl. Banteng Perintis Utm. 3/7 24.02.2016
Kehilangan STNK L 4909 BK a/n Hendro Hadi W. d/a Jojoran 5 Tmr. Blok E/29. 23.02.2016
Kehilangan BPKB L 1511 BR KIJANG INOVA a/n. HERMANSYAH ARMANTO d/a. TAMBAK SEGARAN WTN 16 MHF XR35XC1008047 2KD6985451 22.02.2016
Kehilangan STNK L 4647 CA a/n. RIEZKY ARYA A d/a. RUNGKUT MENANGGAL G/5 22.02.2016
Kehilangan STNK L 4454 FR a/n. WARNI TANJUNG d/a. GUBENG KERTAJAYA 9-B DLM 29 20.02.2016
Kehilangan STNK L 4296 EU a/n Santoso d/a Kalijudan Madya 6/4.
GRESIK
GRESIK
GRESIK
GRESIK
GRESIK
GRESIK
GRESIK
Kehilangan STNKB W-474-DA th. 2012 an. Sumiyarsih Hartati d/a. Ds. Duduksampeyan Gresik
Kehilangan STNKB W-3110-JJ th. 2014 an. Majidah d/a. Ds. Sumurber Panceng Gresik
Kehilangan STNKB W-2602-LT th. 2009 an. Supardi Jl. Kh. Abdul Karim 13/45 Trate Gresik
Kehilangan STNKB W-4336-KW th. 2015 an. Diky Ady Zulianto d/a. Ds. Karangsemanding Balong Panggang Gresik
Kehilangan STNKB Honda th. 2011 W-6095-KE a/n: Ainut Ro¿k d/a: Perum Pondok Menganti Indah Blok Z/3 Menganti Gresik
Kehilangan STNKB Yamaha th. 2009 W-2807-LK a/n: Masruroh Afnan S.Pd, MM d/a: Jl. Karimun no. 24 GKB Manyar Gresik.
Kehilangan STNKB th. 2014 W-4881JL a/n: Agus Kusuma Wardana d/a: Jl. Gub. Suryo 5-E/25 Gresik.
Kehilangan STNKB W-474-DA th. 2012 an. Sumiyarsih Hartati d/a. Ds. Duduksampeyan Gresik
Kehilangan STNKB W-3110-JJ th. 2014 an. Majidah d/a. Ds. Sumurber Panceng Gresik
Kehilangan STNKB W-2602-LT th. 2009 an. Supardi Jl. Kh. Abdul Karim 13/45 Trate Gresik
Kehilangan STNKB W-4336-KW th. 2015 an. Diky Ady Zulianto d/a. Ds. Karangsemanding Balong Panggang Gresik
Kehilangan STNKB Honda th. 2011 W-6095-KE a/n: Ainut Ro¿k d/a: Perum Pondok Menganti Indah Blok Z/3 Menganti Gresik
Kehilangan STNKB Suzuki th. 2012 W-3658-MR a/n: Mardiana Dwi Novita d/a: Dan. Wates Driyorejo Gresik.
Kehilangan STNKB W-474-DA th. 2012 an. Sumiyarsih Hartati d/a. Ds. Duduksampeyan Gresik
Kehilangan STNKB W-3110-JJ th. 2014 an. Majidah d/a. Ds. Sumurber Panceng Gresik
Kehilangan STNKB W-2602-LT th. 2009 an. Supardi Jl. Kh. Abdul Karim 13/45 Trate Gresik
Kehilangan STNKB W-4336-KW th. 2015 an. Diky Ady Zulianto d/a. Ds. Karangsemanding Balong Panggang Gresik
Kehilangan STNKB W-2558-FQ th. 2009 an. Nanny Pratiwi Durja d/a. Ds. Suci Manyar Gresik
Kehilangan STNKB W-6953JZ th. 2011 an. Abdul Atim d/a. Ds. Singosari Kebomas Gresik
Kehilangan STNKB W-6297-GD th. 2009 an. M. Rodi d/a. Ds. Dampaan Cerme Gresik
Kehilangan STNKB W-8178-UE th. 2013 an. CV. Tata Graha Sejahtera d/a. Ds. Dahanrejo Kebomas Gresik
Kehilangan STNKB W-2558-FQ th. 2009 an. Nanny Pratiwi Durja d/a. Ds. Suci Manyar Gresik
Kehilangan STNKB W-6953JZ th. 2011 an. Abdul Atim d/a. Ds. Singosari Kebomas Gresik
Kehilangan STNKB W-6297-GD th. 2009 an. M. Rodi d/a. Ds. Dampaan Cerme Gresik
Kehilangan STNKB W-8178-UE th. 2013 an. CV. Tata Graha Sejahtera d/a. Ds. Dahanrejo Kebomas Gresik
Kehilangan STNKB W-2558-FQ th. 2009 an. Nanny Pratiwi Durja d/a. Ds. Suci Manyar Gresik
Kehilangan STNKB W-6953JZ th. 2011 an. Abdul Atim d/a. Ds. Singosari Kebomas Gresik
Kehilangan STNKB W-6297-GD th. 2009 an. M. Rodi d/a. Ds. Dampaan Cerme Gresik
Kehilangan STNKB W-8178-UE th. 2013 an. CV. Tata Graha Sejahtera d/a. Ds. Dahanrejo Kebomas Gresik
Kehilangan STNKB W-6088-GR th. 2010 an. Nur A¿fah d/a. Ds. Betoyo Kauman Manyar Gresik
Kehilangan STNKB W-4661-JO th. 2014 an. Dita Purnawa Sari d/a. Ds. Randuagung Kebomas Gresik
Kehilangan STNKB W-6550-F th. 2011 an. Farohah Jl. Achmad Yani Bungah Gresik
Kehilangan BPKB Honda th. 2011 W-6964-JN a/n: Purnomo d/a: Bringkang Menganti Gresik.
Kehilangan STNKB W-6088-GR th. 2010 an. Nur A¿fah d/a. Ds. Betoyo Kauman Manyar Gresik
Kehilangan STNKB W-4661-JO th. 2014 an. Dita Purnawa Sari d/a. Ds. Randuagung Kebomas Gresik
Kehilangan STNKB W-6550-F th. 2011 an. Farohah Jl. Achmad Yani Bungah Gresik
Kehilangan BPKB Honda th. 2011 W-6964-JN a/n: Purnomo d/a: Bringkang Menganti Gresik.
Kehilangan STNKB W-6088-GR th. 2010 an. Nur A¿fah d/a. Ds. Betoyo Kauman Manyar Gresik
Kehilangan STNKB W-4661-JO th. 2014 an. Dita Purnawa Sari d/a. Ds. Randuagung Kebomas Gresik
Kehilangan STNKB W-6550-F th. 2011 an. Farohah Jl. Achmad Yani Bungah Gresik
Kehilangan BPKB Honda th. 2011 W-6964-JN a/n: Purnomo d/a: Bringkang Menganti Gresik.
Kehilangan STNKB Honda th. 2011 W-6095-KE a/n: Ainut Ro¿k d/a: Perum Pondok Menganti Indah Blok Z/3 Menganti Gresik Kehilangan BPKB Yamaha th. 2009 W-2807-LK a/n: Masruroh Afnan S.Pd, MM d/a: Jl. Karimun no. 24 GKB Manyar Gresik . Kehilangan BPKB Yamaha th. 2009 W-2807-LK a/n: Masruroh Afnan S.Pd, MM d/a: Jl. Karimun no. 24 GKB Manyar Gresik . Kehilangan BPKB Yamaha th. 2009 W-2807-LK a/n: Masruroh Afnan S.Pd, MM d/a: Jl. Karimun no. 24 GKB Manyar Gresik . Kehilangan STNKB Yamaha th. 2009 W-2807-LK a/n: Masruroh Afnan S.Pd, MM d/a: Jl. Karimun no. 24 GKB Manyar Gresik. Kehilangan STNKB Yamaha th. 2009 W-2807-LK a/n: Masruroh Afnan S.Pd, MM d/a: Jl. Karimun no. 24 GKB Manyar Gresik.
19.02.2016
19.02.2016
Kehilangan STNKB Suzuki th. 2012 W-3658-MR a/n: Mardiana Dwi Novita d/a: Dan. Wates Driyorejo Gresik. Kehilangan STNKB Suzuki th. 2012 W-3658-MR a/n: Mardiana Dwi Novita d/a: Dan. Wates Driyorejo Gresik. Kehilangan STNKB Tanah th. 2015 W-4158-KQ a/n: Sulaimah d/a: Harun Tohir 15/3 Gresik. Kehilangan STNKB Tanah th. 2015 W-4158-KQ a/n: Sulaimah d/a: Harun Tohir 15/3 Gresik. Kehilangan STNKB Tanah th. 2015 W-4158-KQ a/n: Sulaimah d/a: Harun Tohir 15/3 Gresik.
Kehilangan STNK Mobil Mitsubishi Nopol S 8311 J NOKA: L300DP228005 NOSIN: 4D56C-AY8208 a/n. Ninik Indrawati Ds. Kebalanpelang Kec. Babat Kab. Lamongan 24.02.2016
Kehilangan STNKB Yamaha th. 2015 W-4690-CW a/n: Isnyoto Wahyu Martono d/a: Jl. Nias 61 GKB Kebomas Gresik. Kehilangan STNKB Yamaha th. 2015 W-4690-CW a/n: Isnyoto Wahyu Martono d/a: Jl. Nias 61 GKB Kebomas Gresik. Kehilangan STNKB Yamaha th. 2015 W-4690-CW a/n: Isnyoto Wahyu Martono d/a: Jl. Nias 61 GKB Kebomas Gresik. Kehilangan STNKB Honda th. 2014 W-3639-JI a/n: Tri Retno Wulandari d/a: Perum Banjarsari Blok D2 Manyar Gresik. Kehilangan STNKB Honda th. 2014 W-3639-JI a/n: Tri Retno Wulandari d/a: Perum Banjarsari Blok D2 Manyar Gresik.
Kehilangan STNKB th. 2014 W-4881JL a/n: Agus Kusuma Wardana d/a: Jl. Gub. Suryo 5-E/25 Gresik.
Kehilangan STNKB Honda th. 2014 W-3639-JI a/n: Tri Retno Wulandari d/a: Perum Banjarsari Blok D2 Manyar Gresik.
Kehilangan STNKB th. 2014 W-4881JL a/n: Agus Kusuma Wardana d/a: Jl. Gub. Suryo 5-E/25 Gresik.
Kehilangan STNKB Honda th.2013 W-3121-MQ a/n: Erna Suhaeny d/a: Jl. Pancawarna 4.1 no.3 Driyorejo Gresik.
Editor : Endang Lismari Layouter : Abida Al Aliyah
06
OPINI
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 24 FEBRUARI 2016
Editorial Sulitnya ‘Mengetuk Hati’ Penguasa PENGUASA cenderung otoriter dan cenderung korup. Lazimnya butuh kepada rakyat (hanya) ketika pilihan. Kalau sudah jadi, lupa terhadap janji-janjinya. Walhasil, kehendaknya berada di urutan teratas. Lihatlah, betapa sulit bagi rakyat untuk memahamkan mereka perihal penting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga rencana pemerintah dan DPR merevisi UU KPK yang sudah ditolak rakyat, tetap berjalan. Keputusan terakhir hanya ditunda. Artinya soal waktu saja. Semangatnya tetap. Astaghfirullah! Jika sudah begini, rasanya benar-benar sulit bagi rakyat untuk memahamkan penguasa. Itulah mengapa, pidato khulafaur rasyidin, seperti Abu Bakar, ra. Umar bin Khatthab bahkan sampai Umar bin Abdul Aziz masih terngiang di telinga kita. Setidaknya ini bisa menjadi teladan bagi para pemimpin kita. Jangan hanya ketika butuh kepada rakyat, mau mengumbar janji, setelah itu lupa begitu saja. Mari kita baca sedikit saja (episode) para penguasa pasca meninggalnya Rasulullah Muhammmad saw, di mana kondisi politik dan pemerintahan masa khulafaur-rasyidin yang berbeda-beda latar belakangnya. Kendati begitu, satu hal yang tak ada perbedaan, setiap meAdalah megang kepimpinannya para khulatepat sikap faur rasyidin tetap menjaga prinsip (amanah) dari yang dipimpinnya. Ketua KPK Kanjeng Nabi Muhammad saw Agus Raharjo yang tidak meninggalkan wasiat tentang akan mundur dari siapa yang akan menggantikan beliau jabatannya jika sebagai pengganti. Beliau menyerahrevisi itu tetap kan persoalan tersebut kepada kaum dilaksankan. muslimin sendiri untuk menentukanMau pahamkah nya. Karena itulah, tidak lama setelah pemerintah beliau wafat, belum lagi jenazahnya berserta wakil dimakamkan, sejumlah tokoh Muharakyat kita?” jirin dan Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa’idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Tidak ada rebutan, tidak ada tim sukses segala. Semua didasarkan pada pengabdian, pemegang amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Allah swt. Begitu dipilih sebagai khalifah, Abu Bakar Assiddiq ra tidak menyatakan rasa syukurnya, apalagi terlihat gembira atau mengadakan pesta. Mari kita camkan, inilah kalimat beliau yang patut untuk direnungkan para penguasa kita: “Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik, bantulah aku! Dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Sifat jujur itu adalah amanah, sedangkan kebohongan itu adalah pengkhianatan. ‘Orang lemah’ di antara kalian aku pandang kuat posisinya di sisiku. Dan aku akan melindungi hak-haknya. ‘Orang kuat’ di antara kalian aku pandang lemah posisinya di sisiku dan aku akan mengambil hakhak mereka yang mereka peroleh dengan jalan yang jahat untuk aku kembalikan kepada yang berhak menerimanya.” Subhanallah! Kalimat yang hampir sama disampaikan Khalifah Umar bin Khatthab ra. Bahkan ketika Umar dilantik menjadi khalifah, beliau justru menangis sesenggukan. Orang-orang pun bertanya, “Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis menerima jabatan ini?”. “Aku ini keras, banyak orang yang takut padaku. Kalau aku nanti salah, lalu siapa yang berani mengingatkanku?” jawab Umar. Tiba-tiba, muncullah seorang Arab Badui dengan menghunus pedangnya, seraya berkata, “Aku! Akulah yang mengingatkanmu dengan pedang ini,” kata badui hitam kelam tersebut. Mendengar itu, Umar baru bisa berhenti dari menangisnya. “Alhamdulillah,” puji Umar pada Ilahi, karena masih ada orang yang mau dan berani mengingatkannya bila ia melakukan kesalahan. Allah Ya Karim. Sekarang sifat-sifat (dasar) amanah seorang pemimpin, rasanya sudah jauh menghilang. Lihatlah ketika rakyat berteriak agar pemerintah dan DPR tidak ngotot merevisi UU KPK, toh kenyataannya mereka jalan terus. Mereka memang mendengar rakyat menolak, tetapi, penolakan rakyat sudah tidak dianggap. Sehingga sekarang pemerintah dan DPR bukan membatalkan rencana tersebut, tetapi menunda, sekali lagi menunda. Ini pertanda mereka masih bersemangat untuk melawan kehendak rakyat. Naudzubillahi mindzalika. Apa susahnya bagi pemerintah dan DPR untuk membatalkan, sekaligus menghapus rencana tersebut. Apakah KPK sekarang sudah menjadi ancaman? Sebab kalau benar tujuannya untuk memperkuat KPK, itu omong kosong. Bukankah posisi KPK dengan UU-nya sudah cukup untuk membersihkan negeri ini dari praktek korup? Karenanya, jika pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi rakyat, maka, tidak ada alasan lain kecuali membatalkan rencana tersebut. Kalau sekarang menunda itu, sama halnya dengan mengece dan menyakiti rakyat. Kalau presiden tidak setuju dengan pelemahan KPK, maka, jangan ada lagi persidangan DPR yang mau otak-atik UU KPK. Beres! Adalah tepat sikap Ketua KPK Agus Raharjo yang akan mundur dari jabatannya jika revisi itu tetap dilaksankan. Mau pahamkah pemerintah berserta wakil rakyat kita? Waallahu’alam bish-shawab.
Surat Pembaca
Penegakkan Hukum Antinarkoba di Lembaga Pendidikan Oleh: Arina Ainus Sa’adah SUMBER dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah prevalensi pengguna narkoba di Indonesia telah mencapai 5,8 juta orang di Tahun 2015, dan akan terus meningkat. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok muda dan pekerja. Alasan penggunaan narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan pergaulan merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkoba. Jenis narkoba yang paling dikenal dan banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Dengan jumlah pemakai mencapai hampir 6 juta, menurut Troels Vester (Koordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkoba), Indonesia telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan Narkoba. Meski hukuman eksekusi mati beberapa gembong narkoba telah dijalankan, seolah belum juga memberi efek jera para bandar untuk beroperasi mencari korban-korbannya. Bagaimana kita sebagai warga bangsa harus bersikap? Bagaimana kita mampu berpartisipasi dalam penegakkan hukum anti Narkoba? Sikap kita terhadap permasalahan ini sepertinya tidak boleh sekedar menyandarkan pada aksi aparat penegak hukum. Daya rusak penyalagunaan Narkoba telah begitu dekat di lingkungan kita. Ribuan bahkan jutaan warga usia potensial bagi kemajuan bangsa ini satu demi satu terenggut masa depannya akibat mengkonsumsi narkoba. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba diperkirakan mencapai 104.000 orang yang berumur 15 tahun dan 263.000 orang yang berumur 64 tahun. Maka memang sepantasnya sudah menjadi kewajiban kita untuk menjadikan narkoba menjadi musuh bersama. Oleh karena itu, agar kita tidak sekedar menyoroti penegakkan hukum oleh aparat negara, ada baiknya kita juga
sekitar 14 hari kerja dan saya akan dihubungi. Saya masih penasaran dan mencoba menarik tunai, namun ada tulisan di layar mesin ATM tertera bahwa ATM tidak dapat memberikan sejumlah uang yang anda minta. Rekening anda tidak akan didebet. Setelah menunggu selama 14 hari, ternyata tidak ada satupun telepon dari BRI. Sehingga pada tanggal 12 Februari 2016, saya menghubungi BRI, ternyata transaksi dinyatakan berhasil. Tentunya saya menolak dan tetap menginginkan sisa kekurangan uang saya. Call Centre BRI kemudian menanyakan apakah laporan baru akan dilanjutkan untuk melihat CCTV? Saya menyetujuinya agar semuanya dapat lebih jelas.
HARIAN UMUM
MASYARAKAT
Penasehat Ahli: KH. A. Mustofa Bisri KH. A. Hasyim Muzadi
menggunakan. Begitu berbahayanya Narkoba bagi masa depan generasi muda, pemeriksaan Narkoba harusnya menjadi kegiatan yang wajib ada dalam program kerja sekolah dan Kampus. Untuk sekolah negeri, kebutuhan anggaran untuk kegiatan ini bisa memakai anggaran pemerintah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemeriksaan Narkoba, misalnya dilaksanakan setiap semester. Kalau biaya pemeriksaan dirasa besar oleh sekolah maupun kampus, pemeriksaan pada siswa dan mahasiswa dilakukan secara acak (sampling) tanpa pemberitahuan sebelumnya. Agar pemeriksaan berpengaruh pada tegaknya aturan sekolah dan kampus, maka hasilnya harus umumkan meski dengan tidak siswa atau mahasiswa yang terindikasi pemakai Narkoba. Metode ini diyakini akan membuat takut siswa dan mahasiswa untuk coba-coba menggunakan Narkoba. Ketiga, penegakkan hukum anti Narkoba di sekolah dan kampus juga bisa diterapkan dalam tahap-tahap masa studi. Misalnya setiap waktu kenaikan kelas dan kelulusan di sekolah, siswa yang akan melaksanakan ujian kenaikan kelas diwajibkan mengikuti pemeriksaan Narkoba. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan ada siswa yang mengkonsumsi Narkoba, maka sangsi tegas harus diberlakukan dengan tidak menaikan kelas atau kelulusan siswa tersebut. Di kampus, pada masa sebelum kelulusan mahasiswa, mereka wajib diperiksa apakah terindikasi menyalagunakan Narkoba atau tidak. Hasil pemeriksaan narkoba oleh kampus kemudian digunakan sebagai syarat kelulusaan mahasiswa yang bersangkutan. Tiga langkah itu, setidaknya bisa mengisi sistem besar yang dapat bekerja secara efektif mencegah masuknya narkoba ke dalam sekolah maupun kampus. Langkah-langka itu diharapkan mampu menutup berbagai celah bagi pengedar narkoba untuk menjadikan sekolah dan kampus sebagai pasar pendistribusian narkoba. Dengan populasi muda yang
besar, langkah penegakkan hukum di lembaga pendidikan mutlak diperlukan agar Indonesia tidak menjadi sasaran empuk peredaran narkoba. Bagaimana membingkai langkah-langkah pemberantsan Narkoba melalui lembaga pendidikan? Untuk merealisasikan lingkungan kampus yang bebas Narkoba, seluruh warga Sekolah dan Kampus juga harus bahu membahu dan secara terus menerus membentengi lingkungannya dari ancaman Narkoba. Harus ada pembagian kerja sesuai wewenang masing-masing. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh tingkat Kepala Sekolah dan Rektorat antara lain: Pertama, menetapkan kebijakan (peraturan dan tata tertib) dan memberikan dukungan kegiatan dalam upaya menghindarkan lingkungan sekolah dan kampus dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kedua, mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penindakan Narkoba. Ketiga, menjalin kerjasama dengan lembaga kesehatan, keagamaan, penegakan hukum dan Badan Narkotika Nasional setempat. Keempat, membuat jejaring dengan warga masyarakat di lingkungan sekitar kampus dengan membentuk Tim atau Satgas Anti narkoba di lingkungan sekolah ataupun kampus. Guru dan Dosen juga harus terlibat, paling tidak dengan mendeteksi dan mendata siswa dan mahasiswa yang terindikasi berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Sebagai pendidik, mereka adalah sosok terdekat untuk konseling sekaligus merujuk korban penyalahgunaan narkoba ke tempat-tempat rehabilitasi. Untuk menciptakan Lingkungan Pendidikan Bebas Narkoba, perlu juga menggencarkan kampanye anti narkoba dengan kegiatan – kegiatan pokok yang dilakukan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) maupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di kampus. Penulis adalah Mahasiswa FKIP UNISLA, tinggal di Kabupaten Tuban
Opini merupakan ruang publik. Bagi yang ingin menyumbangkan opini atau gagasannya, kirim via e-mail: dumas@sby.centrin.net.id. Opini bisa disertai foto diri. Keluhan dan saran masalah pelayanan publik, dapat dikirim melalui SMS ke 0838-3195-2617, faks.021-31906214
Tarik Tunai Rp 1 Juta, Keluar Rp 250 Ribu PADA Tanggal 29 Januari 2016, sekitar pukul 14.00 WIB, saya melakukan penarikan uang di ATM BRI Satrio Jakarta Selatan. Saya menggunakan pilihan Tarik Tunai senilai Rp 1 juta dan hanya menampilkan saldo di layar. Setelah transaksi, kartu ATM keluar, namun uang yang keluar hanya senilai Rp250.000 dalam keadaan terlipat dan berantakan. Kemana uang saya yang Rp750.000. Lalu dengan cepat saya masukkan ATM lagi untuk mengecek menu pilihan mutasi, ternyata sudah terdebet senilai Rp1 juta. Dengan segera saya mengambil beberapa foto dan uang tersebut saya simpan sampai sekarang. Saya menghubungi call BRI (021) 5798 7400 dan dengan laporan 10185306, customer service BRI mengatakan bahwa laporan tersebut akan diproses
mencermati bagaimana peran pencegahan bisa dilakukan oleh warga dan organisasi masyarakat. Ketika kita sepakat bahwa narkoba adalah musuh bersama, kita hendaknya terus melakukan aksi-aksi pencegahan penyalagunaan narkoba. Paling tidak, upaya masif dan sistematis bisa diterapkan di dunia pendidikan. Meski cukup ironis namun kenyataannya sekolah dan kampus telah menjadi tempat yang sangat strategis untuk peredaran narkoba. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan di berbagai strata pendidikan saat ini tidak bisa lagi menutup mata akan bahaya narkoba di lingkungan mereka. Persoalan dan solusi pemberantasan narkoba di lingkungan pendidikan ini bisa dalam berbagai bentuk pencegahan maupun penindakan. Pertama, melalui sosialisasi atau pendidikan anti Narkoba. Memang telah banyak sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan kegiatan pemeriksaan narkoba telah dilakukan. Tetapi mengapa upaya ini masih belum bisa menekan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah dan kampus. Sosialisasi memang cara yang benar untuk terus mengingatkan bahaya narkoba. Namun sayangnya pihak sekolah atau kampus enggan dan sering melakukan sosialisasi secara insidentil dan reaksioner. Aksi sosialisasi baru dilaksanakan baik ketika terjadi penangkapan pelaku maupun korban overdosis narkoba. Sosialisasi juga cenderung sekedar memfasilitasi intervensi atau permintaan pihak luar. Kita masih jarang sekali menjumpai sekolah maupun kampus yang memiliki program kerja rutin pendidikan atau sosialisasi anti narkoba. Kedua, melalui pemeriksaan penyalagunaan Narkoba. Sayangnya, ketika akan mengadakan pemeriksaan narkoba, sekolah dan kampus seolah khawatir akan mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat bahwa di lembaga mereka marak penyalagunaan narkoba. Sehingga pemeriksaan narkoba dilakukan hanya sekali dan tidak ada efek bagaimana membuat mahasiswa dan siswa takut untuk
As’ad Said Ali Dr. H. Alwi Shihab
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Drs. H. Choirul Anam Direktur : Mokhammad Kaiyis Dir. Operasional : Achmad Hizbullah Fahry Dir. Keuangan : Ahmad Nahidlul Umam General Manager : Eko Pamuji Pemimpin Redaksi : Mokhammad Kaiyis
SMS BANYAK yang berpandangan miring tentang keberhasilan Rio Haryanto masuk F1 karena dianggap pemborosan uang negara. Padahal di balik itu semua sebenarnya banyak manfaat yang kemudian hari bisa dipetik oleh bangsa ini dan teladan juga bagi anak muda bangsa yang gigih dan sukses dari sekian miliar orang di dunia. [UMI: 08989529xxxx] Keluhan & saran masalah pelayanan publik. Kirim sms ke 081 733 3882
Piter, Email: pieter_ch@yahoo.com
Serah Terima Rumah Mundur, Unit Mengecewakan KARENA kebutuhan kerja hendak pindah ke Karawang, saya membeli rumah di Grand Taruma anak perusahaan Agung Podomoro Land pada akhir Desember 2012. Dimana pembangunan akan selesai dalam waktu 18 bulan atau awal Juni 2014. Tetapi mendekati hari serah terima, tidak mungkin pembangunan akan selesai tepat pada waktunya. Pihak pengembang memundurkan waktu serah terima hingga pertengahan Maret 2015, itu juga setelah saya paksa karena masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan. Informasi yang disampaikan dari customer service ataupun pengembang juga tidak pernah ditepati dengan hanya janji dengan semua alasan
dilimpahkan ke kontraktor. Pertengahan tahun 2013, saya pernah ke area pembangunan, saat itu masih dalam pembangunan dan mulai merasa ada yang tidak beres ketika melihat campuran pasir dan semen di dinding mudah sekali terkelupas. Saya meminta dilakukan perbaikan, tetapi tidak ada informasi dari customer service apakah dilakukan perbaikan atau tidak sehingga setelah unit selesai dibangun, banyak sekali ditemukan dinding retak, jendela rusak dan cat tidak merata yang sampai saat ini terus menunggu hasil perbaikannya. Darman, Email: ravenheat@gmail.com
Redaktur Pelaksana: Mahrus Ali, Mohammad Hakim. Koordinator Liputan: Mohammad Natsir. Koordinator Daerah/Event: Imam Ghozali. Redaktur: Endang Lismari, Tri Suryaningrum, Abdur Rohman, Imam Ghozali. Wartawan: Ahmad Fathis Su’ud, Abd. Aziz, Ari Armandianto, Andi Mulya, Andre Santoso, Ary Medianto, Moch. Yunus. Fotografer: Ridho’i, Wiwik Wulandari. Biro Daerah: Situbondo: Fatur Bari. Probolinggo: Ahmad Faisol. Pasuruan: Abdul Aziz, Hamzah Pujiono. Lumajang: Lukmanul Hakim, Ali Imron. Bondowoso: Haryono. Banyuwangi: Jamhari. Jember: Achmad Syaifudin. Bangkalan: Moh Amin. Sampang: Fathurahman. Pamekasan: Habib As Siddiq. Sumenep: Roni Hartono. Biro Sidoarjo: Ahmad Yani, Moh. Irfan, Yudi Irawan, Sudarsono, Wahyudin Tohir, Agus Hadi P. Gresik: Abdul Salim, Agus Salim Lutfi, Koinul Mistiono. Lamongan: Kadam Mustoko. Malang Raya: M.Hartadi(kabiro), Ivan Yudi Santoso, Agus Suwarnto, Rizalvan Ubaidillah, Andri. Kota Batu: Rio Hendra (Koor). Mojokerto: Arif Rahman, Yusuf Widayat. Jombang: Nurul Yaqin, Muhtazuddin. Kediri: Nanang Priyo. Nganjuk: Adi Mulyadi. Madiun: Agoes Basoeki, Aribowo. Blitar: Hendik Budi Y. Tulungagung: Jarot Prawira. Trenggalek: Tatang Dahono Tuban: Syaiful Adam. Ponorogo: Siti Noor Aini. Jakarta: Khoirul Huda Sabily, M.Saefullah, Hamzah P, Teguh. Depok: Aan Humaidi. Desain Grafis: Husni Fahamsyah (Koordinator), Ahmad Faiz Muda, Sulistyorini, Ismail Amrullah, Abida Al Aliyah, Dewi Ayu Manila, Imron. Karikaturis: Iskandar Zubair. IT Support: Nardi. Website Desainer: Dody Tri Kapisha. Keuangan: Putut Kartika Candra (kabag), Wahyu Setyawati; Nurul Faizah (Jakarta); Marketing Eksekutif: Maulana; Iklan: Lores Verda Wati, Mufita Endah R, Tri Ramayanti (Adm), Rahmat (Koord Adv), Hawin Novita A (Telemarketing). Sirkulasi & Pemasaran: Syamsul Huda (Koordinator), Lutfi Eko S, Masudi, Akhson Fuadi, Puji, Ardi, Ahmad Rif’an, Fatkhul Khozin, Mislan, Jamudin (Jakarta). SIUPP: No. 705/SK/Menpen/ SIUPP/1998. Percetakan: PT Duta Aksara Mulia. Kantor Pusat: Graha Astra Nawa, Jl. Gayungsari Timur 35 Surabaya, Telp. 8299985, 8299986 (iklan& Koran), 8299982 (Redaksi) Fax. 8299987 E-mail: harianduta@gmail.com - Website: www.duta.co Kantor Jakarta: Jl. Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat, Telp. (021) 31906159, Faks. (021) 31906214. Wartawan HARIAN DUTA MASYARAKAT dilengkapi dengan kartu identitas berupa ID Card / Kartu Pers.
Editor : Arohman Layouter : Sulistyorini
07
SAMBUNGAN Cabut Revisi UU KPK dari Prolegnas!
Sambungan dari Hal 1
Istana: DPR Bisa pembatalan revisi UU KPK yang merupakan inisiatif DPR. “Revisi UU KPK itu inisiatif DPR. Apa presiden bisa menghentikan itu? Kan tidak bisa. Harusnya pertanyaan ini disampaikan ke DPR,” ujarnya. Seperti diketahui, kesepakatan penundaan pembahasan revisi UU KPK tersebut diambil setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan maupun perwakilan dari seluruh Fraksi yang ada di DPR. “Mengenai rencana revisi UU KPK kita sepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini,” kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2). Jokowi menyatakan penundaan pembahasan revisi UU KPK tersebut setidaknya memiliki dua alasan. Pertama, perlu adanya waktu tambahan untuk mematangkan draf revisi UU KPK. Kedua, perlunya ada sosialisasi bagi masyarakat untuk mengetahui ihwal revisi UU KPK. “Saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan revisi UU KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat,” kata Jokowi. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyebut ada barter antara pemerintah dan DPR terkait pembahasan revisi UU KPK dan RUU Tax Amnesty. Namun Johan kemarin membantah tuduhan tersebut. “Tidak benar ada barter revisi UU KPK dengan RUU Tax Amnesty. Tidak ada barter sama sekali,” ujarnya. Pernyataan soal adanya barter revisi UU KPK dengan RUU Tax Amnesty muncul dari mulut
Desmond J Mahesa. Bahkan, Desmond menyatakan pemerintah akan menyetujui revisi UU KPK setelah RUU Tax Amnesty disahkan menjadi UU. “Katanya ini (revisi UU KPK) barter juga dengan UU pengampunan pajak. Saya dengar surat pengampunan pajak sudah masuk Supres-nya, kalau Supres-nya sudah masuk berarti sudah deal,” kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. “Tax amnesty gol dalam pembahasan di DPR sehingga pemerintah dapat setuju dalam membahas kembali RUU KPK,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR ini. Posisi Jokowi Terjepit Sikap Jokowi menunda revisi UU KPK dinilai karena posisinya berada di tengah tekanan suara hati nurani public dan di bawah tekanan kuasa partai dan kelompok kepentingan. Untuk itu, kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Jokowi memilih sikap abu-abu, yakni menunda revisi UU KPK. “Sehingga kapan saja usaha pelemahan terhadap KPK bisa dilakukan, dan pasti menyita energi publik lagi,” kata pengamat Kebijakan P ublik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Selasa (23/2). Kata dia pula, bahwa publik memahami dan menyakini Presiden Jokowi punya itikad baik menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi di tanah air. “Namun tidak punya cukup keberanian melawan arus besar ‘kuasa partai’ dan kelompok yang merasa berjasa mendudukkan dia Sebagai Presiden, dengan kondisi Seperti itu Presiden Joko Widodo kelihatannya selalu ‘bersandar’ pada Suara Publik,” ucapnya.
Alhasil yang terjadi adalah suara publik yang menjadi amunisi Presiden Jokowi melawan “kuasa Partai dan kelompok kepentingan” yang ada di pemerintahannya. “Sehingga dia selalu terkesan menunggu ‘apakah Publik menerima atau tidak? Seperti test the water’,” katanya. Menurutnya, sikap presiden yang demikian sangat tidak produktif. Karena akan menghabiskan banyak energi bangsa Untuk perdebatan dan polemik yang sia-sia. Karena presiden tidak pernah memberikan solusi dan sikap sesegera mungkin terhadap permasalahan bangsa. “Maka saran saya Pak Presiden harus lebih berani terang bersikap. Bukan justru terus mengorbankan energi publik untuk mengawal agenda-agenda penting bangsa,” sarannya. “Ingat beliau Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Publik akan ada di belakangnya. Beliau hanya perlu memupuk sikap berani melawan kuasa Partai dan kelompok kepentingan yang ada di pemerintahannya,” ujarnya. Cabut dari Prolegnas Menyusul sikap Jokowi yang abu-abu, muncul desakan agar Revisi UU KPK dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Desakan itu antara lain muncul dari Gerindra dan Forum Guru Besar. Di Gerindra, desakan agar Revisi UU KPK dikeluarkan dari prolegnas diputuskan setelah Gerindra menggelar rapat fraksi pada Selasa (23/2). “Kita maunya dicabut dari Prolegnas, jangan sekedar ditunda. Kalau menunda itu kan bisa dibahas, bisa tidak. Makanya kita minta dikeluarkan saja,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Fary mengatakan pihaknya
melihat empat point perubahan tersebut melemahkan KPK. Sehingga diputuskan meminta DPR-Pemerintah mencabut revisi UU itu dari Prolegnas. “Tapi tetap kita apresiasi lah keputusan untuk menunda, tapi kalau yang mau disosialisasikan empat poin, kasih tetap empat poin itu kita menolak,” ujarnya. Hal senada juga dikatakan Politikus Gerindra Supratman Andi Agtas. Gerindra, katanya, meminta agar DPR-Pemerintah menarik revisi UU KPK dari Prolegnas Prioritas 2016. “Jadi itu keputusan fraksi,” kata Supratman. Supratman mengatakan pihaknya tidak ingin pembahasan revisi UU KPK itu digantung karena sikap Presiden Jokowi hanya menunda. Sedangkan Gerindra berpendapat revisi UU tersebut belum waktunya diubah. “Mungkin sebaiknya dimasukkan dalam prolegnas yang akan datang sampai pemerintah yakin betul,” ujarnya. Sementara itu, Forum Guru Besar mendatangi kompleks Istana Kepresidenan untuk menyampaikan surat penolakan terhadap revisi UU KPK. Permintaan penolakan terhadap revisi UU KPK itu disampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi. “Kami berpendapat upaya melakukan revisi UU KPK pada saat ini merupakan langkah yang keliru dan tidak bijaksana,” kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Edi Suwandi yang mewakili Forum Guru Besar di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2). Karena menolak revisi UU KPK, Forum Guru Besar juga menuntut revisi UU KPK dihapus dari daftar prioritas Prolegnas. “Ya seharusnya memang di-
Terancam Dipecat dari DPR RI Sambungan dari Hal 1
Politisi PPP Selatan. Menurut Buwas, politisi itu nantinya bisa dilimpahkan ke BNN atau polisi. “Saya belum tahu (positif narkoba atau tidak), nanti kewenanganya nanti dari tim internal TNI. Jika dia memang betul pasti diserahkan ke Polri atau nanti ke BNN,” kata Buwas di kompleks Istana Negara, Jl Veteran, Jakpus, Selasa (23/2). Buwas menjelaskan, BNN memang ikut dalam penggerebekan itu. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang memerintahkan langsung penggerebekan itu. “Kita bukan back up, kita diturutsertakan untuk kita dibutuhkan untuk memeriksa urine untuk memeriksa apa itu dari kita, tapi penanganan secara keseluruhannya dari TNI. Itu dari niat panglima sendiri, programnya panglima sendiri,” jelas Buwas. Dalam penggerebekan yang dilakukan Minggu (21/2) itu diamankan anggota Kostrad Serda Z, Serka K, Serma E, serta Serma S. Tim Kostrad menyita sabu-sabu 8,53 gram, pil ekstasi, satu buah bong, satu pucuk pistol airsoftgun dan 5 isian gas, 2 buah timbangan, uang tunai sebesar Rp 5.284.000, dan dua buah HP. Pengembangan dari penangkapan empat oknum TBI itu, diamankan lima oknum polisi yang diduga menjadi pembeli sabu, yakni Briptu E, Aiptu A, Bripka A, Aipda W, dan Aiptu A. Sedang warga sipil yang diamankan ada enam, dan salah seorang di antaranya diduga politisi diduga berinisial IH (Ivan Haz). Buwas mengaku prihatin oleh maraknya peredaran narkoba di kalangan anggota TNI. Dia mengatakan tak akan tinggal diam untuk mengusut peredaran narkoba di kalangan aparat penegak hukum.
“Harapan kita kan aparat terutama institusi penegak hukum ini bersih. Namun jika masih ada yang mengonsumsi juga ya harus diberi hukuman yang setimpal,” kata Budi saat di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (22/2). Menurut Budi, TNI harus lebih giat lagi dengan melakukan penertiban di internal anggotanya. Longgarnya pengawasan, tertutupnya institusi dan mudahnya akses bagi bandar untuk memasok narkoba bagi oknum membuat jajaran BNN kesulitan untuk membongkar jaringan di sana. “Karena ini menyangkut musuh negara. Maka saya minta komitmen bersama dari para pimpinan TNI untuk bersama mencegah dampak yang lebih luas,” katanya. Mantan Kabareskrim ini membantah jika pihaknya kesulitan membongkar jaringan di korps militer itu. Alasannya, dia mengaku sudah mendapatkan dukungan penuh dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk membasmi peredaran narkoba di kalangan oknum TNI. “Beliau (Panglima) sudah kasih kewenangan ke kami. Kapan pun kami bisa masuk ke dalam camp militer untuk melakukan sidak menindak mereka,” katanya. “Panglima juga sudah memberikan ancaman kepada anggotanya. Jika ada anggotanya yang diproses BNN, maka bisa dihukum berat,” tegasnya. Dia mempercayakan kepada pengadilan militer yang nantinya akan memproses anggota yang terlibat narkoba. “Peradilan militer lebih tegas loh. Hukumannya juga jauh lebih keras dan kejam,” ujarnya yakin. Dua Kasus Ivan Fraksi PPP sudah mendengar kabar soal politisi IH yang juga anggota DPR yang disebut-sebut diciduk Kostrad terkait narkoba. FPPP masih mencari tahu soal
kebenaran informasi yang menyebar tersebut. “Belum bisa dihubungi saudara IH, HP-nya nonaktif, di mana keberadaan beliau masih penuh misteri,” ujar Ketua FPPP DPR Hazrul Azwar dalam jumpa pers di DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Dengan diciduknya Ivan Haz, menurut Hazrul, ada dua kasus yang sedang ditangani internal dewan. Pertama yaitu PRT dan yang kedua narkoba. “Ini perhatian serius,” ujarnya. Hazrul menambahkan, pihaknya berduka terkait kasus yang menjerat koleganya itu. “Ini terjadi saat bangsa ini darurat narkoba. Kami menyayangkan jika peristiwa itu terjadi. Kami akan mengambil perhatian sebatas koridor hukum yang berlaku,” imbuhnya. Meski demikian, PPP saat ini, lanjut Hazrul, tengah mencari informasi terkait kasus yang menjerat Ivan Haz. Hazrul menegaskan, ia menerima kabar Ivan tertangkap ketika membeli narkoba bersama sejumlah personel TNI-Polri. “Fraksi PPP sekarang sedang mencari info yang sesungguhnya, yang menurut berbagai sumber, anggota kami tertangkap ketika ingin membeli narkoba bersama beberapa personel TNI-Polri,” sambungnya. Hazrul berjanji bakal memberikan keterangan lanjutan usai bertemu dan berkomunikasi dengan Ivan. “Kami mencari tahu di mana keberadaan beliau, kami akan memberi keterangan setelah bisa ketemu dengan Ivan Haz,” tukasnya. MKD Bentuk Panel Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membentuk panel di kasus dugaan penganiayaan PRT yang dilakukan anggota F-PPP Fanny Safriansyah alias Ivan Haz. Ivan terindikasi melakukan pelanggaran berat. Di kepolisian, Ivan Haz sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sejak Jumat (19/2).
“Kita bentuk panel, tadi sudah kita sahkan. Saya ambil sumpah 4 anggota panel yang dari luar (DPR),” kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang dalam perbincangan, Selasa (23/2) kemarin. Panel memiliki masa kerja selama 30 hari. Pembentukan ini dilakukan karena ada potensi pelanggaran berat. “Ada indikasi pelanggaran berat,” ujar politikus PDIP ini. Tata Cara Pembentukan Tim Panel Diatur di Peraturan DPR no 2/2015 tentang Tata Beracara MKD. Panel dibentuk bila ada indikasi sanksi berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian. Pasa 39 ayat (1) menyebuakan, dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, MKD harus membentuk Panel yang bersifat ad hoc. Ayat (2) putusan panel disampaikan kepada MKD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR. Ivan sedianya diperiksa polisi kemarin sebagai tersangka penganiayaan pembantunya. Namun, batal memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya. “Ada urusan pekerjaan katanya. Dia (Ivan Haz) minta diundur seminggu,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Krishna Murti di Mapolda Metro Jaya Selasa (23/2). Diduga, Ivan mangkir karena diamankan polisi terkait keterlibatannya dalam kasus narkoba tersebut. Sementara Krishna enggan menjelaskan pertanyaan yang bakal diajukan tim Polda Metro Jaya kepada Ivan Haz dalam pemeriksaan nantinya. Krishna sebelumnya menyampaikan bahwa polisi akan menerbitkan surat panggilan kedua apabila anak dari mantan Wakil Presiden RI, Hamzah Haz itu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini. mer, oke
Persib Lebih Dominan Menyerang Sambungan dari Hal 1
Arema Cronus man. Sebagai gantinya, Dejan mempercayakan posisi penyerang tengah kepada Tantan. Sementara Arema Cronus menurunkan tim terbaik mereka seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tampil dengan tim terbaiknya, Arema Cronus tidak butuh waktu lama untuk membuka angka. Adalah Srdan Lopicic yang sukses memanfaatkan rebound sundulan El Loco Gonzales pada menit ke-12. Arema unggul dengan skor 1-0. Gol ini membuat anak asuh
pelatih Milomir Seslija nampak enjoy menjalani pertandingan. Sementara Persib selalu terburuburu untuk cepat mengalirkan bola ke depan. Hal ini membuat serangan Persib mudah dipatahkan oleh Hamka Hamzah dkk. Arema Cronus beberapa kali mendapatkan peluang lewat aksi Raphael Maitimo dan Esteban Vizcarra. Namun, tidak gol tambahan pada babak pertama. Arema Cronus tetap unggul satu gol. Samsul Arif akhirnya ambil bagian pada pertandingan ini saat dimasukkan oleh Dejan pada menit-menit awal babak kedua. Tak hanya Samsul, Dejan juga memasukkan Agung Pribadi
SUSUNAN PEMAIN: Persib Bandung (4-2-3-1): Made Wirawan; Dias Angga, Vladimir, Hermawan, Toni Sucipto; Hariono, Kim Kuniawan; Rahmad Hidayat, Atep, David Laly; Tantan. Arema Cronus (4-3-3): Kadek Wardana; Kipuw, Hamka Hamzah, Kiko Insa, Alfarizi; Hendro, Lopicic, Maitimo; Dendi Santoso, Vizcarra, El Loco Gonzales. dan disusul dengan Marko Krasic beberapa waktu kemudian. Pergantian ini membuat serangan Persib terlihat hidup. Toni Sucipto mendapatkan peluang pada menit ke-49. Namun tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti hanya mengenai mistar gawang. Dua peluang beruntun didap-
atkan oleh Arema Cronus pada menit ke-57. Sundulan El Loco dan tembakan akurat Lopicic mampu dihalau oleh Hermawan dan Agun Pribadi tepat sebelum bola masuk ke area gawang. Skor masih belum berubah. Silih berganti serangan terus dilancarkan oleh kedua kubu. Persib lebih dominan menyerang, namun barisan pertahanan Arema Cronus yang dikomandani Kiko Insa pada pertandingan ini tampil sangat solid. Tak ada gol tambahan hingga pertandingan usai. Kemenangan 1-0 memantapkan posisi Arema Cronus sebagai jawara di Bali Island Cup 2015. bol
hapus dari Prolegnas. Kami juga melihat ada undang-undang lain yang lebih prioritas,” katanya. Edi meyakini surat penolakan revisi UU KPK yang diserahkan ke Teten Masduki dan Johan Budi itu nantinya akan disampaikan langsung ke Presiden Jokowi. Sehingga, Presiden dapat melihat animo penolakan terhadap revisi UU KPK memang sangat besar. Selain dengan tegas menolak revisi UU KPK, Edi menjelaskan nantinya Forum Guru Besar akan menyampaikan beberapa usulan yang akan memperkuat taji KPK dalam memberantas korupsi. “Kami nanti akan menyampaikan pemikiran-pemikiran yang akan memperkuat KPK,” tukasnya. Kasus Novel Baswedan Sementara itu, di tengah hangatnya isu revisi UU KPK, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Agus Rianto mempertanyakan keputusan Kejaksaan Agung menghentikan kasus Novel Bas-
wedan, yang merupakan penyidik dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Dia menanyakan prosedur penangan kasus tersebut. “Kalau (Kejaksaan) sekarang ada menyatakan bukti enggak cukup atau kedaluwarsa, bagaimana saat (Kejaksaan) menerbitkan berkas sudah P21?” kata Agus di Bareskrim Mabes Polri, Selasa (23/2). Polri, kata Agus, tidak menyesalkan keputusan tersebut. Menurutnya tugas Polri telah selesai, bila suatu perkara sudah dinyatakan P21 (lengkap) oleh Kejaksaan. Polri cuma menanyakan alasan Kejagung untuk mencabut berkas tersebut, meskipun hanya cuma kurang bukti dan kedaluwarsa. “Berkas sudah oke, Kejaksaan sudah limpahkan ke pengadilan, sudah tetapkan juga hari sidang. Kenapa ditarik lagi (berkas)? Boleh enggak ditarik kembali? Tanya kejaksaan. Jika suatu kasus sudah P21 dan lengkap, tuntas pekerjaan Polri,” ujarnya. “Kami sudah limpahkan
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 24 FEBRUARI 2016
dan sudah P21, mencari bukti apalagi? Ya enggak perlu dong. Polri menghormati keputusan Kejaksaan terkait Novel,” pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menghentikan kasus penyidik KPK Novel Baswedan dengan dua alasan kuat. Salah satunya, karena kasus Novel dinyatakan kedaluwarsa sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 ayat 3 KUHP. Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Noor Rochmat mengatakan kasus Novel dinyatakan kedaluwarsa sejak 19 Februari 2016, satu hari setelah penganiayaan dan penembakan itu berlangsung yakni 18 Februari 2004. “Kedaluwarsa dihitung satu hari setelah perbuatan dilakukan, dari fakta di berkas bahwa perkara ini dilakukan 18 Februari 2004 maka satu hari sejak perkara dilakukan 19 Februari 2016 sudah kedaluwarsa,” kata Noor Rochmat dalam keterangan pers di Kejagung, Jakarta, Senin (22/2). dit, mer, meo, sin
Ade Diajak Naik Jet oleh Bambang Soesatyo Sambungan dari Hal 1
Muncul Isu Suap rimana dapatnya. Jangan sampai jadi gratifikasi. Kalau saya sih naik Garuda saja,” ucap Mahyudin di Banjarmasin, Minggu (13/2). Terkait hal itu, sekelompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (L AKP) melaporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Para pelapor menduga, Ade telah menerima gratifikasi berupa fasilitas jet mewah dari seorang pengusaha. “Kedatangan kami hari ini (kemarin, red) awalnya karena beredarnya foto di Medsos, jadi ada dugaan beberapa anggota dewan dan ketua DPR itu menerima gratifikasi berupa jet mewah untuk keliling,” kata Koordinator LAKP M Adnan, di Kompleks Parlemen, Selasa (23/2). Dalam laporannya, Adnan hanya menyertakan dua foto yang diambil dari media sosial sebagai bukti. Dalam foto itu, selain Ade, terdapat pula sejumlah anggota DPR lain, di antaranya Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo, dan anggota Komisi XI, Misbakhun. Penjelasan Ade Ade mengakui dirinya pernah
diajak naik pesawat jet mewah. Dia mengatakan, Bambang Soesatyo selaku tim sukses Ade dalam bursa calon ketua umum Partai Golkar, yang mengajaknya. Dirinya diajak Bambang menunggangi jet mewah itu dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Ade sendiri adalah Ketua Umum SOKSI sementara Bamsoet menjabat sebagai Waketum dalam organisasi itu. Ade mengungkapkan, Bamsoet tidak hanya mengajak dirinya namun juga Waketum SOKSI lain seperti Ahmadi Noor Supit dan Dewan Pembina SOKSI Titiek Soeharto serta pengurus SOKSI lainnya. “Saya perlu jelaskan, jadi dalam rangkaian Musda SOKSI saya selalu ditemani oleh pak Bamsoet sebagai Waketum SOKSI dan pak Supit (Ahmadi Noor Supit) juga. Teman yang lain mbak Titiek dan pengurus Soksi lah pokoknya,” ujar Ade di Gedung DPR, Selasa (23/2).Bamsoet, kata Ade, adalah salah satu pemegang saham dari perusahaan yang memfasilitasi jet mewah itu, yakni PT Kodeco-Jhonlin, yang bergerak dalam bidang tambang batubara di Kalimatan Selatan, serta angkutan laut, angkutan udara dan alat berat. Ade sempat bertanya kepada Bamsoet apakah dirinya melanggar aturan dengan menunggangi
jet mewah itu. Namun, Bamsoet menyatakan tidak melanggar aturan karena Bamsoet adalah komisaris di PT Kodeco-Jhonlin. “Ya karena kata beliau tidak melanggar aturan, ya oke. Karena itu tidak langgar peraturan. Saya naik,” kata Ade. Sikap MKD DPR RI Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang mengatakan pihaknya akan menelusuri motif aduan dugaan gratifikasi berupa fasilitas pesawat mewah yang diterima Ketua DPR Ade Komarudin. “Dalam rangka apa pelaporan ini? Dalam rangka suatu even munas atau murni? Motifnya harus dievaluasi,” kata Junimart Girsang di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (23/2). Junimart menuturkan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu aduan soal Ade Komaruddin. MKD akan menunda pembahasan dan penyelidikan perkara ini apabila menemukan bukti adanya muatan politis dari aduan tersebut. Anggota Komisi Hukum DPR ini mengatakan MKD bisa menghentikan pembahasan apabila aduan bersifat politis dan tidak ditemukannya bukti kuat yang mendukung adanya gratifikasi. “Bisa kami drop. Kami tidak mau MKD jadi alat mempermalukan orang,” ujarnya. tri, mer
Beratkan Pengusaha, Kadin Kecewa Sambungan dari Hal 1
Setelah BPJS mengiur juga dengan iuran yang lebih besar bisa 20 kali lipat UMP misalnya,” katanya. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan rumah yang tidak jauh dari tempat kerja. Sehingga perusahaan bisa mendapatkan efisiensi dengan karyawan yang tinggal berdekatan. “Mereka bisa mendapat pembangunan perumahan karyawan dekat dengan tempat kerjanya. Kalau sekarang kan, meskipun ada program FLPP, si pekerja kan tetap mencari rumah sendiri. Hanya pembiayaan pemilikannya saja yang dibantu pemerintah,” katanya. Nah dengan adanya Tapera ini, kata Yoseph, ada anggaran yang cukup untuk melakukan pembangunan rumah-rumah susun yang lokasinya dekat dengan tempat kerja. “Manfaat yang didapat perusahaan adalah karyawannya lebih produktif karena tempat tinggalnya dekat dengan tempat kerja. Selain itu, karywannya juga lebih sejahtera. Karena tempat tinggalnya dengan tempat kerjanya dekat sehingga karyawan bisa menghemat uang transportasi. Jadi itu untungnya untuk perusahaan.,” jelasnya. Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi UU, pemerintah memiliki payung hukum untuk mewajibkan warga negara untuk menabung sebagian dari penghasilannya yang akan dikelola badan pengelola Tapera untuk penyediaan rumah murah dan layak. Dalam UU Tapera yang disahkan kemarin, disebutkan bahwa iuran Tapera ini dikenakan 3% dari total upah yang diterima seorang pekerja. Dari 3% tersebut,
sebagiannya ditanggung pengusaha atau perusahaan pemberi kerja, sementara sebagiannya lagi ditanggung pekerja itu sendiri. “Berapa besaran yang akan ditanggung pemberi kerja dan berapa yang harus ditanggung pekerja, itu nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU ini. Tentu kami akan melibatkan setiap kalangan agar keputusan akhirnya nanti tidak merugikan satu pihak,” kata Yoseph Umarhadi. Sementara uang yang terhimpun dalam Tapera ini akan dikelola sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur perumahan rumah murah bagi para pekerja dengan penghasilan yang cenderung rendah. “Selama ini para pekerja kita kesulitan memiliki rumah karena harganya sangat mahal. Dengan adanya dana ini, negara punya anggaran yang cukup untuk melakukan pembangunan perumahan yang layak dan berbiaya murah,” pungkas dia. Ia mengatakan, jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (bpr) meningkat hingga kini mencapai 15 juta backlog (kebutuhan rumah). Jumlah ini akan terus bertambah karena terbatasnya anggaran negara untuk menyiapkan tempat tinggal kepada masyarakat miskin. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 5 triliun untuk menyiapkan rumah kepada masyarakat miskin setiap tahunnya. Dengan uang sebanyak itu, negara hanya mampu menyiapkan kebutuhan rumah 300-500 unit setiap tahunnya. “Padahal permintaan akan rumah tinggal mencapai 800 unit/tahun,” ungkapnya. Adapun beberapa syarat untuk bergabung dalam Tapera.
Pertama, minimal pemohon berumur 20 tahun atau sudah menikah, dan untuk warga negara asing syaratnya memiliki visa minimal enam bulan. Kedua, memiliki penghasilan di bawah upah minimum provinsi bersangkutan, dan tidak berumur di atas 60 tahun. Ketiga, Badan Pengelola (BP) Tapera menjamin peserta untuk memiliki rumah. Keempat, BP Tapera tidak bisa dibubarkan dan atau dipailitkan. Kadin Kecewa Namun, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengaku kecewa dengan adanya pengesahan UU Tapera. Alasannya, U U ini berbenturan dengan program andalan pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan kebijakan yang digulirkan pemerintah seharusnya dapat menciptakan lapangan kerja dan tidak memberatkan pengusaha. “Kita sebetulnya terus terang agak kecewa juga, tapi pemerintah mungkin punya pandangan lain. Itu kan jadi beban perusahaan dimana sebenarnya sudah ada di BPJS. Apakah kebijakan ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru atau memberatkan. Kalau menurut saya begitu,” ujar Rosan di JW Marriot, Jakarta, Selasa (23/2). Lebih lanjut, kata Rosan, UU tersebut dinilai memberatkan bagi pengusaha. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan pemerintah tersebut. “Tapi ditanya beban pengusaha berapa dan pekerja berapa ya pasti bebannya ke perusahaan. Harusnya beban itu nanti dikompensasi ke kebijakan lain yang bisa membuat biaya ekonomi tinggi makin turun bisa pajak, ekspor dan sebagainya,” pungkas dia. dtf, mer
Editor : Mohammad Hakim Layouter : Husni Fahamsyah
C M Y K
8
JAKARTA
Sidang Praperadilan
Jessica Minta Dibebaskan JAKARTA - Tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin, menyampaikan poin gugatannya dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (23/2) pagi. Belasan poin gugatan yang diajukan memiliki inti yang sama, yakni tentang keberatan terhadap polisi yang menetapkan Jessica sebagai tersangka tanpa bukti yang konkrit. Usai mengemukakan alasan pengajuan praperadilan, tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso mengajukan tiga permohonan. Diharapkan hakim tunggal I Wayan Nerta mengabulkan permohonan Jessica. Tim kuasa hukum Jessica terdiri dari Andi Josoef, Yudi Wibowo Sukinto dan Hidayat Bostam. Adapun dari polisi diwakili oleh tim bidang hukum Polda Metro Jaya. “Menyatakan penahananan tersangka Jessica Kumala tak sah karena tak disertai perbuatan konkret,” kata Hidayat dalam persidangan perdana praperadilan kemarin. Terakhir, kuasa hukum meminta agar hakim menyatakan Termohon praperadilan segera mengeluarkan tersangka Jessica dari ruang tahanan Polda Metro Jaya, dan mengangkat cekal yang bersangkutan. Atau apabila hakim tunggal berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Sebelum menutup persidangan, hakim sempat menanyakan kepada Pemohon apakah ada permohonan yang mau ditambah. Namun kuasa hukum Jessica dengan mantap menjawab tidak ada. Hidayat mengatakan, pihaknya akan menghadirkan 2 saksi ahli pada Kamis (25/2) besok. Sementara agenda sidang praperadilan hari ini dilanjutkan dengan mendengar tanggapan dari pihak Termohon pada pukul 09.00 WIB. Dijadwalkan sidang praperadilan selesai pada 2 Maret. Namun hakim Wayan berharap bisa rampung sebelum itu, karena bertepatan dengan peresmian gedung PN Jakpus. “Kalau bisa lebih cepat paling tidak akhir Februari,” terang Wayan. Penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, menjerat Jessica dengan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana jo Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Berkas perkara Jessica saat ini tengah diteliti tim jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Apabila menurut jaksa tidak lengkap maka berkas itu akan dikembalikan lagi ke polisi untuk diperbaiki. dtk, kcm
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 24 FEBRUARI 2016
Penertiban Bangli Kali Apuran Ricuh Warga Minta Rusun, Ahok: Emang Kamu Siapa? JAKARTA – Pembongkaran sekitar 100 rumah di bantaran kali Apuran di wilayah Kelurahan Kapuk dan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar) diwarnai kericuhan, Selasa (23/2). Bentrokan antara petugas dan warga tak terelakkan ketika ratusan bangunan liar (Bangli) akan dibongkar paksa ribuan petugas gabungan. Dalam aksi tersebut, sejumlah warga bersenjata bambu sempat menghadang sejumlah petugas yang menggunakan dua alat berat. Setelah petugas menembakan gas air mata warga pun dibuat kocar-kacir. “Ada yang terluka kena lemparan batu,” tutur Sulastri (45), salah seorang warga di lokasi, Selasa (23/2). Sekitar satu jam kemudian, bentrokan mereda dan suasana kembali kondusif. Petugas kembali melanjutkan pembongkaran sejumlah bangunan liar. Camat Cengkareng, Mas’ud Efendi tak menyangka pembongkaran ini mendapat perlawanan dari warga. “Kami sudah beri pemberitahuan kepada warga sebelumnya tapi warga melawan,” terangnya. Mas’ud menegaskan, tidak akan memberikan rumah susun (Rusun) kepada warga. Pasalnya jauh sebelum aksi pembongkaran, pihaknya telah memberikan beberapa unit rusun kepada warga Pesakih, Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat
sekitar enam bulan lalu. “Makanya bongkaran hari ini (kemarin), kami tidak memberikan Surat Peringatan 1, 2, maupun 3 seperti kawasan lain,” jelas Mas’ud. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi menuturkan setelah bangunan bersih akan langsung dibuat jalan inspeksi. Lebar jalan yang akan dibuat masing-masing sekira 8 meter, dengan panjang sekitar 2,8 kilometer dan berakhir di kawasan jalan inspeksi Cengkareng Drain. “Secepatnya akan selesai, semoga aja satu bulan sudah kelar,” tutur Anas ketika ditemui di lokasi. Pasca bongkaran Kali Apuran, rencana aksi serupa juga akan dilakukan di kawasan Kali Semonggol, Tegal Alur, Kalideres dalam waktu dekat. “Ya mungkin minggu depan, setelah kita bongkar Kalijodo,” tutup Anas. Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertanyakan warga yang meminta uang kerahiman maupun rusun kepada Pemprov DKI Jakarta. “Itu juga kita pertanyakan, siapa mereka (yang minta rurun dan uang kerahiman)? Itu orang baru masuk. Kan, baru ditertibkan tahun lalu,” ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/2). Dikatakan Ahok, penertiban warga di Bantaran Kali Apuran sebel-
WRT
PENERTIBAN: Salah satu alat berat membongkar bangli milik warga di bantaran Kali Ampuran di wilayah Kelurahan Kapuk dan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (23/2). umnya sudah dilakukan tahun lalu. Hanya saja, lanjut Ahok, lantaran tidak segera di pasang sheet pile atau dinding turap, kawasan tersebut akhirnya di huni kembali oleh bangunan liar. “(Dinas,-red) PU (Pekerjaan Umum) Tata Air nya, payah dulu. Karena enggak dibikin sheet pile, dia balik lagi. Yang sudah ada sheetpile saja, dia bangun rumah, kok, di atasnya, orang itu mau nuntut apa?” ungkap Ahok.
Selain itu, Ahok juga mengatakan, bahwa dengan memberikan uang kerahiman kepada warga yang wilayahnya terkena penertiban, hanya akan membuat warga tersebut menjadi manja. “Kenapa saya tutup uang kerahiman, kalau dikasih uang, dia bangun lagi, bangun lagi. Tapi kalau hanya kita tanggung anaknya sekolah, naik bus, dia mau usaha ini akan memperbaiki taraf hidupnya,” tegasnya. Oleh karena itu, setiap warga
PILGUB DKI 2017
PDIP Tunggu Megawati, Basuki Bergantung ‘Teman Ahok’
Penertiban Kalijodo
Aliran Listrik Kafe Intan Dicabut JAKARTA - Meski penggusuran resmi belum dilakukan, ada dua tempat di kawasan Kalijodo yang aliran listriknya dicabut. Salah satunya adalah Kafe Intan yang dimiliki Daeng Aziz. “Ada pemadaman listrik tapi itu cuma dua titik bangunan saja, salah satunya Kafe Intan,” ujar Camat Penjaringan Yani Wahyu ketika ditemui di Kalijodo, Jakarta, Selasa (23/2). Wahyu tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa listrik di Kafe Intan dicabut. Menurutnya itu sepenuhnya kewenangan PLN. “Ya, Jadi PLN memang melakukan operasi pemadaman listrik bagi bangunan kafe yang melanggar pemakaian listrik. Lebih jelasnya tanya PLN,” kata Wahyu. Wahyu menyambut baik banyaknya warga yang mengemas barang sejak sekarang. Jadi ada waktu melakukan pemberesan jika ada barang yang tertinggal. “Kalau mengemasi barang lebih cepat lebih baik,” kata Wahyu. dtk
yang mempunyai sertifikat hak guna bangunan, namun terkena dampak penertiban, mereka hanya akan diganti dengan Rumah Susun yang bersertifikat (Hak Guna Bangunan,-red), dan anak-anaknya akan diberikan jaminan Kartu Jakarta Pintar. “Kita kayak orang tua didik anak. Kalau anak manja disogok uang terus, ya, tambah rusak. Kita bina mereka. Cuma yang biasa main, ya, tersinggung,” tandasnya. wrt, okz, spb
MTR
BONGKAR SENDIRI: Sejumlah pekerja membongkar bangunan salah satu kafe di Kalijodo, Jakarta, Selasa (23/2). Warga mulai membongkar bangunan sendiri sebelum pelaksanaan eksekusi permukiman dan kafe di Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta pada 29 Februari mendatang.
Warga Kalijodo Mulai Bongkar Bangunan JAKARTA- Rencana Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban di kawasan lokalisasi prostitusi di Kalijodo, akhirnya direspon warga. Beberapa bangunan yang berdiri di lahan milik Negara ini, mulai dibongkar sendiri oleh pemiliknya yang selama ini mereka tempati. Sisa puing akan mereka jual ke pengepul. Pantauan di kawasan Kalijodo, beberapa rumah warga sudah menjadi puing-puing. Salah seorang warga, Joko (46) mengatakan, warga memilih membongkar rumahnya sendiri karena sisa puing-puing masih bisa digunakan. “Kalau Pemerintah yang bongkar hancur semua, puing-puing ini tidak bisa dipakai,” kata Joko di Jalan Kepan-
duan II, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (23/2). Langkah serupa juga dilakukan Jamal (58). Ia sengaja membongkar sendiri bangunan yang dijadikan tempat usaha warung nasi di Kalijodo sejak 1983. Warga lainnya, Rohman (40) juga mengaku membongkar bangunan untuk menjual kembali beberapa puing-puing rumahnya. Sebab, ia akan pindah ke rumah susun sewa Marunda. “Lumayan buat nambah duit. Kan enggak dikasih uang,” kata Roni. Pembongkaran bangunan di Kalijodo oleh pemiliknya sendiri diapresiasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan ia memas-
tikan eksekusi penertiban kawasan Kalijodo tetap dilaksanakan. “Teman-teman Kalijodo sudah bagus kok, yang dari gereja sudah kirim surat ke saya mereka katakan akan ikut dan taat pada pemerintah, akan bongkar sendiri, jemaat akan bongkar padahal gereja itu sudah berdiri 48 tahun,” tutur Ahok. Ahok mengatakan, sangat menghargai sikap warga Kalijodo itu. Meskipun saat ini nada-nada perlawanan tetap tidak hilang dari Kalijodo. “Enggak ada lebih cepet lebih cepet, SP1 kan 7 hari. Saya hargai gereja yang buat surat ke saya, seperti itu, kita hargai. Kita juga hargai sejumlah KK yang sudah pindah,” pungkas Ahok. mtr, lpt
JAKARTA - Untuk kesekian kalinya, Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan keinginan untuk menggandeng Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, seorang kader PDIP, sebagai pendampingnya di Pilgub DKI 2017. PDIP DKI akan merelakan Djarot sebagai cawagub pendamping Ahok bila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengizinkan. “Kalau sudah ada keputusan partai ya sudah enggak ada cerita rela dan tidak rela lagi,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP, Pantas Nainggolan, Selasa (23/2). Namun demikian, baik DPD PDIP DKI dan DPP DKI sendiri, belum membuat keputusan soal Pilgub DKI. Sebagaimana diketahui, keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sangat berpengaruh di partai berlambang banteng moncong putih ini. “Bagi kita secara personal, tidak ada soal (bila Djarot jadi cawagub). Karena kita yakin partai sudah mempertimbangkan yang terbaik, bila memang sudah diputuskan. Namun sampai sekarang belum ada keputusan,” kata Pantas yang juga anggota DPRD DKI ini. Sementara itu, Ahok sendiri mengklaim sudah mendapat dukungan dari PDIP. Namun, sebelum setuju diusung PDIP, Ahok ingin persetujuan dari komunitas pendukungnya, Teman Ahok. “Memang PDIP mau dukung kok. Sudah ngomong. Maka sekarang kita pengin Teman Ahok bagaimana, begitu loh,” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (23/2). Menurut Ahok, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri su-
BASUKI TJAHAJA PURNAMA dah lama mendukung dirinya. Namun memang belum ada pernyataan resmi dari PDIP sebagai partai, baru dukungan pribadi ketum. “Bagi Bu Mega sebenarnya sederhana, kalau kita kerjanya baik, bisa menolong masyarakat, bisa jadi model, pasti didukung. Sama kayak dukung Bu Risma kan. Bu Risma juga tenang-tenang saja, pasti PDIP dukung Bu Risma,” tutur Ahok. “(Dukungan resmi) Belum. Masih ada proses rapatnya,” tambah Ahok soal dukungan resmi dari PDIP. Ahok mengatakan PDIP mendukungnya tanpa syarat. Ahok mengatakan tetap akan lewat jalur independen. “Ya kita sih tetap menghargai yang jalur independen Teman Ahok dong. Mereka tetap kumpulkan (dukungan) sampai bulan April. Sudah pasti cukup kok,” ujar Ahok. Berarti sudah pasti sama Pak Djarot? “Ya asal PDIP kasih Mas Djarot saja,” jawab Ahok. dtk, okz
KISAH WARGA KALIJODO, SUJIYEM HIDUP DI RUSUN MARUNDA
Berharap Dapat Modal Agar Bisa Jualan Nasi Rencana pembongkaran bangunan liar (bangli) di kawasan Kalijodo menyisakan sejumlah cerita. Terutama bagi warga Kalijodo yang kini memilih menempati rumah susun (Rusun) Marunda. Seperti apa? SUJIYEM (53) warga Kalijodo yang rumahnya terancam diratakan dengan tanah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mulai mengeluhkan sumber pedapatan ketika menempati rusun Marunda. Meski senang tinggal di hunian baru, Sujiyem masih cemas soal roda ekonomi keluarganya. Sujiyem berharap bisa mendapatkan modal untuk kembali berjualan nasi, seperti saat dirinya masih tinggal di Kalijodo. “Alhamdulillah, pindah itu sudah merasa tenang, sudah
tidak was-was lagi. Sekarang sudah menikmati di sini, cuma di sini belum bisa buka usaha. Biasanya di sana kan jualan nasi. Ya saya sih sebetulnya mengharapkan adanya uang kerohiman, jadi ada modal,” ujar Sujiyem saat ditemui di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakut, Selasa (23/2). Modal usaha bagi Sujiyem bisa membantu menopang ekonomi keluarga. Sebab saat pindah mengikuti instruksi Pemprov DKI, Sujiyem tidak mendapatkan uang kerohiman. “Sementara di sini lagi nggak pegang uang,” tutur dia. Sujiyem bersama suaminya Fauzan (46) dan kedua anaknya, mulai menempati Cluster A Blok 11 Rusunawa Marunda pada Senin (22/2) kemarin. Sudah hampir seluruh barang miliknya dipindahkan dari rumah lamanya di RT 06/05 Kalijodo, Kecamatan Penjaringan. Dia mengaku sudah merasa nya-
man menempati unit bertipe 36 yang memiliki 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang keluarga, dan 1 dapur. “Secara umum sudah nyaman. Cuma kekurangannya belum rapi saja,” sebutnya. Dari 113 KK yang mengambil kunci, baru 5 di antaranya yang menempati Rusunawa Marunda. Kelima KK itu tinggal di Cluster A, Blok 11 di lantai 3 dan lantai 4. Staf Dinas Perumahan Pemprov DKI UPT Rusun Marunda Dwi Hartono mengatakan, para penghuni pindahan dari Kalijodo dibebaskan membayar uang sewa untuk 3 bulan pertama. Nantinya para penghuni akan membayar iuran pemeliharaan lingkungan (IPL) di lantai 1 Rp 159 ribu per bulan, namun belum termasuk air PAM dan listrik (token). Sedangkan di lantai 2, penghuni diwajibkan membayar IPL per bulan Rp 139 ribu. Pada lantai 3 biaya IPL yang dikenakan Rp 119 ribu dan lantai 4 Rp 99 ribu per bulan.
Selain Rusun Marunda, Pemprov DKI juga menyiapkan Rusun Pulogebang untuk menampung sebagian warga Kalijodo. Warga Kalijodo disiapkan di Blok H lantai 1-5. Berdasarkan pantauan di sekitar Rusun, Selasa (23/2) belum ada warga Kalijodo yang pindah ke Rusun Pulogebang. Barangbarang warga juga belum ada yang masuk ke rusun. Namun 77 warga Kalijodo sudah mengambil kunci rusun. Rusun Pulogebang terlihat bersih, nyaman karena bangunan baru. Satu unit rusun terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang keluarga, 1 dapur dan 1 tempat jemuran. Luas 1 unit rusun 36 meter persegi. Di rusun ini disediakan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Pulogebang Indah yang baru diresmikan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu. Di RPTRA ini terdiri dari ayunan, perosotan, taman
DTK
RUSUN MARUNDA: Sujiyem warga Kalijodo yang kini menempati Rusun Marunda, Selasa (23/2). Sujiyem berharap pemerintah memberikan uang kerohiman untuk modal usaha. dan tempat joging. Rusun Pulogebang dilayani oleh bus pengumpan (feeder) dari Transjakarta. Bus yang beroperasi dari pukul 05.00-22.00 akan masuk ke dalam rusun setiap satu jam sekali. Untuk biaya sewa, warga tidak akan membayar 3 bulan. Namun setelah
itu, harga sewa di lantai satu Rp 234 ribu per bulan, lantai dua Rp 212 ribu per bulan, lantai tiga Rp 192 ribu per bulan, lantai empat Rp 173 ribu per bulan, dan lantai lima Rp 156 ribu per bulan. Biaya sewa itu belum termasuk ongkos listrik dan air. dtk
Editor : Muhammad Natshir Layouter : Sulistyorini
C M Y K
CMYK
CMYK
NOMOR
SURABAYA
09 RABU 24 FEBRUARI 2016
PENTING
PMK SURABAYA PUSAT JL PASAR TURI 21 (031)-3533843-44 POLRESTABES SURABAYA JL SIKATAN 1 (031)-3523927 RS ISLAM SURABAYA JL A YANI 2-4 (031)-8281744 JEMURSARI 51-57 (031)-8437784
DUTA MASYARAKAT
Empat Daerah di Jatim Jadi Percontohan Kartu Identitas Anak SURABAYA - Pemerintah pusat telah menunjuk 52 kabupaten/kota se- Indonesia sebagai daerah ujicoba (pilot project) Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2016. Empat daerah kabupaten/ kota di Jawa Timur yang ditunjuk menjadi daerah percontohan adalah Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Kediri, dan Kota Blitar.
“Dari 52 kabupaten/kota seIndonesia, empat daerah di Jatim itu langsung ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kami tidak tahu alasannya kenapa hanya menunjuk empat daerah itu,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur, Sukardo, saat dikonfirmasi DUTA, Selasa (23/2) ke-
KASUS PERAMPASAN
Pengacara Pemeras Dijerat Pasal Berlapis
marin. Kota Surabaya yang kaya akan prestasi tidak masuk menjadi daerah percontohan juga tidak diketahui alasannya. “Mungkin jumlah warga di Surabaya jauh lebih banyak dibanding empat daerah itu, sehingga pemerintah pusat mungkin ingin Surabaya fokus pada penyelesaian e-KTP terlebih dahulu,” ďalih mantan
SUKARDO
sekwan DPRD Jatim ini. Lebih jauh Sukardo menjelaskan bahwa ada dua bentuk KIA pada anak-anak. Untuk KIA pada anak-anak berusia 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan KIA bagi anak berusia 5 tahun hingga 17 tahun terdapat foto. Kendati demikian, kata Sukardo, fungsi dan manfaat KIA dengan e-KTP tak jauh beda.
KIA dan e-KTP sama-sama penting untuk mendata warga. Bagi orang tua yang ingin anaknya memiliki KIA juga sangat mudah, proses pengurusannya sama persis dengan e-KTP bahkan sehari bisa langsung selesai. “Kalau KIA kan tinggal orang tuanya yang mengurus ke kelurahan dan kecamatan dengan membawa kartu keluarga (KK).
Kalau e-KTP, masing-masing perorangan yang mengurus sendiri,” tambahnya. Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof Zudan Arif menyatakan bahwa kepemilikan KIA bagi anak-anak adalah untuk pemenuhan hak konstitusional
» BACA: 63% dari..., hal 10
Risma Cabut Tiga Perda Sekaligus Juga Akan Ambil Alih Pasar Turi
SURABAYA - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Jainul akhirnya menggelar sidang perdana perkara perampasan dan pengancaman yang melibatkan seorang advokat, Peter Manuputti sebagai terdakwa, (23/2). Sidang di ruang Kartika PN S u r a b ay a i n i , digelar dengan agenda pembacaan nota dakwaan oleh Jaksa Penutut Umum (J P U ) S u s e n o DUTA/ANDI MULYA dari Kejaksaan WAJAH PETER MANUPUTTI Negeri (Kejari) Surabaya. Dalam dakwaan JPU, diceritakan Peter ditangkap di jalan Dukuh Kupang Surabaya (12/8/2015) lalu oleh petugas unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polrestabes Surabaya, setelah dilaporkan oleh korban Lily Yunita, penghuni Apartemen Water Palace blok C Surabaya. April 2015, Peter bersama teman-
S U R A B AYA – K e m b a l i memimpin Surabaya, Wali Kota Tri Rismaharini berencana mencabut tiga peraturan daerah (perda) sekaligus. Dicabutnya ketiga perda tersebut, karena keberadaannya selama ini dinilai sudah tidak relevan dan malah bertentangan dengan undang undang nomor 28 tahun 2008 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Pencabutan tiga perda itu disampaikan dalam sidang paripurna di gedung DPRD Surabaya jalan Yos Sudarso, Selasa (23/2). Perda itu saat ini baru diusulkan untuk dicabut. Setelah itu, anggota dewan akan mempertimbangkaan usulan itu. Ketiga perda itu meliputi perda Kota Surabaya nomor 13 tahun 2001 tentang retribusi pasar grosir, pertokoan, dan pusat perbelanjaan pasar turi. Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2005 tentang izin perencanaan bangunan gedung. Terakhir perda Kota Surabaya
» BACA: Pembatalan..., hal 10
» BACA: Peter Bentak..., hal 10
PANGDAM BRAWIJAYA
Mahasiswa Waspadai Paham Radikalisme SURABAYA - Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Sumardi dengan tegas mengingatkan agar para mahasiswa baik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk tidak mudah terjebak pada paham radikalisme. It u d i s a m p a i k a n l a ng s u ng Mayjen Sumardi di depan ratusan mahasiswa dalam acara Silahturrahim Pangdam V/Brawijaya dengan Ketua dan Sekretaris BEM Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Sekolah Tinggi se-Jawa Timur, di Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya di Surabaya, Selasa (23/2). “Mahasiswa wajib mewaspadai pemahaman radikalisme yang sekarang tengah berkembang dimasyarakat. Selain itu, mahasiswa harus semakin maju melihat perkembangan teknologi yang dibarengi dengan penerapan pemanfaatan tepat guna,” tegasnya. Posisi mahasiswa sendiri harus
TRI RISMAHARINI
Pj Bupati Pacitan Hanya Sebulan
DUTA/RILIS
POLISI AMANKAN UANG PALSU RATUSAN JUTA UPAL: Petugas menunjukkan uang palsu pecahan Rp100 ribu saat gelar barang bukti sindikat uang palsu di Polres Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (23/2) kemarin. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sidoarjo berhasil menangkap 4 tersangka dengan barang bukti uang palsu sebanyak Rp137.650.000 dengan pecahan Rp50 ribu dan Rp100 Ribu.
Dewan Desak Pemkot Lindungi PKL
» BACA: Pertahanan..., hal 10
REVITALISASI TUNJUNGAN
Pemkot Dianggap Tak Serius SURABAYA- Rencana revitalisasi Pasar Tunjungan yang tak kunjung terlaksana memunculkan tudingan miring dari kalangan dewan. Para wakil rakyat ini memandang Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak serius membenahi pasar legendaris tersebut. Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono Pemkot kurang serius dalam merevitalisasi pasar legendaris ini. Pasalnya, rencana revitalisasi sudah digulirkan Pemkot sejak tiga tahun lalu. Tapi ternyata sampai sekarang belum dikerjakan sama sekali. “Saya melihat kenapa proyek revitalisasi ini kok molor, karenaDED-nya masih belum jelas. Lalu, peruntukan dan perencanaan pasar juga belum jelas, karena harus ada survei dan studi kelayakan untuk revitalisasi pasarini,” katanya, Selasa (23/2). Mantan ketua komisi D DPRD Surabaya ini menyayangkan sikap Pemkot yang menolak kerjasama dengan investor untuk menggarap proyek ini. Padahal, dengan lokasi lahan Pasar Tunjungan yang sangat strategis, yakni di Central Business District (CBD), bisa dipastikan banyak pengembang yang tertarik menggarap pasar ini.
» BACA: PD Pasar..., hal 10
ADI SUTARWIJONO
VINSENSIUS
SURABAYA - Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) terus mendapat perhatian dari kalangan dewan. Para PKL yang sering digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendapat simpati serius. Peraturan daerah (Perda) nomor 17 tahun 2003 tidak hanya memble, tapi perda itu dinilai tak relevan. Anggota DPRD Surabaya Vinsensius mendorong Pemkot Surabaya melakukan revisi terhadap perda nomor 17 ta-
hun 2003 tentang PKL. Selain tak relevan, pasal demi pasal dalam perda ini tak mengatur secara detail penataan PKL. Sehingga, nasib PKL selalu ada di tangan Satpol PP Kota Surabaya. “Produk (Perda) ini sudah lama, sangat perlu direvisi. Di perda ini kalau melanggar harus ditertibkan, karena pasalnya sedikit. Jadi sudah tidak relevan dengan sekarang,” ujarnya, Selasa (23/2). Awey, sapaannya, meman-
dang, para PKL butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara Pemkot Surabaya tak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Tidak ada pilihan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah selain mebuka lapak di tempattempat strategis untuk menyambung hidup. “Siapa sih yang mau jadi PKL dan berjualan di tempat yang dilarang. Kalau boleh mi-
» BACA: PKL Harus..., hal 10
SURABAYA – Priyo Dharmawan bisa jadi merupakan Penjabat (Pj) Bupati tercepat di Jawa Timur. Bagaimana tidak, masa baktinya sebagai Pj Bupati Pacitan hanya berumur sebulan. Masa jabatan Bupati Pacitan, Indartato, berakhir pada 21 Februari 2016. Namun karena bertepatan hari Minggu sehingga pelantikan Pj Bupati Pacitan dilaksanakan pada hari Senin (22/2) malam. Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo yang melantik langsung Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim tersebut, menggantikan bupati sebelumnya, Indartato, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Pakde Karwo, sapaan akrab
Gubernur Jatim minta Pj Bupati Pacitan untuk langsung bertugas dan melakukan koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Kapolres, Dandim, Kejari hingga jajaran tingkat legislatif. “Saya minta betul kepada Pak Priyo, segera laksanakan koordinasi dengan Forkopimda dan DPRD, supaya tidak ada kekosongan pemerintahan,” tegas mantan Sekdaprov Jatim ini. Bahkan orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim itu berharap paska dilantik menjadi Pj Bupati Pacitan, Priyo Darmawan malam ini langsung menuju Pacitan untuk memberikan pelayanan kepada
» BACA: Indartarto..., hal 10
DUTA/FATHIS SUUD
DILANTIK: Priyo Dharmawan saat dilantik Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo sebagai Penjabat (Pj) Bupati Pacitan, Senin (22/2) malam, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Pakde Karwo Pasang Badan untuk JIIPE SURABAYA – Gubernur Jatim, Soekarwo menyatakan pasang badan untuk keberlangsungan pembangunan megaproyek pembangunan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Manyar Gresik. Hal itu ditegaskan oleh orang nomor satu di Jatim tersebut, pasca terdengar kabar bahwa Komisi D DPRD Jatim mempermasalahkan pembangunan oleh Pelindo III tersebut. Bahkan Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo menegaskan bahwa dirinya bersama Kapolda Jatim barusan dipanggil ke Istana Presiden diminta untuk mengawal konsep pembangunan pararel 3 jam. “Artinya, pembangunan tidak seperti dulu
DUTA/DOK
MENGAWAL: Gubernur Jatim, Soekarwo (kanan) saat mendampingi Presiden Joko Widodo pada waktu peresmian JIIPE di Manyar Gresik, akhir tahun 2015.
lagi menunggu semua perizinan beres baru dilakukan. Tapi satu berjalan yang lain bisa mengikuti,” terangnya, Selasa (23/2) kemarin. Di jelaskan Pakde Karwo, pada prinsipnya kekurangan perizinan pembangunan JIIPE akan diselesaikan sambil berjalan. Yang penting, Izin Pemanfaatan Lahan dari Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto sudah disetujui, sehingga Gubernur tinggal mengikuti. “Saya (Gubernur) kan kebagian urusan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), ya tinggal mengikuti Bupati saja,” dalihnya. Ia juga mencontohkan reklamasi Teluk Lamong Surabaya pada awalnya hanya disetujui 50 hektare. Namun setelah beroperasi dan dipandang perlu
untuk pengembangan oleh PT Pelindo sehingga reklamasi diperbolehkan diperluas menjadi 303 hektare. “JIIPE sekarang baru mendapat izin reklamasi 161 hektare dari kebutuhan 406 hektare, kekuranggannya akan menyusul sambil proses pembangunan berjalan,” ungkap Soekarwo. Di singgung soal pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi JIIPE yang belum mendapat izin? Gubernur Jatim membantah bahwa kapal pengeruk pasir di sekitar Alur Pelayanan Barat Surabaya (APBS) itu bukan untuk reklamasi JIIPE, tetapi untuk perluasan APBS dari 200 meter menjadi 300 meter yang diikerjakan
» BACA: Gubernur..., hal 10 Editor : Arohman Layouter : Ismail Amrulloh
CMYK
CMYK
10
PERAK
SENIN,20 JUNI 2012 DUTA MASYARAKAT RABU, 24 FEBRUARI 2016
OP Ancam Stop Bongkar Sapi SURABAYA - Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak mengancam tidak melayani kegiatan bongkar/muat hewan ternak dari dan ke kapal, jika perusahaan bongkar muat (PBM) dan pemilik ternak tetap menggunakan seling tanduk (jantur). “Kami juga akan mem-blacklist jika nekad kembali bongkar hewan ternak dengan seling tanduk,” kata Kepala Seksi Fasilitas dan Operasional Pelabuhan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Melfin Sirait, Selasa (23/2). Meski perusahaan bongkar muat telah membuat surat pernyataan tidak menggunakan seling tanduk, lanjut Melfin, pemilik ternak turut menandatangani surat kesanggupan tata pelaksanaan pembongkaran hewan ternak yang sesuai aturan yang berlaku. “Disertai tanda tangan pemilik dengan materai Rp6 ribu. Salah satu persyaratan dokumen penetapan kapal,” tegasnya. Aturan kegiatan pelaksanakaan bongkar/ muat hewan ternak yang berlaku sesuai Undangundang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Surat Kawat DIRJENLA No.3/PHBL-13 dan Surat Edaran Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak No. UM.003/02/20/OP.TPr-13 tanggal 25 Februari 2013 tentang Tata Cara Bongkar Muat Hewan Ternak dari dan ke Kapal. “Dengan demikian pemerintah bisa memberikan sanksi kepada pemilik ternak,” tuturnya. arm
DUTA/DOK PELINDO III
LDP: Pelindo III gelar program Leaders Development Program (LDP) dalam upaya meningkatkan kompetensi para manajer utama atau manajer senior setingkat general manager, senior manajer, dan manajer.
Pelindo III Tingkatkan Kompetensi SDM Leaders Development Program (LDP)
DUTA/ARI ARMADIANTO
SELING TANDUK: KM Dandelion saat membongkar sapi di Terminal Nilam, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (18/2) lalu.
SURABAYA – BUMN penyedia jasa kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau yang biasa disebut Pelindo III, menggelar program Leaders Development Program (LDP) dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi bagi para manajer utama atau manajer senior setingkat general manager, senior manajer, dan manajer. Kompetensi para manajer perlu terus ditingkatkan agar semakin piawai memberi solusi pada setiap tantangan dan menangkap peluang di lingkungan bisnis perusahaan, selain mendukung unsurunsur dari visi perusahaan dalam memberikan layanan prima dan memacu terbentuknya kegiatan
logistik yang terintegrasi. Direktur SDM dan Umum Pelindo III, Toto Heli Yanto, mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan yang semakin kompleks, maka dibutuhkan cara-cara baru yang lebih unggul dalam mencapai sasaran kinerja yang diberikan karyawan, khususnya para pemimpin perusahan, dan para manajer senior memiliki target yang harus dicapai demi menjaga performa perusahaan. “Sebagai prioritas utama, program pengembangan ini berfokus terhadap target/KPI (key performance indicator) yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat kebutuhan
akan tercapainya target-target yang telah ditetapkan akan menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Namun demikian, diperlukan juga investasi jangka panjang berupa tambahan kompetensi yang berdampak besar pada pencapaian visi perusahaan dan juga persyaratan kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN”, ujar mantan Kahumas Pelindo III tersebut. Memperhatikan ketersediaan dan efisiensi waktu peserta, maka program LDP digelar selama 6 hari secara optimal. “Agar tujuan pengembangan kompetensi bisa dicapai, maka metode workshop dengan peserta terlibat aktif mengerjakan tugas merupakan metode utama yang digunakan,” kata Senior Manajer Pelayanan SDM, HM. Nugroho Dwi Priyohadi menambahkan. Kegiatan workshop LDP tersebut
diselenggarakan oleh Pelindo III bekerjasama dengan PPM Manajemen. Pelaksanaan kegiatan itu terbagi dalam beberapa batch dengan waktu tertentu dan diselenggarakan di ruang pelatihan Gedung Grha Barunawati, Surabaya. “Peserta diminta mengidentifikasi keadaan unit kerjanya dan mengenali isu strategis berupa peluang atau masalah yang dihadapi. Selanjutnya selama workshop peserta diminta menyusun rencana untuk menangani proyek unggulan, yaitu inovasi dari sebuah inisiatif yang berdampak strategis. Semua peserta dievaluasi, yang terbagi atas 3 tahapan, yaitu pre-class dengan bobot sebanyak 15%, in-class dengan bobot penilaian 45%, dan presentasi dengan bobot penilaian sebesar 40%, dengan tambahan syarat kehadiran di dalam kelas minimal 90% dari total program di
dalam kelas”, jelas Nugroho. Sementara menurut Alphieza Syam, instruktur dari PPM Manajemen, mengatakan bahwa upaya Pelindo III untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan seperti LDP tersebut merupakan upaya yang tepat dalam menjawab tantangan dan perkembangan bisnis global. Melalui berbagai rangkaian aktivitas dalam program LDP tersebut para peserta didorong agar dapat ‘memacu’ dirinya untuk mampu berpikir secara analitis dan berorientasi strategis, terutama demi meningkatkan kinerja di unit kerjanya masing-masing sehingga dapat berkontribusi kepada peningkatan daya saing perusahaan dan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa serta masyarakat. arm
SAMBUNGAN Bentak Korban, Sebut Pelacur-Anjing Sambungan dari Hal 9
Pengacara temannya, yakni Intan Meitudina, Ardon, Ethen dan Ibent (ketiganya DPO) mendatangi korban di kamarnya yang terletak di lantai 2 apartemen Water Palace. Sesampai di ruangan korban, Peter bersama ketiga temannya itu langsung marah-marah dan mengaku sebagai suruhan seseorang untuk menagih korban. Peter meminta korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp5 miliar dengan dalih sebagai pembayaran utang korban kepada seseorang yang dianggap bos oleh Peter. Terjadi adu mulut di antara mereka. Argumentasi yang dikeluarkan Lily, makin menyulut kemarahan Peter dan teman-temannya. Tak ayal, Peter pun membentak-bentak korban serta menyebutnya sebagai pelacur dan anjing. Tindak perampasan terjadi ketika Peter Cs turun menuju lantai
1 apartemen. Mereka berpapasan dengan Bambang, teman korban yang kebetulan sedang memegang kunci mobil Mazda nopol L 1913 YD milik korban Lily. Kemudian Peter memerintahkan teman-temannya untuk merampas kunci tersebut dari tangan Bambang. Tak hanya itu, teman-teman Peter juga merampas iPad yang ditenteng Bambang. Berhasil merampas kunci mobil, akhirnya mereka membawa mobil dan iPad milik korban menuju sebuah Fast Food di Supermall Pakuwon. Atas ulahnya, Peter bakal dijerat pasal berlapis oleh jaksa. Yaitu pasal 368 ayat 2, pasal 363 ayat (1) ke 4 dan pasal 335 ke (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atas jeratan pasal berlapis tersebut, Peter terancam hukum maksimal 9 tahun kurungan penjara. Atas dakwaan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa yang diketuai Tomo tidak mengajukan eksepsi (bantahan dakwaan, red).and
63% dari 83 Juta Anak Tak Punya Akte Sambungan dari Hal 9
Empat sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengurus sejumlah keperluan anak-anak, seperti daftar sekolah, membuka rekening bank, mendaftar di puskesmas hingga paspor. Menurut Zudan, pemilihan daerah ujicoba KIA didasarkan pada capaian akta kelahiran anak yang mencapai angka di atas 75 persen. “Di Jawa Timur ada
empat daerah, yaitu Kota Kediri (80,07%), Kota Pasuruan (78,93%), Kota Mojokerto (78,87%) dan Kota Blitar (76,83%). “Penduduk Indonesia usia 0-17 tahun mencapai 83 juta. Ironisnya, 63% di antaranya belum memiliki akta kelahiran. Inilah yang melatarbelakangi Kemendagri membuat kebijakan mempermudah pembuatan akta kelahiran maupun pembuatan Kartu Identitas Anak,” pungkas mantan Guru Besar Ubaya Surabaya ini. ud
PT TANGARA MITRAKOM DIBUTUHKAN SEGERA
PT. Tangara Mitrakom yang berdiri sejak tahun 1998 adalah perusahaan yang menyediakan jaringan telekomunikasi dengan jangkauan yang luas. Sejalan dengan berkembangnya Perusahaan kami sedang membuka tantangan karir untuk pengembangan SDM, dengan kualifikasi sebagai berikut :
*TEKNISI BANKING* • Pria, usia 18 – 30 Tahun • Pend. Min. SMK Teknik Elektro, Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Jaringan • Memahami dasar- dasar elektro dan telekomunikasi • Memiliki pengalaman di bidang VSAT ± 1 tahun • Familiar dengan komputer dan jaringan komputer • Jujur, ulet, memiliki loyalitas tinggi, pekerja keras • Mampu bekerja di bawah tekanan • Penempatan di Surabaya, Banjarmasin
Jobdesc : • Melakukan maintenance dan instalasi terhadap lokasi yang di tentukan. Bagi yang berminat dan memenuhi syarat – syarat di atas silahkan kirim lamaran dan pas photo ukuran 3 x 4 anda melalui alamat di bawah ini : HRD Departement PT. Tangara Mitrakom Jl. R.P. Soeroso No. 37, Jakarta 10350 Atau email ke : hrd@mitrakom.co.id atau diah@mitrakom.co.id
Pembatalan Kontrak Pasar Turi Lewat Pengadilan Sambungan dari Hal 9
Risma nomor 13 tahun 1999 tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.
“Jadi kalau di Pasar Turi ada tarikan dan lain sebagainya harus dicabut,” terangnya usai paripurna. Risma, sapaannya, menyinggung kemungkinan Pemkot Surabaya mengambil alih pen-
gelolaan Pasar Turi. Saat ini, pihanya tengah mempelajari klausul perjanjian antara Pemkot Surabaya dengan PT Gala Bumi Perkasa (GBP) selaku investor Pasar Turi. Mantan Kepala Bappeko
Indartarto Pimpin Pacitan Lagi Periode 2011-2016 Sambungan dari Hal 9
Pj Bupati masyarakat. “Kalau bisa malam ini langsung ke Pacitan, karena kalau siang macet. Jangan biarkan pemerintahan kosong karena masyarakat membutuhkan pelayanan” pintanya. Pakde Karwo juga minta Priyo untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Salah satunya, memanfaatkan segala potensi daerah secara optimal dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. “Saya percaya Pj Bupati Pacitan bisa bekerja dan melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya walau-
pun hanya sebentar,” dalihnya. “Terima kasih atas segala pengabdian Pak Indartarto selama menjabat Bupati Pacitan periode 2011-2016. Dan selamat atas terilihnya kembali menjabat Bupati Pacitan periode yang kedua,” ungkap Pakde Karwo. Diakui Soekarwo, sesuai rencana awal pelantikan bupati terpilih hasil Pilkada serentak 2015 sejatinya dilaksanakan Maret dan Juni mendatang. Namun karena pemerintah pusat menginginkan dilantik serentak sehingga dilaksanakan pada 17 Februari 2016 lalu. “Pj Bupati Pacitan hanya bekerja kurang lebih sebulan karena Maret mendatang Bupati
PKL Harus Ditangani Dinas Koperasi Sambungan dari Hal 9
Dewan lih, mereka pasti ingin pekerjaan yang lebih baik, misal jadi pengusaha besar atau jadi anggota dewan,” ucap Awey. Politisi Partai Nasdem ini berpendapat, semestinya Pemkot Surabaya tidak gampang menggusur PKL. Mereka perlu mendapatkan perhatian, pendampingan, dan pengawasan dari pemerintah. Atas dasar ini, Awey meminta PKL harus ditangani serius oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Mereka harus mendapatkan fasilitas yang layak dan kemudahan mendapat izin tempat berjualan. “Biar tidak terkesan PKL selalu dihadapkan dengan Satpol PP. PKL dikembalikan ke lading sector masing-masing, seperti Dinas Koperasi dan UMKM. Sehingga ketika diberi pembinaan tetap melanggar, baru Satpol PP bertindak tegas sebagai penegak
perda,” terangnya. Sekadar diketahui, perda nomor 17 tahun 2003 ini mengatur tentang penataan PKL di Surabaya. Hanya saja, perda ini tidak bisa diterapkan karena tidak memiliki perwali sebagai petunjuk teknis. Komisi B DPRD Surabaya bersuara keras meminta Pemkot segera membuat perwali. Sayang belum ada tanggapan serius dari Pemkot. Selain perda itu, ada lagi perda nomor 9 tahun 2014. Perda ini mewajibkan pusat belanja dan gedung perkantoran menyediakan ruang kosong untuk PKL. Seolah bernasib sama, perda ini juga belum ada perwalinya. Akibatnya, dua perda PKL ini seolah-olah mati suri, tidak memiliki mamfaat bagi PKL. “Ya ini PR (perkerjaan rumah) besar bagi Pemkot, pemerintah harus serius menangani PKL. Karena kalau dibiarkan bisa jadi boomerang,” ujar Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur. azi
definitif sudah mulai bekerja,” imbuhnya. Selain pelantikan Pj Bupati Pacitan, pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyerahan tugas ketua tim penggerak PKK dan ketua Dekranasda Kabupaten Pacitan dari Luki Indartarto kepada Siti Ramlah sebagai ketua yang baru. “Terima kasih Ibu Luki, pengabdian ibu sungguh luar biasa bagi Jatim khususnya Pacitan, sehingga PKK Pacitan bisa mewakili Jatim ke tingkat nasional dan kerajinan Pacitan bisa terkenal ke mancanegara,” terang Hj Nina Soekarwo selaku ketua Tim Penggerak PKK Jatim dan ketua Dekranasda Jatim.ud
Surabaya ini mengaku tengah menyiapkan langkah besar untuk mengatasi kemelut yang berkepanjangan di pasar turi. Kontrak pasar turi meliputi Pemkot dengan PT GBP, dan pedagan dengan PT GBP. “Pembatalan kontrak dengan Pasar Turi harus melalui jalur pengadilan. Saat ini kita sedang mempelajari, dan sudah ada langkah yang akan kita jalankan,” terangnya. Wakil Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintah DPRD Surabaya Adi Sutarwijono memandang usulan pencabutan perda hal yang wajar. Pencabutan perda berlaku ketika ada
PD Pasar Akan Pindahkan Pemilik Stan Sambungan dari Hal 9
PD Pasar “Saya berharap, karena pasar ini berada di area yang sangat strategis, konsep Pasar Tunjungan ini tidak hanya untuk pasar
Gubernur Kebagian Urusan Izin Sambungan dari Hal 9
Pakde oleh PT Pelindo. “Saya sudah dikasih tahu Pangarmatim kalau ada kapal keruk pasir yang dilarang beroperasi di sekitar jembatan Suramadu. Tapi itu bukan kapal pengeruk pasir untuk pelebaran APBS dan JIIPE,” tegas Pakde Karwo. Sumber di internal Pemprov Jatim mengatakan sudah memperingatkan Bupati Gresik supaya pemanfaatan lahan dan ruang untuk pembagunan JIIPE disesuaikan dengaan peraturan yang berlaku. Alasannya, dikhawatirkan dikemudian hari bisa menimbulkan persoalan hukum. “Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja ditangkap KPK, saya khawatir bisa merembet ke JIIPE karena prosesnya memang banyak yang menabrak aturan,” jelas sumber yang mewanti-wanti namanya tak di korankan. Sebelumnya, Ketua Komisi D
peraturan baru dan perda tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. “Sehingga situasinya tidak bisa ditangani oleh perda itu, dan perdanya masih ada,” ujarnya. Awi, sapannya, mengungkapkan, semua usulan pencabutan itu akan disikapi oleh dewan. Perda bisa dibatalkan dengan membuat perda baru. Perda tersebut nanti akan dibahas oleh panitia khusus (pansus) DPRD Surabaya. “Kalau ada permohonan pencabutan, bunyinya nanti pencabutan perda. Dan ini akan dipelajari oleh pansus yang ditunjuk oleh pimpinan,” ucapnya.azi
DPRD Jatim, Eddy Paripurna menenggarai pembangunan JIIPE di Manyar Gresik melakukan pelanggaran tiga hal. “Kita akan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan turun ke lapangan untuk melihat batasan-batasan tanah negara yang selama ini dikait-kaitkan dengan JIIPE,” jelas politisi asal PDIP. ud
rakyat. Tapi juga harus didesain sebagai pasar modern. Jadi, ada semacam kombinasi antara pasar rakyat dengan modern,” tegas politisi PDI Perjuangan ini. Direktur Teknik PD Pasar Surya, Zandy Ferryansyah mengatakan, saat ini memang revitalisasi Pasar Tunjugan belum ada perkembangan. Sejak Oktober lalu, pihaknya masih fokus untuk melakukan pengosongan pasar. Pasar Tunjungan saat ini dihuni sebanyak 101 pemilik stan. Dari jumlah itu, yang aktif beroperasi hanya sebanyak 44 stan. Sebagian stan yang beroperasi ini ada yang digunakan sebagai ruang perkantoran dan sebagian lagi untuk bisnis konveksi. PD Pasar Surya akan memindahkan para pemilik stan ke Kapas Krampung Plaza.azi
Jangan Hanya Diserahkan Aparat Sambungan dari Hal 9
Mahasiswa masuk kedalam sikap aktif bertahan terhadap gempuran terhadap maraknya pemahaman teroris. “Pertahanan negara jangan hanya diserahkan kepada aparat yang berwenang saja. Namun juga harus ada peran mahasiswa juga masyarakat, agar ketahananan nasional terus terjaga,” ungkapnya. Peran dan partisipasi aktif para mahasiswa sangat penting, demi terwujudnya kekuatan pertahanan bangsa. Termasuk,
ikut aktif dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. “Bersama TNI, mahasiswa dan masyarakat NKRI dapat kokoh mengatasi berbagai ancaman tersebut,” lanjutnya. Mayjen Sumardi juga mengingatkan bahwa, salah satu Tri Dharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat. Program tersebut harus benarbenar dimanfaatkan dan ada hasilnya untuk masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan juga tunas penerus bangsa diharapkan bisa menangkal berbagai ancaman tersebut.and
Editor : Arohman Layouter : Ismail Amrulloh
11
MALANG-SIDOARJO
Diktuk
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 24 FEBRUARI 2016
Percepat Atasi Jalan Rusak PU Bina Marga Gandeng MicroSoft DUTA/LUTHFI
PIMPIN APEL: Bupati Sidoarjo Saiful Ilah pimpin apel siswa Diktuk Brigadir Polri di Alun-Alun Kota Sidoarjo
Lahirkan Personel Profesional
RILIS APLIKASI: Suasana seminr sehari di aplikasi M – BONK, untuk percepatan penanganan jalan RUSAK di Kabupaten Sidoarjo
DUTA/AHMAD YANI
SIDOARJO-Sebanyak 799 siswa Diktuk (Pendidikan Pembentukan) Brigadir Polri telah menyelesaikan pendidikannya di Pusdik Gasum Porong Sidoarjo. Mereka berasal dari Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat yang tergabung dalam Resimen Yodha Wirasana. Mereka disiagakan dengan apel di Alun-alun Sidoarjo Selasa pagi (23/2). Apel yang dilanjutkan dengan kirab tersebut sebagai tanda penutupan Diktuk Brigadir Polri T.A 2015. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum ditunjuk untuk memimpin apel tersebut. Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengatakan keberadaan polisi di tengah masyarakat sangat penting dan krusial. Pasalnya polisi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat yang perekrutannya langsung dari masyarakat untuk kembali ke masyarakat terangnya. “Saat ini Brigadir Polri telah menjadi garda terdepan dan menjadi salah satu kunci bagi pembentukan citra kepolisian,” kata Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah yang baru dilantik. Saiful Ilah menambahkan tantangan Polri ke depan semakin berat. Untuk itu diharapkannya siswa Diktuk Brigadir Polri yang telah lulus dapat menjadi anggota Polri yang siap pakai, profesional dan patuh hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya tambahnya. loe
SIDOARJO–Masyarakat Sidoarjo dilibatakan dalam upaya penanganan jalan rusak secara cepat masyarakat bisa memotret jalan yang rusak tersebut melalui hanphone android. Dan secara cepat juga tim satgas perbaikan jalan akan tiba dilokasi. Sebab dari gambar yang dikirim tersebut sudah diketagui tempatnya melalui goggle map. Perangkat pintar untuk upaya peduli jalan tersebut telah dilounching oleh Dinas PU Bina Marga, Selasa (23/2) kemarin dengan aplikasi M-BONK Sidoarjo Peduli Jalan, hasil kerjasama dengan Microsof dan Citynet. Launching yang digelar di pendopo, dihadiri perwakilan mikrosoft asia Mr steven C, perwakilan mikrosoft Indonesia Rubent catari, Forkopimda serta seluruh kepala SKPD di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga, Ir Sigit Setiawan, beberapa hal yang melandasi dibuatnya aplikasi M-BONK kerja sama dengan Microsof Indonesia tersebut. Diantaranya keterlambatan penanganan kerusakan jalan, berdampak pada rasa kepuasan di masyarakat. Dan keluhan masyarakat soal kerusakan jalan, kerap kali dilontarkan di media massa, media sosial, bahkan kadang langsung di infokan ke bupati Sidoarjo. “Dari seluruh laporan itu, memang respon masih belum cepat. Untuk itu, dengan memanfaatkan teknologi, maka respon perbaikan jalan akan bisa maksimal,” jelas Sigit Setiawan.
Adanya aplikasi M – Bonk untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan kodisi jalan yang rusak melalui media yang murah dan cepat. Karenanya, di acara tersebut juga digelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bupati Sidoarjo dengan Microsoft, untuk program aplikasi M-BONK. “Dengan MoU ini, kita akan bekerja keras
Calon Walikota dan Wakil Mulai Muncul
Sindikat Upal
Siap Beraksi, Pengedar Dibekuk SIDOARJO–Terulang lagi meski pelakunya sering tertangkap. Kali ini, sindikat pengedar uang palsu (Upal) dibekuk Sat Reskrim Polres Sidoarjo. Polisi berhasil menyita barang bukti senilai Rp 137.650.000 dan akan diedarkan di wilayah Jawa Timur. Kawanan sindikat ini bernama Archan warga Kecamatan Murhum Kota Bau-bau, Andi Haspiudin warga Kecamatan Kaledupa Selatan Wakatobi, Saripan warga Kecamatan Widangan Tuban, Acmad Durin warga Kecamatan Widangan Tuban. Sementara AR dan AB masih buron. “Setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Losmen LIJ Bungurasih Waru Sidoarjo akan ada transaksi uang palsu, kemudian kita tindak lanjuti. Selanjutnya anggota bergerak dengan cepat berhasil mengamankan empat tersangka pengedar uang palsu,” kata Kasat Reskrim Polres Sidoarjo AKP M.Wahyudin Latief kepada wartawan di Mapolres Sidoarjo, Selasa (23/2/2016). Hasil dari penyidikan, sebelum kawanan sindikat ini mengedarkan uang palsu di Jawa Timur, anggota sudah mencium gelagat dan informasi peredaran. “Uang palsu yang kami amankan ini berupa pecahan Rp 50.000 dan pecahan Rp 100.000. Tersangka mengaku membeli ribuan lembar uang palsu ini di daerah Klaten Jawa Tenggah, upal senilai Rp 137.650.000 ini dibeli tersangka senilai Rp 16 juta,” jelasnya. Kasat Reskrim Polres Sidoarjo mengharapkan masayarakat untuk berhatihati menerima uang pecahan Rp 50 ribu maupun pecahan Rp 100 ribu. Yakni dengan cara dilihat, diraba dan diterawang. Sementara empat tersangka ini dijerat dengan pasal 36 dengan ayat 1 dan ayat 2 UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang. “Ancamannya 10 tahun penjara atau denda sebanyak Rp10 miliar,” tambahnya. yud
Cuaca
Sepekan Malang Hujan Lebat MALANG-Terhitung sejak hari ini, Selasa (23/2/2016) hinga tujuh hari ke depan, Malang Raya bakal diguyur hujan lebat selama tiga hari. BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Stasiun Klimatologi Karangploso Malang memperkirakan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bakal terjadi Rabu (24/2/2016), Sabtu (27/2/2016), dan Senin (29/2/2016) mendatang. Hujan lebat akan terjadi sejak siang hingga malam hari. Khusus pada hari senin depan, masih prediksi BMKG, hujan lebat terjadi pada siang hingga sore hari. Arah angin pada saat terjadi hujan lebat, berhembus dari selatan hingga barat, dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 30 kilometer per-jam. Terkait dengan suhu, kisaran antara 20 hingga 31 derajat celcius, saat terjadi hujan lebat di wilayah Malang Raya. Kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 98 persen. Atas kondisi demikian, BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari hujan lebat yang dibarengi angin kencang. rio
membenahi masalah yang ada khususnya pembenahan infrastruktur jalan atau yang dahulunyadisebutEmbong,dariBhsJawa”tutur Bupati Saiful Ilah selepas penandatanganan. Seusai acara MoU,tersebut lalu digelar seminar sehari ditempat yang sama dimana para pesertanya para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Sidoarjo, seperti UMM, Unusa,ST Ilmu Al
DUTA/RIO HENDRA
MULAI RAMAI: KPU Kota Batu mulai ramai dikunjungi caln walikota dan wakil walikota meski Pilkada baru dilakukan setahun mendatang BATU-Mesk Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Kota Batu kurang setahun lagi, atmosfir pilkada mulai terasa. Rencananya KPU Kota Batu Bakal menggelar pilkada sebelum berakhirnya masa jabatan Walikota Batu Eddy Rumpoko yakni Bulan Februari 2017. Bahkan beberapa partai besar sudah melaksanakan penjaringan calon Walikota dan Wakil Walikota Batu. S ejumlah partai politik telah mengantisipasi percepatan pelaksanaan pilkada Kota Batu . Mereka bersiap siap melakukan penjaringan dengan membentuk tim . Bahkan ada juga yang sudah melaksanakan penjaringan bakal calon Walikota dan Walikota. Buktinya DPC PDIP Kota Batu sudah membuka pendaftaran
calon walikota di jajaran internal melalui PAC yang dilaksanakan pada 19 februari lalu sudah terpilih nama sutiyo dan Wito Argo sebagai Cawali . Untuk jalur umum PDIP membuka pendaftaran bakal calon wakil walikota 20- 26 Februari. “Untuk pengambilan formulir sudah dilaksanakan mulai tanggal 20 - 23 Februari, sedangkan pengembaliannya 24 - 26 Februari . Saat pengembalian formulir cawawali harus membayar 5 juta,” jelas Simon Purwo Ali Ketua Tim Lima DPC PDIP Kota Batu. Kemarin. Mantan anggota DPRD Kota Batu ini lantas menyebutkan selama di buka pendaftaran sudah ada empat formulir yang diambil untuk pendaftaran cawawali, meski sudah mengambil
formulir belum tentu mereka mendaftar . Karena belum pasti mereka yang sudah mengambil formulir, belum tentu mereka mendaftar,”ujar Simon yang juga menjabat wakil ketua bidang organisasi DPC PDIP Kota Batu. Tak mau kalah , beberapa hari terakhir kantor KPU Kota Batu ramai dikunjungi bakal calon kontestan jalur indepeden . Meskipun hanya sekadar berkonsultasi persyaratan melalui jalur independen. “ Hingga saat ini ada tiga utusan yang sudah datang untuk berkonsultasi tentang persayaratan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota melalui jalur independen,” kata Ketua KPU Kota Batu Rochani. Materi yang kerap ditanyakan lanjut Rochani meliputi persyaratan mendaftar serta dukungan yang harus dipenuhi agar bisa mendaftar. Untuk mendaftar jalur independen minimal mengantongi 14.709 orang dari 147.085 daftar pemilih tetap di Kota Batu. Saat di tanya siapa saja mereka? Rochani masih enggan menyebutkan. Sebab kedatangan mereka ke kantor KPU hanya sekedadar menanyakan persyaratan saja, tidak untuk mendaftar Sementara itu calon independen lainya , Abdul Majid mengklaim bahwa saat ini dirinya telah mendapatkan dukungan sebanyak 21 ribu KTP warga sebagai salah satu syarat calon independen. Selain itu juga akan dilakukan pemilahan data berdasarkan kelurahan atau desanya agar KPU lebih mudah dalam melakukan verifikasi dilapangan. “Masih kami lakukan pengelompokan per desa untuk memudahkan proses verifikasi di KPU. Sudah terkumpul 21 ribuan KTP tapi sekarang masih dilakukan verifikasi oleh tim saya,” tandas pria yang juga PNS Kota Batu ini. Rio
Quran Al Khoziny, dan Unsuri. Para mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti seminar tersebut dan mereka bersedia untuk memberikan laporan bila ada jalan rusak melalui aplikasi M-BONK. “Kalau terjadi tindak kejahatan apa juga bisa dilaporkan melalui aplikasi ini ya,” kata salah seorang mahasiswa bertanya dalam forum tersebut. yan
Unisma Belum Cabut Fatwa Haram Masuk MDC MALANG-Rektor Unisma Prof. Dr. H. Maskuri M.Si ternyata belum mencabut fatwa haram bagi mahasiswa Unisma yang memasuki Mall Dinoyo City (MDC). Fatwa tersebut dikeluarkan paska ketegangan antara Unisma dan pihak MDC yang dinilai tak memperhatikan dampak lingkungan yang disebakan pembangun MDC. Meski tak menekankan sanksi bagi mahsiswa yang berkunjung ke MDC namun Ia meyakini mahasiswa akan menuruti fatwa tersebut. “Di kampus ini ada sekitar 10 ribu mahasiswa pangsa pasar mereka. Dan rata rata mereka lulusan pondok pesantren jadi sangat menjunjung tinggi dan mematuhi fatwa pemimpin” katanya, kemarin (23/16) Ia menuturkan hingga kini pihak MDC belum merealisasikan 12 tuntutan Unisma termasuk mengganti posisi cerobong asap dan sebagainya. Meskipun pihak MDC berulang kali telah melakukan pembicaraan terkait tuntutan Unisma . Hasil koordinasi itu juga di tuangkan dalam Memorandum Of Understanding (MOU) yang mengikat kedua belah pihak. “Selama tidak ada aksi konkret dari mereka (MDC) fatwa tetap berlaku. Dalam waktu dekat kami akan berbincang kembali dengan pihak MDC untuk menegaskan kapan realisasi tuntutan kami,” tegasnya. Diketahui ,Polemik polusi MDC yang di rasakan Unisma semakin menghangat, sebelumnya kasus ini sudah mencuat sekitar 6 bulan yang lalu . Saat itu Komisi C DPRD Kota malang melakukan Inspeksi Mendadak ( Sidak ) ke lokasi. Salah satunya cerobong yang ada di belakang gedung abu Bakar As- Sidiq . Gedung baru ini berada di samping kantor rektorat. “Dari cerobong yang belum di tutup tersebut kerap megeluarkan bau menyengat sehingga sangat mengganggu. Belum lagi 11 cerobong asap di samping gedung fakultas kedokteran selain meimbulkan bau yang tak sedap udara di sana juga dirasakan sangat panas karena bagian pembuangan ,” tegasnya. Selanjutnya Rektor juga menunjuk salah satu bangunan parkiran mall dan pasar tradisional yang letaknya tak jauh dari 11 cerobong itu . Seharusnya bangunan tersebut bisa di rapikan dan tidak terkesan di biarkan terbuka seperti itu. “Kita ini seperti di belakangi oleh MDC lihat saja dari parkiran itu, jelas masyarakat bisa langsung melihat kondisi lingkungan kampus itu jelas sangat mengganggu,” bebernya. rio
Wabup Nur Ahmad Tempati Rumdin
15 Tahun tak Ditempati, Jadikan Rumah Aspirasi SIDOARJO–Wakil Bupati H Nur Ahmad Syaifudin sepertinya tak ingin jauh dari rakyat, sebab ia berkarir politik dimulai sebagai wakil rakyat di DPRD Sidoarjo. Karenanya, meski ia sudah duduk di eksekutif dengan jabatan wakil bupati Sidoarjo, rumah dinas wakil bupati selama 15 tahun atau tiga kali masa jabatan wakil bupati, rumah dinas tidak pernah ditempati, akhirnya tempati. Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menempati Rumah Dinas (Rumdin) tersebut, yang lokasinya berada di samping Pendopo Kabupaten Sidoarjo di Jalan Raya Sultan Agung, dan nampaknya memang agak terpisah bila disbanding dengan rumah dinas Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah. Ketika menempati rumah dinas tersebut, ditandai dengan khotmil Quran dan syukuran. “ Ya rumah dinas ini memang saya tempati dan disinilah tempat menyerap aspirasi masyarakat Sidoarjo,” tutur H Nur Ahmad Syaifudin, kemarin. Begitu ditempati, sontak para tamu berdatangan mulai dari kalangan anggota DPRD Sidoarjo,para pejabat SKPD, Ulama dan Warga setempat silih berganti bertamu. Menurut cak wabup sapaan akrab H
DUTA/AHMAD YANI
TERIMA KOLEGA: Wabup H Nur Ahmad Syafudin (berkumis) saat menerima koleganya diteras rumah dinasnya Nur Ahmad Syaifudin, ia memutuskan menempati Rumdin tersebut, bila ia pulang ke rumah pribadinya di kawasan Janti, Kecamatan Waru terlalu jauh dan tidak strategis untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati Sidoarjo. “Kalau saya pulang ke Waru terlalu jauh,
dan saya tidak bisa maksimal melayani masyarakat Sidoarjo. Kalau di Rumdin kan enak sewaktu-waktu bila ada warga yang membutuhkan saya bisa langsung bertamu kesini, Tak hanya itu disini lolasinya strategis kalau mau berkantor di Pendopo tinggal jalan kaki, kalau mau berkantor di
Pemkab dekat sekali tidak sampai 5 menit,” tuturnya. Politisi PKB ini juga bertutur, bilaa sewaktu-waktu dirinya dibutuhkan masyarakat yang bertamu kekediamanya itu untuk menceritakan keluh kesah masyarakat mengenai pelayanan pubil, ia sewaktu-waktu bisa ditemui. ”Sebagai pelayan masyarakat, rumah dinas saya ini terbuka untuk semua warga Sidoarjo. Siapapun yang bertamu pasti akan saya temui bila saya sedang di rumah,” jlentrehnya. Mendapati yang demikian itu, Isa Mansyur, anggota DPRD Sidoarjo saat ditemui, ia mengaku salut dan member apresiasi ke Wabup Nur Ahmad Syaifudin, demikian juga dengan H Unggul Pribadi dan H Tafta Z aeni, keduanya tokoh masyarakat dan mantan anggota dewan juga memberikan penghargaan kepada Wabup Nur Ahmad Syaifudin. “Cak Wabup Nur Ahmad ini memang benar-benar merakyat, sejak ia duduk di DPRD Sidoarjo,” tutur H Unggul Prabowo. Demikian juga dengan Antok warga setempat yang tinggal tepat di depan rumdin Wabup Nur Ahmad Syaifudin,juga mengaku senang dengan ditempatinya rumdin yang sudah 15 tahun tak berpenghuni tersebut. yan
Editor : Imam Ghozali Layouter : Abida Al Aliyah
12
GRESIK
Kepegawaian
Pekerjaan Jalan, BKD Diklat SKPD GRESIK - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) mengenai spesifikasi teknis pekerjaan jalan dan jembatan, Selasa (23/2). Sebanyak 40 orang dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mengikuti diklat, yakni Dinas PU Bina Marga, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Pemerintahan, ULP, dan Inspektorat. Bupati Gresik Sambari HR sangat mendukung diadakannya diklat tersebut. Data statistik, perekonomian di Kabupaten Gresik pada tahun 2015 terjadi peningkatan 7,36 persen. Hal tersebut dipengaruhi kualitas dan insfrastruktur jalan. “Diklat ini sangat penting karena mencakup aspek perekonomian yang ada di Gresik. Namun jalan yang bagus juga harus didukung penerangan yang memadai, kami berharap diklat ini diikti dengan baik,” ujarnya saat membuka diklat. Kabid Diklat Fungsional Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Ir Ardi Nursamto mengatakan, yang diinginkan oleh masyarakat terhadap pemerintah selama ini adalah pembangunan ataupun perbaikan insfrastruktur jalan. Karena hal itu secara otomatis berpengaruh terhadap peningkatan dan persaingan dibidang ekonomi di masyarakat. sal
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 24 FEBRUARI 2016
MUI Gresik Waspadai LGBT Satukan Pandangan, Kumpulkan Elemen Agama GRESIK- Fenomena mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) terus bergulir hingga hari ini. Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik mengajak sejumlah elemen keagamaan dan masyarakat di Gresik untuk menyatukan pandangan dan langkah untuk menghadapi LGBT.
Forum yang berlangsung di ruang pertemuan Masjid Agung Gresik ini, muncul dari inisiatif Komisi Dakwah Informatika dan Media Massa DPD MUI Kabupaten Gresik. Menurut Ketua MUI Gresik KH Mansoer Sodiq, bila berita tentang LGBT baik di media cetak maupun elektronik perlu direspon. “Kita ketahui bersama fenomona LGBT yang tidak sesuai dengan
norma agama dan tidak sesuai dengan tatasusila. Dan ini sangat meresahkan umat islam, karena itu perlu ada gerakan waspada. Apalagi Gresik Kota Santri dan Kota Wali,” ujarnya, Selasa (23/2). Terlebih lagi, kata Kiai Mansoer, mengatakan bila Fatwa MUI secara terang-terangan mengharamkan perilaku kaum Nabi Luth ini. Bahkan, fatwa haram dan melarang praktik penyukai sesama jenis yang mengatasnamakan kebebesan berkespresi dan HAM (Hak Asasi Manusia) ini tertuang. “Kodrat manusia diciptakan
berpasang-pasangan itu untuk melahirkan keturunan atau generasi penerus, maka LGBT itu, hukumnya haram,” imbuhnya. Hadir dalam kegiatan itu tiga belas elemen masyarakat yang terdiri dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’, PD Muhammadiyah, PD LDII, PD Pemuda Muhammadiyah, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Kemenag, PP Daruttaqwa, Pembantu Rektor III Universitas Muhammadiyah Gresik, Inkafa, STAI Daruttaqwa, STAI Qomaruddin dan STIT Raden Santri, Kabupaten Gresik. gus
DUTA/ABDUL SALIM
DIKLAT: Sambari mengukuhkan peserta diklat spesifikasi teknis pekerjaan jalan dan jembatan
Pendidikan
UNP Minim Peminat GRESIK- Sebanyak lima siswa mengikuti Ujian Nasional Perbaikan (UNP) untuk peserta UN SMA 2015 lalu. Untuk hari ini peserta yang mengikuti UN hari pertama dengan jadwal mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sayangnya, minat untuk mengikuti ujian perbaikan tersebut tidak banyak diminati. Minimnya minat tersebut disebabkan hanya 36 peserta yang melakukan registrasi ulang. Padahal dalam pendaftaran mandiri secara online ada 196 siswa yang melakukan pendaftaran, dan kebanyakan mereka tidak melakukan pendaftaran ulang. “Sampai pendaftaran ulang ditutup 17 Februari hanya 36 siswa dari 196 peserta yang melakukan pendaftaran secara mandiri. Dari jumlah yang mengikuti hari ini dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia,” terang Nur Maslicha Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, kemarin. Adapun 5 siswa yang melakukan registrasi ulang, mereka terdiri dari 2 siwa SMK dan 3 siswa SMA. Dia mengaku tidak tahu mengapa banyak peserta yang tidak mendaftar ulang padahal sudah mendaftar secara mandiri. “Kita hanya ditunjuk sebagai pelaksana. Kita hanya melaksanakan dan menunggu mereka daftar ulang disini,” imbuhnya. Dari 196 siswa yang seharusnya mengikuti UNP tapi yang konfirmasi hanya 36 siswa, yang ingin memperbaiki nilai hanya 5 siswa. gus
DUTA/AGUS SALIM LUTHFI
SEPI: Nampak tiga siswa mengikuti UNP di ruangan IT 1 Dindik Gresik
DUTA/AGUS SALIM
FORUM KEAGAMAAN: MUI Gresik yang diprakarsai Komisi Dakwah Informatika dan Media Massa DPD MUI setempat mengelar pertemuan di ruang pertemuan Masjid Agung menyatukan langkah menghadapi LGBT.
Warga Dusun Brak Tewas Disambar KA GRESIK - Seorang anak ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu Desa Brak Sumari, Kecamatan Duduksampean. Dalam kejadian itu, dua pengendara sepeda motor yang masih bocah melintas di rel kereta api tanpa pintu dari kampungnya. Seorang anak tewas seketika, dan satu selamat, Selasa (23/2). Menurut saksi dari warga sekitar mengatakan bahwa kedua anak dengan mengendarai motor Honda Supra, melaju dari Selatan ke Utara atau dari Desa Sumari ke Dusun Brak, Desa Tebaloan, Kecamatan Duduksampean. Dalam pengakuan saksi, tiba-tiba Ia mendengar suara keras dan panjang, seperti tabrakan sesama benda keras. Warga langsung mencari sumber suara tersebut. Ternyata suara itu adalah motor yang sudah terseret puluhan meter dan seorang jasat bocah yang terperosok di bawah pipa dalam kondisi sekarat. Sedangkan seorang anak masih selamat dan luka ringan. “Setelah terdengar keras itu, Saya berlari keluar warung. Dan mencari suara tersebut, ternyata kereta menabrak motor,” kata Saji (63), warga Dusun Brak, Desa Tebaloan, Kecamatan Duduksampean. Akibat kejadian tersebut seorang anak bernama Suman, siswa SMP Negeri 1 Duduksampean, Kelas III, sudah terkapar di bawah pipa air PT Petrokimia Gresik yang ada di samping rel kereta api. Anak tersebut terseret hingga 50 meter dengan kondisi baju sobeksobek, wajah luka, tangan dan kaki patah. “Warga langsung berusaha menolong bocah tersebut, ternyata sudah meninggal dunia. Sedangkan kereta api KRS Log Babat, langsung melaju dan berhenti di stasiun Duduksampean,” kata Aris Budicahyono (27), warga dusun Brak Sumari, Desa Tebaloan, Kecamatan Duduksampean. Sampai saat ini, korban yang meninggal dunia sudah dibawa ke RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Sedangkan seorang korban dibawa ke Puskesmas Duduksampean. Diketahui keduanya adalah Dimas Agung Maulana (16), membonceng Suman Agus Priyanto (16), keduane warga Dusun/Desa Brak Sumari, Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik. gus
Sejahterakan Warga, Pemkab Maksimalkan Program CSR GRESIK- Bupati Gresik Sambari HR bersama Wakilnya Moch Qosim kembali melakukan silaturahmi ke perusahaan BUMN yang ada di Gresik. Selasa (23/2), giliran melakukan kunjungan ke PT Petrokimia (PG) Gresik yang beralamat di jl Jenderal Ahmad Yani. Sambari-Qosim didampingi Kabag Humas Suyono, Kadishub Andhy Hendro Wijaya, serta beberapa kepala SKPD. Sambari mengucapkan terima kasih pada PT PG karena dalam beberapa tahun ini telah membantu pemerintah terkait program Cor-
porate Social Rseponsibility (CSR). “Kami sangat berterima kasih atas program CSR yang diberikan oleh PT Petrokimia Gresik untuk kepentingan masyarakat Gresik, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan maupun pembangunan monumental berupa gapuro selamat datang menuju kabupaten Gresik di perbatasan Surabaya maupun Lamongan,” ujar bupati. Sambari juga berharap agar penataan truk pemuat pupuk milik PT PG yang diparkir di sepanjang jl Jenderal Ahmad Yani dilakukan
penataan. Selain itu, pemkab juga akan mensinergikan pembangunan objek wisata Telaga Ngipik karena lahan tersebut berdekatan dengan Pabrik PT PG. Sementara Qosim berharap, program CSR dapat diberikan untuk mensejahterakan masyarakat Gresik. Selain itu untuk meramaikan Gelora Joko Samudro yang menjadi kebanggaan masyarakat Gresik. “Tetapi hal tersebut belum dapat terealisasi dalam waktu dekat, tetapi Pemkab tetap berupaya dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujarnya. sal
DUTA/ABDUL SALIM
SILATURAHMI: Bupati-Wabup Gresikl, Sambari-Qosim saat bersilaturahmi ke PT Petrokimia Gresik.
Editor : Tri Suryaningrum Layouter : Manila
13
TAPAL KUDA
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 24 FEBRUARI 2016
SITUBONDO-PROBOLINGGO-JEMBER-BONDOWOSO-PASURUAN-BANGKALAN-SAMPANG-PAMEKASAN-SUMENEP-BANYUWANGI
Angin Kencang
Rumah Janda di Situbondo Roboh SITUBONDO- Hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan Situbondo, Selasa (23/2) dinihari, mengakibatkanrumah milik Bu Sipul (66), warga Dusun Gudang, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Situbondo roboh. Bahkan, kondisi rumah semi permanen milik janda tua kondisinya rata dengan tanah. Selain itu, sebagian perabot rumah tangganya juga rusak akibat tertimpa reruntuhan kayu bangunan rumahnya. “Hanya rumah dan sebagian perabot rumah tangga yang rusak, karena saat kejadian, saya dan cucu sedang bermalam di rumah salah seorang kerabat dekat,”ujar Bu Sipul, sembari mengusap air matanya yang mengalir di pipinya, Selasa (23/2), kemarin. “Selain membantu untuk membersihkan puing-puing rumah milik korban, BPBD juga memberikan bantuan berupa sembako, alat dapur dan selimut kepada korban,”katanya.fat
Polres Kota Pasuruan Ciduk 18 Tersangka Narkoba PASURUAN-Upaya memberantas peredaran Narkoba di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota akhirnya terwujud. Hanya Dalam tempo dua hari berhasil menangkap 17 pengedar dan 1 bandar narkoba yang selama ini cukup meresahkan warga Pasuruan. Kedelapan belas tersangka tersebut hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan secara intensif dan pihak Polres terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan peredaran barang haram tersebut. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Jong Ferrydjon mengatakan, 17 pengedar rata-rata berusia 25-40 tahun, sedangkan bandar yang diketahui bernama Busar (37), adalah warga Jl Hangtuah, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan yang telah melakukan aksinya sejak setahun terakhir. “ Dari semua pengedar ada satu pelaku yang
DUTA/FAISOL
APRESIASI: Komisi B DPRD Kota Probolinggo mengapresiasi kinerja PDAM yang cukup memuaskan. Selain targetnya tercapai, setoran ke Pemkot juga mengalami kelebihan.
Komisi B Sarankan PDAM Seimbangkan Pelayanan dan Keuntungan PROBOLINGGO—Untuk mendorong agar PDAM terus menunjukkan kinerja terbaik, Komisi B DPRD Kota Probolinggo memanggil jajaran direksi PDAM setempat dalam hearing dengan agenda evaluasi program kinerja tahun 2015, Selasa (23/2). Dewan menilai, sejauh ini kinerja PDAM cukup memuaskan sehingga patut diapresiasi dan dimotivasi. Dalam hearing tersebut, terungkap bahwa setoran PDAM ke Pemkot Probolinggo tahun 2015 terdapat kelebihan. Setelah dipotong biaya operasional dan gaji karyawan, PDAM wajib menyetor laba sebanyak 55 persen, dan 45 persen sisanya digunakan oleh PDAM sendiri untuk pengembangan. Anggota Komisi B Titin Andriani menjelaskan, cakupan pelayanan PDAM sejauh ini sudah bagus. Pasalnya, dari jumlah penduduk sebanyak 220.000 orang, sebanyak 126.232 orang sudah berlangganan PDAM. Cakupan pelayanan PDAM sudah menyentuh 57 persen penduduk Kota Probolinggo. Malah, lanjut Titin, stok air bersih PDAM Kota Probolinggo yang didapat dari sumber mata air Ronggojalu di Kabupaten Probolinggo masih banyak, dan bisa dialirkan ke pelanggan baru. “Nah, agar debit air yang masih banyak ini berguna, kita sarankan
agar pihak swasta seperti pengembang perumahan, untuk langsung menyediakan fasilitas PDAM. Toh, hasil laba PDAM sendiri disetor ke Pemkot Probolinggo untuk pembangunan,” imbuh Titin yang berasal dari PDIP. Dewan pun menerima alasan PDAM yang agak sulit menambah jumlah pelanggan. Pasalnya, wilayah selatan Kota Probolinggo seperti Kecamatan Wonoasih, memiliki air bawah tanah (ABT) sangat bersih dan layak konsumsi. Tak ayal, mereka enggan berlanggangan PDAM dan memilih mengebor sendiri, tanpa bayar bulanan ke PDAM. Meski kinerjanya dinilai top, Komisi B tetap meminta PDAM profesional dan terus meningkatkan pelayanan. Profit dan pelayanan harus seimbang. Keluhan pelanggan harus direspon cepat. Stok debit air bersih yang masih banyak harus segera dicarikan solusi agar tak terbuang percuma. Lalu, PDAM direkomendasikan untuk mengurangi kebocoran pipa, supaya kerugian ditekan sebanyak mungkin. Misalnya, dengan cara mengecek jalur pipa PDAM pada malam hari. Sebab, pada malam hari pelangganan jarang menggunakan air. Dengan begitu, bisa diketahui di mana saja titik kebocoran sekaligus volumenya. afa/adv
DUTA/ abdul aziz
TANGKAPAN: Polres Pasuruan Kota merilis kasus narkoba beserta para tersangkanya. statusnya masih pelajar. Rata-rata target sasaran adalah para pelajar, mulai dari SD hingga SMA sedera-
jat, ” ujar AKBP Jong, Selasa (23/2) kemarin. Penangkapan kedelapan belas
pelaku Narkoba merupakan bagian dari Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2016 yang digelar mulai 14-15
AMDAL Tak Libatkan Masyarakat, Warga Class Action BANYUWANGI-Perusahaan tambang emas Gunung Tumpang Pitu yang saat ini dikelola PT Bumi Suksesindo (BSI) terus dipersoalkan warga. Bahkan, warga melakukan gugatan class action di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi Selasa(23/2) kemarin. Setelah mendaftarkan gugatan, ratusan warga melakukan hearing di gedung DPRD Banyuwangi. Di gedung PN Banyuwangi, Mohamad Amrullah kuasa hokum warga dan warga diterima Ketua PN Banyuwangi, H Bakri, SH, Mhum di ruang kerjanya. Menurut Amrullah, gugatan class action kepada PT BSI itu terdaftar di PN No 21.Pdtj/PN Banyuwangi tanggal 23 Februari 2016. Gugatan tersebut mempersoalkan tidak dilibatkanya masyarakat terhadap pembuatan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), termasuk eko sistem laut dan lingkungan. “Bupati juga kita gugat, karena bupati yang mengusulkan perubahan alih fungsi terhadap lahan hutan lindung kepada Kementerian LH dan Kehutanan. Jadi, yang kami pentingkan adalah soal hukumnya,” tandas Amrullah kepada sejumlah wartawan kemarin. Menurutnya, izin yang dimiliki pengusaha tambang emas di wilayah Kabupaten Bima, NTB yang jarak antara tambang dengan pemukiman 30 km saja bisa dicabut. Tapi, kenapa di Tumpang Pitu yang jarak pemukiman warga dengan
DUTA/jamhari
CLAS ACTION: Amrullah saat hearing dengan DPRD. tambang hanya 500 meter kok tidak bisa dicabut. Ada apa?. “Justru itu, tambang emas di Banyuwangi ini malah aneh. Lha wong jarak pemukiman warga dengan tambang hanya 500 meter kok tidak dicabut,” tanya Amrullah keheranan. Apalagi, timpal Arif Budiawan, warga Pancer merasa terganggu akibat pemecahan batu yang suar-
anya membuat warga bising. Kalau malam hingga pagi, warga merasa terganggu akibat suara pecah batu tersebut. “Kalau siang tidak begitu terasa, karena ada juga suara kendaraan. Tapi, kalau malam suara itu terasa mengganggu sekali,” papar Budi saat hearing. Tidak hanya itu, beberapa hari terakhir ini, warga juga resah akibat
adanya orang yang tak dikenal mengambil gambar rumah-rumah warga. Padahal, kata Suyitno, warga mau masuk ke areal tambang saja tidak boleh, tapi kenapa mereka kok seenaknya memotret rumahrumah warga. “Justru itu, kami sangat mengkhawatirkan adanya ledakan-ledakan yang nanti dilakukan PT BSI,” ungkapnya. Sementara itu, hearing antara warga sekitar tambang emas Tumpang Pitu dipimpin Salimi, anggota komisi IV DPRD Banyuwangi. DPRD, kata Salimi, sangat mendukung apa yang dilakukan warga dalam melakukan gugatan class action itu. “Jadi, dewan sangat mendukung sekali atas gugatan class action. Itu memang tepat sekali,” ujar Salimi. Salimi juga akan mengundang pihak PT BSI selaku pengelola tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, utamanya terkait soal pecah batu yang mengganggu ketenangan warga dengan suar-
DUTAABDUL AZIS
Sekda Kota, Bahrul Ulum mewakili Walikota Pasuruan Setiyono, saat membuka lomba karapan sapi.
DUTAABDUL AZIS
Pembukaan diakhiri dengan doa.
Karapan Sapi Warnai Hari Jadi Kota Pasuruan ke-330
DUTA/haryono
PERCEPATAN: Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni didampingi Wakil Bupati Drs. KH. Salwa Arifin.
Dorong Percepatan Ekonomi 3 Kecamatan, Alokasikan 10 M BONDOWOSO-Bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mempercepat pengembangan perekonomian di 3 Kecamatan diantaranya kecamatan Tegal Ampel, Taman Krocok dan Kecamatan Wringin, Bupati Bondowoso, Drs H Amin Said Husni mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk membangun jembatan penghubung antara tiga Kecamatan dengan pusat pemerintahan. Hal tersebut di ungkapkan oleh Bupati Bondowoso, Drs. H. H. Amin Said Husni mengatakan, ada 3 Kecamatan yang cukup dekat dengan Kabupaten Bondowoso namun kawasan tersebut seakanakan jauh dari wilayah kawasan perkotaan.
Maka dari itu pihaknya berencana akan mengubah 3 kawasan yang dekat dari kawasan perkotaan namun seakan terisolir itu menjadi kawasan perkotaan. Dengan demikian, apabila rencana tersebut sudah terwujud, ia berharap agar perekonomian di 3 kawasan itu menjadi lancar dan masyarakat secara ekonomi menjadi lebih baik. “Saya selalu berpikir kenapa kawasan yang dekat dengan kota ini tidak maju-maju. Ternyata salah satu faktornya adalah jembatan yang ada di kota yang menghubungkan ke tiga kawasan itu kurang strategis. Akhirnya tahun ini kita sudah menganggarkan dan sudah disetujui oleh DPRD untuk mengubah jembatan itu menjadi
Pebruari 2016 di semua wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Dari tangan para tersangka, Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya narkoba jenis sabu-sabu 10,19 gram, Pil Triexyphenidyl sebanyak 20.693 butir dan Dextro sebanyak 946 butir, serta uang tunai sebesar Rp 11.413.000. “ Para pelaku menjual barang haram tersebut dengan harga yang sangat murah, yakni antara Rp 20-Rp 25.000. Secara otomatis, para pembeli akan tergiur untuk membelinya, ” terangnya. Sementara itu, perbuatan para pelaku telah melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, serta Pasal 114 ayat I Subs Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman antara 4-12 tahun kurungan. “ Saya himbau untuk masyarakat agar jangan berani-berani menyentuh narkoba, karena selain merusak kesehatan, juga merugikan karena pasti akan berurusan dengan kepolisian, ” imbuhnya.dul
lebih baik,” Ujar Bupati. Anggaran yang Rp 10 miliar tersebut didalamnya sudah termasuk alokasi untuk pembebasan lahan serta pembelian rumah yang akan dibangun untuk jembatan penghubung itu. Nantinya, setelah jembatan itu selesai, akan ada perubahan perekonomian yang lebih baik. Apalagi, di desa Locare nanti juga akan dibangun pasar Hewan. “Saya yakin kalau jembatan itu sudah selesai, masyarakat tidak akan banyak yang menganggur, sebab akses ekonomi masyarakat Tegal Ampel dan Tamankrocok lebih mudah termasuk juga wilayah Desa Locare. Harga tanah juga akan jauh lebih mahal,” Pungkasnya. yon
PASURUAN-Rangkaian hari jadi Kota Pasuruan yang ke 330 tahun 2016 diwarnai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, diantaranya lomba Karapan Sapi yang di gelar oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Minggu (21/2) kemarin. Lomba yang diikuti 16 peserta tersebut dilaksanakan di lapangan Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mahbub Efendi, dalam sambutannya mengatakan, karapan sapi digelar untuk memperingati Hari Jadi Kota Pasuruan yang ke 330 tahun 2016 ini. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016. Serta Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016. “ Tujuan
DUTAABDUL AZIS
Peserta lomba karapan sapi. diadakannya karapan sapi tidak lain untuk meningkatkan potensi destinasi pariwisata kota pasuruan. Melestarikan wisata tradisional khususnya karapan sapi dan melestarikan budaya kearifan lokal budaya yang mendukung kepariwisataan kota pasuruan, “ jelas Mahbub Efendi. Sementara itu Walikota Pas-
DUTA/abd aziz
Salah satu peserta lomba dengan sapinya melaju kencang.
uruan, Setiyono, yang tidak bisa hadir karena rakor bersama Wakilnya Raharto Teno Parestyo, diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pasuruan, Bahrul Ulum, yang sekaligus membuka gelar turnamen Karapan Sapi tersebut. Menurut Sekda, karapan sapi merupakan destinasi pariwisata Kota Pasuruan, agar tiap tahunnya terus ditingkatkan. “ Tentu kita harapkan juga menjadi wisata baru, “ ujar Sekda, Bahrul Ulum. Karapan Sapi yang merupakan kegiatan rutinitas tiap tahunnya itu, dibanjir pengunjung yang sejak pagi mendatangi lokasi yang berada di pinggiran pertambakan warga sekitar. Karapan Sapi yang berlangsung sehari itu, merebutkan hadiah yang telah disediakan panitia. Yang menarik, saat pembukaan pasangan sapi yang mewakili Walikota Pasuruan menjadi pemenang, yang mengalahkan pasangan sapi yang mewakili Wakil Walikota, saat dilombakan. dul/adv
Editor :
anya. “Kalau ledakan itu membuat warga merasa terganggu, kami akan panggil pihak PT PT BSI. Mereka harus menjelaskan tentang ledakan yang dilakukannya. Dalam pertemuan dengan BSI, perwakilan warga atau kuasa hukumnya juga akan dipanggil juga, biar semuanya jelas,” tandas anggota DPRD dari FPDIP itu.jam
Dewan Kota Pertanyakan Kontribusi BJBR PROBOLINGGO- Wisata mangrove di kawasan pesisir dekat pelabuhan pelelangan ikan Kota Probolinggo, secara umum menjadi kebanggaan. Wisata ini menjadi satu-satunya destinasi wisata pantai yang pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta. Di tengah berkembangan wisata tersebut, ternyata menyisakan pertanyaan menggelitik, seberapa besar kontribusinya kepada pemerintah setempat dan sejauh mana dimana masyarakat sekitar. Persoalan inilah yang dipertanyakan anggota dewan dari Fraksi PDIP, Titin Indriyani. Dalam rapat dengar pendapat Komisi B dengan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkot Probolinggo, Titin menyoal kontribusi pengelola Bejaay Bakau Resort (BJBR) ke kas daerah. Berdasarkan pengamatannya, pengunjung BJBR cukup ramai, dan umumnya dari strata ekonomi kelas menengah ke atas. Asumsinya, dengan karcis masuk per orang Rp 20 ribu (hari libur), hanya orang yang ‘berduit’ yang mau masuk. “Kalau masyarakat bawah yang kebanyakan masyarakat sekitar, akan berpikir seribu kali. Sehingga tidak bisa dinikmati semua orang. Padahal keberadaan tempat wisata itu juga harus memperhatikan masyarakat lain yang juga ingin menikmatinya. Menurut saya terlalu mahal, dan kurang terjangkau,” jelas Titin. Politisi asal Mayangan ini menyadari bahwa pengelolaan wisata tersebut bergantung kepada pengusahanya, yang diberi hak mengelola. Namun demikian, Titin berharap ada pertimbangan lain supaya masyarakat sekitar bisa ikut menikmatinya. Lontaran Titin tentang seberapa besar kontribusinya kepada pemerintah, DPPKA tak mampu menjawab. Kadis DPPKA Agus Hartadi mengaku tak membawa data lengkap berapa angka-angka kontribusinya. “Mohon maaf, Ibu. Kami minta ijin untuk menyerahkannya nanti,” ujar Agus. Namun begitu, Agus mengatakan bahwa BJBR memberikan kontribusi melalui pajak hotel, resto, wisata, dan hiburan. Dan soal komitmen lahannya yang merupakan kawasan hutan mangrove, telah dilakukan dengan Pemprov dan Pemkot. “Kami bangga punya ikon wisata begitu. Tapi tetap harus imbang dengan kontribusi yang kita terima. Kita bukan ingin mempersulit pengusaha. Tapi kita punya aturan, sejauh mana kontribusinya,” tandas Titin. afa
14
MATARAMAN
DUTA MASYARAKAT RABU, 24 FEBRUARI 2016
BLITAR-TULUNGAGUNG-KEDIRI-TRENGGALEK-MADIUN-NGAWI-PONOROGO-PACITAN-MAGETAN
Legislatif
Kantor Dewan Disegel Massa Protes Dugaan Pemalsuan Identitas Paslon Pilkada Duta/Tatang
CINDERAMATA: Wakil Ketua DPRD Trenggalek menerima cindera mata dari anggota DPRD Kota Mojokerto
DPRD Kota Mojokerto Berguru Website ke Trenggalek TRENGGALEK - Kunjungan anggota Komisi 1 DPRD Kota Mojokerto ke DPRD Trenggalek mendapat tanggapan serius dan respon positif dari Komisi 1. Kunjungan ini bagian dari kerja sama dan saling mendukung untuk kepentingan masyarakat. Dipimpin Suliat anggota Komisi 1 DPRD Kota Mojokerto dari PDIP, kedatanganya di kota tempe kripek ini untuk belajar website di Kabupaten Trenggalek.KabupatenpesisirselatanpulauJawainimasuk 6 besar di Indonesia dan meraih penghargan yang terbaik. “Hasilnya akan kita aplikasikan di Kota Servis City (KSC) Kota Mojokerto,” kata Suliat. Sementara Husni Tahir Hamid, anggota Komisi 1 dan Ketua Baperperda DPRD Trenggalek menjelaskan website dikelola oleh Bagian Humas. ttg
Perusahaan Daerah
KEDIRI - Usai menghadiri sidang gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Kediri atas dugaan identitas yang dipalsukan atas semua pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Kediri, puluhan massa tergabung dalam Aliansi LSM dan Organisasi Kemasyarakatan (Aloka) menggelar aksi demontrasi di Gedung DPRD. Massa hanya ditemui H Moch Syaiful, anggota Komisi A dari Fraksi Amanat Nasional. Massa bahkan sempat menyegel kantor wakil rakyat sebelum bertemu dengan Ketua DPRD, H Sulkani. Aksi demontrasi digelar Aloka untuk ketigakalinya tetap menemui jalan buntu, jawaban yang diharapkan dari pimpinan dewan, ternyata tak kunjung disampaikan. Uniknya, Sekretaris Dewan (Sekwan) Solihin yang dikonfirmasi melalui telepon awalnya mengaku belum menyampaikan kepada pimpinan dewan atas permintaan Aloka untuk melakukan audensi. “Menjadikan kami marah kepada pimpinan dewan, sudah keti-
Duta/Nanang
AUDIENSI: Massa dari perwakilan Aloka saat audensi dengan wakil Komisi A DPRD Kediri. gakalinya kami kesini dan tidak juga dipenuhi dengan beragam alasan. Bahkan informasi dari sekwan, kami anggap sebagai bentuk kebohongan publik. Saat pertamakali kami konfirmasi, menyampaikan jika Pak Sulkani berada di Palembang, namun kami lihat di koran lokal, malah menggelar acara bakti sosial di Kandat memberikan bantuan ambulan,” jelas Khoirul Anam,
selaku penggugat 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Tidak puas atas jawaban Solihin, kemudian salah satu perwakilan Aloka menghubungi Edi Suprapto, Ketua Komisi A dari Partai Gerinda. Jawaban yang didengar cukup membuat kaget massa yang hadir karena saat itu loudspeaker handphone dinyalakan. “Kami sudah sampaikan ke
pimpinan dewan melalui Pak Sentot, namun dari keterangan Pak Solikin dilarang oleh Pak Sulkani,” jelas Edi Suprapto yang didengar massa yang hadir. Massa pun seketika emosi dan kata-kata kotor menghujat Ketua DPRD Kabupaten Kediri terlontar. Khoirul Anam pun bergegas menuju pintu ruangan Komisi A dan melarang siapapun untuk ke-
luar dari ruangan tersebut. Hampir 2 jam berada di ruangan, akhirnya emosi massa bisa direda dengan membuat surat pernyataan. Dalam isi surat ditegaskan, jika pada Senin, tanggal 29 Pebruari 2016 nanti, pukul 10.00wib, akan digelar pertemuan dengan dihadiri Ketua KPUD, Ketua Panwaslih, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres Kediri dan Ketua DRPD. Massa pun akhirnya meninggalkan halaman dewan dan berharap kesepakatan yang dibuat akan diingkari. “Kehadiran kami untuk menyampaikan kebenaran atas gugatan disampaikan ke pengadilan. Jika kemudian muncul untuk mencari sensasi atau ingin mencari uang, kami curiga itu merupakan opini sengaja dibuat untuk melemahkan kami,” jelas Yeti Nurhayati, salah satu perwakilan Aloka. Terkait agenda telah disepakati di atas, Ketua KPUD, Sapta Andaruiswara menyatakan belum bisa memutuskan hadir dalam acara tersebut. “Bahwa semua harus sesuai mekanisme dan substansi yang diharapkan. Kita semua tahu, bahwa kasus tersebut masih dalam proses hukum di persidangan. Terkecuali jika kami menerima undangan resmi dari DPRD,” jelas Sapta. nng
300 Koperasi Bermasalah Ditertibkan Duta/Jarot
WISATA: Obyek wisata Argowilis Sendang merupakan salah satu usaha yang dikelola PDAU Tulungagung.
Jabatan Direktur PDAU Hak Prerogatif Bupati TULUNGAGUNG-Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Tulungagung yang sebentar lagi akan lowong tidak harus diisi dengan pejabat yang telah lolos dari uji kompetensi atau uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test),melainkan Bupati memiliki hak prerogatif untuk memilihnya. Bupati Tulungagung masih punya kewenangan mutlak untuk memilih orang yang dinilainya tepat untuk jabatan tersebut. “Tidak ada dalam Perda yang mengatur PDAU menyebutkan untuk jabatan direkturnya harus melalui uji kompetensi atau fit and proper tes. Itu masih kewenangan bupati untuk memilihnya,” ujar anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso, SPd, MPd , Selasa (23/2). Menurutnya,seleksi jabatan Direktur PDAU lain dengan jabatan Direktur BPR Tulungagung. “Kalau di BPR sudah ada mekanisme melalui uji kompetensi. Itu dilakukan oleh BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” tuturnya. Diungkapkan Heru Santoso, sebenarnya sudah ada wacana untuk mengubah Perda tentang PDAU agar pejabat direkturnya merupakan hasil seleksi uji kepatutan dan kelayakan pada masa kepemimpinan sebelum Bupati Sahri Mulyo, SE, MSi. Namun wacana itu kemudian kandas di tengah jalan. “Sampai saat ini belum ada lagi wacana untuk mengubah kembali. Jadi Bupati Syahri Mulyo sekarang bisa memilih orang sebagai Direktur PDAU sesuai keinginannya tanpa harus melalui tahapan seleksi,” ungkapnya. jar
Kriminalitas Gagal Embat Emas, Perampok Gegar Otak PONOROGO-Perampokan dua kilo gram perhiasan emas milik Lis Susanti (43) warga Dukuh Josasri Kulon, Desa Josari,Kecamatan Jetis,Ponorogo berhasil digagalkan oleh anak korban. Perampok yang sempat membawa kabur perhiasan emas dalam dua tas milik korban,berhasil dilumpuhkan oleh anak dan keponakan korban dibantu masyarakat sekitar. Aksi yang terjadi jam 12.40 WIB, Selasa (23/2) sempat menggegerkan kawasan Josari. Warga yang sebagian baru usai menjalankan sholat dhuhur, berbondong-bondong membantu korban dengan memukulkan apa saja kepada salah satu perampok yang jatuh dari motornya. “Pas baru pulang dari masjid ada yang teriak rampok. Makanya warga ikut mengejar perampok yang berlari ke arah barat dengan mengacungkanacungkan berang (golok). Yang jatuh dipukul dengan apa saja ya, batu, kayu, besi seadanya,” terang Suwoyo (60) salah satu saksi yang merupakan tetangga korban yang ikut mengejar perampok. Perampok yang berjumlah 4 orang dengan mengendarai motor Vixion warna putih dan Satria warna abu-abu , 3 diantaranya berhasil kabur. Sedangkan satu orang yang terjatuh setelah ditimpuk batu kepalanya oleh anak korban lalu dihajar massa hingga babak belur. Dua tas yang berisi perhiasan emas sebesat 2 kilogram berhasil diselamatkan. Pelaku yang diketahui bernama Sudi ( 46) warga Desa Madupati,Kecamatan Camplong,Kabupaten Sampang , kini tergolek lemah di RSUD DR.Hardjono Sudigtomarto. Pelaku mengalami luka-luka di sekujur tubuh dan juga mengalami gegar otak sehingga tidak sadarkan diri. Sedangkan 3 orang kawanan tersebut masih dalam pengejaran Polisi. “Korban ini sudah dibuntuti sejak dari pasar. Pelaku sudah kita amankan dan 3 dalam pegejaran. Pelaku belum bisa ditanya-tanya karena belum sadarkan diri,” kata AKP.Hasran, Kasat Reskrim Polres Ponorogo. sna
TULUNGAGUNG-Dinas Koperasi (Dinkop) dan UMKM Kabupaten Tulungagung terus melakukan penertiban terhadap koperasi yang bermasalah. Termasuk di antaranya koperasi yang kesehariannya menjalankan praktik perbankan. Kondisi tidak sehat di lingkup Koperasi ini sudah terdeteksi sejak settahun terakhir. Kepala Dinkop dan UMKM Kabupaten Tulungagung, Drs Eko Asistono MSi, mengatakan sudah melakukan peringatan terhadap koperasi yang berpraktik perbankan. “Mereka kami peringatkan untuk memilih. Apa tetap menjalankan prinsip koperasi atau tidak,”
ujarnya, Selasa ( 23/2). Menurutnya, jika memilih prinsip koperasi akan tetap dibina oleh Dinkop dan UMKM. Namun sebaliknya, jika mereka memilih sistem perbankan akan diserahkan pembinaannya pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Saat ini ada sekitar 1.000 koperasi yang tercatat di Dinkop dan UMKM. Dari sejumlah koperasi tersebut, 700 koperasi di antaranya beroperasi dengan benar dan tidak bermasalah.“Sisanya 300 koperasi bermasalah. Ada yang melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tapi tidak memberitahu Dinkop dan UMKM. Bahkan ada yang teridentifikasi
sudah tutup atau tidak beroperasi lagi,” ungkapnya. Saat ini, Dinkop dan UMKM Kabupaten Tulungagung sedang getol mengembangkan usaha koperasi yang sehat. Apalagi sudah memasuki era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).“Jangan sampai dalam era MEA asing justru menguasai bidang koperasi. Karena itu koperasi harus lebih dikembangkan. Kalau koperasi sehat bisa maju dan anggotanya sejahtera, asing yang akan masuk di bidang koperasi tentu akan berpikir banyak untuk masuk dalam sektor koperasi,” tandasnya. jar
Duta/Jarot
SEHAT: Salah satu koperasi di Tulungagung yang dinilai masuk katagori sehat.
Pekerja Gedung DPRD Polisikan PT AJP
Duta/Agoes Basoeki
AJUKAN SOMASI: Bupati Madiun Muhtarom didampingi Kabag Hukum Widodo serta Kabag Humas Protokol Setkab Madiun Heri Pramono, melayangkan somasi pada PT Pertamina.
Bupati Madiun Somasi PT Pertamina MADIUN-Setekah dituding memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memainkan alat ukur oleh Direktur Pemasaran PT Pertamina Ahmad Bambang, Bupati Madiun Muhtarom memberikan somasi kepada PT Pertamina. Isi somasi terkait pernyataan Direktur Pemasaran PT Pertamina dimuat salah satu media online Jakarta, 17 Februari 2016 lalu. “Pernyataan dikeluarkan pejabat PT Pertamina itu jelas menyudutkan, apalagi langsung menyebut jabatan dan nama. Saya kirim surat somasi itu atas nama Bupati Madiun, Senin (22/2) lalu, melalui kurir langsung. Dalam surat itu, saya berikan batas waktu 3 X 24 jam sejak surat diterima harus ada jawaban dan pembuktian atas 3 point,” ujar Muhtarom serius, Selasa (23/2). Ia meminta seperti dalam surat somasi dikirim, pejabat PT Pertamina itu dapat membuktikan tudingan dirinya memiliki SPBU dianggap bermasalah, jika tidak dapat membuktikan harus membuat penjelasan melalui media itu. “Penjelasan menyangkut siapa dimaksud soal itu ? Lalu, meminta maaf disampaikan melalui media itu,” tandasnya. Menurutnya jika sampai batas waktu tidak ada jawaban memuaskan, pihaknya menempuh upaya lebih lanjut. “Soal upaya lebih lanjut nanti, tunggu saja. Apakah ada jawaban memuaskan atau tidak ? Sekali lagi pernyataan itu menyudutkan dan merugikan, saya ibaratkan dalam
bahasa hukum memenuhi unsur sejumlah pasal yaitu menuduh, menyebut nama tanpa inisial. Hal itu, saya anggap lebih dari fitnah, sehingga dirugikan serta sensitif,” ujarnya lagi. Setelah berita itu muncul, baik melalui sejumlah media sosial, online hingga masyarakat muncul aneka ragam tanggapan, mulai bersifat negatif hingga positif. Kenyataan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata plus Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Madiun tidak ada satu pun SPBU atas nama Muhtarom atau kerabatnya. Saat bersamaan, datang utusan dari Depo PT Pertamina Madiun diwakili Sales Retail Representative Andi dan Sekretaris Hiswana Migas Madiun Agus Wiyono. “Kedatangan utusan itu, untuk meminta maaf. Saya terima permintaan maaf itu, meski bersangkutan saya anggap bukan kapasitasnya mewakili PT Pertamina. Saya juga sampaikan sudah kirim surat somasi dan tinggal menunggu jawaban saja,” tandasnya. Padahal, tambahnya, sejak berita itu termuat dan menyebar hingga hari ini (Selasa, 23/2) tidak ada ralat atau pembetulan dari pejabat PT pertamina dimaksud, makin membuat kecewa. “Saya tunggu hingga Senin (22/2) tidak permintaan maaf, akhirnya somasi dilayangkan. Somasi tidak dilayangkan jika ada permintaan maaf terbuka dan sesuai harapan,” ujarnya lagi. ags
MADIUN-Ancaman puluhan tenaga kerja pembangunan gedung DPRD Kota Madiun senilai Rp 29,3 miliar bakal melaporkan pihak rekanan PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) kepada pihak berwajib bukan isapan jempol. Sejumlah perwakilan pekerja mendatangi Mapolres Madiun Kota setelah beberapa kali melakukan upaya mediasi dengan pihak rekanan disaksikan pejabat Dinsosnaker Madiun tak mendapatkan hasil. Pihak rekanan memilih ingkar janji dan lari dengan membawa uang miliaran rupiah. Data diperoleh, secara keseluruhan upah karyawan yang belum dibayarkan PT AJP sekitar Rp 2 miliar. Jumlah itu tidak hanya diperuntukkan bagi upah pekerja, tetapi pembelian material serta sewa
ekskafator. Terlebih, pasca Pemkot Madiun memberikan kesempatan penambahan waktu 50 hari untuk mengerjakan proyek, PT AJP mendatangkan pekerja baru disertai pemberian upah, sedangkan upah pekerja yang lama dikesampingkan. “Secara resmi pihak PT AJP kami laporkan kepada pihak berwajib. PT AJP telah menerima pembayaran dari Pekot Madiun. Sebaliknya, uang tersebut sebagian tidak dibayarkan kepada para tenaga kerja dan supplier. PT AJP melalui Son Aji memilih lari dan membawa uang kami. Sedikitnya ada 300 pekerja yang belum menerima upah kerja,” ujar perwakilan pekerja, Nyono sugiono, Selasa (23/2). Nyono sugiono mengaku kesal terhadap pihak rekanan yang selalu ingkar dan hanya memberi janji-
janji. Menurutnya, Keterlambatan pembayaran upah dan material sudah berlangsung bulan Januari lalu. ”Terbukti kan, sampai hari ini mereka berbohong lagi dan tidak mau melunasi kewajibanyya. Rekanan mblenjani janji. Bahkan, surat perjanjian dengan pihak PT AJP disaksikan oleh pejabat Dinsosnaker Madiun Kota, Juga disepelekan. Apa boleh buat, terpaksa persoalan ini kami laporkan kepada pihak berwenang,” kata Nyono. Berdasarkan data di sekretariat dewan, Pemkot sudah mencairkan anggaran termin ke-7 atau termin terakhir ke PT AJP sekitar Rp 5,8 miliar pada 31 Desember 2015 lalu. Sehingga total anggaran Pemkot yang sudah dibayarkan ke PT AJP sekitar Rp 26,3 miliar dari total anggaran Rp 29,3 miliar. bow
Pemkot Blitar Bangun Tenaga Terampil Melalui DBHCT BLITAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar terus mengembangkan ekonomi kreatif bagi warga kota Blitar. Salah satunya dengan memanfaatkan Dana Bagi hasil Cukai hasil tembakau (DBHCHT). Berlokasi di aula dinas Koperasi dan UKM sedikitnya 40 orang perwakilan kelurahan se-Kota Blitar mendapatkan pelatihan kerajinan handycraft. Sasaran pelatihan ini adalah UKM dan wirausaha baru. Yang menarik, pelatihan ini memanfaatkan bahan limbah yang didaur ulang sebagai bahan dasarnya. Wirawan Tono, Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar menyatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan.“Melalui pelatihan ini kita harapkan dapat mencetak tenaga terampil yang muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Wirawan. Ditambahkan dia, pelatihan ini memang menggunakan bahan baku limbah seperti botol air mineral, koran, tas plastik yang sudah tidak terpakai. Ini juga merupakan bagian dari upaya riil untuk menggerakkan ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan. “Sasaran utama dari pelatihan ini adalah menumbuhkan wirausaha baru sekaligus meninigkatkan keterampilan UKM,” jelas Wirawan. Sebagai narasumber, Dinas Koperasi dan UKM menghadirkan pelaku dan pengusaha kerajinan, Andri Duana yang telah kompeten di bidang kerajinan handycraft. Direncanakan, Dinas Koperasi UKM masih akan melaksanakan beberapa pelatihan lagi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya pelatihan sulam pita, pelatihan lukis kain, pelatihan membuat shuttlecock, dan pelatihan merangkai bunga. Sejalan dengan peraturan perun-
DUTA/Hendik Budi Yuantoro
PELATIHAN: Suasana pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh Pemkot Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dangan yang berlaku, Pemkot Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat Jilid Dua. Selama ini Pemkot Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal. Semua ini dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Terkait cukai, Kasubag Humas
Pemkot Blitar, Gigih Mardana mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “Rokok ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, ada ancaman hukum pidana dan denda kepada mereka yang melanggar,” kata Gigih. Rokok ilegal ada beberapa macam bentuknya. Di antaranya modusnya adalah tidak memasang cukai yang biasa dikenal dengan rokok polos atau rokok bodong, menggunakan cukai palsu, dan memasang cukai yang bukan peruntukannya. Gigih menambahkan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Silahkan urus ijinnya. Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis,” pungkasnya. ndi/adv
Editor : Tri Suryaningrum Layouter : Imron
15
BRANTAS
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 24 FEBRUARI 2016
BATU - BANGKALAN - MOJOKERTO - JOMBANG - BOJONEGORO - TUBAN - NGANJUK - LAMONGAN
Akhirnya, Kepala BLH Lamongan Ditahan
DUTA/AMIN
LAMONGAN – Setelah menunggu sekian lama, Kejaksaan Negeri Lamongan akhirnya menjebloskan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lamongan Sukiman ke dalam penjara, Selasa (23/02). Tindakan ini dilakukan setelah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka kasus gratifikasi Rp 200 juta atas proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan anggaran Rp 2,4 miliar dari APBD 2014. Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Edy Subhan membenarkan penahanan terhadap Sukiman. Penahanan ini di-
lakukan, menyusul selesainya tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut. ‘’Yang bersangkutan kita tahan,’’ kata Edy. Sebelum dijebloskan ke tahanan Lapas kelas 2A Lamongan, lanjutnya, tersangka Sukiman menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Lamongan. Saat pemeriksaan, tersangka didampingi penasehat hukumnya, Muhammad Irfan Khoiri. Atas kasus ini, lanjutnya lagi, negara tidak mengalami kerugian. ‘’Tapi tersangka menerima gratifikasi sebesar Rp. 200 juta dalam proyek pembangkit listrik tenaga sampah
itu,’’ katanya. Atas sangkaan ini, kata Edy, tersangka akan dijerat dengan pasal 11 dan 12 e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terkait gratifikasi dan pemerasan dengan ancaman 1 tahun untuk pasal 11 atau 4 tahun untuk pasal 12 e. Disinggung kemungkinan adanya tersangka lain, Edy mengaku, Sukiman merupakan tersangka tunggal. Pasalnya bersangkutan meminta uang tidak ada kongkalikong sebelumnya. ‘’Begitu proyek di menangkan rekanan setelah proyek di laksakan baru ada permintaan uang dari yang
berangkutan,’’ katanya. Sebenarnya, suda ada upaya hukum dari pengacara, yakni mengajukan surat penangguhan penahanan terhadap Sukiman. “Ada upaya dari pengacara untuk penangguhan, pertimbangan kami, kita lakukan penahanan rutan,”pungkasnya. Sebelumnya, Kejari Lamongan menetapkan Sukiman sebagai tersangka tersangka atas kasus gratifikasi sebesar Rp 200 juta atas proyek PLTSa di Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan dari Anggaran Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 sebesar Rp 2,4 miliar. dam
KABAG Ops Polres Bangkalan Kompol Pratolo Saktiawan dan petugas dari Kecamatan Socah saat berada di Kolam Renang Goa Pote Selasa (23/02).
Kolam Renang Goa Pote Ditutup Dampak dari Tontonan ‘Seksi’ Model Iklan BANGKALAN - Hadirnya model iklan seksi di tempat wisata kolam renang Goa Pote di perbukitan kapur di Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan berdampak terhadap penutupan tempat wisata baru yang sedang naik daun itu. “Untuk menjaga stabilitas di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Kecamatan Socah ini, maka aktivitas kolam renang ini dihentikan sementara, sambil menunggu surat-surat perijinan yang tengah diproses di Pemkab,” kata Kabag Ops Polres Bangkalan, Kompol Pratolo Saktiawan saat berada di kolam renang Selasa (23/02). Penutupan sementara itu ini dilakukan kata Pratolo, karena ada suara-suara yang tidak enak paska adanya tarian dari wanita-
wanita seksi di kolam renang itu. “Penutrupan sementara ini untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Nanti bisa dibuka setelah izin-izinnya sudah selesai, karena saat ini kolam ini memang belum ada izinnya,” terang Pratolo. Sementara itu, pengelola kolam renag H Mustofa tidak keberatan dengan adanya penutupan sementara aktivitas kolam renangnya itu. “Bagi saya tidak ada masalah kolam renang ini ditutup sementara, kami sebagai pengelola siap menerima masukan dari pemerintah, dan kami akan menguras air kolam renang ini. Ya kalau nanti ada pengunjung yang datang ke sini ya tidak usah berenang,” kata H Mustofa. Dikatakan dia, sebenarnya dirinya sudah mengurus izin kolam renang tersebut sejak enam bulan lalu. Namun sampai saat ini perizinan mulai dari IMB, HO, UKL-UPL belum selesai. “Semua persyaratannya sudah lengkap, bahkan empat bulan yang lalu sudah disurvey oleh petugas
dari pemkab,” tuturnya. H Mustofa mengharapkan agar Pemkab Bangkalan segera menyelesaikan permohonan izin usahanya itu. ”Kolam renang Goa Pote banyak sekali menarik wisatawan, dan dengan adanya kolam ini roda perekonomian di desa bergerak, di sekitar kolam ini ada sekitar 16 orang pedagang yang berjualan, makanya kami berharap perijinan yang kami ajukan segera ditindak lanjuti,” katanya. Selain aparat dari Polres Bangkalan, sekretaris kecamatan Socah juga datang ke kolam renang untuk mengantarkan surat tegoran berupa penghentian aktivitas sementara kolam renang goa Pote tersebut. “Kedatangankami selain menyampaikan surat tegoran dari opemerintah kepada pengelola kolam renang ini, kami juga masih mencari solusi bagaimana jalan keluarnya juga bagaimana agar prose perijinnany akolam ini cepat selesai,” pungkas Sekcam Socah, Mohammad Toha. min
Bappemas dan Pemdes Bangkalan, Berikan Honor BPD Melalui Rekening BANGKALAN- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bappemas dan Pemdes) kabupaten Bangkalan memberikan honor anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) langsung melalui rekening masing-masing. “Semua anggota BPD mulai dari Ketua Sekretaris dan anggota harus membuka rekening untuk transfer honor,” kata Kepala Bappemas dan Pemdes Bangkalan, Ismet Effendi di sela-sela acara Pelatihan Aparatur pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa tahun anggaran 2016 dan Pembinaan BPD di aula kantor Kecamatan Labang, Selasa (23/02). Dikatakan Ismet Effendi, pemberian honor anggota BPD langsung melalui rekenig ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Pembukaan rekening bagi anggota BPD di kecamatan Labang ini merupakan yang pertamakali, nanti dilanjutkan ke kecamatan-kecamatan yang lain. Pokoknya pada bulan Maret nanti seluruh anggota BPD di kabupaten bangkalan
DUTA/AMIN
KEPALA Bappemas dan Pemdes, Ismet Effendi saat menyaksikan pembukaan rekening anggota BPD Selasa (23/02). telah mempunyai rekening,” jelasnya. Dijelaskan Ismet, jika semua anggota BPD telah mempunyai rekening, maka honor anggota BPD setiap bulan akan masuk ke rekening yang telah dibuka tersebut. “Kalau honor anggota BPD itu, untuk Ketua honornya Rp 700 ribu, Wakil Ketua dan Sekretaris honornya Rp 600 ribu untuk anggota Rp 500 ribu,” terangnya.
Ditambahkan Ismet, selain pembukaan rekening untuk anggota BPD ini, pihaknya juga terus melakukan pembinaan kepada anggota BPD menjelang dilaksanakannya pelaksanaan pilkades setenatk tahap II. “Jadi dengan pembinaan seperti ini diharapkan BPD bisa berperan aktif dalam membangun desa, dan juga BPD bisa mengetahui apa hak dan kewajibannya,” katanya.
Sementara itu Asisten Tata Pemerintahan Setkab Bangkalan Hasanuddin Buchori meminta kepada seluruh anggota BPD yang belum memilik Kepala desa difinitif untuk segera membentu Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD). “Kalau ada desa d kecamatan ini belum mempunyai Kades difinitif, maka BPD segera membentuk P2KD, dan pembentukan P2KD ini merupakan tugas BPD,” pungkasnya. adv/min
INGIN MENJADI KOTA SEHAT
Dewan Kota Mojokerto Belajar ke Kota Kediri
DUTA/YUSUF
WALIKOTA Mojokerto Mas’ud Yunus secara langsung memantau sarang nyamuk dalam kegiatan PNS (Pemberantsan Sarang Nyamuk). MOJOKERTO - Sebagai kota kecil yang minim Sumber Daya Alam (SDA), Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto sadar, untuk meningkatkan kualitas kesehatan bagi warganya merupakan hal wajib. Segala, upaya diusahakan agar warga bisa hidup sehat. Upaya mendapatkan kota sehat masih membutuhkan banyak pekerjaan rumah. Program sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tingkat kesadaran masyarakat menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Namun, tentunya itu tidak sulit, karena sejumlah program kesehatan sudah lama dijalankan oleh Pemkot, seperti jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat baik melalui BPJS maupun total coverage. Selain itu gerakan peberantasan sarang nyamuk (PSN) yang dipimpin langsung Walikota Mojok-
erto, Masud Yunus setiap hari Jum’at terbukti ampuh menangkal wabah demam berdarah dengue (DBD). Selain itu prestasi TP PKK dijadikan modal untuk menuju kota sehat. Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengatakan bahwa Pemkot Mojokerto terus berupaya untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. “Pemkot terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sejumlah program layanan kesehatan sudah bisa dirasakan manfaatnya,” kata Walikota, Selasa (23/02). Walikota menambahkan dengan adanya program total coverage merupakan wujud nyata Pemkot berkomitmen menyejahterakan masyarakat.”Tentunya kesadaraan masyarakat akan pentingnya kesehatan terus kita gencarkan. Jangan sampai
ada warga yang sakit namun tak bisa berobat,” terang Walikota. Namun untuk mencapai predikat kota sehat masih banyak kriteria yang harus dipenuhi Kota Mojokerto. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah bersinergi dengan DPRD setempat. Untuk mengetahui beberapa kriteria kota sehat, Rombongan Komisi I melakukan lawatan ke Kota Kediri, Senin (22/02). Kota kediri merupakan salah satu kota yang sudah Tiga kali mendapatakan penghargaan Kota Sehat. Ketua Komisi I Suliyat mengatakan keberhasilan program kesehatan di Kota Kediri telah mendapatkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Penjabaran kota sehat yakni suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat yang difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. “Saat di Kota Kediri kami mendapatkan paparan secara detail dari komisi yang membidangi kesehatan. Beberapa hal bisa diterapkan di Pemkot Mojokerto,” terangnya. Lebih lanjut dikatakannya, secara keseluruhan program kesehatan yang diterapkan Kota Kediri dapat diadopsi untuk meraih Mojokerto kota sehat. Namun, itu semua butuh payung hukum yang jelas agar seluruh program dapat digulirkan. “Semua haus ada regulasinya jika ingin tidakingin ber-
masalah,” lontar Deny. Hal senada diungkapkan, anggota Komisi I Deny Novianto mencontohkan FKKS (Forum Kota Kediri Sehat) adalah wadah sekaligus wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan ikut berpartisipasi dalam menentukan arah. Prioritas dan perencanaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan/ kelurahan yang bersih, sehat, aman dan nyaman mutlak diperlukan keberadaannya. FKKS dibentuk berdasarkan SK Walikota Kediri No. 986 Th 2001. Anggota pengurus FKKS terdiri dari unsur: akademisi, LSM, swasta, pengusaha, ulama, dan birokrasi.”Hal semcam itu yang nantinya akan kita terapkan di Kota Mojokerto,” tukasnya. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai kota sehat yakni kawasan permukiman sarana dan prasarana sehat, memiliki kawasan tertib lalu Lintas dan pelayanan transportasi, kawasan pariwisata sehat, kawasan industri dan perkantoran Sehat, kawasan Hutan Sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat yang sehat mandiri dan kehidupan Sosial yang sehat. Ditambahkannya, dengan memanfaatkan forum kesehatan, pemerintah senantiasa melibatkan masyarakat dan stakeholder pembangunan. S eperti yang diakukan forum kesehatan yang memungkinkan Pemkot memperoleh banyak aspirasi dari masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi lebih optimal. ari/ywd/adv
ANGGOTA Komisi 1 DPRD Kota Mojokerto dengan hekmay menyimak pemaparan dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Trenggalek.
KETUA Komisi 1 DPRD Kota Mojokerto Sukiyat bertukar kenang-kenangan dengan perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Trenggalek.
Belajar Keterbukaan Informasi Publik ke Trenggalek TAK hanya studi banding ke Kota Kediri soal Kota Sehat, DPRD Kota Mojokerto juga melakukan kunker ke DPRD Kabupaten Trenggalek. Dalam kunjungannya wakil rakyat, ingin mencotoh transparasi keterbukaan informasi publik lewat website. Pasalnya, website Pemkab Trenggalek pernah menyabet juara keterbukaan informasi publik.”Keterbukaan informasi publik berkat sinergitas antara semua pihak baik eksekutif dan dewan maupun SKPD,” tutur salah satu anggota Komisi I DPRD Trenggalek. Menurutnya semua infor-
masi yang berkaitan dengan keterbukaan publik, dikelola oleh Bagian Humas. “Jadi tinggal menghubungi humas jika ingin tahu soal informasi terkini di Trenggalek,” katanya. Sementara itu, Deny Novianto mengaku mendapat tambahan informasi yang bisa dijadikan masukan pada Pemkot Mojokerto agar keterbukaan informasi publik di Kota Mojokerto semakin baik.”Kedepan kota Mojokerto yang servis city harus mampu memberikan informasi seluasluasnya bagi masyarakat,” tuturnya. ari/ywd/adv
Editor : Endang Lismari Layouter : Sulistyorini
C M Y K
16
EKONOMI BISNIS
INFO HARGA EMAS/ KURS LM 500 LM 250 LM 100 LM 50 LM 25 LM 10 LM 5 LM 2.5 LM 1
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
DUTA MASYARAKAT SENIN,20 JUNI 2012 RABU, 24 FEBRUARI 2016
Sido Muncul Operasi Gratis 300 Penderita Katarak
LEBARKAN BISNIS: Suasana di lobby hotel Ibis Styles di Surabaya, jaringan operator hotel Internasional, Accor Hotels gencar melebarkan bisnis dan pengaruhnya di Indonesia. Kelompok usaha yang berbasis di Perancis ini menargetkan bisa mengelola 200 hotel di Indonesia hingga tahun 2020 mendatang dan saat ini Accor telah membuka dan mengoperasikan 100 hotel di Indonesia.
262.550.000 131.375.000 52.650.000 26.425.000 13.300.000 5.380.000 2.730.000 1.377.500 575.000
Buy Back Price : Rp 510.000
Produk
Luncurkan Paket “SIX ME”
DUTA/DOK PR
PAKET PROMO: Kamar Favehotel Graha Agung Surabaya yang simple dan nuansa merah putih
DUTA/WIWIEK WULANDARI
SURABAYA - Favehotel Graha Agung Surabaya meluncurkan produk promo “SIX ME” harga Rp 298.000,- ++ untuk 1 malam berlaku 1 Januari hingga 29 Februari 2016. Lupakan semua stress pada saat awal tahun, lupakan tentang mahalnya menginap dihotel dengan standard internasional, lupakan tentang repotnya untuk reservasi kamar hotel. Cukup telpon 031 99 0000 90 Anda bisa dengan mudah menginap dengan harga terjangkau. Sabrina Rachmani , Sales Manager mengatakan ini cara Favehotel Graha Agung Surabaya memanjakan tamu dengan harga yang sangat murah tetapi tidak murahan, karena favehotel Graha Agung Surabaya memiliki standard internasional yang mana di manage oleh Archipelago International Indonesia sebagai hotel operatornya. “Nama “SIX ME” merupakan nomer kamar seri “06” dengan total keseluruhan hanya memiliki 6 kamar dan hanya 1 kamar disetiap lantainya. Dengan harga Rp. 298.000++/malam dapat menginap di hotel kawasan elite di Surabaya Barat . Dekat Citraland di area Graha Family, dengan akses yang dekat jalan layang Kota Satelit dan akses untuk menuju pusat kota sangatlah mudah,” jelasnya. Favehotel Graha Agung menyediakan 82 kamar yang modern, nyaman, dan fungsional. Dilengkapi dengan tempat tidur bermutu tinggi, sprei katun, handuk berbulu dan gratis WiFi di seluruh area hotel. Kamar yang gaya, menyenangkan dan segar dengan standar tinggi untuk kebersihan dan keamanan. imm
Persaingan Jaringan Hotel Kian Ketat Accor Target Kelola 200 Hotel S U R A BAYA - Jaringan operator hotel Internasional masih menjadikan Indonesia sebagai salah satu pilhan utama ekspansi. Potensi industri pariwisata dan bisnis yang masih dianggap masih besar menjadi alasan memilih Indonesia. Sementara jaringan operator hotel lokal tidak mau kalah dengan membangun hotel bintang tiga ke bawah termasuk didalamnya hotel budget. S alah satu jaringan operator hotel internasional yang gencar yakni Accor Hotel. Perusahaan Accor Hotel gencar melebarkan bisnis dan pengaruhnya di Indonesia. Kelompok usaha yang berbasis di Perancis ini menargetkan bisa mengelola 200 hotel di Indonesia hingga tahun 2020 mendatang. Chief Operating Officer, Accor Hotels untuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura, Garth Simmons mengatakan, saat ini Accor telah membuka dan mengoperasikan 100 hotel di Indonesia. “Kita targetkan mengelola 200 hotel di Indonesia dalam empat tahun ke depan,” kata Garth, saat meluncurkan ibis Styles Petitenget, Seminyak, Bali. ibis Styles Petitenget Bali merupakan
portofolio terbaru mereka di Indonesia. Merek lainnya yang berada di bawah naungan Accor Hotels dan hadir memenuhi kebutuhan akomodasi adalah Pullman, Novotel, Mercure, dan Sofitel, dan lain-lain. “Khusus di Bali, Accor telah membuka lima hotel ibis,” imbuh Garth. Menurut Garth bisnis hotel di Indonesia sangat potensial karena ada peningkatan k u n j u ng a n w i s at aw a n d o m e s t i k d a n manc anegara. “Pembukaan ibis Styles Petitenget ini kebanggaan dan strategi pengembangan Accor Hotels di Indonesia,” tandas Garth Sementara itu persaingna bisnis hotel makin ketat dengan hadirnya budget hotel. Kelompok budget hotel mulai menawarkan tarif atau rate hotel dengan nilai lebih rendah untuk bisa menarik tamu. Kondisi ini tidak terlepas dari pertumbuhan hotel kelas bintang tiga ke bawah yang menjamur di Jatim, khususnya Surabaya. Ketua Harian PHRI Jatim, M Soleh mengatakan, perang tarif hotel ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Hal ini tidak bisa dihindari karena jumlah kamar hotel yang tersedia jauh lebih banyak dari tamu yang ada.
“Perang tarif terjadi untuk hotel-hotel kelompok bintang tiga ke bawah atau di kelompok hotel budget, kalau untuk hotel bintang empat dan lima masih belum terjadi,” ujar Soleh, di Surabaya, akhir pekan lalu. Akibat perang tarif ini, PHRI menyatakan, harga sewa kamar hotel di Jatim, khususnya Surabaya sudah sangat menurun. Soleh merinci, rate hotel bintang dua di Surabaya sekarang rata-rata Rp 250.000-Rp 300.000. Padahal untuk kelas hotel yang sama, rate di Jakarta di kisaran Rp 300.000-Rp 400.000. Sedangkan harga sewa kamar hotel bintang tiga semalam di Surabaya di kisaran Rp 300.000Rp 350.000. Di Jakarta, rate hotel bintang 3 sekitar Rp 400.000 sampai Rp 500.000. Soleh mengungkapkan, perang tarif hotel budget di Surabaya sudah berlangsung terbuka. Ada beberapa hotel bahkan menyebut publish rate-nya dengan nilai lebih rendah dari rata-rata. Bahkan, dipastikan tarif hotel lebih rendah bisa didapat jika tamu datang secara kelompok atau tamu corporate. “Harga jadi turun karena pihak hotel sudah sulit mendapat tamu, mereka memilih menerima tamu meski rate turun. Setidaknya ada pendapatan untuk bisa menutupi biaya operasional,” terangnya. imm
Ekspansi Bisnis Perbankan
IFC Lirik Empat Bank Syariah Indonesia LAYANI NASABAH: Salah satu gerai layanan bank syariah di Surabaya. Potensi besar menjadi daya tarik Indonesia bagi investor asing masuk di perbankan syariah DUTA/DOK
JAKARTA - Potensi besar menjadi jaminan investor masuk dan investasi perbankan syariah di Indonesia. salah satunya International Finance Corporation (IFC) melihat empat bank syariah potensial jadi bagian pengembangan bisnis mereka ke sektor-sektor baru. Manajer Perwakilan IFC di Indonesia, Sarvesh Suri, mengatakan IFC sedang mencari sektor baru dan mereka lihat industri keuangan syariah jadi sektor yang cukup bagus. IFC sangat tertarik dengan industri keuangan syariah di Indonesia dan sudah melakuan pembicaraan dengan Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon Syariah, dan BTPN Syariah. ‘’Ya, sudah bicara dengan Bank Muamalat baik untuk potensi penyertaan ekuitas maupun pinjaman. Kami melihat ada kemungkinan. Tapi pembicaraannya masih sangat awal,’’ kata Suri usai penandatanganan perjanjian pinjaman IFC dan ANZ kemarin. Empat bank syariah itu potensial dan IFC
tertarik dengan keempatnya. Harapannya tahun ini rencana itu bisa direalisasikan, baik aliran dana dalam bentuk ekuitas atau pembiayaan. Untuk ekuitas, IFC akan selalu mengambil porsi minoritas di bawah 20 persen. ‘’IFC akan melihat apa yang mereka butuhkan. Jika butuh ekuitas, kami beri ekuitas. Jika butuh pinjaman, kami beri pinjaman,’’ kata Suri. Salah satu sebab ketertarikan IFC pada industri keuangan syariah Indonesia adalah lebih dari 50 persen orang Indonesia tidak punya akses keuangan formal dan lebih dari 80 persen populasi Indonesia adalah Muslim. Dengan menguatnya industri keuangan syariah dan konvensional, IFC ingin ikut mewujudkan inklusi keuangan yang dicitacitakan Pemerintah Indonesia. Suri menyatakan tidak ada angka spesifik alokasi untuk keuangan syariah. IFC punya batas lebih leluasa untuk mengucurkan pinjaman ke sektor swasta di Indonesia. imm
GRESIK- Kabupaten Gresik menjadi lokasi operasi katarak PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk.Upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan membantu pemerintah menurunkan penderita katarak, PT. Sido Muncul, Tbk bekerja sama dengan Klinik Mata Utama Gresik operasi katarak 300 mata bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gresik selama 2016-2017. Mengawali kerjasama, sebanyak 25 penderita katarak dioperasi. Simbolis pembukaan operasi katarak Sido Muncul dengan Klinik Mata Utama dihadiri Staff Public Relations PT. Sido Muncul, Tbk Hendrik dan Anggraini Kusuma Wardhani. S ekretaris Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik, dr M.Nurul Dholam yang juga hadir mengatakan, kasus katarak di daerahnya mencapai 1.000 kasus dengan sebaran usia 10 - 45 tahun ke atas. “Catatan kami ada pasien katarak mulai usia 10 tahun. Padahal, teorinya di usia 45 tahun ke atas. Kita sangat apresiatif sekali dengan adanya bakti sosial yang diberikan PT.Sido Muncul ini, harapan kami kedepan bisa meningkatkan lagi jumlah bantuan operasi katarak gratis ini,” jelas dr.Dholam. Direktur Utama PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk Irwan Hidayat berharap, “Dengan adanya kerjasama baksos katarak antara Sido Muncul dan Klinik Mata Utama Gresik ini diharapkan dapat mengurangi angka penderita katarak, khususnya di kabupaten Gresik. Melalui kegiatan ini pula, m a s y a r a k at d i h i m b a u u nt u k menghilangkan persepsi bahwa operasi itu menakutkan, banyak diantara masyarakat yang enggan berobat karena takut akan operasi,” terang nya. Pada 2016 ini, bertempat di RSCM Kirana Selasa lalu (16/2) PT.Sido Muncul, TBK bersama Perdami melakukan MoU untuk Bakti Operasi Katarak bagi 12.000 mata diseluruh Indonesia. Untuk Pelaksanaannya, Sido Muncul melakukan MoU bersama TNI Angkatan Darat dengan berkomitmen operasi 3.000 mata, dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sebanyak 500 mata. Staff Public Relations PT. Sido Muncul, Tbk, Hendrik mengatakan, “Jumlah ini merupakan bagian dari 12.000 mata yang telah disepakati bersama Perdami. Sido Muncul dan Perdami bekerjasama dengan RSCM Kirana telah operasi katarak gratis ke 45.001 mata. Pelaksanaan operasi disaksikan oleh Menkes RI Nila F. Moeloek, yang juga merupakan Ketua Umum Perdami,” pungkas Hendrik. Kegiatan CSR operasi katarak gratis yang dilakukan Sido Muncul bekerjasama dengan Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia (PERDAMI) dilakukan sejak tahun 2011 dan telah dilaksanakan di 27 provinsi, 207 kota/kabupaten di 227 Rumah Sakit di Indonesia. Jumlah yang telah dioperasi kerjasama antara Sido Munc ul bersama Perdami, pada tahun 2011 adalah 6.000 mata, tahun 2012 sebanyak 12.746 mata, tahun 2013 sebanyak 13.024 tahun 2014 sebanyak 8805 mata, dan tahun 2015 sebanyak 4.425 mata.- gus
DUTA/AGUS SALIM LUTHFI
OPERASI KATARAK: dr. Uyik Unari, Sp.M (hijab biru) bersama Staff Public Relations PT. Sido Muncul, Tbk Hendrik (hitam) dan perwakilan pasien usai di operasi dan dipampingi oleh direktur klinik mata utama, M.Rusly, Selasa 23/02/2016
Editor : Imam Ghozali Layouter : Manila
C M Y K