Pelaksanaan Sistem Outsourcing Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011) Oleh: Anggun Wahyuni, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum dan Agus Ngadino, SH.,MH
Hal | 0
Pelaksanaan Sistem Outsourcing Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011) Oleh: Anggun Wahyuni, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum dan Agus Ngadino, SH.,MH
Abstrak: Tenaga kerja berperan penting dalam meningkatkan produktivitas nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah agar tenaga kerja dapat berperan serta secara optimal dalam pembangunan nasional serta dapat bersaing secara luas maka perlu diperdayakan terlebih dahulu melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan Salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing. Hubungan kerja dengan sistem outsourcing ini menyebabkan kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang sehingga sering terjadi perselisihan antara pihak perusahaan dan pekerja/buruh outsourcing. Kebijakan outsourcing saat ini telah menuai protes bagi kalangan serikat buruh, dan pada pelaksanaannya pun hasilnya jauh dari yang diharapkan pemerintah. Dari sini la timbul permasalahan bagaimana pelaksanaan sistem outsourcing di Indonesia dan seperti apa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan industrial dengan sistem outsourcing dan bertujuan sebagai bahan analisis mengenai implikasi terkait pelaksanaan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan sistem outsourcing dalam hubungan industrial di Indonesia pada prinsipnya dapat dilihat dalam tiga hal yaitu secara subtansi, kultur hubungan industrial dan struktur kelembagaan. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap pelaksanaan sistem outsourcing, bahwa Mahkamah Konstitusi semakin mendukung adanya sistem outsourcing di Indonesia, dan di dalam prakteknya pengawasan pemerintah dalam pelaksaan sistem outsourcing kurang efektif. Pelaksanaan praktek outsourcing sangat merugikan pekerja/buruh outsourcing, sekalipun pelaksanaan outsourcing tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini karena ketidak jelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja/buruh outsourcing, dan dalam pelaksanaannya pun tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan. Kata Kuci: Sistem Outsourcing, Hubungan Industrial, Pengawasan
Hal | 1
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Sistem Outsourcing saat ini telah dipraktekan di perusahaan industri besar, seperti perusahaan pertambangan dan juga perusahaan perkebunan sejak masa Hindia Belanda.1 Aspek sistem outsourcing dalam ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara. Sistem Outsourcing diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, yang mana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.2 Konsep sistem outsourcing muncul ketika perusahaan memiliki kebutuhan untuk menjalankan proses intinya secara fokus. Karena dengan fokus pada proses intinya akan semakin besar peluang perusahaan untuk mencapai keberhasilan. Jadi untuk melakukan hal-hal yang di luar proses inti, perusahaan dapat menggunakan jasa dari pihak lain, yang memang memiliki keahlian khusus dalam hal-hal sekunder tersebut. Berbicara mengenai isu outsourcing, hingga saat ini masih menjadi isu sentral Ini dikarenakan dalam bentuk perekrutan dan penyaluran tenaga kerja dalam hubungan industrial dengan melalui sistem outsourcing telah menimbulkan keadaan yang merugikan bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan kalangan buruh, pencari kerja dan serikat pekerja. Praktek tersebut berawal ketika sistem kerja fleksibel atau sistem kerja outsourcing diterapkan sebagai bagian integral pembangunan untuk memperluas kesempatan kerja dan mengundang para investor. 3 Hubungan kerja 4 dengan sistem outsourcing ini menyebabkan kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang sehingga sering terjadi perselisihan antara pihak perusahaan dan pekerja/buruh outsourcing.
1
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal 52. 2 Ibid. hal 55. 3 Ibid, hal 187. 4 Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan, hubungan kerja hendak menunjukkann kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap buruh. Lihat: Koko Kosidin, Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999, hal 1.
Hal | 2
Dicanangkannya kebijakan outsourcing, telah menuai protes bagi kalangan serikat buruh, dan pada pelaksanaannya hasilnya pun jauh dari yang diharapkan pemerintah. Dan sebaliknya, pasar tenaga kerja semakin tidak stabil, hal ini ditandai dengan tidak adanya kepastian dan perlindungan kerja, termasuk tidak adanya kepastian mendapatkan pendapatan yang layak. Padahal didalam pasal 27 dan 28 D Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pendapatan yang layak�.5 Tidak dipungkirin bahwa persoalan outsourcing semakin meluas ketika diberlakukannya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Kenyataan tersebut diperparah dengan lemahnya sistem penegakan hukum. Seperti yang terdapat pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 yang menempatkan pekerja/buruh outsourcing hanya sebagai faktor produksi semata. Dalam pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun ada kaitannya dengan pasal 64. Terhadap sistem outsourcing ini ada larangan yang didasarkan pada ketentuan pasal 66 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang maupun kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kini sistem outsourcing semakin menggurita setelah di sahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 . Keadaan tersebut merupakan hasil dari keadaan yang saling berkaitan antara kesempatan kerja yang terbatas, kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, dan suplai tenaga kerja yang melimpah, Keadaan demikian semakin diperparah ketika serikat buruh belum pulih sepenuhnya setelah dihancurkan secara sistematis selama kekuasan rezim Soeharto. Dengan demikian, selain bagian dari agenda kapital global yang diadopsi secara mentah-mentah dalam strategi pembangunan, menguatnya sistem outsourcing disebabkan oleh persoalanpersoalan struktural.6 Apabila dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 27/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa sistem kerja outsourcing 5
Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 dan 28 D. http://www.akatiga.org/index.php/artikeldanopini/perburuhan/150-melawan-praktikoutsourcing. artikel tentang melawan praktek outsourcing, diakses pada senin, 5 November 2012. 6
Hal | 3
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Dari Putusan tersebut menyatakan bahwa sistem kerja outsourcing berdampak buruk kepada tenaga kerja dan berjanji untuk merevisi aturannya. Tapi sayangnya, setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tentang outsourcing, Kementerian Tenaga Kerja hanya sebatas mengeluarkan yakni Surat Edaran Nomor B.31/PHIJSK/I/2012. Surat Edaran tersebut memberikan pengakuan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu, sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59. Selain itu, berkaitan dengan pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa tenaga kerja, diatur pula tentang perlunya perlindungan hak-hak buruh. Selain itu, di keluarkanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 10 tahun 2012 tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan. Secara praktis, masalah outsourcing bertautan dengan konsepsi dan aspek praktis dari undang-undang dan peraturan turunannya. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Surat Edaran tidak akan memadai untuk memecahkan persoalan karut-marutnya outsourcing. Dengan memahami paparan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas secara lengkap dan jelas melalui penulisan skripsi yang berjudul �PELAKSANAAN SISTEM OUTSOURCING DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011� 2. Permasalahan Secara garis besar permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan sistem outsourcing dalam hubungan industrial di Indonesia berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan sistem outsourcing dalam hubungan industrial di Indonesia? 2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011 terhadap pelaksanaan pengawasan sistem outsourcing di Indonesia?
Hal | 4
3. Kerangka Teori a) Teori Perlindungan Hukum Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari tentang hukum. Konsep hukum pada dasarnya merupakan batasan tentang suatu istilah tertentu. Pada tiap-tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu defenisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (legal concept) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum. Pengaturan outsourcing apabila di lihat dari segi hukum ketenagakerjaan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan sistem outsourcing dan dalam waktu bersamaan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh. Dengan demikian, adanya suatu anggapan bahwa hubungan kerja pada sistem outsourcing selalu menggunakan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga mengaburkan hubungan industrial yang tidak benar. Pelaksanaan hubungan industrial dengan sistem outsourcing telah diatur secara jelas dalam Pasal 65 ayat (6) dan (7) dan Pasal 66 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.7 b) Konsep Penegakan Hukum Penegakan hukum dimaksudkan agar tercapai suatu tujuan hukum yaitu ketentraman dan kedamaian dalam pergaulan dan hubungan sosial. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup antar manusia. Kedamaian dalam pergaulan hidup di satu pihak berarti menunjukan adanya ketertiban yang bersifat inter personal atau ekstern antar pribadi, dan di lain pihak artinya ketentraman yang bersifat personal atau inter pribadi. Keduanya harus serasi dan seimbang agar tercipta suatu kedamaian. Penegakan hukum di dalam ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan hukum ketenagakerjaan, hal ini tertuang dalam Pasal 176 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
7
Kusnadi Pudjosewojo, Pedoman Tata Hukum Indonesia, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1976, hal 40.
Hal | 5
Proses penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide atau konsep yang abstrak menjadi kenyataan, usaha untuk mewujudkan ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta menjadi pengaruh dari beberapa faktor lainnya. Oleh karena itu apabila hukum hendak ditegakan, maka hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem. Menurut Lawrence M.Friedman sebagaimana dikutif Esmi Warassih, hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur. Menurut Friedman struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi diibaratkan sebagai apa yang telah dihasilkan atau yang dikerjakan oleh mesin dan kultur atau budaya hukum adalah siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi niscaya sistem mengalami disfunction (pincang).8 B. PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan Sistem Outsourcing dalam Hubungan Industrial di Indonesia Pelaksanaan sistem outsourcing dalam hubungan industrial di Indonesia pada prinsipnya dapat dilihat dalam tiga hal yaitu berdasarkan substansi, struktur kelembagaan dan kultural dari hubungan industrial.9 Secara substansi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan landasan hukum bagi sistem outsourcing dan bentuk perjanjian kerja buruh outsourcing dalam membangun hubungan industrial. Pelaksanaan sistem outsourcing dalam hubungan industrial telah diatur secara jelas dalam pasal 65 ayat (6) dan (7) dan pasal 66 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelaksanaan sistem outsourcing dalam hubungan industrial harus berdasarkan pada nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan hubungan industrial yang, harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dalam hubungan industrial 10 perusahaan outsourcing sesuai hukum positif, dapat mempekerjakan buruh outsourcing dengan salah satu bentuk 8
Esmi Warassih, Filsafat Hukum Dan Moralitas, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004, hal 75. 9 Teori Friedman, Teori Sistem Hukum, Terjemahan Chandra Suwondo. Lihat: Chandra Suwondo, Outsourcing Implementasi di Indonesia, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hal 2. 10 Dalam Lembaran Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa hubungan industrial atau lebih sering dikenal dengan hubungan perburuhan merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku usaha
Hal | 6
hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 11 Sistem outsourcing dalam hubungan industrial pada prakteknya ada fakta yang tidak bisa disangkal bahwa hubungan kerja antara buruh dan perusahaan outsourcing dibuat dalam bentuk PKWT. Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun diatur bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dan perjanjian penyedia jasa buruh. Selain itu juga diatur bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi syarat bahwa pekerjaan itu harus dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Dalam hal ini terdapat inkonsistensi antara Pasal 64 dan Pasal 65 Ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal tersebut akhirnya menimbulkan konsekuensi hukum bahwa perusahaan yang memborongkan pekerjaan dengan pekerja pelaksana pekerjaan terdapat hubungan kerja. Dan sebaliknya antara pekerja dengan perusahaan yang memborongkan pekerjaan tidak terdapat hubungan kerja. Landasan konstitusional mengenai hakekat trilogi hubungan industrial berikut sarana penyaluran aspirasi bagi pelaksanaan hubungan industrial secara eksplisit tertuang dalam pasal 102 dan pasal 103 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan fungsi dan peran pemerintah, pengusaha serta para pekerja/buruh. Didalam menjalankan fungsi dan peranannya baik pemerintah, pengusaha, maupun para pekerja/buruh harus berdasarkan pada nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk menjamin kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja. 12 Secara filosofis mengenai ketentuan Pasal 102 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa, dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu: pengusaha/pemilik modal, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 11 Gunawi Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Penerbit: PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal 67. 12 Iftida Yasar, Menyusun Perjanjian Kerja Bersama, Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis Pengusaha-Pekerja, PPM, Jakarta, 2010, hal 99.
Hal | 7
penanaman asas keseimbangan kepentingan dalam aturan hukum yang mengandung nilai kejujuran, kepatutan, keadilan, dan tuntutan moral, seperti hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam hubungan antara manusia harus sesuai dengan sila-sila Pancasila, di mana di antara pekerja dan pengusaha mempunyai hubungan timbal balik yang bernilai kemanusiaan, tidak adanya diskriminasi, serta mencari penyesuaian paham melalui musyawarah mufakat dalam membangun kemitraan. Didalam pelaksanaan sistem outsourcing pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 menyangkut Ketenagakerjaan dapat dijadikan sebagai landasan konstitusional, yang mana dari pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi menentukan dua model perlindungan hak-hak pekerja, yakni mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak terbentuk PKWT, tetapi berbentuk perjanjian PKWTT. Hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan outsourcing dianggap konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan PKWTT secara tertulis. Pada pelaksanaannya secara kultur hubungan industrial praktek seharihari outsourcing selama ini di akui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja selama ini selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak, upah yang di dapat lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada sebatas minimal, tidak adanya jaminan pengembangan karier, serta tidak adanya job security dan lainlain. dengan melalui sistem outsourcing di Indonesia sepanjang perjalanannya sering menunjukkan bahwa buruh ditempatkan sebagai faktor produksi. Berbicara mengenai pelaksanaan sistem outsourcing secara struktur kelembagaan harus adanya pengawasan yang di lakukan pemerintah. Kontruksi kelembagaannya adalah untuk mengawasi jalannya sistem outsourcing dalam hubungan industrial agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Yang mana kerangka kelembagaan sebagai dasar hukum pengawasan ketenagakerjaan terdiri dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1943 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO conventioan Nomor 81 Concerning Labour Inspection in Industri and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Hal | 8
Kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu. Untuk memastikan hak dari setiap pekerja/buruh dalam mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah membentuk Pegawai Pengawas Perburuhan (sekarang: Ketenagakerjaan) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pengawasan Perburuhan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berada di instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada pemerintahan kota/kabupaten, pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat.13 Faktanya, pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, baik pada pemerintahan kota/kabupaten, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan pusat, yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Pengawasan Perburuhan yang mana diharapkan dapat memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan hubungan industrial tidak terlaksana, karena antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja, selalu beralasan kekurangan pegawai pengawas dan benturan dengan otonomi daerah, sehingga tidak dapat berperan secara maksimal dalam menjamin pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang berakibat pada banyaknya praktek-praktek penyimpangan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemberi kerja, sehingga kepastian hukum bagi pekerja/buruh tidak terjamin dan tidak terlindunginya Dalam hal ini pemerintah tidak serius dalam menangani upaya pencegahan penyimpangan penerapan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal demikian dapat dibuktikan dengan lahirmya Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja, yang mana pemerintah terkesan lebih mementingkan urusan penyelesaian perselisihan yang berawal dari adanya penyimpangan penerapan ketentuan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemberi kerja, dari pada menyempurnakan Undang-Undang Pengawasan Perburuhan.14
13
Jiko Triyanto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004, hal 90. 14 Oleh Hafiz, Perkuat Posisi Buruh Karena Bangsa Ini Hidup Dalam Keringat Buruh, http://hukum.kompasiana.com/2013/05/17/perkuat-posisi-buruh-karena-bangsa-ini-hidup-dalamkeringat-buruh,556893.html, Diakses Pada 17 Mei 2013.
Hal | 9
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap Pelaksanaan Pengawasan Sistem Outsourcing di Indonesia Didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 menegaskan outsourcing adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Akan tetapi bagi pekerja yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi konstitusi. Agar para pekerja tidak dieksploitasi, maka Mahkamah Konstitusi menawarkan dua model yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja outsourcing yaitu: Pertama, dengan mensyaratkan dalam perjanjian kerja, antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian PKWT, tetapi berbentuk PKWTT. Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan dengan sistem outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyiratkan bahwa setiap pekerja outsourcing terjamin kedudukannya dalam perusahaan pengguna karena perjanjian kerjanya bersifat PKWTT atau tetap. Akan tetapi timbul masalah secara yuridis, yaitu mengenai siapakah sebenarnya para pihak yang mengadakan perjanjian kerja, sebab seperti yang telah dikemukakan pada sebelumnya, perjanjian kerja secara sistem outsourcing dilakukan antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja outsourcing, di samping sifat dan jenis pekerjaan melalui outsourcing pada dasarnya bukan untuk pekerjaan pokok dan oleh karenanya disubkontrakkan.15 Meskipun dua model usulan Mahkamah Konstitusi diarahkan untuk melindungi para pekerja, tetapi kalangan buruh merasa belum cukup. Tenaga kontrak/outsourcing dalam pekerjaan yang sifatnya bukan borongan atau tidak selesai dalam sekali waktu tetap diperbolehkan. Inilah yang membuat risau kalangan buruh dan serikat buruh dan menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru semakin mengukuhkan praktek outsourcing, dimana sebagian dari kalangan serikat buruh menyebutkan bahwa putusan ini makin melegalkan praktek kerja dengan sistem outsourcing. Ini dibuktikan karena setidaknya ada beberapa hal penting yang patut dikritisi dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan turunannya tersebut: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi justru semakin mengukuhkan keberadaan outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. 15
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dalam buku Pedoman Terbaru Outsourcing Dan Kontrak Kerja, Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hal 63.
Hal | 10
Para pekerja masih bekerja di perusahaan penyedia tenaga kerja bukan di perusahaan pengguna tenaga kerja; 2. Posisi tawar buruh diperusahaan dengan sistem outsourcing sangat lemah terutama dalam hal hak membentuk dan hak untuk bergabung dalam serikat buruh yang menjadi pilihan para buruh; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengubah apapun sebab bentuk pengalihan tanggung jawab perlindungan buruh terletak perjanjinan antara perusahaan pemberi borongan dengan perusahaan penerima pemborongan sementara jaminan atas tanggung jawab perlindungan tenga kerja buruh terletak pada pada perjanjian kerja dan atau perjanjian kerja bersama sementara perjanjinan antara perusahaan pemberi dan penerima outsourcing baik pemborongan pekerjaan ataupun tenagakerja buruh bukan suatu hal yang mudah diakses oleh buruh apalagi calon buruh. Disisi lain sistem pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan setelah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi pun pelaksanaanya belum maksimal dimana saat ini serikat buruh memandang bahwa pemerintah tidak serius dalam melakukan pengawasan dan memberikan hukuman kepada perusahaan yang tidak mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Bagi perjanjian kerja yang sudah diberikan kepada pekerja outsourcing sebelum diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya tidak masalah, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri No. B.31/PHI.JSK/2012 menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Akan tetapi permasalahan akan timbul setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini yang telah ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri No B.31/PHI.JSK/I/2012 yang menyebutkan bahwa harus ada proses TUPE (Transfer Of Undertaking Protection Of Employment), yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerja Outsourcing apabila sifatnya berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Untuk sebagian besar kalangan perusahaan pengguna sistem outsourcing, hal ini tentu memberatkan karena alasan semula mempekerjakan pekerja outsourcing adalah berdasarkan kebutuhan dan sifat tentatif dari pekerjaan yang diperjanjikan. Bagi kalangan perusahaan pengguna sistem outsourcing sebenarnya hal tersebut membebaskannya dari kewajiban
Hal | 11
mempekerjakan pekerja outsourcing yang masa kerjanya habis sebelum masa kontraknya habis.16 Pada sisi lain, bagi pekerja outsourcing, sebenarnya Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap makin melegalkan outsourcing di Indonesia, terutama tidak disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Surat Edaran Menteri mengenai pekerjaan apa saja yang dapat di outsourcing kan. Konsekuensi yuridis normatif dengan diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pekerja outsourcing adalah bahwa semua perusahaan penyedia jasa harus mempekerjakan pekerja outsourcing sebagai pekerja tetap, sedangkan sifat pekerjaan yang di outsourcing kan biasanya tergantung tingkat dan jenis kebutuhan. Didalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstutusi mempertimbangkan bahwa posisi buruh outsourcing dalam hubungannya dengan perusahaan menghadapi ketidak pastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja dilakukan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Perjanjian kerja ini memberi implikasi jika hubungan pemberian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan outsourcing habis, maka habis pula masa kerja buruh. Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan PKWT masih tetap berlaku sepanjang terdapat klausul yang mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada, meskipun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja. Oleh karena itu dengan menerapkan pengalihan perlindungan masa kerja yang telah dilalui para pekerja outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, Mahkamah Konstitusi berharap pekerja dengan melalui sistem outsourcing dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional.17 Terkait hal tersebut, dalam menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran No. B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan untuk memberikan 16
Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dalam buku Pedoman Terbaru Outsourcing Dan Kontrak Kerja, Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hal 69. 17 Perlidungan Upah Dan Kesejahteraan Pekerja Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah konstitusi, http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f85d2f06d235/node/lt4a0a533e31979/perlindu ngan-upah-dan-kesejahteraan-pekerja-outsourcing-pasca-putusan-mk-, diakses Pada Selasa, 30 April 2013.
Hal | 12
pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan mengenai pelaksanaan dari putusan ini di dalam praktek. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga disebutkan bahwa mekanisme pengawasan bagi kegiatan ketenagakerjaan lebih ditingkatkan dan hukum lebih ditegakkan. Suatu perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing juga diwajibkan untuk dapat menjamin kesejahteraan para pekerjanya dan wajib melaporkan setiap 3 bulan sekali. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut setidaknya dapat membuat golongan buruh dan serikatnya merasa lega dan mendapatkan kesejahteraan mendapatkan hak-haknya. Sehingga, buruh merasa aman dan nyaman dalam proses bekerjanya. Selaras dengan ide wakil rakyat (DPR. RI), melalui karya perundangundangannya, khususnya penjelasan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa “ ‌hak-hak yang harus diberikan lebih baik dan menguntungkan bagi pekerja â€?. Hal ini dipahami sebagai sesuatu yang wajar, di mana keberadaan pekerja selalu pada posisi marginal, sehingga kedudukkan pekerja harus dilindungi dari kesewenang-wenangan pengguna kerja, serta perusahaan penyedia jasa pekerja melalui payung hukum, dan penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang.18 Fungsi pengawasan pemerintah adalah untuk memastikan implementasi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur outsourcing sesuai dengan perundang-undangan bidang hukum perburuhan. Sebab, yang menjadi akar masalah (root causes) adalah bukan norma yang mengatur outsourcing, melainkan masalah implementasinya. Pemerintah yang mempunyai fungsi pengawasan dan penegakan hukum harus dapat memberi pelayanan, perlindungan pekerja, yang dari aspek sosial sangat lemah dan pemberlakuan hukum harus memberi nilai kebenaran, manfaat dan keadilan. Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan, keseimbangan hak, kewajiban dan tanggung jawab harus sesuai dengan cita hukum, yang bergulir pada tumbuh dan berkembangnya budaya hukum. Sebagai fasilitator dan regulator, pemerintah harus bertindak pro aktif dan bertindak adil menyelesaikan sengketa yang mendera pekerja/buruh dan pengusaha. Masalah outsourcing yang muncul ke publik merupakan masalah bangsa berdimensi nasional. Praktik outsourcing selama ini ditengarai mengabaikan aspek keadilan sosial. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa 18
Hutagalung, Hukum dan Keadilan Bagi Perlindungan Tenaga Kerja, Disertasi FH.Universitas Padjajaran, Bandung, 1995, hal 143.
Hal | 13
semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.19 Jika segala aspek tersebut dipatuhi oleh perusahaan penyedia jasa dalam menempatkan pekerja pada perusahaan pengguna kerja dengan jaminan perlindungan hukum, maka perselisihan antara pemberi kerja, atau penyedia jasa dengan pekerja outsourcing, dapat terhindarkan. 20 Jika peran pemerintah berjalan sesuai tanggung jawabnya, maka pelaksanaan outsourcing akan memberikan nilai tambah bagi kepentingan pekerja, serta meperluas dunia kerja bagi tenaga kerja yang belum mendapatkan kesempatan kerja. Bahkan hal ini memberi ruang yang cukup luas untuk dunia usaha, terutama perusahaan penyedia jasa pekerja untuk merekrut tenaga kerja potensial, melalui pola perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerjaan yang bersifat tetap, namun bukan merupakan bagian dari kegiatan pokok dalam suatu proses produksi. Demikian pula bagi perusahaan pemberi pekerjaan/ pengguna kerja, akan mendapatkan pemanfaatan dari keberadaan pekerja outsourcing dalam melaksanakan kegiatan penunjang, selain itu memberi nilai tambah bagi perusahaan, khususnya aspek efisiensi serta ikut mengurangi beban perusahaan, meminimalkan resiko. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan penghematan, melalui penyerahan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain. Selain itu hal yang menguntungkan perusahaan, seperti, menekan labour cost, pekerjaan akan mencapai optimal, jika dikerjakan oleh ahlinya (pekerjaan yang bersifat spesifik), dan mengurangi beban maupun panjangnya dan komplesitas birokrasi manajemen. Perusahaan secara tidak langsung telah membantu membuka dunia usaha, serta pemerataan kesempatan usaha, khususnya bagi usaha pada strakta menengah ke bawah. Dengan pola sistem order akan terbagi beban dalam dunia usaha dan tidak mengerjakan semua pekerjaan merupakan simbul penghematan, pemerataan, kurangnya resiko, terpenuhinya sistem proporsional dan keadilan dalam ikut membangun masyarakat dunia usaha seutuhnya, serta melaksanakan anjuran pemerintah dalam membangun, mengembangkan jalinan kemitraan guna menghindari penguasaan dunia usaha secara sentralistik, mengurangi atau bahkan menghindari kerawanan sosial, khususnya timbulnya perselisihan 19
Martin Khor, Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan, Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, hal 87. 20 Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009, hal 133.
Hal | 14
pekerja dengan pengusaha, yang dapat mengarah pada unjuk rasa dan/ atau mogok kerja dan pemutusan hubungan kerja. Dengan terbangunnya sistem dunia usaha pada pola outsourcing, akan memberi nilai manfaat bagi pekerja yang faktanya mereka hidup pada level/strata yang kurang menguntungkan. Pada dasarnya hukum diperlukan untuk menjaga harmonisasi hubungan kerja dari pengambil keputusan yang sewenang-wenang dan bersifat sepihak, tanpa merasa bahwa apa yang dilakukannya melanggar hukum. Dengan adanya perhatian penegak hukum serta keberadaan aturan hukum yang berasaskan keadilan, maka nilai manfaat benar-benar dapat dirasakan oleh para pekerja outsourcing. Paradigma demikian akan membuahkan hasil, atau mempunyai nilai manfaat pada kondisi di mana pekerja telah memiliki kualifikasi sebagai seorang ahli pada bidangnya dan kondisi ini membutuhkan waktu jangka panjang, hingga memiliki kualifikasi tersebut.21 C. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan pada permasalahan serta dengan adanya pembahasan mengenai rumusan permasalahan pada tulisan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa pelaksanaan sistem outsourcing dalam hubungan industrial di Indonesia pada prinsipnya dapat dilihat dalam tiga hal yaitu secara subtansi, kultur hubungan industrial dan struktur kelembagaan. 2. Membicarakan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap pelaksanaan sistem outsourcing, bahwa Mahkamah Konstitusi semakin mendukung adanya sistem outsourcing di Indonesia. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi timbul masalah terkait pelaksanaan pengawasan dalam menjalankan praktek outsourcing. Masalah timbul dikarenakan masih sedikitnya jumlah orang yang menjadi pengawas yang masih sangat sedikit sedangkan perusahaan penyedia maupun pengguna jasa pekerja jumlahn ya begitu banyak. Disisi lain serikat buruh memandang bahwa pemerintah tidak serius dalam melakukan pengawasan dan memberikan hukuman kepada preusan yang tidak mematuhi peraturan ketenagakerjaan.
21
Agusmida, Op.cit, hal. 67.
Hal | 15
2. Saran Berdasarkan kesimpulan yang ditarik oleh penulis, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Dalam hubungan industrial, selaku perusahaan yang menggunakan sistem outsourcing, seharusnya diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan membuat perjanjian dalam penyediaan jasa pekerja yang sesuai dengan peraturan perundangundangan agar tidak menjadi kendala dalam penerapannya. 2. Sebagai fasilitator dan regulator, pemerintah harus bertindak pro aktif dan bertindak adil menyelesaikan sengketa yang mendera pekerja/buruh dan pengusaha. 3. Pemerintah sebagai pengusul perubahan regulasi dan pemegang kendali pengawasan dalam pelaksanaan praktek outsourcing juga sebaiknya memperhatikan kepentingan para pihak, sebab pada dasarnya pelaksanaan outsourcing akan dapat menguntungkan semua pihak yang berkaitan asalkan masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan berada dalam koridor penegakan hukum ketenagakerjaan.
Hal | 16
DAFTAR PUSTAKA Buku Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. Gunawi. Kartasapoetra, dkk, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Penerbit: PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988. Kosidin. Koko, Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 1999. Khor. Martin, Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan, Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, Podjosewojo. Kusnadi, Pedoman Tata Hukum Indonesia, Penerbit: Aksara Baru, Jakarta, 1975. Sudrajat. Sodik Achmad, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009, Suwondo. Chandra, Outsourcing Implementasi di Indonesia, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004. Triyanto. Jiko, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004. Warassih. Esmi, Filsafat Hukum Dan Moralitas, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004 Yasar. Iftida, Menyusun Perjanjian Kerja Bersama, Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis Pengusaha-Pekerja, PPM, Jakarta, 2010.
INTERNET http://www.akatiga.org/index.php/artikeldanopini/perburuhan/150-melawanpraktik-outsourcing. Artikel tentang Legalitas Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Diakses Pada 30 Oktober 2012. http://www.antaranews.com/. “Mahkamah Konstitusi: Aturan Pekerja /Outsourcing/ Tidak Ada Dasar Hukumnya�, Oleh Aditia Maruli, Diakses Pada 14 Februari 2013. http://economi-smp2pleret.blogspot.com/2011/02/peranan-pemerintah-dalampermasalahan.html, Oleh Smp2pleret, Diakses Pada 14 Maret 2013.
Hal | 17
http://www.hukumonline.com/, Jurnal hukum online Legalitas Outsourcing paska Putusan MK, Oleh Juanda Pangaribuan, Diakses pada 30 Oktober 2012. Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Surat Edaran Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor. B.31/PHIJSK/I/2012 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011.
Hal | 18