Praktik Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Sistem Multipartai Di Indonesia Oleh: Meiliyanza, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Fahmi Yoesmar AR, SH.,MS dan Zulhidayat, SH.,MH
Hal | 0
Praktik Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Sistem Multipartai Di Indonesia Oleh: Meiliyanza, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Fahmi Yoesmar AR, SH.,MS dan Zulhidayat, SH.,MH
Abstrak: Fenomena kebebasan terjadi pada masa reformasi ketika Indonesia kembali ke sistem multipartai. Sistem multipartai di Indonesia merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari karena Indonesia memiliki tingkat kemajemukan masyarakat sangat tinggi. Sedangkan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945 mengamanatkan penegasan sistem pemerintahan presidensial yang secara otomatis berdampak pada perilaku partai dalam arena elektoral. Amandemen itu menghasilkan sistem pemilihan presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Persaingan antar partai semakin kompetitif. Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1999 menunjukkan bahwa tidak ada partai politik yang mencapai suara mayoritas mutlak yang dapat mengendalikan pemerintahan. Koalisi partai pun dibentuk guna mengamankan jalannya pemerintahan. Praktik politik yang diwarnai oleh praktik koalisi menyebabkan ketidakstabilan hubungan eksekutif dan legislatif karena anggota badan legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah dengan sepenuhnya. Kemudian, untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antara eksekutif dan legislatif, salah satunya dapat dilakukan dengan perbentukan koalisi permanen. Kata Kunci: Reformasi, Multipartai, Presidensial, Koalisi
Hal | 1
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dalam sebuah negara plural seperti Indonesia tidak dapat dihindari timbulnya golongan-golongan atau kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan ideologi yang mendorong pilihan ke arah sistem multipartai (kemajemukan partai). Euphoria reformasi juga ikut berperan dalam penerapan multipartai, kebebasan masyarakat Indonesia yang semula terbelenggu ketika masa Orde Baru menjadi terlepas dan mengakibatkan pembengkakan jumlah partai politik. Sistem multipartai di Indonesia merupakan implementasi tuntutan reformasi. Kebebasan berpartai atau mendirikan partai politik dimulai sejak pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1999, Pemilu 1999 tersebut memang bukan satusatunya penyelesaian segenap permasalahan, politik, sosial dan ekonomi yang dialami oleh negara Indonesia saat ini. Namun, Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan pasca reformasi. Adanya kebebasan berpartai politik ini terekspresi dengan banyaknya jumlah partai politik, ada 180 partai baru yang berdiri, meskipun hanya 141 partai yang dapat terdaftarkan di Departemen Kehakiman, dan hanya 48 yang lolos verifikasi untuk bersaing dalam pemilu 1999.1 Sistem kepartaian berhubungan erat dengan stabilitas dan instabilitas pemerintahan. Hal ini terkait dengan hubungan sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan. Sistem dua partai sering disebut sistem kepartaian yang paling ideal untuk semua sistem pemerintahan, baik sistem presidensial maupun sistem parlementer. Sedangkan sistem multipartai hanya cocok pada sistem parlementarian.2 Pembentukan koalisi di Indonesia adalah suatu hal yang mutlak perlu. Alasannya, sistem multipartai yang diterapkan di negara kita tidak mempunyai partai mayoritas, akibatnya tidak ada satu pun di antara partai-partai itu yang bisa secara sendirian mengajukan calon presiden yang syarat minimalnya 25% suara nasional atau 20% kursi DPR. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pemilu yang diperoleh dari tahun 1999, 2004, dan 2009. Sebagai berikut: Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pemilu pada tahun 1999, 2004, dan 2009 tidak menghasilkan suara mayoritas di Parlemen. PDIP yang memperoleh suara dan kursi paling banyak ternyata tidak dapat 1
Suryakusuma. Almanak Parpol Indonesia Pemilu. Jakarta, 1999. Sigit Pamungkas. Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia. Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2011, hlm. 55 2
Hal | 2
menjadikan Megawati Soekarno Putri (Ketua Umum PDIP) sebagai Presiden RI yang ke-4. Dengan adanya koalisi partai-partai islam dan beberapa partai baru menjadi kubu tersendiri di DPR, yang dikenal dengan poros tengah, posisi PDIP menjadi kalah kuat. Dengan demikian, yang dipilih oleh MPR menjadi Presiden RI adalah pendiri PKB, partai yang hanya memperoleh persentase jumlah suara 12,61%, yaitu KH Abdurrahman Wahid. Sedangkan Wakil Presiden di pegang oleh Megawati Soekarno Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan persentase jumlah suara sebesar 33,74%. 3 Apabila persentase dari masing-masing partai tersebut dijumlahkan maka kekuatan eksekutif tidak mencapai dukungan sebesar 50%, sementara syarat untuk pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk memenangkan pemilihan Presiden adalah 50% plus 1. Begitu juga pada pemilu selanjutnya yaitu pada tahun 2004, Eksekutif dipegang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat dengan persentase jumlah suara hanya mencapai 7,45%. Dan pada tahun 2009 dimana Eksekutif masih dipegang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat dengan persentase jumlah suara 20,85%. 4 Selama 3 periode tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa negara kita dipimpin oleh kekuatan yang tidak mayoritas di Parlemen sehingga pilihan terhadap koalisi merupakan hal yang mutlak sebagai solusi untuk mengamankan jalannya pemerintahan. Oleh karena itu pembahasan mengenai koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam untuk melihat praktiknya dalam sistem pemerintahan di Indonesia. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana praktik koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai di Indonesia? 2. Bagaimana praktik koalisi dalam perspektif hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif?
3
Miriam Budiarjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,
hlm. 450 4
Ibid, hlm. 450
Hal | 3
3. Kerangka Teori Heywood dalam Sigit Pamungkas menyatakan bahwa koalisi adalah sebuah pengelompokkan aktor-aktor politik pesaing, untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman bersama, atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja secara terpisah. Penggabungan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit seperti dikutip Sigit Pamungkas dalam Gamson yang dikutip Hinckley.5 Koalisi merupakan kelompok individu yang berinteraksi yang sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi masalah atau isu, menfokuskan pada tujuan di luar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota. Dalam ranah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari dalam proses bangsa yang menganut sistem multipartai.6 Di Indonesia sejak merdeka sampai dengan sekarang telah berlaku tiga UUD dalam empat periode, yaitu:7 a. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 Pada periode ini berlaku UUD 1945 yang hanya berisi prinsipprinsip umum dan menyerahkan peraturan selanjutnya kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Banyak hal-hal yang sangat penting mengenai pemerintahan yang tidak disuratkan ataupun tersirat dalam UUD 1945, bahkan seringkali dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat berarti lebih dari satu makna . Namun, hal tersebut dapat dimaklumi bila diketahui dalam suasana apa pembuatan UUD itu dibuat. Inti dari sistem pemerintahan yang tertuang dalam UUD ini adalah pergeseran kekuasaan eksekutif dari bentuk presidensial ke bentuk kabinet parlementer. b. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 Pada periode ini, pemerintah Indonesia menenmui kesulitan yang lebih besar, dikarenakan Indoesia tidak memiliki basis untuk ketatanegaraan yang demokratis di tingkat pemerintah pusat, baik 5
Sigit Pamungkas, Op cit, hlm. 77 Arend Lijphart, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 49 7 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1976, hlm. 37-45 6
Hal | 4
dalam pengalaman, maupun dalam bentuk organisasi politiknya. Bentuk negara federal yang merupakan dasar yang lemah, juga mempengaruhi kebijaksanaan yang memperlemah sebuah pemerintahan. Selama UUD 1945 quasi kabinet parlementer merupakan titik berat dalam sistem pemerintahan dalam masa ini. c. Periode 17 Agustus 1950 samapai dengan 5 Juli 1959 Pada periode ini timbul ketidakstabilan di dalam pemerintahan. Di satu sisi disebutkan dalam UUD1950 pasal 1 yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilakukan oleh pemerintah dan parlemen secara bersama-sama yang berarti bahwa presiden merupakan bagian dari pemerintah. Di pihak lain ada anggapan bahwa presiden terlepas dari tanggung jawab pemerintahan. Keadaan ini menimbulkan dualisme pimpinan bangsa. Pimpinan revolusi dipisahkan dari pimpinan pemerintahan, bahkan pimpinan revolusi dapat dilumpuhkan oleh pimpinan pemerintahan. d. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang Dengan kembalinya kepada naskah asli UUD 1945 yang mempunyai landasan idiil yakni Pancasila dan landasan struktural yakni pemerintahan yang stabil berdasarkan demokrasi terpimpin, maka sistem pemerintahan presidensial dapat dilaksanakan. Suatu tipe pemerintahan presidensial lebih menjamin kestabilan suatu jangka waktu tertentu dalam masa jabatan, selama itu pemerintahan tidak dapat ditumbangkan, selama sebuah parlemen susah diperintah dan tidak dapat dikontrol. Disamping kemajuan-kemajuan yang diperoleh bangsa Indonesia selama 57 tahun kemerdekaannya, Indonesia juga seringkali mengalami krisis-krisis ketatanegaraan. Seperti pada masa reformasi pada pertengahan 1948 sampai dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, banyak sekali terjadi penyimpanganpenyimpangan terhadap UUD 1945 terutama yang menyangkut hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif.8 Sebagai negara demokratis, Indonesia lebih memfoukuskan pada hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai akibat daripada hubungan kedua badan pemerintahan tersebut, menimbulkan dua model alternatif
8
Ibid.
Hal | 5
yang utama dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam konteks Indonesia yang menerapkan sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai yang maka Presiden membutuhkan dukungan dari partai politik dalam sebuah bangunan koalisi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Hal ini dikarenakan Presiden tidak selalu bisa mengambil keputusan sendiri, namun harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR. Oleh karena itu, Presiden harus merangkul sejumlah partai untuk mendapatkan suara mayoritas di DPR.9 Hakikat koalisi pada dasarnya adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomous), dan tahan lama (durable). 10 Pemerintahan yang kuat adalah kemampuan pemerintah dalam mengambil kebijakan publik tanpa khawatir mendapat perlawanan dari parlemen. Koalisi sendiri sudah berumur lama, dalam tradisi politik parlementer, koalisi menjadi bagian dari pembentukan pemerintahan, tradisi ini sudah berlangsung lama di negara-negara Eropa.11 Apabila telah tercipta bentuk pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan lama maka akan tercipta pemerintahan efektif yang mampu mencapai tujuan negara, sebagaimana tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 â€œâ€Śmelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ‌â€? Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep welfare state dimana pemerintah (negara) mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara Kesejahteraan tugas daripada pemerintah adalah semata-mata menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dengan semaksimal mungkin. 12 Untuk mencapai kesejahteraan yang merupakan tujuan negara tersebut maka dibutuhkan sistem pemerintahan yang stabil dimana terdapat hubungan yang harmonis antara lembaga negara. Sistem pemerintahan sendiri menurut Jimly
9
Sri Soemantri. Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN. Tarsito, Bandung 1976, hlm. 34 10 Arend Lijphart, Op cit, hlm 50 11 Sigit Pamungkas. Op cit, hlm. 78 12 Abu Daud Busroh. Ilmu Negara. Bumi Aksara, 2008, hlm. 55.
Hal | 6
Asshiddiqie 13 adalah suatu sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara, sedangkan menurut Sri Soemantri sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif.14 Menurut Juniarto terdapat 3 model pemerintahan yang demokratis berdasarkan pola hubungan antara badan legislatif dan eksekutif, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem badan pekerja.15 Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai untuk itu agar menghasilkan pemerintahan yang stabil pilihan untuk mempraktikan koalisi menjadi sesuatu yang mutlak. B. PEMBAHASAN 1. Praktik Koalisi Partai Politik Di Indonesia a) Konfigurasi Koalisi Partai Politik Koalisi memang merupakan pilihan politik yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ketatanegaraan kita saat ini. Karena tanpa koalisi akan sulit mencapai kekuatan mayoritas di parlemen dan akan sulit pula proses pengambilan keputusan politik di DPR. Keberadaan koalisi antar partai politik sekaligus akan memperkuat fungsi check and balances antara parlemen dan pemerintah. 16 Kemudian, untuk membentuk suatu bangunan koalisi tentu saja harus terdapat persamaan antar partai politik yang menjadi dasar dibangunnya koalisi tersebut, Supadmi Kohar yang merupakan Sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PAN berpendapat bahwa:17 �Koalisi terjadi manakala terdapat tujuan yang sama, setidaknya terdapat lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Jika ada perbedaan yang tajam tidak mungkin ada kerjasama atau koalisi. Contohnya terdapat persamaan visi dan misi diantara partai politik sehingga dibangun koalisi di tingkat daerah dalam pemilihan kepala daerah. PAN berkoalisi dengan PBR dan PKS mengusung Iskandar Hasan dan Hafisz dalam pemilihan Gubernur Periode 2013-2018.�
13
Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisnme Indonesia. Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006 hlm. 205. 14 Sri Soemantri. Op cit, hlm. 37 15 Joeniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Bina Aksara, Jakarta, Cet. Kedua, hlm. 66. 16 Ibid., hlm. 159 17 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 April 2013 di Kantor DPW PAN Sumatera Selatan.
Hal | 7
Hal serupa juga disampaikan oleh Herpanto selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Provinsi Sumatera Selatan, ia berpendapat bahwa:18 �Suatu koalisi partai politik dibangun ketika ada persamaan tujuan politik, dalam hal kepentingan mengambil keputusan. Misalnya pada pemilihan kepala daerah di tingkat daerah atau pemilihan presiden di tingkat pusat. Persamaan tersebut yaitu berupa persamaan visi dan misi untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, melihatnya juga kepentingan organisasi.� Kemudian ketika telah terjadi kesepakatan antar partai politik yang memiliki kepentingan dan tujuan politik yang sama untuk membangun koalisi, yang harus diperhatikan adalah ruang lingkup dari koalisi itu sendiri. Adi Apriansyah, ketua DPD PKS Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa ruang lingkup koalisi partai politik sangat beragam, namun yang pasti ruang lingkupnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan aktualisasi dan eksistensi partai politik tersebut.19 Kesepakatan koalisi tersebut kemudian dituangkan dalam naskah tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing ketua dan sekretaris dari partai politik yang dituangkan dalam surat dukungan, tanda tangan dilakukan diatas materai. Hal ini disampaikan oleh Supadmi Kohar, Sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah PAN Sumatera Selatan.20 b) Kekuatan Mengikat Koalisi Partai Politik Pola koalisi yang terbangun dalam struktur multipartai pragmatis seperti Indonesia cenderung melahirkan bangunan koalisi yang cair dan rapuh. Multipartai pragmatis memiliki karateristik rendahnya tingkat pelembagaan, kekuatan politik di Parlemen terfragmentasi, dan kemunculan koalisi yang rapuh dan cair.21 Berbagai upaya pun ditempuh untuk memupuk semangat koalisi antar mitra koalisi agar tetap solid dan berjalan secara efektif. Salah satunya
18
Wawancara dilakukan pada tanggal 08 Mei 2013 di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan. 19 Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2013 di Kantor DPD PKS Provinsi Sumatera Selatan 20 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 April 2013 di Kantor DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan. 21 Hanta Yuda AR. Presidensialisme Setengah Hati. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010 hlm. 159
Hal | 8
dikemukakan oleh Herpanto selaku Sekretaris DPD Partai Golkar, ia menyatakan, bahwa:22 �Agar koalisi tetap solid dapat dilakukan dengan cara mengikutsertakan semua anggota koalisi dalam setiap kegiatan. Contohnya dengan mencantumkan anggota koalisi dalam banner atau poster-poster calon kepala daerah atau capres sehingga timbul rasa memiliki antar partai politik. Kemudian secara non teknis yaitu dengan cara melengkapi fasilitas, di dalam politik uang bukanlah segalanya namun untuk mencapai suatu tujuan politik uang sangat dibutuhkan. Akan tetapi, banyak uang saja tidak cukup untuk mencapai tujuan dalam politik, strategi juga sangat menentukan tercapainya tujuan tersebut, atas dasar itulah koalisi dibangun sebagai bentuk strategi untuk mencapai tujuan politik.� Hilmin, Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat, menyatakan bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik juga merupakan cara yang dapat ditempuh agar koalisi tetap solid dan berjalan efektif. 23 Walaupun ketika berbagai upaya telah dilakukan agar koalisi tersebut tetap solid dan efektif tidak menutup kemungkinan jika dalam menjalankan koalisi muncul perbedaan pandangan antara mitra koalisi. Namun, manakala tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing partai politik yang berkoalisi tetap sama tetapi cara mencapainya saja yang berbeda itu tidak jadi masalah, yang terpenting tujuannya tidak berubah.24 c) Dinamika Koalisi Partai Politik Koalisi yang dibangun di Indonesia bukanlah merupaka koalisi yang permanen melainkan hanya bersifat sementara. Koalisi yang dilakukan hanya terbatas pada kepentingan sesaat.25 Koalisi yang dibangun hanya terbatas pada tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing partai, misalnya koalisi untuk kepentingan pilihan kepala daerah.26 22
Wawancara dilakukan pada tanggal 08 Mei 2013 di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan 23 Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2013 di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan 24 Supadmi Kohar, wawancara dilakukan pada tanggal 23 April 2013 di Kantor DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan. 25 Syamsul Bahrul, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2013 di Kantor DPC PPP Kota Palembang 26 Fahlevi Maizano, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2013 di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan.
Hal | 9
Adanya koalisi tidak serta merta menjamin bahwasannya setiap mitra koalisi akan selalu bersesuaian sikap atau sejalan dengan pertai pemerintah sebagai kelompok koalisi. Mahfudz Sidik mengatakan bahwa koalisi bukanlah penyeragaman pandangan yang akan merusak kultur demokrasi. Jika terdapat penyeragaman pandangan maka tidak perlu dibangun koalisi. Koalisi dibangun karena adanya perbedaan tetapi dengan tujuan yang sama. 27 Sehingga tidak mengherankan jika dalam koalisi terjadi perbedaan pandangan. Fahlevi Maizano menyatakan bahwa: �Perbedaan pandangan antara para pihak yang berkoalisi bukan tidak mungkin terjadi, hal itu dikarenakan setiap partai politik mempunyai kepentingan yang berbeda. Tetapi dengan platform yang sama pasti ada benang merahnya. Perbedaan pandangan sah-sah saja asal perbedaan pandangan tersebut bersifat membangun, pandangan yang realistis, dan tujuannya untuk kepentingan rakyat. Kalau dalam koalisi tidak boleh ada perbedaan pandangan saya pikir itu bukan koalisi melainkan pengkebirian.� Perbedaan pandangan dalam koalisi sangat jelas dapat kita lihat pada saat ini dimana PKS sebagai anggota koalisi yang tegabung dalam sekretariat gabungan secara tegas menolak kebijakan pemerintah dalam menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM dimaksudkan untuk menguarangi subsidi yang dianggap tidak tepat sasaran. Masing-masing memberikan argumen, ada yang berdasarkan fakta-fakta di lapangan, objektif, fair, dan ada juga yang mengemukakan alasannya berdasarkan prasangka belaka yang disertai dengan sentimen negatif, khususnya bagi yang menolak rencana kenaikan harga BBM (dalam hal ini fraksi PKS), yang mengatakan bahwa PKS menolaknya demi kepentingan politiknya semata. d) Praktik Koalisi Dalam Perspektif Hubungan antara Badan Eksekutif dan Badan Legislatif Pada sistem multipartai kekuatan politik terdistribusi ke dalam beberapa partai, terutama pada sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem pemerintahan parlementer kebutuhan untuk membangun koalisi adalah kondisi 27
Menanti Ketegasan Susilo Bambang Yudhoyono, Metro TV news, tanggal 19 Juni
2013
Hal | 10
yang tidak dapat dihindari. Pada sistem perlementer, ketika tidak ada partai mayoritas maka pembentukan pemerintahan atau kabinet hanya dapat melalui koalisi diantara partai-partai yang ada. Namun demikian, pada sistem pemerintahan presidensial terbentuknya koalisi bukanlah merupakan sesuatu yang mustahil, terutama pada sistem pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan sistem multipartai.28 Dalam konteks Indonesia, koalisi dibentuk sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan untuk memenangkan calon yang diusung oleh koalisi tersebut. Tawar-menawar di antara partai yang berkoalisi justru mengenai pembagian jabatan menteri dan jabatan lainnya tanpa disertai perumusan platform bersama, padahal menteri-menteri tersebut berasal dari partai politik yang berbeda dengan konstituen dan kepentingan yang berbeda pula. Hal inilah yang memperlemah hak prerogatif presiden dalam penyusunan kabinet. Profesionalisme yang seharusnya menjadi dasar pengisian jabatan menteri dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai mitra koalisi. Keadaan ini berpengaruh pada kinerja pemerintahan yang terbentuk. Selain itu, koalisi yang dibentuk tersebut tidak menjamin bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di badan legislatif akan selalu mendukung programprogram yang dibuat oleh pemerintah. Padahal, salah satu tujuan dibentuknya koalisi agar presiden mendapat dukungan mayoritas badan legislatif untuk menghindari deadlock antara eksekutif dan legislatif serta immobilisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.29 C. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasca Reformasi, terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas bahwa sistem pemerintahan presidensial merupakan dasar penyelenggaraan negara. Akan tetapi, sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia saat ini justru memperlemah sistem pemerintahan presidensial itu sendiri. Sistem multipartai menyebabkan fragmentasi yang luas. Demikian pula pada sistem Pemilihan Umum Indonesia, yakni proportional representation yang tidak mungkin menghasilkan majority government. Keadaan seperti inilah yang mendorong partai politik untuk membangun koalisi. Namum demikian, 28 29
Sigit Pamungkas, Op cit, hlm. 78 Hanta Yuda AR, Op cit, hlm. 146
Hal | 11
dalam praktinya koalisi menyebabkan ketidakstabilan hubungan eksekutif dan legislatif, hal ini dikarenakan anggota badan legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah dengan sepenuhnya. Pola koalisi yang terbangun dalam struktur multipartai pragmatis seperti ini cenderung melahirkan bangunan koalisi yang cair dan rapuh. 2. Saran Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa pilihan untuk menerapkan koalisi di Indonesia adalah suatu keniscayaan, karena sistem presidensial dan sistem multipartai merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Untuk menghindari pembentukan koalisi yang justru mengganggu stabilitas hubungan antara ekskutif dan legislatif, perlu diadakan penataan dalam sistem kepartaian dan sistem pemilu di Indonesia. Penataan terhadap sistem kepartaian dilakukan dengan penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu yaitu dengan meningkatkan electoral threshold dan parliamentary threshold. Kemudian selain sistem kepartaian, sistem proportional representation yang dianut oleh Indonesia tidak mungkin menghasilkan majority government dan kurang mendorong partai untuk berintegrasi sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah partai. Untuk menghindari berbagai hal tersebut, maka sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah sistem distrik yang mendorong penyederhanaan partai secara alami dan memungkinkan bagi suatu partai untuk meraih posisi mayoritas di badan legislatif dan setidaknya dapat mengurangi fragmentasi kekuatan partai politik yang ada sehingga memperkecil kecenderungan pembentukan koalisi. Namun, apabila pembentukan koalisi tersebut tidak dapat dihindari dalam praktik politik di Indonesia saat ini, maka koalisi dapat saja dibangun dengan tetap mempertahankan ide dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial melalui beberapa perbaikan yang pada akhirnya akan menciptakan pola hubungan yang kondusif antara eksekutif dan legislatif. Upaya perbaikan itu meliputi: pembentukan koalisi harus dilakukan melalui serangkaian tahapan negosiasi formal; pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya didasarkan pada transaksi politik, tetapi juga harus didasarkan pada platform bersama yang mengakomodasi kepentingan rakyat; dan pelaksanaan praktik koalisi harus ditunjang dengan etika politik untuk menyehatkan situasi politik di Indonesia. Untuk membentuk pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang mandiri dan tahan lama, maka bentuk koalisi yang harus dibentuk adalah koalisi yang permanen. Koalisi permanen ialah koalisi yang terbentuk dari adanya nilai-nilai Hal | 12
bersama, tujuan politik yang sama dengan adanya suatu konsensus dan kontrak politik untuk mempertahankan koalisi. Bukanlah koalisi pragmatis yang hanya berdasarkan pada kepentingan sesaat untuk merebut kekuasaan. Kemudian, Presiden terpilih selaku pemegang hak prerogatif dalam pembentukan kabinet tidak harus berkiblat pada kerangka koalisi yang telah dibangun, tetapi hendaknya harus mengedepankan profesionalitas dan kompetensi para menteri yang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam kabinet yang akan dibentuk.
Hal | 13
DAFTAR PUSTAKA Abu Daud Busroh., Ilmu Negara., Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke 5, 2008. Arend Lijphart., Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995. Hanta Yuda AR., Presidensialisme Setengah Hati. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010. Jimly Assiddhiqie., Konstitusi dan Konstitusionalisnme Indonesia. Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Juniarto., Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Jakarta: Bina Aksara. 1983. Miriam Budiarjo., Dasar-Dasar Ilmu Politik., Gramedia, Jakarta, 2008. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim., Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1976. Sigit Pamungkas., Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia. Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2011. Sri Soemantri., Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN. Tarsito, Bandung, 1976. Suryakusuma., Almanak Parpol Indonesia Pemilu. Jakarta, 1999.
Hal | 14