Ej htn #1 mutiara rizky by mardani

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Demokratis (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Sumatera Selatan Tahun 2008) Oleh: Mutiara Rizky, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Amir Syarifuddin, SH., MH dan Indah Febriani, SH.,M.Hum

Hal | 0

Abstrak: Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara oleh pemerintah negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu dari sarana kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu kegiatan pemilihan umum.Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memiliih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis sesuai dengan kehendak rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945.Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung.Yang dimaksud pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati. Kata Kunci : Demokrasi, Pemilihan Umum

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos dan cratein (bahasa yunani). Cratein berarti pemerintahan dan Demos berarti rakyat.Karena itu, secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. 1 Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara oleh pemerintah negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Kuntana Magnar, Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif, Bandung: Penerbit Armico, 1984, hlm. 22.

Hal | 1

Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik; sedangkan sejarah tentang demokrasi itu sendiri menurut Held membingungkan. 2 Ada dua fakta historis yang penting.Pertama, hampir semua orang pada rezim politik di seluruh dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan yang lain sering berbeda secara substansial. Demokrasi kelihatannya melegitimasi kehidupan politik modern, penyusunan dan penegakan hukum dipandang adil dan benar jika â&#x20AC;&#x17E;demokratisâ&#x20AC;&#x;.Pada kenyataannya tidak selalu demikian.Komitmen umum terhadap demokrasi merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini saja.Kedua, sementara banyak negara pada saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi yang berlandaskan Pancasila, masih dalam perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai pandangan serta tafsiran.Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat.Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. 3 Pemilu yang berkualitas itu harus dapat menjamin adanya kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini hanya bisa dicapai apabila Pemilu itu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. 4 Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunya kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berlandaskan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, 5 yaitu :

David Held, Models of Democracy, diterjemahkan oleh Abdul Haris, Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2007, hlm. xxiii. 3 Hukum.kompasiana.com/2012/05/17/hak-pilih-warga-negara-sebagai-saranapelaksanan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu/ 4 Rozali Abdullah., Mewujudkan Pemilu yang lebih Berkualitas, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hlm 158. 5 http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

Hal | 2

1. Pengakuanpartisipasi rakyat di dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil 2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi yaitu sebagai berikut6: 1. Adanya keterlibatan warga Negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan); 2. Adanya suatu pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara); 3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang; 4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum; 5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara; 6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah; 7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat; 8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat; 9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya). Dengan demikian, apakah melalui pemilu ini dapat terwujud suatu pemilihan umum yang demokratis, artinya suatu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang sangat diharapkan untuk terciptanya suatu pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemilu yang demokratis ? Pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari suatu Pemilihan Umum dan merupakan bagian dari Otonomi Daerah yang ditetapkan di dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala daerah di Indonesia berkaitan dengan adanya system pemerintahan daerah sejak awal kemerdekaan pembentukan pemerintahan daerah sudah digagas sebagai 6

Ibid

Hal | 3

implementasi dari konsep otonomi daerah. Sejak berlakukannya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, banyak menimbulkan masalah, diantaranya waktu yang panjang, sehingga sangat menguras pikiran dan tenaga, belum lagi biaya yang sangat besar, baik dari segi politik ( isu perpecahan internal partai poltik, isu tentang money politic, isu kecurangan dalam bentuk pengelembungan suara yang melibatkan instansi resmi), sosial (isu tentang disintegrasi sosial walaupun sementara, kampanye hitam dan lain-lain) maupun finansial. Namun, dalam sejarah ketatanegaraan inti otonomi itu bermacam-macam.Ada otonomi riil atau otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, otonomi yang seluas-luasnya, dan otonomi khusus.Soal otonomi daerah sudah diatur dalam berbagai ketentuan hukum sejak tahun 1948 sampai dengan sekarang ini.7 Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Ketiga konstitusi ini telah diamanatkan oleh undangundang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas-tugas dan kewenangannya masing-masing. 2. Rumusan Masalah Apakah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Selatan Tahun 2008 sudah sesuai dengan asas demokrasi ? Ya atau Tidak ? 3. Kerangka Teori Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).8Istilah demokrasi pertama kali dikenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu yang menggariskan bahwa kekuasaan pemerintah berada ditangan orang banyak (rakyat). 9 Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, suara dan kesempatan yang sama di

Sujamto, Otonomi Daerah yang Nyata dan bertanggung Jawab, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal 110 8 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#section_6 9 Ibid

Hal | 4

dalam mengatur kebijakan pemerintaha. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.10 Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk di dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. 11 Jadi, negara demokrasi ialah negara yang diselenggarkn berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. 12 Dalam kaitan ini patut pula dikemukakan bahwa Hendry B. Mayo memberikan pengertian sebagai berikut: â&#x20AC;&#x153;A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.â&#x20AC;?13 (Sistem politik demokratis ialah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik). Lebih lanjut Hendry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yaitu:14 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peacfull settlement of conflict); 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peacefull change in changing society); 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers); 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion); 10

Ibid Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, CV. Rajawali, Jakarta, cet. 1, 1983, halaman 207. 12 Amirmachmud, â&#x20AC;&#x153;Demokrasi, Undang-undang dan Peran Rakyatâ&#x20AC;?, dalam Prisma No. 8LP3ES, Jakarta, 1984 13 Hendry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, Oxford University Press, New York 1960. halaman 70 14 Ibid., hlm. 218-243. 11

Hal | 5

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan tingkah laku; 6. Menjamin tegak nya keadilan. Untuk melaksanakan nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:15 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab; 2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi; 3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik; 4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; 5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hamper seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokratis adalah sebagai berikut : 1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan); 2. Adanya pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap, hak-hak asasi rakyat (warga negara); 3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang; 4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum; 5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara; 6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah; 7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat; 8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih); 9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

Niâ&#x20AC;&#x;matul Huda, Ilmu Negara, PT RajaGrafindo Persada, 2010.hlm 219.

Hal | 6

B. SUMBER DATA 1. Sumber Bahan Hukum Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:16 a) Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain17 : 1. Norma (Dasar) atau kaedah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggraan Pemilu 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 b) Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari berbagai kalangan hukum, dan lain sebagainya.18 c) Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.19 d) Selain sumber data tersebut penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan 2. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian Didalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah studi kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, publikasi, dari hasil penelitian.20 Didalam melakukan penulisan ini, penulis juga menggunakan proses wawancara langsung dengan koresponden.Wawancara merupakan cara yang 16

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia,1984, hlm 12 17 . Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 30. 18 Ibid, hal. 52 19 . Ibid, hal. 52 20 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hal 50

Hal | 7

digunakan dalam memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan dari wawancara tersebut. Sebelum melakukan wawancara penulis menyiapkan bahan â&#x20AC;&#x201C; bahan yang akan dijadikan topik wawancara dan juga penulis menggunakan wawancara dalam bentuk interview terpimpin yaitu wawancara baku terbuka(guided interview).21 3. Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan Data yang diperoleh data primer akan dikumpulkan, diklasifikasikan menurut pembahasannya, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan bentuk pengelolaan data yang pada awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang diringkas dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami.22 Bahan penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan bentuk pengeloaan bahan penelitian yang diringkas dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan sebagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. C. PEMBAHASAN Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis sesuai dengan kehendak rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin politik. Yang dimaksud dengan Pemimpin Politik di sini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti Presiden,Gubernur, Walikota dan Bupati. Di dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur syaratsyarat yang diperlukan dari masing-masing calon baik dari calon perseorangan maupun syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dari partai politik/gabungan partai politik. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dari Calon Perseorangan harus didukung paling rendah 4% dari jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan (4% x 8.840.030 Jiwa) yaitu 21

Ibid, hal.272 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kumulatif, Yogyakarta, 1998, hal. 28.

Hal | 8

353.602 orang dukungan dan harus tersebar dilebih dari 50% jumlah kabupaten/kota Se-Sumatera Selatan yaitu minimal di 8 kabupaten/kota. Sedangkan, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari partai politik/gabungan partai politik jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang diajukan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang menggunakan salah satu presentase 15% x 3,501.332 suara sah = 525.200 suara sah.23 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008 secara langsung dirinci di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam ketentuan ini diatur mengenai Pemilihan Gubernur, meliputi penetapan pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, waktu pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penetapan calon terpilih, pelantikan, pelaksanaan pemilihan, sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pada saat Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Selatan Pada Tahun 2008, pada saat masa kampanye, minggu tenang dan setelah proses penghitungan suara menurut Bapak Agus Heri Pramono dan menurut data-data yang dimiliki oleh KPU Provinsi bahwa pada saat masa kampanye pelanggaran umum masih terjadi seperti peserta kampanye yang dibawah umur, peserta kampanye PNS, dan penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas. Namun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut tidak sampai pada penindakan pelanggaran pemilu. Sanksi-sanksi administratif lain nya yang masih terjadi pada saat masa tenang yaitu pelanggaran administrasi seperti seperti atribut yang dipasang tidak pada tempatnya serta melakukan kampanye di luar jadwal. Untuk pelanggaran seperti ini, Panitia Pengawas Pemilihan Umum langsung menegur kepada kandidat dan tim sukses untuk memperbaikinya. Ruslan juga meminta agar kedua kandidat menertibkan kembali spanduk, balon udara, dan atribut karena telah memasuki masa tenang.24 Hingga pada saat proses penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008, menurut data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa permasalahan 23

Agus Heri Pramono, Kepala Bahian Hukum dan Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan 24 http://www.tempo.co/read/news/2008/09/02/055133323/Pelanggaran-Terjadi-diPemilihan-Gubernur-Sumatera-Selatan

Hal | 9

yang juga terjadi seperti proses penghitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) tidak ada keberatan yang berarti terhadap hasil dari masingmasing calon, pada proses rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan proses rekapitulasi kabupaten/kota juga tidak ada permasalahanpermasalahan yang berarti. Namun pada saat proses rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi terjadi penolakan hasilnya dengan adanya demonstrasi besar-besaran oleh pendukung Syahrial Oesman-Helmi Yahya, karena memang hasil akhir perbedaan perolehan suara (perolehan suara terlampir). Pada saat itu Syahrial Oesman juga melakukan gugatan ke Mahkamah Agung, meskipun pada akhirnya gugatan dari Pasangan Calon Syahrial Oesman-Helmy Yahya mencabut gugatannya di Mahkamah Agung. Dari data yang didapat Partisipasi Pemilih pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008 masih tergolong tinggi yaitu 72,79% dan tingkat kecerdasan memilih (perbandingan suara sah dan tidak sah) 74%. 25 Sebagai upaya untuk memahami proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008 penyelenggaraan pemilihan umum yang merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan bagian dari Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimana untuk mewujudkan kepemimpinan yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Selatan berkaitan dengan adanya sistem pemerintahan daerah sejak awal kemerdekaan pembentukan pemerintahan daerah sudah digagas sebagai implementasi dari konsep otonomi daerah. Namun ketika muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan kepala daerah bukan lagi dari otonomi daerah tetapi bagian dari pemilu. Oleh karena itu penyelenggaraan nya sudah langsung dibawah koordinasi Komisi Pemilihan Umum secara nasional.

Agus Heri Pramono, Kepala Bagian Hukum dan Humas KPU Provinsi Sumatera Selatan, wawancara tanggal 12 Juni 2013

Hal | 10

Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat Indonesia yang akan menentukan nasib bangsa nya kedepan. Oleh sebab itu, setiap kita harus memahami aturan main dan ikut terlibat aktif dalam pesta akbar tersebut. Jangan sampai kita dicurangi oleh segelintir orang yang hanya bekerja demi kepentingan pribadi atau golongan nya saja. D. PENUTUP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Selatan yang pernah dilaksanakan pada tahun 2008 sudah sesuai dengan asas demokrasi yang mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2008 serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pemilihan kepala daerah dalam perspektif demokrasi, menjanjikan harapan terpilihnya kepala daerah yang legitimate, memahami aspirasi rakyat dan berjuang untuk membangun jiwa raga, jasmani dan rohani, serta kesejahteraan dan keadilan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang Demokratis, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konket partispasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama.Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satu faktor penting bagi penyelenggaraan pemilu terlatak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang Hal | 11

demikian ini sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia terutama di Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya konkritisasi dari kedaulatan rakyat (langsung, umum, bebas, dan rahasia), terlebih dari itu yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang ditentukan secara jujur dan adil.

Hal | 12