Ej htn #1 selli

Otonomi Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Oleh: Selli, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Amir Syarifuddin, SH.,M.Hum dan Agus Ngadino, SH.,MH

Hal | 0

Otonomi Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Oleh: Selli, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Amir Syarifuddin, SH.,M.Hum dan Agus Ngadino, SH.,MH

Abstrak: Berbagai isu otonomi daerah dan persoalan mengenai pemerintahan daerah akhir-akhir ini menajdi isu yang hangat, salah satunya mengenai isu tuntutan otonomi khusus di beberapa Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah pemberian Otonomi Khusus terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua. Pada dasarnya persoalan tersebut berakar dari masalah besar kecilnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang dihadapkan pada kenyataan bentuk Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pelaksanaan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan implikasi keberadaan daerah yang berstatus khusus tersebut terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan kebijakan otonomi khusus di Indonesia khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua merupakan solusi yang tepat untuk menjaga keutuhan negara dengan pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khusus dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing. Sehingga, dapat menciptakan keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci: Negara Kesatuan, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah, Otonomi Khusus

Hal | 1

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Negara Indonesia ialah Negara yang berbentuk Negara Kesatuan. Hal ini tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik�.Hal itu berarti, the founding fathers Indonesia sangat menekankan pentingnya konsepsi Negara Kesatuan sebagai hakikat Negara Indonesia.1 Dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya, bentuk Negara kesatuan ini terbagi menjadi dua macam sistem pemerintahan, yaitu Sentralisasi dan Desentralisasi. Bentuk negara kesatuan dengan sistem Sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan Negara kesatuan dengan sistem Desentralisasi yaitu daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan di wilayahnya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.2 Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang menggunakan asas desentralisasi adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah, kecuali bidang; politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.3 Hal ini menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yang sangat besar.4 Konstitusi disusun dalam kerangka Negara Kesatuan harus tercermin kepentingan daerah, melalui aturan pembagian kekuasaan antara badan-badan pusat dan badan-badan daerah secara adil dan bijaksana sehingga daerah 1

Negara kesatuan ini juga disebut negara unitaris. Ditinjau dari segi susunannya, ada dua kemungkinana bentuk negara, yaitu 1) Negara kesatuan, yaitu negara yang bersusunan tunggal, dan 2) Negara federasi, yaitu negara yang bersusunan jamak, lihat dalam Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Palembang. 1989, hlm. 64 2 Riwu Kaho, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 3.

3 Pasal 10 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping kelima hal tersebut terdapat kewenangan lain yang masih dipegang pemerintah pusat, yakni; (1) kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, (2) dana perimbangan keuangan, (3) sistem administrasi negara, (4) lembaga perekonomian negara, (5) pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, (6) pendayagunaan SDA, (7) teknologi tinggi yang strategis, (8) konservasi dan (9) standarisasi nasional.

4 Lihat dalam http://rusdianto.dosen.narotama.ac.id/files/2012/01/Daerah-OtonomiKhusus-dalam-Sistem-NKRI.pdf (hlm. 2), diakses pada tanggal 6 Desember 2012.

Hal | 2

memelihara kepentingannya dalam kerangka Negara Kesatuan. Susunan yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintahan di tingkat pusat dan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945 di bidang ketatanegaraan pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata di daerah sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu mensejahterakan rakyat.

Inti konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah dan kelangsungan pelayanan umum yang tidak diabaikan.5 Setiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Oleh karena itu, Pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.6 Menurut Soepomo bahwa Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat-sifat sendirisendiri dalam kadar negara kesatuan.

Selain otonomi daerah, Negara juga mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat (1) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 5

H.A.W. Widjaja. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.22.

6 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Op. Cit,hlm. 11.

Hal | 3

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang�.

Artinya, diaturnya hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 mendukung eksistensi pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, baik provinsi, kabupaten kota, maupun desa.

Otonomi Khusus yang diberikan kepada daerah khusus merupakan bentuk realisasi dari amanat Pasal 18b ayat (1) UUD 1945, yang menuangkan secara eksplisit bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus.Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat.

PemberianOtonomikhususadalahsuatubentuknyatadari bentuk Negara Kesatuan yang melaksanakan sistem pemerintahan Desentralisasi untuk memberikanpengakuan dan penghormatankepadasatuanpemerintahandaerah yang bersifatkhusus. 7 Pengaturantentangkeberadaanotonomikhusus ini ditujukanuntukpenegasandaripengakuan dan penghormatan negara terhadapsatuanpemerintahdaerah yang bersifatkhusus.

Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah antara lain, mempertahankan integritas bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan budaya masyarakat masing-masing dengan tidak bergesernya dari konsep Negara Kesatuan ke Negera Federal serta tetap berada pada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.8 Sehingga pemberian otonomi khusus oleh negara mendorong berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa tersebut tercapailah apa yang disebut dengan demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, tetapi juga memperbaiki nasibnya sendiri.

Otonomi Khusus dalam pemerintahan daerah merupakan suatu dinamika politik di daerah yang secara konseptual tidak umum ada dalam suatu Negara yang berbentuk Negara Kesatuan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis 7

Sebagaimanatelahtertuangdalamkonstitusi yang kemudianditurunkandalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahdalam Pasal 225 yang berbunyi Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undangundang lain.

8 Ibid.

Hal | 4

tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Otonomi Khusus dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia�. Untuk membahas lebih mendalam mengenai Keselarasan keberadaan otonomi khusus yang ideal dalam kerangka Negara Indonesia yang berbentuk Kesatuan sesuai dengan yang dikehendaki dalam konstitusi.

2. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahanpermasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia?

2. Bagaimanakah Implikasi Keberadaan Daerah yang Berstatus Otonomi Khusus Terhadap Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?

3. Kerangka Teori Negara Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Hal ini dinyatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik�.

Menurut Soehino, negara kesatuan jika ditinjau dari susunannya adalah negara yang tidak tersusun ke dalam beberapa negara sebagaimana yang terdapat dalam negara federal, melainkan negara yang bersifat tunggal. Artinya hanya ada satu negara. Tidak ada negara dalam negara. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintah pusat inilah yang memegang keputusan akhir dan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut.9 Bagi negara Indonesia yang menggunakan bentuk negara kesatuan, eksistensi dan peranan Pemerintah Pusat tidak dapat dikesampingkan atau ditinggalkan dengan diberikannya kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 10 Hubungan antara pemerintah pusat 9

Soehino, Ilmu Negara cet. 2, FH-UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 224.

Peranan Pemerintah Pusat akan tetap dan terus ada melalui kebijakan-kebijakan nasional (public policy) dalam semua aspek kehidupan, demi mewujudkan kesejahteraan yang seimbang, maupun perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat atau daerah, lihat dalam Ibid, hlm. 102.

10

Hal | 5

dan pemerintah daerah dapat diatur dalam berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah.11 Hal ini dikarenakan berbagai cakupan dan masalah yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab berbagai tingkat pemerintahan yang ada di suatu negara tidak bisa diatur dalam satu undang-undang saja. Oleh karena itu, keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu kewajaran dalam suatu negara.12 Konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.13 Prinsip otonomi daerah menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, yaitu prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. 14 Artinya bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.15 B. PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara yuridis konstitusional, pengaturan mengenai daerah khusus diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang�.

Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 menurut Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut merupakan pengakuan negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. 16 Pengakuan negara terhadap pemerintahan daerah yang 11

Lihat dalam Akil Mochtar, Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi, hlm.1, diakses pada tanggal 2 April 2013.

12 Pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berbentuk Undangundang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang yang mengatur Hubungan keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang Kewenangan Pusat dan Daerah.

13 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 8.

14 B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 170.

15 Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 48.

16 Philipus M. Hadjon, Kedudukan UU Pemerintahan Daerah dalam Sistem Pemerintahan, 2004, Makalah dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen

Hal | 6

bersifat khusus menjadi landasan hukum dalam pemberian status otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua. Hal ini menjadi legitimasi dilakukannya peningkatan derajat desentralisasi untuk meredam berbagai tuntutan dan gerakan di daerah.17 Menurut Jimly Asshiddiqie konsep daerah otonomi khusus dapat dikembangkan sehingga dapat mempercepat pola pembangunan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Pengembangan konsep daerah otonomi khusus juga tidak hanya bersifat politik dan administratif, tetapi dapat pula bersifat ekonomi atau budaya. Dengan demikian, daerah khusus itu dapat saja dibentuk di daerah kabupaten/kota serta dapat berciri ekonomi-budaya.18 Pengembangan konsep otonomi khusus tersebut menurut Jimly Asshiddiqie dinilai bermanfaat bagi pemberdayaan potensi ekonomi untuk percepatan pembangunan masing-masing daerah. Selain itu, pengembangan tersebut juga perlu dilakukan agar struktur dan perangkat hukum kelembagaan pemerintah benar-benar diabdikan untuk menunjang tujuan pembangunan yang hendak dicapai di masing-masing wilayah atau kawasan pembangunan.

Menurutnya, struktur pemerintah dan perangkat peraturan perundang-undangan yang ada cenderung diberlakukan secara seragam walaupun di daerah-daerah telah diberikan kewenangan konstitusional yang luas untuk mengatur urusanurusan pemerintah daerahnya sendiri dengan memberlakukan peraturan daerah.19 Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan pada kondisi riil masyarakat Aceh memunculkan pergolakan dalam berbagai bentuk reaksi. Pergolakan tersebut muncul sebagai akibat dari kebijakan dalam penyelenggaan pemerintahan pada masa orde baru yang menitik beratkan pada sistem yang terpusat. Sistem itulah yang menjadi sumber bagi kemunculan ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehingga, apabila tidak segera ditanggapi dengan aktif dan bijaksana, maka hal tersebut akan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kehakiman dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Jawa Timur, 9-10 Juni, 2004, dalam Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hlm.172.

17 Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme, Ibid., hlm.172.

18 http://beritasore.com/2011/06/15/jimly-usulkan-pengembangan-konsep-daerahotonomi-khusus/. Diakses pada tanggal 04 Juni 2013.

19 Ibid.

Hal | 7

Otonomi khusus Daerah Istimewa Aceh ditetapkan untuk mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai sosial budaya masyarakat Aceh yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh diberikan melalui UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini, antara lain: 1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

2. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan pada UU Pemerintahan Aceh merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.

3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.

4. Pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.

5. Implementasi formal penegakan syari’at Islam dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah tersebut sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.20 Dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak bersifat rahasia, Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal 20

Lihat Novi Kristi, Otonomi Khusus, 2012, dalam http://kristiarjati.blogspot.com/2012/06/otonomi-khusus.html. Diakses pada tanggal 05 Juni 2013.

Hal | 8

mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.21 Sedangkan untuk Provinsi Papua, pemerintah mengeluarkan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus bagi Provinsi papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas berarti tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua. Hal ini bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.22 Pada umumnya orang Papua berbeda ras dari orang Indonesia, sejarah Papua Barat dalam kaitan dengan kontak dengan dunia luar ataupun sejarah penjajahan dan perjuangan kemerdekaan berbeda dengan sejarah Indonesia, pulau Papua masuk dalam wilayah Pasifik, Papua Barat dibatasi oleh laut, terpisah dari pulau-pulau NKRI, tetapi wilayah itu diduduki dan di kuasai oleh Indonesia, maka status wilayah itu berbeda dari pada wilayah lain di Indonesia.

Oleh karena itulah wilayah ini diberi otonomi khusus. Hal ini dilakukan untuk tetap mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masayrakat Papua, melalui penetapan daerah otonomi khusus.23 21

Lihat dalam penjelasan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134.

22 Lihat Bambang Wibiono, Otonomi Khusus Sebagai Solusi Masalah Desentralisasi, dalam Op. Cit. 23 Lihat dalam Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151.

Hal | 9

Otonomi khusus ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Hal-hal yang mendasar menjadi isi undang-undang ini adalah: 1. Mengatur kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi Papua serta menerapkan kewenangan tersebut di provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan 2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar 3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri, antara lain: a) partisipasi rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan; b) pelaksanaan pembangunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan c) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

4. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.24 Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Menurut Balthasar Kambuaya, otonomi khusus merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan di Papua, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan.25 Adanya Undang-Undang Otonomi Khusus adalah bukti komitmen kuat pemerintah pusat 24

Lihat Novi Kristi, Otonomi Khusus, dalam Op. Cit. Balthasar Kambuaya aalah seorang tokoh di Papua yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Rektor Universitas Cendrawasih Papua, lihat dalam http://regional.kompas.com/read/2011/11/04/01400850/Otonomi.Khusus.Tak.Jawab.Persoalan.

Diakses pada tanggal 06 Juni 2013.

25

Hal | 10

untuk menyelesaikan masalah Papua. Otonomi khusus melalui UU No.21 Tahun 2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama.26 2. Implikasi Keberadaan Daerah yang Berstatus Otonomi Khusus Terhadap Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berstatus otonomi khusus berbeda dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 memberi ruang hadirnya praktik hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang didasarkan pada karakter khas suatu daerah. Dalam UUD 1945, secara eksplisit ditegaskan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Berdasarkan rumusan tersebut, UUD 1945 memungkinkan munculnya praktik otonomi daerah yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah yang lain. Namun, untuk mengatur lebih jauh bagaimana perbedaan derajat khusus ataupun istimewa tersebut, UUD 1945 menyerahkannya kepada undang-undang.27 Kewenangan khusus yang dimiliki pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, adalah:28 1) Kewenangan membentuk lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun.29

26

Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua, lihat dalam Pasal 1 huruf t dan u Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151.

27 Lihat Saldi Isra, Pembagian Kewenangan Pusat-Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2010, dalam www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=100:pembagian-kew..

Diakses pada tanggal 06 Juni 2013.

28 Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme, Op. Cit., hlm.244.

29 Adapun pasal-pasal di dalam UU No.18 Tahun 2001 yang meyatakn tentang kewenangan Provinsi NAD untuk membentuk lembaga peradilan sendiri tersebut antara lain: a) Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun�

Hal | 11

2) Kewenangan untuk menentukan bendera daerah.30 3) Kewenangan memiliki jumlah anggota legislatif daerah yang berbeda.31 4) Kewenangan untuk menyusun jenjang pemerintahan sendiri.32 5) Kewenangan membentuk peraturan daerah yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain.33 6) Kewenangan khusus tenrtang kepolisian daerah.34 b) Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi “Kewenangan Mahkamah Syariah sebagimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” c) Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi “Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberlakukan bagi pemeluk agama islam.”

30 Pasal-pasal dalam UU No.18 Tahun 2001 yang menyebutkan tentang pemberian kewenangan untuk menentukan lambang atau panji daerah adalah: a) Pasal 8 ayat (1) berbunyi, “Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menentukan lambang daerah yang didalamnya termasuk alam atau panji kemegahan yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” b) Pasal 8 ayat (2) berbunyi, “Lambang daerah yang di dalamnya termasuk alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diperlakukan sebagai bendera kedaulatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

31 Pasal yang mengatur tentang jumlah legislatif di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.”

32 Pasal-pasal dalam UU No.18 Tahun 2001 yang menyebutkan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menyusun jenjang pemerintahan sendiri, antara lain: a) Pasal 2 ayat (1) Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibagi dalam Kabupaten/Sagoe atau nama lain dan Kota/Banda atau nama lain daerah otonom. b) Pasal 2 ayat (2) Kabupaten/Sagoe atau nama lain dan Kota/Banda atau nama lain terdiri atas Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain. c) Pasal 2 ayat (3) Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain terdiri atas Mukim atau nama lain dan Mukim terdiri atas Gampong atau nama lain. d) Pasal 2 ayat (4) Penyetaraan jenjang pemerintahan di dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diperlukan untuk penentuan kebijakan nasional diajukan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada pemerintah. e) Pasal 2 ayat (5) Susunan, kedudukan, penjenjangan, dan penyebutan pemerintahan sebagaimana disebut pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. f) Pasal 2 ayat (6) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

33 Lihat dalam Penjelasan Umum UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal-pasal yang menyebutkan kewenangan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Qanun adalah Pasal 1 angka 8, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undangundang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

Hal | 12

Ciri khas lain yang juga dimiliki oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah “istimewa” adalah diizinkannya pendirian partai politik yang berbasis di Aceh selama memenuhi persyaratan nasional. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa ciri yang harus dipenuhi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mendukung kekhususan dan keistimewaan Aceh.35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan khusus dan lebih luas kepada Provinsi Papua. Adapun kewenangan khusus tersebut, antara lain: 1) Kewenangan memiliki bendera daerah.36 2) Penyerahan sisa kewenangan kepada pemerintah daerah.37 3) Kewenangan membentuk lembaga representasi rakyat.38 34

Pasal-pasal dalam UU No.18 Tahun 2001 yang mengatur tentang penyelenggaraan kepolisian daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah: a) Pasal 21 ayat (4), hal-hal mengenai tugas fungsional kepolisian di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. b) Pasal 21 ayat (5), pelaksanaan tugas fungsional kepolisian di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. c) Pasal 21 ayat (6), pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.

35 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 78 ayat (2).

36 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menyebutkan tentang kewenangan Provinsi Papua untuk memiliki bendera daerah, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, “Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

37 Pasal-pasal dalam UU No.21 Tahun 2001 yang menyebutkan tentang sistem pembagian urusan pemerintahan untuk Provinsi Papua, yaitu: a) Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi “kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b) Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi “selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang ini.

38 Pasal-pasal dalam UU No.21 Tahun 2001 yang mengatur tentang keberadaan MRP adalah: a) Pasal 1 huruf g yang berbunyi, “Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disebut MRP adalah representasi kultural orang Papua yang memiliki kewenangan tertentu

Hal | 13

4) Kewenangan memiliki jumlah anggota legislatif daerah yang berbeda.39 5) Kewenangan membentuk peraturan daerah yang bersifat khusus.40 Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.41 Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini merupakan suatu sistem yang meyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini. dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam undang-undang ini�; b) Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provnsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama�.

39 Di dalam UU No.21 Tahun 2001 yang menatur tentang jumlah legislatif di Provinsi Papua adalah Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi, jumlah anggota DPRP adalah 1,25 (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

40 Pasal-pasal dalam UU No.21 Tahun 2001 yang mengatur tentang peraturan daerah yang bersifat khusus Provinsi Papua adalah: a) Pasal 1 huruf i yang berbunyi Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ini; b) Pasal 1 huruf j yang berbunyi Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

41 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BAB II Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan, Pasal 2 ayat (1).

Hal | 14

Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.42 C. PENUTUP 1. Kesimpulan Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Hal-hal yang menjadi isi undang-undang tersebut adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing, tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan pada UU Pemerintahan Aceh merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Sedangkan, untuk Provinsi Papua, pelaksanaan otonomi khusus diatur di dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001. Di mana hal-hal yang menjadi muata undang-undang tersebut adalah mengatur kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi Papua serta menerapkan kewenangan tersebut di provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan, pengakuan dan penghormatan hakhak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2) Dengan adanya status otonomi khusus tersebut berimplikasi pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berstatus khusus tersebut, baik hubungan kewenangan maupun keuangan. Kewenangan khusus yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu antara lain kewenangan membentuk lembaga peradilan 42

Ibid.

Hal | 15

yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun, kewenangan untuk menentukan bendera daerah, kewenangan memiliki jumlah anggota legislatif daerah yang berbeda, kewenangan untuk menyusun jenjang pemerintahan sendiri, kewenangan membentuk peraturan daerah yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain, kewenangan khusus tenrtang kepolisian daerah, dan diizinkannya pendirian partai politik yang berbasis di Aceh selama memenuhi persyaratan nasional. Sedangkan, kewenangan khusus bagi Provinsi Papua, yaitu kewenangan memiliki bendera daerah, penyerahan sisa kewenangan kepada pemerintah daerah, kewenangan membentuk lembaga representasi rakyat, kewenangan memiliki jumlah anggota legislatif daerah yang berbeda, dan kewenangan membentuk peraturan daerah yang bersifat khusus.

Selain hubungan kewenangan, juga berimplikasi pada hubungan keuangan, di mana adanya penerimaan khusus yang diperoleh kedua daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus tersebut.

Penerimaan dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berupa tambahan penerimaan dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam. Sedangkan, Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

2. Saran 1) Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Indonesia harus tetap mempertahankan susunan Negara Kesatuan. Meskipun otonomi khusus tidak lazim ada dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan, namun menurut penulis penerapan kebijakan otonomi khusus ini merupakan pilihan yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Indonesia yang Hal | 16

beragam sebagai pelaksanaan prinsip persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan negara dn pemerataan kesejahteraan.

2) Dalam hubungan kewenangan, diperlukan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan lembaga khusus di daerah yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi khusus agar tidak terjadinya benturan kepentingan antara kepentinga pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal | 17

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku: Abdullah, Rozali. 2000. Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Busroh, Abu Daud. 1989. Ilmu Negara. Palembang: Bumi Aksara.

Darumurti, Krishna D. dan Umbu Rauta. 2003. Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hendratno, Edie Toet. 2009. Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kaho, Riwu. 1982. Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Bina Aksara.

Marbun, B.N. 2005.Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soehino. 2002. Hukum Tata Negara Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yogyakarta: BPFE-UGM. Sunarno, Siswanto. 2006.Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Jakarta:Sinar Grafika.

Widjaja, HAW. 2001. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848.

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

Hal | 18

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Internet: http://rusdianto.dosen.narotama.ac.id/files/2012/01/Daerah-Otonomi-Khususdalam-Sistem-NKRI.pdf. Diakses pada tanggal 6 Desember 2012. http://beritasore.com/2011/06/15/jimly-usulkan-pengembangan-konsep-daerahotonomi-khusus/. Diakses pada tanggal 04 Juni 2013. http://regional.kompas.com/read/2011/11/04/01400850/Otonomi.Khusus.Tak.Ja wab.Persoalan. Diakses pada tanggal 06 Juni 2013. www.saldiisra.web.id. Diakses pada tanggal 16 Mei 2013.

Hal | 19