Ria agriandita pdt

Bidang Hukum Perdata Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom Di Sumatera Selatan

Oleh: Ria Agriandita, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr. Ridwan, SH., M.Hum dan Iza Rumesten, SH., MH

Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom Di Sumatera Selatan Oleh: Ria Agriandita, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr. Ridwan, SH., M.Hum dan Iza Rumesten, SH., MH

Abstrak:. Objek penelitian ini adalah mengenai prosedur mutasi non jabatan atau mutasi pindah wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Sumatera Selatan dan lambatnya proses penyelesaian prosedur mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil daerah di Sumatera Selatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses mutasi pegawai dapat berjalan dengan persetujuan instansi asal, persetujuan instansi yang dituju, dan persetujuan dari Pemerintah Provinsi yang bersangkutan dan penyebab lambatnya pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Sumatera Selatan disebabkan adannya upaya pengendalian jumlah Pegawai Negeri Sipil, kekuranglengkapan persyaratan administrasi dan akan diberlakukannya seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil.

Kata-kata kunci : Mutasi, Pegawai Negeri Sipil, Daerah.

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Mutasi merupakan hal yang jarang diinginkan akan tetapi itu tidak bisa dihindari. Mutasi merupakan bagian dari beberapa langkah untuk memanajemen sebuah instansi demi nuansa baru dan gairah akan tanggung jawabnya untuk kembali meninggkatkan kinerjanya. Begitupun mutasi PNS demi tujuan kedinasan yang merupakan salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan, yang direalisasikan dengan diadakannya perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.1 Berbeda halnya apabila mutasi dilakukan berdasarkan atas kehendak sendiri oleh PNS, dengan kata lain mutasi disebabkan karena keinginan pegawai itu sendiri. Sebagai contoh Nurbaiti, S.Pd seorang PNS yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar (SD) di Kabupaten Musi Rawas yang mengajukan 1

Pembahasan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Hal | 1

permohonan mutasi ke Kota Palembang dengan alasan turut suami dikarenakan suaminya bekerja dan menetap bersama anak-anaknya di Kota Palembang.

Selama hampir 12 tahun terhitung tahun 2000 hingga awal tahun 2013 terpisah dari suami dan anak-anaknya yang masih kecil. Sedangkan PNS yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan mutasi atas kehendak sendiri berupa Surat Permohonan Mutasi yang diteruskan juga kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2007. Namun melalui prosedur yang panjang dan dalam kurun waktu bertahun-tahun, PNS yang bersangkutan baru bisa pindah tugas ke Kota Palembang di awal tahun 2013.

Mengingat bahwa masa kerja Nurbaiti telah mencapai 12 Tahun yang artinya Ia telah melampaui masa kerja yang ditetapkan di dalam Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Ketentuan pasal 62 ayat (4)tersebut menegaskan : Pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah daerah dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali guru yang bertugas di Daerah Khusus. Maka Ia tentunya masuk kualifikasi guru yang dapat melakukan mutasi atau pindah wilayah kerja.

Dengan melihat jangka waktu yang begitu lama yang diperlukan dalam melampaui prosedur mutasi PNS yang dalam hal ini adalah seorang guru sekolah dasar yang menurut penulis merupakan seorang manusia biasa yang sudah pasti memiliki kebutuhan untuk berkumpul bersama keluarganya. Wajar bila PNS tersebut ingin berada satu atap dengan keluarganya tanpa harus meninggalkan tugas profesinya sebagai seorang guru.Dengan alasan itulah penulis akhirnya tertarik untuk mengkaji mengenai mutasi PNS melalui penelitian skripsi ini.

2. Rumusan Permasalahan 1. Bagaimanakah penerapan prosedur mutasi Pegawai Negari Sipil antar daerah otonom di Sumatera Selatan ?

2. Mengapa pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah otonom di Sumatera Selatan sering memerlukan waktu yang relatif lama?

Hal | 2

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prosedur mutasi Pegawai Negari Sipil antar daerah otonom di Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah otonom di Sumatera Selatan yang sering memerlukan waktu yang relatif lama.

4. Metode Penelitian Tipe penelitian hukum empiris dalam arti penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan. 2 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis terhadap peraturan perundang-undangan Kepegawaian khususnya dalam hal mutasi Pegawai Negeri Sipil. 3 Bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dan diolah, dianalisis dengan secara kualitatif-deskriptif dalam arti diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

B. Mutasi Pegawai Negeri Sipil 1. Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom Di Sumatera Selatan Prosedur pengurusan mutasi Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan : 1) Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Palembang. a). Persyaratan Mutasi: 1. Permohonan yang bersangkutan; 2. Rekomendasi/Pengantar dari Kepala Unit yang bersangkutan; 3. Surat Keputusan (SK) Pangkat terakhir 4. Berkas-berkas yang dianggap perlu : a. Fotocopy kartu pegawai; b. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja (DP-3) tahun terakhir; c. Fotocopy ijazah terakhir.

2

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-PRESS, hlm. 52.

Zainiddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Sinar Grafika,hlm. 175.

3

Hal | 3

b). Proses Mutasi: 1. Berkas dari unit kerja ke Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang; 2. Berkas didisposisi dari atasan ke pengelola selama (kurang lebih satu hari); 3. Penelitian berkas-berkas (kurang lebih dua hari) a. Berkas tidak lengkap dikembalikan atau diberitahukan ke yang bersangkutan. b. Berkas lengkap dibuatkan penawaran ke unit kerja yang dituju.

4. Penandatanganan penawaran (kurang lebih satu hari); 5. Surat jawaban penawaran (kurang lebih satu minggu); 6. Surat jawaban penawaran didisposisi dari atasan ke pengelola (selama kurang lebih satu hari).

7. Penelitian berkas (kurang lebih satu hari) : a. Surat jawaban penawaran ditolak dikembalikan atau diberitahukan ke yang bersangkutan. b. Surat jawaban penawaran dibuatkan keputusan.

8. Proses pembuatan dan penandatanganan Surat Keputusan (SK) mutasi (kurang lebih satu minggu).

9. Selesai.

2) Mutasi Pegawai Negeri Sipil Ke Pemerintah Kota Palembang a). Persyaratan Mutasi: 1. Permohonan yang bersangkutan; 2. Rekomendasi/Pengantar dari Kepala Unit yang bersangkutan; 3. Rekomendasi/Pengantar Bupati atau Walikota yang bersangkutan; 4. Penawaran dari Gubernur; 5. Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir; 6. Berkas yang dianggap perlu : a. Fotocopy SK Pertama (CPNS); b. Fotocopy kartu pegawai; c. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja (DP-3) tahun terakhir; d. Fotocopy ijazah terakhir; Hal | 4

e. Fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah); f. Surat keterangan suami (bagi yang turut suami); g. Surat keterangan tempat suami bekerja (bagi yang turut suami); h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhkan hukuman disiplin dari Inspektorat daerah asal. b). Proses Mutasi: 1. Berkas dari Gubernur ke Walikota melalui Badan Kepegawaian Daearah (BKD); 2. Berkas didisposisi dari atasan ke pengelola (selama kurang lebih satu hari); 3. Penelitan berkas dan pembuatan telaah ke Walikota (kurang lebih dua hari); 4. Persetujuan Walikota (kurang lebih satu bulan); 5. Pembuatan surat-surat (kurang lebih dua hari) : a. Permohonan disetujui, dibuatkan rekomendasi ke Gubernur atau ke Kepala BKN untuk dibuatkan keputusan mutasi yang bersangkutan. b.Permohonan tidak disetujui, dibuatkan surat pemberitahuan atau penolakan ke Gubernur.

6. Selesai.

3) Mutasi Pegawai Negeri Sipil Keluar Pemerintah Kota Palembang. a). Persyaratan Mutasi: 1. Permohonan mutasi yang bersangkutan; 2. Rekomendasi/Pengantar dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan; 3. Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir; 4. Berkas yang dianggap perlu : a. Fotocopy SK pertama; b. Fotocopy SK pangkat terakhir; c. Fotocopy kartu pegawai; d. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja (DP-3) tahun terakhir; e. Fotocopy ijazah terakhir.

Hal | 5

b). Proses Mutasi: 1. Berkas dari unit kerja ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 2. Berkas didisposisi dari atasan ke pengelolah (selama satu hari); 3. Penelitian berkas (selama kurang lebih dua hari) : a. Berkas tidak lengkap dikembalikan atau diberitahukan ke yang bersangkutan. b. Berkas lengkap dibuatkan rekomendasi ke Gubernur.

4. Penandatanganan rekomendasi (selama kurang lebih tiga hari) Menurut Rusdi selaku Kepala Sub Bidang Pemindahan Pegawai Non Jabatan di Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Selatan dan Bapak Prabu Mandiri selaku Kepala Sub Bidang Pemindahan Pegawai Non Jabatan di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang menjelaskan bahwa jalannya kegiatan mutasi secara administrasi yang sesuai berdasarkanProsedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang telah dengan sengaja dibuat yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, serta pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, akan terjadinya proses pelaksanaan pemutasian yang berjalan dengan lancar.

2. Penyebab Lambatnnya Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom Di Sumatera Selatan Ada beberapa hal yang biasanya menjadi penyebab lambatnya proses mutasi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:4 a. Pengendalian jumlah Pegawai Negeri Sipil Upaya pengendalian jumlah pegawai merupakan merupakan suatu proses yang tidak terpisahkan dengan penetapan formasi. Menurut A.W. Widjaya pengendalian kebutuhan (jumlah) adalah usaha dan 4

Wawancara dengan Rusdi selaku Kepala Sub Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selata. Tanggal 2 September 2013.

Hal | 6

kegiatan menjamin tersedianya jumlah dan kualitas yang diperlukan pada setiap saat, karena pegawai tidak selamanya dapat dipaksakan tetap berada dalam organisasi disebabkan oleh berbagai alasan (pensiun, diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, meninggal dunia, dan lain-lain)5. b. Kelengkapan persyaratan mutasi Pegawai Negeri Sipil.

Untuk melakukan mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil tentunya harus memenuhi persyaratan administrasi, yaitu :6 1) Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Kelengkapan berkas mutasi, masing-masing rangkap 3 (tiga): a) Surat Permohonan yang bersangkutan; b) Rekomendasi/Pengantar/Persetujuan dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan; c) Rekomendasi/Pengantar/Persetujuan dari Kepala Unit Kerja yang menerima; d) Rekomendasi/Pengantar/PersetujuanBupatiatauWalikota yang bersangkutan. e) Penawarandarigubernur. f) Fotocopy Surat Keputusan (SK) pertama (CPNS) g) Fotocopy Pangkat Terakhir h) Fotocopy Kartu Pegawai i) Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Tahun Terakhir j) Fotocopy Ijazah terakhir (dilegalisir) 2) Mutasi Pegawai Negeri Sipil Ke Pemerintah Kota Palembang Kelengkapan berkas mutasi, masing-masing rangkap 3 (tiga) : a) Surat Permohonan yang bersangkutan; b) Persetujuan dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan; c) Persetujuan dari Walikota/Bupati daerah asal; d) Fotocopy SK pertama (CPNS); e) Fotocopy Pangkat Terakhir; 5

A.W. Widjaya,2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 55.

6 Bidang Formasi dan Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selata. Tanggal 2 September 2013.

Hal | 7

f) Fotocopy Kartu Pegawai; g) Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Tahun Terakhir; h) Fotocopy Ijazah terakhir (dilegalisir); i) Surat Pernyataan persetujuan Melepas dari pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kab/Kota yang dituju. ( Asli ) j) Surat Pernyataan persetujuan Menerima dari pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kab/Kota yang dituju. ( Asli ) k) Surat pernyataan pindah dari pimpinan instansi asal PNS ( Asli ) l) Fotocopy Surat Nikah (Bagi yang sudah menikah); m) Surat Keterangan Suami (Bagi yang turut suami); n) Surat Keterangan Tembat Suami Bekerja (Bagi yang turut suami) o) Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhkan Hukuman Disiplin dan Inspektorat Daerah asal.

3) Mutasi Pegawai Negeri Sipil Keluar Pemerintahan Kota Palembang Kelengkapan berkas mutasi, masing-masing rangkap 3 (tiga) : a) Surat Permohonan yang bersangkutan; b) Persetujuan dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan; c) Fotocopy SK pertama (CPNS); d) Fotocopy Pangkat Terakhir; e) Fotocopy Kartu Pegawai; f) Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Tahun Terakhir; g) Fotocopy Ijazah terakhir (dilegalisir); h) Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhkan Hukuman Disiplin dan Inspektorat Daerah asal. c. Adanya seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah masuk ke Kota Palembang dan keluar kota Palembang yang masih di wacanakan untuk di terapkan di Kota Palembang.

Mekanisme seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah masuk ke Kota Palembang sebagai rujukan, berikut dikutip mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara:7 7

http://bkd.kutaikartanegarakab.go.id/statis-52-mutasipegawainegerisipilantardaerah.html diakses tanggal 11 juni 2013.

Hal | 8

a) Seleksi Formasi Dalam tahapan seleksi formasi, kualifikasi pendidikan dan jabatan pemohon menjadi bahan pertimbangan utama. Jika formasi pada tahun berjalan membutuhkan kualifikasi pendidikan dan jabatan sebagaimana dimiliki pemohon maka pemohon dapat diproses untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Apabila berdasarkan formasi pada tahun berjalan tidak dibutuhkan kualifikasi sebagaimana dimiliki pemohon, maka proses pengajuan mutasi antar daerah langsung ditolak. Apabila sudah dikeluarkan surat penolakan maka proses mutasi antar daerah pemohon batal dan apabila masih berkeinginan mengajukan permohonan mutasi antar daerah harus mengajukan permohonan baru kembali. b) Seleksi Kompetensi Pemohon yang lolos dari seleksi administrasi kemudian harus mengikuti seleksi kompetensi, yaitu melalui proses interview baik secara terbuka atau tertutup. Proses interview terbuka dilakukan melalui proses wawancara, sedangkan proses interview tertutup dilakukan melalui pengisian kuesioner yang telah disiapkan. c) Seleksi Kinerja Seleksi Kinerja dilakukan berdasarkan hasil keterangan pejabat berwenang di lingkungan instansi asal mengenai track record pemohon meliputi: 1) belum pernah menjalani sanksi/hukuman disiplin; 2) tidak sedang menjalani sanksi/hukuman disiplin, serta; 3) memiliki kinerja yang baik; 4) memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhi; 5) jika memungkinkan penilaian kinerja dilakukan melalui cross cek dengan instansi asal. d) Seleksi/kajian Non-Teknis Proses ini merupakan proses mengkaji hal-hal non-teknis yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memproses mutasi antar daerah pemohon. Hal-hal non teknis tersebut antara lain: 1) Alasan mengajukan mutasi; Hal | 9

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Jarak lokasi tempat kerja dengan rumah tinggal; Aktivitas sosial; Kondisi fisik/mental; Kondisi keluarga; Kondisi perekonomian; Sedang mengikuti proses pembelajaran; Pertimbangan non teknis lain yang disampaikan oleh pemohon.

Mekanisme seleksi mutasi pegawai negeri sipil antar daerah keluar dari Kota Palembang meliputi : a) Formasi kebutuhan pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Palembang Dalam tahapan seleksi formasi, kualifikasi pendidikan dan jabatan pemohon menjadi bahan pertimbangan utama. Jika formasi pada tahun berjalan membutuhkan kualifikasi pendidikan dan jabatan sebagaimana dimiliki pemohon dan belum ada penggantinya maka pemohon ditolak. Apabila sudah dikeluarkan surat penolakan maka proses mutasi antar daerah pemohon batal dan apabila masih berkeinginan mengajukan permohonan mutasi antar daerah harus mengajukan permohonan baru kembali. b) Kajian Non-teknis: Kajian Non-teknis dalam seleksi pemohon mutasi antar daerah terdiri: 1) Alasan mengajukan mutasi; 2) Jarak lokasi tempat kerja dengan rumah tinggal; 3) Kondisi fisik/mental; 4) Kondisi keluarga; 5) Kondisi perekonomian; 6) Sedang mengikuti proses pembelajaran; 7) Pertimbangan lain yang disampaikan oleh pemohon. c) Aspek Penilaian Aspek penilaian dalam seleksi pemohon mutasi antar daerah terdiri dari 1) Ferformance; 2) Sikap perilaku; 3) Kemampuan komunikasi; Hal | 10

4) Kepribadian; 5) Komitmen pada tugas; 6) Latar belakang permohonan mutasi antar daerah; 7) Kompetensi bidang tugas; 8) Prestasi; 9) Aktivitas berorganisasi/ bermasyarakat; 10) Kemampuan menangkap masalah dan memberikan solusi (sesuai bidang tugas) Berdasarkan uraian diatas, secara garis besar lamanya proses keputusan mutasi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil daerah di Sumatera Selatan disebabakakan: a. Pengendalian Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan untuk mengganti Pegawai yang pensiun, meninggal dunia, berhenti atas kemauan sendiri ataupun diberhentikan, dan penggantian terhadap pegawai-pegawai yang menginginkan untuk dimutasikan wilayah kerja. b. Kekuranglengkapan persyaratan administrasi yang telah ditentukan seperti misalnya tidak ada surat persetujuan dari Walikota/Bupati daerah asal atau surat permohonan pidah yang terkesan di buat asal-asalan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ingin mutasi. c. Akan diberlakukannya seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi tahapan seleksi mutasi formasi, seleksi kompetensi, seleksi kinerja dan adanya pengkajian baik itu kajian teknis maupun non-teknis yang secara otomatis pelaksanaan mutasi pegawai akan berjalan lebih selektif dan memerlukan waktu yang panjang.

C. Penutup Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bahan yang telah dilakukan, akhirnya penulis sampai pada kesimpulan yaitu : 1. Prosedur mutasi Pegawai Negeri Sipil darah otonom di Sumatera selatan sudah cukup optimal sebagaimana dengan ketentuan yang dibuat.

2. Penyebab lambatnya pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah otonom di Sumatera Selatan : a. Pengendalian Jumlah Pegawai Negeri. b. Kekuranglengkapan persyaratan administrasi oleh Pegawai Negeri Sipil yang ingin mutasi. c. Akan diberlakukannya seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil Hal | 11

DAFTAR PUSTAKA Buku : Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhanudin Tayibnapis, 1986, Administrasi Kepegawaian Kepegawaian; Suatu Tinjauan Analitik, Pradnya Paramitha, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1979, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia, Pradya Paramitha, Jakarta.

Djoko Prakoso , 1996, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Sinar Grafika, Jakarta.

H. A.W. Widjaya. 2007. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Helmanida, 2012, “Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah�, Simbur Cahaya No. XVII Simbur Cahaya No. 47 Tahun XVII, januari 2012.

Mahmud M.P, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Penada Media Group, Jakarta.

Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah, 2002, Fokus Media Bandung-Anggota IKAPI bekerja sama dengan Pusat Kajian Pemerintahan STPDN Jatinangor, Bandung.

Mifta Thoha, 1986, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Rajawali, Jakarta.

Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia.

Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sondang P. Siagian, 1996, Filsafat Administarasi, Gunung Agung, Jakarta.

------------------ , 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta.

Sri Hartini, dkk, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Hal | 12

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Internet http://www.bkd.sumselprov.go.id http://bkdd.palembang.go.id/statis-mutasipegawainegerisipilantardaerah.html

Hal | 13