Bidang Hukum Perdata Kewenangan Kreditor (Bank) Untuk Melakukan Pengawasan Kegiatan Debitor Dalam Pemanfaatan Pinjaman
Oleh: Siti Aisyah, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum dan Arfianna Novera, SH., M.Hum
Kewenangan Kreditor (Bank) Untuk Melakukan Pengawasan Kegiatan Debitor Dalam Pemanfaatan Pinjaman Oleh: Siti Aisyah, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum dan Arfianna Novera, SH., M.Hum
Abstrak: Perbankan Indonesia mengalami keterpurukan sebagai imbas dari kritis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997 yang berakibat pencabutan izin usaha bank karena kesehatan bank terpuruk. Menurut Undang-Undang, Pasal 1 angka 1 pengertian Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank berhak untuk melakukan pengawasan kualitatif dan kuantitatif atas penggunaan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitor berdasarkan Perjanjian Kredit. Kewenangan Bank Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Nasabah debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan naabah yang bersangkutan. Cara pengawasan Bank Untuk melakukan pengawasan kegiatan debitor dalam pemanfaatan pinjaman dengan dua cara, yaitu Pengawasan preventif, untuk mencegah terjadinya masalah dalam pembiayaan dengan diterapkan prinsip kehati-hatian sejak permohonan sampai dengan pencairan pembiayaan. Pengawasan reprensif, untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam pembiayaan dilakukan dengan berbagai cara setelah pembayaran.direalisasikan dan digunakan oleh anggota sampai dengan pembiayaan lunas. Kata Kunci: Perbankan, Bank, Nasabah.
A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Perbankan Indonesia mengalami keterpurukan sebagai imbas dari kritis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997 yang berakibat pencabutan izin
Hal | 1
usaha bank karena kesehatan bank terpuruk.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata menjadi dasar kewenangan Bank. menjelaskan bahwa kewenangan Bank sebagai kreditor ialah memiliki kewenangan untuk menjaga agar debitornya lancar bayar. Istilah yang digunakan kepada para pengambil kredit adalah dengan sebutan debitor dan pihak pemberi kredit (bank) disebut kreditor atau dengan arti lain debitor adalah penerima dana sedangkan kreditor adalah penyedia dana.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Perbankan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan pengertian kredit adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”3 Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul “KEWENANGAN KREDITOR (BANK) UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN KEGIATAN DEBITOR DALAM PEMANFAATAN PINJAMAN”. 2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni: 1. Apa saja kewenangan kreditor untuk melakukan pengawasan kegiatan debitor dalam pemanfaatan pinjaman? 2. Bagaimana cara Bank untuk melakukan pengawasan kegiatan debitor dalam pemanfaatan pinjaman? 3. Tujuan Penelitian
1
Aneka Skripsi. Analisa Pengembalian Kredit Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Sumsel Babel Jakabaring Palembang (Online), http://aneka-skripsi.blogspot.com/ diakses tanggal 12 Juni 2012 2 Kasmir. Manajemen Perbankan Edisi Revisi 2008. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2008, hlm. 71 3 Neni Sri Imaniyati. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung : Refika Aditama. 2010, hlm. 117
Hal | 2
1. Untuk menganalisis kewenangan kreditor melakukan pengawasan kegiatan debitor dalam pemanfaatan pinjaman. 2. Untuk menjelaskan cara Bank melakukan pengawasan kegiatan debitor dalam pemanfaatan pinjaman. 4. Manfaat Penelitian 1. Segi Teoritis Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi akademika di bidang hukum perdata dan hukum perbankan. 2. Segi Praktis Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum perdata dan hukum perbankan. 5. Ruang Lingkup Penelitian Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup analisis kewenangan kreditor (Bank) untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan debitor dalam pemanfaatan pinjaman serta mengetahui cara pengawasan bank untuk melakukan pengawasan kegiatan debitor dalam pemanfaatan pinjaman. 6. Metode Penelitian a.
Tipe Penelitian Penulisan skripsi ini mempergunakan metode tipe penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada.4
b. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan statute approach atau pendekatan dengan penelitian produk perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. 4
Johny Ibrahim. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Bayumedia Publishing. 2005, hlm. 241
Hal | 3
c. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum Bahan penelitian diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah ada yang terdiri atas: a. Bahan Hukum Primer Adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat, terdiri dari: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. b. Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan yang berasal dari bahan hukum primer terdiri dari5: a) Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan; b) Makalah yang berkaitan dengan permasalahan; c) Hasil karya ilmiah pakar hukum; d) Pendapat pakar hukum. c. Bahan Hukum Tersier Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: koran, majalah atau jurnal, internet, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.6 d. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan pengelompokkan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku5 6
Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta :Sinar Grafika. 1999, hlm. 7-8 Johny Ibrahim. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Op Cit, hlm. 241-242
Hal | 4
buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 7 e. Analisis Bahan-Bahan Hukum Bahan-bahan yang telah berhasil diperoleh akan diseleksi secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan yang telah dikumpulkan akan diolah, dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian 8 yang menjadi obyek kajian penulisan skripsi ini, yaitu analisis kewenangan kreditor (Bank) untuk melakukan pengawasan kegiatan debitor dalam pemanfaatan pinjaman serta mengetahui cara pengawasan bank untuk melakukan pengawasan kegiatan debitor dalam pemanfaatan pinjaman. f. Metode Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan terhadap bahan penelitian mempergunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu memperoleh jawabanjawaban atas permasalahan yang ada pada skripsi ini. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.9 B. Pembahasan 1. Kewenangan Kreditor (Bank) Untuk Melakukan Pengawasan Kegiatan Debitor Dalam Pemanfaatan Pinjaman Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan, dalam rangka itu bank harus berhati-hati. Badan hukum dalam bahasa Belanda “Rechtpersoon�, ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. 10 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi : 7
Soerjono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta. 1997, hlm. 56 Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2007, hlm 124 9 Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007, hlm 11 10 Rochmat Soemitro. Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf. Bandung : PT. Eresco. 1993, hlm. 10 8
Hal | 5
“Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Susunan Organisasi Perseroan Terbatas : 1. Direksi Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 79 Ayat (1) Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. 11 2. Komisaris Mengawasi direksi dan dapat pula ikut serta dalam pengurusan Peseroan Terbatas. 12 3. Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 63 Ayat (1) Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : “Rapat Umum Pemegang Saham Mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 84 Tentang Perseroan Terbatas, ada 2 (dua) hal dimana anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan, antara lain : 1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; 2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan. Kewajiban direksi yang telah ditentukan undang-undang, ada 4 (empat), antara lain : 11
Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis : Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2003, hlm. 75 12 M. Manullang. Pengantar Ekonomi Perusahaan Edisi Revisi. Yogyakarta : Liberty. 1991, hlm. 22
Hal | 6
1. Wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah rapat Direksi; 2. Wajib menyelenggarakan pembukuan perseroan; 3. Wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya; 4. Wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. 13 Ketentuan Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata menjadi dasar kewenangan Bank. Kewenangan Bank sebagai kreditor ialah memiliki kewenangan untuk menjaga agar debitornya lancar bayar. Kredit yang sering bermasalah, baik itu kredit untuk usaha maupun kredit untuk konsumtif, seperti : beli rumah atau motor (KPR/KPM). Kredit yang biasanya jarang bermasalah adalah kredit korporasi. Kewenangan Bank memonitor pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Perbankan.14 Kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitor), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang telah ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat dalam usahanya. Apabila kepercayaan tersebut berkurang atau hilang maka akan menjadi bencana bagi ekonomi negara secara keseluruhan.15 Pengaturan hukum pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia bersumber kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dipertegas dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen,
13
Richard Burton Simatupang. Aspek Hukum Dalam Bisnis Edisi Revisi. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2003, hlm. 6 14 Penjelasannya dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 15 Muhamad Djumhana. Hukum Perbankan Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2006. hlm. 337
Hal | 7
rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank”. Bank merupakan salah satu finacial internediary. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank memiliki fungsi menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan daan (surplus of funds) dan menyalurkan kepada pihak yang memerlukan dana (lack of funds).16 Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian berbunyi : “Perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kewenangan kreditor (Bank) sesuai dengan perjanjian kredit yang berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang tidak tentu oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Bank Indonesia menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, yang akan memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, antara lain : 1. Perizinan bank; 2. Kelembagaan bank, termasuk kepengurusan dan kepemilikannya; 3. Kegiatan usaha pada umumnya; 4. Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah; 5. Merger, konsolidasi, dan akuissisi bank; 6. Sistem informasi antar bank; 7. Tata cara pengawasan bank; 8. Sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia; 9. Penyehatan perbankan; 10. Pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank; 11. Lembaga-lembaga pendukung system perbankan. 17
16 17
Neni Sri Imaniyati. Op. Cit., hlm. 15 Cornelis Simanjuntak. Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004, hlm. 26
Hal | 8
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : organ perseroan adalah Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam ayat (4), berbunyi : “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.” Ayat (5) yang bebunyi : “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Ayat (6) yang berbunyi : “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.” Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum kewenangan kreditor untuk melakukan pengawasan kegiatan debitor dalam pemanfaatan pinjaman, namun kewenangan kreditor untuk melakukan pengawasan kegiatan debitor dalam pemanfaatan pinjaman ada di dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit Pasal 8 Pengawasan Kredit yang berbunyi: 1. Bank berhak untuk melakukan pengawasan kualitatif dan kuantitatif atas penggunaan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitor berdasarkan Perjanjian Kredit. Sehubungan dengan ini, bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Meminta keterangan tentang perusahaan debitor baik secara langsung maupun melalui pihak lain; 2. Memeriksa pembukuan debitor; 3. Memeriksa objek-objek usaha atau proyek debitor; 4. Menempatkan petugas bank pada perusahaan debitor; 5. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan, memberikan nasehat dan/atau pengelolaan perusahaan debitor; dan
Hal | 9
6. Sewaktu-waktu bank dapat mengambil alih manajemen perusahaan debitor dan/atau tindakan-tindakan lain bilamana menurut pertimbangan bank, debitor sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan kredit. 2. Sehubungan dengan ayat 1 pasal ini, maka debitor berkewajiban mematuhi dan memberikan segala bantuan serta keterangan yang dianggap perlu atau yang dikehendaki oleh bank. Perjanjian Kredit Pasal 9 Jaminan Kredit yang berbunyi : 1. Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan bagi pelunasan jumlah kewajiban debitor yang timbul karena Perjanjian Kredit ini. 2. Guna lebih menjamin pelunasan kredit, debitor menyerahkan kepada bank jaminan kredit yaitu berupa jaminan tambahan yang jenis dan pengikatnya sebagaimana tercantum dalam lampiran berbentuk daftar, dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. Perubahan dan pergantian jaminan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak yang dibuat dalam bentuk berupa addendum. Secara praktik, tidak ada kewenangan Bank untuk melakukan pengawasan kegiatan debitor dalam pemanfaatan pinjaman. Nasabah hanyna membayar uang yang dipinjamkan beserta membayar bunganya tepat pada waktunya. Bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uang ke nasabah, tetapi bank melakukan pengawasan kegiatan debitor apabila bank tidak memperoleh keuntungan, dan bank mengalami kerugian. Kegiatan bank akan menjual dengan harga tertentu kepada pihak yang membutuhkan dana serta membeli dengan harga tertentu kepada pemilik dana. Kegiatan pembelian dan penjualan dana akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dengan beli. Harga jual, dana disebut bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada masyarakat yang meminjam dana kepada bank.18 Salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi adalah dengan melakukan pinjaman di bank. Debitor (nasabah) dalam memenuhi pinjaman
18
Ismail. Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta : Kencana. 2011, hlm. 23
Hal | 10
tersebut, dibebani syarat yang sudah ditentukan oleh pihak kreditor untuk memenuhi pembayaran kredit debitor kepada kreditor (Bank). 2. Cara Pengawasan Bank Untuk Melakukan Pengawasan Kegiatan Debitor Dalam Pemanfaatan Pinjaman Pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : pengawasan secara preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dimaksud untuk mencegah terjadinya masalah dalam pembiayaan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan proses pemberian pembiayaan sejak permohonan atau perkara pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan. Sedangkan prngawasan reprensif dimaksud untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam pembiayaan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara setelah pembayaran.direalisasikan dan digunakan oleh anggota sampai dengan pembiayaan lunas.19 Pengawasan dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis20 : a. On Desk Monitoring Pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrument administratif, seperti laporan-laporan financial statement. b. On Site Monitoring Pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan atau secara menyeluruh apakah ada devisi yang terjadi atas terms of lending yang disepakati; c. Exception Monitoring Pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan terms of lending, dikurangi intensitasnya. Pengawasan bank ditangani empat urusan atau unit kerja, untuk pengawasan bank umum dan satu urusan BPR. Pengawasan terdiri dari 19
Suhardjono.Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. 2003, hlm. 233 20 Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal. Islamic Finance Managemen. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2008, hlm. 491
Hal | 11
dua jenis, yaitu : pengawasan langsung yang ditangani oleh Urusan Pemeriksaan Bank (UPmB) dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Urusan Pengawasan Bank (UPwB) yang masing-masing terdiri dari dua urusan. UPmB melakukan pemeriksaan langsung on the spot dengan datang langsung ke banknya. UPwB dilakukan dengan pengawasan tidak langsung berdasarkan laporan yang diterima.21 Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya di perusahaan tetap sama. Biasanya kriteria penilaian perusahaan yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, a) Analisis Kredit Secara Umum: Analisis 5C, antara lain : 1. Character Keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya; 2. Capacity Melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya; 3. Capital Melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya; 4. Collateral Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan; 5. Condition of economy Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sector masing-masing22
21
Didik J. Rachbini, Suwidi Tono, dkk. Bank Indonesia : Menuju Independensi Bank Sentral. Jakarta : PT. Mardi Mulyo. 2000, hlm. 125-126 22 Kasmir. Op. Cit., hlm. 108
Hal | 12
Sedangkan, perseorangan untuk pribadi sama saja mekanismenya, tetapi lebih mudah. Dalam artian kita harus verifikasi itu pribadi yang notabene melalui survey langsung kita bisa tahu gimana prospeknya. Kriteria penilaian perseorangan untuk pribadi yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 3C, yaitu : 1. Character Keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya; 2. Capacity Melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya;dan 3. Collateral Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan; b) Analisa Mikro (Perusahaan): Melihat dan menganalisa kondisi perusahaan calon debitor secara mendalam agar benar-benar dapat diketahui seberapa jauh masalah yang dihadapi mereka, berapa kebutuhan kredit yang wajar dan untuk apa kredit digunakan.23 1. Management (Manajemen) Melihat pola manajemen, bank harus bisa menilai apakah pengusaha itu mampu mengkoordinir dan mengelola sekian banyak orang demi mencapai tujuan perusahaan berupa labadan kesejahteraan pemilik dan karyawan. 2. Financial (Keuangan) Banyak pengusaha tidak puas dengan satu usaha saja, ini tidak buruk karena ia mampu memanfaatkan beberapa peluang bisnis sekaligus. Terlepas dari beberapa perusahaan yang dikelolanya merupakan industri hilir (misalkan : dia memiliki usaha penyamakan kulit, tetapi juga membuka usaha pembuatan sepatu, dan membuka toko sendiri. Ataupun bukan. 3. Marketing (Pemasaran)
23
Nasrun Tamin. Kiat Menghindari Kredit Macet. Jakarta : PT. Dian Rakyat. 2012, hlm. 55
Hal | 13
Pemasaran merupakan faktor penting, apabila penjualan sebuah perusahaan berada di bawah target minimal atau dalam posis impas (break even point = tidak untung dan tidak rugi), maka strategi pemasaran belum mencapai sasaran. 4. Actuating (Tindakan) Perencanaan, manajemen dan fungsi pengawasan haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam operasional perusahaan agar mencapai tujuan berupa kesejahteraan pemilik dan karyawan. 5. Controlling (Pengawasan) Pengawasan adalah yang sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi kebocoran atau kesalahan walaupun sedikit. c)
24 25
Analisa Makro Krisis moneter sebelum tahun 1997 telah meletup dan meluluhlantakkan perekonomian Indonesia, sedikit orang yang menyadari ancaman-ancaman atau tanda-tanda yang sudah muncul sebelumnya. Kondisi makro ekonomi ke depan memang sulit di deteksi dan dikendalikan.24 a. Pengaruh Ekonomi Nasional Pada tahun 1965, Indonesia pernah melakukan sanering atau permotongan nilai uang dari Rp. 1.000 menjadi Rp. 1, sebagai akibat inflasi yang sudah terlalu parah yang saat itu mencapai 650%. Perkembangan nilai mata uang kita semakin turun akibat kenaikan harga-harga yang terjadi srtiap tahun. Kenaikan harga bahan pokok setiap menjelang puasa, Hari Raya ataupun tahun baru ikut memicu inflasi. Tak bisa dilupakan adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai akibat kenaikan harga minyak dunia semakin menekan konsumsi masyarakat. 25 b. Pengaruh Ekonomi Internasional Di samping kondisi ekonomi nasional, dunia bisnis juga akan terpengaruh kondisi perekonomian internasional. Tidak hanya berpengaruh kepada pebisnis kecil. Sebagai contoh, gonjang ganjing yang terjadi pada perekonomian Amerikan Serikat akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah atau dollar AS.
Ibid, hlm. 62 Munir Fuady. Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1996, hlm. 17
Hal | 14
Kondisi yang menyebabkan penguatan pada dollar AS (berarti rupiah melemah terhadap dollar AS), maka dampak pertama langsung akan berpengaruh terhadap harga barang-barang elektronik di pasaran yang umumnya merupakan barang import. Dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis memang cukup tinggi dan dapat diminimalisir dengan cara-cara tertentu sesuai dengan jenis usahanya. Tinggi rendahnya risiko tersebut tentu tidak sama pada setiap sector ekonomi ataupun setiap perusahaan. 26 Dalam mengajukan kredit ke bank haruslah dengan persyaratan yang dapat dipedomani untuk mengajukan kredit kuhsusnya kredit usaha. Persyaratannya adalah27 : a. Surat permohonan kredit. Surat permohonan dapat berupa tulisan tangan, namun ada baiknya diketik agar lebih jelas; b. Surat-surat izin yang dimiliki dan masih berlaku. Surat-surat izin seperti SIUP, SITU dan sebagainya dapat dilampirkan copy-nya untuk dilihat kelengkapan legalitas usaha pemohon sesuai sektor yang sedang digeluti dan membutuhkan pembiayaan; c. Akta Pendirian Perusahaan notariel dan akta-akta perubahan bila ada (untuk usaha perorangan tidak perlu); d. Laporan aktivitas rekening bank dalam enam bulan terakhir bila ada. Laporan dimaksud untuk melihat perputaran dana yang berkaitan dengan kegiatan usaha; e. Laporan keuangan 3-5 tahun terakhir (neraca, laporan rugi laba, dan aktivitas usaha). Laporan harus diserahkan agar bank dapat melihat dan mengevaluasi kondisi keuangan pemohon apakah cukup sehat; f. Sertifikat tanah dan bangunan yang akan diserahkan sebagai agunan kredit. C. Penutup A. Secara teori, bank berhak untuk melakukan pengawasan kualitatif dan kuantitatif atas penggunaan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitor berdasarkan Perjanjian Kredit, pada praktiknya tidak. 26 27
Prathama Rahardjo. Uang dan Bank. Jakarta : Bhineka Cipta. 1990, hlm. 107 Nasrun Tamin. Op. Cit., hlm. 22
Hal | 15
B. Pengawasan Bank dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Pengawasan preventif, untuk mencegah terjadinya masalah dalam pembiayaan dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian sejak permohonan atau sampai dengan pencairan pembiayaan. Pengawasan reprensif, untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara setelah pembayaran.direalisasikan dan digunakan oleh anggota sampai dengan pembiayaan lunas.
Hal | 16
DAFTAR PUSTAKA Buku: Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2007 Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta :Sinar Grafika. 1999 Bambang Sunggono. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007 Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta. 2007 Cornelis Simanjuntak. Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004 Didik J. Rachbini, Suwidi Tono, dkk. Bank Indonesia : Menuju Independensi Bank Sentral. Jakarta : PT. Mardi Mulyo. 2000 Djoni S Gozali dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika. 2010 Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis : Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2003 Ismail. Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta : Kencana. 2011 Johny Ibrahim. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Bayumedia Publishing. 2005 Kasmir. Manajemen Perbankan Edisi Revisi 2008. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2008 Mgs. Edy Putra Tje’Aman. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Yogyakarta : Liberty. 1986 Muhamad Djumhana. Hukum Perbankan Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2006 Munir Fuady. Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1996 M. Manullang. Pengantar Ekonomi Perusahaan Edisi Revisi. Yogyakarta : Liberty. 1991 Nasrun Tamin. Kiat Menghindari Kredit Macet. Jakarta : PT. Dian Rakyat. 2012 Neni Sri Imaniyati. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung : Refika Aditama. 2010 Prathama Rahardjo. Uang dan Bank. Jakarta : Bhineka Cipta. 1990
Hal | 17
Richard Burton Simatupang. Aspek Hukum Dalam Bisnis Edisi Revisi. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2003 Rochmat Soemitro. Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf. Bandung : PT. Eresco. 1993 Ronni Hanitijo Soemitro. Metode Peneltian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1990 Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan. Bandung : MandarMaju. 2008 Soerjono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta. 1997 Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal. Islamic Finance Managemen. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2008 Perundang-Undangan: Citra Umbara. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bandung : Citra Umbara. 2009 Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2008. Jakarta : Pradnya Paramita Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Internet: Aneka Skripsi. Analisa Pengembalian Kredit Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Sumsel Babel Jakabaring Palembang. (Online), http://anekaskripsi.blogspot.com/2012/06/analisa-pengembalian-kredit-terhadap.html. diakses tanggal 12 Juni 2012
Hal | 18