Sri rizqiah htn

Bidang Hukum Tata Negara Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda

Oleh: Sri Rizqiah, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr. Ridwan, S.H., M.Hum dan Vegitya R Putri, S.H., A.nt., MA., LL.M

Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda Oleh: Sri Rizqiah, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr. Ridwan, S.H., M.Hum dan Vegitya R Putri, S.H., A.nt., MA., LL.M

Abstrak: : Perkawinan merupakan sunatullah dan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, dalam hal ini perkawinan tidak hanya di lakukan oleh sesama warga negara tetapi juga dilakukan oleh kewarganegaraan yang berbeda (perkawinan campuran), perkawinan campuran ialah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya warga negara Indonesia. Dari perkawinan campuran tersebut menimbulkan hubungan hukum yakni adanya anak yang berstatus kewarganegaraan ganda.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan Ganda.

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Tuhan Yang Maha Esa, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa ialah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, yakni berlaku pada mahluk yang paling sempurna, yaitu manusia.1 Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang di miliki oleh setiap warga negara. Pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, salah satu ketentuan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Abdoel Djamali mengatakan, “Kehidupan masyarakat yakni sesama manusia yang selalu berkaitan dengan adanya peraturan-peraturan menyebabkan terjadinya norma sosial dan terdapat perlindungan hak dari kehidupan masyarakat masing-masing individu, sehingga kehidupan masyarakat yakni sesama manusia tersebut diikat oleh hukum, etika, dan moralitas yang konkrit”.2 1

Beni Ahmad Saebani, “Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang”, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm 13.

2 Beni Ahmad Saebani, Ibid, hlm 16.

Hal | 1

Hukum perkawinan yang berlaku bagi masing-masing agama terdapat perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. 3 Adapun di Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Definisi Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saat ini, banyaknya Warga Negara Indonesia melaksanakan perkawinan dengan orang asing, era globalisasi dan cepatnya arus informasi atau teknologi dari luar ke dalam, peristiwa inilah yang merupakan salah satu penyebab terjadinya Warga Negara Indonesia yang melaksanakan pernikahan atau perkawinan dengan orang asing.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan dikarenakan perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.4 Salah satu contoh dari perkawinan campuran yang menghasilkan anak yang berstatus berkewarganegaraan ganda ialah merupakan salah satu artis Indonesia yang bernama Cinta Laura Kiehl yang merupakan keturunan dari Michael Kiehl (ayah) yang berkewarganegaraan Jerman dan Herdiana (ibu) yang berkewarganegaraan Indonesia.5 Sama halnya seperti Yuki Kato yang lahir di Malang pada 2 April 1995, artis Indonesia ini mempunyai status kewarganegaraan ganda dari kedua orangtuanya, yaitu ayahnya merupakan warga negara Jepang dan ibunya berkewarganegaraan Indonesia.6

3

Sudarsono, “Hukum Perkawinan Nasional�, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 6.

Jurnal Ilmu Hukum mengenai Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya, Sasmiar, http://www.google.com/url?q=http://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/jih/article/download/64/53&sa=U&ei=BC6FUZu1D8amrAff0Y GgDw&ved=0CBoQFjAA&usg=AFQjCNEXbFSGRvovxqEvEx3oEP5DUtV44w, Tgl 2 Mei 2013.

5 http://www.tempo.co/read/news/2012/07/17/219417448/Kenapa-Cinta-Laura-MemilihWarga-Negara-Jerman, Syifa Junita, Tgl 27 Juni 2013.

6 http://www.tabloidbintang.com/berita/polah/52392-yaki-kato-bingung-memilih-jadi-warganegara-indonesia-atau-jepang.html, Indra Kurniawan, Tgl 29 Juli 2013 4

Hal | 2

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai status hukum kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran seperti yang terdapat didalam contoh tersebut diatas, melainkan di atur pada Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Saat ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak lagi secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, akan tetapi anak tersebut menjadi Warga Negara Indonesia, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas terjadinya peristiwa di mana anak tersebut dilahirkan maka ia menjadi Warga Negara Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas maksudnya setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun dia berhak menentukan atau memilih kewarganegaraannya dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui Menteri Kehakiman dan HAM.7 2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana memberikan kepastian hukum atas status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh seorang anak atas perkawinan campuran?

2. Bagaimana perlindungan hak-hak anak selama menyandang status kewarganegaraan ganda?

3. Bagaimana mengakhiri status kewarganegaraan ganda anak?

3. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui kepastian hukum atas status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh seorang anak atas kewarganegaraan ganda.

2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak anak selama menyandang sebagai status kewarganegaraan ganda.

3. Untuk mengetahui cara mengakhiri status dari kewarganegaraan ganda anak.

7

Rika Saraswati, “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia�, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 53-54.

Hal | 3

4. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Dapat bermanfaat dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara mengenai Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda.

2. Manfaat Praktis Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan yang bergerak di bidang Lembaga Negara, bagi masyarakat umum yang mempunyai persoalan mengenai status perlindungan hukum anak yang berkewarganegaraan ganda.

5. Ruang Lingkup Penelitian Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkupnya hanya dibatasi pada perlindungan hukum atas hak-hak anak yang berkewarganegaraan ganda menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

6.

Metode Penelitian 1. Pendekatan Permasalahan Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah menggunakan metode pengumpulan data dan adanya penafsiran terhadap data tersebut.8 2. Jenis Data dan Sumber Data a. Jenis Data Jenis data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dilihat dari sudut sifatnya yaitu sifat jenis penelitian deskriptif dan penelitian eksploratif. mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu.9 b. Sumber Data Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder. Data sekunder adalah data-data yang mencakup dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,

8

Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 10.

9 Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25.

Hal | 4

dan sebagainya. 10 Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah:11 1. Bahan hukum primer 2. Bahan hukum sekunder 3. Bahan hukum tersier 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Menggunakan studi kepustakaan (Library Research), yakni dengan datadata dengan cara membaca, menganalisis buku-buku, litelatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

4. Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan memperhatikan keterkaitan data dengan permasalahan, maupun keterkaitan data yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar.

B. Pembahasan 1. Status Hukum Kewarganegaraan Ganda Bagi Anak di Perkawinan Campuran Anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat memiliki status hak sebagai kewarganegaraan Negara Republik Indonesia yang terdapat pada Pasal 4 huruf c, d, h dan l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu: c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing. d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia. h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena

10 11

Amiruddin dan Zainal Asikin, Ibid, hlm 30.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Ibid, hlm 31.

Hal | 5

ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 4 huruf c, d, h, dan l tersebut di atas menjelaskan bahwa seseorang anak yang terlahir dari perkawinan campuran dapat mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia apabila salah satu dari kedua orang tuanya mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menegaskan status hak anak yang berkewarganegaraan ganda (dwi-kewarganegaraan), yaitu: (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir dari luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

(2) Anak Warga Negara Indonesia yang umurnya belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Dari Pasal 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa anak dapat memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas baik melalui perkawinan yang sah ataupun di luar perkawinan yang sah, selama belum berakhirnya kewarganegaraan ganda anak pada usia 18 (delapan belas) tahun, dan pada anak angkat diakui sebagai Warga Negara Indonesia walaupun si anak di adopsi oleh kewarganegaraan asing.

Status hak kewarganegaraan ganda anak dari perkawinan campuran yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia merupakan status kewarganegaraan ganda terbatas, dimana adanya ketentuan sesuai pada Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu: (1) Didalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan memilih kewarganegaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Hal | 6

(3) Pernyataan memilih kewarganegaraan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3(tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Anak yang memilih dari salah satu status kewarganegaraan gandanya tersebut dapat diwakili oleh kedua orangtuanya dengan cara mendaftarkan atau melaporkan salah satu status kewarganegaraan gandanya di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak yang Berstatus Kewarganegaraan Ganda Anak yang mempunyai status kewarganegaraan ganda didaftarkan di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mendapatkan status berkewarganegaraan ganda.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor M.01-Hl.03.01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu : a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; c. Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; d. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; e. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; f. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan.

Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berayahkan warga negara asing dan beribukan warga Negara Hal | 7

Indonesia ataupun sebaliknya hendaknya dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-Hl.03.01 Tahun 2006, yakni: (1) Pada pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup, (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

(3) Permohonan pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

(4) Dalam hal di negara tempat tinggal anak sebagai dimaksud pada ayat (3) belum terdapat Perwakilan Republik Indonesia, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Dengan demikian, apabila anak dan ibu misalnya bertempat tinggal di Malaysia, maka dapat mengajukan permohonannya melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang terdekat dengan kediaman si anak, begitu juga halnya jika bertempat tinggal di Singapura, Perancis, Jerman, Belanda dan negara lainnya.

Setelah terlengkapinya syarat-syarat pemohonan terhadap pendaftaran status kewarganegaraan ganda tersebut hendaknya membayar biaya pendaftaran yang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin yaitu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimana hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Hal | 8

Dalam hal ini anak yang hendak memperoleh status kewarganegaraan Negara Republik Indonesia tetap mempunyai kekerabatan parental ( garis ayah dan ibu dianggap sama), atas dasar kekerabatan ini maka status kewarganegaraan anak tidak hanya dari ayah melainkan juga didapat dari ibu dan hal ini yang menyebabkan kewarganegaraan ganda.12 Dimana terdapatnya jaminan atas perlindungan terhadap anak tersebut, seseorang anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda di toleransi status kewarganegaraan gandanya pada sampai batas usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

3. Berakhirnya Status Kewarganegaraan Ganda Anak Berdasarkan pada Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak dapat mengakhiri status kewarganegaraan gandanya dengan cara mengajukan pemilihan terhadap salah satu kewarganegaraan gandanya, yaitu: (1) Dalam status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Dan pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut diatas cukup dengan mengajukan permohonan pewarganegaraan yang diajukan di Negara Republik Indonesia dengan cara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup diberikan kepada Presiden melalui Menterinya atau Pejabat (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Dari ketentuan pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) diatas menegaskan bahwa pada batas usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin tersebut merupakan 12

Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia, http://regafelix.wordpress.com/2010/12/14/kewarganegaraan-ganda-terbatas-dalam-politikhukum-kewarganegaraan-indonesia/, Tgl 10 Juli 2013, 14.51WIB

Hal | 9

batas dari kepemilikkan status kewarganegaraan ganda terhadap anak atau berakhirnya status kewarganegaraan, dimana pada usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin tersebut dianggap sudah dewasa dalam pemikiran sehingga si anak dapat memilih dari salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya.

Anak yang telah melakukan pemilihan terhadap salah satu kewarganegaraannya maka dengan otomatis status kewarganegaraan ganda terhadap anak tersebut berakhir dengan sendirinya, dan si anak hanya mempunyai status kewarganegaraan tunggal (satu kewarganegaraan) dan Negara Republik Indonesia juga memberikan pemberian waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

C. Penutup 1. Dalam hal status hukum kewarganegaraan ganda bagi anak di perkawinan campuran ialah akan didaftarkan di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk mendapatkan status kewarganegaraan gandanya dimana hal ini merupakan kepastian hukum terhadap anak yang terlahir dari perkawinan campuran di Negara Republik Indonesia.

2. Perlindungan hukum hak-hak anak yang berstatus kewarganegaraan ganda di Negara Republik Indonesia dilakukan dengan cara mendaftarkan di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan apabila si anak berada di luar Negara Republik Indonesia mendaftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dimana adanya hak-hak anak yaitu pengakuan HAM, nondriskriminasi, jaminan perlindungan serta kewarganegaraan ganda anak yang di dapat dari perkawinan campuran kedua orangtuanya.

1.3 Berakhirnya status kewarganegaraan ganda terhadap anak di Negara Republik Indonesia dapat dilakukan dengan mengajukan pernyataan untuk memilih salah satu status kewarganegaraannnya dengan memenuhi syarat anak tersebut harus berusia 18 (delapan belas) tahun dan adanya tenggang waktu terhadap anak selama 3 (tiga) tahun untuk dapat menetapkan keputusannya.

Hal | 10

DAFTAR PUSTAKA Buku: Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.

Rika Saraswati, “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002 Perundang-Undangan: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01- H1.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jurnal: Jurnal Ilmu Hukum mengenai Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya, Sasmiar, http://www.google.com/url?q=http://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/jih/article/download/64/53&sa=U&ei=BC6 FUZu1D8amrAff0YGgDw&ved=0CBoQFjAA&usg=AFQjCNEXbFSG RvovxqEvEx3oEP5DUtV44w, Tgl 2 Mei 2013.

Internet: http://www.tabloidbintang.com/berita/polah/52392-yaki-kato-bingung-memilihjadi-warga-negara-indonesia-atau-jepang.html, Indra Kurniawan

Hal | 11

http://www.tempo.co/read/news/2012/07/17/219417448/Kenapa-Cinta-LauraMemilih-Warga-Negara-Jerman, Syifa Junita Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia, http://regafelix.wordpress.com/2010/12/14/kewarganegaraanganda-terbatas-dalam-politik-hukum-kewarganegaraan-indonesia/

Hal | 12