Edisi Selasa 19 Nopember 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

16 HALAMAN

NOMOR 94 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

selasa pon, 19 NOVEMBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Impor 950 Gram Kokain

Diarahkan Masuk Era Digital

Sediakan ‘’Homestay’’

Guido Torres Morales (55) dituntut pidana penjara selama 18 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (18/11) kemarin.

Ia dinyatakan terbukti mengimpor kokain sebanyak 950 gram neto.

Pemkab Klungkung gencar menggenjot generasi muda untuk berani berwirausaha. Mereka pun diarahkan masuk pasar digital karena seluruh potensi pasar hampir semuanya terpusat di sana.

Tidak semua wisatawan ke Bali suka menginap di hotel berbintang. Banyak juga yang menyukai bermalam di penginapan yang dikelola masyarakat dengan fasilitas sederhana atau homestay. Mereka memilih menginap di homestay karena suka suasana pedesaan.

KLUNGKUNG | HAL. 12

DENPASAR | HAL. 2

BANGLI | HAL. 14

Denpasar Tuan Rumah Workshop The Climate Leadership Phase III

Terapkan Strategi Inovatif Wujudkan Kota Berkelanjutan

BERSAMA - Peserta Workshop The Climate Leadership Phase III foto bersama usai acara pembukaan, kemarin.

Oktober 2019

Penerimaan Pajak Baru 65,7 Persen

Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi defisit anggaran hingga akhir Oktober 2019 mencapai Rp 289,1 triliun atau 1,8 persen terhadap PDB. ‘’Defisit anggaran tahun ini sudah mendekati target, dan mengalami kenaikan cukup besar dari tahun lalu,’’ kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (18/11) kemarin.

Sri Mulyani mengatakan realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 229,7 triliun atau 1,56 persen terhadap PDB dan mendekati target APBN 2019 sebesar Rp 296 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB. Ia mengatakan defisit anggaran dipengaruhi oleh penerimaan perpajakan yang baru mencapai Rp 1.173,9 triliun atau sekitar 65,7 persen dari target APBN Rp 1.786,4 triliun. ‘’Penerimaan perpajakan ini tumbuh 1,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 17 persen,’’ kata Sri Mulyani.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah mencapai Rp 333,3 triliun atau 88,1 persen dari target APBN Rp 378,3 triliun juga memberikan kontribusi, meski ikut tumbuh melambat.

Menurut Sri Mulyani, kondisi ini dipengaruhi oleh asumsi ekonomi makro seperti lifting minyak dan gas serta harga minyak yang di bawah asumsi dan nilai tukar rupiah yang lebih kuat. (ant)

JARINGAN Kota (City Net) Asia-Pasifik kembali menggelar pertemuan yang bertajuk ‘’The Climate Leadership Program Workshop Phase III’’. Pertemuan yang dihadiri sejumlah delegasi dari berbagai negara anggota ini berlangsung dari Minggu (17/11) hingga Rabu (20/11) besok. Pembukaan kegiatan ini dilakukan Senin (18/11) kemarin oleh Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mewakili Wali Kota yang ditandai dengan pemukulan gong. Sebagai tuan rumah, Denpasar berharap akan ada hasil yang signifikan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih sehat serta ada langkahlangkah strategis dalam mengantisipasi perubahan iklim.

Wali Kota Denpasar dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara mengatakan workshop dengan tema ‘’For a Better, Greener and Smarter City Toward Resilienable City’’ sangat istimewa bagi Denpasar.

Terlebih, dalam kegiatan ini sejumlah delegasi dari beberapa negara anggota berkumpul untuk mencari solusi yang baik dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

Dikatakan, Kota Denpasar

Pilkada Dievaluasi, Bukan Berarti Kembali ke Orba

Jakarta (Bali Post) – Usulan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dievaluasi, bukan berarti mengembalikan proses pemilihannya ke DPRD seperti yang dilakukan di era Orde Baru (Orba). ‘’Saya sendiri pernah menyampaikan (evaluasi pilkada) tapi tidak pernah menyampaikan untuk kembali kepada DPRD, ini saya klarifikasi,’’ kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komite I DPD-RI, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11) kemarin.

Ia mengatakan, pilkada langsung yang sudah berjalan sekitar 15 tahun, semangat awal pelaksanaannya adalah partisipasi publik untuk memilih pemimpinnya karena menggambarkan nilai demokrasi yang ada. Selain itu, pilkada langsung memberikan peluang kepada calon-calon yang memiliki potensi untuk maju secara independen tanpa melalui partai politik. ‘’Tapi dalam praktik setelah sekian belas tahun, kita melihat ada dampak-dampak negatifnya seperti potensi konflik,’’ ujarnya.

Tito mencontohkan, ketika dirinya masih menjadi Kapolda Papua, pelaksanaan Pilkada 2012 di Kabupaten Puncak tertunda empat tahun karena konflik perang yang banyak menelan korban.

Menurutnya, Pilkada 2017 di 101 daerah, Pilkada 2018 di 171 daerah, Pemilu Presiden 2019, dan Pemilu Legislatif

’’Sistem politik berbiaya tinggi itu membuat kepala daerah yang terpilih melakukan tindakan melanggar hukum seperti korupsi untuk mengembalikan modal yang dikeluarkannya di pilkada. Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi. Ya… tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknikteknik investigasi, menarget kepala daerah sangat mudah sekali ya… pasti akan korupsi.’’

2019 yang berlangsung bukan tanpa konflik dan korban. ‘’Potensi konflik itu karena polarisasi. Polarisasi pilkada membuat masyarakat terbelah.

Tapi dalam bahasa saya adalah polarisasi yang dilegalisasi, legal,’’ katanya.

Tito mengatakan, dalam ilmu keamanan, setiap ada perbedaan mengandung potensi konflik. Pilkada langsung selain rawan konflik, juga turut memakan biaya yang cukup tinggi bagi para calon kepala daerah dan biaya dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Menurutnya, sistem politik berbiaya tinggi itu membuat kepala daerah yang terpilih melakukan tindakan melanggar hukum seperti korupsi untuk mengembalikan modal yang dikeluarkannya di pilkada.

Hal. 15 Tetap Korupsi

Tito Karnavian Mendagri

Pembangunan Infrastruktur di Besakih Perlu Lahan 10,075 Ha

Harian Bisnis Bali Stimulus Ekonomi Warga Dana desa mampu menjadi stimulus untuk mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi di desa. Apa saja yang bisa dilakukan dengan dana desa? www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Ditembak Teroris Saat bertugas di Poso, Sulteng, Aipda Andrew Maha Putra ditembak teroris sehingga dia kehilangan satu kaki. www.denpostnews.com

baru saja bergabung menjadi anggota city net tingkat Asia Pasifik pada 7 November 2019 di Lalitpur, Nepal yang bertepatan dengan penyelenggaraan the executive committee meeting ke-38. Jaringan kota ini memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya serta dapat bekerja sama dan berbagi pengalaman, bertukar gagasan di dalam menerapkan strategi inovatif dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan yang hijau lingkungannya, kota yang lebih cerdas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memperkuatnya di masa depan untuk generasi berikutnya.

Dikatakan, di tengah berkecamuknya perubahan dunia, baik karena perubahan iklim maupun oleh sebab perdagangan, pariwisata, transportasi, dan teknologi, diperlukan implementasi agenda global. Yakni pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan dalam strategi inovatif pada setiap manajemen perkotaan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, masyarakat wajib kreatif dan inovatif serta kritis berhadapan dengan perubahan.

Hal. 15 Komitmen Global

Parkir Lantai Empat di Manik Mas Dimulai 2020 Pembangunan infrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih dimulai 2020. Diawali pembebasan lahan seluas 10.075 hektar (ha). Bangunan parkir bertingkat empat juga dimulai pada tahun yang sama. Tempatnya di kawasan Pura Manik Mas. Terus bagaimana pula rencana relokasi pedagang yang ada di kawasan itu?

Pascamelakukan konsultasi publik, Pemprov Bali akan fokus melaksanakan pengadaan lahan. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu selama 60 hari kerja mulai tahun 2020. Sedangkan perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan mulai dari tahun 2020 sampai 2022. Pembangunan infrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih membutuhkan lahan seluas kurang lebih 10,075 hektar di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Karangasem. ‘’Konsultasi publik sudah kita lalui, banyak yang sudah setuju. Ada beberapa yang meminta tanahnya supaya dihargai sesuai dengan keinginan masyarakat. Gubernur meminta ada pertemuan khusus dengan mereka,’’ ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali Ni Luh Made Wiratmi, Senin (18/11) kemarin.

Sebelum dilakukan pertemuan khusus tersebut, lanjut Wiratmi, terlebih dulu dilakukan penilaian harga tanah masyarakat oleh tim appraisal. Tim juga termasuk menilai harga tanah milik pemerintah yang berada di kawasan suci Besakih.

Hal. 15 Pelayanan Spiritual BERDESAKAN - Mobil dan pamedek berdesakan saat tangkil ke Pura Besakih, beberapa waktu lalu.

Selasa Pon, 19 November 2019

Pembukaan Sidang Paripurna Ke-10 DPRD Kota Denpasar

FIGUR

Pemkot Usulkan Dua Ranperda Perusahaan Umum Daerah

Bentuk Tim Review GUBERNUR Bali Wayan Koster akan mengevaluasi setiap regulasi yang menghambat administrasi, memperlambat proses pengambilan keputusan, serta menghambat perizinan dan investasi. Tim review bahkan segera dibentuk untuk mengevaluasi dan mengkaji secara cermat produk hukum yang ada sekaligus menyederhanakan peraturan melalui Omnibus Law di daerah. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Indonesia Maju di Sentul, Rabu (13/11) lalu. ‘’Dalam waktu dekat, saya akan membentuk tim untuk me-review perda, pergub sebelum saya. Kalau yang saya bikin kan tidak ada yang menghambat administrasi, menghambat investasi maupun membebani masyarakat,’’ ujarnya usai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Bali, Senin (18/11) kemarin. Di era pemerintahan sebelumnya, kata mantan anggota DPR-RI ini, ada perda dan pergub yang dibuat parsial padahal bisa disatukan. Sementara Presiden sudah memberikan arahan untuk para pejabat yakni gubernur, bupati/wali kota, dan Forkopimda agar jangan membuat banyak peraturan perundang-undangan. Baik itu perda, pergub, maupun peraturan bupati/wali kota yang menghambat proses pengambilan keputusan, menghambat investasi dan perizinan, membebani masyarakat, serta menimbulkan biaya tinggi. ‘’Review ini sangat penting agar peraturan yang dibuat bisa mendukung percepatan pengambilan keputusan, mengakomodasi perubahan secara fleksibel dan mempermudah proses perizinan serta investasi,’’ jelasnya. Tak hanya di provinsi, Ketua DPD PDI-P Bali ini juga meminta para bupati/ wali kota dan DPRD kabupaten/kota se-Bali untuk serius melaksanakan amanat Presiden dengan segera mengambil langkah secara konkret. Pengurangan jumlah regulasi disebut akan turut berimbas pada efisiensi anggaran, khususnya untuk melakukan studi banding. (rin)

Dagang Lalapan Nyaris Perkosa Pegawai Toko Denpasar (Bali Post) Berdalih tergiur kecantikan pegawai toko buku berinisial SS (20), AYN (22) nekat menyelinap masuk ke kamar korban di Jalan Singasari Gang II A, Denpasar, Rabu (13/11) lalu.

Namun rencana pedagang lalapan ini memperkosa korban gagal karena diteriaki maling. Akhirnya pelaku kabur tanpa mengenakan pakaian dan akhirnya ditangkap polisi di seputaran Lapangan Lumintang, Denpasar.

Dikonfirmasi Senin (18/11) kemarin, Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol I Wayan Arta Ariawan mengungkapkan, kejadiannya pukul 02.30 Wita. Dikatakan, pelaku asal Jember, Jawa Timur ini tinggal di mes dagang lalapan di Jalan Nangka Selatan Gang Paksimas III, Denpasar Timur. Kronologinya, pelaku masuk ke kamar kos korban melalui jendela yang tidak terkunci. Awalnya pelaku ingin mencuri, tapi tidak dapat apa-apa. Saat melihat kecantikan korban dan posisi tidurnya tengadah membuat nafsu birahinya muncul. ‘’Rencana pelaku langsung berubah, dari mencuri jadi ingin memperkosa korban,’’ katanya.

Selanjutnya, kata Arta Ariawan, pelaku membuka pakaiannya sendiri. Setelah itu ia mendekati korban. Saat itulah korban bangun dan langsung berteriak saat melihat pelaku telanjang. Pelaku langsung membekap mulut korban, tapi teriakan wanita tersebut semakin kencang. Apalagi korban teriak ‘’maling’’.

Takut ditangkap warga, pelaku keluar kamar korban tanpa busana lewat jendela. Sedangkan pakaian pelaku ketinggalan di TKP. Pelaku langsung kabur menuju mesnya dan tiba pukul 03.00 Wita, lalu tidur.

Kejadian itu lalu dilaporkan korban ke Polresta Denpasar. Setelah mendalami informasi tersebut, Tim Opsnal Unit V Satreskrim dipimpin Kanit AKP Bambang melakukan penyelidikan. Rabu (13/11) pukul 15.30 Wita polisi menangkap pelaku saat jalan-jalan di Lapangan Lumintang, Denpasar. ‘’Pelaku sudah kami tahan,’’ ujar Arta Ariawan. (kmb36)

Topik : mendagri minta pilkada dievaluasi

SIDANG Paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2019 DPRD Kota Denpasar yang mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Denpasar tentang Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma dan Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (18/11) kemarin. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede ini dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira, A.A. Asmara Putra, anggota DPRD Kota Denpasar, Forkompinda Kota Denpasar, serta OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dalam pidato pengantarnya menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen melakukan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat melalui berbagai macam cara, termasuk dalam pembentukan serta pendirian badan usaha milik daerah yang telah dimiliki oleh daerah. ‘’Beberapa perusahaan daerah yang kita miliki harus selalu didedikasikan sebagai pelayanan bagi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi sebagai suatu perusahaan, badan usaha daerah juga harus tetap memperhatikan pengelolaan untuk mengatur keberlangsungan dan daya saing sehingga mampu bertahan di era maju seperti saat ini,’’ jelasnya.

Jaya Negara menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan dan produk menjadi kunci sukses dan berkembanganya perusahaan daerah dan harus diimbangi dengan patuh akan perintah peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan terhadap regulasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengaturan yang lebih pasti akan pengelolaan badan usaha milik daerah yang berdasarkan pada asas Good Cooperate Orientation.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer-

intah Daerah yang diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, kata Jaya Negara, mengamanatkan restrukturisasi pengaturan terhadap seluruh perusahaan daerah yang dimiliki daerah untuk menjadi badan hukum perusahaan umum daerah ataupun perusahaan perseroan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma mengatur antara lain kewenangan kepala daerah pada badan usaha milik daerah, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, evaluasi pembinaan serta pengawasan. ‘’Seluruh pengaturan tersebut diberikan sebagai bentuk ketegasan pemerintah daerah untuk tetap menjaga komitmen pemberiaan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dalam menggunakan jasa dan pelayanan di badan usaha milik daerah.

Serta bagi badan usaha milik daerah sendiri, pengaturan tersebut bertujuan untuk

RANPERDA - Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara saat menyerahkan usulan Ranperda kepada Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede di Gedung DPRD Kota Denpasar, Senin (18/11) kemarin. memberikan landasan hukum pengelolaan BUMD yang lebih baik,’’ ujarnya.

Dengan pola pengaturan yang baik ini diharapkan BUMD ke depannya dapat bersaing secara sehat dengan perusahaan lainnya yang nantinya akan berdampak langsung pada pendapatan daerah dari sektor usaha atau laba BUMD. ‘’Melalui sidang ini kami berharap ko-

reksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, serta dari usulan ranperda ini kami berharap hasil yang terbaik dalam mendukung suksesnya pembangunan Kota Denpasar di segala lini guna mencapai peningkatan taraf hidup serta mewujudkan pelayanan maksimal bagi masyarakat menuju kesejahteraan rakyat,’’ tegas Jaya Negara. (ad478)

Impor 950 Gram Kokain

Warga Peru Dituntut 18 Tahun Penjara Denpasar (Bali Post) -

Pria asal Peru, Guido Torres Morales (55) dituntut pidana penjara selama 18 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (18/11) kemarin. Ia dinyatakan terbukti mengimpor kokain sebanyak 950 gram neto.

Jaksa penuntut umum (JPU) A.A. Gede Putra dalam dakwaan yang dibacakan jaksa A.A. Alit Suastika menjelaskan, terdakwa bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum mengimpor narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram.

Atas perbuatannya itu, terdakwa dijerat Pasal 113 ayat 2 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. ‘’Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Guido Torres Morales selama 18 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan,’’ tuntut jaksa di depan majelis hakim pimpinan I.A. Adnya Dewi.

Selain itu, jaksa juga menuntut terdakwa dipidana denda Rp 2 miliar, subsider

enam bulan penjara. Sebelum pada kesimpulan dalam amar tuntutannya, jaksa dari Kejati Bali itu mempertimbangkan sejumlah hal. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan dan perkembangan fisik dan mental para generasi muda, dan dampak negatif perkembangan pariwisata Bali. Sedangkan yang meringankan, perbuatan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Atas tuntutan 18 tahun penjara itu, terdakwa yang didampingi panasihat hukumnya dari Posbakum Peradi Denpasar bakal mengajukan pembelaan secara tertulis dalam sidang berikutnya.

Sebelumnya dalam dakwaan disebutkan, Guido Tor-

res Morales yang bekerja di bidang sistem analisis ini telah mengimpor kokain sebanyak 950 gram neto. Ia diduga menyelundupkan barang terlarang dari Peru ke Bali dengan modus barang bukti disembunyikan dalam perut. Aksinya itu digagalkan petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai pada 26 Juni 2019.

Saat tiba di Bandara Ngurah Rai, Guido Torres Morales dicurigai membawa barang terlarang sehingga dilakukan rontgen terhadap badan terdakwa. Akhirnya ditemukan benda aneh dalam perut terdakwa. Petugas Bea dan Cukai berupaya mengeluarkannya dan dari anus terdakwa keluar 124 buah gulungan aluminium poil yang terbungkus dengan plastik bening yang di dalamnya terbungkus plastik hitam Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

masing-masing berisi bubuk warna putih mengandung sediaan narkotika jenis kokain.

Dari pengakuannya, terdakwa menyembunyikan barang terlarang sebanyak 125 paket di dalam perutnya dengan cara ditelan. Ia mendapat

barang terlarang itu dari seseorang yang tidak dikenal saat berada di atas pesawat dari Peru tujuan Buenos Aires dan rencananya akan diserahkan pada seseorang yang tengah menunggunya di sebuah hotel di Bali. (kmb37)

Bali Post/kmb37

SIDANG - Guido Torres Morales saat menjalani sidang dengan agenda tuntutan di PN Denpasar, Senin (18/11) kemarin.

Tempat Tidur Faskes di Bali Belum Merata Denpasar (Bali Post) Adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyebabkan akses kesehatan untuk masyarakat semakin mudah.

Dengan mudahnya akses ini, berarti membutuhkan tempat tidur untuk rawat inap. Saat ini secara ideal, jumlah tempat tidur di fasilitas kesehatan (faskes) di Bali sudah cukup.

Hanya keberadaannya belum merata.

Dikonfirmasi Senin (18/11) kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Bali dr. Ketut Suarjaya mengatakan, saat ini jumlah tempat tidur rawat inap di Bali

sekitar 4.000 lebih tempat tidur.

Sementara secara ideal kebutuhan tempat tidur di suatu daerah adalah satu tempat tidur banding 1.000 penduduk.

Dengan jumlah penduduk sekitar empat juta, maka jumlah tempat tidur di Bali saat ini sudah ideal atau mencukupi.

Sayangnya, meski sudah mencapai jumlah ideal, keberadaan tempat tidur ini masih belum merata. Kebanyakan masih berada di faskes yang berada di wilayah Denpasar dan Badung. Sementara beberapa kabupaten, seperti Karangasem, Klung-

kung, Bangli, dan Jembrana masih kekurangan tempat tidur. Untuk itu, pembangunan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan tempat tidur diharapkan bisa dilakukan di kabupaten yang masih kurang tersebut.

Suarjaya menambahkan, di era JKN ini kebutuhan tempat tidur kebanyakan ada di kelas III. Sementara untuk tempat tidur kelas III yang ada di Bali rata-rata sekitar 25 persen dari jumlah total tempat tidur yang ada. ‘’Sesuai peraturan Kementerian Kesehatan, untuk rumah

sakit milik pemerintah harus menyiapkan 30 persen dari total tempat tidur itu kelas III. Sementara swasta sekitar 20 persen. Sehingga keberadaan kelas III setidaknya 25 persen dari jumlah tempat tidur yang ada saat ini,” ujarnya.

Dengan adanya kenaikan premi JKN, kata Suarjaya, tentunya akan ada peserta JKN yang turun kelas dan memilih menjadi peserta kelas III. Oleh karena itu, ia berharap jika ada rumah sakit atau faskes yang mengembangkan pelayanan rawat inap lebih memfokuskan penambahan tempat tidur

kelas III. ‘’Saya berharap jika ada penambahan tempat tidur dikembangkan ke kelas III. Karena ke depan pangsa pasarnya lebih ke arah sana,’’ ujarnya.

Menurut Suarjaya kebutuhan tempat tidur kelas III yang ideal saat ini adalah sekitar 30 persen hingga 35 persen dari total tempat tidur yang ada. ‘’Adanya penambahan peserta JKN kelas III dengan kenaikan premi nanti, idealnya tempat tidur kelas III yang dibutuhkan sekitar 30 persen hingga 35 persen,’’ katanya. (kmb24)

Ditembak Teroris, Kaki Kanan Polisi Diamputasi

SETELAH lulus Diktukba Polri gelombang I tahun 2005 dan sempat tugas di Resimen Brimob Kelapa Dua, Depok,

Jawab Barat, Aipda Andrew Maha Putra asal Singaraja pindah tugas ke Satbrimob Polda Sulawesi Tengah (Sult-

Bali Post/ist

KAKI PALSU - Aipda Andrew Maha Putra menunjukkan kaki palsunya. Kaki kanannya diamputasi setelah ditembak teroris di Poso.

eng). Bahkan Aipda Andrew terpilih menjadi anggota Satgas Operasi Tinombala bergabung dengan TNI untuk menangkap kelompok teroris Santoso. Namun nasibnya tak beruntung. Ia menjadi korban penembakan anggota kelompok Santoso di perbukitan wilayah Salogose, Sausu, Sulteng pada 31 Desember 2018.

Akibat tembakan tersebut, kaki kanan Andrew yang saat ini tugas di Poliklinik Biddokkes Polda Bali ini diamputasi. ‘’Saya lulusan Diktukba Polri gelombang I tahun 2005,’’ kata Andrew, Senin (18/11) kemarin.

Suami Ni Luh Maharini ini mengisahkan, usai mengikuti pendidikan di Watukosek, Jawa Timur, pria asal Desa Banyuning, Singaraja ini bertugas di Resimen Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawab Barat. Selanjutnya pada April 2006, dia pindah tugas menjadi anggota organik Satbrimob Polda Sulteng dan ikut Operasi Tinombala. Saat Op-

erasi Tinombala, punggung dan kaki saya kena tembak,’’ ujarnya.

Peristiwa penembakan itu berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya penemuan kepala manusia tanpa badan tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 14.00 Wita. Informasi tersebut kemudian dilaporkan ke Kasat Brimob Polda Sulteng Kombes Pol. Susnadi. ‘’Kasat Brimob memerintahkan kepada kami untuk memastikan kebenaran informasi tersebut,’’ ungkap anak pertama dari pasangan Kompol (Purn) I Gede Ngurah Sugandhi (alm) dan Mince Lembang ini.

Atas perintah tersebut, pukul 19.30 Wita satu regu berjumlah 10 orang naik ke perbukitan untuk mengecek lokasi penemuan kepala.

Selain itu juga melakukan penyisiran untuk mencari badan orang tersebut. Pencarian dilakukan sampai larut malam dan akhirnya membuahkan hasil. Badan korban ditemukan di pinggir

sungai tidak jauh dari lokasi penemuan kepala.

Tim lalu turun perbukitan sambil membawa mayat korban dengan menggunakan kendaraan. Aipda Andrew selaku Komandan Regu (Danru) ditemani Bripda Baso berangkat duluan untuk mengecek situasi mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan ada kayu melintang di jalan. ‘’Saya bersama Bripda Baso menyingkirkan kayu tersebut agar tim yang membawa mayat bisa lewat. Baru mau melanjutkan perjalanan, tibatiba ada empat kali suara tembakan dari arah perbukitan,’’ terangnya.

Penembakan itu terjadi pukul 08.00 Wita dan mengenai bagian punggung atas kiri Aipda Andrew. Meskipun darah mengalir di tubuhnya, ia masih sempat melakukan perlawanan. Melihat Bripda Baso kena tembak, Aipda Andrew berusaha memberikan pertolongan untuk menyelamatkannya. Saat memberikan pertolongan tersebut,

betis kaki kanan Andrew kena tembak. Berselang 30 menit, anggota yang membawa mayat tiba dan langsung memberikan bantuan. Saat itu juga tidak ada suara tembakan dari perbukitan.

Aipda Andrew dan Bripda Baso langsung dievakuasi ke RS Bhayangkara Palu yang ditempuh selama sembilan jam. Dirawat lima hari di ICU, kondisi Andrew justru memburuk dan akhirnya dirujuk ke RSUP Sanglah, Denpasar. ‘’Kenapa saya meminta dirujuk ke RSUP Sanglah? Bayangan saya waktu itu pasti akan mati. Kalau meninggal di RSUP Sanglah, setidaknya saya tidak menyusahkan keluarga. Syukur saya bisa melewati cobaan tersebut,’’ sambungnya.

Hasil pemeriksaan tim medis, luka tembak di kaki Aipda Andrew sudah infeksi.

Apabila tidak diamputasi akan menyebabkan kematian karena sudah tidak ada aliran darah ke kaki bagian bawah.

Dia langsung shock dan sedih

mendengar penjelasan dokter. ‘’Saat itu juga saya bersama keluarga memutuskan dan menyetujui dilakukan operasi amputasi di atas lutut tanggal 17 Januari 2019. Saya dioperasi sebanyak delapan kali untuk mengangkat serpihan peluru,’’ ujarnya.

Berkat dukungan dan motivasi istri beserta anakanaknya, membuat semangat hidup Andrew bangkit.

Ia tetap semangat melaksanakan tugas meskipun menggunakan kaki palsu.

Menurutnya, kaki palsu yang digunakan sangat tidak nyaman sehingga sering merasa nyeri. Rasa nyeri itu dirasakan setiap hari sehingga mengganggu waktu tidurnya. ‘’Saya berharap rasa sakit ini segera hilang. Saya juga mohon dukungan dan perhatian dari pimpinan agar lebih semangat melaksanakan tugas sehari-hari. Saya menjadi tulang punggung di keluarga.

Istri juga belum bekerja sejak saya pindah ke Bali,’’ ujarnya. (rah)

Selasa Pon, 19 November 2019

Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi

Bupati Giri Prasta Sepakat Belanja Daerah Disesuaikan Kapasitas Riil Keuangan Daerah BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menyatakan sepakat belanja daerah disesuaikan dengan kapasitas riil keuangan daerah, terutama pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Badung. Dengan demikian, APBD sehat, realistis dan seluruh program atau kegiatan dapat terealisasi secara utuh sesuai dengan yang direncanakan semula dengan tetap memprioritaskan pada belanja mandatori serta belanja wajib dan meningkat.

Tentunya hal tersebut dapat diimplementasikan berdasarkan pembahasan-pembahasan intensif dan diharapkan akan menjadi produk bersama yang akan ditetapkan sebagai hasil agenda paripurna. Penegasan ini disampaikan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam rapat paripurna DPRD Badung yang beragendakan penyampaian jawaban pemer-

intah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung yang dibacakan Wabup Suiasa. Rapat paripurna dilaksanakan di ruang Rapat Utama Gosana, Kantor DPRD, Puspem Badung, Senin (18/11) kemarin.

Sementara terhadap proyeksi pendapatan, Bupati Giri Prasta mengatakan, proyeksi pendapatan daerah yang telah disusun ini tidak semata-mata berangkat dari sudut pandang optimisme atau pesimisme, namun lebih mengedepankan pada hasilhasil kajian yang bersifat rasional, komprehensif dan sikap kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai dinamika serta perubahan ekonomi makro yang terjadi dewasa ini, baik skala regional, nasional maupun global.

Usai pelaksanaan rapat paripurna, Bupati Giri Prasta menyampaikan, rapat paripurna ini merupakan penyamaan

sudut pandang sehingga apa yang menjadi masukan dari anggota DPRD melalui fraksinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengambil suatu keputusan. Pihaknya memberikan apresiasi atas masukan-masukan luar biasa dari legislatif, jangan sampai terjadi beda tafsir tentang interpretasi terhadap sebuah regulasi. ‘’Atas masukan-masukan ini, kami menyampaikan terima kasih. Kita ingin APBD Badung betul-betul sehat sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai menuju masyarakat Badung bahagia,’’ tegasnya.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD beserta anggota DPRD Badung, Sekda Adi Arnawa serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung. Agenda rapat paripurna adalah penyampaian jawaban pemerintah

terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Badung tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Ranperda tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung. (ad470)

RAPAT PARIPURNA - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat rapat paripurna DPRD Badung yang beragendakan penyampaian jawaban pemerintah, Senin (18/11) kemarin.

Optimalkan Penyerapan Produk Lokal

Pemprov Segera Bentuk Tim Percepatan PENERAPAN Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali telah berjalan setahun. Hingga kini baru ada 50 lebih kelompok tani yang membuat MoU pemanfaatan produksi lokal dengan pengusaha hotel, restoran maupun swalayan. Jumlah tersebut memang masih jauh dari harapan. Guna mengoptimalkannya akan dibentuk tim percepatan lintas perangkat daerah.

PERTANIAN - Seorang petani memetik jeruk di Pelaga. Pemasaran produk pertanian lokal terus digencarkan pemerintah.

Bali Post/eka

Gerombolan Anak Punk Diamankan Satpol PP

Mangupura (Bali Post) Sekelompok anak punk, Senin (18/11) kemarin diamankan petugas Satpol PP di wilayah Kuta. Anak punk tersebut diamankan lantaran tidak mengantongi identitas serta terlunta-lunta di Pantai Kuta.

Menurut penuturan Wakil Danru Satpol PP Regu Kuta, A.A. Putu Subawa, awalnya anak punk tersebut diamankan petugas Jagabaya Desa Adat Kuta. Petugas Jagabaya lantas menyerahkan mereka ke Satpol PP. Anak punk yang diamankan tersebut semuanya tidak mengantongi kartu identitas. Anak punk yang diamankan berusia 16 hingga 17 tahun, serta berasal dari Sidoarjo, Surabaya, dan Pasuruan, Jawa Timur.

Dari pendataan yang dilakukan pihaknya, keenam anak punk tersebut diketahui sudah putus sekolah. Mereka sebelumnya menumpang truk barang dan menyeberang di sebelah Pelabuhan Gilimanuk atau melalui jalur tikus untuk bisa datang ke Bali. Mereka sampai di Bali akhir pekan lalu dan baru sampai di Kuta, Minggu (17/11) dan menginap di Pantai Kuta. Semuanya mengaku tidak berpamitan kepada keluarganya untuk pergi ke Bali. ‘’Mereka diamankan petugas karena menginap di Pantai Kuta tanpa arah tujuan yang jelas. Mereka juga mengaku hanya berbekal pas-pasan dan bermodal nekat agar sampai di

Kuta,’’ kata Subawa.

Sebagai tindak lanjut, keenam anak punk tersebut dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Badung untuk dipulangkan. Sebelum dibawa ke Dinas Sosial, mereka sempat diberikan pembinaan di kantor Camat Kuta oleh anggota Satpol PP. Sementara itu, Kepala Satpol PP Badung I GAK Suryanegara mengakui, selama ini jalur tikus di penyeberangan Bali Barat masih menjadi celah bagi pelanggar yang masuk ke Bali terutama Kabupaten Badung. Untuk itu, pihaknya berharap masalah ini bisa diatensi bersama. Sebab jika tidak, pelanggaran serupa akan tetap muncul meski terus dilakukan penertiban.

Pihaknya pun akan membahas permasalahan tersebut di Pemprov Bali, termasuk terkait kerja sama dengan Pemprov Jatim dan NTT. Kerja sama tersebut juga untuk menyikapi keributan antarmasyarakat luar Provinsi Bali yang terjadi di Bali. ‘’Dengan kerja sama ini, nanti penanganan akan jelas karena itu melibatkan lintas kabupaten dan lintas provinsi,’’ jelasnya.

Tidak hanya kali ini saja, Satpol PP belum lama ini mengamankan anak punk di wilayah Abianbase, Kuta. Sejumlah anak punk tersebut diringkus lantaran membuat gaduh dan mengganggu ketertiban umum. (kmb23)

Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuwardana, saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap penyerapan produk lokal, khususnya pertanian pascadikeluarkannya Pergub. Untuk pemasaran hasil pertanian, masih terus dilakukan percepatan dengan melakukan kerja sama antara kelompok petani dengan pengusaha. ‘’Terakhir, penandatangan MoU antara kelompok petani dengan pengusaha dilakukan saat Festival Agrobisnis,’’ katanya.

Dalam mengoptimalkan penyer-

Bali Post/ist

ANAK PUNK - Satpol PP Kuta mengamankan enam anak punk tanpa identitas, Senin (18/11) kemarin.

apan produk lokal sebagaimana disebutkan dalam Pergub Bali No. 99 Tahun 2018, tidak serta-merta hanya dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan saja. Untuk mempercepat penyerapan produk lokal, mesti dilakukan lintas instansi.

Menurut Wisnuwardana, tim percepatan ini akan segara dibentuk dan tahun 2020 sudah bekerja secara bersama-sama. Jadi, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam memasarkan dan memanfaatkan produk lokal hasil pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. (kmb16)

Curi Kartu Kredit WNA

Wanita Asal Afrika Ditangkap Mangupura (Bali Post) Anggota Polsek Kuta menangkap Roughaya Abeidi (31) yang berstatus pelajar, beberapa waktu lalu. Pasalnya, wanita asal Afrika ini mencuri kartu kredit milik Holly Jemima Hartley (22), warga negara Inggris saat menginap di Ala Hostel di Jalan Drupadi, Gang Piter, Seminyak, Kuta. Kartu kredit curian tersebut digunakan untuk belanja senilai Rp 414.222.970.

Kanitreskrim Polsek Kuta Iptu I Putu Ika Prabawa seizin Kapolsek, Senin (18/11) kemarin mengatakan, pada Senin (21/10) pukul 11.00 Wita korban check in di Ala Hostel. Saat itu korban mendapat kamar berisikan enam orang termasuk dua temannya. ‘’Korban menaruh tas gendong di kamar tersebut. Di dalam tas tersebut ada dompet berisi debit card, credit card, travel card dan Driving License England,’’ ujarnya.

Selanjutnya, korban bersama temannya ke pantai. Beberapa saat kemudian korban ditelepon ayahnya. Sang ayah menerima informasi dari bank bahwa ada transaksi besar melalui credit card Holly sebanyak 13 kali dengan total transaksi 22.765,42 Poudsterling atau Rp 414.222.970.

Korban langsung mengecek tas gendong dan ternyata credit card beserta Draving Licence England miliknya telah hilang. Atas kejadian tersebut, korban langsung melapor ke Polsek Kuta. ‘’Seperti

biasa, setelah menerima laporan kejadian itu kami melakukan olah TKP,’’ ungkapnya.

Tim Opsnal dipimpin Panit I Reskrim Ipda Erick Wijaya Siagian mendapatkan print out transaksi bank dari korban. Polisi langsung menuju ke salah satu tempat transaksi yaitu di Yulia Jewelerry di Mall Bali Galeria (MBG), Kuta.

Di sana karyawan toko tersebut mengakui ada transaksi yang dilakukan oleh dua wanita warga WNA dan WNI. Pengakuan tersebut diperkuat dengan rekaman CCTV. Polisi juga menyisir tempat transaksi lainnya yaitu Nike MBG, Oke Shop MBG, dan Athena Jewelerry MBG. Akhirnya pada Kamis (31/10) pukul 22.00 Wita polisi mendapat informasi bahwa pelaku berada di Vila De Bale Legian. Petugas meluncur ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku di dalam kamar beserta barang bukti.

Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan beberapa transaksi di MBG. Terkait kasus ini, petugas menyita barang bukti seperangkat perhiasan emas berupa kalung, anting-anting, subeng dan cincin, struk belanja di Athena Jewelerry, sepasang sepatu Nike dan SIM. ‘’Yang WNI itu sebagai saksi.

Pelakunya adalah Nouadhibou Abeidi,’’ ungkap mantan Kanitreskrim Polsek Denpasar Barat ini. (kmb36)

Pataka I Gusti Ngurah Rai Tiba di Badung Mangupura (Bali Post) Napak tilas jejak perjuangan Pahlawan Nasional Brigjen TNI (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai dengan mengusung pataka, panjipanji dan surat sakti, tiba di Kabupaten Badung, Senin (18/11) kemarin. Kedatangan panji-panji dan surat sakti yang diusung Pemuda Panca Marga ini disambut dalam sebuah apel bersama yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, anggota DPRD, para pejabat di lingkungan Pemkab Badung dan Kota Denpasar, Ketua Gatriwara Badung, Ketua Markas Daerah LVRI beserta sesepuh veteran pejuang, Patriot Panca Marga, Pemuda Panca Marga (PPM) Bali, organisasi kepemudaan, pemuda dan siswa di Kabupaten Badung.

Selaku inspektur upacara, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyampaikan pelaksanaan napak tilas merupakan momentum untuk mengenang kembali semangat heroik dan pantang menyerah. Ini juga momentum mengenang tekad merdeka atau mati para pahlawan kusuma bangsa yang tergabung dalam pasukan Ciung Wanara guna mempertahankan kemerdekaan jagat Bali, di samping menumbuhkan semangat juang di kalangan generasi muda. ‘’Keberadaan kita saat ini adalah berkat perjuangan dari para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan NKRI. Dengan demikian diharapkan napak tilas ini hendaknya dipakai renungan bagi kita untuk

melanjutkan perjuangan yang telah dicapai dengan berusaha keras membangun dan mengisi dengan hal-hal yang positif,’’ katanya.

Napak tilas jejak pahlawan nasional kali ini mengambil tema ‘’Gelorakan Semangat Puputan Margarana Demi Tegaknya Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika’’. Melalui tema ini, Suiasa juga berpesan kepada generasi muda agar tetap menggelorakan nilai-nilai Puputan Margarana demi kesinambungan pembangunan, serta menumbuhkan sikap kesatria dan keprawiraan, selalu mawas diri dalam menyikapi situasi dan kondisi yang berkembang. ‘’Tetap satukan tekad dan tujuan sehingga Pulau Bali tetap aman dan nyaman bagi kita

semua,’’ tambahnya.

Dalam perjalanan setelah diterima dari Kota Denpasar, regu inti pataka/panjipanji dan surat sakti Pahlawan I Gusti Ngurah Rai selanjutnya diarak menuju Monumen Tugu Pahlawan Cok Tresna, sembahyang bersama di Desa Sobangan dan bersemayam di Puri Carangsari dengan kegiatan sarasehan yang akan diikuti oleh seluruh peserta napak tilas. (kmb27) NAPAK TILAS - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa melepas napak tilas pataka, panji-panji dan surat sakti I Gusti Ngurah Rai yang akan diarak melalui wilayah Badung, Senin (18/11) kemarin.

Bali Post/par

Selasa Pon, 19 November 2019

A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Penandatanganan MoU Mengenai SPB Engineering Training Center PENANDATANGANAN MoU mengenai Sekolah Perhotelan Bali (SPB) Engineering Training Center telah dilakukan pada 12 November 2019. Pada Januari 2020 nanti akan ada program training untuk engineer hotelhotel dan anak-anak yang ingin belajar khusus engineer di hotel.

Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi kegiatan MoU ini.

Di antaranya industri pariwisata dan perhotelan merupakan jenis usaha bisnis berbasis pada pelayanan untuk kepuasan pelanggan.

Untuk itu, sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi sesuai bidang kerjanya di seluruh divisi dalam organisasi, tak terkecuali engineering department. Industri perhotelan memiliki perhatian yang serius dalam pengelolaan tenaga kerja di seluruh bidang operasional hotel.

Selain tenaga inti pelayanan juga pendukung kegiatan lainnya.

SPB yang bernaung di bawah Yayasan Dharma Widya Ulangun telah berdiri sejak tahun 2000 dan beralamat di Jalan Kecak No. 12 Gatsu Timur, Denpasar, Bali.

Sekolah ini merupakan lembaga penyelenggara pelatihan tenaga kepariwisataan, termasuk di dalamnya perhotelan yang telah bekerja di perusahaan-perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk melengkapi program studi yang telah dimiliki selama ini, di antaranya Tata Boga, Tata Hidangan, Tata Graha, Spa, Maritim Training Center, Airline Training Center dan lainnya.

SPB bermaksud menyelenggarakan pelatihan tenaga teknisi untuk perhotelan. Divisi atau jurusan pelatihan tenaga teknisi perhotelan ini bernama SPB Engineering Training Center (SPB-ETC) dengan program unggulan yakni Teknisi Pemula/ Engineer Helper (basic level 1 tahun) dan Teknisi Mekanik dan Kelistrikan/ME Engineer (middle level 2 tahun) yang diharapkan mampu menjawab permasalahan ketersediaan SDM, khusus teknisi perhotelan di industri.

Berkat dorongan dan masukan yang kuat dari asosiasi pimpinan tenaga teknisi di perhotelan (Asosiasi Chief Engineering) Wilayah Bali untuk penyelenggaraan pelatihan tenaga teknisi khusus perhotelan sehingga memudahkan dalam merekrut tenaga kerja baru yang siap pakai dan memahami dasar-dasar kepariwisataan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan MoU ini yakni menjadi penyedia tenaga kerja terampil di bidang teknisi perhotelan yang kompeten berbasis pada kualitas kerja dan konsep layanan hospitality.

Selain itu, SPB-ETC memberikan pelatihan yang strategis dan komprehensif sesuai standar kerja di industri perhotelan.

Penerimaan peserta pelatihan tahap pertama tahun 2019/2020 direncanakan 120 orang peserta.

Rencana penyelenggaraan pelatihan engineering perhotelan ini mendapatkan dukungan dan masukan dari masyarakat serta industri pariwisata dan perhotelan. Kalangan ini juga merupakan kelompok pemakai (user) tenaga kerja keteknikan yang dilatih dari program ini.

Para pendukung SPB ini di antaranya Badan Pengurus Daer-

ah Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (BPD PHRI) Wilayah Bali. Dewan Pengurus Pusat Indonesian Hotel General Manager Association (DPP IHGMA), Bali Hotel Assocation (BHA), Bali Villa Association (BVA), Asosiasi Chief Engineer (ACE) Bali, Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Denpasar, Laundry Association Bali (LAB), Indonesian Chef Association (ICA) Bali, Human Resources Association (HRA) Bali, Director of HR H Sovereign Bali dan Director of HR Aston Kuta.

Tak hanya itu, juga General Manager Inna Grand Bali Beach, Corporate General Manager Amnaya Hotels & Resorts, pemilik The Ubud Village Resort Group, Managing Director Alpha Hotel Management, Owner Representative Rama Restaurant Bali Group) dan Cluster General Manager Archipelago International.

Diharapkan upaya ini dapat mendukung kelancaran operasional para pengusaha di industri pariwisata dan perhotelan dalam bidang penyediaan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas menuju pariwisata Bali dan Indonesia yang maju dan berjaya. (ad462)

Senator DPD-RI Terima Siswa Hindu Berprestasi di Istana Mancawarna Tampaksiring

Digelar Olimpiade Agama Hindu Ke-14 dan Pesamuan Gerakan Siswa Hindu Ke-16 Se-Bali

SEJAK pertama kali diselenggarakannya Olimpiade Agama Hindu (OAH) dan Pesamuan Madya Siswa Hindu (Shindu) oleh The Hindu Center of Indonesia dan Forum Intelektual Muda Hindu Dharma (FIMHD), hampir 16 tahun dengan konsisten diselenggarakannya OAH dan Shindu, kini kegiatan ini telah menjadi ajang favorit di kalangan siswa Hindu di seluruh Bali. Penyelenggaraannya selalu ditunggu.

Peserta tahun ini diperkirakan kembali membeludak seperti tahun lalu yang mencapai ribuan peserta di kabupaten/kota seluruh Bali. Untuk itu, siswa dan guru pembina sangat antusias. Official committee dari ajang tahunan OAH dan Shindu ini akan memberikan kualitas terbaik untuk penyelenggaraan tahun ini. ‘’Tahun ini akan menjadi tahun keemasan bagi penyelenggaraan OAH dan Shindu. Seluruh panitia akan bekerja keras untuk OAH dan Shindu tahun ini. Dipastikan agar siswa Hindu di seluruh Bali ikut berpartisipasi. Akan menjadi sebuah pengalaman tak terlupakan jika salah satu di antara kalian bisa menjadi juara dan berkesempatan mengunjungi Istana Kepresiden RI di seluruh Indonesia. Tujuan kami menyelenggarakan kembali acara Shindu ini adalah untuk mengumpulkan seluruh siswa Hindu menjadi suatu keluarga besar dalam ikatan Gerakan Nasional Siswa Hindu Indonesia. Dalam organisasi ini siswa akan belajar bagaimana cara berorganisasi.

Karena dengan berorganisasi, kita akan mampu menambah

ISTANA – Perwakilan Siswa Hindu Indonesia (Shindu) saat diterima Pembina Shindu Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III di Istana Mancawarna Tampaksiring. wawasan saat bertukar pikiran, menyatukan pendapat untuk rencana dan prestasi apa yang akan kita berikan untuk Hindu dan Bali. Banyak alumni siswa Hindu nasional yang berhasil melanglang buana hingga internasional,’’ kata Ni Luh De Mustikayani dan Ni Nyoman Dewi Purnami selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan OAH dan Shindu.

Adapun jadwal pelaksanaan OAH dan Shindu Tingkat Kabupaten/Kota yakni di Jembrana (18 November, OAH di SMK Marsudirini, Shindu di Gedung Kesenian Ir. Soekarno), Buleleng (19 November, OAH di SMPN 6 Singaraja, Shindu di Aula Dinas Pertanian), Tabanan (20 November, OAH di SMAN 2 Tabanan, Shindu di Aula Dinas Perhubungan), Karangasem (21 November, OAH dan Shindu di SMKN 1 Amlapura), Bangli (22 November, OAH dan Shindu di SMKN 1 Bangli), Klungkung (25 November, OAH di SMA Pari-

wisata PGRI Dawan, Shindu di Aula Kantor Bupati Klungkung), Gianyar (26 November, OAH di SMA PGRI 2 Gianyar dan Shindu di Aula Kantor Dinas Pertanian Gianyar), Badung (27 November, OAH di SMPN 2 Mengwi, Shindu di Aula Dinas Pendidikan), Denpasar (6 Desember, OAH di SMP Nasional Denpasar, Shindu di Aula Kantor DPD-RI Provinsi Bali). Sedangkan grand final OAH Tingkat Provinsi akan diselenggarakan di Kampus B Universitas Mahendradatta (Unmar) Bali dan Pesamuan Agung Siswa Hindu di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali. ‘’Juara tingkat provinsi dan anggota siswa Hindu akan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi salah satu negara ASEAN untuk bertemu dengan Hindu Center International. Ayo segera daftarkan diri kalian.

Menjadi bagian dari keluarga besar siswa Hindu Indonesia,’’ ungkap panitia acara. (ad477)

Jaringan Resmi Honda Part Shop Bali

Kembali Juara National Display Contest 2019 PRESTASI membanggakan kembali diraih jaringan resmi Honda Part Shop di bawah naungan Astra Motor Main Dealer Bali dalam ajang National Display Contest 2019. Agenda tahunan dari PT Astra Honda Motor (AHM) ini merupakan program serentak seluruh jaringan resmi Honda Indonesia.

Penghargaan yang diumumkan di Jakarta pada 13 November 2019 menetapkan UD Gemilang Motor sebagai juara III Nasional.

Sedangkan Million Motor juga berhasil meraih peringkat ke-6 Nasional. Prestasi ini tentunya patut dibanggakan dan diapresiasi karena secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut (2017, 2018, 2019) Bali selalu mendapat tempat di tiga besar podium juara

AHM National Display Contest.

Program Display Contest HGP yang digelar PT AHM ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dari HGP dan AHM Oil. Selain itu, juga untuk memberikan apresiasi dan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada jaringan resmi Honda dalam bentuk kenyamanan outlet dengan nuansa yang berbeda yang dirasakan ketika konsumen melakukan pembelian parts di jaringan resmi Honda Genuine Parts sepeda motor Honda.

Selain itu, dengan mengambil tema ‘’Inspiring The Nation In The Spirit Of Merah Putih’’, program kontes ini di bagi menjadi dua tahap penilaian. Tahap awal Regional Display Contest, selama

periode program Juli-Agustus 2019. Untuk penilaian di tahap regional Bali diikuti sebanyak 21 H3. Dua kandidat dari Bali yang lolos pada tingkat regional secara otomatis mengikuti seleksi di National Display Contest diperiode September-Oktober 2019.

Seleksi penilaian tahap nasional melewati dua tahap penjurian dari AHM, di mana penjurian pertama akan menghasilkan 15 besar kandidat part shop. Selanjutnya kandidat ini dinilai kembali berdasarkan foto aktual secara lengkap (display produk, display material promosi), peserta juga wajib mengumpulkan 1 minutes video.

Pada akhirnya, dipilih 6 parts shop yang menjadi juara National Display Contest 2019.

Spare Part Manager Astra Motor Bali Purnama Jaya mengatakan, program kontes ini sebagai salah satu upaya guna meningkatkan semangat jaringan resmi Honda menampilkan kreativitas dalam menyuguhkan nuansa berbeda saat mengunjungi AHASS maupun parts shop. ‘’Melalui program ini kami berharap meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap jaringan resmi Honda dengan jaringan yang rapi dan bersih sehingga dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan penjualan. Kami juga berharap jaringan yang menang akan selalu konsisten memberikan layanan terbaik untuk konsumen.

Pemenang tiga (3) besar Nasional akan mendapatkan hadiah satu unit sepeda motor Honda,’’ ungkap Purnama Jaya. (bns1)

t

Bali Post/mud

LOMBA - Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak mengikuti penilaian lomba KG-PKK Provinsi Bali tahun 2019, Senin (18/11) kemarin.

Desa Pejarakan Ikuti Lomba KG-PKK Provinsi Bali

Singaraja (Bali Post) – Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak menjadi duta Buleleng pada lomba Kesatuan Gerak (KG) PKK Tingkat Provinsi Bali 2019. Dari ajang ini juga dikaitkan lomba Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Kesehatan (KKBPK).

Tim penilai telah melakukan penilaian ke Desa Pejarakan, Senin (18/11) kemarin.

Ketua Tim Penilai yang juga Sekretaris TP PKK Bali Ni Made Suastini mengatakan, lomba ini tidak hanya sebatas kompetisi mencari pemenang. Akan tetapi kegiatan ini momentum evaluasi pembinaan gerakan PKK yang

telah dilaksanakan di sembilan kabupaten/kota di Bali. ‘’Ini momentum eveluasi bagi kita dalam menyusun program kegiatan PKK pada tahun-tahun berikutnya,’’ tegasnya.

Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Buleleng Putu Karuna mengatakan, PKK memiliki peran dalam pembangunan, terutama dalam pemberdayaan keluarga. Usaha yang tertuang dalam 10 program pokok PKK diimplementasikan untuk meningkatan kesejahteraan keluarga dan indikator tersebut bisa diterapkan menjadi kebiasaan di masyarakat. Untuk itu, para perbekel diharapkan

Pertolongan Pertama pada Luka Bakar LUKA bakar merupakan salah satu keadaan darurat dan sering kali menjadi kondisi yang dapat mengancam jiwa. Luka bakar dapat disebabkan oleh api, air panas, bahan kimia, listrik, petir, bahkan akibat sengatan sinar matahari. Penanganan luka bakar bergantung pada tingkat keparahan, luas dan dalamnya jaringan kulit yang rusak. Pada beberapa kasus luka bakar yang ringan, penanganan dapat dilakukan sendiri di rumah. Namun, pada tingkat keparahan tertentu, penanganan luka bakar harus segera dilakukan di rumah sakit.

Untuk dapat memahami bagaimana penanganan luka bakar yang tepat, perlu diketahui tandatanda dari luka bakar berdasarkan derajatnya. Luka bakar derajat I mengenai lapisan epidermis, tetapi tidak sampai mengenai daerah dermis. Luka bakar derajat I ditandai dengan kulit kemerahan dan nyeri.

Penyembuhan dapat terjadi secara spontan tanpa pengobatan khusus, dapat diberikan gel aloe vera pada kulit yang terpapar. Luka bakar derajat II mengenai lapisan kulit lebih dalam berupa reaksi inflamasi ditandai dengan kulit kemerahan, oedem, rasa nyeri yang lebih berat, dan terdapat bula.

Luka bakar derajat II dapat dibagi menjadi derajat IIA dan derajat IIB. Derajat IIA meliputi epidermis dan lapisan atas dari dermis. Penyembuhan dapat terjadi spontan dalam waktu 10-14 hari tanpa terbentuk jaringan parut. Luka bakar derajat IIB meliputi epidermis dan seluruh lapisan dermis, penyembuhan terjadi lebih lama dalam waktu lebih dari satu bulan disertai jaringan parut.

Luka bakar derajat III mengenai seluruh lapisan kulit, otot dan tulang. Ditandai dengan hilangnya rasa nyeri karena ujung saraf dan pembuluh darah su-

dah rusak, tidak terdapat bula, kulit yang terbakar berwarna lebih pucat sampai berwarna hitam. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada penderita dengan luka bakar.

1. Penghentian Proses Pembakaran Stop: berhenti bergerak dan diam di tempat. Hal ini sering terjadi akibat panik sehingga gerakan tubuh seperti berlari yang justru menambah kobaran api. Drop: jatuhkan diri ke lantai. Roll and cover: gulingkan badan ke kiri dan kanan hingga api padam. Usahakan untuk melindungi wajah dan mulut menggunakan tangan.

2. Irigasi dengan Air Mengalir Irigasi dengan air dingin yang mengalir selama 20 menit,

paling lambat 1-3 jam setelah kejadian. Hal ini tidak dianjurkan pada luka bakar yang lebih luas karena risiko terjadi hipotermi. Penggunaan es batu tidak dianjurkan. Kemudian melepas semua atribut yang melekat di badan, kemudian tutup dengan kain yang bersih dan lembab.

3. Pemberian Obat Dapat diberikan obat untuk mengurangi rasa nyeri seperti parasetamol dan ibuprofen.

Pada kasus luka bakar yang berat segera lakukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang intensif. Tetap menjaga kebersihan pada kulit yang terkena luka bakar untuk menghindari infeksi. l dr. D.A. Indah Gitaswari, S.Ked.

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

menggalakkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mampu mengedukasi masyarakat sadar menjaga lingkungannya.

Selain itu, Buleleng salah satu dari dua kabupaten yang menjadi lokus stunting di Bali.

Mengingat bahaya stunting begitu besar bagi kualitas sumber daya manusia (SDM), maka perlu penanganan serius melalui pemberian asupan gizi yang cukup kepada ibu hamil dan pemeliharaan lingkungan yang baik. ‘’Kepada desa tahun depan mengalokasikan anggaran untuk pencegahan stanting sesuai dengan kewenangannya,’’ jelasnya. (kmb38)

Selasa Pon, 19 November 2019

Kurir Narkoba Jalani Sidang Perdana Denpasar (Bali Post) Kurir narkoba, terdakwa Nur Kholiq (30), Senin (18/11) kemarin mulai diadili di PN Denpasar. Dalam perkara ini, sebagaimana disampaikan JPU Ni Wayan Erawati Susina, saat ditangkap polisi menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 34 paket dengan berat 40,79 gram netto. Selain itu, ada lima butir tablet warna biru PMMA seberat 1,38 gram netto.

Diuraikan jaksa dalam persidangan, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotik golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal alternatif lain yakni terdakwa dijerat Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Nur Kholiq dibekuk atas pengembangan dari tertangkapnya Rambu Ngana (terdakwa berkas terpisah) karena kedapatan memiliki sabu-sabu. Berdasarkan pengakuan Rambu yang me-

nyebutkan mendapat sabusabu dari Nur Kholiq. Atas informasi itu petugas kepolisian meminta bantuan Rambu untuk memancing terdakwa dengan cara membeli sabusabu. Setelah mengantongi ciri-ciri terdakwa, petugas menyanggongi kos Rambu di Jalan Teuku Umar, Gang Perkutut, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, menunggu kedatangan terdakwa menyerahkan pesanan sabu.

Tak lama terdakwa datang dan menaruh dua plastik klip sabu di dekat pintu masuk kos Rambu. Lalu terdakwa menghubungi Rambu, memberitahukan jika sabu-sabu sudah ditaruh sesuai pesanan.

Saat itulah petugas melakukan penangkapan sekaligus menggeledah dan meminta terdakwa mengambil dua paket sabu yang telah ditempelnya.

Kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa menyatakan masih menyimpan sabu di sebuah lahan kosong di belakang kosnya di Jalan Raya Kuta, Kuta, Badung. Lalu petugas bergerak mengajak terdakwa ke tempat tersebut dan ditemukan 34 paket plastik klip berisi sabu-sabu, 5 tablet warna biru, timbangan elektrik dan barang bukti terkait lainnya. (kmb37)

Bali Post/ist

APEL - Apel pisah sambut Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi yang sebelumnya dijabat AKBP Yudith Satriya Hananta.

Jaga Keamanan Badung Tingkatkan Patroli Wilayah Mangupura (Bali Post) Polres Badung menggelar apel pisah sambut Kapolres, Senin (18/11) kemarin.

AKBP Roby Septiadi yang merupakan Kapolres Badung yang baru menggantikan AKBP Yudith Satriya Hananta. Sementara AKBP Yudith kini menjabat Wadir Samapta Polda Bali. Dalam acara pisah sambut itu, Kapolres Roby menegaskan akan meningkatkan patroli supaya wilayah Badung tetap aman dan kondusif.

Seperti diketahui, Yudith mengabdi sebagai Kapolres Badung selama 2 tahun 6 bulan 6 hari. Menurutnya, Polres Badung sudah seperti rumahnya sendiri. Dia mengklaim selama kepemimpinannya tidak pernah ada kekacauan dan semua itu berkat kerja sama seluruh anggota Polres Badung. ‘’Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan atas kerja samanya.

Atas kerja sama tersebut masyarakat Badung merasa nyaman dan terlayani dengan baik,’’ ucapnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, mantan Kaden Gegana Polda Sultra ini selalu menggunakan ATM (amati, tiru dan motivasi) dalam melakukan evaluasi setiap kegiatan. ‘’Kalau yang baik silakan dipertahankan,’’ pesannya. Perwira melati dua asal Buleleng ini mengungkapkan, personel Polres Badung

melaksanakan tugas lima hari kerja. Pasalnya setiap malam Minggu dilakukan penebalan di jalur wisata Petitenget. Ia mengaku lebih banyak suka daripada duka saat dinas di Bumi Keris ini karena situasi sangat aman dan kondusif.

Jika ada kejadian, itu hanya berupa pelanggaran.

Sementara itu, Kapolres Roby mengatakan akan mengikuti program sebelumnya karena telah terbukti Kabupaten Badung ini sudah kategori aman dan kondusif. ‘’Tidak pernah melihat ada riak-riak yang terjadi. Itu berkat kerja keras dan ketegasan beliau (AKBP Yudith - red) selama memimpin Polres Badung ini,’’ tegasnya.

Intinya apa yang sudah menjadi program Kapolres sebelumnya terkait keamanan akan tetap dilaksanakan. ‘’Hal-hal yang bagus tetap saya pertahankan, karena tujuan kami berdua ini sama.

Sebagai polisi, pelindung, pelayan masyarakat,’’ ujar AKBP Roby.

Sejatinya, katanya, langkah-langkah yang sudah dilaksanakan itu adalah cukup baik. Mungkin ke depannya akan tingkatkan patroli pada daerah dan jam-jam yang rawan. ‘’Dengan mengerahkan semua kendaraan, mulai dari roda dua, roda empat maupun enam akan kita lakukan mobile,’’ tutupnya. (kmb36)

APBD Induk 2020

Pemprov Lakukan Efisiensi hingga Rp 209 Miliar Denpasar (Bali Post) -

Ranperda tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 resmi diketok palu dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (18/11) kemarin. Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 6,605 triliun lebih.

Sedangkan belanja daerah dan transfer dirancang sebesar Rp 7,280 triliun lebih, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4,463 triliun lebih, dan belanja langsung sebesar Rp 2,817 triliun lebih.

Untuk defisit sebesar Rp 675,174 miliar lebih akan ditutup dari pembiayaan bersih sebesar Rp 675,174 miliar lebih. Dengan rincian penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi silpa tahun 2019 Rp 755,174 miliar lebih serta ada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 80 miliar untuk penyertaan modal. ‘’Persentase defisit terhadap total pendapatan daerah dalam Raperda APBD 2020 sebesar 10,22 persen meningkat dibandingkan APBD Induk 2019 sebesar 8,08 persen. Namun menurun dibandingkan APBD Perubahan 2019 sebesar 10,81 persen,’’ ujar Koordinator Pembahasan Ranperda APBD 2020 Ida Gede Komang Kresna Budi.

Menurut Kresna Budi, alokasi anggaran belanja yang bersifat wajib telah dipenuhi dalam Ranperda APBD 2020. Di antaranya anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp 2,163 triliun lebih atau 29,72 persen dari total belanja daerah, sehingga jauh melampaui dari ketentuan

minimal 20 persen. Kemudian, anggaran untuk fungsi kesehatan dialokasikan sebesar Rp 722,889 miliar lebih atau 11,66 persen dari total belanja daerah di luar gaji dan tunjangan dari ketentuan minimal sebesar 10 persen, serta anggaran infrastruktur sebesar Rp 1,193 triliun lebih atau 16,39 persen. ‘’Terkait makro ekonomi Provinsi Bali tahun 2020, laju pertumbuhannya ditarget 6,6 persen per tahun, inflasi 3,00 persen per tahun, PDRB per kapita sebesar Rp 56 juta - Rp 61 juta per tahun, gini ratio 0,3264, tingkat kemiskinan 3,59 persen dan IPM 75,31 dengan posisi ranking 5 nasional,’’ imbuh politisi Golkar ini.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, rancangan pendapatan daerah Rp 6,605 triliun lebih terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3,762 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 2,787 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 56,237 miliar. Target PAD khususnya dikatakan sudah realistis ber-

dasarkan pencapaian (based line) tahun 2019. Target ini meningkat secara signifikan sebesar Rp 362 miliar atau 10,6 persen dalam satu tahun jika dibandingkan dengan PAD pada APBD Induk 2018 sebesar Rp 3,4 triliun. ‘’Postur APBD 2020 lebih sehat dan lebih berkualitas yang ditandai dengan berbagai perbaikan. Untuk pertama kali belanja daerah mencapai angka Rp 7,281 triliun. Dalam satu tahun meningkat sebesar Rp 781

miliar atau 12%, dibandingkan dengan APBD Tahun 2018 sebesar Rp 6,5 triliun,’’ imbuhnya.

Di sisi lain, Koster mengaku telah melakukan terobosan efisiensi dan penghematan anggaran hingga sebesar Rp 209 miliar untuk kegiatan bukan prioritas, perjalanan dinas, kegiatan rapat, kegiatan seremonial, dan kegiatan lain yang tidak produktif. Dengan postur APBD yang semakin sehat dan berkualitas tersebut di-

harapkan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, penurunan angka kemiskinan, dan penurunan kesenjangan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. ‘’Oleh karena itu, pelaksanaan APBD Tahun 2020 akan berjalan lebih cepat dan progresif, dapat direalisasikan mulai Januari, tidak menumpuk di akhir tahun yaitu pada bulan September-Desember,’’ jelasnya. (kmb32)

Denpasar (Bali Post) Tahun 2020, Bali akan membentuk bureau MICE (Meeting Incentive Convention Exhibition) yang disebut BaliCEB (Bali Convention and Exhibition Bureau). Selain Kabupaten Badung, Denpasar juga memiliki potensi menggarap wisatawan MICE. Sebab, ada destinasi wisata legend yang dimiliki Denpasar yaitu Sanur. Sanur merupakan kawasan wisata cikal bakal perkembangan

pariwisata Bali.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Dezire mengatakan, Denpasar juga tak kalah akan menggarap wisatawan MICE ini. ‘’Sebelumnya, kita sudah banyak hotel yang memiliki fasilitas MICE,’’ ujarnya, Senin (18/11) kemarin. Berdasarkan data, ada ratusan event MICE yang diadakan di Denpasar. Ini merupakan potensi wisata bagi Denpasar. Maka kesempatan ini juga tak akan disia-siakan.

‘’Tahun ini event-nya cukup lumayan,’’ bebernya.

Ada 21 hotel yang memiliki fasilitas MICE di Denpasar. Namun daya tampungnya kurang dari 1.000 orang. Denpasar hanya mampu memfasilitasi event kecil karena keterbatasan tempat. Dari 21 hotel itu, ada yang memiliki daya tampung hingga 1.000 orang, 850 orang dan 100 orang. Oleh karena itu, dalam waktu setahun atau dua tahun ke depan, Denpasar akan

membangun infrastruktur untuk melengkapi fasilitas MICE. ‘’Kita belum punya fasilitas MICE seperti yang di BNDCC,’’ jelasnya.

Ia memang ingin menggaet pasar ini karena wisatawan MICE datang dengan jumlah banyak (rombongan), tinggal lebih lama, kelasnya jelas yaitu menengah ke atas, dan wisatawan yang datang tentunya dengan fasilitas dari perusahaan atau institusinya.

Untuk itu, uang yang dikeluarkan akan lebih loyal.

Dengan adanya BaliCEB, ia juga akan menginformasikannya ke seluruh dunia, mengingat fasilitasnya juga didukung Pemerintah Provinsi Bali.

Promosi online dilakukan via website, sosial media, table top, baik ke dalam maupun luar negeri. ‘’Jadi kita mengajak mereka melakukan seminar atau konferensi di Bali,’’ imbuhnya. (kmb42)

Denpasar (Bali Post) Stoyanov Georgi Ivanov, pria berkebangsaan Bulgaria, Senin (18/11) kemarin diadili di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Terdakwa berusia 43 tahun ini, dalam dakwaan

JPU Edy Arta Wijaya, diduga membobol dua mesin ATM BNI di Ubud, Gianyar, tepatnya di Restoran Bebek Bengil, Jalan Hanoman, dan Child Clothis & Toys, Jalan Monkey Forest.

Di hadapan majelis hakim pimpinan I Wayan Gede Rumega, jaksa menjerat terdakwa dengan beberapa pasal. Yakni Pasal 30 ayat (1 dan 2) jo Pasal 46 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2015

tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam surat dakwaannya disebutkan, terdakwa yang bekerja sebagai sopir ini telah dengan sengaja tanpa atau melawan hukum mengakases komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

Peristiwa yang dilakukan terdakwa Stoyavov itu terjadi antara 2 hingga 31 Agustus 2019. Aksinya baru diketahui pihak BNI pada 28 Agustus 2019, ketika mendapat laporan dari tim patroli BNI bahwa ditemukam alat skimming di dua mesin ATM tersebut berupa kamera pengintai pin.

Temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan melapor ke pihak kepolisian Tim Syber Direskrimsus Polda Bali. Polisi kemudian melakukan penelusuran dengan mengecek rekaman CCTV yang ada di dua ATM tersebut.

Dari rekaman CCTV itulah diketahui rangkaian perbuatan terdakwa dan dijadikan sebagai target operesi. Pada 31 Agustus 2019, sekitar

pukul 03.00 Wita, petugas melihat terdakwa datang mengendarai mobil Suzuki Splash warna putih DK 1608 HE berhenti di dekat mesin ATM di Restoran Bebek Bengil.

Terdakwa Stoyanov terlihat sedang mengambil kamera pengintai yang dipasangnya.

Ketika dia keluar dari dalam mesin ATM, polisi langsung melakukan penangkapan.

Terdakwa Stoyanov bersama barang buktinya kemudian dibawa ke Polda Bali.

Jaksa menyebut terdakwa mengakui secara terus terang bahwa dirinya memang melakukan penggantian, melepas alat yang dipasang di lampu penerangan yang ada di mesin ATM tersebut atas permintaan temannya yang merupakan warga negara Rusia bernama Oleg dan dijanjikan mendapat upah 150 euro sampai 200 euro.

Jaksa Eddy Arta Wijaya menjelaskan, perbuatan terdakwa Stoyanov itu mengakibatkan terganggunya sistem elektonik atau mesin ATM BNI serta tidak bekerja sebagaimana mestinya. (kmb37)

Bali Post/ist

PENDAPAT AKHIR - Koordinator Pembahasan Ranperda APBD TA 2020 di DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi saat membacakan pendapat akhir dan rekomendasi dewan terkait Ranperda APBD TA 2020.

Infrastruktur Pendukung MICE akan Dibangun di Denpasar

Bobol ATM, Pelaku ’’Skimming’’ Asal Bulgaria Diadili

Bali Post/asa

SIDANG - Terdakwa Stoyanov Georgi Ivanov ketika usai menjalani sidang di PN Denpasar, Senin (18/11) kemarin.

Cegah Penularan Penyakit

Pinandita Sangging Diharapkan Gunakan Atribut Higienis Denpasar (Bali Post) Untuk mencegah penularan penyakit, pinandita sangging yang bertugas melaksanakan upacara matatah atau yang lebih dikenal potong gigi, diharapkan memperhatikan kebersihan dan higienis ketika melayani umat. Apalagi dalam pelaksanaan matatah massal, tentunya akan melibatkan banyak peserta. Ini tentu harus menjadi perhatian agar penyakit menular melalui pertukaran air liur, darah dan serpihan gigi bisa dihindari.

Seperti yang disampaikan Ketut Suardana, belum lama ini. Dalam melayani umat, pinandita sangging mesti-

nya dilengkapi dengan atribut higienis seperti masker mulut dan sarung tangan medis sekali pakai. Seperti pelaksanaan matatah massal yang berlangsung di Pura Puseh Desa Adat Denpasar. Tidak hanya atribut higienis, panitia juga menyediakan satu paket kikir sekali pakai bagi setiap peserta matatah. ‘’Kami mengusung konsep upacara adat hegienis. Kita ketahui bersama, upacara yang bersifat massal sangat rentan pada penularan penyakit. Itu kami lakukan untuk menghindari konotasi negatif yang mengarah kepada ilmu magic,’’ kata Ketut

Suardana.

Tidak saja mengedepankan kebersihan dan higienis, pihaknya juga menyesuaikan praktik matatah dengan ilmu kedokteran. Kata dia, seorang dokter gigi yang juga ngayah sebagai pinandita sangging menjelaskan secara medis, gigi sejatinya tidak boleh diganggu seperti melakukan pengikiran karena akan merusak struktur gigi. Untuk menghindari dampak-dampak yang tak diinginkan, Suardana menjelaskan pihaknya hanya menerapkan simbolis dalam proses matatah. ‘’Pengikiran hanya simbolis agar kelak gigi peserta tidak bermasalah,’’

ujarnya.

Sementara itu, salah seorang Pinandita Sangging Jro Kadek Iwan Wiracana menyampaikan, higienis penting dilakukan seiring dengan berkembangnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga konsep higienis sangat relevan diterapkan dalam upacara, khususnya yang bersifat massal. ‘’Sementara ini, penggunaan masker dan slop tangan belum merata. Ada yang pakai. Ada yang tidak. Biasanya dalam kegiatan yang digelar pribadi, jarang pakai begitu karena peserta tidak banyak,’’ terangnya. (kmb23)

HIGIENIS - Dalam pelayanan, pinandita sangging disarankan mengenakan atribut yang higienis seperti masker mulut dan sarung tangan medis.

t

Selasa Pon, 19 November 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Mengubah ’’Mental PNS’’ Jadi Mental ’’Startup’’ MENJADI Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) mungkin masih merupakan harapan sebagian besar pencari kerja sampai sekarang. Latar belakang pemikirannya pun mungkin hampir serupa, gaji tetap tiap bulan, berbagai tunjangan dan jaminan sosial serta kenaikan pangkat berkala. Atau bahkan ada yang masih terjebak dengan pola pikir, menjadi PNS itu sebuah prestise di masyarakat. Tak pelak, tiap kali ada pengumuman lowongan CPNS dari pemerintah, dipastikan pesertanya berjubel rebutan.

Tak hanya itu, berbagai modus dan praktik kriminal juga kerap menyertai tiap kali ada pengumuman penerimaan CPNS. Mulai dari oknum yang menebar iming-iming bisa meloloskan dengan imbalan bayaran tertentu. Berikutnya, masalah pengangkatan dan penerbitan SK PNS. Semua dikelola dengan jitu para penangkap peluang emas pengumuman perekrutan CPNS. Setelah pengangkatan dengan SK resmi pun masih dimainkan pula. Mulai dari pilihan penempatan di daerah tertentu, sampai pada jual-beli jabatan. Sementara kinerja mereka di birokrasi, kerap menjadi sorotan masyarakat hingga muncul istilah ‘’kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat’’.

Stigma masyarakat ini sampai-sampai memunculkan istilah ‘’mental PNS’’. Meski tidak ada rincian penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan ‘’mental PNS’’ tersebut. Padahal, Presiden Joko Widodo sejak era kepemimpinannya terus mendengungkan reformasi birokrasi dan revolusi mental. Ini ditujukan bagi seluruh jajarannya, bahkan masyarakat Indonesia umumnya.

Reformasi birokrasi dan revolusi mental inilah yang mesti benar-benar dipahami dan diterapkan dalam upaya mengubah dan membenahi ‘’mental PNS’’ masyarakat. Reformasi dan merevolusi mental masyarakat agar tidak lagi terlalu fokus berorientasi bekerja menjadi PNS. Di luar sebagai PNS, sebenarnya begitu banyak peluang kerja tersedia. Terlebih pada era digital ini yang ditandai keterbukaan informasi, berbagai peluang itu dapat ditemukan dalam berbagai saluran informasi yang ada. Keterbukaan informasi telah membuka berbagai peluang kerja. Mereka yang cepat tanggap menangkap peluang-peluang yang ada, melakukan revolusi mental dengan merintis berbagai usaha baru (startup).

Penelitian menyebutkan, makin banyak masyarakat yang menjadi wirausahawan maka makin maju perekonomian negara tersebut. Untuk menjadi wirausahawan, bisa dimulai dengan membuat usaha rintisan (startup). Kemunculan startup–startup ini telah dirasakan betul mendorong dan menggerakkan perekonomian sampai ke pelosok. Salah satu contoh Gojek (usaha ojek online). Kemunculannya tidak hanya mampu membangkitkan usaha di bidang jasa transportasi, tetapi juga usaha ikutannya. Mulai dari berbagai gerai restoran, fashion bahkan sampai usaha rumahan (rumah tangga) kini menggeliat dengan kehadiran startup yang CEO-nya kini dipercaya menjadi salah satu menteri kabinet Presiden Jokowi.

Di tengah persaingan perekonomian dunia sekarang ini dan ke depan, sudah saatnya orientasi pencari kerja tidak lagi terlalu fokus pada peluang supersempit menjadi PNS. Inilah tugas pemerintah dan kesadaran masyarakat, mengubah stigma ‘’mental PNS’’ menjadi ‘’mental startup’’. Itulah revolusi mental sejatinya yang dimaksudkan Presiden Jokowi, untuk menyiapkan bangsa ini bersaing dalam percaturan internasional. Saatnya ‘’mental PNS’’ dibuang dan ditinggalkan, diganti dengan ‘’mental startup’’.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Merespons Komitmen Menteri Pariwisata Pariwisata tentu bukan sebatas dunia hiburan semata. Jadi pariwisata bukan sebatas melayani orang agar senang berada di tujuan wisata atau objek-objek wisata yang dikunjungi. Berwisata juga bagi banyak orang untuk mengetahui tradisi dan keragaman budaya yang ada di negeri ini. Jadi dalam hal ini pelayanan dunia pariwisata mestinya tak terfokus melayani wisatawan tetapi juga merawat napas dari dunia pariwisata tersebut.

Jadi dengan komitemen ini, saya menyampaikan salut atas penengasan Menteri Pariwisata yang menegaskan bahwa salah satu keunggulan bangsa Indonesia adalah budaya, kearifan lokal dan alamnya. Semua ini yang dilindungi dan dijaga, karena menjadi daya tarik yang luar biasa untuk wisatawan mancanegara.

Target meningkatkan kualitas wisatawan mancanegara demi terjaganya alam dan melindungi budaya juga patut didukung. Terlepas dari isu yang beredar belakangan ini, setelah membaca Harian Bali Post saya justru yakin bahwa Menparekraf Wishnutama Kusubandio akan menjadi menteri yang benar-benar mengayomi budaya sebagai salah satu kekuatan pariwisata nasional. Terlebih penegasannya sangat jelas.

Mudah-mudahan ke depan di bawah Menteri Bapak Wisnuthama Kementerian Pariwisata benar-benar merawat keragaman budaya sebagai identitas pariwisata nasional. Saya berterima kasih atas komitmen bapak menteri sesuai yang ditayangkan media Bali Post.

Wayan Arsana Gianyar, Bali

Mengelola Peluang Perekrutan CPNS Siapa yang tak ingin menjadi pegawai negeri sipil? Pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil masih menjadi impian banyak orang. Bahkan di Bali, terdapat istilah yang menyebut bekerja sebagai pegawai negeri sipil adalah pekerjaan cenik dawa. Iming-iming gaji tetap setiap bulan, beragam tunjangan, serta jaminan pensiun menjadi daya tarik yang menjadikan CPNS tetap menjadi keinginan banyak orang. Meskipun bagi sebagian orang profesi PNS bukanlah satu-satunya profesi yang menjanjikan.

Oleh Surya Hanggea Saptari

S

osiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor yang mendasari CPNS masih diburu banyak orang. Pertama, yakni masih lemahnya sektor industri swasta yang belum mampu menampung jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Kedua, karena memang orientasi simbolik dari pekerjaan itu masih cukup tinggi bila menjadi pegawai negeri.

Menjadi PNS itu masih terhormat dan dipandang ‘’wah’’.

Tahun 2019, pemerintah kembali membuka lowongan CPNS. Sebanyak 197.117 formasi dibuka dalam perekrutan CPNS 2019 untuk tingkat pusat dan daerah.

Adapun rinciannya, sebanyak 37.854 formasi untuk instansi pusat yang meliputi 74 kementerian dan lembaga. Sedangkan untuk instansi daerah terdapat 159.257 formasi meliputi 467 pemerintahan daerah. Tingginya animo masyarakat tak ayal memunculkan banyak modus penipuan yang berkedok penerimaan CPNS. Mulai dari modus penerbitan SK palsu hingga adanya simulasi soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang mengatasnamakan BKN dan oknum meminta bayaran untuk peserta yang mengikuti simulasi tersebut. Pemerintah sendiri sebenarnya telah menyiapkan aplikasi resmi milik pemerintah untuk berlatih soal SKD meskipun dengan kuota tertentu setiap harinya.

Kasus yang baru-baru ini terjadi terkait dengan penerimaan CPNS adalah kasus sebuah surat yang mengatasnamakan BKN di Denpasar yang menyebutkan peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) perlu membayar uang sebesar Rp 750 ribu jika ingin mengikuti pembekalan. Uang tersebut harus dibayar ke tim seleksi. Di Palembang pada bulan Agustus 2019, terdapat kasus seorang wanita berhasil meraup ratusan juta dari penipuan penerimaan CPNS. Modus yang digunakan pun cukup sederhana, hanya dengan mengaku dapat meloloskan tes calon pegawai negeri sipil. Tak hanya di Palembang, di Trenggalek terdapat kasus seorang warga Tulungagung ditangkap karena diduga menjadi pelaku penipuan bermodus perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) tanpa tes. Masyakarat pada umumnya telah banyak mendapatkan informasi dari berbagai media bahwa seleksi calon pegawai negeri sipil melalui berbagai tahapan seleksi, namun hingga saat ini masih saja ada kasus penipuan yang berhubungan dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil.

Tiap tahunnya tak hanya kasus penipuan terkait penerimaan CPNS yang kita baca atau dengarkan, proses seleksi mulai dari prosedur pendaftaran hingga pelaksanaan tes diwarnai dengan kejadian ditemukannya jimat yang dibawa oleh peserta tes. Meskipun dipandang tidak rasional namun kejadian serupa masih sering

info singaraja fm radio_singaraja_92.0_fm

081933004217

Armada Damkar Perlu Ditambah

PENGADAAN mobil pemadam menjadi topik bahasan pasa Suara Buleleng, Senin (18/11) kemarin. Selain damkar juga disorot soal alih fungsi lahan. Berikut rangkumannya.

Gung Surya di Lovina menyatakan wilayah Buleleng yang begitu luas dan banyaknya terjadi kebakaran lahan dan rumah perlu mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah. Guna menunjang kinerja tersebut perlu adanya penambahan mobil pemadam mengingat yang saat ini dioprasikan ada kendaraan yang sudah berumur hampir 20 tahun. Untuk itu perlu peremajan dalam pengadaan prasarana dan sarana di Dinas Pemadam di Buleleng dengan memasukkan dalam skala prioritas dalam nota APBD. Ia juga berharap pihak Pemkab Buleleng mengajukan proposal ke pusat guna menambah armada pemadam kebakaran (damkar) di Buleleng.

Sengen di Nagasepaha menyoroti soal alih fungsi lahan.

Dengan banyaknya alih fungsi lahan dari tanah pertaninan dan perkebunan menjadi permukiman perlu mendapatkan pendataan. Mengingat saat ini

banyak bantuan dari pemerintah untuk lahan pertanian.

Dengan banyaknya alih fungsi lahan, maka pemberian dana tersebut perlu dikaji ulang. Sehingga tidak terjadi kebocoran dalam pemberian bantuan tersebut. Termasuk juga persoalan dalam pengenaan pajak warung makan di mana sebelumnya mereka berbentuk warung sehingga perlu diadakan sosialisasi tentang kriteria warung dan rumah makan, agar jelas di mata masyarakat dan juga jelas dalam penerapan pengenaan pajaknya.

Gung De di Jalan Ngurah Rai menyatakan gerak cepat yang telah dilakukan oleh pihak BPBD Buleleng dalam pendataan korban terdampak gempa cukup memuaskan. Terbukti mereka sudah mendapatkan layanan dari pihak BPBD Buleleng dan pendataan sudah dilakukan untuk selanjutnya akan dimintakan bantuan. (kmb)

terjadi saat pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS. Ada hal yang berbeda pada penerimaan CPNS tahun 2019. Setelah sebelumnya penerimaan CPNS mengacu pada Permen-PAN Nomor 37 Tahun 2018, nilai ambang batas SKD CPNS 2018 yakni 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Apa yang dimaksud dengan nilai ambang batas? Nilai ambang batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi CPNS. Pada tahun 2019, pemerintah menurunkan ambang batas atau passing grade dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kemen-PAN RB melalui Permen-PAN RB Nomor 24 Tahun 2019 mengatur penurunan nilai ambang batas, tertulis dalam pasal 3 nilai ambang batas untuk tes karakteristik kepribadian (TKP) adalah 126.

Kemudian untuk tes inteligensi umum (TIU) sebesar 80, dan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebesar 65. Namun, nilai ambang batas tersebut tidak berlaku bagi peserta yang mendaftar pada jenis penetapan kebutuhan formasi khusus di antaranya putra/putri lulusan terbaik berpredikat cumlaude/dengan pujian, penyandang disabilitas, putra/putri Papua dan Papua Barat, serta diaspora.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Tjahjo Kumolo menyebut penurunan

passing grade ini dilakukan karena berkaca pengalaman seleksi CPNS tahun lalu. Saat itu banyak peserta yang tak memenuhi ambang batas yang telah ditetapkan.

Tak hanya dari penurunan nilai ambang batas, kondisi ketenagakerjaan pun memberikan gambaran mengenai peluang yang ada dalam mencari pekerjaan. Mengupas kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali, pada Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat 1,52 persen. Adanya penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil tentunya membawa peluang dan angin segar bagi pencari kerja. Apabila diperhatikan untuk masing-masing kabupaten/ kota di Bali, tingkat pengangguran terbuka tertinggi bulan Agustus 2019 tercatat di Kabupaten Buleleng 3,02 persen dan terendah di Kabupaten Badung 0,38 persen.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan bahwa pada Agustus 2019, sebanyak 3.338.767 orang tercatat sebagai penduduk usia kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas). Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.466.230 orang tercatat sebagai angkatan kerja (penduduk usia kerja yang siap bekerja atau membuka usaha) dan sebanyak 872.537 orang tercatat sebagai bukan angkatan kerja (penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya). Dari total angkatan kerja, sebanyak 2.428.679 orang (98,48 persen) tercatat sebagai penduduk bekerja sedangkan sebanyak 37.551 orang (1,52 persen) tercatat sebagai penduduk yang menganggur.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut pendidikan pada bulan Agustus 2019, didominasi jenjang pendidikan Diploma 1/2/3 dengan persentase 4,03 persen disusul jenjang pendidikan SMK sebesar 2,89 persen, jenjang pendidikan universitas sebesar 2,01 persen, SMA sebesar 1,95 persen, dan terendah diduduki oleh jenjang pendidikan SMP dengan

Warung Global

Hidup Sederhana Tak Mesti Diatur MABES Polri menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/30/XI/HUM.3.4./2019/DIVPROPAM tertanggal 15 November 2019 yang berisi peraturan disiplin anggota Polri, kode etik profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri. Sejumlah poin pola hidup sederhana yang harus dipedomani yakni tidak menunjukkan, memakai, dan memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik di kedinasan maupun di ruang publik. Spontan saja topik ini mengundang opini dari pendengar setia Radio Global 96,5 FM dalam acara Warung Global, apa saja komentar mereka? berikut rangkuman selengkapnya.

Bagi Ketut Mursi di Denpasar, hidup mewah, bahagia sehat.

Beruntung dan kaya raya itu sahsah saja asalkan kekayaan didapat dengan cara benar. Itu merupakan idaman setiap orang.

Sementara Fera dan Kayan di Tabanan mengatakan, memperlihatkan kemewahan bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecurigaan dan iri hati.

Polri terbitkan aturan tak boleh hidup bermewah-mewahan, menurut Werdha di Gianyar, aturan ini aneh. Meskipun aturannya berlaku intern, aturan yang dibuat mestinya yang berhubungan dengan peningkatan kinerja, meminimalisir pelanggaran, bagaimana meningkatkan pemeriksaan sehingga tak terjadi lagi teror dan sebagainya. Berpenampilan wajar dan pantas itu memang harus. Soal penampilan tak usah diatur/ditata. Ia juga bertanya ke mana arah aturan ini, ia belum paham betul sebab banyak hal lain yang justru lebih penting untuk

dibuatkan aturan. Masih, menurut Werdha, jangan sampai aturan ini dibuat hanya mengeluarkan peraturan baru dari pemimpim yang baru terpilih.

Ketut Dawi di Abiansemal juga mempertanyakan apa tujuan dibuat peraturan ini. Wajar setiap orang ingin hidup mewah, apalagi hasil jerih payah sendiri.

Akan menjadi sebuah kepuasan batin bagi setiap orang, kenapa ini justru dilarang? Tapi tetap menunjukkan kemewahan di waktu dan tempat yang pas akan lebih baik.

Bagi Febri di Dalung, peraturan ini hanya terkesan mengurus privasi. Ia menilai ini tak penting, boleh curiga jika penghasilan sedikit tapi hidupnya mewah.

Ia bahkan menilai peraturan ini tidak berbobot.

Sementara Ayu di Petang menilai terlalu lebay/berlebihan, demikian disampaikannya. Memang hidup sederhana jauh lebih baik, tetapi tak mesti dituangkan dalam sebuah peraturan. (sikha)

persentase 0,54 persen. Apabila dikombinasikan dengan formasi yang tersedia dalam seleksi CPNS 2019, dapat kita lihat bahwa formasi yang banyak dicari adalah dari jenjang pendidikan diploma 1/2/3 serta Universitas.

Dilihat lebih jauh mengenai struktur lapangan kerja utama di Bali, tercatat 19,43 persen pekerja di Bali bekerja pada bidang usaha perdagangan, memiliki persentase terbanyak dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang lain. Pegawai negeri sipil yang masuk pada bidang lapangan usaha administrasi pemerintahan menyumbang 5,10 persen atau menduduki posisi ke-7 setelah perdagangan, pertanian, industri, penyedia akomodasi dan makanan, konstruksi, serta jasa lainnya.

Pada seleksi CPNS 2019, formasi dengan alokasi terbesar berturutturut adalah guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis fungsional, dan tenaga teknis lainnya.

Penurunan nilai ambang batas seleksi CPNS tidak serta merta dapat meningkatkan peluang untuk lolos seleksi. Berbanding terbalik dengan diturunkannya nilai ambang batas, BKN memastikan adanya peningkatan kualitas soal.

Dengan tingkat kesempatan kerja sebesar 98,48 persen mengindikasi masih tingginya kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang ada tersebar di berbagai bidang lapangan pekerjaan, tak hanya sebagai pegawai negeri sipil. Masih tetap ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk lolos seleksi. Jika kita jeli, peluang tak hanya tersedia saat adanya penerimaan CPNS, peluang kerja ada setiap saat apabila kita bisa memanfaatkan peluang dari bidang lapangan usaha yang ada.

Berbagai jenis lapangan usaha yang ada memberikan peluang yang sama meskipun dengan prestige yang berbeda.

Penulis, ASN BPS Provinsi Bali

POJOK Pilkada dievaluasi, bukan berarti kembali ke Orde Baru.

- Yang penting tak lahirkan koruptor. *** Sri Mulyani akui penerimaan pajak hingga Oktober baru 65 persen.

- Maklum semua lagi sulit. *** Pembangunan infrastruktur di kawasan Besakih perlu lahan 10 hektar.

- Alih fungsi lagi.

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Nyoman Winata, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: IB. Wirawan Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Pon, 19 November 2019

Upaya Pelestarian Danau Beratan

BPDASHL Unda Anyar Gelar Rapat Harmonisasi dengan Pemkab Tabanan

KONDISI danau di hampir semua daerah terancam kelestariannya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui jajarannya telah menyusun Rencana Pengelolaan (RP) danau. Di Provinsi Bali ada dua RP danau yang akan diimplementasikan di tahun 2020.

Kedua RP danau tersebut mencakup tiga danau sekaligus yakni Danau Buyan dan Danau Tamblingan yang berlokasi di Kabupaten Buleleng dan Danau Beratan di Kabupaten Tabanan. Khusus RP Danau Beratan yang berlokasi di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Senin (18/11) kemarin Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL)

Unda Anyar menggelar rapat harmonisasi dengan mengundang stakeholders terkait dari Pemerintah Kabupaten Tabanan. Rapat berlangsung di Saranam Resort, Baturiti.

Kepala BPDASHL Unda Anyar Dr. Ir. Titik Wurdiningsih, M.Si. menerangkan, rapat ini untuk mengharmonisasikan kembali kegiatan yang ada di RP danau sehingga upaya penyelamatan kelestarian danau bisa segera terwujud. Semua program kegiatan dari instansi atau stakeholders terkait bersinergi yang dituangkan dalam dokumen RP tersebut. ‘’Jadi, semua stakeholder harus berpartisipasi, siapa berbuat apa didalamnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga kualitas air danau tidak menurun namun tam-

bah, meningkat, sedimentasi bisa teratasi dan biota dari danau itu sendiri bisa meningkat,’’ terangnya.

Guna memastikan program pokja Danau Beratan berjalan dengan baik, pihaknya berencana melakukan evaluasi setiap tahun. ‘’Setelah rapat harmonisasi ini akan ada pertemuan lanjutan dan evaluasi tiap tahun sesuai kondisi terkini. Diharapkan program pelestarian danau bisa saling bersinergi sehingga tidak ada tumpang tindih,’’ terangnya.

Sementara itu, tim ahli dari Universitas Udayana Dr. Ir. Ni Luh Kartini memaparkan, berdasarkan klasifikasinya, air di Danau Beratan masuk dalam kelas II atau tidak layak dikonsumsi, namun masih layak untuk perikanan dan pariwisata. Ia

menyebut pencemaran air Danau Beratan disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya karena aktivitas pertanian yang belum organik, aktivitas boat, termasuk belum adanya IPAL untuk pengelolaan limbah selain juga persoalan sampah. ‘’Kalau dulu danau cenderung bisa terfilterasi alami dari limbah melalui tanah dan tanaman-tanaman tertentu di pinggiran danau. Sedangkan saat ini pembuangan limbah langsung menuju ke danau,’’ ucapnya.

Kartini mengatakan, permasalahan yang paling penting adalah bagaimana membangun sinergi dan komunikasi antara masyarakat dengan desa dinas, adat, dan pemerintah untuk menjaga danau. ‘’Bagaimana mereka

RAPAT - Rapat harmonisasi RP Danau Beratan yang bertujuan merumuskan langkah melestarikan Danau Beratan. berkolaborasi menjaga danau dan harus satu kata,’’ terangnya.

Sementara itu, Sekda Tabanan I Gede Susila yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabanan I Made Subagia mengatakan sangat mengapresiasi atas

prakarsa adanya RP Danau Beratan. Pihaknya berharap seluruh instansi terkait dapat bersinergi dalam pemulihan ekosistem danau. ‘’Seperti diketahui, dalam penanganan perlu adanya kerja sama multisektor dan terintegrasi dalam mencari jalan ke luar

mengatasi permasalahan danau yang masih terjadi sampai saat ini,’’ terangnya.

Diharapkan dengan adanya harmonisasi program yang sudah disusun dalam RP Danau Beratan bisa menjadikan danau tersebut lestari dan tidak tercemar. (ad472)

KPU Minta Tambahan Anggaran Pilbup Tabanan (Bali Post) -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 5 miliar guna melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020. Tambahan tersebut guna menyesuaikan kenaikan honorarium badan ad-hoc yang meliputi PPK, PPS, dan KPPS.

Bali Post/bit

ANGGARAN PILKADA - Rapat Kerja Komisi I DPRD Tabanan yang salah satunya membahas anggaran pilkada.

SOSOK Taati Aturan Kepegawaian

SELURUH pegawai Pemkab Tabanan tidak boleh main-main terhadap disiplin kerja. Sebab kedisiplinan sangat menentukan kinerja pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Senin (18/11) kemarin. Menurutnya, ASN maupun honorer harus mematuhi aturan kepegawaian mulai dari mengikuti apel, absensi dan melakukan aktivitas pelayanan masyarakat dalam rangka melaksanakan program pemerintah dengan baik. ‘’Disiplin yang tinggi merupakan cerminan dari sumber daya manusia yang berkualitas. Disiplin Aparatur Sipil Negara merupakan komitmen dan ke-

sanggupan kita untuk mentaati dan berkewajiban serta menghindari larangan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin yang berlaku,’’ tegas Sanjaya. Berbicara pelayanan publik di Tabanan, Sanjaya menyebutkan, progresnya sudah sangat baik. Terbukti, pelayanan publik di Tabanan mendapatkan apresiasi dari Ombudsman. ‘’Adapun yang perlu kita apresiasi adalah kinerja ASN atau OPD yang kinerjanya sangat baik adalah Disdukcapil. Ini terobosannya sangat baik. Kemudian Dinas Perizinan sudah melakukan terobosan, begitu juga dengan Bakeuda khusus bagian yang menangani pajak,’’ imbuhnya. (bit)

Main Pukul di Arena Tajen, Warga Kayupuring Dipolisikan Tabanan (Bali Post) I Gede Andre Suardana Putra (41), warga Banjar Dinas Kayupuring, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan harus berurusan dengan kepolisian.

Dia diduga menganiaya Made Dodi Artawan (28), warga Banjar Dinas Palisan, Desa Bantiran, Pupuan, Minggu (17/11) sore. Belum diketahui penyebab persoalan tersebut.

Namun diduga hal ini dipicu persoalan utang-piutang.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 Wita. Saat itu korban bersama rekannya datang ke arena tajen di Banjar Kayupuring.

Tiba di lokasi, korban dudukduduk. Tak lama kemudian ia dipukul oleh pelaku dari belakang. Pipi kirinya lebam akibat pukulan tersebut.

Awalnya korban mengira rekannya yang memukul dengan maksud bercanda.

Setelah dilihat, ternyata An-

dre Suardana yang memukul.

Keributan tak bisa dihindarkan. Warga pun harus turun tangan melerai.

Tidak terima dengan pemukulan tersebut, korban melapor ke Polsek Pupuan.

Ia juga meminta visum. Berdasarkan laporan tersebut, pelaku akhirnya dipanggil dan dimintai keterangan di Mapolsek Pupuan.

Kapolsek Pupuan AKP Kade Ardika, Senin (18/11) kemarin, membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan tersebut. Sejauh ini pihaknya masih meminta keterangan terduga pelaku, korban dan para saksi. Korban juga sudah dimintakan visum. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 352 ayat (1) KUHP tentang pengniayaan ringan dengan ancaman dua bulan penjara. ‘’Kasusnya masih didalami termasuk motifnya,’’ jelasnya. (kmb28)

Kenaikan honorarium tersebut berdasarkan surat KPU-RI tertanggal 28 Oktober 2019 yang merupakan tindak lanjut surat Menteri Keuangan RI. Dalam surat nomor S-735/MK.02/2018 tertanggal 7 Oktober 2019, Menteri Keuangan menaikkan honorarium badan adhoc. Kenaikannya beragam mulai dari Rp 150 ribu sampai Rp 350 ribu, tergantung posisinya.

KPU Tabanan menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi I DPRD Tabanan di ruang rapat DPRD Tabanan, Senin (18/11) kemarin. Namun, tambahan anggaran yang diharapkan KPU terancam tak bisa dialokasikan. Sebab APBD 2020 sudah ketok palu.

Ketua KPU Tabanan I Gede Putu Weda Subawa menyampaikan, untuk anggaran Pilbup Tabanan dari yang sebelumnya diajukan sebesar Rp 46 miliar, hanya bisa dipenuhi Rp 25 miliar.

Artinya, dengan anggaran tersebut pihaknya telah melakukan rasionalisasi anggaran sejak pengajuan awal seperti anggaran kampanye dan perhitungan calon maksimal tiga calon.

Terkait rencana kenaikan honorarium ad-hoc, sebenarnya sudah disampaikan ke Pemkab Tabanan pada 4 November lalu atau sebelum penetapan APBD Tabanan 2020. ‘’Kami juga tidak tahu pasti kenapa respons terhadap surat kami terlambat.

Padahal sudah kami sampaikan sebelum penetapan

Tabanan (Bali Post) Komisi II DPRD Tabanan, Senin (18/11) kemarin menggelar sidak ke Yeh Gangga Beach Club. Sidak tersebut guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menyebutkan akomodasi pariwisata di kawasan Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan tersebut belum memiliki izin dan melanggar sempadan pantai.

Dari pertemuan dengan OPD terkait, pemilik properti serta aparat desa setempat diketahui bangunan tersebut hanya sebatas mengantongi Informasi Tata Ruang (ITR) dan berdiri di sempadan pantai. Di sisi lain, sejumlah masyarakat Yeh Gangga dan krama adat di Desa Sudimara sangat mendukung keberadaan bangunan tersebut karena dapat menunjang pariwisata.

Apalagi penampilan Pantai Yeh Gangga kali ini lebih tertata dibandingkan sebelumnya yang penuh sampah. Bahkan pihak desa adat berharap bangunan tersebut tidak ditutup dan terus beroperasi.

Rombongan dewan yang dip-

impin langsung Ketua Komisi II Nyoman Lara. Sedangkan anggota Komisi II yang hadir yakni Made Edy Wirawan, I Putu Gede Desta Kumara, A.A. Sagung Ariani, serta Nyoman Arnawa yang juga Ketua Fraksi PDI-P DPRD Tabanan.

Ketua Komisi II Nyoman Lara dalam pertemuan dengan Bendesa Adat Yeh Gangga Ketut Dolia, Perbekel Sudimara terpilih I Made Ariadi serta instansi terkait dari Pemkab Tabanan menjelaskan, legislatif sangat mendorong dan mendukung adanya warga lokal yang memajukan pariwisata. Apalagi Tabanan saat ini memang gencar mengejar target PAD. ‘’Sepanjang itu memenuhi aturan main yang jelas,’’ ujarnya.

Dalam sidak tersebut masih banyak ditemukan kerancuan.

Eksekutif belum dapat memberikan gambaran mana yang disebut dengan bangunan semipermanen dan permanen. Sebab selain Yeh Gangga Beach Club, di sebelah timurnya juga ada bangunan serupa. Di samping itu, Pemkab Tabanan belum memiliki RTRW dan

APBD,’’ ungkapnya.

Beruntung DPRD Tabanan merespons cepat terkait usulan tersebut dan menggelar rapat kerja membahas persoalan ini dengan eksekutif. ‘’Dewan sudah komitmen mengawal penambahan anggaran ini. Semoga segera dapat direalisasikan oleh eksekutif,’’ harapnya.

Asisten I Sekta Tabanan I Wayan Miarsana menegaskan, usulan penambahan anggaran Pilbup akan segera dibahas kembali karena saat ini masih menunggu rekomendasi dari Pemprov Bali terkait hasil fasilitasi dan verifikasi APBD 2020. ‘’Mungkin setelah itu kami akan bahas kembali termasuk juga dengan dewan. Dengan catatan, tak mengubah KUA-PPAS

lagi,’’ tegas Miarsana.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah Ni Wayan Mariati menjelaskan, untuk permohonan tambahan dana honor kemungkinan akan dibahas lebih lanjut setelah turunnya rekomendasi dari Gubernur. Pembahasan dilakukan di internal TAPD maupun tim anggaran di DPRD. ‘’Kemungkinan bisa disikapi setelah hasil evaluasi datang, sehingga ada kesempatan melakukan pembahasan,’’ ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan yang hadir dalam rapat ini menyampaikan, pembahasan terkait penambahan anggaran pilkada sudah dilakukan antara Ketua KPU provinsi seluruh Indonesia. ‘’Bentuk antisipasi yakni melakukan rasionalisasi anggaran pilkada. Artinya, untuk yang tidak terlalu mendesak terpaksa dipotong,’’ kata Lidartawan. (kmb28)

Komisi II Sidak ke Yeh Gangga Beach Club

Bali Post/bit

SIDAK - Komisi II DPRD Tabanan sidak ke Yeh Gangga Beach Club.

RDTR yang mengatur zona pembangunan.

Lara pun meminta pemilik Yeh Gangga Beach Club segera melengkapi izin yang diperlukan. Dia juga menegaskan, meski saat ini belum mengantongi IMB, pajak tetap dikenakan kepada akomodasi tersebut.

Hal serupa disampaikan anggota Komisi II, Made Edi Wirawan. Menurutnya, dalam

membangun usaha apa pun, tetap harus menghormati aturan. ‘’Masalah ini harus diberikan solusi yang jelas,’’ ujarnya.

Kabid Pelayanan Non-Perizinan DPMPPTSP Tabanan Endah Setyaningsih menegaskan, akomodasi tersebut baru memiliki ITR. Tetapi Yeh Gangga Beach Club sudah mendaftar Nomor Induk Perusahaan (NIP) secara online. (kmb28)

Ritual ”Nuasen” di Pura Luhur Batukau

Awali Rangkaian ”Karya Pangurip Gumi”

Bali Post/bit

NUASEN - Ritual nuasen yang digelar di Pura Luhur Batukau, Senin (18/11) kemarin.

Tabanan (Bali Post) – Ritual nuasen atau memulai perencanaan karya secara spiritual digelar Senin (18/11) kemarin, di Pura Luhur Batukau, Penebel. Ritual ini mengawali rangkaian Karya Pangurip Gumi yang puncaknya pada tahun 2020.

Prosesi nuasen ditandai dengan pemasangan patok panyengker oleh Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama sulinggih serta jajaran Panitia Karya Pangurip Gumi. Sebelum melaksanakan nuasen, Wabup Sanjaya yang juga merupakan Ketua Umum Karya Pangurip Gumi ini menjelaskan, kemarin adalah hari baik pelaksanaan nuasen. Jadwalnya pun sudah melalui kesepakatan bersama antara Pemkab Tabanan dengan panitia karya.

Pemilihan hari untuk pelaksanaan ritual tidak bisa asal-asalan atau dipilih secara acak, melainkan harus melalui perencanaan yang matang dengan menggelar koordinasi intensif. ‘’Kita selaku panitia ingin agar pelaksanaan karya yang telah kita rencanakan dari bulan April yang lalu sampai dengan enam bulan ke depan bisa berjalan dengan lancar dan ada pertanggungjawabannya,’’ terangnya.

Lebih lanjut dia mengimbau panitia, ASN, masyarakat dan semua pihak terkait di Tabanan ikut menyukseskan Karya Pangurip Gumi. ‘’Harapan kita di Pemkab adalah apa yang menjadi tujuan kita yaitu karena upacara ini adalah dari pawuus Ida Batara Batukau yang berstana di Pucak Kedaton. Harapan kita, dari sisi pelaksanaan, perencanaan dan pertanggungjawaban bisa berjalan sukses,’’ ungkapnya. (kmb28)

Selasa Pon, 19 November 2019

Piutang RSUD Atas Klaim BPJS Rp 28 Miliar

Singaraja (Bali Post) – Manajemen RSUD Buleleng belakangan ini mengalami masalah krusial.

Masalah itu adalah piutang dana pertanggungan (klaim - red) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Singaraja itu belum dilunasi. Tidak tanggung-tanggung, piutang klaim pasien BPJS di rumah sakit pelat merah itu tercatat Rp 28 miliar. Dipastikan, piutang itu semakin bertambah kalau BPJS tidak segera melunasi utangnya di rumah sakit.

Dari data yang dikumpulkan di lapangan, RSUD menerima pembayaran klaim BPJS Juni 2019 lalu. Setelah itu, dari Juli, Agustus, September, dan Oktober 2019, belum ada pembayaran. Dalam satu bulan saja rata-rata pengajuan dana pertanggungan itu mencapai Rp 7 miliar, sehingga dalam empat bulan ini RSUD memiliki piutang kepada BPJS Rp 28 miliar.

Jumlah itu dipastikan bertambah karena pengajuan dana klaim bulan berikutnya belum dilunasi.

Sejauh ini, RSUD tidak bisa berbuat banyak karena koordinasi ke BPJS belum ada kepastian. Jadi, kapan piutang itu bisa dilunasi.

Bahkan, RSUD hanya disuruh menunggu sampai BPJS menerima kucuran dana dari pemerintah pusat.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Buleleng dr. Gede Wiartana, M.Kes. saat menghadiri rapat pembahasan

Rancangan APBD Buleleng 2020 di gedung DPRD Buleleng, Senin (18/11) kemarin, mengatakan sebenarnya pihak rumah sakit sudah mengikuti regulasi yang diatur BPJS dalam memberikan layanan kesehatan bagi pasien peserta BPJS. Dalam hal permohonan klaim dana pertanggungan, pihaknya tetap mengikuti regulasi yang ada. Bahkan, karena tertundanya pelunasan piutang itu, dia sendiri justru harus menunggak pembayaran belanja medis habis pakai di rumah sakit. Syukurnya, para rekanan pengadaan belanja medis habis pakai itu, dapat memahami kondisi keuangan di rumah sakit, sehingga pelunasannya bisa ditunda sampai awal tahun 2020 mendatang. “Semua regulasi sudah kami ikuti. Tetapi, ketika kami tanyakan hanya disuruh menunggu sampai ada anggaran dari pusat.

Syukurnya kami melakukan

pendekatan dengan rekanan barang medis habis pakai agar bisa menunda bayarnya sampai piutang dibayarkan,” katanya.

Cari Kredit di Bank Untuk menutupi piutang itu, pihaknya mencoba mencari kredit ke bank. Ini sesuai arahan BPJS yang menyebutkan, piutang dapat dijadikan jaminan kredit di bank, sehingga operasional dan kualitas pelayanan di rumah sakit tak terganggu alias dapat berjalan baik. Sayang, upaya itu belum dilakukan.

Alasannya, pertimbangannya sudah mendekati akhir tahun anggaran, sehingga perbankan sulit memberikan kredit kepada RSUD. Namun, kalau sampai tahun 2020, piutang BPJS belum dilunasi, pihaknya baru akan mencari kredit di bank.

“Kami hanya menunggu saja.

Mudah-mudahan ada pelunasan, sehingga kami bisa

keluar dari masalah pelik itu. Kalau sampai awal tahun nanti, piutang tidak dilunasi, baru kami mengajukan kredit ke bank,” jelasnya.

Selain persoalan piutang BPJS yang tidak dilunasi, dr.

Wiartana mengaku, pendapatan rumah sakit pada tahun ini turun Rp 60 miliar.

Situasi ini terjadi karena adanya kebijakan rujukan online (rujol - red) bagi pasien BPJS. Sejak mengikuti kebi-

jakan itu, kunjungan pasien ke RSUD menurun drastis, sehingga hal itu membuat pendapatan rumah sakit ikut terdampak. Turunnya pendapatan ini memaksa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, secara kualitas pelayanan dan biaya operasional di rumah sakit tidak terdampak. Pasalnya, kunjungan pasien menu-

dr. Gede Wiartana, M.Kes.

run. Hal itu juga membuat tanggungan biaya obat dan jasa pelayanan kesehatan menjadi turun dibandingkan sebelumnya. “Karena kebijakan rujol pasien kita menurun, padahal pasien inginnya dirawat di RSUD. Pasien dari fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama BPJS akan merujuk pasien ke rumah sakit tipe D. Jika tidak bisa dilayani agar dirujuk ke rumah sakit tipe C. Kalau tidak bisa dilayani baru dirujuk ke rumah sakit tipe B. Kalau langsung ke RSUD risikonya tidak ditanggung BPJS kecuali pasien emergency,” katanya.

Defisit Anggaran Kepala BPJS Cabang Singaraja Elly Widiani tidak menampik pihaknya masih punya utang ke RSUD dan rumah sakit swasta lain yang telah bekerja sama dengan BPJS. Elly menyebut, tertundanya pembayaran dana pertanggungan itu, karena secara nasional BPJS mengalami defisit anggaran. Situasi ini tidak terelakkan karena pemberlakuan iuran yang tidak sebanding dengan biaya pengobatan yang ditanggung BPJS. Untuk itu, penyesua-

ian iuran BPJS menjadi solusi terbaik agar biaya pertanggungannya dapat dipenuhi BPJS, sehingga tidak sampai berutang ke rumah sakit yang sudah bekerja sama.

“Utang kami ke RSUD sampai Juni kalau tidak salah Rp 17 miliar. Kami pastikan bertambah karena memang belum dilunasi. Ini situasi nasional karena dana pertanggungan tarif iuran itu tidak sebanding, sehingga diambil langkah penyesuaian tarif,” katanya.

Atas utang itu, Elly mengaku telah menyarankan rumah sakit memakai dokumen piutang dana pertanggungan BPJS menjadi agunan kredit di bank. Kredit itu kemudian dapat dipakai sehingga tidak mengganggu pelayanan dan biaya operasional di rumah sakit. Jika ini tidak bisa dilakukan, maka mau tidak mau, rumah sakit harus menunggu sampai pemerintah pusat mengucurkan dana untuk melunasi semua utangnya di rumah sakit.

“Inginnya biar cepat dilunasi.

Apalagi ada aturan denda satu persen per bulan. Sehingga, ini akan menambah utang kami di rumah sakit,” jelasnya. (kmb38)

RAPBD Buleleng 2020

Dewan Usulkan PAD Dinaikkan Rp 31 Miliar

Singaraja (Bali Post) – DPRD Buleleng semakin intens membahas Rancangan APBD Buleleng tahun 2020.

Kenaikan Rancangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun depan dianggap sangat penting dibahas dewan. Dari RAPB pemerintah sektor PAD dirancang Rp 389 miliar. Namun, target itu dinilai memungkinkan digenjot, sehingga dewan meminta rancangan target PAD itu dinaikkan lagi Rp 31 miliar.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Buleleng dengan pemerintah daerah di gedung dewan Senin (18/11) kemarin.

Rapat dipimpin Ketua Dewan Gede Supriatna bersama Wakil Ketua Ketut Susila Umbara dan Ni Made Putri Nareni. Sementara pemerintah daerah diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Gede Suyasa bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Gede Supriatna mengatakan, dari pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dengan gabungan komisi-komisi terungkap target PAD yang dirancang paling tinggi mampu direalisasikan sebesar 90 persen. Capaian itu dinilai belum bersumber dari PAD murni, karena pada tahun sebelumnya ada sumber

dana lain dimasukkan dalam nomenklatur APBD. Seperti kucuran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, seiring kebijakan keuangan terbaru, kucuran dana itu tidak lagi masuk unsur APBD, sehingga situasi ini berdampak pada capaian target PAD yang sudah dirancang.

Di sisi lain, sektor PAD tahun 2020 mendatang berpotensi digenjot. Hal ini bisa dilakukan dengan optimalisasi penagihan piutang pajak daerah. Seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, serta piutang Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Selain itu, penggalian potensi penghasil PAD seperti pajak reklame dan pendapatan dari sektor lain berpeluang menambah pundi-pundi PAD itu sendiri.

“Kalau dari rancangan APBD dan terutama PAD memang sudah realistis. Namun, dari kajian kami di dewan masih memungkinkan menaikkan PAD kita lagi Rp 31 miliar.

Dari mana penambahan itu?

Dari panagihan piutang pajak dan menggali potensi pendapatan yang selama ini belum digarap seperti pajak reklame yang memiliki potensi lumayan besar,” katanya.

Di sisi lain, Sekretaris DPC

PDI Perjuangan Buleleng ini menyebut, harapan PAD bisa terealiasi lebih besar dari pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) RSUD Buleleng. Hanya, rumah sakit sendiri pendapatannya turun Rp 60 miliar. Namun, dewan sangat mengapresiasi upaya yang ditempuh manajemen RSUD menambah target pendapatannya tahun mendatang.

Bisa menaikkan pendapatan antara Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar.

“Kita memahami sendiri BLUD RSUD juga pendapatannya turun dan tahun depan kami mengapresiasi kalau target PAD-nya dirancang bisa meningkat antara Rp 1 sampai Rp 2 miliar dari target yang sudah dirancang Rp 107 miliar,” jelasnya.

Menanggapi saran tersebut, Asisten Administrasi Umum Gede Suyasa mengatakan, dari kajian teknis PAD yang dirancang Rp 389 miliar itu berasal dari sumber pendapatan daerah murni. Target PAD sebesar itu di luar dari pendapatan BLUD RSUD, sehingga pihaknya mengklaim, bahwa target pendapatan itu sebenarnya sudah mengalami kenaikan Rp 5 miliar. Situasi ini berbeda dari tahun sebelumnya,

Kerugian Gempa 5,1 SR Capai Rp 1,6 Miliar Lebih Pendataan kerusakan rumah penduduk dan fasilitas umum (fasum) pascagempa 5,1 skala Richter (SR) yang melanda Buleleng, Kamis (14/11) lalu, telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hasil sementara menunjukkan kerusakan terjadi di tiga kecamatan yaitu, Seririt, Gerokgak, dan Sukasada. Tidak tanggung-tanggung, dari ketiga wilayah terdampak gempa itu kerugian meteriil lebih dari Rp 1,6 miliar. Lalu, apa upaya BPBD dan BMKG untuk memudahkan tahapan mitigasi dan penanggulangan bencana itu?

UNTUK membantu perbaikan rumah warga dan fasilitas umum (fasum), BPBD mengajukan proposal kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali dan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Keterangan dari Posko Siaga Bencana BPBD Buleleng, Minggu (17/11) lalu, dari tiga wilayah itu, kerusakan terparah dialami di Kecamatan Seririt. Di kecamatan itu total kerugiannya mencapai Rp 1,3 miliar lebih. Rinciannya, 62 unit rumah warga mengalami kerusakan setelah diguncang tiga kali gempa itu. Kerusakan ini dialami warga di Desa Bestala, Patemon, Pengastulan, Uma Anyar, Pangkung Paruk, Kalisada, Lokapaksa, Tangguwisia, Ularan, Ringdikit, Rangdu, Mayong, dan Kelurahan Seririt. Selain rumah yang rusak, ada 24 lokasi fasum di kecamatan ini ikut terdampak akibat gempa di pengujung tahun ini.

Dampak gempa juga menimbulkan kerusakan di Kecamatan Gerokgak. Di wilayah ini kerugian meteriil-nya mencapai Rp 222,5 juta lebih. Sebab, terdiri dari 19 unit rumah warga mengalami kerusakan dan 7 lokasi fasum juga ditemukan rusak. Sebaran rumah warga yang rusak itu di Desa Tukad Sumaga, Celukan Bawang, Pengulon, Patas, Musi, Sanggalangit, Tinga Tinga, dan Desa Penyabangan.

Sementara di Kecamatan Sukasada ada satu rumah warga yaitu di Desa Kayu Putih Melaka rusak. Setelah dihitung, nilai kerugian meteriil rumah warga tersebut Rp 25 juta.

Kepala Pelaksana BPBD Buleleng I.B. Suadnyana mengatakan, pendataan desa yang terdampak gempa itu selain dilakukan secara personel posko siaga bencana, pihaknya juga menerima laporan kerusakan rumah penduduk atau fasum dari aparat pemerintahan desa dan kelurahan. Data yang sudah dikumpulkan itu masih bersifat sementara. Dikatakan berpeluang bertambah. “Saat ini sedang divalidasi. Data sementara kerugiannya cukup besar dan kami masih menunggu kemungkinan ada tambahan,” jelasnya.

Setelah data kerusakan dinyatakan final, mantan Camat Buleleng ini menyebut, BPBD akan melakukan upaya perbaikan terhadap rumah dan fasum tersebut. Hanya, karena kerugian materiil besar, sehingga tidak memungkinkan ditanggung Pemkab Buleleng secara penuh. Untuk itu, pihaknya memilah penanganan kerusakan akibat gempa itu. Kerusakan yang masuk kategori ringan ditangani kabupaten.

Sedangan, kerusakan kategori sedang proposalnya diajukan ke Provinsi Bali. Penanganan kerusakan kategori berat proposalnya dikirim ke BNPB Pusat. “Karena kita tidak mam-

pu menangani 100 persen. Cara yang kita sudah lakukan seperti menangani dampak bencana gempa di Lombok beberapa waktu lalu. Kami pilah–pilah yang rusak ringan ditangani APBD melalui instansi terkait.

Kerusakan sedang dimintakan bantuan ke Provinsi Bali, termasuk rusak berat ke pusat,” jelasnya.

Pascagempa melanda Buleleng, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat kata Suadnyana, akan memasang alat Intensity Meter di beberapa daerah di Bali.

Perangkat ini untuk mendeteksi besarnya intensitas atau dampak getaran gempa, sehingga memudahkan tahapan mitigasi dan penanggulangan bencana di wilayah terdampak.

Tercatat 50 unit Intensity Meter dipasang dan 12 unit di antaranya dipasang di Buleleng. Lokasi yang dipasangi perangkat itu di antaranya di Kantor Camat Tejakula, Camat Kubutambahan, Kantor Perbekel Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kantor Perbekel Desa Munduk Bestala, Kecamatan Seririt, Kantor Camat Busungbiu, Kantor Perbekel Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu, Kantor BPBD Buleleng, Kantor Perbekel Desa Musi, Kantor Perbekel Desa Tukad Sumaga, Kantor Perbekel Desa Pejarakan, dan Kantor Perbekel Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokgak. (mud)

di mana ada kucuran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang masuk nomenklatur APBD mencapai Rp 88 miliar. Kucuran dana tersebut dapat mendongkrak PAD, namun sekarang kebijakan itu sudah berubah, seh-

ingga sumber pendapatan itu hilang. Dampaknya rancangan PAD turun. “Dari rancangan awal kita pasang Rp 444 miliar. Kemudian karena BLUD pendapatannya turun Rp 60 miliar, sehingga PAD murni kita adalah Rp 389 miliar. Kami

berpendapat hal itu realistis.

Terkait penurunan pendapatan BLUD RSUD, Suyasa menyebutkan untuk menutupi penurunan pendapatan itu, manajemen nantinya akan melakuan terobosan dalam menambah pendapatan, sehingga

diperkirakan akan menghasilkan tambahan pendapatan hingga Rp 2 miliar. “Pengalaman ini menjadi pembelajaran kita dalam merancang pendapatan ke depan, dengan perhitungan yang akurat,” tegasnya. (kmb38)

Selasa Pon, 19 November 2019

Dewan Soroti Keterlambatan Pencairan Dana Desa Gianyar (Bali Post) -

Pencairan dana desa di Kabupaten Gianyar sering mengalami keterlambatan.

Kondisi ini memberi dampak signifikan terhadap penggunaan anggaran, terutama pada pencairan triwulan ketiga. Seperti sejumlah proyek yang tidak terlaksana, hingga pembuatan pertanggungjawaban anggaran di akhir tahun yang tidak sesuai realisasi. Kondisi ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Gianyar I Gusti Ngurah Anom Mesta, Senin (18/11) kemarin.

I Gusti Ngurah Anom Mesta

Bali Post/kmb35

Anom Mesta mengatakan, lambatnya pencairan dana desa bisa dipicu sejumlah faktor. Mulai dari beberapa desa yang lambat melaporkan pertanggungjawaban, hingga lamanya proses pencairan dari pemerintah pusat hingga di tingkat kabupaten. ‘’Harus

cari jalan keluar dari kondisi ini. Mungkin saja laporan di beberapa desa yang terlambat sehingga memicu keterlambatan secara keseluruhan,’’ kata politisi Partai Golkar ini.

Menurut Anom Mesta, yang menjadi persoalan krusial dari kondisi ini adalah

dalam tahap realisasi anggaran, kerap terkendala pada batas waktu penggunaan anggaran. Bahkan ada sejumlah proyek yang tidak terealisasi karena pemborong tidak mau mengambil risiko dengan waktu pengerjaan yang terbatas. ‘’Proyek besar di desa

bisa tidak selesai. Bahkan ada yang tidak berani ambil proyek karena keterbatasan waktu,’’ ujarnya.

Disinggung terkait pihak desa yang sampai kelimpungan membuat pertanggungjawaban di akhir tahun, Anom Mesta menegaskan, persoalan ini yang mesti mendapat perhatian serius. Sebab, apabila terjadi kesalahan fatal dalam pertanggungjawaban bisa berbuntut masalah hukum. ‘’Ini yang harus diwaspadai.

Jangan sampai ada yang ngawur membuat pertang-

gungjawaban anggaran,’’ katanya mengingatkan.

Anom Mesta menilai keterlambatan pencairan dana desa ini perlu diselesaikan secara bersama. Kendala yang dihadapi di masingmasing desa, hingga kendala yang dihadapi pemerintah harus diketahui secara pasti. ‘’Maka dari itu perlu duduk bersama terkait hambatan di desa dalam melaporkan dan hambatan pemerintah untuk mencairkan. Ini perlu dicarikan jalan keluarnya,’’ tegasnya. (kmb35)

111 Warga Ajukan Permohonan Eraterang di PN Gianyar Gianyar (Bali Post) Sejak Agustus 2019, Pengadilan Negeri (PN) Gianyar sudah menerapkan surat keterangan elektronik (Eraterang). Tiga bulan penerapan sistem tersebut, hingga kini sudah tercatat 111 pemohon yang telah mengajukan Eraterang. Hal ini diungkapkan Humas PN Gianyar Wawan Edy Prastiyo, Senin (18/11) kemarin.

Menurut Wawan Edy Prastiyo, hal itu berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/ SK/HM02.3/2/2019 tentang pemberlakuan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu plus (PTSP+) dan surat Eraterang di lingkungan peradilan umum. Terhitung sejak 16 Agustus 2019, PN Gianyar telah memberlakukan penggunaan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu plus (PTSP+) dan surat eraterang. “Eraterang merupakan aplikasi permohonan surat keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh pemohon di manapun berada, selama tersedianya jaringan internet dan ponsel pintar atau komputer,” jelasnya.

Untuk PN Gianyar, kata dia para pemohon mengajukan permohonan surat keterangan tidak pernah sebagai terpi-

dana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. “Ini juga sebagai syarat untuk pencalonan kepala desa dan perbekel serta ada beberapa pemohon untuk melengkapi syarat mengikuti penyumpahan sebagai advokat,” katanya.

Wawan Edy Prastiyo menambahkan, aplikasi Eraterang ini membantu para pemohon surat keterangan, karena pemohon cukup menyiapkan identitas diri seperti KTP/SIM, SKCK terbaru, pas foto. Selanjutnya pemohon membuka situs Eraterang dan mengunggah semua persyaratan tersebut melalui aplikasi Eraterang. “Setelah proses pendaftaran dan semua persyaratan selesai diunggah, maka surat keterangan bisa diambil di Kantor Pengadilan Negeri Gianyar,” jelasnya.

Dengan adanya 111 permohonan surat keterangan melalui aplikasi Eraterang dalam rentang waktu tiga bulan terakhir di PN Gianyar, menunjukkan jika masyarakat di Kabupaten Gianyar sudah bisa merasakan kemudahan akses berbasis online. “Hal ini juga mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh PN Gianyar,” tegasnya. (kmb35)

Bali Post/kmb35

VESPA - Rombongan wisatawan penggemar Vespa dari ScootBro Vespa Club Filipina mengunjungi salah satu objek wisata di Tegallalangg.

Geliatkan Wisata Hobi

DSC Bali Tarik Skuteris Asing

Bali Post/kmb35

PERMOHONAN - Suasana pelayanan permohonan Eraterang di PN Gianyar.

Gudang Barang Kantor Dinas Pertanian Terbakar Gianyar (Bali Post) Musibah kebakaran terjadi di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, Senin (18/11) kemarin. Kebakaran ini menghanguskan gudang barang inventaris di kantor tersebut. Sementara itu, penyabab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat Polsek Gianyar.

Informasi yang dihimpun di lapangan, kebakaran ini pertama kali diketahui oleh sejumlah pegawai, sekitar pukul 12.30 Wita. Saat itu sejumlah pegawai yang sedang bekerja mencium bau benda yang terbakar. Setelah dicek sumber bau tersebut, tampak kepulan asap dari lantai dua Kantor Dinas Pertanian.

Melihat kejadian itu, pegawai kantor tersebut berupaya memadamkan api pada gudang inventaris kantor yang ada di lantai dua. Proses pemadaman ini menggunakan alat seadanya, sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gianyar I Made Watha mengatakan, kebakaran itu dilaporkan oleh pegawai kantor setempat pada Senin siang sekitar pukul 12.42 Wita. Personel pemadam kebakaran Gianyar tiba di lokasi pukul

12.45 Wita. ‘’Setiba di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman. Yang terbakar adalah gudang barang inventaris kantor,’’ jelasnya.

Menurut Watha, pihaknya mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Anggotanya memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk memadamkan api sampai proses pendinginan.

Gudang yang ada di lantai dua bangunan tersebut berukuran memanjang, dengan luas mencapai 6 x 1,5 meter. ‘’Korban jiwa tidak ada, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan,’’ katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Gianyar Kompol Ketut Suastika membenarkan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait musibah kebakaran yang terjadi di gudang barang inventaris Dinas Pertanian Gianyar tersebut. ‘’Penyebab kebakaran belum diketahui, mengingat lokasi kebakaran merupakan ruangan terbuka yang menjadi ventilasi udara ruang pertemuan Kantor Dinas Pertanian yang dalam keadaan terkunci,’’ katanya dan menambahkan, barang yang terbakar di antaranya sofa bekas dan kursi lipat yang sudah rusak. (kmb35)

Gianyar (Bali Post) Kerap berpenampilan nyeleneh, ternyata klub Vespa juga bisa menjadi komoditi pariwisata. Seperti Dewata Scooter Club (DSC) Bali yang kini kebanjiran kunjungan klub Vespa luar negeri. Minggu (17/11) hingga Senin (18/11) kemarin, sedikitnya 40 orang skuteris dari Filipina secara khusus berwisata ke Bali yang dipandu oleh anak-anak DSC untuk menikmati sejumlah objek wisata di kawasan Ubud dan Kecamatan Tegallalang.

Laurito, salah seorang pimpinan rombongan penggemar vespa asal Filipina, mengatakan rombongannya memang penggemar Vespa yang memiliki klub bernama ScootBro Filipina. Mereka

sangat tertarik berkunjung ke Bali tidak hanya lantaran keindahan alam dan budayanya, namun juga karena di Pulau Bali ada klub Vespa yakni DSC Bali.

Ketua Umum DSC Bali I Wayan Ekayana yang memimpin langsung penjamuan hingga pemanduan ke sejumlah objek wisata mengakui, jika pihaknya sering menerima kunjungan wisatawan yang merupakan penggemar Vespa dari luar negeri. Tidak sedikit dari mereka datang dengan rombongan. Bahkan minggu sebelumnya dirinya kedatangan wisatawan atau skuteris asal Italia yang langsung membawa Vespa dari negaranya. “Akhir tahun ini memang banyak rombongan penggemar Vespa mancaneg-

ara yang akan mengunjungi Bali. Ini juga peluang bagi anggota kami yang bergerak di bidang pariwisata. Mulai dari penyiapan penginapan, rental Vespa dan paket wisata lainnya,” ungkap pria yang juga anggota DPRD Gianyar ini.

Ekayana langsung memanfaatkan peluang ini dengan mencoba menawarkan pariwista berbasis hobi. Tidak hanya itu, ia juga menggagas event Vespa Word Day 2020 bersama beberapa pentolan Vespa se-Indonesia. Syukurnya, dengan berdiplomasi langsung pada acara Vespa World Days (VWD) di Zanka, Hungaria, September 2019 lalu, Bali akhirnya diputuskan menjadi tuan rumah event Vespa dunia bergengsi itu. Pada kesempatan itu,

Ekayana juga langsung mengundang komunitas Vespa seluruh dunia untuk hadir pada Vespa Word Day 2020 di Bali.

“Kami menargetkan kehadiran wisatawan atau skuteris seluruh dunia hingga puluhan ribu orang. Kami juga sempat keliling Eropa untuk mengundang mereka datang ke Bali. Syukurnya, sampai saat ini penggemar Vespa dari 38 negara seperti Australia, Inggris, Italia, negera-negara Eropa, Hongkong, China, dan Filipina mepastikan akan hadir di VWD 2020,” ujarnya.

Ekayana menyakini pariwisata berbasis hobi ini juga memberikan warna baru dalam mendongkrak kepariwisataan Bali. Oleh karena itu, DSC Bali mewajibkan diri untuk berbenah, memper-

siapkan diri untuk melayani kunjungan rombongan klubklub Vespa dari berbagai negara ini.

Kediaman Ekayana di Banjar Sapat, Tegallalang, Gianyar yang selama ini dijadikan markas DSC mulai dipermak. Sejumlah guest house dibangun untuk memenuhi permintaan sejumlah pengunjung. “Bulan depan rombongan penggemar Vespa dari Australia juga akan berkunjung. Beberapa teman sudah menyiapkan usaha rental Vespa matic untuk mendukung kegiatannya.

Syukurnya, mayoritas anggota kami bergerak di bidang pariwisata. Intinya dengan berhobi Vespa, kami juga ingin memajukan pariwisata,” tegasnya. (kmb35)

5.387 Warga Belum Lakukan Perekaman E-KTP Gianyar (Bali Post) Warga yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Gianyar tercatat 387.652 orang. Dari jumlah itu, 5.387 orang belum melakukan perekaman KTP elektronik atau e-KTP. Saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gianyar masih berupaya menyisir wajib KTP tersebut. Kepala Disdukcapil Gianyar Putu Gede Bhayangkara mengatakan hal itu, Senin (18/11) kemarin.

Menurut Bhayangkara, jumlah penduduk Gianyar sebanyak 501.158 jiwa. Warga wajib KTP sebanyak 387.652 orang, di mana 5.387 orang di antaranya belum melakukan perekaman. Ditegaskan, pihaknya akan terus menyisir wajib KTP yang belum melakukan perekam tersebut. ‘’Kami terus melakukan penyisiran,’’ ujarnya.

Bhayangkara menambahkan, mereka yang belum melakukan perekaman e-KTP sebagian besar dari kalangan pelajar yang menginjak umur 17 tahun sampai 18 tahun. ‘’Lebih banyak kalangan

siswa SMA,’’ jelasnya.

Selain menyisir warga yang belum melakukan perekaman, kata Bhayangkara, pihaknya juga melakukan penyisiran KTP ganda. Hasilnya didapati sebanyak 153 warga yang memiliki KTP ganda atau perekaman ganda. Ditegaskan, hal ini sudah divalidasi, sehingga tidak ada lagi yang memiliki identitas ganda. ‘’Yang ganda langsung kita selesaikan, biar tidak ada persoalan,’’ tegasnya.

Bhayangkara juga menjelaskan terkait program Aksi Jemput Bola (Sijebol) Disdukcapil, selain memberikan pelayanan perekaman kepada warga yang disabilitas, pemangku atau sulinggih, jajarannya juga selalu hadir saat ada perhelatan yang melibatkan massa. ‘’Seperti beberapa waktu lalu, saat Festival Payangan, Disdukcapil hadir dari awal sampai akhir untuk memberikan pelayanan perekaman bagi warga yang belum memiliki e-KTP,’’ ujarnya.

Persoalan lainnya, kata Bhayangkara, tidak semua warga yang melakukan per-

ekaman langsung mendapatkan e-KTP. Dikatakan, saat ini blangko e-KTP sedang kosong dan sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri. ‘’Begitu menjelang habis, kita langsung ajukan permohonan blangko. Namun, blangko

datangnya sedikit-sedikit, karena sebaran blangko ke seluruh Indonesia,’’ jelasnya.

Berdasarkan data di Disdukcapil Gianyar, tercatat keseluruhan e-KTP yang sudah tercetak sebanyak 380.191 blangko. Sedangkan warga yang sudah melaku-

kan perekaman dan belum mendapat e-KTP sebanayak 2.335 orang. ‘’Masih kurang 2.335 blangko e-KTP. Ini belum termasuk yang belum melakukan perekaman. Mudah-mudahan blangko bisa datang secepatnya,’’ katanya. (kmb35)

Bali Post/kmb35

PELAYANAN - Suasana pelayanan perekaman e-KTP di Kantor Disdukcapil Gianyar, beberapa waktu lalu.

Selasa Pon, 19 November 2019

Antisipasi Gugatan Paslon ke MK

Bawaslu Juga Minta Tambahan Anggaran

Pande Made Ady Muliawan

SOSOK Sedikit Generasi Muda ke Pasar MINAT generasi milenial untuk datang ke pasar-pasar tradisional saat ini masih tergolong minim. Mereka lebih suka berbelanja di pasar modern, supermarket dan sejenisnya. Menggeliatnya transaksi online dengan segala kemudahannya, semakin menggerus keberadaan pedagang tradisional yang masih berjualan di los dan kios. Tak terkecuali di Jembrana, minat anak muda milenial untuk datang ke pasar tradisional masih sangat minim. Tidak lebih dari 10 persen jumlahnya. “Masih minim, dari survei baru sekitar 10 persen. Ini menjadi ancaman serius eksistensi pasar tradisional,” ujar Kepala Dinas Koperindag Jembrana, I Komang Agus Adinata, saat mengikuti apel rutin pegawai.

Menurut mantan Camat Negara ini, hal itu harus disikapi, sebab pasar tradisional merupakan pasar rakyat yang menggerakkan sendi ekonomi lokal. Karena itu, ia mengimbau jajaran ASN agar menjadi pelopor serta mengedukasi generasi milenial mencintai pasar tradisional. “ASN Pemkab Jembrana agar menginformasikan ke masyarakat manfaat belanja di pasar tradisional dan kondisi pasar tradisional di Jembrana saat ini. Termasuk memberi contoh dengan belanja langsung ke pasar tradisional melalui pendekatan keluarga,“ jelas pejabat eselon II ini. Lebih lanjut dikatakannya, Pemkab Jembrana terus menata keberadaan pasar tradisional sesuai kebutuhan konsumen dengan sentuhan teknologi informasi dan digital. Upaya ini untuk menyesuaikan zaman dan bisa menarik generasi milenial. “Sudah ada beberapa pasar yang kami revitalisasi, di antaranya Pasar Gilimanuk, Pasar Melaya, Pasar Anyar Banjar Tengah, Pasar Jembrana, Pasar Tegal Cangkring, Pasar Yehembang dan Pasar Pekutatan.

Sementara Pasar Negara sebagai pasar terbesar di Kabupaten Jembrana masih dalam proses penyempurnaan dan rencananya tahun depan jika anggarannya disetujui,’’ tegasnya. Melalui revitalisasi ini pihaknya berharap kesan bahwa pasar tradisional itu jorok, pengap dan fasilitasnya kurang memadai bisa dikikis. Sekarang sebagian besar pasar tradisional di Jembrana sudah lebih bersih dengan los dan kios tertata lebih rapi.

Pihaknya mengharapkan agar jangan ragu ke pasar tradisional sekalian mendukung perputaran ekonomi lokal sekaligus mencintai produk lokal. (olo)

Negara (Bali Post) Selain KPU Jembrana, penyelenggara pemilu lainnya, Bawaslu Jembrana, belakangan juga mengajukan anggaran tambahan untuk Pilbup 2020. Dari informasi, Bawaslu Jembrana mengusulkan anggaran hampir setengah miliar rupiah untuk kepentingan honor Panwascam dan kegiatan pendukung lainnya.

Ketua Komisi I DPRD Jembrana Ida Bagus Susrama dihubungi, Senin (18/11) kemarin, membenarkan adanya usulan dari Bawaslu Jembrana setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani. Bawaslu mengusulkan anggaran Rp 474.218.000 untuk memaksimalkan kegiatan pengawasan pada Pilbup Jembrana 2020.

Komisi I juga telah bertemu dengan Bawaslu untuk berdis-

kusi dan rencananya hal ini dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam pembahasan anggaran dengan TAPD disepakati ada penambahan anggaran untuk kepentingan Pilbup Jembrana. “Kami akan berikan masukan usulan ini ke banggar (badan anggaran) agar selanjutnya dikomunikasikan dengan TAPD Pemkab Jembrana,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Meski mengakomodir usulan tersebut, pihaknya belum bisa menjanjikan bisa direalisasikan. Apalagi sebelumnya terdapat tambahan anggaran yang cukup besar untuk KPU Jembrana dan BPJS Kesehatan.

Selain itu, usulan yang diajukan Bawaslu secara teknis berbeda dengan usulan KPU

Jembrana. Usulan KPU untuk honor penyelenggara adhoc berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan KPU RI setelah ada penandatanganan NPHD, sedangkan usulan Bawaslu sudah ada surat dari Kementerian Keuangan.

Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan membenarkan terkait adanya usulan tambahan anggaran itu. Secara teknis tambahan anggaran ini akan digunakan guna memenuhi honorarium Panwascam, pelatihan, sosialisasi, bimtek, rakor dan perjalanan dinas. Selain itu, untuk antisipasi ketika muncul gugatan pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bawaslu akan bersurat resmi ke Komisi I terkait usulan tersebut, Selasa (19/11) ini. (kmb26)

Ida Bagus Susrama

Gadaikan Mobil Sewaan Oknum Pejabat Minta Perlindungan ke Polsek Hingga Senin (18/11) kemarin, oknum ini masih diamankan di Polsek Kota Negara. Ia mengatakan kepada petugas telah menggadaikan belasan unit mobil. Polisi baru mendapatkan satu unit mobil pick-up yang digadai di salah satu lokasi di Melaya. Dari informasi, oknum ini mengaku terjerat jaringan gadai

mobil sewaan. Ia menyewa mobil ke sejumlah orang yang kemudian digadaikan.

Lantaran setoran sewa macet, sejumlah orang mencari oknum PNS ini bahkan tak jarang disertai ancaman.

Menghindari hal-hal yang tak diinginkan, oknum pejabat kewilayahan ini meminta perlindungan ke Polsek Kota

Negara.

Kapolsek Kota Negara Kompol I Ketut Maret saat dimintai konfirmasinya, membenarkan kejadian tersebut.

Menurutnya, ini masih pengaduan masyarakat (dumas).

Yang bersangkutan diamankan di Polsek Negara guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Kemarin

malam (Minggu malam) datang diantar ke Polsek untuk meminta perlindungan keamanan. Yang bersangkutan sering mendapatkan ancaman dari para pemilik mobil melalui telepon. Belum ada laporan, kami arahkan ke dumas,” ujar Kapolsek asal Buleleng ini.

Kepada petugas, oknum pegawai ini juga mengakui belasan unit mobil sewaan dari sejumlah pihak digadaikannya. Ia juga memberikan keterangan lokasi-lokasi tempat gadai. “Baru satu mobil yang kami amankan.

Negara (Bali Post) Dandim 1617/Jembrana Letkol Kav. Djefri Marsono Hanok menutup Binter (Pembinaan Teritorial) Terpadu 2019 Kodim 1617/Jembrana di Lapangan Politeknik Kelautan dan Perikanan, Desa Pengambengan, Senin (18/11) kemarin. Dalam amanatnya di hadapan seluruh peserta upacara, Dandim 1617/Jembrana menyampaikan, TNI bersama pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat selama tiga pekan terakhir telah bekerja sama menyelesaikan program Binter terpadu dengan baik.

Menurut Dandim, pelaksanaan Binter Terpadu ini berdasarkan Direktif Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/2253/ X12019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang perintah untuk merencanakan, mempersiap-

kan dan melaksanakan serta melaporkan kegiatan Binter Terpadu di wilayah Kodim 1617/Jembrana. Sejumlah sasaran telah dilalui seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang tersebar di beberapa titik sasaran dan sejumlah penyuluhan.

Kegiatan fisik di antaranya perehaban gedung pesantren ukuran 4 x 6 meter, pembuatan MCK RA/TK, MIN, Madrasah dan Pondok Pesantren serta pembuatan drainase sepanjang 250 meter yang diharapkan dapat meringankan dan membantu masyarakat dalam pemenuhan infrastruktur.

Sasaran nonfisik berupa penyuluhan kesadaran bela negara, pertanian, wawasan kebangsaan, hukum, kesehatan, HIV/AIDS, narkoba, radikalisme dan separatisme guna

menangkal berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang dapat mengganggu stabilitas kondisi di wilayah Jembrana. “Pembinaan teritorial atau Binter yang kami lakukan, selain membantu pembangunan fisik

juga menyasar pembangunan nonfisik seperti bela negara, wawasan kebangsaan hingga menangkal radikalisme dan separatisme,” tegas Marsono Hanok.

Pembentukan karakter ke-

Negara (Bali Post) – Salah seorang oknum pejabat di Jembrana sejak Minggu (17/11) malam meminta perlindungan ke Polsek Kota Negara. Oknum berinisial E ini mengaku terganggu dan terancam karena terjerat jaringan gadai rent car. Ini gara-gara belasan unit mobil yang disewanya kemudian digadaikannya. Dampaknya, ia dikejar-kejar oleh sejumlah pemilik mobil sewaan.

Dia mengaku sering diancam oleh pemilik mobil,” tambahnya.

Permasalahan muncul lantaran para pemilik mobil sewaan itu belum menerima pembayaran. Pada awalnya biaya sewa per hari Rp 250 ribu lancar. Tetapi setelah cukup lama tidak kunjung ada bayaran. Belakangan diketahui mobil-mobil itu digadaikan ke pihak lain dengan nilai Rp 20 juta hingga Rp 25 juta. Oknum ini akhirnya terjerat jaringan gadai mobil sewaan, sehingga tidak bisa menebus. (kmb26)

bangsaan, lanjut Dandim, juga merupakan pembangunan yang penting dilakukan. Sebab, bilamana hal ini diabaikan, dapat menjadi ancaman disintegrasi yang mengganggu stabilitas keamanan. (kmb26)

Dandim Tutup Binter Terpadu

Bali Post/kmb26

PENUTUPAN – Penutupan Binter Terpadu Kodim 1617/Jembrana ditandai upacara yang dipimpin Dandim 1617/Jembrana di Politeknik Kelautan.

Pilbup 2020

Parpol Koalisi Mantapkan Persiapan Tantang PDI Perjuangan GENDERANG Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana 2020 mulai ditabuh. PDI Perjuangan yang dipastikan menelurkan paket cabup-cawabup sendiri, mendapat perlawanan dari koalisi partai yang diinisiasi Partai Golkar.

Tantangan dari partai lain tersebut dimantapkan saat pertemuan sejumlah partai di luar PDI Perjuangan pada HUT ke-55 Partai Golkar di Jembrana, bertempat di Kantor DPD Golkar Jembrana akhir pekan lalu.

Sejumlah petinggi partai (ketua dan sekretaris tingkat kabupaten) Golkar, Gerindra, Demokrat dan NasDem bertemu dan menyatukan visi untuk melawan kandidat dari PDI Perjuangan. Plt. Ketua DPD Partai Golkar Jembrana Made Suardana mengatakan, pertemuan elite empat partai di Jembrana ini guna mempererat kesepakatan menjadi lawan PDI Perjuangan dalam Pilbup Jembrana 2020.

“Dalam waktu dekat kami akan menandatangani koalisi bersama ini. Yang jelas kami memiliki visi yang sama yakni melakukan perubahan,” ujar Suardana. Terkait calon yang diusung, parpol koalisi ini akan membentuk tim untuk melakukan survei.

Masing-masing parpol tidak memikirkan suara terbanyak dalam memunculkan calon bupati dan wakil, tetapi secara bersama-sama berkoalisi menetapkan berdasarkan hasil survei nanti.

Di samping itu, saat ini

Golkar Jembrana tengah membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Jembrana untuk umum. “Kami membuka pendaftaran secara terbuka untuk siapa pun baik dari kader maupun nonkader.

Sudah ada beberapa yang mengambil formulir baik (balon) bupati maupun wakil bupati,” tambah politisi asal Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, ini.

Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan komunikasi politik dengan parpol lain di luar PDI Perjuangan, seperti Hanura, PPP dan PKB yang memiliki kursi di parlemen.

Diharapkan dalam Pilbup 2020 Jembrana nanti terjadi pertarungan head to head.

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Jembrana I Kade Darma Susila menyatakan, koalisi ini sejatinya sudah sejak lama berkomunikasi.

Untuk hajatan Pilbup Jembrana 2020, Gerindra dan Golkar memiliki visi yang sama yakni melakukan perubahan yang lebih baik.

“Bukan berarti yang saat ini tidak baik. Sudah baik, tetapi kami menginginkan yang lebih baik lagi. Makanya kami dari Gerindra sepakat untuk berkoalisi,” ujar anggota DPRD Provinsi Bali Dapil

Jembrana ini.

Di bagian lain, Ketua DPC Demokrat Jembrana Wayan Wardana mengaku belum bisa memutuskan arah koalisi penantang ini. Namun, Demokrat sependapat dengan Golkar, Gerindra dan NasDem melanjutkan komunikasi dengan partai-partai lainnya, sebelum menyepakati membentuk koalisi dan penandatanganan.

“Kami hadir ini sebenarnya diundang dalam rangka HUT Golkar. Kebetulan Ketua DPD meluangkan waktu berkumpul dan berbicara arah Pilkada 2020. Sebelumnya kami juga berkoaliasi di Pil-

gub Bali 2018. Saya belum dapat koordinasi ke DPD Demokrat Bali dan ke PAC Demokrat di masing-masing kecamatan,” terang Wardana.

Bersamaan dengan pertemuan itu, sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan maju dalam Pilbup Jembrana juga diundang sebagai narasumber di hadapan pengurus Partai Golkar se-Kabupaten Jembrana, mulai pengurus kecamatan (PK) hingga struktur terbawah atau pengurus desa (PD). Mereka di antaranya I Ketut Widastra (Wakil Ketua Bidang Bappilu DPD Golkar Jembrana), Wayan

Suardika (Wakil Ketua DPRD Jembrana dari Golkar), I Nengah Tamba (Demokrat) dan Made Prihenjagat (komisaris polisi).

Menurut informasi, beberapa nama telah mengambil formulir pendaftaran di Golkar. I Nengah Tamba, politisi Partai Demokrat yang pernah berkiprah di DPRD Bali, mengaku telah mengambil dua formulir di Golkar. “Saya mengambil dua formulir di Golkar, untuk bupati dan wakil Bupati.

Saya mantap untuk maju,” terang Tamba.

Sebelumnya, di internal PDI Perjuangan, muncul

beberapa nama yang memastikan diri akan mencalonkan diri. Di antaranya Made Kembang Hartawan (Ketua DPC PDI-P Jembrana), Ida Bagus Susrama (Ketua Komisi I DPRD Jembrana) dan Dewa Putu Mertayasa (Ketua Komisi III DPRD Jembrana). Satu nama lagi kader PDI-P Jembrana yang tidak mendaftarkan, namun digadang-gadang maju adalah I Ketut Sugiasa (mantan Ketua DPRD Jembrana dan anggota DPRD Bali). PDI-P masih melakukan survei di masyarakat sejumlah nama yang berpotensi maju dalam Pilbup 2020. (olo)

Bali Post/olo

KOALISI – Sejumlah elite parpol Jembrana dari Golkar, Gerindra, Demokrat dan NasDem bertemu memantapkan koalisi dalam Pilbup Jembrana 2020 di Kantor DPD Golkar Jembrana akhir pekan lalu.

Selasa Pon, 19 November 2019

Plafon SDN 2 Tri Eka Buana Jebol

Siswa Belajar di Perpustakaan Amlapura (Bali Post) Siswa SDN 2 Tri Eka Buana, Sidemen dikejutkan dengan jebolnya plafon ruang kelas belajar (RKB) kelas V yang tiba-tiba ambrol, Senin (18/11) kemarin.

Untung saja saat itu, tidak ada siswa di dalam ruangan, sehingga tidak ada korban jiwa.

RUANGAN JEBOL - Ruang kelas V di SDN 2 Tri Eka Buana jebol akibat termakan usia.

Bali Post/kmb41

Kalak BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi jebolnya ruang kelas itu sekitar pukul 09.00 Wita. “Plafon sekolah tiba-tiba saja jebol. Beruntung saat kejadian itu tidak ada siswa di ruangan,’’ ucapnya.

Perbekel Desa Tri Eka Buana, Sidemen, I Ketut Dirka, menambahan setelah menerima informasi itu, pihaknya langsung datang ke sekolah tersebut untuk memastikan kondisi sekolah itu. Saat kejadian memang tidak ada siswa karena pas jam istirahat.

“Plafon yang jebol itu, ruang RKB kelas V. Kejadiannya sekitar pukul 09.00 Wita. Untung saja, saat kejadian itu tidak ada siswa di dalam ruangan karena pas jam istirahat,’’ ujarnya.

Kalau siswa di ruangan, maka bisa jadi lain ceritanya.

Karena ruangan ambruk, untuk sementara siswa belajar di ruang perpustakaan.

Dia menjelaskan, jebolnya plafon ruangan itu disebabkan

umur bangunan gedung itu sudah tua. “Kata kaseknya sih, umur bangunan sudah tua,’’ tambahnya. Setelah kejadian itu lanjut Dirka, kaseknya langsung shock dan izin pulang.

Sekretaris Disdikpora Karangasem I Wayan Sutrisna mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan jebolnya plafon sekolah di SDN 2 Tri Eka Buana itu. ”Sekolah sudah masuk di RKA 2020 untuk rehabilitasi ruang kelas yang jebol itu,” ucap Wayan Sutrisna.

Salah seorang guru di SDN 2 Tri Eka Buana, I Nyoman Santiyasa, membenarkan kalau atap plafon gedung kelas V di SDN 2 Tri Eka Buana jebol.

Pascajebolnya atap gedung itu, siswanya sementara belajar di ruangan lain.

“Anak-anak kini menjalani proses belajar mengajar di ruangan perpustakaan. Sebab, tidak ada gedung lainnya.

Terpenting anak-anak tetap belajar seperti biasa. Sambil menunggu proses perbaikan,” ucapnya. (kmb41)

Pasir Berserakan di Keladian Giliran NasDem Jajaki Demokrat Kelod, Picu Lakalantas

Warga Minta Petugas Jalan Lakukan Pembersihan Amlapura (Bali Post) Banyaknya pasir berserakan di tikungan simpang tiga jalan menuju Pura Tapsai Pajenengan, tepatnya di Dusun Keladian Kelod, Desa Pempatan, Rendang, dikeluhkan warga setempat. Sebab, pasir itu membuat lima pengendara terjatuh akibat roda sepeda motornya terpeleset setelah menikung melintasi pasir itu.

Warga setempat Wayan Mara mengungkapkan, keberadaan pasir itu bukan saja sangat mengganggu juga memicu terjadinya lakalantas. Pasalnya, selama ini, sudah lima pengendara yang melintasi jalan

itu terjatuh akibat roda kendaraannya terpeleset.

“Selama ini, cukup banyak pengendara yang jatuh akibat keberadaan pasir ini.

Bahkan, kalau tidak salah sudah lima orang pengedara terpeleset akibat pasir ini,’’ jelasnya.

Karena itu, ia minta kepada para pengendara yang melintasi jalan itu supaya bisa lebih berhati-hati lagi, sehingga tidak ada korban lainnya. Ia berharap para petugas yang bertanggung jawab mengurus jalan ini, supaya bisa segera melakukan pembersihan terhadap pasir-pasir yang berserakan itu. Kalau tidak, maka

dipastikan akan ada lagi korban-korban lain berjatuhan di sini. “Saya berharap, pihak terkait supaya segera membersihkan pasir itu.

Terus terang, saya tidak ingin ada korban lagi,” harapnya.

Seorang pengendara, Eka, mengatakan pihaknya sempat melintas di jalan itu, ketika hendak ke rumah mertuanya di Keladian Kedod. Ia nyaris terjatuh akibat pasir di tikungan itu. ”Saya nyaris terjatuh dengan istri lagi. Untung jalannya pelan-pelan sehingga masih bisa mengendalikan stang sepeda motor,” ujarnya. (kmb41)

Amlapura (Bali Post) Hajatan pilkada di Karangasem sepertinya mulai memanas. Partai NasDem tetap mengusung I Gusti Ayu Mas Sumatri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 2020. Setelah NasDem menjajaki Partai Golkar, kini giliran

Demokrat diajak berkoalisi.

DPW Partai NasDem Ida Bagus Oka Gunastawa mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan partai politik. Kalau sebelumnya telah menjajaki Partai Golkar, kemudian Partai Demokrat diajak berkoalisi pada Pilkada

2020 mendatang. ”Kita dari NasDem ingin menyatukan sikap, agar bisa bersama-sama dengan Partai Demokrat mendukung pilkada nanti,’’ harapnya.

Intinya, meminta dukungan penuh untuk Mas Sumatri pada pilkada nanti. I Gusti

Ayu Mas Sumatri mengatakan, pihaknya meminta dukungan Partai Demokrat untuk kembali maju bertarung. ‘’Kami minta dukungan.

Semoga apa yang digagas bersama-sama, bisa terwujud kemenangan nantinya,” katanya. (kmb41)

Kekurangan RKB

SMPN 3 Amlapura Terapkan ”Double Shift” Amlapura (Bali Post) Sekolah SD maupun SMP di Karangasem relatif masih banyak kekurangan Ruang Kelas Belajar (RKB). Seperti SMPN 3 Amlapura sampai saat ini masih kurang delapan RKB dalam upaya idealnya proses belajar mengajar di sekolah. Karena alasan itu membuat pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem double shift.

Kepala SMPN 3 Amlapura I Nengah Puspa mengungkapkan saat ini sekolahnya hanya memiliki 14 RKB. Sedangkan rombongan belajar (rombel) sebanyak 22. Kondisi itu membuat pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem double shift.

“Jumlah siswa dari kelas VII-IX sebanyak 671 siswa.

Untuk kelas VII sebanyak tujuh kelas, kelas VIII (7 kelas) dan IX (8 kelas). Masingmasing rombel ada 32 siswa.

Karena RKB tak mencukupi, maka kita terapkan sistem double shift,” ucapnya.

P usp a m e na m b a hka n, atas kondisi itu pihaknya telah menyampaikan kepada

Disdikpora Karangasem.

“Kita harap kekurangan RKB bisa diupayakan dengan pembangunan gedung nantinya. Jika ada bantuan gedung, maka kami yakin proses belajar mengajar bisa lebih maksimal. Walau menerapkan double shift, tapi sejauh ini proses belajar mengajar tetap berjalan lancar,” katanya.

Tak hanya kekurangan RKB, sekolah juga masih kekurangan sejumlah tenaga pengajar. Di antaranya, kata Puspa, kekurangan guru seni budaya. Hanya ada satu guru seni budaya. ‘’Idealnya minimal ada dua guru seni budaya,’’ tambahnya Bahkan, jika memungkinkan ada tiga guru. Begitu juga guru agama. Saat ini baru ada dua padahal perlu tiga guru agama. Termasuk guru PKN juga masih minus. ‘’Saat ini hanya ada satu guru PKN malah dalam waktu dekat akan memasuki pensiun,’’ ujarnya.

Guru PKN-nya lagi dua bulan sudah pensiun. Jadi, dengan pensiun otomatis guru

PKN tidak ada. Guna menyiasati hal itu agar proses belajar mengajar berjalan optimal, maka dimanfaatkan guru honorer untuk mengajar PKN. ‘’Termasuk memak-

simalkan guru yang dapat mengajar di bawah 40 jam per minggu. Mereka kami minta mengajar PKN,” jelas Puspa memberikan solusi. (kmb41)

I Nengah Puspa

Bali Post/kmb41

Krisis Air Akibat Kemarau Panjang

BPBD Distribusikan Lima Ribu Liter ke Seraya Kemarau yang cukup panjang membuat beberapa daerah mengalami kesulitan air bersih. Faktanya, bukan saja di Kecamatan Kubu warga menghadapi krisis air di musim kemarau ini. Masyarakat di Banjar Dinas Peninggaran, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem juga mengalami hal yang sama. Setelah menerima permintaan melalui surat resmi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem kemudian bertindak cepat, mendistribusikan air bersih sebanyak lima ribu liter Senin (18/11) kemarin.

Bagaimanakah prosedur permohonan air bersih itu, sehingga BPBD bersedia mendistribusikan air itu?

Bali Post/ist

PICU LAKALANTAS - Pasir yang berserakan di jalan raya Dusun Keladian Kelod, Desa Pempatan, Rendang itu memicu korban lakalantas.

KASIHAN memang, warga yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang ini. Masyarakat yang menghadapi permasalah air terus saja bertambah. Kali ini, warga yang kesulitan air bersih itu adalah warga Banjar Dinas Peninggaran, Desa Seraya, Karangasem. Atas kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendistribusikan air bersih sebanyak lima ribu liter.

Kalak BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, mengungkapkan, warga yang mengalami kesulitan air bersih di Karangasem pada musim kemarau panjang ini memang terus bertambah.

Pihaknya sudah mendistribusikan air bersih ke banjarbanjar yang mengajukan permohonan air itu. Seperti kemarin, BPBD membawa air bersih ke Banjar Dinas Peninggaran, Desa Seraya.

“Pendistribusian air bersih itu sesuai permohonan dari Kepala Desa setempat. Kita distribusikan air sebanyak 5.000 liter. Air yang diberikan ini untuk memenuhi keperluan sebanyak 15 KK,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap bantuan air bersih itu dapat bermanfaat untuk warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga setiap harinya.

Arimbawa menjelaskan, pihaknya akan terus beru-

saha melayani masyarakat yang memerlukan air bersih, di mana pun berada.

Namun, yang penting sesuai mekanisme. Caranya, wajib ada permohanan tertulis ke BPBD agar bisa ditindaklan-

juti. “Kapan pun kita siap menyalurkan air bersih itu.

Kita berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada warga yang memang membutuhkan air bersih itu,” tegas Arimbawa. (nan)

Bali Post/kmb41

DISTRIBUSIKAN AIR BERSIH - BPBD Karangasem saat mendistribusikan air bersih ke Banjar Dinas Peninggaran, Desa Seraya, Karangasem.

Selasa Pon, 19 November 2019

Pasar Desa Dukung Desa Wisata dan UMKM

SOSOK

Semarapura (Bali Post) -

Pemkab Klungkung telah merampungkan pembangunan lima pasar desa. Pengelolaannya kemudian diserahkan kepada masing-masing desa agar dapat dikelola dengan baik, Senin (18/11) kemarin. Khususnya dapat membangun perekonomian desa, mengembangkan UMKM dan menjadi daya dukung desa wisata. Bangunan pasar desa yang menelan biaya miliaran rupiah jangan dikosongkan dan malah menggunakan tempat lain seperti tempat parkir untuk areal pasar.

Bali Post/gik

Jangan Beri Ruang AKSI terorisme kembali membuat masyarakat waswas. Apalagi terungkap pascaaksi bom Medan, Sumatera Utara, sasaran berikutnya adalah Bali. Teroris seolah tak pernah menyerah menciptakan kegaduhan di dalam negeri, untuk menciptakan teror yang membuat masyarakat resah. Masyarakat diminta tidak mudah terpancing.

Justru aksi teroris demikian harus dilawan dengan selalu meningkatkan kewaspadaan. “Jangan beri ruang sedikit pun bagi gerakan ini tumbuh, apalagi sampai berkembang. Mari tingkatkan kepekaan. Segera sampaikan kepada pihak terkait, apabila melihat gelagat aneh dan mencurigakan di sekitar kita,” kata Wakil Bupati Klungkung Made Kasta saat menjadi salah satu narasumber dalam acara cegah tangkal radikalisme dan intoleransi di hadapan seluruh ASN di Ruang Rapat Praja Mandala Pemkab Klungkung, Senin (18/11) kemarin. Dia mengaku teringat beberapa upaya pencegahan yang sudah pernah dilaksanakan di Klungkung. Jadi, upaya pencegahan inilah yang paling efektif dilakukan oleh segenap komponen masyarakat menangkal aksi terorisme berkembang di sekitarnya. “Masih ingat Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)? Saat itu gerakan ini sudah sampai di Klungkung. Bahkan, ada yang memfasilitasi untuk tempatnya berkumpul dan bersosialisasi ke sekolah dan desa-desa. Saat ketahuan, langsung kami bubarkan. Selanjutnya tidak menerima kegiatan mereka dalam kemasan apa pun. Itu salah satu contoh antisipasinya,” tegasnya. Dia minta tim terkait yang ada di dalam ASN mampu berkolaborasi dengan baik bersama lembaga kepolisian atau TNI dalam bersamasama mencegah berkembangnya gerakan radikal sebagai awal tumbuhnya terorisme di Klungkung.

Dengan demikian, penanganan di lapangan akan semakin masif dan selalu mampu mempersempit ruang gerak mereka untuk berkembang. Koloborasi ini juga mampu menciptakan rasa aman di tengah masyarakat agar tidak takut dengan upaya teror. (gik)

Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Klungkung I Wayan Ardiasa mengatakan, program untuk merevitalisasi pasar desa pada tahun 2018 lalu menyasar lima lokasi, yakni Desa Tusan, Desa Nyalian di Kecamatan Banjarangkan, Desa Kamasan (Kecamatan Klungkung), Desa Gunaksa (Kecamatan Dawan) dan Desa Batukandik (Kecamatan Nusa Penida). Pembangunannya menggunakan APBN dan APBD sekitar Rp 1 miliar untuk di setiap desa. Revitalisasi pasar desa ini memiliki peran strategis untuk membangun ekonomi desa tersebut secara menyeluruh.

Serah terima pengelolaan aset pasar desa ke setiap desa ini berdasarkan terbitnya Keputusan Bupati Klungkung Nomor 399/23/HK/2019 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan Pasar Desa. Bupati

Klungkung Nyoman Suwirta langsung menyerahkannya kepada setiap desa, melalui penandatanganan perjanjian naskah hibah di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, dihadiri kelima perbekel dari masing-masing desa.

Bupati Suwirta menegaskan, pembangunan pasar desa ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk mendukung ekonomi kerakyatan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Tidak hanya menjadi pasar biasa dengan aktivitas jual beli pedagang dan konsumen.

Hadirnya pasar desa ini diharapkan lebih menghidupkan roda ekonomi dan mewadahi UMKM yang ada di desa itu. Sebab, selama ini kerap ditemukan setiap desa memiliki potensi UMKM sendiri tetapi belum memiliki pasar yang memadai.

Lebih luas lagi, pasar desa bisa men-

Bali Post/kmb31

PERJANJIAN - Proses penandatanganan perjanjian naskah hibah di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung kepada desa terkait. jadi daya dukung desa wisata yang sangat efektif, agar terbangun ekonomi desa yang sinergi dengan pariwisata. Oleh karena itu, Bupati Suwirta minta kepada pemerintah desa agar benar-benar memanfaatkan pasar desa sesuai fungsinya.

Jangan malah sampai disalahgunakan.

“Jangan sampai tempat parkir dijadikan pasar, sedangkan pasarnya dikosongkan.

Gunakan sesuai dengan rencana awal yang sudah ditetapkan,” tegas Bupati asal Nusa Ceningan ini. (kmb31)

Pengangguran Capai 1.500 Orang

Pencari Kerja Diarahkan Masuk Era Digital

Semarapura (Bali Post) Pemkab Klungkung kian gencar menggenjot generasi muda untuk berani berwirausaha, agar mampu menjadi generasi muda yang mandiri. Mereka diarahkan masuk pasar digital karena seluruh potensi pasar hampir semuanya terpusat di sana. Ini akan mampu mengurangi jumlah pengangguran setiap tahunnya.

Data terakhir Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klungkung, jumlah pengangguran mencapai 1.500 orang.

“Dalam inovasi wirausaha muda, generasi muda sudah mulai kami arahkan untuk mengenali potensi diri sendiri dan potensi lingkungan di sekitarnya.

Kecerdasan saja tidak cukup, tanpa ada kemauan untuk berani mencoba,” kata Bupati Klungkung Nyoman Suwirta saat berbicara dalam kegiatan ‘’Pembentukan Wirausaha Mandiri’’ yang dihadiri ratusan peserta di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Senin (18/11) kemarin.

Dalam menggarap ekonomi digital ini, pihaknya sudah sempat berkomunikasi dengan beberapa startup yang sudah terkenal di Indonesia. Mereka akan diundang ke Klungkung agar lebih dike-

nal dan masyarakat Bumi Serombotan lebih tertarik memanfaatkan peluang ini.

Agenda ini akan dikemas dalam bentuk pelatihan, sehingga masyarakat bisa langsung praktik dan memanfaatkannya.

“Era sekarang pasar tidak perlu terlalu

ramai. Yang ramai itu adalah transaksinya. Ini eranya generasi muda mengambil peluang. Klungkung sudah kami arahkan ke dunia digital,” ujar Bupati Suwirta.

Bupati Klungkung menugaskan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk

Bali Post/kmb31

WIRAUSAHA - Para wirausaha muda saat mengikuti kegiatan Pembentukan Wirausaha Mandiri di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Senin (18/11) kemarin.

bisa mempolakan gagasan besar pembangunan generasi muda agar mampu mewujudkan mereka supaya mau dan mampu berwirausaha mandiri. Dengan begitu, setiap tahunnya mampu menekan pengangguran dan menumbuhkan ekonomi kreatif berbasis digital.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klungkung I Gede Kusumajaya, jumlah pengangguran sebanyak 1.500 orang. Data pencari kerja tahun 2018 mencapai 737 orang yang didominasi pendidikan SMA/Sederajat 50 persen dan penempatan ke luar negeri 360 orang. Sementara sampai akhir Oktober, data pencari kerja sudah mencapai 419 orang. Ini juga didominasi lulusan SMA/Sederajat dan yang sudah penempatan di luar negeri sebanyak 237 orang.

“Tahun 2018 baru empat kelompok atau 55 orang yang diberikan pelatihan atau pembinaan kewirausahaan yang berasal dari masyarakat pengangguran,” jelasnya.

Pembicara lainnya dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Klungkung dan dari Junior Chamber International (JCI) Denpasar. (kmb31)

ASN Tak Loyal Dianggap Gerakan Radikal Semarapura (Bali Post) Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mulai mengeluarkan kekecewaannya terhadap sejumlah kelompok ASN yang dianggap tak nyaman dengan kepemimpinannya.

Kelompok-kelompok kecil ASN ini diduga telah merencanakan hal yang tidak baik,

yakni hendak menggagalkan program-program pemerintah daerah. Bupati Suwirta menganggap ASN yang demikian tidak loyal, bahkan sudah menjadi gerakan radikal di tubuh ASN sendiri.

Kekecewaan Bupati Suwirta itu disampaikan di hadapan seluruh ASN yang

memadati Ruang Rapat Praja Mandala Pemkab Klungkung, Senin (18/11) kemarin, serangkaian kegiatan cegah tangkal radikalisme dan intoleransi. Dikatakannya, radikalisme sebagai wujud sikap yang mendambakan perubahan secara total dengan menjungkirbalikkan

Bali Post/kmb31

CEGAH TANGKAL - ASN saat mengikuti cegah tangkal radikalisme dan intoleransi di Ruang Rapat Praja Mandala Pemkab Klungkung.

nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem. Ciricirinya, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah.

Untuk itu, ia mengingatkan ASN agar melawan gerakan radikal dari dalam dirinya sendiri. Sebab, gerakan radikalisme di tubuh ASN sudah menjadi oposisi dalam pemerintahan yang sah dengan membentuk kelompokkelompok dan ingin berupaya menggagalkan program pemerintah. ASN haruslah mampu menjaga karakter diri dan memegang teguh sumpah dan janji sebagai ASN. Hal ini

supaya ASN mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Selain itu, memiliki mental yang baik, jujur, bersih, berdaya guna dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya mendukung usaha pemerintah.

“Contoh radikalisme dalam tubuh ASN, misalnya tidak menyukai atasannya. Kemudian membuat kelompok-kelompok sendiri yang bertentangan dengan pemimpinnya. Hal ini tentu tidak baik dan akan menjadi hambatan dalam upaya pemerintah dalam membangun daerah. Ini sudah terjadi,” ujar Bupati Suwirta.

Sementara itu, Komandam Kodim 1610/Klungkung Letkol

Czi Paulus Joni Simbolon mengungkapkan, gerakan radikal menghadapkan masyarakat pada satu fenomena ancaman baru yang multidimensional.

Terjadi gejolak seperti kelompok kekerasan bersenjata, terorisme/radikalisme, intoleransi, narkoba serta komunis gaya baru. Inilah yang harus diwaspadai bersama, agar mampu memahami ancamannya dan melakukan antisipasi secepatnya. Faktor yang dapat mempengaruhi radikalisme di antaranya faktor sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan psikologi.

Untuk mencegahnya, pihaknya mengimbau seluruh masyarakat utamanya ASN agar meminimalisir kesenjan-

gan sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, menyaring setiap informasi yang didapatkan. Selain itu, ikut aktif mensosialisasikan bahaya radikalisme serta berperan aktif dalam melaporkan orang terpapar radikalisme. Bukan justru menjadi bagian dari gerakan radikal yang menggerogoti keutuhan ASN dari dalam. “Bangun keterlibatan komunitas masyarakat, terutama lingkungan lembaga pendidikan, keluarga dan serta generasi muda dalam mencegah terorisme. Inilah yang dibutuhkan dalam memerangi gerakan radikal teroris, demi keberlangsungan kehidupan yang damai,” papar Joni Simbolon. (kmb31)

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Selasa Pon, 19 November 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

Australi,Korea,Jepang.FB:Kadek Kizuna Bali, WA:08563925015

BVC Krj Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunanresto Pasti Brangkat Line WA081375409869&087754689692

B.BP.166.11.19.0000463

B.BP.004.11.19.0000437

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Dcr Pelaksana Lap. & Logistik pglmn 4th Bw. Lam.ke Jl.Akasia XVI/130X Dps(dpn Gg.Leci Ruko Lt.2.Gaymal Mart)0361-4743672

Dcr Kasir wanita utk Toko Prima Moda, Jl.Teuku Umar 133 Dps. T.236735.

B.BP.004.11.19.0000466

Cr PRT wnt bs naik mtr tgl dlm + Sopir bs matik 085238127777 B.BP.004.11.19.0000474

Dicari Accounting wanita berpengalaman mengerti pajak utk Toko Prima Moda, Jl.Teuku Umar 133 Dps T.236735.Gj 5-7Jt

Dicr tng bersih2 & jaga kos,tggl dalam,wnt,min SMP. Gj .awal: 1,7 jt. Minat Hub/WA: 087861864937

SERVICE

BIRO JASA

BIRO JASA

SERVICE

SERVICE

B.BP.001.11.19.0000431

B.BP.004.11.19.0000465

B.BP.004.11.19.0000467

Cr Tk Jahit u/Garmen Jl.Pemuda IV/17 Renon.0361-236453/264637

B.BP.001.11.19.0000451

Dcr 4 Guru Math&Phonics Bs Inggris u/TK-SMA.WA:081337233852

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818 G.01

B.BP.001.11.19.0000456

Dcr Satpam Lam:Jl. Nusa Kambangan No.7 Tlp:0361-4458555

PROPERTY

Dcr Sgr Sopir Pribadi Bw Matic Hub:085238321559/0361-751223

Jual Rumah 2are 3KT,2KM,SHM IMB Batuyang Hub.087755389704

B.BP.001.11.19.0000460

B.BP.001.11.19.0000452

DIJUAL RUMAH

DIJUAL RUMAH

B.BP.001.11.19.0000453

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

PROPERTY

PROPERTY

DIJUAL TANAH

DIJUAL TANAH

Djl Tanah 4 are Tukad Badung SelatanSHMHbWA:081236194957

T.26A Sawah Produktif 2KM,Pantai Lks Tbn 25jt/A 085257539923

B.BP.001.11.19.0000469

B.BP.001.11.19.0000455

DISEWAKAN TANAH

Dikontrakan tanah seluas 50 are di Jln Raya Sesetan Hub.081238196497. Pak Ketut B.BP.004.11.19.0000468

KEHILANGAN Hilang BPKB No.G1870840-O DK 2164 IJ An.Donald Walter N B.BP.004.11.19.0000464

Selasa Pon, 19 November 2019

Dewan Pertanyakan Keseriusan Pemkab Sediakan Sarana Air Bersih Bangli (Bali Post) –

Pemerintah Kabupaten Bangli dituding tak pernah konsisten dengan janjinya mengatasi kesulitan air bersih di tiga desa di wilayah Kintamani yakni Suter, Abang Batudinding, dan Abang Songan. Rencana pengangkatan air Danau Batur selalu diwacanakan dari tahun ke tahun, namun tak pernah ada realisasi.

Anggota DPRD Bangli Nyoman Basma pun mengingatkan Pemkab berhenti berwacana.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta beberapa OPD di DPRD Bangli, Senin (18/11) kemarin, Basma mempertanyakan keseriusan Pemkab Bangli dalam menyediakan sarana air bersih untuk tiga desa tersebut. Dia mengatakan, Pemkab dalam wacananya akan membangun embung di wilayah desa tersebut tahun 2019 dengan anggaran Rp 15 miliar. Untuk pembangunan embung itu, Pemkab juga sudah membuat detail engineering design (DED) dengan menelan anggaran ratusan juta rupiah. Tapi sampai sekarang, pembangunan embung itu tidak juga terealisasi. “Ini sesungguhnya seperti apa.

Tolong dijelaskan, ini menjadi penting karena menyangkut

kemaslahatan orang banyak,” jelasnya.

Basma mengungkapkan bahwa masyarakat sudah menanti realisasi pembangunan embung itu. Itu terbukti dari semangat masyarakat menyediakan lahan, meski sempat terjadi polemik. “Sebagai masyarakat lokal, saya sangat miris. Kok ini dianggap enteng sama pemerintah,” ujarnya.

Menurut Basma, pembangunan embung sejatinya program yang sangat tepat untuk mengatasi kesulitan air di tiga desa tersebut termasuk beberapa desa lainnya. Tak hanya itu dengan pembangunan embung, masalah luapan air di Danau Batur juga bisa teratasi.

Politisi Golkar asal Desa Suter ini juga mempertanyakan pascabatalnya pembangunan embung tersebut, ke

mana anggaran yang sudah teralokasikan kemudian dibawa. Basma meminta Pemkab memberi penjelasaan ke masyarakat sehingga tidak ada kesan masyarakat merasa dipermainkan. Selain Basma, anggota DPRD Bangli Made Sudiasa juga mempertanyakan soal upaya Pemkab Bangli menyediakan sarana air bersih untuk warga di beberapa wilayah di Kecamatan Tembuku bagian utara. Seperti Desa Yangapi. Ia menilai selama ini Pemkab tidak punya program serius untuk hal itu. Dia menyarankan Dinas PUPRPerkim agar berkoordinasi dengan PDAM Bangli untuk pemanfaatan sumber air di wilayah Kebon, Desa Peninjoan. “Kalau Bapak bilang di sana tidak ada sumber mata air, itu artinya Bapak tidak pernah ke lapan-

gan,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPRPerkim Kabupaten Bangli Wayan Lawe melalui Kabid Cipta Karya menjelaskan pihaknya sudah berusaha membuat program untuk penyediaan air bersih di tiga desa tersebut sejak tahun 2015 lalu. Di tahun 2019 ini, rencananya akan dibangun embung untuk menampung air Danau Batur. Rencana itu sudah dianggarkan dalam APBD 2019 dengan sumber dana dari PHR Badung. Pihaknya juga sudah menyusun DED untuk pembangunan itu. Namun, embung tidak bisa direalisasikan karena terkena rasionalisasi. Dia juga mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan embung tersebut juga perlu dibentuk badan pengelola. “Kaitan dengan ke mana anggaran dialokasikan selanjutnya, kami tidak tahu itu,” ujarnya. Menanggapi soal penyediaan air bersih untuk warga di Tembuku utara pihaknya mengupayakan melalui program Pamsimas. (kmb40)

RAPAT - Suasana rapat kerja di DPRD Bangli, Senin (18/11) kemarin.

Bangli (Bali Post) – Tidak semua wisatawan yang berlibur ke Bali suka menginap di hotel berbintang yang ada di perkotaan.

Sebagian menyukai bermalam di penginapan yang dikelola masyarakat dengan fasilitas sederhana atau homestay. “Wisatawan yang memilih menginap di homestay biasanya karena suka dengan suasana perdesaan, ingin berinteraksi dan melihat aktivitas masyarakat lokal, apalagi saat ada upacara adat,” kata Kabid Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bangli Wayan Merta, Senin (18/11) kema-

rin.

Di Kabupaten Bangli, kehadiran homestay belakangan ini terus bertambah dan menggeliat. Merta menyebutkan setidaknya ada 12 kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di beberapa desa wisata yang menyediakan homestay dengan total 92 kamar. Seperti di Desa Penglipuran, Desa Catur, Desa Songan dan Desa Undisan.

Saat ini minat wisatawan menginap di homestay di Bangli cukup tinggi. Bahkan jelang musim liburan nanti, beberapa homestay ada yang sudah over booking. “Seperti di Songan dan Undisan sampai kurang kamar saat-saat

Bali Post/kmb40

Disparbud Dorong Pokdarwis Sediakan ’’Homestay’’

Bali Post/kmb40

SKCK - Warga sedang mengisi formulir pembuatan SKCK di Polres Bangli.

Permohonan SKCK Meningkat

Bangli (Bali Post) Animo warga membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Bangli melonjak sejak sepekan terakhir. Sebagian besar warga membuat SKCK untuk kelengkapan syarat pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang saat ini tengah dibuka di sejumlah daerah.

Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi, Senin (18/11) kemarin mengungkapkan, sejak pengumuman seleksi CPNS dibuka, jumlah warga yang memohon pembuatan SKCK naik drastis.

Per hari, ada sekitar 30-50 warga yang datang ke Polres untuk memohon SKCK. Jumlah itu naik dari hari

biasanya yang hanya 15-20 orang per hari.

Dijelaskannya, pelayanan SKCK di Polres Bangli dibuka mulai pukul 08.00-13.00 wita.

Sementara pada hari Sabtu dibuka hingga pukul 11.00 wita.

Dalam proses pencarian SKCK, warga diwajibkan membayar Rp 30 ribu. Biaya tersebut masuk sebagai Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sulhadi mengatakan, proses pembuatan SKCK di Polres Bangli tidak memakan waktu lama. Rata-rata ngurus SKCK sebentar, tidak lebih dari 30 menit. “Tergantung kecepatan pemohon mengisi form yang disediakan Polres dan kelengkapan syarat-syarat-

nya,” terangnya.

Meski pemohon SKCK mengalami kenaikan, dika t a ka n Sul ha d i b a hwa Polres Bangli tidak sampai kewalahan melakukan pelayanan. Polres juga tidak sampai menambah personel.

“Kita optimalkan personel yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Kemungkinan tingginya animo warga mengurus pembuatan SKCK akan berlangsung sampai pendaftaran CPNS ditutup. “Kami imbau kepada masyarakat apabila ingin urus pembuatan SKCK di Polres Bangli agar melengkapi persyaratan yang ditentukan,” imbuhnya. (kmb40)

Bangli (Bali Post) Setiap rumah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) bakal dipasangi stiker oleh pemerintah. Selain sebagai penanda, pemasangan stiker juga bertujuan untuk mengajak masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap keluarga penerima manfaat.

Pekerja Sosial Supervisor PKH Kabupaten Bangli Yurika Mahadiwangsa mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang memilih kata-kata yang tepat pada stiker yang akan dipasang. Sesuai instruksi Kementerian Sosial, stiker yang akan dipasang pada masing-masing rumah KPM tidak boleh ada tulisan kata miskin. Sebab labelisasi miskin dikhawatirkan dapat menurunkan harkat dan martabat KPM. “Sebenarnya kita sudah mau nyetak stikernya, tapi ada instruksi tidak boleh ada kata-kata miskin dalam stiker. Sekarang masih kita pikirkan kata-kata yang tepat,” ungkapnya, Minggu (17/11) lalu.

Rencananya kata miskin, akan diganti dengan prasejahtera. Sehingga stiker yang dipasang tidak melanggar ketentuan Kemensos.

Yurika mengungkapkan, terkait rencana pemasangan stiker pada rumah KPM pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan aparat desa. Rencana itu diklaimnya telah mendapat dukun-

gan dari pihak desa karena dengan stiker itu masyarakat umum juga bisa mengawasi langsung bantuan PKH. “Pemasangan stiker di rumah penerima bantuan PKH bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas siapa-siapa saja yang menerima PKH. Agar mereka memperoleh gambaran nyata tentang kriteria program PKH seperti apa. Di samping itu, stiker ini juga bertujuan untuk

memastikan program PKH tepat sasaran dan meminimalisir adanya KPM yang ngaku-ngaku miskin untuk mendapat PKH,” jelasnya.

Nantinya apabila masyarakat mengetahui adanya penerima PKH yang sudah mampu dan tidak layak lagi menerima PKH, maka bisa melaporkannya ke pendamping PKH untuk segera digraduasi atau dikeluarkan dari kepesertaan. (kmb40)

high session,” terangnya.

Melihat hal itu, Merta pun mendorong Pokdarwis lainnya untuk menyediakan fasilitas serupa di wilayah masing-masing. Homestay yang disediakan tidak harus mewah. Yang terpenting harus bersih dan tersedia sarana yang memadai seperti toilet, parkir, penerangan dan fasilitas yang lain.

“Prospek ini sangat bagus.

Karena akhir-akhir ini sebagian wisatawan sudah jenuh dengan kemewahan dan suasana kota. Mereka memilih berlibur dan menginap di desa-desa,” terangnya.

Dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku

utama kegiatan kepariwisatawan, tentu keberadaan homestay akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Di sisi lain Merta mengungkapkan tidak hanya mendorong, pihaknya juga terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM pariwisata terutama dalam bidang pengelolaan homestay. Seperti yang dilaksanakan di Penglipuran kemarin. Sebanyak 40 orang pengelola homestay dari perwakilan pokdarwis se-Bangli dilatih agar mampu memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada wisatawan. (kmb40)

Rumah Penerima PKH akan Ditempeli Stiker

WISATAWAN - Desa Penglipuran ramai dikunjungi wisatawan.

Bali Post/kmb40

15

Indonesia Incar Poin Perdana di Malaysia Kuala Lumpur – Timnas Indonesia menantang Malaysia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022. Tim Garuda mengincar poin perdananya di laga ini.

Pertandingan akan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Selasa (19/11) TIMNAS - Pesepak bola Timnas Indonesia Irfan Bachdim (kanan) melewati pesepak bola Timnas Vietnam Vu Van Thanh (kiri) dalam pertandingan Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (15/10) lalu. Indonesia kalah dari Vietnam dengan skor 1-3.

malam nanti. Timnas saat ini menghuni dasar Grup G dengan nol poin dari empat laga.

Malaysia di posisi keempat dengan enam poin.

Kemenangan itu menjadi hal wajib untuk Indonesia.

Bek Yanto Basna pun meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. ‘’Semua strategi dan taktik melawan Malaysia sudah diberikan pelatih kepada kami.

Tentu kami semua akan bekerja keras. Kami juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia, baik yang hadir di stadion maupun yang di Indonesia,’’ kata

Yanto dalam konferensi pers jelang laga, Senin (18/11) kemarin.

Timnas Indonesia berada di Malaysia sejak Senin (11/11) lalu. Yanto menyebut cuaca menjadi salah satu aspek yang diwaspadai Timnas. ‘’Kami sudah datang sejak seminggu lalu dan melakukan persiapan sejak awal di sini. Untuk itu, kami optimis dan bertekad berjuang keras melawan Malaysia,’’ ujar Yanto. ‘’Di sini sering hujan, kami juga sudah antisipasi bila laga akan diwarnai hujan nanti.

Yang jelas kami semua sudah siap melawan Malaysia,’’ kata bek Sukhothai itu menambah-

kan.

Sementara itu, PSSI menunjuk Yeyen Tumena untuk menangani timnas. Dia menggantikan Simon McMenemy.

Yeyen akan dibantu dua asisten pelatih lainnya yakni Joko Susilo dan Alan Haviludin.

Yeyen dan dua asistennya itu juga sudah memimpin latihan Andritany Ardhiyasa dkk. selama dua hari di Lapangan PKNS, Petaling Jaya.

Manajer Timnas Indonesia Sumardji menyebut bahwa Simon tetap hadir di Malaysia. Statusnya sekadar memberi dukungan langsung dan membantu supervisi. (kmb33)

Perseden Tundukkan Perslobar Komitmen Global ‘’Upaya Pemerintah Kota Denpasar bersama seluruh komponen masyarakat berupaya berkolaborasi kota ke kota (city to city) untuk menerapkan kebijakan serta langkah-langkah inovatif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan,’’ ujarnya.

Sementara itu, Deputi

Sekretaris Jenderal City Net Asia-Afrika Dr. Aisa Tobing mengungkapkan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari pertemuanpertemuan yang sudah terjadi sebelumnya. Seperti munculnya konvensi di Paris untuk menelurkan komitmen global.

Pada intinya, katanya, pertemuan ini untuk melihat aksi-aksi mempercepat komitmen global. Terlebih,

Indonesia termasuk cukup terdampak dengan perubahan iklim ini. Seperti hawa panas, air laut tinggi, merupakan dampak dari perubahan iklim tersebut. Untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar harus dilakukan aksi-aksi lokal. ‘’Nanti kita akan lihat aksi atau project yang menjadi aksi atau upaya mengantisipasi perubahan iklim tersebut,’’ ujar Aisa Tobing. (ad461)

Pelayanan Spiritual Sesuai isi pengumuman Nomor : 590/19400/Pem/B. Pem-Otda, penetapan lokasi pembangunan infrastruktur pelindungan kawasan suci Besakih telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2218/01-A/HK/2019 tanggal 11 November 2019. Sebagai pura utama di Bali, kawasan suci Besakih dalam konteks pusat pelayanan spiritual merupakan pusat pelayanan utama.

Sehingga perlu didukung dengan keberadaan fasilitas dan infrastruktur penunjang agar fungsi utama sebagai pusat pelayanan spiritual utama di Bali berjalan dengan lancar dan nyaman.

Di sisi lain, tingkat kesucian kawasan suci Gunung Agung dan kawasan tempat suci Pura Besakih harus tetap terjaga.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemprov Bali akan

membangun infrastruktur pelindungan kawasan suci Besakih. ‘’Pembangunan dilakukan bertahap, terlebih dahulu dikerjakan parkir. Baru penataan di bencingah,’’ jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Bali sudah mengalokasikan anggaran dalam Rancangan APBD Induk Tahun Anggaran 2020 untuk penyediaan lahan sebesar Rp 70,5 miliar. Jika ternyata masih belum cukup, maka akan kembali dialokasikan pada APBD Perubahan 2020. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan proses appraisal harga lahan atau tanah yang nanti dibebaskan akan dilakukan mulai Desember mendatang. Tidak semuanya merupakan tanah milik masyarakat, karena ada juga tanah milik pemprov, duwe desa, dan duwe Besakih. Seperti di Manik Mas, sekitar 2 hektar dari total 5,2 hektar lahan yang akan dibebaskan di sana merupakan aset Pemprov Bali.

Sedangkan untuk pembangunan konstruksi, lanjut Koster, pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD melalui Kementerian PUPR serta Dinas PUPR. Porsinya lebih besar dari dana APBN. Program pelindungan kawasan suci Besakih diawali dengan menata palemahan.

Antara lain dengan membangun parkir di Manik Mas mulai 2020. Parkir ini diperkirakan selesai dalam dua tahun lantaran akan dibangun empat lantai menyesuaikan bentang alam di sana. Sambil berjalan, akan dibangun pula areal bencingah yang diperkirakan rampung dalam satu tahun.

Selain itu juga akan dibangun Margi Agung yang diperkirakan menghabiskan waktu tiga tahun pengerjaan. Tercatat ada 471 kios milik masyarakat setempat yang akan ditata atau direlokasi. Sebanyak 265 di antaranya merupakan kios permanen. (kmb32)

Selasa, 19 November 2019 05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita 06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:05 Wita 08:30 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita 10:00 Wita 10:05 Wita 10:30 Wita 11:00 Wita 11:05 Wita 11:30 Wita 12:05 Wita 12:30 Wita 13:00 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Pitra Yadnya (5) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Bagus And Friend Bali Channel Tourist TV Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini Gatra Praja Seputar Bali Terkini Ocydia Home Shopping Bali Channel Tourist TV Seputar Bali Terkini Bali TV Shop Ocydia Home Shopping Dharma Wacana Pitra Yadnya (6) Berita Siang Klip Bali

13:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 14:00 Wita Seputar Bali Terkini 14:05 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shopping 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Bali TV Shop 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Upakara 17:00 Wita DW TV 17:30 Wita Kartun Krishna Garuda (1) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:30 Wita Giliran Anda 20:00 Wita Orti Bali

20:30 Wita Folk Song 21:00 Wita Ista Dewata Pura Candi Merak Marga Mukti, Banyuwangi 21:30 Wita Sansekerta 22:00 Wita Seputar Bali Terkini 22:05 Wita Lila Cita

Calonarang Sanggar Aswini Kembar Renon (1) 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:30 Wita Bali Channel

Denpasar (Bali Post) Kesebelasan Perseden Denpasar berhasil mempermalukan tuan rumah Perslobar Lombok Barat dengan skor 2-1 (1-0) dalam laga pertama babak regional Bali-Nusa Tenggara, Kompetisi Liga 3 di Stadion 17 Desember Mataram, NTB, Senin (18/11) kemarin. Selanjutnya, Tim Laskar Catur Muka akan menjamu Perslobar pada laga kedua di Lapangan Samudra Kuta, Sabtu (23/11) mendatang.

Dalam laga yang dipimpin Abdul Halim (Sidoarjo), anakanak Denpasar menerapkan

pola menyerang. Permainan agresif ini membuat kelabakan benteng pertahanan Perslobar yang dikawal M. Lodriko dan Ariandi. Gol pembuka kemenangan Perseden dicetak Fajar Ferdy Saputra di menit ke-31. Fajar berhasil memperdaya kiper Perslobar Baehaki Indrawan. Sampai turun minum, Perseden unggul 1-0.

Memasuki babak kedua, Perseden terus gencar melancarkan serangan. Alhasil, kapten Made Antha ‘’Mucin’’ Wijaya sukses menggandakan kemenangan di menit ke-61.

Tuan rumah Perslobar mampu

Tetap Korupsi ‘’Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi.

Ya… tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknikteknik investigasi, menarget kepala daerah sangat mudah sekali ya… pasti akan korupsi,’’ katanya.

Tito meminta agar pelaksanaan pilkada langsung ini di-

evaluasi lewat kajian akademik, sehingga tidak bisa empirik saja berdasarkan pengalaman karena bisa bias. Ia menegaskan bahwa dirinya mengusulkan evaluasi pilkada langsung bukan berarti bakal dikembalikan melalui DPRD. ‘’Kalau hasilnya pilkada langsung lebih baik, kita lakukan. Bagaimana mengurangi negatifnya, kalau ada banyak negatifnya, beralih ke sistem yang lain,’’ kata Tito. (ant)

mempertipis kekalahan melalui sontekan Rudi Hartono di menit ke-77. Gocekan Rudi Hartono menggetarkan jala Perseden yang dikawal Sisko Dewantara.

Usai laga, pelatih Wayan Sukadana menjelaskan, asuhannya tampil dengan semangat juang tinggi, walaupun bertanding di luar kandang. ‘’Kami akui, pola permainan

anak-anak sesuai dengan instruksi pelatih dan skema serangan,’’ ujarnya.

Sukadana menegaskan, pada laga kedua, Mucin dan kawankawan diinstruksikan menyerang sejak menit awal, hingga kembali memetik kemenangan. ‘’Kami akan tampil lebih ofensif lagi, karena bertanding di kandang,’’ tuturnya. (022)

Selasa Pon, 19 November 2019

70 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia

Digelar Pameran Foto ’’Armada Hitam’’

Bali Post/win

PAMERAN - Wakil Konjen Australia di Bali Casey Parker (2 dari kanan) berfoto bersama sejumlah anggota LVRI pada pembukaan pameran foto ‘’Armada Hitam’’ di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Renon, Denpasar.

MEMPERINGATI 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Australia, Konsulat Jenderal Autralia di Bali bekerja sama dengan Museum Maritim Nasional Australia dan Pemerintah Provinsi Bali menggelar pameran foto ‘’Armada Hitam’’ dan pemutaran film pendek berjudul ‘’Indonesia Memanggil dan Batavia’’ di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Renon. Kegiatan yang akan berlangsung hingga 29 November ini dibuka Kadisbud Bali I Wayan ‘’Kun’’ Adnyana bersama Wakil Konjen Australia di Bali Casey Parker, Senin (18/11) kemarin.

Wakil Konjen Australia di Bali Casey Parker mengatakan kegiatan ini memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia yang terjalin harmonis hingga saat

ini. Melalui kegiatan ini pihaknya berharap dapat menjaga hubungan yang baik dengan Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. ‘’Pemeran ini menceritakan periode penting, salah satunya Australia pendukung terkuat Indonesia mencapai kemerdekaan.

Kami berharap banyak hubungan baik dengan Indonesia terus terhubung ke depannya,’’ ujarnya.

Dalam pameran tersebut, dipajang sebanyak 15 foto dokumenter dan 8 lukisan yang membeberkan hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia. Diterangkan, Armada Hitam merupakan nama yang diberikan untuk pelarangan kapalkapal Belanda di pelabuhanpelabuhan Australia. Kapal tersebut membawa tentara dan senjata ke Indonesia pada akhir pendudukan Jepang

di tahun 1945. Pelarangan tersebut diorganisir oleh pekerja pelabuhan Australia, bersama pelaut-pelaut Indonesia, China dan India untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Australia kemudian mengambil peran utama di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengadvokasi pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949.

Kadisbud Provinsi Bali I Wayan ‘’Kun’’ Adnyana mengapresiasi kegiatan yang merawat hubungan antarkedua negara ini. Sebab, selain merefleksikan sejarah, pameran foto dan film dokumenter ini juga membantu menghidupkan prinsip-prinsip dan hak untuk menentukan nasib sendiri, kerja sama ekonomi global, dan kemajuan kesejahteraan sosial serta dunia. ‘’Pameran ini sejalan den-

Kurangi Kecemasan dan Rasa Nyeri dengan Terapi Musik MEN G U RAN G I kece masan dan rasa nyeri pada pasien, KULINER terutama pasien yang membutuhkan perawatan lama di rumah sakit seperti pasien luka bakar, RSUP Sanglah menerapkan KESEHATAN terapi musik.

Dengan terapi ini selain mengurangi rasa cemas pasien luka bakar ternyata juga mengurangi pemakaian obat penghilang TOP rasa nyeri dan penenang IN setidaknya VASI lima pada pasien puluh persen dari dosis yang biasanya.

Penggunaan terapi musik WONDERFUL ini diterapkan oleh Instalasi AnestesiBALI dan Terapi Intensif untuk pasien luka bakar di

ruangan Burn Unit RSUP Sanglah sejak awal tahun 2019. Kepala Instalasi Anestesi dan Terapi Intensif RSUP Sanglah dr. Putu Agus Surya Panji, Sp.An. KIC., Senin (18/11) kemarin mengatakan, pasien luka bakar rata-rata dirawat cukup lama di rumah sakit.

Selain mendengar suara mesin monitor setiap hari, mereka juga harus menjalani pembersihan luka yang prosesnya cukup tidak nyaman dan menimbulkan rasa sakit. ‘’Proses pembersihan luka ini menyebabkan pasien mengalami cemas karena rasa sakitnya. Se-

lain itu suara mesin monitor setiap hari juga bisa menimbulkan kecemasan sehingga pada akhirnya kecemasan ini menjadi terbawa hingga pasien pulang,’’ ujar Panji.

Terapi musik ini, lanjut Panji, masih diterapkan pada beberapa pasien luka bakar dewasa dengan persetujuan. Sebelum dilakukan pembersihan luka, biasanya pasien akan mendapatkan obat penghilang rasa nyeri dan penenang. Dengan menggunakan terapi musik, pasien luka bakar akan diberikan musik relaksasi selama 5 hingga 15 menit sesuai dengan kon-

disi pasien. Setelahnya baru diberikan obat penghilang rasa nyeri dan penenang tetapi dengan dosis yang dikurangi dari biasa. Selama pembersihan luka berlangsung, pasien tetap diberikan terapi musik hingga selesai.

Hasilnya, lewat terapi musik ini, kata Panji, dosis obat penenang dan penghilang rasa nyeri yang diberikan kepada pasien berkurang setidaknya setengahnya.

Pengurangan dosis obat ini tidak mengurangi kualitas pelayanan. Selain itu juga mengefisiensikan penggunaan obat sehingga efek

mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani, yaitu usaha tani padi. Pada program asuransi ini, para petani tersebut dapat mengalihkan beban risiko yang ditanggungnya kepada pihak ketiga dengan cara mengasuransikan usaha taninya.

Maksud lain dari program asuransi ini adalah mendorong para petani untuk semakin memusatkan aktivitasnya pada pengelolaan usaha tani yang semakin baik, lebih aman dan semakin memberikan keuntungan ekonomis yang lebih tinggi.

Mantan Ketua HKTI Kabupaten Buleleng ini menilai petani khususnya di lahan sawah sangat pantas untuk diberikan perlindungan pada saat mereka mengalami gagal panen melalui program asuransi. Mereka akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui perusahaan asuransi untuk dapat membiayai kembali kegiatan usaha taninya pada periode tanam berikutnya

setelah gagal panen. Pada program asuransi ini, pemerintah memberikan subsidi p r e m i sebesar 80%

dari total premi yang harus dibayarkan oleh petani, yaitu sebesar Rp 180.000/ha/ musim tanam. Oleh karena itu, petani hanya membayar premi sebesar Rp 36.000/ha.

Keberadaan subak di Bali seharusnya menjadi peluang yang bagus untuk mewujudkan tercapainya tujuan program asuransi pertanian ini dan memberikan perlindungan kepada para petani. Keikutsertaan petani di dalam program asuransi adalah sebagai anggota kelompok petani, yaitu subak. Introduksi dan edukasi kepada para petani perlu semakin ditingkatkan untuk semakin menyadarkan para petani untuk mengikuti program asuransi pertanian. Di sinilah kata mantan Dekan Fakultas Pertanian Undwi ini, keberadaan perguruan tinggi juga sangat diperlukan untuk berperan serta dalam memberikan penyuluhan kepada para petani melalui organisasi subaknya. (sue)

Solusi Atasi Gagal Panen

BUDAYA

PENDIDIKAN I N D ONE S I A s e b a g a i negara agraris memiliki penduduk yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian.

Bali meskipun SENIMAN pembangunan pariwisatanya telah berkembang pesat, namun keberadaan sektor pertanian masih sangat dibutuhkan. Tidak semata-mata untuk kebutuhan pangan, tetapi juga nonpangan, seperti melekatnya nilai budaya pertanian, khususnya pada lahan usaha tani sawah.

Pakar pertanian yang juga Rektor Universitas Dwijendra Denpasar Dr. Ir. Gede Sedana, M.MA., Senin (18/11) kemarin mengatakan, mengingat pengelolaan usaha tani di lahan sawah dilakukan pada ruang terbuka, maka berbagai risiko sering menghantui proses produksi hingga masa panen tanaman padi petani. Risiko gagal tumbuh secara baik dan juga risiko gagal panen yang diakibatkan oleh banjir, angin kencang, kekeringan yang berkepanjangan, serangan hama dan penyakit sangat pasti merugikan para petani. Oleh karena itu, dia memandang penting pengenalan dan penerapan program asuransi pertanian, yaitu Asuransi Usahatani Padi menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi risiko gagal panen petani.

Gede Sedana yang meraih doktor di bidang pertanian ini mengatakan asuransi pertanian sangat penting dilakukan karena gagal panen tanaman padi di tingkat petani tidak saja merugikan mereka tetapi juga akan memiliki efek ekonomis seperti kenaikan harga beras karena kelangkaan produksi padi. Program asuransi ini dilaksanakan pemerintah sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada Pasal 37 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian.

Asuransi Pertanian, katanya, adalah bentuk perlindungan yang ditujukan kepada para petani, melalui suatu perjanjian tertulis antara petani dengan pihak perusahaan asuransi guna saling

samping obat juga bisa ditekan. Di samping itu kecemasan pasien juga bisa dikurangi sehingga pasien merasa nyaman selama perawatan.

Kendati demikian, tindakan ini belum dilakukan untuk semua pasien luka bakar. Atas inovasi ini, Instalasi Anestesi dan Terapi Intensif dipilih untuk mewakili RSUP Sanglah dalam Persi Award 2019 kategori Clinical Service Improvement Project dan berhasil meraih runner-up. (san) dr. Putu Agus Surya Panji, Sp.An.KIC.

gan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, menuju Bali era baru. Pameran ini sebagai pendokumentasian dan catatan sejarah kejadian yang terjadi kala itu. Kegiatan ini memberi banyak informasi kepada masyarakat, apalagi didukung ilmu pengetahuan dan teknologi, hendaknya dapat menguatkan pemajuan kebudayaan, dan juga mengetahui nilai sejarah hubungan Indonesa dan Australia,’’ bebernya.

Kegiatan tersebut juga turut menghadirkan sejumlah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Seorang anggota LVRI Kota Denpasar Suprapto (65) menilai bahwa kegiatan tersebut sangat relevan dan penting disebarluaskan untuk mengingatkan masyarakat tentang perjuangan para pahlawan mencapai kemerdekaan Indonesia. (win)