terbit sejak 16 agustus 1948 Perintis k. nadha
8 HALAMAN NOMOR 58 TAHUN KE 73
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
Online:http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu paing, 23 oktober 2021
Desa Adat Jero Kuta Sepakat Berdamai
Pasar Badung memenjadi percontohan uji coba penerapan aplikasi PeduliLindungi. Sejak dua hari lalu telah memasang barcode QR yang wajib di scan pengunjung pasar, pedagang, maupun pegawai pasar setempat. denpasar | HaL. 2
Dari hasil evaluasi Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tabanan, selama tiga bulan terakhir ini kecenderungan warga akan merasa bingung jika mereka ke luar rumah tanpa memakai masker. tabanan | HaL. 4
Prajuru Desa Adat Jero Kuta Pejeng dan Perwakilan 70 warga Desa Adat Jero Kuta Pejeng, akhirnya sepakat menandatangani kesepakatan perdamaian di Taman Halaman Belakang Kantor Bupati Gianyar, Jumat (22/10). gianyar | HaL. 5
Oleh I Gde Made Sadguna, S.E. MBA.DBA ”Peluncuran buku tersebut juga mengisyaratkan diakhirinya pembangunan ekonomi Bali yang bertumpu hanya pada satu sektor unggulan yaitu sektor pariwisata yang telah mengakibatkan ekonomi Bali menjadi sangat labil yang berakibat buruk terhadap kinerja perekonomian dan kehidupan masyarakat Bali.” I Gde Made Sadguna pertumbuhan ekonomi Bali yang diikuti oleh peningkatan pengangguran dan kemiskinan yang signifikan. Gubernur Bali Wayan Koster memahami permasalahan ini dengan sangat baik dan merumuskan solusi yang tepat untuk memperkuat struktur dan fundamental ekonomi agar ke depan masyarakat Bali dapat tetap survive dengan atau tanpa pariwisata dan mampu tetap melakukan kegiatan ekonomi yang produktif baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan krisis. Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali (istilah yang diciptakan oleh Gubernur Bali Wayan Koster sendiri) yang berbasis pada potensi dan kekuatan alam Bali, manusia Bali dan budaya Bali diprioritaskan pada 6 bidang prioritas yaitu bidang pertanian dalam arti luas, kelautan/perikanan,
industri, IKM-UMKM-Koperasi, ekonomi kreatif dan digital, dan pariwisata. Penguatan yang dilakukan terhadap keenam bidang prioritas ini diharapkan akan mengubah struktur dan fundamental ekonomi Bali sehingga ekonomi Bali ke depan akan lebih terdiversifikasi secara berimbang dan lebih kokoh serta lebih stabil dalam menghadapi berbagai perubahan dan goncangan eksternal. Pemikiran seperti ini sebenarnya sejalan dengan pemikiran Simon Kuznets (1966) yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic growth) tidak akan terjadi tanpa perubahan struktural (structural changes). (*) Baca Hal.7 Landasan teoritis Maupun praktis
Pariwisata Bali Terpukul Lagi swab PCR. Akademisi dari Undiknas Prof. Ida Bagus Raka Suardana mengatakan, agak berat memang Bali pulih karena dominasi sektor pariwisata yang menopang ekonomi Bali belum pulih. Belum pulih karena masih terbatas. Sementara pariwisata sangat tergantung dari mobilitas. Terbatasanya mobilitas karena syarat perjalanan yang cukup berat. Contoh meskipun sudah level 3, PCR tetap dilakukan Rp 500 ribu. “Dulu ekonomi sempat menggeliat karena hanya pakai
Bali Post/dok
Prof. IB Raka Suardana
antigen. Tapi sekarang pakai PCR. Betapa beratnya Bali, masih didominasi sektor tersier, jasa ini berupa industri pariwisata. Kita masih tergantung ini,” ujarnya. Dengan diberlakukan PPKM sejak Juli 2020 tentu akan cukup berat menjalani bulan–bulan berikutnya, karena Bali masih benar–benar mengandalkan sektor pariwisata sementara sektor pariwisata belum hidup, belum berjalan normal. “Semasih itu terjadi, ekonomi Bali akan masih tertatih–tatih,’ ungkapnya. (kmb42)
Bali Post/dok
Inda Trimafo Yudha
Wujudkan Lahan Pertanian Abadi
Bali Post/dok
I Gusti Bagus Udayana denpasar (bali post)Banyak persoalan yang dihadapi pertanian Bali. Mulai dari soal ketersediaan air, saluran irigasi hingga ancaman alih fungsi lahan. Solu-
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Masyarakat Makin Sadar Manfaat Prokes
Perekonomian Kerthi Bali dan Prospek Bali ke Depan
denpasar (bali post)Baru saja merasakan angin segar dengan meningkatkan kedatangan wisatawan domestik, kini Bali dihadapkan pada syarat swab PCR jika masuk melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Hal ini dinilai berat karena akan kembali memukul sektor pariwisata Bali yang masih tertatih-tatih. Ketua Asosiasi Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali Inda Trimafo Yudha, Jumat (22/10) mengaku sedih, kecewa, marah dengan diberlakukannya syarat swab PCR ke Bali. Syarat ini dinilai berat, mengingat sekarang status Bali sudah turun dari level 4 ke level 2. “Justru sekarang kita sudah mulai menggeliat, tapi tiba– tiba keputusan swab PCR ini aneh tapi nyata bagi kita. Saya banyak menerima keluhan dari teman–teman yang sudah akhirnya punya harapan,” ungkapnya. Segala perjuangannya di pariwisata, khususnya DTW akan sia–sia. Dengan pembukaan border internasional, wisman sudah mulai menanyakan perihal harga, dan tentang berwisata ke Bali namun mereka terkendala karantina dan
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
Pasar Badung Gunakan “PeduliLindungi”
ANALISIS
pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021, bertempat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Bali, telah diluncurkan Buku Ekonomi Kerthi Bali yang disusun oleh Gubernur Bali, Dr. Ir, Wayan Koster, M.M. Acara peluncuran buku yang dihadiri pula oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suhaso Monoarfa itu merupakan titik awal dari langkah strategis untuk membangun perekonomian Bali secara holistik, sistematis dan terencana berlandaskan pada potensi dan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Peluncuran buku tersebut juga mengisyaratkan diakhirinya pembangunan ekonomi Bali yang bertumpu hanya pada satu sektor unggulan yaitu sektor pariwisata yang telah mengakibatkan ekonomi Bali menjadi sangat labil yang berakibat buruk terhadap kinerja perekonomian dan kehidupan masyarakat Bali. Kerawanan dan kelemahan pembangunan ekonomi yang mengandalkan hanya pada satu sektor unggulan tersebut telah dibuktikan dengan sangat jelas oleh dampak dari berbagai peristiwa alam maupun non alam yang telah menimpa Bali dalam dua dekade belakangan ini yang mengakibatkan jatuh bangunnya perekonomian Bali secara signifikan. Peristiwa seperti virus SARS, flu burung, rabies, bom Bali 1 dan 2, letusan gunung agung dan terkhir pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung telah mengakibatkan anjloknya
balipost http://facebook.com/balipost
si-solusi juga sudah sering ditawarkan. Salah satu yang belum sering ditawarkan adalah pembentukan lahan pertanian abadi. Bali sangat membutuhkan adanya lahan pertanian abadi untuk mendukung Ekonomi Kerthi Bali. Demikian disampaikan Pakar Pertanian Universitas Warmadewa, Dr. Ir. I Gusti Bagus Udayana, M.Si., Jumat (22/10). “Berbicara mengenai pertanian, tidak hanya hal irigasi, namun hal terpenting lainnya adalah lahan. Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian,” kata Udayana. Tantangan yang harus dihadapi oleh sektor pertanian adalah semakin tergerusnya lahan-lahan pertanian oleh aktivitas ekonomi manusia, terutama untuk permukiman, pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan, dan seb-
againya), ataupun industri. Pembangunan yang terus dilaksanakan menyebabkan banyak lahan pertanian yang harus beralih fungsi menjadi non-pertanian. Alih fungsi lahan semakin masif terjadi di wilayah perkotaan. Inilah yang menjadi konsentrasi pemerintah dan masyarakat Bali. Perkembangan pembangunan di Provinsi Bali telah mengakibatkan terjadinya persaingan dalam penggunaan lahan yang menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan lahan dimana luas lahan tetap, juga perkembangan jumlah penduduk. “Pembentukan lahan pertanian abadi di Bali Sangat dibutuhkan,” tegas Udayana. (kmb43) Baca Hal.7 alih Fungsi Lahan Harus dikendalikan
Cabut Ketentuan Wajib Karantina Lima Hari denpasar (bali post) australia akan mencabut larangan perjalanan internasional mulai 1 november 2021. sehingga, wisatawan australia akan dapat bepergian ke luar negeri, termasuk berwisata ke indonesia dan bali pada khususnya. agar wisman australia mengalir datang ke bali diusulkan ketentuan masa karantina 5 hari dicabut. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Ida Gde Komang Kresna Budi, meminta agar kemudahan-kemudahan bagi wisatawan mancanegara (Wisman) seperti Wisman Australia dipermudah dengan
meniadakan pelaksanaan karantina. Bahkan, penerbangan tidak lagi dilakukan dengan syarat tes PCR, cukup dengan syarat tes Rapid Antigen. Apalagi, Konsulat Jenderal Australia di Bali
telah meminta hal tersebut kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bali. “Harusnya kita malu pada mereka (Asutralia, red) sampai memohon supaya tidak ada karantina, kenapa Pemprov Bali masih melaksanakan karantina? harusnya penerbangan tidak lagi dilakukan PCR, cukup tes antigen saja. Jangan sampai kepercayaan kami kepada Pemprov Bali hilang,” tegas Ketua DPD II Partai Golkar Buleleng ini, Jumat (22/10). Hal senada juga diungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, A.A. Ngurah Adhi Ardhana. Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, bahwa kebi-
LIMA nEGARA AsAL WIsMAn tERbAnyAK KE bALI 2019
jakan mencabut perjalanan internasional yang dilakukan Australia ke Indonesia dan Bali pada khususnya ini merupakan bentuk kepercayaan dunia international atas upaya
yang dilakukan pemerintah Indonesia, Bali dan masyarakat Bali. Oleh karena itu, sebagai wakil masyarakat di DPRD Bali pihaknya akan mengupayakan yang terbaik untuk menjadikan penyampaian Konsulat Jendral Australia tersebut sebagai titik balik normalisasi industri pariwisata di Bali dengan menjaga disiplin serta melaksanakan protokol kesehatan (prokes) bagi wisatawan, dan masyarakat Bali. Terkait meniadakan pelaksanaan karantina bagi Wisman, bagi Adhi Ardhana kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan pendapat ahli kesehatan. “Karantina tentu harus menyesuaikan dengan pendapat ahli kesehatan. Karena hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan warganya,” tegansya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa mengatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Konsulat Jenderal Australia di Bali dan Duta Besar Asutralia di Indonesia terkait hal tersebut. Sehingga, kebijakan terbaik yang diambil ubtuk saling melengkapi antara kedua negara terkait kunjungan wisatawan Australia ke Bali. (win)
Wajib PCR Tidak Adil dan Diskriminatif Jakarta (bali post) Kebijakan mewajibkan penumpang pesawat udara melampirkan negatif tes PCR dinilai tidak adil dan diskriminatif. Pasalnya pelaku perjalanan darat cukup hanya dengan swab antigen. Padahal kondisi saat ini Covid-19 sudah melandai dan tingkat vaksinasi cukup baik. Untuk itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjelaskan kepada masyarakat terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 yang mewajibkan semua penumpang penerbangan melaksanakan tes polymerase chain reaction (PCR) 2x24 jam. “Beberapa hari ini banyak masyarakat bersuara karena bingung dengan aturan baru PCR sebagai syarat semua penerbangan ini. Masyarakat mempertanyakan kenapa dalam kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin membaik, tapi justru tes perjalanan semakin ketat,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/10). Dia meminta pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat yang menilai aturan terbaru terkait syarat penerbangan menodai prinsip keadilan. Puan mengatakan, jika memang alasan kebijakan mobilitas diperbaharui karena semakin luasnya pembukaan operasional sek-
tor sosial kemasyarakatan, maka seharusnya berlaku untuk semua moda transportasi. “Tapi di aturan terbaru, syarat perjalanan bagi transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap memperbolehkan tes antigen 1x24 jam. Kebijakan yang tidak merata dan terkesan ada diskriminasi, harus dijelaskan pemerintah,” ujarnya. Puan mempertanyakan
kenapa dahulu ketika Covid-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan. Menurut dia, kalau sekarang harus tes PCR karena hati-hati, lalu apakah berarti ketika tes antigen dibolehkan, masyarakat sedang tidak atau kurang hati-hati. Puan menjelaskan, tes PCR seharusnya digunakan hanya untuk instrumen
pemeriksaan bagi suspect Covid-19. Dia mengingatkan, fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata dan akan semakin menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian dengan transportasi udara. Karena itu menurut dia, pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan udara. (ant)
Bali Post/dok
tidak adiL - Penumpang pesawat di Bandara Ngurah Rai. Ketentuan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat udara dinilai tak adil dan diskriminatif.
Jangan Karantina Wisman di Hotel denpasar (bali post)Persyaratan karantina 5 hari menjadi salah satu penghalang kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali. Perlu dipikirkan kebijakan untuk memangkas lama waktu karantina bahkan meniadakannya. Tawaran solusinya adalah dengan menjadikan pulau Bali sebagai tempat karantina. Jadi, jangan karantina wisman di hotel. Usulan tersebut disampaikan Ketua DPD IHGMA Bali Yoga Iswara. “Pulau Bali yang secara geografis terisolir bisa digunakan sebagai tempat karantina,” katanya. Dengan prosentase penduduk yang telah divaksinasi lengkap mencapai hampir 84 persen, Bali menjadi daerah yang telah memiliki herd immu-
nity. Jadi, wisman yang datang ke Bali bisa langsung melakukan perjalanan wisatanya tanpa harus dikarantina di hotel tertentu dalam waktu beberapa hari. Persyaratan negatif PCR di negara asal dan juga setelah tiba di Bali dinilai cukup memastikan wisman bebas Covid-19. Jika masyarakat Bali dan wisman benar-benar menerapkan prokes dengan ketat, penularan Covid-19 tentu bisa diminimalisir. Yoga Iswara mengakui bahwa ketentuan karantina menjadi pertimbangan bagi wisman berkunjung ke Bali. “Namun demikian, kami dari pelaku pariwisata tetap mengapresiasi keputusan pemerintah yang telah membuka pintu Bali,” katanya.
Bali Post/dok
Bali Post/dok
Gede “Nick” Sukarta
Yoga Iswara
Sekretaris PHRI Badung Gede “Nick” Sukarta mengakui bahwa belum adanya wisman yang datang pascaopen border sebagai situasi yang telah diprediksi. Selain karena adanya ketentuan karantina selama lima hari, tentu diperlukan berbagai persiapan untuk melakukan kunjungan seperti mengurus
visa. “Sambil menunggu wisatawan asing yang akan datang ke Bali, ada baiknya kita melakukan persiapan juga yang lebih matang. Terutama untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi ketika pariwisata dibuka saat pandemi,” tegas Nick Sukarta. (ata)