Edisi Selasa 24 Nopember 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 82 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

selasa wage, 24 november 2020 PBM Tatap Muka Mesti Prioritaskan Prokes Covid-19

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

DLHK Badung Tender Mesin Pengolahan Sampah

Pohon Tumbang Tutup Jalan Desa Kerta

Pemkab Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melakukan tender pengadaan mesin incenerator. Pengadaan mesin pengolahan sampah ini kini masih dalam proses pengadaan di Layanan Pengadaan Secara Elektornik.

BADUNG | HAL. 3

Penerapan protokol kesehatan menjadi prioritas dalam proses PBM tatap muka, sehingga tidak ada siswa atau guru terpapar virus Corona.

DENPASAR | HAL. 2

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pohon waru tumbang menutup akses jalan di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Minggu (22/11) sore.

Bencana ini terjadi pascahujan lebat beberapa saat sebelumnya.

GIANYAR | HAL. 5

Gubernur Koster Berkomitmen Sejahterakan Guru untuk Cetak SDM Unggul

Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster tidak pernah absen menghadiri acara yang berhubungan dengan guru. Untuk kali pertama pada masa pandemi, orang nomor satu di Bali ini bertemu dengan guru ketika membuka Workshop ‘’Pengembangan Profesi Guru’’ yang digelar PGRI Provinsi Bali bersama Disdikpora Bali dan Dinas Kominfo Provinsi Bali, Senin (23/11) kemarin. Sekalipun secara virtual, ia anggap ini pertemuan langsung dengan para guru di Bali guna memantapkan langkah bersama merealisasikan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru’’.

WORKSHOP - Gubernur Koster saat membuka Workshop ‘’Pengembangan Profesi Guru’’ yang digelar PGRI Provinsi Bali bersama Disdikpora Bali dan Dinas Kominfo Provinsi Bali, Senin (23/11) kemarin.

Kerja Keras 10 Bulan Hancur oleh Kerumunan MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan terjadinya kerumunan massa yang memperbesar risiko penularan Covid-19 dan menyerukan kasus serupa tidak terulang. Wasekjen MUI Nadjamuddin Ramly mengatakan, peristiwa kerumunan itu tak ubahnya seperti hendak menghancurkan kerja keras semua pihak dalam 10 bulan terakhir dalam menanggulangi pandemi. ‘’Kita sangat menyesalkan, kerja keras sepuluh bulan di- hancurkan oleh kegiatankegiatan kerumunan dalam satu pekan terakhir,’’ tegasnya d a l a m rapat virtual Satgas Penanganan

Covid-19 yang diikuti lebih dari 500 peserta, Minggu (22/11).

Selain diikuti unsur Satgas berbagai daerah, BPBD, unsur TNI/Polri dan Dinas Kesehatan, utamanya yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Rapat rutin setiap Minggu malam seperti ini sudah berlangsung sejak Maret 2020 dan dipimpin Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo. Menjadi istimewa, karena rapat juga menghadirkan para tokoh agama. Selain unsur pimpinan MUI, juga hadir perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, organisasi keagamaan Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

MUI, menurut Ramly, berkomitmen terus mendukung dan meminta Satgas mengedepankan aksi penyelamatan jiwa manusia.

Hal. 7 Gencarkan Kampanye

’’Kita sangat menyesal kerja keras sepuluh bulan dihancurkan oleh kegiatan kerumunan dalam satu pekan terakhir.’’

Nadjamuddin Ramly Wasekjen MUI

Besar Provinsi Tertinggi Kasus Sembuh

A

cara ini dipakai kesempatan oleh Gubernur Koster mengenang perjuangan berat dan panjangnya ketika duduk di Komisi X DPR-RI pada 2004 memperjuangkan nasib guru dan guru bantu. Hingga lahirlah UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, padahal yang berjuang saat itu adalah kalangan PGRI. Tanpa lahirnya UU ini, katanya, tak akan lahir yang namanya Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar satu kali gaji pokok di luar tunjangan lainnya. ‘’Ini perlu perjuangan panjang lintas fraksi dan departemen. Makanya yang dulu menjadi guru bantu kini jadi PNS, harus ingat dengan perjuangan kami,’’ tegasnya.

Kini ketika Koster menjadi gubernur, ia meminta jajaran guru untuk menyebarluaskan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ kepada siswa dan kepada masyarakat guna memberi pemahaman yang sama soal membangun Bali. ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali ini konsep melahirkan Bali yang harmonis alam dan manusianya termasuk menyiapkan generasi Bali yang unggul. Saya meminta jajaran guru untuk memperkuat penanaman nilai-nilai kearifan lokal Bali agar tak dirusak oleh nilai-nilai luar Bali,’’ katanya.

Ketua PGRI Provinsi Bali I Komang Artha Saputra, S.Pd., M.Pd. mengakui konsitensi dan komitmen Wayan Koster ketika duduk di DPR-RI hingga kini menjadi Gubernur Bali dalam memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru. Bahkan, kini

idealisnya makin menguat bahwa Bali memerlukan guru yang berkualitas dan sejahtera guna membangun SDM Bali yang unggul.

Artha Saputra menilai perhatian Gubernur Bali dalam dunia pendidikan bisa dikatakan sangat luar biasa.

Pada Hari Guru Nasional tahun lalu, ia memberikan tunjangan kepala SLTA negeri hingga Rp 6 juta/bulan.

Pemprov Bali juga menanggung gaji sejumlah guru kontrak dan honorer lewat APBD serta dikucurkannya dana BOS daerah. Kini lewat visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’, ada terselip Jana Kerthi yakni membangun generasi muda Bali yang unggul dan sejahtera sekala-niskala. Makanya, ia mengatakan 10.000 ribu lebih anggota PGRI yang mengikuti workshop virtual serangkaian HGN dan HUT ke-75 PGRI ini harus segera bangkit mengambil peran menyebarkan dan memberi pemahaman yang benar soal visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ kepada siswa dan masyarakat. Guru sendiri tak boleh terpapar faham di luar nilai-nilai kearifan lokal Bali.

Sekum PGRI Prov Bali Dr. Gede Wenten Aryasuda, M.Pd. yang paling tahu soal kiprah Wayan Koster bersama unsur PGRI di daerah berjuang meningkatkan martabat dan profesionalisme guru. Ia ingat Koster sampai ke tingkat ranting PGRI di desa-desa agar bisa bertemu guru hingga lahirlah UU Guru dan Dosen.

Hal. 7 Pembangunan Bali

’’Nangun Sat Kerthi Loka Bali ini konsep melahirkan Bali yang harmonis alam dan manusianya termasuk menyiapkan generasi Bali yang unggul. Saya meminta jajaran guru untuk memperkuat penanaman nilai-nilai kearifan lokal Bali agar tak dirusak oleh nilai-nilai luar Bali.’’

Wayan Koster Gubernur Bali

Krisis Wisman, Ekonomi Bali Terpuruk

Denpasar (Bali Post) Perekonomian Bali sangat terpuruk gara–gara pandemi Covid-19. Berbagai stimulus dan program bantuan telah digulirkan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Upaya itu dilakukan agar Bali bisa bertahan.

Ekonomi Bali tidak bisa bertahan jika pandemi masih berlanjut setelah sembilan bulan mewabah karena Bali akan krisis wisatawan mancanegara (wisman). Yang diperlukan Bali saat ini adalah wisatawan, terutama wisatawan mancanegara (wisman). Untuk itu, semua pihak harus mendukung upaya-upaya dalam rangka mendatangkan wisatawan ke Bali. Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju Lana T. Koentjoro mengatakan hal itu, Senin (23/11) kemarin.

Menurut Lana, kerinduan datang ke Bali merupakan gambaran situasi batin wisatawan saat ini. ‘’Bali I Miss U adalah kalimat yang paling pas untuk menggambarkan situasi batin wisatawan dan masyarakat Bali yang sudah saling rindu satu sama lain untuk bertemu kembali di Bali. Saat ini yang sangat dibutuhkan oleh Bali adalah kunjungan wisatawan,’’ katanya.

Dalam rangka membantu upaya pemerintah membang-

kitkan kembali pariwisata Bali, kata Lana, pihaknya membuat program konkret ‘’Sejuta Wisatawan Goes To Bali’’. Untuk itu, ia merangkul berbagai organisasi dan komunitas untuk bersama melakukan promote Bali. ‘’Tentunya diperlukan juga tebar pesona dan optimisme oleh semua pihak yang berada di Bali,’’ imbuhnya.

Salah satu upaya melakukan promote Bali, katanya, juga digelar sayembara desain maskot yang dapat diikuti masyarakat umum. ‘’Kami berupaya untuk terus menyosialisasikan program kunjungan kepada wisatawan dan masyarakat melalui berbagai media. Kehadiran Maskot Bali ‘I Miss U’ tentunya akan turut memperkuat sosialisasi dan komunikasi program kami,’’ imbuhnya.

Menurut Lana, berwisata ke Bali tidak hanya untuk bersenang-senang dan penyegaran pikiran, tetapi juga harus dalam kondisi sehat, baik pada saat datang maupun pulang dari Bali.

Untuk mencapai hal tersebut, semua pihak baik wisatawan, pelaku usaha wisata dan masyarakat wajib patuh pada protokol kesehatan (prokes) 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), serta didukung dengan meningkatkan imunitas tubuh. Kegiatan pariwisata pun dijalankan dalam metode klaster zona hijau, yaitu semua kegiatan wisata terprogram dan patuh prokes, serta melibatkan transportasi, akomodasi, dan destinasi-destinasi yang telah mendapat sertifikasi CHSE. Hal. 7 2021, Ekonomi Bali

Bali Post/dok

WISATAWAN - Kunjungan wisatawan mancanegara ke objekobjek wisata di Bali sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Bali.

Disiplin Terapkan Prokes, 3T dan 3M

DKI Jakarta

:

116.90

Jawa Timur

: 52.389

Jawa Barat

: 40.024

Jawa Tengah

:

Sulawesi Selatan

: 18.040

Riau

: 16.325

Kalimantan Timur

: 15.771

Sumatera Barat

: 15.145

Sumatera Utara

:

Bali

: 12.155

35.751

12.369

Data Per 23 November 2020

PANDEMI Covid-19 belum jelas kapan akan berakhir. Penambahan kasus baru pun masih terjadi. Meski sudah relatif melandai, namun kewaspadaan harus tetap dikedepankan. Salah satunya, yakni disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan juga rajin mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, menggunakan masker, serta menjaga jarak (3M). Hal ini ditegaskan Pj. Sekda Kota Denpasar yang juga selaku Ketua Harian Gugus

Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar I Made Toya, belum lama ini.

Menurut Toya, sebagai upaya mendukung pencegahan penularan, menekan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan pasien Covid-19, salah satu jalan yang bisa dilakukan, yakni disiplin menerapkan prokes. ‘’Memang saat ini perkembangan Covid-19 di Kota Denpasar cenderung bergerak fluktuatif, sehingga kita tidak boleh lengah. Saat ini GTPP

’’Kami berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat agar ikut andil menjadi panutan dalam penerapan 3M atau disiplin penerapan protokol kesehatan di masyarakat.’’

I Made Toya Pj. Sekda Kota Denpasar bersama seluruh jajaran hingga lapisan terbawah merancang langkah taktis sebagai upaya untuk fokus menekan angka penularan, menekan angka kematian dan me-

ningkatkan angka kesembuhan pasien,’’ ujarnya.

Hal. 7 Memaksimalkan Penerapan 3T

Selasa Wage, 24 November 2020

Tingkatkan Kualitas SDM Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif Denpasar Jalin Kerja Sama dengan Unud

PENGEMBANGAN kewirausahaan dan ekonomi kreatif di Kota Denpasar terus dilakukan Pemkot Denpasar. Menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud) merupakan salah satu upaya percepatan program peningkatan kualitas SDM serta penguatan dan pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif di Kota Denpasar.

Upaya peningkatan kerja sama ini ditandai dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kadis Pariwisata Kota Denpasar Dezire Mulyani dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unud Agoes Ganesha Rahyuda, Ph.D. yang dilaksanakan di Gedung Dharma Negara Alaya, Senin (23/11) kemarin.

Penandatanganan MoU ini disaksikan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dan Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr.

A.A Raka Sudewi, Sp.S(K). Hadir pula dalam acara tersebut Pj. Sekda Kota Denpasar Made Toya, Kepala Cabang BPD Bali Denpasar Putu Dharmapatni, Ketua Harian Bekraf Denpasar, Kabag Humas Pemkot Denpasar, Kabag Kerja Sama Pemkot Denpasar, serta perwakilan Bank Indonesia Bali.

Rektor Unud Prof. Raka Sudewi mengatakan, dalam menghadapi era industri 4.0 dan yang kali ini akan menuju revolusi industri 5.0 akan berdampak kepada perubahan yang sangat cepat dan masif serta dapat menyebabkan terjadinya transformasi pada berbagai aspek kehidupan. ‘’Maka dari itu perlu kolaborasi serta kerja sama guna menciptakan generasi muda yang handal dan cakap untuk menghadapi perubahan ini,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam kolaborasi kerja sama ini mengikutsertakan mahasiswa Fakultas

Ekonomi dan Bisnis dalam melaksanakan magang selama satu semester (enam bulan) di bidang pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan Pemkot Denpasar. Dengan adanya perjanjian ini, bagi Unud, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat lebih berkontribusi bagi masyarakat luas dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sementara Rai Mantra menegaskan pemerintah Kota Denpasar telah berkomitmen dalam memfasilitasi infrastruktur dan regulasi guna terciptanya ekosistem bisnis yang berkelanjutan, di mana memberikan kesempatan dan peluang untuk ekonomi tradisional itu agar dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan ekonomi modern menuju revolusi industri itu sendiri atau yang disebut dengan orange economic. Berbagai

inovasi dan kreativitas yang dihasilkan baik oleh calon-calon pelaku industri maupun para praktisi, tentu memerlukan wadah untuk saling bertukar ide dan berbagi pengalaman.

Oleh karena itu, Gedung Dharma Negara Alaya dihadirkan sebagai inkubator bisnis dan ruang konservasi yang refresentatif guna mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif. ‘’Pembangunan Gedung Dharma Negara Alaya Art and Creatif Hub ini adalah untuk menjawab kebutuhan akan tempat yang representatif bagi lahirnya entrepreneur yang bertalenta yang nantinya mampu mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat,’’ kata Rai Mantra.

Selebihnya Rai Mantra menyampaikan MoU dengan Unud ini terinspirasi dari pengembangan ekonomi kreatif di kota-kota di luar negeri seperti di Perth Australia. Di mana kehadiran pemerintah dan perguruan tinggi dapat mendorong tum-

MOU - Penandatanganan MoU oleh Kadis Pariwisata Kota Denpasar Dezire Mulyani dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unud Agoes Ganesha Rahyuda, Ph.D. yang dilaksanakan di Gedung Dharma Negara Alaya, Senin (23/11) kemarin. buhnya star-up baru yang nantinya akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Nantinya dapat mendukung ekonomi regional dan nasional. ‘’Kami

Janda Tewas Bunuh Diri

LIPAT - Sejumlah volunter melipat surat suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar di KPUD Denpasar, Senin (23/11) kemarin. Sekitar 28 orang volunter dikerahkan dalam pelipatan 456.645 surat suara tersebut.

Bali Post/eka

Positif Covid-19 Bertambah 68 Tiga Pasien Meninggal Denpasar (Bali Post) -

Kasus Covid-19 pada Senin (23/11) kemarin mengalami penurunan dari sehari sebelumnya. Jumlahnya mencapai 68 orang. Kumulatif kasus positif kini mencapai 13.331 orang.

C VID-19

aktif sebanyak 762 orang (5,72 persen). Mereka dirawat dan dikarantina di 17 RS dan dikarantina di Bapelkesmas, Indonesia Wisma Bima, UPT Nyitdah, dan BPK Pering.

Positif itu, jumlah Sementara kasus positif baru secara Data Satgas Penanganan nasional Sembuh naik dari sehari seCovid-19 Bali menyebutkan belumnya. Jumlahnya berada Meninggal selain kasus baru, terdapat di atas 4.400 orang.

Bali juga pasien sembuh yang berDari data Satgas Penantambah. Hanya, jumlahnya ganan Covid-19 Nasional, Positif lebih sedikit dari kasus baru. kasus baru bertambah 4.442 Tercatat sebanyak 63 orang orang. Total kasus yang diSembuh dilaporkan sembuh, sehingga tangani kini melampaui 500 kumulatif pasien sembuh ribu orang. Tepatnya 502.110 Meninggal mencapai 12.155 orang (91,18 orang. persen).

Sementara pasien sembuh Kabar duka juga masih harian yang dilaporkan nasidilaporkan Bali dalam dua onal lebih sedikit dari tamhari berturut-turut. Jumlah bahan kasus terkonfirmasi. pasien meninggal akibat Co- Sudah dua pekan ini, jumlah vid-19 bertambah sebanyak harian pasien sembuh lebih tiga kali lipat dari sehari sedikit dari tambahan kasus. sebelumnya. Dilaporkan tiga Jumlahnya tercatat sebanpasien meninggal sehingga yak 4.198 pasien sembuh. kumulatif pasien meninggal Berita ini bisa dikomentari selama pandemi berlangsung pada acara Citra Bali di Bali mencapai 414 orang Radio Global FM (3,11 persen). Rinciannya 411 Pukul 08.00 - 09.30 wita.

WNI dan 3 WNA. Hubungi telepon 0361-7400391. telepon (0361) 819446 / 081337032965 Selain itu terdapat kasus Hubungi

13.331 12.155 414

C VID-19 Indonesia Positif

502.110 Bali 422.386 16.002Positif Sembuh Meninggal

Total kasus sembuh mencapai 422.386 orang (84,1 persen).

Kasus meninggal bertambah lebih banyak dari sehari

Sembuh Meninggal

502.110 422.386 16.002

13.331 12.155 414

sebelumnya. Tercatat ada 118 kasus meninggal yang dilaporkan, sehingga totalnya menjadi 16.002 orang (3,2 persen).

Saat ini kasus yang masih dalam perawatan sebanyak 63.722 orang (12,7 persen).

Untuk suspect sebanyak 66.279 orang. (kmb18)

PBM Tatap Muka Mesti Prioritaskan Prokes Covid-19

Denpasar (Bali Post) Setelah sekian lama menjalani kegiatan pembelajaran secara daring (online) akibat pandemi Covid-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memperbolehkan sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. Kegiatan belajar tatap muka ini akan dimulai pada semester genap tahun ajaran 2020/2021, mulai Januari 2021. Sekolah pun diminta segera mempersiapkan diri dari sekarang jika hendak melakukan pembelajaran tatap muka.

Kepala SMK TI Bali Global Denpasar Drs. I Gusti Made Murjana, M.Pd. menyambut

berharap dengan kerja sama ini ke depan dapat melahirkan wirausaha wirausaha muda yang kreatif dan inovatif berbasis potensi budaya lokal,’’ pungkas Rai Mantra. (ad347)

baik kebijakan belajar tatap muka tersebut. Sebab dengan belajar tatap muka semua proses pendidikan, termasuk pembentukan karakter siswa akan bisa diberikan secara langsung. ‘’Apabila proses belajar mengajar tatap muka bisa diberlakukan semester genap tahun depan, kami SMK TI Bali Global Denpasar menyambut dengan baik dan siap melaksanakannya,’’ ujar Murjana, Senin (23/11) kemarin.

Menurut Murjana, dengan PBM (proses belajar mengajar) tatap muka antara siswa dan guru bisa berinteraksi langsung. Sehingga karakter siswa bisa terbentuk lewat PBM tatap muka. Apalagi, tugas seorang

guru tidak hanya mengajar, namun juga mendidik siswa agar terbentuk karakternya. ‘’Kami sangat siap melaksanakan PMB tatap muka. Protokol kesehatan menjadi prioritas kami agar dalam proses PBM tatap muka tidak ada siswa atau guru kami terkena virus Corona. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, cek suhu tubuh, menjaga jarak.

Kamar mandi harus bersih dan habis pembelajaran ruang kelas tetap disemprot dengan disinfektan,’’ tegasnya.

Bagi Murjana, menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah merupakan prioritas utama. Jangan sampai PBM tatap muka ini

memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19. Oleh karenanya, prokes Covid-19 menjadi prioritas utama yang diterapkan dalam pelaksanaan PMB tatap muka nantinya. ‘’Dalam pembelajaran tatap muka nanti harus mendapat prioritas utama, ada izin dari orangtua siswa dan tetap mempergunakan prokes yang sangat ketat,’’ tandasnya.

Tidak hanya itu, dengan

dibukanya PBM tatap muka maka penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 juga diharapkan bisa dilaksanakan secara langsung, sehingga transparansi bisa dilaksanakan dengan baik. Ketidakadilan antara PPDB di sekolah negeri dan swasta tidak terulang. Untuk itu, pemerataan penerimaan siswa baru bisa dirasakan adil oleh sekolah swasta. (win)

Topik : krisis wisman, ekonomi

bali terpuruk

Denpasar (Bali Post) Seorang janda, Ni Made Sukri (67), ditemukan tewas bunuh diri menggunakan selendang bermotif kembang di rumahnya, Jalan Ahmad Yani Utara, Gang Mawar IV, Desa Peguyangan Kaja, Denpasar Utara, Minggu (22/11) lalu.

Sebelumnya korban ingin bunuh diri dengan menyeburkan diri ke sumur dan menusuk diri.

Kasubbag Humas Polresta Denpasar Iptu Ketut Sukadi, Senin (23/11) kemarin mengatakan, sejumlah saksi dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Seperti dikatakan saksi I Made Gunarta (40), sekitar 15.30 Wita, dia tiba di rumah dari mancing. Sesampainya di rumah, dia menengok bibinya ke kamar. Saat itulah ia melihat korban tidur, tetapi di lehernya dililit kain warna kuning.

Melihat hal tersebut, Gunarta bergegas membuka lilitan kain tersebut dan mengecek denyut nadinya, namun tidak ada dan tangan bibinya dingin. Gunarta langsung memberi tahu kejadian tersebut kepada keluarganya dan Klian Adat Banjar Batur. ‘’Saksi (Gunarta - red) menjelaskan sebelum meninggal korban mengerjakan jejaitan di rumahnya. Saat itu korban mengatakan, ‘Cang kal sing nu jani, mumpung kajeng jani’ (saya akan tidak hidup sekarang, mumpung kajeng kliwon’’. Paginya korban sempat ribut dengan anaknya.

Kondisi korban sebelum meninggal mengalami sakit pada kakinya sejak setahun,’’ ujarnya.

Sementara keterangan Klian Adat Banjar Batur, Wayan Gorim Gunawan (50), sebelum meninggal korban sempat ingin bunuh diri dengan menyeburkan diri ke sumur dan ingin menusuk dirinya. Suami korban juga meninggal karena bunuh diri. Pukul 17.49 Wita, petugas Inafis Polresta Denpasar tiba di TKP dan melakukan pemeriksaan.

Adapun hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, baik benda tajam maupun benda tumpul.

Hasil olah TKP, korban meninggal dunia karena menahan sakit menahun, kaki korban pernah patah dan pada saat berjalan terasa sakit. Selain itu, korban sudah dari dulu berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. ‘’Diduga korban meninggal dunia karena lilitan selendang di leher sehingga tidak bisa bernapas. Keluarga korban ikhlas menerima kejadian itu,’’ ucap Sukadi. (kmb36)

Pemulihan Pariwisata Tetap Patuhi Prokes

Denpasar (Bali Post) Sembilan bulan masyarakat Bali terkungkung dalam ketidakpastian kapan pariwisata akan buka dan kapan ekonomi akan pulih, karena kondisi pandemi Covid-19 telah membuat ekonomi Bali berhenti berputar. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud) Prof. Dr. dr. Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT. belum lama ini mengatakan, dengan akan dibukanya pariwisata dan pemulihan pariwisata, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena banyak agenda yang harus dilakukan ke depannya terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat tidak bisa di rumah saja karena secara ekonomi mereka butuh penghidupan. Maka dari itu, perlu ada kebijakan diambil seperti melakukan redesain dalam pelayanan, pendidikan, penggunaan fasilitas umum seperti pengaturan jam berkunjung ke pasar, mall serta pengaturan jumlah orang di dalam mall atau pasar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Masyarakat harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. ‘’Prokes harus dikawal. Jadi ketika buka, jangan dibebaskan begitu saja. Perlu diatur antara pedagang satu dan lain, jam berjualan. Jangan membabi buta. Buka begitu saja tanpa mematuhi protokol kesehatan, itu sangat berbahaya.

Jadi secara ekonomi tumbuh tapi tetap terjaga dari aspek kesehatan,’’ ujarnya.

Masih cukup banyak masyarakat terkonfirmasi positif Covid-19. Saat ini, menurutnya, bukan masalah percaya dan tidak percaya dengan adanya virus. Sebagai orang kesehatan, ia melihat secara objektif dan kasat mata penanganan pasien. Maka dari itu, ia mengimbau bahwa Covid-19 itu nyata. ‘’Mari patuhi prokes, karena hanya dengan prokes bisa mengurangi dan menurunkan penularan Covid-19. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, memakai masker, jaga jarak, physical distancing dan meningkatkan daya imun,’’ bebernya.

Menurutnya, yang terpenting adalah meningkatkan imun dengan refreshing seperti bernyanyi, beribadah, mencegah terjadinya stres. Maka dari itu, peran psikiater dan psikologi harus bisa mengelola situasi ini. ‘’Mulai belajar membiasakan adaptasi kehidupan baru seperti memakai masker, menjaga jarak, lifestyle yang harus dilakukan sekarang, mengubah kebiasaan baru,’’ tandasnya.

Dari segi pendidikan, proses belajar mengajar harus tetap berjalan karena kita tidak boleh tertinggal dari bangsa lain.

Maka dari itu pembelajaran di FK Unud berjalan secara kombinasi antara online dan offline. ‘’Bagaimana kita mendidik dokter tanpa pasien? Kita juga perlu menyiapkan mental mereka untuk menghadapi situasi seperti ini,’’ ujarnya.

Secara offline, mahasiswa harus pernah menangani pasien agar mereka memiliki empati, keterampilan, karena persaingan di dunia global menuntut keterampilan. Tidak hanya pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga pengembangan teknologi. (kmb42)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Wage, 24 November 2020

Tak Dapat Data APBD 2021, Banggar DPRD Badung ’’Semprot’’ TAPD RAPAT Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung mendadak panas, Senin (23/11) kemarin.

Rapat dengan agenda pembahasan APBD Tahun 2021 itu bahkan sampai diskor lantaran ada hujan protes dari para anggota dewan.

TAPD bahkan sempat dituding tidak menghormati lembaga dewan dan hak-hak para wakil rakyat. Parahnya, pembahasan APBD 2021 justru anggota dewan tidak diberikan data APBD 2021. Yang membuat kesal lainnya, dana hibah dan pokokpokok pikiran dewan yang tidak cair tahun 2020 kembali saru gremeng alias tidak jelas dalam Rancangan APBD 2021.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa dan dihadiri langsung oleh Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana dan Sekda I Wayan Adi Arnawa. Turut hadir anggota Banggar Dewan, Kepala Bappeda Wira Dharmajaya, Kepala Bapenda Made Sutama dan dan tim dari eksekutif.

Awalnya, rapat berjalan adem. Namun, tensi anggota dewan mulai naik ketika Pjs. Bupati Lihadnyana membacakan data ringkasan APBD Badung TA 2021. Dan data

yang dipegang anggota dewan berbeda dengan data yang dibaca Kepala BKD Provinsi Bali itu. Perbedaan data itu bahkan sempat membuat para anggota dewan kebingungan.

Begitu selesai membacakan ringkasan APBD 2021, serangan bertubi-tubi mulai datang dari para anggota dewan. Sorotan pertama datang dari Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa. Ia mengaku kaget lantaran anggota dewan tidak diberikan data terbaru soal Rancangan APBD 2021. ‘’Kami bingung kok yang Pjs. baca (data ringkasan APBD 2021) dengan data yang kami pegang beda?’’ sentilnya.

Politisi Partai Golkar ini pun mengaku kecewa lantaran data yang mesti dibahas dewan justru pihaknya tidak tahu. ‘’Sebelum rapat mestinya data itu dibagikan ke kami. Ingat tugas budgeting dan legislasi itu di dewan. Tugas kami yang membahas APBD, kok itu (data) disembunyikan,’’ katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III, I Putu Alit Yandinata. Pihaknya mengakui semua yang menjadi pembahasan APBD 2021 wajib dibahas oleh dewan. Pihaknya pun minta keterbukaan pihak eksekutif.

Suasana semakin panas

lantaran anggota Banggar I Wayan Sandra dan I Nyoman Satria minta sidang paripurna pembahasan APBD 2021 yang diagendakan berlangsung Selasa (24/11) ditunda. Mereka mengaku tidak mau melanjutkan sidang apabila breakdown APBD 2021 tidak jelas. ‘’Begini saja sidang untuk besok kita tunda sampai ada kejelasan lebih lanjut. Toh juga penutupan 30 November,’’ kata Sandra. ‘’Ya, tunda. Tidak mampu memberikan breakdown anggaran yang jelas sidang besok tunda,’’ sambung rekannya yang lain.

Politisi PDI-P asal Mengwi ini bahkan mengancam kalau eksekutif tidak respons dewan akan tidak mengesahkan APBD 2021. ‘’Kalau tidak mampu ya, kita pakai APBD 2020 untuk 2021. Ya... kita semua siap-siap tidak dapat gaji enam bulan,’’ ancam Satria dengan nada tinggi.

Kembali, Suyasa menambahkan bahwa selain tidak diberikan materi terbaru terkait APBD 2021, pihaknya juga mempertanyakan nasib hibah dan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan tahun 2020. Pasalnya, jatah hibah dan pokirnya sendiri tak satu pun ada yang cair. ‘’Kalau hak masyarakat

Pendidikan Warga Hindu di Desa Transmigran Boalemo Sambut Wedakarna

Bertemu Kemenag, Senator Rekomendasi Pendirian Sekolah Hindu di Gorontalo

BARU kali pertama dalam sejarah transmigran Bali di Provinsi Gorontalo sejak 1980 khususnya Kabupaten Boalemo, ada pejabat negara setara DPD/DPR dari umat Hindu yang berkenan berkunjung ke daerah transmigran terpencil di utara Sulawesi.

Apresiasi atas kunjungan senator termuda asal Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III yang menyempatkan diri berkunjung ke komunitas umat Hindu di sela-sela tugas mendampingi pimpinan DPDRI diapresiasi oleh para tokoh umat Hindu, termasuk PHDI serta penanggung jawab pembinaan umat Hindu di Kanwil Kementerian Agama RI. Hal ini terekam dalam kunjungan kerja Arya Wedakarna (AWK) ke Desa Boalemo Kabupaten Gorontalo yang merupakan pusat transmigrasi Bali di era 1980 yang mayoritas berasal dari Kabupaten Bangli. Di samping itu juga, Senator AWK juga berkenan untuk mengadakan pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Agama Gorontalo beserta PHDI Provinsi/Kabupaten/ Kota, WHDI, Pasraman Hindu, Peradah, dan sejumlah tokoh Hindu Gorontalo.

Dalam pertemuan di ibu kota Gorontalo, Senator AWK menyampaikan bahwa pengayoman untuk umat Hindu di Gorontalo yang berjumlah sekitar 4.400 jiwa merupakan sebuah kewajiban dari dirinya sebagai wakil rakyat termasuk komponen umat Hindu Nusantara. AWK menyampaikan bahwa kehidupan toleransi di Gorontalo sudah sangat baik dan dirinya mengakui bahwa hubungan baik ini juga sering diungkapkan oleh tokoh Gorontalo yakni Bapak Fadel Muhammad (Wakil Ketua MPR-RI) yang juga pernah menjadi Gubernur Gorontalo dua periode. ‘’Beliau, Kakanda Fadel Muhammad, pernah berkunjung ke Istana Mancawarna Tampaksiring. Dan beliau sendiri yang bercerita bagaimana warga transmigran Bali sangat disiplin dan patuh pada program

pemerintah, khususnya saat awal program jagung yang menjadi ciri khas Gorontalo.

Dan astungkara, kini warga transmigran sudah semakin sejahtera dengan penghidupan yang baik,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang juga Komite I Bidang Hukum.

Sejumlah program pengembangan umat Hindu dibahas bersama AWK yakni: 1) Rencana pendirian sekolah Hindu sesuai Permenag 2014 di Provinsi Gorontalo.

2) Kenaikan anggaran untuk pembinaan umat yang saat ini sekitar Rp 2 miliar. 3) Struktur kelembagaan Hindu yang masih belum sempurna di Kemenag Provinsi Gorontalo yang diharapkan diselesaikan oleh Dirjen Hindu saat ini. 4) Peningkatan alokasi penyuluh Hindu baik melalui CPNS dan non-CPNS. 5) Pengajuan guru agama Hindu wajib melalui BKD dengan rekomendasi bupati/wali kota kepada Kemen-PAN RB sehingga bisa dikawal DPD-RI. 6) Saat ini

sudah ada anggota DPRD dari unsur umat Hindu dan agar tetap dipertahankan di masa depan. 7) Serta pendirian The Hindu Center of Gorontalo untuk membantu pembinaan umat.

Saat bertemu dengan umat Hindu di Pura Puseh Desa di Kabupaten Boalemo, AWK menyerahkan pusaka berupa Tongkat Tri Ananta (Istana Mancawarna Tampaksiring) yang menjadi lambang Dewa Ananta Basuki, Dewa Ananta Boga dan Dewa Ananta Taksaka. ‘’Kepada warga transmigran keturunan Bali, tetaplah teguh mempertahankan kebudayaan dan agama Hindu. Jaga anak-anak kita agar setia dengan sradha dan bhakti dan tinggikan ilmu pengetahuan anak muda Hindu. Karena satu-satunya jalan melawan kemiskinan dan kebodohan adalah Jnana Yadnya,’’ pungkas AWK yang juga Wakil Ketua Pimpinan Kelompok DPD di MPR-RI ini. (ad346)

Mangupura (Bali Post) Terkait rencana pembelajaran tatap muka yang bisa dimulai pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 yang dimulai Januari tahun depan, perlu dilakukan berbagai persiapan. Tak hanya persiapan sistem pembelajarannya, namun sekolah wajib memperhatikan prokes.

Ketua PGRI Kabupaten Badung I Wayan Tur Adnyana, Senin (23/11) kemarin, menyambut baik keputusan dari Menteri Pendidikan terkait rencana pemberlakuan kembali pembelajaran tatap muka.

Meski demikian, kata Tur Adnyana, tentu yang harus diperhatikan yakni segala sesuatu

persiapannya untuk memenuhi protokol kesehatan. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini, yang tidak diinginkan yakni muncul klaster sekolah. Karen dalam pembelajaran tatap muka, seorang guru pastinya tidak dapat mengawasi semua anak-anak.

Untuk itu, agar rencana bisa berjalan lancar dan aman, harus dilakukan secara berjenjang. ‘’Misalnya dalam satu kelas, jumlah siswa dibagi menjadi dua. Dengan catatan tidak semua berada di sekolah. Bisa 1 jam 30 menit berada di sekolah.

Sehingga begitu mereka selesai, anak-anak bisa diperbolehkan pulang dan bisa diganti oleh siswa berikutnya, pada hari yang sama atau hari berikutnya,’’ kata Tur menjelaskan.

Meski diterapkan sistem seperti itu, pihaknya juga tidak bisa memastikan karena saat pergantian shift tentu mereka bisa saja saling sapa saat bertemu. Apalagi selama ini mereka jarang bertemu.

Lebih lanjut dikatakan, apabila semua sudah terpenuhi, termasuk juga peralatan prokes seperti wastafel, hand sanitizer,

masker, maka pembelajaran tatap muka tentu bisa dilakukan. Untuk pakaian pihaknya tidak mempermasalahkan kalau siswa tidak menggunakan atribut sekolah. Karena, dalam protokol kesehatan Covid-19, pakaian yang dipakai, harus sekali pakai atau setelah pakai harus langsung dicuci.

Selain itu, untuk memastikan siswa terbebas dari paparan Covid-19, siswa yang berasal dari luar Kabupaten Badung harus di-rapid test untuk memastikan kesehatannya.

Hal itu, kata dia, karena Kabupaten Badung yang menjadi kawasan pariwisata, sebagian besar warganya berasal dari luar Bali. Apalagi selama pandemi ini, sebagian besar siswa ikut orangtuanya ke kampung halaman. ‘’Siswa yang tinggal di Badung namun berasal dari luar Badung, apakah harus di-rapid test atau seperti apa,’’ ucapnya sembari menyebutkan kalau di Kabupaten Badung saat ini sudah siap untuk pembelajaran tatap muka. Apalagi selama ini pemerintah sudah sangat memperhatikan terkait hal itu. (kmb23)

tidak jelas, kami tunda pun tidak masalah. Masak hibah dan pokir kami sebagai anggota dewan dipermainkan,’’ imbuhnya lagi.

Melihat anggota dewan mencak-mencak, Pjs. Bupati Lihadnyana pun langsung menyemprot Sekda Adi Arnawa dan jajarannya. Ia mengaku ikut kecewa justru dewan yang ia ajak rapat tidak dapat materi rapat. ‘’Sebentar-sebentar.

Sekali lagi tidak biasanya saya menghadiri sidang anggota dewan tidak dapat data. Saya kecewa dengan jajaran saya. Saya perintahkan Pak Sekda jangan pulang sebelum ini selesai. Saya pakai kewenangan saya sebagai Pjs. agar ini selesai, memalukan sekali ini,’’ katanya dengan muka memerah.

Ia pun minta jajarannya menghargai sistem pemerintahan yang ada. ‘’Sekda printkan sekarang (data APBD 2021 - red). Apa susahnya ngeprint.

Jangan selembar pun kertas disembunyikan. Bila perlu lari. Bagikan sekarang,’’ kata Lihadnyana.

Kemudian, menanggapi masalah pokir dewan sebesar Rp 53 miliar, pihaknya pun minta agar difasilitasi. Begitu juga dengan hibah para wakil rakyat. Pihaknya menegaskan

tidak boleh menghambat hak dewan.

Sebagai Pjs. Bupati, dia mengaku sangat memahami kebutuhan anggota dewan dalam memfasilitasi masyarakat pendukungnya. ‘’Saya perintahkan input sekarang ke sistem begitu juga hibah. Dan yang sudah diinput 2021 harus cair karena sekarang sudah kita siapkan anggarannya,’’ jelasnya.

Meski mendapat angin segar demikian, Suyasa selaku pemimpin sidang kembali mempertanyakan sikap eksekutif soal hibah dan pokir. Pasalnya, selama ini pihaknya menilai hibah dan pokir dewan bak hujan tak merata. ‘’Hibah dan pokir yang lama (2020) dimasukkan 2021 kami tidak mau. Karena kami harus koordinasi lagi dengan penerima. Dan hibah saya sendiri di 2020 ini satu pun tidak ada cair,’’ beber Suyasa.

Setali tiga uang dengan Suyasa, Ketua Komisi IV Made Sumerta juga mempertanyakan jatah hibahnya tahun 2020 yang sudah NPHD tetapi tidak cair. ‘’Hibah 2020 yang sudah NPHD akan realisasi 2021?

Nah, bagaimana hak-hak ini apakah bisa diganti?’’ tanya dia sembari menyebut kegiatan masyarakat yang rencana dibi-

RAPAT - Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa memimpin rapat TAPD dengan Banggar DPRD Badung yang dihadiri langsung oleh Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana dan Sekda I Wayan Adi Arnawa. ayai dengan dana hibah sudah banyak ditanggung sendiri oleh masyarakat.

Pjs. Bupati Lihadnyana memastikan kalau sudah masuk sistem dan aplikasi sudah seyogianya hibah dewan cair. Dia menilai harus ada keadilan dan pemerataan dalam pemberian hibah ini. Untuk itu, Pjs. Bupati minta sekda dan jajarannya memfasilitasi. ‘’Segera. Ini dulu selesaikan. Ini sudah pakai aplikasi di Depdagri. Tidak bisa diubah. Ini hibah sudah

Menjadi Isu Sensitif, Dewan Awasi Penggunaan Dana Hibah Pariwisata

Mangupura (Bali Post) –

Penyaluran bantuan hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikelola Pemkab Badung, sepertinya menjadi isu sensitif. Setelah kejaksaan dan BPKP Perwakilan Bali mengaku akan melakukan pengawasan, hal yang sama juga disampaikan wakil rakyat di DPRD Badung.

Dewan akan melakukan pengawasan dana senilai Rp 948 miliar tersebut. Jangan sampai dana tersebut dipakai membayar pajak, atau untuk kepentingan tersendiri oknum tertentu.

DISERAHKAN – Shri Gusti Arya Wedakarna menyerahkan pusaka tongkat kuningan Tri Ananta untuk Pura Puseh di Gorontalo (atas) dan Kepala Kemenag menerima AWK di Wisma Haji Kota Gorontalo, Sulawesi.

Wajib Perhatikan Prokes dan Bisa Dilakukan Berjenjang

ada anggarannya di 2021,’’ tegasnya.

Untuk meng-input pokir dan hibah dewan ini, rapat pun diskor. Kemudian, dalam rapat lanjutan akhirnya disepakati bahwa sidang paripurna DPRD Badung membahas APBD 2021 tetap digelar Selasa (24/11) ini.

Sementara dalam ringkasan APBD 2021 disepakati bahwa pendapatan menjadi Rp 3,77 triliun. Kemudian belanja sebesar Rp 3,72 triliun dan defisit sebesar Rp 50 miliar. (ad345)

Ketua DPRD Badung Putu Parwata dikonfirmasi, Senin (23/11) kemarin, mengatakan dana hibah dari Kemenparekraf RI yang dibagikan kepada pelaku hotel dan restoran sebanyak 70 persen dan 30 persen akan dikelola pemeritah harus tepat sasaran dan tepat guna. ‘’Kami akan melakukan pengawasan agar pemanfaatan dana pusat yang diberikan ke daerah bisa fokus, karena selama ini banyak pelaku pariwisata baik hotel maupun restoran terdampak pandemi Covid-19,’’ ungkapnya.

Menurut politisi asal Da-

lung, Kuta Utara ini, organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pencairan dana hibah pusat harus cermat dalam melakukan evaluasi. Langkah ini agar dana yang diberikan dapat membantu masyarakat pariwisata. ‘’Dinas Pariwisata maupun dinas terkait lainnya harus cermat dalam evaluasi, sehingga tepat sasaran untuk membantu masyarakat pariwisata,’’ katanya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan ini menegaskan, jika pengelolaan anggaran dana hibah pariwisata harus digunakan dengan benar

Mangupura (Bali Post) Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) melakukan tender pengadaan mesin incenerator.

Pengadaan mesin pengolahan sampah ini kini masih dalam proses pengadaan di Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE). Sesuai dengan dokumen tender, harga mesin incenerator sebesar Rp 8 miliar.

Kepala Dinas LHK Badung, Wayan Puja, membenarkan tengah melakukan pengadaan barang berupa mesin incenerator. Hingga Senin (23/11) kemarin, terdapat 13 rekanan yang menyatakan berminat terhadap proyek tersebut. ‘’Sebetulnya, sudah ada mesin incenerator. Rencana akan ditempatkan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi,’’ katanya.

Menurutnya, pengadaan mesin incenerator yang akan dimanfaatkan untuk memusnahkan sampah residu yang diangkut dari masing-masing desa/kelurahan di Badung. ‘’Lagi pula di sana (TPST di Mengwitani -red) kan sudah ada. Tempatnya juga luas, SDM

sudah ada jadi tinggal jalan saja,’’ imbuhnya.

Mantan Camat Kuta Selatan itu menyebutkan pengadaan mesin incenerator adalah bagian dari persiapan pengolahan sampah secara mandiri tahun 2021 mendatang. ‘’Programnya memang seperti itu. Yang jelas ini adalah tahap awal menuju Badung mandiri pengolahan sampah tahun 2021,’’ sebutnya.

Dikatakan, dengan tambahan mesin incenerator tersebut pemusnahan sampah residu yang tidak bisa diolah lagi di tingkat desa/kelurahan bisa lebih maksimal. Pihaknya sejak awal merancang akan ditempatkan di Kelurahan Seminyak atau Kelurahan Kapal, Mengwi. ‘’Hanya karena terbentur lokasi dan SDM, jadi kami letakkan di Mengwitani saja, melengkapi yang sudah ada,’’ ungkap Puja.

Seperti diketahui, PTST Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, yang dijadikan tempat pengolahan sampah sementara oleh Pemkab Badung sekarang baru mampu mengolah sekitar 20 ton sampah dalam sehari. Namun, jumlah tersebut belum sebanding dengan produksi sampah yang dihasilkan yakni rata-rata 130

dan dipertanggungjawabkan.

Karena itu, eksekutif harus mengatur pengelolaan anggaran hingga detail secara teknis. ‘’Pendataan yang cermat dan serius akan membantu pelaku pariwisata Bali, khususnya Badung. Kami berharap ada pengawasan setelah dana cair, seperti kata Pjs. Badung jangan sampai hibah dipakai bayar pajak, lebih-lebih ada oknum yang mencari keuntungan dari cairnya hibah ini,’’ terangnya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Cokorda Raka Dar-

mawan mengatakan Pemkab Badung berkeinginan agar anggaran tersebut bisa dimanfaatkan hingga tahun 2021. ‘’Memang kami Pemkab Badung, termasuk Bapak Pjs. Bupati Badung berkeinginan agar anggaran itu bisa berkelanjutan digunakan, sehingga tidak perlu dikembalikan lagi,’’ katanya.

Pihaknya mengatakan di Kabupaten Badung tidak semua hotel dan restoran memenuhi persyaratan. Hal itu memungkinkan dana yang sebesar Rp 948 miliar lebih itu tidak terserap semuanya. ‘’Penerbangan belum juga buka. Kan pariwisata tidak bisa berjalan maksimal. Membuka penerbangan ini kan tidak juga hanya faktornya ditentukan oleh kita sendiri, negara lainnya pun juga harus membuka penerbangannya,’’ jelasnya. (kmb27)

DLHK Badung Tender Mesin Pengolahan Sampah

Bali Post/ist

MESIN - Mesin incenerator yang ditempatkan di TPST Mengwi. ton per hari. Masalah keterbatasan peralatan menjadi kendala utamanya.

Kabid Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Badung, A.A. Gede Agung Dalem, belum lama ini mengatakan dari ketiga mesin pembakaran sejatinya telah berfungsi semua.

Hanya dalam perjalanan ada saja kendala yang dihadapi.

Itu lantaran pembakaran yang

dilakukan hingga mencapai 800 derajat Celcius. ‘’Karena alat itu panas makanya cepat rusak dan harus diperbaiki,’’ paparnya.

Diakuinya, pengelolaan sampah di TPST Mengwitani belum bisa maksimal. Dalam sehari rata-rata hanya 20 ton yang bisa diolah. Per hari ada 10 truk sampah masuk TPST Mengwitani. Jumlah itu setara dengan 20 ton sampah.

Baru itu yang mampu kami olah,’’ katanya. (kmb27)

Cegah Klaster Pengamanan Pilkada

Mangupura (Bali Post) Upaya mencegah klaster baru Covid-19 pengamanan pilkada serentak dilakukan Polres Badung. Di antaranya diberikan perlengkapan APD. Selain itu juga disiapkan personel pengganti jika ada yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius. ‘’Kami ketat melakukan proteksi di internal. Jangan sampai muncul klaster baru

Covid-19 pilkada dari personel Polri. Ini yang kami terus sampaikan ke anggota,’’ tegas Kabagops Polres Badung Kompol Wayan Suana, Senin (23/11) kemarin.

Untuk teknis saat pencoblosan, kata Suana, pemilih menyalurkan hak pilihnya sesuai aturan dari KPU. Anggota Polri yang bertugas di TPS melakukan pengamanan dan pemantauan pelaksanaan prokes. Jika ada pemilih suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius langsung diarahkan ke bilik khusus untuk melakukan pencoblosan. Usai memilih, polisi berkoordinasi dengan tim medis dari Dinas Kesehatan Badung, untuk proses selanjutnya.

Berkaitan jumlah personel, menurut mantan Kapolsek

Petang ini, Polres Badung diback-up Polda Bali sebanyak 300 personel. Untuk 270 orang akan digeser ke masing-masing TPS bergabung dengan personel Polres Badung. Sedangkan 30 personel standby bergabung dengan anggota polres. Rencananya satu peleton standby di Polres. Sementara satu peletonnya lagi standby di wilayah Abiansemal.

Pemeriksaan awal juga akan dilakukan terhadap anggota Polda saat tiba di Polres. ‘’Kalau suhu tubuhnya di atas normal maka langsung diganti.

Ini juga berlaku bagi anggota Polres,’’ tandas Suana.

Lanjut dia, pengawasan prokes akan dilakukan ketat.

Jangan sampai muncul klaster baru. Yang tidak kalah pent-

Kompol Wayan Suana ing adalah anggota Polri harus netral. Jika ada yang melanggar akan ditindak sesuai aturan berlaku dan diproses propam. (kmb36)

Selasa Wage, 24 November 2020

Ketua Dewan Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian RAPBD 2021

Bupati Eka Sampaikan Enam Ranperda Tabanan (Bali Post) Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan nota RAPBD 2021 pada rapat paripurna ke-12 masa persidangan ketiga tahun 2020 secara virtual di DPRD Tabanan. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, Senin (23/11) kemarin. Dalam rapat paripurna virtual tersebut, selain menyampaikan RAPBD 2021, Bupati Eka juga menyampaikan lima ranperda lainnya.

Selain Ranperda tentang APBD Tahun 2021, lima ranperda yang disampaikan yakni Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam pidato pengantarnya, Bupati Eka mengatakan, pertimbangan

mendasar yang melatarbelakangi pengajuan enam ranperda ini. Yakni Ranperda tentang APBD Tahun 2021 merupakan rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan perda yang mengacu pada kebijakan umum, APBD dan PPAS yang merupakan awal perencanaan anggaran daerah yang menjadi pedoman dalam menyusun rancangan APBD TA 2021.

Kata Bupati Eka, pada rancangan TA 2021, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1,8 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp 298,836 miliar lebih atau 14,13 persen dari anggaran induk TA 2020. Dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1,8 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp 294,279 miliar lebih atau 13,5 persen dari anggaran induk TA 2020. ‘’Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 69,5 miliar lebih yang akan ditutup melalui pembiayaan yang bersumber dari estimasi silpa TA 2020,’’ ungkap Bupati Eka. Lebih lanjut dikatakan, silpa tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp 391,6 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp 1,3 miliar lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 42,5 miliar lebih. ‘’Belanja daerah terdiri dari belanja operasi dan

PIDATO - Pidato penyampaian enam ranperda oleh Bupati Tabanan secara virtual. belanja modal sebesar Rp 1,6 triliun lebih, belanja tak terduga sebesar Rp 13,3 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 251,9 miliar lebih,’’ imbuh Bupati Eka. Untuk lima ranperda lainnya, Bupati menjelaskan pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi adalah karena adanya PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, adanya Permendagri No. 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten Kota, Permendagri No. 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melak-

sanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Juga Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ranperda No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. ‘’Oleh karena itu kita wajib berkomitmen agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif.

Konsekuensinya kita semua dituntut dapat membuat perencanaan yang realistis, berkualitas serta implementatif dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk sumber daya yang handal,’’ pinta Bupati Eka. (kmb28)

Bapelitbang Tabanan Umumkan Verifikasi Lapangan Pemenang Tahap Seleksi Awal Lomba Festival KITA 2020

BADAN Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Tabanan mengumumkan verifikasi lapangan pemenang tahap seleksi awal Festival KITA 2020 se-Kabupaten Tabanan untuk semua kategori yang dilaksanakan. Yakni kategori masyarakat, kategori SMA/SMK/sederajat dan kategori ASN, Senin (23/11) kemarin.

Pengumuman tersebut dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom oleh Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan Ida Bagus Wiratmaja, S.T., M.T. didampingi para juri dan tim penilai yang kompeten di

bidangnya masing-masing.

Ida Bagus Wiratmaja menjelaskan, Festival KITA adalah akronim dari Kreativitas dan Inovasi Tabanan dengan tagline ‘’Kita Pasti Bisa’’. ‘’Ini diharapkan bisa menjadi wadah kreativitas dan inovasi bagi masyarakat Kabupaten Tabanan, demi masa depan yang lebih baik,’’ ujar Wiratmaja.

Lebih lanjut ia menegaskan, pada Festival KITA dilaksanakan lomba untuk tiga kategori, yaitu kategori masyarakat, kategori SMA/ SMK/sederajat, dan kategori ASN. Dan melalui berbagai tahapan, di antaranya tahapan pengumuman, pendaftaran, seleksi awal, pengu-

muman pemenang seleksi tahap awal, serta verifikasi lapangan pemenang tahap seleksi awal. ‘’Verifikasi lapangan pemenang tahap seleksi awal Festival KITA dilakukan dengan cara presentasi video dan tanya jawab yang dilaksanakan pada hari ini (kemarin), tanggal 23 November 2020. Dan pengumuman pemenang lomba semua kategori direncanakan pada puncak perayaan HUT Kota Tabanan, 29 November 2020,’’ imbuh Wiratmaja.

Verifikasi lapangan pemenang tahap seleksi awal Festival KITA diikuti oleh 5 orang pemenang tahap seleksi awal dari masingmasing kategori. Kategori masyarakat di antaranya: I Ketut Laba Nindya Arta, Ni Made Defy Januarianti, Siti Jubaidah, Ni Luh Gede Sara Purnama Santhi dan Made Pavian Budi Gunawan. Kategori SMA/ SMK/sederajat, di antaranya Ni Putu Lidya Pramesty, Ni Luh Gede Nirmala Dewi, Ni Made Rina Purnami, Kadek Indah Widyanthari, dan I Kadek Girang Dimartawan. Untuk kategori ASN di antaranya Drs. I Dewa Nyoman Sarjana, Ni Wayan Murdani, I Gusti Agung Rai

Dwipayana, Karseno dan I Wayan Supar Artawan.

Pihaknya menambahkan, peserta yang mengikuti lomba Festival KITA dari awal sampai ditutupnya pendaftaran yang dilakukan mulai dari April hingga 30 Mei 2020 sebanyak 34 peserta. Dari masing-masing kategori, yakni kategori masyarakat diikuti 20 peserta, kategori SMA/SMK/sederajat diikuti 9 peserta, dan kategori ASN diikuti 5 peserta.

Peserta terdiri dari perorangan atau kelompok dengan jumlah kelompok maksimal 5 orang. Juara pada setiap kategori mendapat penghargaan Bupati Tabanan, hadiah hiburan, uang pembinaan dan door prize, dengan total hadiah sebanyak Rp 122 juta.

Nama-nama juri Festival KITA 2020, yakni Dr. Drh. Desak Nyoman Dewi Indira Laksmi, S.KH., M.Biomed.

(Ketua Inkubator Bisnis Universitas Udayana), Dr. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, M.Par. (Kabid Pengelolaaan Kekayaan Intelektual Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali), serta Ida Bagus Wiratmaja, S.T., M.T. (Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan). (ad343)

Petugas KPPS Terpapar Covid-19 Diganti

Pendidikan Sarwa Kabiana Serahkan Rumah Adat untuk Penelitian Unwar

Demi Ajegnya Nilai Luhur Kebudayaan Bali

SALAH seorang tokoh masyarakat dari Banjar Abasan, Desa Singapadu Tengah, Sukawati, I Ketut Sarwa Kabiana, dengan ikhlas memberikan salah satu rumahnya untuk digunakan sebagai rumah penelitian kepada Universitas Warmadewa (Unwar). Rumah tradisional tersebut berarsitektur atau tata letak dan bentuk bangunan menggunakan sikut asta kosala-kosali dan asta bumi. Bahkan, salah satu bangunan bale dangin (saka enem) telah dibantu oleh tim peneliti hibah kompetensi (hikom) dari Unwar yang diketuai Wakil Rektor III Unwar Dr. Ir. I Wayan Parwata, M.T., IPM., anggota Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. dan Ni Wayan Meidayanti Mustika, S.T., M.T. tahun 2018 lalu.

Sarwa Kabiana saat diwawancari menyampaikan rasa tanggung jawabnya kepada dunia pendidikan, khususnya generasi muda penerus keundagi-an di Bali. Dari hunian tradisi ini, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami bahwa mereka memiliki tempat meneliti rumah adat yang masih tradisional. Dia berharap agar rumah tradisi yang akan dibangun didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan HaKI secara paten. Bahkan, bisa diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. ‘’Saya berharap agar peneliti Unwar terus melanjutkan penelitiannya menggali nilai-nilai kearifan lokal yang masih tradisional khususnya bidang arsitektur, arkeologi, antropologi, dan lain-lainnya yang banyak sekali dimiliki

WAKIL - Wakil Rektor III Unwar Dr. Ir. I Wayan Parwata, M.T., IPM. (kanan) bersama I Ketut Sarwa Kabiana.

Bali. Apalagi, rumah tradisi ini sangat mendukung program Pemerintah Provinsi Bali ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, sehingga nilai-nilai kebudayaan dan warisan leluhur terus ajeg di era globalisasi saat ini,’’ ujar Sarwa Kabiana, Senin (23/11) kemarin.

Kepada peneliti hikom bale saka enem di Desa Singapadu Tengah (2016-2018), I Wayan Parwata yang sekaligus sebagai Ketua Pengabdian Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Ristekdikti tahun 2019-2021, Sarwa Kabiana mengharapkan seluruh hasil kegiatan agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. ‘’Dari beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan tim hikom dan PPDM Unwar sudah dirasakan manfaatnya bagi warga Desa Singapadu

Tengah,’’ tandasnya.

Ketua Tim Peneliti Wayan Parwata mengapresiasi bantuan Sarwa Kabiana yang telah memberikan rumahnya sebagai tempat penelitian bidang arsitektur dan sosial budaya kepada civitas akademika Unwar. Sebab, hal ini sangat bermanfaat bagi pengembangan aktivitas ilmiah kampus ke depan. Unwar sebagai salah satu perguruan tinggi di Bali dengan visi-misi ekowisata sudah sewajarnya memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya Bali. Ruang yang diberikan ini menjadikan cemeti atau cambuk bagi kampus yg menjalankan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Apalagi, pemerintah Bali dengan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal Bali. (ad341)

Pencairan BLT-DD Tahap II Belum Tuntas

Tabanan (Bali Post) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap II tahun 2020 di Kabupaten Tabanan belum sepenuhnya tuntas. Pasalnya, dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan per tanggal 18 November 2020, dari total 133 desa yang ada di Kabupaten Tabanan, baru 118 desa yang mencairkan BLT-DD tahap kedua di bulan Oktober 2020. Pemicunya karena terlambatnya administrasi.

‘’Desa yang baru mencairkan BLT untuk bulan Oktober baru 118 dari 133 desa yang ada,’’ terang Kepala DPMD Tabanan Roemi Liestyowati, Senin (23/11) kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, pencairan BLT-DD tahap II untuk bulan Oktober memang belum semua desa mencairkan. Ini karena terjadi keterlambatan administrasi bagi calon penerima. Kendati demikian, hal itu tidak jadi masalah. Karena pencairan untuk Oktober dicairkan di bulan November dan desa sudah melakukan Musdes (Musyawarah Desa). ‘’Tidak masalah itu, desa akan mencairkan bertahap,’’ katanya.

Roemi menambahkan, meskipun ada desa yang belum cairkan BLT-DD untuk bulan Oktober, ada desa yang sudah cairkan BLT-DD untuk bulan November. Jumlah yang baru cair 34 desa. ‘’Yang belum ini akan menyusul sampai dengan pencairan Desember,’’ katanya.

Dia menjelaskan, BLT-DD tahap II masing-masing penerima memperoleh Rp 300 ribu. Masyarakat yang menerima sampai dengan Desember.

Penerima BLT-DD tahap II adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan akibat pandemi Covid-19, tidak masuk dalam basis data menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Kemudian keluarga miskin yang tidak

terdata dari kegiatan pendataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ‘’Persyaratan ini artinya sudah dipikirkan matang-matang di masingmasing desa,’’ tegasnya.

Di sisi lain untuk penggunaan DD di tahun 2021 DMPD masih menunggu juklak dan juknis lantaran baru sebatas menerima rambu-rambu berkaitan dengan sasaran penggunaan DD di tahun 2021 sesuai Permendes No. 13 Tahun 2020. Salah satunya BLTDD dan padat karya tunai, dan pemulihan ekonomi tetap dicantumkan dalam penyusunan DD. ‘’Pusat hanya memberikan rambu-rambu bahwa perencanaan untuk 2021 ada di Permendes 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Di sana disebutkan prioritas untuk apa saja, situasi pandemi apa yang harus dilakukan sudah diatur di sana,’’ terangnya. (kmb28)

‘’Kami berharap bisa di sini, baik sirkuit bertaraf nasional maupun internasional.

Ini sangat kami harapkan,’’ tandasnya.

Wilayah perkebunan di Pekutatan sebagian besar merupakan milik Pemerintah

Provinsi Bali yang dikelola Perusda Bali. Lahan perkebunan ini memiliki luas 1.500 hektar lebih. Di antaranya masih kosong. Di samping sudah digunakan untuk perkebunan karet dan pisang cavendish. (kmb26)

Pekutatan Dinilai Layak untuk Sirkuit F1 Negara (Bali Post) Pascaturunnya hasil tes swab penyelenggara Pemilukada Jembrana, KPU Jembrana langsung melakukan penggantian petugas KPPS yang diketahui positif terpapar Covid-19. Informasi Senin (23/11) kemarin, sudah ada 22 orang anggota KPPS dan PPS yang terkonfirmasi Covid-19 setelah dilakukan tes massal bagi penyelenggara Pilkada 2020. Minggu (22/11), 11 orang yang akan bertugas di TPS ini juga disebut menyumbang meningkatnya jumlah positif harian di Kabupaten Jembrana. Jumlah 38 orang ini, merupakan jumlah terbanyak harian selama enam bulan penanganan Covid-19.

Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara ditemui di sela-sela peninjauan pelipatan surat suara, Senin (23/11) kemarin mengatakan, penggantian itu dipastikan dilakukan. Dipaparkannya, dari ribuan penyelenggara di TPS yang menjalani rapid test, tercatat ada 170-an orang hasilnya reaktif. Selanjutnya dilakukan tes swab, ada lebih dari 10 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

RAPID - Suasana saat rapid test massal bagi petugas ad hoc penyelenggara Pilkada Jembrana di salah satu puskesmas, beberapa waktu lalu. ‘’Jumlah totalnya (terkonfirmasi Covid-19) saya belum tahu. Tetapi untuk yang positif ini jelas akan diganti. Sudah mulai ada penggantian,’’ ujar Tangkas. Sementara sisa dari

170-an petugas yang hasilnya reaktif namun saat swab negatif, boleh melanjutkan tugasnya.

Upaya tes Covid-19 massal ini sengaja dilakukan oleh KPU Jembrana un-

tuk memastikan petugas penyelenggara aman dari Covid-19. Sebelumnya, para Komisioner KPU termasuk seluruh staf di Sekretariat KPU Jembrana juga mengikuti tes swab. (kmb26)

Negara (Bali Post) Rencana adanya sirkuit F1 di Bali mendapat dukungan dari sejumlah pelaku otomotif. Tak terkecuali di Kabupaten Jembrana yang memiliki lahan memadai dan berulangkali dilirik investor untuk rencana ini.

Wilayah Pekutatan dinilai paling strategis untuk dijadikan lokasi sirkuit bertaraf internasional ini.

Ketua IMI Jembrana I Putu Ana Marjaya menilai gagasan itu sangat ditunggutunggu pelaku otomotif di Bali dan khususnya Jembrana.

Khusus di Jembrana, adanya sirkuit resmi sangat diharapkan. Apalagi kejuaraan otomotif baik tingkat provinsi maupun nasional sering diadakan di Gumi Makepung. ‘’Kami sangat mendukung.

Kalau memungkinkan di Pekutatan dari awal sangat potensial untuk sirkuit F1.

Di samping terkoneksi tol nantinya, juga kawasan pariwisata,’’ ujar Putu Ana, Senin (23/11) kemarin.

Berulangkali investor melirik lokasi di Pekutatan untuk sirkuit F1. Dan dengan adanya event baik nasional maupun internasional di Gumi Makepung memiliki efek domino ekonomi bagi warga sekitar.

Selasa Wage, 24 November 2020

Klungkung Masuk 10 Besar Perencanaan Pembangunan Terbaik Nasional

MEMASUKI periode kedua kepemimpinan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, pembangunan infrakstruktur di Bumi Serombotan semakin meningkat signifikan. Ini tidak terlepas dari sinergi yang baik, antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan vital daerah. Perencanaan

pembangunan yang matang, membuat Klungkung sebagai daerah terkecil di Bali, masuk ke dalam 10 besar perencanaan pembangunan terbaik nasional.

Sebut saja pembangunan dua pelabuhan dari rencana tiga pelabuhan segitiga emas.

Di antaranya di Pelabuhan Sampalan Nusa Gede dan Bias Munjul Ceningan. Rancangan pembangunan monumental lainnya di Klungkung adalah sinergi dengan Pemprov Bali untuk mewujudkan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di lahan eks galian C Klungkung.

Lahan seluas sekitar 300 hektar yang sudah lama terbengkalai ini, dipastikan ‘’disulap’’ menjadi kawasan elite yang mampu membuka lapangan pekerjaan. ‘’Komunikasi kami, Pemkab Klungkung dengan provinsi dan pusat nyambung, sehingga

realisasi pembangunan berjalan cukup pesat sekarang ini.

Malah kami masuk 10 besar daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik nasional dari Kepala Bappenas RI,’’ kata Bupati Suwirta dalam acara Bali Post Talk yang dipandu Nyoman Winata di Ruang Kerja Bupati, Senin (23/11) kemarin.

Dua pelabuhan yang didanai pemerintah pusat itu, kini sedang proses pengerjaan. Pembangunan Pelabuhan Sampalan itu menelan anggaran sebesar Rp 86 miliar dan Pelabuhan Bias Munjul Rp 105 miliar. Proyek itu dikerjakan secara multiyears hingga tahun 2021. Ini membuat akses ke Nusa Penida menjadi lebih nyaman dan lancar. Sarana itu diyakini akan mampu menopang kemajuan Nusa Penida, yang mulai bangkit dengan ragam pembangunan infrakstruktur, setelah pariwisat-

anya bergerak maju.

Klungkung juga merancang pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali, setelah konsultasi publik di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya Klungkung, rencana ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat. ‘’Pertama, normalisasi Tukad Unda sudah segera ground breaking. Tahun 2021 pengerjaannya sudah dimulai. Lokasinya tepat di Klungkung, karena Klungkung pada masa Kerajaan Gelgel Ida Dalem Waturenggong sudah dikenal sebagai Pusat Kebudayaan Bali,’’ tegas Bupati Suwirta.

Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dibangun dengan perencanaan anggaran pusat Rp 2,5 triliun. Kawasan ini dibangun dengan kerangka dasar Sat Kerthi, sebagaimana visi pembangunan ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Terkait

Wana Kerthi akan dibangun hutan raya dan taman rekreasi. Danu Kerthi akan dibangun danau dan estuary dam. Atma Kerthi ditandai pembangunan catus pata. Jagat Kerthi terealisasi dengan dibangunnya panggung terbuka dan pertunjukkan lainnya. Jana Kerthi dibangun Pusat Kebudayaan Bali, area pendukung apartemen dan hotel. Sedangkan Segara Kerthi ditandai dengan pembangunan marina dan laut di sekitarnya.

Sebagai Bupati, pihaknya mendukung penuh, apa pun yang menjadi gagasan Gubernur Bali Wayan Koster. Sejalan dengan pemikiran Gubernur Koster, Bupati Klungkung tidak mau main-main dengan investor. Apalagi terkait rencana pembangunan. Ke depan pengelolaannya diharapkan 100 persen di bawah kendali pemerintah.

PANDU BP TALK - Redaktur Pelaksana Bali Post, Nyoman Winata, saat memandu Bali Post Talk Bupati Suwirta. ‘’Program ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ ini, membangun Bali dari segala aspek.

Intinya sekala lan niskala.

Saya di Klungkung mendukung penuh,’’ katanya.

Bahkan melalui perencanaan pembangunan yang matang. Sekarang Klungkung sudah nampak jauh lebih

berkembang dari daerah lain di Bali, dengan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Dia berharap pembangunan itu terus bisa ditingkatkan.

Karena itu, pihaknya senantiasa melakukan kinerja yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat Klungkung. (gik)

Beda Pendapat Soal Batas Waktu Pengesahan APBD Seekor Kera Resahkan Warga Batubulan Kangin

Dua Anggota Dewan ”Walkout” Saat Rapat Paripurna

Bangli (Bali Post) Rapat paripurna dengan agenda penyampaian RAPBD 2021 yang digelar DPRD Bangli, Senin (23/11) diwarnai aksi walkout dua anggota dewan. Aksi walkout itu dipicu perbedaan pendapat terkait batas waktu pengesahan APBD. Dua anggota dewan yang memilih keluar saat rapat paripurna itu kemarin yakni I Nyoman Basma dan Ketut Sajibogo. Keduanya merupakan anggota dewan Fraksi Golkar.

Aksi walkout terjadi setelah pimpinan rapat, Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika yang membacakan jadwal pembahasan RAPBD 2021. Di mana sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus), RAPBD 2021 dijadwalkan ketok palu pada 17 Desember 2020.

Terhadap jadwal itu, Basma menyampaikan interupsinya. Dia mengusulkan supaya pengesahan RAPBD 2021 disesuaikan dengan batas waktu yang telah diatur dalam Permendagri 64 tentang pedoman penyusunan APBD. Dalam Permendagri itu, batas waktu pengesahan RAPBD paling lambat dilakukan satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru atau tanggal 30 November.

Ketua Dewan Ketut Suastika menyampaikan pandangan berbeda soal batas waktu pengesahan RAPBD. Pada intinya dia mengamini pernyataan Basma bahwa RAPBD harus disahkan 30 November, asal-

kan penyampaian RAPBD dari eksekutif sesuai jadwal yang diatur dalam Permendagri 64 yakni minggu kedua bulan September. Akan tetapi karena RAPBD 2021 baru disampaikan minggu kedua bulan November, maka pengesahannya menurutnya tidak harus dilakukan akhir November.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Made Gianyar itu, sejumlah anggota dewan lainnya menyampaikan interupsi. Sempat terjadi perdebatan dan silang pendapat terkait batas waktu pengesahan APBD. Hingga akhirnya Basma memilih keluar dari ruang rapat disusul Sajibogo.

Walkout Dikonfirmasi usai rapat kemarin, Basma mengatakan dirinya memilih walkout karena jadwal penetapan RAPBD 2021 yang direncanakan 17 Desember itu tidak sesuai amanat Permendagri 64. Sesuai ketentuan Permendagri, RAPBD harus sudah disepaka-

ti minimal satu bulan sebelum anggaran baru berjalan, atau dengan kata lain harus sudah disahkan pada 30 November.

“Usulan saya itu dimentahkan dan paripurna dipaksakan supaya bisa berjalan.

Menurut saya hal itu melanggar ketentuan penyusunan APBD makanya saya memilih walkout,” jelasnya.

Basma menyayangkan sikap pimpinan rapat yang menurutnya menantang anggota dewan untuk dilakukan voting terkait jadwal pembahasan RAPBD. Dia menyebut sikap Suastika itu arogan. “Harusnya dilakukan musyawarah mufakat. Kalau dilakukan voting saat itu, jelas saya kalah,” ujarnya.

Hargai Perbedaan Pendapat Ketua Dewan Ketut Suastika saat ditemui usai rapat, mengaku menghargai sikap anggotanya yang beda pendapat, kemudian memilih walkout saat rapat kemarin.

Sesuai Permendagri, RAPBD

memang harus disahkan 30 November. Asalkan penyampaian RAPBD dari eksekutif itu normal. Artiannya sesuai jadwal yang diatur Permendagri 64 yakni minggu kedua bulan September. Namun karena RAPBD 2021 baru disampaikan 11 November lalu, maka pengesahannya, tidak harus dilakukan akhir November.

Dalam Permendagri 64 diberikan kewenangan melakukan pembahasan APBD selama dua bulan. Sehingga jika pembahasannya dilakukan lewat dari 30 November, menurutnya, tidak masalah. “Kalau tanggal 28 diajukan apakah harus diketok palu tanggal 30 November?

Kami ingin membahas APBD agar berkualitas. Tidak boleh grasa-grusu,” kata Suastika.

Meski punya kewenangan membahas dua bulan, namun pihaknya tetap mengupayakan RAPBD 2021 disahkan sebelum akhir 2020. Sesuai jadwal pengesahan dilakukan 17 Desember. Untuk itu, pihaknya siap lembur untuk membahasnya.

Suastika juga mengatakan sudah me-warning Bupati agar ke depan penyampaian RAPBD itu dilakukan sesuai jadwal.

Jangan lagi melakukan pelanggaran jadwal. (kmb40)

Pohon Tumbang Tutup Jalan Desa Kerta

EVAKUASI - Jajaran Polsek Payangan melakukan evakuasi pohon tumbang di Jalan Raya Kerta, Payangan, Minggu (22/11).

Gianyar (Bali Post) Warga digegerkan bencana pohon waru tumbang yang menutup akses jalan di Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Minggu (22/11) sore. Bencana ini terjadi pascahujan lebat beberapa saat sebelumnya.

Mengantisipasi terjadinya kemacetan yang panjang, jajaran Polsek Payangan turun langsung melakukan evakuasi bersama masyarakat setempat.

Kapolsek Payangan, AKP Made Tama, dikonfirmasi Senin (23/11) kemarin menjelaskan pohon waru yang tumbang itu sudah dievakuasi.

Pohon tumbang karena pohon itu memang sudah rapuh. ‘’Saat itu juga kita bersihkan.

Pohon tumbang akibat hujan.

Namun pohonnya sendiri me-

mang sudah borok di bawahnya,’’ jelasnya.

Dikatakan, upaya penanganan dilakukan selama satu jam dengan melibatkan 9 personel polsek dan dibantu masyarakat setempat. Pohon tumbang yang sempat menutup jalan itu bisa digeser. Kemudian arus lalu lintas lancar kembali. ‘’Arus lalu lintas di seputaran lokasi sudah kembali lancar,’’ ucap mantan Kapolsek Tampaksiring itu.

Pohon dengan diameter 40 sentimeter itu tumbang Sabtu sore sekitar pukul 17.00 Wita.

Polisi dipimpin Kapolsek meluncur ke lokasi melakukan pengamanan. Berbekal alat parang dan sensor, proses membersihkan batang pohon itu membutuhkan waktu sekitar 15 menit. (kmb35)

BERTENGGER - Kera bertengger di atap rumah warga di Desa Batubulan Kangin, Sukawati, beberapa waktu lalu.

Gianyar (Bali Post) Warga diresahkan kemunculan kera di seputaran Banjar Buda Ireng, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati. Pasalnya kera itu sudah merusak atap rumah warga. Selain itu kera juga mencuri buah pisang dan mangga di kebun warga. Untungnya sampai saat ini belum ada warga yang diserang monyet tersebut.

Klian Dinas Banjar Buda Ireng, I Nyoman Subawa, dikonfirmasi Senin (23/11) kemarin mengatakan kemunculan kera ini memang sudah cukup lama. Kera ini kerap melompat di atas rumah warga, hingga bertengger di atap rumah warga. Kondisi ini pun beberapa kali memicu

Tepergok Mencuri, Residivis Babak Belur Diamuk Massa

Gianyar (Bali Post) Tepergok saat melakukan pencurian, Efri Ofy Unbanu babak belur dihajar massa, Minggu (22/11) malam. Pemuda 22 tahun asal NTT ini melakukan pencurian di warung milik I Komang Winarta di Banjar Gelumpang, Desa Sukawati.

Residivis kasus pencurian itu sudah diamankan di Mapolsek Sukawati.

Dari informasi yang dihimpun, warung korban saat itu sudah ditutup. Pada Minggu malam sekitar pukul 22.50 Wita, pemiliknya Komang Winarta sedang istirahat di kamar, yang bersebelahan dengan warung. Kala itu Winarta masih menonton televisi dengan istrinya. Tiba-tiba dia mendengar suara dari arah warung, seperti ada yang mencoba menggerakkan gembok rolling door warungnya.

Korban yang penasaran akhirnya bangun dan mencoba melihat ke warung miliknya.

Setiba di depan warung, Winar-

Minta Air Guyangan Dikelola PDAM

BUPATI Nyoman Suwitra ingin pengalihan pengelolaan air Guyangan dari Pemprov Bali kepada PDAM Klungkung itu bisa dipercepat. Itu penting, agar tata kelola sumber mata air itu menjadi satu di bawah naungan PDAM Klungkung.

Bupati mengatakan sangat kecewa dengan situasi di lapangan. Antarpetugas saling lempar tanggung jawab. Tidak ada penjelasan singkron di lokasi. Tata kelolanya sangat

buruk. Situasi demikian membuat masyarakat Nusa Penida sangat dirugikan. Dia mengaku sudah lama menyoroti persoalan ini, tetapi tidak kunjung ada upaya perbaikan kinerja antarinstansi.

“Saya sampai cek sendiri ke lokasi. Saya lihat langsung reservoirnya. Airnya sebetulnya ada, mesinnya pun hidup, tetapi reservoirnya kering.

Setelah saya suruh jaga 24 jam mengisi reservoir, ketiga res-

ervoir yang ada bisa langsung penuh dalam sehari,” katanya.

Bupati Suwirta menegaskan, keberadaan air bersih di Nusa Penida itu begitu berharga. Hal itu perlu mendapat perhatian khusus pemerintah daerah mewujudkan 100 persen pelayanan air bersih sehingga mampu menjangkau masyarakat. Sejatinya air bersih itu merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda.

Maka, pengalihan pengelolaan air itu juga tidak bisa ditunda lagi. Ia mengaku akan datang sendiri meminta langsung kepada Gubernur Bali, untuk mengalihkan pengelolaannya kepada PDAM Klungkung.

Bupati Suwirta tidak ambil pusing dengan biaya operasional pengelolaan sumber mata air Guyangan yang cukup tinggi itu. Itulah kendala selama ini, kenapa PDAM Klungkung enggan mengambil alih pengelolaannya. Sebab, biaya operasionalnya tinggi.

Sesungguhnya, menurut Su-

wirta, keuntungannya juga besar. Karena itu, air itu perlu dikelola dengan benar, agar airnya tidak banyak terbuang.

Selain itu tidak dicuri oknum pelanggan. Dengan pengelolaan satu pintu, secara regulasi, ke depan menurutnya akan mampu mempermudah mengakses bantuan untuk melanjutkan penataannya.

Selain itu, pengelolaannya menjadi lebih jelas, demikian pula pertanggungjawabannya.

“Kalau sekarang ini kan pengelolaannya masih tigalisme (BWS Bali-Penida, UPT Guyangan Pemprov Bali dan PDAM). Ini kacau sekali. Sementara tuntutan pelayanan air bersih ini harus segera bisa kami penuhi di Nusa Penida.

Maka, saya minta langsung kepada Gubernur Bali. Saya yakin Bapak Gubernur pasti merespons niat tulus kami untuk merealisasikan layanan air Nusa Penida, agar terjangkau kepada masyarakat setempat 100 persen,” tegasnya. (gik)

ta pun kaget, karena mendapati seseorang yang tidak dikenal sedang memegang gembok warungnya. Terkejut melihat hal itu, korban langsung melempar botol bir kosong ke arah pelaku.

Namun, tidak kena. Pelaku yang sudah tepergok mencuri itu pun melarikan diri.

Winarta yang geram dengan aksi itu kemudian berteriak maling. Tidak butuh waktu lama, puluhan warga langsung mendatangi lokasi, dan memburu pelaku asal NTT ini.

Pelaku berhasil ditangkap dan selanjutnya menjadi bulanbulanan warga. Akibatnya pelaku mengalami luka jahit di kepala kanan dan luka di siku tangan. Tidak hanya itu, satu unit motor milik pelaku juga menjadi bahan amukan warga.

Kemarahan warga tentu bukan tanpa alasan. Terlebih di seputaran Banjar Gelumpang, Desa Sukawati itu sudah sering kali terjadi aksi pencurian. Kondisi ini pun sangat meresahkan warga setempat. Sementara

aparat Polsek Sukawati masih berupaya menginterogasi pelaku.

Kanit Reskrim Polsek Sukawati Iptu A.A. Gde Alit Sudarma dikonfirmasi di Mapolsek Sukawati, Senin (23/11) kemarin, membenarkan polisi mengamankan pelaku pencurian Efri Ofy Unbanu. Diakui pelaku mengalami luka jahit di kepala kanan, akibat diamuk massa Minggu malam saat kejadian. ‘’Pelaku melakukan percobaan pencurian. Dia dikenakan Pasal 363 ke-3 dan ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman tujuh tahun,’’ ucapnya.

Sementara Efri Ofy Unbanu ditemui di Mapolsek Sukawati tampak kepalanya diperban.

Dia hanya bisa menundukkan kepala membisu. Dia juga mengakui nekat mencuri lantaran terbelit ekonomi. ‘’Saya tidak ada uang, makanya mencuri,’’ ucap pria yang sebelumnya ditangkap aparat Polsek Dentim ini. (kmb35)

Sekolah Sambut Baik Kebijakan Belajar Tatap Muka Mulai Semester Genap

Bupati Suwirta Temui Gubernur Koster

Pengelolaan sumber mata air Guyangan, Nusa Penida yang tidak maksimal, disikapi serius Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Setelah mengumpulkan pihak BWS Bali-Penida, petugas UPT Guyangan Pemprov Bali dan PDAM Tirta Mahottama Klungkung, dan melihat langsung ada yang tidak beres pada pengelolaan sumber mata air utama di Nusa Penida ini, Bupati kemudian menemui Gubernur Bali Wayan Koster, Senin (23/11) kemarin. Terkait pengelolaan mata air Guyangan, ada masalah krusial seperti apakah sehingga Bupati harus menghadap Gubernur?

kerusakan genteng. ‘’Akibat dilompati, genteng rumah warga pun rusak,’’ katanya.

Dikatakan, kera itu biasanya muncul di pagi hari. Kemunculannya semata untuk mencari makanan. Bukan saja kebun pisang warga disasar juga termasuk buah mangga. Tempat kemunculan kera ini pun tidak menentu, namun masih di seputaran Desa Batubulan Kangin. ‘’Paling sering memang muncul di Banjar Buda Ireng ini. Anehnya pisang-pisang yang masih muda sudah dicuri kera itu,’’ katanya.

Pihak desa setempat tidak bisa mengambil tindakan tegas, akibat ulah nakal seekor kera itu. Alasannya, pararem di desa setempat memang melarang membunuh satwa. Pihaknya juga sempat memanggil petugas BKSDA, namun petugas itu juga tidak mampu menangkap kera tersebut. ‘’Pernah kera itu dipancing bius yang disembunyikan di dalam buah. Anehnya buah yang berisi bius itu tidak mau dimakan oleh kera itu,’’ katanya.

Kera itu cukup galak, setiap kali didekati, kera itu marah dengan memperlihatkan giginya.

Karena itu warga tidak berani mengusir kera itu. Memang, sampai saat ini belum ada warga yang diserang kera tersebut. Hanya pihaknya berupaya mengantisipasi hal-hal tidak terduga. ‘’Kita hanya antisipasi. Di sini kan juga banyak anak-anak, jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan,’’ tandasnya. (kmb35)

Kebijakan pemerintah pusat memberikan izin dilaksanakannya kembali kegiatan pembelajaran tatap muka mulai semester genap mendatang.

Kebijakan itu disambut baik sekolah di Kabupaten Bangli.

Secara umum sekolah di Bangli sudah siap menggelar kegiatan pembelajaran tatap muka, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Bagaimanakah rencana skema proses belajar mengajar tatap muka itu?

Kepala SMPN 2 Bangli, Ida Bagus Wardana, Minggu (22/11) mengatakan, metode pembelajaran daring (dalam jaringan) yang dilaksanakan di tengah pandemik Covid-19 beberapa bulan terakhir, dinilainya tidak bisa berjalan optimal. Alasannya, tidak semua siswa bisa terlayani. Kendalanya sebetulnya beragam. Salah satunya fasilitas. Ada beberapa siswa yang tidak punya HP android atau menggunakan HP satu berdua dengan saudara atau orang tuanya. Kendala lainnya

adalah gangguan sinyal internet. Dengan adanya kebijakan pemberian izin menggelar proses pembelajaran kegiatan tatap muka itu. Tentunya pihaknya mengaku sangat menyambut baik hal tersebut.

Untuk menggelar kembali pembelajaran tatap muka di tengah situasi pandemik Covid-19 yang belum berakhir, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Bangli itu mengatakan, secara umum sekolah-sekolah di Bangli sudah siap. Sekolah sudah menyediakan fasilitas protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Seperti alat pengukur suhu tubuh atau termogan, selain itu westafel dan sabun cair, termasuk menyediakan masker. ‘’Dari awal sudah dipersiapkan. Tinggal kami menunggu keputusan pemerintah,’’ jelasnya. Diungkapkannya, sejatinya sekolah di Bangli itu berencana menggelar kembali pembelajaran tatap muka mulai 28 Oktober lalu. Akan tetapi rencana itu ditunda lantaran Bangli saat itu dinyatakan masih zona merah. ‘’Kami waktu itu tidak berani melanggar. Namun sekarang, dengan adanya kebijakan pemerintah yang membolehkan pembelajaran tatap muka, tentu kami akan mengikuti aturan main yang ada,’’ kata

Wardana.

Terkait bagaimana teknis pembelajaran tatap muka itu nantinya, tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Apakah pembelajarannya diatur menjadi dua shift pagi dan siang atau seperti apa. Pihaknya mengaku akan berkoordinasi dan merapatkan untuk menyatukan persepsi dengan sekolah lainnya. ‘’Sehingga tidak ada lagi yang masih daring,’’ terangnya.

Kepala Disdikpora Kabupaten Bangli, Nengah Sukarta, mengatakan menyimak kondisi saat ini, Bangli memungkinkan mengadakan kembali kegiatan belajar tatap muka. Sekolah di Bangli secara umum sudah siap menyelenggarakan kembali kegiatan belajar tatap muka.

Masing-masing sekolah sudah menyiapkan fasilitas protokol kesehatan.

Dengan keluarnya keputusan bersama empat Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 di masa pandem Covid-19, kata Sukarta, sekarang pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut gubernur maupun bupati. ‘’Termasuk teknis pembelajarannya, apakah serentak semua siswa dalam satu sekolah bisa datang bersamaan atau menggunakan sistem shift,’’ tegas Sukarta. (ina)

Selasa Wage, 24 November 2020

Pensiunan Polisi Nekat Gunakan Sabu

Singaraja (Bali Post) Seorang purnawirawan polisi diamankan personel Satuan Narkoba (Satnerkoba) Polres Buleleng. Purnawirawan berinisial INK (58) asal Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng itu nekat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Purnawirawan itu tidak saja membawa barang ‘’haram’’, dia juga sempat melakukan pesta sabu-sabu bersama tiga orang temannya.

Kasat Narkoba AKP Made Derawi didampingi Kasubag Humas Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa, Senin (23/11) kemarin mengatakan, kasus ini berhasil diungkap setelah pihaknya melakukan penyelidikan intensif. Berawal pengintaian yang diperolehnya bahwa INK sedang pesta sabusabu di sebuah rumah di salah satu desa di Kecamatan Banjar. Pada 19 November 2020 lalu sekitar pukul 19.30 Wita, yang bersangkutan ditemukan melintas di jalan Singaraja - Seririt tepatnya di depan supermarket di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar.

Saat itu polisi menghentikan INK yang sedang meng-

endarai mobil. Ketika diperiksa, ditemukan tas hitam berisi plastik klif. Setelah plastif klif itu diperiksa, didapat kristal bening yang diduga sabu. Beratnya 0,26 gram brotto dan 0,18 gram netto. Selain itu, juga ditemukan sebuah HP dan juga buku tabungan diamankan sebagai barang bukti. ‘’Ini hasil penyelidikan kami di lapangan. Kami dapat informasi kalau ada pesta sabu di salah satu desa di Kecamatan Banjar, dan setelah kita intai yang bersangkutan itu kita amankan bersama barang bukti sabu, HP dan buku tabungan,’’ katanya.

Menurut Derawi, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, INK mengakui mulai

menggunakan narkoba itu sejak 2017 lalu. Sebelum diamankan, yang bersangkutan datang ke salah satu desa di Kecamatan Banjar. Bersama tiga orang temannya. Mereka lantas bersama-sama menggunakan sabu. Setelah itu, ketika pulang ke rumahnya, INK membawa sisa satu plastif klif sabu. BB tersebut diakui oleh yang bersangkutan adalah sisa yang belum digunakan bersama tiga orang temannya itu. Dengan terungkapnya kasus ini, disimpulkan kalau INK adalah pemakai. Namun, polisi masih mengembangkan kasus ini. Bahkan, ada dua teman INK yang dikenalinya saat itu dimasukkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Seorang lagi

tidak dikenali, sehingga polisi terus bekerja keras mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan purnawirawan polisi itu.

Derawi mengatakan kasus itu baru diungkap memang setelah INK purnatugas dari keanggotaan polisi. Hasil penyelidikan selama ini mengarah pada perbuatan yang bersangkutan. Penyelidikan kasus penyalahgunaan narkotika itu memerlukan waktu yang cukup pada kasus yang merupakan likspesialis itu. Selain itu, ketika yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota polisi, tidak ditemukan ada indikasi mengonsumsi narkotika. Ini terbukti hasil tes urine yang pernah diikutinya tidak mengandung narkotika.

INK menolak memberi keterangan ketika diwawancara. Dia pun memilih pasrah dan menyerahkan kasus yang sekarang dihadapinya kepada aparat hukum. (kmb38)

Serinah Sayangkan Proyek Jalan di Subagan Jembatan Putus Malah Belum Dibangun

Bali Post/kmb41

CEK PROYEK – Pjs. Bupati Karangasem I Wayan Serinah melakukan pengecekan proyek pelebaran jalan di wilayah Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Senin (23/11) kemarin. Serinah menyayangkan proyek jalan yang masih bagus itu. Justru jembatan yang putus malah belum dibangun.

Amlapura (Balu Post) Pjs. Bupati Karangasem I Wayan Serinah melakukan pengecekan proyek pelebaran jalan di wilayah Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Senin (23/11) kemarin.

Dalam peninjauan itu, Serinah menyayangkan ada proyek

jalan padahal jalan itu masih bagus, justru jembatan yang putus malah belum dibangun.

Pjs. Serinah mengatakan jalan yang saat ini mendapatkan pelebaran itu kondisinya masih representative, sedangkan jembatan yang putus itu justru belum dibangun. ‘’Seharusnya

jembatan yang putus itu didahulukan dibangun, karena akses melalui jembatan itu lebih mendesak. Aneh pelebaran jalannya justru lebih didahulukan,’’ ucapnya.

Dalam pemantauan itu, Pjs. Serinah meminta stapnya melakukan pengecekan log kelapa itu yang dipergunakan sebagai lantai jembatan darurat itu. Dia melihat kondisi log kelapa yang dipakai sudah mulai keropos. ‘’Saya khawatir kalau pas dilewati orang tibatiba jembatan log kelapa itu ambruk. Jangan sampai jembatan ini memakan korban jiwa,’’ harap Serinah prihatin.

Melihat kondisi ini, dirinya kasihan kepada warga yang memakai akses jalan itu. Contohnya, seperti warga yang mengangkut kelapa hasil panen. Mereka harus rela memikul kelapanya melewati jembatan darurat itu. ‘’Semoga saja tahun depan bisa dibangun jembatan. Karena itu akses sangat mendesak bagi masyarakat sekitar,’’ harap Serinah.

Seperti diketahui, jembatan putus itu sudah terjadi sejak

2018 lalu. Agar bisa dilintasi warga sekitar yang hendak ke kebunnya, BPBD bersama Dinas PURR Karangasem sebelumnya membangun jembatan darurat. Saat itu jembatan yang dibuat dapat dilalui kendaraan roda dua. Namun, belakangan ini tidak ada lagi warga yang berani naik sepeda motor melintasi jembatan log kelapa itu. Alasannya, selain amblas, jembatan darurat itu sewaktu-waktu rawan ambruk. Hanya, sejumlah petani nekat melintasi jembatan itu untuk pergi ke kebunnya. Jika harus memutar maka jaraknya cukup jauh.

Kepala Bidang Bina Marga PUPR Karangasem I Wayan Surata Jaya menjelaksan perbaikan jembatan itu memang belum bisa dilakukan tahun ini. Pembangunan jembatan itu diusulkan 2021 mendatang. ‘’Tahun ini belum bisa dibangun jembatan. Di 2020 ini hanya dikerjakan pelebaran dan juga pengaspalan jalan.

Proyek itu jadi satu dengan ruas jembatan. Namun pengerjaannya dilakukan bertahap,’’ ucapnya. (kmb41)

Lakalantas di Desa Kaliasem, Pengendara Sepeda Motor Tewas Singaraja (Bali Post) Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalan Desa Kaliasem - Tigawasa, Km 16 - 25, Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar Minggu (22/11). Akibat kejadian itu pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Satu orang yang dibonceng selamat dari maut.

Kapolsek Banjar AKP Made Agus Dwi Wirawan membenarkan telah terjadi lakalantas tersebut. Wirawan mengatakan, sebelum kejadian pengendara sepeda motor DK 3583 ACP Made Suarsana (29) asal Kelurahan Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara bersama temannya, Putu Septiana (26) asal Sukawati, Gianyar, datang dari arah Bedugul menuju Singaraja. Saat memasuki lokasi kejadian, sepeda motor metik yang dikendarainya tiba-tiba hilang kendali.

Pengendara sempat memperlambat laju kendaraannya namun sepeda motornya justru

melaju liar dan keluar jalur seharunya. Nahas, sepeda motor akhirnya menerobos perkebunan warga dan menabrak pohon mangga. Akibat menabrak pohon mangga itu pengendara dan rekan yang diboncengnya terjatuh. Tragisnya, pengendara sendiri terluka parah dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan teman yang diboncengnya selamat, namun mengalami luka serius.

Terkait penyebab lakalantas, mantan Kapolsek Busungbiu ini menjelaskan, dari pemeriksaan di TKP dan keterangan saksi, lakalantas ini murni akibat Out of Control (OC - red). Sementara dugaan lain menyebutkan pengendara tidak menguasai jalan yang dilintasi. Di mana, medan jalan di TKP terkenal dengan turunan dan tikungan tajam.

Karena kurang menguasai medan itu, sepeda motor gagal dikendalikan, sampai akhirnya menerobos kebun dan menabrak pohon mangga. (kmb38)

Bali Post/ist

Singaraja (Bali Post) Nasib tragis dialami seorang bocah yang masih duduk di Sekolah Dasar, KDJ (8), asal Desa Bondalem Kecamatan Tejakula. Korban yang sedang duduk di kelas II SD itu ditemukan meninggal dunia di dasar kolam renang Vila Sanghyang di Desa Sambirenteng, Tejakula, Senin (23/11) kemarin.

Kasubag Humas Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa mengatakan, peristiwa ini terjadi ketika korban bersama saudara kandungnya, Putu Dea Kurnia Putri (17), dan dua orang temannya berkunjung ke vila untuk berenang di kolam renang yang ada di sekitar vila itu. Korban dan saudaranya tiba di lokasi kejadian sekitar

Ariani: Berkat JKN-KIS Tekanan Darah Jadi Terkontrol

PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Program ini telah dirasakan manfaatnya oleh jutaan masyarakat Indonesia. Salah satunya oleh Ni Wayan Ariani (68) yang merupakan pensiunan PNS sejak 2012 silam.

Saat ditemui dikediamannya, Ariani -- panggilan akrabnya -- dengan penuh semangat menceritakan pengalamannya menggunakan JKN-KIS. ‘’Saya didiagnosa hipertensi oleh dokter sejak 2011 silam.

Awalnya saya merasakan sakit di bagian kepala yang tidak tertahankan. Tengkuk saya terasa pegal, dan telinga saya berdengung, mata berkunangkunang serta setiap malam saya susah tidur. Hingga akhirnya saya memeriksakan diri ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat saya terdaftar. Setelah hasil pemeriksaan diperoleh. Ternyata tekanan darah saya tergolong tinggi. Saya memerlukan tindakan lanjutan sehingga harus dirujuk ke rumah sakit,’’ ungkap pensiunan seorang pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Ariani pun menambahkan, sejak dirinya didiagnosis hipertensi oleh dokter di rumah sakit. Setiap bulan ia rutin berobat ke rumah sakit karena harus rutin mengonsumsi obatobatan yang telah diresepkan oleh dokter. Hebatnya, selama Ariani menjalani kontrol, dirinya pun tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun untuk berobat. ‘’Setiap bulan saya kontrol ke dokter keluarga. Kemudian diberikan resep obat untuk diambil di apotek yang bekerja

sama dengan BPJS Kesehatan.

Sekarang tekanan darah saya jadi terkontrol. Saya tidak pernah mengeluarkan biaya satu rupiah pun untuk pengobatan sakit saya ini. Karena saya sudah dijamin penuh program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan,’’ tutur seorang ibu yang memiliki karakter lembut dan bersahaja itu.

Berbekal pengalamannya tersebut, Ariani dan keluarganya mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan, karena telah menjamin seluruh pembiayaan pengobatan dirinya. Dengan begitu, semangat untuk sehat kembali hadir bagi Ariani guna menjalani masa pensiun dirinya. Ia pun mengimbau kepada penduduk Indonesia yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, agar segera mendaftarkan diri karena baginya datangnya

sakit itu tidak dapat diprediksi sebelumnya. ‘’Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada BPJS Kesehatan, karena telah menyelenggarakan program mulia ini dengan baik. Saya merasakan manfaat besar program ini. Sebaiknya sedia payung sebelum hujan, terhadap sakit pun perlu dilakukan upaya antisipasi,’’ ucapnya dengan penuh semangat.

Di akhir pertemuannya, Ariani berharap agar seluruh masyarakat percaya dan ikut serta mendukung Program JKN-KIS. Dikatakan, BPJS Kesehatan itu selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pesertanya. Tentunya juga didukung peran fasilitas kesehatan yang berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada seluruh peserta JKNKIS. (ad342)

460 Siswa Ikuti Pendidikan Tamtama Pertama Singaraja (Bali Post) Sebanyak 460 siswa mengikuti Pendidikan Tamtama Pertama di Secata Rindam IX/ Udayana. Ratusan siswa asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Flores, Sumbawa, dan Provinsi Bali itu mengikuti upacara Pembukaan Pendidikan Pertama Tamtama TNI Angkatan Darat Gelombang II Tahun 2020, Senin (23/11) kemarin. Selama lima bulan penuh, para siswa itu mengikuti pendidikan sekaligus mengubah status dari kehidupan sipil menjadi militer.

Upacara dipimpin Komandan Rindam (Danrindam) IX/Udayana Kolonel Inf. Joao Xavier Barreto Nunes mewakili Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kurnia Dewantara.

Dalam amanat tertulisnya, Pangdam Kurnia Dewantara mengatakan, pendidikan yang dijalani ratusan siswa ini adalah pembentu-

kan dasar keprajuritan yang akan mengubah status para siswa dari kehidupan masyarakat biasa (sipil - red) menjadi kehidupan militer.

Memasuki kehidupan baru di lingkungan militer ada perbedaan mendasar dibandingkan di kehidupan sipil sebelumnya. ‘’Agar mereka tidak merasa kaget dan takut dengan peraturan yang harus dipatuhi, dan dijunjung tinggi di lembaga pendidikan ini,’’ katanya.

Pangdam juga mengajak semua siswa mengikuti petunjuk dan perintah dari pelatih. Selain itu, para siswa dituntut memperhatikan semua materi yang diajarkan baik dalam kegiatan fisik maupun pembentukan mental serta latihan taktik maupun teknik dasar keprajuritan. ‘’Pendidikan ini membantu kalian penyesuaian diri jadi prajurit TNI yang tangguh dan profesional,’’ tegasnya. (kmb38)

ASN di Karangasem Mulai Tak Netral

Ikut Kampanye Salah Satu Paslon di Pilkada

Bali Post/kmb38

EVAKUASI KORBAN - Polisi dibantu warga mengevakuasi korban kecelakaan lalulintas di jalan Desa Kaliasem - Tigawasa Km 6-25, Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Tigawasa, Banjar, Minggu (22/11).

Tenggelam di Kolam Renang Bocah SD Ditemukan Meninggal

TENGGELAM DI KOLAM - Polisi menyelidiki kasus bocah SD meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang milik Vila Sanghyang, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula.

Kesehatan

pukul 10.00 Wita. Sebelum berenang korban membeli tiket Rp 35.000. Setelah membayar tiket itu, korban bersama saudara dan teman-temannya lantas mulai berenang sembari mengabadikan pemandangan vila memakai kamera ponsel pintar yang dibawanya.

Selang beberapa saat, korban bermaksud berfoto dengan latar belakang pemandangan vila. Saudaranya sempat melarang, tetapi korban tetap berjalan di atas kolam. Sekitar 15 menit kemudian, tibatiba korban tidak ditemukan di posisi semula. Kontan saja, saudaranya berusaha mencari korban. Tragisnya, korban ditemukan tenggelam di dasar kolam. Kejadian itu dilaporkan kepada pemilik vila. Tidak berselang lama, aparat polisi tiba di TKP untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. ‘’Jadi benar ada peristiwa itu di mana satu korban meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang,’’ katanya.

Dari pemeriksaan saksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP), kata Sumarjaya, disebutkan pada saat berjalan di atas kolam itu, korban diduga terpeleset jatuh. Hingga korban pingsan dan tubuhnya tenggelam di kolam, kemudian korban ditemukan meninggal dunia. Dari pemeriksaan tim medis, pada dahinya ditemukan luka lebam. Selain itu, saat ditemukan jenazah korban sudah kaku. Pada anusnya keluar kotoran dan mulutnya berbuih. ‘’Dari pemeriksaan diduga korban meninggal dunia karena terjatuh lalu pingsan dan tenggelam di dasar kolam,’’ jelasnya.

Keluarga korban menerima kejadian nahas yang dialami korban itu. Pihak keluarga juga tidak mengizinkan polisi melakukan outopsi dan melaporkan peristiwa itu. Jenazah bocah malang itu selanjutnya diambil pihak keluarganya untuk diupacarai sesuai tradisi di desa asalnya. (kmb38)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karangasem menemukan salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Karangasem tidak netral. ASN itu mendukung salah satu pasangan calon (paslon) yang bertarung di Pilkada 9 Desember mendatang. Atas kondisi itu, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) segera memanggil ASN yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait keterlibatannya. Jika nantinya terbukti lalu sanksi apa kira-kira yang akan diberikan kepada ASN yang tidak netral itu?

DIVISI Penanganan Pelanggaran I Kadek Puspa Jingga, Senin (23/11) kemarin mengatakan, memang ada pelanggaran ketidaknetralan salah satu ASN Pemkab Karangasem. ‘’Yang tak netral itu adalah oknum kepala sekolah di Kecamatan Kubu berinisial NK,’’ ucapnya.

NK itu diketahui tidak netral, karena sebelumnya Panwascam Kecamatan Kubu mendapat kiriman video yang di dalamnya berisi yel-yel milik salah satu paslon. Di dalam video yang telah beredar itu, diduga ada oknum kepala sekolah terlibat menyanyikan yelyel milik salah satu paslon di Pilkada Karangasem. Berbekal barang bukti video tersebut, Panwascam Kubu melakukan tindak lanjut, menelusuri guna memastikan keterlibatan ASN itu.

Pihak Bawaslu sempat meminta penjelasan dari beberapa orang yang ada di dalam video tersebut. ‘’Dari hasil penelusuran itu beberapa orang yang dimintai penjelasan, membenarkan ada salah seorang oknum ASN ikut di dalam kegiatan itu,’’ katanya.

Sesuai Undang-undang ASN, dalam pemilu ASN itu harus netral. ASN itu tidak

boleh berpihak kepada paslon.

Sehingga setelah bukti cukup, oknum ASN itu direkomendasikan ke Komisi ASN, selain disampaikan kepada Bupati agar ditindaklanjuti. ‘’Kami tidak berhak memberikan sanksi. Kami hanya bisa merekomendasaikan hal ini ke KASN. Nanti KASN yang menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan,’’ tandasnya.

Pria asal Tulamben Kubu itu menambahkan, sebelumnya pihaknya juga memberikan peringatan kepada oknum tenaga kontrak di Kubu terkait sikap keberpihakannya kepada salah satu paslon.

Sudah ditindaklanjuti dengan mengingatkan yang bersangkutan melalui Camat Kubu. ‘’Camat Kubu telah melakukan cegah dini tenaga kontrak itu,’’ jelasnya.

Diingatkan, seluruh ASN agar tetap berpedoman pada UU ASN, aturan kode etik ASN supaya menjaga netralitas di pilkada ini. ‘’Bila kami tahu ada ASN tidak netral, maka kami segera tindak lanjuti,’’ tegas Puspa Jingga.

Kepala BKSDM Karangasem I Gusti Gede Rinceg mengatakan memang pihaknya telah menerima surat tembusan dari Bawaslu terkait hal

ini. Rinceg akan segera memanggil kepala sekolah yang tak netral ini untuk dimintai keterangan langsung, terkait persoalan ini. ‘’Kita akan panggil untuk dimintai penjelasan terkait masalah ini. Kita ingin dengar langsung dari yang bersangkutan guna memastikan kejadian ini,’’ jelasnya.

Rinceg menegaskan pihaknya masih menunggu surat resmi KASN terkait sanksi yang akan diberikan kepada oknum kasek ini. Menurutnya, dalam kasus ini dirinya mengategorikan sanksinya kategori sedang. Dicontohkan, sanksi ringan itu berupa peringatan. Sanksi sedang itu adanya penurunan pangkat, gaji tidak naik. Sanksi berat berupa pemecatan sebagai ASN. ‘’Ada tiga pilihan sanksi diberikan, yakni ringan, sedang dan berat. Kalau kami lihat kasus ini, kemungkinan diberikan sanksi sedang. Intinya kita menunggu surat dari KASN terkait hal itu,’’ Tutup Rincag.

Rinceg mengimbau seluruh ASN supaya menjaga netralitas di pilkada ini. Kasus seperti itu agar tidak terjadi lagi. ‘’Jangan nodai pilkada yang sudah berjalan baik ini. Penting ASN itu jaga netralitas,’’ pinta Rinceg. (nan)

Selasa Wage, 24 November 2020

Pembangunan Bali secara Holistik ‘’Semua guru mesti ingat sejarah perjuangan lahirnya UU Guru ini,’’ tegasnya.

Ia berpendapat perjuangan Wayan Koster yang tulus itu kini dilanjutkan saat menjadi Gubernur Bali. Hampir setiap diundang guru, Gubernur Koster datang karena menilai sangat strategis bertemu dengan guru. Gubernur Koster tidak hanya menaikkan tunjangan kepala SMA/SMK negeri,

juga mencari celah guna bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan kepala sekolah di PAUD, SD dan SMP yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Hanya, guru perlu bersabar karena keinginan itu masih terkendala pandemi Covid-19. Namun dari segi visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’, Aryasuda sudah melihat pembangunan Bali secara holistik baik harmoni alam dan lingkungannya, SDM Bali ke depan juga sudah dipikirkan agar berlandaskan nilai-nilai

leluhur Bali. Makanya, ia menilai jajaran guru perlu menjabarkan ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ ini guna melahirkan SDM Bali yang unggul.

Di mata Wakil Ketua PGRI Provinsi Bali Dra. Mercy Victoria Gigir, M.Pd., Wayan Koster adalah sosok pejuang pendidikan masa kini. Ia bangga memiliki gubernur karena sejak menjadi anggota DPR memperjuangkan kesejahteraan guru. Programnya sangat strategis membangun Bali berlandaskan nilai-nilai kearifan

lokal Bali. Dengan Sat Kerthi semua ter-cover termasuk komitmennya membangun generasi muda Bali menjadi SDM unggul dan berdaya saing tinggi.

Workshop selain diikuti guru di Bali juga diikuti guru di tingkat nasional. Workshop menampilkan narasumber Ketua Umum PB PGRI Prof.

Unifah Rosyidi, Irjen TGT Dr. Iwan Syahril, Kepala SLCC PB PGRI Prof. Eko Indrajit, dan Pusdatim Kemendikbud Gogot Suharwono. (025)

Gencarkan Kampanye Perubahan Perilaku ‘’Umat Islam tahu betul, untuk dan atas nama penyelamatan jiwa manusia, yang wajib pun bisa diringankan.

Wajib sholat Jumat di masjid bisa dilakukan di rumah.

Idul Fitri di lapangan, bisa di rumah. Wajib merapatkan shaf saat shalat berjamaah, bisa diatur menjadi berjarak.

Itu semua atas nama dan demi penyelamatan manusia. Dalilnya pun jelas, baik dalil naqli maupun dalil aqli. Baik yang bersumber dari Alquran dan hadits maupun pemikiran ulama,’’ tegasnya.

Ramly menyebut tak kurang dari 12 fatwa sudah dikeluarkan MUI terkait situasi pandemi. Antara lain, tata cara sholat bagi tenaga kesehatan yang tengah melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19. Berikutnya, fatwa mengenai pemulasaraan jenazah Covid-19, lalu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di rumah masing-masing, dan banyak fatwa lain.

Keprihatinan serupa disampaikan Perwakilan PBNU yang dihadiri dr. M. Makky Zamzami, Ketua Satgas Covid-19 PBNU. Menurutnya, PBNU berharap kejadian serupa tidak akan terulang. Bukan hanya itu, tutur Makky, sudah selayaknya Satgas dan segenap pemangku kepentingan penanganan Covid-19 melakukan langkah kebijakan antisipasi terhadap musim libur akhir tahun 2020, bulan depan.

Mencermati kondisi psikis

masyarakat yang berada pada tingkat kelelahan akut menjalani kehidupan sulit di masa pandemi, diperlukan strategi pendekatan yang diperbarui.

Dengan begitu, bentuk komunikasi dan cara-cara sosialisasi tidak monoton. ‘’Bila perlu, disesuaikan dengan kearifan lokal. Pesan-pesan protokol kesehatan, lebih baik jika dibuat berbeda antara satu bulan dan bulan yang lain. Bentuk, cara, dan strateginya berbeda, tetapi tujuannya sama,’’ kata Makky.

Pembicara lain adalah Arif Nur Kholis, Sekretaris Satgas Covid-19 PP Muhammadiyah.

Ia melaporkan, dari 82 rumah sakit Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Tanah Air, saat ini telah merawat 17.000 pasien Covid-19. Angka penambahan korban Corona terus betambah dari hari ke hari.

Poin penting adalah perubahan perilaku.

Grafik perubahan perilaku menuju masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan pada kenyataannya naik-turun. Untuk itu perlu terus digencarkan kampanye perubahan perilaku melalui berbagai tema. Menurutnya, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, maka tidak diperlukan pendekatan dengan cara-cara keras dan tegas.

Demikian pula sebaliknya.

Kampanye perubahan perilaku bukan tanpa hambatan. Hal yang sangat disesalkan adalah perilaku elite yang ada kalanya justru menurunkan persepsi masyarakat terhadap tingkat kepatuhan

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

DIJUAL MOBIL

Dcr Tng kirim lele (pke spd motor) H. 081246682139

PT.ArthaAsia Finance Lelang Unit Isusu-Nmr-71 HD 6.1 Bak Kayu Thn 2019 H.0361-4781601

ISUZU

B.BP.004.11.20.0000339

Serabutan Pria ,Tgl dlm, rajin jujur max. 22thn, 085238203818 B.BP.001.11.20.0000313

SPG Toko Sembako Bali Mart.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28, WA: 081 805631821 G.01

Sopir SIM B1 Canvas sembako.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA: 081805631821 G.02

Kasir SMEA/Diploma Akuntansi.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA:081805631821 G.03

Tenaga Serabutan SMP, SIM C dan SIM A. Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar.

Hub.WA:081805631821 G.04

STM/SMP untuk tenaga serabutan domisili Tabanan WA 0818621818

B.BP.004.11.20.0000307

PT.ArthaAsia Finance Lelang Unit Isusu-Nmr-71 HD 6.1 Tahun 2019 Hub.0361-4781601

B.BP.004.11.20.0000309

SUZUKI

Dilelang Suzuki Mega Carry’ 2015, Asbal Hub.089619874461

B.BP.001.11.20.0000335

PROPERTY DIJUAL RUMAH

Djl Rmh 2lantai Lukluk, Sempidi Bdg 685jt Hub.081338681038

B.BP.004.11.20.0000312

PROPERTY DISEWAKAN TOKO

Dikntrkn Toko L.4x11,KM.Dalam Jl.Tk.Badung 230, 40Mtr ke sltn LPD Renon Hub.0881038836611

B.BP.001.11.20.0000336

G.05

Sopir SIM A/B domisili TabananDenpasar.Lam WA 081805628430 G.06

Waker untuk tenaga jaga malam domisili sekitar Tuban Hub.WA:0818 0562 8430 G.07

KEHILANGAN Hilang BPKB NO.M03669541-O DK 6606 OY AN.I Made Rai Wena

B.BP.001.11.20.0000334

Hilang IMB No.118 Th 2006 An.Ida Bagus Komang Kosya

B.BP.001.11.20.0000333

menjalankan protokol kesehatan.

Saat semua elemen masyarakat bekerja keras mengubah perilaku masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan, sementara ada elite masyarakat lain yang justru abai, bahkan terkesan menabrak. Dampaknya sangat serius terhadap indeks persepsi masyarakat. ‘’Kesan yang timbul di masyarakat bisa sangat keliru. Menduga kalau situasi sudah aman,’’ tegas Arif.

Pada kesempatan tersebut, PP Muhammadiyah juga meminta Satgas Covid-19 menaruh perhatian tidak saja pada sosialisasi protokol kesehatan, tetapi juga protokol kejadian.

Sebab, di banyak tempat, saat terjadi kasus, semua menjadi gagap. Banyak di antara warga masyarakat yang belum tahu bagaimana protokol menangani warga sekitar yang terinfeksi Covid-19.

Di akhir rapat, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo mengajak segenap aparat, petugas, relawan, dan berbagai elemen masyarakat lain mempertahankan semangat memerangi Covid-19, karena belum diketahui kapan pandemi berakhir. ‘’Kita pernah menekan angka terendah pada September lalu berjumlah 41.000 kasus, tapi hari-hari ini naik-naik ke posisi 63.696 korban, baik yang ringan, sedang, berat, maupun kritis,’’ katanya.

Angka kematian lebih dari 15.000 orang, tuturnya, adalah angka yang besar sekali. Karenanya, melihat perkembangan

terakhir, kita harus prihatin terhadap peningkatan kasus, terutama di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dua hari terakhir Jakarta mencapai rekor tertinggi. Angka positif terakhir mendapai 1.579 korban, padahal sebelumnya di bawah 1.000 bahkan beberapa waktu lalu pernah di bawah 800 kasus per hari. Karenanya, ke depan, setiap langkah kita adalah pencegahan. ‘’Saya teringat pesan yang sangat baik dari Sekjen MUI Pak Anwar Abbas yang mengatakan iman saja tidak cukup untuk mengendalikan Covid-19, tapi dibutuhkan ilmu,’’ kata Doni.

Doni berharap pengetahuan masyarakat tentang Covid-19 terus ditingkatkan. Masyarakat perlu diberi pemahaman bagaimana cara Covid-19 menulari, bagaimana proses transmisi, apakah lewat aerosol atau droplet. ‘’Edukasi dan sosialisasi terus kita lakukan tanpa henti, termasuk upaya mencegah terjadinya kerumunan. Ingat, Covid-19 ini adalah musuh kita bersama. Bagi yang mengatakan Covid-19 bukan ancaman, bisa jadi ia merupakan bagian dari musuh yang harus kita perangi,’’ tegas Doni Monardo, mantan Danjen Kopassus itu.

Doni menegaskan, komitmen menyelamatkan jiwa manusia harus ditempatkan pada posisi tertinggi.

Semua yang mengancam keselamatan jiwa manusia harus dihindari. Termasuk kegiatan pengumpulan massa. (r)

2021, Ekonomi Bali Diprediksi Menggeliat Dikonfirmasi terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Udayana Prof. Wayan Ramantha memprediksi ekonomi Bali mulai menggeliat tahun 2021 mendatang. Hal ini karena proyek mulai dilaksanakan pada tahun 2021 dan pelaksanaan vaksinasi juga dimulai tahun 2021. Dikatakan, biasanya puncak pertumbuhan ekonomi Bali terjadi pada triwulan II dan III. Sedangkan pada tahun 2020, triwulan II dan III menjadi puncak pertumbuhan minus. Sehingga setelah periode itu, triwulan IV dan tahun 2021, ekonomi Bali diprediksi mulai menggeliat. ‘’Pertumbuhan ekonomi Bali baru akan menggeliat tahun 2021 karena program aksi dalam rangka PEN (Pemulihan Ekonomi Nasiona - red) yang salah satunya dilaksanakan di Bali serta diberikannya stimulus pada bidang pariwisata, baik pada dunia usaha maupun wisatawan yang akan datang,’’ ujarnya.

Dari sisi permintaan yaitu konsumsi masyarakat, katanya, baru akan menggeliat tahun 2021 awal, karena diprediksi para pekerja pariwisata akan mulai bekerja. ‘’Yang semula dirumahkan, kalau dulu di sektor pariwi-

sata misalnya perhotelan 100 persen dirumahkan, seperempat bekerja, sekarang sudah mulai bekerja. Berarti ada peningkatan masyarakat yang bekerja sehingga konsumsi meningkat,’’ katanya.

Ramantha menambahkan, negara pasar wisatawan mancanegara seperti Australia memang belum memperbolehkan warganya ke Indonesia.

Namun dibukanya wisatawan domestik, sedikitnya memberi angin segar bagi ekonomi Bali. Meskipun wisatawan domestik tidak banyak memengaruhi pertumbuhan ekonomi Bali. Tidak dimungkiri, dampak kunjungan wisman sangat besar karena spend of money-nya besar, sedangkan spend of money wisdom hanya sepertiga dari wisman. ‘’Walaupun jumlah kunjungan wisdom dua kali lebih banyak, tapi spend wisman tiga kali lipat lebih banyak,’’ katanya dan menambahkan, wisman yang paling berpengaruh terhadap ekonomi Bali, karena nilai tambah ekonominya lebih besar.

Menurut Ramantha, kebangkitan ekonomi Bali sejatinya telah dirancang oleh pemerintah. Ia melihat ada upaya-upaya strategis yang dilakukan seperti mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi Bali yang tidak lagi mengandalkan pariwisata

semata. Meski dalam jangka pendek, ketergantungan akan pariwisata tidak bisa dimungkiri dan pariwisata itu baru akan dibuka 2021. Dengan dibukanya proyek dalam rangka PEN yang berarti proyekproyek itu menyerap tenaga kerja, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi pun diprediksi meningkat. Sehingga, paling cepat ekonomi Bali akan kembali di angka rata-rata 5 – 6 persen pada tahun 2021 mengingat ekonomi Bali dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional dan global. ‘’Jika ekonomi global masih tidak bagus, pertumbuhan mereka tidak bagus, maka pariwisata yang merupakan kebutuhan tersier akan terpinggirkan dengan memprioritaskan kebutuhan primer,’’ ujarnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Nyoman Sender memprediksi ekonomi Bali akan pulih paling tidak pertengahan 2021. Namun, pulihnya ekonomi Bali tergantung dari dibukanya pintu masuk wisatawan mancanegara dan ketaatan masyarakat untuk disiplin melaksanakan prokes, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Di samping itu, ketaatan pelaku usaha di Bali menerapkan prokes juga sangat diperlukan. (kmb42)

Memaksimalkan Penerapan 3T Toya menambahkan, beberapa langkah sudah dan akan ditempuh. Yakni, menggencarkan serta memaksimalkan penerapan 3T (Test, Tracing dan Treatment). Penerapan ini juga sejalan dengan arahan Satgas Covid-19 Nasional sebagai upaya percepatan penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Selain itu, penegakan dengan mengge-

lar Operasi Yustisi Protokol Kesehatan akan semakin digencarkan di daerah dengan tingkat penyebaran kasus yang tidak terkendali. Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan secara rutin dengan menggunakan mobil calling atau door to door, serta melaksanakan penyemprotan disinfektan wilayah secara terpadu. ‘’Kami berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat agar ikut andil menjadi panutan dalam penerapan 3M atau disiplin penerapan protokol

kesehatan di masyarakat,’’ terangnya.

Toya mengatakan, GTPP juga mewanti-wanti masyarakat yang hendak melaksanakan upacara adat dan keagamaan. GTPP pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan upacara adat dan keagamaan, namun pelaksanaannya wajib menerapkan disiplin prokes. Sehingga pelaksanaan upacara adat dan keagamaan tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. (ara)

selasa wage, 24 november 2020

OPINI

Guru Merdeka Belajar Oleh I Kadek Darsika Aryanta KONSEP merdeka belajar yang terus dikumandangkan oleh Menteri Nadiem Makarim sangatlah positif dan disambut baik oleh guru-guru. Satu tahun konsep merdeka belajar sampai saat ini belum mampu memberikan dampak signifikan untuk mentransformasi guru menjadi lebih baik lagi. Pandemi Covid-19 yang terjadi belakangan ini memberikan impuls yang kuat terhadap pergeseran program pendidikan. Pada masa sekarang ini menjaga kualitas pendidikan menjadi sangat penting karena degradasi satu tahun pendidikan bisa memberikan dampak lost generation pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Untuk itu Kementerian Pendidikan harus mengubah strategi agar pendidikan di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang ini.

Salah satu konsep merdeka belajar tentu saja harus diiringi oleh adanya kemerdekaan mengajar bagi guru. Siswa yang belajar merdeka tidak bisa merdeka kalau guru pemikirannya masih terpenjarakan.

Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dahulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di peserta didik. Tidak bisa dimungkiri, sampai sekarang ini guru masih terkungkung dalam belenggu problematika pendidikan. Selama ini, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu berpihak kepada guru.

Problematika pendidikan yang membelenggu kemerdekaan guru adalah peraturan administrasi guru yang cukup banyak. Di awal sampai akhir tahun administrasi guru sungguh tiada henti. Tuntutan yang tinggi terhadap administrasi ini sangatlah membebani psikologi guru dalam mengajar. Guru menjadi tidak fokus terhadap proses pengembangan pembelajaran di kelas karena urusan administrasi yang cukup berjubel. Perlu diketahui, guru di sekolah tidak hanya bertugas mengajar dan mendidik siswa saja. Namun ada banyak hal yang mesti dikerjakan. Dimulai dari membuat administrasi pribadi, hingga program tahunan sekolah yang harus dikerjakan setiap tahun. Tidak berhenti sampai di sana, administrasi pengelolaan sekolah pun harus dibebankan kepada guru. Tidak jarang, beban administrasi lebih banyak dilakukan guru ketimbang mengajar dan mendidik siswa. Kalau administrasi terlalu banyak bagaimana guru bisa merdeka dalam mengajar?

Selain proses administrasi di sekolah, pengurusan administrasi di eksternal sekolah juga bisa menjadi kendala yang bisa membelenggu guru untuk merdeka dalam mengajar. Administrasi eksternal seperti pengurusan kenaikan pangkat dan pengurusan angka kredit guru masih perlu dievaluasi kembali. Seluruh aturan yang membelenggu guru tersebut sebaiknya perlu direevaluasi kembali agar dapat memberikan kelonggaran bagi guru untuk lebih fokus kembali dalam mengajar dan mendidik siswa. Alat yang ampuh untuk menyederhanakan administrasi adalah aturan baru yang memangkas seluruh administrasi yang membelenggu guru.

Segala peraturan yang membelenggu guru tersebut selama ini diakibatkan oleh penyusunan regulasi yang belum melibatkan guru. Seharusnya dalam penyusunan regulasi untuk guru seyogianya melibatkan minimal organisasi profesi guru yang mewakili suara-suara guru di lapangan. Posisi nilai tawar guru dalam penyusunan regulasi harus ditingkatkan. Suara guru harus didengarkan jangan sampai dianaktirikan oleh pemerintah.

Polemik selanjutnya dalah masalah status guru honorer yang masih terkatung-katung sampai sekarang. Dengan penghasilan yang terbatas tentu saja guru belum bisa merdeka dalam mengajar. Perekrutan guru honorer dilakukan untuk mengisi kekurangan guru. Selain penghasilan yang rendah, profesionalitas guru honorer juga belum dihargai. Guru honorer di sekolah negeri yang telah memiliki sertifikat pendidik sulit mendapatkan penyetaraan golongan dan kepangkatan sama dengan guru PNS atau inpassing.

Selain administrasi untuk mendukung guru dalam mewujudkan visi guru merdeka mengajar adalah kesejahteraan guru yang masih timpang pada proses pemberian tunjangan sertifikasi guru. Pemberian tunjangan sertifikasi guru yang dilakukan setiap tiga bulan memang menjadi keluhan yang klasik bagi seluruh guru. Banyak yang mengusulkan bahwa pemberian tunjangan sertifikasi guru seyogianya harus disamakan dengan tunjangan kinerja yang didapatkan seperti profesi-profesi yang lain, sehingga guru tidak harap-harap cemas, bahkan guru diharapkan mampu untuk fokus terhadap mengajar. Itulah perlu dilakukan suatu reformasi kembali peraturan agar guru mendapatkan tunjangan sertifikasi yang merupakan haknya.

Meski begitu, guru tetaplah guru. Walaupun kungkungan administrasi yang terus memenjarakan kebebasan mengajar tidak akan menyurutkan semangat guru untuk terus belajar dan memberikan layanan yang terbaik untuk siswa.

Secara hakikat guru juga merupakan seorang pembelajar yang terus-menerus. Oleh karenanya komitmen menjadi guru berarti bersedia dan siap untuk belajar secara terus-menerus agar dia dapat merespons tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan bermasyarakat. Sertifikasi guru dan pengalaman belajar dapat meningkatkan kemampuan guru.

Namun keduanya tidak serta merta dapat berfungsi mengajarkan dan mengembangkan kompetensi guru. Sertifikasi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran sepanjang guru melakukan persiapan dalam setiap melakukan tugasnya mengajar. Pengalaman mengajar tidak serta merta mempunyai hubungan linear dengan efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru pengalaman mengajar dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran manakala guru diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan profesional dengan menumbuhkan kemauan belajar terhadap yang dilakukan, sehingga guru bisa merdeka dalam mengajar.

Spirit merdeka mengajar adalah spirit kemerdekaan berpikir. Spirit kemerdekaan dalam pendidikan Indonesia dicetuskan pertama kali oleh Ki Hadjar Dewantara. Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu ‘’dipelopori’’ atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Guru yang mampu merdeka dalam mengajar belajar menggambarkan 3 hal, (1) menetapkan tujuan belajar sesuai kebutuhan, minat dan aspirasinya, bukan karena didikte pihak lain, (2) menentukan prioritas, cara dan ritme belajar, termasuk beradaptasi dengan cara baru yang lebih efektif; (3) melakukan evaluasi diri untuk menentukan mana tujuan dan cara belajar yang sudah efektif dan mana yang perlu diperbaiki.

Merdeka bukan berarti bebas (freedom), tetapi kemerdekaan (independence) mengarahkan tujuan, cara dan penilaian belajar. Sebagaimana negara merdeka, guru merdeka belajar berarti menentukan dan mengarahkan nasib dan masa depannya, dalam suatu konteks kehidupan bersama. Guru yang merdeka dalam mengajar diharapkan mampu membangun komitmen pada tujuan pembelajaran. Pada implementasinya di kelas, guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal siswa untuk belajar. Demokrasi yang terjadi di kelas bisa menjadi suatu alternatif dalam pokok-pokok merdeka mengajar. Siswa diajak untuk menetapkan tujuan belajar secara bersama. Kemampuan guru memberikan umpan balik yang konstruktif dalam belajar juga sangat diperlukan agar siswa mampu mendapatkan masukan untuk pembelajaran selanjutnya.

Ciri kebebasan berpikir siswa dan guru dalam belajar adalah terbentuknya kemandirian dalam belajar. Praktik dalam kelas bisa dilakukan dengan meminta siswa untuk mencari informasi secara mandiri dan memberikan fasilitasi pengalaman-pengalaman baik siswa dalam belajar. Satu tahun program merdeka belajar ini berjalan, guru perlu juga untuk mengoreksi diri ke dalam.

Penulis, Guru Fisika, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMN Bali Mandara

POJOK Untuk bangkit, Bali perlu wisatawan.

- Calon wisatawan tak jelas.

Pemerintah Mesti Konsisten Jalankan Aturan PETUGAS Satpol PP Kota Denpasar beberapa hari lalu menertibkan masyarakat yang dinilai melanggar prokes. Salah satu angkringan di Panjer, Denpasar Selatan, digeruduk petugas lantaran ada informasi masuk bahwa terdapat keramaian di tempat tersebut. Tak hanya keramaian, di tempat itu juga disebut terdengar suara musik yang bising dan membuat warga sekitar terganggu. Karena itulah sejumlah petugas menyidak tempat tongkrongan anak muda tersebut dan memanggil pengelola usaha tersebut. Adanya kejadian itu, tentu masyarakat memberikan pandangan berbeda terhadap petugas yang melakukan penertiban, dalam hal ini Satpol PP Denpasar. Melalui akun Facebook @balipost, para netizen lebih banyak menilai bahwa tindakan petugas tersebut terlalu berlebihan. Di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, masyarakat justru mencoba bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara berusaha. Akan tetapi, justru ditertibkan petugas. Kenapa penilaian netizen seperti itu, karena petugas atau pemerintah serta pejabat dinilai tidak konsisten menjalankan aturan. Misalnya, ketika ada kampanye, demo, iring-iringan manusia saat pendaftaran paslon dan hal lain yang membuat kerumunan orang banyak, tetapi tidak ada tindakan tegas. Untuk itu, masyarakat berharap aparat pemerintah mesti konsisten menjalankan aturan. Tidak boleh tebang pilih, atau pilih kasih. Jika melanggar ya... harus ditindak.

Seperti ini para komentar netizen.

Oka Ariyawan Padahal hanya untuk mencari makan.

Kita bukan maling atau pencuri. Terlalu berlebihan.

Easytrip Leisure Terus, orang-orang demo kemarin yang nuntut HK dan geruduk kantornya DPD kenapa tidak dibubarkan? Itu jumlah massanya jauh lebih banyak.

Nang Tobi Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Padahal mencoba bertahan hidup. Beginikah kualitas pemimpin Bali?

GoGo Lembongan Island’s Berani bubarin orang yang kampanye?

Ni W Ratna Aruh ngendah gumine....mau nyari makan biar tidak kelaparan dibubarkan.

Yang demo dikawal.

bubarin.

Nym Abdi Yang itu malah dikawal, hehehe... Salut buat petugas, pejabat dan seluruh jajaran pemerintah atas ketidakkonsistenannya.

Sang De Mencari uang untuk membeli beras, malah dibubarin. Besok apa yang dimasak sama keluarga di rumah? #SALAM IMBUAN.

Gusesha Channel Memang pemerintah tidak memberikan masyarakatnya untuk mencari nafkah. Urus saja pencuri-pencuri yang ambil gas! Jangan mengusik orang yang mencari uang di jalan yang benar!

Pararem ini dibuat merujuk Peraturan Daerah Bali, Peraturan Gubernur Bali dan Tri Hita Karana sebagai dasar falsafah agama Hindu di Bali. ‘’Salah satu yang difokuskan adalah tata kelola kebersihan lingkungan, baik di permukiman maupun di sekitar pantai,’’ terang Bendesa Perancak I Nengah Parna melalui Ketua Sabha Desa Perancak I Wayan Sudiarsana Yoga.

Dijabarkan Sudiarsana Yoga, untuk mewujudkan keasrian dan kebersihan wewidangan, setiap warga maupun pengusaha yang berada di Desa Adat Perancak wajib berperan aktif dalam upaya menghijaukan desa. Salah satu caranya dengan menanam berbagai tanaman di lingkungan masingmasing. Begitu juga aktif dalam kegiatan gotong royong dan ikut menjaga tidak membuang sampah sembarangan. ‘’Ada larangan-larangan membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang sampah di sungai, jalan, apalagi di pantai,’’ tambahnya. Begitu

Rian Larekaburkanginan Tuh rapat-rapat pilkada Orang cari makan dilarang.

Luna Bran Waow... orang cari duit susah begini masih saja pada bubarin, lucu banget negara ini.

I Putu Astra Putrayasa Kenapa tidak ke pasar, itu bubarin pedagang dan pembeli.

PURA DALEM - Pura Dalem Perancak yang berada di dekat setra. juga untuk usaha, diarahkan tidak menggunakan sampah plastik sekali pakai. Dalam pelaksanaannya juga warga didorong memilah dan menyerahkan sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah atau fasilitas penampungan sampah. Ter-

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

- Yang lain tunggu antrean disejahterakan.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui :

- Awasi juga hibah untuk kader.

Putra Santana Putra Coba cek malam Minggu, banyak kerumunan di angkringan.

MEMILIKI wilayah palemahan berbatasan langsung dengan segara (pantai), Desa Adat Perancak turut memfokuskan dalam menjaga pesisir. Upaya terciptanya Jagat Kertih ini dituangkan dalam pararem tentang penataan palemahan Desa Adat Perancak yang telah ditetapkan tahun 2020 ini.

Gubernur Koster berkomitmen sejahterakan guru untuk cetak SDM unggul.

Menjadi isu sensitif, dewan awasi penggunaan dana hibah pariwisata.

Duedate Dwix Gaji bulanan jangan sok keras sama pejuang rupiah.

Desa Adat Perancak Fokus Jaga Pesisir

***

***

Juanda Prasetyo Andai bocil-bocil yang keliaran ditertibkan kan lebih bermanfaat...

Daripada orang jual kopi ditertibkan.

Jalan Gatsu Barat dari jam 11 sampai jam 3 pagi, selalu ramai tiap hari bocil-bocil.

1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588

masuk limbah hasil perikanan, juga diwajibkan untuk dikelola dengan pemilahan.

Sebagai desa yang dominan dengan penduduk bermata pencaharian nelayan, juga secara aktif ikut menjaga segara sebagai sumber kehidupan.

Saat ini di tahun 2020, Desa Adat Perancak memiliki krama desa sebanyak 1.379 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, 90 persen warga berpenghidupan dari perikanan tangkap.

Berdasarkan wilayah, dibagi menjadi lima banjar adat. Di antaranya Banjar Adat Dangin Berawah, Banjar Adat Tibu Keleneng, Desa Adat Lemodang, Desa Adat Perancak dan Banjar Adat Mekarsari. ‘’Saat ini kami fokus aktif dalam penanganan Covid-19 melalui Satgas Gotong Royong. Terima kasih kepada Gubernur Bali, adanya anggaran susulan ini kami bisa terbantu untuk penanganan hingga Desember ini,’’ ujarnya.

Salah satu kegiatan yang

Bali Post/olo

aktif dilakukan adalah penyemprotan disinfektan di masing-masing banjar adat.

Selain itu juga menerapkan pararem tentang pengendalian Gering Agung. Dalam pararem itu termasuk tata cara penanggulangan yang mengatur warga dan aktivitas warga dalam mengantisipasi penyeberan Covid-19. Desa Adat Perancak berkomitmen untuk menjaga keseimbangan berdasarkan Tri Hita Karana. (olo)

’’Salah satu yang difokuskan adalah tata kelola kebersihan lingkungan, baik di permukiman maupun di sekitar pantai.’’

I Nengah Parna