Edisi Sabtu 28 Nopember 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

8 HALAMAN

NOMOR 86 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

sabtu pon, 28 november 2020 Kapolda Tidak Kompromi dengan Premanisme

balipost http://facebook.com/balipost

Giliran Bawaslu Tes Rapid Massal

BADUNG | HAL. 3

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Di Tengah Pandemi Warga Ramai Tukar Sampah dengan Beras

Puluhan personel di Sekretariat Bawaslu Jembrana mengikuti tes rapid, Jumat (27/11) kemarin. Seluruh staf hingga Komisioner Bawaslu Jembrana diwajibkan rapid test untuk memastikan bebas Covid-19.

JEMBRANA | HAL. 4

Kapolda Bali, Irjen Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, menegaskan tidak ada kompromi terhadap aksi premanisme, penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dan intimidasi akan ditindak tegas.

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

Di tengah Pandemi Covid-19 yang memicu kemerosotan ekonomi, masyarakat Banjar Mas, Desa Sayan, Kecamatan Ubud ramai mengikuti program menukaran sampah menjadi beras. Selain ditukar dengan beras, juga ada sampah plastik yang diuangkan kemudian ditabung.

GIANYAR | HAL. 5

Bali Post/eka

GROUND ZERO - Suasana malam hari di kawasan Ground Zero, Kuta, Badung yang sepi wisatawan. Di masa pandemi Covid-19, sebagian besar usaha di kawasan ini tutup karena tidak ada kunjungan wisatawan.

Kuta Menjaga Harapan Saat Mati Suri

‘’KUTA menjadi kota hantu, sepi dan gelap.’’ Kalimat ini di awal pandemi sekitar awal April menjadi perbincangan hangat di Bali. Yang menyanggah predikat ini pun tak banyak. Kenyataanya memang begitu. Pelan-pelan namun pasti, Kuta memang makin gelap dan makin sepi. Video jalan-jalan di Kuta yang lengang dan suasana malam yang gelap, seperti layaknya hari raya Nyepi sangat mudah diakses di media sosial. Kurun waktu delapan bulan terakhir, Kuta mati suri seiring dengan makin gelapnya hotel-hotel dan sepinya jalan-jalan dan Pantai Kuta.

D

elapan bulan berlalu, menyisakan harapan semu bagi warga Kuta yang sempat tenggelam di antara ribuan turis asing. Warga lokal justru menjadi bagian kampung internasional. Pencari rezeki berdatangan di wilayah Kabupaten Badung, Bali ini. Di awal pandemi, sekitar April tak banyak yang merasa khawatir terhadap nasib Kuta-- kota uang meng-

gerakkan ekonomi Bali dan pusat lapangan kerja bagi generasi muda Bali. Pelaku bisnis di sektor pariwisata memprediksi paling mati suri berlangsung sebulan atau paling lama dua bulan.

Kenyataannya ternyata beda. Bulan berganti bulan, memasuki Juni dan Juli, Kuta benar-benar gelap. ‘’Saat itu, kami terpaksa mematikan lampu-lampu di kamar hotel dan bar termasuk restoran. Ini

kami lakukan untuk bertahan.

Saat itu, masa paling gelap bagi Kuta,’’ ujar Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali, Dr. Yoga Iswara, saat Bali Post jalan-jalan di kawasan Kuta. Banyak yang bilang, pelaku pariwiasata di ambang ‘’kematian’’.

Bahkan, ketika Bali Post melintas di seputaran Ground Zero, monumen ini seolah menjadi identitas Kuta saat

’’Bahkan, harapan baru pada Desember mulai dirasakan. Pesanan kamar sudah ada yang sampai 30 persen. Ini untuk di kawasan Seminyak. Namun, di Kuta yang relatif ketat persaingannya, suasananya belum menggembirakan. Hotel-hotel kecil masih sulit bercahaya. Kami berharap bisa menjaga cahaya yang mulai dirasakan di Kuta.’’

Dr. Yoga Iswara

Gencarkan 3T di Kalangan Pelaku Pariwisata dra, meliputi pengelola hotel, restoran, transportasi, dan destinasi berikut dengan karyawannya, serta pramuwisata/guide. Jumlah yang disasar untuk tes swab berbasis PCR mencapai 100 ribu lebih. Tes dilakukan secara bertahap. “Sekarang sedang berjalan dikoordinir oleh GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) Bali,” jelasnya.

Hal. 7 Menumbuhkan Kepercayaan Wisatawan

Denpasar (Bali Post)Pemprov Bali lewat Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 terus menggencarkan upaya 3T atau tracing, testing, dan treatment. Salah satunya dengan melakukan testing atau pemeriksaan RT-PCR terhadap para pelaku pariwisata di Bali.

“Pelaku pariwisata sudah mulai kita swab, sedang berjalan,” ujar Sekda Provinsi Bali selaku Ketua Harian Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kamis (26/11).

Pelaku pariwisata yang dimaksud, l a n j u t Dewa InDewa Made Indra

Bali Post/dok

Wayan Wasista

I Gusti Ngurah Ardita

ini. Monumen yang awalnya didirikan sebagai kenangan terhadap Bom Bali I, 12 Oktober 2002 lalu, seolah hadir lebih awal menggambarkan suasana Kuta saat ini. Monumen Ground Zero yang bertahuntahun menjadi titik kumpul wisatawan selain Pantai Kuta kini benar-benar zero alias kosong. Jalan–jalan di kawasan Kuta seperti Jalan Pantai Kuta, Jalan Legian dan Gang Popies yang dulunya sesak wisatawan nyaris tanpa wisatawan. Saat Bali Post melintas dan sengaja jalan-jalan di kawasan ini, hanya satu dua wisatawan yang terlihat.

Selebihnya, hanya terlihat deretan toko yang sepi. Ada beberapa toko yang buka, namun nyaris tak ada wisatawan yang datang. Penunggu toko suvenir menghabiskan waktu duduk di kursi plastik, sebelum menutup tokonya

Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati kembali. ‘’Pasar seni juga sudah buka, namun masih sangat sepi,’’ ujar Bendesa Adat Kuta, Wayan Wasista, kepada Bali Post.

Ia mengatakan, kesepian kini menjadi keseharian kota pusat wisatawan itu. Pandemi yang mewabah mulai awal April di Bali, menurutnya telah mengubah wajah kawasan pariwisata internasional Kuta.

Hal. 7 Tanpa Kunjungan Wisdom

Meriahkan HUT Korpri

Pemkot Gelar Webinar ”Adaptation for New Success” D A L AM r a n g k a m e nyambut HUT ke-49 Korps Pegawai Repulik Indonesia (Korpri), Dewan Pengurus Korpri Kota Denpasar menggelar webinar dengan tema “Adaptation for New Success” di Graha Sewaka Dharma, Jumat (27/11) kemarin.

Wali Kota Denpasar, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, didaulat menjadi salah satu pembicara dalam webinar ini.

Di samping itu juga melibatkan pembicara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, I Wayan Sudiana, Psikolog Ida Ayu Alit Maharatni dan Content Creator Puja Astawa.

Wali Kota Denpasar, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan, adaptasi merupakan kunci dari kesuksesan di masa pandemi Covid-19 ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar melakukan adaptasi terhadap kemajuan sistem pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi. “Di masa pandemi Covid-19, Pemkot Denpasar dituntut melaku-

kan adaptasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan inovasi pelayanan kepada masyarakat sehingga muncul rasa aman dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat,” ujarnya.

Rai Mantra menambahkan, pandemi Covid-19 ini merupakan masalah seluruh dunia dan dampak lebih besarnya yaitu dampak psikologis dari masyarakat.

“Tetap waspada dan tentunya harus beradaptasi dengan protokol kesehatan untuk menyelamatkan diri sendiri keluarga dan orang di sekitar serta yang paling terpenting yaitu kesadaran diri sendiri untuk beradaptasi terhadap segala perubahan,” katanya.

Rai Mantra turut mengapresiasi kinerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Korpri Kota Denpasar serta seluruh anggota Korpri di Kota Denpasar yang telah beradaptasi dengan reformasi birokrasi di Kota Denpasar.

Hal. 7 Birokrat Wajib Ikuti

WEBINAR - Wali Kota Denpasar, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, saat menjadi pembicara webinar “Adaptation for New Success” di Graha Sewaka Dharma, Jumat (27/11) kemarin.

Sabtu Pon, 28 November 2020

DPRD Denpasar Setujui Ranperda APBD 2021 dan Penyertaan Modal Perumda Air Minum Jadi Perda SIDANG Paripuran ke21 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar, Jumat (27/11) kemarin dengan agenda pandangan umum fraksifraksi DPRD Kota Denpasar dan dilanjutkan dengan penutupan sidang berlangsung secara virtual. Agenda sidang dibuka Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua I Wayan Mariyana Wandira, di Gedung DPRD Kota Denpasar. Secara terpisah Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra bersama Plt. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, serta OPD mengikuti sidang secara virtual di Graha Sewaka Dharma Lumintang.

Pandangan umum fraksifraksi yang meliputi Fraksi Demokrat, Gerindra, Golkar, PDI-P, NasDem, dan PSI me-

SIDANG PARIPURNA - Pelaksanaan Sidang Paripuran ke-21 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar pada Jumat (27/11) kemarin yang berlangsung secara virtual. nyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Denpasar untuk dapat dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Yakni Ranperda ten-

tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.

Fraksi Demokrat, dalam pandangan umum yang dibacakan A.A. Susruta Ngurah Putra mengatakan, secara umum pihaknya dapat menerima dan menyetujui seluruh ranperda tersebut dan dapat ditindaklanjuti untuk ditetapkan menjadi perda sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dilanjutkan, padangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Ketut Sudana mengatakan, menyetujui dua ranperda ini untuk dapat dijadikan perda. Hal ini juga tidak terlepas dari ranperda yang telah melalui pembahasan dalam rapatrapat intern maupun antara Badan Anggaran DPRD Denpasar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta

sudah melalui proses sinkronisasi maupun koreksi.

Fraksi Golkar yang dibacakan I Wayan Suwirya juga menyatakan meneyetujui kedua ranperda untuk dapat dijadikan perda. Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma sebagai bentuk upaya peningkatan daya saing daerah untuk menghadapi situasi pemulihan ekonomi dalam pandemi saat ini. Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Ketut Budha menyampaikan hal serupa. Fraksi ini juga menyetujui kedua ranperda untuk dapat dijadikan Perda serta disahkan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Selain itu, Fraksi PDI Per-

juangan juga mengapresiasi setiap langkah Pemkot Denpasar dalam menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Sedangkan padangan umum Fraksi NasDem dan PSI yang disampaikan Agus Wirajaya menyatakan hal yang sama, menyetujui kedua ranperda untuk dapat ditetapkan dan disahkan menjadi perda.

Sementara itu, Rai Mantra menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas kesungguhan dan kerja samanya, sehingga kedua ranperda dapat dijadikan perda. Kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini kiranya perlu terus dipertahankan. Karena dengan adanya kerja sama yang baik dan didukung koordinasi dan komunikasi yang sudah

FIGUR

terbangun selama ini, ia berharap akan terwujud suasana yang kondusif dalam rangka mewujudkan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

Kita menyadari bahwa dinamika tuntutan masyarakat di berbagai bidang kehidupan akan semakin kompleks, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir. “Mengingat dalam pandangan umum fraksifraksi masih ada catatancatatan yang disampaikan, baik berupa usulan atau saran maupun komentar, maka terhadap hal-hal tersebut akan saya kaji serta tindak lanjuti sesuai urgensi, prioritas, dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya,” ujar Rai Mantra. (ad401) MENDUNG -

Serap Produk Petani PANDEMI Covid-19 yang sudah terjadi sembilan bulan, berdampak sangat dalam terhadap perekonomian masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor jasa dan pariwisata serta pekerja harian. Namun juga para petani yang relatif sulit memasarkan produknya. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, I.B. Wisnuardhana, Jumat (27/11) kemarin. Ia mengatakan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19. Khusus di sektor pertanian, ia fokus membantu petani mengatasi kesulitannya. Pada pertengahan 2020 program sektor pertanian telah di-refocusing untuk lebih banyak mengalokasikan bantuan, fasilitasi dan mengembangkan program padat karya sektor pertanian. Termasuk dalam menyerap langsung produk petani yang berlebih, khususnya sayuran. “Untuk itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menyediakan sejumlah dana. Sampai dengan saat ini sudah dibeli produk petani langsung ke lahan petani yang bersangkutan senilai Rp 51 juta dari petani di Baturiti, Kintamani, Petang dan di lokasi sentra produksi lainnya,” jelasnya. Menurutnya, walaupun jumlah yang dapat dibeli terbatas, tetapi hal ini dapat mempengaruhi psikologi pasar sehingga harga jual di petani dapat meningkat. Produk pertanian yang dibeli dari petani langsung dibagikan secara gratis kepada masyarakat terkena dampak Covid-19. (may)

Spegansha Bangun Posko Kedaruratan Penanganan Covid-19

Denpasar ( Bali Post)Berbagai upaya dilakukan sekolah untuk menekan kasus Covid-19 di Denpasar.

Warga SMP Ganesha (Spegansha) Denpasar di Densel membuat langkah berani dan bervisi ke depan. Sekolah ini membangun Posko Kedaruratan Penanganan Covid-19.

Kepala SMP Ganesha Denpasar, I Ketut Jawita, S.Pd., M.Pd., Jumat (27/11) kemarin menegaskan Posko Kedaruratan Penanganan Covid-19 dibangun di pos satpam, sebagai langah awal Satgas Covid-19 melakukan pengecekan suhu tubuh, wajib memakai masker dan mencuci tangan bagi warga sekolah.

Dikatakan, posko ini dilengkapi dengan sarana obat-obatan, tandu dan SOP yang dilakukan satgas jika ada warga sekolah yang terpapar Covid-19. Mereka mendapat pertolongan pertama di posko ini. Posko ini akan dilengkapi dengan perlengkapan lainnya guna mengantisipasi PBM tatap muka yang segera diberlakukan.

Sebab sekolah yang dipimpinnya sejak awal November lalu sudah melakukan simulasi dengan menghadirkan dua kelas tiap hari, di mana tiap kelas dibagi dua shift. Mereka belajar masimal 1,5 jam setelah itu pulang. Sementara orangtua siswa mengantar dan menjemput siswa di luar pintu masuk sekolah. Dengan demikian anak-anak dan sekolah steril dari Covid-19.

Soal disiplin prokes, Ketut Jawita mengatakan 1.084 siswanya sudah ditanamkan budaya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sejak sekolah ini meraih juara I lomba sekolah sehat. Semua kelas dilengkapi dengan satu toilet, tempat mencuci tangan dan hand sanitizer serta disemprot disinfektan tiap minggu. Sementara gurunya wajib mengenakan face shield. Kini ditambah dengan prokes wajib memakai masker dan menghindari kerumunan. Makanya kantin sekolah tutup selama pandemi Covid-19. Selain itu, 172 siswanya menerima BST dari Pemprov Bali. (025)

Bali Post/sue

SUHU BADAN - Kepala Spegansha, I Ketut Jawita, wajib menjalani cek suhu tubuh di Posko Kedaruratan Penanganan Covid-19.

Topik : gencarkan 3t di kalangan

pelaku pariwisata

Suasana mendung di Pantai Kuta, Badung, Jumat (27/11) kemarin.

Di masa pandemi Covid-19, pantai yang menjadi ikon pariwisata Bali ini terlihat sangat sepi.

Bali Post/eka

Tambahan Positif Covid-19 Alami Penurunan Denpasar (Bali Post) -

Tambahan harian kasus Covid-19 pada Jumat (27/11) kemarin mengalami penurunan dari sehari sebelumnya. Jumlahnya di bawah 100 orang. Data Satgas Penanganan Covid-19 Bali menunjukkan terdapat 82 kasus baru. Kumulatif kasus mencapai 13.730 orang. Selain kasus baru, terdapat juga pasien sembuh yang bertambah. Hanya saja, jumlahnya lebih sedikit dari kasus baru.

Tercatat 53 orang dilaporkan sembuh, sehingga kumulatif pasien sembuh mencapai 12.429 orang (90,52 persen).

Sedangkan kabar duka juga masih dilaporkan Bali dalam enam hari berturut-turut.

Pada Jumat kemarin, jumlah pasien meninggal akibat Covid-19 bertambah sebanyak 3 orang.

Kumulatif pasien meningBerita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

C VID-19 Indonesia Positif

522.581 437.456 16.521

gal selama pandemi berlangsung di Bali mencapai 426 orang (3,1 persen). Rinciannya 423 WNI dan 3 WNA. Selain itu terdapat kasus aktif sebanyak 875 orang (6,37 persen). Mereka dirawat dan dikarantina di 17 RS dan dikarantina di Bapelkesmas, Wisma Bima, UPT Nyitdah, dan BPK Pering.

Sementara itu, kasus Covid-19 baru di Indonesia kembali melonjak. Bahkan jumlahnya menyentuh rekor baru. Tak hanya itu, jumlah harian korban jiwa juga mencapai rekor baru. Dari data Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, kasus baru bertambah 5.828 orang. Kumulatif kasus ditangani Indonesia mencapai 522.581 orang.

Lima provinsi penyumbang terbanyak adalah DKI Jakarta 1.436 orang, Jawa Tengah

963 orang, Jawa Barat 699 orang, Jawa Timur 428 orang, dan Riau 261 orang.

Sedangkan pasien sembuh harian yang dilaporkan nasional lebih sedikit dari tambahan kasus terkonfirmasi.

Sudah hampir tiga pekan,

jumlah harian pasien sembuh lebih sedikit dari tambahan kasus. Jumlahnya tercatat sebanyak 3.807 pasien sembuh. Total kasus sembuh mencapai 437.456 orang (83,7 persen).

Kasus meninggal bert-

paling tepat membangun komunikasi yang sehat dengan para pemilih dan berkomitmen kepada publik secara benar.

“Jangan mempengaruhi pemilih untuk memilih bapak dan ibu hanya dengan imingiming pemberian uang, barang, atau posisi tertentu.

Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang dikeluarkan BPS memang menunjukkan penurunan skor dimensi persepsi antikorupsi dari 3,86 ke 3,68 dari tahun 2018 ke 2019 yang disebabkan permisivitas masyarakat menerima politik uang dalam pilkada,” jelas Lili saat pembekalan yang dilaksanakan secara daring.

Di sisi lain, hasil survei KPK dan beberapa pihak lainnya memperlihatkan ada selisih antara biaya pilkada dengan kemampuan harta pribadi para calon. Berdasar-

kan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan para calon kepada KPK, total kekayaan mereka terlihat tak mencukupi untuk menutup ongkos pilkada.

Karena itu, lanjut Lili, tak mengherankan bila hasil survei KPK pada 2018 memperlihatkan sebanyak 82,3 persen dari seluruh pasangan calon yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan pilkada. Sebab ada gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta para calon.

Sementara Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan antarlembaga (FKDH) Kementerian Dalam Negeri, Andi Bataralifu, mengakui ongkos pilkada yang mahal menyebabkan maraknya politik uang, sehingga pada saatnya berpotensi menimbulkan kasus hukum.

PEMBEKALAN - KPK dalam pembekalan Pilkada 2020 berkualitas.

Sembuh Meninggal

covid-19 vaccine

Bali Positif Sembuh Meninggal

13.730 12.429 426 ambah lebih banyak dari sehari sebelumnya. Bahkan mencetak rekor terbaru sejak pandemi melanda. Tercatat ada 169 kasus meninggal yang dilaporkan, sehingga totalnya menjadi 16.521 orang (3,2 persen). (kmb18)

Jangan Pengaruhi Pemilih dengan Uang dan Jabatan WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, mengajak para calon kepala daerah (cakada) di tiga wilayah provinsi, termasuk Bali dapat menjaga nilai-nilai persaudaraan, kejujuran, dan kebaikan. Dia meminta para calon mengajarkan publik untuk berkompetisi secara sehat tanpa merusak tatanan nilainilai persaudaraan, kejujuran, dan kebaikan yang telah menjadi fondasi masyarakat Indonesia.

Dalam rilisnya yang disampaikan kepada Bali Post, Kamis (26/11) malam, Lili berharap Pilkada 2020 berjalan baik. Dikatakan, sumber daya milik daerah seperti anggaran, fasilitas, barang, dan sebagainya, tidak dimanfaatkan oleh petahana untuk kepentingan kampanye. Saat ini, menurut Lili, momen

Bali Post/ist

Tahun 2005 sampai Oktober 2020 terdapat 457 kepala daerah atau wakil kepala daerah terkena kasus hukum.

Di mana kasus korupsi merupakan yang terbanyak.

“Motif pelanggaran hukum itu adalah keinginan balik modal untuk maju pilkada berikutnya dengan cara obral izin, program dan proyek pembangunan pemda ke pen-

gusaha yakni investor atau cukong politik, mutasi pejabat, ketuk palu pengesahan APBD bersama DPRD, dan lain-lain,” ungkap Andi.

Karenanya, sambung Andi, pilkada harus menghadirkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan harapan konstituen yakni bermoral, berintegritas dan berkompeten. (asa)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Sabtu Pon, 28 November 2020

Parwata Serahkan Bantuan kepada Panudiana Kuhn Siap Tingkatkan Warga Senior Jemaat Betlehem Untal-Untal Hubungan Antara Dua Negara Resmi Dilantik Sebagai Konsul Kehormatan Malaysia

DR. Panudiana Kuhn, M.M., MAP., resmi dilantik sebagai Konsul Kehormatan Malaysia di Bali menggantikan Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, masa bakti 2020-2023. Pelantikan ini dilakukan pihak Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (19/11) dan dilanjutkan pelantikan oleh Duta Besar Malaysia di Jakarta, Datuk Zainal Abidin Bakar, Jumat (20/11).

Dikonfirmasi, Jumat (27/11) Panudiana Kuhn menyatakan, dengan dilantiknya dirinya menjadi Konsul Kehormatan Malaysia yang mewilayahi Bali, NTB dan NTT, ke depan, pihaknya siap untuk meningkatkan hubungan dan keharmonisan antara Malaysia dan Indonesia, khususnya Bali. Dalam hal ini, pihaknya siap membantu orang Malaysia yang ada di Bali yang mengalami permasalahan. Begitu juga warga Bali, NTB dan NTT yang bekerja di Malaysia.

“Kami akan siap membantu warga Malaysia yang ada di Bali, begitu juga kawankawan kita yang dari Bali, NTB dan NTT yang bekerja menjadi TKI di Malaysia. TKI banyak kerja di Malaysia, di perkebunan, rumah tangga, termasuk proyek pembangunan,” kata pengusaha senior yang juga Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Bali.

Selain itu, pihaknya siap

DUTA- Dr. Panudiana Kuhn, M.M., MAP., (kiri) bersama Duta Besar Malaysia di Jakarta, Datuk Zainal Abidin Bakar. untuk meningkatkan kerja tuk Zainal Abidin Bakar mesama di berbagai hal di an- nyampaikan rasa bahagia dan tara dua negara. Baik dalam bangga bisa melantik Panuhubungan bilateral, bidang diana Kuhn sebagai konsul pendidikan, tenaga kerja, kehormatan Malaysia di Bali. ekspor dan bidang lain. Un- Pelantikan ini diharapkan tuk mempermudah dalam bisa mempererat keharmonhal komunikasi ke depannya, isan antara Malaysia dengan pihaknya akan membentuk Indonesia, khususnya Bali.

Paguyuban Malaysia di tiga Dikatakan pelantikan seprovinsi, yakni Bali, NTB bagai konsul kehormatan ini dan NTT. “Kita akan mem- pun menjadi hal penting menbuat paguyuban Malaysia, jaga hubungan Indonesia dan biar semakin erat hubun- Malaysia. Apalagi selama ini gan, karena kita negara satu jumlah warga Malaysia yang rumpun. Jadinya kita harus berlibur ke Bali, cukup besar. tetap mempersatukan dan “Jadi kami sangat bangga, meningkatkan kerja sama di karena ini bukan hanya untuk berbagai bidang,” pungkas Malaysia tapi juga untuk InKuhn selaku Ketua Alumni donesia khususnya Bali yang Doktor Pariwisata UNUD. merupakan tujuan wisata terDuta Besar Malaysia Da- baik dunia,” jelasnya. (ad400)

Mangupura (Bali Post) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung, menjaring 3.683 pelanggar protokol kesehatan sejak 19 September hingga 26 November 2020. Ribuan pelanggar tidak hanya masyarakat lokal, namun juga Warga Negara Asing (WNA).

Kasatpol PP Badung, IGAK Suryanegara, saat dikonfirmasi, Jumat (27/11) mengakui pelanggaran prokes terus terjadi. Padahal, pihaknya bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 telah gencar melakukan edukasi dan sosialisasi

kepada masyarakat.

“Dari 19 September sampai November ada 3.683 pelanggaran yang berhasil terjaring. Mereka tidak saja masyarakat lokal, melainkan juga ada di antaranya warga negara asing,” katanya.

Birokrat asal Denpasar ini mengakui mulai tanggal 23 November 2020 semakin banyak ditemui adanya pelanggaran. Ini dikarenakan semua satgas penerapan disiplin pada semua desa dan kelurahan bergerak, terlibatnya linmas dan pecalang serta relawan menjadikan temuan pelanggaran yang menjadi banyak.

“Dari total pelanggaran prokes sebanyak 1.024 terjadi pada bulan September 2020, sebanyak 1.987 terjadi pada bulan Oktober 2020 dan hingga 26 November 2020 tercatat sebanyak 672 pelanggaran,” ujarnya.

Dari temuan pelanggaran, kata IGAK Suryanegara terdapat warga yang sebetulnya membawa masker, namun tidak digunakan

Satpol PP Jaring 3.683 Pelanggar Prokes

dengan benar. Sedangkan, untuk jumlah warga dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu, karena melanggar prokes dengan tidak menggunakan masker mencapai puluhan orang.

“Totalnya 75 orang (dikenakan denda) dengan total denda yang terkumpul mencapai Rp 7.500.000.

Perinciannya pada bulan September 28 orang, Oktober 8 orang, dan November 39 orang. Makanya kami terus mengimbau supaya masyarakat menaati protokol kesehatan,” tegasnya.

Disebutkan, pihaknya juga menemukan sejumlah tempat usaha yang tidak menyediakan alat prokes secara lengkap. Bahkan, sejumlah tempat usaha yang kedapatan tak menempatkan tempat untuk cuci tangan di luar dengan alasan agar tidak dicuri orang.

“Kami temukan di lapangan ada sebanyak 27 tempat usaha yang kami temukan, kebanyakan kurang lengkap saja, ada yang tidak ada sabunnya,” pungkasnya. (kmb27)

Ekonomi Bali ke Depan Tidak Secerah Sebelum Pandemi

DALAM waktu dekat, ekonomi Bali tidak akan pulih. Bahkan jika pulih, ekonomi Bali tidak secerah sebelum terjadi pandemi Covid-19. Demikian disampaikan Akademisi Ekonomi Unud, Prof. Wayan Ramantha, Jumat (27/11). Hal ini karena ketergantungan Bali terhadap pariwisata sangat besar, lebih dari separuh PDRB disumbang sektor yang terkait pariwisata.

Ketergantungan pariwisata khususnya wisatawan mancanegara (wisman). Sementara negara pasar wisatawan Bali, belum membuka warga negaranya untuk pergi keluar negeri.

Meski ia memprediksi triwulan IV/2020, sektor konsumsi mulai ada geliat peningkatan, dari sisi penawaran, wisatawan domestik mulai ada peningkatan. “Kalau dulu ada hotel yang tingkat huniannya nol, sekarang sudah mulai terisi,” ungkapnya.

Meskipun ia mengatakan ekonomi Bali tidak bisa bangkit dalam waktu dekat. Namun paling cepat 2022, ekonomi Bali akan tumbuh positif, dimana pada triwulan III/2020, ekonomi Bali -12,28 persen. “Dua–tiga tahun ini dengan mengandalkan wisatawan domestik dan sektor ekonomi lain agar mampu bertahan,” ujarnya.

Dikatakan, jika UNWTO memprediksi berdasarkan skenario yang positif, tahun 2024 pariwisata baru pulih, menurutnya wajar saja.

“Karena masyarakat akan memenuhi kebutuhan dasar atau primernya terlebih dahulu, setelah pandemi yang cukup panjang, baru kemudian memenuhi kebutuhan tersiernya seperti berwisata,” jelasnya.

Kondisi riil ekonomi Bali yang tidak akan pulih dalam waktu dekat pun telah dibaca oleh perbankan. Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provini Bali, M. Setyawan Santoso, belum lama ini juga mengatakan, bank enggan menyalurkan kredit karena melihat prospek usaha dari pengusaha di Bali tidak ada. Seperti diketahui, sebagian besar pengusaha di Bali juga sangat bergantung dari pariwisata. Terlihat dari data OJK yang menunjukkan kredit tumbuh sangat rendah, hanya 0,97 persen

(yoy) dan 0,07 persen (ytd).

Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Giri Tribroto menyampaikan, dalam rangka membantu masyarakat dan pelaku usaha bertahan dari tekanan ekonomi ini, pada akhir Oktober lalu, OJK memperpanjang POJK 11 2020 hingga tahun 2023 tentang stimulus perekonomian nasional.

Salah satu kebijakan tersebut adalah memberikan restrukturisasi kredit kepada pelaku usaha melalui perbankan. Hingga 18 November 2020, sebesar Rp 28,54 triliun kredit telah direstrukturisasi. Dari total kredit yang direstrukturisasi tersebut, Rp 16,78 triliun atau 58,79 persennya merupakan UMKM. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw) Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, Bank Indonesia baru saja menurunkan suku bunga 7DRR menjadi 3,75 persen. Hal ini selain untuk mendukung dunia usaha, juga sebagai respons dari inflasi yang rendah bahkan di bawah target Bank Indonesia 3,5 plus minus 1, nilai tukar rupiah juga menguat. “Banyak bank sentral menurunkan suku bunganya. Jadi semua negara tahun 2020 ini menurunkan suku bunga,” imbuhnya.

Aliran modal ke negara berkembang diperkirakan akan meningkat. Aliran modal ke Indonesia diperkirakan membaik tahun depan, sekitar Rp 15 triliun modal asing akan masuk.

Sementara likuiditas masyarakat khususnya masyarakat Bali mulai berkurang.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, belum lama ini mengatakan, terjadi fenomena dissaving atau negative saving, yaitu kondisi tabungan, deposito, giro di perbankan minus -3,73 persen lebih (yoy) dan -3,50 persen (ytd).

Bahkan giro perusahaan negatif dua digit.

“Artinya masyarakat Bali sudah mantab (makan tabungan) dan manset (makan aset).

Jadi tabungan dan giri negatif. Investasi, DPK, negatif di Bali, karena di Bali special case,” ungkapnya. (kmb42)

SEBAGAI bentuk kepedulian kepada para lansia, Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, menyerahkan bantuan kepada Warga Senior Jemaat Betlehem Untal-Untal, Dalung, Kuta Utara, Jumat (27/11).

Warga senior yang diketuai Ni Nyoman Trisnawathy tersebut, mendatangi kantor DPRD Badung bersama sejumlah anggota untuk menerima bantuan secara simbolis.

Putu Parwata mengatakan, warga senior (lansia) UntalUntal sempat mengajukan permohonan bantuan berupa sembako. Masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 krat telur ayam dan 20 mie instan.

Permohonan tersebut pun kemudian ditindaklanjuti dengan memberi bantuan total anggaran Rp 10 juta. “Kami serahkan

secara simbolis agar nanti bisa dibagikan secara sukarela kepada seluruh anggota,” ujarnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu mengungkapkan, dana yang digunakan bersumber dari dana operasional pimpinan (DOP). “Tujuan kita agar sedikit membantu di tengah pandemi Covid-19.

Sedikit tetapi semoga bermanfaat bagi masyarakat,” kata Parwata.

Politisi asal Desa Dalung, Kuta Utara ini pun menjelaskan, pihaknya memang berkomitmen bahwa seutuhnya DOP ini digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kami pimpinan punya DOP. Tidak pernah kami gunakan untuk yang lain-lain. Itu utuh untuk operasional ketua, kami berikan ke masyarakat,” tegasnya. (ad404)

BANTUAN - Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, menyerahkan bantuan kepada Warga Senior Jemaat Betlehem Untal-Untal, Dalung, Kuta Utara, Jumat (27/11).

Jajaran Disdikpora Badung Akui Dipanggil Kejari

Mangupura (Bali Post) –

Program seragam gratis untuk seluruh siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Badung, menjadi atensi Kejari Badung.

Pasalnya, diduga terjadi penyalahgunaan dana pengadaan seragam untuk siswa SD dan SMP tahun anggaran 2019. Proyek pengadaan seragam terdiri dari 12 paket kegiatan dengan rincian enam paket kegiatan pengadaan seragam SD dan enam paket kegiatan seragam SMP. Setiap satu paket kegiatan nilai anggarannya lebih dari Rp 1 miliar.

Jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung pun mengakui sempat dipanggil pihak Adhyaksa Badung. Kepala Bidang (Kabid) Gedung dan Sarana (Disdikpora) Kabupaten Badung, Putu Roby Widya Harsana, saat dikonfirmasi Jumat (27/11) mengakui adanya pemeriksaan Kejari terkait pengadaan seragam sekolah tahun ajaran 2019/2020.

“Iya, saat ini masih diproses.

Yang diperiksa banyak, kepala sekolah juga ada diperiksa.

Pak Kadis waktu itu (Widia Astika) juga sempat dipanggil.

Saya juga sempat (dipanggil),”

ungkapnya.

Menurutnya, kasus dugaan penyalahgunaan dana pengadaan seragam untuk siswa SD dan SMP merupakan kasus lama. Namun, pihaknya mengakui jika dalam proses pengadaan saat itu telah sesuai dengan mekanisme pengadaan barang.

“Kalau dari kami sudah sesuai prosedur (pengadaan, red).

Yang namanya pemeriksaan mungkin ada pengaduan atau mungkin ada informasi yang belum jelas kan kita tidak tahu.

Namanya juga masih pemeriksaan,” katanya.

Ditanya terkait siapa rekan-

an pemenang tender yang tersangkut kasus tersebut, Putu Roby menyebutkan tidak mengetahui lantaran pemenang tender setiap seragam berbedabeda. “Pemenang tender itu macam-macam. Ada baju putih merah, olahraga, pramuka, endek banyak ya kan lain-lain pemenang tendernya ada yang dari Jawa ada yang dari Bali.

Kita tunggu hasil pemeriksaan dulu ya,” ucapnya.

Seperti diketahui, setelan pakaian yang diberikan seluruh sekolah tingkat SD dan SMP tahun ajaran 2019/2020, yakni setelan merah-putih (SD), biru-putih (SMP), setelan

endek, pramuka dan pakaian olahraga. Adapun jenis seragam yang sudah masuk tahap tender, yakni pengadaan seragam siswa kelas I SMP Negeri di Badung khusus untuk bahan seragam endek sekolah dengan nilai pagu paket sebesar Rp 3.111.955.000 dan harga perkiraan sendiri: Rp 3.031.124.191,70. Sedangkan, untuk siswa SD Negeri seragam endek dianggarkan dengan nilai pagu paket sebesar Rp 2.805.000.000 dan HPS Rp 2.664.750.000. Semua seragam ini pun anggarannya bersumber dari APBD Badung Tahun Anggaran 2019.

Dalam pembagiannya, para siswa baru akan diberikan dalam bentuk kain. Kemudian siswa yang akan menjahit sesuai dengan ukurannya. Namun, ongkos jahit akan tetap dibayar oleh pemerintah sebesar Rp 110 ribu per setel, namun ditanggung pajak. (kmb27)

Pangdam Ingatkan Jangan Tentang NKRI Mangupura (Bali Post) Setelah dilantik di Jakarta, Pangdam IX/Udayana yang baru, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, tiba di Bali, Jumat (27/11). Di hadapan personelnya, Pangdam Maruli Simanjuntak mengingatkan jangan pernah menentang dan ada ide-ide negatif terhadap NKRI. Setibanya di Base Ops Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta, pangdam disambut pejabat utama kodam, Danlanud I Gusti Ngurah Rai dan Danlanal Denpasar. Mayjen Maruli Simanjuntak mengikuti Tradisi Tepung Tawar. Tradisi ini mengandung makna sebagai penolak segala rintangan dan bala bencana, serta menyucikan secara lahir batin bagi pejabat baru. Diharapkan, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam mengemban tugas sebagai pangdam selalu terhindar dari segala rintangan, gangguan, mara bahaya, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian disampaikan Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto G., S.I.P. Setibanya Makodam, kata Kolonel Jonny, Pangdam di-

dampingi Ny. Uli Simanjuntak selaku Ketua Persit KCK PD IX/Udayana disambut dengan Tari Hanoman. Maruli Simanjuntak lalu diantar menuju ke tempat acara tradisi penciuman Pataka Kodam IX/Udayana dengan berjalan melewati pasukan tradisional Provinsi Bali, NTB dan NTT sebagai tanda bahwa wilayah tugas kodam membawahi tiga provinsi, yaitu Provinsi Bali, NTB dan NTT. Usai acara tradisi, Maruli Simanjuntak memberikan pengarahan diawali menceritakan pengalaman saat bertugas di Paspampres, baik dalam mengikuti kegiatan Presiden RI maupun Wapres RI. “Mari kita bersama-sama mengamankan semua program-program pemerintah supaya bisa berjalan dengan baik dan jangan ada kata-kata yang keluar dari kita terkesan menentang NKRI,” tegas Pangdam Maruli Simanjuntak.

Pangdam mengajak personelnya membantu pembangunan-pembangunan di wilayah, menjaga nama NKRI dan jangan pernah membiarkan keluarnya ide-ide negatif terhadap NKRI. Caranya, aparat teritorial melakukan pendeka-

Mangupura (Bali Post) Kapolda Bali, Irjen Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, menegaskan tidak ada kompromi terhadap aksi premanisme, penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dan intimidasi akan ditindak tegas. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja di Mapolres Badung, Jumat (27/11) kemarin.

Setibanya di Mapolres Badung, Irjen Jayan disambut “Celuluk Corona” yang merupakan maskot Polres Badung sosialisasi pendisiplinan prokes pencegahan Covid-19.

Dari pantauan di lapangan, setibanya di polres, Kapolda disambut Kapolres Badung, AKBP Roby Septiadi. Irjen Jayan diantar meninjau peralatan APD dimiliki polres.

Termasuk mobil water canon yang biasa dipakai menyemprotkan cairan desinfektan.

“Premanisme tidak ada kompromi. Tetap yang dilaksanakan dan kerjakan pejabat lama, tetap dilaksanakan.

Polres, tadi saya ingatkan

juga tetap kita laksanakan.

Penegakan hukum terhadap pelanggar hukum yang mencoba mengganggu, melakukan pungutan-pungutan (liar) dan tindakan intimidasi, akan kita tindak. Termasuk ormas yang melanggar hukum dan tidak patuh akan ditindak tegas. Tidak ada kompromi,” tegas Irjen Jayan.

Irjen Jayan juga menyampaikan, terkait kriminalitas juga menjadi perhatiannya. Pihaknya tetap melaksanakan upaya-upaya menjaga situasi kamtibmas selalu kondusif. “Itu menjadi tanggung jawab kita.

Karena kita tahu situasi sulit, grafik-grafik keamanan akan meningkat. Tapi kita upayakan langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas diharapkan kriminalitas atau gangguan keamanan bisa ditekan,” ujarnya.

Terkait kunjungan kerja tersebut, Irjen Jayan mengatakan ingin memastikan kesiapan Polres Badung dalam pengamanan pilkada.

“Tadi juga ada KPU, Ba-

Bali Post/ist

DISAMBUT - Pangdam IX/Udayana yang baru Mayjen TNI Maruli Simanjuntak melaksanakan upacara penyambutan di Makodam, Denpasar. tan maupun melaksanakan tugas dengan baik. Terkait isu-isu yang berkembang, para pimpinan diharapkan bisa menjelaskan ke anggotanya dengan memberikan informasi yang baik dan benar atas isu tersebut.

“Intinya mari kita semua bersama-sama untuk membesarkan Kodam IX/Udayana

ini. Semua orang pasti punya peran dan kita itu adalah suatu organisasi yang benar-benar mempunyai kemampuan terutama adalah menjaga NKRI. Jangan terbiasa dengan namanya rutinitas, untuk itu lakukan evaluasi dan terkait anggaran dilaksanakan secara terbuka dan transparan,” tegasnya. (kmb36)

Kapolda Tidak Kompromi dengan Premanisme

Bali Post/rah

KUNKER-Kapolda Bali, Irjen Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, saat melakukan kunker di Mapolres Badung. waslu dan unsur-unsur lain.

Saya ingin mengecek bahwa mereka siap dengan simulasisimulasi yang sudah dilakukan dalam situasi Covid-19 seperti saat ini,” tegasnya.

Kapolda meyakinkan juga bahwa kepolisian menjamin masyarakat aman untuk datang ke TPS. Jangan sampai upaya-upaya tidak maksimal untuk mengajak masyarakat dapat berpartisipasi memberikan hak suaranya. “Kalau (masyarakat)

merasa tidak aman, tidak berhasil ini (pilkada). Oleh karena itu kami meyakinkan bahwa polres dan unsurnya siap mengamankan pelaksanaan pemilukada,” ujar Irjen Jayan.

Masyarakat diminta bisa menyalurkan aspirasinya sesuai tanggal yang ditentukan dan waktu diatur oleh KPU. Pihaknya tetap mengimbau supaya menjaga protokol kesehatan dan dilakukan sebaik-baiknya. (kmb36)

Sabtu Pon, 28 November 2020

Perbankan

Tersimpan Sejak 1983, Bank BPD Bali Musnahkan Arsip

ARSIP-Dirut Bank BPD Bali melakukan simbolis pemusnahan arsip disaksikan Direktur Akuisisi ANRI dan Kepala Dinas Arsip Bali.

BANK BPD Bali memusnahkan arsip yang tersimpan sejak 1983 pada Kamis (26/11). Penandatanganan berita acara pemusnahan arsip disaksikan oleh Kepala Dinas Arsip Provinsi Bali dan Direktur Akusisi ANRI bertempat di Aula Kantor Pusat Bank BPD Bali.

Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, mengatakan arsip yang dimusnahkan merupakan arsip yang tersimpan sejak tahun 1983 sampai tahun 2010. Jumlahnya sekitar 30 ton.

Pemusnahan dilakukan

telah sesuai dengan UU Kearsipan. Pemusnahan juga dilakukan agar dalam lebih efisien dalam pengelolaan arsip dan taat pada hukum.

“Jangan sampai memegang arsip tapi malah tidak taat hukum,” tandasnya.

Pemusnahan baru dilakukan tahun 2020 diakui lantaran prosesnya cukup panjang.

Dalam proses pemusnahan telah didampingi ANRI dan Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Bali karena pemusnahan dilakukan pertama kalinya sehingga perlu kehati–hatian dan lebih akuntable.

“Karena bank adalah lembaga kepercayaan. Kita melihat proses ini adalah upaya kita memenuhi terhadap UU dan peraturan pelaksanaan, menata arsip lebih baik dan memudahkan nanti yang membutuhkan untuk mendapatkan, karena sudah terecord,” ujarnya.

Direktur Akuisisi Arsip Nasional RI (ANRI), Rudi Anton menjelaskan, syarat pemusnahan arsip ada dua yaitu syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil yaitu harus melewati masa wajib simpan, arsip tidak bernilai guna lagi,

tidak bernilai guna sejarah, tidak ada peraturan perundang–undangan yang melarang, arsip yang dimusnahkan tidak terkait dengan perkara yang masih dalam proses.

Sedangkan syarat formil adalah ada SK penilai yang dilakukan panitia penilai yang mewakili Pemimpin Bank BPD Bali. Selain itu juga diperlukan notulen rapat yang harus disimpan, rekomendasi panitia ke pimpinan lembaga, lalu turun persetujuan. Lalu surat pengajuan pemusnahan dikirim ke ANRI dan setelah terbit persetujuan. Saat acara pemusnahan dilakukan penandatanganan berita acara pemusnahan, lalu prosesnya adalah daftar arsip yang dimusnahkan. “Jika syarat materiil terpenuhi tapi formil tidak terpenuhi juga tidak prosedural,” jelasnya.

Delapan dokumen formil itulah yang menjadi pengganti arsip yang dimusnahkan, yang harus disimpan selamanya di Bank BPD Bali.

“Walaupun fisiknya sudah tidak ada, tapi secara hukum mengatakan bahwa dulu arsip yang dimaksud pernah ada tercipta di Bank BPD Bali, tapi karena kepentingan efisiensi dan kepastian hukum tadi, arsip dimaksud juga sudah dimusnahkan atas perintah UU,” imbuhnya.

Lembaga yang melakukan pemusnahan arsip secara tidak prosedural, sanksinya adalah 10 tahun penjara. Sementara sanksi bagi lembaga yang tidak melakukan pemusnahan dikatakan tidak ada, namun secara ekonomis akan membuat lembaga tersebut tidak efisien dalam penyediaan tempat penyimpanan. (ad398)

Dua Pasien Positif Covid-19 Meninggal Tabanan (Bali Post)Satuan Tugas (satgas) penanganan Covid-19 kembali mencatat dua sekaligus pasien positif yang meninggal per data Jumat (27/11). Tambahan tersebut cukup mengagetkan lantaran hanya berselang sehari dari satu pasien yang dilaporkan meninggal sebelumnya. Kumulatif pasien meninggal dunia bertambah menjadi 42 orang dari total 1.066 kasus positif.

Koordinator bidang informasi publik, I Putu Dian Setiawan, saat dikonfirmasi mengatakan, kedua pasien yang meninggal dunia itu memiliki penyakit penyerta (komorbid) seperti salah satunya hipertensi. “Pasien meninggal keduanya berasal dari Desa Bongan, Tabanan. Selain sudah usia lanjut mereka memiliki penyakit penyerta yang memperburuk kondisi,” terang Dian.

Rinciannya, satu pasien

perempuan usia 54 tahun mulai masuk ke RSUD Tabanan sejak tanggal 24 November dan meninggal pada tanggal 26 November 2020 dengan komorbid stroke. Dan pasien lainnya, laki-laki usia 76 tahun dengan komorbid hipertensi, mulai dirawat di RSPTN Udayana pada tanggal 15 November dan meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020.

Putu Dian Setiawan yang juga Kadis Kominfo Tabanan ini mengatakan, selain ada dua pasien terkonfirmasi positif meninggal, juga ada penambahan kasus baru terkonfirmasi positif sebanyak 20 orang.

Mereka berasal dari berbagai profesi dan desa di Tabanan termasuk di antaranya PNS, Tenaga kesehatan dan guru.

“Dengan adanya penambahan kasus baru sebanyak 20 orang, total kasus terkonfirmasi positif menjadi 1.066 kasus,” ungkapnya.

Meski ada penambahan kasus terkonfirmasi positif melonjak tajam, jumlah pasien yang sembuh juga semakian banyak. Dari data yang ada, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak duabelas pasien, baik yang menjalani perawatan dengan penyakit penyerta maupun yang menjalani isolasi mandiri dan terpusat. “Dengan adanya penambahan dua belas pasien dinyatakan sembuh, jumlah pasien sembuh kini mencapai 906 orang dan 118 orang masih dalam perawatan maupun isolasi,” sebut mantan Kabag

Humas Setda Tabanan ini.

Dijelaskan, banyaknya kasus baru terkonfirmasi positif selain karena klaster keluarga, juga banyaknya orang yang melakukan swab test oleh perusahaaan dan tempat kerja atau berdasarkan hasil tracking dan tracing yang dilakukan terhadap kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif duluan. “Dari data kasus yang baru kebanyakan dari klaster keluarga berdasarkan hasil tracking dan tracing serta adanya swab test yang dilakukan lembaga lain atau perusahaan,” jelasnya.

Dengan adanya lonjakan kasus yang masih terjadi, pihaknya kembali mengingatkan seluruh masyarakat Tabanan untuk semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan usai beraktivitas. “Tetap disiplin jalankan prokes dan terapkan pola hidup sehat,” pintanya. (kmb28)

Cair, Termin Pertama Hibah Pusat Tabanan (Bali Post)Kabar gembira tentunya bagi 153 akomodasi pariwisata di Kabupaten Tabanan, calon penerima hibah dari pemerintah pusat. Pasalnya, pencairan termin pertama hibah mulai disalurkan Jumat (27/11) menyusul adanya transfer dana hibah pariwisata dari pemerintah pusat ke kas daerah. Hanya saja untuk termin pertama pencairan baru untuk 16 akomodasi pariwisata, dari total calon penerima hibah yang ada. Sementara sisanya masih terus berproses, hanya tinggal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupaten Tabanan, I Gede Sukanada menjelaskan, sembari proses pencairan termin pertama hibah ke pelaku akomodasi pariwisata ini berjalan, nantinya secara paralel juga menerima kesiapan administrasi desa wisata untuk pencairan hibah dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Untuk termin pertama, penerima hibah akomodasi pariwisata disalurkan pada 16 pelaku usaha dan 24 desa wisata yang lolos kriteria sebagai penerima hibah dengan sudah mengantongi SK sebagai Desa Wisata dari Bupati Tabanan. Total hibah

Pendidikan

DPD - Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI, Dr. Instiawati Ayus, S.H., M.H., menyerahkan kenang-kenangan kepada Dekan FH Unud, Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, S.H., M.Hum., di sela-sela Dialog Publik, Jumat (27/11) kemarin.

FH Unud Gelar Dialog Publik

Upaya DPD dalam Menindaklanjuti Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 BEKERJA SAMA dengan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud) menggelar Dialog Publik di Kantor DPD RI Provinsi Bali, Jumat (27/11) kemarin. Dialog Publik ini mengusung tema “Upaya DPD dalam Menindaklanjuti Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 Tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019”.

Dialog Publik dibuka langsung oleh Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI, Dr. Instiawati Ayus, S.H., M.H. Narasumber yang dihadirkan, yakni Prof.

Dr. I Made Subawa, S.H., M.S., dan Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, S.H., M.Hum., yang dimoderatori Edward Thomas Lamury Hadjon, S.H., L.LM. Hadir pula Anggota DPD RI Dapil Bali, Arya Wedakarna.

Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI, Dr. Instiawati Ayus, S.H., M.H., mengatakan, tujuan dialog publik ini merupakan upaya DPD untuk menjaring, menyerap dan menghimpun aspirasi dari seluruh elemen daerah. Sebab, hal ini sangat penting untuk mewujudkan aspirasi daerah, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Dijelaskan, Keputusan

MPR Nomor 8/MPR/2019 Tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019 merupakan hasil pengkajian dan penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota MPR RI di masa periode 2014-2019.

Keputusan ini menindaklanjuti Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR yang meliputi tentang pokok-pokok haluan Negara, penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan sistem Presidensil, penataan kekuasaan kehakiman, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum negara dan pelaksanaan kemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR. “Dalam dialog publik ini kami ingin memperdalam kembali substansi-substansi terhadap 7 rekomendasi tersebut (Keputusan MPR Nomor 4/ MPR/2014 Tentang Rekomendasi MPR-red). Karena kami memandang perlu dilakukan pembenahan kembali terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, terutama yang berkaitan dengan penataan kembali kewenangan dan konsep hubun-

gan antara lembaga-lembaga negara,” tandas Instiawati Ayus, Jumat (27/11) kemarin.

Selain itu, adanya pencantuman kembali pokok-pokok haluan negara sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka sudah seharusnya DPD sebagai lembaga negara memiliki posisi tawar yang ideal dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Kondisi saat ini, dikatakan bahwa DPD masih menata bentuk untuk mempertahankan guna memperjuangkan kepentingan daerah dalam tatanan kebijakan di tingkat pusat.

Dekan FH Unud, Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, S.H., M.Hum., mengucapkan terima kasih kepada DPD di MPR RI yang telah mengajak akademisi FH Unud untuk berdialog terkait penguatan DPD saat melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga, peran DPD tidak terlalu jauh fungsinya dengan DPR. Sebab, sejauh ini masyarakat memandang peran DPD antara ada dan tiada.

Sehingga, melalui dialog publik ini keberadaan dan peran DPD benar-benar nyata dirasakan oleh masyarakat. Apalagi, para anggota DPD dijabat oleh SDM yang memiliki kualitas yang handal. (ad402)

Giliran Bawaslu Tes Rapid Massal Negara (Bali Post) Puluhan personel di Sekretariat Bawaslu Jembrana mengikuti rapid test, Jumat (27/11) kemarin. Seluruh staf hingga Komisioner Bawaslu Jembrana diwajibkan rapid test untuk memastikan bebas Covid-19 bagi penyelenggara Pilkada Jembrana 2020.

Total ada 24 orang yang mengikuti tes cepat Covid-19 ini. Dari tes cepat yang dilakukan semua personel diketahui nonreaktif. Tim pelaksana rapid test, Nengah Arta, mengatakan hasil dari 24 orang yang mengikuti rapid test Covid-19, hasilnya keseluruhan nonreaktif. Selain dari Sekretariat Bawaslu, juga ada beberapa pengawas TPS

Bali Post/olo

BAWASLU-Rapid test yang diikuti penyelenggara pilkada di Kantor Bawaslu Jembrana kemarin. yang mengikuti di Sekretariat kemarin.

“Semua hasilnya nonreaktif. Hasil ini kita koordinasikan ke Gugus Tugas setempat,” ujar Arta.

Rapid test massal ini diwajibkan bagi seluruh penyelenggara Pilkada Jembrana 2020. Rencananya seluruh

petugas pengawas Pilkada yang tersebar di kecamatan dan desa/kelurahan hingga TPS juga akan menjalani tes cepat Covid-19 ini. Ratusan petugas pengawas lainnya menyusul pada Sabtu (28/11) dilakukan di masing-masing Sekretariat Panwaslu Kecamatan. (kmb26)

Pande Made Ady Muliawan, seusai menerima laporan masyarakat tersebut mengatakan akan mengkaji dan selanjutnya menetapkan status laporan.

“Segera akan lakukan kajian, dan segera kita tetapkan status laporan apakah masuk pelanggaran pilkada

atau bukan,” ujarnya.

Laporan ini menurutnya terkait foto yang diunggah, dan pemilik foto tidak berkenan. Selain itu dinilai membalikkan fakta. Bawaslu memiliki waktu dua hari untuk mengkaji dan memutuskan status laporan ini. (kmb26)

Postingan Fitnah Terkait Dukungan Dilaporkan ke Bawaslu

HIBAH - Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) calon penerima hibah. yang dicairkan di termin pertama untuk akomodasi pariwisata sekitar Rp 1,9 miliar, sedangkan total hibah yang disalurkan ke desa wisata dalam bentuk BKK mencapai Rp 1,8 miliar. “Bertepatan apel HUT Kota Tabanan, Senin (30/11) besok, kami juga serahkan hibah pariwisata ini secara simbolis pada sejumlah pelaku pariwisata,” ucapnya.

Dari penyaluran hibah termin pertama ini, nantinya akan menjadi dasar pencairan hibah termin kedua. Sebab ketentuannya, untuk bisa mengajukan pencairan termin

ke dua, maka serapan hibah pada termin pertama harus terlaksana hingga 50 persen.

Dan khusus hibah akomodasi pariwisata, pihaknya memberi peluang pada pelaku usaha yang mendapatkan nilai nominal dalam jumlah besar, menengah dan kecil dengan keterwakilan per kecamatan. Sementara hibah ke desa wisata dalam bentuk BKK ini akan langsung disalurkan ke kas desa untuk kemudian dimanfaatkan sesuai proposal kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa (Musdes).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabupaten Tabanan mendapat kucuran hibah pariwisata total mencapai Rp 7,4 miliar. Dari jumlah tersebut 70 persennya dialokasikan untuk akomodasi pariwisata, sedangkan 28,5 persen dialokasikan untuk tiga kegiatan yakni bimtek program Cleanliness, Health, Safety, Environment (CHSE), sosialisasi CHSE dan BKK untuk 24 desa wisata. Sisanya akan diperuntukan untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan administrasi lainnya. (kmb28)

Negara (Bali Post) Seorang warga melaporkan postingan salah satu akun di media sosial ke Bawaslu Jembrana, Jumat (27/11) kemarin. Pelapor merasa keberatan lantaran fotonya digunakan tanpa seizin dan caption atau keterangan dalam status itu dinilai membalikkan fakta.

Postingan ini dilaporkan ke Bawaslu lantaran mengandung unsur fitnah berkaitan dengan Pilkada Jembrana. Pelapor, Ida Bagus Parwata atau Gus Par menilai foto dirinya yang diunggah akun Facebook itu tanpa seizin dan menyebabkan perasaan tidak menyenangkan. Foto lama dirinya itu disangkutpautkan mendukung paslon yang sejatinya bukan didukungnya.

Gus Par datang ke Kantor Bawaslu didampingi sejumlah rekannya seperti I Putu Dwita, Putu Wahyu Diantara dan Ferlinand Taufiq.

Ketua Bawaslu Jembrana,

Bali Post/olo

LAPORKAN - Gus Par bersama sejumlah rekannya melaporkan terkait postingan di Facebook yang memuat foto dirinya terkait dukungan pilkada.

Sabtu Pon, 28 November 2020

Bupati Suwirta Terus Berjuang Penuhi Kebutuhan Dasar Air Bersih BUPATI Klungkung, I Nyoman Suwirta, melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Jumat (27/11). Kerja sama ini, untuk optimalisasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Nusa Lembongan. Khususnya, dalam menyinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang terintegrasi secara efektif dan efisien.

Penandatanganan juga disaksikan jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, dan Kepala Balai Prasaranan Pemuki-

man Wilayah Bali, I Nyoman Sutresna, beserta jajaran, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Klungkung, Ida Bagus Mas Ananda, beserta instansi terkait lainnya.

Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, dalam sambutannya yang dibacakan Kasubdit Wilayah III Direktorat Air Minum, Ade Syaiful Rachman, menyampaikan sesuai dengan kewenangannya, Ditjen Cipta Karya didukung Pemprov Bali akan memfasilitasi kabupaten/kota untuk mencapai layanan minimal yang harus disediakan bagi masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal.

SPAM SWRO Nusa Lembongan, mengolah air laut menjadi air minum dengan kapasitas lima liter/detik.

Dengan kerja sama ini, manfaatnya akan dirasakan penuh di Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Nusa Lembongan dengan target jumlah sambungan rumah sebanyak 500 unit.

Sehingga, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Bali, memberi dukungan dalam penyusunan dokumen perencanaan Detail Engineering Design (DED) serta pelaksanaan konstruksi fisik yang akan dilaksanakan tahun 2021.

“Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap terlaksananya penyeleng-

Di Tengah Pandemi Covid-19

KPH Bali Timur Berkontribusi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

NORMALISASI DANAU BATUR - Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka normalisasi Danau Batur yang dilaksanakan di Desa Buahan dan Desa Abang Songan, Kintamani, Jumat (27/11).

DI tengah Pandemi Covid-19, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Timur memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Melalui program Perhutanan Sosial, masyarakat di sekitar hutan diberikan hak pengelolaan berupa Hutan Desa, Kemitraan Kehutanan, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat. Itu disampaikan Kepala UPTD KPH Bali Timur, I Made Warta, di sela-sela kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan terkait normalisasi Danau Batur di Desa Buahan dan Desa Abang Songan, Kintamani, Jumat (27/11).

Dijelaskan, melalui skema tersebut masyarakat diperbolehkan melakukan budi daya di bawah tegakan, berupa penanaman hijauan pakan ternak, tanaman obat-obatan, dan agroforestri. Selain itu boleh memungut hasil hutan

bukan kayu berupa getah, buah-buahan, daun-daunan dan budi daya lebah madu.

“Serta jasa lingkungan berupa wisata alam, pemanfaatan air dan sumber air, carbon trade dengan tidak melakukan penebangan pohon dan merubah bentang alam,” jelasnya.

KPH Bali Timur mengelola kawasan hutan negara seluas 20.884,13 Ha. Tersebar di dua kabupaten yaitu di Kabupaten Karangasem seluas 14.192,12 hektar (67,96%) dan di Kabupaten Bangli seluas 6.692,01 hektar (32,04%).

Di Kabupaten Karangasem terdapat lima hutan desa dan delapan kemitraan kehutanan dan hutan adat di Kecamatan Rendang dan Kubu yang memberdayakan kurang 1.200 KK. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan kawasan hutan lindung sebagai budi daya empon-empon, bambu, rumput gajah dan kaliandra dijadikan pakan ternak. Kurang lebih

12.000 ekor sapi yang memanfaatkan pakan hijauan yang bersumber dari dalam kawasan.

“Sebagian besar masyarakat Desa Pempatan sudah berhasil mengembangkan budi daya lebah dan kelanceng sebagai penghasil madu hutan yang sangat berkhasiat, untuk meningkatkan imun selama menghadapi pandemi Covid-19,” ungkapnya.

KPH Bali Timur juga sudah melakukan kerja sama dengan kelompok masyarakat yang tergabung di dalam Pokdarwis.

Di Kabupaten Bangli terdapat empat hutan desa dan 18 kemitraan kehutanan yang tersebar di sekitar Kecamatan Kintamani. Lebih dari 1.300 KK diberdayakan. Sebagian besar memanfaatkan kawasan hutan sebagai budi daya rumput gajah, bambu, empon-empon, objek wisata alam, tanaman buah-buahan dan tanaman perkebunan. Lebih dari 6.500 ekor sapi tersebar di Kintamani yang sangat tergantung pakan yang bersumber dari dalam kawasan hutan. KPH juga bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang terdiri dari Desa Adat, Pokdarwis dan Koperasi dalam pengelolaan jalur pendakian di Gunung Abang dan Gunung Batur.

Sejalan visi Gubernur Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, KPH Bali Timur mengemban misi Wana Kerthi, Danu Kerthi dan Jana Kerthi. KPH Bali Timur bertugas menyusun rencana. Di antaranya pengelolaan kawasan, perlindungan kawasan dari gangguan kehutanan, melaksanakan tata hutan berupa penyusunan perencanaan pengelolaan, tata batas kawasan, dan pendampingan sertifikat lahan masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan rehabilitasi hutan serta lahan. (ad399)

Di Tengah Pandemi, Warga Ramai Tukar Sampah dengan Beras

Di tengah Pandemi Covid-19 yang memicu kemerosotan ekonomi, masyarakat Banjar Mas, Desa Sayan, Kecamatan Ubud ramai mengikuti program menukaran sampah menjadi beras. Selain ditukar dengan beras, juga ada sampah plastik yang diuangkan kemudian ditabung. Sejak kapankah program kreatif dan inovatif untuk warga ini dilaksanakan di Banjar Mas, Sayan, Ubud?

garaan SPAM di Pulau Nusa Lembongan,” katanya.

Yudha Mediawan berpesan kepada PDAM Klungkung yang memperoleh status kinerja “sehat” berdasarkan indikator kinerja BPPSPAM Tahun 2019 sesuai BPKP Perwakilan Provinsi Bali, agar jangan lengah. Tingkatkan kinerja, lakukan penguatan SDM PDAM terutama di bidang Pengelolaan SWRO ini, guna mengoptimalkan pelayanan air di Nusa Lembongan dan Ceningan. Lebih Lanjut Yudha Mediawan memerintahkan Kepala Balai PPW Bali agar serius dalam mengawasi dan mendampingi pelaksanaan di lapangan. “Optimalisasi SPAM SWRO Lembongan, kini sudah ditenderkan

pihak Kementerian PUPR RI,” tegasnya.

Bupati Suwirta berharap dengan dikelolanya SWRO oleh Pemkab Klungkung, masyarakat Nusa Penida dapat menikmati pelayanan air minum secara penuh. Bupati Suwirta beserta jajarannya akan melakukan langkah-langkah optimalisasi SWRO tersebut sesuai petunjuk pusat, agar masyarakat Nusa Lembongan dan Ceningan dapat memperoleh layanan air minum secara penuh. Bahkan, ia juga sudah menyiapkan proposal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan harapan melalui program PEN itu, proses pengembangan sarana air minum itu bisa terwujud lebih cepat. (ad403)

NOTA KESEPAKATAN - Bupati Suwirta saat melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Jumat (27/11).

Akibat Pandemi Covid-19

Penyewaan Perahu Karet BUMDes Kedewatan Tak Optimal Gianyar (Bali Post) Desa Kedewatan sudah berupaya mengembangkan pendapatan asli desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kedewatan. Salah satu strategi yang dilakukan dengan cara menyewakan perahu karet kepada pemilik perusahaan rafting, yang ada di desa setempat. Namun sejak Covid-19, penyewaan perahu karet itu tidak berjalan optimal.

Perbekel Kedewatan, I Dewa Gede Rai Dharmanta, Jumat (27/11) kemarin, mengatakan, dulu pihaknya menggelontorkan dana mencapai Rp 200 juta untuk membeli 11 unit perahu karet. Dikatakan, awal merintisnya BUMDes setempat 2017 lalu, dikatakan per tahun penghasilan perahu karet itu mencapai Rp 15 juta.

“Kala itu kami lihat potensinya bagus, bah-

kan perlu dikembangkan.

Karena ada wisata rafting, makanya ada keputusan menyewakan perahu karet itu,” jelasnya. Namun akibat pandemi Covid dari 11 perahu karet yang ada, saat ini hanya sebagian yang disewa. Sebab di tengah pandemi Covid-19 ini wisatawan domestik tidak melulu datang untuk tujuan rafting.

“Beberapa perahu masih disimpan di BUMDes. Padahal sebelum pandemi Covid-19, perahu yang ada terkadang kurang,” ungkapnya.

Rai Dharmanta menambahkan, ke depannya akan menjalin kerja sama dengan sejumlah akomodasi pariwisata. Melalui upaya ini diharapkan perputaran perekonomian di desa bisa

bergulir.

“Akan dikomunikasikan lagi kapan pariwisata bangkit lagi. Selain desa dinas, kami di sini juga bersinergi dengan desa adat dalam

melakukan beberapa kebijakan. Jika desa dinas tanpa bersinergi dengan desa adat, maka sulit membangun desa secara optimal,” tandasnya. (kmb35)

PERAHU KARET - Perahu karet milik BUMDes Kedewatan yang kini tidak disewakan semenjak pandemi Covid-19.

Pemkab Bangli Tahun Depan Kembali Pungut Retribusi di Objek Wisata Bangli (Bali Post) Pemerintah Kabupaten Bangli saat ini masih menggratiskan pungutan retribusi di objek-objek wisata. Rencananya mulai awal 2021 mendatang, pungutan retribusi itu akan kembali diberlakukan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bangli, I Wayan Adnyana, membenarkan hal itu, Jumat (27/11). Menurutnya, mulai awal tahun depan, pungutan retribusi itu akan kembali diberlakukan di semua objek wisata/kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) yang dikelola kabupaten. Seperti Penelokan (KDTWK Kintamani), Kehen, Penglipuran, Penulisan termasuk Terunyan.

Besaran retribusinya masih tetap sama dengan yang diberlakukan sebelum adanya kebijakan relaksasi. “Tidak ada berubah. Karena kan itu diatur di Perda,” terangnya.

Terkait sistem pemungutannya, Adnyana mengatakan untuk objek wisata selain Penelokan, sistem pemungutannya masih tetap sama. Sedangkan objek wisata Penelokan, dia meminta mengkonfirmasi ke pihak Badan Pengelola Pariwisata Batur Unesco Global Geopark (BUGG).

Secara umum Pejabat asal Batur, Kintamani itu mengatakan, objek wisata di Kabupaten Bangli, semuanya sudah menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

Direktur Badan Pengelola Pariwisata BUGG, Wiwin Suyasa, mengatakan sistem pemungutan retribusi yang akan diterapkan awal tahun depan khususnya di KDTWK Kintamani masih tetap sama.

Sesuai Perda, pemungutan masih dilakukan di pos-pos pungut yang ada.

Menjelang diberlakukan pungutan retribusi itu, kata Wiwin, pihaknya telah melakukan persiapan seperti melatih petugas pungutnya terkait pemahaman geopark, pemahaman perda tentang retribusi dan meningkatkan tata cara komunikasi.

Disinggung rencana Penelokan dijadikan jalur khusus wisatawan, Wiwin belum bisa memastikan kapan itu

boleh diberlakukan karena menyangkut birokrasi dan administrasi. Itu harus ada persetujuan Dinas Perhubungan dan Pemprov Bali. Pihaknya berharap di tahun 2021 ada lampu hijau terkait hal itu.

Ditargetkan kunjungan wisatawan ke Kintamani di tahun 2021 sebanyak 500 ribu, hal itu jika pariwisata utamanya sektor penerbangan segera pulih.

Pemkab Bangli menggratiskan pungutan retribusi di seluruh objek wisata yang dikelola Pemkab, salah satunya KDTWK Kintamani sejak September lalu. Keputusan pemberian relaksasi itu diambil setelah Bupati menerima banyak aspirasi dan masukan dari para pelaku usaha pariwisata di Kintamani. (kmb40)

Kasus Positif Bertambah Dua, Sembuh Empat KETUA Bank Sampah Luwu Mas, Ni Ketut Maskar Denawangi, Jumat (27/11) kemarin mengatakan, kegiatan ini memang rutin dilaksanakan setiap dua bulan sekali. Disebutkan aktivitas ini dipelopori oleh bank sampah yang ada di banjar setempat. Bahkan kegiatan ini sudah dilaksanakan sebelum adanya pandemi Covid-19.

“Kegiatan yang kami gelar setiap bulan ini, sebenarnya dilakukan sebelum pandemi.

Karena situasi pandemi, makanya sekarang ada dua kegiatan.

Yaitu bank sampah dan tukar sampah plastik dapat beras,” jelasnya.

Denawangi menjelaskan kegiatan bank sampah ini dilaksanakana masyarakat dengan sederhana. Mereka cukup datang ke balai banjar sambil membawa sampah plastik maupun sampah lain yang dapat didaur ulang. Selanjutnya sampah itu bisa ditabung. Bagi warga yang memerlukan beras, sampah yang dibawa itu bisa ditukar dengan beras. Program ini, bekerja sama dengan para donatur yang ada di banjar setempat. Pihaknya menyediakan

DITUKAR BERAS - Warga di Banjar Mas, Desa Sayan, Kecamatan Ubud tengah mengumpulkan sampah untuk ditukar dengan beras, Jumat (27/11) kemarin. beras sekitar 289 kilogram.

“Kita bekerja sama dengan para donatur di desa ini. Tukar sampah dapat beras sudah berjalan empat kali. Sedangkan bank sampah sudah tujuh kali.

Tabungan warga rata-rata baru di bawah Rp 100 ribu, paling besar Rp 80 ribu. Mereka nabung sampah plastik, sehingga ringan saat ditimbang,” tandasnya.

Klian Dinas Banjar Mas, I Made Dwi Prayoga menjelaskan kegiatan ini dilakukan guna membantu masyarakat di tengah pandemi sekarang ini.

Selain membuat lingkungan menjadi bersih, juga masyarakat yang perlu beras dapat terbantu melalui program ini. “Di tengah perekonomian warga yang lagi krisis sekarang ini sudah

sepatutnya kita saling bahu membahu,” jelasnya.

Ditambahkannya, program tukar sampah plastik menjadi beras ini merupakan edukasi paling ampuh buat warga. Salah satunya mengedukasi bagaimana menjaga lingkungan supaya bersih dari sampah. Terutama sampah plastik.

Selain itu, mengedukasi pengelolaan sampah yang mana seharusnya diolah dan mana harus langsung dibuang.

“Melalui program ini kami bisa mengedukasi masyarakat agar mengolah sampah dari masing-masing rumah tangga.

Sehingga ada pengurangan timbunan sampah plastik, baik itu di sungai maupun di telajakan desa,” tandasnya. (nik)

Bangli (Bali Post) Penambahan kasus positif Covid-19 masih terjadi. Sesuai data yang dirilis Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli per Jumat (27/11) tercatat terjadi penambahan dua kasus positif.

Di sisi lain angka kesembuhan juga bertambah. Lebih banyak dari kasus positif baru.

Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli, I Wayan Dirgayusa, menyebutkan kedua warga yang terkonfirmasi positif Covid tersebut berasal dari Desa Dausa, Kintamani.

Masing-masing pria berusia 22 tahun dan wanita berusia 21 tahun. Keduanya terkonfirmasi positif saat memeriksakan diri ke Puskesmas Kintamani II. Keduanya kini telah diisolasi di Sens Hotel.

Dengan adanya penambahan tersebut, total jumlah kumulatif kasus positif di Kabupaten Bangli mencapai 878 kasus. 837 di antaranya sudah sembuh dan 34 meninggal, yang masih dirawat sebanyak

7 orang.

“Penambahan sembuh hari ini sebanyak empat orang asal Desa Landih, Desa Bunutin Kecamatan Bangli, Desa Tamanbali dan Kelurahan Kawan.

Untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19, masyarakat kembali diimbau untuk selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan terutama bila berada di luar rumah. Dengan memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. (kmb40)

Semarapura (Bali Post) – Rencana Pemkab Klungkung mengajukan pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) ke pemerintah pusat mendapat tanggapan beragam kalangan dewan. Nilai pinjaman yang relatif besar mencapai Rp 140 miliar diharapkan efektif, sesuai rancangan arah kebijakan pemerintah pusat terkait tujuan program itu.

Ketua DPRD Klungkung, A.A Gde Anom, mewanti-wanti agar pemanfaatannya tidak melenceng, sehingga ia meminta masyarakat bersama-sama mengawal langsung penggunaan dana tersebut.

Rencana pinjaman PEN ini sejak awal ramai jadi pembahasan, di tengah sorotan publik

terhadap pelayanan PDAM yang ramai mengundang keluhan. Salah satu pemanfaatan dana itu untuk pengembangan layanan PDAM. Jadi riskan, apalagi kemudian tidak ada kewajiban eksekutif membahas penggunaan dana PEN ini dengan dewan.

“Jangan sampai penggunaan dana itu melenceng dari yang sudah dirancang,’’ pinta Anom, usai rapat paripurna APBD 2021, belum lama ini.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengatakan, program PEN itu merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat.

Program PEN itu adalah pemberian pinjaman untuk pembangunan infrastruktur di daerah.

Pinjaman PEN dari Kemkeu itu

disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pinjaman program PEN dapat dimanfaatkan untuk pengembangan instalasi air bersih di Nusa Penida serta pembiayaan pembangunan gedung di RSUD Klungkung.

Pembangunan instalasi air minum itu agar bisa mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan untuk memenuhi industri pariwisata di Nusa Penida serta kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan gedung RSUD Klungkung, untuk memberikan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan.

Pinjaman PEN yang lebih didorong untuk pengembangan infrakstruktur PDAM dan rumah sakit membuat anggota

Fraksi PDI-P, Wayan Misna, sempat menyoroti langsung aspek pemanfaatan pinjaman itu. Mestinya programnya lebih kepada pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Melihat tujuan besar pinjaman PEN ini, pada prinsipnya fraksi-fraksi mendukung rencana ini. Apalagi pemerintah pusat memberikan kemudahan, pinjaman tanpa bunga. Seperti diungkapkan Fraksi Hanura melalui Nyoman Mujana. Pihaknya mendorong eksekutif melakukan pinjaman ini.

Setelah terealisasi, pihak PDAM hematnya harus mampu memberikan pelayanan pemenuhan air bersih secara penuh kepada masyarakat. (kmb31)

Pemanfaatan Pinjaman PEN Harus Tepat Sasaran

Sabtu Pon, 28 November 2020

Dugaan Penipuan Rp 350 Juta Modus Janjikan CPNS Pelakunya Polisi Aktif dan Residivis Singaraja (Bali Post) Kasus dugaan penipuan dengan modus menjanjikan lolos jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terjadi di wilayah hukum (wilkum) Polres Buleleng. Kedua orang korban asal Desa Sidatapa, Banjar itu diduga ditipu hingga mengalami kerugian sekitar Rp 350 juta. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku. Seorang merupakan oknum anggota Polri masih aktif dan seorang resedivis kasus yang sama tahun 2008 dengan vonis 8 tahun penjara.

Wakapolres Kompol Loduwyk Tapilaha didampingi Kasat Reskrim AKP Vicky Tri Hariyanto, Jumat (27/11) kemarin mengatakan, dua terduga pelaku yang telah diamankan itu masing-masing berinisial WPY (48) asal Desa Sangsit, Sawan dan MM (60) alamat Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng. Kasus itu berawal ketika korban Ketut Rentika (53) asal Desa Sidatapa, Banjar melaporkan dugaan kasus penipuan 2013 lalu.

Dari keterangan korban dan saksi dikatakan kasus itu terjadi September 2013 sampai 5 Agustus 2016 lalu. Terduga pelaku ini menawarkan membantu korban mencari pekerjaan CPNS di salah satu instansi di Buleleng.

Untuk meyakinkan korban, terduga pelaku menunjukan Surat Keputusan (SK) jadi CPNS dari orang yang lebih dahulu dibantu. Setelah

korban tertarik tawaran itu, terduga pelaku lantas meminta menyediakan uang guna memperlancar pengurusan jadi CPNS. Setelah korban yakin lantas menyerahkan uang beberapa kali pembayaran.

Total, korban menyerahkan uang kepada pelaku senilai Rp 350 juta.

Tak Tepat Janji Setelah cukup lama pelaku tidak menepati janjinya, anak serta menantu korban yang dijanjikan CPNS, justru tidak kunjung ditepati. Sehingga orangtua korban mengadukan kasus ini ke Polres Buleleng.

“Setelah menerima laporan korban, kami lakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti kuitansi pembayaran. Dari sini mengarah kepada terduga pelaku, sehingga keduanya kita amankan untuk proses

lebih lanjut,” katanya.

Dari pemeriksaan awal, kata Tapilaha, kedua pelaku itu bekerja sama dalam melancarkan aksi penipuan.

Uang yang diserahkan korban itu dibagi kedua pelaku.

Pelaku MM menggunakan uang sekitar Rp 246 juta.

Sisanya dinikmati pelaku WPY. Hingga saat ini, baru ada dua korban dalam kasus ini. Pihaknya masih melakukan pengembangan dan mengumpulkan keterangan saksi serta barang bukti lain. Dari kasus ini, kedua pelaku ini melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara. Sedangkan terduga pelaku yang merupakan oknum anggota Polri aktif, setelah kasus pidana umum itu divonis di pengadilan, nantinya ditindaklanjuti proses hukum di internal di keanggotaan Polri.

Niat Ingin Membantu Terduga pelaku MM awalnya mengaku tidak ada niat meminta uang. Bahkan, dia mengaku menolak pemberian uang itu. Niatnya ingin membantu mencarikan pekerjaan. Sebelum menerima uang itu, MM mengaku membuat perjanjian dengan korban. Di mana uang itu dipinjam dan dijanjikan akan dikembalikan.

Hal senada dikatakan WYP, menurutnya tawaran itu murni membantu dan tidak ada maksud menipu untuk keuntungan pribadi.

Terlanjur menerima uang, maka dirinya harus mempertangungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

“Sudah terjadi saya terima saja. Namun niat saya murni membantu,” katanya.

Pelapor sekaligus orangtua dan menantu korban, Ketut Rentika menuturkan, saat itu terduga pelaku menawarkan bisa membantu mencarikan pekerjaan untuk anak dan menantunya jadi CPNS. Guna memperlancar urusannya itu dirinya menyerahkan total uang Rp 350 juta secara bertahap. (kmb38)

448 ASN Pensiun Tahun 2020 Singaraja (Bali Post) Sebanyak 448 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Buleleng memasuki masa pensiun tahun 2020. Ternyata, ASN yang masuk purna tugas itu didominasi guru.

Pastinya kondisi itu mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah dan juga penuntasan administrasi secara struktural. Sesuai data yang dihimpun di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menunjukkan tahun 2018 sebanyak 378 ASN pensiun. Tahun 2019 sebanyak 442, dan tahun 2020 ini ada 448 ASN yang masuk purna tugas.

Kepala BKPSDM, Gede Wisnawa, beberapa waktu lalu mengatakan, setiap tahun jumlah pegawai yang menjalani masa pensiun selalu saja bertambah. Karena itu, jumlah ASN di Pemkab Buleleng terus saja berkurang. Alasannya, setiap tahun jumlah ASN yang pensiun mencapai ratusan orang. Se-

dangkan rekrutmen formasi CPNS yang dibuka pemerintah pusat belum menutupi kebutuhan PNS, terutama formasi guru.

“Formasi yang diberikan tidak sebanding.

Kami berharap dibuka lagi formasi baru, agar kebutuhan ASN di Buleleng bisa terpenuhi,”

harapnya.

Mantan Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Buleleng ini mengakui, memang Buleleng kekurangan banyak guru. Kekurangan guru itu segera diharapkan bisa teratasi. Menurutnya, ada informasi adanya seleksi pengangkatan guru yang dikategorikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3Kred) tahun 2021.

Gede Wisnawa

Namun pihaknya belum tahu secara detail bagaimana mekanisme seleksi pengangkatan guru P3K ini, mengingat hal itu masih informasi awal. Dari informasi awal itu, Buleleng mengusulkan sebanyak 545 formasi.

“P3K ini dibagi aplikasinya sesuai kebutuhan yang ada. Kami masih menunggu juklak dan juknisnya,” katanya Birokrat asal Desa Banyuatis, Banjar itu menambahkan, pemerintah pusat diharapkan menambah formasi CPNS , sehingga beban kerja akibat kekurangan ASN itu bisa segera diatasi. Selain itu, masyarakat yang ingin menjadi ASN itu bisa tercover.

“Dengan dibukanya formasi itu kebutuhan ASN yang ada bisa terpenuhi.

Masyarakat juga ada peluang jadi ASN. Apalagi, angka kelulusan perguruan tinggi setiap tahun terus saja bertambah,” jelasnya. (kmb38)

Bali Post/kmb38

BARANG BUKTI - Wakapolres Buleleng Kompol Loduwyk Tapilaha menunjukkan barang bukti dugaan kasus penipuan dengan menjanjikan diterima menjadi CPNS, Jumat (27/11) kemarin.

Debat Terakhir Pilkada Karangasem

Paslon Diminta Lugas Sampaikan Visi dan Misi Amlapura (Bali Post) masing paslon. Terkait masalah, penyDebat pertama pasangan calon erasian pelaksanaa pembangunan bupati dan wakil bupati Kadaerah/kabupaten kota, provinsi rangasem telah dilakukan dan nasional, memperkokoh NKRI sebelumnya oleh Komisi dan kebangsaan serta kebijakan Pemilihan Umum (KPU) strategis penanganan, penceKarangasem. Dan untuk gahan dan pengendalian virus debat kedua sekaligus Covid-19. terakhir itu akan dilak“Kita berharap debat kedsanakan di Bali Nusa ua ini bisa berjalan lancar.

Dua Convention Center, Masing-masing paslon nantiBadung, Sabtu (28/11) nya bisa memaparkan atau malam ini. menyampaikan visi dan misi Ketua KPU Karanatau program kerja yang gasem, Ngurah Gede digagas secara lugas. DenMaharjana, Jumat gan begitu, masyarakat bisa (27/11) kemarin menmenentukan siapa calon piligungkapkan, pihaknya hannya yang terbaik pada 9 telah melakukan persiaDesember nanti,” Jelas Ngurah pan jelang pelaksanaan deMaharjana. bat kedua sekaligus terakhir Sementara I Gede Dana menbagi paslon bupati dan wakil gatakan, paket Dana-Dipa sudah bupati Karangasem di Pilkada siap mengikuti debat terbuka 9 Desember mendatang. kedua, Sabtu malam ini. “Saya sudah “Kita sudah lakukan segala siap menyambut debat itu. Tidak ada persiapan menyambut debat persiapan khusus yang dilakuBali Post/kmb41 besok itu. Debat dimulai pukul Ngurah Gede Maharjana kan untuk acara Sabtu malam 19.00 Wita secara live,” ucapnya. nanti. Hanya berdoa agar tetap Maharjana menambahkan, ada tiga tema diberikan kesehatan dan keselamatan,” ujar diberikan dalam debat terbuka kepada masing- Gede Dana dengan serius. (kmb41)

Kemenpan-RB Nilai Layanan Publik di Disdukcapil Buleleng Singaraja (Bali Post) Layanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng diikutsertakan dalam penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Ko-

rupsi (ZI-WBK) tahun 2020.

Mengawali penilaian itu, tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jumat (27/11) kemarin, melakukan

penilaian.

Buleleng mengusulkan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayan publik itu untuk mengikuti evaluasi ZI-WBK ini. OPD itu adalah Disdukcapil, Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP), Dinas Kesehatan (Diskes) dan RSUD. Dari keempat OPD itu, Diskes dan Disdukcapil layak dinilai secara virtual.

Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng, Nyoman Genep, mengatakan, Disdukcapil lolos dalam penilaian ini karena melaksanakan berbagai inovasi terkait pelayanan kepada

masyarakat di Den Bukit.

Beragam layanan dan program itu bebas pungutan liar (pungli). Untuk itu, program yang dikembangkan di Disdukcapil itu, diharapkan menjadi contoh bagi OPD

pelayan publik lainnya.

“Penilaian ini menjadi bukti kalau program dan layanan di Disdukcapil bebas pungli. Berharap menjadi terbaik di tingkat nasional,” katanya. (kmb38)

Pemkab Tak Hadiri Sidang Gugatan Penguasaan Lahan

Pemerintah Tidak Ingin Desa Adat Sengsara Gugatan yang dilakukan Desa Adat Karangasem berkait penguasaan tanah milik desa adat di Pengadilan Negeri (PN) Karangasem ditindaklanjuti Pemkab Karangasem. Pada sidang pertama Kamis (26/11) lalu, Pemkab Karangasem sebagai tergugat tidak hadir saat sidang tersebut. Alasannya, belum menunjuk tim kuasa hukum. Dalam upaya mencari jalan terbaik, bagaimanakah ekpektasi Pemkab terhadap gugatan desa adat Karangasem itu?

PJS Bupati Karangasem, I Wayan Serinah, Jumat (27/11) kemarin mengungkapkan, untuk mencari jalan terbaik terkait masalah tersebut, Pemkab akan melakukan mediasi dengan desa adat. Diakui, pihaknya memang telah menerima surat pemanggilan pelaksanaan sidang terkait gugatan desa adat Karangasem itu.

Hanya saja, Pemkab Karangasem sebagai tergugat belum bisa menghadiri sidang itu.

“Kita sudah bahas terkait gugatan ini. Sesuai kesepakatan rapat yang kita buat, kita memang putuskan tidak menghadiri sidang itu,” ucap Serinah.

Tidak hadirnya Pemkab Karangasem dalam sidang itu, bukan tanpa alasan.

Pemkab absen kata Serinah karena pihak tergugat masih belum menunjuk tim kuasa hukum.

“Saya selaku Pjs. Bupati Karangasem memiliki keterbatasan kewenangan

menunjuk kuasa hukum.

Sehingga saya tidak bisa tanda tangan tim kuasa hukumnya,” Jelasnya.

Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, menjelaskan pihaknya akan melakukan langkah mediasi dengan pihak penggugat dalam hal ini Desa Adat Karangasem. Pemkab tidak menginginkan munculnya sengketa ini.

“Dalam gugatan perdata ini, nantinya kita akan melakukan mediasi untuk mencari jalan terbaik antara desa adat dengan Pemkab Karangasem. Mediasi nantinya dilakukan PN Karangasem, sangat berharap ada titik temu permasalahan tanah itu,” jelasnya sembari menyatakan, Pemkab tidak ada niat desa adat itu sengsara.

Kepala Disperindag Karangasem, I Wayan Sutrisna, menjelaskan, sertifikat pengelolaan pasar Amlapura Timur itu terbit 2005 lalu

dan pengurusan aset itu sudah dilakukan sejak 2002.

“Selama ini pasar masih dikelola Pemkab Karangasem dengan petugas pasar.

Memang belum ada konpensasi ke desa adat. Bila nantinya desa adat ingin konpensasi, maka harus dilakukan kajian lebih dulu,” jelasnya.

Sebelumnya, Desa Adat Karangasem menggugat Pemkab Karangasem terkait penguasaan tanah. Dalam gugatan itu, tanah Pasar Amlapura sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No: 1, Surat Ukur tanggal 27–12 – 2004, No: 451/Karangasem/2004, dengan luas 9.500 M2, atas nama Pemkab Karangasem dan Sertifikat Hak Pengelolaan No: 2, Surat Ukur tanggal 27–12–2004,No:450/ Karangasem/2004, Luas : 9.050 M2, atas nama Pemkab Karangasem, juga tanah untuk pembangunan Gedung Usaha Kecil Meneng. (nan)

Bali Post/kmb41

BERI KETERANGAN – Pjs. Bupati Karangasem, I Wayan Serinan, didampingi Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, dan Kepala Disperindag I Wayan Sutrisna memberikan keterangan kepada media, Jumat (27/11) kemarin.

Sabtu Pon, 28 November 2020

DPRD NTB Lebih Banyak Bahas Tanpa Kunjungan Wisdom, Kuta Sulit Bangkit Ranperda Inisiatif Dewan Mataram (Bali Post)DPRD Provinsi NTB rupanya cukup aktif mencetuskan rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif dewan. Di akhir tahun ini saja tercatat ada enam ranperda inisiatif dewan yang sedang dibahas. Pembahasan ranperda inisiatif dewan bahkan lebih banyak bila dibandingkan dengan ranperda yang diajukan eksekutif.

“Akhir bulan, kemungkinan tanggal 23 Desember itu akan diparipurnakan untuk penetapan,” ujar Kepala Bagian Umum dan Humas DPRD Provinsi NTB, Baiq Zuhar Parhi, saat menerima rombongan pejabat dan staf Sekretariat DPRD Bali serta wartawan di Gedung DPRD Provinsi NTB, Jumat (27/11) kemarin.

Akan tetapi, lanjut Baiq, tiga dari enam ranperda inisiatif dewan tersebut akan ditunda pembahasannya sesuai permintaan para pemuka masyarakat. Dengan demikian, hanya tiga ranperda yang akan diketok palu pada akhir Desember mendatang.

Sebelumnya juga sudah ada tiga ranperda inisiatif dewan yang disahkan. “Kalau sebelum-sebelumnya, banyak juga perda inisiatif dewan. Mungkin lebih banyak dibandingkan perda yang berasal dari pemerintah yang dibahas di DPRD ini,” jelasnya didampingi Kasubbag Humas, Protokol dan Perjalanan DPRD NTB Lalu Juan Hilary.

Menurut Baiq, DPRD

Bali Post/kmb32

KUNJUNGAN - Kabag Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali, I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama, dan Kasubag TU, Kepegawaian, Humas dan Protokol, I Kadek Putra Suantara, memimpin kunjungan Sekretariat DPRD Bali ke DPRD NTB. NTB umumnya menginisiasi ranperda sesuai dengan hasil kunjungan daerah pemilihan (dapil) anggota.

Lantaran situasi saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19, dewan juga melihat perkembangannya. Salah satunya, menangkap fenomena “merarik kodeq” atau menikah muda di kalangan siswa SMP dan SMA. Penyebabnya, karena mereka terlalu lama diliburkan akibat pandemi. “Banyak sekali. Itu menjadi perhatian

pemerintah daerah, disambut oleh DPRD menjadi perda inisiatif dewan. Tidak boleh kawin di bawah usia 17 tahun,” imbuhnya.

Baiq menambahkan, ranperda inisiatif dewan lainnya tentang pemanfaatan jalan. Hal ini diatur berkaitan upacara adat agar tidak membuat macet. Sementara itu, Kabag Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali, I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama mengatakan, kunjungan kerja ke DPRD NTB

bertujuan untuk mendapatkan pengalaman dan masukan positif. Khususnya menyangkut peran media sebagai mitra kerja lembaga legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah pada masa pandemi Covid-19. “Media memiliki peran strategis sebagai mitra kerja DPRD dalam mengoptimalkan pembangunan di daerah, khususnya pada masa pandemi saat ini,” ujarnya. (kmb32)

tantangan yang dihadapi selain jumlah pelaku pariwisata cukup banyak, yakni tidak mudah mengumpulkan mereka untuk tes. “Kenapa tidak mudah? Karena banyak yang sudah pulang kampung. Karena hotelnya tutup, restorannya tutup, banyak pulang kampung. Tapi, sekarang dikoordinir. Lagi dipanggil-panggil,” paparnya.

Ketika disinggung menge-

nai rencana membuka penerbangan internasional dari dan ke Bali mulai 1 Desember, Dewa Indra menegaskan masih belum ada tandatanda ke arah sana. Begitu pula dengan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah RI masih belum dicabut.

Semuanya masih menunggu kajian yang matang. Sebe-

lum mengambil keputusan, pemerintah pusat juga melihat apa yang dilakukan dan bagaimana kesiapan di daerah. “Pemerintah pusat bersama-sama dengan daerah melakukan kajian bersama. Keputusan untuk membuka tentu di tangan pemerintah pusat, karena Menkumham yang mengeluarkan peraturannya,” tegasnya. (kmb32)

Menumbuhkan Kepercayaan Wisatawan

Menurut Dewa Indra, upaya ini sekaligus sebagai persiapan sebelum membuka kembali sektor pariwisata untuk mancanegara. Khususnya dalam menumbuhkan kepercayaan wisatawan dengan memastikan bahwa pelaku pariwisata di Bali tidak terpapar Covid-19. Sejauh ini,

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dicari tukang jahit untuk kerja di Sanur H.081916665544

B.BP.154.11.20.0000395

SPG Toko Sembako Bali Mart.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28, WA: 081 805631821

G.01

Sopir SIM B1 Canvas sembako.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA: 081805631821

G.02

Kasir SMEA/Diploma Akuntansi.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA:081805631821

G.03

Tenaga Serabutan SMP, SIM C dan SIM A. Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar.

Hub.WA:081805631821

G.04

Waker untuk tenaga jaga malam domisili sekitar Tuban Hub.WA:0818 0562 8430

G.07

DIJUAL MOBIL DAIHATSU

Xenia Xi Silv.2006,DK,smst Baru an.sendiri.WA/Hp.085339645820

B.BP.001.11.20.0000397

ISUZU

PT.Artha Asia Finance Lelang Unit Isusu-NMR-71 THD 6.1 Tahun 2019 Hub.0361-4781601

B.BP.004.11.20.0000380

PT.Artha Asia Finance Lelang Unit Isusu-NMR-71 HD 6.1 Bak Kayu Tahun 2019 H.0361-4781601

B.BP.004.11.20.0000381

KEHILANGAN

STM/SMP untuk tenaga serabutan domisili Tabanan WA 0818621818

HlgBPKBL10222246-O,DK4146OD an.Yanuarius R.Hp.085921244321

Sopir SIM A/B domisili TabananDenpasar.Lam WA 081805628430

Hlg BPKB NO.46089- DK 3376 IH AN. Ni Nym Ayu Suwitri

KONSULTASI

SERVICE

G.05

G.06

B.BP.001.11.20.0000396

B.BP.001.11.20.0000394

Sebagian besar akomodasi pariwisata tak beroperasi akibat minimnya jumlah wisatawan. Hingar-bingar sepanjang kawasan Legian hingga Pantai Kuta di malam hari pun sangat sulit dijumpai. ‘’Hotelhotel nyaris krisis cahaya dan jalan-jalan menjadi lorong gelap. Kuta berubah wajah dan suasana,’’ ujarnya lagi.

Ia mengakui, dibukanya pariwisata untuk wisatawan domestik (wisdom) pada Juli lalu juga tak banyak membantu. ‘’Kerlip cahaya di hotelhotel bila malam memang terasa. Namun itu tak membuat Kuta terasa bernyawa lagi. Kuta hanya bisa berharap dan berharap,’’ paparnya.

Ketika berjalan-jalan di Pasar Seni Kuta dan Pantai Kuta, pengunjung masih sepi.

Meski harus diakui, kunjungan wisdom cukup membantu perekonomian masyarakat, namun hal itu belum maksimal. Buktinya, saat ini masih banyak masyarakat yang awalnya menjual suvenir beralih membuka angkringan di pinggir toko agar bisa menyambung hidup. “Mudah-mudahan, setelah Desember atau minimal Januari, betul-betul internasional sudah dibuka.

Tanpa kunjungan internasional, nampaknya Kuta sulit bisa bangkit kembali,” ujar Wasista mengakhiri perbincangannya.

Managing Director The Nusa Dua, I Gusti Ngurah Ardita, mengungkapkan harapannya merespons situasi Kuta saat ini. ‘’Mudah-mudahan, Desember mendatang ada harapan bangkit dari mati suri,’’ ujarnya.

Dari data yang dimilikinya, jumlah booking hotel pada 1

hingga 24 Desember rata-rata mencapai 12 persen. Kemudian pada 24 hingga 31 Desember naik menjadi rata-rata 34,76 persen. Bahkan, ada beberapa hotel di kawasan The Nusa Dua menerima booking mencapai 50 hingga 60 persen.

Wisdom mendominasi pemesanan kamar. Pandemi mengubah pandangan sejumlah wisdom. Jika biasanya mereka berlibur ke luar negeri, pada pandemi mereka akhirnya memilih berlibur di dalam negeri. Salah satunya ke Bali.

Ardita menambahkan, kalau dilihat dari jumlah penumpang di Bandara Ngurah Rai, sejak ditetapkan dibukanya pariwisata domestik, jumlah penumpang mulai meningkat.

Dari jumlah 1.000 penumpang per hari di masa pandemi, pada long weekend akhir Oktober lalu, penumpang sempat di angka 9.000 orang per hari.

Namun yang cukup bagus di November, dilihat dari tanggal 1 sampai 24 November, rata-rata penumpang sudah mencapai 5.000 orang untuk kedatangan.

Terpapar Cahaya Doktor Yoga Iswara menambahkan, memasuki November dan Desember, harapan baru bagi Kuta mulai terasa. ‘’Cahaya mulai menerangi Kuta,’’ ujarnya.

Bahkan, pada pukul 19.00 hingga pukul 21.00 Wita, suasana Kuta nyaris terpapar cahaya dan menyenangkan lagi. Hotel-hotel bisa bergerak. Tingkat hunian sudah bergerak ke angka dua digit antara 15-20 persen. Ini dirasakan di kawasan Seminyak, Kuta. Sedangkan di pusat Kuta, tingkat hunian masih rendah yakni antara 9-10

persen. ‘’Bahkan, harapan baru pada Desember mulai dirasakan. Pesanan kamar sudah ada yang sampai 30 persen. Ini untuk di kawasan Seminyak. Namun di kawasan Kuta yang relatif persaingannya ketat, suasananya belum menggembirakan. Hotel-hotel kecil masih sulit bercahaya.

Kami berharap bisa menjaga cahaya yang mulai dirasakan di Kuta,’’ jelasnya.

Optimisme terhadap mulai bersinarnya Kuta diungkapkan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Pria yang akrab disapa Cok Ace ini mengatakan, Kuta diprediksi akan lebih cepat dikunjungi oleh banyak wisatawan dibanding destinasi lainnya di Bali. Terlebih kini banyak meeting pemerintah pusat dilakukan di Kuta.

Ini juga stimulus baru bagi kebangkitan Kuta. ‘’Kita masih berharap dari wisatawan domestik,’’ ujarnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Bali ini menambahkan, Kuta sangat diminati oleh wisatawan lokal untuk dikunjungi. Oleh karena itu, pihaknya optimis Kuta akan menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan setelah terdampak pandemi Covid-19. Walaupun penerbangan internasional belum dibuka kembali, Kuta bahkan sempat terpantau macet oleh wisatawan domestik dan lokal.

“Minggu lalu saya ke sana, macet malahan. Artinya, tidak menggantungkan sekali dengan pasar mancanegara untuk Kuta itu bisa mandiri.

Sekarang tinggal merubah strategi pemasarannya saja, apa yang disenangi wisatawan domestik,” paparnya. (kmb23/kmb32)

dalam situasi pandemi Covid-19,” tegasnya.

Sementara itu, Content Creator Puja Astawa memberikan tips ringan bagaimana menyosialisasikan berbagai program pembangunan dengan memanfaatkan media sosial dan media digital. “Zaman telah berubah, birokrat harus juga mengikuti perkembangan zaman,

di mana dengan berkembangnya media sosial saat ini bisa dimanfaatkan untuk sarana publikasi program kegiatan pemerintah yang perlu dikemas dengan konteks kekinian sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan bisa cepat sampai dan bisa dimengerti dengan baik oleh masyarakat,” katanya. (ad406)

Birokrat Wajib Ikuti Perkembangan Zaman

“Saya ucapkan selamat Hari Ulang Tahun Korpri yang ke49 dan apresiasi yang tinggi diberikan kepada seluruh anggota Korpri karena telah bekerja dengan baik, melayani dengan maksimal dan bekerja dengan profesional meskipun

sabtu pon, 28 november 2020

OPINI

Mengintip LHKPN Paslon di Bali

Guru Unggul Indonesia Maju Oleh I.N. Jampel Hampir 100 tahun semenjak Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara (KHD), pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan yang begitu besar. Konsepkonsep yang ditanamkan tentang pendidikan masih relevan diaplikasikan sampai saat ini. Dalam bukunya, KHD menyampaikan, “setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru”. Konsep ini menjadi fondasi dasar tentang penerapan Merdeka Belajar.

Khusus di Perguruan Tinggi, mahasiswa Sarjana Pendidikan Akademik diberikan kesempatan untuk belajar 3 semester di luar program studi, termasuk di luar perguruan tinggi, seperti industri, masyarakat, satuan pendidikan, badan riset, dan sebagainya. Ini artinya setiap orang dapat belajar dari siapapun dan di manapun. Tidak hanya dari seorang guru yang memiliki kualifikasi akademik, tetapi juga dari setiap orang dari pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, walaupun yang bersangkutan tidak memiliki kualifikasi akademik formal.

Memberikan pengalaman lapangan terhadap peserta didik merupakan hal yang sangat bermakna untuk mengimplementasikan dan mengadaptasikan teori-teori yang diperoleh di ruang kelas. Proses belajar (learning process) bukan hanya transfer of knowledge, transfer of skill, dan transfer of technology.

Namun yang utama dalam proses belajar adalah transfer of value. Bagaimana kita bisa mentransfer nilai-nilai kepada anak didik, baik nilai-nilai pendidikan itu sendiri, nilai kemanusiaan, nilai tentang kehidupan, nilai tentang lingkungan hidup, dan nilai-nilai lainnya yang mampu membangun karakter.

Ungkapan “setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru” juga menjadi nyata di tengah pandemi Covid-19 ini.

Semua menerapkan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, menerapkan pola hidup sehat, stay at home, physical distancing, dan beberapa imbauan lainnya. Masa pandemi ini memberikan percepatan terhadap implementasi revolusi industri 4.0 dan juga reformasi pendidikan. Pembelajaran daring yang telah lama diwacanakan oleh berbagai institusi akademik sebagai suplemen untuk pembelajaran tatap muka, perlahan dapat diimplementasikan.

Masa pandemi ini adalah tipping point untuk melakukan perubahan. Perubahan dalam segala aspek kehidupan. Reformasi Pendidikan adalah salah satu target perubahan yang selalu diimpikan bersama. Menyaksikan Indonesia menjadi salah satu negara maju yang sejajar dengan negara-negara besar lainnya, bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Indonesia maju hanya akan dicapai oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Melalui SDM unggul, akan menciptakan keunggulan kompetitif, sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

Kualitas guru menjadi indikator penting dalam sebuah sistem pendidikan. Di tengah pandemi Covid-19, peran para pahlawan

tanpa tanda jasa ini masih tetap melekat pada kehidupan para peserta didik yang menjadi andalan pembangunan masa depan bangsa. Guru mesti juga menjadi sosok yang unggul. Keunggulan ini bermakna suatu proses yang mengangkat motivasi belajar siswa ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan efek mengajar biasa. Kegiatan mengajar semacam ini menginspirasi siswa untuk terus belajar. Guru yang baik dipandang sebagai salah satu energi yang memberikan kontribusi positif yang luar biasa terhadap terciptanya suasana belajar siswa, termasuk membangkitkan minat mereka. Menjadi seorang guru merupakan panggilan jiwa. Oleh karenanya haruslah mampu melayani anak didik, dan mampu bekerja dengan hati yang hidup.

Dalam situasi yang rentan dengan perubahan, kemampuan untuk mengelola proses pembelajaran yang adaptif dan efektif pun harus menjadi perhatian serius dari para guru. Ini tidak terbatas pada penguasaan teknologi yang mampu menjadi jembatan untuk menghubungkan ruang yang berbeda.

Tetapi juga membuat inovasi rencana pembelajaran yang mampu memunculkan kemampuan berkomunikasi, kreatif, berkolaborasi, kemampuan berfikir kritis, dan kemampuan memecahkan permasalahan oleh peserta didik. Kemampuan ini menjadi ciri era revolusi industri 4.0 dan pembelajaran abad 21. Sebagai tenaga pendidik yang memiliki kemampuan substantif (content knowledge), pengetahuan pedagogis dan penguasaan teknologi juga tidak dapat diabaikan.

Dari pandangan itu, tugas guru semakin nyata, yaitu tidak hanya menjalankan kurikulum, tetapi juga menjadi penghubung antara kurikulum dan minat/bakat siswa.

Namun permasalahannya tidak semudah itu.

Jika dirunut ke akar permasalahan, kualitas guru yang belum merata masih menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia. Ada banyak faktor sebagai penyebabnya, antara lain guru bukan prioritas utama bagi para generasi muda untuk menjadikan pekerjaannya, sehingga prodi pendidikan menjadi pilihan kesekian setelah prodi-prodi lain, seperti prodi kedokteran, teknik, hukum, dan lainnya, sehingga dari sisi kualitas input prodi kependidikan bukanlah yang terbaik.

Selain itu, banyak sekali orang-orang yang memiliki kualitas akademik yang sangat baik, namun tidak dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) karena kurang beruntung secara ekonomi. Sehingga mereka tidak memiliki kesempatan menjadi guru.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah melalui pemberian beasiswa penuh terhadap mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk mengikuti PPG dan berikatan dinas untuk diangkat langsung menjadi guru.

Penulis Rektor Undiksha

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588

POJOK Kapolda tidak kompromi dengan premanisme.

- Preman harus ubah laku. *** Kuta menjaga harapan saat mati suri.

- Pekerjanya sudah alih profesi. *** Paslon diminta lugas sampaikan visi dan misi.

- Biasanya pelupa setelah menang.

Kekayaan Calon Tertinggi Capai Rp 65 Miliar, Terendah Rp 451 Juta SEMUA pasangan calon (paslon) kepala daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Itu juga berlaku bagi Bali, di mana lima kabupaten dan satu kota menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

Plt. Jubir KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, mengatakan, pihaknya sudah menerima LHKPN dari masing-masing paslon di Bali. Bahkan, jika calon kepala daerah adalah seorang petahana, publik juga bisa mengecek komitmen antikorupsinya dalam bentuk capaian kinerjanya selama menjabat dalam membangun tata kelola pemerintahan di wilayahnya pada https://jaga. id/jendela-daerah/.

Berdasarkan data LHKPN yang diterima Bali Post dari jubir KPK, Kamis (26/11), rata-rata calon kepala daerah di Bali sudah menyampaikannya ke KPK. Sebagaimana data yang disampaikan, calon paling kaya ditempati oleh Anak Agung Ngurah Panji Astika, Calon Bupati Tabanan, dengan total kekayaan Rp 65.053.535.157. Sedangkan harta kekayaan paling rendah tercatat pada Calon Wakil Bupati Karangasem yang juga seorang pengacara bernama I Made Sukerana dengan total kekayaan Rp 451.904.536.

Namun, pasangan calon bupatinya, yakni I Gusti Ayu Mas Sumatri, LHKPN-nya tinggi, memiliki kekayaan Rp 19.480.082.448.

Masih dalam data KPK, untuk daerah paling kaya yakni Badung, kekayaan calon bupatinya kalah sama calon kepala daerah Bangli. Kekayaan I Nyoman Giri Prasta Rp 4.385.364.680. Sedangkan kekayaan Calon Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, mencapai Rp 14.012.374.903. Namun untuk Calon Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, kekayaannya menjulang, yakni sesuai LHKPN mencapai Rp 32.026.956.644. Sedangkan calon Wakil Bupati Bangli, pasangan Sedana Arta, Wayan Diar LHKPN-nya mencapai Rp 8.531.179.872. Sedangkan Calon Bupati Bangli, I Made Subrata, Rp 1.446.074.002, calon wakilnya. Ngakan Made Kutha Parwata. mencapai Rp 915.550.000.

Untuk Jembrana, Kembang Hartawan LHKPN yang dilaporkan ke KPK sebanyak Rp 8.713.423.680. Calon wakilnya, I Ketut Sugiasa Rp 1.828.321.122. Pasangan calon Bupati Jembrana, I Nengah Tamba Rp 5. 037.000.000. dan I Gede Ngurah Patriana Krisna yang notabene anak mantan Bupati Winasa, LHKPN-nya Rp 806.600.000.

Calon Bupati Karangas-

em, I Gede Dana, LHKPNnya Rp 3.572.553.174. Sedangkan calon wakil bupatinya, I Wayan Artha Dipa, Rp 2.324.146.186.

Calon Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, LHKPN-nya Rp 5.178.903.923, calon wakilnya, I Made Edi Wirawan Rp 1.886.981.282.

Calon wakil bupati Tabanan pasangannya A.A. Ngurah Panji Astika, yakni I Dewa Nyoman Budi-

asa, total LHKPN-nya Rp 4.180.000.000.

Sedangkan LHKPN Calon Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara Rp 2.788.409.149, dan calon wakilnya, I Kadek Agus Arya Wibawa Rp 8.173.376.150.

Sedangkan calon Wali Kota Gede Ngurah Ambara Putra Rp 14.291.983.801, dan calon wakilnya, Made Bagus Kertha Negara Rp 16.652.516.255. (asa)

Desa Adat Semate Pertahankan Tradisi, Adat dan Budaya PANDEMI Covid-19 tak menyurutkan semangat Desa Adat Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Badung. Desa adat yang terdiri dari satu banjar dengan 74 Kepala Keluarga (KK) tetap menjaga tradisi, adat dan budaya di tengah wabah virus Corona.

Kendati demikian, Bendesa Adat Semate, I Gede Suryadi mengatakan, dalam mempertahankan tradisi, adat dan budaya, protokol kesehatan (prokes) tetap diberlakukan.

Bahkan, untuk memperlancar kegiatan adat yang dilaksanakan pihak desa adat membuat bilik desinfektan yang menggunakan sensor.

“Kegiatan adat atau keagamaan di Desa Adat Semate masih berjalan, namun tentunya upacara berjalan dengan protokol penanganan Covid-19.

Seperti penyemprotan, cek suhu tubuh, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, wajib menggunakan masker dan jaga jarak,” ujarnya.

Setiap adanya upacara agama, katanya, selalu dibatasi personel atau warga yang ikut.

Seperti halnya piodalan, proses persembahyangan dilakukan secara bergantian. “Jadi ada yang sembahyang pagi, siang sore. Beda kalau dulu, kalau sembahyang selalu malam yang ramai,” ucapnya.

Selain kegiatan agama, Gede Suryadi mengatakan, pelaksanaan adat juga masih terlaksana d e n g a n penerapan prokes. Pihaknya juga menyiap-

Bali Post/ist

CEK SUHU - Salah satu undangan pernikahan dilakukan pengecekan suhu tubuh di Desa Adat Semate untuk mencegah penyebaran Covid-19. kan bilik disinfektan yang dibuat untuk memastikan krama yang melaksanakan kegiatan tidak terpapar Covid-19.

Selain itu, mewajibkan untuk mengurangi personal di setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk bilik disinfektan, pihaknya merakit sendiri bersama Satgas Gotong Royong Desa Adat Semate yang dibuat otomatis dengan sensor gerak. Pompa akan bekerja secara otomatis menyemprotkan cairan disinfektan bila setiap ada orang yang masuk atau dekat dengan bilik

tersebut.

“Misalnya pernikahan, pasti ada warga dari luar desa adat yang ke sini, sehingga kami manfaatkan bilik desinfektan tersebut. Jadi tidak ada petugas yang berjaga, namun secara otomatis bilik itu akan mengeluarkan desinfektan ketika ada orang yang masuk,” terangnya.

Dijelaskan, pada proses penyemprotan di bilik menggunakan bahan berbahan aman yakni biosanitizer, sehingga benar-benar aman tidak menimbulkan iritasi pada kulit, namun tetap efektif membunuh virus. Dengan adanya penerapan prokes semua upacara adat kini tetap dilaksanakan dengan baik.

“Kami menggunakan ruang

”Kegiatan adat atau keagamaan di Desa Adat Semate masih berjalan, namun tentunya upacara berjalan dengan protokol penanganan Covid-19. Seperti penyemprotan, cek suhu tubuh, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, wajib menggunakan masker dan jaga jarak.”

I Gede Suryadi

semprot disinfektan, untuk hand sanitizer-nya menggunakan biosanitizer yang biasanya dibagikan kepada krama atau KK. Selain itu juga kami membagi masker medis untuk selalu digunakan oleh krama, di samping tetap wajib cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak,” tegasnya.

Dikatakan, Desa Adat Semate juga memiliki tradisi Mbed-mbedan yang selama ini menjadi daya tarik wisatawan, selain sebagai upaya menjaga tradisi warisan leluhur. Namun, tradisi ini tidak dilaksanakan selama pandemi Covid-19 lantaran berisiko menimbulkan kerumunan yang berdampak pada penyebaran Covid-19.

“Tradisi Mbed-mbedan kan mengumpulkan masyarakat dalam satu lokasi, pastinya akan membeludak. Kami khawatir menimbulkan Covid. Jadi sementara ditiadakan mungkin setelah pandemi akan kami selenggarakan,” ucapnya seraya menyebutkan pihaknya mengaku tetap melaksanakan banten pakeling di Pura Desa lan Puseh Desa Adat setempat.

Hal itu dilakukan agar prosesi upakara tetap berjalan dan tradisi bisa ditunda. (par)