Edisi Jumat 27 Nopember 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

8 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 85 TAHUN KE 73 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

jumat paing, 27 november 2020

balipost http://facebook.com/balipost

Kurir Narkoba Lintas Provinsi Ditangkap

Lima Pengunjung Pasar Petang Terjaring Razia Prokes

Tim Pemberantasan BNNP Bali mengungkap pelaku narkoba jaringan Aceh–Bali-Lombok, Selasa (24/11) lalu. Petugas menangkap dua kurir yakni Zamzani (26) dan Wahyu Hidayat (23).

Lima orang pengunjung Pasar Petang terjaring razia protokol kesehatan, Kamis (26/11) kemarin. Satu dari lima warga yang terjaring dalam sidak ini dikenakan sanksi denda lantaran tak memakai masker.

BADUNG | HAL. 3

DENPASAR | HAL. 2

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Bawaslu Bangli Kembali ‘’Rapid Test’’ Jajarannya Mendekati hari pemilihan bupati dan wakil bupati Bangli 2019, Bawaslu Kabupaten Bangli kembali melakukan rapid test terhadap seluruh jajarannya, Kamis (26/11) kemarin. Rapid test itu diadakan di masing-masing kecamatan.

GIANYAR | HAL. 5

Gubernur Koster Luncurkan SPBKLU, PLTS Fotovoltaik dan Transportasi Daring KBL GUBERNUR Bali Wayan Koster secara resmi meluncurkan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) PLN, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Fotovoltaik dan Kendaraan Listrik Grab di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabha, Denpasar, Kamis (26/11) kemarin.

Bali Post/ist

MELUNCURKAN - Gubernur Bali Wayan Koster saat meluncurkan SPBKLU PLN, PLTS Fotovoltaik dan Kendaraan Listrik Grab, Kamis (26/11) kemarin.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan, visi untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya merupakan visi yang digali dari kearifan lokal Bali. Apa yang diimplementasikannya sebagai blue print pembangunan Bali, berdasarkan pada ajaran petuah panglingsir orang Bali, di mana hidup harus seimbang, saling menghormati, mengasihi dan hidup harmonis dengan alam. ‘’Berkaitan dengan alam yang bersih, harus dihindari secara maksimal terjadinya polusi,’’ tegasnya.

Oleh sebab itu, Gubernur Koster membuat berbagai kebijakan ramah lingkungan termasuk mendorong penggunaan energi bersih dan terbarukan.

’’Apa yang dilakukan ini adalah sebagai wujud cara kita untuk menjaga alam ini dengan bersih supaya Bali ini betul-betul sehat. Saya kira kalau udara yang dihirup sehat, paruparu akan sehat, tidak sakit, lebih panjang umurnya.’’

Hal. 7 Prosedur SOP

Wayan Koster Gubernur Bali

Wali Kota Rai Mantra Sambut Kunjungan Mendag RI di Pasar Badung 10 Besar Provinsi Tertinggi Kasus Sembuh DKI Jakarta 120.194 Jawa Timur 53.131 Jawa Barat 41.932 Jawa Tengah 36.681 Sulawesi Selatan 18.208 Riau 16.769 Kalimantan Timur 16.255 Sumatera Barat 15.638 Sumatera Utara 12.601 Bali 12.376 Data per 26 November 2020

Pastikan Stabilitas Harga dan Apresiasi Sekolah Pasar PASAR Badung sebagai pasar rakyat terbesar di Bali mendapat kunjungan Menteri Perdagangan (Mendag) RI Agus Suparmanto, Kamis (26/11) kemarin. Kehadiran Mendag di pasar yang revitalisasinya diresmikan Presiden RI Joko Widodo ini disambut Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra di pelataran Pasar Badung. Tampak hadir Sekjen Kementerian Perdagangan RI Suhanto, Dirut Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar I.B. Kompyang Wiranata, pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar serta undangan lainnya dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Pada kesempatan tersebut, Mendag Agus Suparmanto menyerahkan bantuan alat penunjang kesehatan kepada pedagang Pasar Badung, memantau stabilitas harga pokok dengan berkeliling pasar, mengecek timbangan tera ulang serta meninjau Sekolah

Pasar bagi pedagang pasar. Ia menjelaskan, kunjungan ke Pasar Badung ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok. Hal ini serangkaian kesiapsiagaan dalam menyambut hari Natal dan Tahun Baru. ‘’Saya ingin melihat kondisi pasar sendiri kemudian juga pedagang-pedagang di sini bagaimana kesiapan juga. Selain kesiapan juga saya ingin melihat harga-harga menjelang Natal dan Tahun Baru,’’ katanya.

Dari hasil pemantauan secara umum, katanya, harga bahan pokok di Pasar Badung masih stabil.

Selain itu, stok kebutuhan bahan pokok juga aman. ‘’Saya telah melihat harga bahan pokok stabil, baik itu gula, bawang putih, bawang bombai, ayam dan beras.

Semuanya dalam kondisi baik utamanya dalam menyambut Natal dan Tahun Baru serta stok bahan pangan cukup,’’ ujarnya.

Mendag juga turut mengapresiasi pelaksanaan Sekolah

KUNJUNGAN - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat menerima dan mendampingi kunjungan Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto di Pasar Badung, Kamis (26/11) kemarin.

Pasar dan digitalisasi pasar mendukung terciptanya stabilitas rakyat untuk meningkatkan ekonomi berkelanjutan. daya saing pasar tradisional, Hal. 7 sehingga keberadaan pasar dapat Mendukung Kemajuan

Kesiapan ’’Cold Chain’’ PBM Tatap Muka, Fokuskan Penerapan Prokes 3M Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen ’’Langkah-langkah yang KESIAPAN cold chain (rantai dingin - red) vaksin Covid-19 di Indonesia mencapai 97 persen. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menegaskan hal itu dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/11) kemarin.

Wiku Adisasmito menambahkan, cold chain terdiri atas lemari es dan freezer untuk menyimpan vaksin, dan termos (vaksin carrier) untuk membawa vaksin ke tempat pelayanan imunisasi, terutama untuk kegiatan di luar gedung/lapangan.

Secara logistik, katanya, kesiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain untuk menjaga kualitas

vaksinnya sudah berjalan dengan baik.

Sementara jumlah sumber daya manusia yang dipersiapkan untuk melakukan vaksinasi dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. ‘’Pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memenuhi jumlah SDM yang dibutuhkan dalam vaksinasi,’’ katanya seraya menambahkan, jumlah SDM akan menyesuaikan dengan peserta vaksinasi dan menyesuaikan dengan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan.

Wiku Adisasmito menegaskan, saat ini pemerintah sedang melakukan finalisasi daerah prioritas yang akan memperoleh vaksin. Prioritas itu dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas daerah, dan faktor lainnya. ‘’Ya, pemerintah sedang melakukan finalisasi daerah-daerah prioritas tersebut,’’ tegasnya. (kmb13)

Wiku Adisasmito

Bali Post/ist

KEBIJAKAN proses belajar mengajar (PBM) tatap muka bagi siswa dan guru akan dimulai Januari 2021. Kebijakan tersebut disambut baik oleh sekolah-sekolah, sembari mempersiapkan diri untuk fokus pada pemberlakuan penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Seperti yang dilakukan SMAN 2 Mengwi, Badung.

Kepala SMAN 2 Mengwi Ni Luh Made Ratna Agustini mengatakan, selama PBM dilakukan secara daring (online), pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan

penyebaran Covid-19. Sebab, ada beberapa kegiatan akademik maupun nonakademik yang harus dilakukan secara langsung, sehingga penerapan prokes Covid-19 melalui 3M dilakukan.

Yaitu wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. ‘’Langkah-langkah yang dilakukan sekolah menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat strategis lengkap dengan sabun dan juga hand sanitizer.

Hal. 7 Sekolah Wajib

dilakukan sekolah menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat strategis lengkap dengan sabun dan juga hand sanitizer. Bagitu juga melakukan penyemprotan disinfektan secara teratur.’’

Ni Luh Made Ratna Agustini Kepala SMAN 2 Mengwi

Babak Baru Tiongkok, Kesempatan Baru Dunia Oleh Bapak Zhu Xinglong Konsul Jenderal RRT di Denpasar

BELUM lama ini, Sidang Paripurna Ke-5 Komite Sentral Ke-19 Partai Komunis Tiongkok telah sukses digelar di Beijing.

Sidang paripurna ini merangkum prestasi perkembangan ekonomi dan sosial Tiongkok sepanjang periode ‘’Rencana Lima Tahun Ke-13’’, menetapkan ‘’Rencana Lima Tahun Ke-14’’ untuk 2021-

2025 serta visi jangka panjang 2035.

Melihat kembali ke tahun 2016-2020 periode ‘’Rencana Lima Tahun Ke-13’’, kami telah mencapai hasil perkembangan yang sangat luar biasa. Dalam lima tahun terakhir, 55,75 juta penduduk di pedesaan Tiongkok telah terangkat dari kemiski-

nan, dan 60 juta lapangan kerja baru tercipta. Tiongkok telah membentuk sistem jaminan sosial terbesar di dunia, dengan asuransi kesehatan dasar yang mencakup lebih dari 1,3 miliar orang dan asuransi pensiun dasar yang mencakup hampir 1 miliar orang. Pada tahun 2020, Tiongkok berhasil mengatasi pandemi Covid-19 dan berbagai tantangan internal dan eksternal. Selama tiga kuartal pertama tahun 2020, ekonomi Tiongkok meningkat sebesar 0,7%. Beberapa organisasi internasional pun memprediksi bahwa Tiongkok akan menjadi satu-satunya kekuatan ekonomi besar yang mencapai pertumbuhan positif tahun ini, yang tentu memberikan dorongan kuat untuk pemulihan ekonomi dunia.

Pada periode ‘’Rencana Lima Tahun Ke-14’’, babak baru yang cemerlang akan segera dimulai.

Dalam lima tahun ke depan atau bahkan lebih lama, Tiongkok akan memasuki tahap baru pembangunan berkualitas tinggi, menerapkan gagasan pembangunan baru, membangun pola pembangunan baru, sehingga membawa lebih banyak peluang pembangunan bagi dunia, dan

menyuntikkan lebih banyak energi positif ke dalam komunitas internasional.

Tahapan baru. Pada tahun 2021, Tiongkok akan memulai perjalanan tahap baru untuk menjadi negara sosialis modern secara menyeluruh.

Sampai dengan tahun 2035, Tiongkok pada dasarnya akan merealisasikan modernisasi sosialis, PDB per kapita akan mencapai setingkat dengan negaranegara cukup maju, dan kemakmuran bersama masyarakat akan mendapat kemajuan yang lebih nyata dan substansial.

Gagasan baru. Tiongkok akan terus menerapkan gagasan pembangunan baru yaitu inovasi, koordinasi, pembangunan hijau, keterbukaan, dan saling berbagi, mempercepat transformasi pola pembangunan, mengoptimalkan struktur ekonomi, mengubah momentum pertumbuhan, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkualitas tinggi demi mewujudkan harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik.

Hal. 7 Penyelarasan Strategi

Jumat Paing, 27 November 2020

Dukung Visi ’’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’

SPBKLU Diluncurkan Gubernur Koster, Wujudkan Bali Energi Bersih

FOTO BERSAMA - Gubernur Bali Wayan Koster dengan GM PLN UID Bali, Managing Director Grab Indonesia, Kadishub Perhubungan Bali, dan Pegadaian foto bersama.

Stimulus Diharapkan Dorong Pengusaha Gerakkan Ekonomi Denpasar (Bali Post) Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga dari 4 persen menjadi 3,75 persen. Selain itu, pada akhir Oktober lalu, OJK juga telah memperpanjang POJK 11 2020 terkait stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Coronavirus.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw) Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Kamis (26/11) kemarin menuturkan, selain itu pemerintah juga telah menggulirkan program-program PEN seperti penempatan dana negara di beberapa perbankan, stimulus BLT untuk UMKM, bansos untuk masyarakat atau pekerja terdampak dan lainnya.

Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk menggairahkan ekonomi Bali kembali. Usulan dari pengusaha yang tergabung di Kadin Bali, termasuk pengusaha pariwisata di dalamnya. Dengan pertimbangan dampak Covid-19 ini, pendapatan yang berasal dari kunjungan wisatawan domestik dan luar negeri belum kembali normal. Sehingga belum mencukupi untuk biaya operasional usahanya, termasuk pembayaran kewajiban pembayaran hutangnya.

Sementara itu, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Giri Tribroto belum lama ini mengatakan, dalam rangka membantu dunia usaha, OJK memperpanjang POJK 11 2020. Hingga 18 November 2020, perbankan di Bali telah memberikan restrukturisasi kredit sebesar Rp 28,54 triliun, 85 persen dari outstanding kredit yang terdampak pandemi Covid-19 sebesar Rp 33,59 triliun. Dari Rp 28,54 triliun kredit yang direstrukturisasi tersebut, 58,79 persennya merupakan kredit untuk UMKM. Dari kredit yang direstrukturisasi yaitu Rp 28,54 triliun, outstanding kredit UMKM yang terdampak sejatinya adalah Rp 18,91 triliun. Namun yang mendapat restrukturisasi hanya Rp 16,78 triliun atau 88,72 persen. ‘’Jadi total kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp 28,54 triliun, Rp 16,78 triliunnya atau 58,79 persen kredit yang direstrukturisasi adalah UMKM,’’ jelasnya.

Sehingga kredit yang lebih banyak mendapat restrukturisasi adalah dari segmen UMKM. Karena UMKM yang paling terdampak dari pandemi Covid-19 ini. Berbeda dengan kondisi krisis tahun 1998, di mana UMKM yang mampu membawa ekonomi Indonesia keluar dari krisis. Sedangkan pada perusahaan pembiayaan, kredit yang terdampak sebesar Rp 10,22 triliun dan Rp 9,10 triliun telah direkstrukturisasi atau sekitar 89,04 persen. (kmb42)

GUBERNUR Bali Wayan Koster meluncurkan Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) pada Kamis (26/11) kemarin di Rumah Jabatan Gubernur.

PLN membangun SPBKLU untuk mendukung operasional kendaraan listrik berbasis baterai sebagai realisasi dari dukungan visi Gubernur Bali ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ mewujudkan Bali energi bersih.

General Manager PLN UID (Unit Induk Distribusi) Bali Adi Priyatno didampingi Senior Manager Niaga PLN UID Bali Fintje F Lumembang mengatakan bahwa ada tujuh titik SPBKLU yang dibangun di wilayah Bali yaitu di rumah kreatif BUMN (Sesetan),

perasaan dokter serta tenaga kesehatan. Dalam hal ini, tidak hanya di Bali, namun seIndonesia yang saat ini sedang berjuang melakukan pengobatan terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19.

Alasan kedua, yakni putusan majelis hakim PN Denpasar dirasa belum memberikan efek jera, baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat agar berhati-hati menggunakan media sosial. ‘’Nanti poin-poin pertimbangan secara lengkap akan diajukan dalam memori banding. Yang jelas dua poin utama yang menjadi pertimbangan pengajuan banding,’’ tandas Luga.

Sementara itu, pascamendengar JPU banding, sekitar pukul 14.00 Wita tim kuasa hukum Jerinx, Wayan ‘’Gendo’’ Suardana, juga mendatangi PN Denpasar. Dia juga menyatakan banding atas vonis tersebut. ‘’Kami juga mengajukan banding. Kami melakukan ini, setelah JPU terlebih dahulu mengajukan hal yang sama,’’ ucap Gendo.

Dikatakan, sebetulnya dalam perkara ini, Jerinx meminta pada kuasa hukumnya jika jaksa banding, pihaknya juga memastikan banding.

Menurutnya, pengajuan banding jaksa membuat Gendo prihatin dan tertawa. (kmb37)

Topik : stimulus diharapkan dorong

pengusaha gerakkan ekonomi

menyediakan pengisian baterai yang terletak di tujuh lokasi. ‘’Di mana keberadaannya sangat membantu operasional kendaraan listrik sehingga lebih cepat, murah dan charging lebih cepat,’’ ujarnya.

Menurutnya, upaya mewujudkan energi bersih dengan kendaraan listrik ini akan membuat Bali menjadi sorotan dari provinsi lain. Semua pihak akan menyadari sudah saatnya berubah ke pola hidup bersih dan nyaman. Upaya ini juga sekaligus menjadi daya tarik wisata bagi Bali.

PLN menyambut baik kegiatan dan kerja sama dengan Grab serta Pegadaian ini. Sebab, PLN telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Grab untuk peresmian ini.

Sejalan dengan core value PLN yaitu adaptif dan kolaboratif. ‘’PLN harus mampu menjawab perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan teknologi dalam mewujudkan kerja sama dengan berbagai pihak,’’ terangnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali atas dukungannya dalam menggunakan kendaraan listrik. Di mana Bali sebagai provinsi pertama yang mengeluarkan Pergub tentang energi bersih.

Gubernur Koster mengatakan, senang dengan adanya acara tersebut karena secara riil PLN, Grab dan Pegadaian telah mewujudkan Pergub Bali. Semua kebijakan di Bali dalam berbagai sektor

bersumber dari ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Tatanan pembangunan Bali yang dijalankan ke depan basic-nya dibangun dari fundamental kearifan lokal Bali. Dalam pelaksanaannya adjusted dengan kerangka hukum yang ada.

Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mempertegas komitmen jangka panjang untuk membangun Indonesia, menciptakan mobilitas solution yang berbasis teknologi. Pada hari itu, Grab meluncurkan 30 motor listrik dan penularan SPBKLU di tujuh titik yang tersebar di seluruh Bali yang didukung mitra terdepan seperti PLN, Astra Honda, Pegadaian dan lainnya. (ad384)

Kurir Narkoba Lintas Provinsi Ditangkap Denpasar (Bali Post) -

Tim Pemberantasan BNNP Bali mengungkap pelaku narkoba jaringan Aceh – Bali - Lombok, Selasa (24/11) lalu. Petugas menangkap dua kurir yakni Zamzani (26) dan Wahyu Hidayat (23). Tempat kejadian perkaranya di Terminal kedatangan Domestik Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan hotel di Jalan Raya Tuban, Badung. Modusnya, sabu-sabu (SS) seberat 449,75 gram netto disembunyikan di sela-sela telapak sepasang sandal.

Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Putu Gede Suastawa saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut. Peran kedua pelaku sebagai kurir.

Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi dari Kabid Pemberantasan BNNP Sumatera Utara bahwa adanya kurir naik pesawat menuju Bali diduga membawa sejumlah paket SS. Pelaku berangkat dari Bandara Kualanamu Medan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali.

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Pemberan-

tasan BNNP Bali langsung melakukan profiling terhadap penumpang tersebut.

Pada Selasa (24/11) pukul 20.30 Wita, tersangka Zamsani dibekuk di Terminal Kedatangan Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Saat digeledah, petugas menemukan dua paket SS di sela-sela telapan sandal yang dipakainya. ‘’Saat diinterogasi, pelaku mengaku disuruh bandar narkoba di Aceh untuk datang ke Bali. Dia disuruh melakukan serah terima dengan seorang kurir bandar di Lombok yang

sudah menunggu di Bali,’’ ujarnya. Selanjutnya dilakukan control delivery sampai ke hotel, Jalan Raya Tuban, Badung, pukul 22.30 Wita, tepatnya di kamar nomor 29. Tim melakukan penangkapan terhadap Wahyu Hidayat asal Lombok. Selanjutnya kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Bali. (kmb36)

516.753 orang.

Pasien sembuh harian yang dilaporkan nasional lebih sedikit dari tambahan kasus terkonfirmasi. Jumlahnya tercatat sebanyak 3.842

Denpasar (Bali Post) Kasus harian Covid-19 pada Kamis (26/11) kemarin mengalami kenaikan dari sehari sebelumnya. Jumlahnya ada di atas 110 orang. Data Satgas Penanganan Covid-19 Bali menunjukkan terdapat 111 kasus baru. Kumulatif kasus mencapai 13.648 orang.

Selain kasus baru, terdapat juga pasien sembuh yang bertambah. Hanya jumlahnya lebih sedikit dari kasus baru. Tercatat sebanyak 50 orang dilaporkan sembuh, sehingga kumulatif pasien sembuh mencapai 12.376

orang (91 persen).

Kabar duka juga masih dilaporkan Bali dalam lima hari berturut-turut. Jumlah pasien meninggal akibat Covid-19 bertambah sebanyak lima orang.

Kumulatif pasien meninggal selama pandemi berlangsung di Bali mencapai 423 orang (3,1 persen). Rinciannya 420 WNI dan 3 WNA. Selain itu, terdapat kasus aktif sebanyak 849 orang (6,22 persen). Mereka dirawat dan dikarantina di 17 RS dan dikarantina di Bapelkesmas, Wisma Bima, UPT Nyitdah, dan BPK Pering.

Sementara itu, jumlah kasus Covid-19 baru secara nasional kembali menurun dari sehari sebelumnya. Dari data Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, kasus baru bertambah 4.917 orang. Kumulatif kasus ditangani mencapai

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Bali Post/ist

DIRINGKUS - Sindikat narkoba Aceh-Bali-Lombok diringkus Tim BNNP Bali.

Kumulatif Kasus Positif Covid-19 Capai 13.648 Orang

Jaksa dan Jerinx Sama-sama Banding

Denpasar (Bali Post) Jaksa betul-betul memanfaatkan waktu sepekan untuk menyikapi vonis hakim atas perkara dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dengan terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx. Setelah melalui beberapa pertimbangan, Kamis (26/11) kemarin, jaksa menyatakan banding atas vonis setahun dua bulan atau 14 bulan kepada drumer SID tersebut.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali Luga H Harlianto menyampaikan beberapa pertimbangan banding. Dalam keterangan persnya, Luga mengatakan jaksa penuntut umum resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim PN Denpasar. ‘’Sekitar pukul 13.30 Wita, salah satu jaksa yang menangani perkara ini telah mendatangi PN Denpasar untuk menyatakan banding atas putusan terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx,’’ jelas Luga.

Adapun alasan pertimbangan JPU mengajukan upaya hukum banding yaitu putusan PN Denpasar dirasa kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Kata Luga, dalam hal memberatkan tuntutan JPU telah disampaikan terdakwa dan melukai

Honda Cokroaminoto, Honda Teuku Umar, Pos Pelayanan Teknik PLN Tegal Buah, SPKLU UP3 Bali Selatan (depan Tiara Dewata), Pos Pelayanan Teknik Kuta, Pos Pelayanan Teknik Canggu.

Dalam peluncuran ini, PLN juga bekerja sama dengan Grab yang memiliki kendaraan listrik dan Pegadaian. Dikatakan, PLN saat ini sedang mempromosikan pola hidup baru yaitu electrifying lifestyle yaitu setiap kegiatan masyarakat diharapkan menggunakan peralatan listrik karena keunggulannya lebih banyak.

Dengan adanya electrifiying lifestyle, maka dibutuhkan media pendukung lainnya sebagai pelengkap, salah satunya pengisian baterai. PLN telah

pasien sembuh. Total kasus sembuh mencapai 433.649 orang (83,9 persen).

Sementara kasus meninggal bertambah 127 orang, sehingga totalnya menjadi

16.352 orang (3,2 persen).

Saat ini kasus yang masih dalam perawatan sebanyak 66.752 orang (12,9 persen).

Untuk suspect sebanyak 66.685 orang. (kmb18)

C VID-19 Indonesia Positif Sembuh Bali Positif Sembuh Meninggal

Meninggal

516.753 433.649 16.352

13.648 12.376 423

Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka Bergantung Penerapan Prokes

PANDEMI mengubah pola pendidikan secara drastis. Sekian lama, upaya pembelajaran dari rumah telah dilakukan sembari menunggu kondisi membaik. Kini kabar mengenai pembelajaran tatap muka akan dilakukan kembali, sehingga menuai begitu banyak pro dan kontra. Tuaian tersebut masih seputar jaminan keamanan dan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang akan disiapkan.

Kepala Disdikpora Denpasar, Drs. I Wayan Gunawan, menyebutkan berkaitan dengan sistem pendidikan tatap muka yang boleh dilakukan memiliki berbagai

I Wayan Gunawan

I Nengah Madiadnyana

persyaratan yang harus dipenuhi. Keamanan seluruh pihak di sekolah beserta para siswa adalah yang utama. Untuk itu, penerapan prokes menjadi hal yang benar-benar diperhatikan.

Singkatnya, sesuai dengan instruksi untuk daerah yang zonanya hijau diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka dengan ketentuan tetap menerapkan prokes

dan memenuhi persyaratan.

Bagi daerah yang belum zona hijau harus tetap melakukan pembelajaran dari rumah. ‘’Kebijakan pusat dan juga daerah harus menelaah terlebih dahulu adanya kemungkinan atau tidak bagi sekolah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, sudah disusun

panduan dan tim evaluasi untuk menindaklanjutinya.

Pertama, perlu adanya kesiapan sekolah yang dilihat dari data periksa. Kedua, izin dari orangtua siswa dalam bentuk pernyataan. Selanjutnya, pola pengaturan mulai dari datang ke sekolah sampai pulang ke rumah. Dengan penerapan syarat-syarat tersebut, maka dapat mengajukan permohonan ke wali kota. Tentunya ada tuntutan mengenai komitmen dalam penerapan dan pengaturan prokes untuk seterusnya,’’ ujar Wayan Gunawan saat wawancara khusus Talk Show Tanggap Covid.

Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. juga menambahkan para guru menyambut baik kabar mengenai pembelajaran tatap muka. Karena sebagai seorang pendidik, sudah muncul kerinduan untuk

mengajar anak-anak secara langsung. Dari segi mendidik akan lebih optimal dengan tatap muka. Belajar melalui daring hanya dapat melakukan pemaparan ilmu saja, tidak dapat melakukan upaya mendidik dengan cara yang seharusnya.

Hal positif yang perlu dipetik, peningkatan kemampuan penggunaan teknologi dalam proses mengajar dikuasai lebih cepat. ‘’Untuk memulai pembelajaran tatap muka yang dapat dilakukan adalah menjaga komunikasi dengan orangtua siswa dan juga mematuhi instruksi pemerintah. Hal utama yang perlu disiapkan adalah tindakan pengawasan dengan membuat posko dan membentuk Satgas Covid, fasilitas penerapan prokes yang memadai dan kesepakatan berbagai pihak untuk berkomitmen mematuhi persyaratan yang ada,’’ ungkap Madiadnyana. (git)

Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca, Nyoman Winata Redaktur Eksekutif: Parwata Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Maya, Ketut Winata, Suka Adnyana. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati, NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Percetakan: Tri Iriana, Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00.

Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Jumat Paing, 27 November 2020

Terkait Dana Hibah Pariwisata

Pendidikan

Pjs. Bupati Badung Tekankan agar Dikelola Cermat, Tepat dan Cepat

KIP - Suasana penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara daring melalui aplikasi Zoom, Rabu (25/11).

Universitas Udayana Raih Anugerah Badan Publik Kategori ”Informatif” dari Komisi Informasi Pusat

SETELAH melewati tahapan pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi serta presentasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) terhadap 7 kategori Badan Publik yang terdiri dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Lembaga Non-Struktural, BUMN, dan Partai Politik yang dilaksanakan selama kurun waktu Oktober-November 2020. Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara daring melalui aplikasi Zoom, Rabu (25/11).

Merupakan kebanggaan tahun ini Universitas Udayana meraih Kategori Badan Publik “Informatif” di antara 60 Badan Publik yang meraih kategori Informatif.

Sembilan universitas berada dalam kategori ini yaitu UGM, Unibraw, Unpad, Unima, IPB, Unila, ITS, Unud dan UI. Ketua KI Pusat, Gede Narayana, menyampaikan bahwa tingkat partisipasi badan publik dalam KIP ta-

hun ini mengalami peningkatan dan dari hasil monev terdapat 60 badan publik yang informatif. Penghargaan ini jangan dimaknai sebagai kontestasi antarbadan publik melainkan harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan informasi publik di tanah air.

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam sambutan dan arahannya dalam acara tersebut menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas kinerja badan publik yang berhasil masuk dalam kategori Informatif. Acara ini merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk mengapresiasi badan publik yang telah serius mengupayakan keterbukaan informasi publik dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi.

Wapres berharap kepada Badan Publik yang Informatif untuk terus bertahan dan berupaya mengembangkan kualitas layanan informasi publik agar menjadi lebih baik. Untuk badan publik yang menuju informatif, cukup informatif dan

kurang informatif maupun tidak informatif agar terus berakselerasi dan melakukan perbaikan agar mampu menjadi badan publik informatif, dengan komitmen dan strategi yang tepat niscaya hal ini dapat terwujud.

Rektor Unud Prof. A.A. Raka Sudewi hadir langsung secara daring menerima penghargaan Badan Publik Informatif bagi Universitas Udayana, dan mengucap syukur atas prestasi yang diraih Universitas Udayana tahun 2020. Ini merupakan sebuah prestasi luar biasa yang telah diraih. Tahun sebelumnya, 2019, Universitas Udayana meraih kategori “Cukup Informatif” dan tahun ini langsung mendapat kategori “Informatif” tidak melalui kategori Menuju Informatif. Ini merupakan sebuah loncatan setelah melalui berbagai tahapan dan merupakan capaian tertinggi. Rektor berharap apabila masih terdapat hal-hal yang masih kurang agar ditingkatkan lagi dalam memberikan layanan informasi, sehingga benar-benar mampu menjadi sebuah instansi yang akuntabel. (ad388)

TERKAIT dengan adanya dana hibah pariwisata dari pusat, Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana menekankan kepada perangkat daerah agar mengelola dana ini dengan cermat, dieksekusi secara tepat dan cepat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sebab pariwisata sendiri memiliki sektor yang luas.

Hal tersebut disampaikan Lihadnyana didampingi Plt. Kepala Dinas Pariwisata Cok Raka Darmawan saat memimpin rapat penggunaan 30 persen dana hibah pariwisata dengan kepala OPD terkait di Ruang Kriya Gosana, Rabu (25/11).

Lihadnyana merinci, dari total dana hibah yang diterima Pemkab Badung senilai Rp 948 miliar, 70 persen di antaranya dialokasikan untuk hotel dan restoran.

Nantinya, dana hibah tersebut dikirimkan langsung dari rekening pemerintah pusat ke rekening pemerintah daerah. Setelah itu, dari pemerintah daerah disalurkan ke hotel dan restoran secara proporsional sesuai kontribusi pajak hotel dan restoran selama 2019. Sedangkan yang 30 persen dikelola oleh

RAPAT - Pjs. Bupati Badung I Ketut Lihadnyana saat memimpin rapat penggunaan 30 persen dana hibah pariwisata dengan kepala OPD terkait di Ruang Kriya Gosana, Rabu (25/11). pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui program kegiatan oleh OPD terkait. ‘’Hari ini kita melaksanakan rapat pemanfaatan 30 persen dana hibah pariwisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ini dimanfaatkan menata sarana prasarana wisata serta pemenuhan media sosialisasi protokol kesehatan di sektor pariwisata dalam upaya pemulihan pariwisata di era new normal,’’ kata Lihadnyana.

Pihaknya membeberkan,

dana tersebut bisa digunakan untuk revitalisasi, kebersihan, keindahan, dan keamanan. Misalnya, desain infrastruktur menuju objek pariwisata. ‘’Misalnya objek wisata direvitalisasi. Bisa ditata untuk menambah keindahan atau untuk penunjuk tempat wisata,’’ terangnya.

Untuk itu, Lihadnyana berharap dana hibah ini bisa mendatangkan multiplier effect pada industri pariwisata.

Namun, penekanannya tetap pada penerapan protokol

kesehatan yang ketat agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat mengunjungi tempat wisata atau menginap di hotel dan makan di restoran.

Dalam hal gaining confidence atau meyakinkan wisatawan agar merasa yakin nyaman dan aman mengunjungi Badung, menurut Lihadnyana, bisa diwujudkan dengan pelaku industri pariwisata menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta penerapan Clean, Health, Safety and Environment (CHSE) kepada wisatawan yang berkunjung. ‘’Dengan menyiapkan standar protokol kesehatan yang tinggi dan menerapkan kebersihan, kesehatan, keselamatan serta kelestarian lingkungan, akan memberikan keyakinan bahwa yang dikunjungi oleh wisatawan adalah daerah yang aman,’’ sambungnya seraya berharap melalui program ini pemerintah bisa membantu menciptakan kembali demand bagi industri hotel dan restoran, karena 30 sampai 40 persen kontribusi hotel dan restoran disumbang dari kegiatan MICE, sementara sisanya dari kegiatan leisure. (ad389)

Soal Pengadaan Seragam Sekolah

Kejari Badung Masih Berkutat pada Pemeriksaan Saksi Mangupura (Bali Post)nan perkaranya, masih berkutat Tongkat komando penanganan pidana pada keterangan saksi. “Tunggu korupsi resmi berpindah dari Riki Saya, masih proses periksaan putra ke Dewa Arya Lanang Raharja. saksi,” ucapnya.

Untuk diketahui, Dewa Lanang sejak Sementara itu, Kasiintel Keberdinas di Kejari Denpasar beberapa jari Badung I Made Gde Bamaxs kali terlibat penanganan pidana Wira Wibowo dikonfirmasi Kakorupsi, walau sempat gagal memmis (26/11) mengatakan bahwa bawa kasus Tukad Mati ke Pengadilan hingga saat ini tim penyidik Tipikor Denpasar. masih memeriksa para saksi Sejak Rabu (25/11), Dewa Lanang terkait, baik pihak rekanan resmi dilantik dan memulai maupun pihak penyedia menjadi ujung tombak penatau penyelenggara penanganan pidana korupsi di gadaan barang dan jasa.

Kejari Badung. Bahkan, “Kurang lebih ada 40kini dia sudah dihadapan saksi yang sudah kan PR besar, yakni dimintai keterangan,” mengungkap perkara tandas Bamaxs. dugaan penyelewengan Informasi lainnya pengadaan seragam di internal kejaksaan sekolah oleh Pemda bahwa pengadaan seBadung melalui dinas ragam sekolah oleh terkait yakni Disdik Pemda Badung itu Badung. nilainya mencapai milPenyelidikan iaran. Dalam proyek dugaan penyimpangan ini, ada sekitar 12 itu dibenarkan oleh paket kegiatan unKajari Badung, I Ketut tuk seragam sekolah Maha Agung. Hanya soal Bali Post/asa SD dan SMP tahun perkembangan penanga2019. (kmb37) I Ketut Maha Agung

Hibah Hotel dan Restoran Cair

Mangupura (Bali Post) Bantuan hibah pariwisata untuk hotel dan restoran di Kabupaten Badung mulai cair. Setidaknya, ada 184 hotel dan restoran yang telah menerima bantuan hibah pariwisata dari pemerintah pusat ini.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kadispar Badung Cokorda Raka Darmawan saat dikonfirmasi, Kamis (26/11) kemarin, tak menampik jika ratusan hotel dan restoran yang telah mencairkan hibah pariwisata. Pengusaha yang berhasil mencairkan hibah ini telah melengkapi persyaratan yang ditentukan sesuai petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. “Sejauh ini sudah ada 184 hotel dan restoran yang telah menerima bantuan hibah pariwisata.

Namun, data ini hingga kemarin (Rabu, 25/11 red). Angka ini akan terus bergerak,” ujarnya.

Menurutnya, minimnya pelaku usaha yang menerima dana hibah pariwisata lantaran ketatnya persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Padahal, pihaknya telah memberikan pelayanan hingga di luar jam kantor.

“Siapa yang berkasnya sudah lengkap, itu yang kita proses pencairannya, bahkan sekarang ini setiap hari kita layani mereka sampai lewat jam kantor.

Hari ini (kemarin - red) juga kami masih berproses pencairannya. Jadi begitu syarat lengkap langsung kami proses pencairannya, sehingga tidak menunggu yang lainnya lengkap dulu,” terangnya.

Cok Darmawan yang juga Asisten III Bidang Administrasi Umum ini mengakui anggaran yang telah dicairkan untuk 184 hotel dan restoran mencapai Rp 218 miliar. “Rinciannya saya tidak hafal, tapi sudah miliaran yang dikeluarkan,” katanya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Kabupaten Badung sudah menetapkan 1.065 hotel dan 345 restoran sebagai penerima hibah pariwisata dari pemerintah pusat. Pelaku usaha yang menerima bantuan hibah pariwisata tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 67/054/HK/2020 tentang Penetapan Hotel dan Restoran Penerima Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020. (kmb27)

Bali Post/kmb27

SIDAK - Satpol PP Badung bersama TNI/Polsi, Dishub, dan BPBD, Diskes menggelar sidak masker di Pasar Tradisional Petang, Kamis (26/11) kemarin.

Lima Pengunjung Pasar Petang Terjaring Razia Prokes

Mangupura (Bali Post) Lima orang pengunjung Pasar Petang di Desa/Kecamatan Petang terjaring razia protokol kesehatan, Kamis (26/11) kemarin. Satu dari lima warga yang terjaring dalam sidak yang melibatkan unsur TNI/Polsi, Dishub, dan BPBD, Diskes ini dikenakan sanksi denda lantaran tak memakai masker.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung IGAK Suryanegara mengatakan satu orang yang kedapatan tidak menggunakan masker didenda sebesar Rp 100 ribu. Sedangkan empat orang lainnya hanya diberikan pembinaan lantaran tidak memakai masker dengan benar. ‘’Kami sudah berkali-kali turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan (prokes).

Namun, ada saja yang melanggar, jadi langsung kami

kenakan denda,’’ ungkapnya.

Diterangkan, untuk sanksi administratif bagi perorangan dalam Pasal 11 ayat (1) salah satunya disebutkan membayar denda administratif sebesar Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah. Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19, dikenakan sanksi membayar denda administratif sebesar Rp 1 juta. ‘’Pemberlakuan denda bagi para pelanggar mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era

Baru,’’ jelasnya.

Mantan Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Badung ini mengimbau agar masyarakat menaati prokes yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bagi perorangan diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. ‘’Selain itu juga mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan atau menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).

Pembatasan interaksi fisik (physical distancing),’’ katanya.

Sementara bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas

umum wajib melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar dan/atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer). Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja dan fasilitas umum. ‘’Kami juga minta menyediakan petugas pengukur suhu tubuh (thermo scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas. Upaya pengaturan jaga jarak. Pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala,’’ tuturnya seraya menambahkan sidak prokes terus akan kami gencarkan, tidak hanya di wilayah Kecamatan Petang, melainkan juga di daerah lain. ‘’Harapannya supaya masyarakat sadar pentingnya mengikuti prokes dalam kehidupan sehari-hari,’’ pungkasnya. (kmb27)

Jumat Paing, 27 November 2020

Pemkab Tabanan Terima Bupati Artha Resmikan DIPA 2021 Rp 1,230 Triliun Bale Wantilan Pura Luhur Alas Purwo PEMKAB Tabanan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1,230 triliun dari Pemerintah Provinsi Bali, Kamis (26/11) kemarin.

DIPA tersebut diserahkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar. DIPA tersebut merupakan dasar dalam penggunaan anggaran yang telah disetujui pemerintah pusat.

Gubernur Koster mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA secara Nasional oleh Presiden kepada para Menteri, Gubernur dan Pimpinan Lembaga Non-Kementerian, Rabu (25/11) di Istana Negara yang dilaksanakan secara virtual.

“Dengan melakukan penyerahan DIPA pada November 2020, diharapkan Kementerian, lembaga dan daerah lain, bisa secara langsung melakukan pelelangan pekerjaan. Sehingga dapat merealisasikan programnya mulai awal bulan Januari 2021,” ucap Koster.

Lebih lanjut ia mejelaskan bahwa di tahun 2020, Indonesia dan Provinsi Bali khususnya tak luput dari guncangan perekonomian yang mengakibatkan permasalahan bagi fundamental perekonomian Bali, sehingga harus dilakukan upaya dan penanganan pemulihannya di tengah-tengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

“Tentu saja dalam konteks itu APBN akan menjadi instrumen sebagai upaya kita untuk melakukan perbaikan perekonomian secara umum.

Dan tentu kita berharap agar berdampak ke daerah melalui anggaran yang dialokasikan ke daerah maupun programprogram Kementerian yang diluncurkan ke daerah,” ujar Gubernur Koster.

Secara substansi, DIPA ini

DIPA - Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021, Kamis (26/11) kemarin yang diserahkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. memiliki peran sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan yang merupakan amanah rakyat yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab.

“Prioritas Nasional tahun 2021 yang didukung pencapaiannya dengn alokasi anggaran adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas politik hukum dan pertahanan keamanan serta transformasi pelayanan publik,” imbuh Koster.

Ia juga menegaskan, agar memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penggunaan anggaran harus betul-betul fokus memiliki prioritas yang jelas dengan sasaran yang terukur. “Supaya anggaran

yang ada, itu betul-betul secara efektif dan efisien dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” tambah Koster.

Gubernnur Koster juga menambahkan, sesuai dengan laporan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, tahun 2021 Provinsi Bali mendapatkan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 11,848 triliun. “Dengan rincian transfer ke daerah Rp 11,169 triliun dan dana desa sebesar Rp 679,12 miliar. Alokasi ini meningkat 6,53 persen dibandingkan tahun 2020,” ungkap Koster.

Sementara untuk alokasi belanja satuan kerja vertikal dan organisasi perangkat daerah, dijelaskannya, sebesar Rp 12,19 triliun. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini pemerintah pusat sangat bekerja keras sampai bisa meningkatkan alokasi dana ke daerah. “Tapi Pemerintah melakukan upaya keras di bawah pimpinan Bapak Presiden Ir. Joko Widodo. Itu melakukan suatu terobosan besar memperluas ruang fiskal kita. Sehingga sumber pendanaan pembangunan itu bisa meningkat dan bisa dialokasikan sebagai bentuk belanja kepada daerah,” jelas Koster. (ad391)

Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra Terima Dwija Praja Nugraha dari PGRI Kota Denpasar Mantan Kadisdikpora Terima Cendekia Cipta Pradana

PENGURUS PGRI Kota Denpasar di bawah pimpinan ketua baru, Drs. I Ketut Suarya, M.Pd., langsung tancap gas membuat program dan terobosan bersinergi dengan komponen pemerintah dalam mendidik anak bangsa. Pada acara syukuran Hari Guru Nasional (HGN) 2020 dan HUT ke-75 PGRI, Kamis (26/11) kemarin, PGRI Kota Denpasar menyerahkan penghargaan Dwija Praja Nugraha kepada Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra.

Penghargaan diserahkan Ketua PGRI Denpasar Ketut Suarya, diterima Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra. Saat itu Pembina PGRI Kota Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. menyerahkan lukisan Wali Kota bersama istri hasil karya para guru.

Sementara itu, mantan Kadisdikpora Denpasar menerima penghargaan Cendekia Cipta Pradana masing-masing diterima oleh Dr. Gusti Lanang Jelantik, M.Si., IGN Eddy Mulya, S.E., M.Si. dan Kadisdikpora Denpasar Drs. I Wayan Gunawan. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Pembina PGRI Kota Denpasar Nengah Madiadnyana dan I Nyoman Winata.

Menurut Ketut Suarya, penghargaan Dwija Praja Nugraha diberikan kepada Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra karena selama ini banyak membantu program penguatan kualifikasi guru dan anggaran pendidikan minimal 20 persen di APBD. Juga termasuk pejabat yang sangat dekat dengan guru, pro-pendidikan dan selalu memberikan pencerahan kepada guru.

BUPATI Jembrana, I Putu Artha, meresmikan Wantilan Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo Banyuwangi usai tuntas proses finishing, Rabu (25/11). Finishing meliputi berbagai ornamen dan fasilitas wantilan merupakan hibah dari Pemkab Jembrana tahun anggaran 2020. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti yang dihadiri Sekda Jembrana I Made Sudiada, Ketua Panitia Karya Sujarwo, PHDI setempat serta pimpinan OPD teknis di Pemkab Jembrana.

Peresmian pada rahina Buda Kliwon Matal juga bertepatan dengan upacara pamelaspasan yang diawali dengan mendem dasar dan mendem padagingan di-puput oleh Ida Bopo Pandita Giri Darma Arsa.

Bupati Artha mengaku bersyukur proses renovasi wantilan bisa tepat waktu, sehingga bermanfaat bagi umat khususnya pamedek yang hadir ngaturang bhakti

di Pura Alas Purwo. Menurutnya, wantilan yang terletak di jaba sisi pura, dari sisi ornamen sangat indah. Selain berarsitektur Bali, ornamen dan ciri khas Jawa masih terlihat sehingga menjadi perpaduan yang indah dan unik dilihat.

Ia juga berharap keberadaan wantilan itu dapat bermanfaat bagi umat serta pamedek yang hadir ngaturang bhakti di salah satu pura terbesar di Jawa Timur itu. ‘’Senang sekali bisa hadir di acara pamelaspasan sekaligus ngaturang bhakti. Renovasi juga bisa tuntas tepat waktu. Semoga bermanfaat sekaligus menjalin komunikasi yang sudah baik selama ini,’’ tandasnya.

Sementara itu, Ketua PHDI Kecamatan Tegaldlimo Banyuwangi, Joko Setiyoso, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Jembrana atas dukungannya dalam bentuk dana hibah, sehingga renovasi wantilan bisa terselesaikan.

DIRESMIKAN - Bupati Artha menandatangani prasasti peresmian Bale Wantilan Pura Alas Purwo.

Ia juga berharap dukungan pemerintah kabupaten di Bali dan kerja sama yang sudah atas dukungannya. Sangat baik ini bisa terus terjaga kami rasakan guna menata guna memberikan semangat pura yang sangat bersekhususnya bagi Umat Hindu jarah bagi Umat Hindu ini. di Banyuwangi.

Secara bertahap kita terus ‘’Sekali lagi saya haturkan lakukan pembenahan guna terima kasih pada upacara melengkapi berbagai sarana peresmian ini. Kepada Bapak penunjang umat dan kelengBupati atas perannya telah kapan lainnya di pura yang memberikan sesuatu yang berlokasi di Taman Nasional sangat berarti. Selain itu atas Alas Purwo Banyuwangi,’’ dukungan seluruh jajaran pungkasnya. (ad386)

Lagi, Satu Pasien Covid-19 di Tabanan Meninggal

Tabanan (Bali Post) -

Lonjakan kasus positif Covid-19 kembali terjadi di Kabupaten Tabanan. Ada sebanyak 32 orang dinyatakan terkonfirmasi terpapar positif Covid-19, dari data yang dirilis Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid19 Tabanan, Kamis (26/11) kemarin. Serta dilaporkan pula satu pasien positif berusia 80 tahun asal Kecamatan Kerambitan meninggal dunia dengan komorbid (penyakit penyerta) diabetes.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Tabanan Putu Dian Setiawan yang juga selaku Koordinator Bidang Informasi Publik saat dikonfirmasi mengatakan, penambahan kasus positif per Kamis (26/11) memang meningkat tajam yakni 32 orang. Jika dilihat dari data yang masuk ke Satgas, lonjakan penambahan kasus baru sebagian dari hasil rapid test yang dilakukan kepada petu-

gas KPPS dan Linmas, sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tanggal 9 Desember 2020. Di mana total ada 10.170 orang yang dilakukan rapid test. ‘’Sejak beberapa hari terakhir, data yang kami himpun sebagian ada dari hasil rapid test anggota KPPS dan Linmas yang reaktif, dan setelah dilakukan swab test oleh Dinas Kesehatan hasilnya positif,’’ terangnya.

Selain itu untuk kasus baru kali ini ada juga dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta dan satu orang sulinggih dengan memiliki gejala demam, batuk dan lemas. Sementara un-

tuk kasus satu pasien positif meninggal, adalah pasien laki-laki berusia 80 tahun asal Kerambitan. ‘’Pasien ini masuk ke rumah sakit pada tanggal 24 November dengan penyakit diabetes, saat dilakukan screening hasilnya yang bersangkutan terpapar Covid-19, dan meninggal pada 25 November,’’ ucapnya.

Di sisi lain, pasien positif dinyatakan sembuh juga dilaporkan sebanyak 11 orang, dan sebelumnya menjalani karantina di salah satu hotel di Denpasar, RS Wisma Prasanti dan RSUD Tabanan.

Dihubungi terpisah, anggota komisioner KPU divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih

dan SDM, Ni Putu Suaryani, mengatakan untuk kegiatan rapid test KPPS dan linmas sampai saat ini belum rampung. Namun dari data sementara yang dihimpun sampai dengan tanggal 24 November 2020, tercatat dari 10.170 anggota KPPS dan Linmas yang rapid test, sebanyak 661 di antaranya menunjukkan hasil reaktif. Dan setelah dilanjutkan dengan swab test, ada 7 orang dinyatakan positif pada swab test pertama dan 2 orang positif pada swab test kedua. ‘’Data ini masih terus bergerak, karena kegiatan rapid test belum sepenuhnya selesai, seperti di Kecamatan Baturiti,’’ terangnya.

Dengan penambahan kasus positif Covid-19 baru, sampai dengan hari ini total akumulasi positif Covid-19 di Kabupaten Tabanan sebanyak 1.046, dengan meninggal 40 orang, sembuh 894 orang, dan masih dalam perawatan 112 orang. (kmb28)

Banggar dan TAPD Sepakati Anggaran Hibah dan Penyertaan Modal Perusda LUKISAN - Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menerima penghargaan dan lukisan dari Ketua PGRI Denpasar Ketut Suarya didampingi Nengah Madiadnyana.

Sedangkan Cendekia Cipta Pradana diberikan kepada mantan Kadisdipora Denpasar yang mampu menerjemahkan program wali kota kepada satuan pendidikan di tingkat paling bawah.

Pada acara itu PGRI Denpasar juga menyerahkan penghargaan kepada guru di Denpasar yang sukses meraih prestasi di Olimpiade Guru Nasional. Selain itu diserahkan sumbangan kepada guru yang terdampak Covid-19.

Dalam sambutannya, Ketut Suarya mengajak guru untuk tak lelah belajar melainkan terus bersemangat belajar sepanjang hayat atau tak terikat oleh waktu. Pada pandemi Covid-19 ini guru diminta tetap ingat disiplin menjalankan prokes.

Guru juga harus mampu mengajar secara menyenangkan guna menjaga imun anak-anak saat belajar lewat daring.

Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra memanfaatkan momen tersebut dengan mengucapkan selamat HGN dan HUT PGRI. Wali Kota yang segera mengakhiri masa

jabatnnya ini berharap guruguru di Denpasar mampu menyukseskan program Merdeka Belajar yang dicanangkan Kemendikbud. Hal ini sangat urgen guna membangun pendidikan berkualitas menuju Indonesia maju dengan cara mencetak generasi muda yang unggul.

Sekalipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra meyakinkan Pemkot Denpasar tetap memberi atensi besar bagi peningkatan martabat dan profesionalisme guru.

Kedua, dana pendidikan minimal 20 persen di APBD tetap dipertahanan.

Sementara itu, Ketua Panitia I Made Sugianta, S.Pd., M.Fis. menambahkan, serangkaian HGN dan HUT PGRI, jajaran guru di Denpasar diajak melakukan aksi kebersihan dikaitkan dengan pencegahan Covid-19, mengikuti webminar yang diadakan PGRI Provinsi Bali, mengikuti lomba virtual dan menggelar acara resepsi dan penyerahan award. (ad383)

Nelayan Harapkan Harga Stabil

Negara (Bali Post) Sejak sepekan terakhir, hasil tangkapan nelayan di Jembrana cukup melimpah. Tangkapan ikan oayur di perairan Selat Bali cukup banyak dengan harga yang cukup lumayan. Namun berkaca dari pengalaman di setiap tangkapan melimpah, fluktuasi harga sering dikeluhkan nelayan. Apalagi ketika harga jauh turun dari harapan nelayan. Sejumlah nelayan tradisional (pancing) mengaku cukup merasakan hasil dari tangkapan saat ini.

“Lumayan hasilnya, tapi kami harapkan harganya tetap seperti ini. Jangan turun hingga tidak bisa menutup operasional,” ujar Wayan Astika, salah seorang nelayan jukung.

Dalam sekali tangkap, di saat seperti ini satu jukung dapat membawa hasil hingga lebih dari tiga kotak. Dengan harga jual rata-rata Rp 43 ribu per kilogram cukup membayar hasil tangkap mereka.

Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika, Rabu (25/11) mengatakan, kendala anjloknya harga merupakan persoalan

yang sering terjadi dan hukum pasar. Tetapi pemerintah berupaya untuk meminimalisir salah satunya penyediaan cool storage hingga menentukan harga dasar lelang di TPI. Namun, diakui, bagi nelayan yang tidak menjual di TPI ini sering “dimainkan” cukong. Para cukong ini juga berperan sebagai pemodal. Namun ketika hasil tangkapan dihargai jauh lebih rendah.

Karena itu, nelayan didorong untuk membentuk korporasi melalui kelompok-kelompok yang nantinya diakomodir untuk penjualan hasil mengikuti harga dasar. “Yang sering terkendala itu di nelayan berjalan sendirisendiri menjual. Karena itu kami dorong agar tergabung dalam kelompok,” katanya.

Pemerintah sangat konsen membantu nelayan melalui kelompok baik itu untuk sarana, maupun bantuan lain yang dapat membantu nelayan. Cold storage juga salah satu solusi untuk menjaga harga bisa tetap stabil di tingkat nelayan dan menerapkan standar harga. (kmb26)

Tabanan (Bali Post) Meski sebelumnya sempat ada penolakan dari Fraksi Golkar dan Fraksi Nasional Demokrat, namun dalam rapat banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tabanan, Kamis (26/11) kemarin, pos anggaran untuk hibah dan penyertaan modal perusda (PDDS) disepakati tetap masuk di RAPBD Tahun Anggaran 2021. Selain itu, juga menetapkan target PAD pada RAPBD 2021 sebesar Rp 391,684 miliar, sama dengan kesepakatan KUA & PPAS TA 2021.

Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga dalam rapat kerja tersebut menekankan agar dalam pengalokasikan anggaran di tahun 2021 diprioritaskan untuk penangganan Covid-19 dan diharapkan penataan teknis-teknis pendapatan secara maksimal ke depan dalam keadaan pandemi ini maupun kondisi normal.

Sementara dari TAPD yang diwakili Asisten III Setda Tabanan I Made Agus Hartawiguna memaparkan perencanaan dan keuangan daerah saat ini wajib menggunakan SIPD Kementerian Dalam

Negeri. SIPD merupakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Di mana untuk postur RAPBD TA 2021, untuk pendapatan daerah Rp 1,816 triliun dan belanja sebesar Rp 1,885 triliun dengan defisit sebesar Rp 69,5 miliar ditutupi dalam pembiayaan netto sebesar Rp 69,5 miliar. Alokasi belanja pada pemenuhan standar pelayanan minimal kepada masyarakat baik peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui belanja kepada masyarakat untuk penanggulangan Covid-19.

Sementara itu, Wayan Sudiana dari Banggar juga meminta agar program kegiatan diprioritaskan pada urgensi yang menyangkut program skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan Tabanan. Dan meminta agar sumber potensi pendapatan yang sudah ada dimaksimalkan dalam optimalisasi dari segala potensi yang ada.

Selain itu, politisi asal Marga ini juga meminta penjelasan terkait penyertaan modal

Bali Post/ist

RAPAT - Suasana rapat Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tabanan, Kamis (26/11) kemarin. sebesar Rp 6 miliar pada Bapelitbang Ida Bagus WiPerusahaan Daerah Dharma ratmaja menjelaskan bahwa Santika. Terkait penyertaan penganggaran belanja hibah modal, Kepala Badan Keuan- guna mendorong perputaran gan Daerah (Bakeuda) Dewa perekonomian masyarakat Sri Budiarthi mengatakan, di masa pandemi Covid-19. itu merupakan amanah Per- Penganggaran belanja hibah aturan Daerah Nomor 12 dapat dilakukan setelah terTahun 2019 di mana daerah lebih dahulu penganggaran berkewajiban mengalokasi- Standar Pelayanan Minimal kan anggaran sebesar Rp 10 (SPM) yaitu urusan pemermiliar, sedangkan baru Rp 4 intahan wajib yang berkaimiliar diberikan dan sisanya tan dengan pelayanan dasar dianggarkan pada pengang- antara lain pendidikan, kesgaran tahun 2021. ehatan, pekerjaan umum dan Begitu juga dengan pen- penataan ruang, perumahan ganggaran belanja hibah rakyat dan kawasan permukiyang sempat dipertanyakan man, tramtib dan linmas dan oleh sejumlah fraksi, Kepala Sosial. (kmb28)

Disdik Rancang ”Regrouping” SD Skala Besar Tabanan (Bali Post) Masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi para guru untuk tetap memberikan pembelajaran terbaik bagi anak didiknya. Bahkan saat proses pembelajaran tatap muka ditiadakan sejak mewabahnya Covid-19, guru harus proaktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran daring/jarak jauh. Meski tak dimungkiri, nilai utama dari proses pembelajaran terpenting adalah interaksi sosial dan tidak bisa digantikan dengan teknologi, namun hal itu tetap harus dilakukan untuk mencegah agar tidak muncul klaster baru di sektor pendidikan.

Di tengah tantangan yang diha-

dapai para tenaga pendidik tersebut, persoalan kekurangan guru khususnya di jenjang SD rupanya masih menjadi PR bagi Dinas Pendidikan Tabanan. Dari data yang ada, jumlah guru SD saat ini sebanyak 1.437 berstatus PNS dan 579 kontrak.

Sementara guru SMP 991 PNS dan kontrak 432. “Kalau untuk SD jika dibandingkan jumlah guru dengan sekolah, memang ada kekurangan 686 tenaga guru baik guru kelas, penjas dan agama. Sementara untuk SMP, saya rasa jumlah guru sudah memadai namun perlu di redistribusi tentang pemerataan penempatan guru di satuan pendidikan,” terang Kepala Dinas Pendidikan Tabanan, I Nyoman

Putra, Rabu (25/11).

Terkait dengan kekurangan guru khususnya jenjang SD, Nyoman Putra mengatakan selain sudah diperbantukan dengan pengangkatan guru honor, pihaknya akan mencoba melakukan regrouping dengan skala besar di tahun 2021. Ini dilakukan, lantaran dari hasil monitoring ke lapangan, masih banyak ditemui SD dengan jumlah siswa per kelas yang masih minim yakni di bawah 10 orang. “Dengan bentangan yang tidak terlalu jauh kami coba regrouping sekaligus untuk solusi kekurangan guru di SD, namun untuk berapa SD nantinya yang akan di-regrop, masih kami cek kembali,” ucapnya. (kmb28)

Jumat Paing, 27 November 2020

Gelontorkan Rp 8 Miliar Lebih Ratusan LPJ Cantik Hiasi Kota Gianyar

LPJ CANTIK - LPJ cantik berlatar merah yang terpasang di Jalan Ngurah Rai, selatan Puri Gianyar, Kamis (26/11) kemarin.

Gianyar (Bali Post) Kawasan Kota Gianyar kini dihiasi ratusan lampu penerang jalan (LPJ) cantik

berlatar merah. Pengadaan 230 LPJ ini menggunakan dana dari APBD sebesar Rp 8,9 miliar lebih. Pengadaan ini pun menarik perhatian, di tengah banyaknya ruas jalan di Kabupaten Gianyar yang belum diterangi LPJ. Kadishub Gianyar, I Wayan Suamba, dikonfirmasi (26/11) kemarin mengungkapkan, dari total 230 LPJ, terdiri dari 145 LPJ dengan tiang tunggal dan 85 LPJ dengan tiang dobel. “Tiang tunggal itu terpasang lampu merah dari Bitra tenun Togog, lanjut di depan RSUD Sanjiwani hingga depan kantor bupati, lanjut ke depan gedung DPRD sampai loncat ke perempatan Puri Gianyar dan ujung barat jembatan PDAM. Sementara tiang dobel mulai taman Kota Gianyar - Patung Kebo Iwa Jalan Darma Giri,” jabarnya.

Diungkapkan, pengadaan ratusan LPJ cantik menyerupai penjor ini dianggarkan sebesar Rp 8.998.371.892 dari APBD Gianyar. Pemasangan ini bertujuan untuk penerangan berlalu lintas, pejalan kaki serta keindahan Kota Gianyar. Pemasangan LPJ cantik ini pun dipastikan akan berlanjut di kecamatan lain pada APBD 2021.

Terkait ruas jalan di Gianyar yang masih minim penerangan LPJ, Kadishub Gianyar mengakui masih banyak membutuhkan pemasangan LPJ di Kabupaten Gianyar.

Bahkan berdasarkan pendataan masih kurang belasan ribu LPJ. “Kita butuh LPJ 25.000 titik, baru terpasang 6.500 titik, jadi masih kurang 18.500 titik,” katanya.

Rencananya di 2021 pihaknya akan memasang 1.200 LPJ. Uniknya, pengadaan seribu lampu lebih itu dilakukan secara bertahap. Suamba mengaku kondisi ini terjadi karena refokusing anggaran. Sehingga tahun ini hanya diadakan lampunya saja sebanyak 1.200. Sedangkan anggaran untuk 1.200 tiang LPJ baru dialokasikan di APBD 2021.

“Pembelian lampu di 2020 dianggaran sekitar Rp 4,5 miliar. Pengadaan tiangnya dianggarkan di 2021 sekitar Rp 6,5 miliar.

Jadi total jumlahnya sekitar Rp 11 miliar untuk 1.200 LPJ,” ungkapnya. (kmb35)

Kemunculan GGS di APBD Perubahan Sudah Diverifikasi Ketua Dewan Bangli Lapor ke KASN

Bangli (Bali Post) Munculnya program Gerbang Gita Santi (GGS) senilai Rp 1,9 miliar di APBD Perubahan 2020 itu sudah selesai diverifikasi Gubernur. Hal itu disikapi serius Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika. Ia mengaku sudah melaporkan hal itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Kami sudah sampaikan ke KASN terkait kondisi ini,” ungkap Suastika saat ditemui di DPRD Bangli, baru-baru ini.

Pihaknya mempersoalkan kemunculan anggaran GGS itu lantaran dianggap menyalahi prosedur. Sebab, antara dewan dengan eksekutif sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan melakukan perubahan anggaran dan mencantumkan GGS dalam APBD Perubahan 2020. Menurutnya, mengubah anggaran satu rupiah pun harus ada persetujuan DPRD. “Uang ini bukan milik perorangan, tetapi punya rakyat,” ujarnya.

Suastika menegaskan dirinya bukan tidak setuju program GGS itu. Pihaknya keberatan karena program itu muncul tiba-tiba tanpa melalui pembahasan dan kesepakatan dewan. “Prosesnya kami tidak setujui. Kalau

kegiatannya kami malah mendorong agar di 2021 itu ada,” tegasnya.

Politisi PDI-P mengaku sudah melapor ke KASN sebagai bentuk pencegahan. Dengan dilaporkan ke KASN, diharapkan nantinya ada klarifikasi berkaitan hal itu.

Ia pun meminta kepada eksekutif agar program GGS itu, walau sudah dicantumkan di APBD Perubahan itu jangan dicairkan. Pihaknya mengaku tidak ada bersurat ke bupati.

Alasannya agar tidak ada kesan politis.

Sebagaimana diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020 sudah ditetapkan dan selesai diverifikasi gubernur.

Namun belakangan, DPRD

Subsidi BPJS Ketenagakerjaan Tidak Kunjung Cair nampik dominan jajarannya yang sudah menerima itu merupakan petugas Satpol PP Gianyar. Sedangkan petugas Damkar yang selama ini berjibaku memadamkan api, hanya segelintir yang menerima subsidi itu. ‘’Rincianya, dari 165 petugas Damkar, yang baru menerima hanya 3 orang. Sedangkan petugas Satpol PP yang telah menerima mencapai 166 orang, hanya satu orang yang belum menerima,’’ ucapnya.

Dari kondisi itu terkesan petugas Damkar Gianyar itu dianaktirikan. Padahal petugas Damkar juga ada di bawah Dinas Satpol PP Gianyar. Terkait hal ini, Watha menjelaskan, pencairan itu merupakan ke-

wenangan BPJS Ketenagakerjaan Pusat. Sementara di tingkat daerah, ia menegaskan tidak ada kendala. ‘’Di tingkat daerah tidak ada kendala. Kita sudah usulkan semuanya, sesuai persyaratan dan aturan.

Masalahnya hal itu merupakan kewenangan pusat,’’ katanya.

Watha menegaskan sudah melakukan koordinasi dengan BPJS terkait masalah ini. Kasat Pol PP menegaskan hanya disuruh menunggu pencairan tersebut. ‘’Setelah saya koordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, yang bersangkutan bilang data damkar itu sudah diteruskan ke pusat. Lalu kapan cairnya, diminta sabar menunggu,’’ katanya. (kmb35)

DITILANG - Salah satu pengguna jalan dengan knalpot brong saat ditilang petugas kepolisian.

Semarapura (Bali Post) Petugas kepolisian Satlantas Polres Klungkung akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap pengguna sepeda motor di jalanan dengan knalpot brong.

belakangan terus menjadi sorotan. Situasi demikian membuat lembaga Dewan mewacanakan kembali agar dibangun estuari dam dengan memanfaatkan potensi air Tukad Unda, yang terbuang langsung ke laut. Lalu bagaimanakah skema pembuatan estuari dam itu?

JIKA sumber estuari dam itu bisa diban- memenuhi kebutuhan dasar air bersih dalam gun, banyak pihak yakin Klungkung benar- jangka panjang. Pihaknya mendorong agar benar bisa mandiri, karena potensi air dari Pemkab Klungkung mampu melobi Pemprov estuari dam yang akan dikelola melimpah. Bali untuk mewujudkan rencana yang terKlungkung pun dipercaya tidak lagi ber- tunda ini. gantung sumber mata air dari Kecamatan Estuari dam ini akan membuat tugas Rendang, Karangasem, yang hingga kini PDAM Klungkung pemenuhan air bersih menmasalahnya tidak kunjung tuntas. Salah satu jadi lebih ringan. Saat ini PDAM Klungkung anggota DPRD Klungkung, Gde Artison Anda- terus menjadi bulan-bulanan masyarakat rawata, Kamis (26/11) kemarin mengatakan, karena banyaknya masalah yang tak terselerencana dibangunnya estuari dam itu dulu saikan. Saat rapat pembahasan Perda sudah pernah mencuat.

Pergantian Bentuk Badan Usaha Milik Bila estuari dam itu dibangun, bahkan Daerah PDAM Tirta Mahotama diproyeksikan mampu mensuplai air menjadi Perusda PDAM Panca bersih ke Denpasar, termasuk Badung.

Mahotama, Rabu (25/11) lalu, Namun, rencana ini tidak kunjung PDAM pun kembali diminta dilanjutkan. ‘’Saya sepakat rencana segera menyelesaikan kajian ini dilanjutkan lagi, agar air Tukad sumber air, debit, jalur/peta Unda itu tidak berbuang percuma. jaringan air minum.

Mau sampai kapan Klungkung hanya Anggota dewan lainnya sepmengandalkan sumber mata air di erti Wayan Buda Parwata dan Rendang terus. Layanan kepada seluSri Handayani juga sependapat ruh pelanggan terus saja terganggu,’’ rencana pembangunan estukata politisi Partai Demokrat ini. ari dam ini layak dilanjutkan.

Terlebih sekarang ini seRencana ini, menurut Sri Handang direncanakan pemdayani, sudah mengemuka bangunan Kawasan sejak era Bupati KlungPusat Kebudayaan kung Wayan Candra, Bali. Pembanmelihat potensi begunan itu juga sar Tukad Unda. akan dibarengi Bahkan, saat itu normalisasi sudah diambil Tukad Unda. langkah-langkah Maka, renstrategis. Carancana pembanya galian C di gunan estuari Gunaksa itu didam ini layak tutup sebagai kembali dilanlokasi pertamGde Artison Andarawata jutkan, untuk bangan. (gik)

masyarakat, khususnya juga pengguna jalan lainnya.

Tindakan tegas ini sesuai perintah Kapolres Klungkung AKBP Bima Aria Viyasa, setelah Mapolres Klungkung menerima banyak keluhan masyarakat terhadap pengguna jalan dengan knalpot brong itu. Personel Sat Lantas Polres Klungkung di bawah kendali Kasat Lantas Iptu Anton Suherman menegaskan, penindakan itu merupakan jawaban atas keresahan masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan pengguna jalan berknalpot brong itu.

“Para pengendara sepeda motor berknalpot brong ini kerap menggeber keras-keras gas sepeda motornya, sehingga mengganggu ketenangan warga.

Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena itu harus diambil tindakan tegas,” katanya.

Anton Suherman menambahkan, pelanggaran lalu lintas seperti ini dilakukan dengan mengganti onderdil kendaraan bermotor yang tidak sesuai spek.

Ada beberapa pengguna jalan langsung dikenakan sanksi tilang. Sebab, mereka itu sudah jelas melanggar ketentuan yang berlaku. Ini akan berakibat fatal

terhadap ketidaktertiban berlalu lintas. Bahkan mengarah pada potensi terjadinya laka lantas dan kekerasan.

Sebelumnya situasi demikian pernah terjadi, antara warga Desa Gelgel dan Kampung Gelgel, baru-baru ini. Bahkan, aksi menggeber sepeda motor itu, berujung duel hingga nyaris menimbulkan kekerasan antarkelompok warga. Beruntung saat itu, sumber keributan bisa diredam pihak kepolisian.

Pihak-pihak yang dianggap terlibat pun diproses hukum, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu, ada salah satu warga datang membawa sajam.

Anton Suherman menegaskan, aksi penertiban pengguna jalan dengan knalpot brong seperti itu, akan terus digalakkan pihak kepolisian.

Maka, bagi pengguna jalan khususnya sepeda motor yang masih berknalpot brong itu agar segera diganti dengan knalpot standar, bila mereka tidak mau kena sanksi tilang.

Tindakan tegas itu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang belum mau mematuhi peraturan lalu lintas. (kmb31)

Mereka pun Kamis (26/11) kemarin ditilang di tempat. Selanjutnya diperintahkan mengganti dengan knalpot standar.

Selama ini pengguna knalpot brong ini tidak saja meresahkan

Bawaslu Bangli Kembali ”Rapid Test” Jajarannya

Dewan Sebut Rencana Estuari Dam Layak Dilanjutkan Masalah sumber mata air hingga pelayanan air bersih oleh PDAM Klungkung

ang, yang hadir dalam rapat itu tidak menampik kemunculan program GGS di APBD Perubahan 2020 yang telah selesai diverifikasi. Anggaran membiayai program GGS itu, kata Riang, diambil dari hasil rasionalisasi pos belanja perjalanan dinas. (kmb40)

I Ketut Suastika

Meresahkan, Satlantas Tilang Motor Knalpot Brong

Petugas Damkar Gianyar Merana

Gianyar (Bali Post) Subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan untuk petugas Damkar Gianyar yang berstatus kontrak hingga kini tidak kunjung cair.

Kondisi ini pun memicu kegelisahan di kalangan petugas Damkar Gianyar.

Kepala Satpol PP Gianyar Made Watha dikonfirmasi, Kamis (26/11) kemarin yang membawahi Damkar Gianyar ini mengatakan, jumlah petugas Damkar dan Satpol PP Gianyar yang diusulkan sebanyak 280 orang.

Nah dari jumlah itu yang sudah merima sebanyak 169 orang. ‘’Sementara yang belum menerima sampai saat ini sebanyak 111 orang,’’ katanya.

Watha pun tidak me-

Bangli menemukan adanya penambahan kegiatan baru yang tiba-tiba muncul di APBD Perubahan setelah hasil verifikasi turun.

Dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Senin (9/11) lalu terungkap, agenda baru tiba-tiba muncul setelah APBD Perubahan selesai diverifikasi yakni program GGS (Gerbang Gita Santi). Nilai anggarannya Rp 1,9 miliar. Padahal sebelumnya, tidak ada kesepakatan memasukan GGS itu di APBD Perubahan. Sejumlah anggota dewan pun mempertanyakan hal itu.

Kepala Badan Keuangan Pendapatan Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli, Ketut Ri-

Bangli (Bali Post) – Mendekati hari pemilihan bupati dan wakil bupati Bangli 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangli kembali melakukan rapid test terhadap seluruh jajarannya Kamis (26/11). Rapid test itu diadakan di masing-masing kecamatan.

Hasilnya dari 688 jajaran pengawas yang ikut rapid test, tidak ada satu pun dinyatakan

reaktif.

Tujuan diadakannya rapid test, guna memastikan seluruh jajaran baik Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS tidak terpapar virus corona. “Selain itu juga sebagai upaya Bawaslu melindungi dan meyakinkan warga masyarakat Bangli, bahwa seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Bangli hingga Pengawas TPS tidak ada yang terpapar Covid-19,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Purna.

Adapun jajaran yang menjalani rapid test, secara keseluruhan berjumlah 688 orang.

Terdiri dari 566 orang pengawas TPS, 72 orang pengawas kelurahan/desa, 32 orang panwaslu

Bali Post/ist

RAPID TEST - Bawaslu Bangli melaksanakan rapid test di Tribun Lapangan Kapten Mudita, Kamis (26/11). kecamatan dan 18 orang dari Bawaslu Kabupaten Bangli.

Rapid test itu, kata Purna, yang kedua kalinya bagi Bawaslu Bangli, panwas kecamatan dan pengawas desa/kelurahan.

Sedangkan bagi pengawas TPS, ini adalah rapid test yang pertama. Menurutnya, pengawas TPS cukup sekali di-rapid test karena hanya bertugas satu bulan. (kmb40)

Sepuluh Hari, 1.056 Terjaring Operasi Prokes Kapolres Sayangkan Masih Ada Warga Tak Disiplin

Bangli (Bali Post) Meski Operasi Yustisi terus digencarkan dibarengi sosialisasi dan imbauan, masih saja ada warga yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). Berdasarkan catatan tim yustisi selama sepuluh hari terakhir, terdapat 1.056 warga yang ditindak lantaran melanggar prokes. Mereka diberikan sanksi, mulai teguran tertulis, lisan, fisik hingga sanksi sosial.

Tim yustisi terdiri unsur Polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Sejak beberapa bulan terakhir tim yustisi terus melakukan operasi di sejumlah

Bali Post/ist

OPERASI YUSTISI - Sejumlah petugas melaksanakan operasi yustisi pendisiplinan protokol kesehatan. tempat, guna mendisiplinkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Terhitung 16 November hingga 25 November 2020, ada sebanyak 1.056 warga yang ditindak. Rinciannya sebanyak 501 orang diberikan sanksi teguran lisan, 344 orang diberi sanksi tertulis, 80 orang pelanggar mendapat sanksi fisik, dan

128 orang diganjar sanksi sosial.

Untuk sanksi fisik petugas lebih banyak meminta pelanggar melakukan gerakan pushup, selain jongkok bangun. Sedangkan sanksi sosial yang diberikan yakni menyanyikan lagu ‘‘Indonesia Raya’’ atau menghafal Pancasila. Selama sepuluh hari terakhir, tidak ada pelanggar yang terkena sanksi

denda.

Kapolres Bangli, AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan, mengaku pihaknya sangat menyayangkan masih saja ada warga yang tidak disiplin hingga terjaring operasi yustisi pendisiplinan prokes. Padahal operasi itu sudah tiap hari dilakukan dibarengi sosialisasi dan imbauan.

Menurutnya, Kamis (26/11) ditemukan empat warga kedapatan melanggar prokes. Tiga di antaranya tidak memakai masker, sedangkan seorang salah menggunakan masker.

Agung Dhana mengatakan selama ini sidak prokes itu rutin dilakukan setiap hari. Sasarannya tempat-tempat umum.

Seperti pasar tradisional, pasar modern, kompleks pertokoan, kompleks pemukiman, tempat ibadah, jalan raya, objek wisata, dan terminal. “Hari ini pun tim masih bergerak menyasar Jalan Merdeka depan Terminal Loka Çrana, hingga Pasar Kidul Bangli,” tandasnya. (kmb40)

Jumat Paing, 27 November 2020

Pendidikan

Terkait Belajar Tatap Muka 2021

Orangtua Siswa SMK PGRI Blahbatuh dan TK Aruna Widya ’’Masadu’’ ke DPD

Walau Terkendala Biaya, DPD-RI Minta Sekolah Beri Copy Ijazah (SKT) agar Alumni Bisa Mencari Kerja

BALI BERDAULAT – Senator Dr. Arya Wedakarna saat mengadakan RDP di TK Aruna Widya dan RDP bersama SMK PGRI Blahbatuh, Gianyar di Kantor DPD-RI Bali.

SEMAKIN hari kian banyak masyarakat Bali mengadukan masalahnya ke Kantor DPD-RI Provinsi Bali di Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar. Khususnya ke Kantor B65 Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III. Itu dibuktikan dengan padatnya jadwal Senator termuda Bali

yang juga wakil rakyat di pusat paling populer itu. Hal itu terekam dalam kegiatan Senator Arya Wedakarna (AWK) di dua kegiatan berbeda, khususnya masalah pendidikan di SMK PGRI Blahbatuh, Gianyar dan TK Aruna Widya Denpasar.

Saat pertemuan di TK Aruna Widya Denpasar, AWK

mendapat aspirasi kesulitan administrasi disampaikan orangtua di masa pandemi. Juga adanya kesulitan berkomunikasi dengan pihak sekolah. Itu jadi penyebab wakil siswa mengadukan masalah itu ke Komite I Bidang Hukum DPD-RI Bali. Sesuai amanat UU MD3, Senator AWK menggelar rapat di TK Aruna Widya dan menyampaikan solusi atas masalah yang ada. ‘’Saya telah mendengar informasi dari dua arah. Dari pihak sekolah dan juga pihak orangtua siswa. Mari kita cari solusi. Di satu sisi, pihak sekolah harus memahami kesulitan ekonomi dari orangtua siswa di masa pandemi ini, karena itu beri kemudahan jika ada siswa yang ingin cuti sekolah.

Semua itu cukup diselesaikan internal. Tidak perlu melibatkan dinas. Beri kemudahan dan perbaiki sistem komunikasi. Jika pihak orangtua ingin bertemu yayasan, ya... silakan diterima. Wong ketemu AWK sebagai DPD-RI saja gampang.

Apalagi ortu itu ingin curhat dengan yayasan. Pikirkan mereka itu adalah aset sekolah,’’ ungkap AWK yang juga anggota Panitia Perancang UU DPD-RI ini.

Di satu sisi, AWK pun memberi nasihat kepada orangtua murid agar berdialog dengan baik. ‘’Saya hargai keberanian

orangtua itu menyampaikan aspirasi. Di satu sisi, saya sudah meminta agar TK Aruda Widya segera membentuk komite sekolah, agar saluran aspirasi tidak mandek. Prinsipnya, jangan keras–kerasan, apalagi ini lembaga pendidikan. Semua harus diselesaikan dengan jnana,’’ ungkap AWK. Di tempat berbeda, Senator AWK menerima aspirasi siswa dan orangtua siswa SMK PGRI Blahbatuh, Gianyar terkait belum diberikannya ijazah/SKT kepada siswa yang tamat tahun 2020 ini dengan alasan siswa belum melunasi pembayaran SPP. Terhadap hal ini, AWK dengan tegas memberikan arahan kepada sekolah agar membantu siswa yang sudah lulus itu diberi fotocopy ijazah. ‘’Sekolah adalah sumber kemanusiaan. Saya berharap di masa sulit ini, sekolah memberikan fotocopy ijazah agar alumni bisa cari kerja. Nanti jika sudah bekerja maka pasti uang SPP itu bisa dicicil. Saya dengar dari sekolah ada juga puluhan siswa yang belum dapat ijazah.

Mohon dibantu. Jaga nama baik SMK PGRI Blahbatuh yang selama ini namanya sudah harum karena SMK ini sangat sering membantu siswa yang tidak mampu. SMK PGRI Blahbatuh adalah aset hebat Bali,’’ ungkap Gusti Wedakarna, mantan Rektor Universitas Mahendradatta Bali itu. (ad390)

Selenggarakan Judi Tajen di Rumah

Mantan Anggota Polisi Disersi Diamankan

Singaraja (Bali Post) Seorang penyelenggara tajen yang menggelar perjudian sabung ayam (tajen –red) diamankan Unit Reskrim dan Street Lion Polsek Kota Singaraja. Penyelenggara itu sendiri adalah mantan anggota polisi yang sebelumnya mendapat sanksi disersi.

Kapolsek Kota Singaraja Kompol Made Santika didampingi Kasubag Humas Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subwa, Kamis (26/11) kemarin mengatakan, penyelenggara tajen yang diamankan itu berinisial IKM (54) asal Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng. Kasus ini berawal adanya

informasi masyarakat yang menyebutkan sering digelar tajen di halaman rumah yang bersangkutan. Tajen ini memunculkan kerumunan, sehingga rawan menimbulkan klaster penularan virus Corona (Covid-19).

Dari laporan itu pikaknya kemudian memerintahkan personel Unit Reskrim dan Tim Street Lion melakukan penyelidikan. Saat diselidiki, benar di lokasi kejadian itu digelar tajen. Dari fakta itu, pihaknya lantas mengamankan IKM, 20 November 2020 lalu. Polisi juga menyita barang bukti, dua ekor ayam aduan yang sudah mati, uang tunai yang diduga keuntungan pergelaran judi tajen itu, dan perlengkapan lain seperti

taji, benang yang bisa dipakai mengikat taji pada kaki ayam yang diadu dan sangkar. ‘’Setelah kami selidiki yang bersangkutan ini menggelar judi tajen di halaman rumahnya.

Warga juga resah karena menimbulkan kerumunan yang rawan menularkan virus Corona, sehingga yang bersangkutan kita amankan untuk proses lebih lanjut,’’ katanya.

Menurut Santika, hasil pemeriksaan menyebutkan IKM dengan sengaja menggelar judi tajen pada Kamis (19/11) dan Jumat (20/11) lalu. Dari pergelaran tajen itu, penyelenggara ini mendapat keuntungan dari fee atau biasa disebut istilah cuk sebesar Rp 150.000. ‘’Ada dua

kali pergelaran tajen dan yang bersangkutan ini mendapat uang cuk dari para penjudi,’’ katanya.

Sementara itu, IKM mengakui perbuatannya telah menggelar judi tajen. Judi tajen itu sengaja digelar karena tidak memiliki pekerjaan. Apalagi pandemi Covid-19 ini, sangat sulit mencari pekerjaan, sehingga kondisi itu memaksa dia menggelar judi tajen. Di mana pesertanya hanya warga di sekitar tempat tinggalnya. ‘’Karena pandemi saya tidak punya pekerjaan, jadi sulit cari uang untuk biaya hidup. Sehingga saya melakukan kegiatan ini agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,’’ katanya.

Atas perbuatannya itu, IKM melanggar Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Saat ini dia masih diamankan di Mapolsek Kota Singaraja untuk mengikuti proses lebih lanjut. (kmb38)

Darurat Pandemi Covid-19 Pergelaran Festival Kecamatan Dapat Sorotan

Pemerintah daerah tahun 2021 mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pergelaran festival seni dan budaya di setiap kecamatan. Menyusul darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan berakhirnya, sehingga program itu mendapat sorotan Fraksi Partai Golkar DPRD Buleleng. Bagaimanakah pertimbangan eksekutif terhadap agenda yang sudah dialokasikan di APBD itu?

JURU bicara Fraksi Partai Golkar Nyoman Suparmen meminta agar pemerintah meninjau ulang program itu.

Demikian disampaikan Sukarmen saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Buleleng 2021, Kamis (26/11) kemarin. Rapat ini mengagendakan pembacaan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD Buleleng 2021.

Lebih jauh Nyoman Suparmen mengatakan, ide pemerintah daerah menggulirkan pergelaran festival budaya di masing-maisng kecamatan itu merupakan kebijakan yang targetnya melestarikan, penggalian, dan menjadi media hiburan kesenian dan budaya tradisional. Selain itu, perge-

laran itu untuk menggeliatkan dan membuka ruang pasar pariwisata dan pengenalan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Bali Utara. Hanya, lantaran situasi pandemi virus Corona yang belum dipastikan kapan berakhirnya, sehingga kondisi itu dikhawatirkan memunculkan klastser penularan Covid-19.

Apalagi, pementasan kesenian dan budaya itu dipastikan memunculkan kerumunan banyak orang, sehingga tidak menutup kemungkinan memicu klaster penularan virus Corona. Dengan pertimbangan itu, Golkar mengusulkan agar pergelaran festival kesenian dan budaya di kecamatan itu perlu ditinjau kembali. Karena program itu tidak bersifat prioritas, ada baiknya program itu dibatalkan saja. Kemudian dana yang sudah dialokasikan itu bisa dialihkan untuk program lain yang lebih penting untuk menjawab kebutuhan yang lebih besar. ‘’Alasan kami mengapa pergelaran festival seni dan budaya di kecamatan itu perlu

Bali Post/kmb38

PENDAPAT AKHIR RAPBD - Fraks-fraksi di DPRD Buleleng menyampaikan pendapat akhir terhadap RAPBD Buleleng 2021, Kamis (26/11) kemarin. dikaji lagi. Sebab, tidak menutup kemungkinan kalau pergelaran yang menyebabkan kerumunan itu memicu klaster penularan virus Corona. Faktanya penyebaran virus itu belum pasti kapan berakhir,’’ katanya.

Menanggapi usulan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd. mengatakan, program festival seni dan budaya kecamatan tetap digulirkan pada 2021 mendatang. Sebelum RAPBD 2021 dibahas, setiap kecamatan mengusulkan program festival seni dan budaya.

Ini mengakomodir dan menciptakan ruang pentas bagi seniman dan masyarakat dapat menikmati warisan kesenian dan budaya. Dari cara ini di-

yakini akan timbul kesadaran melestarikan dan penggalian, sehingga warisan seni dan budaya itu tidak mudah punah, akibat perkembangan zaman milenial seperti sekarang ini.

Dari pengalaman pergelaran tahun sebelumnya, arena festival seni dan budaya ini menjadi kesempatan promosi pariwisata dan pemasaran produk UMKM di daerah. ‘’Saya pikir kegiatan itu diperlukan para seniman dan masyarakat. Lebih-lebih sudah setahun tidak digelar.

Dalam situasi sekarang ini ada kerinduan para seniman beraktivitas kesenian, sehingga programnya dijalankan saja, apalagi anggarannya sudah dialokasikan di APBD 2021,’’ jelas Gede Suyasa. (mud)

Sekolah Mesti Siapkan Prokes Amlapura (Bali Post) Kemendikbud telah merencanakan proses belajar mengajar tatap muka mulai berjalan 2021 walau mungkin masih situasi pandemi Covid-19. Terkait proses belajar mengajar offline itu, setiap sekolah mesti menyiapkan prasarana protokol kesehatan.

Kepala Disdikpora Karangasem I Gusti Ngurah Kartika mengungkapkan, Karangasem pada dasarnya semua sekolah siap kembali menerapkan belajar tatap muka pada 2021.

Rencana itu dilakukan setelah sekian lama belajar di rumah dengan online atau daring (dalam jaringan) akibat dilanda pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung. ‘’Bila benar 2021 mulai belajar tatap muka, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, proses belajar mengajar tetap mengacu pada penerapan prokes secara ketat untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di sekolah,’’ ucapnya.

Kartika menambahkan, pihaknya telah merancang petunjuk teknis terkait proses belajar tatap muka itu. Yakni daftar periksa yang wajib diisi masing-masing sekolah me-

lalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dalam daftar itu dimuat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya kesiapan sekolah, orangtua dan kesiapan yang lainnya dalam menyambut itu. ‘’Nantinya data kesiapan sekolah-sekolah sebagai upaya pemenuhan persyaratannya akan dirangkum Disdikpora Karangasem. Mana saja sekolah yang siap dan yang tidak. Nantinya akan dikaji dan disampaikan ke bupati untuk dapat izin belajar tatap muka. Karena proses pembelajaran tatap muka itu harus mendapat izin bupati,’’ jelasnya.

Dikatakannya, untuk mencegah transmisi Covid-19 klaster sekolah, pihaknya sangat menekankan agar diterapkan prokes di sekolah secara ketat. Sekolah meski menyiapkan alat pengukur suhu tubuh, termasuk tempat cuci tangan. ‘’Sebelum masuk ruangan, siswa itu wajib dicek suhu tubuhnya. Siswa juga harus cuci tangan dan memakai masker, sehingga nantinya tidak terjadi penyebaran Covid-19 di sekolah,’’ tegasnya. (kmb41)

Selama Dua Hari

Karangasem Tambah 11 Positif Covid-19 Baru Amlapura (Bali Post) Sempat kasus Covid-19 beberapa hari landai di bumi lahar ujung paling timur di Bali. Namun, Pemkab Karangasem kembali mengalami peningkatan kasus baru. Dalam kurun waktu dua hari, bumi lahar kembali mencatat adanya tambahan sebanyak 11 kasus positif Covid-19 baru.

Koordinator Bidang Kesehatan GTPP Covid-19 Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama mengungkapkan, kalau dalam kurun waktu dua hari belakangan ini, Karan-

gasem mencatat tambahan 11 kasus Covid-19 baru. Menurutnya, Rabu (25/11) terjadi penambahan enam kasus baru.

Yakni dari Desa Tiyingtali Kecamatan Abang satu kasus, Desa Bungaya Kecamatan Bebandem dua kasus, Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem satu kasus, Desa Sengkidu Kecamatan Manggis satu kasus, dan Desa Muncan Kecamatan Selat satu kasus.

Sementara hari ini (Kamis red) ada lagi penambahan lima kasus baru. Yakni Kecamatan Karangasem totalnya tiga kasus dari Desa Tegallinggah satu kasus sedangkan Kelurahan Subagan dua kasus. Kecamatan Manggis satu kasus dari Desa Manggis, Kecamatan Rendang satu kasus dari Desa Rendang. ‘’Dengan demikian jumlah kasus konfirmasi (positif) Co-

vid-19 di Kabupaten Karangasem menjadi 1.021 kasus,’’ ujarnya.

I Gusti Bagus Putra Pertama menambahkan, pasien yang dinyatakan sembuh juga terus mengalami peningkatan.

Pasien yang dinyatakan sembuh itu sebanyak dua orang.

Mereka dari Kecamatan Karangasem satu kasus yakni Kelurahan Karangasem dan juga Kecamatan Kubu satu kasus dari Desa Kubu. Sementara kemarin (Rabu - ed) nihil pasien yang dinyatakan sembuh. ‘’Hingga kini, jumlah pasien konfirmasi positif Covid-19 yang telah sembuh berjumlah 947 orang, sedangkan yang masih perawatan berjumlah 24 orang. Pasien positif yang dinyatakan meninggal nihil alias tidak ada,’’ jelas I Gusti Bagus Putra Pertama. (kmb41)

Dispar Teken Perjanjian Hibah Dana Pariwisata Singaraja (Bali Post) Setelah seleksi administrasi, Dinas Pariwisata (Dispar) Buleleng melakukan penandatanganan naskah perjanjian dan administrasi pencairan dana hibah pariwisata.

Penandatanganan ini dilakukan bergiliran.

Kawasan Buleleng Barat penandatanganannya dilakukan Kamis (26/11) kemarin. Kawasan Buleleng Timur dan Tengah dilakukan Jumat (27/11) hari ini.

Kepala Dispar Buleleng Made Sudama Diana mengatakan, penandatanganan naskah perjanjian dan administrasi ini dilakukan sebelum pemerintah pusat mencairkan dana hibah pariwisata kepada pengusaha hotel dan restoran yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai penerima dana hibah pariwisata.

Berdasarkan basis data Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di daerahnya tercatat sebanyak 1.048 pengusaha hotel dan restoran. Dari basis data itu sebanyak 287 pengusaha ditetapkan sebagai penerima dana hibah pariwisata.

Ratusan pengusaha yang sudah ditetapkan berdasarkan SK itu lalu menerima dana hibah pariwisata tahap pertama. Dipekrirakan dana yang direalisasikan sekitar Rp 4,6 miliar lebih. Birokrat asal Desa Sepang Kecamatan Busungbiu ini meminta agar pengusaha yang menerima dana hibah pariwisata tahap satu itu digunakan secara baik dengan mengikuti ketentuan yang ada.

Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia

(PHRI) Buleleng Dewa Ketut Suardipa menginstruksikan agar setiap pengusaha menggunakan dana hibah pariwisata itu dengan baik.

Ini untuk menghindari terjadi hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari.

Diketahui, pemerintah pusat memberikan kuota dana hibah pariwisata kepada Buleleng sebesar Rp 13,3 miliar. Dari total dana itu, sebesar Rp 9 miliar atau 70 persen dialokasikan kepada pengusaha hotel dan restoran. Sisanya Rp 2 miliar atau 30 persen dikelola pemerintah daerah. (kmb38)

Bali Post/kmb38

TANDA TANGAN PERJANJIAN - Dinas Pariwisata (Dispar) Buleleng melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian dan administrasi sebelum pencairan dana hibah pariwisata, Kamis (26/11) kemarin.

Jumat Paing, 27 November 2020

Tim Yustisi Jaring 21 Pelanggar Prokes Denpasar (Bali Post) -

Sampai saat ini masih ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan (prokes). Untuk itu, Tim Yustisi Kota Denpasar yang terdiri dari Satpol PP, Dishub, dan unsur TNI, Polri kembali menggelar operasi penertiban disiplin dan penegakan hukum prokes.

‘’Kali ini kegiatan itu dilaksanakan di batas kota yaitu Simpang Jalan Cokroaminoto - Jalan Gunung Galunggung di wilayah Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara,’’ ujar Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga di selasela kegiatan, Kamis (26/11) kemarin.

Ia mengatakan, kegiatan kali ini berjalan lancar karena

didukung langsung oleh kepala desa, staf dan perangkat Desa Ubung Kaja. Dalam kegiatan kali ini terjaring 21 orang pelanggar. Dari jumlah itu, 8 orang didenda langsung karena tidak menggunakan masker dan 13 orang lagi diberikan pembinaan karena menggunakan masker secara tidak benar.

Meskipun kegiatan ini telah berjalan hampir tiga bulan, katanya, namun masih saja ditemukan ada yang melanggar prokes. Maka dari itu, pihaknya akan terus memberikan pemahaman agar masyarakat sadar akan pentingnya mengikuti

Bali Post/ist

PROKES - Suasana sidak prokes di Desa Ubung Kaja yang digelar Tim Yustisi Kota Denpasar, Kamis (27/11) kemarin. prokes. Dengan demikian, tidak ada lagi ditemukan pelanggaran. Selain itu, yang terpenting adalah semua pihak ikut melakukan

pencegahan penularan Covid-19 bisa ditekan maupun diputus mata rantainya dan perekonomian bisa kembali normal. (kmb12)

Sekolah Wajib Lakukan 3M Bagitu juga melakukan penyemprotan disinfektan secara teratur. Seluruh warga sekolah wajib melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga

jarak, serta rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang,’’ ujar Ratna Agustini, Kamis (26/11) kemarin.

Terkait persiapan PMB tatap muka, pihaknya telah merancang pelaksanaan prokes dengan cek suhu

tubuh sebelum memasuki areal sekolah oleh petugas piket. Masker juga akan disediakan di sekolah. Selain itu, juga meminta persetujuan orangtua siswa terkait kesiapan membantu mengontrol anak-anaknya menyiapkan makanan bergizi seimbang.

Sebab, sekolah akan menerapkan siswa membawa bekal (makan dan minum) dari rumah. ‘’Mengenai sistem pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kami tetap memperhatikan petunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali,’’ tegasnya. (win)

Pola baru. Tiongkok akan mempercepat penerapan pola pembangunan baru sirkulasi ganda domestik dan internasional saling memperkuat, dengan sirkulasi domestik sebagai andalannya. Ini bukanlah sirkulasi tunggal yang tertutup, melainkan sebuah keterbukaan terhadap dunia luar yang lebih luas cakupannya dan lebih beragam tingkatannya.

Peluang baru. Dengan penerapan ‘’Rencana Lima Tahun Ke-14’’ dan visi jangka panjang 2035, potensi pasar Tiongkok yang memiliki 1,4 miliar penduduk dan lebih dari 400 juta masyarakat berpenghasilan kelas menengah, akan menciptakan lebih banyak permintaan untuk negara-negara di seluruh dunia. Tiongkok akan terus menjaga iklim bisnis yang berorientasi pasar, berlandaskan hukum dan bertaraf internasional, demi menciptakan

kondisi yang lebih kondusif bagi perusahaan dan investor asing. Tiongkok juga akan berpartisipasi lebih aktif dalam pembagian kerja internasional dan memperluas kerja sama dengan negeri-negara lain.

Hanya dengan dunia baik, Tiongkok akan menjadi baik.

Jika Tiongkok baik, dunia juga dapat menjadi lebih baik. Tiongkok dan Indonesia adalah tetangga yang penting satu sama lain, adalah mitra kerja sama yang mempunyai kepentingan

bersama di berbagai bidang.

Memasuki tahap baru pembangunan, Tiongkok dan Indonesia mempunyai peluang yang lebih luas dalam penyelarasan strategi pembangunan nasional dan kerja sama yang saling menguntungkan. Kami bersedia bekerja dengan Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang, demi mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bersama bagi dua negara kita. (ad365)

Penyelarasan Strategi Pembangunan Nasional

Sopir SIM A/B domisili TabananDenpasar.Lam WA 081805628430

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

G.06

Dicari tukang garment khusus pembuatan pola.Kirim lamaran (0361)271199 HP/WA 0811395835

B.BP.004.11.20.0000344

SPG Toko Sembako Bali Mart.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28, WA: 081 805631821

G.01

Sopir SIM B1 Canvas sembako.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA: 081805631821

G.02

Kasir SMEA/Diploma Akuntansi.

Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar, Hub.WA:081805631821

G.03

Tenaga Serabutan SMP, SIM C dan SIM A. Lamaran ke Jl.Sahadewa 28 Denpasar.

Hub.WA:081805631821

G.04

STM/SMP untuk tenaga serabutan domisili Tabanan WA 0818621818

G.05

Waker untuk tenaga jaga malam domisili sekitar Tuban Hub.WA:0818 0562 8430

G.07

DIJUAL MOBIL ISUZU

PT.Artha Asia Finance Lelang Unit Isusu-NMR-71 THD 6.1 Tahun 2019 Hub.0361- 4781601

B.BP.004.11.20.0000380

PT.Artha Asia Finance Lelang Unit Isusu-NMR-71 HD 6.1 Bak Kayu Tahun 2019 H.0361-4781601

B.BP.004.11.20.0000381

SUZUKI

Jual APV GX’09 Merah Marun & APV’12 silver Hub.081338785481

B.BP.001.11.20.0000385

PROPERTY DIJUAL RUMAH

Djl Rmh 2lantai Lukluk,Sempidi Bdg 685jt Hub.081338681038 B.BP.004.11.20.0000312

ARSITEKTUR ARSITEKTUR

Arsitek Rumah,Ruko,Kantor,IMB Kost2an,Villa.Hub.087877020088 B.BP.001.11.20.0000382

Prosedur SOP Baru Pembangunan Hotel ‘’Begitu juga kaitannya dengan energi, harus energi yang bersih mulai dari pembangkitnya sampai kepada penggunaan energi untuk kebutuhan sarana-prasarana kehidupan sehari-hari, termasuk sepeda motor,’’ ujarnya.

Tahun 2021 mendatang, lanjut Gubernur Koster, pihaknya akan mengeluarkan prosedur SOP baru pembangunan hotel, restoran, rumah, pasar swalayan dan semua fasilitas umum, yang harus menggunakan listrik yang ramah lingkungan. Dikatakan, dengan terbitnya Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Pergub Nomor 48 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, sudah banyak pihak yang mengajukan rencana usaha yang akan dikembangkan di Bali. ‘’Ada Gesits, ada Wijaya Karya, ada lagi tempo hari kirim surat anak perusahaan Pertamina untuk penerapan energi baru terbarukan. Kemudian juga ada 11 peneliti dari ITB yang akan mengembangkan riset tentang energi baru terbarukan di Bali,’’ ujarnya.

Gubernur Koster menyambut baik peluncuran SPBKLU PLN, PLTS Fotovoltaik dan Kendaraan Listrik Grab,

serta mendorong para pelaku usaha untuk lebih terlibat dalam upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali. Ia yakin dengan cara itu usaha yang dilakukan akan mendapat restu dari Yang Maha Kuasa. ‘’Apa yang dilakukan ini adalah sebagai wujud cara kita untuk menjaga alam ini dengan bersih supaya Bali ini betul-betul sehat. Saya kira kalau udara yang dihirup sehat, paru-paru akan sehat, tidak sakit, lebih panjang umurnya,’’ kata doktor jebolan ITB Bandung ini.

GM PLN Distribusi Bali Adi Priyanto mengatakan, PLN saat ini sedang mempromosikan pola hidup electrifying lifestyle, di mana setiap kegiatan masyarakat diharapkan menggunakan peralatan dan kendaraan listrik dengan berbagai keunggulan yang jauh lebih banyak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau pengguna itu sendiri. Sejalan dengan itu tentu dibutuhkan juga media-media pendukung sebagai pelengkap konsep electrifying lifestyle ini, dan salah satunya adalah stasiun baterai swap sebanyak 7 lokasi yang telah dibangun dan tersebar di Bali. ‘’Momentum ini bisa menjadikan Provinsi Bali sebagai sorotan dan percontohan bagi provinsi lain di Indonesia bahwa sudah saat-

nya kita berubah ke pola hidup baru yang lebih bersih dan nyaman, bahkan juga menjadi tambahan daya tarik wisata bagi Provinsi Bali sendiri,’’ ujarnya seraya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali atas perhatian dan dukungannya dalam penggunaan kendaraan listrik di lingkungan Provinsi Bali, di mana Bali menjadi provinsi pertama yang memiliki Pergub khusus mengatur penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Direktur Pengelola Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, dengan peluncuran 30 kendaraan listrik di Bali, maka Grab menjadi perusahaan pertama yang mengoperasikan lebih dari 5.000 kendaran bermotor listrik (KBL - red) di Indonesia. ‘’Tentu bukan tanpa alasan, hal ini merupakan bentuk dukungan Grab terhadap Pergub Bali Nomor 45 dan 48 Tahun 2019 tentang energi bersih dan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mewujudkan Pulau Bali yang bersih melalui lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan,’’ katanya dan menambahkan, Grab berkomitmen terus mendukung Gubernur Bali dan Pemprov Bali dalam mewujudkan perekonomian digital yang lebih baik. (kmb)

Mendukung Kemajuan Pasar Tradisional ‘’Sekolah pasar dan digitalisasi pasar memang sangat baik untuk mendukung kemajuan pasar tradisional, sehingga mampu berdaya saing. Hal ini menjadi inovasi positif untuk mendukung kemajuan UMKM sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Yang paling penting di sini adalah semua pedagang dan pengelola pasar ini menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ini saya sangat senang, sehingga para konsumen dalam kondisi nyaman,’’ tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Rai Mantra mengatakan, program Sekolah Pasar merupakan program unggulan sesuai

dengan komitmen Pemkot Denpasar dalam mendukung peningkatan daya saing pasar tradisional. Hal ini juga menjadi wahana dalam memberikan pemahaman serta strategi dalam mendukung kemasan, upaya promosi serta menjaga kepercayaan pembeli.

Rai Mantra menambahkan, program Sekolah Pasar ini juga didukung dengan digitalisasi pasar. Di era yang serba bergerak dengan teknologi saat ini, keberadaan pasar rakyat tidak boleh tertinggal. Hal ini menjadi salah satu kesempatan untuk dapat bertransformasi ke arah yang lebih efektif dan produktif. Hal inilah yang menjadi landasan serta dasar dalam menciptakan digitalisasi pasar rakyat dan pasar tradisional.

Rai Mantra menambahkan, digitalisasi pasar rakyat ini dikemas dengan menerapkan pembayaran sistem elektronik menggunakan QRIS, bekerja sama dengan Gojek, serta inovasi lainnya yang memberikan kemudahan berbelanja dan mendukung penuh penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. ‘’Terima kasih atas kunjungan Pak Menteri Perdagangan di Pasar Badung, semoga Sekolah Pasar dan digitalisasi pasar ini dapat memberikan inspirasi bagi daerah lainnya dan tentunya dengan berbagai inovasi saat ini diharapkan dapat meningkatkan harkat dan derajat pedagang yang bermuara pada kesejahteraan dan perputaran perekonomian daerah,’’ harapnya. (ad387)

jumat paing, 27 november 2020

OPINI

Guru Dalam Dinamika Demokrasi Oleh I Komang Warsa PROFESI guru adalah profesi mulia untuk mencerdaskan anak negeri. Profesi guru bukanlah profesi yang berafiliasi dengan politik, apalagi menjadi dongkrak politik, bukan juga dongkrak kekuasaan. Profesi guru dicetak dari lembaga khusus yang beratapkan karakter mendidik dan lahir dari panggilan hati nurani keikhlasan sebagai wujud profesionalisme. Semestinya realitas profesi guru terbebas dari tekanan dan intimidasi dalam mendidik anak bangsa.

Inilah kata-kata yang cocok untuk mengungkapkan kerisauan guru ketika memperingati Hari Guru ke-75 sembari menunaikan tugas sebagai pencerdas bangsa. Profesi guru merupakan suatu pekerjaan yang didasari kasih dan humanis agar melahirkan anak bangsa yang beradab. Guru bekerja semestinya tanpa beban secara psikologis, ibarat ibu yang sedang hamil jika banyak tekanan psikologis akan berpengaruh terhadap janinnya. Akan tetapi, profesi guru selalu menjadi bulan-bulanan politik dan birokrasi politik karena dampak dari politik demokrasi langsung, ironis.

Pergulatan kekuasaan di arena jagat politik sebagai peranti demokrasi serasa tidak pernah kering dari retorika masyarakat demokrasi.

Akibat keterlenaan ini terkadang melupakan profesi guru dari keadaban sebagai bentuk perlindungan. Retorika politik memang indah untuk diwacanakan tetapi terkadang menyakitkan jika diperdebatkan, apalagi profesi guru dipetarungkan/dipertaruhkan seperti layaknya arena judi. Ending politik dalam jagat demokrasi tidak selalu berbuah manis seperti harapan semua orang. Politik bukan seperti obat tablet, pahit ditelan tetapi akhirnya menyembuhkan dan indah pada waktunya.

Masyarakat tidak terkecuali guru terkadang menjadi korban kegelisahan dari gilasan politik. Menu politik memang kadang menyenangkan, menyehatkan kadang juga menyesatkan. Betapa tidak, banyak keluhkesah dari kalangan guru sampai masyarakat kelas intelektual terkadang fobia dengan istilah politik. Fobia politik juga sangat dirasakan di kalangan guru terutama di akhir pesta demokrasi. Perjamuan politik dalam jagat demokrasi, terkadang penuh kelucuan seperti dagelan lawak, terkadang seperti sinetron dalam pertunjukan sandiwara yang ending-nya bergantung sang sutradara, memang sungguh menggelikan dan menyakitkan tetapi itulah realitas. Semua rasa dan perilaku politik bergantung masing-masing orang menyikapi dan melakoni.

Kalangan politikus ada titik kejenuhan dalam berpolitik maka tidak jarang politikus gantung baju politik jika politik dirasa tidak nyaman, tidak beretika dan tidak bermartabat. Tidak terkecuali guru sebagai pemilih, juga merasa apatis terhadap politik karena dirasakan politik sebagai pemarginalan profesi guru. Sejatinya, harapan guru sebagai sebuah profesi, politik bisa membuat sejahtera dan tenang, bisa membuat lebih nyaman dan aman bahkan harapanya guru terlindungi dari politik. Berdamai dengan politik, nyaman dan aman dengan politik adalah harapan semua orang agar melahirkan kemaslahatan manusia dan bukan sebaliknya. Politik adalah mulia, indah, dan bagian dari seni beretorika apabila berada di tangan-tangan politikus yang beradab dan bermartabat. Akan tetapi, politik akan menjadi hina, jahat, menggelikan bahkan menyakitkan jika berada di tangan politikus biadab tanpa adab. Hajatan lima tahunan seakan membuat rasa guru resah gelisah, entah kenapa.

Undang-undang mensyaratkan guru sebagai ASN ada satu larangan untuk terlibat dalam kancah jagat politik di negeri demokrasi Pancas-

ila. Posisi guru sebagai suatu profesi merupakan pilihan sulit dan berdiri di ambang batas keraguan, ibarat makan buah simalakama. Undang-undang yang mengatur merupakan bagian dari produk hukum untuk melegalkan atas nama konstitusi dan bukan atas nama kekuasaan.

Produk hukum itu sendiri bagian dari produk politik.

Setiap produk politik mengandung agenda politik yang tersembunyi di dalamnya (hidden political agenda). Jagat demokrasi yang memformat aturan profesi guru dengan payung undang-undang, tanpa disadari atau memang diformat untuk menjadikan abu-abu alias hak politik yang semu bagi guru untuk meramaikan panggung demokrasi. Buktinya, guru juga (terkadang) terseret ke panggung politik dan ujung-ujungnya menjadikan guru bekerja penuh kecemasan dan ketakutan.

Ketika guru dalam bekerja penuh kecemasan dan ketakutan dan tanpa ada kepastian hukum sebagai bagian dari perlindungan guru maka harapan guru mengajar dengan hati akan sirna.

Jargon merdeka mengajar menjadi celotehan belaka jika proteksi guru dalam profesi abu-abu.

Dramatugik politik selalu merembes dalam skenario pembelajaran guru di rumah pendidikan yang disebut sekolah. Semua itu memunculkan satu retorika di kalangan guru yakni mendukung salah, tidak mendukung juga salah. Jika mendukung incumbent dan kalah maka karier hancur, kalau tidak mendukung incumbent dan terpilih kembali, karier juga hancur, serta bersikap netral terkadang juga dikatakan tidak berkeringat dalam pertarungan politik, ironis.

Guru mesti terbebas dari klimak alur drama politik agar tercipta suasana mengajar di kelas adalah suasana yang penuh kedamaian, penuh keterbukaan, dan penuh keriangan untuk menciptakan pembelajaran yang manusiawi.

Sekolah bukan tempat robot-robot manusia, bukan tempat orasi politik, dan bukan juga tempat memenjarakan pelanggar pemartabatan manusia. Sekolah adalah rumah pendidikan untuk memanusiakan manusia menjadi manusia yang manusiawi. Jangan sampai sekolah kehilangan roh dan makna.

Belum lagi guru ditekan oleh masyarakat dalam menjalankan tugas profesinya. Buktinya ada beberapa guru menjadi korban anomali dari perilaku siswa dan masyarakat. Seperti ada guru yang dianiaya oleh siswa atau masyarakat, ada yang dipukul sampai meregang nyawa, dan masih banyak cerita-cerita pilu yang dialami oleh pahlawan tanpa tanda jasa di republik ini.

Akan tetapi sampai sekarang bentuk perlindungan guru terkadang sebatas wacana dan bahkan selalu menyudutkan guru. Guru bekerja bukan sebagai penopang (dongkrak) politik kekuasaan semata seperti layaknya dongkrak sebuah mobil ketika tidak diperlukan disimpan begitu saja.

Bisa mengangkat beban yang berat tetapi tetap bekerja di bawah satu tekanan dari kekuasaan yang menguasai. Kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan rujukan konstitusi. Jika kekuasaan yang dipenuhi hasrat untuk berkuasa, menguasai menjadi tuan dari kuasa adalah awal dari sebuah keruntuhan.

Guru bukan budak kekuasaan dan bukan juga dongkrak kekuasaan. Guru adalah perpanjangan tangan dari kekuasaan bermartabat.

Profesi guru bukan budak masyarakat yang bekerja sesuai dengan kehendak masyarakat, tetapi guru bekerja sesuai dengan kehendak amanat undang-undang sebagai amanah. Guru perlu mendapat perlindungan ketika harus menjalankan amanat undang-undang. Karena apa yang dilakukan guru di sekolah bagian dari proses pendidikan.

Penulis, Guru Ajeg Bali 2019, mengajar di SMAN 1 Rendang

BALI POST dan Bali TV bekerja sama dengan Yayasan Dharma Naradha menerima titipan sumbangsih anda untuk menyiapkan sembako beras petani Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” peduli dampak Covid-19.

Sumbangsih dapat disalurkan langsung ke Redaksi Bali Post dan Bali TV atau langsung melalui : 1. Rekening Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon No: 010.01.13.00003-7 a/n Yayasan Dharma Naradha.

2. Rekening BRI Kantor Cabang Denpasar Gajah Mada No : 0017-01-003115-30-6 a/n Yayasan Dharma Naradha 3. Rekening BNI Cabang Gatot Subroto No : 8887788683 a/n Yayasan Dharma Naradha Bukti transfer dapat di-WA ke 082118183588 Ong Aum Gisha Wiwik, Kenanga Gg. 1/16

: Rp

50.000

Jumlah Penerima Hari Ini

: Rp

50.000

Jumlah Penerima Sebelumnya

: Rp 74.461.000

Total Penerimaan

: Rp 74.511.000

POJOK

Gubernur Koster meluncurkan SPBKLU, PLTS Fotovoltaik dan transportasi daring KBL. - Jabarkan Bali Era Baru.

*** Stimulus diharapkan dorong pengusaha gerakkan ekonomi.

- Stimulus pekerja tersendat.

Hibah hotel dan restoran cair.

-Saluran ke pekerja belum jelas.

***

Keserakahan akan Menghilangkan Segalanya MASYARAKAT Indonesia dikagetkan dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh petugas KPK, Rabu (25/11) lalu. Apalagi, penangkapan tersebut di tengah merebaknya pandemi Covid-19. Di mana, masyarakat sedang bekerja keras untuk bisa bertahan hidup di tengah menghadapi penyebaran virus mematikan ini. Tak disangka-sangka justru pejabat negara dari Partai Gerindra ini ditangkap KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini pun mendapat reaksi keras dari kalangan masyarakat. Melalui akun Facebook @balipost, para netizen memberikan komentarnya. Ada yang menilai bahwa Menteri Edhy sudah dari awal mempunyai gelagat tidak benar. Ada pula yang menilai bahwa mestinya Menteri Edhy bersyukur sudah diberi jabatan, namun kenyataannya disalahgunakan. Berikut komentar netizen lainnya.

Yasa Jika sampai menjadi tersangka, kasihan Pak Jokowi salah menunjuk orang untuk menduduki jabatan menteri.

Masih jauh lebih hebat Bu Susi.

terbukti semestinya dihukum mati saja atau seumur hidup.

Made Mertha Apa kata FZ, rekan partai yang suka teriak menyalahkan pemerintah. Jika ini benar berarti Jokowi tercemar karena partainya FZ, malu dong.

Angga Prawita Kembalikan Ibu Susi yang sudah berkualitas.

Hendra Sucipta Dari awal orang ini sudah punya gelagat enggak benar.

Kok masih berani-beraninya korupsi di saat kita semua pada susah memikirkan untuk bertahan hidup. Kalau

Wayan Mega Susi Pudjiastuti tidak dipilih lagi untuk memuluskan perampokan.

Nyoman Kartika Dwi Bagus Dikasi jabatan malah enggak amanah, bravo KPK.

Sotong Tolong tenggelamkan biar puas makan lobster.

Pacunk Sb Jika ingin bunuh semut,

taburkanlah gula di sekelilingnya biar gampang dibakar.

Kasihan deh!

Igm Wastika Welcome back Ibu Susi.

Tarika Ft Denny Keserakahan akan menghilngkan segalanya. Karma... karma.

Rhybent Strategi Jokowi memberi kesempatan oposisi. Biar publik tahu kualitasnya.

Hary Hermawan Sudah bagus Susi jadi menteri. Kok ganti Edhy. Kali ini Jokowi enggak cerdas.

Dex Uli Putra Mantap KPK, lanjutkan masih banyak di luar sana.

Apalagi sekarang ini situasi pandemi anggaran dari pusat.

Made Putra Lebih bagus Bu Susi.

Saya suka dari dulu. Semoga Bu Susi comeback.

Nunu Jubaedah Kecerdasan terbelenggu bagi-bagi jabatan. Ujungujungnya kelihatan bodoh.

Ketut Santosa Tak bersyukur. Sudah dikasi jabatan malah disalahgunakan. Mau lihat cerita selanjutnya.

Desa Adat Kuum Gencarkan Sosialisasi 3M

DESA Adat Kuum Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli terus gencar menyosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19. Sosialisasi dilakukan dalam berbagai kesempatan. ‘’Setiap sangkepan dengan krama lanang atau istri, kami terus sosialisasikan pentingnya 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak),’’ kata Bendesa Adat Kuum, Nyoman Dayuh Rimbawan, Kamis (26/11) kemarin.

Menurutnya, penerapan prokes saat ini merupakan cara yang paling efaktif dalam mencegah penyebaran virus Corona. Sebab, hingga sekarang belum tersedia vaksin untuk mencegah penularan virus tersebut. Sebagaimana informasi yang diketahui, vaksin Covid saat ini sedang tahap uji coba. Setelah itu masih ada tahap lainnya seperti analisis hingga proses perizinan. Hal ini tentu butuh waktu panjang. ‘’Sehingga sebelum vaksin bisa diterapkan di masyarakat tidak ada pilihan

lain selain kita menerapkan 3M. Untuk saat ini, itu adalah cara yang paling efektif mencegah penularan Covid-19,’’ kata mantan dosen ekonomi di Universitas Udayana tersebut.

Kata Dayuh Rimbawan, dalam upaya pencegahan Covid-19 di wilayah Desa Adat Kuum, selain sosialisasi, pihaknya juga melakukan upaya pencegahan lainnya seperti penyemprotan disinfektan secara rutin pada tempattempat berkumpulnya krama. ‘’Biasanya setiap habis ada sangkepan/pertemuan kami lakukan penyemprotan di tempat itu,’’ ujarnya.

Desa Adat Kuum juga telah membagikan sarana cuci tangan, masker dan vitamin kepada seluruh kramanya. Setidaknya pembagian vitamin dengan tujuan untuk meningkatkan imunitas krama sudah dilakukan sebanyak dua kali. Rencananya pembagian vitamin akan kembali dilakukan awal bulan de-

Bali Post/ina

SEMPROT - Kegiatan penyemprotan disinfektan di Desa Adat Kuum. pan. ‘’Karena itu yang paling mudah dan mau dilakukan masyarakat. Dari segi efektivitas juga bagus memperkuat daya tahan tubuh,’’ kata Dayuh.

Untuk melakukan upayaupaya tersebut pihaknya memanfaatkan dana desa adat yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Bali. Pihaknya bersyukur sejauh ini belum ada krama-nya yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Selaku bendesa, pihaknya sangat mengapresiasi kebijakan dan program Gubernur Bali Wayan Koster dengan visi ‘’Nangun Sat Kertih Loka Bali’’. ‘’Itu sebenarnya bukan barang baru. Bali sebenarnya sudah sejak lama menerapkan cara bagaimana menjaga keseimbangan. Hanya sekarang lebih dipertegas Bapak Gubernur dan desa adat diberikan bantuan pendanaan,’’ kata Dayuh. (ina)

’’Setiap sangkepan dengan krama lanang atau istri, kami terus sosialisasikan pentingnya 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).’’

Nyoman Dayuh Rimbawan