Edisi Rabu 20 Nopember 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 95 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Perubahan PD Pasar

Umat Hindu di Lampung

Pengusaha Galian C Segera Ditertibkan

PD Pasar Kota Denpasar akan berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Sewakadarma.

Hal tersebut kini masuk dalam pembahasan Pansus di DPRD Kota.

Lampung Tengah memiliki umat Hindu terbanyak di Provinsi Lampung. Mereka tersebar di 23 dari 28 kecamatan di Lampung Tengah. Mayoritas merupakan umat Hindu Bali, sisanya umat Hindu dari Jawa.

Jumlahnya sekitar 100 ribu jiwa.

BADUNG | HAL. 3

Satpol PP Karangasem memberikan toleransi kepada para pengusaha galian C untuk megurus perizinan sampai akhir Desember 2019. Jika sampai akhir Desember masih membandel, maka Januari 2020 akan ditindak.

DENPASAR | HAL. 2

KARANGASEM | HAL. 11

Meneladani Patriotisme Pejuang Menjadi Pahlawan Masa Kini

Seleksi CPNS 2019

Nilai Kelulusan Diturunkan

Jakarta (Bali Post) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) menurunkan nilai kelulusan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2019. ‘’Passing grade kita turunkan karena pada seleksi penerimaan sebelumnya ada beberapa daerah yang pesertanya tidak ada yang lolos,’’ kata Men-PAN RB Tjahjo Kumolo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11) kemarin.

Mendagri era Kabinet Kerja itu menyebutkan sudah menerbitkan SK mengenai penyusunan soal dalam rangka seleksi penerimaan CPNS 2019. ‘’Yang menyusun soalnya bukan BKN, bukan Kemen-PAN RB tapi beberapa perguruan tinggi. Soalnya disimpan ada kuncinya,’’ katanya.

Ia menyebutkan pihaknya memasukkan soal-soal bahaya laten, soal radikalisme, terorisme, wawasan kebangsaan dalam soal-soal itu. ‘’Itu tes tertulis dulu. Nanti lebih detail di wawancara, kami sudah koordinasi dengan BNPT, Mabes Polri dan MoU dengan 11 kementerian/lembaga,’’ katanya.

Hal. 15 Pegawai Administrasi

Kisah heroik pasukan Ciung Wanara di bawah pimpinan Brigjen TNI (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai melawan penjajah sudah berlangsung 73 tahun lalu. Semangat tempur dari para pejuang kemerdekaan tersebut tidak akan pernah hilang dari ingatan masyarakat Bali. Semangat heroik tersebut kini harus menjadi teladan bagi generasi milenial. Caranya, yakni melakukan sesuatu secara profesional di bidangnya masing-masing, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, serta bangsa dan negara.

’’ …soal-soal bahaya laten, soal radikalisme, terorisme, wawasan kebangsaan. Itu tes tulis dulu.

Nanti lebih detail di wawancara, kami sudah koordinasi dengan BNPT, Mabes Polri dan MoU dengan 11 kementerian/ lembaga.’’

H

al ini ditegaskan Ketua LVRI Kota Denpasar Jero Wiladja, Selasa (19/11) kemarin. Ia menegaskan, perjuangan para pahlawan di zaman perang kemerdekaan dilakukan dengan tanpa pamrih.

Tidak ada keinginan pribadi saat menghadapi para penjajah ketika itu.

Semangat juang di antara pasukan tidak diragukan lagi. Karena mereka bukan saja rela mengorbankan harta benda, tetapi nyawa sekalipun siap untuk dipertaruhkan.

Dikatakan, kini zaman telah berubah. Semua serba praktis.

Karena itu, upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki beraneka ragam ras, agama dan suku ini harus tetap berkobar di semua hati sanubari generasi muda. Meski tidak lagi mengangkat senjata, langkah yang bisa dilakukan para generasi milenial saat ini cukup beragam. Bagi para pelajar, diharapkan tetap fokus pada pelajaran untuk bisa meraih prestasi akademik. Demikian pula profesi yang lainnya, semua harus dilakukan dengan profesional. ‘’Generasi sekarang harus mampu menunjukkan perilaku yang baik kepada masyarakat serta tetap berkomitmen untuk menjaga NKRI ini berdiri tegak,’’ ujar Jero Wiladja.

Ia menegaskan, di era globalisasi ini banyak pengaruh teknologi yang tidak saja berdampak positif bagi generasi muda, juga tak jarang bisa menjerumuskan kaum milenial ke jalan yang sesat.

Terlebih dengan berkembangnya media sosial, generasi muda saat ini harus mampu memanfaatkan sarana tersebut dengan baik. (kmb12)

Tjahjo Kumolo Men-PAN RB

Bom Bunuh Diri di Medan

Ditetapkan 30 Tersangka

PASCABOM bunuh diri di Polrestabes Medan, polisi gencar melakukan penelusuran jaringan teroris. Tak hanya di Medan, juga di sejumlah tempat di Jawa dan Kalimantan. Hasilnya polisi telah menangkap puluhan orang. Khusus terkait bom bunuh diri di Medan, Densus 88 telah menetapkan 30 tersangka.

Hal. 15 Jawa Barat

Harian Bisnis Bali 35 Tahun LPD Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang memiliki visi menunjang kebutuhan masyarakat desa adat sudah berusia 35 tahun. Dalam perjalanannya LPD terbukti mampu menjaga adat dan budaya Bali. Apa kiat yang dilakukan dan apa pula tantangannya?

Puputan Margarana

Spirit Mempertahankan Kemerdekaan

www.bisnisbali.com

Harian DENPOST

PUPUTAN Margarana menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan Pulau Dewata, bahkan Nusantara. Peristiwa yang terjadi pada 20 November 1946 itu membuktikan betapa kerasnya semangat anak bangsa untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Mobdin Pemkab Bangli Dilelang Pemkab Bangli berencana melelang mobil dinas (mobdin) yang sudah tak terpakai lagi alias rusak.

Apa persyaratannya? www.denpostnews.com

Nama Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai pun tak bisa dilepaskan dari peristiwa bersejarah itu, sehingga 20 November dikenang sebagai Hari Perang Puputan Margarana, dan kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Taman Pujaan Bangsa.

Pak Rai datang ke Bali

dari Jawa dengan membawa mandat sebagai Komandan Resimen Sunda Kecil. Ia lantas mendirikan Markas Besar Oemoem (MBO) Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia (DPRI) Sunda Kecil di Munduk Malang.

Hal. 15 Pasukan Belanda

Serahkan DIPA TA 2020, Gubernur Koster Minta Diarahkan Atasi Permasalahan Pembangunan di Daerah GUBERNUR Bali Wayan Koster kembali mengingatkan kepada jajaran birokrat untuk mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan pada Rakornas Forkopimda. Selain itu, ia berharap sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan DIPA APBN dengan APBD masing-masing daerah sehingga dapat melaksanakan program lebih optimal dalam mengatasi permasalahan pembangunan di daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (19/11) kemarin. Gubernur mengatakan, secara substansial, DIPA

bermakna sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab. ‘’Evaluasi atas kinerja tahun sebelumnya, harus dijawab dengan akselerasi pencapaian target kinerja melalui langkah-langkah inovatif dan kreatif dalam tahun 2020 mendatang,’’ kata mantan anggota DPR-RI ini.

Ia berharap seluruh pimpinan satuan kerja di daerah untuk merealisasikan anggaran sesuai perencanaan, serta melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

Nantinya hal itu dapat dilihat dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Seperti dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, sehingga arahan Presiden

Jokowi dapat diwujudkan secara nyata. ‘’Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya meminta komitmen serius dan sungguh-sungguh para bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, serta seluruh pimpinan instansi vertikal di Bali agar melaksanakan amanat Bapak Presiden tersebut dengan segera mengambil langkah secara konkret,’’ kata Ketua DPD PDI-P Provinsi Bali ini.

Ia juga mem i n t a a g a r dilakukan upaya untuk mensinkronkan dan mensinergikan pelaksanaan DIPA APBN dengan APBD masing-masing daerah serta pengawasan, sehingga dapat melaksanakan program lebih optimal dalam mengatasi permasalahan pembangunan di daerah.

Memprioritaskan program

yang bersifat produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. ‘’Saya juga meminta agar pelaksanaan program dengan anggaran diarahkan untuk mendukung visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, sehingga dapat mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala-niskala,’’ ujarnya. (kmb) DIPA - Gubernur Bali Wayan Koster foto bersama usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, Selasa (19/11).

Rabu Wage, 20 November 2019

APBD 2020 Provinsi Bali Sesuai Amanat Undang-undang

Wayan Koster

Bali Post/dok

ALOKASI belanja dalam APBD Tahun 2020 Provinsi Bali telah memenuhi amanat undang-undang, terutama pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 2,163 triliun (29,72%). Alokasi ini jauh lebih besar dari jumlah minimal 20 persen dari APBD sebagaimana yang diamanatkan Pasal 49 Ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sementara alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 718,212 miliar (11,59%). Alokasi ini sudah lebih besar dari jumlah minimal 10 persen dari APBD sebagaimana diamanatkan Pasal 171 Ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan hal itu, Senin (18/11).

Menurut mantan anggota DPR-RI ini, anggaran pendidikan digunakan untuk memenuhi program prioritas dalam bidang pendidikan.

Yakni persiapan Program Wajib Belajar 12 Tahun, dengan membangun SMA/SMK baru dan menambah ruang kelas baru di beberapa SMA/ SMK, meningkatkan insentif kepala SMA/SMK negeri, dan pemberian BOS Daerah untuk SMA/SMK swasta.

Ketua DPD PDI-P Bali ini menambahkan, anggaran kesehatan digunakan untuk program prioritas bidang kesehatan. Di antaranya, membangun infrastruktur pelayanan kesehatan, pengembangan rumah sakit jiwa dan rumah sakit daerah, alat kesehatan, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, dan sharing iuran PBI Daerah dalam rangka mencapai 95 persen UHC (Universal Health Coverage).

Yang sangat penting, kata Gubernur Koster, adalah alokasi anggaran desa adat sebesar Rp 300 juta untuk masing-masing desa adat, sehingga total mencapai Rp 447,9 miliar untuk 1.493 desa

adat di Bali. “Besaran alokasi anggaran ini sesuai dengan apa yang saya janjikan pada saat kampanye Pilgub 2018,” katanya.

Gubernur Koster menambahkan, anggaran untuk masing-masing subak tetap sebesar Rp 50 juta melalui BKK. Sehingga total mencapai Rp 136,3 miliar untuk 2.726 subak. Ke depan alokasi anggaran untuk subak akan dievaluasi agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Sementara alokasi anggaran untuk prioritas fungsi kebudayaan sebesar Rp 101 miliar, termasuk di dalamnya anggaran untuk program yang dikelola Dinas Kebudayaan sebesar Rp 65 miliar.

Anggaran ini adalah untuk meningkatkan pembinaan seni dan budaya, apresiasi kepada seniman/budayawan, dan mendukung pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-42 dan Festival Seni Bali Jani ke-2 pada Tahun 2020.

Ia menegaskan, APBD

juga mengalokasikan anggaran dukungan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 240 miliar untuk penyediaan lahan ruas jalan shortcut Singaraja-Denpasar, program perlindungan Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, serta Pembangunan Pusat Pendidikan dan Politeknik Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Bangli. “Perlu Saya sampaikan dan digarisbawahi, bahwa postur APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 lebih sehat dan lebih berkualitas yang ditandai dengan berbagai perbaikan.

Yaitu untuk pertama kali Belanja Daerah Provinsi Bali APBD-nya mencapai angka Rp 7,281 triliun. Dalam satu tahun meningkat sebesar Rp 781 miliar atau 12 persen dibandingkan dengan APBD Tahun 2018 sebesar Rp 6,5 triliun. Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp 362

miliar atau 10,6 persen dalam satu tahun dibandingkan dengan APBD Tahun 2018,” ujarnya.

Dari sisi lain, kata Koster, melakukan terobosan efisiensi dan penghematan anggaran total mencapai sebesar Rp 209 miliar untuk kegiatan bukan prioritas, perjalanan dinas, kegiatan rapat, kegiatan seremonial, dan kegiatan lain yang tidak produktif. Dengan postur APBD yang semakin sehat dan berkualitas tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, penurunan angka kemiskinan, dan penurunan kesenjangan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD Tahun 2020 akan berjalan lebih cepat dan progresif, dapat direalisasikan mulai bulan januari, tidak menumpuk di akhir tahun yaitu pada September-Desember. (kmb)

FIGUR Membantu Masyarakat SETELAH mengembangkan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) untuk penyediaan beras medium, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali berencana mengembangkan LUPM untuk bawang dan cabai.

Keberadaan LUPM bawang dan cabai ini diharapkan membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Nyoman Suarta mengatakan, pengembangan LUPM untuk bawang dan cabai ini rencananya dimulai tahun 2020. ‘’Saat ini sedang kita bina kelompoknya. Nanti jika LUPM-nya sudah terbentuk, maka tinggal melaksanakan kegiatan,’’ ujarnya, Selasa (19/11) kemarin. Seperti halnya LUPM yang menyediakan beras medium, nantinya LUPM bawang dan cabai ini juga akan didistribusikan ke Toko Tani Indonesia (TTI). Saat ini Bali sendiri sudah memiliki 120 TTI yang sudah tersebar di seluruh kabupaten/kota. “Selain penjualan offline, TTI di Bali juga sudah menerapkan penjualan online melalui web resmi. Saat ini dalam setahun TTI sudah menjual beras medium sebanyak 900 ton pada tahun 2018,” katanya.

Selain beras medium, TTI juga sudah menjual bawang dan cabai yang diambil langsung ke petani. ‘’Karena masih belum memiliki LUPM, untuk penyediaan bawang dan cabai kami ambil langsung dari petani. Untuk bawang kami ambil dari petani di Songan, Bangli. Sementara cabai diambil dari petani di Klungkung,’’ ujarnya. Ia menegaskan, program penjualan produk pertanian lewat LUPM dan TTI ini bertujuan untuk memberikan harga yang lebih murah kepada masyarakat. Sebab rantai penjualannya lebih pendek karena langsung dari petani. Sehingga bisa diberikan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Saat ini untuk beras medium yang ditawarkan melalui TTI seharga Rp 9.200 per kilogram, bawang seharga Rp 18.000 per kilogram dan cabai Rp 35.000 per kilogram. Penentuan harga ini disesuaikan dengan harga saat ini, namun dengan keuntungan minimum sehingga bisa lebih rendah dari harga pasar. ‘’Karena sudah online, masyarakat bisa memesan lewat web. Nanti diantarkan oleh penyedia. Rencananya untuk pemesanan online ini hendak dikerjasamakan juga dengan Gojek,’’ ujarnya. (san)

Topik : nilai kelulusan cpns diturunkan

PASAR - Kondisi Pasar Badung pascadirevitalisasi.

Saat ini Pansus II DPRD Kota Denpasar sedang membahas perubahan nomenklatur PD Pasar.

Pansus Bahas Perubahan Nomenklatur PD Pasar

Denpasar (Bali Post)–

Setelah ranperda tentang perubahan nomenklatur PD Pasar masuk dewan, kini giliran panitia khusus (pansus) melakukan pembahasan. Dalam ranperda yang diajukan tersebut, PD Pasar Kota Denpasar akan berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Sewakadarma. Rapat yang dipimpin Ketua Pansus II I Nyoman Gede Sumara Putra ini juga dihadiri Direktur Utama PD Pasar I.B. Kompyang Wiranata dan Direktur Umum PD Pasar A.A. Ngurah Yuliartha.

Dalam rapat Selasa (19/11) kemarin, mengemuka agar tiga pasar untuk dilakukan proses kerja sama antara PD Pasar dengan Pemerintah Kota Denpasar. Ketiga pasar tersebut yakni Pasar Badung, Pasar Cokroaminoto, dan Pasar Anyar Sari.

Dirut PD Pasar I.B. Kompyang Wiranata men-

gungkapkan, ketiga pasar tersebut keinginannya dilakukan kerja sama untuk meningkatkan laba pendapatan perusahaan. Sebab, jika menggunakan sistem penyertaan modal maka tidak akan ada peningkatan pendapatan dari PD Pasar.

Menurut Kompyang Wiranata, dalam perubahan

nomenklatur ini pihaknya ingin memasukkan proses kerja sama tersebut sebagai bentuk penguatan perusahaan secara hukum. “Keinginan kami untuk tiga pasar tersebut untuk dilakukan kerja sama antara Pemkot Denpasar dengan PD Pasar untuk peningkatan pendapatan. Dimana ke depan hasil pendapatan itu

bisa diproses kerja sama 60 persen untuk pemerintah dan 40 persen untuk perusahaan,” ujarnya.

Menurut Kompyang Wiranata, saat ini modal dasar Perumda Pasar ditetapkan sebesar Rp 124.383.160.000.

Dari jumlah tersebut, modal disetor Perumda Pasar sebesar Rp 71.694.401.447 dalam bentuk penyertaan modal.

Namun saat ini tiga pasar yang sudah dilakukan revitalisasi agar bisa dilakukan kerja sama dengan payung hukum perda atau perwali.

Menanggapi hal itu, anggota Pansus II I Wayan Ga-

tra mengatakan, PD Pasar dengan Pemkot Denpasar tidak melakukan proses kerja sama. Sebab, dalam aturan pusat perusahaan daerah hanya bisa dilakukan dengan penyertaan modal. Gatra mengatakan, ke depan jika dalam perda dicantumkan sistem kerja sama akan menimbulkan polemik karena bertentangan dengan aturan. (kmb12) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Atensi Trek-trekan

Polisi Tewas Tertabrak Mobil Agya Denpasar (Bali Post) – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan Toyota Agya warna hitam dengan pejalan kaki yang merupakan anggota polisi Bripda I Gede Yudha Pratama terjadi di Jalan Gatot Subroto Barat, Selasa (19/11) dini hari kemarin. Akibat peristiwa itu, Bripda I Gede Yudha Pratama meninggal dunia. Naasnya, anggota Dit. Sabhara Polda

Bali itu saat kejadian berjalan kaki ke tengah jalan hendak menghentikan motor RX King. Saat itu polisi malang ini sedang mengatensi trek-trekan. Menurut Kasubbag Humas Polres Badung Iptu Ketut Gede Oka Bawa, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.00 Wita, persisnya di depan UD Lancar Wily. Banjar Muding, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Badung. Pengendara mobil Agya hitam itu berinisial DAA (18) yang alamatnya juga di seputaran Desa Canggu, Kuta Utara, Badung.

Iptu Ketut Gede Oka Bawa menjelaskan, kronologi singkatnya adalah kendaraan Toyota Agya datang dari arah timur menuju ke barat. Saat itu juga melintas motor yang diduga hendak trek-trekan. Sedangkan polisi

sedang melaksanakan giat yakni melakukan pencegahan balapan liar. Ketika hendak melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor itulah diduga pengemudi mobil gelagapan dan diduga tidak bisa menguasai mobilnya dan seketika menabrak korban.

Sumber lainnya menjelaskan, begitu korban bergerak ke tengah untuk melakukan pemeriksaan kendaraan ber-

motor, dari arah timur meluncur mobil Agya, dan menabrak korban hingga polisi itu terpental ke barat sebelah utara jalan. Akibatnya, anggota polisi asal Banjar Akta, Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar itu mengalami cedera kepala berat, kaki kiri sampai tungkai bawah remuk, dan dinyatakan meninggal dunia di RS BaliMed Denpasar. (kmb37)

Rai Mantra Jadi Pembicara di ITB Paparkan ”Smart Heritage Tourism”

DENPASAR dalam capaian Kota Cerdas Indonesia terus mendapat apresiasi serta mendapat perhatian dari kalangan akademisi.

Pada Riset dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019 yang diselenggarakan Institut Teknologi Bandung (ITB) melibatkan seluruh sektor dalam bidang teknologi dan pariwisata serta mengundang khusus Wali Kota Denpasar I.B. Rai Mantra selaku pembicara terkait Smart Heritage Tourism di Ruang Pertemuan Kampus ITB, Bandung, Senin (18/11).

Kegiatan ini mengambil tema “Goesmart 2019, Smart Cities Week Transformatiin Toward Smart X: Village, City, Province, dan Nation”.

Wali Kota Rai Mantra menjadi satu-satunya kepala daerah dari Bali yang diundang khusus dalam pembahasan Riset dan Rating Kota Cerdas Indonesia. Dalam satu panggung pembahasan bersama Rai Mantra yakni Wakil Bupati Belitung Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Isyak Meirobie dan Wakil Wali Kota Manado.

Dalam kegiatan tersebut, Denpasar juga memperoleh penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 kategori Rating Sosial Cerdas (Smart Social), Rating Kesehatan Cerdas (Smart Health) dan Rating Keamanan dan Kebencanaan Kota (Safe and Secure Cities).

Penghargaan ini diserahkan Prof. Suhono Supangkat, Guru Besar ITB serta selaku Ketua Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB. Beberapa program-program Pemkot Denpasar dalam Smart Heritage Tourism disampaikan Wali Kota Rai Mantra tidak terlepas dari visi dan misi Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju keharmonisan. Dikatakan, program keberlanjutan khusus pada heritage tourism tidak terlepas dari filosofi Tri Hita Karana, meningkatkan kreativitas masyarakat menuju ekonomi kreatif, serta

telah mampu membawa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Denpasar mencapai 83.30 sebagai angka tertinggi di Bali. Mendukung tourism Denpasar sebagai tantangan dan peluang ke depan dengan kebudayaan sebagai kekuatan dalam pariwisata budaya di Kota Denpasar. “Terlebih saat ini akan memasuki revolusi industri 4.0 dengan kesiapan kita di daerah, khususnya Denpasar telah membentuk sebuah ekosistem keterlibatan dari pemerintah, LSM, universitas dan kita gabungkan dengan pihak swasta. Kata cerdas dengan implementasinya berkaitan dengan manusia melakukan langkah dalam smart tourism dukungan dari infrastuktur tradisional dan teknologi capaian mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Revolusi industri 4.0 dengan tantangan membangun ekosistem serta dukungan dari infrastruktur, destinasi, hingga budaya yang ada,” ujarnya.

Rai Mantra juga menjelas-

kan torurism menuju orange economy bagaimana ekonomi tradisi bisa berkolaborasi dengan sistem ekonomi yang tumbuh. Pihaknya mencoba menerapkan sistem pemerintah dengan melibatkan peran swasta dan bisnis, akademisi serta komunitas. Penggabungan dalam satu pembahasan komunitas ekonomi kreatif, tourism dan seni yang nantinya mampu dalam pengembangan tourism Denpasar.

Kerja sama juga telah dilakukan bersama pihak swasta melalui aplikasi-aplikasi dalam pengembangan informasi destinasi. Hal penting dalam dukungan kepada ekosistem yang ada lewat peran pemerintah berkaitan dengan penyerderhanaan regulasi. Sehingga ekosistem yang kita bentuk ini dapat melakukan program kerja ke depan yang tak terlepas dari dimensi program smart tourism heritage dan cullture. Program ini meliputi conservation berkaitan den-

PEMBICARA - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Mantra saat diundang selaku pembicara terkait Smart Heritage Tourism di Ruang Pertemuan Kampus ITB, Bandung, Senin (18/11). gan alamnya seperti revitalisasi Tukad Bindu Kesiman yang beberapa waktu lalu juga dikunjungi delegasi World Bank sebagai salah satu destinasi wisata baru di Denpasar yang dikunjungi. Mengkampanyekan

pengurangan sampah dan penggunaan sampah plastik, karena sampah plastik masuk laut serta akan mengancam andalan pariwisata di laut. “Smart heritage city Pemkot Denpasar telah ditunjang dengan aplikasi Pro

Denpasar (Pelayanan Rakyat Online - red) Denpasar yang bersifat partisipatif untuk kenyamanan masyarakat.

Pelayanan ini melalui emergency call 112 dilengkapi ambulan dan dokter,” katanya memaparkan. (ad493)

Rabu Wage, 20 November 2019

Wabup Suiasa Serahkan Bantuan Sembako ke Panti Asuhan

DALAM rangka menyambut HUT ke-48 Korpri dan HUT ke-74 PGRI yang dikaitkan dengan Hari Guru Nasional tahun 2019, Panitia Perayaan HUT Korpri Kabupaten Badung memberikan bantuan sembako kepada Panti Asuhan Benih Harapan di Banjar Kwanji, Desa Dalung dan Panti Asuhan Bukit Kehidupan di Desa Ungasan. Bantuan sembako diserahkan oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat IBA Yoga Segara beserta jajaran pengurus Korpri Kabupaten Badung, Ketua PGRI Kabupaten Badung I Wayan Tur Adnyana beserta pengurus

jajaran tingkat kecamatan, Selasa (19/11) kemarin.

Usai penyerahan bantuan, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan, kedatangan pihaknya ke panti asuhan bersama jajaran Korpri Badung dan PGRI Badung ini serangkaian HUT kedua organisasi tersebut.

Salah satu kegiatan dalam rangka bakti sosial yaitu memberikan sembako kepada masyarakat kurang mampu. Menurutnya, ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen serta konsensi bersama-sama untuk peduli terhadap sesama, terlebih terhadap anak-anak yang

mengalami masalah sosial, anak yatim, yatim piatu dan yang ditinggalkan oleh keluarganya. ‘’Kami bersyukur ada wadah-wadah sosial seperti yayasan yang peduli dengan mereka sehingga keberadaan sebuah yayasan membutuhkan perhatian dari semua pihak. Karena itulah serangkaian HUT Korpri dan PGRI Kabupaten Badung ikut berbagi, di mana dalam kesempatan ini mudah-mudahan kehadiran kita menjadi suatu motivasi buat anak-anak kita ini agar mereka semakin termotivasi berbuat menjadi lebih baik agar bisa menjadi orang berguna serta dapat mencapai cita-cita,’’ ujar Wabup

Suiasa.

Bantuan yang diserahkan berupa barang-barang kebutuhan yayasan senilai Rp 1,5 juta. Bantuan diterima oleh masing-masing Ketua Yayasan.

Ketua Yayasan Panti Asuhan Benih Harapan Yusak mengatakan, selaku pemilik yayasan ia mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus Korpri dan PGRI Kabupaten Badung atas kepeduliannya terhadap anak-anak di panti asuhan serta memberikan bantuan.

Selain bantuan material, bantuan motivasi yang telah diberikan diharapkan menjadikan anak-anak lebih baik lagi, sesuai harapan bangsa. (ad494)

BERIKAN BANTUAN - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I.B. Yoga Segara memberikan bantuan sembako kepada panti asuhan serangkaian HUT Korpri dan PGRI yang dikaitkan dengan Hari Guru Nasional tahun 2019.

Target APBD 2020 Diturunkan

Mangupura (Bali Post) –

Target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2020 diturunkan. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (19/11) kemarin, belanja daerah pada RAPBD 2020 disepakati Rp 6,3 triliun lebih atau menurun dari rancangan sebelumnya yang mencapai Rp 6,8 triliun lebih.

Bali Post/par

Rapat pembahasan RAPBD berjalan alot lantaran TAPD Badung belum memberikan data lengkap struktur RAPBD Tahun 2020 yang akan dibahas. Ketua TAPD Badung yang juga Sekda Badung Wayan Adi Arnawa mengatakan, dari hasil kajian serta usulan dewan, untuk RAPBD Tahun 2020 telah final sebesar Rp 6,3 triliun lebih. ‘’Ini sudah fix Rancangan APBD Badung Tahun 2020. Nanti untuk pendapatan daerah juga dirancang turun yakni Rp 5,3 triliun dari rancangan awal Rp 6,03 triliun,’’ ungkapnya.

Menurutnya, guna melengkapi RPJMD Badung pihaknya juga merancang asumsi PAD di tahun 2021 sebesar Rp 5,7

triliun dan RAPBD sebesar Rp 6,7 triliun. ‘’Ini masih berproses dan asumsi yang dipasang ini kita harapkan bisa terwujud dengan sejumlah pertimbangan dan kajian,’’ katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata mempertanyakan perhitungan pemerintah sehingga menetapkan pendapatan asli daerah (PAD) pada RAPBD 2020 sebesar Rp 6,03 triliun lebih. ‘’Saya sangat pesimis kalau PAD yang dipasang Rp 6,03 triliun akan tercapai karena di sini harusnya Sekda selaku Ketua TAPD harus hati-hati, jangan sampai defisit anggaran kembali terulang,’’ ucapnya.

Disebutkan, dengan kondisi riil saat ini dengan tingkat

investasi ke Badung yang nyaris tidak ada, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan proyeksi PAD. ‘’Tahun ini tidak ada yang membangun hotel di Badung. Kalau tidak salah dari koordinasi kita ke perizinan, tahun ini hanya ada empat pembangunan vila,’’ katanya.

Turunnya nilai investasi khususnya untuk akomodasi wisata ke Badung juga dapat dilihat dari tidak tercapainya target retribusi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Target retribusi juga diturunkan oleh pemerintah. Pada APBD Perubahan 2019 retribusi dipasang Rp 186,4 juta dan pada RAPBD 2020 dipa-

sang Rp 181,1 juta atau turun 2,83 persen. Untuk menggenjot investasi, pihaknya berpandangan pemerintah harus segera melakukan penyelarasan NJOP serta menggratiskan retribusi pengurusan izin. ‘’Angka sebesar Rp 5,3 triliun lebih, seperti target pada APBD Perubahan 2019 adalah angka yang paling realistis.

Jangan terlalu optimis memasang target pendapatan karena nanti akan berdampak pada rasionalisasi belanja jika pendapatan tidak tercapai.

Tentu kami tidak ingin Badung kembali mengalami defisit,’’ tegasnya.

Politisi PDI-P ini menyarankan, belanja-belanja yang dinilai kurang bermanfaat ditunda terlebih dahulu.

Utamakan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam lima bidang prioritas Pembangunan Nasional Semesta Berencana, seperti yang telah dicanangkan Bupati. (kmb27)

TABUR BUNGA - Tabur bunga mengenang kepahlawanan I Gusti Ngurah Rai.

Sarasehan Mengenang Kepahlawanan I Gusti Ngurah Rai

Ajak Generasi Milenial Memaknai Semangat Pejuang Kemerdekaan ROMBONGAN pataka, panji-panji, surat sakti napak tilas perjuangan Brigjen Anumerta I Gusti Ngurah Rai tiba di depan Puri Carangsari, Senin (18/11) pukul 13.00 Wita. Rombongan napak tilas bergerak dari Kantor Desa Carangsari menuju Monumen Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai di Desa Carangsari dengan berjalan kaki diiringi mapeed atau maleladan disertai gong baleganjur oleh warga Banjar Samuan Kangin, Desa Carangsari. Pukul 13.25 Wita rombongan napak tilas tiba di Monumen Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai Desa Carangsari. Setelah persembahyangan bersama dan upacara nasional di Monumen Pahlawan I Gusti Ngurah Rai Desa Carangsari selesai, pataka dan panji-panji beserta surat sakti bergerak menuju Puri I Gusti Ngurah Rai Carangsari dengan berjalan kaki. Selanjutnya pataka, panjipanji dan surat sakti I Gusti Ngurah Rai disemayamkan atau bermalam di Puri I Gusti Ngurah Rai Desa Carangsari dilanjutkan sarasehan.

Bupati Badung dalam kesempatan ini diwakili Kepala Dinas Sosial I Ketut Sudarsana

menghadiri acara tabur bunga di Monumen Tugu Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai, Carangsari dan sarasehan di Puri Ngurah Rai Carangsari.

Turut hadir di acara tersebut Camat Petang I Gde Eka Sudarwitha serta unsur Tripika, Sekcam Petang I Made Darma, Perbekel Desa Carangsari, Legiun Veteran se-Kecamatan Petang, tokoh Puri Agung Carangsari serta peserta napak tilas Kabupaten Badung.

Kepala Dinas Sosial Badung I Ketut Sudarsana menyampaikan, sarasehan ini untuk mengenang jasa-jasa Pahlawan I Gusti Ngurah Rai beserta pasukan Ciung Wanara. Semangat dan pengorbanan I Gusti Ngurah Rai beserta Laskar Ciung Wanara dalam menjaga martabat dan harga diri untuk merebut kemerdekaan RI di Bali sangatlah besar. ‘’Saya harap semangat perjuangan Beliau selalu menjadi penyemangat bagi generasi milenial sebagai generasi penerus bangsa,’’ ungkapnya.

Menurutnya, perjuangan I Gusti Ngurah Rai beserta pasukan Ciung Wanara merupakan ujung tombak dalam meraih kemerdekaan dan semangat

untuk memajukan bangsa dan negara ini. ‘’Perjuangan beliau tidak bisa kita ungkap secara utuh, tetapi kita bisa berbangga untuk merasakan perjalanan dan perjuangan beliau seperti saat ini. Dengan mengikuti napak tilas ini, berarti kita sudah bisa merasakan bagaimana beratnya perjuangan beliau untuk mempertahankan Bali dan negara ini. Saya harapkan bagi generasi penerus bangsa ini agar tetep semangat, selalu mengenang dan mengingat perjuangan Pahlawan Nasional kita I Gusti Ngurah Rai dan pasukan beliau Ciung Wanara,’’ terangnya.

Sarasehan tersebut diisi narasumber Ketua Legiun Veteran Provinsi Bali I Gusti Bagus Saputra. Sebagai pelaku sejarah, ia menceritakan perjuangan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara ketika melawan tentara Belanda dengan taktik perang gerilya. Narasumber kedua adalah I Putu Sukadana dari Danramil. Menurutnya, untuk mengisi kemerdekaan, generasi muda harus mencintai NKRI dan tidak lupa dengan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. (kmb27)

Bali Post/edi

PERTEMUAN - Komisi I DPRD Badung, Selasa (19/11) kemarin mengadakan pertemuan dengan pihak terkait, sekaligus mengecek kondisi SDN 3 Pecatu yang rencananya dipindahkan.

Kurang Representatif, SDN 3 Pecatu akan Dipindah

Mangupura (Bali Post) Lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Pecatu yang tergolong sempit dinilai tidak representatif untuk proses belajar dan mengajar. Tidak hanya itu, lokasi sekolah yang berada di jalur pariwisata juga berbahaya bagi siswa.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, muncul usulan untuk memindahkan sekolah tersebut dengan menukarkan lahan sekolah dengan lahan warga.

Luas lahan sekolah 9,5 are dan rencananya ditukar dengan lahan milik warga seluas 20 are yang berlokasi 50 meter dari sekolah.

Sebagai tindak lanjut surat dari Bupati Badung No. 032/5157/BPKAD/sekret tentang permohonan persetujuan

tukar-menukar barang milik daerah pada Selasa (19/11) kemarin, Komisi I DPRD Badung bersama dinas terkait melakukan pengecekan ke lokasi.

Peninjauan ke SDN 3 Pecatu ini juga untuk menyatukan persepsi antara pemilik lahan dengan pemerintah.

Warga setempat yang merupakan pemilik lahan, Wayan Sutirman, mengatakan pihaknya berkeinginan anakanak di Desa Pecatu bersekolah lebih baik dan nyaman. Untuk pertukaran lahan, pihaknya dengan keluarga sudah tidak ada masalah. Namun pihaknya berharap pertukaran lahan tidak dipersulit. ‘’Dengan adanya niat saya, mudah-mudahan bisa lancar. Termasuk kami juga meminta gedung ini jan-

gan dibongkar,’’ harapnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Made Ponda Wirawan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi usulan penukaran lahan sekolah tersebut. Karena bila dilihat dari segi lahan sekolah saat ini yang sempit kemudian lokasi sekolah yang berada di jalur pariwisata yang ramai, tentu sangat mengganggu aktivitas belajar siswa. Maka sudah sangat pantas bila dilakukan penukaran lahan. Apalagi di lahan yang akan ditukar memiliki akses yang lebih aman dibandingkan yang ada saat ini.

Untuk itu pihaknya sangat mendukung usulan masyarakat, apalagi ini berkaitan dengan proses pendidikan di Kecamatan Kuta Selatan khu-

susnya Desa Pecatu. Bila perlu pihaknya akan mempercepat prosesnya asalkan tidak ke luar dari aturan. Pihaknya siap memberikan rekomendasi yang diperlukan.

Sementara untuk siswa selama proses pembangunan akan tetap menggunakan tempat belajar di sekolah lama sampai bangunan baru bisa ditempati. ‘’Dari pemerintah sudah menindaklanjuti kepentingan masyarakat terutama anak didik untuk mendapatkan tempat pembelajaran yang representatif. Tujuan mulia dari masyarakat ini jangan sampai terganjal regulasi. Untuk itu perlu dilakukan kajian oleh tim apraisal yang akan diturunkan oleh BPKAD,’’ ujarnya. (kmb23)

Geliat Umat Hindu di Lampung Tengah

Bangkitkan Pasraman dan Rawat Kerukunan Antarumat Beragama KABUPATEN Lampung Tengah tercatat memiliki umat Hindu terbanyak di Provinsi Lampung. Umat Hindu tersebar di 23 dari total 28 kecamatan di Lampung Tengah.

Mayoritas merupakan umat Hindu Bali, sisanya umat Hindu dari Jawa yang berada di sembilan kecamatan. Jumlah keseluruhan mencapai 18 ribu KK atau sekitar 100 ribu jiwa. ‘’Secara umum, umat Hindu yang ada di Lampung ini tidak jauh beda dengan umat Hindu di Bali, baik itu palinggih maupun kawitan-nya,’’ ungkap Ketua PHDI Lampung Tengah

Drh. I Ketut Suwendra, M.M. saat menerima rombongan Kegiatan Media Informasi Pembangunan (Press Tour) Luar Daerah Tahap III Pemprov Bali di kantor PHDI setempat, Selasa (19/11) kemarin.

Umat Hindu setempat pernah menghadapi persoalan terkait biaya upakara. Tak jarang umat sampai menjual aset karena berpandangan upacara yang terbaik adalah utamaning utama. Menyikapi hal ini, pihaknya lantas melaksanakan pasraman bagi pemangku, serati, dan adat. melalui pasraman, muncul pemahaman

tentang 9 tingkatan upacara sehingga bisa disesuaikan dengan ekonomi umat.

Di Lampung Tengah, buku agama Hindu minim. Setiap tahun hanya ada bantuan 20 buku terutama untuk siswa.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dirjen Binmas Hindu dan PHDI Pusat, namun belum ada jawaban. Jumlah guru agama Hindu PNS juga masih kurang. Hanya ada 134 guru agama Hindu PNS yang tahun ini puluhan di antaranya akan pensiun. Sedangkan guru honorer jumlahnya mencapai sekitar tiga kali lipat guru PNS.

Mereka harus mengajar sekitar 20 ribuan siswa Hindu. Di tengah keterbatasan, Suwendra berharap umat Hindu di Lampung Tengah tetap menjaga persatuan. Apalagi Lampung Tengah merupakan barometer kerukunan umat beragama di Provinsi Lampung. Dibuktikan dengan pecalang setempat yang ikut menjaga perayaan Idul Fitri atau Natal. Saat umat Hindu melaksanakan upacara seperti Melasti, giliran umat agama lain yang membantu mengamankan.

Sementara itu, rombongan Kegiatan Media Informasi

Bali Post/rin

PRESS TOUR - Kedatangan rombongan Kegiatan Media Informasi Pembangunan (Press Tour) Luar Daerah Tahap III Pemprov Bali disambut PHDI Lampung Tengah.

Pembangunan Luar Daerah Tahap III Pemprov Bali dipimpin Asisten Administrasi Umum I Wayan Suarjana didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi

Bali A.A. Oka Sutha Diana.

Menurut Suarjana, pemberian bantuan oleh Pemprov Bali kepada warga Bali di provinsi lain dimungkinkan dalam Permendagri. Terlebih, Gubernur

Bali memiliki komitmen yang kuat untuk melestarikan adat dan budaya. Namun pemberian bantuan tetap harus mengikuti mekanisme seperti pengajuan proposal. (rin)

Rabu Wage, 20 November 2019

A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S

Era Milenial, Stikom Bali Banget

Bersama ITB Stikom Bali, Kita Jawab Tantangan Revolusi Industri 4.0 PARA pendiri Stikom Bali meyakini perkembangan peradaban manusia ke depan sangat ditentukan kemajuan di bidang teknologi, salah satunya Teknologi Informasi (TI). Itulah makanya pada 10 Agustus 2002 Prof. Dr. I Made Bandem, M.A., Dr. Dadang Hermawan, Drs. Ida Bagus Dharmadiaksa, M.Si.Ak. dan Drs. Satria Dharma mendirikan perguruan tinggi TI pertama di Bali untuk menyiapkan generasi muda memasuki era teknologi informasi yang lebih dikenal dengan sebutan era milenial.

Perguruan tinggi itu bernama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) atau bekennya dikenal dengan Stikom Bali yang kini berubah statusnya menjadi ITB Stikom Bali.

Menurut Dr. Dadang Hermawan, di era milenial ini sudah banyak perusahaan yang menjadi “korban” kemajuan TI. Tenaga kerja manusia sudah banyak tergantikan oleh sistem komputer, robot, dan sistem aplikasi. Perusahaan tidak lagi butuh kantor besar melainkan cukup dikendalikan dari sebuah ruangan dengan menggunakan sistem komputer dan berbagai aplikasi bisnis.

“Di sinilah ITB Stikom Bali

hadir. Dimulai dengan 40 orang mahasiswa di Jalan Pulau Kawe 21 Denpasar pada tahun 2002, saat ini Stikom Bali memiliki 6.500 mahasiswa dan sudah menjadi sebuah grup yang memliki 29 lembaga atau perusahaan yang pada umumnya bergerak di bidang TIK baik pendidikan maupun nonpendidikan,” kata Dr. Dadang Hermawan, Rektor ITB Stikom Bali, dalam coffee morning dengan 45 jurnalis di kampus ITB Stikom Bali, Renon, Sabtu (16/11).

Dadang Hermawan merinci, di bidang pendidikan formal, selain ITB Stikom Bali (di Renon dan Jimbaran), juga ada STT Bandung di Bandung, Politeknik Ganesha Guru, Politeknik Nasional, SMK TI Bali Global Denpasar, SMK TI Bali Global Badung, SMK TI Bali Global Singaraja, SMK TI Bali Global Karangasem, SMK TI Bali Global Jimbaran, SMK TI Bali Global Klungkung, SMK Bali Global Abiansemal Badung, dan SMK TI Indonesia Global Ponorogo.

Di bidang pendidikan nonformal ada Lembaga Pelatihan Bisma Informatika (LSP/ sertifikasi), LPK Darma (plus penyaluran ke Jepang dan Taiwan), LPBA Denpasar (plus penyaluran ke Australia), LPBA Gerokgak (pusat kursus), LPBAI

Bandung Sukarno Hatta (pusat sertifikasi), LPBAI Baleendah Kabupaten Bandung (pusat sertifikasi dan kursus), LPBAI Klungkung (pusat kursus), dan LPBAI Karangasem (pusat kursus) Lalu, guna menunjang pendidikan tersebut, ITB Stikom Bali juga memiliki PT Data Yasa Komputer (Hardware), PT Mitra Bisnis Ciptakarya (Software dan Digital Marketing), PT Bukaloka Teknologi Indonesia (Market Place dan E Wallet), PT Bank Fajar Sejahtera (BPR), PT Baani Baru (Real Estate di Bandung), PT Widya Dharma Sidhi (Jasa Pengamanan dan Cleaning Service), STIKOMERS TV (TV Kampus), dan Bali News Network (portal berita).

Kini di era revolusi industri 4.0 atau era digital yang ditandai dengan sudah dan akan berkembangnya Artificial Intellegence (kecerdasan buatan), Internet of Things (sensor, perangkat pintar), 3 D Printing, Robotic, Block Chain, Drone, Virtual Reality, Augmented Reality, maka seluruh civitas akademika di lingkungan Stikom Bali Group telah siap dan tidak mau hanya jadi penonton atau pengguna saja, tapi berusaha menjadi bagian dari pemain digital.

Ini buktinya. Pada tahun 2016, membentuk Inkubator Bisnis

Relawan Anti-Narkoba Desa Pemogan Dikukuhkan

Ketua Bali Samsara: Mari Hidup Sehat dan Mau Rehabilitasi Gratis DESA Pemogan, Denpasar Selatan, selama ini banyak disorot atas dugaan banyak terjadi transaksi yang dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Warga pun jengah dan berkomitmen menjaga wilayah Desa Pemogan, Denpasar Selatan, agar wilayahnya segera bebas dari peredaran narkoba.

Salah satu bentuk nyata yang dilakukan adalah mengukuhkan relawan anti-narkoba. Pengukuhan relawan anti-narkoba itu dilakukan Selasa (19/11) kemarin di Banjar Dukuh Tangkas, Pemogan, Denpasar Selatan.

Dari 17 dusun yang ada di sana, 94 orang relawan dikukuhkan untuk turut serta menjaga generasi muda dari bahaya laten narkoba.

Hal itu juga menjadi komitmen Yayasan Bali Samsara yang dimotori Made Darmayasa atau yang familiar dipanggil Made Belgi. Pengukuhan dilakukan langsung Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H. yang disaksikan Kepala Desa Pemogan, perwakilan Camat, perwakilan Polsek, perwakilan Danramil, Jro Bandesa dan undangan lainnya.

Kades Pemogan Made Suwirya menjelaskan, pengukuhan relawan itu merupakan tindak lanjut dari program kerja Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI yang menjadikan Desa Pemogan sebagai pilot project Intervensi Berbasis Masyarkat (IBM), yang sudah diresmikan Kepala BNN RI Komjen Drs. Heru Winarko, S.H. pada 15 Mei 2019 di lingkungan Banjar Dukuh Tangkas, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, guna menjadikan desa yang bersinar. Yakni bersih narkoba, menuju Indonesia Emas. ‘’Dengan dikukuhkannya relawan ini, kami harap para rela-

PENGUKUHAN - Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H., Perbekel Pemogan Made Suwirya, Ketua Yayasan Bali Samsara Made Belgi, dan elemen masyarakat lainnya foto bersama usai pengukuhan 94 relawan anti-narkoba di Desa Pemogan, Denpasar Selatan. wan mengaktualkan langkahlangkahnya untuk melakukan upaya preventif pencegahan narkoba. Dengan terbentuknya relawan anti-narkoba, diharapkan bisa menyukseskan program nasional BNN. Terpenting adalah anak muda di Pemogan bisa terbebas dari narkoba. Marilah kita wujudkan bersih narkoba dari Pemogan untuk Indonesia,’’ ajak Suwirya.

Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Bali Samsara yang telah aktif membantu pemerintah, khususnya dalam hal pemberantasan narkoba. Diharapkan, Desa Pemogan sebagai leading sector dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. ‘’Desa Pemogan dijadikan leading sector di Indonesia dalam penguatan IBM. Untuk penguatan IBM, yang bertugas mencari pengguna untuk kita dilakukan rehabilitasi. Untuk penguatan itu perlu personel. Personel inilah kita lantik sebagai relawan,

untuk mencari mereka yang mau melakukan rehabilitasi,’’ tandas Brigjen Suastawa. Rehabilitasi itu geratis, tanpa dipungut biaya. Relawan ini nanti akan di bawah naungan perbekel dan Bali Samsara.

Sementara itu, Ketua sekaligus Pendiri Bali Samsara Made Belgi menyampaikan, di Desa Pemogan dibekali lima petugas agen pemulihan. Mereka akan mencari tempat-tempat dan orang yang menyalahgunakan narkoba. ‘’Tujuannya agar segera mereka dikenali dan dapat penanganan yang tepat.

Untuk warga Pemogan, seizin Pak Perbekel akan dilakukan rehabilitasi secara gratis di Bali Samsara. Yang ketergantungan atau penyalahgunaan, datang saja ke Bali Samsara. Saya jamin tidak ada proses hukum.

Marilah kita hidup sehat, jangan ada drugs lagi. Satu terlalu banyak, seribu tidak akan cukup. Ini kata harus kalian pegang. Mari kita jalan, ayo kita hidup sehat,’’ ajak Belgi yang juga konselor provinsi ini. (ad482)

BBPOM di Denpasar Gelar ’’Workshop’’ ISO 9001:2015

D I S I N I

BALAI Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang sudah tersertifikasi ISO 9001:2015. Untuk itu diperlukan persamaan persepsi dan pemahaman SDM mengenai penerapan ISO ini, sehingga bisa diimplementasikan dengan baik.

Dalam menyamakan persepsi dan pemahaman ini, Selasa (19/11) kemarin BBPOM di Denpasar menggelar workshop mengenai ISO 9001:2015. Acara workshop berlangsung dari Senin (18/11) hingga Selasa (19/11) dengan menghadirkan pembicara Dr. Erfi Ilyas.

Kepala BBPOM di Denpasar I Gusti Ayu Adhi Aryapatni mengatakan, workshop ini digelar bertujuan untuk memelihara konsistensi penerapan mutu ISO 9001:2015, sehingga dokumen selalu termutakhir, apalagi dengan adanya perubahan dokumen sistem mutu BPOM sehingga BBPOM melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. ‘’Workshop ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai tentang ISO 9001:2015 di BBPOM di Denpasar,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Aryapatni menjelaskan, ISO 9001 adalah standar sistem manajemen mutu. Dengan kata lain, ISO 9001 merupakan management tool untuk mengarahkan dan mengendalikan

untuk dikembangkan menjadi komersial.

Go International Di era globalisasi ini, Stikom Bali telah mengambil langkah strategis. Antara lain, tiga tahun setelah berdiri Stikom Bali telah berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan juga telah menerapkan sistem penjaminan mutu internasional ISO 9001–2000.

Melaksanakan kelas dual degree dengan HELP University di Kuala Lumpur. Kelas dual system dengan beberapa perguruan tinggi (PT) di Taiwan (Wufeng University, Taiwan University Marine of Technology, Chienkuo University). Dan program kuliah di Stikom Bali sambil magang di

Jepang.

“Tahun depan kami buka program 2 gelar (S.Kom. dan S.E.) bekerja sama dengan Binus University (4 tahun), membuka prodi baru S-1 Digital Bisnis, baik di ITB Stikom Bali maupun di STT Bandung. Menjajaki kerja sama dengan beberapa PT di Taiwan untuk membuka program paket pendidikan S-1 dan S-2 dalam waktu 5 tahun, menjajaki PT di USA membuka program 2 plus 2 (2 tahun di ITB Stikom Bali dan 2 tahun di USA) gelar dari USA, dan membuka kelas-kelas pendidikan jarak jauh sesuai dengan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri,” pungkas Dadang Hermawan. (ad500)

SMP PGRI 1 Denpasar Raih Juara Umum I Porsenijar PGRI Kado HUT PGRI, HGN dan HUT Ke-34 Grissa

Samakan Persepsi dan Pemahaman SDM

B R A N D I N G

Teknologi Stikom Bali yang sekarang ini sedang menginkubasi 6 startup (Troll = traktor digital, Jemari channel = pusat endek Bali online, Agrito = alat pemantau hidroponik, Pasopati = booking atraksi seni Bali online, Amacall = Perawatan Bayi dan Ibu Hamil online dan Craftigo = Travel Bali online) yang telah running dan mendapat hibah dari Kemenristekdikti Rp 1,7 miliar.

Bersama-sama dengan beberapa alumni mendirikan dan mengembangkan PT Bukaloka Teknologi Indonesia (Bukaloka) yang merupakan aplikasi market place dan e-wallet pertama dan terbesar di Bali yang menyediakan beberapa paket tour, sewa mobil dan menjadi alat pembayaran SPP dan kebutuhan sehari-hari di lingkungan Stikom Bali Group. Mendirikan PT Data Yasa Komputer yang menangani kebutuhan di lingkungan Stikom Bali Group terutama yang terkait dengan bidang perangkat keras.

Mendirikan PT Mitra Bisnis Ciptakarya yang khusus melayani bidang pengembangan perangkat lunak dan digital marketing baik untuk eksternal maupun internal Grup Stikom Bali.

Membentuk Lembaga Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual yang menjaring aplikasi buatan mahasiswa (skripsi/tugas akhir)

WORKSHOP - Untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai tentang ISO 9001:2015 di BBPOM di Denpasar digelar acara Workshop ISO 9001:2015 selama dua hari dari Senin (18/11) hingga Selasa (19/11) kemarin. organisasi dalam mutu. ISO 9001 terakhir dan terbaru adalah ISO 9001:2015 dan lembaga pemerintah yang sudah memiliki sertifikasi ini adalah BBPOM. ‘’Untuk memantau penerapan ISO 9001:2015, kita sudah menjalani survei internal. Survei internal selalu dilakukan setiap tahun untuk lembaga yang sudah tersertifikasi ISO 9001:2015,’’ ujar Aryapatni.

Sementara itu, dalam materi pemahaman sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang dibawakan pembicara Dr. Erfi Ilyas, arti mutu ISO 9001:2015 adalah derajat yang dicapai oleh karak-

teristik yang melekat pada suatu objek dalam memenuhi persyaratan, di mana tidak merujuk pada entitas tertentu. Jika pelayanan sesuai dengan mutu maka akan menjamin eksistensi organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kaidah emas dan kewajiban agama.

Dengan tersertifikasi ISO 9001:2015, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap BBPOM melalui penerapan sistem secara efektif dan kepastian kesesuaiannya dengan persyaratan pelanggan serta undang-undang dan peraturan yang berlaku. (ad105)

UNTUK ketiga kalinya, anakanak Grissa atau SMP PGRI 1 Denpasar memboyong piala bergilir YPLP Kota PGRI Denpasar setelah sukses meraih Juara Umum I di Porsenijar ke-7 Sekolah PGRI Kota Denpasar 2019. Piala bergilir pernah bersemayam di kampus tercinta Grissa pada Porseni yang pertama, kembali diraih 2017 dan 2019.

Penyerahan piala tetap dilakukan Ketua YPLP Provinsi PGRI Bali Dr. I Made Suada, M.Si. bersama Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. pada penutupan Porsenijar Sekolah PGRI, Selasa (19/11) kemarin. Piala diterima Kepala SMP PGRI 1 Denpasar Dr. I Nengah Sukama, M.M. Begitu piala diterima, Ketua OSIS Grissa Nidya Sukadewi bersama anggota OSIS lainnya menyambut dengan penuh sika cita diserta pesta kertas.

Kontan suasana penutupan menjadi meriah. Di Porsenijar Sekolah PGRI tahun ini, SMP PGRI 1 Denpasar sukses meraih tiga emas masing-masing di cabang pidarta bahasa Bali atas nama Harika, story telling oleh Silva dan senam PGRI. Dua perak di pop Bali oleh Angelina Putri dan satu lagi di cabang catur.

Ketua OSIS Grissa Nidya Sukadewi mengaku gembira perjuangan berat anak-anak Grissa membuahkan hasil maksimal. Mereka dilatih intensif sejak tahun ajaran baru guna memberi prestasi terbaik. ‘’Kami bersyukur bisa mengambil piala bergilir kembali,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMP PGRI 1 Denpasar Dr. Nengah Sukama bersama wakasek dan tim

JUARA - Kepala SMP PGRI 1 Dr. Nengah Sukama bersama OSIS Grissa meraih juara umum I Porsenijar Sekolah PGRI. guru pembina memberi apresiasi positif prestasi yang dilahirkan oleh siswanya. Ini semua berkat kerja sama, kerja cerdas dan kerja ikhlas warga sekolah. Sekaligus menunjukkan bahwa SMP PGRI 1 Denpasar terus mengalami tren positif dalam bidang prestasi.

Prestasi pemuncak ini sekaligus sebagai kado Hari Guru Nasional (HGN), HUT ke-74 PGRI dan HUT ke-34 SMP PGRI 1 Denpasar belum ama ini. Dia menegaskan bahwa selain mencetak SDM yang berprestasi di olahraga juga bidang seni, siswa Grissa di Monang Maning dikenal tampil gemilang dengan berbagai prestasi. Di antaranya juara III Jumbara dan Pensi Parmuka, Paksibraka juara harapan III seBali, juara III SMP se-Serbagita, Arika juara I Pidarta Bahasa Bali se-Bali, Noviyanti juara II UDG

se-Bali, Komang Edi juara III Nyurat Aksara Bali, KIR juara II dan III di Pekan Inovasi seDenpasar. Meski demikian, dia tetap memberi penguatan dalam bidang pendidikan karakter.

Dia mengakui banyak prestasi seni lahir di Grissa. Selain didukung oleh semangat siswa dan orangtua siswa berlomba juga didukung oleh SDM guru pembina yang profesional. Makanya prestasi ini pas dengan visi Grissa yakni ‘’Unggul bidang akademik dan nonakademi serta berkarakter’’.

Sukama juga bangga dengan OSIS Grissa yang disiplin memberi dukungan kepada rekannya. Bahkan, OSIS Grissa dikenal menjadi garda terdepan dalam mengamankan empat pilar kebangsaan yakni merajut pluralisme, kehinekaan sekaligus membangun karakter sosial dan spiritual. (ad492)

BPDASHL Unda Anyar Gelar Rapat Pengelolaan DAS Provinsi Bali BALAI Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Unda Anyar, Selasa (19/11) kemarin menggelar rapat pengelolaan DAS Provinsi Bali.

Rapat yang dihadiri perwakilan instansi terkait, bertujuan untuk menjaring gagasan dan dukungan dalam pengelolaan lingkungan berbasis DAS di Provinsi Bali.

Kasubdit Evaluasi DAS Kementerian KLHK Dr. Ir. Ernawati, M.Si. pada kesempatan tersebut menyampaikan, tujuan kegiatan ini agar bisa tersedianya dokumen pengelolaan secara komprehensif sebagai bahan pengendalian dalam manajemen pengelolaan DAS, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Menurutnya, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu-kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang mana batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (PP 37/2012).

Dikatakan, Pengelolaan DAS (PDAS) adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dengan sumber daya alam, terutama lahan, vegetasi dan air di dalam DAS untuk mendapatkan manfaat sekaligus menjaga kelestarian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sumber daya alam tersebut, terutama hutan, tanah dan air yang merupakan penopang

RAPAT - Suasana rapat pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Bali, Selasa (19/11) kemarin. kehidupan manusia cenderung mempunyai sifat terbatas. ‘’Oleh karena itu, kelestarian sumber daya alam harus dijaga sehingga bermanfaat bagi generasi masa kini dan masa selanjutnya. Berbagai upaya pengelolaan sumber daya alam telah dilakukan sebagai respons terhadap permasalahan-permasalahan DAS. Bahkan upaya-upaya tersebut telah dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu multipihak dengan menggunakan DAS sebagai satuan perencanaan pengelolaan sumber daya alam,’’ pungkasnya.

Namun, diakui, pada kenyataannya permasalahan DAS terus berlanjut dan bahkan sampai meluas, baik dalam sebaran maupun frekuensinya. Dari tahun ke tahun, kondisi DAS cenderung memburuk. Seperti diketahui, akhir-akhir ini banyak terjadi bencana dan kerusakan aliran sungai. Hal itu disebabkan, selain pengelolaan belum terintegrasi juga karena masyarakat belum begitu paham artinya dan manfaat sungai. ‘’Se-

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

bagian besar masyarakat Indonesia menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan sampah,’’ pungkasnya.

Dikatakan, kondisi sungai yang tercemar, tentu akan memengaruhi aktivitas lain. Karena dari sungai itu bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah, untuk kehidupan manusia. Apabila sungai tercemar, maka bencana kepada manusia, lingkungan akan sangat tinggi. Bahkan salah satu Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan adalah penyediaan air bersih. Yang mana sumber air bersih itu adalah dari sungai. ‘’Apabila air sungai kurang bagus, maka pembangunan yang berkelanjutan itu tidak akan tercapai dengan baik,’’ ucapnya.

Untuk kondisi sungai di Bali, katanya, secara umum masyarakat masih kurang paham manfaat sungai. Masih ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai, sehingga kualitas air sungai menjadi menurun. ‘’Tidak hanya sampah rumah tangga, namun juga banyak sampah kimia yang ditemukan,’’ bebernya. (ad491)

t

Rabu Wage, 20 November 2019

Pekerjaan Konstruksi Diharapkan ”Zero Accident” Denpasar (Bali Post) Keselamatan kerja harus menjadi perhatian penting bagi pelaksana pengerjaan fisik konstruksi. Apabila terjadi kecelakaan kerja dalam pengerjaan sebuah proyek, dipastikan akan dapat mengganggu penyelesaian akhir dari proyek tersebut. Untuk itu, semua komponen yang terlibat dalam jasa konstruksi harus memiliki kesamaan pandangan dalam mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sehingga perjalanan sebuah jasa konstruksi bisa terciptanya zero accident pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi. Hal itu mengemuka dalam Workshop Pemahaman Penyusunan Pekerjaan, Perkiraan Biaya Keselamatan, Kesehatan Kerja dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, di Hotel Inna Bali Heritage, Selasa (19/11) kemarin.

Pada kegiatan yang diikuti 200 pelaku jasa konstruksi tersebut, Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mengatakan, perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di Kota Denpasar terus meningkat dan dinamika pembangunan juga terus berkembang seiring dengan perkembangan ragam

infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai sektor pembangunan, baik yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun swasta, serta sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. “Sektor jasa konstruksi yang handal, bertanggung jawab dan berkelanjutan adalah harapan kita bersama. Ketentuan mewujudkan pelaksanaan konstruksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan adalah dengan melaksanakan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan,” katanya.

Rai Iswara menambahkan, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat berpotensi terjadinya kecelakaan konstruksi yang membahayakan keselamatan pekerjaan, keselamatan lingkungan, sehingga untuk menjamin keselamatan pekerjaan konstruksi diperlukan pemahaman ketentuan dan upaya-upaya pencegahan kecelakaan. “Diharapkan dapat mendorong peningkatan pemahaman pencegahan kecelakaan konstruksi. Melalui media ini juga diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dalam hal penyusunan dan pembiayaan keselamatan dan kesehatan kerja,” ujarnya. (kmb12)

Digelar Pelatihan Presenter Hindu Ke-13 di Gedung LPMP

Bali Berdaulat Hanya Bisa Dicapai dengan Melahirkan Generasi yang Berani Berdebat KEGIATAN rutin yang dilakukan setiap tahunnya yakni Pelatihan Presenter Hindu kembali dilaksanakan pada 21-22 November 2019, bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bali. kegiatan ini akan diikuti siswasiswi SMP, SMA/SMK se-Bali dengan harapan agar generasi muda Hindu di Bali semakin menguasai organisasi dalam rangka memperteguh cita-cita kedaulatan SDM Hindu Indonesia. Peserta Pelatihan Presenter Hindu Indonesia yang diikuti siswa Hindu (Shindu) dari seluruh Bali ini diharapkan mampu menjadi putraputri Bali yang dapat meningkatan SDM Hindu Bali.

Generasi muda Hindu menjadikan organisasi sebagai kawah candradimuka sebelum menjadi pemimpin nasional. ‘’Siswa Hindu harus memiliki ambisi untuk merebut kekuasaan. Bung Karno sering

berkata kepada seluruh anak muda bangsa, bahwa hanya merebut kepemimpinan dan menggunakan kebaikan sebagai dasar kepemimpinan, maka masyarakat akan terbantu. Yakni kekuasaan di segala bidang. Anak muda Hindu harus berkuasa di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, pariwisata, pertanian, kelautan, bidang hukum, termasuk bidang militer dan internasionalisme. Hanya dengan jalan ini, maka Bali sebagai sumber dari segala sumber ajaran Hindu Indonesia akan bisa bertahan. Mari terinsipirasi dari perjuangan Pahlawan Nasional Mr. Gusti Ketut Pudja yang menjadikan dirinya sebagai tameng dalam perjuangan nasionalisme Indonesia dengan berani menolak Piagam Jakarta dan menolak bentuk negara agama saat 1945. Jadi kalian harus berani seperti beliau,’’ kata

Gusti Wedakarna.

Ia juga mengingatkan pentingnya anak muda Hindu untuk berpendidikan tinggi, karena hanya lewat jnana, maka seluruh masalah bangsa ini bisa diselesaikan. Sebab, mengurus negara membutuhkan kepintaran yang luar biasa, selain moral yang baik. Maka diharapkan para muda-mudi Hindu dapat meningkatkan SDM agar bisa menjadi contoh untuk masa depan nanti. Salah satu program rutin dari Bali Convention Event Exhibition, sebuah lembaga nirlaba yang peduli akan perkembangan generasi muda Hindu, khususnya di bidang presenter. Dan juga memberikan wadah yang dapat memberikan kesempatan bagi generasi muda Hindu untuk dapat menggali potensi dirinya di bidang presenter agar selanjutnya bisa lebih dikembangkan.

Guna mencari generasi

FOTO BERSAMA - Pembina Shindu Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama presenter Hindu. muda Hindu yang cerdas, ini berlangsung pada 21 – 22 cakap dan mempunyai ke- November 2019 di LPMP Bali. mampuan dalam bidang in- Pendaftaran dapat dikirim telektualitas, teknologi dan melalui fax : 0361.434827. kepribadian yang menun- Acara ini diadakan atas kerja jang untuk memberi citra sama Royal Bali Convex Nusa (image) terhadap generasi Dua, Forum Intelektual Muda muda Hindu yang sesuai Hindu Dharma (FIMHD) dengan segmen yang menun- dan didukung Fakultas Ilmu tut pencerdasan intelektual Sosial Politik Universisat Masecara menyeluruh. Acara hendradatta. (ad498)

Diduga Terima Uang Rp 3 Juta

Kasi Kajian Dampak Lingkungan DLHK Denpasar Diadili Denpasar (Bali Post) -

Hanya gara-gara terima dua amplop berisi uang senilai total Rp 3 juta, I Wayan Kariana, S.KM., M.PH. yang menjabat sebagai Kasi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, Selasa (19/11) kemarin mulai diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar.

RAPAT - Sekda Badung Wayan Adi Arnawa saat memaparkan terkait TPP dan tunjangan jabatan fungsional dalam rapat Banggar DPRD Badung dengan TAPD, Selasa (19/11) kemarin.

TPP ASN Badung Segera Disesuaikan

Mangupura (Bali Post) Pemkab Badung akan melakukan penyesuaian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Kebijakan itu menyusul adanya Keputusan Mendagri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang tata cara persetujuan Mendagri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di gedung DPRD setempat, Selasa (19/11) kemarin, mengatakan pihaknya tak dapat berbuat banyak mengenai keputusan Mendagri tersebut. ‘’Kita sekarang tidak dapat sembarangan menetapkan TPP karena harus ada persetujuan dari Mendagri,’’ ujarnya.

Menurutnya, dalam pemberian TPP Kepala Daerah tidak hanya harus mendapatkan persetujuan DPRD, namun perlu berkonsultasi dan mendapat persetujuan Mendagri. Tak hanya itu, pemberian tambahan penghasilan dapat diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya. ‘’Kami sedang melakukan pembahasan sehingga belum dapat memutuskan berapa besaran yang akan ditetapkan,’’ ungkapnya.

Menyikapi kebijakan tersebut, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan akan berupaya mencarikan solusi. ‘’Selama ini pemberian TPP dewan yang memutuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah,’’ ungkapnya seraya menyebutkan akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan OPD terkait.

Dalam rapat Banggar juga terungkap ketimpangan penghasilan pada ASN jabatan fungsional. Dewan pun mendesak eksekutif untuk mengkaji kembali pemberian tunjangan bagi PNS jabatan fungsional agar lebih adil. Anggota Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria menyebutkan, besaran tunjangan PNS jabatan fungsional sangat tidak wajar.

Pegawai fungsional yang

menerima nafkah cukup fantastis adalah pegawai yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Inspektorat.

Di kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut, pegawai fungsionalnya bisa mendapatkan tunjangan puluhan juta rupiah. ‘’Ya, tunjangan fungsional guru dengan pegawai di Litbang dan Inspektorat terlalu jauh timpangnya,’’ katanya.

Dijelaskannya, guru SD mendapatkan tunjangan hanya di kisaran Rp 1,9 juta. Sedangkan pegawai fungsional di Balitbang dan Inspektorat sudah menembus angka Rp 23 juta sampai Rp 25 juta.

Besaran tunjangan pegawai Balitbang dan Inspektorat ini bahkan mengalahkan pegawai berstatus dokter yang hanya menerima tunjangan sebesar Rp 5 juta.

Politisi PDI-P asal Mengwi ini mendesak agar eksekutif segera melakukan kajian ulang. Sehingga pada APBD Badung tahun 2020, permasalahan tunjangan ini tidak lagi menjadi polemik. ‘’Kami minta ini dievaluasi lagi biar tidak terlalu timpang,’’ tegasnya.

Dia berharap ke depan pegawai fungsional di Pemkab Badung mendapat nafkah yang hampir merata. ‘’Harapan kami biar tidak terlalu timpanglah. Masak guru SD kecil-kecil, sedangkan Balitbang dan Inspektorat besarbesar,’’ ucapnya.

Pemberian tunjangan pegawai fungsional ini dahulu sudah dikaji matang.

Namun, melihat kondisi sekarang pihaknya memandang perlu dilakukan penyesuaian. Ia pun menyodorkan aturan berupa PP 58 Tahun 2005 ayat 63 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah agar dijadikan pedoman dalam pemberian tunjangan. ‘’Kalau bisa yang tinggi diturunkan sedikit atau yang rendah dinaikkan sedikit,’’ sebutnya.

Sekda Badung yang juga Ketua TAPD Badung mengakui besaran pemberian tunjangan fungsional ini sudah sesuai aturan. Meski demikian, pihaknya berjanji akan kembali melakukan evaluasi sehingga besaran tunjangan bagi pegawai jabatan fungsional ini tidak menyalahi aturan dan memiliki rasa keadilan. (kmb27)

JPU Gusti Ayu Putu Hendrawati melalui Ni Luh Oka Ariani Adikarini di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Gede Rumega menjelaskan, pada Juli 2019 terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum.

Atau dengan menggunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan SK Walikota No.188.45/52/HK/2019 tertanggal 2 Januari 2019, dibentuk tim pengendali upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lainnya dengan susunan keanggotan tim Wali Kota dan Wawali Denpasar sebagai penasihat, Sekda dan Asisten Perekonomian sebagai pembina dan ketuanya adalah Kadis DLH dan Kebersihan Kota Denpasar. Sedangkan terdakwa sebagai sekretaris.

Tugas terdakwa adalah melaksanakan penilaian dan penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan, membentuk tim koordinasi pengendalian, dan melaksanakan koordinasi dalam hal pencegahan dampak lingkungan. Salah satu tugas dimaksud tadi adalah SPPL, UKL-UPL dan Amdal, yang

diajukan oleh masyarakat atau pelaku usah (pengusaha).

Dalam hak itu, terdakwa berhak melakukan uji administrsi dan uji substansi. Jika layak maka rekomendasi keluar. Pada 11 Juli 2019, terdakwa dan tim mestinya melakukan pembahasan dan peninjauan lapangan dengan dokumen yang dibahas sebanyak empat lokasi. Yakni di Hotel Ananda Beach dan rumah makan (kategori dokumen revisi) jenis usaha rumah tinggal, rumah makan dan toko yang beralamat di Jalan Hangtuah, Sanur.

Kedua rumah makan, toko, dan perkantoran serta pemondokan (dalam dokumen revisi) di Jalan Tukad Gangga, Lingkungan Sadih, Panjer, Denpasar Selatan. Ketiga PT Dayamitra Telekomunikasi (dokumen baru) Menara Telekomunukasi Greenfiel di Jalan Pulau Saelus, Pedungan. Keempat adalah PT Sari Melati Kencana, rumah makan Jalan Gatot Subroto Tengah, Denpasar.

Namun terdakwa kembali mengeluarkan surat undangan dan men-scan tanda tangan Kadis DLHK Denpasar dengan alasan ada penambahan lokasi pemeriksaan. Dalam undangan ini ada tambahan, yakni ada 7 dokumen SPPL dan UKL-UPL yang akan dibahas. Pada 10 Juli 2019, terdakwa menghubungi saksi I Gusti Ayu Parwati selaku konsultan hukum PT Sari Melati Kencana Tbk. yang bergerak dalam bidang restoran.

Mereka membahas soal undan-

Bali Post/asa

SIDANG - Terdakwa I Wayan Kariana, S.KM., M.PH. usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar. gan untuk pembahasan.

Kemudian pada 11 Juli 2019, terdakwa bersama tim pengendali SPPL dan UKLUPL Kota Denpasar bertemu di restoran di Gatsu Tengah, Denpasar. Mereka membahas soal revisi nama dan perizinan lainnya. Di sana terjadi dialog, termasuk kelengkapan izin. Pihak pemohon mengatakan sudah lengkap.

Masih dalam dakwaan jaksa, setelah diperiksa oleh tim, ada yang kurang. Yakni soal surat layak sehat rumah makan, izin air bawah tanah, swakelola pengelolaan sampah, DSDP penampungan limbah, membuat tempat penampungan limbah.

Kekurangan itu kemudian dicatat dalam berita acara.

Atas dasar itu, terdakwa meminta saksi I Gusti Ayu Parwati menunggu di Sanur.

Di sana lagi dilakukan cek revisi dokumen dan ternyata

kekurangannya sama.

Sambung jaksa, saksi menyanggupi menyelesaikan kekurangan tersebut. Saat itu, terdakwa menyampaikan ke saksi untuk mempermudah masalah itu. I Gusti Ayu Parwati dimintai biaya oleh terdakwa karena akan berpengaruh terhadap proses penerbitan izin SPPL dan UKL-UPL yang dikeluarkan DLHK Kota Denpasar. Saksi pun memberi uang Rp 1 juta untuk mempermudah prosesnya. Di hari yang sama, terdakwa melanjutkan pemeriksaan PT Sinar Wahyu Putra Transport di Jalan Tukad Badung.

Pemeriksaan izin dan dokumen dilakukan. Yakni izin lingkungan dan pengelolaan sampah. Terdakwa mendekati Dewa Putu Awan Sudiasa untuk menandatangani berita acara kekurangan.

‘’Yang penting sama-sama mengertilah,’’ kata terdakwa pada saksi. Kata jaksa, saksi kemudian berpikir atas banyaknya yang kurang. Saksi kemudian memberikan terdakwa uang Rp 2 juta karena saksi takut izin yang diajukan diperlambat terdakwa.

Apesnya, saat terdakwa masuk ke dalam mobil dan membawa amplop Rp 2 juta itu, tim Saber Pungli Kota Denpasar dan polisi mencegat terdakwa. Mereka yang ada dalam mobil pelat merah diminta turun dan polisi menggeledahnya. Ditemukanlah amplop berisi uang Rp 1 juta dan Rp 2 juta. Pengakuannya, kata jaksa, uang itu untuk beli bensin mobil, tambahan makan tim SPPL dan UKL-UPL dan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, terdakwa dijerat Pasal 12 dan Pasal 11 huruf a UU Tipikor. (kmb37)

Progres 35 Tahun LPD Bersama Desa Adat

Jawab Tantangan Era Digital Denpasar (Balipost) Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) bersama desa adat di Bali, kini memasuki usia ke-35 tahun. Sebagai lembaga perekonomian masyarakat adat, ke depan mempunyai tantangan dalam menghadapi perkembangan era digital. LPD sebagai lembaga adat di bidang ekonomi harus mempunyai strategi dalam menjawab tantangan di era digital.

Hal ini menjadi topik bahasan dalam talkshow bertemakan ‘’Progres 35 Tahun LPD: Menjawab Tantangan di Era Digital’’ yang digelar BKS LPD Bali, Selasa (19/11) kemarin di Wantilan Bali TV. Talkshow ini menghadirkan narasumber yakni pengamat ekonomi Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E., M.M.Ak., Direktur PT USSI Maman Tirta Rukmana, Perusahaan Aplikasi Keuangan Mikro, Wakil Ketua PHDI Bali Pinandita Ketut Pasek Swastika, Ketua LP LPD Provisi Bali I Nengah Karma Yasa, S.E., dan salah satu Perintis LPD I Wayan Gatha. Sebagai keynote speaker yakni Pimpinan KMB Satria Naradha. Sedangkan acara dibuka Ketua BKS LPD Provinsi Bali Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si. Selain itu, talkshow ini diikuti perwakilan LPD se-keca-

Bali Post/eka

LPD - Sejumlah pembicara hendak memaparkan bahasan pada talk show 35 tahun LPD di wantilan gedung pers Bali K Nadha, Denpasar, Selasa (19/11) kemarin. matan se-Bali dan sejumlah mahasiswa. Hingga LPD berusia 35 tahun, tentunya karena dukungan dari krama adat, pemerintah, PHDI, majelis, akademisi, DPRD, bendesa, prajuru LPD, dan pengawas.

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang demikian cepat memang tidak bisa dihindari. Era digital saat ini dapat menjadi kekuatan alat yang dapat menghancurkan.

Ini seperti pisau bermata dua.

Untuk itu, LPD yang merupakan bagian dari benteng krama Bali harus berhati-hati.

Prof. Ramantha menga-

takan, berbicara strategi memang harus melihat kondisi internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. ‘’LPD masih punya peluang bersaing, dengan catatan isi kelemahan kita. Manfaatkan kekuatan kita dalam menghadapi tantangan, sehingga bisa kita ubah menjadi peluang,’’ katanya.

Sementara itu, Gatha menjelaskan dasar pemikiran Prof.

I.B. Mantra di tahun 1980, setelah dua tahun dilantik menginginkan masing-masing desa adat di Bali punya lembaga keuangan. Alasannya,

desa adat di Bali hanya punya tanah sebagai pelaba desa adat yang kelak akan habis karena kebutuhan zaman, bisa digunakan kepentingan sekolah, puskesmas dan sarana umum lainnya. Agar desa adat mempunyai penghasilan tetap untuk menjaga Pura-pura kahyangan desa, sehingga perlu dibangun lembaga perekonomian desa adat. ‘’Kini LPD sudah berjalan dan mempunyai aset Rp 23 triliun. Ini sudah sangat luar biasa. Mari jaga, terutama bendesa adat memiliki komitmen tinggi untuk memelihara LPD dengan kejujuran yang tinggi, termasuk pengurus dan pengawas. Tiga serangkai ini tidak bisa dipisahkan, sehingga bisa menumbuhkembangkan perekonomian di desa,’’ ucapnya.

Direktur PT USSI Maman Tirta Rukmana mengatakan, dalam era digital, LPD sangat butuh teknologi. Dengan teknologi digital bisa membuat laporan lebih cepat dan benar serta sesuai aturan. Layanan bisa 24 jam, pengembangan bisnis tidak membebankan LPD. Dengan teknologi digital membuat pelayanan lebih baik. Dalam aspek pelayanan, bagaimana melayani nasabah LPD dengan digital melakukan dengan ATM, hingga mobile banking. Dari aspek bisnis,

bagaimana terhubung dengan fintceh, perbankan, dan lembaga lain.

Wakil Ketua PHDI Bali Pinandita Ketut Pasek Swastika mengatakan, dalam mengelola LPD, para pengurus harus jujur. Demikian juga bendesa, pengawas dan prajuru agar mulat sarira dalam mengelola LPD. Ke depannya PHDI berharap LPD tidak saja ada di Bali, namun di tempattempat krama Bali di luar daerah seperti daerah transmigran. Dari sisi perkembangan teknologi digital, LPD juga diharapkan nanti bisa memiliki ATM, sehingga masyarakat bisa melakukan transaksi keuangan kapan saja.

Sementara itu, Ketua LP LPD Provisi Bali I Nengah Karma Yasa, S.E. mengatakan, LP LPD mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan, pengawasan, pelatihan, dan pengajuan masalah. 35 tahun LPD di Bali, sistem yang terbangun menunjukkan rekam jejak yang bisa dilihat. Sinergisitas prajuru adat, prajuru LPD dan krama agar tetap dijaga. Selain itu pengawasn melekat dan berjenjang harus tetap dilakukan. Ke depan, LPD juga akan menyiapkan lembaga penjamin simpanan bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di LPD. (kmb16)

t

Rabu Wage, 20 November 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Jadilah Pahlawan Margarana Masa Kini MASYARAKAT Bali bersyukur memiliki momentum sejarah masa lalu guna dijadikan pegangan bagi generasi muda sekarang memaknai kehidupan berbangsa dan bernegara atau dharma negara. Bali memiliki sejarah panjang hingga lahirnya NKRI, 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Kita memiliki peristiwa Puputan Badung, Perang Jagaraga, Puputan Klungkung, Perang Kusamba, hingga Puputan Margarana yang diperingati setiap 20 November. Coba kita bayangkan, tanpa peristiwa ini, sejarah bangsa tak akan seindah sekarang, bahkan tak ada artinya perjuangan bagi generasi zaman now.

Menurut sejarawan, Puputan Margarana di Bali tak lepas dari peran Australia terhadap Belanda. Belanda dengan mendompleng Australia kembali menguasai wilayah Indonesia Timur. Hal ini diawali dengan pendaratan pasukan besar-besaran pasukan Australia di Balikpapan. Tentara Australia pun menguasai Bali pada 2 Maret 1946 dengan pendaratan pasukan Belanda berkekuatan 2.000 tentara di Bali. Pendaratan pasukan ini diikuti konflik internal RI yang dimanfaatkan oleh Belanda.

Di tengah kemelut internal RI, Australia menyerahkan kekuasaannya kepada NICA atas wilayah di luar Jawa. Belanda akhirnya mengadakan pembersihan (agresi) terhadap pendukung republik. Raja-raja dan tokoh masyarakat yang berpihak ke RI disingkirkan dan ditangkap. Untuk memuluskan konferensi besar di Denpasar, maka Belanda membersihkan tentara Indonesia di Bali. Untuk menguasai seluruh Bali terjadilah peristiwa heroik Puputan Margarana di mana Letkol I Gusti Ngurah Rai tewas bersama 95 anak buahnya.

Dari peristiwa heroik ini, kita bisa belajar dari masa lalu. Bahwa konflik internal dipakai alat oleh pihak lain untuk memecah belah NKRI. Kita sudah merasakan masuknya ideologi di luar Pancasila adalah bagian dari pengaruh asing akibat konflik internal bangsa kita. Jika kita tak kuat dengan konsep empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) akan mudah dimasuki oleh paham lain. Paham lain yang sedang berkembang itu kini disebut radikalisme.

Bali kini memerlukan pahlawan masa kini untuk menghadapi ancaman intoleransi dan radikalisme yang dianggap sebagai musuh utama bagi kedaulatan bangsa. Sangat jelas, ancaman nyata saat ini adalah masalah intoleransi dan radikalisme. Tugas kita bersama untuk menjaga keutuhan NKRI. Masyarakat Bali pun mengenal keseimbangan dharma agama dan dharma negara, jalankan kedua kewajiban itu secara seimbang dan benar. Makanya di peringatan Puputan Margarana kali ini, warga Bali tak sekadar mengingat jasa para pahlawan yang telah mendedikasikan dirinya untuk kemerdekaan dan mempertahankan NKRI, yang penting adalah menerapkan spirit para pahlawan Gusti Ngurah Rai dengan menjaga keutuhan NKRI. Hal ini pen-ting dipahami kaum milenial untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis para pahlawan. Caranya isi diri dengan kegiatan yang positif, berkontribusi dan mencintai bangsa Indonesia.

Kata “pahlawan’’ berasal dari bahasa Sansekerta, phala-wan yang merujuk pada orang menghasilkan buah phala berkualitas bagi bangsa dan negara serta kebenaran. Maka berlombalah menjadi pahlawan bangsa dan berjuang pada zamannya masing-masing. Jadilah pahlawan Puputan Margara zaman terkini.

Tidak melakukan tindakan yang dapat memecah belah persatuan. Tidak membuat berita hoax, narkoba, dan radikalisme. Sosok layak disebut pahlawan hari ini adalah mereka yang dapat melawan radikalisme dan tindakan intoleransi.

SURAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Menjabarkan Spirit Puputan Margarana Sebagian besar penduduk Bali mengenal Taman Makam Pahlawan Puputan Margarana di Tabanan. Makam ini menjadi bukti perjuangan krama Bali menjaga tanah Bali.

Spirit inilah yang mesti kita jabarkan saat ini dalam menjaga Bali ke depan. Kita tentu sangat berharap generasi Bali tetap memiliki jiwa patriotik menjaga dan mengawal Bali.

Kini, kita memperingati lagi semangat perjuangan itu. Bahkan, semangat itu tentu harus dipupuk di tengah beragamnya tatangan kebangsaan. Semangat puputan tentu kita harus jaga untuk bisa membangun kesetiaan menjaga Bali. Saya berharap, peringatan Puputan Margarana tak sebatas seremonial tetapi jauh dari itu yakni menjabarkan spirit puputan demi Bali.

Dalam konteks kebangsaan semangat perjuangan ini hendaknya menjadikan kita semakin sadar sebagai warga yang menjunjung tinggi ideologi bangsa. Makanya saya rasa sangat tepat jika pada era ini, Pencasila kita jadikan spirit untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Putu Trinatha Gianyar, Bali

Puputan Margarana Kini Kita memperingati Puputan Margarana setiap 20 November. Selain ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Indonesia, peristiwa pada 1946 tersebut dikisahkan turuntemurun sebagai salah satu teladan utama sikap satria dan kesatria dalam masyarakat Bali.

Oleh IGK Manila ersama pasukan yang dikenal sebagai Ciung Wanara, I Gusti Ngurah Rai (1917-1946) memilih berperang habis-habisan atau puputan melawan pasukan Belanda di Desa Marga, Bali. Tujuan mereka adalah untuk melawan pendudukan Belanda, yang ingin menguasai Bali kembali setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II. Meskipun dibujuk rayu untuk berunding, bekerja sama atau mungkin membelot, jawaban terkenal Ngurah Rai sebagai pemimpin TKR (Tentara Keamanan Rakyat) di Bali sangat jelas dan tegas, “Soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita di Jawa.

Bali bukan tempatnya perundingan diplomasi. Dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya mengingini lenyapnya Belanda dari Pulau Bali atau kami sanggup bertempur terus sampai cita-cita kita tercapai.”

Membaca rangkaian sejarah sebelum dan sesudah Puputan Margarana, pertama-tama harus saya katakan bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan. Meskipun, tentu saja, dalam kacamata imperialisme-kolonialisme, upaya penguasaan Bali kembali oleh Belanda boleh jadi dilihat sebagai hal yang wajar, yakni sebagai “tuan” yang hendak menguasai kembali wilayah dan apa serta siapa saja yang berada di dalamnya.

Sebagai tragedi kemanusiaan, rangkaian perang yang brutal ini tak semestinya terjadi. Sebab, proses membangun keteraturan sosial atau “orde” di Bali, jika itu adalah alasan pihak Belanda, pada hakikatnya adalah hak masyarakat Bali. Setiap orang Bali

pada masa itu berhak mengatakan bahwa “baik atau buruk, Bali adalah tanah air kami dan kamilah yang berhak mengurusnya”.

I Gusti Ngurah Rai dan para pejuang Bali lainnya tak rela menerima orde semu, seperti apa yang telah diciptakan Belanda sebelum dikalahkan Jepang. Dalam orde tersebut, seperti halnya wilayah-wilayah lain di seluruh nusantara, raja dan kerajaan atau struktur pemerintahan pribumi adalah alat. Apa pun nama, gelar, jabatan atau istilahnya, mereka adalah kaki-tangan penjajah.

Para pejuang, oleh karena itu, adalah orang-orang yang berani berharap lebih. Kemerdekaan yang ditawarkan Belanda bersifat terbatas. Mereka bercita-cita lebih dari sekadar hidup dalam sebuah negara boneka.

Visi mereka adalah untuk memperoleh kemerdekaan yang sebenarnya. “Bagaimana kita bisa hidup di tanah tumpah darah sendiri,” kira-kira demikian mereka bertanya, “namun menghamba pada orang asing yang memberi gaji yang diambil dari hasil memeras rakyat kita sendiri?”

Pilihan para pejuang untuk bergabung dalam Republik Indonesia, selanjutnya, adalah tindakan sadar. Sikap revolusioner adalah ekspresi kemanusiaan yang wajar dalam filsafat hidup masyarakat mana pun yang berdasar pada kemerdekaan. Dan sebagai sebuah pilihan sadar, konsekuensi atau risiko apa pun diterima sebagai hal yang wajar.

Apa yang dilakukan para pejuang yang memilih mati terhormat ini, oleh karena itu, juga menjadi tragedi karena mereka tak hanya berperang melawan pasukan Belanda. Mereka harus menghadapi bangsa sendiri yang tak berani berharap lebih, yakni

mereka yang menerima imingiming orde, kedudukan dan gaji yang ditawarkan Belanda.

Itulah sebabnya, rangkaian konflik sebelum dan sesudah peperangan yang dalam bukubuku sejarah resmi digambarkan sebagai perang melawan penjajah asing ini, pada dasarnya juga atau lebih banyak sebagai perang sesama satu bangsa, seperti dinyatakan Geoffrey Robinsondalam State, Society and Political Conflict in Bali, 1945-1946 (1988).

Di satu sisi, ada raja-raja atau pemimpin lokal yang memilih berpihak pada Belanda karena mendambakan situasi sebelum pendudukan Jepang. Sementara di sisi lain, terdapat para pejuang revolusioner yang berharap pada satu tatanan sosial yang baru, yang lebih setara, adil, dan bermartabat. Sebagai sebuah refleksi, kita belajar lebih jauh bahwa yang membuat para pejuang yang sebagian besar terdiri dari para pemuda ini berpikir berbeda, berani berharap dan bertindak revolusioner bagi suatu cita-cita kebangsaan adalah keterdidikan, informasi, serta forum-forum pertemuan dan organisasi. Secara tradisional, pikiran dan semangat tersebut terbentuk dan menguat di forum banjar, desa, subak, komunitas keagamaan, dan bahkan di tingkat kerajaan atau puri.

Bagi Belanda dan para sekutu atau simpatisan lokalnya, hal ini tentu dilihat dan dibahasakan berbeda. Pada zaman itu, kita baca, ada istilah “propaganda”, “ekstremis”, “teror”, kejahatan dan sebagainya. Pikiran-pikiran bagi kebangsaan, anti-kolonialisme, anti-imperialisme atau yang lebih khusus “anti-kolaborator” dinyatakan sebagai gagasan-gagasan menghasut dan merusak tatanan sosial.

Info Singaraja FM infosingarajafm

081933004217

Penertiban Tetap Kedepankan Unsur Kemanusiaan

DI BEBERAPA wilayah di Kabupaten Buleleng terdapat pedagang yang terkadang menjajakan dagangannya tanpa izin. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban namun para pendengar setia Radio Singaraja FM berharap agar aparat tetap mengedepankan unsur kemanusiaan. Berikut rangkumanya.

Dek Agus di Jalan Gajah Mada mengungkapkan bahwa penertiban haruslah tetap manusiawi. Ia melihat apa yang terjadi saat penertiban pedagang di seputaran Jalan Diponegoro. Dek Agus berharap aparat agar lebih manusiawi dan tidak arogan dalam melakukan penertiban.

Namun, dia juga menginginkan agar penertiban tersebut tidak hanya dilakukan di seputaran Jalan Dipenegoro saja tetapi juga menyasar juga kepada para pedagang yang melanggar peraturan berjualan.

Hal senada diungkapkan Sengen di Ngasepeha. Dia berharap agar penertiban berlangsung lebih simpatik. Selain itu, dia juga berharap para pedagang yang ditertibkan diberikan tepat berjualan yang representatif.

Purtu Gamaarta di Dusun Pemaroan, Patemon juga mengeluhkan macetnya air PDAM. Menurutnya, sudah dua hari air di Dea Patemon mengalami gangguan namun tidak ada sebab yang jelas. Dia berharap semua pihak bisa mencarikan solusi terkait

masalah ini.

Gung Surya di Lovina memperkirakan bahwa penggunaan laser memengaruhi terlambatnya hujan yang turun di daerahnya.

Pihaknya berharap agar jangan menggunakan laser untuk menahan hujan yang sudah sepantasnya turun. Dia berharap semoga dalam musim hujan nanti tidak akan membawa akibat buruk bagi warga masyarakat.

Sementara Gung De di Jalan Ngurah Rai berharap agar Buleleng menggunakan teknologi nuklir di bidang pertanian. Dia menjelaskan bahwa di Vietnam dan Thailand ada 6 reaktor nuklir yang digunakan untuk berbagai kepentingan, tidak hanya pertanian namun juga kesehatan dan pendidikan.

Dia menginginkan agar reaktor nuklir serupa dibangun di Buleleng untuk mengembangkan pertanian. Selain itu, Gung De juga berharap agar pemerintah mencari sumber air baru guna mengatasi kekurangan air di musim kemarau. (kmb)

Kita bisa membaca, sebagai contoh, sebuah laporan Sekretaris Kabinet Belanda, sebagaimana dikutip Robinson (1988). Dia menyatakan bahwa “Pulau yang dulunya begitu damai ini sekarang diacak-acak oleh teror para pemuda revolusioner, terutama di kerajaan Tabanan dan Badung, yang mengancam terjadinya dislokasi total sistem sosial Bali yang dulunya tertata dengan baik.

Selama kejahatan ini tidak diberantas, administrasi pemerintahan yang normal di Bali tidak dapat diharapkan.” Sebagai penutup, pada zaman kini, terutama bagi para pemuda dan pemudi Bali yang hendak belajar dari sejarah perjuangan bangsa ini, peperangan fisik pada dasarnya sudah menjadi masa lalu. Sebagai mantan prajurit, saya berpendapat bahwa peperangan saat ini terjadi dalam bentuk berbeda. Secara ekonomi kita bisa sebut “perang dagang” yang diwarnai “perang informasi”. Sedangkan dalam konteks kebangsaan, perang terberat adalah “perang ideologis” melawan radikalisme-terorisme.

Belajar dari teladan I Gusti Ngurah Rai dan para pahlawan Bali yang tak bisa disebut satu per satu, saripati perjuangan yang harus mengisi jiwa kita adalah keberanian untuk berbeda, berharap dan bertindak nasionalis. Perang dagang yang membuat ekonomi dunia saat ini karut-marut tak akan merusak ekonomi Bali dan Indonesia jika ketiga hal tersebut dipegang teguh.

Demikian juga, radikalismeterorisme yang sempat meluluhlantakkan pariwisata Bali tak akan terulang lagi jika warga Bali berhasil membangun suatu kesamaan pikiran dan semangat, semacam common-ground, dan bertindak atas dasar itu. Secara sadar, setiap warga wajib mengelola konflik yang sehat, ketika konflik yang bisa berujung pada kekerasan harus secepatnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Lembaga-lembaga tradisional banjar, desa, subak dan komunitas keagamaan tradisional -- yang ketika pada zaman revolusi kemerdekaan berperan besar dalam mengalirkan informasi dan meng-

galang persatuan -- wajib dikelola dengan baik dan tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian.

Dengan cara ini, dalam pikiran saya, peringatan Puputan Margarana lebih bermakna dan memberi manfaat. Upacara dan seremoni adalah satu hal, ketika menjadikan teladan perjuangan para pahlawan sebagai dasar laku hidup adalah perkara yang lebih utama.

Penulis, Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem

POJOK

20 November hari ini diperingati sebagai Hari Puputan Margarana.

- Siap, teruskan per juangan. *** Kata Men-PAN RB nilai kelulusan CPNS 2019 akan diturunkan.

- Kualitas PNS ja- ngan ikut turun. *** Pemkot dan Pemkab di Bali mesti kompak wujudkan Bali era baru.

- Era sejahterakan rakyat.

Warung Global

Mendagri Minta Pilkada Langsung Dievaluasi MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar proses pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dievaluasi. Menurutnya, banyak sisi negatif apabila sistem seperti itu terus dipertahankan. Kekurangannya seperti biaya yang dikeluarkan sangat tinggi yang berpengaruh langsung pada kinerja pemimpin daerah.

Modal besar tersebut menjadikan para pemimpin yang terpilih rentan melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya kampanye. Lalu bagaimana pendapat Kawan Global terkait hal ini? Berikut ini beberapa opini yang disampaikan pendengar Setia Radio Global 96,5 FM dalam acara dialog interaktif Warung Global.

Menurut Ketut Mursi di Denpasar, pada prinsipnya segala sesuatu tetap kembali lagi kepada orangnya. Sebaik apa pun sistem, kalau orangnya ingin menumpuk kekayaan dari kekuasaan, maka korupsi politik sulit dihentikan.

Bila pelaksananya amburadul mentalnya, percuma mengubah sistem. Ia setuju apa pun perlu dievaluasi.

Evaluasi belum tentu mengubah.

Demikian Werdha di Gianyar menyampaikan. Bagaimana agar pesta demokrasi tak berbiaya tinggi, ini yang diperlukan solusinya. Kalau tujuannya mengurangi korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, menurutnya, bukan sistem pilkada yang dievaluasi tetapi UU KPK-lah yang direvisi. Dengan sanksi yang berat, misalnya memiskinkan koruptor, tentu para pemimpin akan berpikir ulang untuk korupsi.

Bagi Jaya Pamungkas di Tabanan, evaluasi itu penting, tetapi yang lebih penting mengubah pragmatisme ma-

syarakat. Saat ini para calon biasanya menjanjikan sesuatu. Setelah terpilih dan duduk memangku jabatan, janji malah tak ditepati. Ia menyarankan calon yang maju harus melalui seleksi ketat. Febri di Denpasar dan Fera di Tabanan juga mengutarakan opini yang sama. Intinya agar anggaran negara bisa diefisiensi. Febri menyarankan untuk jabatan bupati dan wali kota ditunjuk oleh gubernur melalui fit and proper test, legislatif.

Persoalan yang justru mengemuka adalah pemimpin korup, menurut Nyoman Mastra di Gianyar. Dia menambahkan, ini hanya persoalan pembenahan moral saja. Soal efisiensi, menurutnya, semua perlu biaya, apalagi pesta demokrasi. Ditambahkan Made Bimasena, soal perilaku korup pejabat, biar KPK yang mengurus. Jika sanksinya tegas dan berat, akan takut melakukan korupsi. (sikha)

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata, Nyoman Winata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/ Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk.

Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Wage, 20 November 2019

Satpol PP Cek Tower Diduga Bodong

CEK TOWER - Petugas Satpol PP Tabanan mengecek keberadaan tower yang diduga bodong.

Bali Post/ist

Tabanan (Bali Post) Satpol PP Tabanan mengecek salah satu menara provider telekomunikasi di Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Selasa (19/11) kemarin. Pengecekan ini sebagai tindak lanjut atas informasi dari masyarakat yang menyebutkan tower tersebut disinyalir belum berizin alias bodong.

Namun petugas belum bisa mendapatkan keterangan pasti, apakah menara tersebut sudah mengantongi izin atau belum. Meski demikian, petugas telah melayangkan surat pemanggilan kepada penanggung jawab tower tersebut. ‘’Sepertinya memang menara ini baru selesai dibangun dan telah beroperasi. Hanya saja kami belum ketemu siapapun di sana, jadi untuk surat pemanggilan penanggung jawab menara tersebut kami titipkan pada Perbekel dan pemilik lahan,’’ ujar Kepala Satpol PP Tabanan I Wayan Sarba.

Penanggung jawab tower diminta memberikan klarifikasi terkait perizinan pada Senin (25/11) mendatang. ‘’Apa benar bodong atau tidak, karena itu baru sebatas laporan masyarakat. Nanti akan diketahui setelah dapat informasi dari yang bersangkutan,’’ terangnya.

Namun dikatakan Sarba, setelah dilakukan kroscek ke Pemerintah Desa setempat, diketahui belum ada kepengurusan izin di tingkat desa. ‘’Kalau ada izin, pastinya melalui kepengurusan di desa, tetapi Sekdes mengatakan memang belum ada kegiatan apa-apa di desa terkait keberadaan menara tersebut. Ini kemungkinan besar memang belum berizin,’’ ucapnya.

Jika dari hasil konfirmasi dengan penanggung jawab, menara tersebut belum mengantongi izin, Satpol PP selaku instansi yang berwenang tentunya akan bertindak tegas melakukan penghentian kegiatan yang berkaitan dengan tower tersebut. ‘’Kalau memang tidak berizin, ya… tentu akan kita hentikan sampai nanti mereka sudah mengantongi izin. Kalau saat ini kita belum bisa bertindak apa-apa,’’ jelasnya.

Sarba menegaskan, pihaknya tidak alergi terhadap investasi ataupun pembangunan di Kabupaten Tabanan. Hal terpenting, investor harus mengikuti aturan, khususnya terkait perizinan. (kmb28)

Marak, Peredaran Daging Babi Ilegal Tabanan (Bali Post) Daging babi ilegal dari luar Bali ditengarai banyak beredar di Bali. Hal ini jelas merugikan peternak lokal. Sebab, maraknya peredaran daging babi dari luar Bali yang tidak dilengkapi dokumen sah dari instansi terkait alias ilegal, membuat harga babi di tingkat peternak lokal anjlok.

Pengurus Gupbi Bali asal Tabanan, I Nyoman Ariadi, mengakui harga babi hidup di Bali anjlok hingga harga terendah. Saat ini di tingkat peternak dihargai Rp 23 ribu hingga Rp 27 ribu per kilo-

gram, tergantung kualitas. ‘’Ini diduga karena beredarnya daging babi ilegal dari luar Bali,’’ ungkapnya, Selasa (19/11) kemarin.

Selain itu, harga bibit babi atau kucit juga ikut

anjlok. Jika biasanya harganya Rp 700 ribu hingga Rp 900 ribu per ekor, kini hanya menyentuh harga Rp 600 ribu hingga Rp 650 ribu per ekor. Kesulitan peternak makin bertambah karena

Tabanan Boleh Gelar Uji Kompetensi Barista

Tabanan (Bali Post) – Profesi barista banyak diminati generasi muda. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya pencinta kopi yang mencari cita rasa kopi terbaik. Melihat potensi tersebut, Pemkab Tabanan melalui dinas terkait pun kerap menggelar pelatihan barista. Bahkan Tabanan kini telah menjadi kabupaten yang bisa menyelenggarakan uji kompetensi bagi barista.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan I Putu Santika mengatakan, tahun 2019 pihaknya memiliki beberapa paket pelatihan, salah satunya pelatihan barista.

Para peserta pelatihan sudah mendapatkan sertifikat. Namun satu keunggulan Tabanan yang menjadi binaan BLK Lombok Timur yakni memiliki kewenangan menggelar uji kompetensi barista di Bali. ‘’Tabanan satu-satunya LK binaan BLK Lombok Timur yang memiliki kewenangan menggelar uji kompetensi barista,’’ beber Santika, Selasa (19/11) kemarin.

Tidak hanya menjadi barista yang diakui, untuk mendapatkan sertifikat pelatihan, seseorang juga harus lulus uji kompetensi barista. Dengan memiliki kompetensi dalam meracik kopi, maka mereka akan mudah mencari pekerjaan atau membuka lapangan kerja sendiri membuka kedai kopi. ‘’Kompetensi kini wajib dimiliki para barista, bukan sekadar sertifikat pelatihan,’’ tegasnya.

Selain barista, Tabanan juga bisa menggelar uji kompetensi penjahit.

Namun Tabanan bukan satu-satunya kabupaten yang bisa menyelenggarakan uji kompetensi penjahit.

Ditambahkannya, di tahun 2020 nanti

Tabanan akan menggelar sepuluh paket pelatihan untuk barista, pembuat roti, komputer, tata rias, dan menjahit. Kuota per paket pelatihan adalah 16 orang sehingga jumlah total peserta yang bisa ikut pelatihan sebanyak 160 orang.

Di setiap kegiatan jumlah paketnya berbeda-beda sesuai dengan kurikulum yang diterima dari pusat. ‘’Sesuai hasil dari rapat tim kami di BLK Lombok Timur, tahun depan ada sepuluh paket pelatihan yang akan masuk di lima kegiatan pelatihan. Jumlah ini memang lebih sedikit dari tahun ini, tapi kemungkinan besar akan bertambah lagi,’’ ujar Santika.

Untuk kuota masing-masing program pelatihan masih belum pasti. Karena kemungkinan besar akan ada tambahan paket lagi. Masa pelatihan juga berbedabeda, mengacu pada kurikulum pusat.

Bagi barista biasanya ada pelatihan selama 30 kali pertemuan. Setelah itu, peserta pelatihan akan mengikuti tes akhir dan selanjutnya mendapat sertifikat sekaligus bsia mengikuti uji kompetensi. Dua sertifikat ini akan menjadi wajib ketika pelamar mengajukan ke suatu perusahaan. ‘’Sekarang kalau ingin bekerja di perusahaan, pelamar kerja juga wajib menyetorkan dua sertifikat yakni sertifikat lulus pelatihan dan sertifikat kompetensi. Sehingga mulai tahun kemarin banyak barista yang datang ke Tabanan untuk ujian kompetensi,’’ terangnya.

Disinggung mengenai syarat untuk menjadi peserta pelatihan, Santika menyatakan tak ada yang khusus. Masyarakat bisa mendaftar ketika proses pendaftaran sudah dibuka. (kmb28)

harga pakan terus meningkat. Harga pakan berkisar Rp 435 ribu hingga Rp 445 ribu per sak (50 kilogram). ‘’Kami harap pemerintah bisa mencari solusi dari persoalan ini, minimal bisa mencegah masuknya daging babi ilegal dari luar Bali,’’ pintanya.

Hal senada disampaikan peternak babi di Tabanan, I Gusti Putu Winiantara.

Diakuinya, harga babi cen-

derung merugikan peternak. Dia mengilustrasikan, seorang peternak hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 400 ribu per ekor setiap enam bulan. Sementara para pemotong bisa mendapatkan keuntungan Rp 500 ribu hanya dalam waktu sekejap. ‘’Situasi saat ini benarbenar menyulitkan para peternak. Apalagi banyak pe-

ternak besar masuk ke Bali yang justru bisa mematikan para peternak tradisional,’’ ucapnya.

Pihaknya berharap Pemprov Bali bisa mencari solusi dari berbagai persoalan peternak babi di Bali. Salah satu masukan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah yakni membangun pabrik pakan yang sesuai standar sehingga peternak tidak ke-

sulitan mendapatkan pakan dengan harga terjangkau. ‘’Bukan hanya untuk babi tapi juga untuk ayam dan ternak lainnya,’’ ucapnya.

Untuk diketahui, kasus peredaran daging babi ilegal di Tabanan pernah ditemukan beberapa waktu lalu.

Daging babi ilegal itu ditemukan beredar di Sanggulan.

Daging tersebut dipasok dari Palembang. (kmb28)

Bali Post/bit

BRSUD TABANAN - BRSUD Tabanan senantiasa meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, salah satunya dengan membuka poliklinik sore.

Poliklinik Sore Belum Layani Pasien JKN Tabanan (Bali Post) Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan membuka layanan poliklinik sore spesialis anak. Namun poliklinik ini termasuk poliklinik sore lainnya, baru sebatas melayani pasien dengan status umum. BRSUD Tabanan masih harus melalui sejumlah tahapan agar poliklinik ini bisa melayani pasien JKN. Kepala Sub Bidang Rawat Jalan dan Rawat Inap BRSUD Tabanan dr. I Made Karnabinawa Nesa menyampaikan,

poliklinik sore spesialis anak di BRSUD Tabanan telah dibuka sejak Senin (18/11).

Fasilitas ini bertujuan mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang tidak bisa melakukan pemeriksaan pada pagi hari karena terkendala pekerjaan. ‘’Semisal ada yang tidak bisa melakukan pemeriksaan ke poli pada pagi hari karena ada pekerjaan, dengan poli sore mereka tidak perlu izin kerja untuk melakukan pemeriksaan ke poli. Begitu pula jika ada

yang sifatnya emergency, sore bisa langsung ditangani dokter spesialis,’’ paparnya.

Lebih lanjut dikatakan dr.

Karna, selama ini untuk kejadian atau kunjungan pasien anak yang datang ke rumah sakit saat sore hari seperti panas dan diare ditangani oleh dokter umum di IGD. ‘’Kalau ada poliklinik sore tentunya pasien diarahkan ke sana tidak lagi di IGD. Jika sifatnya gawat darurat baru diarahkan ke IGD,’’ terangnya, Selasa (19/11) kemarin.

Selain poliklinik anak, sebelumnya juga sudah ada layanan poliklinik sore lainnya, seperti dokter spesialis bedah umum, poliklinik penyakit dalam, serta poliklinik ginjal dan hipertensi. Sementara yang sedang dirancang untuk bisa segera disiapkan yakni poliklinik jantung, poliklinik bedah tulang dan poliklinik saraf. ‘’Intinya, bagaimana rumah sakit Tabanan bisa terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,’’ tegasnya. (kmb28)

Sempat Mati Suri, Linmas Mulai Diaktifkan

LINMAS - Pembinaan Linmas di Desa Sai, Kecamatan Pupuan.

Bali Post/ist

Tabanan (Bali Post) Aksi teror yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini membuat seluruh satuan pengamanan lebih mengintensifkan fungsi dan perannya.

Bahkan keberadaan satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa yang selama ini mati suri, mulai diaktifkan kembali.

Kepala Satpol PP Tabanan I Wayan Sarba usai memberikan pembinaan dan pelatihan Linmas di Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Selasa (19/11) kemarin, menyampaikan dalam beberapa hari terakhir pihaknya telah berkeliling memberikan pembinaan di tiap-tiap desa. Tujuannya membangkitkan kembali peran Linmas yang selama

ini seperti mati suri, bahkan banyak yang sudah tidak berfungsi.

Pihaknya juga telah membuat surat edaran kepada seluruh Pemerintah Desa yang sudah selesai menangani infrastruktur agar mulai mengarahkan dana desa untuk kepentingan pembinaan sumber daya manusia, salah satunya Linmas. Sejauh ini baru 60 desa dari total 133 di Kabupaten Tabanan yang telah menggelar pelatihan dan pembinaan bagi Linmas. ‘’Kalau mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah tentu masih minim dan tidak bisa menjangkau seluruhnya.

Untuk itu, desa yang harus paling banyak bergerak dari dana desa,’’ ucapnya.

Menurutnya, Linmas memiliki banyak fungsi strategis khususnya dalam pengamanan di tingkat desa. Selain untuk menjaga keamanan lingkungan, Linmas diharapkan mampu mengantisipasi teroris. ‘’Petugas Linmas dan aparat desa inilah yang mengenal betul wilayah mereka masing-masing. Mereka diharapkan juga ikut memonitor dan mengamati tiap pergerakan warga. Jika ada yang mencurigakan, segera laporkan untuk segera ditangani,’’ ucapnya.

Linmas, kata Sarba, sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2014 memiliki lima tugas strategis yaitu membantu penanggulangan bencana, membantu mewujudkan

keamanan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat, membantu kegiatan sosial masyarakat, membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan negara. ‘’Semua lini bersinergi, tidak hanya Polri, TNI dan Satpol PP saja, melainkan semua unsur pengamanan di tingkat desa juga diefektifkan,’’ ucapnya.

Tidak hanya mengefektifkan kembali peran Linmas, Satpol PP juga melakukan sejumlah upaya untuk mendukung situasi tetap kondusif.

Salah satunya melalui penertiban administrasi penduduk pendatang di kantong penduduk yang kini digencarkan. (kmb28)

Rabu Wage, 20 November 2019

Dewan Setuju Perampingan OPD Singaraja (Bali Post) – Selain sibuk membahas Rancangan APBD tahun 2020, DPRD Buleleng juga harus menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang struktur dan kedudukan perangkat daerah.

Regulasi ini nantinya mengatur perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Buleleng. Rancangan untuk melebur tiga OPD itu telah disetujui dewan.

Kesepakatan rancangan pembahasan Perda perampingan OPD itu terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi-komisi dengan pemerintah Selasa (19/11) kemarin. Rapat ini dipimpin Ketua Dewan Gede Supriatna dan pemerintah diwakili Asisten Tata Pemerintahan Putu Karuna.

Dari rapat itu, telah disetujui tiga instansi dirombak yaitu Dinas Perikanan (Diskan) dijadikan satu dengan Dinas Ketahanan Pangan. Alasan mengapa Diskan digabung karena kebijakan pemerintah telah mengambil alih kewenangan ke tingkat provinsi. Kebijakan ini memaksa Dinas Perikanan menjadi terbatas, sehingga lembaga itu kinerjanya kurang produktif.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DiskopUKM) juga dijadikan satu dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sebelumnya, urusan Koperasi dan UKM berada dalam instansi induknya yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag). Belum terlalu lama memisahkan diri, kedua urusan itu kembali ditarik ke induknya dengan pertimbangan kinerja DiskopUKM kurang produktif. Sehingga setelah dijadikan satu, maka kinerjanya diharapkan maksimal, lebih efektif, dan efisien.

Dinas Statistik yang notabene bentukan lembaga baru juga bernasib sama. Belum cukup lama lembaga ini dibentuk, sekarang ditarik untuk bergabung dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Kominfosandi).

Sebenarnya, Dinas Statistik cukup produktif mendata dan mengolah data teknis. Akan tetapi, data itu tidak dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan. Pasalnya, undang-

undang menyatakan bahwa data yang dapat dijadikan acuan adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tidak saja menyetujui penggabungan instansi, juga disetujui membentuk satu OPD baru.

Lembaga anyar ini dibentuk dengan melebur Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda Litbang). Usulan Litbang dijadikan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah.

Alasan membentuk badan ini

untuk menyiapkan bidang penelitian dan pengembangan terkait kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, ide memecah OPD juga mengemuka saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD, beberapa waktu lalu. Dari rapat itu mucul pemikiran “melebur” Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang tugas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diusulkan digabung

ke Dinas Kesehatan (Diskes).

Urusan Pemberdayaan Perempuan dialihkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan tugas Perlindungan Anak digabung ke Dinas Sosial (Dinsos). Akan tetapi, ide itu tidak masuk materi pembahasan rancangan perda kemarin.

Sepakat Usulan Eksekutif Ketua DPRD Gede Supriatna didampingi Kabag Humas dan Pengawasan Made Supartawan mengatakan, de-

wan sudah sependapat dengan usulan eksekutif. Perampingan ini sudah sesuai visi dan misi pemerintah pusat, yakni melakukan reformasi birokrasi.

Salah satunya melakukan perampingan birokrasi itu sendiri.

Terkait kesiapan anggaran dan sumber daya manusia (SDM), Supriatna menyebut hal itu sudah dipersiapkan dalam pembahasan RAPBD tahun 2020. Itu artinya, setelah regulasi tentang perampingan kelembagaan daerah ini disahkan, maka sudah dinyata-

kan resmi dan sambil berjalan akan dilengkapi dengan kebutuhan anggaran, SDM dan infrastruktur gedung kantor itu. “Pada prinsipnya sepakat ada perampingan OPD. Soal anggaran sudah dipersiapkan dalam APBD induk yang akan kita paripurnakan pada sidang bulan ini,” tegasnya.

Asisten Tata Pemerintahan Putu Karuna mengatakan, perampingan itu sudah berdasarkan kajian yang ada.

Perampigan itu akan dimulai tahun 2020 nanti. Dinas daer-

ah akan berkurang menjadi 21 instansi dari sebelumnya 24 instansi. Sedangkan badan daerah bertambah menjadi 6 instansi, dari sebelumnya 5 instansi. Untuk pembentukan Badan Litbang, Karuna menyatakan instansi itu akan memberikan masukan untuk pengembangan potensi daerah. “Dari hasil evaluasi dan analisis, memang penggabungan itu akan membuat kinerja instansi menjadi lebih efektif dan produktif,” katanya. (kmb38)

Bali Post/kmb38

PERAMPINGAN OPD – DPRD menyetujui pembahasan rancangan perda terkait perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung DPRD Buleleng, Selasa (19/11) kemarin.

Baru 427 Pelamar CPNS Mendaftar Diduga Banyak Terkendala Persyaratan IPK 3,0

Singaraja (Bali Post) – Pengumuman masa pendaftaran perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 berlangsung satu minggu.

Hasilnya, sampai Selasa (19/11) kemarin, sekretariat panitia perekrutan menerima berkas pendaftaran sebanyak 427 pelamar.

Jumlah pelamar yang mendaftar itu masih tergolong minim. Diperkirakan, mengapa peminat perekrutan CPNS tahun ini masih sepi karena persyaratan harus memiliki Indek Prestasi Komulatif (IPK-red) sebesar 3,0. Nilai tersebut diduga terlalu tinggi, sehingga banyak pelamar tidak bisa memenuhi syarat nilai itu.

Pantauan di sekretariat perekrutan menunjukkan, untuk formasi guru tercatat ada pelamar 179 orang. Tenaga kesehatan 113 orang telah mendaftar, pelamar pada formasi tenaga teknis ada 145 orang yang telah mendaftar. Para pelamar dari Buleleng dan luar daerah ini menyerahkan berkas pendaftaran yang dinyatakan telah lengkap.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng Gede Wisnawa saat mengikuti rapat di gedung DPRD Buleleng kemarin mengatakan, dari data pelamar yang sudah mendaftar masih tergolong minim. Padahal, perekrutan CPNS tahun ini ada empat kabupaten di Bali yang tidak melakukan perekrutan, sehingga pelamar mestinya membeludak. Namun, dirinya memperkirakan pelamar baru akan membeludak menjelang batas akhir penutupan pendaftaran antara 22 sampai 24 November 2019 ini. Tanggal 24 November itu merupakan batas akhir masa pendaftaran administrasi. “Mungkin dari pengala-

man perekrutmen tahun-tahun sebelumnya mereka tidak ingin gagal karena syaratnya tidak lengkap, sehingga pelamar ini sangat hati-hati sebelum mendaftar. Kalau terburu-buru mendaftar dan ada kesalahan nama, kesalahan foto, atau berkas lainnya maka tidak bisa diperbaiki dan otomatis gugur,” katanya.

Selain itu, birokrat asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar ini menyebut, penyebab sepinya pendaftaran ini karena persyaratan lainnya juga diduga turut memengaruhi calon pelamar. Di antaranya syarat memiliki IPK minimal 3,0 bagi formasi-formasi di Provinsi Bali. Kualifikasi pendidikan yang mengkhusus diduga kerap menjadi batu sandungan bagi calon pelamar gugur di tengah jalan. Pelamar yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan mengkhusus itu diprediksi melamar ke daerah lain yang notabene penentuan PIK-nya tidak sama.

“Secara pasti, kami tidak mengetahui penyebabnya, namun memang kualifikasi pendidikan dengan IPK sebesar itu memang diatur untuk perekrutan CPNS di Bali.

Kalau tidak memenuhi ketentuan itu, otomatis gugur. Namun, kami prediksi pelamar akan lebih banyak lagi, sebab ada empat kabupaten tidak merekrut CPNS kali ini,” jelasnya.

Untuk membantu kelancaran pendaftaran, BKPSDM memberikan layanan konsultasi terkait teknis pendaftaran melalui sistem komputerisasi. Calon pelamar yang masih ragu-ragu dan kesulitan memahami persyaratan yang dipenuhi, dipersilakan mengajukan pertanyaan pada petugas yang telah disiapkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun 2019 ini, Buleleng mendapat formasi menambah PNS baru sebanyak 389 orang. Rinciannya, formasi tenaga guru sebanyak 198 orang, kesehatan 99 orang, dan formasi tenaga teknis lainnya 61 orang.

Dibandingkan formasi CPNS yang disetujui tahun 2018 lalu sebanyak 332 formasi, sehingga tahun ini jatah menambah PNS baru naik lagi 59 orang. Hanya, pada perekrutan tahun lalu, pelamar yang mendaftar mencapai 5.607 orang. (kmb38)

Gede Wisnawa

Perbekel Desa Bontihing Terpilih Meninggal Dunia Mendadak

Singaraja (Bali Post) – Perbekel Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Ketut Daging Arta yang terpilih pada pemilihan perbekel (pilkel) serentak 31 Oktober 2019 lalu, mengalami nasib tragis. Sebelum dilantik menjadi perbekel definitif, Daging Arta meninggal dunia mendadak. Kejadian ini mengejutkan keluarga, kerabat, dan warga di desanya. Belum diketahui secara pasti, apa penyebab Daging Arta meninggal dunia. Saat mengikuti laga pilkel serentak, almarhum unggul setelah merebut 1.747 suara sah.

Informasi dikumpulkan Bali Post, sebelum kejadian itu, almarhum mengikuti rapat dengan para perbekel terpilih bersama pengurus Forum Komunikasi Perbekel Desa (Forkomdes) Kecamatan Kubutambahan.

Pertemuan ini membahas persiapan pelantikan perbekel hasil pilkel serentak.

Sehabis rapat itu, sekitar pukul 14.00 Wita, almarhum kemudian menuju kantor Koperasi Loka Amerta Utama di Kelurahan Banyuasri. Sebelum ikut pilkel serentak, almarhum menjadi pengurus di koperasi itu. Sekitar pukul 15.00 Wita, tiba-tiba almarhum terjatuh di ruang kantor koperasinya.

Tubuhnya lemas sampai tidak sadarkan diri, sehingga rekan kerjanya di koperasi itu kemudian mengantar berobat ke rumah sakit.

Belum sempat mendapat perawatan dokter, ternyata

Daging Arta yang sebelumnya bekerja di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Jembrana dinyatakan meninggal dunia. Dengan cepat kabar duka itu menyebar. Pihak keluarga, kerabat, dan warga di kampungnya sangat terkejut.

Wajar saja mereka tidak menyangka kalau almarhum yang akan memimpin desa mereka itu telah berpulang.

Camat Kubutambahan Made Suyasa dihubungi kemarin, membenarkan perbekel terpilih Daging Arta itu meninggal dunia. Dia mengatakan, sebelum kejadian itu almarhum tidak menunjukkan tanda-tanda sedang mengalami sakit.

Almarhum sendiri sedang mempersiapkan keperluan pelantikan sebagai perbekel definitif.

Bahkan, sebelum mengembuskan napas terakhirnya, almarhum sempat menghubungi Sekretaris Desa (Sekdes) untuk

membicarakan terkait persiapan pelantikan dan program pemerintahan desa.

“Setelah rapat menghubungi Sekdes dan menanyakan soal persiapan pelantikan terkait masalah transfer dan program pembangunan di desa. Sampai di kantor koperasi yang dikelolanya itu, almarhum jatuh pingsan dan meninggal dunia,” katanya.

Terkait, penyebab meninggalnya, birokrat asal Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan itu menyebut belum mendapatkan informasi pasti. Hanya sebelum dilarikan ke rumah sakit, almarhum terjatuh hingga pingsan.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng Made Subur mengatakan, laporan secara resmi perbekel terpilih Daging Arta meninggal dunia belum diterimanya. Namun, Subur mengaku terkejut

dan tidak menyangka kalau yang bersangkutan meninggal dunia sebelum dilantik.

Terkait tindak lanjut kejadian itu, Subur mengatakan, sesuai regulasi kalau perbekel terpilih itu meninggal dunia, maka penggantinya dipilih melalui Pergantian Antar-Waktu (PAW). Ini dilakukan dengan pengajuan surat PAW dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati Buleleng melalui camat. Surat itu kemudian ditindkalanjuti dengan instruksi BPD melaksanakan pemilihan dengan cara PAW. Tahapan ini dilakukan dengan musyawarah desa (musdes) di mana masing-masing dusun mengajukan calon perbekel PAW. Setelah calon ditetapkan, maka tinggal melakukan proses pemilihan untuk ditetapkan perbekel PAW. “Laporan belum saya terima, namun kalau memang yang bersangkutan meninggal, nanti penggantinya dilakukan pemilihan PAW. SK yang bersangkutan sudah disusun karena pelantikan dijadwal tanggal 24 Desember 2019 nanti. SK itu dianulir setelah ada pengganti melalui hasil PAW,” jelasnya. (kmb38)

Penlok ’’Shortcut’’ 7-10 Terbit

Pembebasan Lahan di Tiga Desa Direalisasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menerbitkan izin penetapan lokasi (penlok -red) pembangunan lanjutan jalan baru batas kota Singaraja – Mengwitani atau lebih dikenal dengan shortcut titik 7 sampai 10. Dari tahapan awal pembebasan tanah itu terungkap sebanyak 145 warga terdampak pembangunan shortcut titik 7, 8, 9, dan titik 10. Dari ratusan pemilik lahan di sana, pemerintah diperkirakan akan membeli tanah warga seluas 31,41 hektar untuk membangun jalan shortcut itu. Lalu, bagaimanakah proses pembebasan lahan warga di Desa Wanagiri, Pegayaman dan Desa Gitgit itu?

BERDASARKAN izin penlok yang ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster, tanah warga di Desa Wanagiri, Pegayaman, dan Desa Gitgit (Kecamatan Sukasada) itu telah ditetapkan menjadi jalur proyek. Atas penetapan itu, transaksi jual beli tanah di

tiga desa itu mulai dibatasi. Ini karena, Pemprov Bali dalam waktu dekat dipastikan akan merealisasikan pembebasan tanah milik warga tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bali Nyoman Astawa Riadi melalui sambungan tele-

pon Selasa (19/11) kemarin, mengatakan, izin penlok terbit 14 November 2019 lalu.

Izin itu diterbitkan melalui SK Gubernur Bali No. 2227/01-A/ HK/2019. Pada SK itu juga dilampirkan peta lokasi tanah warga yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan shortcut itu.

Sesuai peta tersebut, pemprov memerlukan tanah seluas 31,41 hektar. Kebutuhan lahan seluas itu bisa saja bertambah. Sesuai hasil tahapan pembebasan tanah yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) pembebasan tanah itu telah dibentuk Pemprov Bali.

Izin penlok itu sudah ditetapkan dan sekarang menginjak proses pembebasan tanahnya.

Kalau sebelum izin penlok itu terbit yang bekerja adalah Satgas A. Namun, setelah

izin penloknya terbit, giliran Satgas B yang kerja. ‘’Satgas B memang tugasnya memproses pembebasan tanah lokasi shortcut itu,” katanya.

Satgas B nantinya, kata Astawa, kembali akan menelusuri tanah warga yang telah masuk lokasi proyek itu. Satgas B akan memasang patok sebagai acuan tim appraisal untuk menghitung nilai harga tanah di sana. Penilaian itu dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen. “Semuanya akan dinilai, apakah itu harga tanah, bangunan, tanaman, bahkan hingga keperluan upakara juga dihitung satgas yang beranggotakan rekan-rekan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk kejaksaan yang bertugas sebagai pendampingan,” jelasnya. (mud)

Rabu Wage, 20 November 2019

Gianyar Kembali Raih Penghargaan Swasti Saba Wistara Kabupaten/Kota Sehat

PENGHARGAAN – Kabupaten Gianyar kembali menerima penghargaan Swasti Saba Wistara Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2019.

KABUPATEN Gianyar kembali menerima penghargaan Swasti Saba Wistara Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2019. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi dari tiga tingkatan penghargaan Swasti Sabha atau penyelenggaraan Kabupaten Sehat yakni Padapa (tingkat pemantapan), Wiwerda (tingkat pembinaan), dan Wistara (tingkat pengembangan). Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. diterima oleh Sekdakab Gianyar Ir. I Made Gede Wisnu Wijaya, M.M. mewakili Bupati Gianyar di Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Selasa (19/11) kemarin.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Anugerah Swasti Saba Wistara meru-

pakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program kabupaten/kota sehat. Menurutnya, daerah yang menerima penghargaan berhasil mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan kesehatan. Tidak hanya itu, penghargaan Swasti Saba Wistara banyak memberi kontribusi di bidang kesehatan pada Pemkab Gianyar yang juga telah memberikan rasa aman dan sehat untuk dihuni penduduknya. Dengan adanya inovasi manajemen kesehatan lingkungan dan kualitas pelayanan kesehatan yang terbaik, melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan terintegrasi yang disepakati antara masyara-

kat dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Sekda I Made Gede Wisnu Wijaya ketika dihubungi mengatakan, penghargaan Swasti Saba Wistara Kabupaten/Kota Sehat merupakan penghargaan tertinggi di bidang kesehatan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai cerminan perilaku hidup bersih dan sehat dari warga Gianyar yang selalu mengalami peningkatan dan sudah membudaya di masyarakat.

“Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak, stakeholder dan seluruh masyarakat Gianyar yang telah bekerja keras. Penghargaan merupakan wujud kerja keras kita semua sehingga Kabupaten Gianyar menjadi Kabupaten Sehat,” katanya.

Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten

Gianyar A.A. Gde Geria menambahkan, Gianyar meraih penghargaan ini karena masyarakat Gianyar mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan tatanan kabupaten/kota sehat. Apa yang telah menjadi perilaku dan budaya warga Gianyar untuk selalu hidup bersih dan sehat, dengan upaya perbaikan kesehatan melalui partisipasi masyarakat yang terorganisir pada Forum Kabupaten/Kota Sehat.

Ditambahkan, penghargaan ini adalah kebanggaan masyarakat Gianyar, namun bukan merupakan target akhir. “Yang paling penting adalah sesudah penghargaan ini berhasil kita raih adalah bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (ad497)

Sopir Bobol Brankas di Delapan TKP Gianyar (Bali Post) Aparat Polsek Ubud mengungkap pelaku pembobol brankas sejumlah restoran dan money changer di seputaran Kecamatan Ubud. I Gede Mertawan yang kesehariannya sebagai sopir freelance membobol brankas pada delapan tempat kejadian perkara (TKP). Dari seluruh aksi tersebut, pelaku berusia 30 tahun asal Karangasem ini berhasil melarikan barang berharga beserta uang ratusan juta rupiah.

Kapolsek Ubud Kompol I Nyoman Nuryana membenarkan adanya penangkapan pelaku pembobol brankas tersebut. Diungkapkan, Mertawan merupakan pelaku yang sudah menyasar delapan TKP. “Pelaku terbilang aktif melakukan pencurian.

Sedikitnya sudah delapan laporan pembobolan brankas

yang kami terima,” kata Nuryana, Selasa (19/11) kemarin.

Nuryana menambahkan, Mertawan terbilang pelaku yang meresahkan banyak pengusaha di seputaran Ubud.

Sebab, sejak lama aksi pelaku tidak terungkap oleh aparat kepolisian. Selama ini pelaku merupakan target operasi yang terbilang licin. “Perburuan terhadap pelaku ini adalah prioritas kami dalam setahun terakhir,” katanya.

Akhirnya polisi berhasil mendeteksi wajah pelaku dari beberapa rekaman CCTV. Pelaku diketahui sering melintas dan nongkrong di wilayah Ubud, karena kesehariannya sebagai sopir freelance. “Sebagai sopir, pelaku ini memang sering melintas di Ubud,” kata Nuryana.

Minggu (17/11) sekitar pukul 09.00 Wita, Tim Opsnal Polsek Ubud yang sedang

melaksanakan lidik akhirnya melihat pelaku yang sedang melintas memgendarai mobil di simpang Puri Ubud. Tidak mau kehilangan mangsa, polisi langsung membuntuti hingga di Jalan Bisma, Ubud.

Pelaku lantas dihentikan dan digeledah. Polisi langsung menginterogasi pelaku yang awalnya mengelak. Namun setelah petugas menunjukkan sejumlah petunjuk awal, pelaku akhirnya tidak bisa berkelit. Saat diinterogasi secara intensif, pelaku mengaku telah beraksi di delapan TKP di wilayah Ubud.

“Kami masih melakukan pendalaman dengan menggelar prarekonstruksi ke sejumlah TKP. Sebagai barang bukti awal kami sudah amankan satu unit mobil, sepeda motor dan dua buah gerinda yang digunakan pelaku saat beraksi,” kata Nuryana. (kmb35)

Terdakwa Kasus Korupsi Bupati Cup Mulai Diadili MANTAN Sekretaris Umum Pengurus Cabang PSSI Gianyar, terdakwa I Ketut Suasta, Selasa (19/11) kemarin mulai diadili atas dugaan kasus korupsi Turnamen Bupati Cup 2016 di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Terungkap dari dakwaan JPU Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti dan I Made Eddy Setiawan di hadapan majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar, menyatakan pada saat peristiwa itu terjadi terdakwa menjadi panitia Turnamen Bupati Cup 2016. Namun, kata jaksa dalam surat dakwaannya terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikan rupa, sehingga dipandang suatu kegiatan berlanjut.

Dijelaskan, awalnya untuk menjalankan Bupati Cup itu terdakwa mengajukan proposal ke Bupati Gianyar.

Proposal itu ditandatangani Ketua PSSI Gianyar Pande Made Purwatha, dengan bantuan dana Rp 600 juta dan KONI Kabupaten Gianyar yang ditandatangani I Nyoman Arjawa, selaku Ketua Umum KONI Gianyar men-

Bali Post/asa

SIDANG - Terdakwa I Ketut Suasta usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (19/11) kemarin.

gajukan proposal senilai Rp 2.923.200.000 yang ditunjukkan ke Bupati Gianyar.

Proposal itu untuk melaksanakan program kerja KONI Gianyar. Selanjutnya Bupati memberikan atau menyetujui hibah kepada KONI sebesar Rp 2,5 miliar. Selanjutnya Arjawa dan I Wayan Sudamia selaku Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Gianyar menandatangani perjanjian hibah tersebut.

Atas dasar itu KONI Gianyar Arjawa mengajukan surat perihal penyaluran hibah Rp 2,5 miliar yang salah satunya untuk PSSI Gianyar sebesar Rp 500 juta. Dana itu pun cair melalui BPD Bali Cabang Gianyar.

Seiring perjalanan, Turnamen Bupati Cup 2016 berjalan. Namun laporan penggunaan dana yang dilaporkan terdakwa Ketut Suasta, diduga tidak benar dan tidak sesuai dengan riil pengeluarannya. Di antaranya, uang transport, biaya garis lapangan, uang foto copy hasil pertandingan, pengeluaran uang untuk tenaga medis atau kesehatan, uang pembinaan dan top score, bantuan kepada wasit, honor pelaksana pertandingan dan laporan lainnya. Selisih laporan yang diduga tidak benar atau anggaran fiktif termasuk top score itu berdasarkan audit penghitungan kerugian keuangan negara, akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan sebesar Rp 152.450.000. (asa)

Bali Post/ist

BEDAH RUMAH - Salah satu warga penerima bedah rumah di Desa Buahan, Kecamatan Payangan pada tahun 2020.

Rp 11 Miliar Lebih untuk Bedah Rumah

Gianyar (Bali Post) -

Bedah rumah menjadi program rutin yang dianggarkan pemerintah setiap tahunnya. Pemkab Gianyar melakukan peningkatan yang cukup signifikan untuk program ini pada tahun anggaran 2020.

Pada tahun anggaran 2019, program bedah rumah ini dianggarkan Rp 2 miliar.

Sementara pada tahun anggaran 2020, Pemkab Gianyar mengalokasikan anggaran Rp 11 miliar lebih untuk membedah rumah sejumlah keluarga yang kurang mampu di seluruh wilayah Gianyar.

Dikonfirmasi Selasa (19/11) kemarin, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Gianyar IGN Gede Suwastika mengatakan pada APBD 2020 Pemkab Gianyar mengalokasikan anggaran Rp 11,15 miliar untuk program bedah rumah. Dari dana tersebut, Rp 7 miliar diproyeksikan untuk pembuatan bangunan baru alias bedah rumah total.

“Sisanya Rp 4,15 miliar untuk peningkatan atau rehab rumah,” katanya.

Suwastika menambahkan, per unit bangunan rumah baru dicanangkan Rp 50 juta.

Sehingga dari anggaran seki-

tar Rp 7 miliar itu akan ada pengerjaan rumah baru untuk keluarga kurang mampu sekitar 140 unit. Sementara untuk program rehab yang dianggarkan Rp 4,15 miliar disesuaikan dengan jumlah proposal yang masuk.

Suwastika mengakui sebanyak 140 unit rumah tersebut masih jauh dari jumlah KK miskin di Gianyar yang mencapai 5.600 KK. Kendati demikian, pihaknya mengungkapkan bahwa program bedah rumah kali ini meningkat signifikan dari tahun 2019 yang hanya dianggarkan Rp 2 miliar. ”Bapak Bupati Gianyar sudah meningkatkan program ini pada tahun 2020,” katanya.

Terkait syarat penerima bantuan, kata Suwastika terlebih dahulu harus masuk dalam database penduduk miskin, berpenghasilan rendah, serta kondisi rumah yang memang tidak layak huni. Selalin itu, sesuai dengan proposal yang masuk,

pihaknya langsung melakukan verifikasi lapangan. Dikatakan, verifikasi ini sudah dilakukan dan ditarget rampung akhir 2019 ini. “Proposal diajukan melalui Klian Dinas, perbekal langsung ke Bupati.

Kami verifikasi ke lapangan, karena bisa jadi yang mengajukan tidak memenuhi kriteria. Sejauh ini, baru delapan unit rumah yang diverifikasi memenuhi kriteria.

Kami masih bergerak sembari menunggu aplikasi sosial, karena itu datanya lebih valid dan terbaru,” jelasnya.

Menurut Suwastika, para pemohon bedah rumah ini tersebar merata di tujuh kecamatan. Namun, dominan

ada di Kecamatan Blahbatuh dan Payangan. Selebihnya tersebar merata di kecamatan lain. Mengenai luas bangunan bedah rumah, sesuai rancangan yakni minimal 4x6 meter dengan syarat lahan milik sendiri. Konstruksi bangunan yang akan didapatkan antara lain, pondasi dasar, tembok dan atap. “Plester tembok dan keramik tidak masuk. Tapi kalau mau swadaya menambahkan, silakan,” jelasnya.

Suwastika memastikan masyarakat penerima bantuan bedah rumah memang tepat sasaran. Pihaknya juga memastikan bantuan ini hanya akan diberikan sekali kepada penerima. “Makanya sekarang ada data aplikasi sosial. Kalau sudah pernah menerima, otomatis sistem akan menolak saat proses verifikasi,” tegasnya. (kmb35)

Rabu Wage, 20 November 2019

Jembrana Raih Penghargaan Kabupaten Sehat 2019 MENJELANG akhir tahun, Kabupaten Jembrana berhasil menyabet satu lagi penghargaan nasional. Kabupaten Jembrana dinobatkan sebagai salah satu kota sehat di Bali, ditandai dengan pemberian Penghargaan Swasti Saba Padapa sebagai Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2019. Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian kepada Bupati Jembrana I Putu Artha di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/11) kemarin. Turut mendampingi Kepala Bappeda Litbang Jembrana I Ketut Swijana selaku Ketua Tim Teknis Pembina Kota Sehat dan Kadis Kesehatan Jembrana dr. I Putu Suasta.

Penghargaan Kabupaten Sehat diberikan kepada daerah di Indonesia yang mampu menciptakan kondisi daerahnya bersih, nyaman, aman dan sehat melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Bupati Jembrana I Putu Artha mengatakan, Penghargaan Kabupaten Sehat yang diterima oleh Jembrana merupakan sebuah kebanggaan bagi daerah. Sebab, sektor kesehatan adalah salah satu program prioritas kepemimpinannnya.

“Kami bersyukur atas

penghargaan ini. Hal ini akan menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peran serta masyarakat serta lintas OPD adalah kunci keberhasilan kami dalam mewujudkan kabupaten sehat,” ujarnya.

Artha menambahkan, sinergitas pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan kabupaten yang sehat, melalui visi kesehatan Jembrana “Besnyama“ (Jembrana Bersih Sehat Nyaman dan Aman).

“Sekali lagi kami apresiasi tinggi kepada semua pihak, stakeholder dan masyarakat yang telah mewujudkan Kabupaten Sehat ini. Semoga

dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan prestasinya ke depan,“ katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jembrana dr. I Putu Suasta menyatakan, berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Sehat di Jembrana. Di antaranya dengan mengubah mindset masyarakat untuk menganut paradigma sehat serta mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat dengan memprioritaskan upaya promosi dan pencegahan.

Langkah edukasi itu dilakukan secara lintas sektor dari kelembagaan/OPD mulai tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan. “Peran uta-

manya adalah Forum KKS yang diketuai oleh ibu ketua tim penggerak PKK. Di tingkat kecamatan ada Forum Kecamatan Sehat yang diketuai oleh ketua tim penggerak PKK kecamatan, sedangkan di desa ada kelompok kerja (pokja),’’ terangnya.

Sampai saat ini untuk tingkatan terbawah, sudah terbentuk di 39 desa/kelurahan se-Jembrana. “Ini juga upaya kesehatan masyarakat yang mandiri yang kami lakukan. Sementara pemerintah bertugas membina dan memfasilitasi dengan melibatkan semua perangkat daerah,“ papar Suasta.

Upaya lainnya melalui dukungan tatanan permukiman sarana prasarana yang sehat serta tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri. “Dua tatanan itu sekaligus menjadi kriteria Kabupaten Sehat. Kami berupaya memenuhi secara berjenjang,“ pungkasnya. (ad496)

PENGHARGAAN – Bupati Jembrana I Putu Artha (tengah) bersama jajaran seusai menerima Penghargaan Kabupaten Sehat 2019.

Baru Satu Mobil Diamankan Polisi

Bali Post/kmb26

MESIN – Mesin tempel perahu jukung berbahan bakar gas bantuan dari Kementerian ESDM yang dibagikan bagi ratusan nelayan di Jembrana.

Verifikasi Ulang, Puluhan Mesin Bantuan Kementerian ESDM Dialihkan

Negara (Bali Post) – Sejumlah penerima bantuan mesin perahu berbahan bakar gas 3 kilogram diverifikasi ulang. Hasil verifikasi ulang, ada sejumlah penerima yang terdata tidak tepat sasaran, sehingga dicoret dan dialihkan kepada penerima lainnya.

Mesin perahu merek Honda dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu merupakan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke elpiji 3 kilogram. Tahun ini di Kabupaten Jembrana dari 500 usulan disetujui 361 orang yang tersebar di lima kecamatan. Penerima paling banyak adalah nelayan di Desa Pengambengan lebih dari 170 orang.

Verifikasi ulang penerima bantuan melibatkan kepala

kewilayahan masing-masing alamat penerima dan perangkat desa, sehingga bisa dipastikan penerimanya memang nelayan dan tepat sasaran.

Teknis lainnya seperti kepemilikan jukung dan mesin berbahan bakar bensin. Verifikasi ulang dan lebih ketat ini dilakukan setelah muncul protes saat pembagian di TPI baru PPN Pengambengan akhir pekan lalu.

Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana I Made Dwi Maharimbawa, Selasa (19/11) kemarin mengatakan, dari verifikasi ulang yang dilakukan melibatkan perangkat desa dan kepala kewilayahan ini, 22 penerima dialihkan.

Sejatinya para penerima yang dialihkan ini sudah memenuhi syarat, yaitu memiliki Kartu

Kusuka (nelayan), jukung dan mesin berbahan bakar bensin. Tetapi dari verifikasi ulang, sebagian besar diketahui kurang membutuhkan dibanding nelayan lainnya.

“Ada yang sudah memenuhi syarat, tetapi sehari-harinya bekerja di pabrik. Ada yang memiliki perahu selerek dan akhirnya mengundurkan diri.

Kami verifikasi ulang melibatkan klian dan kepala desa.

Jadi, kami alihkan kepada yang lebih membutuhkan,” ujar Maharimbawa. Selain itu, ada beberapa penerima diketahui sudah meninggal dan sakit stroke.

Total ada 22 penerima yang dialihkan setelah dilakukan verifikasi ulang. Mesin bantuan itu selanjutnya diserahkan kepada nelayan yang memang membutuhkan atau

Negara (Bali Post) – Hingga Selasa (19/11) kemarin, oknum pejabat kewilayahan, E, masih berada di Polsek Kota Negara untuk meminta perlindungan. PNS ini memilih menetap di Polsek karena permasalahan yang dialaminya.

Ia mengaku khawatir terhadap ancaman sekaligus menghindari hal-hal yang tak diinginkan bilamana ada orang yang datang ke rumahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, E yang merupakan jebolan sekolah kedinasan, terjerat permasalahan gadai mobil sewaan (rent car). Jumlahnya pun tergolong banyak, hingga belasan unit. Satu dari sekian banyak mobil sudah diamankan di Polsek Negara.

Kepada wartawan, Selasa (19/11) kemarin, E menegaskan dirinya datang ke Polsek Negara guna meminta perlindungan. Itu dikatakannya untuk membantah isu di luar bahwa ia ditahan. Selain untuk keselamatan diri, ia diam di Polsek untuk menghindari permasalahan lain yang bisa saja timbul. E khawatir tersulut emosi ketika ada orang yang datang mencarinya dengan kata-kata kasar.

Ia juga mengambil jalan ini agar masalahnya bisa dituntaskan dan tidak berimbas pada pekerjaannya. Apalagi jabatannya berkaitan dengan pelayanan langsung pada masyarakat. E berharap orang yang bermasalah dengannya agar melakukan

penyelesaian di Polsek. Beberapa orang sudah datang ke Polsek Negara.

Kapolsek Negara Kompol I Ketut Maret menyatakan tidak mempermasalahkan E meminta perlindungan. Apalagi menurut pengakuan E, keselamatannya terancam. Sampai kemarin belum ada laporan terkait mobil sewaan yang digadaikan.

Berdasarkan informasi E, polisi melakukan penelusuran kendaraan yang digadaikan E. Hasilnya, baru satu mobil yang diamankan di Polsek Negara. (kmb26)

Bali Post/kmb26

MOBIL – Satu unit mobil yang digadaikan oleh oknum pejabat kewilayahan diamankan di Polsek Kota Negara.

tepat sasaran. Meski demikian, tetap harus memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan.

Penyerahan bantuan mesin jukung dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral ini dilakukan sejak Kamis (14/11) lalu hingga Senin (18/11). Sebelumnya, saat pembagian di TPI baru PPN Pengambengan, Jumat (15/11) lalu, sempat muncul protes dari nelayan yang tidak mendapatkan bantuan.

Mereka protes lantaran ada beberapa penerima kurang layak dan sejatinya tidak melaut setiap hari. Nelayan itu menyampaikan langsung kepada petugas yang melakukan pembagian dan akhirnya mereka difasilitasi untuk mengajukan bantuan lagi pada 2020. (kmb26)

Cegah Pengaruh Komunis Kodim Gelar Sosialisasi Balatkom Negara (BaliPost) – Staf Teritorial Kodim 1617/ Jembrana menyelenggarakan sosialisasi Bahaya Laten Komunis (Balatkom) di Aula Kodim 1617/Jembrana, Selasa (19/11) kemarin. Sosialisasi ini guna meningkatkan kewaspadaan terhadap pengaruh paham komunis di kalangan prajurit dan keluarga.

Kegiatan yang dibuka Dandim 1617/Jembrana Letkol Kav. Djefri Marsono Hanok ini diikuti perwira staf Kodim dan Danramil jajaran Kodim 1617/ Jembrana serta seluruh anggota militer/ASN dan KBT. Menurut Dandim, sosialisasi Balatkom dilaksanakan untuk meningkatkan kewaspadaan yang tinggi di kalangan prajurit, sehingga tidak terhasut dan terpancing oleh tipu daya dan propaganda yang dilakukan oleh komunis.

Mencegah dan membendung bangkitnya kembali komunis di Indonesia melalui kegiatan pembinaan teritorial (binter).

Prajurit TNI AD terus diberikan sosialisasi tentang bahaya laten komunis agar paham komunis dan sejenisnya tidak menyusup ke dalam satuan TNI-AD. Untuk itu, Staf Teritorial Kodim 1617/Jembrana sesuai program komando atas menyelenggarakan sosialisasi

bahaya laten komunis kepada anggota Kodim 1617/Jembrana dan KBT. Kapten Chb. Drs. Karyanto Tunggu mengatakan, kebangkitan komunis di Indonesia nyata, baik dengan strategi terang-terangan maupun gerakan bawah tanah. Mereka menyebarkan agitasi, propaganda, fitnah, kekerasan, adu domba dan menghalalkan segala cara.

Di era reformasi bangkitnya komunis dengan baju komunis gaya baru.

Di bagian lain, Pasipers Dim Kapten Inf Zainul menerangkan, idiologi komunis dilarang hidup kembali di Indonesia.

Tap MPRS XXV/1966 harus tetap dipertahankan. Komunis adalah musuh seluruh bangsa Indonesia karena terbukti dua kali melakukan pengkhianatan.

Komunis sewaktu-waktu dapat mengancam bangsa Indonesia karena dalam perjuangannya tidak mengenal menyerah.

Prajurit TNI-AD mesti mengambil langkah-langkah dengan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, KTR dan kesadaran masyarakat. ‘’Tingkatkan kewaspadaan, laporkan setiap perkembangan kepada pimpinan,’’ terangnya. (kmb)

Bali Post/kmb26

ROKOK ILEGAL - Puluhan kardus berisi rokok ilegal (tanpa cukai) yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jembrana, Selasa (19/11) kemarin.

Kasus Rokok Ilegal Dilimpahkan ke Kejari

Bali Post/kmb

SOSIALISASI - Staf Teritorial Kodim 1617/Jembrana menyelenggarakan sosialisasi Balatkom di Aula Kodim 1617/Jembrana.

Negara (Bali Post) Kasus penyelundupan rokok ilegal yang diungkap petugas Bea Cukai Denpasar di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, beberapa waktu lalu, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jembrana, Selasa (19/11) sore kemarin.

Puluhan kardus berisi ribuan slop rokok tanpa pita cukai dilimpahkan berikut tersangka Hwn asal Medewi, Kecamatan Pekutatan.

Kasi Pidsus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra membenarkan tahap II perkara cukai rokok ini.

Setelah dilimpahkan, selanjutnya tersangka Hwn yang sebelumnya dititipkan di Rutan Gianyar akan dititipkan di Rutan Kelas IIB Negara. Selain puluhan kardus rokok ilegal berbagai merek,

Kejari juga menerima barang bukti dua unit mobil yang digunakan melakukan penyelundupan.

Diberitakan sebelumnya, tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Denpasar menangkap tersangka yang membawa 1.390 slop atau 258.400 batang rokok polos berbagai merek tanpa dilekati pita cukai di wilayah Yehembang Kangin pada akhir Oktober lalu.

Hasil pemeriksaan, rokok ilegal ini diketahui delapan merek dengan perkiraan nilai barang Rp 268.400.00 sehingga negara dirugikan Rp 99.308.000.

Penangkapan itu merupakan operasi pasar dalam giat rutin yang dilakukan Bea Cukai Denpasar untuk menggempur peredaran rokok ilegal di wilayah Bali.

Penindakan dilaksanakan

berdasarkan informasi dari masyarakat soal adanya pengiriman rokok ilegal dari Jawa menuju Bali. Pada pemantauan dan penyisiran di titik yang berpotensi menjadi tempat pembongkaran, tim berhasil mendapati aktivitas pembongkaran karung dan karton yang diduga rokok ilegal.

Dalam pemeriksaan, petugas mendapati rokokrokok ilegal tanpa dilekati pita cukai berbagai merek sebanyak 4 karung, 4 karton dan 44 bal atau setara 1.390 slop atau 268.400 batang.

Operasi ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya Bea Cukai dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) serta dimaksudkan menekan peredaran BKC HT illegal. (kmb26)

Rabu Wage, 20 November 2019

Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan Tiga Ranperda, Penyampaian Dua Ranperda dan Nota Keuangan SIDANG Paripurna DPRD Karangasem dengan agenda Pengambilan Keputusan Dewan Karangasem terhadap tiga materi rancangan peraturan daerah (ranperda).

Selain itu juga pidato pengantar penyampaian nota keuangan dan dua materi rancangan peraturan daerah.

Rapat paripurna itu dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Karangasem, Selasa (19/11) kemarin. Pada sidang paripurna itu disampaikan keputusan tiga ranperda meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhen-

tian Perbekel.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam laporannya menyampaikan substansi materi secara prinsip. Dia mengharapkan agar pembahasan terhadap ketiga ranperda itu dapat disepakati bersama kemudian ditetapkan jadi perda. Dengan disetujuinya ranperda itu maka akan diperoses lebih lanjut untuk dimohonkan nomor register ke Gubernur Bali agar ditetapkan dan dilaksanakan. ‘’Kami memberikan apresiasi sidang paripurna ini karena mekanisme pembahasan berlangsung terbuka.

Bahkan dilandasi semangat dan rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga proses pembahasannya pun berjalan lancar,’’ ucapnya memberikan apresiasi.

Mas Sumatri menambahkan, untuk penyampaian pengantar nota keuangan dan penyerahan dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Karangasem, yaitu Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

Dia menjelaskan, apa yang dituangkan pada kebijakan umum APBD selanjutnya diturunkan dalam Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Kebijakan itu sudah memperhitungkan kondisi perekonomian global yang terjadi saat ini, terutama menentukan asumsi pendapatan asli daerah khususnya dari pajak daerah. ‘’Mengacu kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara disusun. Segala sumber daya dan kemampuan keuangan yang ada diarahkan secara efektif dan efisien, agar pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam KUA dan PPAS hasilnya benar-benar dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat,’’ katanya.

Lebih lanjut, kata Bu-

I Nyoman Yarsa Dulu Fisiknya Normal

Pascatersetrum Listrik Jadi Lumpuh dan Tak Bisa Berbicara Jalan hidup seseorang memang sulit ditebak. Seperti yang dialami I Nyoman Yarsa (24 tahun). Pria asal Banjar Juuk, Desa Datah, Kecamatan Abang itu sebelumnya normal layaknya orang sehat pada umumnya. Namun, kondisi itu berubah total setelah dia memasuki usia 17 tahun akibat tersetrum listrik ketika mengerjakan proyek di Denpasar tujuh tahun lalu. Putra pasangan I Wayan Sari dan Ni Nengah Puri ini kini kondisi fisiknya sangat memprihatinkan. Sebab, Yarsa bukan saja lumpuh juga tak bisa berbicara layaknya orang normal pasca-insiden itu. Lalu bagaimakah harapan orangtua Yarsa yang tidak mampu itu, baik kepada pemkab dan juga dermawan dalam usaha ikut membantu pengobatan putranya itu?

KETIKA rumah Yarsa disambangi tampak dia sedang duduk di atas kursi roda di teras rumahnya. Yarsa ditemani sang ibu, Ni Nengah Puri. Saat itu tampak ibunya dengan kasih sayang menyuapi anaknya makanan.

Berselang beberapa menit, ayahnya I Wayan Sari datang dari ladang. Kondisi rumah keluarga itu juga sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak rumah yang ditempati itu tidak layak huni. Bangunannya terbuat dari batu tanpa diplester. Dinding rumah memakai papan triplek.

Sedangkan atap rumah menggunakan seng dengan di sejumlah titik bocor. Tidak pelak, ketika musim hujan, air masuk ke dalam rumah sangat sederhana itu.

Ibu Yarsa, Ni Nengah Puri, didamping suaminya, I Wayan Sari, menuturkan sebelumnya anaknya lumpuh dan tidak bisa ngomong akibat tersetrum, kondisinya normal seperti anak lainnya.

Bahkan, putranya menempuh pendidikan di salah satu sekolah SMK yang ada di Karangasem. ‘’Anak saya dulu normal. Sudah tamat dari SMK,’’ ucapnya.

Anaknya itu, kata Puri, mulai mengalami kelumpuhan dan tidak bisa berbicara seperti sekarang ini saat mengijak 17 tahun. Saat itu sudah tamat sekolah.

Anaknya sempat jadi tukang listrik di Denpasar.

Kala itu dirinya bersama anaknya sedang mengerjakan proyek di salah satu hotel di Denpasar. Anaknya ikut

bantu kerja, memasang keramik di dekat kolam renang.

Pas memasang keramik itu tiba-tiba anaknya terseterum listrik. Setelah tersetrum badannya langsung terpental dua meter hingga tak sadarkan diri. ‘’Anak saya tersetrum pas motong keramik itu. Kebetulan saat itu saya mengerjakan proyek kamar mandi di tempat relatif jauh,’’ tambahnya.

Sedangkan anaknya di luar memasang keramik. Dia dikasi tahu anaknya tersetrum oleh keponakannya yang kebetulan ikut mroyek. ‘’Anak saya tersetrum karena kabel sambungan yang dicolokkan ke gerinda alat pemotong keramik itu ada yang lepas. Karena kabel robek itu terkena air, hal itu kemudian menyebabkan anak saya tersetrum,’’ ucapnya sedih.

Melihat putranya tidak sadarkan diri, ia langsung membawa anaknya ke Rumah Sakit BMC Denpasar. Karena masih saja tidak sadarkan diri pihak rumah sakit kemudian merujuk anaknya ke RSUP Sanglah Denpasar. ‘’Di Sanglah anak saya sekitar 10-15 hari tidak sadarkan diri. Beberapa harinya mulai sadar. Tapi, karena sarafnya rusak, maka anak saya lumpuh, selain itu juga tidak bisa berbicara sampai saat ini,’’ ucapnya.

Untuk kesembuhan putranya itu, dirinya sempat mencari balian (orang pintar - red). Hingga saat ini usaha itu belum membuahkan hasil. ‘’Sudah berusaha secara

medis dan nonmedis, namun semunya sia-sia. Tidak ada perubahan sama sekali dan anak saya tetap seperti ini.

Tetap saja tidak bisa berjalan maupun berbicara. Namun hanya bisa tersenyum saja.

Makan nasi juga tak bisa sendiri, karena itu harus disuapi,’’ katanya.

Karena kondisi ekonominya kurang mampu, dirinya bersama suaminya tidak bisa berbuat banyak mengobati anaknya ini. Alasannya, tidak punya uang memadai. Pasalnya, ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehari-hari hanya sebagai buruh serabutan. ‘’Malah sekarang tidak bekerja apa-apa. Saya konsentrasi merawat anak saja.

Bapaknya hanya membuat kurungan tempat ayam dan nyabit buat makan ternak.

Sapi yang dipelihara itu pun bukan milik sendiri, melainkan kepunyaan orang lain. Saya hanya ngadas,’’ katanya.

Selama ini memang belum ada bantuan apa-apa dari pihak pemerintah daerah.

Padahal dirinya sangat mengharapkan ada kontribusi agar bisa lebih optimal mengobati anaknya. ‘’Belum pernah ada bantuan sama sekali dari pemkab. Hanya satu kursi roda. Itu pun sekarang rodanya sudah rusak,’’ tambahnya sembari menambahkan, kondisi rumahnya juga rusak di sejumlah titik. ‘’Kami juga mengharapkan ada bantuan bedah rumah, sehingga bisa tidur tidak basah ketika hujan,’’ harap Nengah Puri. (nan)

Bali Post/kmb41

LUMPUH - I Nyoman Yarsa tampak lumpuh ketika ditemani kedua orangtuanya, I Wayan Sari dan Ni Nengah Puri, di rumahnya, Selasa (19/11) kemarin.

pati, dana perimbangan dari pemerintah mengalami kenaikan terutama dari penerimaan DAU dan DAK. Dana bagi hasil bukan pajak pada ranperda APBD tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 18.640.572.000,00. Dari pendapatan daerah lainnya yang sah pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 341.803.496.418,99.

Sementara pendapatan asli daerah mengalami penurunan cukup besar yakni Rp 16.000.000.000. Untungnya, dana perimbangan mengalami kenaikan. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dalam Ranperda APBD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 18.640.000.000 akan tetapi turun sebesar 14,38 persen bila dibandingkan anggaran induk 2019. Untuk dana alokasi khusus dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan Rp 233.566.000.000. Anggaran belanja daerah tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp 74.840.000.000. (ad495)

RAPAT PARIPURNA - DPRD Karangasem menggelar rapat paripura dengan agenda pengembalian keputusan oleh DPRD Karangasem terhadap tiga materi ranperda dan penyampaian nota keuangan dan dua materi ranperda yang dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Karangasem, Selasa (19/11) kemarin.

Waktu Urus Izin hingga Desember

Pengusaha Galian Bandel Januari 2020 Dieksekusi

Amlapura (Bali Post) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karangasem memberikan kelonggaran atau toleransi kepada para pengusaha galian C untuk megurus perizinan sampai akhir Desember 2019. Namun, jika sampai akhir Desember masih membandel, maka Januari 2020 pihaknya langsung mengeksekusi alias menindak tegas tanpa ampun sama sekali.

Kasat Pol PP Karangasem I Wayan Sutapa, Selasa (18/11) kemarin mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan selain juga pembinaan terhadap para pengusaha galian C itu. Kepada pengusaha galian C yang belum mengantongi izin penambangan, maka diharapkan bisa mengurus hingga akhir Desember ini.

Tetapi, tidak ada tolerasi untuk Januari 2020. ‘’Saat ini kami pantau secara intens agar mereka mau mengurus persyaratan izinnya. Kami tolerasi hingga Desember. Namun tidak ada kompromi untuk Januari 2020. Jika, tetap mereka tidak

menghindahkan maka Januari kami akan eksekusi,’’ tegas Wayan Sutapa.

Sutapa menambahkan, sesuai hasil rapat kerja dengan DPRD Karangasem yang mengakomodir aspirasi para pengusaha galian C itu belum lama ini, pihaknya sepakat memberikan toleransi pengurusan

perizinan sampai akhir Desember ini. Hingga waktu itu diharapkan para pengusaha galian C itu bisa mengurus izinnya 100 persen. ‘’Para pengusaha itu kita berikan toleransi mengurus sampai akhir Desember 2019,’’ ulangnya.

Namun, jika sampai Januari masih saja ada pengusaha galian C yang membandel belum mengantongi izin, maka pihaknya tidak segan-segan menidak dan memberikan sanksi sesuai aturan yang ada. ‘’Kita hanya meminta para pengusaha galian C

itu lebih serius mengurus izinnya, sehingga pengusaha bisa lebih tenang menjalankan usahanya,’’ tambah Sutapa.

Dia menegaskan, pihaknya menemukan ada dua pengusaha yang beroperasi di wilayah Bebandem itu sampai saat ini belum mengantongi izin sama sekali. Memang usaha galian C itu baru beroperasi beberapa bulan. ‘’Kita sudah meminta agar izin usahanya segera diproses secara prosedural, sehingga bisa mengantongi izin yang legal,’’ harapnya. (kmb41)

Bali Post/kmb41

DIEKSEKUSI - Tampak aktivitas galian di Sebudi, Kecamatan Selat. Kepada para pengusaha galian C masih diberikan toleransi mengurus izin sampai akhir Desember, namun setelah itu masih juga membandel langsung dieksekusi.

Kios Ludes Terbakar Kerugian Ratusan Juta Amlapura (Bali Post) Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Karangasem, Senin (18/11) malam. Sebuah bangunan kios yang ada di Banjar Dinas Pengawan, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem ludes dilalap si jago merah. Atas kejadian itu, pemilik kios mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Kadis Damkar Karangasem I Nyoman Tari, Selasa (19/11) kemarin mengungkapkan, peristiwa kebakaran itu terjadi pukul 23.50 Wita.

Setelah ia menerima laporan kebakaran itu, pihaknya langsung menerjunkan petugas guna melakukan proses pemadaman api.

“Untuk memadamkan api itu, kita terjunkan sebelas personel dan empat unit Damkar.

Dalam proses pemadaman api itu kita dibantu petugas BPBD Karangasem, TNI, polri, PLN, dan masyarakat setempat. Kurang lebih sekitar satu jam, api berhasil dipadamkan,” ucapnya.

Tari menambahkan, meski kerugian material ratusan juta, untungnya tidak ada korban jiwa. Hanya, barang-barang yang ada di dalam kios itu, semuanya ludes dilalap si jago merah. Kerugian materiil yang dialami pemilik kios itu sekitar Rp 100 juta.

“Dugaan sementara terjadinya kebakaran itu disebabkan korslesting listrik,” tegas Tari. (kmb41)

Bali Post/ist

PEMADAMAN API - Petugas Damkar Karangasem bersama masyarakat dan instansi terkait saat berjuang memadamkan api.

Rabu Wage, 20 November 2019

Klungkung Terima Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat 2019

KEMENTERIAN Dalam Negeri bersama Kementerian Kesehatan menganugerahkan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2019 kepada Kabupaten Klungkung. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mendapat kehormatan bersama tujuh kepala daerah lainnya di Indonesia menerima langsung penghargaan Swasti Saba Wiwerda dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Kesehatan Taruman Agus Putranto di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/11) kemarin.

Menteri Kesehatan Taruman Agus Putranto dalam sambutannya menyatakan, pemerintah saat ini fokus membahas dua isu penting yaitu stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Angka stunting turun dari 37 persen menjadi 27 persen dalam kurun waktu enam tahun. Pendekatan Kabupaten/ Kota Sehat merupakan wujud nyata konvergensi intervensi spesifik dan intervensi spesifik dalam penurunan stunting di Indonesia.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian membahas isu bonus demografi di Indonesia.

Problema yang dialami dalam bonus demografi yakni besarnya angkatan kerja dibanding lapangan pekerjaan yang tersedia. Ini akan menjadi ma-

salah jika tidak segera diatasi karena akan menaikkan angka pengangguran.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta usai menerima penghargaan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, Forum Kabupaten/ Kota Sehat Kabupaten Klungkung dan masyarakat Klungkung yang telah bersama-sama bekerja, menciptakan dan menjaga lingkungan bersih. “Ini bukan hasil kerja pemerintah saja tetapi lintas sektor dan masyarakat,” ujarnya didampingi Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Klungkung Ny. Ayu Suwirta.

Menurut Bupati Suwirta, penghargaan ini bukanlah

tujuan utama. Akan tetapi, bagaimana sebuah proses itu berjalan untuk menjadikan kabupaten bersih dan mengubah mindset masyarakat agar membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat. “Kita bukan mengejar penghargaan saja, tetapi berproses bagaimana membuat kabupaten indah dan mengubah mindset masyarakat untuk hidup sehat,” sebutnya.

Terkait penghargaan ini pula, ke depan Bupati Suwirta akan mengevaluasi lomba desa terpadu Kabupaten Klungkung dan bakal memasukkan kriteria desa sehat ke dalam salah satu indikator penilaian, sehingga kriteria kabupaten sehat itu benar-benar dimulai dari bawah. Karena salah satu hal menuju sehat itu adalah ke-

bersihan. Nantinya desa yang tidak bersih akan diberikan bendera hitam dan sebaliknya jika desa sudah bersih bakal diberikan bendera hijau dan reward oleh pemerintah daerah. “Dengan memasukkan indikator itu nanti masyarakat bisa menilai pemimpinnya,” pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dr. Made Adi Swapatni menyebutkan, tahun ini Kabupaten Klungkung mendapat penghargaan Swasti Saba Wiwerda. Penghargaan ini setingkat lebih tinggi daripada dua tahun sebelumnya, ketika Klungkung memperoleh Penghargaan Swasti Saba Padapa.

Untuk penghargaan tahun ini ada empat tatanan penilaian yang harus dipenuhi, yaitu tatanan bidang sarana dan prasarana, tatanan pariwisata, tatanan perhubungan dan tatanan mandiri sehat. “Penghargaan itu memang ada tahapannya. Tahun ini ada empat tatanan yang harus dipenuhi,” kata Adi Swapatni. (ad499)

PENGHARGAAN - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menerima piagam Penghargaan Swasti Saba Wiwerda dari Mendagri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/11) kemarin.

Widi Astika Wakili Bali di Pertikawan Semarapura (Bali Post) Putu Widi Astika Putra didaulat mewakili Bali dalam kegiatan Perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Wanabakti Nasional (Pertikawan) di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta, pada 18-25 November. Pertikawan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Astika karena kesempa-

tan seperti ini benar-benar langka. Siswa SMK Negeri 1 Klungkung ini akan memanfaatkan ajang itu dengan sebaik-baiknya demi nama baik Bali khususnya Bumi Serombotan di tingkat nasional.

Pertikawan Nasional menjadi hajatan terbesar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai tu-

juannya, Pertikawan sesungguhnya untuk menanamkan tanggung jawab dan kecintaan terhadap pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, utamanya di bidang kehutanan. Pembentukan dan pengelolaan Saka Wanabakti diselenggarakan atas kerja sama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan

Semarapura (Bali Post) Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) NonPNS se-Bali kini tak lagi bisa menahan diri. Mereka yang bergabung dalam Forum Komunikasi PLKB akan mendatangi sejumlah kementerian untuk mempertanyakan kejelasan statusnya. Sebab, sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), pengelolaan PLKB yang awalnya menjadi urusan kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat. Namun, perubahan ini tidak dibarengi dengan kejelasan status mereka selanjutnya.

Kegelisahan ini tidak hanya dialami PLKB Non-PNS di Bali, tetapi juga di daerah lain di Indonesia. Ketua Umum Forum Komunikasi PLKB se-Indonesia Ketut Adriyani, Selasa (19/11) kemarin mengatakan, mereka direkrut oleh pemda dan bekerja untuk pemerintah pusat, khususnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sedangkan gajinya ditanggung oleh pemda. Sekarang setelah ada perubahan pengelolaan, ketika kewenangan diambil

pemerintah pusat, mestinya status mereka juga berubah menjadi pegawai pusat.

“Sekarang kami sedang mempersiapkan diri untuk datang langsung ke pemerintah pusat,” kata Adriyani saat ditemui di Monumen Puputan Klungkung, bersama sejumlah pengurus FKPLKB Bali.

Dalam waktu dekat, FK PLKB Non-PNS se-Indonesia akan mendatangi lima kementerian untuk mempertanyakan nasib mereka.

Pihaknya sekaligus ingin mempertanyakan pernyataan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo bahwa kekurangan petugas lapangan KB/penyuluh KB di Indonesia sekitar 26.000 untuk mencapai rasio ideal.

Karena kekurangan itu, seharusnya BKKBN RI bisa mengangkat PLKB Non-PNS yang jumlahnya 9.937 orang untuk memenuhi, bukan justru menelantarkan mereka pada situasi yang mengambang.

Adriyani mengemukakan, ada sejumlah persoalan lain yang selama ini dihadapi oleh PLKB. Misalnya, soal honor PLKB Non-PNS yang masih di bawah Standar Upah Minimun Provinsi. Bahkan, ada petugas

lapangan hanya diberi upah Rp 100.000. Selain itu, ada diskriminasi terhadap PLKB Non-PNS baik secara tupoksi, tanggung jawab, fasilitas, maupun tunjangan kesehatan.

Surat keputusan juga berbeda-beda di tiap daerah. Ada keputusan yang menyebutkan PLKB Non-PNS, ada pula yang menyebutkan tenaga harian lepas dan tenaga penggerak desa. Semenjak alih kelola PLKB ke pemerintah pusat juga terjadi diskriminasi diklat terhadap PLKB Non-PNS, hingga diskriminasi dalam perekrutan CPNS. “Kami diberi masa tugas cukup lama mencapai 15 tahun, tetapi diabaikan. Belum diperhatikan, baik materi maupun nonmateri oleh BKKBN Provinsi dan Pusat. PLKB NonPNS tupoksinya sama dengan PLKB PNS. Bahkan, kami mendapatkan tambahan tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mewilayahi kampung KB,” jelas Adriyani didampingi Wakil Ketua Komang Candra Pramana dan I Putu Ngurah Sastrawan serta Sekretaris Ida Ayu Putu Diah Paramita Dewi. (kmb31)

Dikelola Pusat Status PLKB Ngambang

Bali Post/kmb31

FORUM PLKB - Forum Komunikasi PLKB saat ditemui di Monumen Puputan Klungkung.

Karya di Pura Kentel Gumi ”Kasineb” 23 November Semarapura (Bali Post) Karya Pangusaban Jagat di Pura Agung Kentel Gumi, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, puncaknya telah berlangsung 12 November lalu.

Setelah puncak karya, Ida Batara katur nyejer selama 11 hari sebelum kasineb pada 23 November nanti. Umat Hindu yang belum berkesempatan tangkil diharapkan melakukan persembahyangan di Pura Kahyangan Jagat yang dikenal sebagai tempat memuja Sang Hyang Reka Bhuana ini.

Ketua Panitia Karya I Dewa Made Tirta, Selasa (19/11) kemarin menyampaikan, sebelumnya sudah dilakukan berbagai prosesi dudonan karya, antara lain pada 7 November

lalu Nuur Tirta, 10 November melasti ke Segara Tegal Besar dan pada 11 November prosesi mapepada. Puncak karya (12/11) dilanjutkan dengan bhakti panganyar. Seperti kemarin, bhakti panganyar dilaksanakan oleh Pemkab Klungkung.

Bhakti panganyar berlangsung khikmat, di-puput Ida Pedanda Gede Ngurah dari Geria Agung Desa Nyalian, Banjarangkan, dihadiri OPD terkait Pemkab Klungkung.

Dalam kesempatan ini, Dewa Made Tirta mengajak umat Hindu senantiasa pedek tangkil melakukan persembahyangan untuk mewujudkan kedamaian alam semesta beserta isinya.

Pura Agung Kentel Gumi meru-

pakan bagian amat penting bagi umat Hindu sebagai tempat khusus nunas kadegdegan jagat.

Sejalan dengan tujuan itu, Wakil Bupati Made Kasta yang hadir juga menekankan agar menggunakan momen ini untuk berserah diri. Memohon keselamatan dan kedamaian alam semesta, agar alam beserta isinya selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Pihaknya juga mengapresiasi semangat ngayah warga sekitar dalam menuntaskan karya ini dengan semangat gotong royong dan tulus ikhlas. Dia berharap semangat ngayah demikian dapat dipertahankan, agar karya dapat dilaksanakan sampai tuntas. (kmb31)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebelum berangkat ke Cibubur, dia sempat bertemu Bupati Klungkung Nyoman Suwirta di rumah pribadinya di Banjar Siku, Desa Kamasan, belum lama ini, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Klungkung A.A. Ngurah Kirana dan guru pen-

gajarnya. Pada kesempatan itu, Bupati Suwirta meminta Astika agar mampu memberikan kemampuan terbaiknya.

Gunakan kesempatan langka ini untuk mengasah diri dengan penuh semangat. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, selanjutnya agar diimplementasikan dengan baik di lingkungan sekolah dan rumah.

“Gunakan kesempatan emas ini untuk terus berkembang, dan sebarkan kepada siswa lainnya apa yang didapat di sana,” tegasnya.

Anggota Satuan Karya Pramuka Wanabakti terdiri atas Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega serta pembina pramuka yang berperan sebagai pamong saka dan instruktur Saka Wanabakti.

Saka Wanabakti juga membuka kesempatan kepada anggota pramuka Siaga dan

Penggalang untuk ikut serta sebagai ‘‘Peminat Saka Wanabakti’’.

Astika menegaskan, motivasi itu akan menjadi bekal dirinya untuk mengikuti kegiatan ini. Dia mengaku semakin termotivasi untuk berangkat dan pulang dengan segenap pengalaman berharga, yang bisa diberikan kepada siswa lainnya di Klungkung. Untuk itu, ia berjanji melakukan yang terbaik di Cibubur. (kmb31)

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Rabu Wage, 20 November 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Australi,Korea,Jepang.FB:Kadek Kizuna Bali,WA:08563925015 B.BP.166.11.19.0000463

BVC Krj Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunan resto Pasti Brangkat Line WA 081375409869 & 087754689692 B.BP.004.11.19.0000437

Dcr Kasir wanita utk Toko Prima Moda, Jl.Teuku Umar 133 Dps. T.236735.

B.BP.004.11.19.0000466

Dcr Pelaksana Lap. & Logistik pglmn 4th Bw. Lam.ke Jl.Akasia XVI/130X Dps (dpn Gg.Leci Ruko Lt.2.Gaymal Mart) 0361-4743672 B.BP.001.11.19.0000431

Dcr Satpam Lam: Jl Nusa Kambangan No.7 Tlp:0361-4458555 B.BP.001.11.19.0000460

Dcr Tukang Sablon (kertas) yg sudah berpengalaman,Hub:Daito Printing HP/WA:082146972488 B.BP.004.11.19.0000471

Dibutuhkan Staff Gudang : Min Lulus SMA,Max 35th,memiliki SIM A,Lamaran diemail ke sales.bali@sinarmonas.com B.BP.001.11.19.0000481

Dicr Waiter/ess,Kitchen. Kirim CV ke Warung Subak Peguyangan 0361410940, 085100436702 B.BP.001.11.19.0000486

SERVICE

RUPA - RUPA

BIRO JASA

SERVICE

DIJUAL RUMAH

BIRO JASA

Dicari Accounting wanita berpengalaman mengerti pajak utk Toko Prima Moda, Jl.Teuku Umar 133 Dps T.236735.Gj 5-7Jt B.BP.004.11.19.0000465

Tng Administrasi Wnt sarjana/ Diploma,Ijasah Terakhir,KTP/CV Srt Ket.sehat&SKCK,Bs Komputer &Paham Kesekretarisan Kantor Lam Bw:ITEKES Bali Jl T.Balian No.180 Dps Telp:(0361)8956208 B.BP.001.11.19.0000033

PROPERTY DIJUAL TANAH

T.26A Sawah Produktif 2KM,Pantai Lks Tbn 25jt/A 085257539923 B.BP.001.11.19.0000455

PROPERTY DISEWAKAN TANAH

Dikontrakan tanah seluas 50 are di Jln Raya Sesetan Hub.081238196497. Pak Ketut B.BP.004.11.19.0000468

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

RUPA-RUPA

KEHILANGAN

B.Dana Cpt Jmk BPKB/Sertipikat Telp.412815 / 08123985172

Hilang IMB No.1377 th’2010 An.Made Dharma Wijaya

B.BP.001.11.19.0000232

KEHILANGAN HilangBPKBNO.D9662711-GDK16 95 QZ AN.Putu Agus Sudiatmika B.BP.001.11.19.0000489

HilangBPKBNO.K01211783-ODK 3061 BA AN.Ira Wahyu Dayanti B.BP.001.11.19.0000488

B.BP.001.11.19.0000480

Hlg Buku KIUR no.TBN 2493 DK 8696 DA, an.Dwi Bali Jaya

B.BP.001.11.19.0000483

PELUANG USAHA Penghasilan tambahan paruh waktu 5-10 jt/bulan, training tersedia. Hub:08113888181

B.BP.031.11.19.0000487

Rabu Wage, 20 November 2019

Empat Orang Lamar Jadi Calon Direktur PDAM

Bangli (Bali Post) – Pemkab Bangli mengadakan perekrutan ulang calon direktur PDAM Bangli. Lowongan sudah dibuka sejak Kamis lalu. Hingga ditutup Selasa (19/11) kemarin, ada empat orang yang melamar jadi direktur perusahaan milik Pemkab Bangli tersebut.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) I Nyoman Puja mengatakan, sesuai laporan yang diterimanya sore kemarin, ada empat orang yang melamar posisi calon direktur PDAM. Dua di antaranya, merupakan pelamar yang sudah sempat ikut seleksi sebelumnya.

Sama seperti seleksi pertama, dalam seleksi ulang ini panitia menetapkan sejumlah syarat bagi pelamar. Salah satunya tidak boleh masuk dalam keanggotaan partai politik. Pihak pansel tidak membatasi pelamar harus berasal dari Bangli. Pelamar yang sebelumnya dinyatakan gugur dalam seleksi pertama, dibolehkan ikut melamar lagi. “Kita tidak membatasi itu,” ujar pria yang menjabat Asisten I Sekda Bangli itu.

Dijelaskannya, Pemkab Bangli mengadakan seleksi ulang calon direktur PDAM Bangli karena kelima pelamar

yang sebelumnya ikut dalam seleksi pertama dinyatakan gugur. Dari kelima peserta seleksi itu, diakui Puja, sejatinya ada satu orang peserta yang disarankan menjadi calon direktur PDAM. Akan tetapi peserta tersebut tidak diproses lebih lanjut lantaran setelah ditelusuri yang bersangkutan berstatus caleg saat melamar. Soal kenapa peserta itu tidak digugurkan saat tahapan tes administrasi, Puja mengatakan, status caleg itu baru diketahui Pansel saat serangkaian tes sudah berjalan. “Saat tahap tes administrasi, belum terlihat. Kita tahu peserta itu berstatus caleg setelah bersurat ke KPU,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan seleksi kedua ini, Pansel saat ini sedang berupaya melakukan koordinasi dengan calon penguji yang ada di luar Bangli.

Diperkirakan, seleksi calon direktur PDAM ini nantinya akan memakan waktu dua bulan. Adapun rangkaian tesnya diawali dari tes administrasi, dilanjutkan tes kesehatan, uji kompetensi dan lainnya. “Arahan dari Bapak Bupati seleksi ini bisa selesai secepatnya,” imbuh pejabat asal Palaktiying itu. (kmb40)

Tangani Sampah di TPA Staf DLH Urunan Beli Solar

Bangli (Bali Post) –

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli kembali mengadakan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta beberapa OPD di Lingkungan Pemkab Bangli, Selasa (19/11) kemarin. Salah satu OPD yang dihadirkan yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dalam rapat kerja itu, Kepala DLH Ida Ayu Yudi Sutha curhat soal stafnya yang urunan beli solar untuk memenuhi biaya operasional alat berat di TPA Landih. Itu dilakukan lantaran Pemprov memutus bantuan operasional TPA secara mendadak di pertengahan tahun.

Nyoman Puja

Bali Post/kmb40

Bali Post/kmb40

RAPAT - Suasana rapat kerja di DPRD Bangli, Selasa (19/11) kemarin.

Yudi Sutha mengungkapkan, sejak bulan Juni lalu Pemprov tidak lagi memberikan bantuan biaya operasional untuk TPA Landih dengan alasan rasionalisasi. Alasan lain karena TPA seluas 4,8 hektar itu hanya dimanfaatkan oleh Kabupaten Bangli.

Pasca-Pemprov memutus bantuan operasional, pengelolaan sampah di TPA Landih saat itu sempat terhenti.

Akibatnya, sampah meluber hingga ke jalanan dekat Desa Landih. Mengatasi hal itu, stafnya kemudian berinisiatif menjadi relawan. Mereka urunan secara sukarela untuk beli solar. “Mereka secara sukarela memotong TPP-nya.

Ada yang Rp 10 ribu, ada yang Rp 20 ribu untuk menangani sampah di TPA, sampai akhirnya sampah yang meluber bisa masuk ke cell,” ungkap-

nya.

Tak hanya curhat soal urunan beli solar, dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles itu, mantan Kabag Ortal itu juga mengaku bingung menempatkan tong sampah di Pasar Kidul. Sebab saat pihaknya menempatkan tong sampah di timur dan utara pasar dikeluhkan warga. Demikian juga ketika tong sampah

ditempatkan di selatan pasar, diprotes Bank Pasar karena tidak kuat dengan baunya.

“Sekarang kami butuh solusi.

Kepada Disperindag mohon beri kami los khusus untuk menempatkan tong sampah,” kata Yudi Sutha.

Soal kebutuhan anggaran di tahun 2020, Yudi Sutha menyebutkan dari Rp 1,7 miliar pagu anggaran yang diberikan, pihaknya masih kekurangan Rp 5,3 miliar. Khusus untuk biaya operasional pengangkut sampah, pihaknya pada tahun depan butuh Rp 1,5 miliar. Naik dari saat ini yang hanya Rp 1,1 miliar. Kenaikan terjadi lantaran tahun depan pihaknya mendapat tambahan bantuan lima unit truk pen-

gangkut sampah.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Bangli Ketut Mastrem mengaku prihatin mendengar staf DLH yang sampai urunan menangani sampah di TPA. Ia meminta ke depan hal ini jangan sampai terjadi lagi.

Anggota Banggar lainnya, Ketut Suastika, dalam rapat kemarin meminta DLH menempatkan tong sampah di beberapa titik sesuai zona.

Politisi PDI-P asal Peninjoan itu meminta DLH ke depannya mengoptimalkan pelayanan sampah. DLH juga diarahkan agar memaksimalkan pemungutan retribusi atas pelayanan sampah di masyarakat. (kmb40)

Lakalantas, Dua Pengendara Mantan Kapolres Mappi Papua Jabat Kapolres Bangli Motor Masuk RS

Bangli (Bali Post) – Lakalantas yang melibatkan dua pengendara motor terjadi di Jalan Nusantara, tepatnya di depan tempat peternakan sapi perah Banjar Geria Bukit, Kelurahan Cempaga, Bangli, Selasa (19/11) kemarin. Akibat kecelakaan itu, kedua pengendara mengalami luka-luka, satu di antaranya tidak sadarkan diri.

Lakalantas tersebut terjadi sekitar pukul 07.15 Wita.

Kejadian berawal saat sepeda motor Honda Scoopy bernopol DK 3720 QJ yang dikendarai I Dewa Ketut Wibawa (18) datang dari arah barat tujuan ke arah timur. Sesampainya di tempat kejadian, dari arah berlawanan muncul sepeda motor Honda Beat bernopol DK 4254 PR yang dikendarai I Wayan Sukarma (39) mendahului mobil Honda H-RV warna hitam di depannya.

Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan itu tak terhindarkan. Dua sepeda motor tersebut bertabrakan hingga mengakibatkan keduanya jatuh ke aspal. I Dewa Ketut Wiba-

wa pengendara motor Scoopy asal Banjar Dadia Puri, Desa Bunutin, Bangli yang masih berstatus pelajar mengalami kondisi tidak sadarkan diri dengan luka lecet punggung kanan, benjol kepala kanan, mengeluarkan darah dari mulut. Korban yang mengalami cedera kepala berat langsung dilarikan ke RSU Bangli.

Sementara I Wayan Sukarma asal Banjar Kayang, Desa Kayubihi mengalami luka lecet pada pelipis kiri dan bengkak pada pergelangan tangan kanan. Sukarma yang saat kejadian dalam kondisi sadarkan diri kini telah mendapat perawatan di RS BMC Bangli.

Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi mengatakan, kejadian lakalantas itu sudah ditangani Satlantas Polres Bangli. Begitu mendapat laporan, petugas langsung mendatangi lokasi kejadian untuk olah TKP. Petugas juga meminta keterangan beberapa saksi yang mengetahui peristiwa lakalantas tersebut. (kmb40)

Bali Post/ist

OLAH TKP - Petugas Satlantas Polres Bangli mendatangi lokasi kejadian untuk olah TKP.

Bangli (Bali Post) Mantan Kapolres Mappi Polda Papua AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan kini menjabat Kapolres Bangli menggantikan AKBP Agus Tri Waluyo. Acara pisah sambut kedua pejabat itu dilaksanakan di Mapolres Bangli, Selasa (19/11) kemarin.

Acara pisah sambut dihadiri pejabat Forkompinda Bangli, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh anggota Polres Bangli. Sesuai Surat Telegram Kapolri nomor :ST/2885/X/KEP.2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan di lingkungan Polri, AKBP Agus yang sudah menjabat Kapolres Bangli selama satu tahun tujuh bulan kini mendapat tugas baru memimpin Polres Tabanan.

Agus menyampaikan kesannya selama memimpin Polres Bangli dirinya merasakan harmonisasi yang sangat erat di antara anggota. Menurutnya hal tersebut merupakan pondasi dalam membangun organisasi yang kokoh. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini baik dengan pemerintah daerah, Kodim 1626/Bangli maupun instansi lainnya.

Sementara itu, AKBP Dhana Aryawan menyampaikan, sebagai orang baru di Bangli dirinya akan segera

beradaptasi dengan lingkungan. Perwira lulusan Akpol 1999 itu berharap dukungan serta sinergitas antarinstasi maupun di lingkungan Polres Bangli yang selama ini telah terjalin agar dapat dipertahankan. “Kami berharap dukungan dari seluruh stakeholders yang selama ini telah berjalan baik, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya ke depan dapat berjalan dengan baik,” ujar pria asli Tabanan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bangli I Made Gianyar mengucapkan terima kasih kepada AKBP Agus Tri Waluyo atas dedikasinya selama ini dalam partisipasinya membangun Kabupaten Bangli. Bupati juga mengucapkan selamat datang kepada Kapolres baru AKBP I Gusti Agung Dhana Aryawan. “Bupati bersama masyarakat Bangli menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Kapolres, semoga kebersamaan yang telah terjalin selama ini dapat dijaga untuk membangun Bangli lebih maju,” kata Made Gianyar.

Usai acara pisah sambut, dilanjutkan dengan tradisi Gerbang Pora di depan Mapolres Bangli. Tradisi itu dilaksanakan untuk mengantarkan pejabat lama ke tempat tugas yang baru. (kmb40)

Bali Post/ist

KAPOLRES - Acara pisah sambut Kapolres Bangli di Mapolres Bangli, Selasa (19/11) kemarin.

OLAHRAGA

Rabu Wage, 20 November 2019

15

Menanti Kiprah Marquez Bersaudara di MotoGP

Valencia – Keberadaan dua bersaudara, Marc Marquez dan Alex Marquez, di satu tim Honda menorehkan sejarah baru di MotoGP. Untuk kali pertama dalam sejarah MotoGP, dua bersaudara berada dalam satu tim MotoGP. Marc dan Alex Marquez juga dua kali mencetak sejarah sebagai dua saudara kandung yang berhasil meraih juara dunia di tahun yang sama.

Marc lebih dahulu memastikan gelar juara MotoGP 2019 usai menang di MotoGP Thailand pada awal Oktober. Selanjutnya Alex juga memastikan gelar Moto 2 di bulan November. Pada 2014, mereka juga tercatat sebagai kakak-adik yang kali pertama meraih juara

membalap di tim yang berbeda.

Honda memilih alternatif baru ketimbang mempermanenkan Johann Zarco atau mempromosikan Cal Crutchlow atau Takaaki Nakagami.

Manajer Repsol Honda Alberto Puig menyatakan, negosiasi dengan Alex Marques tuntas pada Senin (18/11) malam setelah MotoGP Valencia. ‘’Alex adalah juara dunia Moto2 dan ini pertimbangan yang kuat untuk merekrutnya.

Kami berusaha menemukan pembalap untuk regenerasi.

Prosesnya telah berlangsung setelah Jorge Lorenzo menyatakan pensiun,’’ kata Puig,

dunia balapan di tahun yang sama. Marquez juara MotoGP 2014, sedangkan Alex meraih titel Moto3 2014.

Sebelumnya, Pol dan Aleix Espargaro pernah mencetak sejarah sebagai kakak adik yang sama-sama tampil di MotoGP. Namun, kedua pembalap itu

Tri Griska Juara Umum Posenijar PGRI Enam Kali Secara Beruntun

gita, pidato bahasa Inggris dan tenis meja. Satu-satunya perunggu diraih di karaoke pop Bali.

Ketua OSIS Tri Griska Made Ratih Paramita Sariani mengungkapkan rasa bangganya karena ini prestasi pemuncak bagi pengurus OSIS yang baru.

Tahun depan OSIS bertekad mempertahankan prestasi pemuncak ini.

Kepala SMK PGRI 3 Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. tampak tersenyum sumringah melihat kegirangan dan kegembiraan yang ditunjukkan oleh siswa dan OSIS setelah sukses memboyong enam kali piala bergilir. Prestasi ini, diakui Madiadnyana, sangat pas dengan motto SMK PGRI 3 Denpasar yakni ‘’Disiplin, bersih dan berprestasi’’. Meski demikian, Nengah Madiadnyana meminta sekolah yang meraih juara tidak boleh menepuk dada, sedangkan yang belum berputus asa. Jadikanlah Porsenijar ini media untuk berkomunikasi, mengevaluasi diri dan memotivasi diri tampil lebih baik tahun depan. ‘’Siapa pun juara adalah kebanggaan sekolah PGRI,’’ tegasnya. (025)

PORSENIJAR - Ketua YPLP Provinsi PGRI Bali Made Suada bersama Madiadnyana dan jajaran PGRI saat menutup Porsenijar Sekolah PGRI. Denpasar (Bali Post) SMK PGRI 3 Denpasar alias Tri Griska kembali meraih piala bergilir YPLP Kota PGRI Denpasar setelah meraih juara umum Porsenijar Sekolah PGRI 2019 untuk keenam kalinya. Pengumuman juara dilakukan saat penutupan Porsenijar Sekolah PGRI, Selasa (19/11) kemarin di SMK PGRI 3 Denpasar. Sedangkan untuk tingkat SMP diraih SMP PGRI 1 Denpasar.

Porsenijar berlangsung selama dua minggu tersebut ditutup Ketua YPLP Provinsi PGRI Bali Dr. I Made Suada, M.Si.

bersama Ketua YPPLP Kota PGRI Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. dan Ketua PGRI Bali Dr. Gede Wenten Aryasuda dan Ketua PGRI Denpasar Nyoman Winata.

Di ajang yang juga didukung Tabloid Wiyata Mandala ini tim Tri Griska tercatat enam kali juara umum. Tahun ini sekolah tersebut mendulang dua emas, lima perak dan satu perunggu.

Emas diraih di tari Trunajaya oleh Dewa Ayu Ayuning dan magender oleh pasangan Putu Rian Jayen dan Bagas Jaya Prawira. Perak diraih di senam PGRI, dharma wecana, dharma

Jawa Barat Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Tatan Dirsan Atmaja, Selasa (19/11) kemarin, mengatakan sebelumnya jumlah tersangka kasus bom bunuh diri sebanyak 26 orang. Kini ada penambahan 4 orang lagi tersangka. Keempat tersangka baru itu ditangkap Tim Densus 88, Senin (18/11) malam di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudy Sufahriadi juga menyampaikan perkembangan penanganan sel-sel teroris di wilayahnya.

Ia mengatakan banyak terduga teroris yang ditangkap di Jabar dan saat ini juga masih dilakukan. ‘’Di Jawa Barat ini cukup banyak (terduga teroris yang ditangkap),’’ kata Kapolda Irjen Rudy, di Cirebon, Selasa

kemarin.

Rudy mengatakan belum bisa merinci untuk terduga teroris yang diamankan oleh tim Densus 88 Antiteror di sejumlah daerah di Jawa Barat. ‘’Nanti kita rilis semua, karena saat ini masih dilakukan penangkapan,’’ ujarnya.

Tak hanya soal penangkapan teroris, penelusuran terhadap aliran dana teroris juga gencar dilakukan. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyebutkan, masih ada rekening anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Indonesia yang aktif kembali, meski sudah dibekukan, dengan menggunakan nama yang berbeda. ‘’Yang dimatikan sudah banyak, tapi dia kan enggak mungkin mencantumkan nama (misalnya dari) JAD dengan jelas.

Jadi kadang-kadang ada yang

sudah dimatikan tapi kemudian ada yang hidup lagi,’’ kata Kiagus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa kemarin.

PPATK tidak boleh patah semangat untuk menelusuri rekening-rekening yang diduga sebagai aliran dana teroris. ‘’Yang penting kita terus semangat, kita tidak boleh kalah dengan semangatnya teroris itu. Ayo kita sama-sama tidak boleh patah semangat,’’ katanya.

Menurut Kiagus, teroris zaman sekarang tidak lagi menerima uang dari dalam negeri, namun dibagikan di luar negeri baru kemudian dibawa ke Indonesia. ‘’Teroris sekarang bahkan tidak hanya menerima dari dalam negeri tapi juga terimanya di luar negeri nanti baru dibagikan dari sana atau dibawa, banyak teknisnya,’’ tutur Kiagus. (ant)

Pegawai Administrasi Tjahjo juga menjelaskan, untuk tahun 2019 ini, pemerintah tidak menerima lagi pegawai administrasi. ‘’Karena sudah ada 1,6 juta, nanti mau disisir, karena untuk memenuhi tenaga guru dan perawat saja itu gak cukup tiga tahun, sekarang mengangkat 10 yang pensiun bisa 12, nah kalo dulu yang pensiun 15, diangkat sepuluh, yang lima honorer, akhirnya numpuk sehingga tidak mengatasi masalah,’’ katanya.

Ia menyebutkan pemerintah juga membuka peluang kepada penyandang disabilitas untuk menjadi PNS. ‘’Kami berikan peluang di

semua bidang kecuali hal-hal khusus yang memang tidak bisa,’’ katanya.

Sejumlah kementerian termasuk instansi pemerintah di lingkungan Lembaga Kepresidenan yaitu Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab), bersamaan dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, membuka lowongan untuk penerimaan 106 formasi CPNS. Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemensetneg Tahun 2019 Setya Utama dalam pengumumannya Nomor P-01/ PANSEL.KEMENSETNEG/ CPNS/11/2019 tertanggal 11 November 2019 merinci 106 lowongan CPNS itu tersebar

di Kemensetneg sebanyak 46 formasi untuk 24 jabatan dan 60 formasi untuk 16 jabatan di Setkab. ‘’Kemensetneg juga menyediakan formasi untuk cumlaude (4 alokasi), disabilitas (1 alokasi), putra/ putri Papua dan Papua Barat (1 alokasi) dan umum (40 alokasi),’’ jelas Setya Utama seperti dimuat di laman resmi Setkab setkab.go.id.

Pendaftaran online, menurut Setya Utama, dilakukan pada periode 11 hingga 25 November 2019. Pengumuman hasil seleksi administrasi 13 Desember 2019, masa sanggah 14 sampai 16 Desember 2019, pengumuman hasil ulang seleksi administrasi pada 22 Desember 2019. (ant) Rabu, 20 November 2019

05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita 06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:00 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita 09:30 Wita 10:05 Wita 10:05 Wita 11:00 Wita 11:05 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Pitra Yadnya (6) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Krishna Garuda(1) Bali Channel Tourist TV Seputar Bali Terkini Inovator Solusi Alternatif Marion Sam Seputar Bali Terkini Lejel Homeshopping Seputar Bali Terkini Bali Channel Tourist TV

11:30 Wita Ocydia Home Shooping 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Atma Wedana, Perjalanan Roh Setelah Kematian (1) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Bali TV Shop 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shooping 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Agrobisnis Aktivitas Petani Stroberi 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Lila Cita Sanggar Seni Indra Jagadhita (1) 17:00 Wita Ocydia Home Shooping 17:30 Wita Kartun

Krishna Garuda(2) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:30 Wita Lipsus Pesona Tenun Dewata 2019 20:00 Wita Orti Bali 20:30 Wita Folk Song 21:00 Wita Wirasa Peduli Sesama 21:30 Wita Mahadewi Pelestarian Endek 22:05 Wita Lila Cita Calonarang Sanggar Aswini Kembar Renon (2) 22:30 Wita Folk Song 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shooping 23:30 Wita Bali Channel

Selasa (19/11) kemarin. ‘’Alex masih muda dan kami percaya itu bisa menjadi peluang yang baik baginya,’’ katanya.

Pluig juga membantah rumor yang beredar bahwa Honda merekrut Alex untuk memuluskan negosiasi kontrak baru Marc Marquez. ‘’Marc tidak ikut campur sama sekali,’’ kata Puig. ‘’Kami tidak ada percakapan dengan Marc tentang ini. Kami bernegosiasi dengan dengan Alex dan dengan manajernya, Emilio Alzamora,’’ tutupnya.

Honda yakin Alex Marquez mampu bersaing di MotoGP. (kmb33)

Bali Post/afp

BARU - Pembalap baru Repsop Honda Alex Marquez melakukan sesi latihan di Valencia, Senin (18/11).

Pemanah Badung Wakili Indonesia Mangupura (Bali Post) Tercatat tiga atlet panahan Badung yakni Kadek Dian Vanagosi, Komang Gede Krishnanda dan Gusti Fazli Kertinegoro dipercaya mewakili Indonesia pada Kejuaraan Asia Panahan bertajuk ‘’Asia Archery Championships’’ di Bangkok, Thailand, 21-29 November nanti.

Mereka dipercaya mengibarkan bendera Timnas Merah Putih berkat prestasinya pada Kejuaraan Panahan Piala Presiden, di Bogor.

Vanagosi, di Badung, Selasa (19/11) kemarin menuturkan, dia bersama rekannya turun di nomor compound, baik perorangan maupun beregu, berjarak 50 meter. ‘’Kami dipercaya mewakili Indonesia, sebab juara nomor compound pada

Piala Presiden,’’ ungkapnya.

Dijelaskannya, pihaknya rutin berlatih di Mengwitani, Badung. Atlet Pelatnas tidak turun pada event tersebut karena akan berlaga pada ajang SEA Games di Filipina. ‘’Jadi, kami diperkenankan PP Perpani mewakili Indonesia pada Kejuaraan Asia,’’ katanya.

Menurut Vanagosi, pihaknya tidak mematok target pada Kejuaraan Asia, namun berupaya bisa pulang membawa medali. Selain itu, pemanah Badung ingin mencari pengalaman dan menambah jam terbang. Yang lebih penting, pihaknya ingin menjajal bertanding pada kejuaraan berskala internasional. ‘’Kami ingin tahu bagaimana rasanya, serta nuansa bertanding di level

Bali Post/ist

Gusti Fazli Kertinegoro (kiri), Komang Gede Krishnanda dan Kadek Dian Vanagosi (kanan). internasional. Apalagi, peralatan kami standar internasional, dan siap bersaing,’’ ucapnya. Diakuinya, untuk

tingkat Asia, peta kekuatan panahan masih didominasi atlet Korea, China dan Jepang. (022)

Pasukan Belanda Munculnya puputan Margarana sendiri bermula dari Perundingan Linggarjati. Pada tanggal 10 November 1946, Belanda melakukan perundingan Linggarjati dengan pemerintah Indonesia. Salah satu isi dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Selanjutnya Belanda diharuskan sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.

Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949 Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih 2.000 tentara di Bali yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Tujuan dari pendaratan Belanda ke Bali untuk menegakkan berdirinya Negara Indonesia Timur. Pada waktu itu Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang menjabat sebagai Komandan Resiman Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan Markas tertinggi TRI, sehingga dia tidak mengetahui tentang pendaratan Belanda tersebut.

Di saat pasukan Belanda sudah berhasil mendarat di Bali, perkembangan politik di pusat pemerintahan Republik Indo-

nesia kurang menguntungkan akibat perundingan Linggarjati, di mana Pulau Bali tidak diakui sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Pada umumnya rakyat Bali sendiri merasa kecewa terhadap isi perundingan tersebut karena mereka merasa berhak masuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terlebih lagi ketika Belanda berusaha membujuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai untuk diajak membentuk Negara Indonesia Timur. Untung saja ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh I Gusti Ngurah Rai, bahkan dijawab dengan perlawanan bersenjata pada tanggal 18 November 1946. Pada saat itu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya, Ciung Wanara, berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke tangsi NICA di Tabanan.

Karena geram, kemudian Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya di Bali dan Lombok untuk menghadapi perlawanan I Gusti Ngurah Rai dan rakyat Bali. Selain merasa geram terhadap kekalahan pada pertempuran pertama, ternyata pasukan Belanda juga kesal karena adanya konsolidasi dan pemusatan pasukan Ngurah Rai yang ditempatkan di Desa Adeng, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali. Setelah

berhasil mengumpulkan pasukannya dari Bali dan Lombok, kemudian Belanda berusaha mencari pusat kedudukan pasukan Ciung Wanara.

Pada tanggal 20 November 1946 I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya (Ciung Wanara) melakukan longmarch ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali.

Tak pelak, pertempuran sengit pun tidak dapat dihindarkan. Sehingga sontak daerah Marga yang saat itu masih dikelilingi ladang jagung yang tenang, berubah menjadi pertempuran. Bunyi letupan senjata tiba-tiba serentak mengepung ladang jagung di daerah perbukitan yang terletak sekitar 40 kilometer dari Denpasar itu.

Pasukan pemuda Ciung Wanara yang saat itu masih belum siap dengan persenjataannya, tidak terlalu terburu-buru menyerang serdadu Belanda. Mereka masih berfokus dengan pertahanannya dan menunggu komando

dari I Gusti Ngurah Rai untuk membalas serangan. Begitu tembakan tanda menyerang diletuskan, puluhan pemuda menyeruak dari ladang jagung dan membalas sergapan tentara Indische Civil Administration (NICA) bentukan Belanda. Dengan senjata rampasan, akhirnya Ciung Wanara berhasil memukul mundur serdadu Belanda.

Namun ternyata pertempuran belum usai. Kali ini serdadu Belanda yang sudah terpancing emosi berubah menjadi semakin brutal. Kali ini, bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun NICA menggempur pasukan muda I Gusti Ngurah Rai ini dengan tembakan dari pesawat udara. Hamparan sawah dan ladang jagung yang subur itu menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah. Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukannya. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana. (pusat data BP)

Rabu Wage, 20 November 2019

Munas Kagama Lahirkan Rekomendasi Strategis Menuju Indonesia Maju GELARAN Munas ke13 Kagama selain berhasil melakukan konsolidasi organisasi, memilih Ganjar Pranowo sebagai Ketua Umum Kagama masa bakti 2019-2024, namun juga menghasilkan konsolidasi gagasan berupa lahirnya 13 rekomendasi strategis menuju Indonesia Maju. Ketua Badan Pekerja (BP) Munas AAGN Ari Dwipayana mengatakan, Munas ke-13 Kagama pada 15-16 November 2019 di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali berhasil memutuskan 13 rekomendasi strategis yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang juga alumni UGM. Rekomendasi pertama, dalam menghadapi bonus demografi, Kagama mendesak pemerintah menyiapkan peta jalan (roadmap) pembangunan SDM Indonesia. Kagama mengusulkan roadmap pembangunan SDM itu bersifat lintas sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan sampai entrepreneurship. Roadmap ini akan memberi panduan bagi semua kementerian dan lembaga terkait strategi dan rute pembangunan SDM yang akan ditempuh, dengan tahapan yang jelas dan dengan target yang terukur.

Rekomendasi kedua, Kagama melihat kunci untuk mencapai Indonesia Maju adalah keberhasilan pembangunan mental dan karakter bangsa. Berangkat dari hal tersebut, Kagama merekomendasikan berbagai langkah nyata dan sistematis untuk memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila, pendidikan berbasis nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an, serta pendidikan budi pekerti yang dilakukan dengan mengadopsi metode/cara kekinian sehingga nilai-nilai tersebut bisa tertanam khususnya di generasi muda.

Ketiga, Kagama menekankan pentingnya melanjutkan konsolidasi sistem demokrasi

berjalan bersamaan dengan reformasi tata kelola pemerintahan yang kuat dan sehat.

Terkait dengan hal itu, Kagama merekomendasikan kepada Presiden untuk memastikan berjalannya agenda reformasi hukum dan juga reformasi tata kelola pemerintahan dengan capaian-capaian yang lebih terukur.

Rekomendasi keempat, Kagama terus mendorong upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN. Budaya emoh atau menolak korupsi harus jadi kultur yang hidup dalam masyarakat, terutama para penyelenggara negara. Budaya antikorupsi harus berjalan seiring dengan proses penegakan hukum yang keras, tegas, dan efektif, sehingga memberi efek jera pada koruptor.

Rekomendasi kelima, Kagama mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, beragam dari sisi suku, agama, bahasa, dan juga budaya. Karena itu, sendi-sendi kebangsaan yang berdasar pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dipertahankan dan diperkuat.

Rekomendasi keenam, Kagama berpandangan bahwa dalam bernegara, selain konstitusi, dibutuhkan konstitusionalisme, serta sikap-sikap yang konsisten untuk menjalankan konstitusi dengan benar.

Rekomendasi ketujuh, Kagama berpendapat desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya soal pembagian kewenangan, tetapi tanggung jawab untuk bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, Kagama mendukung pemerintah untuk melanjutkan komitmen dalam membangun dari pinggiran, memperkuat pembangunan daerah dan desa.

Rekomendasi kedelapan, Kagama mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus bersendikan pada kepentingan dan kekuatan nasional. Karena

Bali Post/kmb

MUNAS - Suasana Munas ke-13 Kagama di Hotel Grand Inna Bali Beach, 15-16 November 2019. itu, Kagama merekomendasikan agar pemerintah bukan hanya fokus untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Tetapi juga memperhatikan esensi pembangunan ekonomi sebagai upaya menjawab kebutuhan rakyat dan meningkatkan kemampuan rakyat, sehingga mampu bersaing dalam bidang ekonomi.

Rekomendasi kesembilan, Kagama berpendapat bahwa kunci dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat adalah strategi reformasi birokrasi yang tepat. Kagama menyarankan agar reformasi birokrasi bisa

dipercepat, yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan.

Rekomendasi kesepuluh, Kagama mendorong pemerintah agar terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial.

Rekomendasi kesebelas, Kagama melihat dunia menghadapi ancaman bersama yakni perubahan iklim yang sangat ekstrem. Karena itu, Kagama mengusulkan agar pemerintah lebih aktif lagi dalam melakukan kampanye dan diplomasi internasional dalam rangka penyelamatan lingkungan dan

melindungi keanekaragaman hayati. Rekomendasi keduabelas, Kagama berpandangan bahwa perempuan adalah tiang negeri yang aktif terlibat dalam pembangunan bangsa. ‘’Karena itu, Kagama merekomendasikan kepada pemerintah untuk terus memperkuat komitmen perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta mendorong perempuan terlibat aktif dalam berbagai sektor, sehingga terus menggerakkan prestasi bangsa,’’ papar Ari. Rekomendasi ketigabelas, Kagama berpandangan bahwa Indonesia memiliki potensi generasi muda dengan talentatalenta hebat yang bisa men-

jadi kekuatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Karena ini, Kagama berpendapat diperlukan manajemen pengembangan bakat dan talenta di dalam negeri maupun

diaspora yang tersebar di luar negeri, sehingga anak muda Indonesia mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang demi mendukung kemajuan bangsa. (kmb)

KAGAMA mengusulkan roadmap pembangunan SDM bersifat lintas sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan sampai entrepreneurship. Roadmap ini akan memberi panduan bagi semua Kementerian dan Lembaga terkait strategi dan rute pembangunan SDM yang akan ditempuh, dengan tahapan yang jelas dan dengan target yang terukur.

Made Sakti Danendra Maheswara

Selalu Jadi Pusat Perhatian

USIANYA baru menginjak 9 tahun, namun Made Sakti Danendra Maheswara sudah mahir memainkan keyboard. Di setiap penampilannya mengiringi sang kakak Putu Prabu Satvika Daneswara, pemain drum, pemain keyboard cilik asal Denpasar ini selalu menjadi pusat perhatian dan memukau penonton. Tidak hanya lihai di atas panggung, putra kedua pasangan Nyoman Wiryanta dan Ida Ayu Putu Suartika Devi ini juga berhasil meraih sejumlah prestasi dalam berbagai kompetisi. Salah satunya meraih The Best Keyboardist Udayana Jazz Festival 2019 bersama Pasupati Band.

Selain itu, Sakti -- sapaan akrabnya -- juga pernah meraih The Best Keyboardist Gopala Musik Festival Pelajar se-Bali 2019 bersama

LUKISAN - Perry Warjiyo bersama Dody Budi Waluyo, Deputi Gubernur BI, dan Trisno Nugroho, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Provinsi Bali, dan Dirut Bank BPD Bali melihat lukisan penyandang tunadaksa di Desa Tampaksiring.

Kembangkan UMKM, Pertanian dan Pariwisata ‘’BIASANYA kopi ini akan enak kalau diminum sore-sore atau malam-malam. Supaya kita tetap bisa enak tidur, tapi merasakan enaknya kopi. Rasa lainnya dari kopi ini, ada fruitynya, lemonnya, itu terasa. Kopi Kintamani ada rasa sepetnya. Saya coba ya… wah… enak. Jangan lupa ya beli kopi dari Bali termasuk kopi Kintamani,’’ demikian Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, mempromosikan kopi Kintamani ketika bertandang ke Desa Wisata Tampaksiring, Gianyar, Minggu (17/11).

Pengembangan UMKM kopi Bali memang menjadi program Bank Indonesia dalam rangka memajukan produk UMKM termasuk untuk ekspor. Perry Warjiyo bersama Dody Budi Waluyo, Deputi Gubernur

Bank Indonesia, dan Trisno Nugroho, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Provinsi Bali, menyampaikan bahwa Bank Indonesia selalu bersinergi dengan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memajukan ekonomi Indonesia.

Bank Indonesia, lanjut Perry, berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, tidak hanya dalam mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah, tetapi juga mengembangkan UMKM dan klaster-klaster pertanian, industri kecil serta pariwisata.

Bank Indonesia juga melakukan pengembangan klaster pangan untuk pengendalian inflasi. Di Tampaksiring, Gianyar ada pengembangan klaster beras, di daerah

lain ada bawang merah, cabai, sapi, dan ikan. Sehingga program ini bersinergi dengan pemerintah mengendalikan inflasi yaitu harga pangan.

Tidak hanya dalam bidang pangan untuk pengendalian inflasi, ia juga mengembangkan UMKM. Ada 898 UMKM dari seluruh Indonesia yang menjadi binaan Bank Indonesia.

Dari 898, sebanyak 93 UMKM sudah terangkat, tidak hanya sukses tetapi juga ekspor. Nilai ekspornya setahun terakhir yaitu Rp 1,4 triliun.

UMKM juga didorong untuk go digital, pembayarannya dengan menggunakan instrumen pembayaran seperti QRIS (QR Code Indonesian Standard) maupun uang elektronik dan sebagainya, sehingga akan mempercepat penerimaan

UMKM, cashflow-nya tambah bagus, produksi meningkat, kesejahteraan juga bagus.

Produk UMKM tersebut setiap tahun ditampilkan secara nasional dan internasional seperti di Karya Kreatif Indonesia (KKI). Di KKI, biasanya dalam tiga hari banyak pengunjung.

Penjualan produk dari Bali termasuk yang terbesar. ‘’Kami juga turut mengembangkan wisata. Agar wisatawannya tambah banyak, juga dari asing, devisa besar, nilai tukar stabil, ekonomi maju, rakyat sejahtera.

Makanya program sosial Bank Indonesia (PSBI) diberikan pada Desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar untuk ikut mengembangkan wisata, UMKM, klaster pangan secara terintegrasi,’’ bebernya. (may)

Beat & Soul Band. Pada tahun 2018, Sakti yang kini masih duduk di bangku kelas IV SD Cipta Dharma Denpasar ini juga pernah meraih The Beast Keyboardist Smansa Musik Festival bersama Beat & Soul Band.

Ayah Sakti, Nyoman Wiryanta, mengatakan bahwa Sakti telah memiliki bakat seni sejak kecil. Bahkan, dari kecil sudah senang bermain piano sampai sekarang. Sakti dalam acara Smansa Musik Festival 2018 lalu juga memperoleh predikat Best Keyboardist yang pesertanya meliputi 16 grup band termasuk grup dari Stikom.

Sementara prestasi di sekolah cukup bagus.

Sakti bisa memperoleh 10 besar di kelasnya.

Ada segudang piala menghiasi rumahnya.

Setelah bermain musik Sakti lebih fokus dalam belajar. ‘’Anaknya hiperaktif dan cerdas, bahkan nilai matematika masuk the best,’’ ujar Nyoman Wiryanta, Sabtu (16/11) lalu.

Sakti juga jago dance. Bahkan, ia pernah mendapat juara lomba dance di Trans Studio.

Padahal selama ini tidak pernah belajar dance.

Selain itu, Sakti juga memiliki hobi menggambar dan mewarnai, dan pernah meraih juara I mewarna se-PAUD Denpasar yang pialanya diserahkan langsung Wali Kota Denpasar.

Wiryanta menambahkan, untuk ketiga putranya sampai yang bungsu Komang Raja Hita Prabaswara yang baru berumur 7 tahun sekarang lagi senangsenangnya belajar gitar. ‘’Ke depannya kita setting biar mereka bisa tampil bertiga. Prabu bermain drum, Sakti pegang keyboard dan Raja pegang gitarnya. Saya selaku orangtua 100% support anak-anak di dunia musik,’’ pungkasnya. (win)