Edisi Jumat 22 Nopember 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 97 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Wakil Dalam Kondisi Kritis

Peserta Pertama

Sabet Emas

Dua dari tiga terdakwa kasus TPPU, Kamis (21/11) kemarin hadir dalam agenda sidang pemeriksaan ahli dari PPATK dan notaris. Mereka adalah mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta dan Anak Agung Ngurah Agung. Sementara terdakwa Wayan Wakil tidak tampak. Ke mana?

Peserta lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng mulai ada pendaftar. Setelah masa pendaftaran dibuka, Kamis (21/11) kemarin, Gede Suyasa tercatat sebagai peserta pertama yang mendaftar.

BULELENG | HAL. 8

Dua kroser Bali, IGN Diva Ismayana dan Gede Saka, berhasil merebut medali emas di kelas beregu 250cc pada pra-PON motocross di Serang, Banten, September lalu. Sementara Diva Ismayana merebut perak pada kelas yang sama untuk perorangan.

DENPASAR | HAL. 2

OLAHRAGA | HAL. 15

Atasi Masalah Sampah di Bali

Gubernur Koster Terbitkan Pergub Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber GUBERNUR Bali Wayan Koster menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Peraturan Gubernur ini akan mempercepat upaya melindungi dan memperbaiki alam lingkungan Bali beserta segala isinya di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Hal ini disampaikan Gubernur

pada konferensi pers di rumah jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (21/11) kemarin.

Menurut Gubernur Koster, jumlah timbulan sampah di Provinsi Bali mencapai 4.281 ton/hari. Dari jumlah tersebut, yang sudah bisa tertangani dengan baik sebanyak 2.061 ton/hari (48%). Dari sampah yang tertangani ini, hanya 4% (164 ton/hari) yang di daur ulang dan 1.897 ton/hari (44%) dibuang ke TPA. Adapun sampah yang belum tertangani dengan baik mencapai

Timbulan sampah di Provinsi Bali

Dibakar

(19%) Belum tertangani dengan baik

Tertangani dengan baik

2.061 ton/hari (48%)

2.220 ton/hari (52%)

4.281 ton/hari.

Dibuang ke TPA. 1.897 ton/hari

Di daur ulang 164 ton/hari

Dibuang ke lingkungan

Terbuang ke saluran air

(44%)

(4% )

(22%)

(11%).

2.220 ton/hari (52%). Sampah yang belum tertangani dengan baik ini ada yang dibakar (19%), dibuang ke lingkungan (22%), serta terbuang ke saluran air (11%). ‘’Oleh karena itu pola lama penanganan sampah, yaitu kumpul-angkut-buang harus kita ubah dengan mulai memilah dan mengolah sampah di sumber. Seyogianya, siapa yang menghasilkan sampah dialah yang bertanggung jawab untuk mengelola atau mengolah sampah itu sampai selesai. Kalau kita yang menghasilkan sampah, masak orang lain yang disuruh mengurus sampah kita,’’ kata Ketua DPD PDI-P Provinsi Bali ini.

Ia menambahkan, sampah seyogianya diselesaikan sedekat mungkin dengan sumber sampah, dan seminimal mungkin yang dibawa ke TPA, yaitu hanya residu saja.

Apalagi kondisi TPA di kabupaten/kota sebagian besar bermasalah, seperti melebihi kapasitas (overload), kebakaran, pencemaran air tanah, bau, dan sebagainya.

Mantan anggota DPR-RI ini mengatakan, masyarakat berperan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Antara lain dengan menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam dan membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai. Selain itu juga dengan menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit sampah, memilah sampah, menyetor sampah yang tidak mudah terurai oleh alam ke bank sampah dan/atau fasilitas pengolahan sampah (FPS), mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam dan menyiapkan tempat sampah untuk menampung sampah residu.

Hal. 15 Secara Mandiri

’’Saya mengajak generasi milenial untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan budaya hidup bersih.

Budaya hidup bersih harus menjadi life style kita dan saya sungguh gembira karena makin banyak generasi milenial, anak muda dan sekaa teruna-teruni yang aktif melakukan gerakan bersih sampah di berbagai wilayah Bali.’’

Wayan Koster Gubernur Bali

Pertumbuhan Kredit Melambat

2020, Korporasi Belum Berencana Investasi

Jakarta (Bali Post) Bank Indonesia (BI) telah memutuskan suku bunga acuan BI 7 day reverse repo rate tetap lima persen. Sebelumnya BI telah menurunkan secara konsisten suku bunga acuannya sebanyak empat kali sejak Juli 2019. Namun penurunan itu belum mampu mendorong penyaluran kredit perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (21/11) kemarin, mengatakan permintaan kredit terhadap perbankan hingga November 2019 masih melambat, padahal pasokan likuiditas di perbankan mencukupi. Belum kuatnya permintaan terhadap kredit perbankan paling banyak dari segmen debitur korporasi. ‘’Dewan Gubernur telah mendiskusikan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan kredit yang melambat. Ini karena dipengaruhi masih lemahnya permintaan kredit dari sisi korporasi yang masih belum kuat,’’ ujarnya.

Mengenai penyebab lambannya pertumbuhan kredit, Perry melihat tidak terdapat masalah dari sisi suplai atau penawaran likuiditas perbankan. Namun, dia mengakui dari sisi penawaran, distribusi likuiditas juga belum merata di kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) I, BUKU II, dan BUKU III. (ant)

’’Beberapa indikator yang menggambarkan lambatnya permintaan kredit adalah survei bank sentral terhadap dunia usaha yang menyimpulkan 53 persen responden korporasi belum merencanakan investasinya untuk 2020 karena masih berkutat dalam konsolidasi perusahaan.’’

Perry Warjiyo Gubernur BI

Harian Bisnis Bali APBD Turun Perekonomian di Karangasem diprediksi menghadapi tantangan berat pada 2020. Selain terdampak ekonomi global, target PAD juga diturunkan.

Apa yang harus dilakukan? www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Lewati Pembatas Di sepanjang jurang Pantai Devil Tears telah dipasangi pembatas.

Tujuannya untuk mencegah korban saat berfoto. Rupanya hal tersebut tak diindahkan. Mereka ternyata masih melewati pembatas. www.denpostnews.com

Termuda Umur 23 Tahun Bali Post/ant

STAF KHUSUS - Presiden Joko Widodo bersama staf khusus yang baru dari kalangan milenial. Dari kiri: Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Adamas Belva Syah Devara, Billy Gracia Yosaphat Mambrasar, Putri Indahsari Tanjung, Angkie Yudistia dan Aminuddin Ma’ruf.

Jadi Staf Khusus, Jokowi Perkenalkan Tujuh Milenial

Termuda Umur 23 Tahun

Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo memperkenalkan tujuh orang staf khusus presiden berusia muda dan berasal dari kalangan milenial. ‘’Sore hari ini saya ingin kenalkan stafsus presiden yang baru, yang tugas khususnya nanti adalah mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang. Di sini juga kita lihat anak-anak muda semuanya,’’ kata Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11) petang.

Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih dengan lengan kemeja digulung tampil bersama empat laki-laki dan tiga perempuan muda yang seluruhnya mengenakan kemeja putih. Mereka lalu duduk santai di beanbag yang sudah disiapkan di veranda. ‘’Pertama

saudara Adamas Belva Syah Devara, umur 29 tahun, S-2 ganda lulusan Harvard University dan Stanford University di Amerika Serikat,’’ kata Presiden.

Presiden yang memanggil Belva dengan panggilan ‘’mas’’ memperkenalkan ‘’mas Belva’’

adalah pendiri dan CEO Ruangguru, masuk ke Forbes 30 di umur di bawah 30 tahun serta mendapatkan medali emas dari Lee Kuan Yu saat lulus sarjana di NTU (Nanyang Technology University) di Singapura. ‘’Kedua, Putri Indahsari Tanjung, usia masih sangat

muda 23 tahun, saya juga kaget masih 23 tahun. Jebolan sarjana Academy Of Arts di San Fransisco. Kita sering dengar kiprahnya sebagai founder dan CEO di Creativepreneur dan juga menjadi chief bussiness officer of Kreafi, betul?’’ tambah Presiden.

Ketiga, Andi Taufan Garuda Putra yang berumur 32 tahun, lulusan Harvard Kennedy School. ‘’Bergerak di dunia entreprenueur, banyak meraih penghargaan atas inovasinya dan termasuk atas kepeduliannya atas sektor UMKM, menjadi CEO Amarta MicroFintech.

Saya kenal beliau saat urusan fintech,’’ ungkap Presiden. ‘’Keempat, Ayu Kartika Dewi, 36 tahun, tapi kelihatan masih 25 tahun adalah salah satu anak muda yang memiliki misi mulia untuk merekatkan persatuan di tengah kebinekaan, menjadi pendiri dan mentor lembaga Sabang Merauke 1000 Anak Bangsa Merantau untuk Kembali,’’ ungkap Presiden.

Ayu meraih gelar MBA di Duke University di Amerika Serikat.

Hal. 15 Talenta Hebat

Tiga Strategi Hadapi Tantangan Ekonomi 2020

Jakarta (Bali Post) – Ada tiga strategi yang akan dilakukan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi 2020. Demikian penegasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara The 7th USIndonesia Investment Summit 2019, di Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (21/11) kemarin.

Pertama, pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional. Kedua, menjaga stabilitas ekonomi makro dengan

menjaga harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif.

Ketiga yakni meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan untuk dapat keluar dari garis kemiskinan serta mendorong pembangunan kualitas sumber daya manusia. ‘’Peningkatan daya saing juga menjadi satu hal yang menjadi fokus perhatian,’’ ujarnya.

Menko Perekonomian meyakini dengan menerapkan strategi-strategi tersebut ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh antara 5,3 persen hingga 5,6 persen pada 2020 mendatang. Target per-

tumbuhan itu dapat dicapai melalui dukungan investasi yang juga diperkirakan akan meningkat sebesar 7 persen sampai 7,4 persen dan ekspor yang turut naik di angka 5,5 persen hingga 7 persen.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didukung oleh sektor industri yang akan meningkat antara 5 persen sampai 5,5 persen. Sementara tingkat pengangguran pun diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi 4,8 persen sampai 5 persen yang disertai penurunan tingkat kemiskinan di kisaran 8,5 persen hingga 9 persen.(ant)

Bali Post/ant

BERSAMA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Mahfud MD.

Jumat Umanis, 22 November 2019

FIGUR ”Meratengan ring Pasar” PEMKOT Denpasar melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar bersinergi dengan Artha Dyan International College dan ICA megelar kegiatan Cooking Competition bertajuk “Meratengan Ring Pasar” di Area Parkir Pasar Badung, Sabtu (23/11) besok. Kegiatan ini diikuti oleh 10 tim yang masing-masing tim terdiri dari tiga orang peserta. Tim yang sudah terdaftar ikut kegiatan Cooking Competition ini meliputi peserta dari SMKN 3 Denpasar, SMKN 4 Denpasar, SMKN 5 Denpasar, SMK Prasanti Nilayam Kuta, SMK Pariwisata Harapan, SMK PGRI 3 Denpasar, SMK PGRI 4 Denpasar, SMK PGRI 5 Denpasar, dan SMK Duta Bangsa Denpasar. “Tujuan dari kegiatan ini untuk menguji kemampuan dari generasi muda, khususnya dalam kreativitas memasak dan penyajiannya, di samping itu mengenalkan potensi di kawasan heritage Gajah Mada, khususnya Pasar Badung,” ujar Kabid Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar I Wayan Hendaryana Kamis (21/11) kemarin. Dikatakan, teknis dalam pelaksanaannya masing-masing peserta diberikan waktu 1,5 jam untuk memasak dan membeli bahannya langsung di Pasar Badung, untuk selanjutnya akan dinilai oleh juri. “Untuk menyemarakkan suasana, kegiatan ini juga dimeriahkan oleh penampilan kocak Bondres Genta Wisesa, Lolot dan Nanoe Biroe,” katanya. (ara)

Pelaku ’’Skimming’’ Asal Rumania Dituntut Setahun Penjara Denpasar (Bali Post) Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam beberapa bulan ini banyak menangani atau menyidangkan perkara skimming. Kasus skimming ini adalah kasus yang cukup meresahkan, khususnya bagi mereka yang menaruh uangnya di bank. Pelaku pencurian data nasabah bank itu hampir semuanya orang asing.

Kamis (21/11) kemarin, dua orang asing pelaku skimming yakni Florin Cristian Apetrei alias Florin (24) dan Sarghi Renato alias Renato (38) yang berasal dari Rumania disidangkan. Oleh JPU I Made Dipa Umbara, kedua terdakwa hanya dituntut setahun penjara. Mereka juga dituntut pidana denda masing-masing Rp 5 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa di hadapan majelis hakim pimpinan I.A. Adnya Dewi menjerat terdakwa dengan Pasal 46 ayat (1) juncto Pasal 30 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam sidang sebelumnya terungkap, dua orang asing ini melakukan skimming dengan modus menggunakan kartu magnetik strip pada Automatic Teller Machine (ATM) BRI dan BNI. Florin membeli kartu magnetik strip secara online sebanyak 650 lembar pada saksi Suluh Hadi Raharjo seharga Rp 4.500.000. Kartu tersebut kemudian diserahkan kepada Nikolas (DPO) untuk diisi data berupa nomor PIN sebanyak empat angka yang ditulis di belakang kartu.

Setelah kartu selesai diisi PIN oleh Nikolas, para terdakwa kemudian mulai beraksi dengan mendatangi ATM BRI yang berada di Tohpati, Denpasar Timur pada 20 Juli 2019 sekitar pukul 23.30 Wita.

Dalam aksinya, mereka saling berbagi tugas. Florin masuk ke ruang ATM untuk penarikan uang dan Renato mengawasi keadaan di luar. Di sana Florin memasukkan tiga kartu, namun hanya dua kartu yang berfungsi. Dua kartu berhasil melakukan transaksi penarikan masingmasing Rp 2.500.000. Setelah itu, Florin keluar dari ruang ATM menuju ke arah sepeda motornya, sedangkan Renato tetap mengawasi keadaan.

Tak berselang lama setelah melakukan transaksi itulah Florin diamankan polisi. Kala itu Renato sempat kabur sambil membuang kartu-kartu magnetic strip yang ada padanya, namun tetap berhasil ditangkap. Dari tangan keduanya polisi berhasil mengamankan 44 kartu dengan nomor PIN yang bervariasi. (kmb37)

Topik : pengelolaan sampah berbasis sumber

Wakil Dalam Kondisi Kritis

Jaksa Hadirkan Ahli PPATK dan Notaris Denpasar (Bali Post)-

Dua dari tiga terdakwa kasus dugaan penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan korban bos Maspion Group, Kamis (21/11) kemarin hadir dalam agenda sidang pemeriksaan ahli dari PPATK dan notaris. Mereka adalah mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta dan Anak Agung Ngurah Agung.

Sedangkan Wayan Wakil tidak nampak karena dia dalam kondisi kritis dan terbaring lemah di RS Bali Jimbaran. Hal itu diketahui saat kuasa hukum Wakil dan Agung Ngurah Agung, Agus Sujoko mengajukan rekam medis dan surat keterangan dokter kepada majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi. “Majelis hakim, klien kami Pak Wayan Wakil masih sakit dalam perawatan dokter,” ujar Agus Sujoko terkait ketidakhadiran Wayan Wakil dalam sidang kemarin.

Agus Sujoko pun menyerahkan rekam medis yang ditandatangani dokter RS Bali Jimbaran, dr. Siswandi Sp.Pd. Atas kondisi ini, Agus Sujoko berharap majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara dugaan penipuan, penggelapan dan TPPU tersebut bisa mengeluarkan penetapan penghentian perkara Wayan Wakil. “Pak Wayan Wakil sakit permanen, kondisinya kritis. Jangankan hadir di sidang ngomong, bernapas saja susah sekali,” Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

terang pengacara yang dikenal kritis ini. Selain karena faktor usia, Wakil juga menderita diabetes akut.

Sementara itu, JPU I Ketut Sujaya dan kawankawan dalam sidang lanjutan kemarin menghadirkan ahli PPATK, Isnu Yuwana Darmawan. Ia dihadirkan dalam rangka menguak soal dugaan TPPU Sudikerta dan kawankawan.

Ada beberapa keilmuan atau keahlian yang disampaikan Isnu Yuwana Darmawan di hadapan majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi.

Misalnya soal rekening, di mana pengendali rekening itu bukan si pemilik rekening. Ahli mengatakan, modus yang sangat umum dalam perkara TPPU, pelaku tindak pidana tidak akan menggunakan rekeningnya sendiri.

Tujuannya adalah untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut, sehingga pelaku cenderung menggunakan nama orang lain. Begitu pula saat disinggung soal transaksi jual beli tanah, maupun dalam transaksi keuangan sekalipun. “Jika transaksi jual beli, transaksi keuangan itu tergantung objek.

Jika misalnya jual beli tanah dengan mekanismenya yang sah dan legal, tidak ada yang

Bali Post/eka

SIDANG - Terdakwa Ketut Sudikerta berbincang-bincang dengan terdakwa Anak Agung Ngurah Agung saat sidang di PN Denpasar Kamis (21/11) kemarin. salah. Yang salah itu adalah transaksi yang tidak benar, yang ada unsur penipuan dan pembohongan lainnya,” tegas saksi ahli tersebut.

Oleh karena itu, ia memandang jika ada transaksi, apalagi via rekening, si penerima transfer sebaiknya harus mengetahui asal-usul uang tersebut. Intinya, dalam menentukan ada tidaknya TPPU, harus dilihat rangkaian perbuatan tersebut se-

cara utuh. Saat ditanya apakah ahli PPATK ikut dalam menentukan tersangka, baik yang turut serta menikmati hasil dari TPPU? Ahli hanya bisa memberikan analogi saja. Yang menentukan tersangka penyidik, dan yang menyatakan benar salahnya adalah hakim.

Sebelum pihak PPATK yang digali keterangannya atas perkara TPPU, JPU sebelumnya memeriksa

saksi notaris, Agus Sutoto.

Di depan persidangan, saksi menceritakan secara umum tentang sertifikat. Termasuk soal adanya rencana jual beli. Bahkan, ada beberapa orang yang juga sempat menjadi saksi, menanyakan soal sertifikat itu ke saksi. Yang menarik, ia mengaku pernah ditunjukkan sertifikat di dalam mobil. Namun hal itu dibantah langsung Sudikerta. (kmb37)

Jalin Kemitraan Guna Terpeliharanya Pencuri Pistol Kapolsek Keamanan yang Kondusif Dibui Dua Tahun Denpasar (Bali Post)Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G, S.I.P, didampingi Aster Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf. Jems A. Ratu Edo, dan sejumlah staf penerangan Kodam IX/ Udayana melakukan simakrama dengan insan pers di Bali, Kamis (21/11) kemarin.

Kapendam Kolonel Jonny Harianto dalam kesempatan itu menjelaskan, pihaknya berharap tetap terpelihara silahturahmi antara Pendam dengan media, baik media cetak, elektronik maupun online. “Selama ini sudah berjalan cukup harmonis. Juga terjalin komunikasi yang bersahabat, dan mampu dalam penyajian dengan data yang akurat,” tandas Kolonel Jonny Harianto.

Ke depan, antara media dengan pendam bisa meningkatkan kemitraan. Sehingga bisa sama-sama membangun bangsa ini, terutama dalam hal terpeliharanya keamanan yang makin kondusif. “Pemberitaan yang positif juga dapat membangun dan memotifasi masyarakat untuk menuju yang lebih baik,” kata perwira melati tiga itu.

Sementara itu, Aster Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf. Jems A. Ratu Edo mengapresiasi dan menilai sangat penting adanya silahturahmi antara media dengan Pendam IX/ Udayana ini. Pasalnya, insan pers bisa mebawa misi dan menjadi corong TNI Angkatan Darat. Sehingga dengan tersampaikannya segala bentuk informasi, bisa berdampak bahwa tujuan dan program yang dimiliki TNI Angkatan Darat dapat tersampaikan.

“Tentunya semua ini harus didukung semua lapisan masyarakat. TNI ada bersama rakyat.

Kami yakin silahturahmi atau simakrama ini sangat baik, dan ke depannya bagaimana supaya tugas pokok itu tercapai. Termasuk tugas teritorial,” tegasnya.

Ia menambahkan, media berperan besar dalam hal penguatan strategi Angkatan Darat, serta menguatkan hubungan TNI dengan masyarakat. “Ini juga tercermin dari salah satu kebijakan Presiden. Yakni harus mendukung iklim stabilitas keamanan yang baik sehingga

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kolonel Inf. Jems A. Ratu Edo mengatakan, pihaknya setiap tahun ada sekitar 12 kali kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa. Pihaknya berharap adanya corong media untuk penyampaian informasi yang positif, tentunya didasari tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat luas. (kmb37)

Bali Post/kmb37

SIMAKRAMA - Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G, S.I.P. didampingi Aster Kasdam IX/Udayana Kolonel Inf. Jems A. Ratu Edo di sela-sela simakrama dengan insan media di Bali, Kamis (21/11) kemarin.

Denpasar (Bali Post)Pencuri pistol Kapolsek Kota Negara, Jembrana Kompol I Ketut Maret di areal parkir Pura Sakenan, Serangan, Denpasar Selatan, terdakwa I Wayan Soma alias Yeremia (45) dijatuhi hukuman selama dua tahun penjara, Kamis (21/11) kemarin. Majelis hakim pimpinan I Made Pasek menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP. Yakni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. JPU Cok Intan Merlany Dewie yang sebelumnya menuntut supaya terdakwa dihukum tiga tahun penjara.

Sebelumnya aksi pelaku dilakukan pada 3 Agustus 2019 sekitar pukul 21.15 Wita di tempat parkiran mobil Pura Sakenan, Desa Serangan, Denpasar Selatan. Dijelaskan jaksa, pria asal Klungkung itu ditangkap setelah mengambil barang berupa tas kulit warna hitam yang berisikan satu unit senpi jenis HS-9 Cal 9X19, H190073 warna hitam Made In Crotia, 4 butir peluru, KTP, SIM C, KTA Polri, dan 3 buah kartu ATM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I Ketut Maret.

Dijelaskan, awalnya terdakwa datang ke Pura Sakenan

untuk sembahyang. Setelah selesai bersembayang, terdakwa jalan-jalan di seputaran areal parkiran mobil dan melihat mobil Daihatsu Taft Jeep warna hijau DK 1904 RT sedang parkir dengan kondisi pintu di bagian kemudi tidak tertutup rapat. Saat itulah niat terdakwa muncul dan melakukan aksi pencurian. Berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa bergegas pergi dan mencari ojek di Jembatan Suwung Bantan Kendal. Setelah itu terdakwa memeriksa isi tas dan melihat satu pucuk senpi. Terdakwa mengambil senpi itu dan menyelipkannya di pinggang, sedangkan tas berserta isi tas lainnya dibuang ke sungai.

Selanjutnya terdakwa menuju Pasar Kreneng untuk menjual senpi berisi empat butir peluru itu. Terdakwa menjual senpi itu kepada Kadek Sudarma, yang awalnya dilakukan pembayaran Rp 500 ribu. Namun malamnya pembeli membatalkan pembelian senpi itu karena mengetahui pistol itu asli.

Terdakwa dan Sudarma bertemu pada 4 Agustus 2019 di dekat Pura Goa Lawah Klungkung. Saksi Sudarma menyerahkan senpi tersebut kepada terdakwa yang akhirnya membawa senpi tersebut ke GOR Lila Buana dengan maksud untuk disembunyikan dengan cara dikubur. Akhirnya polisi mengendus informasi itu dan pelaku ditangkap. (kmb37)

Maksimalkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat

PIP Humas Pemkot Denpasar Sambangi MPP Batam

Bali Post/ara

CENDERAMATA - Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara bersama Sekda Kota Batam Jefridin bertukar cenderamata dan berfoto bersama usai pelaksanaan kunjungan kerja PIP dan Peningkatan Wawasan SDM Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (21/11) kemarin.

PELAYANAN publik merupakan sebuah elemen penting dalam tata kelola pemerintahan. Pemkot Denpasar secara berkelanjutan terus memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Salah satunya adalah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma Kota Denpasar yang telah diresmikan pada tahun 2018.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan penerapan MPP tersebut, Pemkot Denpasar melalui Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar menggelar Pekan Informasi dan Peningkatan Wawasan SDM dengan menyasar MPP Kota Batam. Kedatangan rombongan Pemkot Denpasar yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara ini diterima Sekda Kota Batam Jefridin di Kantor Wali Kota Batam,

Kamis (21/11) kemarin. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BP2RD Raja Azmansyah serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkot Batam serta OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar, serta Forum Wartawan Kota Denpasar.

Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengatakan, pelaksanaan kunjungan studi banding ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan publik di Kota Denpasar. Hal ini sesuai dengan prestasi yang ditorehkan Pemkot Batam yang menyandang predikat A plus untuk MPP. Selain itu, keberhasilan Batam menjadi Kota Investasi terbaik se-Indonesia, serta berbagai inovasi yang dimilikinya ini juga patut menjadi percontohan untuk meningkatkan iklim investasi

di Kota Denpasar. ‘’Tentu dari kegiatan ini dapat menambah referensi Pemkot Denpasar untuk memberikan pelayanan prima dan maksimal bagi masyarakat, serta meningkatkan iklim investasi dan mewujudkan Denpasar bebas korupsi,’’ ujarnya.

Wali Kota Batam Mohamad Rudi dalam sambutan yang dibacakan Sekda Kota Batam Jefridin menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Kota Batam sebagai lokasi kunjungan kerja. Tentunya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang tukar inovasi untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

Dikatakan, di Kota Batam beragam inovasi terus digalakkan guna memaksimalkan pelayanan dan menghindari penyelewengan sebagai bentuk komitmen

anti korupsi. Beberapa di antaranya yakni penerapan Transaksi Non-Tunai, pemasangan Alat Perekam Transaksi Usaha Online, SKPD Online, SP2D Online dan Mal Pelayanan Publik Kota Batam dengan 354 layanan perizinan dan nonperizinan dari 35 instansi yang menyandang predikat A+ (plus) dari Kemen-PAN RB. Beragam inovasi ini memberikan trend positif peningkatan PAD Kota Batam selama tiga tahun terakhir dan menjadikan Batam sebagai Kota Investasi terbaik di Indonesia. ‘’Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Batam sebagai lokasi kunjungan kerja.

Hal ini diharapkan mampu menjadi ajang tukar inovasi untuk mewujudkan pelayanan maksimal bagi masyarakat,’’ paparnya. (ara)

Jumat Umanis, 22 November 2019

Bupati Giri Prasta Ikut Deklarasikan Gerakan Penyelamatan Aset Negara Se-Provinsi Bali

DEKLARASI - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengikuti Deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Negara di ruang Sasana Dharma Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Bali, Kamis (21/11) kemarin.

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta ikut mendeklarasikan Gerakan Penyelamatan Aset Negara bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali, Gubernur Bali diwakili Sekprov I Dewa Made Indra, Bupati/Wali Kota se-Bali, Kepala Kejaksaan Negeri se-Bali dan Kepala Kantor Pertanahan se-Bali. Acara yang dirangkaikan dengan launching Satgas Pengamanan Investasi dan Usaha yang mengambil tema ‘’Bersama Jaksa Ayo Selamatkan Aset Negara’’ ini dilaksanakan di ruang Sasana Dharma Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Bali, Kamis (21/11) kemarin. Pada kegiatan tersebut Bupati Giri Prasta didampingi Kepala BPKAD Badung I Ketut Gede Suyasa, Kabag Hukum dan HAM I Komang Budi Argawa dan Kabag Humas Made Suardita.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Idianto mengatakan, kegiatan ini diprakarsai oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali dalam upaya penyelamatan aset negara yang bertujuan untuk kepentingan dan mengem-

balikan aset negara yang telah hilang. Sebab, sudah banyak aset negara yang beralih kepemilikan dan tidak jelas. ‘’Semoga dengan deklarasi ini segera menyebar dan masif serta diikuti kota dan kabupaten seluruh Indonesia,’’ ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Dewa Made Indra dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bupati/Wali Kota seBali karena mempunyai komitmen yang sama dan luar biasa dengan hati nurani yang tulus melakukan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat guna menyelamatkan aset negara di Provinsi Bali. ‘’Momentum ini merupakan sesuatu yang spesial yang digagas oleh Kejati Bali,’’ ujar Dewa Made Indra.

Kegiatan tersebut diisi dengan pembacaan Deklarasi Bersama Gerakan Penyelamatan Aset Negara dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali Idianto diikuti oleh para Bupati/Wali Kota se-Bali, Kepala Kejaksaan Negeri se-Bali

dan Kepala Kantor Pertanahan seluruh kabupaten/kota se-Bali dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi bersama.

Bupati Giri Prasta usai menandatangani deklarasi bersama mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, dengan momentum ini aset yang menjadi bagian pelengkap dari laporan keuangan akan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berguna untuk membangun paradigma antara Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum di Bali guna bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi untuk pengamanan aset negara. ‘’Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi kegiatan ini yang diprakarsai Kejati Bali dan kami di Badung sudah pasti melakukan hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan penyelamatan dan penataan aset yang kita miliki. Ini juga menandai kinerja dan komitmen Kejati sangat baik dalam

penyelamatan aset pemerintah.

Mari kita tata dan lakukan yang terbaik untuk aset-aset pemerintah,’’ ujarnya seraya menambahkan, kalau di Badung memiliki aset yang cukup banyak tentu harus ditata dengan baik dan serius.

Ditambahkannya, dengan deklarasi ini, Badung dan seluruh kabupaten/kota di Bali dapat berbenah dengan komitmen yang tinggi ikut mendukung gerakan deklarasi demi penyelamatan aset negara agar jelas dan tidak pindah ke tangan orang lain. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan melakukan yang terbaik dan bersungguh-sungguh.

Di acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama dan penyematan pin bagi Satuan Tugas Penyelamatan Aset Negara, serta penyerahan sertifikat hak milik tanah kepada Kejaksaan Tinggi Bali oleh Pemprov Bali yang diserahkan oleh Sekprov Bali I Dewa Made Indra kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Idianto. (ad557)

camatan Mengwi, yaitu Desa Pererenan Rp 898.055.00 dan Desa Tumbak Bayuh sebesar Rp 991.860.000.

Dikatakannya lebih lanjut, penggunaan dana desa akan diawasi penuh oleh BPKP. Pemerintah Desa wajib melaporkan penggunaan dana desa tiap bulan. Bila tidak dilaporkan, maka pencairan tahap berikutnya tidak bisa dilakukan. ‘’Pembagiannya tiga kali dalam setahun. Tapi kalau belum ada laporan, tahap selanjutnya tidak dicairkan,’’ tegasnya seraya menyebutkan, target pencairan dana desa di awal tahun 2020. (kmb27)

Mangupura (Bali Post) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diwajibkan untuk bekerja secara profesional dalam rangka melayani dan memberikan informasi yang diminta masyarakat. Untuk itu, PPID harus terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang prima sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

Seperti yang disampaikan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Selamatta Sembiring, pihaknya ingin memberikan kesadaran dan pemahaman agar PPID bisa sepenuh hati memberikan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik. Menurut-

nya, akses kepada informasi publik adalah hak dari seluruh masyarakat sehingga diharapkan tidak ada rasa berat hati dari para PPID dalam melayani masyarakat. ‘’Informasi itu termasuk informasi yang harus terus diperbarui oleh petugas PPID melalui website,’’ katanya, Rabu (20/11).

Ia menjelaskan, Keterbukaan informasi akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung dua faktor yaitu ada masyarakat dan ada badan publik. Keterbukaan informasi, menurut Selamatta Sembiring tidak akan dapat berjalan dengan baik kalau hanya dari satu sisi saja dari masyarakat saja atau badan publik saja.

Ia mencontohkan, saat ini di badan publik khususnya pemerintah di tingkat provinsi dan kementerian sudah memiliki PPID. Termasuk di kota/kabupaten juga hampir seluruhnya sudah terdapat PPID yang profesional.

Namun hal tersebut dinilai masih kurang karena menurutnya animo masyarakat untuk mengakses informasi kepada badan publik juga merupakan hal yang harus dipacu. ‘’Seprofesional apapun petugas PPID kalau tidak pernah dimintai informasi oleh masyarakat juga percuma. Karena ilmu yang telah mereka miliki tidak dapat dipraktikkan,’’ ujarnya. (kmb23)

2020, Dana Desa Rp 56 Miliar Lebih

Mangupura (Bali Post) –

Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menaikkan alokasi dana desa hingga Rp 400 triliun di tahun 2020. Khusus Kabupaten Badung akan memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp 56.217.010.000. Jumlah ini meningkat 7,69 persen dari tahun 2019 yang sebesar Rp 52.584.767.000.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Badung I Putu Gede Sridana, Kamis (21/11) kemarin, membenarkan adanya kenaikan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN. Karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh Perbekel untuk segera melengkapi dan menyetorkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2019. ‘’Bantuan dana desa yang

dari pusat secara umum naik rata-rata sembilan persen.

Tapi salah satu syarat dana desa bisa dicairkan apabila laporan pertanggungjawabannya sudah beres. Karena itu, saya mengimbau para Perbekel segera melengkapi pertanggungjawaban 2019,’’ ungkapnya.

Dipaparkannya, ada 46 desa di Badung yang mendapat dana desa. Mekanisme pembagian disesuaikan petunjuk

pusat. Besaran dana yang diterima masing-masing desa, kata birokrat asal Denpasar ini bervariasi. Namun secara umum rata-rata tiap desa kecipratan Rp 1 miliar lebih.

Hanya dua desa yang mendapatkan alokasi di atas Rp 2 miliar, yakni Desa Belok Sidan sebesar Rp 2.231,903.000 dan Desa Pelaga sebesar Rp 2.052.740.000.

Kemudian untuk alokasi terkecil diterima dua desa di Ke-

PPID Diminta Tingkatkan Animo Masyarakat Akses Informasi Publik

Sanksi Pelanggaran Reklame Perlu Dievaluasi Masih Ada Upah Karyawan di Bawah UMK Mangupura (Bali Post) Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Kabupaten Badung menemukan masih terdapat perusahaan di Badung yang belum memenuhi ketentuan membayar pekerja sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Parahnya, sebagian besar faktor penyebabnya lantaran masalah keuangan perusahaan yang membengkak akibat biaya operasional yang tinggi. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti aturan UMK pun diminta segera mengajukan penangguhan ke instansi terkait.

Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Kabupaten Badung Wayan Suyasa mengatakan, seharusnya UMK tersebut adalah grade perusahaan dari 0 hingga 1 tahun, sehingga perusahaan wajib membayarkannya. Namun kenyataannya masih ada perusahaan yang membayar upah di bawah UMK. ‘’Sebenarnya ada dasar hukumnya kalau tidak membayar sesuai UMK, yakni mereka (perusahaan) harus membuat surat dasar-dasar mereka tidak melaksanakan upah sesuai dengan UMK. Atau intinya melakukan penangguhan,’’ ungkap Wayan Suyasa, Kamis (21/11) kemarin.

Menurutnya, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membayar upah pegawai sesuai UMK tercatat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pihaknya melaksanakan sidak ke beberapa perusahaan yang ada di Badung setiap tiga bulan sekali, guna memastikan aturan UMK dilaksanakan.

Seperti diketahui, Gubernur

Bali Wayan Koster telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Bali. Di Kabupaten Badung, besaran UMK sudah dipastikan akan mengalami peningkatan sesuai dengan acuan ketentuan PP No. 78 Tahun 2015.

UMK Badung tahun 2020 sebesar Rp 2.930.092,64 sehingga naik 8,51 persen dari tahun 2019 yang sebesar Rp 2.700.297,34. Kenaikan itu pun sudah berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Badung.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Ida Bagus Oka Dirga mengungkapkan, penetapan UMK dari provinsi dilakukan kemarin. Hanya saja secara resmi pihaknya belum mendapatkan surat dari provinsi.

Dia mengatakan, jika sudah ada penetapan UMK perusahaan wajib mematuhinya. Jika tidak, perusahaan wajib melakukan penangguhan. Penangguhan disampaikan 10 hari sebelum UMK mulai diberlakukan. ‘’UMK kan sudah ditetapkan, Kalau misalkan perusahaan tak bisa membayar dengan besaran yang akan berlaku tahun 2020, maka mulai sekarang mereka bersurat ke kita untuk mengajukan penangguhan,’’ tegasnya.

Ditanya apakah ada perusahaan di Badung yang membayar upah karyawan di bawah UMK, pihaknya menjawab secara normatif. ‘’Selama ini belum ada yang mengajukan penangguhan. Jadi secara normatif kan tidak ada,’’ pungkasnya. (kmb27)

Bali Post/dok

PENERTIBAN - Penertiban reklame yang dilakukan petugas Satpol PP Badung.

Mangupura (Bali Post) Satpol PP Badung mengusulkan revisi Peraturan Bupati Badung Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung. Sebab, ada pasal yang dapat dijadikan celah bagi pelanggar untuk membebankan biaya pembongkaran reklame kepada pemerintah. Usulan tersebut mendapat dukungan kalangan dewan.

Anggota DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengungkapkan, pasal jaminan bongkar reklame tidak memberikan efek jera. Bahkan kesannya justru mendukung pelanggaran.

Namun pasal yang menurut Anom Gumanti lebih tepat dievaluasi kembali adalah pasal terkait sanksi administrasi dan denda. Pengaturan sanksi denda dinilainya akan jauh lebih efektif dibandingkan jaminan bongkar. Penetapan sanksi juga harus melalui kajian mendalam.

Menurutnya usulan revisi tersebut merupakan upaya agar penertiban reklame tidak sampai membebani APBD. Dalam hal ini dia menilai perlu ada penegasan komitmen dan evaluasi yang ketat ketika pengusaha mengajukan izin.

Instansi yang membidangi perizinan menjadi leading sector untuk hal ini.

Pengusaha harus dimintai komitmennya agar ketika yang bersangkutan melanggar, harus membersihkan reklamenya sendiri. ‘’Jika pemilik tidak bisa membersihkan propertinya, maka inilah yang diberikan sanksi,’’ kata Anom Gumanti.

Dia juga menyoroti pengawasan keberadaan reklame. Jika ada yang terindikasi melanggar, penertiban harus segera dilakukan. Apalagi aturan sudah jelas, bahkan zona pendirian reklame pun sudah diatur. Anom Gumanti menegaskan, jangan sampai ada kesan pelanggaran dibiarkan sebab hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah. (kmb)

ASN Diharapkan Jadi Contoh Perangi Narkoba Mangupura (Bali Post) Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan bisa memberikan contoh antinarkoba. Hal itu ditegaskan Camat Kuta Selatan I Made Widiana saat berlangsungnya

Bali Post/ist

TES URINE Tes urine yang digelar di kantor Camat Kuta Selatan, Kamis (21/11) kemarin.

tes urine di kantor Camat Kuta Selatan, Kamis (21/11) kemarin.

Menurut Widiana, tes urine tersebut diikuti 57 pegawai Kantor Camat Kuta Selatan. Tes urine ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kabupaten Badung. Tujuannya mewujudkan ASN bersih dari narkoba. ‘’Hasil tes urine, secara keseluruhan hasilnya negatif,’’ bebernya.

Guna menyebarluaskan pemahaman tentang bahaya narkoba, pihaknya akan mendatangi ban-

jar-banjar. Pihaknya bersama instansi terkait akan memberikan pemahaman bahaya narkoba, khususnya kepada generasi muda. ‘’Bersama-sama akan kita perangi. Awasi anak-anak kita supaya jangan sampai terpapar oleh penggunaan narkoba,’’ tegasnya.

Pihaknya juga mengaku siap mem-back-up BNN apabila ada program pencegahan narkoba demi generasi muda yang lebih baik. ‘’Tentunya jangan sampai generasi muda terpapar narkoba,’’ kata Widiana. (kmb23)

Jumat Umanis, 22 November 2019

A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Kuliah Umum FH Unwar

FGD LPPM Unhi Denpasar

Notaris sebagai Pengemban Layanan Amanat Pemetaan Tipologi Karakteristik Kepercayaan dalam Transaksi Elektronik Potensi Desa Adat di Bali ERA revolusi industri 4.0 ditandai dengan basis digital (online). Segala bentuk kegiatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Bahkan, transaksi dapat dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, Undang-undang ITE tentang transaksi elektronik sangat urgen dibutuhkan untuk melindungi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi elektronik.

Notaris sebagai pengemban layanan publik mempunyai andil besar dalam transaksi elektronik tersebut, sehingga kedua belah pihak merasa aman dan nyaman dalam melakukannya.

Hal inilah yang dibahas Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) dalam kuliah umum bertajuk ‘’Notaris sebagai Pengemban Layanan Amanat Kepercayaan (Trust Services) dalam Transaksi Elektronik’’ di ruang Jayasingha Mandapa FH Unwar, Kamis (21/11) kemarin. Kuliah umum ini menghadirkan narasumber pakar cyber law yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. Kuliah umum diikuti mahasiswa S-1 dan S-2 Ilmu Hukum, serta mahasiswa S-2 Magister Kenotariatan.

Dekan FH Unwar Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. mengatakan kuliah umum yang digelar sekaligus untuk melakukan penjajakan kerja sama yang intensif dan efektif dengan FH UI. Dijelaskan, saat ini transaksi elektronik banyak dilakukan oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan instrumen secara yuridis untuk melandasi transaksi e-commerce atau elektronik tersebut. Hal ini sangat penting untuk membuktikan keabsahan transaksi ketika persoalan hukum muncul. Di sisi lain, dari aspek hukum kenotariatan, notaris sebagai pelayan publik yang membuat akta di hadapan para pihak harus sesuai dengan Undang-undang

KULIAH UMUM - Dekan FH Unwar Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. (tengah) didampingi para Wakil Dekan dan para dosen FH Unwar berfoto bersama narasumber Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (6 dari kanan) pada kuliah umum, Kamis (21/11) kemarin.

Jabatan Notaris. ‘’Inilah yang diperlukan penyesuaian perundang-undangan tentang Undang-undang Jabatan Notaris dengan Undang-undang ITE dan juga dengan Undang-undang Perdagangan atau e-commerce.

Apalagi, e-commerce ini sudah menjadi sebuah kebutuhan di era global saat ini bahwa orang-orang tidak lagi tukar-menukar barang dengan barang, barang dengan uang secara langsung, tetapi sudah kebanyakan transaksi ini dilakukan melalui elektronik atau dengan bahasa lain e-commerce atau perdagangan melalui elektronik,’’ tandas Dr. Budiartha.

Oleh karena itu, lanjut Budiartha, dibutuhkan suatu pengaturan agar keabsahan transaksi elektronik ini memiliki kekuatan secara hukum apabila terjadi persoalan di kemudian hari. Melalui kuliah umum ini, diharapkan mampu menambah wawasan para mahasiswa Ilmu Hukum dan Kenotariatan tentang peran notaris sebagai pejabat publik

KPK Perpanjang Penahanan Imam Nahrawi Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan M e n t e r i P e m u d a d a n O l a hraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR), tersangka kasus suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

‘IMR diperpanjang penahanan selama 30 hari ke depan, dari 26 November 2019 sampai 25 Desember 2019,’’ ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (21/11) kemarin.

Terkait perpanjangan penahanan itu, Imam pada Kamis kemarin telah mendatangi gedung KPK. Usai keluar dari gedung KPK, Imam mengharapkan agar Indonesia bisa sukses dalam ajang SEA Games 2019 di Filipina. ‘’Doakan ya nanti Indonesia menyongsong SEA Games 2019 di Filipina, semoga berhasil ya,’’ katanya.

Diketahui, KPK pada Rabu (18/9) lalu telah menetapkan Imam dan Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Imam sebagai tersangka. Imam diduga menerima uang dengan total Rp 26,5 miliar.

Uang tersebut diduga merupakan committment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait. Selain itu, tersangka Imam juga telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, hakim tunggal Elfian dalam putusannya yang dibacakan, Selasa (12/11), menolak seluruh permohonan praperadilan Imam. (ant)

Garut (Bali Post) Seorang pelajar kelas VI SD Negeri Samarang meninggal dunia setelah beberapa kali disengat sejumlah tawon di kampungnya, Desa Cikedokan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (20/11) sore. ‘’Satu orang korban atas nama Armi meninggal dunia tadi malam,’’ kata Komandan Koramil Bayongbong Kapten Inf. Jaja kepada wartawan di Garut, Kamis (21/11) kemarin.

Ia menuturkan, sejumlah tawon menyerang empat anak yakni Armi (11), Saeful Ulum (12), pelajar kelas VII SMPN 2 Bayongbong, Rizki (11), pelajar kelas VI SD Mekarsari, Elzar (9), pelajar kelas IV SD Samarang. Mereka, lanjutnya, diserang sejumlah tawon karena merusak sarangnya yang berada di salah satu rumah warga di Kecamatan Bayongbong. ‘’Semuanya satu kampung dari Nangela, mereka disengat karena mengusik sarang tawon,’’ katanya.

Alasan anak-anak mengusik sarang tawon itu, kata Jaja, karena selama ini keberadaan tawon tersebut seringkali mengganggu warga setempat. Mereka, lanjutnya, menusukkan kayu ke sarang tawon hingga akhirnya sejumlah tawon keluar dan menyerang anak-anak hingga akhirnya mengalami luka lebam akibat sengatan

tawon. ‘’Tawon-tawon itu langsung menyerang dan menyengat keempat pelajar tersebut,’’ katanya.

Akibat serangan tawon itu, seluruh korban lari ke rumah meminta bantuan hingga akhirnya harus dibawa ke puskesmas setempat untuk mendapatkan penanganan medis. ‘’Untuk Armi (korban meninggal) dan Elzar yang kakak beradik ini oleh orangtuanya dibawa ke Klinik Cisanca, namun pada malam harinya korban meninggal dunia,’’ katanya.

Seorang korban, Rizki, mengataka, peristiwa itu bermula setelah pulang dari madrasah kemudian sepakat untuk menyingkirkan sarang tawon yang selama ini meresahkan bahkan menyerang warga. Rizki dan teman-temannya melengkapi diri dengan membawa kardus untuk menutupi kepala ketika tawon menyerang, namun akhirnya kardus tersebut tidak mampu melindungi serangan tawon. ‘’Ada tawon masuk ke kardus, lalu dibuka (kardus) tawon langsung nyerang, semua pada lari,’’ kata Rizki yang mengalami sengatan di kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Akibat peristiwa itu, jajaran TNI dan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut menyingkirkan sarang tawon tersebut agar tidak membahayakan warga lainnya. (ant)

Siswa SD di Garut Meninggal Tersengat Tawon

yang dipercaya dalam pembuat akta transaksi elektronik.

Dr. Edmon Makarim mengatakan, saat ini UU ITE tentang transaksi elektronik di Indonesia sudah sangat memadai. Hal ini berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya suatu transaksi elektronik adalah pemberlakuan pasal 1320 KUHP Perdata yang diperjelas dengan pengaturan lebih lanjut dari penerapannya.

Maka, dalam PP 82 tertuang bagaimana pasal 1320 KUHP Perdata dijalankan.

Selain itu, dalam perkembangannya UU ITE juga ada penambahan dari segi UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang diamanatkan ada peraturan pemerintah tentang transaksi perdagangan manusia melalui sistem elektronik yang merupakan komplementer dari UU ITE. Menariknya, sejarah mencatat bahwa UU ITE juga dikenal sebagai Omnibus Law. (ad556)

LEMBAGA Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia (LPPM Unhi) Denpasar bekerja sama dengan Bappeda Litbang Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD), Kamis (21/11) kemarin. FGD yang dihadiri sejumlah tokoh adat, praktisi, akademisi dan stakeholder terkait ini mengangkat tema ‘’Pemetaan Tipologi Karakteristik Potensi Desa Adat di Bali’’. Ada sejumlah hal menarik dalam FGD tersebut. Salah satunya adalah masih rendahnya tingkat pendidikan prajuru Desa Adat.

Ketua LPPM Unhi Denpasar Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H. mengatakan hasil survei yang melibatkan 1.262 desa adat sebagai responden (dari 1.493 desa adat di Bali) bahwa tingkat pendidikan prajuru desa adat 70% masih berpendidikan SMA ke bawah, dan hanya 30% berpendidikan S-1 hingga S-3.

Secara rinci, prajuru desa adat berpendidikan SD sebanyak 130 orang (10,4%), SMP sebanyak 154 orang (12,3%), SMA/sederajat sebanyak 529 orang (42,2%), D-1/D-2/D-3/D-4 sebanyak 79 orang (6,3%), S-1 sebanyak 291 orang (23,3%), S-2 sebanyak 63 orang (5,0%), dan S-3 sebanyak 3 orang (0,2 %).

Padahal, dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah di tingkat lokal diperlukan SDM yang berkualitas yang memahami tentang tata kelola dan manajemen desa adat guna pembangunan desa adat ke depannya. ‘’Inilah yang menjadi PR (pekerjaan rumah - red) kita ke depannya,’’ tegas Sastra Wibawa.

Selain itu, katanya, dalam penelitian yang dilakukan juga ditemukan masih banyak desa adat yang perlu mempunyai payung hukum yang kuat. Apalagi, 47% desa adat yang diteliti memiliki tradisi adat yang unik yang perlu dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan ke depannya.

FGD - Suasana FGD ‘’Pemetaan Tipologi Karakteristik Potensi Desa Adat di Bali’’ yang digelar LPPM Unhi Denpasar, Kamis (21/11) kemarin.

Di samping juga pada bidang pawongan, 89,7% atau 1.122 desa adat memiliki kekayaan dan hampir 80% belum digarap secara maksimal. Apalagi, berdasarkan pemetaan tipologi, desa adat di Bali memiliki tipe-tipe atau karakteristik tersendiri. Seperti desa adat di daratan yang memiliki karakter ekonomi sawah dengan sistem irigasi, desa adat pegunungan (Bali Aga) yang tidak terikat sistem kasta, namun dibedakan dalam kedudukan peran sematamata atas dasar ulu-upad, yaitu dilandasi atas kesenioran atau perkawinan.

Melihat kondisi tersebut, Rektor Unhi Denpasar Prof. Dr. drh.

I Made Danriyasa, M.S. berharap agar prajuru desa adat atau masyarakat Hindu Bali untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di Unhi Denpasar, minimal S-1. Apalagi saat ini, Unhi Denpasar memiliki Prodi Hukum Adat yang nantinya akan dapat meningkatkan kualitas pemahaman prajuru desa adat. Baik ten-

tang bagaimana cara tata kelola dan manajemen desa adat dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah di tingkat lokal. ‘’Hasil penelitian ini akan dijadikan dasar dalam melakukan program pendampingan desa adat yang rencananya akan melibatkan mahasiswa pada program KKN tematik tahun 2020,’’ tandas Prof.

Damriyasa.

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A. mengatakan, pemerintah yang cerdas, apabila mampu menangani permasalahan yang ada di desa adat. Oleh karena itu, prajuru desa adat sebagai kepanjangan tangan pemerintah di tingkat lokal harus mempunyai kualitas pengetahuan tentang tata kelola dan manajemen desa adat yang baik. Diharapkan pemerintah agar bisa memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada para prajuru desa adat. Apalagi, Unhi Denpasar telah memiliki Prodi Hukum Adat. (ad558)

Bangun TPS, Badung Manfaatkan Lahan di Terminal Mengwi

Mangupura (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten Badung bakal membangun Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di lahan dekat Terminal Mengwi, Desa Mengwitani. Pemerintah setempat memiliki kewajiban menyediakan izin, dan membatasi volume sampah sesuai kesepakatan, menyediakan lahan sudah diperkeras dengan beton, pagar pengaman dan keamanan.

TPS tersebut akan dikelola pihak ketiga. Dari presentasi yang disampaikan PUPR, sistem pembakaran sampah menggunakan tungku pembakar dengan menggunakan kontener 20 fit dilapisi baja tahan api. ‘’Kapasitas alat ini 5 ton sampah per jam,’’ ungkap Kepala PUPR Badung IB Surya Suamba yang dikonfirmasi, Kamis (21/11) kemarin.

Kelebihan sistem ini, menurutnya, sampah yang dapat dikelola adalah sampah biomasa (kayu, bambu, dan agrikultur lainnya) dan sampah rumah

tangga, bahan bakar ramah lingkungan, penyediaan peralatan sesuai dengan waktu yang tersedia, sesuai dengan metode desentralisasi yang dikembangkan Kabupaten Badung.

Disinggung mengenai tipping fee, Surya Suamba menjelaskan sudah disetujui pengguna besarnya Rp 500 per kg sampah atau dengan volume setara.

Desa akan mendapatkan pembagian dari tipping fee. Soal siapa pihak ketiga yang akan diajak kerja sama, pihaknya menjelaskan telah meminta petunjuk

tim TP4D Kejaksaan. Hasilnya, karena sifatnya darurat dan tergolong bencana sosial, maka tidak dilakukan pelelangan. Kapan alat ini akan mulai beroperasi? ‘’Jika semua berjalan lancar, pertengahan Desember ini sudah bisa beroperasi,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Kadis DLHK Badung I Putu Eka Merthawan menjelaskan lahan di Mengwitani yang akan digunakan sekitar 2 hektar. ‘’Di sana (Terminal Mengwi - red) akan ada TPS yang dikelola pihak ketiga, dan TPST 3R milik DLHK,’’ ungkapnya. Untuk jum-

lah sampah yang akan dikelola sekitar 500 ton per hari, yaitu 300 ton sampah umum yang diangkut DLHK, dan sisanya 200 ton smpah dari desa-desa dan sampah oleh jasa pengangkutan sampah swasta.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa mengungkapkan, Pemkab Badung menyiapkan anggaran Rp 9 miliar untuk menyelesaikan masalah darurat sampah. Anggaran ini diambil dari pos belanja tak terduga APBD tahun 2019. Tahun 2020, desa dan kelurahan diwajibkan memiliki TPST 3R, di mana pembangunannya menggunakan dana penyisihan PHR ke desa, sedangkan untuk kelurahan akan diberikan dana pendampingan. (kmb27)

Bali Post/dok

SAMPAH - Pantai Kuta dikotori kiriman sampah beberapa waktu lalu. Di tengah hamparan sampah, sejumlah wisatawan hendak bermain surving.

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

Jumat Umanis, 22 November 2019

RAPAT - Presiden Joko Widodo berbicara saat memimpin rapat terbatas dengan agenda Program Kesehatan Nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11) kemarin.

Bali Post/ant

Pemerintah Keluarkan Rp 115 Triliun

Jokowi Minta Manajemen Tata Kelola BPJS Dibenahi

Jakarta (Bali Post) -

Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah sudah mengeluarkan Rp 115 triliun untuk membantu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 2018. ‘’Perlu juga saya sampaikan hingga 2018 pemerintah sudah mengeluarkan dana kurang lebih Rp 115 triliun, belum lagi iuran yang disubsidi pemerintah daerah ada 37 juta (jiwa) dan anggota TNI/Polri 17 juta (jiwa). Artinya, yang sudah disubsidi pemerintah sekitar 150 juta jiwa,’’ kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan agenda Program Kesehatan Nasional yang dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kamis (21/11) kemarin.

Ia menyampaikan Rp 115 triliun tersebut angka yang sangat besar. Untuk itu, ia meminta manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki. Ber-

dasarkan laporan terakhir yang diterimanya, jumlah anggota Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat sudah mencapai 222 juta, dari sebelumnya 133

juta pada 2014. ‘’Dari jumlah keseluruhan itu, 96 juta adalah masyarakat yang tidak mampu yang digratiskan pemerintah. Iurannya dibantu,’’ tambahnya.

Jakarta (Bali Post) M a n t a n K a p o l s e k K ebayoran Baru AKBP Benny Alamsyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. ‘’Ya sudah,’’ kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Kamis (21/11) kemarin.

Kombes Yusri mengatakan, Benny saat ini

ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. ‘’Sudah ditahan sejak 21 Agustus lalu,’’ ungkap Yusri.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono membenarkan jika alasan pencopotan Benny dari jabatannya sebagai Kapolsek

Kebayoran Baru adalah akibat kasus penyalahgunaan narkoba. ‘’Makanya saya perintahkan dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan kemudian jabatannya dicopot,’’ ujarnya.

Selain terbukti positif mengonsumsi narkoba, petugas juga menemukan empat paket sabu-sabu saat menggeledah ruang kerja Benny. (ant)

Terlibat Kasus Narkoba, Mantan Kapolsek Kebayoran Tersangka

Kombes Yusri Yunus

Bali Post/ist

Di Bali

21 Ribu RT Belum Memiliki Identitas Pelanggan Listrik Denpasar (Bali Post) -

Sampai saat ini masih ada 21.000 rumah tangga (RT) di Bali yang belum memiliki identitas pelanggan PLN. Sementara PLN terus bergerak beralih memperkenalkan barang-barang berenergi listrik.

Manager Perencanaan Sistem PLN UID Bali Made Yusa Dana didampingi Manager Komunikasi PLN UID Bali I Made Arya, belum lama ini mengatakan puluhan ribu pelanggan tersebut tersebar di Bali Timur, Utara, dan Barat. ‘’Kita ingin menjadikan pelanggan murni PLN. Selama ini mereka masih menyambung listrik dari keluarga atau tetangganya,’’ ujarnya.

Tahun ini sudah terealisasi sekitar 500-an pelanggan yang memiliki identitas pelanggan

sendiri. Ada banyak faktor yang menyebabkan RT tersebut belum memiliki identitas pelanggan. Di antaranya biaya pasang baru yang nilainya Rp 700.000-an per pelanggan belum mampu dijangkau.

Oleh karena itu, karyawan PLN melakukan charity yang nanti hasilnya digunakan untuk membantu rumah tangga yang belum memiliki identitas pelanggan.

Dikatakan, ada juga yang memiliki biaya, namun sudah merasa nyaman dengan menyambung listrik pada keluarga atau kerabatnya. ‘’Itu yang coba kita sampaikan pada pelanggan bahwa ada standar keselamatan yang harus kita patuhi terhadap kedaulatan energi listrik,’’ tandasnya.

Sementara dari sisi hilir,

ekosistem penggunaan barangbarang berenergi listrik untuk mendukung electrifying lifestyle telah gencar disosialisasikan.

Bahkan infrastrukturnya telah disiapkan. Seperti menyiapkan sepeda motor listrik, sepeda listrik dan kompor listrik. Setelah itu, tahun depan, PLN UID Bali mulai membangun pembangkit dengan energi terbarukan dan bersih. Khusus di Bali, untuk membangun ekosistem electrifying lifestyle, PLN telah memperkenalkan peralatan dari listrik seperti melakukan konvoi sepeda motor listrik, mengadakan lomba memasak dengan kompor induksi. Dalam mendukung visi Gubernur Bali yakni ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’, ia berupaya meningkatkan clean and green energy. (kmb42)

Ia pun meminta agar orientasi kerja di bidang kesehatan bukan lagi hanya mengobati yang sakit, tetapi menekankan pada pencegahan dan promotif. ‘’Karena itu, saya minta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pembaruan yang inovatif dan mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Ini harus menjadi gerakan yang melibatkan semua pihak, baik di sekolah maupun masyarakat pada umumnya,’’ ucap Jokowi.

Ia juga meminta agar

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, mengenai pembagian wilayah institusi yang menangani kesehatan. ‘’Menurut saya, urusan BPJS adalah urusan kesehatan individu. Kemudian BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) urusan kesehatan keluarga. Kementerian Kesehatan untuk kesehatan masyarakat, tapi kemudian semua dikoordinir Kementerian Kesehatan, sehingga jelas

kalau ada hal-hal berkaitan dengan masalah di lapangan, siapa yang menjadi penanggung jawab, bukan lempar sana lempar sini,’’ tegasnya.

Jokowi juga meminta agar keruwetan regulasi yang menjadi kendala di industri farmasi dan alat-alat kesehatan dipangkas. ‘’Harus dipangkas sebanyak-banyaknya, disederhanakan sehingga industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat dapat membeli obat dengan harga yang lebih murah. Laporan yang saya terima, 95 persen bahan

baku obat masih tergantung impor, ini sudah tidak boleh lagi dibiarkan berlama-lama,’’ ungkapnya.

Ia memerintahkan agar skema insentif bagi penelitian-penelitian diperbesar. ‘’Riset-riset yang menghasilkan temuan obat kesehatan terbaru dengan harga kompetitif yang mengganti produk-produk impor, tolong ini digarisbawahi dan selanjutnya hasil riset disambungkan dengan industri penghasil alat kesehatan di dalam negeri,’’ imbuhnya. (ant)

Jumat Umanis, 22 November 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Membangun Budaya Tanggap Bencana BENCANA menjadi bagian hidup manusia.

Kesadaran ini mesti terbangun dan menggerakkan kita melakukan langkah-langkah strategis menye-lamatkan diri dari bencana.

Sulitnya mendeteksi kapan bencana akan terjadi serta daya hancurnya terhadap kehidupan dan alam adalah kepastian. Hal ini mestinya membuat kita juga peka dan tanggap pada gejala alam. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun bersama dan tetap siaga.

Sebagai kawasan di daerah bencana, tentu pemerintah sebagai ujung tombak mempersiapkan langkah-langkah jitu untuk menghadapi-nya. Juga ada tindakan alternatif lain sehingga semuanya bisa berjalan lancar dan terencana. Sesuai pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Berkaca dari ungkapan bijak ini, tentu pemerintah bersama masyarakat bagaimana bisa memformulasikan kebijakan itu ke dalam tindakan kebersamaan yang sangat tanggap. Sebagai kerangka yang lebih besar, tentu disosialisasikan dulu. Atau yang lebih penting dan memang perlu waktu lama, bagaimana menumbuhkembangkan sebuah budaya tanggap bencana.

Dari hulunya dibina dan diedukasi. Mulai bagaimana pentingnya keberadaan lingkungan sebagai penopang kehidupan makhluk hidup. Bagaimana pentingnya keberadaan air, hutan seba-gai daerah tangkapan, bagaimana cara mengolah sampah organik, bagaimana bahayanya sampah plastik, dan bagaimana semua itu dipelajari sehingga menjadi sebuah keniscayaan. Sebuah gaya hidup positif dan sangat memengaruhi nasib serta masa depan.

Ini tugas berat dan mesti dilakukan secara sungguh-sungguh. Bagaimana ini bisa dikerjakan? Tentu mesti ada pemikiran serta langkah sinergis. Tidak bisa parsial, mesti total.

Bali sebagai sebuah pulau kecil, tidak lepas dari masalah lingkungan. Bahkan, potensi masalah lingkungan sangatlah banyak. Aliran penduduk, investsi yang tak terbendung, serta kesalahan mengelola alam juga berpotensi mendatangkan bencana bagi kehidupan. Untuk itulah, Bali juga harus belajar banyak dari rangkaian bencana yang pernah terjadi. Kita tak boleh abai atas berbagai cobaan yang pernah terjadi di Bali. Bukanlah hal yang mustahil jika cobaan itu datang lagi. Untuk itulah, kini ketika kita makin melek, makin cerdas dan teknologi makin mendukung, maka bencana mestinya tak membuat kita kalang kabut.

Mitigasi bencana haruslah terbangun. Ini tentu bukan tugas pemerintah saja, publik Bali juga harus terjaga dalam hal ini. Jangan lalai.

Ada sederetan bencana yang mesti kita jadikan rujukan untuk belajar. Tak hanya gejer Bali yang mesti kita ingat. Deretan bencana yang terjadi pada masa lampau dan kini adalah bukti nyata bencana adalah bagian dari kehidupan. Kita harus mampu mencermati hal ini sebagai kajian sekaligus sebagai langkah untuk melakukan antisipasi. Tanggap bencana mesti kita jadikan rujukan jika kita berada di kawasan rawan bencana.

Untuk kepentingan tersebut, mau tidak mau kita mesti bergandengan tangan. Para pemangku kepentingan serta masyarakat mesti bersatu padu dalam hal ini. Tidak hanya di tataran pemikiran tetapi juga tindakan. Tidak boleh satu ke kiri, satunya ke kanan. Mesti sinergis. Bali memang di daerah rawan bencana.

Sama dengan daerah lainnya di Indonesia.

Masalah air, kekeringan, dan banjir. Masalah api, kebakaran hutan dan juga gempa bumi.

Jangan lupakan pula dampak pemanasan global yang secara umum mengubah perilaku alam. Musim seakan tidak menentu. Kadang hujan, dingin, dan panas menyengat. Mari kita lakoni dinamika alam ini dengan bijak. Caranya adalah bersahabat dan mengerti perilakunya.

Menuju ini tentu tidak mudah. Mari kita bangun kesadaran menjaga alam kita.

SURAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Aturan Menebang Pohon Perindang Musim kemarau di Bali saya rasakan sangat panjang. Suhu juga terus panas bahkan di atas rata-rata. Gerah dan sering merasa tak nyaman jika di luar ruangan mungkin kita rasakan bersama. Untuk kondisi seperti ini hendaknya BMKG secara rutin memberikan informasi dan perkembangan cuaca ke depan.

Selebihnya saya juga berharap untuk mengimbangi suhu panas belakangan ini agar pohon-pohon perindang di sisi jalan ditata.

Saya usulkan agar pohon perindang dibuat lebih rimbun dan pendek sehingga menyejukkan. Pohon-pohon yang terlalu tinggi hendaknya dipotong agar lebih asri.

Untuk menebang pohon pelindung hendaknya dilakukan secara selektif. Jangan sampai karena kepentingan pribadi pohon perindang ditebang. Aturan menebang pohon perindang juga harus disosialisasikan.

Dewa Subawa Tabanan, Bali

Mengenang Gejer Bali 22 November 1815 14 November 2019 lalu, masyarakat Bali dikejutkan dengan gempa bumi M5,1 (permutakhiran M5,0) terutama masyarakat Seririt. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Buleleng pada skala III - IV MMI (pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), Denpasar, Mataram, Jembrana, Jimbaran, Mengwi, Dalung, Kuta III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah), getaran juga dirasakan hingga Banyuwangi dan Lombok Barat dengan skala II MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

M

Oleh I Putu Dedy Pratama

engingat kembali guncangan didahului oleh gempa bumi pendahuluan sebanyak dua kali yaitu dengan kekuatan M4,4 pukul 18:09:10 Wita dan M4,6 pukul 18:10:12 Wita. Sepuluh menit kemudian terjadi gempa bumi utama pada pukul 18:21:39 Wita. Lokasi episenter gempa bumi berdekatan dengan gempa bumi Seririt 14 Juli 1976. Sejarah menunjukkan bahwa gempa bumi dengan episenter di utara Bali umumnya bersifat lebih merusak dibandingkan gempa bumi selatan Bali. Hal ini karena sumber pembangkit gempa bumi di utara lebih dekat dengan daratan Bali dibandingkan yang di selatan.

Sebagai pembanding, kekuatan gempa bumi Seririt 14 Juli 1976 dengan M6,5 memiliki kekuatan guncangan 150 kali lebih kuat dibandingkan gempa bumi Seririt beberapa hari lalu. Dengan adanya beberapa gempa bumi susulan dengan skala lebih kecil diharapkan energi yang tersimpan selama ini di wilayah tersebut dapat segera terlepaskan perlahan-lahan.

Tepat 204 tahun yang lalu, Bali diguncang gempa bumi yang sangat besar. Ini merupakan gempa bumi dengan korban terbanyak yang tercatat di Bali sepanjang sejarah. Sebanyak 10.253 korban tewas akibat gempa bumi yang disertai longsor dan air bah dari pegunungan Denbukit pada Buda Umanis wuku Kulantir Sasih Kalima Çaka 1737. Gempa bumi ini juga menimbulkan tsunami yang menyapu pesisir utara Bali. Inilah yang dikenal sebagai Pralaya dalam Buku ‘‘200 Tahun Gejer Bali’’. Pada 22 November 2015 lalu telah dilakukan peringatan 200 tahun Gejer Bali. Acara ini digagas oleh I Made Kris Adi Astra, seismolog asal Penebel.

Peringatan ini bertujuan untuk menceritakan ulang kisah lama dibalut perspektif ilmu kebumian modern agar siapa saja yang hidup kini memahami keseimbangan alam, ada bencana ada pula kertha masa.

Babad Ratu Panji Sakti dan

Babad Buleleng merupakan catatan penting dari sejarah Gejer Bali. Tersurat bahwa banyak orang dan keluarga kerajaan tewas terkena banjir longsor pada tahun Çaka 1737. Pada 1815 Masehi, gempa bumi besar mengguncang. Guncangan gempa bumi mengakibatkan pegunungan retak longsor dengan suara menggelegar seperti guntur. Longsoran pegunungan menimpa ibu kota Buleleng, Singaraja. Bencana ini mengakibatkan 10.523 orang meninggal. Kala itu, pejabat-pejabat penting di kerajaan turut menjadi korban, beruntung Raja Buleleng I Goesti Angloerah Gde Karang selamat.

Catatan Wichmann, seorang Belanda, tahun 1819 juga menyatakan adanya air laut yang naik dan menerjang daratan dalam jangkauan yang luas pascagempa bumi. Yang kemudian dijadikan sumber dalam ‘‘Catalogue of Tsunami on the Western Shore of the Pasific Ocean’’ yang disusun oleh S.L. Soloviev dan CH.N. Go di mana 1.200 orang lainnya menjadi korban akibat bencana susulan naiknya air laut ke daratan. Sumber lain dari Tsunami Laboratory di Intitute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics, Rusia menyatakan bahwa gempa bumi Gejer Bali 1815 memicu tsunami.

Sumber ini meyakini peristiwa tersebut sebagai tsunami dengan tingkat validitas 75% yang disebabkan oleh aktivitas gempa bumi dan longsoran tanah. Ini serupa dengan kasus tsunami Palu 28 September 2018 yang dipicu oleh gempa bumi dan longsoran.

Pulau Bali diapit oleh dua pembangkit sumber utama gempa bumi yang berada di utara dan selatan Bali. Selain sumber utama tersebut juga terdapat beberapa sesar lokal di wilayah Bali dan sekitarnya yang dapat memicu gempa bumi dengan magnitudo lebih kecil. Sekitar 200 km di selatan Bali terjadi pertemuan lempeng Indo-Australia yang menyusup di bawah lempeng Eurasia. Tumbukan lempengan ini menimbulkan patahan yang menimbulkan guncangan yang dikenal sebagai gempa bumi.

Implikasi dari tumbukan tersebut adalah adanya gunung api di sekitar Bali karena lempeng Indo-Australia yang menyusup mengalami pelelehan di dalam perut bumi kemudian menekan batuan di atasnya. Kurang dari 50 km utara Bali terdapat patahan memanjang dari utara Bali hingga Flores yang dikenal sebagai Patahan Busur Belakang Flores. Patahan inilah yang menyebabkan gempa bumi Lombok 2018 dan gempa bumi Seririt 14 November 2019.

Untuk gempa bumi berpotensi tsunami di selatan Bali umumnya memiliki golden time selama 20-30 menit untuk tsunami sampai ke daratan. Sedangkan, gempa bumi berpotensi tsunami di utara Bali hanya memiliki golden time selama kurang dari 10 menit setelah gempa bumi terjadi. Jika BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami dan sirene tsunami berbunyi, maka masyarakat diimbau segera mencari tempat yang lebih tinggi sesuai arah rambu evakuasi untuk mencari tempat perlindungan. Kemudian masyarakat diharapkan menunggu pemberitahuan resmi “tsunami telah berakhir” sebelum meninggalkan tempat perlindungan. Selain itu, apabila informasi susah diperoleh karena umumnya terjadi gangguan komunikasi jika terjadi gempa bumi besar diharapkan masyarakat mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tsunami seperti gempa bumi besar dengan guncangan yang lama, air laut surut tiba-tiba, dan terdengar suara gemuruh dari laut segera lakukan evakuasi mandiri.

Upaya Mitigasi Tahun 2006 merupakan kebangkitan Bali dalam melakukan tanggap tsunami dengan diadakannya tsunami drill di Sanur belajar dari tsunami Aceh 2004.

Kemudian pembuatan peta bahaya tsunami Bali, peta evakuasi, peta risiko, dan prosedur evakuasi.

Bali terdapat sembilan sirene tsunami. Sirene tsunami untuk Bali Utara terpasang di lapangan umum Seririt. Sirene tsunami ini merupakan sirene terbaru yang terpasang bersama dengan sirene di Serangan dan Kedungu,

Info Singaraja FM infosingarajafm

081933004217

Tabanan yang diresmikan pada tanggal 29 September 2015. Sirene ini berbentuk monopole berupa tiang yang menjulang tinggi, berbeda dengan sirene lama yang berbentuk menara yang terpasang di enam lokasi yaitu Sanur, Seminyak, Kuta, Kedonganan, Tanjung Benoa, dan ITDC Nusa Dua. Kekuatan sirene ini dapat menjangkau area dalam radius 1,5 - 2 kilometer dengan kekuatan suara 120 desibel (dB). Kekuatan ini setara dengan bunyi pesawat jet lepas landas. Pemasangan ramburambu evakuasi serta sosialisasi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami sudah dilaksanakan oleh pemerintah.

BMKG Wilayah III Denpasar juga dipercaya sebagai back up sistem peringatan dini tsunami jika sistem di BMKG Pusat di Jakarta mengalami masalah. Bali telah memiliki 5 sensor gempa bumi yang terpasang di Bukit Rangda Tabanan, Singaraja, Kahang-Kahang Karangasem, Denpasar, dan Ingas Jimbaran.

Kemudian pada tahun 2019 ini sudah dibangun 2 shelter seismik di Kecamatan Kintamani - Bangli dan Nusa Penida-Klungkung yang disiapkan untuk instalasi dua seismograf untuk memperkuat jaringan pengaman sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami di Provinsi Bali.

Setelah terjadi gempa bumi beredar isu terjadi surut air laut dan masyarakat bergegas menjauhi pantai. Sikap masyarakat yang belum tanggap menghadapi isu dan imbauan menjadi perhatian penting agar hal ini tidak terulang lagi. Padahal, informasi resmi dari BMKG menyatakan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami. Selain itu, ada isu bahwa masyarakat mendengar bunyi sirene tsunami padahal masyarakat sekitar lapangan Seririt tidak mendengar bunyi sirene tsunami. Di sini yang perlu menjadi perhatian adalah kecepatan pemerintah dalam menangkal isu yang beredar.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin menegaskan bahwa air laut tidak surut dan sirene tidak berbunyi. Namun, video yang disebar melalui media sosial sudah menimbulkan kepanikan di masyarakat. Bali perlu belajar dari kejadian gempa bumi Lombok 2018 silam. Banyak informasi hoax yang beredar di masyarakat yang menimbulkan kegusaran di masyarakat. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari pelaku membuat kondisi kegaduhan ini memang beragam.

Dalam menanggapi informasi tersebut memang tidak akan ada habisnya. Dibandingkan terhasut

oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya, disarankan masyarakat untuk lebih memahami pengetahuan tentang gempa bumi dan tanda peringatan resmi dari pemerintah.

Pada gempa bumi Seririt, pemegang kebijakan sudah bertindak dengan tepat. BMKG sudah memberikan informasi bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami. Namun, isu beredar air laut surut dan sirene berbunyi. Kepolisian sudah langsung menginformasikan dengan membuat video di laut yang menyatakan air laut tidak surut. Bapak Camat Seririt, Nyoman Riang Pustaka, juga sudah menginformasikan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali bahwa sirene tsunami tidak berbunyi, karena wewenang untuk membunyikan sirene adalah Pusdalops BPBD Provinsi Bali sesuai dengan informasi peringatan dini tsunami dari BMKG. Penulis, Observer BMKG Stasiun Geofisika Sanglah, Denpasar

POJOK Gubernur Koster mengajak generasi muda menjadi pelopor hidup bersih.

-Bersih sampah dan bersih korupsi. ***

PAD kecil, Bupati Tabanan minta pusat membantu tangani sampah.

-Minta dana rupanya. ***

Pemerintah tetapkan tiga strategi hadapi tantangan ekonomi 2020.

-Strategi keempat, kencangkan ikat pinggang.

Warung Global

Permasalahan Sampah Waspadai Berjangkitnya Demam Berdarah di Badung Diserahkan ke Swasta

SUDAH mulai turunnya hujan di beberapa wilayah di Buleleng membuat demam berdarah juga mulai merebak. Beberapa orang bahkan sudah sampai dirawat inap. Hal ini mengemuka dalam Suara Buleleng, Kamis (21/11) kemarin. Selain itu, yang juga tidak luput dari perhatian adalah pembangunan rumah tahan gempa serta perkembangan judicial review UU KPK. Berikut Suara Buleleng Selengkapnya.

Menurut Ajik Bima di Banjar, beberapa warga di wilayah Dusun Santal, Desa Banjar telah terserang demam berdarah (DB) pascahujan yang mengguyur wilayah itu dua hari terakhir. Bahkan, ada beberapa yang sudah sampai dirawat di rumah sakit. Dia berharap agar pemerintah dan aparat pemerintah khususnya di tingkat desa bertindak sehingga penyakit ini tidak semakin menyebar.

Selain itu, Ajik Bima juga berharap agar pemerintah mengupayakan pembangunan jembatan yang menghubungkan Dusun Santal ke Desa Munduk Bestala yang nantinya dimanfaatkan oleh warga untuk memajukan roda perekonomian.

Sementara itu, Gung Surya di Lovina mengapresiasi keinginan yang banyak dari warga Buleleng yang ikut bertransmigrasi ke luar Bali sebagai upaya untuk memperbaiki perekonomian. Dia juga menginginkan agar masyarakat Bali nantinya bisa berkontribusi maksimal di daerah transmigrasi. Namun, Gung Surya sangat menyayangkan banyaknya warga pendatang yang mencari penghidupan di Bali. Sebenarnya, dia tidak keberatan namun mendesak pemerintah agar hal ini bisa dikontrol sehingga mereka yang masuk ke Bali bukan orang berbahaya seperti teroris dan pelaku kriminal. Selain itu, kontrol juga diperlukan guna mencegah membeludaknya penduduk di Bali.

Sengen di Nagasepeha menyoroti pendataan warga yang membutuhkan bedah

rumah. Dia berharap agar petugas memberikan pelayanan terbaik kepada warga sehingga bedah rumah jatuh kepada warga yang berhak. Program ini sangat diperlukan guna memberikan tempat tinggal yang representatif kepada warga.

Selain pemberian data yang akurat, Efek gempa yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi sorotan Putu Gamaartha di Dusun Pemaroan, Patemon. Dengan adanya beberapa lempengan di wilayah Indonesia ini termasuk juga yang melintasi Bali dan Seririt, membuat warga masyarakat agar lebih memerhatikan pembangunan rumahnya. Putu Gamaartha mencontohkan dengan membangun rumah tahan gempa di mana hanya sebagian dibangun dari batu bata, sedangkan bagian atasnya dengan tripleks atau seng. Hal ini dapat menguragi risiko tertimpa rumah ketika gempa terjadi khususnya bagi mereka yang terlambat menyelamatkan diri keluar rumah.

Sedangkan Nang Mologan di Mayong masih memerhatikan tentang UU KPK yang saat ini masuk tahap juducial review di MK. Dia berharap dengan diadakan judicial review terhadap UU ini maka nantinya akan menghasilkan perundang-undangan yang bisa memberikan kekuatan kepada pihak KPK dalam menjalankan tugas dan kewjibannya untuk menekan korupsi di Indonesia. Dia juga berharap agar warga Indonesia memberikan dukungan kepada MK untuk melakukan uji materiil terhadap UU tersebut. (kmb)

JIKA membahas soal sampah memang tak akan ada habisnya, jika hanya dibahas-bahas saja. Butuh aksi nyata dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah yang kini dihadapi sejumlah kabupaten di Bali, khususnya Kabupaten Badung, pascaditutupnya TPA Suwung.

Dewan di Badung mengusulkan agar pengelolaan sampah diserahkan ke pihak swasta. Hal ini mendapat apresiasi positif dari pendengar setia Radio Global 96,5 FM dalam acara Dialog Interaktif Warung Global.

Apa saja komentar mereka? Berikut rangkuman selengkapnya.

Wayan Beratayasa di Sangeh sangat setuju jika hal ini dikelola oleh pihak ketiga/ swasta. Pihak swasta lebih efisien jalur birokrasinya. Ia harap dalam pengelolaan sampah ini mampu meberdayakan tenaga kerja lokal. Mengenai lokasi pengelolaan sampah harus juga membedakan mana daerah yang masuk kawasan suci agar armada sampah tak masuk ke areal tersebut. Selain itu seragam pengelola harus safety dan berkualitas untuk menunjang kinerjanya.

Ia berharap ini segera direalisasikan.

Sementara warga Badung lainnya, Febri, menyarankan sebaiknya mengoptimalkan tenaga di dinas terkait yang sudah ada, tingkatkan kesejahteraan mereka daripada dilimpahkan ke pihak swasta.

Tetapi bagaimanapun semua ada di tangan pemerintah.

Apa sebabnya diserahkan ke swasta?

Werdha di Gianyar memperkirakan bisa saja tidak mau atau juga karena tidak bisa.

Apalagi Badung banyak uang. Pihak swasta pasti berhitung berorientasi untung. Oleh karena it, ia pesimis ada yang bersedia berinvestasi soal sampah. Pemerintah diharapkan memiliki pengelola sampah permanen, jangan berpikir untung dulu yang penting untung sudah kita dapat dan rasakan yakni Bali bersih. Soal sampah, tinggal kemauan saja, Bali akan bersih.

Menurut Nyoman Mastra di Gianyar, permasalahannya adalah pengolahan sampah. Tak perlu banyak lahan, ditambah komitmen dari pemerintah seperti misalnya jangan dipersulit izinnya.

Pascatak buang sampah di TPA Suwung, Ketut Dawi di Abiansemal menyampaikan bahwa sebelumnya pemerintah sudah melakukan pendekatan namun ditolak mentah-mentah oleh warga yang lokasinya mau dibangun TPA. Kemudian dicari langkah kedua yakni pengelolaan pihak swasta, ia agak pesimis. Sepertinya harus ditekankan terus ke masyarakat terkait pengelolaan sampah. Selain itu lokasi TPA harus tersedia plus alat yang supercanggih terutama untuk sampah nonorganik. Di kalangan masyarakat harus memilah sampah.

Nang Oman di Tabanan beropini soal mengelola sampah merupakan pertarungan antara nilai ekonomis dan dampaknya terhadap lingkungan.

Angga di Tabanan menyatakan bahwa Pemkab Badung sangat perlu menggandeng swasta dalam pengelolaan sampah khususnya pihak yang ahli di bidang itu mulai dari proses pengambilan, collecting, trucking, saving, placing, producting, out put, usefull, friendly, green earth serta perlu perencanaan, budgeting dan kontrol. (sikha p)

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata, Nyoman Winata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/ Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk.

Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Jumat Umanis, 22 November 2019

PAD Kecil, Bupati Minta Pusat Bantu Tangani Sampah

CEK STOK - Petugas PD Dharma Santika mengecek stok beras di gudang.

Bali Post/bit

Beras Sehat ASN akan Dikelola BUMD

Tabanan (Bali Post) -

Beras sehat ASN Tabanan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini Perusahaan Daerah (PD) Dharma Santika. Rencananya hal ini diberlakukan mulai Januari 2020.

Terkait hal itu, Direktur PD Dharma Santika I Putu Sugi Darmawan mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait. ‘’Ini kami masih membuat simpul sistemnya.

Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah selesai,’’ terangnya, Kamis (21/11) kemarin.

Saat ini beras untuk ASN dikelola Perpadi. Menurutnya, rencana pengelolaan beras ASN oleh BUMD ini pada intinya bertujuan agar pro-

gram beras ASN ke depannya bisa membantu petani Tabanan lewat koordinasi BUMD, tanpa mematikan pengusaha penyosohan beras yang ada di Tabanan. ‘’Saling berbagi peranlah untuk membangkitkan perekonomian petani Tabanan. Untuk kategori beras sehat yang dihasilkan oleh program Gerbang Pangan Serasi (GPS) dibutuhkan sekitar 111 ton beras per bulan,’’ ucapnya.

Dijelaskannya, koordinasi yang

dilakukan pihaknya dengan dinas terkait yakni untuk mengetahui jumlah petani dan luasan tanam yang ikut program GPS untuk menghasilkan beras sehat. ‘’Dari sini kita hitung 3K-nya (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas). Kalau misalkan tidak bisa terpenuhi, apa bisa diganti dengan beras konvensional kualitas premium yang juga dihasilkan oleh petani Tabanan, ini yang masih kita matangkan, dan barang tentu dengan HET yang berlaku,’’ terangnya.

Ditegaskannya, untuk beras ASN nantinya tetap diprioritaskan beras sehat GPS agar petani lebih bergairah untuk bertani dengan sistem organik. Dengan demikian, makanan yang dikonsumsi menjadi lebih sehat dan dampak ke lingkungan juga lebih kecil. ‘’Masih kita matangkan.

Apa yang menjadi kendala di masa lalu agar bisa kita atasi di masa mendatang,’’ katanya.

Meski demikian, ditargetkan di awal Desember mendatang konsepnya sudah matang sehingga pada Januari program ini bisa terealisasi.

Diharapkan program tersebut mampu menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalamnya. (kmb28)

Tabanan (Bali Post) – Kabupaten Tabanan sebagai daerah agraris yang mayoritas penduduknya petani, memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tergolong kecil. Dengan PAD yang kecil, Pemkab Tabanan mesti memutar otak untuk menyiapkan berbagai infrastruktur.

Salah satu tumpuan Tabanan dalam pembangunan infrastruktur adalah pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Dalam sebuah pertemuan dengan jajaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, belum lama ini, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti berharap pemerintah pusat bersinergi untuk membangun Tabanan.

Tabanan, katanya, masih banyak memerlukan bantuan pusat.

Dia mencontohkan masalah sampah dan penyediaan air bersih.

Dua persoalan tersebut dinilai sangat strategis sehingga harus dipecahkan bersama.

Di sisi lain, Bupati Eka bersyukur karena masyarakat memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan Tabanan. Lantaran

keterbatasan anggaran, Tabanan memiliki program partisipatif.

Contohnya, pembetonan jalan dengan menitikberatkan pada kawasan perdesaan dan menumbuhkembangkan semangat gotong royong. ‘’Material kita siapkan dan rakyat yang kerjakan. Inilah yang membuat kita bangga karena rakyat mau diajak bekerja. Kabupaten lain belum tentu mampu melakukan hal seperti ini,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah B a l i I N y o m a n S u t r e s n a m enyampaikan, dalam lima tahun terakhir, beberapa kegiatan Satker di Kabupaten Tabanan telah diselesaikan. Kegiatan dimaksud di antaranya pengembangan permukiman, pembangunan di kawasan KPPN, pembangunan di kawasan lainnya, seperti di Desa Kukuh, Padangan dan Blimbing, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 5 kecamatan, yaitu Kerambitan, Kediri, Penebel, Marga dan Selemadeg Barat, serta Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. (kmb28)

Bali Post/ist

DISKUSI - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti berdiskusi dengan jajaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, belum lama ini.

Dinas Kesehatan Gencarkan Pencegahan ”Stunting”

NELAYAN - Nelayan di Pantai Yeh Gangga.

Bali Post/bit

Dua Bulan ’’Cuti’’, Nelayan Yeh Gangga Mulai Melaut Tabanan (Bali Post) Sejumlah nelayan di Pantai Yeh Gangga, Kecamatan Tabanan merapikan perahu dan menutupinya dengan terpal setelah pulang melaut. Sebagian di antaranya ada yang menjajakan hasil tangkapan pada warga yang tengah berkunjung ke pantai. Selain lobster yang menjadi primadona Pantai Yeh Gangga, beragam ikan segar berhasil dibawa pulang nelayan, Kamis (21/11) siang kemarin.

Wajah sumringah meliputi para nelayan yang berhasil membawa banyak tangkapan. Hal ini wajar, mengingat sebelumnya hampir dua bulan para nelayan

tidak bisa melaut lantaran gelombang tinggi. Belakangan ini gelombang laut berangsur normal sehingga membuat nelayan kembali bersemangat melaut.

Nelayan di Pantai Yeh Gangga Tabanan berjumlah 80 orang. ‘’Sudah sekitar dua minggu ini mulai melaut. Sebelumnya dua bulan tidak melaut karena gelombang tinggi,’’ kata Ajik Suastini.

Diungkapkannya lebih lanjut, saat ini tengah musim panen lobster. Hal ini semakin membuat nelayan setempat kian semangat melaut.

Seperti diketahui, gelombang tinggi yang cukup lama membuat para nelayan di Tabanan un-

tuk sementara berhenti melaut.

Meski ada yang nekat melaut, mereka tidak berani terlalu jauh ke tengah laut.

Seperti disampaikan Nyoman Naja (47), nelayan asal Banjar Yeh Gangga belum lama ini.

Saat gelombang tinggi, ia mengisi kegiatan membuat bubu dan menggarap sawah. ‘’Cuma sedikit punya lahan, itu saya garap biar ada saja kegiatan sembari menunggu gelombang kembali normal,’’ ucapnya.

Sementara itu, Ketua HNSI Tabanan I Ketut Arsana Yasa membenarkan jika sebagian nelayan sudah mulai kembali melaut. Hanya saja pihaknya

tetap menekankan kewaspadaan, karena gelombang tinggi tidak bisa diprediksi. ‘’Tetap ada cuaca bagus untuk melaut tapi sebentar. Terkadang dua sampai tiga hari saja, kemudian gelombang tinggi kembali. Ini memang situasi alam laut selatan,’’ terangnya.

Terkait lobster, Arsana Yasa yang juga anggota DPRD Tabanan itu menyebutkan, bulan ini masih musim panen. Jika Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan menyangkut ekspor lobster bisa direvisi khususnya agar lobster yang diekspor beratnya 100 gram, hal ini akan membuat nelayan makin sumringah. ‘’Harga ekspornya bagus, bisa

mencapai Rp 350 ribu sampai 400 ribu per kilogram di nelayan,’’ katanya.

Saat ini pihaknya sedang memperjuangkan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2016 tersebut. Selain itu, pihaknya berharap bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir bisa digelontorkan kembali kepada nelayan tradisional untuk meningkatkan ekonomi masyarakat maritim dan asuransi nelayan supaya diberikan kembali. ‘’Saat ini saya sedang berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan memperjuangkan tiga hal pokok tersebut,’’ ujarnya. (kmb28)

Tabanan (Bali Post) – Kasus gizi buruk atau stunting di Kabupaten Tabanan tergolong kecil dibandingkan kabupaten lainnya. Namun kasus ini mendapatkan perhatian serius Pemkab Tabanan. Upaya menekan bahkan menihilkan kasus stunting terus dilakukan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dr. I Nyoman Suratmika, Kamis (21/11) kemarin mengungkapkan, kasus stunting atau kondisi yang ditandai tinggi badan anak kurang dari tinggi badan normal pada usianya masih mencapai 16 persen di Tabanan. Ada banyak faktor penyebab terjadinya stunting.

Faktor dimaksud seperti kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan hingga usia anak 2 tahun, pola asuh kurang baik hingga faktor lainnya yang masih dianggap relevan adalah penggunaan garam beryodium yang masih rendah.

Angka kasus stunting 16 persen, kata dia masih cukup tinggi. Sebab, Pemkab Tabanan bertekad agar kasus ini nol persen alias tidak ada lagi di Tabanan. Agar kasus stunting dapat ditekan, salah satu cara Pemkab dalam pencegahannya adalah sosialisasi dan menggerakkan kegiatan gemar makan ikan. Sebab ikan kandungan gizinya sangat tinggi untuk memenuhi asupan dalam tubuh.

Lebih lanjut diungkapkannya, pemeriksaan kesehatan rutin sejak dini juga penting dilakukan. Maka dari itu, pemeriksaan dan sosialisasi pencegahan stunting kepada ibu hamil gencar dilaksanakan posyandu. ‘’Kita ingin ibu hamil agar mengetahui sejak dini penyebab kasus stunting. Maka sangat perlu atau diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan hormon tiroid bagi bayi yang baru lahir karena gangguan fungsi kalenjar tiroid ini menyebabkan gangguan pada pertumbuhan anak,’’ ucapnya. (kmb28)

Tingkatkan Konsumsi Ikan Anak TK Diajak ’’Magibung’’ Tabanan (Bali Post) Beragam cara dilakukan untuk mengkampanyekan gerakan gemar makan ikan, khususnya pada anak-anak.

Seperti yang dilakukan Yayasan PAUD se-Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kamis (21/11) kemarin. Sebanyak 82 siswa TK se-Desa Sudimara diajak makan bersama dengan menu ikan. Menariknya, anak-anak ini juga diperkenalkan tradisi magibung.

Bunda PAUD se-Desa Sudimara Ni Made Fitriya Dewi mengatakan, tradisi

m a g i b u ng adalah untuk mengajarkan konsep kebersamaan sejak dini. Begitu pula pada gerakan makan ikan kali ini, sebagai edukasi sekaligus ikut serta berupaya menggenjot angka konsumsi ikan yang ada di tengah masyarakat.

Ikan sangat penting bagi pertumbuhan dan kecerdasan. Sebab ikan kaya protein. ‘’Jadi kami selipkan memberikan pemahaman pada orangtua siswa tentang pentingnya mengkonsumsi ikan bagi pertumbuhan anak,’’ terangnya.

Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, tingkat konsumsi ikan di Tabanan sejak lima tahun terakhir mengalami peningkatan.

Tingkat konsumsi ikan tahun 2014 di angka 28,4 per kapita per tahun. Di tahun 2015 naik menjadi 29,3 per kapita per tahun. Di tahun 2016 kembali naik menjadi 29,6 per kapita per tahun. Tahun 2017 mencapai 29,9 per kapita per tahun dan tahun 2018 di angka 30,6 per kapita per tahun. (kmb28)

Bali Post/bit

MAGIBUNG - Anak-anak TK se-Desa Sudimara ‘‘magibung’’ berbagai menu ikan, Kamis (21/11) kemarin.

Jumat Umanis, 22 November 2019

14 Anggota Dewan Tak Hadir

Sidang Paripurna Pengesahan APBD Nyaris Tak Kuorum

Singaraja (Bali Post) – Sidang paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat akhir Bupati terhadap rancangan perda (ranperda) tentang APBD Buleleng 2020 dan pembentukan dan susunan perangkat daerah, Kamis (21/11) kemarin, nyaris ditunda. Ini karena anggota dewan yang harusnya ikut sidang justru banyak yang absen. Sidang nyaris tidak kourum. Sebab, tercatat ada dua fraksi sejumlah 14 anggota dewan yang tidak hadir.

Bali Post/kmb38

KURSI DPRD KOSONG – Deretan kursi anggota DPRD kosong saat sidang paripurna dengan agenda pengesahan APBD Buleleng tahun 2020, Kamis (21/11) kemarin.

Dari pantauan di gedung DPRD Buleleng, sesuai surat undangan yang disebarkan pihak Sekretariat Dewan (Setwan) ditetapkan sidang digelar pukul 11.00 Wita. Jadwal sidang molor sekitar satu jam alasannya anggota dewan belum kuorum. Padahal, segenap undangan dari para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Muspida yang dipimpin Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana sudah hadir di gedung dewan.

Beberapa staf sekretariat dewan berusaha konfirmasi kepada anggota dewan yang belum terlihat di gedung dewan. Setelah dihubungi melalui telepon dari 45 anggota dewan, 31 orang telah hadir. Dengan jumlah nyaris tiga perempat akhirnya sidang dinyatakan kuorum. Sidang kemudian baru dibuka Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna didampingi Wakil Ketua Ketut Susila Umbara dan Gede Suradnya.

Berdasarkan daftar absensi, anggota dewan yang tidak bersidang itu berasal dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan jumlah lima orang termasuk Wakil Ketua DPRD Ni Made Putri Nareni.

Para wakil rakyat ini tidak hadir tanpa menyampaikan alasan kepada staf kesekretari-

atan dewan.

Selain itu, lima anggota dewan lainnya yang juga tidak hadir berasal dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Kelima anggota dewan dari partai ini tidak hadir lantaran mereka mengikuti agenda penting di internal partainya.

Menyusul ketidakhadiran anggota dewan dari dua fraksi itu membuat Ketua Dewan Gede Supriatna kecewa. Pasalnya, sejak pelantikan yang lalu, pihaknya telah mengingatkan anggotanya dan telah berkomitmen melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggara pemerintahan dengan baik. Akan tetapi, faktanya ada anggota dewan yang tidak hadir malah dalam agenda penting sidang paripurna. Padahal, sidang paripurna itu akan mengambil keputusan lembaga terhadap program dan keuangan pemerintah daerah dalam setahun.

Mengingat pentingnya sidang itu, semua anggota dewan sejatinya wajib hadir.

“Saya sangat menyayangkan agenda sidang paripurna itu sangat penting. Namun, anggota dewan tidak memberi atensi dengan memilih tak hadir. Bayangkan kalau sampai tidak kuorum, APBD 2020 batal disahkan. Pastinya, hal itu berimbas pada kinerja pemerintah

yang dinilai tidak mengikuti kebijakan pemerintah atasan dalam menyusun program dan anggaran,” jelasnya.

Terkait sanksi, ketua dewan dua periode ini mengaku, anggota dewan yang melanggar disiplin itu memang dapat dikenakan sanksi sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRD. Sesuai aturan yang menjalankan itu adalah Badan Kehormatan (BK) DPRD Buleleng. Akan tetapi, Supriatna mempersilakan masyarakat yang memberikan penilaian terhadap dewan yang tidak disiplin itu. “Tatib sudah mengatur soal disiplin dewan. Namun, saya kembalikan kepada masyarakat yang menilai kinerja anggota dewan yang dipilihnya itu,” tegasnya.

Bupati Putu Agus Suradnyana mengatakan, 14 anggota dewan tidak hadir pada sidang paripurna itu merupakan domain DPRD Buleleng. Yang pasti, pemerintah daerah sudah mengajukan RAPBD tahun 2020 dan telah dibahas, kemudian disahkan. “Saya tidak mau komentari hal itu. Sebab, itu domain dewan. Namun pastinya, APBD tahun 2020 itu sudah disahkan. Itu artinya, agenda program tahun depan sudah siap kita jalankan,” ujar Bupati Agus Suradnyana. (kmb38)

Perkimta Siapkan Rp 650 Juta Suyasa Peserta Pertama Daftar Lelang Sekda Tangani Kerusakan Rumah akibat Bencana Alam Singaraja (Bali Post) – Menyusul bencana gempa bumi dan angin puting beliung, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng mempersiapkan anggaran untuk membantu perbaikan rumah terdampak bencana alam itu. Sesuai APBD Buleleng tahun 2020, Dinas Perkimta mengalokasikan anggaran perbaikan rumah yang terkena bencana alam itu sebesar Rp 650 juta.

Alokasi anggaran itu bukan saja untuk kerusakan rumah akibat gempa bumi 5,1 Skala Richter (SR) lalu, tetapi dana itu rencananya juga untuk memperbaiki kerusakan rumah akibat gempa yang berpusat di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Perkimta Ni Komang Surattini usai sidang di gedung DPRD Buleleng Kamis (21/11) kemarin, mengatakan, khusus kerusakan rumah akibat gempa bumi di Buleleng, pihaknya sudah melakukan pendataan ke lapangan. Hasilnya, 146 unit rumah warga rusak. Kategori kerusakannya, yakni rusak ringan, sedang, dan rusak berat. Ratusan rumah itu tersebar di Kecamatan Gerokgak, Seririt, Sukasada, dan Kecamatan Kubutambahan.

Khusus di Kecamatan Kubutambahan, kerusakan rumah warga itu diakibatkan hujan

deras diikuti angin puting beliung. “Selain kami menerima laporan dari aparat desa, kami juga turut mendata, sehingga kami temukan 146 unit rumah rusak karena bencana baik disebabkan gempa bumi maupun puting beliung,” katanya.

Meskipun kerusakan rumah warga itu sudah didata, kata Surattini akibat bencana alam, namun pihaknya belum bisa memastikan kapan rumah warga itu diperbaiki. Ini karena, Perkimta masih menunggu sampai Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memutuskan penanganan kerusakan rumah yang bersumber dari APBD Buleleng. “Kita tunggu dulu sampai ada keputusan berapa rumah yang diperbaiki dari APBD. Sebab, usulan perbaikan juga ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali termasuk juga ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Terkait teknis pelaksanaan, Surattini menyebut, bantuan perbaikan rumah ini dilakukan dengan cara memberikan material bangunan. Sesuai pengalaman tahun sebelumnya, bantuan bahan bangunan itu nilainya rata-rata Rp 10 juta.

Seperti diberitakan sebelumnya, sederat gempa bumi mengguncang Buleleng, Kamis (14/11) lalu. Akibatnya, ada tiga kecamatan terdampak bencana, yakni di Kecamatan Seririt, Gerokgak, dan Kecamatan

Sukasada. Total kerugian meteriilnya mencapai Rp 1,6 miliar lebih. Ada 82 unit rumah warga di tiga wilayah itu mengalami kerusakan termasuk 31 fasilitas umum (fasum).

Dari tiga wilayah itu, kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Seririt. Total kerugiannya senilai Rp 1,3 miliar lebih. Rinciannya, 62 unit rumah warga mengalami kerusakan setelah diguncang sederet gempa. Kerusakan ini dialami warga di Desa Bestala, Patemon, Pengastulan, Uma Anyar, Pangkung Paruk, Kalisada, Lokapaksa, Tangguwisia, Ularan, Ringdikit, Rangdu, Mayong, dan Kelurahan Seririt.

Selain rumah, ada juga 24 lokasi fasum di kecamatan itu terdampak bencana gempa di pengujung tahun ini.

Dampak gempa itu juga memicu kerusakan di Kecamatan Gerokgak. Di wilayah ini kerugian meteriilnya mencapai Rp 222,5 juta lebih. Terdiri dari 19 unit rumah warga rusak dan 7 lokasi fasum ditemukan hancur. Rumah warga itu ada di Desa Tukad Sumaga, Celukan Bawang, Pengulon, Patas, Musi, Sanggalangit, Tinga Tinga, dan Desa Penyabangan. Sedangkan di Kecamatan Sukasada ada satu rumah warga yaitu di Desa Kayu Putih Melaka rusak akibat gempa. Setelah dihitung, nilai kerugian meteriil rumah warga itu Rp 25 juta. (kmb38)

Singaraja (Bali Post) Peserta lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng mulai ramai pendaftar. Terbukti, setelah masa pendaftaran dibuka, Kamis (21/11) kemarin, Gede Suyasa tercatat sebagai peserta pertama yang mendaftar. Suyasa sendiri sekarang menjabat Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng.

Suyasa datang ke sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) di kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng sekitar pukul 10.00 Wita.

Birokrat asal Desa Tejakula itu, menyerahkan berkas administrasi pendaftaran yang diterima langsung Kepala BKPSDM Gede Wisnawa.

Setelah dicek, berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap, sehingga berkas pendaftaran itu layak diproses lebih lanjut.

Motivasi dirinya mengikuti lelang jabatan sekda, kata Suyasa, karena secara kepangkatan dan sisa masa kerjanya masih memungkinkan, sehingga dirinya tertarik merasakan proses lelang jabatan tinggi pratama tersebut. Lelang ini diikuti sebagai kesempatan mencari pengalaman kompetisi pada jabatan birokrasi tertinggi di daerah itu. “Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) lelang jabatan ini merupakan mencari pengalaman mengukur kemampuan,” katanya.

Terkait kesiapan, mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdkpora) ini mengaku siap mengikuti ujian teknis sebagai persyaratan pansel.

Persaingannya kata Suyasa, diperkirakan akan banyak.

Apalagi, rekan sesama pejabat baik di Buleleng maupun di luar daerah sebenarnya yang memenuhi syarat ikut lelang jabatan ini begitu banyak. Namun, dirinya tetap mengikuti semua tahapan seleksi. “Persaingan pasti relatif banyak. Saya tetap fokus mengikuti apa pun tahapan dan sekarang masih menunggu teknis pelaksanaan dan materi yang harus kita siapkan,” katanya.

Kepala BKPSDM Gede Wisnawa mengatakan, sejak pendaftaran dibuka, peserta yang ikut memang masih sepi. Ini tidak lepas karena pejabat yang tartarik mengikuti lelang ini masih mempertimbangkan peluang dan terutama kemampuan “lawan” yang mengikuti lelang itu.

“Pendaftar dari luar memang belum, malah baru satu orang yang daftar. Sepertinya masih melihat situasi terutama kemampuan peserta lelang. Mungkin nanti mendekati penutupan 24 November 2019 akan ada pendaftar lainnya,” katanya.

Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng ini menambahkan, sesuai regu-

lasi kuota peserta yang dicari minimal empat orang. Kalau kuota minimal itu tidak terpenuhi sampai pendaftaran ditutup, maka pansel akan memperpanjang masa pendaftaran dalam lima hari ke depan. Setelah masa perpanjangan tetap kuota minimal tidak terpenuhi, maka Bupati diberikan kewenangan menunjuk pejabat yang dianggap memenuhi syarat administrasi untuk mendaftar dan ikut seleksi.

“Kita masih tunggu dan memang perpanjangan diizinkan kalau kuota minimal belum terpenuhi. Kemungkinan terburuk pejabat yang dipandang memunuhi syarat ikut lelang akan ditunjuk Bupati. Tapi penunjukan itu

solusi terakhir kalau pendaftar masih sepi,” jelasnya.

Dari data-data kepegawaian diperolah pejabat yang memungkinkan bisa mendaftar lelang jabatan sekda itu ada sekitar enam orang. Mereka itu adalah, Asisten Tata Pemerintahan Putu Karuna, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ni Made Rousmini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng Gede Gunawan, Staf Ahli Bupati Jro Pasek Warkadea, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak, Made Arya Sukerta, dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng Gede Sandhiyasa. (kmb38)

Bali Post/kmb38

MENDAFTAR - Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng Gede Suyasa mendaftar lelang jabatan sekda, Kamis (21/11) kemarin.

APBD Tahun 2020

DPRD Usul PAD Rp 31 M, Esekutif Tetapkan Rp 12 M Setelah melalui pembahasan maraton, Rancangan APBD ditetapkan menjadi Perda APBD Buleleng tahun 2020. Pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah disepakati dari Rp 389 miliar menjadi Rp 401 miliar. Itu artinya, tahun depan, pundi-pundi PAD Buleleng didesain bisa naik lagi Rp 12 miliar. Padahal, DPRD sebelumnya mengusulkan agar pemerintah bisa menaikkan pendapatan sebesar Rp 31 miliar. Kenapa tidak bisa menembus PAD Rp 31 miliar, lalu apakah kenaikan Rp 12 miliar sebagai desain pihak eksekutif itu sudah termasuk kalkulasi yang realistis?

Bali Post/mud

APBD DISAHKAN - Rancangan APBD tahun 2020 disahkan melalui sidang paripurna di Gedung DPRD Buleleng, Kamis (21/11) kemarin.

KEPUTUSAN itu terungkap pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan pendapat akhir Bupati terhadap rancangan Perda (Ranperda) tentang APBD Buleleng tahun 2020 pembentukan dan susunan perangkat daerah, Kamis (21/11) kemarin.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Ni Luh Marleni saat membacakan laporannya mengatakan, untuk sektor PAD telah disepakati dilakukan penyesuaian dari rancangan yang diajukan pemerintah daerah. Dari kajian dan keputusan

pembahasan PAD ditetapkan sebesar Rp 401 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan Rp 12 miliar dari rancangan awal Rp 389 miliar. Pada sektor belanja juga telah dilakukan penyesuaian sebesar Rp 2,344 miliar lebih dan defisit sebesar Rp 41 miliar lebih. “Sesuai kajian dan pembahasan kami, rancangan APBD sudah ditetapkan, di mana kenaikan PAD Rp 12 miliar dari rancangan awal. Dewan juga menyetujui dokumen keuangan ini dengan catatan untuk ditindaklanjuti pemerintah,” sebut Marleni saat membacakan laporan Banggar.

Ketua Dewan Gede Supriatna

mengatakan, secara keseluruhan APBD Buleleng tahun 2020 disusun dengan penuh perhitungan mengikuti regulasi yang ada. Khusus keinginan dewan menaikkan PAD sebesar Rp 31 miliar, Supriatna menyebut hal itu belum bisa dipenuhi 100 persen. Pemerintah hanya mampu mendongkrak pendapatannya Rp 12 miliar saja tahun depan. Meski demikian, pihaknya mengapresiasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menelusui potensi-potensi penyumbang PAD. Sehingga setelah APBD ditetapkan, total PAD dirancang Rp 401 miliar.

Besaran PAD ini dinilai realistis, karena dari kajian dan pembahasan disebutkan kalau realisasi PAD itu belum pernah mencapai angka 100 persen. Sebaliknya, paling tinggi PAD terealisasi 90 hingga 96 persen, sehingga target PAD tahun 2020 itu dinilai ideal dan sumbernya murni dari potensi di daerah sendiri. Meski demikian, Supriatna mengusulkan, agar dalam pelaksanaan APBD tahun mendatang, pihaknya tidak menginginkan kebijakan rasionalisasi anggaran. “Dari pembahasan sampai disahkan hari ini, kami sangat hati-hati mengusulkan angka-

angka kenaikan PAD. Takutnya dipasang tinggi, tetapi justru target tidak tercapai. Sehingga PAD 401 miliar itu realistis dan sudah mengakomodir usulan kami naik sebesar Rp 12 miliar dari rancangan Rp 389 miliar,” katanya.

Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng Gede Suyasa mengatakan, untuk mengakomodir usulan dewan agar sektor PAD dinaikkan, pihaknya sudah melakukan penyisiran yang memungkinkan mendatangkan tambahan pendapatan. Dari upaya itu, akhirnya PAD bisa dinaikkan Rp 12 miliar. Tambahan pendapatan sebesar Rp 7 miliar dihasilkan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Buleleng. Sedangkan tambahan lagi Rp 5 miliar masing-masing didapatkan dari sektor penerimaan pajak daerah Rp 3 miliar dan Rp 2 miliar lagi dari sektor pendapatan lain-lain yang sah. “Dari penyisiran yang dilakukan, hanya dari tiga sektor potensial mendongkrak PAD. Kemampuan naik Rp 12 miliar itu sudah sesuai kajian komprehensif kita.

Memang kita belum bisa memenuhi kenaikan PAD apalagi hingga Rp 31 miliar sebagai harapan dewan,” katanya. (mud)

Jumat Umanis, 22 November 2019

Blokade yang Dipasang Warga Selasih Dibongkar Polisi Gianyar (Bali Post) -

Aparat Polres Gianyar akhirnya turun tangan melakukan pembongkaran terhadap blokade jalan yang dipasang warga Banjar Selasih, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Rabu (20/11) sore. Didatangai aparat kepolisian berpakaian preman, warga yang berprofesi sebagai petani ini tidak bisa berdaya. Sementara alat berat milik investor masih dibiarkan terparkir di areal Jaba Pura Pucak Sari banjar setempat.

Warga Banjar Selasih, Wayan Kariasa, mengatakan pascakedatangan aparat kepolisian Rabu sore, warga Selasih langsung dikumpulkan. Setelah diberikan pengarahan, aparat kepolisian berpakaian preman itu langsung melakukan pembongkaran blokade. Warga pun tidak berdaya dengan pembongkaran yang dilakukan petugas. ‘’Blokade sudah dibongkar. Warga tidak bisa berkutik. Mungkin karena jumlah warga sudah sedikit,’’ kata Kariasa saat dikonfirmasi, Kamis (21/11) kemarin.

Menurut Kariasa, warga hanya bisa menonton aksi pembongkaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut. ‘’Warga hanya sebagai penonton aja. Apalagi diancam kalau ada yang keberatan masalah pembongkaran tersebut akan di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan - red). Diangkut semuanya,’’ jelasnya.

Tidak hanya itu, warga juga diminta untuk tidak lagi melakukan blokade jalan. Apabila warga nekat kembali memblokade jalan, maka akan diambil tindakan tegas oleh aparat kepolisian. ‘’Kalau lagi bikin blokade jalan, semua warga juga akan diangkut oleh pihak kepolisian,’’ keluhnya.

Kariasa menambahkan, aksi warga memblokade jalan hanya spontanitas akibat kedatangan dua alat berat pada Selasa malam.

Apalagi alat berat itu rencananya akan mengeruk lahan seluas 144 hektar di banjar setempat, yang saat ini masih terdapat perkebunan warga. Hingga Kamis kemarin alat berat tersebut masih berada di Jaba Pura Pucak Sari. ‘’Alat berat itu masih ada di sini. Belum ngeruk. Tapi alat itu dijaga oleh aparat Polsek,’’ jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Deni Septiawan mengatakan, fokus dari

tindakan tegas yang dilakukan aparat kepolisian pada Rabu sore di Banjar Selasih, tidak memihak investor ataupun warga setempat.

Ditegaskan, pihaknya hanya fokus terhadap aksi pemblokiran jalan. ‘’Kesalahannya di sana, kenapa warga melakukan pemblokiran jalan. Itu jalan umum. Kalau warga melakukan pemblokiran jalan itu mengganggu ketertiban umum, mengganggu pengguna jalan yang menggunakan akses tersebut,’’ tegasnya.

Menurut Deni Septiawan, dasar polisi melakukan penertiban itu sesuai pasal 192 KUHP. Dalam pasal itu ditegaskan, barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangi jalan umum darat atau air, diancam dengan pidana penjara 9 tahun, apabila menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas. ‘’Di sana menimbulkan bahaya karena perintang jalan itu selain terdiri dari batang pohon kelapa, ada bambu runcing dan beberapa ban. Itu sudah menimbulkan bahaya keamanan bagi lalu lintas,’’ ujarnya.

Meskipun sudah ditemukan indikasi melanggar hukum, kata Deni Septiawan, pihaknya belum ada mengamankan warga. Terlebih ada informasi dari pihak Pemkab Gianyar yang berencana melakukan mediasi antara investor dengan warga penggarap. ‘’Mediasinya kapan (oleh Pemkab Gianyar - red) masih menunggu info,’’ katanya.

Deni Septiawan menambahkan, alat berat milik investor masih terparkir di banjar setempat. Dikatakan, hal tersebut sudah seizin bendesa adat dan klian dinas banjar setempat. ‘’Itu sudah seizin bendesa dan klian dinas banjar setempat. Masalah peletakan

WARGA - Jajaran Polres Gianyar saat mendatangi warga Banjar Selasih, Desa Puhu, Kamis (21/11) kemarin. alat berat di sana, itu urusan PT dengan desa. Bukan urusan kita,’’ katanya.

Terkait pengamanan di Banjar Selasih oleh pihak kepolisian, menurut Deni Septiawan, hal itu untuk patroli untuk menjaga

kondusivitas. Dikatakan, Kamis siang kemarin perwakilan pihak investor datang ke ruangannya di Mapolres Gianyar. Kedatangan itu hanya untuk koordinasi terkait kelanjutan aktivitas di Banjar Selasih. ‘’Pihak PT datang koordi-

nasi saja, koordinasi untuk tindak lanjutnya. Tadi kami sarankan kepada pihak PT untuk tidak melakukan pekerjaan dulu sambil menunggu hasil mediasi. Ya, mereka menyanggupi,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kamis siang

Bali Post/kmb35

kemarin Wakapolres Gianyar Kompol Adnan Pandibu juga mendatangi warga Banjar Selasih, Desa Puhu. Dalam menyelesaikan masalah, warga diminta tetap mengedepankan musyawarah. (kmb35)

Teriak-teriak di Jaba Pura Pendaftaran Pilkel Serentak Desa Batuan Kaler ODGJ Diamankan Nihil Pendaftar

SOSOK

Bali Post/nik

Pengembangan ”Homestay” SEJUMLAH daerah kini tengah gencar mengembangkan desa wisata. Sejalan dengan upaya itu, tentu tidak bisa lepas dari keberadaan homestay. Tidak terkecuali di Kabupaten Gianyar, pengembangan homestay harus ditata sedemikian rupa, sehingga wisatawan betah tinggal berlama-lama. Kepala Disparda Gianyar A.A. Gde Putrawan menegatakan hal itu, belum lama ini.

Dikatakan, Kabupaten Gianyar khususnya Ubud merupakan salah satu kawasan yang memprakarsai tumubuhnya homestay. Tidak hanya sebagai akomodasi, tetapi juga sebagai destinasi wisata. Berkembangnya Ubud sebagai tujuan destinasi wisata dunia membuka ruang untuk berdirinya homestay, tidak hanya di kawasan kampung turis itu, namun juga di sekitar Ubud. Seiring dengan pesatnya perkembangan pariwisata, perkembangan homestay sebagai salah satu penyedia jasa akomodasi bagi wisatawan menggeliat sampai ke pelosok desa dan menjadi identitas pada desa wisata dengan spirit community based tourism. “Hal ini sejalan dengan misi kedua Bupati Gianyar, yakni membangun pariwisata yang berbasis budaya,” katanya. Dengan ditetapkannya belasan desa sebagai desa wisata oleh pemerintah, kata dia, maka homestay menjadi industri baru yang memiliki peluang bisnis menjanjikan. “Hal ini harus diimbangi dengan SDM yang mumpuni untuk mengelola sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi wisatawan,” katanya mengingatkan. (nik)

Gianyar (Bali Post)Petugas Satpol PP Gianyar mengamankan seorang perempuan, Alula Rabik, Kamis (21/11) kemarin. Perempuan berusia 24 tahun kelahiran Australia ini meresahkan warga karena sakit jiwanya kumat di Jaba Pura Desa Padangtegal, Kecamatan Ubud. Usai diamankan, ia lantas digiring ke RSUJ Bangli.

Petugas Satpol PP Gianyar Wayan Nasta mengatakan, Alula Rabik kelahiran Australia. Ayahnya bekerja di Kuta dan ia sehari-hari tinggal di Kelurahan Ubud. Kamis kemarin Alula kabur dari rumah. “Katanya lompat jendela rumah, lalu berkeliaran,” katanya.

Saat tiba di Jaba Pura Desa Pedangtegal, Ubud, Alula berteriak-teriak seperti berpidato. Aksi itupun menarik perhatian sejumlah wisatawan yang melintas. Selanjutnya, Alula diamankan lantaran dianggap meresahkan. “Apalagi saat ditanya, ia tidak menjawab apa-apa. Ia juga tidak membawa identitas diri, makanya diamankan,” ujar Nasta.

Usai diperiksa oleh petugas Satpol PP, kata Nasta pecalang dan petugas Dinas Kesehatan Gianyar langsung membawa Alula ke markas Satpol PP Gianyar.

“Atas rujukan Dinas Sosial Gianyar, Alula dibuatkan surat sebagai orang terlantar dan langsung kami bawa ke RSUJ Bangli,” tegasnya. (kmb35)

Gianyar (Bali Post)Proses pendaftaran pemilihan perbekel (pilkel) serentak sudah berkahir Rabu (20/11) malam. Tercatat ada puluhan peserta yang mendaftar pilkel serentak yang diagendakan berlangsung awal tahun 2020.

Ada pilkel di sejumlah desa yang diikuti lima bakal calon perbekel, namun ada juga desa yang nihil pendaftar yakni Desa Batuan Kaler.

Kabid Bina Pemerintahan Desa I Wayan Gede Subayasa mengungkapkan, proses pendaftaran bakal calon perbekel untuk 29 desa di Gianyar sudah berakhir, Rabu tengah malam. Berdasarkan data rekapitulasi, ada puluhan bakal calon yang mendaftar. ‘’Cukup banyak yang mendaftar sebagai bakal calon perbekel dalam pilkel serentak ini,’’ kata Subayasa, Kamis (21/11) kemarin.

Berdasarkan data rekapitulasi bakal calon perbekel, hanya ada satu bakal calon yang mendaftar untuk pilkel di Desa Batubulan, yakni Dewa Gede Sumertha, S.H. ‘’Untuk Desa Batubulan, sampai Rabu tengah malam hanya ada satu orang pendaftar,’’ katanya.

Uniknya lagi, untuk pilkel di Desa Batuan Kaler, hingga batas waktu pendaftaran tidak ada pendaftar sama sekali. Panitia pilkel dan Dinas PMD sempat kebingungan dengan kondisi ini. ‘’Setiap desa kondisinya berbeda.

Untuk Batuan Kaler memang tidak ada yang mendaftar sebagai bakal calon di pilkel serentak sampai batas akhir

ODGJ - Petugas Satpol PP saat mengamankan ODGJ di Ubud, Kamis (21/11) kemarin.

Rabu malam,’’ ujar Subayasa.

Menurut Subayasa, khusus untuk Desa Batubulan dan Desa Batuan Kaler ini akan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon perbekel. Sebab dalam pilkel ini minimal harus ada dua calon. Dikatakan, perpanjangan waktu pendaftaran ini akan berlangsung dari 21 November hingga 27 November 2019. ‘’Ya, diberi perpanjangan waktu pendaftaran selama seminggu sampai 27 November mendatang,’’ jelasnya.

Sementara itu, desa lainnya rata-rata sudah ada dua bakal calon perbekel. Bakal calon paling banyak ada di Desa Batuan, yakni ada lima bakal calon yang akan memperebutkan kursi perbekel, yakni I Made Suarta, Ketut Arsana, Ary Anggara, A.A. Panca Limantara, dan I Nyoman Netra.

Subayasa menambahkan, pihaknya saat ini masih menunggu kelengkapan data, sebab ada desa yang belum melaporkan jumlah bakal calon perbekel yang sudah mendaftar hingga Kamis sore kemarin. Seperti Desa Guwang dan Desa Keliki. ‘’Di dua desa ini sudah ada yang mendaftar, hanya untuk nama-namanya kita masih menunggu,’’ katanya.

Menurut Subayasa, puluhan bakal calon perbekel ini didominasi pria. Hanya ada satu bakal calon perbekel perempuan yakni Ni Wayan Parwati. Srikandi ini akan bersaing dengan dua bakal calon lainnya memperebutkan kursi perbekel di Desa Petulu. (kmb35)

Turis Prancis Tepergok Curi Miras di Supermarket Gianyar (Bali Post) Turis yang bermasalah terus bertambah. Kali ini turis asal Prancis, Joasard Sthepane Christian Jean Luc, tepergok mencuri minuman keras (miras) di salah satu supermarket di kawasan Jalan Raya Andong, Desa Peliatan, Ubud. Turis bernomor pasport

12AV69674 itu sudah diamankan polisi.

Dikonfirmasi Kamis (21/11) kemarin, Kapolsek Ubud Kompol Nyoman Nuryana membenarkan penangkapan turis Prancis tersebut. Dikatakan, turis itu tinggal sementara di Jalan Suweta, Banjar Bentuyung Sakti, Kelu-

rahan Ubud. Aksi pencurian itu terjadi sekitar pukul 21.00 Wita, Rabu (20/11). ‘’Di supermarket itu pelaku mencuri dua botol minuman keras jenis Ciroc Vodka,’’ ujarnya.

Menurut Nuryana, pelaku memasukkan dua botol miras ke dalam tas gendong yang dibawa-

nya. ‘’Tanpa melakukan pembayaran. Gerak-gerik pelaku sudah dicurigai oleh saksi, dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Ubud,’’ jelasnya.

Mendapati informasi itu, kata Nuryana polisi langsung

mendatangi lokasi kejadian. Di lokasi kejadian banyak warga mengerubungi pelaku. Mencegah tindakan main hakim sendiri, polisi langsung mengamankan pelaku. ‘’Kami sudah cek ke lokasi,’’ katanya.

Saat aparat kepolisian tiba di lokasi, kata Nuryana, antara pi-

hak supermarket dengan pelaku sudah berdamai. Dikatakan, pelaku sudah bersedia membayar minuman itu, sehingga pihak supermarket tidak memperpanjang kasus tersebut. ‘’Sudah berdamai di lokasi. Turis itu mau bayar dan pihak supermarket tidak melaporkan kasus ini,’’ tegasnya. (kmb35)

Jumat Umanis, 22 November 2019

Pendopo Kesari Direnovasi, Tiang Penyangga Dibalut Kayu Jati Negara (Bali Post) – Bangunan lawas Pendopo Kesari saat ini dalam tahap renovasi. Gedung terbuka aset Pemkab Jembrana yang selama ini digunakan untuk pertemuan tersebut dipastikan tidak bisa digunakan hingga akhir Desember mendatang.

Hasil pengamatan, Kamis (14/11) kemarin, gedung yang memiliki fungsi penting saat pusat pemerintahan berada di Kecamatan Negara ini kini sedang dalam pengerjaan.

Renovasi yang dikerjakan CV Chitra Karya Utama senilai Rp 496.847.821 baru pengerjaan pilar-pilar penyangga gedung. Pilar yang sejak semula berbahan beton dibalut dengan potongan kayu-kayu jati sehingga ter-

lihat seperti pilar dari kayu.

Selain itu, sejumlah pekerja tampak mengerjakan ukiran hiasan menggunakan batu paras. Gedung yang berada bersebelahan dengan Gedung Dharma Wanita ini difungsikan untuk pertemuan dengan daya tampung ratusan orang. Sejak dikerjakan, gedung untuk sementara tidak bisa digunakan. Akan tetapi, tidak ada pengumuman bahwa gedung yang berada di Jalan Udayana ini sedang dalam pengerjaan. Hanya papan proyek yang dipasang di bagian depan bagian luar.

Seperti diketahui, Gedung Pendopo Kesari sebelumnya merupakan gedung wantilan utama dan merupakan aset pemerintah daerah.

Sejumlah pertemuan pent-

Meningkat, Permohonan Santunan Kematian

Negara (Bali Post) – Program santunan kematian yang digulirkan Pemkab Jembrana sangat diapresiasi masyarakat. Bantuan pemerintah daerah ini selain untuk tertib administrasi kependudukan (akta kematian) juga membantu warga dengan adanya santunan.

Dari data yang dihimpun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Duktapil) Jembrana, tiap tahun jumlah pemohon cenderung meningkat. Tahun 2019 ini hingga November (11 bulan), ada 2.081 pemohon. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 lalu yakni 1.944 pemohon.

“Saat ini sudah 2.009 permohonan kami cairkan dari total jumlah pemohon 2.081 hingga 21 November,” terang Kepala Dinas Dukcapil I Ketut Wiaspada, Kamis (21/11) kemarin.

Menurutnya, pencairan dilakukan langsung ke rekening keluarga pemohon melalui Bidang Pembendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana.

Sementara untuk pengecekan dan verifikasi persyaratan tetap dilakukan Dinas Dukcapil. Pencairan maksimal sebulan setelah pengajuan.

Setiap tahun disediakan anggaran Rp 2 miliar berikut santunan penunggu pasien. Bilamana terjadi kekurangan, akan ditambah di APBD Perubahan. Setiap warga yang meninggal ber-KTP Jembrana mendapatkan dana santunan kematian senilai Rp 1,5 juta. “Selain sebagai santunan, juga untuk tertib administrasi kependudukan,” ujar Wiaspada.

Menurutnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi selain KTP Jembrana juga surat keterangan kematian dari desa/kelurahan setempat. Setelah diproses akta kematiannya disertai pencabutan KTP dan pembuatan KK baru (mencoret anggota keluarga yang meninggal dunia), pihak keluarga berhak mendapatkan kwitansi guna pencarian ke BKPAD. (kmb26)

ing pernah digelar di gedung tersebut. Namun, seiring waktu, areal Gedung Pendopo terlihat sempit dan bahkan berada di bawah jalan raya. Selain itu, areal parkir sangat terbatas, sehingga kendaraan terpaksa diparkir di bahu jalan bahkan hingga di trotoar.

Pemkab Jembrana telah menyediakan lahan parkir menggunakan tanah bekas rumah jabatan dan saat ini difungsikan menjadi Taman Sangkur. Taman terbuka itu juga bisa difungsikan sebagai lahan parkir, meskipun jumlahnya terbatas. (kmb26) RENOVASI – Pendopo Kesari direhab bagian interior dalamnya.

Bali Post/kmb26

Kejadian Kebakaran Melonjak Damkar Defisit Anggaran Negara (Bali Post) – Anggaran untuk penanganan kebakaran di Satpol PP Kabupaten Jembrana tahun ini defisit. Ini akibat jumlah kejadian kebakaran yang ditangani melebihi plafon anggaran hingga dua kali lipat.

Belum lagi sejumlah sarana dan prasarana rusak semisal selang air. Meskipun demikian, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jembrana tetap siap siaga melayani jika ada kejadian.

Hal itu dikatakan Kepala Satpol PP Jembrana I Gusti Ngurah Rai Budhi, Kamis (21/11) kemarin. Menurutnya, jumlah kejadian kebakaran yang ditangani melebihi plafon anggaran yang dipasang tahun ini. Pihaknya memasang anggaran sesuai jumlah kejadian dua tahun sebelumnya yakni rata-rata 30 kasus. Akan tetapi, tahun ini jumlahnya melonjak hingga 65 kejadian dan semuanya ditangani unit Damkar.

Ia sangat mengapresiasi jajarannya yang melakukan tugas tanpa mengenal lelah dan mengabdi melayani masyarakat. “Anggaran yang habis itu untuk makan minum. Kalau untuk operasional (BBM) masih tersedia. Jadi,

mau tidak mau mereka harus makan sendiri,” ujar Rai Budhi.

Sementara untuk operasional lainnya seperti air memang diutamakan dan Satpol PP melakukan MoU (kesepakatan) dengan PDAM. Air diambil dari pompa hydran yang tersebar di sejumlah titik. Sekitar 30 hydrant dari Pekutatan hingga Gilimanuk bisa setiap saat digunakan ketika ada kejadian kebakaran.

Selanjutnya menyangkut prasarana, beberapa selang pemadam bocor karena bergesekan dengan benda tajam saat melakukan pemadaman. “Kalau gesekan dengan kayu tidak apa. Yang kami khawatirkan ketika bergesekan

dengan paku. Di lokasi kami sulit mengantisipasi, apalagi malam hari,” tambahnya. Oleh karena itu, pada anggaran tahun depan, selain menambah jumlah operasional pemadam, pihaknya juga menganggarkan pengadaan selang baru.

Rai Budhi mengakui hampir setiap minggu terjadi musibah kebakaran di wilayah Jembrana terutama pada bulan-bulan menjelang akhir tahun.

Kebakaran menimpa beberapa bangunan, kebun dan sampah. Dalam satu penanganan petugas membutuhkan rata-rata lebih dari dua tangki air. Untuk itu, ia berharap masyarakat waspada, apalagi saat musim kemarau seperti ini semak kering mudah terbakar.

Permasalahan kejadian kebakaran ini sebelumnya mendapat perhatian dari DPRD Jembrana. Fraksi Gerindra yang diketuai Ketut Sadwi Darmawan mempertanyakan anggaran damkar pada 2020. Pihaknya melihat situasi tahun ini yakni kasus kebakaran jauh melebihi plafon anggaran. (kmb26)

Bali Post/kmb26

I Gusti Ngurah Rai Budhi

Oknum Pengacara Divonis Empat Bulan Penjara Bali Post/kmb

RAKOR – KPU Kabupaten Jembrana mengadakan rapat koordinasi (rakor) pengelolaan dokumen Pemilu 2019.

KPU Diminta Kelola Arsip dengan Baik Negara (Bali Post) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana mengadakan rapat koordinasi (rakor) pengelolaan dokumen Pemilu Tahun 2019, Kamis (21/11) kemarin. Rakor dibuka Ketua KPU Jembrana Ketut Tangkas Sudiantara didampingi anggota Ketut Adi Sanjaya dan Nengah Suardana.

Rakor diikuti jajaran staf KPU Jembrana dan perwakilan partai politik. Hadir sebagai pembicara Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah I Gede Jos Hermanus serta Kasubag Umum dan Logistik KPU Provinsi Bali Santi Covarida.

Menurut Jos Hermanus, KPU perlu memiliki perpustakaan sehingga masyarakat bisa mendapatkan ilmu tentang partai politik, pemilu dan sistem demokrasi Indo-

nesia. Sementara arsip harus dikelola dengan baik agar ketika diperlukan mudah mencarinya.

Sementara Santi mengatakan, pengelolaan arsip KPU sangat perlu dan penting karena nantinya bisa menjadi sejarah. “20 tahun mendatang bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelusuri kembali bagaimana sebenarnya sistem pemilu sebelumnya. Bisa saja nanti sistem pemilu berbeda daripada sekarang. Bisa tidak ada surat suara dan semua digital. Jadi, semua harus tetap disimpan dan diarsipkan,” ungkapnya.

Generasi muda juga perlu mengetahui sistem pemilu sebelumnya dan bisa menjadi bagian dari sejarah di Indonesia. “Jadi, jajaran KPU harus memiliki arsip yang baik dan ada petugas yang mengelola,”

sebut Santi.

Salah satu contoh masalah kearsipan pemilu adalah pengelolaan surat suara. Jika nantinya ada parpol yang minta mudah ditemukan. Pihak lain juga tidak mempermasalahkan jika ada arsip yang terhapus.

Apalagi parpol sebagai peserta berhak mengontrol jalannya pemilu. KPU juga perlu memiliki SDM yang memahami pengelolaan kearsipan.

Untuk itu, perlu memasukkan pengarsipan pemilu ke dalam sistem termasuk Jadwal Retensi Arsip (JRA) karena arsip pemilu merupakan memori/ rekaman kolektif proses pemilihan umum yang telah berlangsung. “Dari rakor ini menunjukkan bahwa pengarsipan pemilu merupakan hal yang penting dan krusial dalam menjaga proses demokrasi di Indonesia,” papar Santi. (kmb)

Negara (Bali Post) Terjerat kasus penggelapan, oknum pengacara Bambang S. akhirnya divonis pidana penjara selama empat bulan di Pengadilan Negeri (PN) Negara. Putusan itu dibacakan Hakim Fakhrudin Said Ngaji dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan, Kamis (21/11) kemarin.

Mendengar putusan itu, terdakwa yang mengenakan pakaian putih didampingi sejumlah kuasa hukumnya menyatakan masih pikir-pikir.

Pembacaan putusan juga disaksikan dua hakim anggota, Alfan Firdauzi Kurniawan dan Mohamad Hasanuddin Hefni. Pertimbangan yang meringankan terdakwa, di antaranya ada iktikad baik untuk mengembalikan uang kepada korban. Sementara yang memberatkan, akibat perbuatan terdakwa, korban

mengalami kerugian. Hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Putusan itu lebih ringan dua bulan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Jaksa dalam tuntutannya meminta pidana enam bulan penjara. Terkait putusan ini, empat kuasa hukum yang mendampingi terdakwa belum menyatakan sikap menerima atau melakukan banding.

Ida Bagus Panca Sidarta, salah satu kuasa hukum, mengatakan masih pikir-pikir.

JPU Ni Ketut Lili Suryanti ketika ditanya sikapnya oleh majelis hakim terkait putusan ini, juga mengaku masih pikir-pikir.

Kasus yang menjerat oknum pengacara ini berkaitan dengan perkara perdata yang ditanganinya. Terdakwa di-

laporkan lantaran menggunakan uang milik kliennya, Ismail. Dari total Rp 164 juta yang diberikan oleh kliennya, semestinya diberikan kepada pihak pemohon eksekusi yang akan melakukan eksekusi

tanah dan rumah Ismail.

Akan tetapi, yang diserahkan tidak semua. Karena merasa dirugikan, kliennya melaporkan terdakwa atas kasus penipuan dan penggelapan uang. (kmb26)

Bali Post/kmb26

SIDANG – Sidang pembacaan putusan terdakwa kasus penggelapan yang merupakan oknum pengacara di Pengadilan Negeri Negara.

Jumat Umanis, 22 November 2019

Penuhi Ketahanan Pangan Masyarakat

Diterapkan B2SA Mengadopsi 4 Sehat 5 Sempurna Kenyataannya belakangan ini lahan pertanian semakin hari kian menyempit saja. Karena itu harus disiasati bersama dengan cara memanfaatkan lahan relatif sempit itu secara optimal. Caranya, sudah diinstruksikan pemanfaatn lahan perkarangan yang ada untuk pertanian yang produktif. Salah satunya model hidroponik menjadi pilihan termasuk lainnya. Lalu, bagaimana cara-cara Dinas Ketahanan Pangan Karangasem khususnya mengupayakan terobosan-terobosan efektif itu kepada warga termasuk gebrakan yang dilakukan serangkaian Hari Pangan Sedunia yang ke-39 Provinsi Bali yang digelar di Karangasem?

KADIS Ketahanan Pangan Karangasem Anak Agung Dede Rama Putra, Kamis (21/11) kemarin mengungkapkan, pihaknya sudah menggaungkan pembinaan-pembinaan di lapangan termasuk demplot-demplot untuk mengoptimalkan ketahanan pan-

gan itu. Salah satunya memang diusahakan cara hidroponik. ‘’Sejatinya, semuanya sudah berjalan. Bahkan dalam usaha pengembangan itu, kita sinkronkan dengan dana kabupaten dan anggaran pemerintah Provinsi Bali,” jelas Rama Putra.

Untuk memenuhi ketahanan pangan khusus masyarakat Karangasem, pihaknya kata Rama Putra, telah menerapkan B2SA yakni Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

Hal itu sudah mengadopsi empat sehat lima sempurna.

“Keragaman pangan itu

memang sangat dibutuhkan masyarakat. Penting, agar masyarakat tidak bergantung pada satu produk saja. Jadi, varietas beragam itu yang kita gaungkan,” katanya.

Terkait mengoptimalkan ketahanan pangan itu, pihaknya tambah Rama Putra juga memberdayakan kelompokkelompok yang ada di Karangasem. Terutama Kelompok Wanita Tani (KWT).

Terkait peringatan Hari Pangan Sedunia ke-39 Provinsi Bali yang dilangsungkan di Karangasem itu digelar Jumat (22/11) ini. Menurutnya, agenda yang dilakukan dikatakan sudah sesuai dengan temanya, mengoptimalkan potensi pan-

gan lokal sebagai sumber pangan masyarakat menuju kemandirian dan kedaulatan pangan guna mewujudkan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali“. Terkait tema itu akan ditampilkan olahan produk lokal bahkan dari seluruh kabupaten/kota di Bali.

Rama Putra menambahkan, juga dilaksanakan beberapa kegiatan pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-39 itu. Salah satunya pameran produk lokal yang menjadi unggulan masing-masing kabupaten/kota di Bali. “Jadi, apa yang jadi unggulan masing-masing kabupaten, itu yang dipamerkan,” ucapnya. (nan)

Kondisi Gedung SDN 3 Pidpid Memprihatinkan

Air Hujan Masuk Ruangan Siswa Waswas Belajar Amlapura (Bali Post) Kerusakan infrastruktur bangunan SD di Karangasem cukup banyak. Salah satunya kondisi bangunan SDN 3 Pidbid, Kecamatan Abang sangat mengkhawatirkan. Yang lebih memprihatinkan tentunya ketika turun hujan. Seperti beberapa hari lalu. Air masuk ke dalam ruangan akibat atap bocor. Dalam kondisi seperti itu, terpaksa siswa dipindahkan ke ruang perpustakaan agar bisa menjalankan proses belajar-mengajar.

Berdasarkan pantauan Kamis (21/11) kemarin, dari enam ruang kelas yang ada di sana mulai ruang kelas I sampai kelas VI, dua di antaranya mengalami kerusakan parah.

Ruangannya sangat memperihatinkan. Bisa jadi akibat termakan usia. Seluruh tembok sudah retak-retak. Bahkan di sejumlah titik, tembok mengelupas. Pelesterannya sudah lepas. Plafonnya yang berbahan gedek itu rusak bahkan nyaris ambruk. Di sejumlah titik, tembok pecah sampai besi kerangkanya kelihatan mengkarat. Termasuk ventilasi ruangan ru-

sak. Kusen pintu dan jendela hampir semuanya berlubang dimakan rayap. Termasuk atap bangunan mengalami kebocoran.

Salah seorang guru di SDN 3 Pidpid, Ni Wayan Laba, menuturkan kondisi dua rungan belajar siswa yakni kelas V dan VI itu memang memprihatinkan. Atap bangunannya sudah bocor. Termasuk kondisi tembok gedung dan lainnya, semunya rusak. Bahkan, besi kerangka penyangga bangunan terlihat mengkarat.

“Dua ruangan ini rusaknya cukup parah termasuk ruang guru temboknya sudah retak-

retak. Kerusakan itu diperparah oleh gempa Lombok 2018 lalu,” ucapnya.

Melihat kondisi gedung saat ini, kata Laba, membuat pihak sekolah menjadi waswas saat memberikan pelajaran kepada siswa. Siswa juga tak dapat sepenuhnya fokus mengikuti pelajaran yang diberikan guru dengan fasilitas gedung yang kondisinya seperti itu.

“Bahkan, kita sebagai guru takut mengajar di ruangan.

Sampai-sampai melonggarkan meja dan kursi siswa. Itu kita lakukan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anakanak gampang lari keluar

ruangan,” katanya.

Air Hujan Masuk Ruangan Tak cukup sampai di situ, Laba menegaskan, ketika ada hujan turun seperti beberapa hari sebelumnya, siswanya tidak dapat mengikuti pelajaran di ruang kelas. Pasalnya, air hujan itu masuk ke dalam ruangan akibat atap bocor di sejumlah titik. Bahkan, ada sejumlah orang tua siswa yang kebetulan mengantar anaknya sekolah, ikut membantu ngepel ruangan yang dipenuhi air hujan. “Itu yang kita khawatirkan ke depannya. Apalagi dalam waktu dekat ini, memasuki musim penghujan. Kalau hujan turun, sudah jelas anak-anak kembali tidak bisa belajar di rungan,’’ tambahnya.

Karena tidak ada ruangan, terpaksa anak-anak kelas V dan VI belajar di perpustakaan.

Atas kondisi itu, pihaknya

Bali Post/kmb41

SISWA WASWAS - Kondisi plafon bangunan SDN 3 Pidpid, Abang, Karangasem sangat memprihatinkan. Hal itu membuat para siswa dan guru waswas menjalani proses belajar-mengajar. Mereka takut plafon jebol dan bangunan ambruk.

Jelang Pilkel Serentak 24 November

114 Ribu Logistik Didistribusikan

Amlapura (Bali Post) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karangasem sebagai pelaksana pemilihan perbekel (pilkel) kini terus disibukkan agenda persiapan pengiriman logistik.

Alasannya, pilkel itu tinggal menghitung hari. Seperti Kamis (21/11) kemarin, DPMD mulai mendistribusikan logistik 114 ribu menjelang perhelatan pilkel serentak yang digelar, Minggu (24/11) mendatang.

Kabid Pemerintahan Desa, DPMD I Gede Kaneka Setiawan mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pelipatan surat suara sejak beberapa hari lalu.

Saat ini tinggal mendistribusikan logistik pilkel itu ke 21 desa yang menggelar pilkel serentak di delapan kecamatan.

“Pendistribusian logistik itu mulai surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya. Waktu pengirimannya selama tiga hari hingga 23 November. Jumlah surat suara yang dikirim 114 ribu

lebih. Itu sudah termasuk cadangan,” ucapnya.

Gede Kaneka menambahkan, untuk mendistribusikan logistik ini, pihaknya menyewa tiga armada truk yang akan siap mengantar dari pagi sampai sore hari. Bahkan, kalau memungkinkan

sampai malam. Itu tergantung kesiapan desa menerima logistik itu. Pihaknya juga mempertimbangkan kapasitas kendaraan dan juga akses ke desa-desa yang menggelar pilkel itu.

Logistiknya itu langsung dikirim per kecamatan. Den-

Bali Post/kmb41

LOGISTIK PILKEL - Petugas Dinas PMD mempersiapkan logistik pilkel yang akan segera dikirim ke 21 desa yang menggelar hajatan pilkel itu, Kamis (21/11) kemarin.

gan cara itu akan lebih mudah mendistribusikannya.

Sedangkan, surat suaranya langsung kita kirim ke desadesa. ‘’Kita usahakan batas pengiriman sampai jam 20.00 Wita,’’ tambahnya.

Pihaknya tidak ingin mengganggu warga di desa.

Tetapi kalau justru desa itu siap maka mendistribusikannya nonstop. ‘‘Jika waktunya terlalu malam, maka bisa saja dilanjutkan keesokan harinya,” katanya.

Terkait pengawasan logistik itu, Kaneka menegaskan, sebelumnya, pihaknya sudah melayangkan surat ke pemerintah desa untuk menginstruksikan petugas keamanan guna mengamankan logistik itu. “Kita sudah minta kepada petugas agar bisa stand by di kantor desa menjaga logistik itu.

Memang protapnya seperti itu guna menghindari halhal yang tidak diinginkan bersama. Penting kita menjaga pelaksanaan pilkel serentak itu berjalan aman dan lancar,” ujar Kaneka. (kmb41)

sebetulnya sudah dua kali mengajukan perbaikan gedung tersebut. Hanya, sampai saat ini belum bisa direalisasikan pihak Disdikpora Karangasem.

“Laporannya sudah masuk di RKA 2020. Semoga benar dan bisa diwujudkan nantinya.

Kami membayangkan anakanak bisa belajar di ruangan yang lebih representatif.

Mereka tidak lagi waswas mengikuti pelajaran,” harap Laba sembari menambahkan, ruangan lainnya juga plafonya jebol.

Salah seorang siswa kelas VI, Ni Wayan Widnya, mengakui kalau dirinya memang waswas. Ia ketakutan mengikuti proses belajar-mengajar dengan kondisi gedung saat ini.

Widnya merasa khawatir terjadi apa-apa yang buruk, semoga tidak demikian. “Pastilah kami takut belajar di kelas. Sebab, bangunan rusak dan banyak yang rapuh. Terlebih pas hujan tidak bisa belajar di ruangan karena banjir akibat air hujan masuk ke dalam kelas. Saya harap, supaya sekolah ini bisa diperbaiki pihak pemerintah,” pinta Widnyani.

Kepala Disdikpora Karangasem I Gusti Ngurah Kartika mengatakan, perbaikan gedung di SDN 3 Pidpid itu akan dilakukan tahun 2020 mendatang. “Perbaikan gedung sudah masuk RKA 2020,” ucapnya. (kmb41)

Bali Post/iat

LOMBA CIPTA MENU - Kegiatan lomba cipta menu di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali beberapa waktu lalu.

Belanja Modal Sejumlah OPD Kosong

Dewan Soroti akan Banyak Pegawai Nganggur Amlapura (Bali Post) Tidak adanya anggaran belanja modal di sejumlah OPD Pemkab Karangasem sangat disayangkan anggota DPRD. Dewan menuding, dengan tidak adanya anggaran tersebut, sama juga artinya OPD itu tidak bekerja alias nganggur.

Anggota DPRD I Wayan Sumatra mengungkapkan, sejatinya belanja modal itu dinilai sangat vital karena hal itu menentukan kinerja masing-masing OPD. Karena itu, dengan tidak adanya belanja modal ini, mengisyaratkan pegawai di OPD tersebut akan nganggur alias tidak bisa bekerja. ”Di dalam sistem organisasi pemerintah daerah berdasarkan kinerja. Kalau tanpa anggaran belanja modal, mereka pasti tidak akan bisa berkerja maksimal.

Jelas mereka banyak nganggurnya,” tegasnya.

Sumatra menjelaskan, dalam postur APBD Induk

2020, kebutuhan barang dan jasa sangat tinggi. Artinya, Pemkab Karangasem hanya mengalokasikan anggaran rutinitas mulai gaji pegawai, dan lainnya. “Kalau belanja modal tidak ada, itu artinya OPD itu tidak berkerja dong,” tambah Sumatra.

Dia menyebutkan, OPD yang belanja modalnya nol di antaranya Dinas Pertanian Karangasem dan Dinas Koperasi. Menjadi ironis, sektor pertanian yang merupakan bagian struktur ekononi makro penyumbang PDRB tertinggi itu justru tanpa punya dana alias nol belanja modal.

“Kalau seperti itu, tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Ujungujungnya berpengaruh pula dengan tunjangan kinerja (tukin) mereka. Karena itu, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi organisasi eksekutif di Karangasem,” ujarnya. (kmb41)

Jumat Umanis, 22 November 2019

Datangi Kejati Bali

SOSOK Harus Diusut Tuntas MESKI tak lagi eksis sebagai pejabat publik, nama Dewa Made Widiasa Nida masih cukup populer di kalangan elite partai politik. Politisi Partai Golkar ini kini banyak disibukkan dengan kegiatan partainya, setelah menjabat sebagai anggota Tim Pemenangan Partai Golkar Wilayah Bali. Walau sering melakukan kegiatan di luar daerah mendampingi Ketua Tim Pemenangan Wilayah Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer, dia mengaku tetap mengikuti perkembangan terkini situasi tanah kelahirannya, Kabupaten Klungkung, termasuk sejumlah persoalan di dalamnya. Salah satunya kasus dugaan korupsi pembangunan gedung dua lantai SDN 1 Banjarangkan, cukup membuatnya penasaran. Sebab, di tengah upaya pemerintah pusat membenahi pendidikan secara nasional melalui perbaikan sarana gedung sekolah, justru masih ada oknum pejabat daerah yang berusaha mencari keuntungan sendiri. Persoalan tersebut sudah bergulir di Kejati Bali. “Saya cukup mengikuti perkembangan penanganan kasus ini. Sekarang Kejati Bali masih menunggu hasil audit Tim Unud.

Saya minta Unud segera menuntaskannya,” katanya saat ditemui

di Kota Semarapura, Kamis (21/11) kemarin. Kasus ini menemukan titik terang karena Kejati Bali serius melakukan penanganan. Tokoh masyarakat Klungkung asal Desa Akah ini mengapresiasi Kejati Bali yang cepat merespons laporan masyarakat. Dugaan manipulasi penanganannya di lapangan, dari proyek swakelola menjadi diambil oleh tukang dari luar, ditambah adanya dugaan permainan oknum pejabat daerah dalam memanipulasi pembiayaan, membuatnya geram.

Dia berharap pihak Kejati Bali tidak berhenti pada penanganan SDN 1 Banjarangkan saja. Sebab, dia mendengar kasus serupa juga banyak terjadi pada sekolah lain di Klungkung. Dugaan perilaku koruptif seperti ini jelas akan sangat mempengaruhi kualitas pengerjaan sarana gedung di lapangan. “Ini kan yang baru kelihatan. Saya menduga praktik seperti ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Kalau SDN 1 Banjarangkan kasusnya sudah jelas lewat audit Unud.

Saya minta pembangunan gedung lainnya juga disorot lebih jauh. Ini momentum kita untuk memperbaiki proses pengerjaan sarana pendidikan ke depan secara menyeluruh,” tegas Dewa Nida. (gik)

Wabup Kasta Prihatin Nasib Sentana Semarapura (Bali Post) Nasib I Wayan Sentana (50) tak sebaik warga normal lainnya. Pria asal Banjar Suka Duka Yang Api, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, ini mengalami gangguan jiwa sejak remaja. Hingga berumur setengah abad, dia tak kunjung sembuh. Salah satu ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) di Klungkung ini sudah berupaya diobati dengan berbagai cara oleh pihak keluarganya, tetapi tak kunjung sembuh.

Melihat kondisinya demikian, Wakil Bupati Klungkung Made Kasta, menyempatkan diri mendatangi rumah Sentana, Kamis (21/11) kemarin.

Sentana hidup cukup memprihatinkan. Ia tinggal di gubuk sederhana berdinding karung beras tak layak huni bersama ibunya, Ni Nyoman Gendri (75). Ibunya yang sudah renta, cukup sabar merawat Sentana.

Sentana mengalami gangguan jiwa sejak remaja. Dirinya mengalami kebingungan hingga kerap kabur dari rumah.

Setiap ada petugas yang mendata dirinya untuk melakukan penanganan, dia selalu melarikan diri. “Sempat diobati lagi, sampai sekarang masih perawatan dengan obat jalan.

Namun, dua tahun belakangan ini dirinya kembali kumatkumatan,” kata Gendri.

Kondisi Sentana dan keluarga yang demikian, membuat banyak pihak iba melihatnya, termasuk Wabup Kasta.

Dia menyampaikan, pemerintah daerah terus mengupayakan bantuan kepada Sentana. Wabup selanjutnya akan mendaftarkan rumah Sentana ke dalam program bedah rumah. Pihaknya menugaskan aparat desa dan kepala dusun agar melakukan pendataan langsung ke rumah warga yang betul-betul kurang mampu.

Jangan sampai masyarakat dengan kondisi demikian tidak mendapatkan bantuan. Sebab, keluarga ini yang rumahnya demikian memprihatinkan, rupanya belum terdaftar sebagai penerima bantuan bedah

rumah tahun depan.

“Semua data yang masuk jangan sampai tak valid. Realisasi bantuan rehab dan bedah rumah sudah harus kita tuntaskan pada tahun 2020,” ujar pejabat asal Desa Akah ini didampingi Camat Klungkung I Komang Gde Wisnuadi dan Perbekel Desa Akah Nyoman Sujati.

Banyak pihak yang iba melihat kondisi keluarga Sentana.

Sudah cukup banyak yang datang memberikan bantuan, baik berupa sembako maupun kebutuhan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup Sentana dan ibunya setiap hari. Tidak hanya warga, TNI Kodim 1610/Klungkung juga turun tangan ke rumah Sentana untuk memberikan bantuan berupa pembangunan jamban guna mewujudkan pola hidup sehat keluarga ini. Selanjutnya, PMI Cabang Klungkung berencana turun menyerahkan sejumlah bantuan kebutuhan pokok bagi keluarga Sentana. (kmb31)

RUMAH SENTANA - Wabup Klungkung Made Kasta saat turun ke rumah Wayan Sentana untuk melihat dari dekat kondisinya sebelum diberikan bantuan bedah rumah.

Pemprov Bali Bagikan 100 Paket Sembako Semarapura (Bali Post) Peringatan Hari Ibu pada 22 Desember dijadikan momentum bagi Pemprov Bali untuk menyentuh lansia dan penyandang disabilitas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Bali menyiapkan sedikitnya 100 paket sembako untuk tiap kabupaten/kota kepada lansia dan disabilitas. Bentuk tali kasih ini direalisasikan di Kabupaten Klungkung, Kamis (21/11) kemarin, dengan menghadirkan langsung para lansia dan penyandang disabilitas di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Bali Luh Ayu Aryani mengatakan, momentum Hari Ibu ke-91 tahun ini sebagai awal langkah perempuan Bali untuk lebih berdaya menuju Indonesia Maju. Ini sejalan dengan tema peringatan Hari Ibu, yakni “Perempuan Berdaya Indonesia Maju”. Dipilihnya lansia dan penyandang disabilitas sebagai penerima paket sembako agar di tengah keterbatasan hidupnya saat ini, mereka masih memiliki semangat hidup. Bahkan, ke depan dapat diberdayakan sesuai kemampuan dasarnya.

“Ini wujud tali kasih kami kepada lansia dan penyandang disabilitas, dalam upaya peningkatan perlindungan kepada perempuan dan anak,’’ ujar Luh Ayu Aryani.

Penyerahan paket sembako di kabupaten/kota lainnya akan dilakukan 22 dan 25 November. Sementara agenda puncak perayaan Hari Ibu dilaksanakan l7 Desember di Gedung ISI Denpasar.

Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Bali atas tali kasih dan

kepeduliannya kepada lansia dan disabilitas di Klungkung. Ia berharap bantuan ini bisa meringankan beban kebutuhan pokok lansia dan penyadang disabilitas. “Ini bentuk perhatian istimewa dari Pemprov Bali kepada lansia dan penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Acara dihadiri Ketua Forum Komunikasi Partisi-

pasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forkomwil Puspa) Provinsi Bali Tjok Putri Hariyani Ardhana Sukawati, Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Klungkung Ayu Suwirta, Wakil Ketua I TP PKK Klungkung Ny. Sri Kasta dan undangan terkait lainnya. (kmb31)

Bali Post/kmb31

SEMBAKO - Para lansia dan penyandang disabilitas naik ke panggung untuk menerima sembako.

Warga Tuntut Kejelasan Kasus SDN 1 Banjarangkan

Semarapura (Bali Post) -

Sejumlah tokoh masyarakat Desa/Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, kembali mendatangi Kantor Kejati Bali, Kamis (21/11) kemarin. Mereka menuntut kejelasan penanganan kasus pembangunan gedung dua lantai di SDN 1 Banjarangkan yang diduga melibatkan banyak pihak, mulai dari warga sekolah, tokoh pendidikan hingga oknum pejabat.

Sebab, setelah dilakukan penanganan, pemeriksaan saksi-saksi hingga meminta kajian Tim Unud, warga setempat belum mendapat kejelasan bagaimana progres kasus ini.

Kedatangan warga dipimpin Klian Banjar Adat Selat, Desa Banjarangkan, Wayan Norsa. Mereka didampingi Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Klungkung Made Raka Adnyana. Bertemu dengan Kasi Penyidik Pidana Khusus Kejati Bali Anang Suhartono, Norsa dan warga lainnya menanyakan langsung bagaimana progres penanganan kasusnya kepada pihak yang secara teknis menangani kasus ini.

Norsa menyampaikan, setelah Kejati Bali turun melakukan penanganan beberapa waktu lalu, kasus ini menjadi buah bibir warga setempat. Namun, setelah banyak pihak diperiksa sebagai saksi, sekarang malah tidak ada kejelasan. Karena banyaknya pertanyaan warga seputar permasalahan ini, pihaknya bersama beberapa warga berinisiatif menerima penjelasan langsung dari pihak terkait di Kejati Bali.

Menurutnya, permasalahan ini berkaitan dengan

keberlangsungan pendidikan anak-anak setempat.

Sepanjang kasus ini belum ada kejelasan, warga sekolah dan orangtua siswa waswas, karena sekolah tersangkut kasus hukum. Terlebih program pemerintah pusat yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan, maka pihaknya ingin persoalan ini segera dituntaskan.

“Biar anak-anak kami dapat belajar dengan nyaman,” kata Norsa usai bertatap muka dengan Anang Suhartono.

Anang menegaskan, penanganan kasus ini sesungguhnya tidaklah berhenti.

Saat ini prosesnya sedang berjalan. Pihaknya masih menunggu hasil kajian dan audit Tim Unud terhadap objek laporan masyarakat.

Tidak hanya SDN 1 Banjarangkan, tetapi juga pembangunan serupa di SMAN 1 Semarapura dan sekolah lainnya. Ketika hasilnya keluar, nantinya juga diharapkan diketahui total kerugian negara. “Hasil pemeriksaan kami

Bali Post/kmb31

KEJATI BALI - Warga Desa Banjarangkan usai bertemu Kasi Penyidik Kejati Bali Anang Suhartono didampingi Ketua GTI Klungkung Made Raka Adnyana. bahwa pembangunan gedung sekolah ini sesungguhnya swakelola, tetapi ternyata pengerjaan di lapangan tidak demikian. Itu fakta,” ujarnya.

Ketua GTI Klungkung Made Raka Adnyana mengatakan, pembangunan yang semestinya dilakukan secara swakelola, tetapi kenyataannya tidak, jelas berseberangan dengan harapan Presiden RI Joko Widodo untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Oleh karena sangat berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan, pascamenerima surat pengaduan dari sejumlah tokoh Desa Banjarangkan, pihaknya kembali bersurat ke Kajati Bali agar ada penegakan hukum yang tuntas

terhadap dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pembangunan gedung lantai dua SDN 1 Banjarangkan.

“Surat ini juga kami tembuskan ke Kejagung, KPK dan Presiden RI, agar menjadi atensi bersama,” tegasnya.

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali I Nyoman Sucitrawan menambahkan, sebagai bentuk transparansi dalam penanganan kasus ini, ketika hasil audit dan kajian Unud keluar, pihaknya berjanji membukanya kepada warga Desa Banjarangkan.

“Kalau hasilnya kajiannya sudah keluar, nanti kita ekspose bersama-sama di sini. Kami undang,” tandas mantan Kejari Karangasem ini. (kmb31)

Jumat Umanis, 22 November 2019

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Dcr Tng 1 wnt+1 laki serabutan min SMA,UD Kabik,081999415788

Dicr Karyawati Kerja Serabutan Langsung ke Jln.Arjuna 49 Dps

DIJUAL MOBIL

PROPERTY

PROPERTY

HYUNDAI

DISEWAKAN RUMAH

DIJUAL TANAH

Australi,Korea,Jepang.FB:Kadek Kizuna Bali, WA:08563925015

Dcr Tukang Potong Pengalaman GarmenMin2thHub.081237047893

Dicr Tkg Masak & Tkg Kirim Catering Hub.081999384996

Sales Marketing, Sopir SIM B1, Welder Las Pipa : 085103167222

Dikont Rmh 1,5are Lt2,4KT,2KM Dpr, 2Gdg+1Kmr suci,15-20th, Hub:087860080231,081238642150

Tnh 3,5A Tk.Badung Renon,±35A Ubud-Tegalalang.Hp:0811394712

Dcr:Receptionist,HK Hotel Puri Asih Jl.Pantai Kuta No.40 Bali

Dijual Cepat Hyundai Atos 2001/metic,mesin bagus/mobil pribadi Hub.081236074711

Dicari Karyawan Tukang Bakar Sate Gj.3,5Jt/Bln.Langsung ke Jln.Arjuna 49 Denpasar

Staf bersih rmh Kost,tgl. dalam pria,jujur,rajin. 085238203818

B.BP.166.11.19.0000525

BVC Krj Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunan resto Pasti Brangkat Line WA081375409869&087754689692 B.BP.004.11.19.0000437

Dcr Sgr Sopir Pribadi Bw Matic Hub:085238321559/0361-751223 B.BP.001.11.19.0000539

SERVICE

B.BP.001.11.19.0000504

B.BP.001.11.19.0000559

B.BP.001.11.19.0000433

B.BP.001.11.19.0000531

B.BP.001.11.19.0000532

B.BP.001.11.19.0000543

B.BP.001.11.19.0000541

B.BP.001.11.19.0000554

Dicr Waiter/ess, Kitchen. Kirim CV ke Warung Subak Peguyangan 0361410940, 085100436702

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818

SERVICE

BIRO JASA

G.01

B.BP.001.11.19.0000486

B.BP.001.11.19.0000485

MITSUBISHI

Dijual Mobil Box L300 th 2012 Harga 125 Jt, Bisa Nego Hub.081367587116 B.BP.001.11.19.0000536 TOYOTA

B.BP.001.11.19.0000545

Over kontrak kos”an 11 Kmr, Jl. Tkd Badung Renon H085100888379 B.BP.004.11.19.0000550

PROPERTY DIJUAL TANAH

Dilelang Toyota Grand New Avanza’17 Asbal H:089619874461

Tanah Luas 1,77Are Jl.Pancoran Sading Dps.Hub:082145932895

BIRO JASA

DIJUAL RUMAH

B.BP.001.11.19.0000508

B.BP.001.11.19.0000548

B.BP.001.10.19.0000440

TABANAN

Tnh 45Are,harga 25Jt/Are Nego, Bajra Tabanan pgr jln aspal bs beli sebagian Hp.0811398154

RUPA-RUPA Sy Siap Bantu bayarkan,Laporkn Pjk Hotel, Pjk Restaurant,Toko NPWP,SIUP. Hp:081.338.344.155 B.BP.001.11.19.0000544

PENGUMUMAN

Dana LCair Jmk BPKB/Sertipikat T.412815 / 085337370228

Akuisisi PT.Power Property, Perubahan Status Perseroan dari PMDN ke PMA,dan Perubahan Nama Perseroan menjadi PT.Power Property Family, Berkedudukan di Kabupaten Badung-Bali

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

B.BP.001.11.19.0000555

RUPA-RUPA B.BP.001.11.19.0000231

B.BP.001.11.19.0000547

Jumat Umanis, 22 November 2019

Disparbud Disarankan Tak Anggarkan PKB dari Dana PHR Bangli (Bali Post) –

Bali Post/kmb40

NGERATEP - Prosesi ngeratep prerai Ida Batara Tri Sakti di Pura Penataran Agung Padangrata, Kamis (21/11) kemarin.

Desa Pakraman Kuning Pasupati ’’Pralingga’’ Ida Batara Tri Sakti Bangli (Bali Post) Desa Pakraman Kuning, Bangli memiliki sesuhunan berwujud barong bermata tiga.

Sesuhunan yang berstana di Pura Penataran Agung Padangrata tersebut selama ini sangat disakralkan oleh masyarakat setempat. Menurut kepercayaan, Ida Batara Tri Sakti atau yang punya sebutan lain Ida Batara Tri Lingga Yana itu diyakini sebagai penguasa kekuatan niskala di wilayah Bangli Selatan.

Pada Kamis (21/11) kemarin, pralingga Ida Batara Tri Sakti di-pelaspas dan dipasupati kembali. Upacara tersebut dilaksanakan krama setelah proses ngodakin (perbaikan) pralinggan Ida Batara rampung. ‘’Proses perbaikan pralinggan Ida Batara dikerjakan selama hampir 63 hari oleh Anak Agung Anom Putra Adnyana, dari Puri Kawan Bangli dibantu krama,’’ ungkap Ngakan Perasi Shemarabawa, Ketua Panitia Upacara di Pura Penataran Agung Padangrata saat ditemui di sela-sela upacara kemarin.

Upacara pamelaspas dan

pasupati di-puput Ida Pedanda Putra Kediri dari Geria Selat, Susut. Prosesi tersebut diupasaksi secara niskala oleh dua arca lingga dari Desa Pakraman Manuk, Susut dan Desa Pakraman Siladan.

Upacara pemalaspas dan pasupati pralingga Ida Batara Tri Sakti kali ini merupakan yang ketiga kalinya.

Pertama kali upacara tersebut dilaksanakan tahun 1997 setelah proses pembuatan duplikat selesai. Sepuluh tahun kemudian atau tahun 2007 upacara serupa kembali dilakukan setelah pralinggan Ida Batara selesai diperbaiki. ‘’Sekarang ini adalah upacara yang ketiga kalinya. Sesungguhnya pralingga Ida Batara yang kami upacarai hari ini adalah duplikat. Pralingga yang lama kondisinya sudah keropos termakan usia dan sekarang disimpan di gedong,’’ jelasnya.

Diakui Ngakan Perasi Shemarabawa, pralingga Ida Batara Tri Sakti memiliki perbedaan dengan pralingga sesuhunan di tempat lain. Pralingga Ida Batara Tri Sakti yang berwu-

jud barong ketet memiliki tiga mata. Diungkapkannya bahwa di Kabupaten Bangli, hanya ada dua pralinggan Ida Batara yang berwujud barong bermata tiga.

Selain di Desa Pakraman Kuning, juga ada di Desa Pakraman Pengotan. ‘’Yang ada di Desa Pakraman Pengotan sebagai penguasa kekuatan niskala di Bangli Utara. Sedangkan yang di sini sebagai penguasa kekuatan di Bangli Selatan. Kalau tidak salah, penguasa kekuatan untuk yang di Bangli Tengah berstana di Pura Dalem Purwa, yang di-empon oleh Desa Pakraman Kawan,’’ jelasnya.

Selain diyakini sebagai penguasa kekuatan niskala di wilayah Bangli Selatan, Ida Batara Tri Sakti yang berstana di Pura Penataran Agung Padangrata juga dipercaya telah banyak menganugerahkan kesembuhan bagi warga yang nunas tamba (pengobatan). Dikatakan Ngakan Perasi selama ini banyak masyarakat lokal maupun luar Bangli yang nunas tamba kepada Ida Batara Tri Sakti melalui pemangku di Pura setempat. (kmb40)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bangli disarankan tidak lagi menganggarkan biaya Pesta Kesenian Bali (PKB) tahun 2020 dari dana PHR Denpasar atau Badung. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian tahun sebelumnya.

Akibat dana PHR Denpasar tak cair, seniman terpaksa harus menalangi biaya pentas dengan uang sendiri, bahkan ada yang sampai harus menjual mobil pribadinya.

Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles mengatakan dalam rapat Banggar dan TAPD belum lama ini pihaknya telah menyarankan Disparbud Bangli menganggarkan biaya PKB dengan menggunakan sumber dana yang jelas. Seperti dana alokasi umum (DAU) atau dari dana pendapatan asli daerah (PAD). Pihaknya tidak mau lagi, persoalan yang terjadi tahun ini terulang. ‘’Jangan lagi dianggarkan dari dana PHR Denpasar. Ketika dana PHR Denpasar tidak cair kan kelabakan kita sampai ada sanggar yang terpaksa jual mobil. Kan kasihan itu,’’ kata Carles, Kamis (21/11) kemarin.

Lanjut dikatakannya, untuk membiayai kegiatankegiatan yang prioritas, pihaknya meminta Disparbud agar menganggarkan dari sumber dana yang jelas.

Dalam rapat itu, kata Carles, sarannya telah ditindaklanjuti pihak Disparbud.

Biaya PKB tahun 2020 yang dianggarkan Rp 1 miliar, sumbernya dari dana alokasi umum (DAU).

Politisi Demokrat itu mengaku prihatin mendengar kabar adanya sejumlah seniman yang terpaksa menalangi dana PKB 2019 dengan uang pribadinya,

Baru 135 Perusahaan Terapkan UMK Bangli (Bali Post) Masih banyak perusahaan di Kabupaten Bangli yang belum menerapkan ketentuan mengenai standar upah minimum kabupaten (UMK). Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli, dari 355 perusahaan formal yang ada, sejauh ini baru 135 perusahaan yang sudah membayar upah pekerjanya sesuai UMK. Meski demikian Pemkab Bangli

tidak bisa berbuat banyak.

Pemkab tidak bisa memaksa pengusaha tersebut karena dikhawatirkan akan memicu permasalahan baru yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran.

Kepala Seksi Hubungan Idustrial Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangli, Cokorda Gede Agung Panji mengatakan, selama ini pihaknya sejatinya sudah melakukan sosialisasi dan mengimbau seluruh peru-

Cokorda Gede Agung Panji

sahaan agar bisa mengupah karyawannya sesuai dengan UMK. Namun, diakuinya belum semua perusahaan bisa menjalankan imbauannya. Kebanyakan perusahaan yang belum bisa menerapkan UMK karena operasionalnya kurang dari standar jam kerja. Contohnya restoran di wilayah Kintamani yang kebanyakan beroperasi 3 hingga 4 jam sehari pada siang hari. ‘’Seperti di restoran di sana, hanya beroperasi saat lunch

Bali Post/kmb40

saja, jarang sampai malam,’’ ungkapnya, Kamis (21/11) kemarin.

Diakuinya bahwa ada sanksi yang harus ditanggung pihak perusahaan jika tidak menerapkan UMK. Sanksi tersebut berupa teguran dan pembinaan, hingga tidak mendapatkan pelayanan administrasi dari pemerintah. Namun demikian pihaknya juga tidak bisa memaksa seluruh perusahaan harus menerapkan UMK. ‘’Kami tidak tega memberi sanksi karena kondisi perusahaan di Bangli kan tidak seperti di kota besar. Kami di dinas tenaga kerja melindungi keduanya, baik perusahaan maupun tenaga kerja. Kalau kami paksakan perusahaan harus bayar sesuai UMK, kami khawatir malah ada PHK (pemutusan hubungan kerja),’’ jelasnya.

Di sisi lain Cok Panji mengatakan, Gubernur Bali telah mendandatangani besaran UMK untuk tahun 2020 mendatang. Untuk di Kabupaten Bangli, sesuai rancangan yang diusulkan pihaknya, besaran UMK tahun depan ditetapkan Rp 2.494.810. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang hanya Rp 2.299.152.

Dengan adanya penetapan UMK yang baru, Cok Panji mengaku akan melakukan sosialisasi kembali ke seluruh perusahaan yang ada. Pihaknya juga akan mengimbau pihak perusahaan agar bisa menerapkan hal itu. (kmb40)

gara-gara Denpasar memutus sepihak pemberian dana PHR untuk Bangli. ‘’Kita kasihan seniman yang sudah bersusah payah ikut persiapan PKB, tapi sampai akhir tahun belum dibayar.

Apalagi yang sampai jual mobil kan kasihan. Mereka tampil di PKB untuk mengharumkan nama Bangli,’’ terangnya.

Agar hal itu tidak terjadi lagi di tahun depan, Carles pun telah meminta agar kegiatan rutin yang sifatnya prioritas tidak dianggarkan menggunakan sumber dana yang belum jelas. Saran itu tidak hanya ditujukan untuk Disparbud namun semua OPD di lingkungan Pemkab Bangli.

Sebagaimana yang sempat diberitakan belum lama ini, hingga pertengahan November, Pemkab Bangli belum mencairkan anggaran untuk sejumlah seniman yang ikut terlibat dalam pentas kesenian tahunan itu. Padahal PKB sudah berakhir Juli lalu. Kondisi tersebut memaksa seniman harus menalangi biaya pentas dengan uang sendiri.

Bahkan ada yang sampai harus menjual mobil pribadinya.

Kabid Kesenian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli Nyoman

Wiradana dikonfirmasi Kamis (7/11) lalu tak menampik hal itu. Namun, dia mengatakan, dari total Rp 1,7 miliar yang dianggarkan untuk PKB, sebagian besar sudah dibayar dari anggaran lain.

Wiradana menjelaskan anggaran yang disiapkan

untuk PKB tahun 2019 bersumber dari dana PHR Denpasar. Ternyata dalam perjalanannya, Denpasar ternyata tidak memberikan dana dari PHR tersebut. Hal itulah yang menyebabkan pembayaran untuk seniman tersendat. (kmb40)

Jangan lagi dianggarkan dari dana PHR Denpasar. Ketika dana PHR tidak cair kan kelabakan kita, sampai ada sanggar yang terpaksa jual mobil. Kan kasihan itu.

Komang Carles

Belum Banyak Masyarakat Manfaatkan Layanan Lapor Bangli (Bali Post) – Pemkab Bangli kini menyediakan layanan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan atau aspirasi tentang pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) itu sudah dipublish sejak beberapa bulan lalu.

Sejauh ini belum banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan itu.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Kominfosan) Kabupaten Bangli Ni Wayan Manik melalui Kasi Pengelolaan Informasi Publik I Made Ari Candra, Kamis (21/11) kemarin mengatakan, sejak dipublish beberapa bulan lalu, laporan masyarakat yang masuk belum begitu banyak. Baru ada sekitar 10 laporan. “Sementara laporan yang sudah masuk soal keluhan PDAM, Disdukcapil dan soal tower seluler. Beberapa ada laporan salah sasaran, karena ditunjukan ke Kabupaten Bangil

Pasuruan,” kata Candra.

Dijelaskannya, aplikasi layanan Lapor disediakan pusat. Semua kabupaten/ kota wajib menerapkan layanan tersebut meski sudah punya layanan aduan sendiri.

Dalam layanan Lapor ini, masyarakat bisa menyampaikan semua pengaduan atau aspirasi tentang pembangunan dan pelayanan pemerintahan melalui website, SMS maupun media twitter. Layanan Lapor ini terintegrasi dengan sistem yang ada di pusat. Jadi apapun yang disampaikan masyarakat bisa terbaca di pusat. Pengaduan masyarakat juga wajib direspons dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait secepatnya. Jika tidak ada respons atau tindak lanjut maka Ombudsman akan turun ke OPD terkait.

Pengaduan akan dinyatakan selesai kalau sudah tidak ada respons dari pelapor.

“Tujuan pemerintah membuat layanan ini supaya tahu jenis pengaduan masyarakat, sehingga tahu pembangu-

nan diarahkan ke mana.

Contohnya kalau pengaduan banyak tentang jalan, maka pemerintah pusat bisa tahu dan arah pembangunan nanti lebih difokuskan ke jalan,” jelasnya.

Selama ini, Candra mengatakan pihaknya di Diskominfo sudah melakukan sosialisasi terkait layanan Lapor itu ke masyarakat.

Sosialisasi sementara baru dilakukan melalui radio dan media sosial. Pihaknya berharap masyarakat yang punya keluhan atau aspirasi untuk pemerintah kini bisa menyampaikannya langsung melalui layanan Lapor. “Selama ini masyarakat banyak yang menyampaikan keluhan di media sosial dan kami pun sudah respons keluhan masyarakat itu dengan berkoordinasi ke OPD terkait.

Kami harapkan ke depannya kalau ada keluhan lagi bisa disampaikan ke layanan SP4N-Lapor, di sana bisa masukan foto juga,” terangnya. (kmb40)

OLAHRAGA

Jumat Umanis, 22 November 2019

15

PSSI Kutuk Pemukulan Suporter Indonesia di Malaysia Jakarta (Bali Post) – Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria mengutuk serangan yang dilakukan suporter Malaysia kepada pendukung fanatik Timnas Indonesia di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selasa (19/11). Tisha menegaskan PSSI sudah menerima laporan soal intimidasi yang dilakukan suporter Harimau Malaya.

Namun, ia enggan berperang komentar soal konflik antarsuporter di media.

IGN Diva Ismayana

Bali Post/ist

Diva dan Saka Sabet Emas di Pra-PON Denpasar (Bali Post) Dua kroser Bali, IGN Diva Ismayana dan Gede Saka, berhasil merebut medali emas di kelas beregu 250cc pada pra-PON motocross di Serang, Banten, September lalu. Sementara Diva Ismayana merebut perak pada kelas yang sama untuk perorangan.

Kabid Roda Dua Pengprov IMI Bali Cok Vicky, di Denpasar, Kamis (21/11) kemarin menjelaskan, pada ajang PON Papua 2020 mendatang, hanya mempertandingkan motocross, sedangkan road race tidak dipertandingkan. ‘’Kami bangga anak-anak bisa lolos dan menyumbang medali,’’ ucapnya. Cok Vicky mematok target dua pembalap Bali bisa merebut dua emas di nomor perorangan dan beregu pada PON nanti. Apalagi, PON di Bumi Cendrawasih hanya mempertandingkan kelas 250cc perorangan dan beregu.

Cok Vicky menambahkan, Diva Ismayana bertolak ke Filipina kemarin guna mengikuti FIM Asia Supercross Championship pada

23-24 November. Event ini sebagai ajang try out, sekaligus latihan fisik, stamina, setting motor serta menambah jam terbang.

Pada bagian lain, Ketua Harian IMI Bali Tony Susiartono menerangkan, untuk Kejurnas Region III (Bali, NTB, NTT) Bali tidak bisa menjadi tuan rumah, karena tidak mempunyai sirkuit permanen. ‘’Peraturan sekarang untuk kejuaraan road race dilarang menutup jalan, sehingga Bali tak bisa menggelar event Kejurnas,’’ tuturnya. Bali hanya bisa menggelar kejuaraan road race lokal untuk pembinaan, seperti dekat kantor bupati dan GOR, sehingga tidak menutup jalan umum.

Dijelaskannya, untuk road race Kejurnas Region III sirkuit permanen hanya ada di Selaparang, Lombok, NTB. Di sisi lain, Bali hanya bisa menggelar kejurnas motocross dan grasstrack di Sirkuit Tengkudak (Tabanan), Perancak dan Tegal Badeng (Jembrana), Wahana (Denpasar), dan Jatimas (Buleleng). (022)

‘’Pasti kami mengutuk hal demikian. Pasti akan kami tindak lanjuti, tapi bukan dengan berperang di media. Nanti kami kasih tahu caranya,’’ kata Tisha di Kantor Kemenpora, Kamis (21/11) kemarin.

Sejumlah video yang berseliweran di internet menunjukkan intimidasi yang dilakukan suporter Malaysia. Sejumlah suporter Indonesia tampak terkena pukul di dalam stadion. Aksi ini diduga sebagai balasan atas serangan yang dilakukan suporter Indonesia di Jakarta. ‘’Tapi, di Jakarta tidak ada

suporter Malaysia yang terkena pukul. Kita tunggu permintaan maaf Malaysia,’’ sebut Tisha.

Menpora kala itu, Imam Nahrawi, bahkan sampai mendatangi hotel tempat Menpora Malaysia Syed Saddiq menginap dan meminta maaf secara langsung atas insiden kerusuhan suporter. ‘’Untuk hal-hal demikian, kami serahkan secara hukum. Jangan kita mengomentari ini di depan publik, nanti dari kami ada yang mengomentari secara hukum. Itu bukan wewenang saya. Nanti Ketua Umum PSSI yang berkomentar,’’ ujar Tisha. (kmb33)

Meneladani Perjuangan I Gusti Ngurah Rai, Hipakad Gelar FunRun Mangupura (Bali Post) Serangkaian Hari Pahlawan tanggal 10 November dan Hari Puputan Margarana tanggal 20 November, Himpunan Putera-Puteri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) akan menggelar kegiatan FunRun. Melalui kegiatan

yang didukung oleh Dandim 1611 Badung, Hipakad ingin merangkul masyarakat sekaligus meneladani perjuangan I Gusti Ngurah Rai. Seperti yang disampaikan Ketua Hipakad Denpasar Tony Kushertanto, di Hari Pahlawan dan Hari Pupu-

06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:00 Wita 08:30 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita 09:30 Wita

10:00 Wita 10:05 Wita 10:30 Wita 11:00 Wita 11:05 Wita 11:30 Wita 12:00 Wita 12:05 Wita 12:30 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Atma Wedana, Perjalanan Roh Setelah Kematian (2) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Krishna Garuda(3) Bali Channel Tourist TV Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini Bali TV Shop Ista Dewata Pura Candi Merak Marga Mukti, Banyuwangi Seputar Bali Terkini Bali TV Shop Bali Channel Tourist TV Seputar Bali Terkini Bali Channel Tourist TV Ocydia Home Shopping Puja Trisandya Dharma Wacana Atma Wedana, Perjalanan Roh Setelah Kematian (3) Berita Siang

13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Tembang Bali 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Lila Cita Sanggar Seni Indra Jagadhita (2) 17:00 Wita Ocydia Home Shopping 17:30 Wita Kartun Krishna Karna 18:00 Wita Puja Trisandya

tan Margarana, pihaknya ingin membuat semangat baru. Yang mana FunRun ini merupakan kegiatan yang sederhana yang saat ini lagi tren, sehingga untuk merangkul massa akan lebih mudah. ‘’Kembali kepada perjuangan I Gusti Ngurah Rai, den-

gan kesederhanaan saat itu, bisa merangkul massa untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan RI. Begitu juga saat ini, dengan kesederhanaan melalui olahraga, ingin merangkul masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan dengan olahraga ini bisa bersama-

sama sehat untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan demi utuhnya NKRI,’’ katanya.

Dengan menempuh jarak 5 km, kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu (24/11) yang mengambil start dari SideWalk Jimbaran mulai pukul 16.00 Wita. (kmb23)

menggunakan barang dan/ atau kemasan yang meminimalisir sampah; dan/atau mengelola sendiri sampah yang dihasilkan,’’ ujarnya.

Peraturan Gubernur ini juga mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan pengurangan sampah dengan cara menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang, diguna ulang dan dimanfaatkan kembali, dengan menunjuk bank sampah unit, bank sampah sektor, dan/atau

bank sampah induk di setiap kabupaten/kota sebagai Fasilitas Penampungan Sementara. ‘’Saya mengajak generasi milenial untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan budaya hidup bersih. Budaya hidup bersih harus menjadi life style kita dan saya sungguh gembira karena makin banyak generasi milenial, anak muda dan sekaa terunateruni yang aktif melakukan gerakan bersih sampah di berbagai wilayah Bali,’’ pungkasnya. (kmb)

Secara Mandiri ‘’Pengelolaan sampah yang dilakukan di rumah tangga dan kawasan/fasilitas bisa dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan desa adat dan/atau desa/kelurahan,’’ kata Gubernur asal Desa Sembiran ini.

Menurutnya, desa adat harus bersinergi dengan desa/ kelurahan melakukan pengelolaan sampah dengan cara melaksanakan pembinaan

dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, membangun TPS 3R untuk mengolah sampah yang mudah terurai oleh alam dan mengangkut sampah dari sumbernya ke TPS 3R, FPS/ bank sampah, dan/atau TPA. Gubernur mengatakan desa adat agar berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang dapat dilakukan dengan menyusun awig-awig/pararem desa adat dalam menum-

buhkan budaya hidup bersih di wewidangan desa adat, melaksanakan ketentuan awig-awig/pararem desa adat secara konsisten; dan menerapkan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan awigawig/pararem desa adat. ‘’Dalam mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan indah, seluruh komponen masyarakat wajib melaksanakan budaya hidup bersih, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menempatkan sampah pada tempatnya,

Talenta Hebat Jumat, 22 November 2019

05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita

SUPORTER - Suporter Indonesia mendukung timnas dengan penuh semangat saat mendukung Garuda berlaga di Jakarta beberapa waktu lalu.

18:05 Wita 19:00 Wita 19:30 Wita 20:00 Wita 21:00 Wita 22:00 Wita 22:05 Wita 23:00 Wita 23:05 Wita 23:05 Wita

Seputar Bali Malam Giliran Anda Orti Bali Dialog Interaktif Profit Indonesia Bali Now Cedil Seputar Bali Terkini Lila Cita Calonarang Sanggar Aswini Kembar Renon (3) Seputar Bali Terkini Ocydia Home Shopping Bali Channel

‘’Kelima, Gracia Billy Mambrasar, umur 31 tahun, ini putra Papua lulusan NUA S-2 dan sebentar lagi selesai di Oxford University, dan nanti Oktober akan masuk ke Harvard University untuk S-3. Billy adalah talenta hebat tanah Papua yang kita harapkan bisa banyak berkontribusi dengan gagasan inovatif dalam membangun tanah Papua,’’ ujar Presiden menjelaskan. Billy juga adalah

CEO Kitong Bisa. ‘’Keenam, Angki Yudistia, umur juga masih muda 32 tahun. Angki adalah anak muda penyandang disabilitas yang aktif bergerak di sociopreneur melalui Disable Enterprise yang didirikannya, aktif sebagai anggota Asia-Pacific Federation of the Hard of Hearing and Deafened Person, anggota International Federation Hard of Hearing of Young People,’’ tambah Presiden. Presiden meminta Angki menjadi jubir presiden di bidang sosial. ‘’Ketujuh, ini santri, Ami-

nuddin Ma’ruf, usia 33 tahun, pernah menjadi Ketua Umum PMII (Pergerakan Mahasiswa Indonesia). Mas Aminuddin saya minta keliling ke santri, ke pesantren untuk menebar gagasan-gagasan inovasi baru,’’ tutur Presiden.

Presiden meyakini bahwa pesantren bisa melahirkan talenta-talenta hebat untuk memajukan bangsa. ‘’Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya, harian, mingguan, bulanan, memberikan gagasan-gagasan segar inovatif

sehingga kita bisa mencari cara-cara baru, yang out of the box yang melompat untuk mengejar kemajuan, sekaligus menjadi jembatan saya bagi anak muda, santri muda diaspora yang tersebar di berbagai tempat,’’ ujar Presiden menjelaskan.

Presiden juga meyakini dengan gagasan-gagasan segar dan kreatif untuk membangun Indonesia. ‘’Kita akan melihat nanti gagasan itu apakah bisa diterapkan dalam pemerintahan,’’ kata Presiden menambahkan. (ant)

WONDERFUL BALI

BUDAYA Jumat Umanis, 22 November 2019

PENDIDIKAN Ary Kencana feat. Nely Ambarwati Hadirkan Video Klip Penuh Warna SENIMAN NAMA Ary Kencana di belantika musik pop Bali sudah tersohor. Bahkan, karya lagunya dengan lirik dan suara khas sudah melekat di hati penggemarnya. Kini penyanyi asal Karangasem ini kembali tampil dengan penuh warna pada video klip lagu terbarunya ‘’Janji Suci’’. Bahkan, video klip yang terbilang wah ini sudah ditonton 59 ribu lebih di akun youtube-nya.

Dalam video klip ‘’Janji Suci’’ ini, Ary Kencana memang ingin menampilkan sesuatu yang berbeda. Video klipnya dikonsep begitu indah dan bergaya ala film Bollywood. Bahkan, untuk menggarap video ini, Ary bekerja sama dengan videographer Sem, yang mencoba menerjemahkan keinginan si penyanyi sedemikian rupa. Dikatakan, dari segi biaya memang cukup tinggi, tapi ia ingin memberikan sesuatu yang maksimal dan bisa dikenang. Apalagi, dalam lagu ini ia berduet dengan sang istri, Nely Ambarwati.

Lagu ‘’Janji Suci’’ merupakan kali ketiga Ary Kencana duet dengan sang istri. Salah satu keuntungan bagi Ary mengajak sang istri, untuk penggarapan sejumlah adegan mesra dalam video klip jadi jauh terkesan lebih natural, tidak merasa canggung lagi. Ia pun berharap lagu ini bisa menyusul sukses dua lagu duet sebelumnya, ‘’GR’’ dan ‘’Janda Semakin di Depan’’. ‘’Sejatinya saya sudah sejak lama berkeinginan membuat lagu dengan tema yang pas dan bisa dinyanyikan pada saat ada resepsi

KULINER

KESEHATAN

TOP IN VASI

Bali Post/win

Dalang Cenk Blonk Ingatkan Peran Catur Guru GURU di era milenial banyak menghadapi tantangan, terutama kemajuan teknologi informasi di era digital. Mau tak mau, guru pengajian di sekolah dan guru rupaka di rumah bersaing dengan medsos.

Karena itu dalang C e n k Blonk

Wayan Nardayana, S.Sn., M.Phil. di hadapan para guru, Kamis (21/11) kemarin, mengingatkan kalangan guru untuk mengampanyekan Catur Guru kepada siswanya.

Dikatakan, saat ini tak dimungkiri lagi sumber belajar siswa bukan saja dari orangtua di rumah dan guru di sekolah, namun medsos dan yang berbau online.

Dalang wayang kulit asal Belayu, Tabanan ini mengatakan dengan kemajuan medsos saat ini siswa dan mahasiswa seolah-olah asyik dengan kesendiriannya. Hampir 70 persen hidupnya menggunakan medsos. Sumber belajar pun tercepat di medsos. Anak-anak kini seolah ‘’dijajah’’ oleh HP, ini membuat peran orangtuanya sebagai guru rupaka kehilangan fungsinya.

Apalagi saat ini sumber bahan bacaan banyak, justru minat membaca anakanak yang k i a n turun. Kondisi ini berbeda dengan zaman dulu orang sampai mengejar babad untuk dibaca. Itu juga yang dilakoni di dunia pewayanan karena dua tangannya tak cukup untuk mengampanyekan filsafat dan karakter kepada anak

muda Bali, namun kini juga dilakukan dengan cara lain seperti lewat online dan menjadi motivator.

Dia mengaku masyarakat Bali betapapun berat tantangannya harus eling dengan Catur Guru. Guru utama lan pertama adalah guru rupaka di rumah yang harus dihormati. Jangan biarkan anak sampai kehilangan sosok panutan di rumah. Untuk itu jagalah komunikasi dengan anggota keluarga. Kedua, guru pengajian adalah sumber belajar utama di sekolah. Mereka tak boleh menjadi alpaka guru dengan mengabaikan tugastugasnya.

Guru dan siswa juga harus menghormati guru wisesa yakni pemerintah yang mengeluarkan regulasi agar semuanya taat asas dan aturan. Yang utama adalah tetap sradha lan bhakti dengan Tuhan sebagai guru Swadiaya.

Ketua PGRI Kota Denpasar Drs. I Nyoman Winata, M.Hum. sepakat dengan kondisi saat ini bahwa tantangan guru di era digital sangat kompleks. Jangankan bersaing dengan kemajuan iptek, ketika guru sukses menyusun Rencana Pembelajaran (RP) dengan baik, belum tentu sukses di depan kelas. Banyak kasus guru yang siap dengan RP, namun ketika di depan kelas semuanya buyar. Inilah, katanya, perlunya guru yang profesional dan selalu melakukan up date ilmunya.

Guru mau tak mau harus menjadi guru milenial. (sue)

Wayan Nardayana saat bicara di depan guru.

PROFIL

Tidak Mudah Menyerah

SETIAP pengusaha pasti pernah rugi. Namun kerugian yang dialami tidak perlu disesali, tetapi dijadikan cambuk untuk berjuang lebih keras lagi. ‘’Usaha saya yang pertama gagal, yang saya lombakan di WMD. Saya juga buka klinik tutup, rugi. Buka penjualan alkes, berhasil,’’ ujar dr. I Putu Wirama, Ketua Umum Wirausaha Muda Denpasar (WMD), belum lama ini.

Dari pengalaman itu ia belajar.

Jadi, pada saat rugi pengusaha muda hendaknya tidak mudah menyerah.

Biasanya kerugian yang dialami membuat pengusaha ini down dan mundur pelan–pelan. Yang paling berat, menurutnya, dalam berwirausaha adalah mempertahankan niat saat ini dan ke depannya.

Selain itu, pada saat gagal, pengusaha muda itu harus memiliki teman-teman yang berada di lingkungan yang sama. Misalnya, ketika gagal, belajar atau bertanya pada teman yang sudah berhasil. ‘’Jadi untuk meminimalisir kerugian, bertanyalah pada orang yang lebih paham,’’ tandasnya.

Dikatakan, jika dulu ada prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang besar. Ia menampik prinsip tersebut.

Untuk mendapatkan hasil yang besar tentu modal yang dikeluarkan juga besar.

Wirama adalah seorang dokter yang juga pengusaha. Ia berasal dari Besakih, Karangasem. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak mudah semakin berat ia rasakan ketika memilih menjadi dokter. Ibunya yang seorang guru dan ayahnya seorang petani tentu menjadi tantangan berat baginya untuk menyelesaikan studinya.

Ibunya tidak pernah menikmati gajinya. Separuh gajinya digunakan untuk membayar uang cicilan bank, karena menjadi dokter membuatnya meminjam kredit di bank. Sementara separuh gaji ibu diberikan padanya.

Mengetahui kondisi sulit itu, ia tidak tinggal diam. Ia berupaya mencari tambahan untuk membayar kredit dan biaya kuliahnya, termasuk mencari beasiswa. Kini ia mantap berwirausaha dan memberi motivasi kepada anak-anak muda. (may)

Bali Post/may

dr. I Putu Wirama

WONDERFUL BALI

pernikahan atau pawiwahan,’’ ujar Ary Kencana, Kamis (21/11) kemarin.

Walau demikian, penembang ‘’Kutang Rerama’’, ‘’Punyan Biu’’ ini mengaku tak berpikir secara khusus untuk menggarap lagu. Bahkan ide lagu ‘’Janji Suci’’ sudah ada cukup lama, namun karena kesibukannya baru tergarap rekamannya di Sila Homestudio belakangan ini. ‘’Saya menciptakan lagu biasanya kalau ada ide muncul, bukan sengaja berpikir akan membuat lagu begini atau begitu. Memang akhirnya saya tak banyak punya stok lagu untuk direkam, tetapi lagu yang saya buat jadi lebih kuat dan nyaman membawakan karena dibuat dari hati,’’ jelasnya.

Begitupun dalam berkarya, Ary Kencana menyatakan tetap mengikuti perkembangan musik agar bisa pula menggaet penggemar dari generasi masa kini. Baginya, mengikuti perkembangan itu perlu, namun tanpa membuang karakternya yang sudah dikenal banyak orang. Karena itu pula Ary Kencana tidak pernah pasang target atau terlalu suntuk untuk rekaman. Ini tak lepas dari kesibukannya mengelola usaha penyewaan dekorasi. Kalaupun ia selalu menyempatkan untuk menghasilkan satu dua karya baru, semata untuk eksistensi, agar masyarakat terutama penggemar lagu pop Bali tetap ingat dengannya.

Penyanyi yang di awal 2000-an dikenal dengan duet bersama Dek Ulik ini mengatakan paham betul, popularitas sebagai penyanyi bukanlah hal abadi, pun tak bisa diramalkan sampai kapan. ‘’Satu saat saya pasti akan turun, tapi saya maunya turun pelan-pelan, karena saya mengurangi aktivitas di musik dan mundur sendiri.

Saya tidak mau turun karena basi, karena penggemar sudah bosan atau tak laku lagi,’’ pungkasnya. (win)

Saatnya Guru Diperkuat BUDAYA ’’Digital Learning’’ PENDIDIKAN SALAH satu kepala SMP yang bergelar doktor adalah Dr. I Nengah Sukama, M.M. Kepala SMP PGRI 1 Denpasar ini meraih gelar doktor bidang Manajemen Pendidikan di Untag Surabaya.

Nengah Sukama dikenal sebagai pendekar Satria Muda Indonesia (SMI) Bali. Guru olahraga ini juga menjadi orang kepercayaan Prabowo mengelola padepokan SMI di kawasan Monang Maning. Namun dia sangat tertarik meneliti soal pembelajaran digital. Menurutnya, sudah saatnya guru diperkuat dengan kompetensi digital learning (e-learning) secara bertahap. Dengan demikian materi pembelajaran dan pendidikan guru sesuai dengan perkembangan zaman milenia.

Digital learning ini, katanya, mau tak mau dan suka tak suka harus kita hadapi.

Guru yang sebagian adalah generasi X dan Y, harus cepat juga menyesuaikan dengan siswa yang masuk generasi Z atau milenia.

Hal ini dia mulai terapkan di sekolah yang dipimpinnya. Sukama yang kelahiran Batungsel, Tabanan ini mengajak gurunya menjadi guru sejati. Maksudnya adalah guru yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Sebab, Nengah Sukama sangat sadar bahwa mutu guru akan menentukan kualitas pembelajaran, kualitas lulusan serta akhirnya membawa pada keajegan sekolah ini. Untuk itu, dia berharap kerja sama harmonis guru yang sudah terjalin lama di sekolahnya terus ditingkatkan untuk meningkatkan capaian delapan standar pendidikan nasional.

Dia bersyukur hasil akreditasi SMP PGRI 1 Denpasar oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) tahun ini meraih nilai A. Hasil ini mencerminkan bahwa kinerja komponen sekolah termasuk gurunya sangat baik.

Untuk itu guru SMP PGRI 1 Denpasar alias Grissa diajak tak boleh diam melainkan terus kreatif dan inovatif guna mengemban amanah kepercayaan masyarakat.

Menjadi guru adalah tugas mulia. Di sisi lain guru wajib mengikuti berbagai perubahan di era revolusi industri 4.0. Untuk itu guru wajib meningkatkan kualitas diri baik dalam kompetensi pedagogik, kompetensi

SENIMAN

akademik, sosial dan kepribadiannya. Jadi tugas guru bukan sekadar mengajar, namun lebih banyak mendidik dan membangun karakter siswa. ‘’Membuat siswa pintar itu penting, namun lebih penting membuat siswa berkarakter,’’ tegas Sukama, belum lama ini.

Sukama menegaskan sekolah dan pemerintah berkewajiban secara kontinu memberi penguatan mutu pendidikan lewat peningkatan kualitas guru. Salah satu kelemahan guru saat ini, menurutnya, dalam penguasaan digital learning. Guru wajib menguasai materi pembelajaran dan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman milenia. (sue)

Dr. I Nengah Sukama

Bali Post/sue