Edisi Rabu 27 Nopember 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

16 HALAMAN

NOMOR 102 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

Memuaskan, Hasil Panen Jagung

Kejaksaan Perkuat Pemahaman Hukum ASN

Kerja keras jajaran Kodim bersama masyarakat di Timpag membuahkan hasil memuaskan.

Tanaman jagung pada demonstrasi plot (demplot) mencapai hasil yang memuaskan.

Peran kejaksaan dalam melakukan pembinaan nampak semakin kuat terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini untuk mencegah adanya penyimpangan hukum, yang bisa berakibat fatal pada konsekuensi hukum.

KLUNGKUNG | HAL. 12

TABANAN | HAL. 7

Bali Post/kmb

LEMBAGA UMAT - Gubernur Bali didampingi para anggota DPR/DPD-RI, bupati/wakil bupati, Ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali, ketua lembaga umat beragama dan sejumlah rektor saat menyerahkan draf RUU Provinsi Bali, di Jakarta, Selasa (26/11) kemarin.

Pembuangan sampah di kawasan hutan di Kintamani marak terjadi. Mengatasi permasalahan tersebut, semua desa di Kintamani diarahkan mengalokasikan anggaran penanganan sampah dalam APBDes. BANGLI | HAL. 14

A

lasan paling mendasar RUU ini diusulkan ke DPR-RI lantaran UU terkait pembentukan Provinsi Bali masih menyatu dengan provinsi lain yaitu NTB dan NTT. Selain itu, masih ada keterkaitan dengan UUD Sementara 1950 dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat.

Padahal saat ini konteksnya adalah UUD 1945 dan NKRI. Ibu kota Provinsi Bali juga masih di Buleleng, padahal sekarang sudah di Denpasar. ‘’Tadi ketika menyampaikan isi secara umum mengenai RUU tentang Provinsi Bali, kelihatannya direspons bagus dan mendapat dukungan,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster usai audiensi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR-RI, di Jakarta, kemarin.

Koster juga menegaskan, RUU Provinsi Bali tetap dalam konteks pelaksanaan UU No.23 Tahun 2014 dan bukan menyangkut otonomi khusus. Kemudian, RUU ini juga tidak secara spesifik membebani APBN dan pemerintah pusat.

Hal. 15 Pancasila 1 Juni

Bali Post/kmb

DOKUMEN - Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan dokumen usulan draf RUU Provinsi Bali dan Naskah Akademik kepada pimpinan Komisi II DPR-RI Arif Wibowo, Selasa (26/11) kemarin.

’’…kami hanya butuh ruang untuk mengelola Bali secara terpadu, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam konteks bingkai NKRI dan Pancasila 1 Juni, serta mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.’’

Wayan Koster Gubernur Bali

’’Saya menampung dan menyalurkan aspirasi sekaligus mendiskusikan apa yang menjadi aspirasi dari Pemerintah Provinsi Bali. Ini untuk memberi ruang untuk mengatur yang terkait budaya dan adat yang berkembang.’’

Menuai Banyak Pujian

Arif Wibowo Ketua Komisi II DPR-RI

’’Saya memuji orang Bali ini memang kompak. Kalau ini memang bagus harus kita dorong untuk daerah-daerah lain. Bali juga bisa menjadi salah satu contoh dalam penerapan toleransi antarpemeluk agama.’’

Johan Budi Fraksi PDI-P

’’Senang saya mendengar dan ini sebuah contoh baik yang mencoba menghubungkan antara Tuhan, manusia dan lingkungan.

Demikian pula dalam menyinkronkan antara bupati dan wali kota dalam membangun kesejahteraan masyarakat Bali.’’

Hugua Fraksi PDI-P

’’Luar biasa Pak Gubernur karena didukung banyak komponen. Ini menandakan adanya kesatuan ide dalam membangun Bali. Bali ini memang spesial dan ini terobosan yang tidak perlu membuat iri orang lain. Ini ide baik yang juga perlu dicontoh. Teman-teman NTB dan NTT perlu mengikuti dong.’’

Mardani PKS

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Alokasikan Anggaran Penanganan Sampah

DPR-RI dan DPD-RI Respons Positif Aspirasi RUU Provinsi Bali Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan Dokumen Usulan Draf RUU Provinsi Bali dan Naskah Akademik kepada pimpinan Komisi II DPR-RI Arif Wibowo di Jakarta, Selasa (26/11) kemarin. Dokumen yang sama juga diserahkan kepada Ketua DPD-RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. Kedua pimpinan lembaga tersebut merespons positif aspirasi Rancangan Undangundang (RUU) Provinsi Bali. Bahkan, pimpinan dan anggota Komisi II DPR-RI akan memasukkan aspirasi ini dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020 sesuai permohonan Gubernur Bali.

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

Bali Post/kmb

DPD - Ketua DPD-RI La Nyalla Mattalitti menerima draf RUU yang diserahkan Gubernur Bali Wayan Koster.

La Nyala Sebut Perlindungan Adat Istiadat

DRAF RUU Provinsi Bali tak hanya diserahkan kepada Komisi II DPR-RI, Gubernur Bali Wayan Koster juga menyambangi pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI untuk agenda sama. Ketua DPD-RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menerima langsung draf RUU yang diberikan Gubernur Koster di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Selasa (26/11) kemarin.

Dalam sambutannya, La Nyalla berharap pengajuan RUU dan pembahasannya apabila disepakati secara Tripartit (pemerintah, DPR dan DPD) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. ‘’Kami selalu terbuka dalam menerima aspirai RUU Provinsi Bali dan Naskah Akademik untuk dilakukan

kajian dan pertimbangan oleh DPD-RI,’’ ucap La Nyalla.

Pembentukan RUU Provinsi Bali diapresiasi La Nyalla agar Bali dapat memiliki payung hukum sendiri dalam rangka penguatan dan perlindungan kekayaan serta keunikan wilayah bagi adat istiadat yang menjadi aspirasi utama masyarakat Bali.

Hal. 15 Peran Strategis

PEMAPARAN Gubernur Bali Wayan Koster soal substansi dari draf RUU Provinsi Bali dipuji anggota Komisi II DPR-RI. Mereka adalah Hugua dan Johan Budi Sapto Wibowo dari Fraksi PDI Perjuangan dan Mardani dari Fraksi PKS. Ketiganya memuji ide dan inisiatif yang baik dari Gubernur Bali untuk mengusulkan RUU Provinsi Bali.

Johan Budi memuji kekompakan berbagai elemen masyarakat dari berbagai agama, hadir mendampingi Gubernur Bali. ‘’Saya memuji orang Bali ini memang kompak. Kalau ini memang bagus harus kita dorong untuk daerah-daerah lain. Bali juga bisa menjadi salah satu contoh dalam penerapan toleransi antarpemeluk agama,’’ kata mantan Juru Bicara KPK itu.

Sementara itu, Hugua menyebut Bali keren dan mantap. ‘’Senang saya mendengar dan ini sebuah contoh baik yang mencoba menghubungkan antara Tuhan, manusia dan lingkungan. Demikian pula dalam menyinkronkan antara bupati dan wali kota dalam membangun kesejahteraan masyarakat Bali,’’ katanya. Langkah ini patut ditiru daerah lain yang mempunyai kesamaan dengan Bali.

Sementara itu, Mardani memandang memang sangat layak Bali mendapat perhatian khusus, sesuai kekayaan budaya dan kearifan lokalnya yang telah membawa nama Bali sangat terkenal di dunia. ‘’Luar biasa Pak Gubernur Bali karena didukung banyak komponen. Ini menandakan adanya kesatuan ide dalam membangun Bali. Bali ini memang spesial dan ini terobosan yang tidak perlu membuat iri orang lain. Ini ide baik yang juga perlu dicontoh.

Teman-teman NTB dan NTT perlu mengikuti dong,’’ ucapnya.

Sementara itu, Pimpinan Komisi II DPR-RI Arif Wibowo mengatakan akan menampung dan meneruskan aspirasi ini. ‘’Saya menampung dan menyalurkan aspirasi sekaligus mendiskusikan apa yang menjadi aspirasi dari Pemerintah Provinsi Bali. Ini untuk memberi ruang dalam mengatur yang terkait budaya dan adat yang berkembang,’’ tegasnya ketika membuka pertemuan itu. (kmb32)

Soal Cekal Harian Bisnis Bali Wirausaha Muda pun ’’Dipacu’’ Wirausaha memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi daerah dan negara, sehingga pertumbuhan wirausaha terus dipacu, termasuk di kalangan generasi muda. Seperti apa? www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Garong Bobol Polda Bali Enam buruh yang tengah merenovasi gedung Mapolda Bali nekat beraksi membobol loker di ruangan Dit. Intelkam.

www.denpostnews.com

Moeldoko Tepis Pengakuan Habib Rizieq

Jakarta (Bali Post) – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tidak pernah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi. ‘’Saya sudah cek, selama ini Pak Rizieq itu tidak pernah berkomunikasi ke kedutaan, sudah cek. Tadi Pak Mahfud (Menko Polhukam - red) mengatakan seperti itu, tidak pernah koordinasi ke kedutaan,’’ kata Moeldoko di kantor KSP Jakarta, Selasa (26/11) kemarin.

Rizieq pergi ke Arab Saudi sejak 26 April 2017. Saat itu, mulanya Rizieq pergi ke Arab

Saudi untuk ibadah umroh.

Pada saat yang sama, pihak kepolisian akan memeriksa Rizieq terkait kasus ‘’baladacintarizieq’’ namun pada Juni 2018, polisi menghentikan penyidikan kasus ini.

Persoalannya, Rizieq tak kunjung pulang ke Indonesia. ‘’Dia (Rizieq) hanya bicara di media sosial, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik, mungkin bagi teman-teman kita di luar negeri berkomunikasi ketika ada masalah dengan kedutaan, pasti kedutaan akan mengatasinya dengan baik,’’ ungkap Moeldoko.

Moeldoko pun meminta agar Rizieq mulai berkomunikasi

dengan Kedubes RI di Arab Saudi. ‘’Saya pikir lebih bagus lagi membuka komunikasi dengan kedutaan, kan sudah menjadi tanggung jawab kedutaan menerima berbagai persoalan yang dihadapi oleh warganya di luar negeri, karena itu bagian dari tugas,’’ tambah Moeldoko.

Moeldoko pun kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak melakukan pencekalan terhadap Rizieq. ‘’Pak Rizieq sering mengatakan dicekal, saya sudah cek ke mana-mana, enggak ada pencekalan itu. Saya sudah cek ke Dirjen Imigrasi, tidak ada pencekalan dan tidak boleh, sesuai undang-undang kan tidak

boleh orang Indonesia dicekal pemerintahan sendiri. Berikutnya, saya telepon Menteri Luar Negeri juga tidak ada itu. Saya telepon Menko Polhukam juga tidak ada,’’ jelas Moeldoko.

Ia meminta agar Rizieq tidak menyampaikan sesuatu yang tidak ada. ‘’Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan, tidak ada yang bermasalah sebenarnya. Pak Rizieq mau pulang, pulang saja, kan begitu,’’ ungkap Moeldoko.

Rizieq mengaku tidak bisa pulang ke Indonesia karena sejumlah alasan, pertama terkait masalah izin tinggal di Arab Saudi. Dubes RI untuk Arab

Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, Rizieq tak bisa pulang karena tinggal di suatu tempat lebih lama dari masa yang diizinkan (overstay).

Solusi dari masalah itu adalah dengan membayar denda overstay sekitar 15 sampai dengan 30 ribu riyal atau Rp 110 juta per orang. Namun, faktor overstay ini ditanggapi oleh pengacara Habib Rizieq bahwa itu bukan kesalahan Rizieq karena habisnya visa Rizieq pada 20 Juli 2018 dan sebelum tanggal 20 Juli 2018, Rizieq sudah mencoba untuk keluar dari Saudi supaya visanya masih bisa berlaku. (ant)

Rabu Umanis, 27 November 2019

Tercemar Limbah Sablon

FIGUR

Air Tukad Badung Berwarna Merah

Target Tak Terpenuhi TARGET penerimaan pajak tahun 2019 yaitu Rp 11,7 triliun. Namun hingga November, penerimaan pajak di DJP Kanwil Bali baru Rp 9,5 triliun. Salah satu penyebab pencapaian target pajak tidak terpenuhi karena masyarakat beranggapan mengisi formulir e-billing dan e-filling masih rumit. Pengamat ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Prof.

Gede Sri Darma menilai ada tiga hal yang menjadi penyebab target pajak tidak tercapai, yakni sosialisasi pentingnya pajak masih kurang, mengisi formulir masih dianggap rumit, dan penggunaan dana yang dipungut tidak tepat atau bocor. Alasan ini dikatakan berdasarkan hasil penelitian beberapa mahasiswanya. “Alasan lain persentasenya memang kecil yaitu memang ada niat ngemplang pajak, dan ada yang tidak mau bayar,” ujarnya, Selasa (26/11) kemarin. Meski demikian, target penerimaan pajak tidak melihat kondisi di lapangan. Maka dari itu, dari tahun ke tahun target pajak tidak pernah tercapai.

“Tidak pernah tercapai karena memang targetnya optimis tanpa melihat kondisi di lapangan, di samping juga bocor-bocor dari petugas pajak,” ujarnya. Ia menambahkan, penurunan penerimaan pajak juga dipengaruhi kondisi perekonomian domestik sehingga nilai pajak yang dibayarkan pelaku usaha rendah.

Ekonomi terutama properti memang masih lesu, indeks nilai harga saham juga turun. Data per Selasa (26/11) berada di angka 6026,188. Ancaman resesi tahun 2020 tidak dipungkiri juga semakin memperparah kondisi penerimaan pajak. Tahun 2020 yang telah dicanangkan sejak tahun 1994 harus globalisasi, namun Donald Trump mampu membalikkan kondisi itu. Dengan adanya perang dagang, globalisasi tidak terjadi sehingga ancaman resesi dinilai semakin nyata. “Apapun bisa terjadi apalagi perang dagang berlanjut terus ke depan, apalagi hubungan RI dengan Uni Eropa sedang tidak baik karena semua barang dari Indonesia distop. Eropa tidak mau terima barang-barang yang berasal dari Indonesia,” ungkapnya. Ia mengingatkan, ancaman disrupsi telah lama disadari. Namun, bergerak untuk perubahan masih lambat dilakukan. “Kita jangan terlena dengan kemapanan yang sudah terjadi. RI hubungan dengan Eropa juga kurang bagus, tapi harapannya Indonesia menjadi pilihan bagi Amerika sebagai negara asal impor barang-barang kebutuhan Amerika,” harapnya. (may)

Denpasar (Bali Post) -

Air Tukad Badung di kawasan Banjar Buagan mendadak berwarna merah. Tim Gabungan Pemkot Denpasar langsung melakukan pemantauan. Sejumlah usaha sablon di Jalan Pulau Misol disidak oleh Satpol PP bersama DLHK Kota Denpasar dan mengambil langkah cepat dengan menyusuri kawasan sekitar sungai. Tidak sia-sia, pembuang limbah pun berhasil ditertibkan yang dibuktikan dengan barang bukti dan saluran air yang bermuara ke Tukad Badung.

Dikonfirmasi Selasa (26/11) kemarin, Kepala Satpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga membenarkan adanya penertiban usaha sablon di kawasan Jalan Pulau Misol, Denpasar. Usaha tersebut diketahui menjadi sumber limbah sablon dan menyebabkan aliran air Tukad Badung di kawasan Banjar Buagan menjadi tercemar dan berubah warna menjadi kemerahan. “Ya, kami sudah tertibkan. Penyebabnya adalah usaha sablon yang membuang limbah sembarangan,” katanya.

Setelah dilaksanakan penertiban, kata Anom Sayoga, akses pembuangan limbah pun ditertibkan sehingga pengusaha sablon tidak lagi melakukan pembuangan limbah sembarangan. Penertiban ini sebagai upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Denpasar. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut atas laporan

dan informasi dari masyarakat sekitar. “Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Kota Denpasar yang tertib, aman dan nyaman,” paparnya.

Anom Sayoga menambahkan, pelaksanaan sidak telah sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Karenanya, bagi yang melanggar sedianya akan dilimpahkan ke sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Anom Sayoga berharap masyarakat dan pengusaha agar senantiasa melengkapi dan membentengi diri dengan aturan serta melengkapi segala jenis administrasi izin usaha serta identitas diri, serta bagi usaha yang menimbulkan limbah harus dilengkapi dengan pengolahan limbah. Sehingga dalam pelaksanaan usaha dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. “Kegiatan ini bukan untuk mencari

Bali Post/ist

TERCEMAR - Air Tukad Badung di kawasan Banjar Buagan berwarna merah. Kondisi ini diduga akibat tercemar limbah sablon. kesalahan masyarakat, melainkan menanamkan pentingnya tertib administrasi bagi masyarakat baik dalam bekerja dan melaksanakan usahanya,” jelasnya.

Anom Sayoga menegaskan, masih adanya laporan dari masyarakat akan gangguan

keamanan dan ketertiban masyarakat menjadikan Satpol PP Kota Denpasar gencar malaksanakan sidak. Hal ini juga guna memastikan tidak ada aktivitas yang justru dapat merugikan dan mengganggu orang lain. “Sidak ini akan terus kami laku-

kan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan,” tegasnya. (kmb12) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Wakil Masih Kritis BNN Awasi Penyalahgunaan Pemeriksaan Saksi Mahkota Ditunda Rokok Elektrik KASUS penyalahgunaan rokok elektrik sebagai medium baru untuk memakai narkoba tengah marak terjadi di Indonesia. Hasil penelitian Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN), rokok elektronik sangat berpeluang disalahgunakan untuk narkotika dan obat-obatan berbahaya. Modusnya mencampurkan narkoba pada cairan

nikotin di rokok elektrik.

Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. Putu Gede Suastawa, S.H., Selasa (26/11) kemarin mengatakan, BNN sendiri sudah menemukan beberapa narkoba yang digunakan di rokok elektronik sejak 2013, antara lain sabu-sabu (SS), blue safir dan ganja. “Rokok elektronik sangat mungkin menjadi kamuflase bagi para

Bali Post/ist

SESI FOTO - Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Drs. Putu Gede Suastawa sesi foto di sela-sela jadi narasumber diskusi publik Gerakan Pencegahan Penyalahgunaan Rokok Elektrik (Geprek).

penyalahguna dalam menggunakan narkoba. Beberapa jenis narkoba yang disalahgunakan dengan cara diisap, bisa jadi menggunakan media rokok elektronik,” ungkap Brigjen Suastawa saat menjadi narasumber diskusi publik Gerakan Pencegahan Penyalahgunaan Rokok Elektrik (Geprek) yang diadakan Generasi Anti Narkoba Indonesia (GANI) Pusat di Denpasar.

BNNP Bali bersama jajarannya selalu melakukan sosialisasi kepada asosiasi rokok elektrik di Bali. Asosiasi-asosiasi tersebut nantinya meneruskan informasi dari sosialisasi bahaya narkoba kepada komunitas mereka dan masyarakat. Diharapkan jangan sampai rokok elektrik digunakan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan pengaturan terkait vape bukan wewenang BNN. “Upaya penanggulangan narkoba perlu dukungan semua pihak, termasuk peran serta masyarakat dari berbagai lapisan.

Peran serta masyarakat diharapkan dapat membentuk daya tangkal yang kuat terhadap ancaman narkoba,” tutup jenderal bintang satu asal Desa Gulingan, Mengwi, Badung ini. (rah)

Denpasar (Bali Post)Terdakwa kasus dugaan penipuan, penggelapan dan dugaan TPPU, I Ketut Sudikerta dan Anak Agung Ngurah Agung, Selasa (26/11) kemarin kembali hadir di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Keduanya sudah duduk di kursi pesakitan, dengan agenda sidang pemeriksaan saksi mahkota.

Mantan Wakil Gubernur Bali Sudikerta berencana bersaksi untuk Ngurah Agung, dan sebaliknya Ngurah Agung bersaksi untuk Sudikerta.

Hanya, pemeriksaan saksi mahkota urung dilakukan karena Wayan Wakil tidak bisa datang ke pengadilan. Ia masih dalam kondisi kritis, dan harus menjalani perawatan di RS Bali Jimbaran. Hal itu disampaikan langsung kuasa hukum Wakil, Agus Sujoko. “Mohon izin yang mulia, Pak Wakil masih menjalani perawatan di rumah sakit,” ujar Agus Sujoko di hadapan majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi, sembari menyerahkan selembar kertas yang ditulis langsung dokter yang menangani, yakni dr. Siswadi, Sp.PD. Atas kondisi itu, majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi kemudian meminta dan menanyakan pada Agus Sujoko, kapan bisa menghadirkan

Wakil. Namun, Agus Sujoko tidak menjamin, dan tidak berani memastikan kapan Wakil bisa dihadirkan, melihat kondisi kliennya terbaring di rumah sakit.

Majelis hakim akhirnya menunda sidang. Pada kesempatan itu, hakim juga menanyakan soal saksi undercharge dan ahli yang bakal dihadirkan di depan persidangan. “Kami sejatinya sudah siap dua orang ahli, tapi bagaimana mungkin hadirkan ahli, jika terdakwa masih dalam kondisi sakit,” tandas Agus Sujoko.

Sementara itu, pihak Sudikerta juga menunggu keputusan hakim. Kesimpulannya, baik hakim maupun JPU akan menunggu kondisi Wakil. Jika memang tidak bisa dihadirkan, maka pemeriksaan saksi mahkota dan ahli akan dilakukan pekan depan. Bahkan, Jumat pun bakal dilakukan sidang jika waktunya memungkinkan.

Agus Sujoko yang dikonfirmasi atas kondisi Wakil, mengaku memang saat ini kondisi Wakil memprihatinkan. “Tidak hanya Pak Wakil yang dirawat di rumah sakit, istrinya juga ikut terbaring dan dirawat di rumah sakit,” katanya seraya memperlihatkan foto Wakil dan istrinya yang terbaring lemah di Rumah Sakit Bali Jimbaran. (kmb37)

Bali Post/eka

SIDANG - Terdakwa I Ketut Sudikerta bersama A.A. Ngurah Agung hendak mengikuti persidangan di PN Denpasar, Selasa (26/11) kemarin.

Topik : tukad badung tercemar limbah sablon

Senator RI Turun ke Bantul Terkait Pembubaran ”Odalan” di Rumah Warga Hindu Suku Jawa

Jengah, Wedakarna Dirikan The Hindu Center Yogyakarta untuk Ayomi Umat Hindu Minoritas VIRAL terkait kasus aksi massa di Desa Mangir Lor, Pajangan, Bantul, Yogyakarta yang membubarkan dan menolak piodalan di sebuah rumah pribadi warga Hindu Suku Jawa, akhirnya membuat Senator DPD-RI kebanggaan Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III turun tangan. Dalam kunjungan singkat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senator Arya Wedakarna (AWK) langsung menggelar rapat di Kantor Bupati Bantul yang dihadiri oleh pejabat Pemkab, Kemenag, TNI/Polri, FKUB, camat, lurah, PHDI, The Hindu Center, dan juga pendamping anti-intolerensi Gemayomi.

Dalam RDP tersebut, Senator AWK meminta klarifikasi dari Pemkab terkait dengan isu pembubaran dan penolakan piodalan, termasuk pernyataan dari Kapolsek Pajangan yang sempat viral di Bali terkait dengan pernyataan adanya izin berjenjang untuk ibadah. Setelah mendengar semua pihak, Senator AWK menyimpulkan bahwa kasus ini terjadi karena masalah internal dan juga pola komunikasi yang tidak nyambung serta terkait dengan kejelasan status agama dari keluarga Ibu Utiek Suprapti. “Saya rasa, masalah ini dipicu oleh masalah pribadi yang mana menurut pengakuan

Ibu Utiek bahwa ada pihak lain yang berkeberatan dengan Ibu Utiek yang dulunya beragama Islam dan kini atas kesadaran diri sendiri sudah pindah ke agama Hindu. Ibu Utiek Suprapti dan keluarga sudah menjalani sudiwadani (proses masuk Hindu) dan dibimbing sulinggih dan PHDI itu sah. Namun, masalahnya saat bersamaan Ibu Utiek pernah menjadi anggota Penghayat Kepercayaan dan kerap mengadakan ritual di rumah beliau. Untuk menghindari fitnah, maka Ibu Utiek saya minta menjadi penganut Hindu murni, karena kalau agamanya sudah jelas, tentu akan mendapatkan perlindungan UU dan astungkara Ibu Utiek kini sudah berKTP Hindu dan sebagian anggota keluarganya juga menjadi Hindu. Dan ini tentu dilindungi oleh negara,” ungkap AWK. Oleh karena itu, Senator AWK meminta kepada semua pihak agar memahami jika acara yang diadakan oleh Ibu Utiek ini adalah upacara ibadah internal di pura keluarga (merajan) dan secara konstitusi dilindungi oleh UU. “Saya lihat tidak ada yang salah dengan upacara odalan yang dilakukan oleh Ibu Utiek.

Karena acara diadakan di rumah sendiri, dan di merajan sendiri, dan jika ada kerabat dari luar yang datang untuk syukuran ke-

napa perlu izin? Saya sampaikan bahwa merajan ini sama pengertiannya dengan umat muslim membuat mushola di rumah sendiri, sama dengan altar/kapel bagi umat Kristen/Katolik/Buddha di rumah masing-masing.

Jadi, tidak ada yang salah, tidak perlu izin SKB 2 Menteri karena ada di ranah privat. Lain halnya dengan mendirikan pura baru terikat SKB. Logikanya, masak orang mau beribadah di rumah sendiri harus izin sampai ke provinsi? Ini yang perlu saya luruskan,” ungkap AWK yang juga President The Hindu Center Of Indonesia ini.

Ia pun mengapresiasi keputusan Bupati Bantul yang telah memutuskan untuk memberikan izin kepada keluarga Hindu Jawa ini untuk melaksanakan ibadah dengan tenang bahkan ada komitmen dibantu dan difasilitasi oleh Pemkab. “Saya putra Bali yang cinta Yogya. Di sini tempat leluhur kami, dan Yogya harus tetap istimewa.

Yang berkembang sekarang kan Yogya yang intoleran karena banyak kasus serupa. Mari kita lawan radikalisme dan dukung program Presiden Jokowi. Ayo kembalikan jati diri Yogya sebagai wilayah istimewa yang teduh bagi semua agama,” ungkap AWK yang juga Duta Besar Perdamaian UPF ini.

Usai rapat di Kantor Bupati, ditemani oleh pejabat Pemkab dan Aparat TNI Polri, Senator AWK langsung menuju ke TKP, yakni merajan/candi milik keluarga Hindu Jawa yang dimasalahkan dan Senator AWK langsung meminta kepada pejabat di daerah untuk melindungi dan mengayomi umat Hindu.

“Ke depan, jika sampai ada yang melarang umat saya bersembahyang dan melanggar UU, saya minta umat Hindu di Yogya agar melaporkan kasus ini ke pidana. Sekarang saya masih maklumi dan maafkan, apalagi ada isu beredar terkait pencegatan terhadap orang suci (sulinggih) kami. Semoga itu tidak benar. Dan pada hari ini, di hadapan leluhur Sabdo Palon, saya jadikan tempat ini sebagai Sekretariat The Hindu Center of Yogyakarta. Saya serahkan salinan surat tanda daftar THCI dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI dan kita akan bantu pembangunan merajan dan juga pasraman di sini. Mulai detik ini, tempat hebat ini akan di bawah pengayoman saya. Sisanya ngiring jaga situasi agar kondusif dan aman, jangan ada berita hoax dan isu SARA. This is Satyagraha,” ungkap Gusti Wedakarna yang merupakan putra pendiri PHDI Shri Wedastera Suyasa ini. (ad696)

SATYAGRAHA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III didampingi pejabat Bantul, PHDI, Kemenag RI, The Hindu Center Jateng, TNI/Polri saat menyerahkan Prasasti DPD/MPR-RI di Merajan Bantul.

Rabu Umanis, 27 November 2019

APBD 2020 Ditetapkan

Belanja Publik di Atas 75 Persen, Program Nyata untuk Masyarakat Badung DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung menggelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung masa persidangan ketiga tahun 2019, bertempat di ruang Sidang Utama Gosana kantor DPRD Badung, Selasa (26/11) kemarin. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta. Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Sekda I Wayan Adi Arnawa serta Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Badung.

Pada rapat paripurna tersebut terungkap, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 6.305.403.214.732 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 5,3 triliun lebih, dana perimbangan Rp 600.415.190.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp 401.918.030.562. Sedangkan belanja sebesar Rp 6.305.403.214.732. Selanjutnya, rancangan tersebut akan diajukan ke Gubernur Bali untuk disetujui sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengatakan,

terkait dengan APBD tahun 2020 yang direncanakan Rp 6,3 triliun lebih, merupakan angka yang sangat tepat. ‘’Angka Rp 6,3 triliun ini sudah sangat bagus sekali.

Kita sudah rancang kesepakatan dengan DPRD bahwa belanja publik kita masuk di atas 75 persen lebih. Inilah yang kami sampaikan betul-betul untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Badung. Bentuk dan wujud APBD ini betul-betul APBD yang sehat, dirancang dengan konsep bersama komitmen antara pemerintah dan jajaran DPRD Badung dalam mensejahterakan masyarakat,’’ tegasnya seraya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua DPRD beserta jajaran yang telah bekerja keras untuk penyempurnaan APBD sehingga program ini secara nyata untuk masyarakat Badung.

Giri Prasta menambahkan, sebagai salah satu wujud kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah, maka beberapa waktu yang lalu, pihaknya menyampaikan enam ranperda untuk dibahas dan mendapat persetujuan dewan sesuai dengan mekanisme pembentukan perundangundangan yang berlaku.

S e t e l a h m e l a l u i p e m b a-

hasan secara intensif antara pemerintah dengan DPRD, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020. ‘’Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban DPRD bersama dengan Pemerintah terhadap publik dan pemerintah atasan dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021. Hari ini merupakan momen yang amat penting dan menentukan bagi Kabupaten Badung khususnya di tahun 2020 dan tahun 2021 karena Pemda dan DPRD Badung telah menyetujui Ranperda Kabupaten Badung perubahan kedua RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021 menjadi peraturan daerah,’’ katanya.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan pengambilan keputusan dan penandatanganan nota kesepakatan terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 di antaranya Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021,

TEKEN MOU - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menandatangani nota kesepakatan terhadap ranperda saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung di ruang sidang Utama Gosana, kantor DPRD Badung, Selasa (26/11) kemarin.

Ranperda tentang Perubahan atas Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak

Hiburan, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Ranperda tentang Penetapan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, penguatan program bidang pangan, sandang dan papan, penguatan program bidang pendidikan dan kesehatan,

penguatan program jaminan sosial dan ketenagakerjaan, penguatan program bidang adat, budaya dan keagamaan serta penguatan program pariwisata. (ad693)

2020. ‘’APBD perubahan itu sudah pasti. Nanti saya minta kepada pimpinan ketua dan anggota DPRD nanti tahun 2020,’’ terangnya.

Menurutnya, APBD Perubahan akan difinalkan Agustus sehingga Juni telah disiapkan dan dibahas pada Juli. Artinya, dewan dan Pemkab punya waktu enam bulan untuk merumuskannya.

Giri Prasta menyebutkan, dana hibah yang disalurkan melalui anggota DPRD Badung adalah Rp 1 miliar per anggota dewan. Pembagian

dilakukan secara merata sehingga tidak ada porsi lebih untuk pimpinan dewan.

Hal itu dilakukan karena Badung ingin menuntaskan jalan lingkar selatan. ‘’Di situ (jalan lingkar - red) nanti ada ring road, ada shortcut dan outdoor road yang nantinya akan mengeluarkan dana Rp 50 miliar. Kita sudah selesai melaksanakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Ini akan diambil tahun 2020 oleh pihak ketiga dan kita tidak akan

mengeluarkan dana sama sekali. Namun kita akan membayar per tahun jika progres itu sudah selesai,’’ terangnya.

Dikatakan, pihaknya akan mengesampingkan pemberian hibah di tahun 2020 karena Badung akan fokus menangani masalah sampah. Bahkan, pihaknya merancang anggaran Rp 2,5 miliar per desa untuk menangani masalah sampah. ‘’Jangan bahasanya asal ada, saya tidak mau seperti itu. Rp 2,5 M itu

sudah lengkap di 62 desa dan kelurahan kita wajibkan termasuk yang sudah punya TPST juga dapat Rp 2,5 M untuk desa dan kelurahan,’’ tegasnya.

Disebutkan, pengolahan sampah yang akan dibangun di setiap desa akan mencakup mesin pemotong kayu. Di program ini pihaknya akan memprioritaskan wilayah Kuta guna mengantisipasi sampah kiriman akibat angin barat yang biasanya datang pada Desember. (kmb27)

Bupati Akui Badung Punya Masalah Anggaran

Mangupura (Bali Post) –

Penundaan rapat Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Badung, Senin (25/11) lalu, mengundang reaksi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Bupati turun tangan dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung, Selasa (26/11) kemarin.

Dalam rapat tersebut, Bupati Giri Prasta membahas perihal hibah untuk Dewan Badung yang disinyalir menjadi pemicu rapat pembahasan postur APBD 2020, Senin (25/11) lalu diskorsing dua kali. Giri Prasta mengatakan tidak ada niat untuk meniadakan hibah

terutama di tahun 2019.

Persoalan muncul karena Badung mengalami masalah anggaran. ‘’Bukan karena partai A dan partai B sama partai dengan Pak Giri itu yang dapat, bukan begitu. Ini riil karena masalah anggaran.

Boleh dilihat format hibah

yang terealisasi dan yang tidak. Kita tidak bisa memaksakan terkait hal itu,’’ kata Giri Prasta di rapat Banggar.

Karena itu, pihaknya memberikan garansi untuk hibah 2019 yang difasilitasi DPRD Badung akan dialokasikan di APBD Perubahan

Warga Pelasa Harapkan Penataan Tukad Mati

Mangupura (Bali Post) Pascarampungnya penataan muara Tukad Mati di kawasan Patasari Kuta, penataan lanjutan untuk alur Tukad Mati diharapkan berlanjut. Pasalnya, alur Tukad Mati Kuta, terutama di lingkungan Pelasa belum tersentuh penataan. Bahkan, sedimentasi atau endapan lumpur di sana terus meningkat.

Kepala Lingkungan Pelasa yang juga Ketua Forum Kepala Lingkungan Kecamatan Kuta, Nyoman Punia, Selasa (26/11) kemarin, berharap alur Tukad Mati yang ada di wilayahnya segera ditata. Sebab, kawasan tersebut berada di daerah pariwisata. Bahkan pihaknya berharap kawasan tersebut ditata menjadi destinasi wisata.

Dahulu, Tukad Mati sering digunakan sebagai alur perahu kecil. Konon, karena di Kuta saat itu masih berupa hutan, para pedagang besar yang tiba di Pelabuhan Benoa yang ingin menuju wilayah Kuta akan menaiki perahu kecil dan menyusuri alur Tukad Mati tersebut. ‘’Makanya kami berharap agar alur Tukad Mati ini bisa menjadi destinasi wisata. Kalau bisa juga sebagai lokasi nostalgia zaman perdagangan dahulu dengan menghadirkan wisata untuk wahana air,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Punia menyampaikan, semestinya warga memperlakukan kawasan Tukad Mati

layaknya halaman depan rumah yang senantiasa dijaga kebersihan, keindahan dan kelestariannya.

Terkait hal tersebut, pihaknya telah membentuk Komunitas Peduli Sungai (KPS) yang beranggotakan masyarakat setempat.

Warga dijadikan motor penggerak untuk melakukan upaya pembersihan sungai, seperti membersihkan sampah plastik dan eceng gondok yang sangat cepat tumbuh menutupi permukaan sungai. ‘’Secara berkala dan berkelanjutan memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar sungai untuk tidak lagi membuang sampah dan limbah ke sungai. KPS ini bisa saja melakukan inovasi-inovasi seperti melakukan upaya agar Tukad Mati bisa menjadi objek wisata inovatif,’’ katanya.

Diungkapkannya, kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Sungai Batu LumbangPelasa, selain melakukan pembersihan alur sungai juga membuat pos pantau yang sekaligus menjadi posko KPS. Dikatakan, keberadaan eceng gondok dan endapan sedimen yang tebal menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Pihaknya sangat berharap acara Gertak Badung Bersih dan Bebas Sampah Plastik pada Desember mendatang dipusatkan di alur Tukad Mati, Kuta.

Tujuannya agar semua komponen tahu kondisi Tukad Mati. (kmb23)

Pilkada, KPU Prioritaskan Penyandang Disabilitas

Bali Post/edi

PEMBERSIHAN - Pembersihan alur Tukad Mati, Pelasa, Kuta, oleh Komunitas Peduli Sungai Batu Lumbang-Pelasa.

Mangupura (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung menjamin setiap orang termasuk penyandang disabilitas berhak memilih kepala daerahnya. Bahkan sebagai penyelenggara Pilkada, KPU memastikan fasilitas yang akan didapatkan para penyandang disabilitas saat ke TPS. Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta mengatakan, fasilitasi untuk penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya untuk menyukseskan Pilkada. Bahkan pihaknya telah melakukan berbagai program seperti meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) termasuk mendorong semangat pemilih disabilitas. ‘’Kami juga menjalin kerja sama atau MoU pembuatan Pojok Baca Pemilu dengan tiga sekolah, yakni SMK Pariwisata Dalung dan SMK PGRI 2 Badung, SLB Negeri 1 Badung dalam rangka sosialisasi ke pemilih disabilitas,’’ ungkap Semara Cipta, Selasa (26/11) kemarin.

Pria yang akrab disapa Kayun ini menyebutkan, KPU Badung juga berinisiatif membuat program dengan sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Badung yang bertujuan mensosialisasikan pilkada serentak yang dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang. Pihaknya menargetkan pelaksanaan pilkada

berjalan lancar seperti pada pileg dan pilpres beberapa waktu lalu.

KPU Badung pun menargetkan tingkat paritisipasi pemilih minimal 85 persen. ‘’Pileg dan pilpres kita sukses menyelenggarakan. Di Badung tingkat paritisipasi bahkan sampai 87,22 persen. Ini tentu tantangan, syukur kalau bisa tetap seperti itu. Namun, kalau tidak ya minimal 85 persen target kita untuk tingkat partisipasi pemilih di pilkada nanti,’’ sebutnya.

Mengenai anggaran Pilkada Badung, Kayun mengungkapkan nilainya mencapai Rp 29,2 miliar. Tahap pertama sudah dicairkan sebesar Rp 1 miliar.

Untuk pencairan tahap kedua dirancang pada Februari 2020 sebesar Rp 22 miliar. Sedangkan sisanya akan dicairkan pada Agustus 2020 sebesar Rp 6,2 miliar.

Anggaran yang dikucurkan dari pemerintah digunakan untuk membiayai semua tahapan mulai dari tahapan persiapan, sosialisasi, pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan ad hoc, pencalonan, kampanye, rekapitulasi hingga penetapan paslon terpilih serta laporan evaluasi. Alokasi dana terbesar digunakan untuk honorarium penyelenggara badan ad hoc mulai PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa/kelurahan hingga KPPS. (kmb27)

Disiapkan Dua Skema Pemasaran Bahan Baku Arak

Bali Post/edi

BEA CUKAI - Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yang juga Plh. Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Sulaiman menjelaskan mengenai upaya Bea Cukai dalam membantu pemasaran arak Bali.

Mangupura (Bali Post) Arak Bali yang merupakan bentuk kearifan lokal diharapkan mampu menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

Di Bali, perajin arak banyak ditemukan di Kabupaten Singaraja dan Karangasem.

Menurut Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yang juga Plh. Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Sulaiman, saat ini arak Bali sering disalahgunakan oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah Pemprov Bali. Terkait hal itu pula, Bea Cukai Bali Nusra berinisiatif bersinergi dengan Pemprov Bali untuk memfasilitasi petani Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tradisional, yakni arak Bali dalam hal

pemasaran. ‘’Di samping arak yang sering disalahgunakan penggunaannya, alasan kami berinisiatif untuk bersinergi dengan Pemprov Bali adalah meningkatkan kesejahteraan petani arak, tingginya konsumsi minuman beralkohol di Bali dan minuman beralkohol masih didominasi oleh minuman beralkohol impor,’’ ungkap Sulaiman saat memberikan keterangan kepada media, Selasa (26/11) kemarin di kantornya.

Skema yang nantinya akan digunakan untuk memfasilitasi produksi MMEA tradisional arak adalah skema orang tua asuh.

Dalam skema ini, petani yang selama ini membuat bahan baku arak Bali akan dikumpulkan dalam suatu

wadah koperasi subak atau desa arak. ‘’Koperasi inilah yang akan berperan untuk mengumpulkan bahan baku arak dari petani-petani lokal. Selanjutnya dari koperasi subak arak ini akan menyalurkan bahan baku ke pabrik yang mempunyai izin operasi untuk pengolahan dan pengemasan lebih lanjut,’’ katanya.

Ditambahkannya, pabrik yang dimaksud adalah pabrik yang telah berizin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Arak Bali yang telah diproduksi oleh pabrik tersebut akan diisi pita cukai sehingga siap dipasarkan dengan standar kualitas dan mutu yang baik.

Skema kedua adalah para petani arak ini juga bisa langsung menjual dan men-

suplai bahan baku arak ke pabrik. Tujuan dari skema ini, agar petani arak bisa bekerja sama dengan pabrik, sehingga petani sudah ada pintu untuk menjual. ‘’Jadi sudah tidak lagi menjual secara sembunyi-sembunyi tapi menjual ke pabrik.

Pabrik inilah yang mengolah dan mengemas arak dari petani,’’ bebernya.

Pemberdayaan para petani atau perajin arak ini sejalan dengan tugas dan fungsi Bea Cukai yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri. Bea Cukai Bali Nusra bersama Pemprov Bali berkomitmen akan terus bersinergi dalam meningkatkan perekonomian di Bali melalui usaha pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (kmb23)

Rabu Umanis, 27 November 2019

A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Rapat Banggar dan TAPD Hasilkan Kesepakatan

Bupati Badung Apresiasi Masukan Badung Gede RAPAT Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang sebelumnya ditunda, akhirnya dilanjutkan Selasa (26/11) kemarin. Bahkan, rapat dihadiri langsung Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa.

Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Badung Gede (Gerindra-Demokrat) yang telah memberikan saran bahwa target APBD 2020 terlalu tinggi.

Untuk itu, target perlu diturunkan agar lebih rasional dan realistis. ‘’Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas masukan yang sangat bagus dari Fraksi Badung Gede,’’ ungkapnya pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata tersebut.

Bupati Giri Prasta dalam rapat tersebut juga menyampaikan kepada Dewan Badung yang akan menjadi fokus di tahun 2020. Salah satunya terkait permasalahan sampah. ‘’Desa dan kelurahan kita wajibkan memiliki TPS dan kami akan support masing-masing Rp 2,5 miliar untuk 62 desa, termasuk juga kelurahan. Selain kita memfokuskan pada pembangunan TPST yang ada di Terminal Mengwi,’’ terangnya.

Dalam menjalankan program, Giri Prasta mengatakan pihaknya akan melaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam PPNSB yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. ‘’Untuk hibah, kawankawan kami tidak ada sama sekali pemikiran untuk meniadakan hibah. 2020 nanti, kita fokuskan

APRESIASI - Koordinator Bidang Anggaran DPRD Badung I Made Sunarta mengapresiasi kebijakan Bupati Badung terkait APBD Badung 2020. pada pembangunan jalan selatan yang membutuhkan hingga Rp 50 miliar,’’ ungkapnya.

Koordinator Banggar DPRD Badung I Made Sunarta mengapresiasi kebijakan pemerintah menyelaraskan antara pendapatan dan belanja, sehingga terwujud APBD 2020 yang sehat. ‘’Saya apresiasi pemerintah dapat melakukan penyesuaian antara pendapatan yang dirancang dengan belanja.

Dengan demikian target dapat tercapai,’’ ungkapnya.

Pria yang juga Wakil Ketua II DPRD Badung ini mengatakan akan mendukung penuh kebijakan Bupati Badung dalam mengelola sampah di Kabupaten Badung. ‘’Kami mendukung sepenuhnya apa keputusan Bapak Bupati mengenai hibah Rp 300 miliar yang telah dianggarkan akan difokuskan pada penanganan masalah sampah dengan memberikan dana kepada

62 desa sebesar Rp 2,5 miliar per desa,’’ ujarnya.

Menurutnya, dana yang dikucurkan ke setiap desa akan dimanfaatkan untuk pembentukan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), termasuk penyediaan alat penunjang, seperti mesin pencacah sampah. ‘’Dengan demikian masalah sampah dapat tertangani dengan baik,’’ ucap Penasihat Fraksi Badung Gede ini.

Politisi asal Abianbase, Mengwi ini menegaskan agar APBD yang telah disepakati dapat terlaksana dengan baik. ‘’APBD yang sehat adalah belanja mengikuti pendapatan, walaupun target pendapatan baru estimasi, tapi yang realistis.

Artinya bisa diwujudkan tentu secara ceteris paribus, dan semua program kegiatan mandatori dapat dilaksanakan yakni kesehatan, pendidikan, dan lansia harus terlaksana,’’ pungkasnya. (ad687)

LPM Unwar Gelar Seminar Nasional

Dewan Sepakati APBD Badung 2020 Terancang untuk Kepentingan Masyarakat RANCANGAN Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Badung 2020 akhirnya ditetapkan.

Penetapan dilakukan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung, Selasa (26/11) kemarin yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi kedua wakilnya, I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta.

Parwata mengungkapkan, APBD sebesar Rp 6,305 triliun yang sudah ditetapkan eksekutif bersama legislatif merupakan yang terbaik bagi Badung.

Kata Parwata, pihaknya tidak menginginkan mengangan-angani Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau asumsi yang tinggi, namun realisasinya tidak sesuai. ‘’Rancangan yang sudah ditetapkan lebih fokus dan menukik kepada program-program yang betul-betul prioritas,’’ kata Parwata ditemui usai rapat.

Untuk itu, kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini, belanja yang dirancang murni untuk mandatory yang pelayanannya efektif dan efisien. Rancangan yang sudah ditetapkan sesuai prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana. ‘’Masing-masing bidang sudah diukur. Misalnya pendidikan, kesehatan seperti apa, pariwisata seperti apa, dan lain-lain. Itu semua sudah diukur, sehingga ke depan RPJMD dengan lima prioritas ini tidak bisa digeser-geser lagi. Siapa pun pemimpin di Badung, semua telah on track, sudah betul-betul terancang untuk kepentingan

BERI KETERANGAN - Ketua DPRD Badung Putu Parwata memberikan keterangan pers terkait pengesahan APBD Badung 2020. masyarakat,’’ pungkasnya.

Pihaknya di legislatif mengakui sepakat APBD yang ditetapkan Rp 6,305 triliun akan terus dipantau sampai di perubahan.

Jika di perubahan realisasinya bagus, maka akan ditingkatkan kembali, khusus untuk peningkatan ekonomi, percepatan kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan secara merata di Badung. ‘’Sekarang fokus kita di 2020 induk, sehingga tidak ada lagi ada istilah defisit dan tafsiran yang aneh-aneh lagi.

Masyarakat dapat merasakan manfaat penggunaannya jadi APBD kita efektif, efisien dan tepat guna,’’ kata politisi asal Dalung, Kuta Utara ini. (ad689)

Gubernur Puas Puncak HGN dan PGRI Meriah

Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal sebagai Pemprov Bali akan Naikkan Tunjangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Guru SD, SMP dan SMA/SMK LEMBAGA Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Warmadewa (Unwar) menggelar seminar nasional dengan tema ‘’Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan’’ di Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar, Selasa (26/11) kemarin.

Seminar dibuka Wakil Rektor I Unwar Ir. I Nyoman Kaca, M.Si. yang dihadiri Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Wakil Rektor II dan III Unwar, para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Unwar.

Sejumlah narasumber dihadirkan. Di antaranya Dr. drh. Raden Wisnu Nurcahyo dari UGM yang membahas tentang ‘’Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal untuk PKM’’, Dr. Ir. I Ketut Widnyana, M.Si., DdsM.H., M.Hum. dari Universitas Mahasaraswati yang membahas tentang ‘’Membangun Politik Hukum Desa Wisata di Bali Berbasis Kearifan Lokal Dalam Perspektif Cita Hukum Indonesia’’, dan Kepala LPM Unwar Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, S.H., M.Hum., M.H. Seminar diawali pengarahan dari Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. tentang ‘’Membangun Kepariwisataan Bali Berbasis Ekowisata’’.

Ketua Panitia Ir. I Made Kawan, M.P. mengatakan terselenggaranya seminar nasional ini berkaitan dengan keluarnya dana hibah pengabdian institusi yang diterima para dosen Unwar. Harapannya para peserta seminar memahami tentang kearifan lokal Bali sebagai basis pariwisata di Bali. Sehingga bisa digunakan sebagai bahan kajian dalam proses pembelajaran dan bagi masyarakat dapat diterapkan untuk kemajuan perekonomian masyarakat pedesaan, terutama bagaimana menggerakkan kepariwisataan pedesaan.

Wakil Rektor I Unwar Ir. I Nyoman Kaca, M.Si. mengatakan seminar nasional yang mengusung tema

ekowisata merupakan salah satu implementasi untuk mewujudkan visi Unwar pendidikan berbasis ekowisata menuju Unwar go global 2034. Bahkan, dalam pendidikan semua prodi dalam kurikulum sudah dimasukkan konten ekowisata.

Pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, Unwar telah memiliki rencana induk atau rencana strategis penelitian dan pengabdian masyarakat yang menuju pada visi ekowisata yang akan dicapai secara bertahap. Apalagi, visi yang telah ditetapkan merupakan cita-cita bersama seluruh civitas akademika Unwar. ‘’Ciri khas Warmadewa adalah ecotourism yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Sapta Bayu yang di dalamnya ada konsep Tri Hita Karana,’’ ujar Nyoman Kaca, Selasa kemarin.

Dalam ekowisata, dikatakan, ada beberapa konsep/prinsip yang harus dipenuhi agar ekowisata bisa berjalan secara berkelanjutan. Yaitu konservasi, partisipasi masyarakat, pemenuhan ekonomi, dan pemuasan kepada wisatawan.

Apalagi, Unwar telah diberikan

tugas oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk membina sejumlah desa wisata yang ada di Bali.

Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Oka Wisnumurti memaparkan, ekowisata yang menjadi visi Unwar tidak semata hanya pengembangan lingkungan yang tidak bergerak, namun menyangkut aspek yang lebih luas yang di dalamnya ada manusia, adat-istiadat, dan kebudayaannya. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal yang ada harus menjadi kekuatan dalam pengembangan ekowisata demi kemajuan pariwisata Bali ke depannya. ‘’Bali yang sudah menjadikan budaya sebagai ikon pariwisata tentu harus di-break down dalam bentuk kebijakankebijakan ekowisata yang berbasis pada potensi kepariwisataan lokal, baik di Bali Timur, Tengah maupun Barat. Hanya dengan pendekatan ini pemerataan kepariwisataan Bali akan berkembang dengan nuansa kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah kabupaten/kota di Bali,’’ pungkasnya. (ad691)

SEMINAR - Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. didamping para Wakil Rektor Unwar dan panitia seminar nasional berfoto bersama para narasumber.

GUBERNUR Bali Wayan Koster dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster, Senin (25/11) menghadiri resepsi HUT ke-74 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2019 di Ardha Candra. Gubernur Koster mengaku puas acara dihadiri ribuan guru dan berjalan meriah. Saat itu juga dipentaskan dramatari Calonarang ‘’Ambekin Kawisesan’’. Bahkan Putri Koster ikut menyumbangkan puisi ‘’Kumbakarna’’.

Puncak HUT diisi dengan penyerahan hadiah bagi juara lomba gaguntangan dan best practice guru se-Bali. Ketua Pengurus Provinsin PGRI Bali Dr. Gede Wenten Aryasuda, M.Pd. mengakui belum semua guru sejahtera dengan alasan belum tersentuh sertifikasi. Terutama guru honorer di swasta yang dibiayai oleh yayasan. Dengan pernyataan sopan, dia minta pemerintah lebih banyak memperhatikan kesejahteraan guru.

Dia menegaskan, masalah guru di Bali saat ini fokus pada kesejahteraan guru honorer, di mana beban kerjanya sama dengan ASN, namun gajinya minim.

Salah satu cara memperbaiki nasib guru honorer, katanya, guru berumur 35 tahun ke atas akan diangkat menjadi guru P3K (Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Jika ini gagal, katanya, habislah sudah nasib guru honorer di Bali yang jumlahnya seribu lebih.

Kini pemerintah sudah memperhatikan nasib guru honorer yang bertugas di sekolah negeri dengan memberikan tunjangan penambahan penghasilan, namun belum menyentuh yang bertugas di sekolah swasta.

Masih ada 150 guru PNS di swasta yang belum mendapat tunjangan tambahan. Padahal tugas mereka sama mencerdaskan anak bangsa. Sementara di Bali tak semua kabupaten memberikan insentif bagi guru.

‘’Kami berharap semua pemkab memperhatikan insentif bagi guru,’’ tegasnya.

Di sisi lain, dia menilai perhatian Gubernur Bali terhadap nasib guru sudah mulai baik, namun perlu ditingkatkan. Misalnya tunjangan jabatan kepala SMA-SMK negeri Rp 6,2 juta perlu dilanjutkan ke guru lainnya. Termasuk dana APBD bagi PGRI Bali seperti yang dilakukan pemprov lainnya di Indonesia.

Wenten Aryasuda mengakui Gubernur Koster sejak lama dekat dengan guru yang berjuang melahirkan UU Guru dan Dosen serta TPG. Untuk itu, dia ingin Koster terus berjuang mencapai empat pilar perjuangan guru, di antaranya kesejahteraan, perlindungan hukum, kepastian karier. Sementara PGRI Bali siap mendukung visi Gubernur yakni ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’.

Mendengar keluhan PGRI Bali, Gubernur Koster langsung menebar berita baik bagi guru.

Pada 2020 ini, Koster sudah menghitung guna memberikan

kenaikan tunjangan penghasilan guru SMA dan SMK. Jika payung hukum memungkinkan, mulai 2021 kenaikan tunjangan juga menyasar guru SD dan SMP seBali. Termasuk 150 guru swasta di sekolah negeri akan direspons asal ada payung hukumnya. ‘’Angkanya Rp 1-2 juta,’’ kata Koster disambut tepuk tangan meriah para guru.

Dia mengatakan sangat cinta dan sayang dengan guru. Sebagai timbal baliknya guru diminta menyukseskan Wajib Belajar 12 Tahun dan semua pergub guna menjaga Bali serta mengampanyekan KB empat anak.

Mendengar kabar baik itu, Putri Suastini Koster sebagai Bunda PAUD juga meminta Gubernur memperhatikan nasib guru TK/ PAUD. Pasalnya, guru ini tugasnya sangat berat yakni mengasah budi pekerti anak-anak sejak dini, sementara gajinya hanya Rp 200 ribu – Rp 1 juta. ‘’Kami ingin Pak Gubernur membantu sehingga guru PAUD juga bisa bergaji Rp 10 juta,’’ ujarnya. (ad688)

HGN - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Putri Suastini Koster dijemput Gede Wenten Aryasuda saat menghadiri resepsi HGN dan HUT PGRI di Ardha Candra Denpasar.

SMPN 7 Denpasar Perkuat Diri Jadi Sekolah Unggul dan Berprestasi Wayan Sugianta sebagai Kasek, Arya Putra Ketua Komite SMPN 7 Denpasar kini dipimpin kepala sekolah baru. I Wayan Sugianta, S.Pd., M.M., M.Fis. memimpin sekolah ini sejak Agustus lalu menggantikan Titik

Wahyani yang menjalani masa pensiun. Sugianta bertekad membawa SMPN 7 Denpasar sebagai sekolah berprestasi. Hal itu diungkapkan Sugianta, Selasa (26/11) kemarin,

PIALA - Kasek Wayan Sugianta didampingi para waka menerima piala dari pengurus OSIS guna menjadi sekolah unggul dan berprestasi.

serangkaian Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke- 74 PGRI. Gebrakan pertama Kasek Sugianta adalah memacu prestasi siswanya sebagai sekolah penyandang predikat unggulan dan favorit. Apalagi SMPN 7 Denpasar kini masuk Sekolah Standar Nasional (SSN), sekolah mitra keluarga, sekolah ramah anak, bebas narkoba dan rokok. Sugianta pun tetap mempercayakan wakil kepala sekolah seperti di era Titik Wahyani dengan SDM yang kuat dan profesional.

Waka Kurikulum dipercayakan kepada I Made Asmara, S.Pd., Waka Kesiswaan Drs. I Made Suandi, M.M., Waka Sarpras Dr. I Wayan Midastra, M.Pd.H. dan Ni Made Sukerti sebagai Waka Humas. Bahkan jajaran pengurus komite telah diganti dan kini dipimpin Dr. Putu Arya Dharma.

Sugianta sebelumnya adalah guru di SMPN 11 Denpasar. Ke depan,

dia ingin memperkuat SMPN 7 Denpasar sebagai sekolah unggul sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pada HUT PGRI yakni meningkatkan SDM unggul dan berdaya saing. Ini pas dengan visi SMPN 7 Denpasar yakni unggul dalam prestasi yang berlandaskan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa serta peduli lingkungan.

Sebagai orang baru di SMPN 7 Denpasar, Sugianta secara perlahan memperkuat program sekolah sebelumnya. Seperti penegakan disiplin siswa dan guru serta meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik. Kemudian tetap menjalankan UNBK secara mandiri.

Di bidang kurikulum, menurut Waka I Made Asmara, tetap mengadakan program pengayaan dua kali seminggu untuk empat mata pelajaran bagi semua siswa. Juga memberikan pelatihan komputer untuk semua siswa dengan biaya

swadaya siswa tanpa mengikat.

Program ini juga didukung komite sekolah. Bidang kesiswaan SMPN 7 Denpasar kini memiliki pengurus OSIS baru yang dipimpin I Made Purwadi Ramajaya (VIII-1) menggantikan I Gusti Agung Istri Mahaiswari (IX-1).

Gung Istri Mahaiswari mengaku dia bersama pengurus lainnya sudah berbuat maksimal utuk kemajuan sekolah. Utamanya menjaga kebersihan lingkungan, nol sampah plastik bekerja sama dengan bank sampah. Agenda tetap OSIS yakni gebyar budaya di akhir semester ganjil, HUT sekaligus bulan bahasa dan Hari Batik Nasional. Juga sukses di Porjar sebagai juara ke-7 dan juara IV di PSR Kota Denpasar.

Rama sebagai Ketua OSIS baru bersiap menjalankan program OSIS sebelumnya dengan menambahkan kearifan lokal dengan menyanyikan lagu daerah menje-

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

lang akhir pelajaran. Juga meningkatkan prestasi di akademik dan non-akadamik.

Soal prestasi, Waka Kesiswaan Made Suandi memaparkan kado HGN dan HUT PGRI kali ini berupa prestasi internasional, nasional dan regional. Di antaranya silver medal Choir Championship di Jepang, juara I silat nasional putra dan putri, juara kidung remaja, juara I festival Hindu, duta gambar anak 2019, juara II taekwondo nasional dan lainnya.

Saat puncak HGN, Kasek Sugianta memotivasi siswa dan gurunya terus mengukir prestasi. Ibarat bumi tanpa hujan akan kering.

Siswa diminta bebas berekspresi dan memiliki mimpi-mimpi besar yang akan mengarahkan mereka mencapai tujuan. Untuk mencapai itu perlu usaha dan kerja keras.

Dalam perjalanan tak semuanya mulus, jika gagal dia minta bangkitlah kembali. (ad690)

t

Rabu Umanis, 27 November 2019

Pelaku ’’Skimming’’ Divonis Delapan Bulan Denpasar (Bali Post) Kasus skimming di Bali menjadi sorotan DPR-RI hingga menjadi perhatian saat dengar pendapat antara Kapolri dan Komisi III DPR-RI. Untuk terdakwa skimming dengan terdakwa Krasimir Stoykov Stoykov (42) asal Bulgaria, majelis hakim Heriyanti menjatuhkan hukuman delapan bulan. Terdakwa mencuri data dan uang nasabah Bank Mandiri menggunakan skimmer di mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

Atas putusan itu, terdakwa melalui kuasa hukumnya A. Arimba Putra langsung menyatakan menerima. Begitu pula JPU Siti Sawiyah juga menyatakan hal yang sama. Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan empat bulan dibandingkan tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa Siti Sawiyah menuntut terdakwa Krasimir dengan pidana penjara selama satu tahun. Dan pidana denda Rp 3 juta subsider dua bulan penjara.

Terdakwa dijerat Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peristiwa itu bermula dari pertemuan terdakwa dengan

Michael di salah satu restoran di Canggu. Saat itu terdakwa ingin meminjam uang kepada Michael untuk biaya pulang ke Bulgaria.

Kala itu, Michael menyampaikan bahwa tidak perlu meminjam uang, karena Michael akan memberikan terdakwa uang dengan syarat terdakwa mau mengambil sesuatu di salah satu mesin ATM. Terdakwa diberikan uang sebesar Rp 11 juta, dan setelah itu terdakwa sepakat dengan Michael. Terdakwa lantas diberikan alat yang berfungsi untuk mencongkel perangkat kamera yang terpasang di kanopi keypad ATM itu. Sedangkan uang yang diberikan Michael sebesar Rp 11 juta telah diterima terdakwa dan dipergunakan untuk membeli tiket pesawat secara elektronik ke Bulgaria dan untuk kebutuhannya selama di Bali.

Terdakwa mengambil perangkat kamera dengan cara menggunakan alat model cave dempul berwarna merah muda. Begitu kamera lepas dari keypad kanopi mesin ATM, alat-alat yang digunakan terdakwa dimasukkan dalam tas selempang dan juga membawa perangkat kamera.

Saat terdakwa keluar dari mesin ATM, lalu terdakwa ditangkap petugas Polda Bali dan menyita alat-alat yang dibawa tersangka. (kmb37)

Pemprov Bali Kembangkan Tanaman Lokal di Besakih Denpasar (Balipost) Produk lokal di Bali terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Setelah buah lokal, kini Pemprov Bali mengembangkan tanaman lokal, mulai dari tanaman untuk banten hingga usadha. Tanaman lokal ini dikembangkan di tanah seluas dua hektar di kawasan Besakih. ‘’Saat ini sudah dilakukan penataan lahan yang dari miring diratakan dan pada Desember ini sudah bisa dilakukan penanaman,’’ kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuwardana, belum lama ini.

Menurutnya, tanaman lokal ini nantinya akan diklasifikasikan masuk dalam pengembangan taman bumi banten, taman ista dewata dan taman usadha.

Pembuatan tanaman lokal ini

akan dilakukan secara bertahap. Kawasan pengembangan tanaman lokal ini nantinya dikerjakan dengan anggaran multiyear.

Tahap awal ini dianggarkan Rp 200 juta untuk penataan lahan, mulai membersihkan lahan dari tanamam liar hingga meratakan lahan yang miring sehingga siap dilakukan penanaman. ‘’Selain itu, untuk bibit tanaman sudah disiapkan untuk segera ditanam saat memasuki musim hujan pada Desember,’’ katanya.

Pengembangan tanaman lokal ini dibangun di atas tanah aset pemprov yang ada di Besakih. Desainnya menyerupai botanical garden. Selain tanaman lokal untuk upakara dan obat, juga akan dilengkapi dengan ruang informasi, perpustakaan, wantilan dan fasilitas lainnya, termasuk penampungan air. (kmb16)

Denpasar (Bali Post) Pemkot Denpasar secara berkelanjutan terus berkomitmen mengurangi sampah plastik dengan mengurangi penggunaan plastik. Kali ini, guna memberikan fokus pengurangan plastik di pasar tradisional, khususnya Pasar Badung, PD Pasar Kota Denpasar telah mengeluarkan imbauan per 1 November untuk tidak menyediakan kantong plastik oleh pedagang dan pembeli di Pasar Badung.

Dirut PD Pasar Kota Denpasar I.B. Kompyang Wiranata, Selasa (26/11) kemarin menjelaskan, PD Pasar Kota Denpasar berkomitmen penuh mendukung gerakan bebas plastik yang digalakkan Pemkot Denpasar melalui Perwali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengurangan Kantong Plastik di Kota Denpasar. ‘’Kami memberikan dukungan penuh terhadap penerapan Perwali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik di Kota Denpasar,’’ ujar Gus Kompyang.

Lebih lanjut dijelaskan, secara khusus dalam lingkup

pasar tradisional yang berada di bawah naungan PD Pasar maupun desa adat di Kota Denpasar secara serentak terus dilaksanakan sosialisasi berkelanjutan untuk pengurangan sampah plastic, sehingga komitmen pengurangan sampah plastik dapat dimaksimalkan. ‘’Sejak 1 Januari 2019 sudah mulai kita terapkan bersama, dan terus kami maksimalkan dengan menyebar imbauan per 1 November di Pasar Badung tidak lagi menyediakan kantong plastik,’’ ujarnya.

Guna mendukung maksimalnya gerakan ini, PD Pasar secara berkelanjutan menggelar monitoring dan evaluasi serta edukasi, baik pedagang maupun pembeli, sehingga gerakan pengurangan sampah plastik dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memberikan kemanfaatan maksimal. ‘’Secara rutin kita menggelat monev dan edukasi, dan hingga saat ini sudah mengalami penurunan dan saat ini proses masih berlanjut dan akan terus kami maksimalkan,’’ paparnya. (kmb12)

PD Pasar Gencarkan Gerakan Bebas Plastik di Pasar Badung

Bali Post/ara

PLASTIK - Sosialisasi penerapan pengurangan kantong plastik di Pasar Badung, Selasa (26/11) kemarin.

Bali Post/ist

DITAHAN - I Putu Hamirta ditahan di Rutan Polda Bali diduga terlibat kasus mafia tanah.

Diduga Terlibat Mafia Tanah Oknum Notaris Ditahan

Denpasar (Bali Post) -

Penyidik Ditreskrimum Polda Bali kembali mengungkap kasus mafia tanah.

Kali ini polisi menahan oknum Notaris I Putu Hamirta (55) yang berkantor di Jalan Tukad Melangit, Panjer, Denpasar Selatan. Pengungkapan ini merupakan pengembangan kasus tersangka I Made Kartika yang telah dilimpahkan ke Kejati Bali. ‘’Kemarin sore (Senin - red) ditahan. Saat ini masih proses pemberkasan,’’ tegas Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol. Andi Fairan, Selasa (26/11) kemarin.

Kombes Andi mengungkapkan, penyidik Subdit II Ditreskrimum saat ini menangani perkara terkait mafia tanah yaitu tindak pidana membuat surat palsu, memalsukan dan menggunakan surat palsu, menempatkan keterangan fiktif ke dalam akta outentik, memalsukan surat outentik, membantu melakukan kejahatan dan melakukan permufakan jahat secara bersama-sama. Modusnya pelaku mengajukan permohonan SHM pengganti dengan didahului membuat

PPJB di notaris dan saat transaksi menggunakan fotokopi SHM. ‘’Padahal pemilik tanah sebenarnya sudah meninggal dunia.

Objek tanahnya di wilayah Kuta, Kabupaten Badung,’’ ujarnya.

Kronologinya, lanjut Andi, pada 24 Februari 2015 terjadi transaksi antara A.A. Ketut Gede selaku penjual dengan Kho Tjauw Tiam terhadap lahan dengan SHM No. 8842. SHM tersebut atas nama A.A. Ketut Gede dibuat dan disimpan di Notaris Putra Wijaya. Pada 15

Oktober 2016, A.A. Ketut Gede meninggal dunia.

Selanjutnya pada 4 April 2017 terjadi transaksi dengan objek tanah sama menggunakan fotokopi SHM No. 8842 oleh tersangka Made Kartika selaku pembeli dengan orang yang mengaku A.A. Ketut Gede (fiktif). ‘’Tersangka Made Kartika membawa KK, KTP penjual kepada notaris. Selanjutnya notaris I Putu Hamirta atau tersangka 2 ke Jakarta minta tanda tangan penjual untuk di PPJB,’’ ungkapnya.

Selanjutnya Hamirta

membuatkan kuitansi lunas, padahal dia tidak pernah melihat bukti pembayaran. Selain itu, pembeli tanah tersebut tidak pernah melihat dan kuasai SHM yang asli. Andi menjelaskan, PPJB No. 4 dan Kuasa No. 5 tanggal 4 April 2017 dibuat Hamirta. Kemudian 12 Oktober 2017, Kartika membuat surat pernyataan kehilangan SHM No. 8842 dan membuat laporan kehilangan di Polresta Denpasar.

Kemudian dia mohon penerbitan SHM pengganti atas SHM No. 8842. Selanjutnya pada 13 Desember 2017 terbit SHM pengganti atas nama A.A. Ketut Gede. ‘’Juni 2018 terbit sertifikat pengganti padahal sertifikat asli ada tersimpan di Notaris Putra Wijaya. Selanjutnya tanggal 5 Oktober 2018 kasus ini dilaporkan

korban ke Polda Bali,’’ kata mantan Direktur Samapta Polda Sumatera Utara ini.

Hasil penyelidikan, peran Hamirta selaku notaris yaitu tahu saat pembuatan PPJB yang dipakai ditransaksi adalah fotokopi tanpa ada SHM asli, berangkat ke Jakarta seolah-olah bertemu dengan penjual untuk tanda tangan PPJB tersebut, menyiapkan kuitansi pembelian lunas dari pembeli kepada penjual, membubuhkan stempel notaris bahwa fotokopi SHM tersebut sesuai dengan aslinya, padahal dia tidak pernah melihat asli SHM dimaksud dan mengabaikan prinsip transaksi dengan terang serta tunai. ‘’Kasus ini terus kami dalami. Kami akan terus membidik para mafia tanah yang beraksi di Bali,’’ tutupnya. (kmb36)

Buruh Proyek Bobol Loker Intelkam Polda Bali Denpasar (Bali Post) Ruang Seksi Teknologi Ditintelkam Polda Bali di Jalan WR Supratman, Denpasar, Minggu (24/11) lalu diketahui dibobol maling.

Akibatnya, barang inventaris senilai Rp 30 juta raib.

Keesokan harinya, tepatnya Senin (25/11), Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali berhasil meringkus pelakunya.

Ternyata pelaku pembobolan itu merupakan buruh proyek di Mapolda Bali dan masih di bawah umur. Mereka berinisial IPB (17), MM (17), RDA (16) dan RS (19).

Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol. Andi Fairan, Selasa (26/11) kemarin menjelaskan, pihaknya masih memburu dua pelaku lagi berinisial ZA dan BE. ‘’Para pelaku ini asal Jawa Timur. Sedangkan dua pelaku masuh DPO (daftar pencarian orang),’’ tegasnya.

Awalnya barang-barang

inventaris Seksi Teknologi Ditintelkam Polda Bali disimpan di loker. Pasalnya gedung Diintelkam sedang direnovasi. ‘’Hari Minggu tanggal 24 No-

vember 2019, barang-barang yang disimpan di loker tersebut hilang. Hasil olah TKP, di loker ada bekas congkelan,’’ ujar Kombes Andi.

Kronologinya, lanjut Andi, anggota Ditintelkam Sanif Gunawan pada Minggu pukul 12.30 Wita, usai sembahyang lalu mengecek ruang tersebut. Sesampainya di ruangan tersebut, Sanif mengecek kondisinya dan dia kaget karena dilihat terpal dipakai menutup loker terbuka. Hasil olah TKP sembilan loker dirusak pelaku.

Setelah kejadian ini dilaporkan, Tim Resmob Ditreskrimum dan Ditintelkam melakukan penyelidikan. Dalam waktu singkat polisi mengendus pelakunya.

Petugas pun menangkap tersangka IPB, MM, RDA dan RS. Mereka diringkus di tempat tinggalnya di Jalan Supratman dan Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Sedangkan barang bukti yang disita yaitu satu udeng batik warna ungu, satu sarung warna hitam, dua buah kotak HP Galaxy

kegiatan sosial CSR ungkapan terima kasih atas jasajasa para guru yang telah memberikan pengetahuan dan turut mencerdaskan bangsa.

Kunjungan ke SLB Negeri Denpasar sekaligus memberikan service gratis dan ganti oli gratis sepeda motor Honda kepada para guru yang tidak mempunyai waktu untuk melakukan perawatan motor, sehingga momen ini sangat bermanfaat untuk para guru dengan kapasitas 20 unit motor yang berhasil di-service pada Hari Guru ini. ‘’Kunjungan dan service gratis yang telah diberikan Astra Motor Bali untuk para guru di SLB sangat bermanfaat.

Perha t ian d i Ha ri Guru ini memberikan semangat kepada kami para pengajar

untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan secara tulus dan sabar kepada anak didik kami, semoga Astra Motor selalu Satu Hati dengan konsumennya,’’ ungkap Gusti Muna, salah satu guru di SLB Negeri Denpasar.

Pada kesempatan itu pula perwakilan manajemen Astra Motor Bali menyerahkan kue sebagai simbolis perayaan Hari Guru yang dilaksanakan bersama-sama dengan para murid yang notabene adalah anak-anak tunagrahita. Senyum dan ceria terpancar di wajah para murid saat menyanyikan lagu hymne Guru. ‘’Dengan semangat Satu Hati, kami senantiasa selalu ingin berbagi dan pada kesempatan ini sekaligus di Hari Guru, kami juga senang dapat bertemu secara langsung dengan guru dan juga murid-

murid yang ada di SLB Negeri Denpasar. Semoga kado kecil ini bermanfaat untuk para guru dan ke depannya semoga kami dapat men-support lagi

Bali Post/ist

DITANGKAP - Pembobol ruangan Ditintelkam Polda Bali ditangkap dan ditahan.

J7 Prime, satu antena warna hitam, satu buah adaptor charger Oppo warna putih, satu buah jam Fossil warna hitam, satu buah kamera Canon IXUS warna silver dan dua buah HP Samsung.

Tak hanya itu, juga disita satu buah headset merek Samsung, satu buah kamera Kodak Easyshare, satu pulpen, satu buah laser poin beserta tempatnya, satu buah power bank, dua buah parfum merek Oriflame dan Victoria’s, satu buah antena TP-Link dan satu buah kamera Canon Ixus. Selain itu, disita satu buah tas, satu buah flash disk, satu buah HP Samsung, pulpen, satu buah laser poin merek Pertamina, satu buah stabilo, spidol, flash disk Kingston, satu buah monogram Police Republic Of Korea dan satu buah USB mose. ‘’Mudah-mudahan dua pelaku lainnya secepatnya ditangkap,’’ ujarnya. (kmb36)

untuk proses belajar mengajar di sekolah ini,’’ ungkap Cristian Surjadi selaku Kepala bagian Admin dan Finance Astra Motor Bali. (bns1)

Apresiasi di Hari Guru, Astra Motor Bali Berikan Service Gratis

SEBAGAI bentuk peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh pada 25 November 2019, Astra Motor Bali memberikan apresiasi untuk guru melalui program penjualan. Adapun program yang ditawarkan adalah pembelian tipe motor Honda PCX dan Honda Adv150 akan mendapatkan potongan angsuran sebesar Rp 20.000 dan hemat angsuran hingga 5x dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Selain itu, Astra Motor Bali juga melalui perwakilan ikatan karyawan internal melakukan kunjungan ke SLB Negeri Denpasar yang berlokasi di Jalan Maruti. Kegiatan yang bertajuk ‘’Terima Kasih Guru, Satu Hati untuk Guru’’ ini sebagai salah satu bentuk

t

Rabu Umanis, 27 November 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Memperkuat Keterampilan Dasar Berbahasa BERBAHASA dimulai dengan keterampilan dasar menyimak. Kepekaan menyimak dan memahami makna yang diutarakan lawan bicara tentu akan mengantarkan kita paham dan mampu membicarakan secara verbal. Setelahnya, kita juga akan bergerak menuju tahapan membaca.

Keterampilan dan ketekunanan dalam membaca akan membuat kita bergerak pada kecakapan berikutnya yakni berbicara.

Asumsinya, orang yang sering mendengar dan gemar membaca akan lebih fasih dalam berbicara.

Ini karena mereka memiliki lebih banyak wawasan.

Berbicara juga merupakan bentuk keterampilan yang lahir dari pemahaman dan pengayaan pikiran dari berbagai hal yang kita simak atau dengar dan membaca. Sedangkan pada tararan berikutnya, kecerdasan dan keterampilan dalam berbahasa adalah menulis. Kecakapan yang terakhir inilah yang mengantarkan orang memiliki profesi. Profesional dalam menulis juga bisa menjadi semacam identitas diri dan kualitas diri. Pada dasarnya, empat keterampilan berbahasa inilah yang harus kita latih dan terus pertajam untuk menuju kecerdasan.

Dalam konteks kekinian, ketika kita berharap generasi milenial menjadi penggerak kehiduan berbangsa dan bernegara, maka mereka juga harus gemar membaca. Dengan membaca mereka akan menjadi generasi yang memiliki wawasan.

Pergerakan selanjutnya dari pemahaman atas ilmu dan dinamika zaman tentu akan bergerak menuju pola pikir yang kreatif dan inovatif. Kini, kreativitas adalah modal untuk tampil sebagai generasi unggul. Berangkat dari asumsilah kita harus bergerak bersama membangun budaya membaca dan mengembangkan kecakapan berbahasa.

Budaya membaca bagi generasi milenial harus menjadi semacam keharusan untuk dijabarkan.

Kita hendaknya jangan terjebak pada pola-pola pembelajaran kognitif semata tetapi kita harus mulai bergerak menuju ruang inovasi. Makanya sangatlah relevan jika Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim menantang guru melakukan inovasi pembelajaran. Guru jangan lagi terjebak pada tuntutan elementer yang merujuk standar administrasi. Guru dan ruang pembelajarannya harus menciptakan ruang komunikasi untuk lahirnya budaya pembelajaran yang menghargai individu. Penyeragaman dalam proses pendidikan pelan-pelan harus diarahkan pada pembelajaran yang mengakomodasi potensi individual.

Kembali pada kecakapan membaca dengan membudayakan semangat literasi. Iklim literasi di kalangan generasi muda mesti dilakukan secara sinergis. Tidak hanya oleh kalangan akademis, sekolah, kampus dan sebagainya. Tetapi juga oleh kalangan orangtua yang memang lebih banyak mendapatkan sesi waktu bersama mereka. Di tengah gempuran gadget serta informasi dunia maya yang tidak semuanya edukatif, maka tugas menjadi tentu lebih sulit. Kemungkinan mereka menjadi generasi yang ileterasi menjadi semakin terbuka. Tereliminasi dari lingkungan sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Sudah ada di depan mata dan banyak keluhan dari para orangtua, guru, serta kalangan lainnya. Belum ada langkah strategis membuat mereka beralih pada hal yang lebih positif. Membiarkan mereka semakin asyik dan terasing dengan dunia maya tentu menjadi persoalan yang berbahaya.

Bacaan yang bermutu serta bergizi saja tentu tidak cukup. Mengombinasikannya dengan kemampuan serta potensi local genius di masingmasing daerah menjadi langkah yang barang kali sangat menjanjikan. Masing-masing daerah punya kekhasan, kekayaan, serta pengalaman hidup yang tentu sangat menarik untuk dikembangkan menjadi suatu ramuan serta olahan edukatif.

Mereka akan menjadi sosok yang partisipatif dan evaluatif.

SURAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142.

Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Dana Punia Pura Puncak Sari (Bhur, Bwah, Swah) Dalam rangka menginformasikan dan menghimpun dana pembangunan di Pura Puncak Sari (Bhur, Bwah, Swah Loka) yang terletak di Banjar Adat Peninggaran, Desa Pakraman Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan ke hadapan para umat untuk ikut madana punia untuk mendukung pembangunan pura.

Dengan adanya dukungan dari umat dalam hal ini akan sangat besar manfaatnya untuk pengembangan dan mendukung kebutuhan serta penyelesaian sarana dan prasarana fisik pembangunan pura ini. Salah satu upaya untuk melestarikan agama, adat istiadat, dan seni budaya yang diharapkan dapat meningkatkan sradha bhakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami pangempon Pura Puncak Sari, Desa Pakraman Seraya sangat mengharapkan bantuan dari umat. Bantuan dapat disalurkan ke Rekening Panitia Pembangunan Pura Puncak Sari No. Rek. 4614-01-019031-53-6 BRI Unit Subagan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan ke hadapan Bapak dan atas bantuannya, kami sampaikan terima kasih.

Klian Desa Pakraman Seraya I Made Salin

Membudayakan Milenial Membaca ”Kemampuan membaca itu sebuah rahmat. Kegemaran membaca, sebuah kebahagiaan,” ucap Goenawan Mohamad, sastrawan terkemuka Indonesia. Pernyataan itu menegaskan pentingnya membaca dalam kehidupan. Membaca mesti dibudayakan guna menambah informasi dan pengetahuan, mampu berpikir kritis (critical thinking), dan memahami berbagai peristiwa yang terjadi. Lebih dari itu, membaca menambah referensi cara hidup lebih baik dan membantu menemukan solusi ketika menghadapi masalah.

Oleh

Devi Monita Kristyningsih angsa yang gandrung membaca tentu maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Negaranegara di Eropa menjadi buktinya.

Dari pengalaman penulis yang kini tinggal di Inggris, sangat banyak menemui generasi muda asyik membaca di kereta, bus, bandara, kafe, taman, dan tempattempat umum. Perpustakaan padat pengunjung menjadi hal biasa bahkan pada malam hari.

Mereka memanfaatkan waktu untuk menambah ilmu. Sayang, hal sebaliknya terjadi di Indonesia.

Pemandangan intelektual seperti itu jarang ditemukan. Mayoritas generasi milenial di tanah air memilih nongkrong di tempat yang instagrammable tanpa bahan bacaan.

Hal ini didukung berbagai hasil penelitian internasional.

Dari data United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), minat baca anak Indonesia hanya 0,01 persen. Bayangkan, hanya satu dari 10.000 orang Indonesia yang hobi membaca. Berbanding terbalik dengan jumlah anak muda yang aktif menggunakan internet khususnya media sosial.

Laporan berjudul “Essential Insights into Internet, Social Media, Mobile, and E-Commerce Use Around the World” (2018) menyimpulkan, dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosial mencapai 130 juta dan didominasi generasi milenial. Sayang, intensitas pemanfaatan internet untuk mengakses media sosial jauh lebih besar ketimbang mengakses bahan bacaan.

Tak heran, banyak generasi muda terpapar berita bohong (hoax), bahkan turut menyebarkannya. Hal ini rentan terjadi pada saat musim politik dan aksi demonstrasi yang berujung kericuhan. Penyebabnya tak lain karena mereka begitu gampang menyebarkan berita bohong media sosial tanpa membaca berita valid dari media kredibel sebagai pembandingnya. Dampak lainnya, budaya menyontek di sekolah dan plagiarisme di perguruan tinggi.

Karena malas membaca dan mempelajari buku sekolah, pelajar lebih mengedepankan jalan pintas dengan menyontek atau membuat catatan kecil saat ujian.

Hal yang sama terjadi pada mahasiswa saat mengerjakan

Info Singaraja FM infosingarajafm

tugas karya ilmiah. Beberapa tahun terakhir, marak berita kasus plagiarisme di berbagai perguruan tinggi di tanah air. Selain itu, pelajar dan mahasiswa menjadi tidak kritis dalam berpikir, minim kreativitas, dan rendah kemampuan memecahkan masalah (problem solving). Hal itu teruji saat forum, rapat, ataupun diskusi, mereka tidak mampu memberikan gagasan dan solusi.

Problem minat baca tidak bisa dianggap remeh, terlebih di kalangan generasi muda. Rendahnya pengetahuan dan wawasan akibat minat baca yang rendah, berbanding lurus dengan tingkat partisipasi mereka dalam membangun bangsa di masa depan. Karenanya, perlu sejumlah upaya untuk meningkatkan minat baca mereka.

Hal ini dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga. Menurut Zakiyah Daradjat (2012), orangtua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mulamula menerima pendidikan. Sayang, selama ini banyak orangtua tidak memberi perhatian lebih pada literasi baca anaknya. Karenanya, orangtua lebih dulu harus sepakat bahwa membaca sangat

esensial untuk masa depan anak.

Langkah kecil yang bisa dilakukan dengan membaca buku dongeng kepada anak dan membuat rak berisi buku-buku menarik di rumah. Menciptakan atmosfir cinta baca dengan langkah sederhana itu mampu membiasakan anak bergaul dengan buku. Selain itu, pada waktu senggang, orangtua bisa mengajak anak ke perpustakaan daerah dan toko buku untuk membaca atau membeli buku yang menarik untuk usia mereka.

Pada era digital saat ini pun, orangtua mesti cerdas memanfaatkan gadget pribadi anak atau keluarga dengan memasang aplikasi perpustakaan online. Pusat maupun sejumlah daerah sudah menyediakan aplikasi perpustakaan yang bisa diakses masyarakat. Hal ini tentu bisa mereduksi hal-hal negatif yang mungkin bisa dilakukan anak saat menggunakan gadget.

Pemerintah juga punya peran penting dalam meningkatkan minat baca generasi muda. Pengadaan perpustakaan desa/keluharan mesti dijadikan agenda prioritas. Selama ini, perpustakaan daerah berada di tingkat kabupaten/kota. Bagi penduduk di kota, akses ke lokasi lebih mudah.

Berbeda dengan perpustakaan di kabupaten. Akses warga desa ke lokasi jauh yang pada akhirnya membuat mereka mengurungkan niat untuk pergi.

Dana desa bisa dimanfaatkan untuk program perpustakaan desa. Pemerintah pusat melalui seluruh kementerian yang berwenang perlu menjadikan program perpustakaan desa sebagai agenda prioritas aparat desa saat

WARUNG GLOBAL

081933004217

Sanksi Tegas bagi Pelanggar Bantuan agar Tepat Sasaran Pergub 97/2018

PEMERINTAH memiliki banyak program untuk membantu warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun pendataan yang semrawut membuat penerapan program tersebut menjadi bermasalah dan kerap tidak tepat sasaran. Hal ini yang disoroti oleh pendengar setia Radio Singaraja FM. Komentar terkait tidak sesuainya penerima raskin dan KIS muncul dalam acara Suara Buleleng, Selasa (26/11) kemarin.

Selain itu, ada juga yang menyoroti pemilihan langsung kepala negara dan kepala daerah serta kondisi terumbu karang di Celukan Bawang.

Berikut rangkumanya.

Nyoman Pasek di Kalianget menyatakan bahwa di lapangan, pemberian KIS dan raskin tidak merata. Banyak warga masyarakat belum mendapatkan kartu KIS dan raskin. Dia berharap agar aparat pemerintah lebih objektif dalam melakukan pendataan. ‘’Memberikan rekomendasi jangan berdasarkan kedekatan semata.

Hal ini membuat program tersebut menjadi tidak tepat guna,’’ ujarnya.

Gung Surya di Lovina berharap kepada pihak PLTU Celukan Bawang agar menggunakan gas dalam perkembangan ke depan agar bisa menghindari kerusakan lingkungan. Saat ini dengan penggunaan batu bara memengaruhi pertumbuhan terumbu karang.

Menurutnya, perlu penelitian secara mendalam dan penanganan lebih jauh guna mengatasi hal ini.

Namun, PLTU sudah melakukan program pengembangan terumbu karang di sekitar PLTU itu sendiri.

Gung De di Jalan Ngurah Rai menginginkan seorang pemimpin harus peka apa yang diinginkan dan diharapkan oleh rakyatnya.

Jika ingin dihormati oleh rakyatnya maka seorang peminpin mampu memberikan pelayanan kepada warganya. Pelayanan yang diberikan harus menyeluruh, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan membangun infrastruktur.

Hal ini harus bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat.

Kemudian Dereksen di Jalan Teratai menyoroti tentang pemilihan langsung kepala negara dan kepala daerah yang menurutnya melanggar sila Pancasila.

Menurutnya, pemiliha langsung menyalahi ketentuan dari sila ke-4 Pancasila di mana dalam sila ke-4 dikatakan melalui sistem perwakilan. Dia meyakini sepatutnya bahwa pemilihan kepala negara maupun daerah harus melalui sistem perwakilan. (kmb)

PENERAPAN Pergub 97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai perlu disertai sanksi bagi yang melanggarnya, demikian disampaikan Perbekel Desa Padansambian Klod yang juga Ketua Perum Perbekel Se-Kota Denpasar I Gede Wijaya Saputra saat mengikuti sosialisasi perda Tersebut. Tanggapan dari Kawan Global beragam terkait hal ini, seperti disampaikan dalam acara Warung Global, Selasa (26/11) kemarin. Berikut rangkuman selengkapnya.

Gusti di Renon setuju ada aturan dan sanksi yang tegas.

Memang Bali ini begitu sulit untuk mengurusi sampah, apalagi Bali sebagai tujuan pariwisata.

Semestinya antara pengusaha dan Gubernur harus duduk bersama memberikan pemahaman dengan para pengusaha. Dan para pengusaha juga mesti ada solusi agar bisnisnya juga menjadi contoh bisnis yang ramah lingkungan.

Ketut Dawi di Darmasaba setuju ada sanksi, tetapi sebelumnya perlu sosialisasi dan edukasi sampai sejauh mana kesadaran masyarakat turut mendukung pergub terserbut.

Mungkin dimulai dari hal yang paling kecil saja misalnya masyarakat dididik untuk terbiasa

memilah sampah plastik atau organik.

Selain itu, Werda di Denpasar sangat mengapresiasi Gubernur atas upaya menjadikan Bali menjadi bebas sampah plastik.

Sarannya, jangan hanya melarang tetapi carilah penggantinya yang ramah lingkungan. Hal ini perlu waktu, intinya semua aturan itu memang membutuhkan kekuatan agar ditaati.

Sementara itu, Ibu Vera di Tabanan setuju ada sanksi yang tegas, namun ada hal lain yang lebih perlu diperhatikan. Dia mencontohkan, carilah tenaga pengangkut sampah yang mudamuda, jangan yang sudah berumur. Atau solusi lain berikan gaji yang besar bagi tenaga pengangkut sampah. (bram)

rapat alokasi dana desa. Selama ini, aparat desa cenderung fokus pada pembangunan fisik di luar pendidikan. Alhasil, pembangunan manusia tidak mengalami kemajuan. Belum lagi bicara kasus korupsi dana desa yang turut memengaruhinya. Jika dana desa digunakan untuk pengadaan perpustakaan desa tentu sangat berdampak positif bagi kemajuan generasi muda desa.

Selain itu, kurikulum pendidikan kita perlu menjadi sorotan.

Tak bisa dimungkiri, kualitas pendidikan kita masih dinilai dari angka. Padahal angka dalam akademik tidak menjamin anak memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Implementasi wajib baca buku dalam kurikulum baik di tingkat sekolah dan perguruan tinggi perlu diaktualisasikan.

Belajar dari universitas di Inggris, mahasiswa diberikan daftar buku-buku bacaan wajib untuk setiap mata kuliah dan setiap pertemuan. Sebelum hadir di kelas, mahasiswa diharapkan telah memiliki pengetahuan dasar dengan membaca buku dan artikel akademik wajib. Setiap dosen juga mengirimkan daftar referensi yang mereka gunakan dalam presentasi mereka. Selain memberikan contoh bahwa mereka rajin membaca, mereka juga mengajarkan sikap anti-plagiarisme. Di sekolah-sekola di Inggris juga demikian. Guru biasanya memberikan PR membaca buku atau artikel tertentu kepada murid mereka.

Penulis, mahasiswi S-2 Educational Leadership, University College London (ongoing), English Teacher, Briton International English School (2014-2017)

POJOK Komisi II DPR-RI puji kekompakan Bali ajukan draf RUU Provinsi Bali.

- Bali era baru untuk kejayaan Indonesia. *** Bupati Badung mengakui daerahnya punya masalah anggaran.

- Masalahnya, apa solusinya? *** Disiapkan dua skema pemasaran bahan baku arak.

- Terpenting petani arak sejahtera.

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata, Nyoman Winata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: IB. Wirawan Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Umanis, 27 November 2019

Perlu Strategi Tepat dan Berkelanjutan untuk Entaskan Kemiskinan

Data yang dilansir Badan Pusat Statistik Tahun (BPS), tahun 2017 persentase kemiskinan di Kabupaten Tabanan 4,93 persen atau 21.660 jiwa. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 4,46 persen.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Tabanan I.B. Wiratmaja, Selasa (26/11) kemarin menjelaskan, kondisi kemiskinan suatu daerah dapat dilihat dengan melakukan analisis empat indikator kemiskinan yaitu persentase penduduk miskin/tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan

kemiskinan.

Dari hasil kajian, penyebab kemiskinan di Kabupaten Tabanan didominasi masih banyaknya warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. ‘’Kajian detail ada di Dinas sosial. Namun dari pandangan pribadi saya lebih karena faktor mata pencaharian penduduk sebagian besar masih petani yang mengandalkan alam. Jadi, berhasil tidaknya lebih banyak menggantungkan diri dengan alam seperti cuaca, curah hujan, kemarau dan sebagainya,’’ terangnya.

Selain itu, ada sejumlah faktor lainnya seperti faktor struktural akibat tidak mampu menggunakan sum-

ber pendapatan untuk berusaha, faktor kultural yaitu sikap mental yang tidak mau berubah, pewaris kemiskinan dan faktor alamiah disebabkan oleh lingkungan alam yang tidak sehat.

Sebelumnya, Sekda Tabanan I Gede Susila mengatakan, kemiskinan telah menjadi permasalahan kompleks baik di tingkat nasional maupun regional sehingga penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang tepat, cepat, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan adalah dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk penyela ra sa n p eng em b a ng a n Sistem Layanan Rujukan

Terpadu (SLRT) satu pintu, yakni menyelaraskan data jumlah penduduk miskin di Tabanan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) serta menyamakan persepsi dan pandangan tentang keragaman BDT yang berasal dari berbagai sumber.

Lebih lanjut dikatakan Susila, program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini mengacu pada Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (DSPKD) Kabupaten Tabanan tahun 2015-2019.

Program-program tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi kemiskinaan. ‘’Saya harap SLRT satu pintu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberi dampak langsung dalam peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat,’’ ucap Susila. (kmb28)

Tabanan (Bali Post) Jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan khususnya Bidang Parkir harus bekerja keras di tahun 2020 mendatang. Pasalnya, DPRD Tabanan menggenjot kinerja mereka dengan menaikkan cukup signifikan target pendapatan daerah dari retribusi parkir. Retribusi parkir di tahun 2020 ditargetkan Rp 7,2 miliar atau naik Rp 1,7 miliar dari

target tahun ini.

Dinas Perhubungan yakin target itu bisa dicapai. Hal ini melihat potensi parkir khususnya di luar kota Tabanan yang belum tergarap maksimal. Seperti disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Putra, Selasa (26/11) kemarin, dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah kantong parkir di luar kota

Tabanan, pihaknya menilai masih banyak potensi yang belum digarap maksimal.

Potensi itulah yang dimaksimalkan diawali dengan pembinaan juru parkir khususnya terkait kedisplinan dan pengawasan saat bertugas. Tak hanya itu, Dinas Perhubungan akan gencar menyosialisasikan kepada pengguna parkir atau masyarakat bahwa retribusi parkir yang mereka bayar-

kan memang benar masuk ke kas daerah dan nantinya dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Menurut mantan Camat Selemadeg Timur ini, kesadaran pengguna parkir dalam membayar retribusi parkir masih rendah. Selain beralasan hanya parkir sebentar, juga karena faktor kedekatan dengan petugas parkir. ‘’Kami lihat kesadaran masyarakat dan disiplin petugas memang

Tabanan (Bali Post) Kendati berhasil menurunkan angka kemiskinan dan jauh di bawah rata-rata nasional, namun angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan masih di atas ratarata Provinsi Bali. Angka kemiskinan Provinsi Bali 4,01 persen, sementara di Kabupaten Tabanan 4,46 persen atau setara 19.600 jiwa.

Bali Post/ist

RAKOR - Rakor pengembangan SLRT satu pintu, sebagai upaya penyelarasan data penduduk miskin di Tabanan.

masih perlu ditingkatkan. Ini harus jadi fokus jika ingin target retribusi parkir di 2020 terpenuhi,’’ ucapnya.

Terkait terobosan lain dalam memaksimalkan pendapatan dari retribusi parkir, Dinas Perhubungan tengah menyiapkan handheld untuk kebutuhan penataan parkir. Teknologi ini diharapkan mampu lebih memaksimalkan pelayanan dan penataan perparkiran. Pera-

Tahun 2020, Retribusi Parkir Ditargetkan Rp 7,2 Miliar

Bali Post/ist

PANEN JAGUNG - Panen jagung pada demplot di Subak Timpag, Kecamatan Kerambitan.

Memuaskan, Hasil Panen Jagung Demplot Subak Timpag Tabanan (Bali Post) Guna menyukseskan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, Kodim 1619/Tabanan melakukan berbagai langkah. Berbagai upaya dilaksanakan Kodim dalam membantu petani. Seperti di Subak Timpag, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan dengan menanam jagung pada demonstrasi plot (demplot).

Kerja keras jajaran Kodim bersama masyarakat pun membuahkan hasil memuaskan saat panen yang dilaksanakan Selasa (26/11) kemarin.

Panen jagung di lahan seluas 0,5 hektar milik Dinas Pertanian Provinsi Bali itu dikerjakan oleh tangan-tangan tekun di bidang pertanian jajaran Kodim 1619/Tabanan atas bimbingan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dan Dinas Pertanian Provinsi Bali.

Kegiatan juga dirangkaikan pengecekan sistem tanam, mencari lokasi ubinan dan tafsiran hasil produktivitas per hektar oleh anggota BP3K Kecamatan Kerambitan.

Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf. Toni Sri Hartanto mengatakan, keberhasilan demplot jagung Kodim 1619/Tabanan tidak terlepas dari bimbingan instansi terkait. ‘’Seperti yang kita lihat bersama, hasil dari demplot Kodim 1619/Tabanan sudah maksimal di mana menurut pengukuran dari pertanian kecamatan bahwa hasil dari demplot jagung diperkirakan kurang lebih 16,36 ton per hektar,’’ jelasnya.

Diungkapkan Dandim, demplot merupakan bentuk dari ketahanan pangan yang telah diprogramkan oleh pemerintah dan didukung penuh TNI. Dalam hal ini TNI turut menjaga kedaulatan bangsa dalam hal pangan. Sebab, ancaman terhadap bangsa yang bersumber dari pangan potensinya cukup besar. ‘’Oleh sebab itu kami juga dilibatkan dalam program pemerintah dalam hal ini dalam ketahanan pangan nasional,’’ terangnya.

Pihaknya pun mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian Provinsi Bali yang telah memberikan dan mempercayakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai sawah demplot. Ini adalah bentuk dukungan menjaga Tabanan sebagai lumbung padinya Bali.

Di antaranya hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali diwakili Kepala UPTD Ida Ayu Kalpika Wati, Pabandya Wanwil Ko-

dam IX/Udayana Letkol Arm. Yudi Hermansjah, S.H., praktisi pertanian Dr. H. Nurianto RS, S.H., M.H., M.M., Kasdim 1619/ Tabanan Mayor Inf. Dewa Putu Oka, Kabid Produksi Dinas Pertanian Tabanan I Wayan Suandra, Kapolsek Kerambitan, Camat Kerambitan, Pasi Ter Kodim 1619/Tabanan yang juga Danramil 1619-05/Kerambitan Kapten Inf. Wongso, S.H. serta para Danramil se-Kodim 1619/ Tabanan. (kmb)

latan ini juga dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang lebih transparan, menekan kebocoran pendapatan serta meminimalisir juru parkir liar. ‘’Kalau sebelumnya memencet mesin e-parkir yang telah tersedia, nantinya dengan mesin handheld ini petugas parkir yang mendatangi langsung kendaraan dan melakukan scaning pelat kendaraan. Karcis parkir

yang dilengkapi dengan barcode inilah nantinya akan kembali di-scan oleh petugas ketika mereka keluar dari areal parkir. Jadi jelas berapa lama mereka parkir dan tarif yang dikenakan,’’ terangnya.

Saat ini sudah tersedia enam unit mesin handheld.

Namun lokasi pilot project penerapan sistem ini belum ditentukan. Sejauh ini pihaknya masih melakukan kajian. (kmb28)

Rabu Umanis, 27 November 2019

Pascagempa 5,1 SR

Warga Gelar Upacara ’’Mapekelem Agung’’ Singaraja (Bali Post) – Paiketan Pemangku Tirta Yatra Bhaga Phawana Santhi Bali melaksanakan upacara Segara Kertih Mapekelem Agung di Pantai Sulanyah Desa Kecamatan Seririt, Selasa (26/11) kemarin.

Berbagai hewan suci seperti kerbau, kambing hitam, angsa, dan ayam dijadikan sarana upakara persembahan pada ritual ini. Upacara pakelem ini menghaturkan hewan, di samping itu juga dilepas tukik ke laut lepas sebagai simbol kemakmuran.

Ketua Panitia Gusti Mangku Gede Mendra mengatakan, upacara ini digelar pascaterjadinya gempa 5,1 skala Richter (SR), Kamis (14/11) lalu. Selain itu, bencana alam lain juga terjadi di beberapa daerah di Bali, sehingga pihaknya memutuskan melangsungkan upacara Segara Kertih ini.

“Kami menghaturkan pakelem hewan suci untuk memohon kepada Sang Pencipta agar Bali dan Buleleng dijauhkan dari bencana alam sekaligus memohon anugerah juga keselamatan dari alam,” katanya.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bersama Ny. Aries Sujati Suradnyana dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir pada upacara ini. Bupati menyambut baik upacara yadnya yang digagas Paiketan Pemangku Tirta Yatra Bhaga Phawana Santhi Bali itu. Menurutnya, upacara ini merupakan upacara penting untuk meminta keselamatan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

“Semoga upacara ini bisa memberikan keselamatan kapada masyarakat Bali umumnya dan Buleleng khususnya,” harapnya. (kmb38)

Bali Post/kmb38

SEGARA KERTIH - Paiketan Pemangku Tirta Yatra Bhaga Phawana Santhi Bali melaksanakan upacara Segara Kertih Mapekelem Agung di Pantai Desa Sulanyah Kecamatan Seririt, Selasa (26/11) kemarin.

Cegah Alih Fungsi Sawah

Petani Diusulkan Bebas PBB-P2

Singaraja (Bali Post) – Alih fungsi sawah di Buleleng belakangan ini masih saja terjadi. Buktinya, di beberapa lokasi masih ada sawah yang dikategorikan produktif, namun telah beralih fungsi menjadi perumahan. Apalagi, setelah dicabutkan peraturan daerah (perda) tentang kawasan jalur hijau dan masih menunggu pengesahan regulasi perda penggantinya. Hal itu dikhawatirkan menambah marak sawah–sawah warga beralih menjadi bangunan perumahan atau fungsi lainnya. Mencegah hal itu, perlu ada kebijakan strategis melindungi sawah yang produktif dengan memberi pengurangan malah membebaskan petani dari pungutan pajak.

Nyoman Riang Pustaka

Buang Sampah ke Sungai

Tiga Warga Buat Surat Pernyataan Singaraja (Bali Post) – Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Seririt melakukan penerapan Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2013 terkait pengelolaan sampah.

Hasilnya, tiga orang warga Kelurahan/Kecamatan Seririt yang ditemukan membuang sampah sembarangan itu diminta menandatangani surat pernyataan, agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya itu.

Camat Seririt Nyoman Riang Pustaka mengatakan, sejak peraturan daerah (perda) pengelolaan sampah itu diundangkan, pihaknya menginstruksikan anggota Satpol PP agar memantau di beberapa lokasi yang dicurigai dijadikan tempat warga membuang sampah sembarangan. Salah satu lokasi yang diintai itu adalah di atas Jembatan Sungai (Tukad) Saba.

Dari pantauan itu, ada tiga warga kedapatan membuang sampah sembarangan. Warga itu membuang sampah yang telah dibungkus tas kresek Selasa (26/11) dini hari kemarin.

Tidak merasa ada yang mengawasi, warga langsung melempar tas kresek berisi sampah itu dari atas jembatan. “Warga itu ditemukan membuang sampah ke sungai. Yang bersangkutan sudah diminta hadir ke kantor guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.

Warga yang tertangkap tangan membuang sampah ke sungai itu kata Riang, telah diberikan penjelasan terkait larangan membuang sampah sembarangan. Dari penjelasan itu, warga tadi menyadari kekeliruannya. Atas kesadaran itu, aparat hanya memberikan sanksi menandatangani pernyataan tidak mengulangi perbuatan melanggar perda itu lagi.

Karena mereka dianggap sudah sadar atas kesalahannya itu. Bahkan, kata kata Riang, sudah membuat pernyataan tidak lagi mengulangi perbuatannya. ‘’Jadi, penanganan pelanggaran yang dilakukan warga itu sudah tuntas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran warga lainnya agar mereka tertib membuang sampah pada tempatnya dan pada jam-jam yang sudah diatur,” harapnya. (kmb38)

Hal itu terungkap saat dialog interaktif Geliat Buleleng Radio Singaraja FM, Selasa (26/11) kemarin.

Dialog itu menghadirkan narasumber Ketua Komisi III DPRD Buleleng Luh Marleni didampingi anggotanya Wayan Masdana dan Dodiy Tisna Adi. Narasumber adalah Kepala Bidang (Kabid) Penetapan dan Pendapatan Pajak Jro Sukadani didampingi Kepala Subbidang (Kasubdid) Penagihan Pajak Ida Bagus Perang Wibawa, dan Kasubbid Pelayanan Ayu Mira.

Ketua Komisi III Luh Marleni mengatakan, fakta di lapangan sebagian besar petani mengeluhkan tingginya tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan. Apalagi menyusul kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hal itu dinilai semakin memberatkan petani yang notabene mengandalkan hasil usaha tani untuk membayar pajak setiap tahunnya. Atas kondisi itu, pihaknya khawatir akibat pajak itu mahal, sehingga petani itu jadi putus asa.

Ujung-ujungnyam mereka memilih menjual sawah– sawahnya untuk dijadikan perumahan atau bangunan lainnya.

Karena itu, Marleni mengusulkan perlu ada kebijakan yang melindungi petani itu sendiri. Ini bisa dilakukan dengan pemberian pengurangan nilai pajak berpatokan pada ka-

jian mendalam dari Badan Keuangan Daerah (BKD).

Bahkan, pemerintah daerah bisa mengeluarkan kebijakan membebaskan pungutan PBB-P2 kepada petani yang memiliki sawah yang termasuk kategori produktif.

“Saya kira kenaikan NJOP itu berimbas naiknya tarif pajak itu merupakan kebijakan tepat berdasarkan analisis teknis BKD. Kami usulkan, di tengah kenaikan tarif PBB itu wajib ada kebijakan pengurangan bahkan pembebasan pajak. Penting hal itu dijadikan komitmen pemerintah mencegah alih fungsi sawah yang marak terjadi,” katanya.

Potensi Belum Digarap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kata Marleni, tidak seratus persen dari sektor PBB-P2 saja. Namun, ada sektor pendapatan lainnya.

Walaupun ada kebijakan pengurangan malah pembebasan pajak, maka hal ini bisa ditutupi dengan pengelolaan potensi pendapatan yang belum digarap selama ini. Selain itu, pendapatan ini akan terdongkrak, kalau piutang PBB-P2, Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Pajak Air Tanah yang belum bisa ditagih itu bisa ditagih.

Hal itu berpotensi meningkatkan PAD. “Penggalian potensi pendapatan terus ditingkatkan. Termasuk menagihan piutang pajak yang mengendap. Kalau pendapatan itu bisa dioptimalkan, maka PAD akan

terdongkrak, walupun ada pembebasan pajak. Penting melindungi lahan pertanian dari upaya alih fungsi itu,” tegas Marleni sembari diiyakan Wayan Masdana.

Jro Sukadani, menambahkan Penetapan dan pendapatan pajak terkait permohonan pengurangan PBB-P2 2019 itu sudah disetujui. Pengurangan ini berdasarkan regulasi dan hasil analisis teknis. Petani memang layak menerima pengurangan pungutan pajak

itu. Sedangkan kebijakan pembebasan pajak itu untuk melindungi alih fungsi sawah yang masih produktif itu. Sejatinya, hal itu jadi kewenangan pengambil kebijakan. Berdasarkan analisis memang perlu ada pembebasan pajak agar petani tidak menjual lahannya, BKD akan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada. “Permohonan untuk keringanan pajak itu sudah banyak masuk. Keputusan pemberian keringanan pajak itu sudah terbit. Namun, kami tetap proses berdasarkan analisis. Namun, keputusan akhirnya ada pada pimpinan,” tegasnya.

Sukadani mengatakan, BKD selama ini telah menagih piutang pajak dengan berbagai cara. Salah satunya melalui penagihan langsung bersama dewan. Upaya ini

diakuinya cukup berhasil.

Namun, masih perlu ditingkatkan lagi. Pasalnya, pihak wajib pajak (WP) bersedia melunasi utang pajaknya dengan cara mencicil.

Selain itu, validasi piutang pajak dilakukan untuk menentukan piutang yang berpotensi ditagih.

Pasalnya, sejak tahun 2014 pelimpahan pengelolaan pajak ke pemerintah daerah, memang ada piutang pajak yang terakumulasi senilai Rp 40 miliar. Piutang itu tidak didukung data fisik subjek dan objek pajak. Dia mencontohkan, ada piutang pajak, namun tidak ditemukan objek pajaknya. Dengan validasi itu, ke depan jika piutang yang tidak sesuai data fisik objek dan subjek pajak itu maka akan bisa dilakukan penghapusan pajak. (kmb38)

Bali Post/kmb38

PEMBEBASAN PAJAK - Komisi IV DPRD Buleleng mendorong pemberian keringanan dan pembebasan pajak guna meringankan beban petani, sehingga hal itu sebagai solusi mencegah terjadinya alih fungsi sawah yang belakangan ini masih marak terjadi.

Kelurahan Banyuning Bertindak Tegas

Delapan Penginapan Ditutup Sementara Pemerintah Kecamatan Buleleng dan Kelurahan Banyuning menunjukkan sikap tegasnya. Sikap tegas itu dilakukan menyikapi dugaan praktik prostitusi terselubung di kawasan Jalan Pulau Obi, Singaraja.

Buktinya, aparat pemerintah tidak mengizinkan penginapan dan kafe remang-remang beroperasi di wilayah itu. Lalu, bagaimanakah solusi efektif yang nantinya bisa bersifat permanen akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut?

Bali Post/mud

SPANDUK – Selain menutup sementara aktivitas penginapan dan kafe remangremang di Jalan Pulau Obi, aparat juga memasang spanduk yang menginginkan kawasan Pulau Obi itu menolak penginapan dan kafe remang-remang, yang disinyalir dijadikan kedok praktik prostitusi.

SELAIN menginstruksikan penutupan kepada pemilik usaha penginapan dan kafe di Banyuning itu, aparat juga memasang spanduk di depan pintu masuk menuju Jalan Pulau Obi. Pada spanduk itu terdapat tulisan “Warga Desa Banyuning Menolak Keras Daerah Kami Dipakai Tempat Prostitusi dengan Kedok Penginapan dan Cafe”.

Lurah Banyuning Kecamatan Buleleng Nyoman Sutata yang dihubungi, Selasa (26/11) kemarin, mengatakan sesuai data di wilayahnya ada enam lokasi penginapan dan kafe remang-remang. Apalagi usaha itu yang notabene tidak mengantongi izin. Jadi, sejak Senin (25/11) lalu, statusnya telah ditutup sementara. Ada juga dua lokasi penginapan

lainnya yang terletak di Kelurahan Penarukan operasionalnya diputus, sehingga sama ditutup sementara.

Tidak cukup dengan memberikan surat pemberhentian beroperasi. Namun Sutata juga melakukan pendekatan langsung kepada para pengelola usaha itu. Diminta, agar tidak menyewakan penginapan atau membuka kafe seperti itu. Atas keputusan itu, para pemilik penginapan dan pengelola kafe remangremang itu tidak keberatan.

Mereka bersedia menaati larangan itu. “Tadi (Selasa 26/11), kami sudah mendatangi pemilik penginapan dan kafe itu, maksudnya mengantarkan surat penutupan sementara. Sebenarnya ada enam di wilayah kami. Sedan-

gkan dua di Penarukan, surat penutupannya juga sudah disampaikan,” katanya.

Sesuai hasil rapat bersama aparat terkait di Kantor Camat Buleleng tambah Sutata, delapan penginapan itu tidak diberikan menyewakan penginapannya baik kepada penyewa short time atau penyewa yang memang tinggal beberapa hari di penginapan tersebut.

Selama masa penutupan sementara ini, aparat pemerintah masih melakukan kajian untuk mencarikan jalan keluar yang sifatnya permanen, sehingga tuntutan warga untuk menghapus kesan di Jalan Pulau Obi itu menjadi tempat prostitusi terselubung bisa diwujudkan tanpa ada pihak yang dirugikan. “Selama penutupan itu, kami menunggu kajian pemerintah daerah dan Tim Yustisi.

Selama penutupan penginapan dan kafe remang-remang itu tidak diizinkan menerima tamu,” katanya.

Terkait pengawasan, Sutata menegaskan dilakukan aparat kelurahan secara terjadwal. Jadwal pengawasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hari dan waktu yang biasanya ramai pen-

gunjung. Pengawasan ketat juga dilakukan warga yang memang sudah berkomitmen menolak praktik prostitusi berkedok penginapan dan kafe tersebut. Terkait kemungkinan kembali ada pelanggaran, Sutata menambahkan pelanggaran berulang itu akan dilaporkan kepada aparat terkait. Bahkan, tidak menutup kemungkinan siapa pun yang melanggar akan diberi sanksi tegas. “Kami dan warga akan mengawasi. Kalau masih ditemukan melanggar, maka akan kami laporkan ke kecamatan untuk dikenakan sanksi lebih lanjut,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga Kelurahan Banyuning menolak penginapan dan kafe remang-remang yang beroperasi di Jalan Pulau Obi. Aksi penolakan ini dilakukan karena warga resah akibat maraknya praktik prostitusi terselubung di wilayah mereka. Warga pun sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi penginapan itu. Hasilnya, sejumlah pasangan bukan suami istri ditemukan berada di dalam kamar. Dengan hasil sidak itu, warga mendesak penginapan dan kafe remangremang itu ditutup. (mud)

Rabu Umanis, 27 November 2019

Gandeng Masyarakat Gianyar

Bank BRI Bangun Balai Subak Bonnyuh DALAM rangka menyambut HUT ke-124 BRI yang jatuh pada tanggal 16 Desember 2019, Bank BRI melaksanakan Program Padat Karya dengan melibatkan masyarakat. Secara nasional, Program Padat Karya dilakukan di 50 titik lokasi untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. Khusus untuk wilayah Bali, Program Padat Karya BRI dilakukan di Desa Petak dengan membangun Balai Subak Bonnyuh, Desa Petak, Kecamatan Gianyar dengan melibatkan 300 orang masyarakat

setempat dalam pembangunannya.

Pemimpin Cabang BRI Gianyar Artika Rosari Putri mengatakan, Program Padat Karya BRI merupakan bentuk perhatian BRI kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat secara langsung. ‘’Bersama 300 orang warga, kami membangun Balai Subak Bonnyuh yang kami harapkan dapat menjadi sebuah sarana umum yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan keagamaan, pertemuan, dan lain-lain,’’ ujarnya.

Artika Rosari Putri menambahkan, total dana yang dikucurkan

per lokasi sebesar Rp 50 juta untuk pelaksanaan kegiatan ini. ‘’Ke depan kami berharap akan lebih banyak Program BRI Peduli (CSR BRI) yang dapat kami salurkan di Daerah Gianyar seiring dengan pertumbuhan bisnis BRI di wilayah ini,’’ katanya.

Selain Program Padat Karya, kegiatan CSR lain yang dilakukan dalam rangka HUT ke-124 BRI di antaranya Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Konservasi Sungai, Pelatihan 10.000 UMKM, Sadar Bahaya Narkoba Bersama BRI, dan pemberian CSR untuk wilayah khusus. (ad633)

BRI - Program Padat Karya BRI yang dilakukan di Desa Petak dengan membangun Balai Subak Bonnyuh, Desa Petak, Kecamatan Gianyar dengan melibatkan 300 orang masyarakat setempat.

Kenalkan Pendidikan Antikorupsi kepada Generasi Milenial

SOSOK Gencar Turunkan ’’Stunting’’ PEMERINTAH Kabupaten Gianyar kini tengah gencar menangani masalah stunting di wilayahnya. Terlebih berdasarkan data, angka kelahiran stunting sempat mencapai 40,9 persen lebih pada 2013 lalu. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar drg.

A.A. Gede Suputra, M.Kes. mengatakan hal itu, belum lama ini. Dikatakannya, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh balita, sebagai konsekuensi dari kekurangan gizi kronis yang dialami sejak berada dalam kandungan, sampai pada 1.000 hari pertama kehidupan. Secara kasat mata, balita stunting ditandai dengan kodisi fisik tinggi badan lebih pendek dari anak mormal seusianya. Dampak nonfisik dari balita stunting yakni intelektual yang tidak bisa tumbuh dengan baik akibat jumlah sel yang terbentuk pada otak tidak optimal. ‘’Apabila beranjak dewasa, balita yang mengalami stunting akan rentan terhadap penyakit dan kurang breprestasi di sekolah,’’ katanya. Berdasarkan pada data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2013 diumumkan tingginya angka stunting pada balita di Kabupaten Gianyar yakni mencapai 40,9 persen. Mendapati data itu, pemerintah melakukan upaya penurunan.

Setelah dilakukan intervensi, maka di tahun 2018 kasus stunting sudah turun menjadi 22 persen. Sementara per Februari 2019 dengan operasi timbang stunting di Kabupaten Gianyar sudah di angka 16 persen. ‘’Penurunan angka stunting ini perlu perhatian dari semua elemen,’’ tegasnya. (nik) MIRAS - Jajaran Polres Gianyar saat mengamankan puluhan liter miras.

Bali Post/kmb35

Polisi Amankan Puluhan Liter Arak

Gianyar (Bali Post) Menyambut Hari Anti-Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember mendatang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar mengajak para pelajar di Kabupaten Gianyar mengenali korupsi. Puluhan generasi milenial ini diundang ke Kantor Kejari Gianyar, Selasa (26/11) kemarin.

Kepala Kejari Gianyar Agung Mardiwibowo, S.H. mengatakan, upaya pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Kejari Gianyar dengan menggandeng Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar menggelar kegiatan dengan melibatkan generasi milenial untuk melawan korupsi sebagai salah satu tindakan preventif. Selain melalui kegiatan ini, upaya preventif juga dilakukan Kejari Gianyar dengan program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Ramah Pelajar. ‘’Kami mengajak generasi milenial dalam upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan pemahaman dan mengenalkan pendidikan antikorupsi sejak dini,’’ ujarnya.

Dari hasil pemantauan pelaksanaan sejumlah lomba tersebut, Agung Mardiwibowo mengaku sangat terkesan. Dikatakan, pemahaman peserta lomba terkait antikorupsi, hingga tugas dan fungsi kejaksaan sudah mampu dipahami dengan baik.

Agung Mardiwibowo menambahkan, Kejari Gianyar di tahun 2018 sudah memperoleh apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Sedangkan pada 2019 ini, Kejari Gianyar menuju Wilayah Bi-

rokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang titik beratnya pada peningkatan pelayanan publik di Gianyar.

Kegiatan yang diselenggarakan Kejari Gianyar meliputi tujuh sekolah tingkat SMP di Kabupaten Gianyar, yakni SMPN 1 Gianyar, SMPN 1 Blahbatuh, SMPN 1 Tampaksiring, SMPN 1 Ubud, SMPN 1 Sukawati, SMPN 1 Tegallalang dan SMPN 1 Payangan. Selanjutnya, pemenang masing-masing lomba akan mewakili Kejari Gianyar pada ajang yang sama di tingkat Provinsi Bali yang akan dilaksanakan di Kejati Bali pada 9 Desember 2019 mendatang.

Lomba Pidato mengambil tema ‘’Antikorupsi’’ yang diikuti oleh satu orang perwakilan dari setiap sekolah, Lomba Cerdas Cermat dengan soal-soal yang bertemakan hukum, antikorupsi, kenakalan remaja, konstitusi dan Pancasila yang diikuti oleh grup terdiri dari tiga orang dari setiap sekolah. Serta lomba Yel-yel diikuti oleh grup terdiri dari 10 orang dengan tema ‘’Antikorupsi dan Kejaksaan Negeri Gianyar’’.

Salah satu peserta, Komang Tri Santi Kembarani dari SMPN 1 Blahbatuh, mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Santi menilai kegiatan tersebut sangat positif karena merupakan salah satu pendidikan antikorupsi dengan cara yang berbeda, sehingga mampu menanamkan jiwa antikorupsi sejak dini. ‘’Kegiatan ini sangat bermanfaat karena selain belajar teori juga dapat berkompetisi dengan sekolah lain serta menambah wawasan tentang bahaya korupsi,’’ ujarnya. (kmb35)

Gianyar (Bali Post) -

Polisi kini tengah menggelar Operasi Pekat Agung 2019. Operasi ini akan berlangsung selama 16 hari, mulai 23 November sampai 8 Desember 2019 mendatang.

Dalam operasi ini, jajaran Polres Gianyar menyasar tujuh target operasi (TO).

Hal ini diungkapkan Kabag Operasional Polres Gianyar Kompol I Dewa Gede Mahaputra, Selasa (26/11) kemarin.

Kompol Mahaputra mengatakan, operasi ini dilakukan dalam rangka mencegah berkembang dan meluasnya, serta terbebasnya berbagai penyakit masyarakat. Dikatakan, dalam Operasi Pekat Agung II 2019 ini, polisi menyasar tujuh target operasi (TO).

Di antaranya tiga TO miras, satu TO judi dan satu TO narkoba. ‘’Oleh karena itu, TO kami meliputi premanisme, miras, curat, curas, curanmor dan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika,’’ katanya.

Operasi ini salah satunya digelar di wilayah

Puskesmas Payangan Masih Tahap Pengerjaan Gianyar (Bali Post) Pembangunan Puskesmas Payangan di Desa Puhu, Kecamatan Payangan masih dalam tahap pengerjaan. Pembangunan puskesmas dengan anggaran Rp 5,1 miliar lebih itu mengambil lokasi di Balai Benih Ikan, dengan jarak sekitar satu kilometer dari rumah sakit tipe C yang kini juga dalam tahap pengerjaan.

Pantauan Bali Post, Selasa (26/11) kemarin, tampak sejumlah pekerja sibuk mengerjakan pembangunan puskesmas baru yang mengambil lokasi di areal bekas kolam Kantor Balai Benih Ikan tersebut. Proyek tersebut di bawah Dinas Kesehatan Pemkab Gianyar. Anggaran pembangunannya bersumber dari APBD Gianyar sebesar Rp 5,1 miliar lebih. Proyek ini dikerjakan kontraktor FA Eka Sapta dengan batas waktu dari 16 Juli hingga 12 Desember.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati, M.Kes. mengatakan, usai proses pengerjaan pembangunan Puskesmas Payangan yang dijadwalkan rampung 12 Desember mendatang, akan langsung diikuti dengan pemindahan sarana prasarana.

Usai pemindahan tersebut, puskesmas yang baru dibangun ini dipastikan langsung bisa memberikan pelayanan. “Bisa (beroperasi - red) setelah pemindahan alat-alat,” katanya.

Cahyani Widyawati menambahkan, persiapan Puskesmas Payangan itu juga akan diikuti dengan pemindahan seluruh tenaga kesehatan. Sementara untuk Plt. Kepala Puskesmas Payangan saat ini dijabat dr.

Made Arisani. “Semua saranaprasarana termasuk petugas sudah disiapkan untuk kelancaran pelayanan,” katanya.

Disinggung terkait posisi Puskesmas Payangan yang cukup dekat dengan rumah sakit tipe C yang ada di Desa Melinggih, Cahyani Widyawati mengatakan hal tersebut tidak menjadi persoalan.

Sebab, fungsi rumah sakit dengan puskesmas berbeda.

“Puskesmas bukan klinik kecil, tetapi berkonsep wilayah kerja. Pusat kesehatan yang memberikan upaya kesehatan masyarakat secara menyeluruh yakni preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, terpadu dalam wilayah kerjanya.

Sedangkan rumah sakit terfokus pada pelayanan klinis,” ujarnya. (kmb35)

hukum Polsek Tempaksiring. Dalam operasi yang dipimpin oleh Kasatgas Tindak Polres Gianyar Ipda Eric Andrian ini berhasil mengamankan 40 liter arak yang dikemas dalam satu jeriken bervolume 40 liter.

Pengamanan puluhan liter miras ini dilakukan di sebuah rumah kos di Desa Tampaksiring, Senin (25/11). Miras khas Bali tersebut diamankan lantaran dijual tanpa mengantongi izin atau SIUP-MB. Saat ini miras tersebut telah diamankan di Mapolres Gianyar. (kmb35)

Bali Post/kmb35

ANTI KORUPSI - Suasana kegiatan yang digelar Kejari Gianyar untuk mengenalkan pendidikan antikorupsi kepada para pelajar, Selasa (26/11) kemarin.

Proses Tender Pasar Seni Sukawati Rampung

Bali Post/kmb35

MELINTAS - Seorang warga melintas di areal Pasar Seni Sukawati yang masih rata dengan tanah.

Gianyar (Bali Post) Proses tender untuk revitalisasi Pasar Seni Sukawati sudah rampung. Proyek dengan nilai puluhan miliar rupiah itu dimenangkan PT Putera Raja Andalan dengan nilai Rp 70,8 miliar lebih dari pagu Rp 87,8 miliar. Tahapan akan dilanjutkan dengan sosialisasi kembali dengan instansi terkait, hingga proses peletakan batu pertama.

Dikonfirmasi Selasa (26/11) kemarin, Tim Percepatan Revitalisasi Pasar Seni Sukawati Gede Widarma Suharta mengatakan, pemenang tender revitalisasi Pasar Seni Sukawati sudah ditetapkan pada 19 November 2019 lalu. Pemenang tender yakni PT Putera Raja Andalan yang beralamat di Bantul, Yogyakarta. “Sudah diumumkan pemenangnya,” ujarnya.

Usai penetapan pemenang pada 19 November itu, kata Widarma Suharta, masih ada batas waktu sanggah hingga Selasa (26/11) kemarin. Selama proses ini, ditunggu apakah ada yang akan menyanggah hasil pemenang tender. “Sampai Selasa sore belum ada (mengajukan sanggahan - red). Ada waktu sampai pukul 18.00 Wita. Apabila sudah fix, besok (hari ini - red) bisa dipastikan pemenangnya,” tegasnya.

Usai proses tersebut, sesuai agenda akan dilakukan penandatanganan kontrak dan surat perintah mulai kerja (SPMK) pada 29 November. Selanjutnya, pemerintah akan kembali menggelar sosialisasi dengan instansi terkait, meliputi PDAM, PLN, Telkom pihak desa adat serta instansi lainnya untuk persiapan pembangunan. “Yang jelas, pemborong sudah bisa mulai menempatkan peralatan untuk persiapan dimulainya pengerjaan ini,” kata Widarma Suharta.

Menurut Widarma Suharta, Pemkab Gianyar juga sedang mencari dewasa ayu atau hari baik untuk peletakan batu pertama yang akan dilakukan Bupati Gianyar I Made Mahayastra. “Untuk dewasa ayu nanti akan nunas petunjuk nak lingsir (orang suci red),” katanya. (kmb35)

Rabu Umanis, 27 November 2019

BRI Kanca Negara Gelar Pelatihan untuk 100 Pelaku UMKM di Jembrana

PELATIHAN UMKM - Pimpinan Cabang BRI Negara bersama Asisten III Pemkab Jembrana dan narasumber dari Tokopedia, owner PT Ecomarine Indo Palago dan Koperasi KSS saat pelatihan UMKM di Nusasari, Selasa (26/11) kemarin.

Pegawai Kejaksaan Lakukan Tes Urine Negara (Bali Post) – Puluhan pegawai di lingkup Kantor Kejaksaan Negeri (kejari) Jembrana, Selasa (26/11) kemarin melakukan tes urine dan atau drug test.

Upaya ini dilakukan untuk menekan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba yang tidak memandang profesi. Tak terkecuali di lingkup penegak hukum di lingkungan korps adyaksa.

Kepala Kejari Jembrana, Nur Elina Sari, di sela-sela pengecekan itu mengatakan bahwa pengecekan secara ru-

tin melalui tes urine ini guna memastikan pegawainya tidak mengonsumsi narkoba.

Drug test yang dilakukan dengan cara tes urine ini sengaja digelar secara mendadak. Para pegawai awalnya dikumpulkan oleh Kajari Jembrana untuk rapat di aula. Dan ketika semua sudah kumpul, para pegawai ini mendapati petugas dari RSU Negara di aula dan diminta melakukan tes urine.

Sedikitnya ada sekitar 40 orang yang mengikuti tes urine, dan hasilnya mereka

negatif menggunakan narkoba. “Ini memang kita lakukan mendadak, agar memastikan semua pegawai di lingkup kejaksaan bebas dari penyalahgunaan narkoba,” terang Nur Elina Sari.

Kajari juga menegaskan bahwa narkoba saat ini bisa menyentuh siapa saja, tanpa memandang profesi dan umur. Bilamana ada pegawai yang terbukti menyalahgunakan narkoba, akan diberi sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. (kmb26)

Bali Post/kmb26

TES - Puluhan pegawai di lingkup Kejari Jembrana, Selasa (26/11) kemarin mengikuti tes urine guna memastikan mereka bebas dari narkoba.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terus menunjukkan komitmen untuk menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Yang terbaru, melalui program CSR BRI Peduli, BRI menggelar pelatihan kepada 10.000 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Jembrana, juga digelar program ini dengan peserta 100 pelaku UMKM yang sebagian besar merupakan petani kakao.

Pelatihan yang digelar Selasa (26/11) kemarin di Koperasi Kertha Semaya Samaniya (KSS), Desa Nusasari, Kecamatan Melaya menghadirkan sejumlah pembicara terkait administrasi dan manajemen keuangan, pelatihan terkait

e-commerce, akses informasi terhadap permodalan hingga info pasar.

Pimpinan BRI Kanca Negara, Kartini Nasution, menjelaskan, program pelatihan ini diselenggarakan di 100 lokasi dengan masingmasing 100 peserta. “Khusus untuk Kantor Cabang BRI Negara, pelatihan dilakukan di Nusasari dengan total 100 peserta,” imbuhnya. Pelatihan ini diselenggarakan BRI untuk meningkatkan kapabilitas UMKM untuk go modern, go digital, go online, dan go global.

Dalam program pelatihan ini, UMKM mendapatkan pelatihan dari Tokopedia (ecomerce), Pinca BRI, owner PT Ecomarine Indo Palago, Yudiansyah Yosal dan Ketua Koperasi Kerta Samaya Samaniya. “Program ini dii-

kuti oleh pelaku UMKM, termasuk para UMKM cluster unggulan daerah di Jembrana yakni petani kakao, selain itu acara ini juga diikuti kalangan milenial,” imbuh Kartini.

Pelatihan 10.000 UMKM ini merupakan salah satu program CSR BRI yang digelar dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun BRI ke124 Tahun yang jatuh pada 16 Desember 2019 mendatang. Program CSR lain yang digelar BRI di antaranya pembangunan/perbaikan 200 rumah tidak layak huni, program padat karya 50 lokasi serta konservasi kawasan sungai di 19 wilayah.

“Melalui berbagai program CSR yang digelar dalam rangka HUT ke-124, BRI menunjukkan komitmen menjalankan peran sebagai

Rebut 230 Formasi CPNS Pelamar Capai 3.400 Lebih

Negara (Bali Post) Beberapa jam menjelang penutupan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 di Kabupaten Jembrana, tercatat sudah ada 3.400 lebih pelamar yang masuk. Ribuan pelamar ini nantinya akan diverifikasi untuk memperebutkan 230 formasi CPNS yang disediakan.

Dari informasi panitia seleksi CPNS Pemkab Jembrana, Selasa (26/11) kemarin, hingga pukul 14.00 Wita tercatat sudah ada 3.404 pelamar. Jumlah ini meningkat dibandingkan sehari sebelumnya yang diketahui baru 3.200an. Jumlah pelamar ini diperkirakan akan bertambah lagi mengingat waktu pendaftaran akan ditutup pukul 23.11 Wita.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jembrana, I Made Budiasa, dikonfirmasi kemarin mengatakan, jumlah pendaftar pada hari terakhir ini mengalami lonjakan. Hingga pukul 07.00 Wita kemarin, jumlah pelamar masih 3.361 orang. Setelah dicek ulang pada siangnya, sekitar pukul 14.00 Wita, sudah ada tambahan menjadi 3.404 orang.

“Perkiraan kami di hari terakhir ini sedikit tambahan. Justru malah bertambah (di hari terakhir-red). Tapi memang

dari awal kita prediksi jumlah pelamar sekitar 3.500-an,” terang Budiasa.

Terkait pelamar di tiap formasi, Budiasa mengaku belum bisa melihat.

Menurutnya untuk informasi itu baru bisa diketahui setelah penutupan pendaftaran per pukul 23.11 Wita. “Tidak seperti dulu, sekarang kita tidak bisa mengecek langsung, kecuali admin. Belum tahu apakah ada formasi yang kosong atau tidak,” tandas Budiasa. Beberapa untuk formasi bagi Disabilitas menurutnya juga sudah ada pendaftar. Dari 230 formasi itu, ada 5 formasi khusus untuk disabilitas.

Selama verifikasi, pansel menyediakan 15 orang yang bertugas sebagai verifikator. Sejatinya penutupan sudah dilakukan pada 25 November. Tetapi karena ada surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka pendaftaranya diperpanjang sampai tanggal 26 November kemarin. (kmb26)

Penyisiran Diperluas, Nelayan Hilang Belum Ditemukan Negara (Bali Post) Tim gabungan dari SAR Pos Jembrana, polair dan nelayan, hingga Selasa (26/11) kemarin masih melakukan pencarian terhadap nelayan Hasan Sidik asal Melaya Pantai, Desa Melaya, Kecamatan Melaya yang dilaporkan hilang saat melaut, Senin (25/11) siang.

Informasi yang diperoleh Bali Post, tim kemarin melakukan penyisiran lebih jauh dari lokasi dilaporkannya korban hilang, yakni ke arah barat dan selatan.

Koordinator Pos Pertolongan dan Pencarian Jembrana I Komang Sudiarsa di selasela pencarian kemarin mengatakan, setelah pada Senin lalu dilakukan pencarian di sekitar lokasi hilangnya korban, yakni dua mil dari bibir

pantai, pencarian kemarin dilanjutkan ke areal yang lebih luas lagi. Pihaknya berharap pencarian yang juga melibatkan nelayan sekitar ini segera mendapatkan hasil. Namun sayang, hingga Selasa kemarin, tim yang menerjunkan sejumlah boat yang menyisir Selat Bali arah barat dan selatan belum membuahkan hasil. “Kita berharap segera ditemukan,” harap Sudiarsa.

Sementara itu pihak keluarga korban berharap agar Hasan Sidik (50) ini bisa segera diketemukan dan dalam kondisi hidup.

Masudi Efendi, anak dari Hasan Sidik, mengaku juga sempat melakukan pencarian bersama nelayan lain, begitu mendapatkan kabar

agent of development sehingga kehadirannya semakin memberikan kontribusi yang lebih besar pada ekonomi kerakyatan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup,” ujarnya. BRI Kanca Negara menurutnya berkomitmen siap membangun perekonomian Jembrana.

Bupati Jembrana yang diwakili Asisten III Setda Jembrana I Ketut Kariyadi Erawan menyambut baik program dari BRI Kanca Negara ini. Diharapkan melalui pelatihan ini, para UMKM khususnya kakao di Jembrana lebih berkembang.

Seperti diketahui kakao produksi Jembrana merupakan produksi unggulan dan penghasil devisa (ekspor). (ad699)

I Made Budiasa

Bali Post/kmb26

bahwa bapaknya hilang di tengah laut saat memancing. Tetapi hingga malam dilakukan pencarian, belum menemukan hasil. Ia juga melanjutkan pencarian bersama nelayan lain di Melaya Pantai kemarin.

Sebelumnya diberitakan, Hasan Sidik, dilaporkan hilang oleh rekannya saat melaut pada Senin (25/11) lalu.

Rekannya yang sebelumnya sempat bersua di tengah, terkejut lantaran mendapati jukung yang digunakan korban utuh tetapi tidak ada orang. Nelayan mengetahui jukung tersebut milik Hasan Sidik, warga Melaya Pantai.

Akhirnya jukung dibawa ke darat setelah dilakukan pencarian di sekitar lokasi. Diduga, korban tercebur saat mencari ikan. (kmb26)

Bali Post/olo

PROSESI – Salah satu prosesi karya pitra yadnya kolektif yang digelar di Pasraman Santhi Yadnya Jembrana, akhir pekan lalu. Sejak tahun 2013, pelaksanaan pitra yadnya kolektif ini sudah digelar 11 kali.

Pasraman Santhi Yadnya Gelar Upacara Pitra Yadnya Kolektif

Bali Post/kmb26

JAGA - Sejumlah petugas berjaga-jaga di pinggir pantai menunggu pencarian korban nelayan yang hilang di Perairan Melaya Pantai, Desa Melaya, Jembrana.

KARYA Pitra Yadnya kolektif kembali digelar Griya Megati di Pasraman Santhi Yadnya, di Banjar Tegalasih, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana. Yadnya kolektif ini secara konsisten digelar Griya Megati di Pasraman sejak tahun 2013 dan hingga tahun ini sudah yang kesebelas kalinya.

Dengan sarana lokasi yang representatif untuk yadnya di Pasraman Santhi Yadnya, umat lebih leluasa dan khidmat mengikuti setiap tahapan dalam prosesi yadnya ngaben dan mamukur ini. ‘’Kami dari Pasraman Santhi Yadnya mengapresiasi langkah Griya Megati yang melakukan upacara ngaben dan mamukur kolektif secara rutin tiap tahunnya. Sudah 11 kali karya ngaben dan mamukur kolektif diadakan di Pasraman Santhi Yadnya sejak tahun 2013.

Upacara kolektif seperti ini merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang

muncul dan dihadapi umat Hindu di era modern ini, karena tidak semua umat kita memiliki kemampuan, biaya, dan waktu untuk melaksanakan upacara secara mandiri,’’ ujar IGAK Suryawantara, pendiri Yayasan Hindra.

Sejak berdirinya Pasraman Santhi Yadnya tahun 2013 yang digagas oleh IGAK Suryawantara, masyarakat kini boleh berbangga karena sudah tersedia tempat permanen untuk melaksanakan yadnya. Sehingga dalam proses pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih murah. Suryawantara berharap tidak ada lagi umat Hindu yang sampai berutang dan menjual aset-asetnya demi melaksanakan upacara yadnya. Karena yang lebih penting adalah bagaimana beryadnya secara tulus ikhlas tanpa mengurangi esensi dari yadnya tersebut. Dalam karya tahun

ini, diikuti ratusan krama. Di antaranya mamukur 62 sawa, ngaben 2 sawa dan nglungah 59 sawa.

Makna dan tujuan upacara ini adalah pengembalian badan kasar ke unsur Panca Maha Bhuta dilanjutkan dengan penyucian roh. Sehingga roh menjadi suci kembali ke alam Pitara hingga bisa di-linggihkan di merajan masing-masing yang didahului dengan upacara nyegara gunung (maajar-ajar).

Rangkaian yadnya ini turut dihadiri Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan, Asisten II I Gusti Ngurah Sumber Wijaya mewakili Bupati Jembrana, PHDI Jembrana, panglingsir puri, panglingsir geria dan tokoh masyarakat.

Dalam rangkaian karya juga diisi dharma wacana oleh Ketua PHDI Jembrana Komang Arsana, sehingga masyarakat paham tentang hakikat upacara pitra yadnya tersebut. Diharapkan, dengan dharma wacana

ini pemahaman terhadap tiga kerangka dasar umat Hindu (filsafat, etika, dan upacara) bisa lebih dimengerti dan berjalan selaras. ‘’Program selanjutnya Pasraman Santhi Yadnya bersama DPK Jembrana Peradah akan melaksanakan upacara matatah massal gratis pada tanggal 24 Desember 2019. Kami harap karya matatah massal gratis ini bisa menjadi sarana membantu umat, sekaligus mengedukasi masyarakat luas bahwa dalam melakukan yadnya bisa dilakukan dengan sangat sederhana.

Dan dalam waktu yang singkat tanpa mengurangi makna dari yadnya tersebut,’’ ujar salah satu panitia pelaksana matatah, I Gusti Ngurah Prama Yudistira, S.E. Ditambahkannya, pendaftaran langsung akan dibuka mulai 7 Desember di Pasraman Santhi Yadnya, Tegalasih dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0852 3749 7817. (olo/k200)

Rabu Umanis, 27 November 2019

Bupati Mas Sumatri Studi Kooperasi ke Lombok

Koordinasikan Rencana Pembangunan Dermaga Mapak-Amed BUPATI Karangasem melaksanakan kegiatan studi kooperasi ke Pemerintah Kota Mataram, Selasa (26/11) kemarin. Kegiatan itu turut diikuti awak media dan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Karangasem. Kunjungan petinggi eksekutif Pemkab Karangasem itu diterima langsung Sekda Pemerintah Kota Mataram H. Efendi Eko Sasmito beserta OPD terkait. Pada pertemuan itu, sempat terungkap rencana pembangunan Dermaga Mapak Lombok agar terhubung dengan Amed di Karangasem.

Sekda Kota Madya Mataram H. Efendi Eko Sasmito di hadapan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengungkapkan di zaman pemerintahan sebelumnya, sempat ada wacana pembangunan penyeberangan dari Amed Karangasem ke Mapak di Lombok. Namun, sampai sekarang, wacana itu tinggal wacana alias belum terealisasikan. “Dulu, Bupati Wayan Geredeg sempat mewacanakan hal itu. Bahkan, kita sempat beberapa kali melakukan pertemuan terkait rencana pembangunan dermaga di Mapak maupun Amed,” ucapnya.

Efendi Eko Sasmito menambahkan, sebelumnya pihaknya juga sempat melakukan komunikasi ke Kementerian Perhubungan menanyakan rencana pembanguan dermaga tersebut. Pembangunan dermaga tersebut sesungguhnya sangat dibutuhkan. Pasalnya, penyeberangan dari Lembar ke Padangbai saat ini relatif padat sekali. Karena itu, bila nantinya pembangunan dermaga itu bisa dilakukan, maka akan mampu

CENDERAMATA - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri saat menyerahkan cenderamata kepada Sekda Pemerinah Kota Mataram, Lombok, H. Efendi Eko Sasmito, Selasa (26/11) kemarin.

Terlibat Kasus Narkoba

Perawat RSUD Karangasem Dibekuk Polisi Amlapura (Bali Post) Citra Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karangasem sedikit ternoda. Penyebabnya, salah seorang pegawai kontrak yakni Ida Bagus Gede WP yang bertugas di RSUD itu dibekuk petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem, Senin (25/11), karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Kini, pelaku sudah diamankan petugas kepolisian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pelaku dibekuk petugas kepolisian Senin (25/11) sekitar pukul 22.00 Wita. Pelaku dibekuk di suatu gang di Jalan Raya Juuk Manis, Lingkungan Juuk Manis, Karangasem. Pria usia 31 tahun asal Lingkungan Tengah, Kelurahan Subangan, Amlapura itu diketahui sebagai perawat yang bertugas di RSUD Karangasem. Pelaku berhasil dibekuk petugas kepolisian setelah aparat melakukan penyelidikan peredaran gelap narkoba di wilayah Juuk Manis sekitar pukul 20.00 Wita. Petugas bergerak, set-

elah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba.

Sekitar pukul 20.00 Wita, petugas melakukan penyelidikan lebih intensif serta melakukan observasi di seputaran wilayah Juuk Manis.

Petugas langsung melakukan pengintaian dan menemukan seseorang dengan gelagat yang mencurigakan. Dia mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 5401 SQ. Selanjutnya, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terduga. Setelah digeledah, aparat berhasil mengamankan narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh di dalam sebuah helm scopy.

Di dalam helm itu terdapat satu klip sabu-sabu.

Salah seorang sumber di RSUD Karangasem, Selasa (26/11) kemarin, mengatakan pihaknya memang telah mendapatkan informasi bahwa ada salah seorang pegawai yang bertugas di RSUD ditangkap polisi akibat terlibat kasus narkoba. Hanya, ia tidak tahu secara pasti siapa

nama pelaku yang ditangkap itu. “Infonya memang ada pegawai RSUD Karangasem yang ditangkap. Saya kurang tahu, nama lengkapnya siapa,’’ tambah sumber itu.

Ia hanya tahu namanya Ida Bagus. Di mana lokasi ditangkapnya juga tidak jelas diketahuinya. Namun yang pasti, pegawai kontrak itu bertugas sebagai perawat di RSUD Karangasem. ‘’Untuk lebih pastinya, coba konfirmasi ke petugas kepolisian. Karena mereka yang memiliki kewenangan masalah itu,” ucap sumber tersebut.

Kasat Narkoba Polres Karangasem AKP I Nyoman Merta Kariana membenarkan kalau pihaknya melakukan penangkapan terhadap seorang perawat yang terlibat kasus peredaran gelap narkoba. ”Memang ada penangkapan. Mohon bersabar dulu nanti akan disampaikan bagaimana kronoligis dan latar belakang kasus itu. Sebab, kami masih terus melakukan penyelidikan kasus ini,” ujar Kariana. (kmb41)

membuka akses penyeberangan lainnya. “Bila penyeberangan itu bisa direalisasikan, status Pelabuhan Mapak dan Amed hanya khusus penyeberangan untuk mengangkut orang saja.

Model pelabuhan seperti itu sekaligus dapat juga dijadikan sebagai pelabuhan wisata,” katanya.

Namun sejauh ini, kata H. Efendi Eko Sasmito, belum ada tindak lanjut pasti terkait kejelasan pembangunan itu. Karena itu, pihaknya sangat berharap pada era kepemimpinan Bupati IGA Mas Sumatri ini, supaya bisa bersama-sama berjuang ke pemerintah pusat guna dapat mewujudkan rencana pembangunan dermaga penyeberangan tersebut. ”Mari kita sama-sama berjuang ke pusat. Bila pelabuhan khusus orang itu terwujud, maka kita sama-sama diuntungkan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri mengatakan, pihaknya menyambut baik ajakan Pemkot Mataram itu untuk sama-sama memperjuangkan keberadaan pelabuhan itu ke pusat, agar dermaga itu bisa terwujud. Hanya, untuk mewujudkan itu memang harus diakukan kajian terlebih dahulu. Apakah di sana memang sudah layak dan pantas dibangun dermaga atau tidak.

“Kami sangat berharap, pembangunan dermaga itu bisa terealisasi. Namun, harus ada kajian dari berbagai segi sehingga segala sesuatunya benar-benar clear dan komprehensif,” tegas Sumatri. (ad697)

Tak Kantongi KTS Tim Yustisi Jaring 14 Duktang

Amlapura (Bali Post) Petugas gabungan Yustisi turun ke lapangan menggelar razia, Senin (25/11) lalu. Hasilnya, tim Yustisi menjaring 14 duktang yang tidak mengantongi Kartu Tinggal Sementara (KTS). Tim Yustisi itu terdiri dari gabungan petugas Kepolisian, TNI, Humas dan Protokol Setda Karangasem, PPNS, dan Satpol PP Karangasem. Mereka menggelar sidak penduduk pendatang (duktang) itu untuk mengawal undang-undang yang telah diterbitkan.

Kasatpol PP Kabupaten Karangasem I Wayan Sutapa mengungkapkan, sidak itu dengan cara menyisir salah satu kos-kosan di wilayah Danginseme milik Trisno dan Haji Musda yang ada di wilayah Karanglangkung Amlapura.

Pada Sidak itu, petugas berhasil menjaring 14 orang penduduk pendatang yang tidak memiliki Kartu Tinggal Semen-

tara (KTS).

“Para penduduk pendatang ini mencoba berkelit dengan berbagai alasan. Seperti biasa karena tidak memiliki KTS, jadi mereka tidak mendapatkan SKCK dari tempat asalnya.

Ada juga berdalih punya KTP namun sedang dibawa para suaminya yang sedang berjualan,” ucapnya.

Sutapa menambahkan, sidak

itu merupakan langkah untuk memberikan efek jera terhadap warga pendatang lainnya. Penting sebagai warga pendatang melengkapi diri dengan administrasi seperti KTS. ‘’Karena tidak mengantongi KTS, maka yang bersangkutan tetap dikenakan saksi administratif sesuai undang-undang yang berlaku,’’ tambahnya.

Pihaknya hanya menjalank-

an tugas terkait penegakan aturan yang harus dipedomani kerena merupakan produk undang-undang yang legal. ‘’Mereka tetap dikenakan denda sebesar Rp 50 ribu,’’ tegasnya.

Diharapkan tidak ada kesalahpamahan terhadap uang yang masuk ke kas daerah itu.

Alasannya, uang itu bukan merupakan pungutan liar, melainkan wujud sanksi terkait penegakan undang-undang. ‘’Dengan diberikan denda itu, maka kami berharap kepada penduduk pendatang itu agar ada efek jeranya. Kemudian sesegera mungkin bisa melengkapi keadministrasiannya,” tegasnya. (kmb41)

Menyoal Insentif Bendesa Adat

Tahun 2019, Hanya Diajak ’’Tirtayatra’’ Adanya isu beredar di masyarakat terkait tidak adanya insentif diberikan Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada bendesa adat, disikapi Dinas Kebudayaan Karangasem dengan objektif. Dinas Kebudayaan mengklaim kalau pemkab tetap memberikan dana insentif kepada semua bendesa adat yang ada di Bumi Lahar itu. Lalu, dalam bentuk apakah insentif itu diterima bendesa adat di Karangasem?

KEPALA Dinas Kebudayaan Karangasem I Putu Arnawa, Selasa (26/11) kemarin menegaskan, pemerintah daerah tetap memberikan insentif kepada bendesa adat dan lembaga tradisonal di Karangasem. Mulai tahun 2016 sampai 2018, pemkab mengucurkan dana operasional sebesar Rp 400 ribu kepada masing-masing bendesa adat di Karangasem. Sementara tahun 2019 ini, pemkab memberikan insentif ke masing-masing bendesa adat untuk melaksanakan tirtayatra ke Pura Jagatkarta Gunung Salak atau ke Pura Payogan di Kutai, Kalimantan Timur.

“Sebelumnya memang istilahnya memakai insentif. Tapi, atas arahan dari tim pemeriksa dianjurkan mempergunakan istilah biaya operasional. Insentif untuk tirtayatra kepada masing-masing bendesa adat sebesar Rp 15 juta,’’ ujarnya.

Tujuan melakukan tirtayatra itu untuk memberikan atau menambah wawasan para bendesa adat di Karangasem. Termasuk untuk penataan manajemen pura di luar Bali. Selain itu guna mengetahui selanjutnya berinteraksi dengan krama di luar Bali.

Arnawa menambahkan, selain memberikan insentif

kepada bendesa adat, pihaknya juga memberikan hal sama kepada lembaga tradisional lainnya. Seperti klian banjar adat sebanyak 731 banjar adat. Termasuk memberikan insentif kepada pekaseh/klian subak sejumlah 431 subak. “Mulai 2016 sampai 2020, setiap klian banjar mendapatkan insentif Rp 250 ribu. Begitu juga pekaseh/klian subak mendapatkan insentif dengan jumlah sama, Rp 250 ribu per bulannya,” tegas Arnawa.

Disinggung besaran nilai yang dialokasikan tahun 2019 apakah insentif itu diberikan kepada bendesa adat setiap bulan? Namun, Arnawa mengakui kalau per bulannya memang tidak ada insentif untuk para bendesa adat itu.

Sebab, pihak bendesa adat tidak berani menerima insentif dari dua sumber dana berbeda. ‘’Sebab sudah dianggarkan dari Pemerintah Provinsi Bali,’’ tambahnya. Maka dari itu, dana yang diberikan pemerintah kabupaten disiasati dalam bentuk lainnya. “Maka solusinya diselenggarakan tirtayatra tersebut,” jelas Arnawa.

Lebih lanjut disampaikan ke depannya, pihaknya berencana menaikkan insentif kepada bendesa adat termasuk lembaga tradisional lainnya.

Tetapi hal itu tergantung anggaran yang dimiliki daerah dan kebijakan pimpinan atau Bupati Karangasem. (nan)

I Putu Arnawa

Bali Post/kmb41

Bali Post/kmb41

SIDAK DUKTANG - Tim Yustisi saat melakukan sidak terhadap penduduk pendatang (duktang).

Dibuka, Lelang Jabatan Tiga Pimpinan OPD Belum Ada yang Daftar

Amlapura (Bali Post) Pemkab Karangasem mulai membuka pendaftaran lelang jabatan untuk tiga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (26/11) kemarin.

Kendati sudah dibuka, sampai saat ini, belum ada yang mendaftar untuk lelang jabatan itu.

Pejabat Sekda Karangasem Gusti Gede Rinceg, Selasa (26/11) kemarin mengungkapkan, tiga jabatan yang dilelang itu meliputi pimpinan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag). Kata dia, lelang yang dilaksana-

kan itu bersifat promosi. Namun, boleh diikuti pejabat eselon III A, III B, serta pejabat fungsional yang sudah pasti telah memenuhi persyaratan.

“Pendaftaran lelang jabatan itu dibuka 26 November sampai 9 Desember 2019. Lelang jabatan itu dilakukan berpe-

doman dengan Undangundang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),’’ tambahnya.

Karena lelang itu sifatnya terbuka, maka siapa pun bisa mendaftar. Terpenting memenuhi persyaratan. Mulai persyaratan administratif termasuk akademik.

Gusti Gede Rinceg

Bali Post/kmb41

Rinceg menambahkan, pelaksanaan seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak itu akan dilaksanakan 10 Desember 2019.

Pengumuman hasil seleksi digelar 11 Desember. Sehari setelah itu, dilanjutkan uji kompetensi selama dua hari. Kemudian, presentasi dan wawancara. Sedangkan pengumuman hasilnya 23 Desember. “Sekarang memang belum ada yang mendaftar. Mungkin karena pendaftarannya baru dibuka hari ini (Selasa -red).

Kemungkinan beberapa pejabat sedang mempersiapkan dokumen dan persyaratan lainnya. Pasti nanti ada yang mendaftar. Kita tunggu saja,” Jelas Gede Rinceg. (kmb41)

Rabu Umanis, 27 November 2019

SOSOK Fokus Tangani Kemiskinan TAHUN 2020 ada empat fokus pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

Pembangunan SDM, infrakstruktur, penanggulangan kemiskinan dan percepatan reformasi birokrasi. Ini sebagai hasil sinkronisasi agenda besar pembangunan nasional dan Provinsi Bali. Sehingga, implementasinya terjalin sinergitas dan saling menguatkan. Demikian disampaikan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta saat menyampaikan nota pengantar Ranperda APBD Induk 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Klungkung, Selasa (26/11) kemarin. Bupati asal Ceningan ini menegaskan bahwa pendapatan daerah dalam Ranperda APBD Induk 2020 dirancang sebesar Rp 1,3 triliun. Jumlah itu terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 227,2 miliar, dana perimbangan Rp 792,8 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 284,1 miliar. PAD ini dirancang meningkat sebesar Rp 47,7 miliar atau 26,57 persen dari APBD Induk 2019 yang hanya sebesar Rp 179,5 miliar. Dengan target PAD demikian, pihaknya menegaskan optimis dapat tercapai. Terlebih dengan gencar pemerintah daerah menggenjot infrakstruktur dan potensi pariwisata yang menjadi andalan Pemkab Klungkung. Selain fokus pada itu, penanganan kemiskinan adalah tantangan terbesar tahun depan. Salah satunya, agar dapat menuntaskan seluruh data bedah rumah dan rehab rumah. ‘’Indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan tajam. Padahal indeks kedalaman kemiskinan Klungkung sempat yang terendah di Bali, hanya 0,33 persen. Namun kini naik lagi jadi 0,79 persen. Ini berarti programprogram pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi kembali, karena tidak berjalan sesuai harapan,’’ katanya. Sehingga, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan program pengentasan kemiskinan, kolaborasi dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat. (gik)

PAPARKAN - Kajari Klungkung saat memaparkan visi kejaksaan yang saat ini lebih banyak pada upaya pencegahan.

Bali Post/kmb31

Cegah Penyimpangan, Kejaksaan Perkuat Pemahaman Hukum ASN Dewan ”Jewer” Dinas Sosial, Soal Data Bedah Rumah

Perbekel dan Kadus

Semarapura (Bali Post) Kacaunya data bedah rumah maupun rehab rumah dituding menjadi biang kerok untuk menuntaskan kasus tersebut. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta sudah sejak awal mewanti-wanti agar datanya disiapkan dengan benar, untuk memudahkan penanganan tahun depan. Situasi ini juga mendapat reaksi keras dari anggota DPRD Klungkung A.A. Gde Sayang Suparta, Selasa (26/11) kemarin.

Dia menuding Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah gagal mengawal instruksi Bupati Suwirta.

Dia mengaku sejak awal pesimis data yang dibutuhkan bisa rampung dan final tahun ini. Selain karena ketidakmampuan Dinas Sosial, dia juga melihat ketidakseriusan para perbekel dan kadus dalam merespons kebutuhan data dengan cepat, sebagaimana yang diinginkan Bupati Suwirta. Akhirnya, Dinas Sosial pun cukup kesulitan menghimpun data secara final. Sebab, setelah ditentukan batas akhir penyetoran datanya, masih saja ada data susulan, yang membuat data usulan bedah rumah dan rehab rumah terus menumpuk.

“Kalau sudah menyangkut data terkait kemiskinan, ini sangat susah menentukan data final. Kenapa? Kalau ada yang berkaitan dengan penilaian, maka data warga miskin, penerima bedah rumah, rehab rumah, pasti sulit dicari. Bahkan, kadang sengaja ditutupi. Tetapi, kalau sudah berkaitan dengan penerimaan bantuan, maka data-data ini otomatis muncul lagi. Lantas, kapan kita bisa punya data final,” sindir politisi Partai Gerindra dari Dapil Kecamatan Dawan ini.

Bahkan, dari sudut pandangnya sebagai seorang politisi, dalam mendata usulan bedah rumah dan rehab rumah, tentu ada kepentingan politik masuk di dalamnya. Di sana, dia mencurigai banyak oknum kadus yang bermain di dalamnya, sehing-

ga ketika proses verifikasi ke lapangan oleh petugas Dinas Sosial, banyak sekali data penerima usulan dari desa yang gugur, karena sudah tidak memenuhi syarat. “Membuat data final yang benar-benar riil, sesuai dengan kondisi realitas di lapangan, ini butuh waktu. Syukur, proses verifikasi kita cukup kuat, sehingga banyak yang tidak pantas menerima, datanya tidak lolos,” tegasnya.

Dalam mewujudkan data final yang dibutuhkan Bupati Suwirta, ini juga butuh komitmen para perbekel dan klian desa adat. Kolaborasi keduanya, tentu akan mampu menghasilkan data yang riil, asalkan tidak ada ditunggangi kepentingan politik di dalamnya. Pihaknya jelas mendukung komitmen Bupati Suwirta untuk segera menuntaskan bedah rumah dan rehab rumah tahun depan. Meski datanya belum final, dia mendorong agar komitmen itu tidak berubah.

Sehingga, masih ada waktu untuk disempurnakan.

Sebelumnya, Bupati mengatakan usulan dari desa yang sudah masuk total sudah mencapai 711 unit.

Terdiri dari 331 BDT (Basis Data Terpadu) dan 380 non BDT, sedangkan bedah desa sudah mencapai 1.256 unit, terdiri dari 608 BDT dan 648 Non-BDT. “Data usulan ini setelah diverifikasi rupanya banyak yang rontok. Cita-cita kami agar bedah rumah dan rehab rumah tuntas tahun 2020, nampaknya kembali ditunda,” keluh Bupati Suwirta. Sedangkan di luar data tersebut, yakni data Sirenbangda 2020 yang sudah lolos verifikasi dan sudah direkomendasikan, antara lain 105 unit bedah rumah dan 56 rehab rumah. Data ini pun dia mengaku kurang puas. Sebab, anggaran rehab rumah yang sudah dianggarkan Rp 3,2 miliar, namun yang lolos verifikasi hanya 56 unit. Sehingga dana yang terserap cuma Rp 840 juta.

Masih ada sisa anggaran Rp 2,3 miliar. (kmb31)

A.A. Gde Sayang Suparta

Bali Post/kmb31

Semarapura (Bali Post) Peran kejaksaan dalam melakukan pembinaan nampak semakin kuat terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini untuk mencegah adanya penyimpangan hukum, yang bisa berakibat fatal pada konsekuensi hukum. Dengan pendekatan demikian, kejaksaan saat ini terus memperkuat pencegahan.

Khususnya, kepada para ASN agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal.

Hal itu terungkap saat Kejaksaan Negeri Klungkung memberikan sosialisasi peningkatan pemahaman hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPD) Klungkung, Selasa (26/11) kemarin. Kajari Klungkung Otto Sompotan mengatakan, pihaknya memberikan penegasan dengan

peran pencegahan kejaksaan saat ini, yang terwujud dalam berbagai kegiatan. Misalnya, melalui bantuan hukum maupun pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah. Sebab, kejaksaan dalam pelaksanaan TP4D, memiliki peran untuk mewujudkan pembangunan daerah dan pemahaman tentang pencegahan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dalam pembangunan daerah. ‘’Hasil akhirnya, tentu tata

pengelolaan pembangunan di daerah menjadi lebih maksimal,’’ tegasnya.

Menurutnya, peran yang sedikit berubah dari penindakan sekarang lebih didominasi pada pencegahan dinilai lebih efektif dan jauh memberi manfaat lebih besar terhadap dampak pembangunan daerah. Peran kejaksaan sangat dirasakan dalam tugas barunya ini, seperti yang dilakukan TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah). Tim ini melayani setiap permintaan konsultasi hukum, dari pemerintah daerah hingga desa, di mana desa saat ini mengelola anggaran miliaran rupiah. Dengan pembinaan TP4D, sangat membantu pemerintah daerah maupun desa, untuk mendapatkan

kepastian hukum. Bahkan, kejaksaan juga siap dengan bantuan hukum kepada pemerintah daerah ketika menghadapi gugatan pihak lain, dalam urusan perdata dan tata usaha negara. Sehingga dalam bertugas bisa dijauhkan dari konsekuensi hukum. ‘’Pencegahan, itu jauh memberi manfaat. Harus disadari bahwa kejaksaan adalah satu kesatuan dengan pemerintah. Jadi, dengan begini benar-benar memberi manfaat pembangunan,’’ katanya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Suwirta menyampaikan selama ini kejaksaan sudah cukup banyak membantu pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum. Bahkan, sudah terjalin kesepakatan bersama

antara Bupati Klungkung dengan Kajari Klungkung tentang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kesepakatan ini diperlukan dalam menyelesaikan ragam masalah hukum mengingat semakin kompleksnya berbagai persoalan yang dihadapi penyelenggara pemerintahan, agar tercapai hasil dan berdaya guna maksimal.

Bupati Suwirta menambahkan, melalui kerja sama yang baik dengan kejaksaan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada setiap instansi pemerintahan, dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan. Selain itu, tentu mampu mencegah terjadinya penyimpangan secara sadar maupun tidak sadar, dilakukan dalam lingkup pemerintah daerah. (kmb31)

Tingkatkan Kinerja PDAM

BWS Siapkan Rp 12 Miliar untuk Normalisasi Jaringan Semarapura (Bali Post) Rapat paripurna pembahasan rancangan APBD Induk 2020 di Gedung Dewan, Selasa (26/11) kemarin, cukup banyak menyoroti persoalan eksekutif.

Hal tersebut tentu langsung mendapatkan jawaban dari Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, agar menjadi perhatian khusus dan segera dilakukan penanganan serius. Salah satu yang cukup disorot, adalah masalah kinerja PDAM Tirta Mahottama Klungkung, menyusul banyaknya keluhan perihal pelayanan dalam tiga pekan terakhir.

Dalam kesempatan itu, Bupati Suwirta menegaskan dalam upaya meningkatkan kinerja PDAM, di tahun 2020 sudah disiapkan perencanaan total untuk melakukan perubahan kualitas pelayanan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, untuk proses normalisasi jaringan di Telaga Waja dengan menelan anggaran mencapai Rp 12 miliar. Ini diharapkan dapat mengakhiri masalah berkepanjangan dalam memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah Klungkung.

Selain itu, sejumlah perusahaan swasta juga dikatakan sedang menawarkan kerja sama dengan membentuk badan usaha. Namun, ini masih dalam kajian lebih jauh agar realisasinya nanti benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, Dinas PUPR juga dikatakan sudah

menganggarkan pembangunan satu unit sumur bor di Kecamatan Dawan.

Ini untuk menambah suplai air bersih kepada para pelanggan di kecamatan setempat. Sehingga pelayanan menjadi semakin baik.

PDAM Tirta Mahottama Klungkung juga sudah merampungkan dokumen business plan, guna mewujudkan cakupan pelayanan 100 persen di seluruh Klungkung. Dari business plan tersebut, terungkap PDAM butuh dana cukup besar, yakni mencapai Rp 47 miliar. Dana sebesar itu, diperlukan untuk membuat sambungan baru serta mengoptimalkan dan mengalirkan air dari sumber air yang ada untuk masyarakat. Total pelanggan PDAM pada tahun 2019, sudah mencapai 35.654 pelanggan dengan cakupan pelayanan baru mencapai 77 persen di seluruh Klungkung.

Sebelumnya, sejumlah fraksi di lembaga legislatif menuntut adanya perbaikan layanan secara menyeluruh, sehingga mampu menjawab tuntutan para pelanggannya. Seperti yang diungkapkan Fraksi Gerindra dalam pemandangan umum fraksi yang disampaikan I Wayan Suarta, PDAM Tirta Mahottama Klungkung dituntut mampu meningkatkan kinerja, sehingga perlu diberikan prioritas penanganan. Jangan sampai persoalan layanan air bersih ini terus menjadi sorotan masyarakat, sehingga sangat

Bali Post/kmb31

DEWAN - Anggota dewan saat mengikuti rapat paripurna, Selasa (26/11) kemarin. mempengaruhi penilaian publik terha- bupati, untuk mengatasi masalah ini dap kinerja pemerintah daerah. agar tidak terus menerus terulang,” Sorotan serupa juga datang dari katanya.

Fraksi Golkar oleh legislatornya, Fraksi PDI-P juga menyoroti perI Kadek Widya Sumartika. Fraksi masalahan perusahaan daerah. PDI-P Golkar menilai PDAM belum mampu melalui kadernya, I Nengah Ariyanta, memaksimalkan perannya dalam menilai ada sepuluh masalah utama pelayanan kepada pelanggan. Hal itu yang selalu muncul setiap tahun. Artiterlihat dari besarnya dampak ma- nya, permasalahan itu belum mampu salah yang dialami PDAM di sumber dipecahkan, sehingga terus berulang. mata air di Rendang. Dampaknya Salah satunya adalah tuntutan mamenimbulkan gelombang protes dan syarakat untuk peningkatan kinerja keluhan pelanggan, karena layanan air PDAM. Ini menjadi masalah klasik, bersih mati total hampir empat hari. karena belum optimalnya SDM setem“Kami meminta solusi permanen dari pat. (kmb31)

Gemarikan Perlu Didukung Program Budi Daya Semarapura (Bali Post) Data komsumsi ikan masyarakat Klungkung belum mencapai target Provinsi Bali.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Klungkung, tingkat komsumsi ikan masyarakat Klungkung masih sekitar 38,9 kg per kapita per tahun. Sedangkan target konsumsi ikan Provinsi Bali mencapai 45 kg per kapita per tahun. Untuk mencapai target tersebut, perlu didukung program budi daya ikan yang lebih banyak lagi.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Klungkung, Wayan Durma, saat ditemui dalam acara Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) serangkaian peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-6 yang dipusatkan di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Selasa (26/11) kemarin.

Menurut Durma, masyarakat Klungkung masih perlu mengonsumsi ikan lebih banyak lagi, agar bisa mencapai target tersebut. Agenda Gemarikan

ini, menurutnya akan dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk meningkatkan konsumsi ikan.

Wayan Durma menambahkan, pada peringatan Harkannas tahun 2019, juga diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya sosialisasi Gemarikan ke sekolah-sekolah, khususnya Sekolah Dasar. Seperti di SDN 3 Pikat, SDN 3 Selat, SDN Tohpati, SDN 2 Bungbungan, SDN Tegak, SDN 3 Paksebali, SDN 1 Batukandik, SDN 2 Batukandik, SDN 4 Klumpu, SDN 6 Ped. Pada kesempatan itu, pihaknya juga sekaligus memperkenalkan snack olahan ikan yang disediakan oleh kelompok olahan di setiap lokasi pelaksanaan sosialisasi, sehingga, masyarakat mulai gemar makan ikan mulai dari anak-anak. “Selain itu, juga dilakukan pelatihan atau bintek olahan hasil perikanan di setiap desa dan kecamatan,” tegasnya.

Pada peringatan tahun ini, Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta bersama Ketua TP-PKK Klungkung Ayu Su-

wirta juga berkesempatan hadir. Gemarikan menjadi salah satu program inovatif Pemkab Klungkung untuk meningkatkan daya komsumsi ikan masyarakat. Pada kesempatan ini, Wabup Made Kasta menegaskan, selain meningkatkan konsumsi ikan pada masyartakat, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga agar menggalakkan program budi daya ikan pada masyarakat.

Hal ini dirasakan perlu, mengingat kebutuhan ikan tidak selalu bisa dipenuhi dari para nelayan. Untuk itu, masyarakat juga bisa melakukan budi daya ikan untuk konsumsi sendiri pada pekarangan rumah atau di lahan persawahan. “Masih ingat dulu para petani mampu memelihara ikan sembari menanam padi di sawah. Kenapa tidak kita coba untuk melakukan hal serupa,” tandas Wabup Kasta.

Kepada anak-anak siswa SD, Wabup Kasta kembali mengingatkan untuk banyak mengkonsumsi ikan. Baik itu ikan air tawar maupun ikan laut. Menurutnya, dengan

mengonsumsi ikan secara rutin akan dapat meningkatkan kecerdasan otak anak. Karena ikan mengandung lemak tidak jenuh, omega 3, 6 dan 9. Selain itu mengonsumsi ikan dapat mengurangi risiko penyakit kolestrol, tekanan darah tinggi, sakit jantung serta menjaga kebugaran tubuh.

Untuk semakin memudahkan anak-anak mengingat pentingnya mengonsumsi ikan, peringatan Harkannas juga di-

isi dengan lomba membuat sate lilit ikan dan lomba menangkap ikan lele yang diikuti oleh puluhan siswa setingkat SD. Pemberian tambahan makanan, tambahan hasil olahan ikan kepada ratusan siswa yang hadir, secara simbolis dilakukan oleh Wabup Made Kasta, Ketua TP-PKK Ayu Suwirta, Kadis Wayan Durma serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Provinsi Bali. (kmb31)

Bali Post/kmb31

MAKANAN - Ayu Suwirta dan Wabup Kasta saat memberikan makanan tambahan hasil olahan ikan kepada anak-anak.

Rabu Umanis, 27 November 2019

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA !!!Dicari PRT Tdr Dlm,Cewk Max 30th,Gaji 2,5Jt H.081237850879

B.BP.001.11.19.0000632

Asisten Rumah Tangga & Tukang Masak untuk villa Pribadi (daerah Brawa).Bisa motor.Gaji Menarik Hub.WA:085100050706

Dcr Pramuniaga,Ksir,Arys Mikro Jln.Nangka Utara No.248X Dps Tlp.085738837304/0361-8469340

B.BP.001.11.19.0000670

Dcr Sgr tenaga Laki2 U/Gudang, Teknisi Komp(IT), Enginering, Cleaner Hub.081337216178(WA)

B.BP.001.11.19.0000674

Dcr Sopir,Sales Pria,Jl.Sekar Tunjung 12B/123AA 0361-467606 B.BP.001.11.19.0000678

Dcr sgera Cleaning Service P/W info Hub.085238311111(WA/Telp)

B.BP.004.11.19.0000682

Dicari Admin & Tenaga Serabutan Hub.087861340445

Sales Marketing, Sopir SIM B1, Welder Las Pipa : 085103167222 B.BP.001.11.19.0000541

Staf bersih rmh Kost,tgl dalam pria, jujur, rajin. 085238203818 B.BP.001.11.19.0000554

DIJUAL MOBIL

Dicr,Humas & Admin P/W CV,Lkp ke Jln.Gurita No.22 Sesetan WA:08123933241

Dicari S1 Akuntansi,Pria Sudah Pnglmn.Hub:08123965533(HnyWA)

Dcr Staff Acct,Jur.Akuntansi, bisa Myob,Bhs Inggris,Bisa Pajak,Brpglmn.Email Lamaran ke corry@globaloneservice.com

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818

SERVICE

SERVICE

BENGKEL LAS

RUPA - RUPA

SERVICE

SERVICE

SERVICE

BIRO JASA

B.BP.004.11.19.0000683

Australi,Korea,Jepang.FB:Kadek Kizuna Bali, WA:08563925015

B.BP.004.11.19.0000698

Cr 1 Karyawati utk Gdg Pakaian Jl.Gatsu Brt 99X.H:08123927619 B.BP.001.11.19.0000677

B.BP.001.11.19.0000636

B.BP.001.11.19.0000567

B.BP.001.11.19.0000679

B.BP.001.11.19.0000669

G.01

DAIHATSU

BU Ayla X Metik 2017 Merah seperti baru H:081805808700 B.BP.004.11.19.0000694 MITSUBISHI

Mitsubishi T120S Station 1997 warna Putih Dps H.081558642345 B.BP.001.11.19.0000653

TOYOTA

Avanza’2011 Abu Met, Kond. sgt bgs Tgn 1(KM.93rb) 081246378000 B.BP.001.11.19.0000643

PROPERTY DIJUAL RUMAH

Rmh baru/vila S.huni SHM 83/80 3KT,ACPerm.MM, 081338505156TP B.BP.001.11.19.0000668

PROPERTY DISEWAKAN RUKO

Kontrakan Ruko lantai 2 Luas 4x8 Jl.Marlboro I H:0811398350 B.BP.001.11.19.0000673

BIRO JASA

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

PROPERTY

RUPA-RUPA

DISEWAKAN RUKO

Dana LCair Jmk BPKB/Sertipikat T.412815 / 085337370228

Siap disewakan murah Ruko 2Lt di Cokroaminoto H.081225100689

B.BP.001.11.19.0000675

B.BP.033.11.19.0000681

PROPERTY DIJUAL VILLA

Jual Murah Villa/Rumah di Jalan Raya Kampial Nusa Dua View Laut Rp. 1,2 M. Hp. 08128888867

B.BP.031.11.19.0000685

KEHILANGAN Hilang Sertifikat HM 00278- Saur Luas 458 m2 Hub.0811339665 B.BP.004.11.19.0000680

Hlg BPKB No.A3796475-J DK 490 GF, an.Tursilo

Jual Rugi Villa Terrace Pavilion Jimbaran,S Pool, 3KT,3KM, Garasi.Rp 1,9M. Hp. 08128888867

Hlg SHM No1978 L.5A a/n Nyoman Genah almt Lelateng08179744551

B.BP.031.11.19.0000684

B.BP.159.11.19.0000686

BIRO JASA

B.BP.001.11.19.0000672

BIRO JASA

Rabu Umanis, 27 November 2019

Desa di Kintamani Diarahkan Alokasikan Anggaran Penanganan Sampah Bangli (Bali Post) -

Bali Post/kmb40

BAMBU - Seorang perajin sedang memfinishing kerajinan nampan berbahan bambu.

Sempat Lesu, Ekspor Kerajinan Bambu Membaik

Bangli (Bali Post) Ekspor kerajinan bambu sudah membaik sejak beberapa tahun terakhir. Sebelumnya sempat lesu hingga membuat perajin memilih beralih profesi. Hal itu diungkapkan salah seorang perajin bambu di Desa Kayubihi, Nengah Setop.

Perajin bambu asal Banjar Kayang ini mengungkapkan, mulai tahun 2004 permintaan barang kerajinan bambu sempat mengalami kelesuan selama beberapa tahun. Hal itu membuat sejumlah perajin bambu sepertinya gulung tikar dan memilih pekerjaan lain.

“Pernah, dulu saking sepinya sampai yang singgah ke warung saya saja tidak ada. Kemudian sempat tutup dan cari pekerjaan lain,” ungkapnya, Selasa (26/11) kemarin.

Namun sejak tiga tahunan terakhir, permintaan barang kerajinan bambu mulai membaik dan normal kembali. Permintaan tidak hanya datang dari pasar lokal namun juga dari luar negeri. Namun demikian ia tidak bisa menjelaskan secara pasti penyebab membaiknya permintaan barang kerajinan bambu saat ini. “Yang jelas permintaan sekarang sudah bagus. Sudah ada permintaan dari luar negeri,” ujarnya.

Selama ini, produk kerajinan bambu yang diekspor

beragam. Kebanyakan tempat kue. Negara yang jadi tujuan ekspornya di antaranya Australia, Prancis, dan Belanda. Produk kerajinannya dibeli untuk dijual kembali di negara tersebut. “Yang ngambil produk saya kebanyakan orang-orang bisnis,” ungkapnya. Jumlah produk kerajinan yang diekspor tidak menentu.

Seperti orderan yang diterimanya sekarang, yang mencapai dua kontainer.

Tidak hanya ekspor, pria yang sudah merintis usaha kerajinan bambu sejak tahun 1994 ini juga masih melayani permintaan lokal. Produk kerajinan yang selama ini diserap pasaran lokal bermacammacam. Oleh artshop, kebanyakan produk kerajinan buatannya seperti nampan dibeli dalam kondisi setengah jadi.

“Nanti oleh artshop-nya dihias lagi, diberi hiasan kerang. Saya jual untuk pasar lokal kebanyakan yang setengah jadi, kalau ekspor sudah berupa barang jadi,” jelasnya.

Sejauh ini, Setop mengaku tidak menemui kendala berarti dalam menjalani usahanya.

Baik permodalan, pemasaran, maupun bahan baku. Untuk menjaga permintaan tetap stabil, ia selalu menjaga kualitas dan ketepatan waktu pengiriman. (kmb40)

Aksi pembuangan sampah di kawasan hutan di Kintamani masih cukup marak terjadi. Hal itu terbukti dari banyaknya tumpukan sampah yang mencemari hutan. Kenyataan itu tidak ditampik Camat Kintamani Wayan Dirgayusa. Guna mengatasi permasalahan tersebut, ia mengaku telah merancang program 3.3. Semua desa di Kintamani telah diarahkan mengalokasikan anggaran penanganan sampah dalam APBDes masing-masing.

Dirgayusa menyebutkan, sesuai hasil pendataan yang pernah dilakukannya tahun 2018, setidaknya ada 28 titik hutan yang tercemar sampah.

Jumlah itu pernah turun menjadi 23 titik, namun kini kembali bertambah.

Menurutnya, salah satu penyebab banyaknya titik hutan yang tercemar sampah karena minimnya keberadaan fasilitas berupa terminal sampah di wilayah Kintamani.

Sehingga banyak oknum warga yang memilih membuang sampahnya ke hutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Camat asal Desa Demulih, Susut itu mengaku sudah merancang program manajemen sampah yang dinamainya 3.3 (3 titik 3 pola). Tiga titik yang dimaksud yakni rumah tangga, desa adat dan pemerintah desa.

Dijelaskannya, rumah

Anggaran Terbatas, Honor PTT/GTT Dirancang Rp 1.750.000 Bangli (Bali Post) – Rencana Pemkab Bangli menaikkan kembali honor untuk pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) tahun 2020 mendatang di angka Rp 2,2 juta per bulan, nampaknya sulit terwujud sepenuhnya. Di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas seperti sekarang, kenaikan honor bagi PTT dan GTT sementara ini hanya mampu dirancang di angka Rp 1.750.000.

Ketua DPRD Bangli Wayan Diar mengatakan, pihaknya sejatinya san gat sepakat dengan rencana Bupati menaikkan honor PTT dan GTT di tahun mendatang. Bahkan, ia menyebut pihaknya di Fraksi PDI-P sangat terdepan mendukung rencana itu. Bila memungkinkan angka honor yang diberikan untuk PTT dan GTT bisa setara dengan standar upah minimum kabupaten (UMK).

Dari hasil pembahasan Banggar dengan TAPD selama ini, untuk sementara ini kenaikan honor PTT/ GTT hanya bisa dirancang di angka Rp 1.750.000. Di bawah angka yang direncanakan sebelumnya Rp 2,2 juta. Hal itu disebabkan kondisi keuangan daerah saat ini yang memang sangat terbatas. ‘’Rp 2 juta saja belum bisa terpenuhi, masih kurang Rp 5 miliar,’’ ungkapnya saat ditemui di DPRD Bangli, Selasa (26/11) kemarin.

Meski demikian, Diar menegaskan angka Rp 1.750.000 itu sifatnya baru sementara. Angka itu belum terkunci dan masih dinamis.

Masih ada kemungkinan berubah. ‘’Nanti tergantung kesepakatan teman-teman (anggota dewan). Mana yang didahulukan. Kalau misalnya komitmen dengan PTT/ GTT, maka masih perlu Rp 5 miliar untuk memenuhi Rp 2 juta saja, belum bisa UMK. Kalau misalnya anggaran GGS (Gerbang Gita Santi) dianggap ‘’penyalah’’, mungkin saja dibawa ke sana (untuk anggaran honor PTT/GTT),’’ katanya.

Sementara itu disinggung mengenai pembahasan anggaran tahun 2020, Diar menjelaskan, hingga siang kemarin pihaknya bersama TAPD masih melakukan pembahasan KUA-PPAS. Kemungkinan penyerahan RAPBD baru bisa dilakukan eksekutif Rabu (27/11) hari

ini untuk selanjutnya dibahas bersama-sama.

Ia optimis RAPBD bisa diketok palu sebelum 30 November. Sisa waktu yang tinggal beberapa hari lagi, menurutnya, cukup untuk melaksanakan rangkaian proses itu. Setelah RAPBD 2020 diserahkan eksekutif, tidak perlu ada pembahasan berlama-lama. Sebab, pembahasan detail sudah dilakukan dalam rapat pem-

bahasan KUA-PPAS. Diakuinya bahwa pembahasan KUA-PPAS pada Senin (25/11) berlangsung sampai malam hari. KUAPPAS belum disepakati karena masih adanya perdebatan. Salah satunya soal program GGS. Sesuai aspirasi masyarakat, program GGS butuh dana Rp 70 miliar. Sementara dana yang tersedia hanya Rp 1,3 miliar. (kmb40)

Wayan Diar

Bali Post/kmb40

tangga tugasnya memilah sampah plastik, botol, organik/basah dan kertas. Sementara desa adat bertugas membuat pararem tentang pamidanda sampah dan sampah yadnya. Sedangkan pemerinta h d esa b er tugas menyediakan anggaran untuk petugas kebersihan desa dan melaksanakan atau memilih salah satu dari 3 pola pengelolaan sampah plastik, yakni pola swakelola atau mandiri, distribusi atau mengirim sampah plastik ke TPA, atau pola kerja sama dengan bank sampah atau pemulung.

Untuk pola swakelola atau mandiri, konsekuensinya pemerintah desa harus membeli mesin pengolah sampah. Kalau memilih pola distribusi atau mengirim sampah plastik ke TPA, konsekuensinya pemerintah desa harus beli mobil atau sedia angkutan.

“Semua pola, desa wajib menyediakan terminal sampah plastik sebelum diolah, dikirim dan dijual,” kata

HUTAN - Kondisi hutan di Kintamani.

Dirgayusa, Selasa (26/11) kemarin.

Untuk bisa melaksanakan program ini mulai 2020 mendatang, pihaknya telah mengarahkan semua desa di Kecamatan Kintamani agar mengalokasikan anggaran dalam APBDes masingm a si ng . B a g i d e sa y a ng tidak melaksanakan pola itu

maka harus menanggung konsekuensi APBDes-nya tidak diverifikasi. Dengan pola penanganan sampah seperti itu, pria yang sudah menjabat camat Kintamani sejak 2012 lalu itu optimis problem sampah bisa teratasi perlahan.

Menurutnya, pembuangan sampah ke TPA bukan

Bali Post/kmb40

solusi menjaga lingkungan.

Sampah terutama plastik, harus dikumpulkan dan diolah. “Plastik tetap dibutuhkan masyarakat. Jumlahnya akan konstan apabila kita lakukan manajemen dengan benar. Dibuang bukan solusi. Dikurangi juga bukan solusi menurut saya,” pungkasnya. (kmb40)

Pilkada

KPU Kurangi Pengadaan Bahan Kampanye dan Debat Paslon Bangli (Bali Post) – Pengadaan bahan kampanye Pilkada 2020 merupakan kegiatan yang dirasionalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli untuk menutupi kekurangan anggaran honor ad hoc. Selain itu, KPU juga memangkas anggaran pelaksanaan debat pasangan calon (paslon) dari yang sebelumnya direncanakan terlaksana dua kali menjadi satu kali. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Bangli Putu Pertama Pujawan saat menggelar media gathering, Senin (26/11) lalu.

Dikatakan Pujawan, sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), telah disepakati dana hibah untuk KPU Rp 21,4 miliar. Namun pascapenandatanganan NPHD, keluar surat dari Menteri Keuangan RI tentang perubahan honorarium ad hoc. Honor ad hoc disetujui mengalami kenaikan.

Adanya kenaikan honor itu, otomatis menyebabkan kebutuhan anggaran KPU bertambah. KPU kekuran-

gan anggaran honorarium badan ad hoc sebesar Rp 2,8 miliar lebih. Untuk menutupi kekurangan tersebut, KPU kemudian melakukan pencermatan kembali dan rasionalisasi beberapa program kegiatan yang telah direncanakan. Salah satunya pengadaan bahan kampanye.

Dijelaskan Pujawan, bahan kampanye yang rencananya diadakan ada beragam jenis. Di antaranya poster, flayer, pamflet, booklet dan lainnya. Namun karena ada rasionalisasi, bahan kampanye yang akan diadakan terpaksa dikurangi, yakni hanya pamflet dan poster. ‘’Bahan kampanye ini kami siapkan untuk nantinya dibawa oleh tim paslon ke masyarakat,’’ terangnya. Dari pemangkasan itu, KPU bisa mampu mengoptimalisasi anggaran Rp 500 juta.

Di samping bahan kampanye, pihaknya juga memangkas anggaran pelaksanaan debat paslon. Awalnya debat paslon dirancang terlaksana dua kali. Karena ada rasion-

alisasi, berkurang menjadi sekali. Dari kegiatan itu, KPU mampu mengoptimalisasi anggaran Rp 386 juta.

Selain dua hal itu, dia mengatakan ada beberapa kegiatan lainnya yang turut disisir untuk memenuhi kekurangan anggaran badan ad hoc, sehingga total anggaran yang mampu dioptimalisasi Rp 1,9 miliar. ‘’Dari Rp 2,8 miliar kekurangan di awal, setelah dilakukan optimalisasi Rp 1,9 miliar, kami masih kekurangan Rp 852 juta. Itulah yang kami sudah usulkan ke pemerintah daerah,’’ jelasnya.

Sejauh ini pihak KPU belum mendapat kepastian mengenai usulan tersebut.

Pujawan mengatakan, sebagaimana yang disampaikan Bupati, pada prinsipnya

usulan itu sudah disetujui.

Persetujuan itu dituangkan Bupati melalui disposisi ke TAPD untuk selanjutnya diteruskan ke DPRD. Pihaknya berharap usulan tambahan anggaran tersebut dapat dipenuhi. Mengingat pilkada serentak 2020 mendatang merupakan program nasional. ‘’Mudah-mudahan usulan tambahan anggaran itu bisa dipenuhi pemerintah daerah. Kami di KPU benarbenar sangat memperhatikan ketersediaan anggaran di daerah, dan sudah sangat maksimal dalam menyisir anggaran,’’ jelasnya.

Pujawan memastikan penyisiran yang telah dilakukan terhadap beberapa kegiatan, tidak akan mengurangi esensi pelaksanaan pilkada. (kmb40)

OLAHRAGA

Rabu Umanis, 27 November 2019

15

SEA Games 2019

Timnas Kalahkan Thailand Manila Tim Nasional Indonesia U-23 sukses mengalahkan juara bertahan Thailand pada laga perdana penyisihan grup B SEA Games 2019 di Stadion Rizal Memorial, Selasa (26/11) kemarin. Tim besutan Indra Sjafri ini menang dua gol tanpa balas.

Dua gol Timnas Indonesia U-23 masing-masing dicetak oleh Egy Maulana Vikri pada menit ke-4 dan Osvaldo Haay (87). Sepanjang 90 menit pertandingan berlangsung, Timnas Indonesia U-23 lebih banyak tertekan. Akibatnya, Evan Dimas dkk. tampak kesulitan untuk mengembangkan permainan lantaran pressing ketat yang diperagakan Thailand.

Beruntung, pertahanan solid yang dibangun Asnawi Mangkualam Bahar dkk. membuat Thailand sulit untuk menyamakan kedudukan. Tak hanya itu, penampilan ciamik Nadeo Arga Winata di bawah mistar gawang juga patut diapresiasi.

Selama di babak pertama, dia berhasil melakukan dua penyelamatan gemilang. Di babak kedua, Timnas Indonesia U-23 mulai berani melakukan

serangan.

Pada menit ke-54, Asnawi Mangkualam Bahar nyaris menggandakan kedudukan jika saja tendangannya tidak membentur mistar gawang.

Sementara Thailand yang terus berupaya meneror pertahanan Garuda Muda selalu gagal untuk menggetarkan gawang Nadeo.

Pada menit ke-87, Timnas Indonesia U-23 berhasil menggandakan kedudukan menjadi 2-0. Berawal dari proses serangan balik yang cepat, Saddil Ramdani berhasil mengirimkan umpan akurat kepada Osvaldo Haay yang langsung dikonversikan dengan baik oleh pemain bernomor punggung 20 tersebut.

Hingga pertandingan usai, skor 2-0 tak berubah untuk kemenangan Timnas Indonesia

U-23. Ini merupakan kemenangan yang sangat berharga buat Timnas Indonesia U-23 mengingat pasukan Indra Sjafri tergabung dengan grup maut.

Hasil ini untuk sementara membuat Indonesia duduk di posisi kedua, di bawah Vietnam yang

pada laga kemarin mengalahkan Brunei 6-0. Kedua tim sama-sama mengumpulkan tiga poin.

Kemenangan ini bisa dijadikan sebagai modal untuk membangun kepercayaan diri para pemain di laga berikutnya. Laga kedua, Timnas U-23 Indonesia bakal ditantang Singapura besok malam. (kmb33)

Lima Pejudo Bali Turun di SEA Games

Kadek Anny Pandini

Bali Post/ist

Denpasar (Bali Post) Tercatat lima pejudo Bali memperkuat Timnas Merah Putih pada SEA Games di Filipina, Desember nanti.

Mereka adalah Kadek Anny Pandini (57 kg), Gusti Ayu Guna Kakihara (70 kg), Dewa Ayu Mira Widari (+78 kg), Gede Ganding Soetama (-100 kg), serta Agastya Darma (+100 kg).

Waketum I Pengprov PJSI Bali Nengah Sudiartha, di Denpasar, Selasa (26/11) kemarin menerangkan, pihaknya bangga dari delapan pejudo (4 putra, 4 putri), yang diterjunkan pada hajatan multievent dua tahunan antarnegara se-Asia Tenggara ini, Bali mampu meloloskan lima judoka. ‘’Mereka menghuni Pelatnas hampir dua tahun, sedangkan yang

Sebab, pihaknya hanya butuh ruang untuk mengelola Bali secara terpadu, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam konteks bingkai NKRI dan Pancasila 1 Juni, serta mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945.

Selama ini Bali sudah menyumbang Rp 150 triliun lebih devisa dari pariwisata.

Mengingat 35-40 persen wisatawan mancanegara ke Indonesia masuk dari Bali. Kalau tidak dijaga, Pulau Dewata akan mengalami kemerosotan alam dan budaya juga pariwisata. Sedangkan kemerosotan pariwisata akan berpengaruh pada penurunan ekonomi.

Di sisi lain, pihaknya juga berupaya menyeimbangkan antara pariwisata, pertanian, dan industri.

Koster berharap Dokumen Usulan Draf RUU Provinsi Bali dan Naskah Akademik dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan tata tertib DPR-RI. Ia memahami jika wakil rakyat di Senayan menerima banyak aspirasi dari daerah. Apalagi, Komisi II memang membidangi pemerintahan daerah. Namun, usulan dari Bali yang sudah disiapkan selama satu tahun itu agar tetap dipertimbangkan menjadi prioritas pada 2020. ‘’Kami berharap agar Bali ini diprioritaskan di 2020,’’ tegasnya.

Menurut Koster, materi Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Bali

Valencia – Marc Marquez menjalani musim terbaiknya dan menciptakan banyak rekor di ajang MotoGP 2019. Ia khawatir orang-orang berharap hal serupa di musim depan.

Rider tim Repsol Honda tersebut sukses meraih gelar juara dunia kedelapannnya di musim ini. Selain itu, Marquez turut mengantarkan Honda meraih triple crown.

Secara keseluruhan, The Baby Alien berhasil finis pertama sebanyak 12 kali, serta naik podium 18 kali dari 19 race sepanjang MotoGP 2019. Marquez pun tercatat sebagai pembalap yang paling banyak mendaki podium dalam satu musim balapan.

Tidak hanya itu, pada akhir kompetisi ia berhasil

Peran Strategis

La Nyalla menegaskan, DPD-RI memiliki peran strategis dalam mendorong regulasi dan kebijakan terkait daerah yang salah satunya adalah afirmasi daerah Provinsi Bali. ‘’Ini juga sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi agar kita membangun daerah dari Sabang hingga Merauke.

Nanti kalau diperlukan surat rekomendasi dari saya, biar diproses oleh anggota DPD-RI dari Bali. Nanti saya tanda tangani,’’ tegas La Nyalla. (har)

Rabu, 27 November 2019 05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita 06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:00 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita 09:30 Wita 10:05 Wita 10:05 Wita 11:00 Wita 11:05 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Dewa Yadnya Pujawali (1) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Adi Parwa (1) Bali Channel Tourist TV Seputar Bali Terkini Inovator Solusi Alternatif Marion Sam Seputar Bali Terkini Lejel Homeshopping Seputar Bali Terkini Bali Channel Tourist TV

11:30 Wita Ocydia Home Shooping 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Dewa Yadnya Pujawali (2) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Bali TV Shop 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shooping 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Agrobisnis Pertanian Mangga di Bali Utara 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Dunia Kita 16:30 Wita Folk Song 17:00 Wita Ocydia Home Shooping 17:30 Wita Kartun Adi Parwa (2)

‘’Oleh karena Bali banyak meloloskan atlet ke PON, maka provinsi lain ingin berlatih jangka panjang di Pulau Seribu Pura ini,’’ terangnya.

Dikemukakan, Jatim dan Kaltim sudah berminat berlatih ke Pulau Dewata.

Apalagi, pejudo Bali merebut 3 emas, 3 perak dan 5 perunggu pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jakarta, pekan lalu.

Prestasi ini membuat pejudo pelajar Bali juara umum II, di bawah tuan rumah DKI. ‘’Kami bangga sebab prestasi ini mampu mengalahkan pola pembinaan pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). Atlet Popnas ini kami proyeksikan berlaga pada PON 2024 mendatang,’’ paparnya. (022)

Marquez Akui Musim Ini Sulit Terulang

Pancasila 1 Juni bersifat administratif. Jadi, tidak memberikan payung untuk membangun daerah sesuai potensi dan karakteristiknya. Jika RUU Provinsi Bali disetujui, disebut akan mendorong penyeimbangan ekonomi antardaerah di Pulau Dewata. Termasuk menyeimbangkan antara sektor pariwisata, pertanian, dan industri. Kemudian yang paling utama adalah menjaga keharmonisan alam, manusia dan kebudayaan Bali serta kearifan lokalnya. ‘’Kalau dari segi substansi saya kira ini tidak terlalu sulit. Pengalaman kita di DPR, kalau Komisi II bisa memprioritaskan, saya kira satu tahun bisa selesai,’’ pungkas mantan anggota DPR-RI tiga periode ini.

Selain DPR-RI, Koster juga meminta dukungan DPD-RI agar RUU Provinsi Bali bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020.

A s p i rasi terkait RUU Provinsi Bali disampaikan secara kompak oleh Gubernur bersama Pimpinan DPRD Bali, anggota DPR-RI Dapil Bali, anggota DPD-RI Dapil Bali, Bupati/Wali Kota seBali, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, serta sejumlah pimpinan lembaga di antaranya Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua PHDI Bali, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali, Ketua PW NU Bali, Ketua PW Muhammadiyah Bali, Ketua Walubi Bali, Ketua PGI Bali, serta sejumlah r e k t o r perguruan tinggi di Bali. Kekompakan Bali dalam memperjuangkan RUU Provinsi Bali ini pun sempat dipuji oleh Komisi II DPR-RI. (kmb32)

baru bergabung Gusti Ayu Guna Kakihara,’’ sebut Sudiartha.

Dijelaskannya, kelima pejudo Bali harus melalui seleksi yang cukup ketat.

Bahkan, prestasi mereka juga dipantau pada Piala Kartika. ‘’Kami harapkan para judoka Bali mampu mengukir prestasi gemilang.

Selama ini, baru Anny Pandini yang mampu mendulang emas pada SEA Games,’’ ucapnya. Menurutnya, pasca-SEA Games Filipina, pejudo Bali diharapkan langsung fokus pada PON Papua.

Ia menyebutkan, Bali telah meloloskan 19 pejudo ke PON Papua. Oleh karena tiap provinsi hanya diperbolehkan seorang pejudo di tiap kelas, maka jatah Bali yang lolos PON 16 atlet.

18:00 Wita 18:05 Wita 19:00 Wita 19:30 Wita 20:00 Wita 21:00 Wita 21:30 Wita 22:05 Wita 22:30 Wita 23:00 Wita 23:05 Wita 23:30 Wita

Puja Trisandya Seputar Bali Giliran Anda Orti Bali Dialog Nuansa Property Wirasa Deraan Lara Bocah di Br. Amerta Sari Sukasada Mahadewi Senam Kebugaran Indonesia Lila Cita Calonarang Pura Puseh Beng Carangsari (4) Folk Song Seputar Bali Terkini Ocydia Home Shooping Bali Channel

mengumpulkan 420 poin.

Marquez menjadi rider pertama yang mampu mengoleksi 400 poin atau lebih sepanjang sejarah MotoGP. Marquez pun menyebut balapan MotoGP 2019 adalah musim terbaiknya.

Meski demikian, ia khawatir jika semua orang berharap dirinya mampu mengulangi pencapaian tersebut, yang diakuinya tidak normal untuk ukuran seorang rider. ‘’Itu adalah musim terbaik dan juga musim yang paling saya nikmati. Ketika hasilnya datang maka anda patut merayakannya,’’ kata Marquez, Selasa (26/11) kemarin. ‘’Masalahnya sekarang orang-orang terbiasa dengan hasil semacam ini dan itu tidak normal. Normalnya

adalah memenangi enam atau tujuh balapan jika mau memenangi titel juara, serta berupaya untuk naik ke podium dan melakukan beberapa kesalahan,’’ ujar rider asal Spanyol tersebut.

Meski tampil dominan di MotoGP 2019, rider berusia 26 tahun itu tetap tidak akan mengesampingkan persaingan di tahun 2020.

Menurutnya, setiap pembalap tetap memiliki potensi meraih gelar juara dunia. ‘’Bisa saja musim depan rider yang berada di sebelah kiri atau kanan saya yang akan menaklukkan saya di banyak balapan, dan mereka menjadi pesaing kuat memperebutkan titel juara. Ini adalah balapan, sebuah kompetisi, dan MotoGP adalah hal terbaik untuk itu,’’ ungkap Marquez. (kmb33)

SELEBRASI - Pemain Timnas U-22 Indonesia Osvaldo Haay (kiri) melakukan selebrasi bersama Rachmat Irianto seusai mencetak gol ke gawang Timnas Thailand dalam pertandingan Grup B SEA Games 2019 di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Selasa (26/11) kemarin. Indonesia menang 2-0 atas Thailand.

Antisipasi Kesulitan Makanan

Tim Balap Sepeda Bawa Beras dari Indonesia

Jakarta (Bali Post – Tim nasional balap sepeda merespons buruknya sambutan tuan rumah SEA Games 2019 Filipina. Mereka membawa beras 25 kg untuk mengantisipasi makanan pembalap.

Balap sepeda akan mengirimkan 18 atlet untuk tampil pada 11 nomor di pesta olahraga se-Asia Tenggara mulai 30 November hingga 11 Desember mendatang. Mereka akan terbang ke Filipina secara bertahap.

Pelatih kepala Timnas balap sepeda Dadang Haries Poernomo mengatakan tim cross country sudah tiba di Filipina, Selasa (26/11) kemarin. Kemudian, tim downhill terbang selanjutnya, diikuti road race putri pada 30 November, road race putra (1 Desember), BMX putra, dan BMX free style pada 8 Desember. ‘’Saya datang ke sana lebih dulu untuk mengecek kondisi di sana,’’ kata Dadang, Selasa (26/11) kemarin.

Tak hanya mengecek kesiapan di sana, Dadang mengungkapkan, timnya juga telah bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan kesulitan makanan selama di Filipina. ‘’Kami akan bawa beras kurang lebih 25 kg. Ini untuk

akomodasi atlet-atlet H-2 jelang pertandingan. Karena, yang jelang itu biasanya kurang terakomodasi dengan baik,’’ ujarnya.

Dadang tak menampik sempat ada kekhawatiran makanan yang diasup tak halal. Apalagi, mayoritas atletnya muslim. ‘’Saya harapkan nanti ada bantuan dari NOC untuk bisa mengontrol makanan-makanan yang sudah disiapkan panitia di sana. Memang untuk amannya sebagian dipersiapkan dari sini seperti abon, telur, dan suplemen untuk atlet. Tetapi tidak mengurangi gizi yang diasup atlet ketika mereka akan bertanding,’’ ujarnya.

Di sisi lain, Dadang mengatakan juga menyiapkan tim pendukung penuh. ‘’Kali ini tim balap sepeda membawa tim yang cukup besar yakni ada dokter, recovery, streng and conditioning, dan sport analysis dan semua akan bertugas di sana. Ahli gizi melekat pada dokter,’’ Dadang menjelaskan. ‘’Jadi kami sangat sungguh-sungguh untuk prestasi yang akan diciptakan untuk atlet-atlet kami di SEA Games 2019,’’ ujarnya. (kmb33)

RABU UMANIS, 27 November 2019

Kadek Natasya Aurelia Saraswati

Miliki Karakter Vokal yang Kuat

BAKAT dalam dunia tarik suara telah dimiliki Kadek Natasya Aurelia Saraswati (11) sejak usia dini. Namun, untuk mengasah telentanya tersebut, sejak 1,5 tahun lalu Aurel -- panggilan akrabnya -bergabung dalam Sanggar Seni Cressendo Bali ‘’Griya Musika Sukawati’’. Di sana, putri pasangan I Wayan Driana, S.H. dan Ni Wayan Winastri ini belajar lebih jauh teknik olah vokal yang baik dan benar.

Apalagi, Aurel memiliki karakter suara yang kuat yang diasah oleh guru sekolahnya di SD Saraswati 5 Denpasar.

Bermodalkan power/volume suara yang bagus, berbagai prestasi pernah diraihnya. Seperti juara I lomba menyanyi SD Art&Kids 2018 se-Kota Denpasar, juara II lomba menyanyi SD Festival 2018 se-Kota Denpasar, juara II lomba menyanyi SD Safari Kuta 2018 se-Bali, juara II lomba menyanyi Lagu Pop Bali SD 2019 se-Kota Denpasar, juara II lomba menyanyi Lagu Bali SD 2019 se-Kota Denpasar, juara II Duta Lagu Anak Griya Prestasi 2019 se-Kota Denpasar, juara III Singing Competition SD 2018 se-Kota Denpasar, juara harapan I menyanyi SD PT Dua Kelinci 2019 se-Bali, juara harapan III lomba menyanyi SD Dinas Sosial Kota Denpasar 2018 se-Kota Denpasar, dan juara III lomba Marching Band se-Indonesia.

Berkat berbagai prestasi dengan karakter suaran-

KULINER Bali Post/win

ya yang khas, Aurel masuk dalam penyanyi Bali Kumara generasi 7 yang digagas I Komang Darmayuda, S.Sn., M.Si. Dari 20 penyanyi anakanak yang tergabung pada album Bali Kumara 7, Aurel menghadirkan sebuah single berjudul ‘’Senopati Angga Karna’’. Lagu ini menceritakan sosok sang Karna anak Dewi Kunti yang dibuang ke sungai dan dipungut oleh seorang kusir kereta. Karna memiliki kesaktian dan kemampuan memanah yang sangat hebat, namun karena Karna dianggap anak kusir, sehingga tidak bisa bersaing dengan bangsa ksatria. Untuk bisa menandingi kemahiran Arjuna dalam hal memanah, Duryodana kemudian mengangkat Karna menjadi raja,

KESEHATAN

Bali Post/ist

Keren! Hotel Vila Lumbung Raih Penghargaan Agoda Gold Circle 2019 PENGHARGAAN bergengsi dari Agoda kepada pelaku pariwisata di dunia termasuk Indonesia kembali diumumkan. Penghargaan tersebut adalah Agoda Gold Circle Awards 2019. Tepat pada Sabtu, 23 November 2019 lalu bertempat di St. Regis Bali, Agoda telah mengumumkan para pemenang Gold Circle Awards 2019.

Memasuki tahun ke-11, Agoda Gold Circle Awards diberikan sebagai penghargaan kepada sejumlah mitra akomodasi dengan kinerja terbaik di dunia termasuk Indonesia dan menunjukkan mutu pemesanan daring pada bidang pariwisata yang terbaik. Prestasi ini sekaligus menempatkan Indonesia di posisi kedua untuk jumlah hotel terbanyak (160) yang mendapat penghargaan, setelah Thailand dengan 266 hotel.

Meski diadakan rutin se-

tiap tahunnya, bukan hal yang mudah untuk mendapatkan penghargaan termasyhur ini. Hanya hotel-hotel yang berkomitmen tinggi menyediakan produknya secara premium dengan beberapa kriteria seperti masuk ke dalam satu persen properti teratas di Agoda, konsisten menerima ulasan positif dari pelanggan, harga dan ketersediaan kamarnya kompetitif, dan berkomitmen memberi pelayanan fantastis kepada pelanggan.

Hotel Vila Lumbung mendulang prestasi istimewa karena namanya tercatat berhasil masuk dalam jajaran pemenang penghargaan bergengsi ini, Gold Circle Awards 2019. Hotel bintang 4 yang memilik tagline ‘’Paradise in the Heart of Seminyak’’ ini merasa award ini begitu istimewa karena kali pertama berhasil meraih penghargaan bergengsi ini.

Menurut Eka Pertama

selaku Advisor Hotel Vila Lumbung, momen pencapaian yang luar biasa ini mesti dijadikan refleksi dan improvisasi agar terus meningkatkan kualitas dari setiap departemen. Koreksi apa yang belum maksimal guna bisa mempertahankan standar pelayanan kepada pelanggan. ‘’Saya rasa ini akan jadi akhir tahun yang extraordinary bagi Hotel Vila Lumbung. Penghargaan Agoda Gold Circle ini menjadi pembuktian akan kualitas dan standar pelayanan kami kepada para pelanggan. Saya berharap tim akan semakin terinspirasi dan termotivasi semangatnya menjaga mutu dari produk yang dimiliki Hotel Vila Lumbung,’’ ungkap Eka Pertama.

Wayan Suada, Operasional Manajer Hotel Vila Lumbung, menambahkan pihaknya akan terus mengusahakan inovasi dan mengikuti tren yang diminati pasar dalam hal pelayanan dan fasilitas

hotel. Personalisasi ke tamu adalah salah satu fokus di tahun berikutnya yang ingin Hotel Vila Lumbung deliver ke pelanggan. ‘’Tamu kami rata-rata adalah pelanggan tetap atau repeating guest.

Mereka pernah memiliki momen berharga di Bali khususnya di Hotel Vila Lumbung dan terus kembali setiap tahun karena kesan mendalam yang dirasakan. Tak hanya sendiri, mereka bahkan bisa membawa keluarga besar hingga menggelar pernikahan di Hotel Vila Lumbung,’’ ungkap Wayan Suada.

Wayan Suada dan segenap keluarga besar Hotel Vila Lumbung ingin bisa terus mempertahankan pelayanan yang sifatnya personal. Tamu kami harap bisa merasa seperti di rumah saat berada di sini dan merasa terhubung baik dengan staf, fasilitas, pelayanan dan nuansa Hotel Vila Lumbung yang sangat Balinese. (ad692)

SMP PGRI 2 Denpasar Duta Bali Dalam Lomba Adiwiyata Nasional

Sekolah Rindang, Nol Sampah Plastik dan Penuh Inovasi

SMP PGRI 2 Denpasar adalah sekolah lengkap. Disuruh mewakili lomba apa saja, sekolah ini bergerak jauh-jauh sebelumnya. Selasa (26/11) kemarin, SMP PGRI 2 Denpasar alias Grisda yang menjadi duta Bali dinilai tim Adiwiyata tingkat Nasional.

Selama sehari tim Nasional yang dipimpin Windarti dan Bajawan dari Kemen-KLH melakukan penilaian secara terbuka, namun tanpa proses penyambutan. Selanjutnya tim memberikan masukan untuk perbaikan menjadi sekolah Adiwiyata dan calon sekolah Adiwiyata Mandiri.

SMP PGRI 2 Denpasar, kata Kepala SMP PGRI 2 Denpasar Dr. Gede Wenten Aryasuda, M.Pd., adalah hasil imbas sekolah Adiwiyata dari SMAN 3 Denpasar dan SMPN 8 Den-

pasar. Kemudian menjadi sekolah Adiwiyata Provinsi Bali. Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Provinsi Bali sudah membina sekolah ini sejak 2016. Semua kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat dilakukan secara berkelanjutan.

Windarti menegaskan, Adiwiyata bukan lomba melainkan mengubah mindset dan perilaku serta karakter warga sekolah. Bukan hanya siswa, juga guru dan kaseknya serta komite. Makanya dia bangga anak-anak Grisda menjawab dengan baik pertanyaan dan memilki program berkelanjutan.

Yang perlu ditingkatkan, katanya, adanya gerakan aktivitas sekolah di medsos.

Gerakan ini penting bagi tim untuk melihat aktivitas warga sekolah secara berkelanjutan,

bukan instan.

SMP PGRI 2 Denpasar, kata Windarti, juga tampil bersih dan asri. Semua warga sekolah terlibat dalam kegiatan kebersihan. Drainase sangat baik, penghijauan cukup adem dan rindang. Bahkan pengelolaan sampah sangat bagus melakukan 3-R hingga nol sampah plastik. Memiliki green house, tanaman toga dan kantin menjual makanan ramah lingkungan.

Yang penting lagi, katanya, inovasi siswanya sangat bagus.

Ada siswa membuat sabun nabati dan parfum rasa jahe.

Juga ada teh kelor.

Kepala SMP PGRI 2 Denpasar Gede Wenten Aryasuda mengungkapkan, lomba ini berpengaruh positif terhadap semangat jajaran sekolah berbasis lingkungan. Dari sisi

lingkungan, sekolah unggulan di Kota Denpasar ini tanpa ada lomba pun sudah bergerak untuk menghijaukan sekolah.

Ini juga berkat arahan Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar Madiadnyana, yang selalu menekankan pentingnya sekolah nyaman, rindang dan hijau.

Semua ini mendukung PBM yang berkualitas. Aryasuda pun bertekad menjadikan SMP PGRI 2 Denpasar sebagai sekolah taman. Apalagi kini Grisda dikenal juga dengan sekolah ramah anak.

Siswa menjelang masuk sekolah sudah diarahkan pikirannya menuju sekolah yang rindang dan indah. Makanya setiap kelas dan setiap insan SMP PGRI 2 Denpasar ikut mengampanyekan pola hidup bersih dan sehat. Aryasuda mengakui sekolahnya menghadapi tantangan berat mengelola halaman sekolah yang sempit menjadi hijau dan rindang.

Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar Nengah Madiadnyana mengatakan SMP PGRI 2 Denpasar selain berpengalaman mengelola pendidikan bermutu sejak lama, juga sudah biasa mendapat pembinaan Adiwiyata sebagai sekolah imbas menjadi sekolah Adiwiyata tingkat Nasional. Bahkan sekolah ini meraih juara II Lomba PKTP se-Bali dan Lomba Sekolah Sehat (LSS), bebas nakoba dan rokok. (ad701)

SALAM 3R - Tim Adiwiyata Nasional Windarti diterima Kasek Aryasuda dan tim dengan salam 3-R di SMP PGRI 2 Denpasar.

TOP IN VASI

WONDERFUL BALI

sehingga Karna merasa berutang budi kepada Duryodana dan memutuskan untuk mengabdi seumur hidup kepada Duryodana. Lagu ini diciptakan Gus Saka.

I Komang Darmayuda mengatakan bahwa karakter suara Aurel begitu kuat, wilayah suaranya lebar/luas, dan memiliki power atau volume suaranya bagus. Namun, pengaturan napasnya perlu dilatih, terutama pada nada-nada tinggi. ‘’Anaknya memiliki kemauan yang sangat kuat untuk bisa menjadi penyanyi yang baik. Kekuatannya adalah ekspresinya saat bernyanyi, matanya sangat kuat dalam menjiwai kata-kata dan makna syair lagunya,’’ tandas Darmayuda, Selasa (26/11) kemarin. (win)

I Komang Gede, S.E., M.M.

BUDAYA

Jadi Dosen Impian Terbesar PENDIDIKAN MENJADI seorang dosen adalah impian terbesar bagi I Komang Gede, S.E., M.M. Perjuangan pria kelahiran Antiga, 9 Oktober 1993 ini sudah dimulai sejak memperoleh ijazah magister manajemen di Universitas Udayana pada 10 Maret 2018. Bahkan, sejak dinyatakan lulus dan menerima surat keterangan lulus pada 13 November 2017, ia sudah mulai mengajukan beberapa lamaran kerja dosen di beberapa universitas yang ada di Bali. Namun, setelah beberapa kali mengikuti seleksi tes, baik tertulis maupun wawancara, belum ada universitas menerimanya menjadi tenaga pendidik.

Kendati demikian, semangat Mang De -sapaan akrabnya -- untuk menggapai impian tersebut tidaklah pudar. Pada April 2018, Mang De yang pernah menjadi juara Putra Intelegensia Putra-putri Kampus Ajeg Bali 2015 ini kembali mengikuti tes seleksi dosen bersama 30 orang lebih pesaing pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata di Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar. Setelah melalui beberapa tes, mulai dari tes tulis hingga wawancara dengan ketiga Wakil Rektor Unhi Denpasar, akhirnya pada 13 Juli 2018 impiannya tersebut tercapai menjadi seorang dosen.

Kini ia menjadi dosen tetap Yayasan Pendidikan Widya Kerthi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi Unhi Denpasar pada Prodi Manajemen. Untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya, saat ini Mang De sedang menempuh pendidikan Prodi S-3 Ilmu Manajemen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. ‘’Mengubah kondisi keluarga adalah motivasi saya meraih cita-cita ini. Saya terlahir dari sosok orangtua yang sangat saya banggakan, sekalipun beliau hanya menjadi seorang petani, namun saya memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu anak petani kini menjadi calon doktor muda. Hal inilah yang melatarbelakangai perjuangan saya selama ini bahwa siapa pun di dunia ini memiliki hak yang sama untuk dapat menempuh pendidikan tinggi asalkan mau berusaha,’’ ujar alumnus S-1 Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Ngurah Rai Denpasar ini, Selasa (26/11) kemarin.

Anak ke-7 dari 9 bersaudara pasangan I Nyoman Selegai dan Ni Ketut Rinten ini mengatakan bahwa sejak kelas I SD telah

SENIMAN

mandiri untuk bisa membiayai sendiri biaya sekolahnya. Banyak proses yang dilakukan untuk memperoleh pendidikn tinggi. Seperti berusaha mencari informasi akses beasiswa untuk bersekolah lebih tinggi. Sehingga hingga menempuh pendidikan S3-nya saat ini semua biaya ditanggungnya sendiri tanpa membebani keluarga. ‘’Bagi saya pendidikan tinggi memang tidak membuat kita pasti sukses, namun dengan memiliki pendidikan tinggi kita sudah selangkah lebih maju untuk meraih sukses,’’ ujar mantan Ketua BEM Univesitas Ngurah Rai 2014 ini.

Menurutnya, pendidikan sangat penting untuk semua orang. Terlebih di era revolusi industri 4.0, semua masyarakat harus melek terhadap perkembangan zaman. Untuk itu, peran penting pendidikan sangat berpengaruh dalam kepribadian setiap orang, terutama pendidikan karakter. (win)