Edisi Kamis 28 Nopember 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

16 HALAMAN

NOMOR 103 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Tindak, Pencemar Tukad Badung

Tujuh Pasangan Terjaring

Segera Bangun Enam Jembatan

Kasus pencemaran air di Tukad Badung sudah terjadi berulang kali. Dewan pun mendesak agar pelakunya ditindak tegas.

Operasi Pekat Agung II 2019 dimulai pada Sabtu (23/11) lalu. Satgas berhasil menjaring tujuh pasangan bukan suami-istri di sejumlah penginapan di Tabanan.

Sejumlah jembatan yang rusak segera diperbaiki. Sediktinya enam jembatan di Karangasem akan diperbaiki. Anggarannya, selain APBD juga menggunakan dana PHR Kabupaten Badung.

TABANAN | HAL. 7

DENPASAR | HAL. 2

KARANGASEM | HAL. 11

RUU Provinsi Bali

Upaya Menjaga Alam, Budaya dan Krama Bali

RUU Provinsi Bali yang diusulkan Gubernur Wayan Koster murni untuk pemajuan Bali. Tidak ada kaitan dengan otonomi khusus. Tidak pula untuk menarik urusan kabupaten/kota ke provinsi. RUU yang diusulkan murni untuk pembangunan yang sesuai dengan karakter alam, manusia dan kebudayaan Bali.

G

Erick Thohir Mirip Susi MANTAN Wakil Kepala Rumah Aspirasi TKN JokowiAmin, Michael Umbas, menilai figur Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak ubahnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Umbas mengatakan jika Susi di masa jabatannya kerap menenggelamkan perahu penangkap ikan ilegal, Erick Thohir dinilai memiliki misi serius untuk ‘’menenggelamkan’’ koruptor di BUMN dengan berbagai langkah. ‘’Boleh dibilang Erick Thohir ini kayak Bu Susi. Kalau Bu Susi menenggelamkan kapal, sedangkan misinya Erick Thohir ‘menenggelamkan’ koruptor di BUMN,’’ kata Umbas, Rabu (27/11) kemarin.

Umbas memandang Menteri BUMN Erick Thohir sangat menunjukkan keseriusannya membenahi karut-marut di BUMN dengan menunjuk figur-figur antikorupsi menjabat pimpinan BUMN. Fakta yang bisa dilihat, menurutnya, Erick Thohir memasukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Utama Pertamina. Selain itu, ada nama mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN). ‘’Nanti sederet figur pendobrak lainnya tentu akan dipilih. Karena, sejumlah BUMN yang core-nya pelayanan publik, mendapat kekhususan memonopoli bisnis seperti PLN, maka otomatis harus bersih,’’ ujar Umbas.

Dia menilai Presiden Joko Widodo sengaja menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, karena Erick tidak mempunyai vested interest atau kepentingankepentingan yang tertanam kuat dan dapat menghambat perubahan. ‘’Tujuannya tentu untuk membenahi BUMN yang memiliki aset sekitar Rp 8.100 triliun. Langkah Erick Thohir membersihkan BUMN, pastinya akan berdampak pada akuntabilitas dan iklim bisnis BUMN yang semakin baik dan transparan,’’ nilai Umbas. (ant)

ubernur Bali Wayan Koster telah mengajukan draf RUU Provinsi Bali ke Komisi II DPR-RI dan DPDRI. Pengajuan draf RUU yang petama kali ini, Koster pun ‘’dikawal’’ komponen masyarakat Bali (BP, 27/11).

Rektor Unhi Denpasar Prof.

Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S. menilai terobosan yang dilakukan ini untuk melindungi alam, manusia dan kebudayaan Bali dengan payung legal formal. Apalagi, secara substansi RUU Provinsi Bali tersebut bisa memberi ruang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah Bali untuk mengelola Bali sesuai dengan karakter asli alam, manusia dan kebudyaan Bali. Substansi ini diatur berupa arah, pola, haluan dan pendekatan pembangunan Bali yang sesuai dengan karakter alam, manusia dan kebudayaan Bali. ‘’RUU yang

diusulkan tidak meminta otsus untuk Bali seperti diupayakan pada periode-periode sebelumnya. Tidak juga ada menarik urusan kabupaten/kota ke provinsi,’’ ujar Prof. Damriyasa yang juga Tim Ahli Gubernur Bali ini.

Dikatakannya, dari segi tata kelola urusan pemerintahan tetap berpegang pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RUU ini juga menegaskan bahwa dalam wilayah Provinsi Bali terdapat desa adat dan subak yang diatur dengan Perda Provinsi Bali. Pihaknya menilai bahwa haluan pembangunan dan program prioritas Provinsi Bali dalam RUU Provinsi Bali adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali, menjaga alam Bali dan melestarikan budaya Bali berbasis potensi dan kearifan lokal Bali.

Akademisi I Gusti Ngu-

rah Supartha Djelantik juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, usulan RUU Provinsi Bali merupakan bentuk negosiasi para elite di daerah dengan pemerintah pusat untuk menyatakan Bali itu punya kekhasan. ‘’Ini yang perlu kita lihat, kekuatan Bali dalam RUU agar bisa menonjolkan kekhasannya,’’ jelasnya.

Kekhasan Bali bisa berupa sistem pemerintahan desa, budaya, seni, adat istiadat, ataupun kearifan lokal lainnya. Termasuk di dalamnya kekhasan di bidang lingkungan.

Sebagai contoh, penyu yang di Bali masih terikat dengan upacara keagamaan. Jangan sampai umat Hindu di Bali dianggap membantai penyu karena hal itu.

Hal. 15 Kepentingan Rakyat

’’RUU yang diusulkan tidak meminta otsus untuk Bali seperti diupayakan pada periode-periode sebelumnya. Tidak juga ada menarik urusan kabupaten/ kota ke provinsi.’’

Prof. Damriyasa

’’Kita tidak ingin orang Bali itu dijebak dalam satu dikotomi atau dipojokkan, misalkan karena tajen yang dianggap melegalkan judi dan sebagainya.

Bagaimana kita mengemas, di sinilah kehebatan pemimpin akan teruji.’’

Supartha Djelantik

SEA Games 2019

Jokowi Targetkan Masuk Dua Besar

Bogor (Bali Post) – Presiden Joko Widodo melepas Kontingen Indonesia untuk perhelatan SEA Games XXX Tahun 2019 yang akan diselenggarakan di Filipina dengan menargetkan masuk juara di dua besar. ‘’Saya minta di SEA Games ke-30 di Filipina tahun ini kita harus masuk ke dua besar,’’ kata Presiden dalam sambutannya di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (27/11) kemarin.

Presiden berharap para atlet Tanah Air dapat meningkatkan prestasi dari perhelatan-perhelatan olahraga tingkat internasional yang pernah diikuti.

Presiden menilai para atlet SEA Games memperlihatkan tekad dan semangat untuk bertanding. ‘’Meskipun saya tahu bukan hal yang mudah, hal yang gampang, tapi saya tahu perjuangan saudarasaudara yang didukung oleh 260 juta rakyat kita akan memberikan sebuah semangat tersendiri bagi perjuangan saudara-saudara meraih medali yang sebanyak-banyaknya di SEA Games ke-30 di Filipina,’’ ujar Jokowi membakar semangat para atlet.

Presiden pun telah menyerahkan Sang Saka Merah Putih kepada Kepala Kontingen Indonesia di SEA Games XXX Harry Warganegara. Dalam acara itu Presiden didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pertandingan olahraga negara-negara se-Asia Tenggara itu akan dibuka pada 30 November 2019 dan berlangsung hingga 11 Desember 2019. (ant)

Harian Bisnis Bali KPR Bersubsidi oleh LPD LPD sebagai lembaga keuangan di desa menjadi salah satu tumpuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Program apa yang sangat diharapkan? www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Wisman Siap Jaga Keamanan

TERIMA GELANG - Presiden Joko Widodo menerima gelang dari seorang atlet disaksikan Menpora Zainudin Amali dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari.

Presiden secara resmi melepas 841 atlet Indonesia untuk berlaga pada ajang olahraga terbesar Asia Tenggara, SEA Games 2019 di Manila, Filipina.

Kasus kejahatan di Pecatu mengundang keprihatinan wisatawan mancanegara (wisman). Mereka siap mendukung keamanan wilayah setempat. www.denpostnews.com

PT Karya Bahari Abadi Buka Flagship Showroom di Bali SEJALAN dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, PT Karya Bahari Abadi sebagai distributor resmi Indonesia untuk produk maritim Yamaha secara resmi membuka kantor keduanya di Bali, Rabu (27/11) kemarin. Kantor beralamat di Jalan By-pass Ngurah Rai No. 499 Pedungan, Denpasar Selatan, Denpasar. Kantor ini sekaligus sebagai Flagship Showroom, Service Centre dan juga Training Centre.

Grand openning kantor kedua PT Karya Bahari Abadi ini langsung dihadiri Katsuya Iida, Senior General Manager of Marketing Section Yamaha

Motor Co. Ltd., Tatsuya Nozaki, Senior General Manager of Planning Section Yamaha Motor Co. Ltd., Masatoshi Tateishi, Managing Director Yamaha Motor Distribution Singapore Pte. Ltd. Menurut Presiden Direktur PT Karya Bahari Abadi, Gatot S. Admodirdjo, dibukanya kantor baru ini untuk memberikan kemudahan akses terhadap layanan dan ketersediaan berbagai produk serta fasilitas servis terbaik untuk konsumen di area Bali dan sekitarnya. ‘’Tidak hanya mengedepankan kualitas komoditas dengan flagship showroom dan service centre, juga sebagai bukti nyata

komitmen kami untuk terus memajukan industri maritim di Indonesia, kami membuat training centre dengan standar pelatihan terbaik, didukung oleh tenaga ahli serta kelengkapan fasilitas belajar mengajar untuk melahirkan SDM berkualitas agar mampu bersaing di kemudian hari dan memajukan industri kita bersama,’’ ujarnya saat peresmian.

Gatot menambahkan, diresmikannya kantor sekaligus flagship showroom Bali di lokasi yang sangat strategis ini merupakan bukti komitmen PT Karya Bahari Abadi dalam meningkatkan layanan dan akses terbaik kepada

konsumen. PT Karya Bahari Abadi sudah mempunyai jaringan 16 dealer dan 28 retailer di berbagai daerah, dan juga jaringan bengkel terafiliasi lebih dari 200 bengkel didukung oleh lebih dari 400 teknisi tersertifikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. ‘’Kami akan terus mengembangkan jaringan untuk lebih menjangkau konsumen kami dan membuka pasar baru. Karena sektor maritim baik pariwisata, perhubungan dan industri laut terus meningkat,’’ kata Gatot.

Hal. 15 Layanan Penjualan

KARYA BAHARI ABADI - Peresmian kantor PT Karya Bahari Abadi, Bali. Tampak Katsuya Iida dan Gatot S. Admodirdjo.

Kamis Paing, 28 November 2019

Pustakawan Minim, Perpustakaan Harus Kreatif dan Inovatif

FIGUR Kebangkitan Generasi Milenial WISATAWAN paling banyak datang ke Bali, yaitu 40 persen dari total kunjungan wisatawan ke Indonesia. Hal ini bisa menjadi peluang bagi generasi muda Bali untuk membangun usahanya. Ditambah dengan bonus demografi tahun 2030 menjadi moment bagi kebangkitan generasi milenial. Kebangkitan generasi milenial juga harus dipersiapkan menjadi entrepreneur. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra, S.E., M.M. mengatakan, dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke Bali berpeluang semakin besar lagi untuk anak-anak muda menjadi entrepreneur. “Itu harus digarap oleh kalangan generasi muda. Belum lagi bonus demografi, anak-anak kalangan milenial kan paling banyak jumlahnya,” ujarnya belum lama ini. Dikatakan, wirausaha muda harus mengarah dan menyasar pada keinginan-keinginan trend kelompok wisatawan dan golongan milenial. “Provinsi yang lain juga akan mencontoh apa yang dilakukan generasi muda Bali, akan diikuti oleh provinsi-provinsi yang lain,” tegasnya.

Ia menegaskan, lima tahun ke depan Presiden menginginkan untuk fokus menciptakan lapangan kerja, menumbuhkembangkan UMKM, dan daya saing produk UKM naik kelas. Tidak saja dalam negeri, tapi juga bisa ekspor. “Untuk melakukan hal itu, pemerintah tidak bisa sendiri. Harus bersinergi, berkolaborasi dengan stakeholder, BUMN, dan perguruan tinggi,” ujarnya. Menurutnya, Pegadaian sebagai perusahaan BUMN telah memelopori tumbuhnya start up untuk kalangan anak muda. Melalui ajang kompetisi, ia yakin dapat menumbuhkembangkan kalangan generasi milenial ini untuk berinovasi, berkreativitas sekaligus bisnisnya akan tumbuh dengan bimbingan-bimbingan dari para pakar yang difasilitasi oleh Pegadaian. “Melalui kompetisi-kompetisi itu, tentunya diharapkan mampu menyiapkan generasi muda, anak-anak milenial untuk bisa menghadapi tantangan dan peluang di masa depan,” ujarnya. (may)

Dewan Minta Pencemar Tukad Badung Ditindak Tegas

Denpasar (Bali Post)– Kasus pencemaran air di Tukad Badung hingga membuat warna air menjadi merah, mendapat tanggapan serius dari jajaran DPRD Kota Denpasar. Terlebih kasus pencemaran air sungai tersebut sudah terjadi berulang kali. Oleh karena itu, pelaku yang mengakibatkan air sungai tercemar harus diberikan sanksi yang tegas. Tidak lagi perlu ada pembinaan serta denda yang ringan, karena dampaknya mereka akan mengulangi perbuatannya. Anggota DPRD Kota Denpasar A.A. Ngurah Gede Widiada, Putu Gede Oka Mahendra, A.A. Gede Putra Ariewangsa, dan A.A. Ketut Sujana menegaskan hal itu Rabu (27/11) kemarin.

Menurut Widiada, instansi terkait harus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

Dikatakan, selama ini Satpol PP dan petugas DLHK telah lama melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pencelupan. “Untuk itu, kini saatnya melakukan tindakan tegas dengan menjatuhkan hukuman yang berat,” tegasnya.

Hal senada dilontarkan kader Golkar Putu Oka Mahendra. Pihaknya mendukung penindakan tegas terhadap pelaku pencemaran. Pasalnya, kasus pencemaran ini berdampak cukup keras terhadap lingkungan. “Saya setuju kalau mereka diberikan sanksi yang tegas,” ujarnya.

Di sisi lain, A.A. Ketut Sujana meminta aparat terbawah seperti kepala lingkungan/kepala dusun dan klian banjar proaktif untuk melakukan pengawasan. Selain itu, pelaku UKM sablon ini harus didata untuk bisa memberikan pembinaan dalam menjaga lingkungan. Mantan Perbekel Pemogan ini mengatakan, pihaknya sudah sempat membuat perkumpulan pelaku usaha pencelupan. Dengan perkumpulan ini, pihaknya akan cepat bisa mengetahui siapa yang melanggar atau membuang limbah secara sembarangan dan mencemari lingkungan. “Peran aparat di bawah sangat menentukan dalam upaya untuk mengurangi kasus pencemaran sungai,” katanya mengingatkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, air Tukad Badung mendadak berwarna merah. Kondisi ini diduga akibat pencemaran limbah sablon. Bahkan Satpol PP dan DLHK langsung melakukan sidak terhadap usaha sablon di kawasan Jalan Pulau Misol, serta pelaku pencemaran sudah diketahui. (kmb12)

DALAM dunia pendidikan, perpustakaan menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kecerdasan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, baik dari segi ketersediaan buku, penerapan teknologi, serta SDM pustakawan yang andal sangatlah penting diperhatikan. Namun, persoalan kualitas tenaga kerja, khusus terkait tenaga pustakawan masih menjadi persoalan. Tenaga pustakawan yang berlatar ilmu perpustakaan masih sangat minim. Bahkan, perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah di Bali tidak memiliki tenaga kepustakawanan, sehingga guru yang tidak memiliki keahlian di bidang perpustakaan ‘’dipaksa’’ untuk menjadi tenaga perpustakaan.

Hal ini terungkap saat Diskusi Perpustakaan dan Kepustakawanan, Rabu (27/11) kemarin. Diskusi dihadiri Kepala Dinas (Kadis) Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali Luh Putu Haryani, S.E., M.M., Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Kota Denpasar Drs. I Putu Budiasa, M.Si., Kasi Layanan dan Pelestarian Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Tjokorda Istri Mas Karikawati, S.E., M.Si. dan sejumlah perwakilan tenaga perpustakaan sekolah tingkat SMP dan SMA di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali Luh Putu Haryani mengatakan minimnya tenaga pustakawan di Bali dikarenakan kurang minatnya generasi muda untuk bekerja sebagai pustakawan.

Salah satu faktornya, menjadi pustakawan masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Padahal, menjadi pustakawan sangat mulia, yaitu membantu meningkatkan minat baca anak-anak untuk mencerdaskan kehidupan generasi muda bangsa.

Di era globalisasi seperti saat ini, menumbuhkembangkan minat baca anak-anak tidaklah mudah. Harus dilakukan upaya yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak milenial saat ini. Seperti halnya menyediakan buku sesuai selera anak-anak, dan melengkapi perpustakaan dengan berbagai fasilitas yang menarik, sepeti

Bali Post/edi

PERPUSTAKAAN - Diskusi Perpustakaan dan Kepustakawanan, Rabu (27/11) kemarin di Denpasar. wifi. Sebab, selain sebagai tempat membaca, perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi anak-anak. ‘’Di sinilah dibutuhkan tenagatenaga perpustakaan yang benar-benar paham bagaimana mengelola dan mengembangkan perpustakaan, sehingga sesuai dengan kebutuhan,’’ tandas Luh Putu Haryani, Rabu kemarin.

Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Kota Denpasar I Putu Budiasa mengatakan tenaga pustakawan di sekolah masih belum maksimal. Bahkan, ada sekolah yang tidak me-

miliki tenaga pustakawan. Selain tenaga pustakawan, ruang perpustakaan dan lahan parkir masih terbatas dan sempit.

Kendati demikian, pihaknya mengaku minat masyarakat yang datang ke perpustakaan Kota Denpasar masih tinggi.

Ke depan, perpustakaan berbasis digital juga harus dikembangkan dengan varian-varian inovatif dan kreatif. Sehingga buku-buku yang ada di perpustakaan bisa dibaca lewat HP oleh masyarakat (e-book).

Sementara itu, guna meningkatkan minat baca masyarakat, perpustakaan di Kabupat-

en Badung telah menerapkan sejumlah inovasi yang kreatif dan menarik. Kasi Layanan dan Pelestarian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Tjokorda Istri Mas Karikawati mengatakan, Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung terletak di dalam gedung Puspem Badung yang berjumlah tiga gedung.

Salah satu gedungnya dinamakan gedung baca ‘’Sastra Mangutama’’ yang pelayanannya berbasis sirkulasi yang terintegrasi. Gedung ini rutin dikunjungi anak-anak sekolah se-Kabupatan Badung. (win)

Perampok Wanita Jepang Diringkus di Jakarta

Denpasar (Bali Post) Wanita asal Jepang Hasegawa Mika (38) ditemukan tergeletak di semak-semak di Jalan Pura Merta Sari IV, Pemogan, Denpasar Selatan (Densel), tepatnya di belakang Apartemen Liem House, Senin (25/11) lalu. Setelah melakukan penyelidikan, Tim Gabungan Resmob Polda Bali dan Polresta Denpasar bekerja sama dengan Resmob Mabes Polri menangkap pelakunya di Bandara International Soekarno-Hatta, Jakarta, Rabu (27/11) kemarin.

Pelakunya, Fahruddin (38) asal Ngawi, Jawa Timur dan hendak kabur ke Medan, Sumatera Utara. “Pelaku rencananya kabur ke Medan. Terungkapnya kasus ini berkat kerja sama kami dengan Tim Mabes Polri. Korban kehilangan kartu kredit, kartu ATM dan uang.

Pelaku dan korban saling kenal,” kata Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Andi Fairan.

Awalnya Hasegawa Mika (38) ditemukan tergeletak di semak-semak di Jalan Pura Merta Sari IV, Pemogan, Denpasar Selatan (Densel), Senin Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

(25/11) lalu. Korban yang menginap di lantai dua Apartemen Liem House kamar nomor 8 ini dirampok. Karena takut, korban lalu melompat dan jatuh di TKP. Dari keterangan saksi I Gede Yoga Saputra yang merupakan penjaga Apartemen Sun Residence, pada Senin pukul 08.00 Wita dia memarkir sepeda motornya di basement. Saat itu ia mendengar ada teriakan help dari sebelah tembok sisi selatan tapi suaranya agak kecil. Karena penasaran, ia mendekati sumber suara tersebut. Ia kaget melihat korban tergeletak di semak-semak di lahan kosong. Melihat kejadian tersebut, ia memberi tahu karyawan Apartemen Liem House.

Setelah menerima laporan

kasus ini, polisi mencocokkan keterangan korban serta saksisaksi di TKP. Pada Senin pukul 12.30 Wita diperoleh informasi pelaku dikenal oleh korban. Kemudian Tim Gabungan Polda Bali dan Polresta dipimpin Kanit Resmob Ditreskrimum Kompol Adi Guna dan Kanig I Satreskrim Iptu Yudistira bersama dengan Tim IT Ditreskrimum Polda Bali melakukan pengejaran ke Terminal Mengwi. Selanjutnya tim menyebar dan melanjutkan pengejaran.

Sebagian melakukan sweeping di wilayah Selemadeg Timur dan tim lain langsung menuju ke Pelabuhan Gilimanuk untuk melakukan pencegatan. “Anggota kami juga berkoordinasi dengan Tim Resmob Bareskrim Polri untuk mem-back up pen-

Bali Post/ist

DITANGKAP - Tim Resmob Bareskrim Polri menangkap Fahruddin di Bandara International Soekarno-Hatta. angkapan tersangka di Bandara Soetta,” ungkapnya.

Pada Rabu pukul 03.30 WIB, pelaku berhasil diamankan Tim Resmob Bareskrim Polri di Bandara International Soekarno Hatta. “Modusnya pelaku mengikuti korban yang baru pulang dari mengantar anaknya ke sekolah. Sesampai di depan

kamar korban, pelaku langsung mendekati dan memukul serta mencekik korban.

Saat itu korban berusaha melawan dan melepaskan diri dengan cara melompat dari jendela kamarnya.

Pelaku nengambil uang dan barang-barang korban, lalu kabur,” kata Kombes Andi. (kmb36)

Disbud Inventarisasi 249 Cagar Budaya Denpasar (Bali Post) Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Denpasar makin intensif menginventarisasi dan merestorasi cagar budaya di wilayahnya. Hal ini secara serius dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan serta pemajuan terhadap kebudayaan, utamanya di Kota Denpasar. Hingga akhir 2019 ini, Disbud Kota Denpasar sukses menginventarisasi 249 dan merestorasi enam cagar budaya yang ada di Kota Denpasar.

Secara terperinci, jumlah cagar budaya yang telah terinventarisasi, yakni mulai 2017 terdapat 34 cagar budaya yang terdiri atas tiga situs, satu

struktur, satu bangunan dan 29 benda. Pada 2018 terdapat 159 cagar budaya dengan rincian delapan situs, empat struktur, 14 bangunan dan 133 benda.

Sedangkan sepanjang 2019 ini terdapat sedikitnya 56 cagar budaya yang terdiri atas tiga situs, 15 struktur, satu bangunan dan 37 benda dengan jumlah keseluruhan selama tiga tahun terakhir yakni 249 cagar budaya. Selain itu, Disbud bersama Tim Cagar Budaya juga turut melaksanakan restorasi dalam perbaikan enam cagar budaya di Kota Denpasar.

Dikonfirmasi Rabu (27/11) kemarin, Kepala Disbud Kota Denpasar IGN Bagus Mataram

mengatakan, Pemkot Denpasar secara berkelanjutan terus melaksanakan pelestarian terhadap cagar budaya di Kota Denpasar. Hal ini lantaran keberadaan cagar budaya sangat penting sebagai petunjuk dan referensi tentang peradaban masa lalu yang tentunya sangat bermanfaat di masa depan.

“Berbagai program untuk melindungi cagar budaya di Kota Denpasar terus kami maksimalkan, mulai dari inventarisasi, restorasi serta pelestarian berkelanjutan sehingga cagar budaya di Kota Denpasar tetap lestari dan menjadi wahana edukasi mengenai peradaban manusia,” terangnya.

Kabid Cagar Budaya Disbud Kota Denpasar I Ketut Gde Suaryadala didampingi staf Bidang Cagar Budaya Dewa Yudi Wasudewa menjelaskan, inventarisasi cagar budaya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Pemkot Denpasar guna meregistrasi cagar budaya di Kota Denpasar. Dari inventarisasi ini tentunya dapat menjadi acuan dalam usulan untuk diregistrasi pada portal registrasi nasional.

Menurut Suaryadala, yang tergolong sebagai cagar budaya yakni situs, struktur, bangunan dan benda yang memiliki usia lebih dari 50 tahun. Sehingga di dalam-

nya terkandung sebuah nilai sejarah yang melekat, utamanya pola arsitektur yang mencirikan peradaban pada saat pembuatannya serta memenuhi ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perda Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. “Dalam tiga tahun terakhir ini, Disbud bersama Tim Cagar Budaya secara berkelanjutan melaksanakan inventarisasi dan restorasi serta seluruhnya sudah terdaftar dan di-input pada Registrasi Cagar Budaya Nasional,” ujarnya. (kmb12)

MEMENUHI ketersediaan tenaga ahli manajemen konstruksi, khususnya di Bali, Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI) sebagai salah satu asosiasi profesi tenaga ahli di bidang manajemen konstruksi secara resmi membuka cabang di Bali. Pembukaan cabang ini didahului dengan penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) HAMKI Cabang Bali pada tanggal 23 November 2019, di Inna Bali Heritage Hotel.

Musda HAMKI Cabang Bali dibuka oleh Sekjen HAMKI Pusat Ir. Zulkiati Z. Riadi. Sekjen HAMKI dalam sambutannya menyampaikan, penyelenggaraan Musda dilaksanakan sesuai ketentuan AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) HAMKI. Sebagai asosiasi profesi, HAMKI Pusat wajib memiliki cabang di setiap provinsi. Pada kesempatan inilah HAMKI berinisiatif membuka cabang di Bali.

Kepengurusan HAMKI Cabang Bali memiliki masa bakti selama lima tahun.

Kegiatan Musda dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 20 orang anggota. Sedangkan

anggota yang hadir sudah melebihi ketentuan yang disyaratkan, yaitu pada saat Musda dihadiri oleh 30 orang anggota.

HAMKI Pusat memberikan mandat kepada Ir. I Ketut Budiarsa, M.T., M.M.IAI untuk

membentuk formatur dan proses pemilihan HAMKI Cabang Bali. Dari data yang masuk, terdapat dua nama calon yang mengajukan sebagai calon Ketua HAMKI Cabang Bali yang telah memenuhi syarat anggota, yakni

Ir. I Made Mulyana, M.M. dan I Ketut Sutawa, S.T. Kedua calon tersebut dipilih satu oleh anggota yang hadir dengan suara terbanyak untuk menjadi Ketua HAMKI Cabang Bali. Pemilihan dilakukan secara voting oleh

anggota. Sebelum dilakukan pemilihan, masing-masing calon wajib menyampaikan visi misi di depan peserta Musda.

Hasil pemilihan secara voting, Ir. I Made Mulyana, M.M. mendapatkan suara terbanyak dengan 18 suara, sekaligus terpilih menjadi Ketua HAMKI Cabang Bali.

Sedangkan I Ketut Sutawa, S.T. memperoleh 10 suara dan dua suara dinyatakan tidak sah.

Sebagai Ketua HAMKI Cabang Bali terpilih, Ir. I Made Mulyana, M.M. menyusun susunan pengurus HAMKI Cabang Bali masa bakti 20192024. Rinciannya, Ketua Ir. I Made Mulyana, M.M., Sekretaris I Ketut Sutawa, S.T., dan Bendahara I Putu Suta Suyasa, S.T. Selanjutnya, pengurus HAMKI Cabang Bali secara resmi dikukuhkan dengan Surat Pengukuhan dari HAMKI Pusat yang diterima oleh Ir. I Made Mulyana, M.M. selaku Ketua HAMKI Cabang Bali.

Saat ini Kantor dan Pengurus HAMKI Cabang Bali periode 2019-2024 resmi ada di Provinsi Bali. (kmb)

HAMKI Buka Cabang di Bali

Bali Post/ist

LIMBAH - Penertiban pembuang limbah di Jalan Pulau Misol yang mengakibatkan tercemarnya Sungai Badung, Selasa (26/11)lalu.

Topik : ruu provinsi bali

HAMKI - Pembukaan HAMKI Cabang Bali yang didahului dengan penyelenggaraan Musda HAMKI Cabang Bali.

Kamis Paing, 28 November 2019

Bupati Badung Hadiri Peresmian Gedung Kapolda Tegaskan Teroris Prakasa Rucira Garjita Polda Bali Musuh Rakyat BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menghadiri peresmian gedung Museum Penanggulangan Teroris dan Pusat Olahraga ‘’Prakasa Rucira Garjita’’ Polda Bali di Jalan W.R. Supratman, Denpasar, Rabu (27/11) kemarin.

Peresmian yang dilakukan oleh Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. Peresmian turut dihadiri mantan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Bupati Gianyar Made Mahayastra, para petinggi Polri dan Bali, anggota FBI, kepolisian dari negara tetangga seperti Filipina, Singapura, dan Australia.

Gedung yang amat megah dengan perpaduan arsitektur modern dan tradisional Bali itu menambah keagungan bangunan tersebut. Nama Prakasa Rucira Garjita bermakna tanggap, tangguh, dan trangginas sehingga menjadi terkenal cemerlang dan membanggakan untuk nusa dan bangsa.

Gedung museum ini memiliki tiga fungsi yaitu bersejarah, edukasi dan wisata yang akan dieksplorasi melalui museum penanggulangan terorisme dan dalam bingkai penegakan hukum.

Selain itu, dalam gedung

sport center Prakasa Rucira Garjita dan Museum Penanggulangan Terorisme juga meliputi Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin), International Defensive Pistol Association (IPDA), Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) dan Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi).

Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar, serta masyarakat Bali yang memberikan dukungan sehingga pembangunan gedung museum dan sport center tersebut bisa terwujud. Gedung ini dibangun dengan tujuan yang amat mulia untuk menyikapi dan mengetahui bagaimana sebelum operasi penumpasan teroris serta pra penanganan teroris dengan sepak terjangnya sampai dapat ditumpas. ‘’Kami berharap masyarakat bisa hadir dan melihat langsung history tragedi kemanusian di sini. Dengan keberadaan gedung ini masyarakat luas terutama Bali dapat mengetahui alur dan tragedi bencana bom Bali yang pernah terjadi di Kuta dan Jimbaran. Kami

PERESMIAN - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri peresmian gedung Museum Penanggulangan Teroris dan Pusat Olahraga ‘’Prakasa Rucira Garjita’’ Polda Bali di Jalan W.R. Supratman, Denpasar, Rabu (27/11) kemarin. dan kita semua tentu tidak pernah nenginginkan tragedi itu terjadi di manapun di muka bumi ini, apalagi terjadi lagi di Bali,’’ jelas Golose.

Sementara itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di sela-sela kunjungan di ruangan sport centre mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat mendukung dan mengapresiasi Polda Bali atas prakarsa dalam pemberantasan teroris dan pembangunan museum ini.

Diharapkan hal ini menjadi momentum bagi semua kom-

Aset Daerah Kembali Didata Mangupura (Bali Post) – Gerakan penyelamatan aset negara mulai ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Badung. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, Pemkab Badung melakukan pendataan kembali aset daerah yang berada di luar wilayah Badung, seperti di Kota Denpasar.

Dari hasil pendataan, tercatat ada 12 bidang tanah atau bangunan aset Pemkab Badung yang berada di wilayah Kota Denpasar. Dari belasan bidang tanah dan bangunan tersebut, lima di antaranya belum bersertifikat yakni eks. kantor Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, eks.

BKKS Badung, eks. Dinas Kebudayaan Badung, eks.

Dinas Tenaga Kerja Badung dan eks. Dinas Bina Marga.

Lahan milik Pemkab Badung tersebut dimanfaatkan oleh Pemkot Denpasar.

Kerja sama pinjam pakai antara Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 030/1395/Persetda dan 028/629.a/PAD/2016.

Jangka waktu perjanjian

selama lima tahun yaitu mulai 25 April 2016 sampai dengan 25 April 2021.

Kepala BPKAD Badung I Ketut Gede Suyasa yang dikonfirmasi Rabu (27/11) kem a rin, tak menampik perihal tersebut. Terkait tanah yang belum bersertifikat, ia menyebutkan, telah diusulkan tahun 2019 secara mandiri di BPN Denpasar. ‘’Saat ini sedang dalam proses dan sejumlah aset yang saat ini masih dalam status pinjam pakai dengan Pemkot Denpasar belum bersertifikat,’’ ungkapnya.

Mengenai perjanjian pinjam pakai, Suyasa menjelaskan, perjanjian pinjam pakai berlangsung selama 5 tahun dan berakhir 25 April tahun 2021. Dijelaskan, belasan lahan milik Badung yang ada di wilayah Kota Denpasar adalah Bekas Kantor Dinas Kebudayaan Jalan Kahuripan No. 2, Denpasar dengan luas tanah 1.402 m 2 , bekas Kantor Badan Kesbanglinmaspol di Jalan Majapahit No. 6 Denpasar dengan luas tanah 1.455 m2, bekas Kantor Inspektorat di Jalan Mataram No. 2 Denpasar seluas 945 m2 dengan SHP Nomor 27, bekas Kan-

tor Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Jalan Mataram No. 2 Denpasar seluas 1.500 m2 dan SHP Nomor 16, bekas kantor KBKS di Jalan Mulawarman No. 9 Denpasar dengan luas tanah 230 m2 dan SHP Nomor 38, dan bekas Kantor Dinas Cipta Karya Jalan Mulawarman No. 1 Denpasar dengan luas tanah 450 m2.

Selanjutnya, bekas kantor Bappeda di Jalan Mulawarman No. 3 Denpasar dengan luas tanah 2.467 m2, bekas kantor Disdikpora di Jalan Ahmad Yani No. 112 Denpasar dengan luas tanah 1,626 m 2 dan SHP Nomor 88, bekas kantor Dinas Kesehatan di Jalan Kamboja No. 2 Denpasar dengan luas tanah 879 m2 dan SHP Nomor 40, bekas Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan di Jalan Baliton No. 1 Denpasar dengan luas tanah 992 m2 dan SHP Nomor 35, bekas kantor Dinas Tenaga Kerja di Jalan Gatot Subroto VIE Denpasar dengan luas tanah 1,400 m 2 , serta Lapangan Niti Praja Lumintang, Jalan Gatot Subroto, Dauh Puri Kaja dengan luas tanah 17.440 m2 dan SHP Nomor 28. (kmb27)

Bali Post/wan

ASET - Salah satu aset milik Pemkab Badung yang berada di wilayah Kota Denpasar.

ponen masyarakat untuk senantiasa menjaga situasi Indonesia, khususnya Bali tetap kondusif. ‘’Mengingat Bali dan Badung khususnya yang menjadi tujuan wisata dan hidup dari pariwisata, dimana keamanan merupakan sebuah investasi, tentu kami tidak ingin tragedi seperti di Kuta dan Jimbaran itu terjadi lagi. Teroris merupakan musuh kita. Mari kita dukung Polda Bali secara bersamasama untuk membuat Bali ini tentram dan damai,’’ ajak Giri Prasta. (ad751)

POLRI terus berusaha mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda bahwa teroris adalah musuh rakyat Indonesia. Teroris bukan hanya musuh penegak hukum, maka dari itu semua komponen masyarakat harus bersinergi dalam mengantisipasi terorisme. Demikian diungkapkan Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose disela-sela peresmian gedung Prakasa Rucira Garjita, Rabu (27/11) kemarin.

Menurutnya teroris akan menggunakan berbagai macam dalih untuk mengubah dasar negara. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi kelangsungan NKRI. ‘’Selama negara ini berdiri, seluruh stakeholder, Polri, TNI, intelijen dan semua, harus bersama-sama menjaganya,’’ ungkapnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, Museum Penanggulangan Terorisme dibangun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang upaya Polri dalam mengungkap kasus teror yang terjadi di Bali. Hal tersebut dikarenakan Pulau Bali merupakan awal kebangkitan dimulainya perlawanan terhadap terorisme di Indonesia.

Dalam hal ini ia menyebutkan, polisi menjalankan tugas negara dalam hal melindungi

Bali Post/rah

TINJAU MUSEUM - Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose bersama undangan meninjau Museum Penanggulangan Terorisme. rakyat. ‘’Saya berpesan terutama kepada anggota, kita tidak boleh berkecil hati. Tugas kita adalah tugas negara. Pahlawan zaman sekarang adalah anda-anda yang melakukan tugas untuk negara. Lakukan tugas dengan baik,’’ ungkap Golose.

Lebih lanjut dia menjelas-

kan, di gedung Prakasa Rucira Garjita juga terdapat sport center yang memiliki berbagai fasilitas dan berfungsi sebagai sarana olah raga. Dana pembangunan Prakasa Rucira Garjita ini bersumber dari hibah Pemkab Gianyar sebesar Rp 10 miliar. (kmb36)

Recycle Park akan Dibangun di Canggu

Mangupura (Bali Post) -

Pemkab Badung kembali merencanakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk pengolahan sampah jangka panjang. TPA yang dirancang berskala besar ini dibalut dengan nama Badung Recycle Park (BRP) yang akan berlokasi di kawasan Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung I Putu Eka Merthawan mengatakan, TPA berskala besar tersebut rencananya akan berdiri di atas tanah milik Provinsi Bali, seluas kurang lebih 2,8 hektar. ‘’Kami menamakan bukan TPA lagi tapi Badung Recycle Park, jadi nanti kawasan tersebut merupakan kawasan terpadu. Ada pos pemadam kebakaran, kantor UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Kuta Utara, serta

juga ada tamannya,’’ ungkap Eka Merthawan, Rabu (27/11) kemarin.

Menurutnya, Desa Canggu tidak mendapatkan alokasi dana Rp 2,5 miliar yang dianggarkan pemerintah untuk membangun TPST, karena akan dibangun TPA di kawasan tersebut. ‘’Kami sudah memproses segala sesuatunya.

Termasuk berkoordinasi dengan pihak Provinsi Bali selaku pemilik tanah. Intinya kami menginginkan bagaimana pen-

gelolaan sampah itu ramah lingkungan,’’ katanya.

Sesuai rencana pihaknya akan mulai bangun BRP itu pada tahun 2020. Sebab tahun 2021 nanti Badung sudah mandiri sampah. Pihaknya juga memastikan di BRP tidak ada penumpukan sampah seperti TPA pada umumnya, mengingat sampah yang masuk langsung diolah.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Canggu I Nengah Lana mengakui sosialisasi awal

PEMPROV Bali telah membentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yang akan mulai diisi Januari 2020. Perangkat daerah ini sesuai PP No. 18 Tahun 2016 memiliki tipologi A. Artinya, akan diisi satu pejabat eselon IIA atau kepala dinas serta lima pejabat eselon III yakni satu sekretaris dan empat kepala bidang. ‘’Untuk mekanisme pengisiannya, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat akan diisi oleh kepala dinas yang ada. Hanya sebatas memutasi eselon IIA untuk ditempatkan di sana (tidak ada lelang jabatan - red),’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana, Rabu (27/11) kemarin.

Menurut Lihadnyana, kantor untuk perangkat daerah baru itu pun sudah disiapkan oleh BPKAD Provinsi Bali.

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat antara lain mengurusi manajemen adat, tata kelola keuangan adat hingga aset desa adat. Mengingat desa adat dalam Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali kini berkedudukan di wilayah provinsi. Untuk pertama kali dalam sejarah, desa adat berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali.

Adapun empat bidang di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat meliputi Bidang Pem-

binaan Pemerintahan Desa Adat yang terdiri dari Seksi Kerjasama Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat, Seksi Pembinaan Lembaga Desa Adat, dan Seksi Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat.

Kedua, Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat yang terdiri dari Seksi Pembinaan LPD Adat, Seksi Pembinaan BUPDA dan Seksi Kerjasama Perekonomian Desa Adat. Ketiga, Bidang Pemajuan Hukum Adat yang terdiri dari Seksi Pembinaan dan Registrasi Hukum Adat, Seksi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Adat dan Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat. Terakhir, Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat yang terdiri dari Seksi Pembinaan Parahyangan Desa Adat, Seksi Pembinaan Penataan Palemahan Desa Adat, dan Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa Adat. ‘’Tugasnya agak berbeda dengan Dinas Kebudayaan. Dia mengurusi masalah adat, karena Pak Gubernur kebijakannya adalah

memperkuat adat beserta isinya,’’ jelasnya.

Lihadnyana menambahkan, kandidat pejabat yang nanti mengisi jabatan tersebut rencananya baru akan dibahas dalam rapat Jumat besok. Namun yang pasti, pejabat yang nanti bertugas sebagai Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sekaligus memahami tentang struktur desa adat. Termasuk pejabat eselon di bawahnya. Sebab, keberadaan dinas utamanya untuk membuat adat di Bali maju tanpa mengurangi atau menghilangkan akar atau asal-usul yang ma-

pembangunan TPA di Canggu telah disampaikan kepada Bendesa Adat, Klian Dinas dan lainnya, namun belum disosialiasikan kepada masyarakat termasuk dari unsur subak setempat. ‘’Nanti sosialisasi bisa langsung disampaikan oleh Bapak Bupati maupun pihak DLHK Badung untuk lebih detailnya,’’ tegasnya.

Kendati demikian, secara umum ia mengklaim bahwa masyarakat sudah mendukung, namun tinggal dilakukan sosialisasinya. ‘’Pada umumnya masyarakat mendukung. Itu lahan satu-satunya kalau tidak itu kita pakai, ya kita tidak punya tempat (TPA),’’ pungkasnya. (kmb27)

Empat Bidang di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

sih relevan sampai saat ini. ‘’Belum boleh disebutkan namanya karena belum dilantik.

Tapi yang jelas, Pak Gubernur sudah sangat selektif memilih itu,’’ imbuh mantan Kepala Dinas PMD Provinsi Bali ini.

Di sisi lain, lanjut Lihadnyana, bantuan yang kini besarannya mencapai Rp 300 juta per desa adat akan langsung ditransfer ke desa adat. Ini sesuai dengan Perda tentang desa adat di Bali yang membuat desa adat otonom dalam mengelola dirinya baik aset, sumber daya, maupun hal lainnya. Pertanggungjawaban bantuan untuk desa adat itu nantinya disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. (kmb32)

Pemkab Rancang Santunan Disabilitas Mangupura (Bali Post) Setelah program santunan lansia dan penunggu pasien, kini Pemerintah Kabupaten Badung merancang santunan untuk penyandang disabilitas. Saat ini jumlah penyandang disabilitas yang tercatat di Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Badung sebanyak 3.045 orang.

Kapala Bidang Rehabilitas Sosial, Dinsos Badung A.A. Istri Agung Swandewi, Rabu (27/11) kemarin mengatakan, program pemberian bantuan sosial saat ini masih dirancang yang nantinya para disabilitas di Badung mendapatkan santunan disabilitas. ‘’Semoga bisa terealisasi tahun depan

karena kajiannya masih kita susun. Payung hukumnya atau Perda tentang Kesamaan dan Pemenuhan Hak Disabilitas juga baru disahkan,’’ katanya.

Pihaknya belum menentukan nominal santunan karena masih menunggu petunjuk pimpinan daerah.

Namun berdasarkan kebi-

jakan pemerintah pusat, penyandang disabilitas berat mendapatkan santunan setiap bulan Rp 300 ribu per orang. ‘’Bisa sama dengan pusat atau malah lebih besar, namun kita tunggu kebijakan pimpinan dulu,’’ ucapnya.

Pihaknya telah menggulirkan program pembinaan ke rumah-rumah atau home

visit untuk penyandang disabilitas berat atau cacat ganda dan bedridden. Pola pembinaannya. Pembinaan pertama sifatnya mendata, cek kesehatan dan pemberian makanan tambahan. Selain itu, ada pemberian alat bantu sesuai dengan jenis kecacatan, seperti kursi roda, alat bantu dengar dan tongkat.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menegaskan, Pemkab Badung senantiasa bersinergi dengan semua pihak baik swasta maupun organisasi sosial untuk ikut bersama-sama peduli dan berpartisipasi atas keberadaan para penyandang disabilitas. ‘’Sehingga nantinya

dapat memberikan peluang pengembangan diri untuk berkreativitas dan mengembangkan bakatnya serta ikut berinovasi dalam kegiatan sosial terhadap keluarga dan masyarakat,’’ terang Suiasa di sela-sela peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Badung, kemarin. (kmb27)

Kamis Paing, 28 November 2019

A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A

Bank BPD Bali Teken MoU dengan UBI

UPAYA untuk menyelaraskan dunia pendidikan dengan usaha dilakukan melalui jalinan kerja sama. Hal inilah yang dilakukan Bank BPD Bali dengan Universitas Bali Internasional (UBI), Rabu (27/11) kemarin. Kedua belah pihak melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dalam bidang layanan penerimaan dan pengelolaan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) serta pembayaran lainnya.

Penandatanganan MoU ini dilakukan Dirut PT BPD Bali I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. dengan Rektor UBI Prof. Dr. dr.

I Made Bakta, Sp.PD.-KHOM. di kampus setempat. Penandatanganan MoU tersebut juga disaksikan Ketua Yayasan Anugrah Husada Bali Indonesia Dr. I Nyoman Gede Astina, M.Pd., CHT., CHA. Dirut PT BPD Bali I Nyoman Sudharma usai penandatanganan perjanjian kerja sama mengatakan, MoU yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari

kerja sama yang sudah dilakukan sebelumnya. Saat itu UBI masih berstatus Institut. Dikatakan, kerja sama yang dilakukan ini diharapkan akan saling menguntungkan kedua belah pihak, baik dalam bidang material maupun inmaterial.

PT BPD Bali yang bergerak dalam bidang keuangan dipastikan akan mensuport UBI ini dalam pengelolaan keuangannya. Sedangkan di luar core business PT BPD Bali, UBI bisa menempatkan mahasiswanya untuk magang atau praktik lapangan di BPD, sehingga akan tercipta SDM unggul. ‘’Pada proses magang tersebut akan terjadi interaksi karena kita kan praktisi. Sedangkan mahasiswa baru mengenal dalam teori saja.

Proses ini menjadi perpaduan saling memberi masukan. Generasi milenial harus disambungkan dengan dunia usaha agar ke depannya mereka siap pakai,’’ ujar Sudharma.

Sementara itu, Rektor UBI Prof. Made Bakta mengungkap-

kan kerja sama ini dilakukan karena saat ini semua masalah keuangan akan dilakukan secara online banking. Fasilitas ini dimiliki BPD Bali, sehingga pihaknya menjalin kerja sama dengan bank tersebut. Artinya, dalam proses nanti bisa lebih cepat. Bukan saja dalam bisnis keuangan, namun juga dalam bidang pendidikan.

Terlebih, UBI memiliki Program Studi Bisnis Digital dengan konsentrasi elektronik banking. ‘’Mahasiswa kami akan bisa melakukan on the job training di BPD,’’ katanya.

Mantan Rektor Unud ini mengharapkan kerja sama ini akan memberikan manfaat kepada UBI. Terutama masyarakat Bali, karena dengan kerja sama ini, lulusan UBI akan yang berkualitas dan siap kerja. Saat ini, UBI telah memiliki sembilan program studi dan akan ditambahkan bisnis digital. Sebelumnya semua bidang kesehatan. ‘’Sedang kita usulkan informatika dan menjajaki alih kelola studi manajemen,’’ ujar Bakta. (ad754)

MOU - Penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara PT BPD Bali dengan UBI, di kampus setempat, Rabu (27/11) kemarin.

Biar Internetan Asyik Terus PERNAH gak kamu hitung pemakaian internet kamu dalam sehari? Bisa berapa jam sih?

Ternyata, kebanyakan orang biasanya menghabiskan waktu mereka untuk surfing di internet sekitar 3-5 jam per harinya, bahkan ada yang hingga 6-8 jam lho! Apalagi dengan teknologi yang sekarang semakin canggih, makin mudah juga kamu untuk akses internet, kapan pun dan di mana pun.

Nah, kalau lagi seru internetan, biasanya setiap orang punya beragam kegiatan yang dilakuin.

Ada yang sebatas browsing-an aja dan ada juga yang buka aplikasi. Aplikasinya apa saja sih biasanya? Gak jauh-jauh ternyata banyak di antara kamu yang buka aplikasinya sosial me-

dia. Seperti Instagram, Facebook dan Twitter. Tapi gak sedikit juga lho yang buka aplikasi streaming online seperti youtube.

Beberapa di antara kamu juga banyak yang sering menggunakannya untuk buka aplikasi streaming musik. Dan ternyata banyak juga di antara kamu yang menggunakan untuk main online mobile gaming. Banyak banget deh hal-hal yang bisa dan biasa kita lakukan lewat penggunaan internet.

Saking seringnya kita menggunakan internet, kadang kita suka lupa tuh kalau ternyata kuota paket internet kita sudah tinggal sedikit lagi atau masa aktif paket internet kita sudah mau habis. Jadinya, pas lagi asyik browsing-an, nontonin vlog

orang, atau lagi seru stalking instagram-nya gebetan eeeh… tanpa sadar pulsa kita terpakai deh. Sebel banget kan kalo kayak gitu?

Sekarang dengan aplikasi AXISnet kamu gak perlu khawatir lagi kalo pulsa kamu ketarik tanpa sengaja, karena ada fitur lock button. Di mana kamu bisa kunci pulsa kamu! Gak cuma itu lho, di AXISnet semuanya jadi makin gampang. Cek pulsa, cek kuota, bahkan beli kuota semuanya jadi lebih mudah. Kamu juga bisa dapetin promo terbaik dari AXIS cuma di aplikasi AXISnet.

Tunggu apalagi? Buruan download aplikasi AXISnet sekarang di Play Store atau App Store! Untuk info lebih lanjut cek di www. axisnet.id/axisnet. (ad755)

S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

WORKSHOP - Peserta Workshop Akreditasi Perpustakaan berfoto bersama di sela pembukaan, Rabu (27/11) kemarin di Hotel Novotel, kawasan Bandara Ngurah Rai.

Tingkatkan Mutu Pelayanan

Ratusan Peserta Ikuti ’’Workshop’’ Akreditasi Perpustakaan SEBANYAK 100 peserta dari perpustakaan provinsi, kabupaten/ kota, perguruan tinggi, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus, mengikuti kegiatan Workshop Akreditasi Perpustakaan, Rabu (27/11) kemarin di Hotel Novotel kawasan Bandara Ngurah Rai. Kegiatan yang merupakan program dari Perpustakaan Nasional yang didanai melalui APBN ini, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan.

Workshop yang bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali ini juga dalam rangka percepatan terhadap akreditasi perpustakaan yang tertuang dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Bahwa semua jenis perpustakaan harus sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP). Kegiatan workshop ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Drs. Deni Kurniadi, M.Hum. didampingi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali Luh Putu Haryani, S.E., M.M. Ditemui di sela kegiatan, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Deni Kurniadi mengatakan, melalui kegiatan ini akan ada penilaian melalui akreditasi perpustakaan.

Di mana nantinya dijamin semua perpustakaan sudah melaksanakan sesuai standar. Sehingga dengan harapan, mutu layanannya bisa memuaskan para pemustaka di seluruh Indonesia.

Dijelaskannya, dari sebanyak 164.460 perpustakaan di Indonesia, berdasarkan sensus perpustakaan pada tahun 2018, jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi baru sebanyak kurang dari 3.000. Hal itu, katanya, diakibatkan karena masih kurangnya tenaga asesor dan tentu saja itu menjadi kendala dari jumlah asesor. ‘’Kami juga sudah melakukan bimtek di tujuh provinsi yang menghasilkan sebanyak 350 orang calon asesor yang nantinya akan membantu asesor nasional di provinsi,’’ ujarnya.

Dikatakannya, target setiap tahun selama tiga tahun terkhir, baru ada sebanyak 900 perpustakaan yang sudah terakreditasi. Dengan adanya tambahan asesor, nantinya diharapkan adanya peningkatan signifikan untuk melakukan akreditasi perpustakaan.

Untuk menarik minat pemustaka, pihaknya menyebutkan ada program-program yang dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat milenial. Yang mana, perpustakaan tidak hanya sifatnya tradisional yang berbasis kolekai

hardcopy saja. Namun yang paling penting juga bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat milenial dengan pengadopsian teknologi informasi komunikasi (TIK). ‘’Memang itu tertuang pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Bahwa semua jenis perpustakaan harus mengadopsi TIK. Sehingga akan ada percepatan pelayanan dan keakuratan dalam penelusuran informasi,’’ harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali Putu Haryani menambahkan, saat ini semua perpustakaan harus terakreditasi, dan sekarang semua sudah mengarah ke sana. Dengan adanya persaingan MEA, semua harus sesuai dengan standar yang dimaksud. Akreditasi ini, katanya, juga diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, sehingga benar-benar semua sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Baik itu dari segi pelayanannya, SDM, koleksi, sarana dan prasarana. ‘’Semua harus sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Bahkan pihaknya meyakini untuk tahun 2020 akan ada sebanyak 100 perpustakaan yang terakreditasi,’’ yakinnya. (ad702)

MONEV - Monev oleh kepala sekolah dan tim atas pelaksanaan UAS berbasis smartphone.

SMKN 1 Denpasar Gelar UAS Berbasis ’’Smartphone’’

SMK Negeri 1 Denpasar sebagai sekolah kejuruan yang berbasis teknologi dengan memiliki dua bidang keahlian yaitu Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa serta Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengembangkan 11 (sebelas) kompetensi keahlian. Di era revolusi industri 4.0 atau digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah cepat dan pesat.

Smartphone merupakan salah satu perangkat yang mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Smartphone berbasis multi platform ini

memberi peluang untuk berinovasi mengembangkan keterampilan dan kemampuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Smartphone juga dapat digunakan membantu kegiatan pembelajaran bagi siswa.

Salah satu yang dikembangkan di SMKN 1 Denpasar adalah inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil Tahun Pelajaran 2019-2020 berbasis smartphone. Hal ini sekaligus merupakan pembelajaran guru, teknisi dan siswa Bidang Keahlian TIK dalam membangun jaringan hardware maupun software yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik UAS berbasis smartphone.

BNNP Bali Gandeng Desa Batur Utara

Wujudkan Program Desa Bersih dari Peredaran Narkoba MARAKNYA peredaran gelap narkotika yang merambah ke berbagai lapisan masyarakat dan tidak mengenal profesi, tentunya menjadi perhatian bersama semua kalangan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali sebagai salah institusi pemerintah yang mempunyai fungsi pencegahan peredaran gelap narkotika kini menggandeng salah satu desa tua di wilayah Kintamani yang ada di Kabupaten Bangli yakni Desa Batur Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Perbekel Desa Batur Utara, Senin (25/11) lalu pukul 09.00 Wita.

Dalam kesempatan tatap muka dengan para tokoh masyarakat Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani serta masyarakat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNNP Bali berkesempatan menyampaikan program pencanangan Masyarakat Bersinar dari peredaran narkotika dengan tujuan agar narkotika tidak masuk desa dan menjalin kerja sama untuk mewujudkan lingkungan Masyarakat Bersinar, khususnya yang ada di lingkungan masyarakat terdepan.

Sebagai bentuk kepedulian, masyarakat Desa Batur Utara

merespons positif kegiatan tersebut. Ke depan akan bahumembahu bekerja sama dengan BNNP Bali serta stakeholder terkait guna bisa menjadi pelopor di masyarakat terhadap bersih narkoba guna menciptakan lingkungan masyarakat sesuai harapan bangsa yang sehat, cerdas, berdaya saing dan bersih dari pengaruh buruk peredaran narkoba.

Di akhir kegiatan disampaikan rencana ke depan guna semakin mempererat kerja sama, mewujudkan generasi muda yang mampu menciptakan lingkungan bebas narkoba. (kmb)

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

UAS Ganjil diikuti 2.266 siswa, mulai 25 November hingga 5 Desember 2019.

Adapun manfaat dan tujuannya yakni meningkatkan integritas, validitas, efektivitas dan meningkatkan efesiensi karena hasil ujian dapat diketahui secara langsung oleh siswa setelah ujian selesai. Tak hanya itu, tujuan lain juga mengurangi penggunaan kertas dan optimalisasi penggunaan smartphone.

Hal ini disampaikan Kepala SMKN 1 Denpasar I Ketut Suparsa, S.T., M.T. yang didampingi Wakasek Bidang Akademik I Made Suwardana, S.Pd., M.Pd. dan Ketua Panitia UAS I Made Pastika, S.Pd. (ad756)

t

Kamis Paing, 28 November 2019

Perbankan di Bali Masih Tumbuh Positif

Denpasar (Bali Post) Di tengah perlambatan ekonomi global dan domestik, kinerja perbankan di Bali hingga September 2019 masih tumbuh positif. Tercermin dari total aset perbankan yang tercatat sebesar Rp 149,9 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,24 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan total aset perbankan nasional sebesar 7,07 persen.

Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara melalui Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Rochman Pamungkas membeberkan, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Bali terhimpun mencapai sebesar Rp 114,62 triliun, tumbuh sebesar 8,95 persen (yoy), masih lebih tinggi dari pertumbuhan DPK perbankan secara nasional 7,42 persen (yoy) dan meningkat dari periode sebelumnya yang tumbuh 8,63 persen (yoy).

Adapun penyaluran kredit perbankan di Bali tercatat sebesar Rp 91,75 triliun atau tumbuh sebesar 8,90 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan penyaluran kredit nasional (7,88 persen) dan meningkat dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,54 persen (yoy). Sementara itu, kinerja keuangan BPR/S di Provinsi Bali juga masih menunjukkan pertumbuhan yang positif dan meningkat dari periode sebelumnya.

Total aset BPR/S mencapai Rp 16,87 triliun, tumbuh 12,47 persen (yoy), meningkat dari periode sebelumnya yang tumbuh 8,27 persen dan lebih tinggi dari BPR secara nasional yang tumbuh 10,24 persen (yoy). Sementara itu, penghimpunan DPK sebesar Rp 12,29 triliun tumbuh 17,80 persen (yoy), tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan DPK BPR secara nasional yang tumbuh 11,63 persen (yoy). Komposisi DPK BPR di Bali didominasi oleh deposito sebesar Rp 9,08 triliun mencapai 73,87 persen dari total DPK. Sementara itu, penyaluran kredit oleh BPR di Bali tercatat sebesar Rp 11,16 triliun 10,28 persen (yoy), meningkat dari periode sebelumnya yang tumbuh 6,66 persen. Penyaluran kredit paling banyak untuk membiayai sektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar Rp 3,2 triliun atau 28,72 persen dari total kredit dan real estate sebesar Rp 1,4 triliun atau 12,6 persen dari total kredit.

Secara komposisi, penyaluran kredit BPR di Bali didominasi kredit produktif yaitu sebesar 62,76 persen sebesar Rp 7 triliun, yang terdiri dari kredit modal kerja sebesar Rp 5,3 triliun dan kredit investasi sebesar Rp 1,7 triliun. Rasio NPL BPR di Bali sebesar 8,28% di bulan September 2019. Kontribusi terbesar NPL BPR saat ini berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar Rp 374 miliar dengan share NPL 40,46 persen dari total kredit non performing, sektor bukan lapangan usaha lainnya sebesar Rp 245 miliar dengan share NPL 26,5 persen dari total kredit non performing, dan sektor real estate sebesar Rp 77 miliar atau 8,35 persen dari total kredit non performing yang memengaruhi rentabilitas dan efisiensi BPR selama setahun terakhir.

Tercermin dari Return on Assets (ROA) menurun dari 2,17 persen menjadi 1,75 persen dan rasio BOPO meningkat dari 79,94 persen menjadi 82,94 persen. Sedangkan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit mengakibatkan rasio LDR posisi September 2019 masih cukup tinggi yaitu mencapai 71,19 persen.

Berdasarkan pengawasan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara selama tahun 2019, terdapat 5 permasalahan utama BPR yang perlu menjadi perhatian yaitu, permodalan (lack of capital).

Terdapat beberapa BPR yang belum memenuhi ketentuan jumlah modal inti minimal. Keterbatasan modal ini akan berdampak pada beberapa hal, antara lain keterbatasan dalam melakukan ekspansi bisnis, pengelolaan SDM dan penyediaan infrastruktur IT yang tidak optimal. Sehingga berdampak pada melemahnya daya saing BPR dengan lembaga jasa keuangan lain.

Ketidakcukupan struktur dan kapasitas manajemen tentu mengurangi kualitas pelaksanaan fungsi perencanaan, pengarahan, pengawasan internal bank, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan kinerja bank. Peningkatan pada risiko kredit tercermin dari peningkatan rasio NPL per interval disebabkan belum optimalnya kualitas SDM di bagian perkreditan dalam menyalurkan kredit, terutama di sektor properti dan turunannya.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan agunan (berupa tanah dan/atau bangunan) yang memerlukan waktu yang lama, lemahnya awareness SDM terhadap internal kontrol yang menyebabkan munculnya pelanggaran atau penyimpangan ketentuan dalam penyaluran kredit. (kmb42)

Bali Post/rah

GIAN - Pimpinan GIAN DPW Bali menjelaskan programprogram dalam rangka menyelamatkan generasi muda Bali dari bahaya narkoba.

Selamatkan Generasi Penerus Bangsa dari Narkoba KESADARAN menyelamatkan generasi penerus bangsa khususnya Bali terus bangkit. Kali ini, Gerakan Indonesia Anti Narkoba (GIAN) sudah terbentuk di Provinsi Bali dan kabupaten/kota. Tujuannya membantu pemerintah, Polri, TNI, dan BNN untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari narkoba.

GIAN dibentuk dari keprihatinan kondisi Indonesia darurat narkoba dan bertambahnya jumlah generasi muda yang mengkonsumsi narkoba. ‘’Pimpinan DPP GIAN minta supaya segera dibentuk DPW GIAN Provinsi Bali. Ini merupakan wujud keprihatinan pimpinan kami terkait peredaran narkoba di Bali,’’ ujar Ketua Dewan Pembina GIAN DPW Bali Made Wira Yadnya.

Wira Yadnya menambahkan, progres GIAN ke depan sudah jelas yaitu upaya pencegahan. Pencegahan dalam bentuk penyuluhan terutama dari pelajar SD, SMP, SMA, dan peguruan tinggi. ‘’Kami tetap bersinergi dengan BNNP Bali, Polri, TNI, Diskes, dan bagian rehabilitasi,’’ ujarnya.

Ketua GIAN DPW Bali I Gusti Ngurah Made Bawa menyampaikan, GIAN adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat berbasis program dan massa. Diharapkan seluruh elemen dan lapisan masyarakat untuk bersama-sama ikut serta menumpas peredaran gelap narkoba. ‘’GIAN hadir bertujuan berusaha membantu program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Minimal di lingkungan terdekat, agar generasi penerus bangsa yang merupakan anak cucu kita bisa menjadi generasi emas serta generasi yang bebas dari narkotika,’’ ujarnya.

Anggaran GIAN sudah jelas tertuang dalam APBN dan APBD, yakni alokasi dana untuk penanggulangan pemasalahan narkoba. ‘’Fokus program kami adalah pencegahan dan rehabilitasi. Untuk rehabilitasi tentu kami bersinergi dengan BNN,’’ ungkapnya. (kmb36)

Bali Post/nik

TERSUMBAT - Saluran irigasi yang tersumbat hingga merusak jalan di Desa Bedulu.

Dikeluhkan, Irigasi Tersumbat Rusak Jalan

Gianyar (Bali Post) -

Warga mengeluhkan tersumbatnya saluran irigasi di seputaran Banjar Taman yakni di pertigaan menuju Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu. Sumbatan saluran ini pun sampai merusak akses jalan di kawasan tersebut. Bahkan kondisi ini terjadi sejak setahun lalu. Sementara Dinas PUPR Gianyar yang menerima laporan ini sudah menerjunkan petugas melakukan survei.

Klian Banjar Taman Nyoman Leko mengatakan saluran tersebut sudah hampir setahun mengalami kerusakan. Dikatakan, pada saluran tersebut pernah dilakukan perbaikan, namun hanya membersihkan sa-

luran. ‘’Begitu hujan lagi, saluran tersebut tersumbat sampah,’’ jelas Leko, Rabu (27/11) kemarin.

Diungkapkan, kondisi ini juga menyebabkan suplai air ke subak di wilayah Semebaung mengecil. Sebab,

air banyak terbuang percuma lantaran air meluber ke jalan. Di sisi lain, sumbatan tersebut menyebabkan kerusakan pada jalan sampai berlubang. Padahal akses jalan tersebut sangat penting, karena menuju ke

objek wisata Goa Garba dan Candi Tebing Tegalinggah. ‘’Harapan saya, ada perbaikan dengan memperbesar saluran irigasi yang menuju ke arah Pura Samuan Tiga,’’ harap Leko.

Sementara itu, Kadis PUPR Gianyar Wayan Karya mengakui adanya kerusakan jalan tersebut. Pihaknya sudah menerjunkan tim survei untuk meninjau lokasi tersebut. ‘’Ya, laporannya sudah masuk dan kami su-

dah menurunkan tim survei untuk menilai tingkat kerusakan,’’ terang Wayan Karya.

Karya memastikan saluran irigasi tersebut akan segera diperbaiki dengan memperbesar volume saluran, sehingga tidak tersumbat lagi. ‘’Seminggu ini kami kerjakan, peralatan dan rekanan yang kami tunjuk sudah siap. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,’’ tandasnya. (kmb35)

Astra Motor Bali Bekali Komunitas ’’Basic Life Support’’ Jelang HBD

AJANG berkumpul para komunitas sepeda motor Honda seluruh Indonesia yang disebut Honda Bikers Day (HBD) akan segera digelar.

Memasuki tahun ke-11 pada 2019, aktivitas HBD yang memperkokoh solidaritas pencinta sepeda motor Honda dari seluruh Indonesia akan berkumpul bersama di Lapangan Panglima Besar Jenderal Soedirman, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 30 November 2019.

Tidak ketinggalan persiapan yang dilakukan oleh komunitas di wilayah Bali.

Sebelum hadir di gelaran akbar tersebut, Astra Motor Bali menggelar acara yang bertajuk ‘’Cari_Aman, Gas ke Honda Bikers Day’’ yang dilaksanakan Astra Cokroaminoto, 26 November 2019. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Kopdar dihadiri 100 orang dari seluruh anggota Honda Community Bali.

Di antaranya HAI Bali, BTC,

TRB, HSFCI, Viber, HVIC, CCI Bali Dewata, CBR250RR Bali, HPCI dan CB RWT. Dalam acara tersebut, seluruh peserta diberikan tentang informasi seputaran kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di HBD 2019. Selain itu, karena jalur touring yang jauh, seluruh peserta juga diperkenalkan jalur utama dan alternatif yang diperkirakan akan dilalui komunitas ke HBD, di antaranya Denpasar Mojokerto - Madiun - Solo - Salatiga – Ambarawa. Materi terkait safety touring pun dipaparkan team safety riding main dealer dengan mengingatkan kembali fungsi dan peran Road Captain, Sweeper Tengah dan Sweeper pada saat touring serta hal teknis lainnya saat touring jarak jauh.

Safety Riding & Community Promotion Astra Motor Bali Ngurah Iswahyudi mengatakan, HBD merupakan event bikers terbesar

dan sudah menjadi cultural bikers event, selalu ditunggu pencinta sepeda motor Honda.

Untuk mengikuti HBD 2019, seluruh bikers komunitas sepeda motor dan perwakilan klub sepeda motor Honda dapat melakukan pendaftaran dengan men-download aplikasi Honda Community ID (HCID) melalui Playstore di smartphone android mulai awal November 2019. Bagi bikers yang belum sempat melakukan registrasi dapat melakukan registrasi on site di acara HBD 2019. ‘’Kegiatan kumpul sebelum gas ke Honda Bikers Day ini, kami lakukan lebih banyak untuk me-resfresh kembali tentang kewajiban komunitas menggunakan safety riding gear yang lengkap (helm, jaket, sepatu, tambahan protector kits) pada saat touring dan selalu mengedepankan cari aman di jalan raya,’’ ungkap Iswahyudi.

Keseruan kegiatan kopdar ini masih berlanjut lewat

sharing mengenai pemutaran video cari aman yang menyampaikan makna keselamtan berkendara. Seluruh peserta juga dibekali dengan pengetahuan dasar pertolongan pertama pada kecelakaan yang dikemas dalam materi ‘’Basic Life Support Training’’.

Dalam materi ini teori dan praktik apabila mengalami kecelakaan pertama, sehingga paling tidak dapat membantu

teman apabila mengalami kejadian.

Selain itu, beberapa informasi seperti memberikan daftar kontak emergency call kepada seluruh member komunitas serta informasi rumah sakit terdekat di daerah rawan jalur touring. Seluruh peserta juga dibekali dengan medical kit (alat P3K) kepada perwakilan rombongan touring. (bns1)

Rucika Raih Green Label Indonesia Level Gold untuk 9 Produk Unggulan RUCIKA raih Green Label Indonesia dengan peringkat Gold untuk 9 produk unggulannya. Di antaranya Rucika Standard tipe AW, Rucika Standard tipe D, Rucika JIS tipe VP, Rucika JIS tipe VU, Rucika Safe & Lok, Rucika Lite, Rucika Black, Rucika Kelen Green dan Rucika Exoplas pada acara Indonesia Sustainable Construction & Plumbing (ISCOP) di Jakarta International Expo pada 6-8 November 2019, bersamaan dengan beberapa acara industri dan kosntruksi lainnya seperti Indonesia Infrastructure Week dan Konstruksi Indonesia.

Sertifikat Green Label Indonesia diberikan pada saat konferensi mengenai Green Healthy Construction and Plumbing Materials. Penyerahan sertifikat diberikan oleh Hendrata Atmoko selaku Green Product Council Indonesia Chairman kepada perwakilan dari PT Wahana Duta Jaya Rucika yaitu Sandhy Kurniawan selaku Channel Distribution, Category and Sales Development Manager, Eddy Sucipto selaku Private Project Division, Pungky Purboyo selaku Infrastructure Sales Division, Sunyoto B.K selaku Nasional Sales Manager, Adrian At-

maja selaku Regional Sales Manager, Riduwan Rasid selaku QA Dept Head, Kabut Maintenance Dept Head, Toto Holyono, HSE Dept Head, Yusuf Donny selaku Maintenance Fitting Section Head.

Sertifikasi Green Label Indonesia adalah sertifikasi produk yang ramah lingkungan yang dapat mengurangi dampak negatif lingkungan. ‘’Green Product Council Indonesia (GPCI) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Rucika dengan profesinalismenya yang sudah menggunakan teknologi canggih, tetapi sangat peduli terhadap produk yang ramah

lingkungan sehat dan sustainable. Ini adalah suatu effort yang tidak mudah tetapi sangat realistis bagi Rucika,’’ ujar Hendrata.

Diharapkan Rucika dapat mempertahankannya dari tahun ke tahun, bahkan dapat ditingkatkan. ‘’Semoga semua pelaku industri dan masyarakat semakin paham akan pentingnya produkproduk yang ramah lingkungan dan berkualitas,’’ ucap Shirley Dewi selaku Senior Vice President IAPMO Group Indonesia.

Komitmen Rucika dalam memperhatikan lingkungan dengan didapatkannya ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan dan sertifikasi Green Label Indonesia membuat PT Wahana Duta Jaya Rucika terus terpacu untuk memberikan produk terbaik kepada masyarakat Indonesia melalui produksi dengan metode dan mesin yang terbaik serta tetap memperhatikan unsur kebersihan lingkungan dan keberlangsungan ekosistem yang lebih baik untuk masa depan.

PT Wahana Duta Jaya Rucika berdiri sejak tahun 1973 dan menjadi salah satu produsen pipa PVC terbesar di Indonesia dengan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai belahan nusantara.

Dengan pengalaman selama lebih dari 40 tahun dalam industri perpipaan, secara konsisten telah menghasilkan berbagai jenis produk unggulan berbahan dasar PVC, PVC-O, PP-R, PE dan Astolan, seperti Rucika Standard, Rucika JIS, Rucika Kelen Green, Rucika Exoplas, Rucika Black, Rucika Safe & Lok, Rucika Silent Pipe, Sambungan PVC Rucika dan Lem Pipa PVC RUGlue.

Di samping itu, adopsi teknologi yang dilakukan secara berkesinambungan juga menghasilkan beberapa produk inovatif seperti Rucika Rainwater System, Rucika Sistem Siphonic, Access Fitting dan Special Fitting. Untuk kepuasan konsumen, PT Wahana Duta Jaya Rucika berkomitmen terus berinovasi dalam sistem perpipaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia daripada sekedar menyediakan pipa. Tenaga ahli siap memberikan penjelasan dan pelatihan untuk membantu masalah yang dihadapi konsumen sebelum maupun saat pemasangan di lapangan.

Layanan purnajual juga dapat selalu diandalkan untuk menerima keluhan dan membantu memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang timbul setelah pipa terpasang. (bns2)

t

Kamis Paing, 28 November 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Menginventarisasi Lahan Milik Pemerintah secara Valid

BEBERAPA tanah milik pemerintah banyak yang belum dimanfaatkan. Baik parsial apalagi optimal. Yang menyedihkan, tentu saja yang dibiarkan terbengkalai, tidak terurus seakanakan tidak bertuan. Banyak lahan tidur itu berlokasi di tempat-tempat strategis yang sejatinya banyak diincar orang. Karena sebenarnya, tidak saja mempunyai nilai ekonomis tetapi kalau tepat peruntukannya bisa saja bernilai lebih daripada itu. Bisa ditilik dari sisi ekonomis, juga sosial, budaya serta dalam kaitan proses pemberdayaan masyarakat.

Tidak selalu kita mesti berpikir bahwa lahan tersebut mesti dipergunakan untuk kegiatan ekonomi. Bisa saja justru dimanfaatkan oleh pemerintah sendiri. Bilamana tentunya ada beberapa OPD atau instansi yang belum memiliki kantor. Atau juga bisa digunakan atau dibangun untuk kegiatan sosial kemasyarakatan seperti halnya fasilitas sosial atau fasilitas umum. Bisa dikembangkan menjadi sarana olahraga atau taman dengan konsep ruang hijau terbuka. Apa saja bisa dilakukan dengan syarat serta ketentuan berlaku sesuai dengan kaidah peraturan serta perundang-undangan.

Ini memberikan dampak positif bagi tanah itu sendiri serta masyarakat atau pemerintah yang memanfaatkannya secara optimal. Saat ini, terutama di kota-kota besar, sejengkal tanah menjadi sangat berarti. Menjadi sangat ironis melihat ada beberapa petak tanah yang dibiarkan mangkrak. Menjadi sangat miris lagi kalau ternyata tanah itu milik pemerintah yang tentu saja mengandung banyak opsi untuk pemanfaatannya. Di tengah upaya-upaya itu, tentu akan banyak ide serta permohonan serta proposal yang akan masuk. Apakah akan digunakan seperti apa, tentu banyak pertimbangan yang sudah disusun.

Sekali lagi, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi. Apalagi Bali yang erat dengan kegiatan budaya. Tentu hal-hal yang berkaitan dengan ini bisa diperlukan sebagai acuan utama. Terutama untuk mendidik generasi muda untuk lebih mencintai budaya nenek moyangnya. Membangun sanggar, membangun tempat representatif untuk mengadakan pertemuan atau gedung serba guna menjadi pilihan. Menghimpun pengusaha muda untuk belajar menjadi wirausahawan muda juga tidak kalah pentingnya. Meningkatkan budaya literasi dengan membangun rumah baca juga sangatlah layak. Pokoknya segudang ide bisa dituangkan sepanjang ada iktikad dari pemerintah untuk apa lahan itu.

Yang juga penting adalah inventarisasi soal tanah-tanah milik pemerintah. Hal ini sangatlah penting. Mana yang masih kosong dan mana yang sudah diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola. Bentuk pengelolaannya seperti apa, penting untuk diketahui legalitasnya dan sampai kapan. Dengan demikian, tentu tidak akan ada nantinya aset pemerintah yang berpindah tangan atau kepemilikan secara ilegal.

Ini tentu sangat merugikan. Tidak saja secara material tetapi juga citra dan mencoreng iktikad good governance. Masalah aset mesti jelas keberadaan, status dan tentu saja pengelolaannya.

SURAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142.

Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Berharap Kepedulian Pusat Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang secara terencana dan serius untuk memperjuangkan desa adat sebagai penguatan peradaban Bali. Langkah terukur yang dilakukan mudah-mudahan mendapat apresiasi pusat dan setidaknya mendapat dukungan pusat. Saya pribadi optimis, perjuangan mendapatkan perhatian khusus dalam kepentingan menjadi Bali ke depan tercapai.

Saya juga yakin Gubernur Bali Wayan Koster mampu membahasakan kedudukan dan kepentingan Bali di pusat. Selain karena memiliki pengalaman yang lama di Senayan tentu Gubernur Wayan Koster juga memiliki kolega yang mendukung.

Harapan lainnya, agar legislator asal Bali yang kini berkantor di Senayan secara total juga mendukung perjuangan Gubernur Wayan Koster dalam upaya mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam memperkuat masyarakat adat. Ke depan, pemberdayaan masyarakat adat di Bali jangan dianggap sebagai tanggung jawab penduduk Bali saja, tetapi tanggung jawab negara. Masalahnya, keberadaan tradisi dan tetap tumbuhnya budaya Bali telah memberikan inspirasi pengembangan pariwisata nasional. Pada dasarnya, saya sangat berharap Bali mendapatkan perhatian khusus. Mudah-mudahan dengan bersatunya semua pemikiran dan komitmen menjaga Bali, kita bisa hidup damai dan sejahtera dalam wadah NKRI. Wayan Arsana Gianyar, Bali

”Quo Vadis’’ Ruu Pertanahan Gelombang pro-kontra dalam setiap pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) di DPR-RI merupakan hal yang wajar. Di pengujung bulan September lalu, bangsa ini dihadapkan gerakan penolakan beberapa RUU yang direncanakan segera disahkan oleh DPR. Salah satunya yaitu RUU Pertanahan. Perbincangan hangat soal RUU Pertanahan selalu mendapatkan porsi tersendiri di berbagai kalangan masyarakat.

Oleh

I Komang Divo Mahayakti Heriadi engaturan bidang pertanahan secara umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA). Namun secara garis besar, terdapat alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Pertanahan ini, yaitu ada beberapa ketentuan tentang tanah yang belum lengkap diatur dalam UUPA. Demikian pula, UUPA dalam perjalanan panjangnya banyak sekali dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan yang perlu diatur guna memberikan kepastian hukumnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, adalah suatu keniscayaan perlu disusunnya Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan ini dalam rangka melengkapi dan menjabarkan pengaturan bidang pertanahan, mempertegas penafsiran, dan menjadi brigding (jembatan) untuk meminimalkan ketidaksinkronan antara UUPA dengan peraturan perundang-undangan sumber daya alam terkait bidang pertanahan.

Domein Verklaring Salah satu pasal yang menjadi sorotan tertuju pada Pasal 38 RUU Pertanahan yang mengatur tentang jangka waktu hak atas tanah. Di sana dijelaskan bahwa permohonan perpanjangan berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diajukan paling lama lima tahun sebelum jangka waktu hak atas tanahnya berakhir. Dengan alur pasal tersebut, sebagian pihak

berasumsi jika pasal tersebut dipadankan dengan pola Domein Verklaring zaman kolonial tempo dulu.

Bahwa ketika suatu tanah tidak bisa dibuktikan siapa pemiliknya, otomatis negara memilikinya. Kritik terhadap pasal tersebut seharusnya dicermati dan dipahami secara komprehensif. Isu membangkitkan kembali asas Domein Verklaring yang dimaksud sepertinya agak keliru.

Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (4) RUU Pertanahan menjelaskan bahwa apabila dalam hal jangka waktu perpanjangan hak atas tanah telah berakhir, status tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Jika kita cermati konsep UUPA, maka pengertian ‘’dikuasai’’ oleh negara dalam hal ini bukan berarti ‘’dimiliki’’, melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur (E. Utrecht; 1986).

Dengan jalan pikiran demikian, jelaslah tidak ada tempat lagi untuk teori-domein, seperti dikenal dalam susunan hukum agraria sediakala karena asas Domein Verklaring telah dilepaskan dan menyesatkan. Isi wewenang negara yang bersumber pada hak menguasai sumber daya alam oleh negara tersebut semata-mata bersifat publik atau wewenang untuk mengatur/ wewenang regulasi dan bukan wewenang untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang bersifat pribadi.

Pasal kontroversial lain yang mendapat penolakan dari ber-

bagai kalangan adalah soal informasi pemilik hak atas tanah yang dirahasiakan kepada publik. Hal ini terdapat dalam Pasal 47 ayat (8) RUU Pertanahan bahwa informasi publik mengenai data pertanahan yang dikecualikan antara lain: a.

Daftar nama pemilik hak atas tanah; b. Buku tanah, surat ukur dan warkah. Terkait hal tersebut, Forest Watch Indonesia (FWI) pernah menggugat Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membuka data HGU di Kalimantan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor: 121/K/TUN/2017, majelis hakim berpendapat bahwa HGU tidak termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan kepada publik. HGU bukan data pribadi karena merupakan hak mengusahakan tanah yang penguasaannya ada pada negara.

Oleh karena itu, data HGU harus tersedia dan bisa diakses oleh publik sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. HGU harus dibuka kepada publik agar masyarakat dapat melakukan pengawasan dan monitoring terhadap izin-izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pengadilan Pertanahan Dalam lima tahun terakhir, pemerintah fokus dalam pembangunan infrastruktur dan industri untuk mengejar pertumbuhan ekonomi secara legal. Namun, agenda tersebut kerap dilakukan dengan jalan mengambil tanah rakyat demi kepentingan umum, sehingga bakal memicu sengketa

Info Singaraja FM infosingarajafm

081933004217

Pemberian Raskin Mesti Selektif

SUARA Buleleng yang disiarkan Singaraja FM, Rabu (27/11) kemarin, menyoroti soal sarana transportasi. Juga sinergitas antara pemerintah dengan DPRD. Berikut rangkumannya.

Guru Nyoman di Tajun mengutarakan soal kondisi jalan dari Tamblang menuju Tajun. Ia mempertanyakan kepada pihak terkait mengapa jalan raya dari Desa Tamblang menuju ke Tajun sampai saat ini belum di-hotmix. Padahal sudah banyak coretan di atas aspal sebagai tanda yang perlu diperbaiki.

Ia juga mempertanyakan kepada pihak terkait, kenapa saya tidak lagi mendapatkan raskin. Padahal sebelumnya saya selalu menerima.

Lalu apa yang menjadi pertimbangan petugas untuk menyetop pemberian raskin ini kepada saya.

Mohon penjelasannya.

Gung Surya di Lovina menyoroti soal peran serta pihak DPRD untuk bisa bersinergi dengan pihak pemerintah. Wakil rakyat juga diminta menerima suara rakyat yang menyampaikan aspirasi sehingga bisa memberikan layanan kepada warga masyarakat. Seperti yang telah dilakukan dalam dialog ‘’Geliat Buleleng’’ dengan melibatkan pihak DPRD dan pemerintah,

sehingga mampu bersinergi dan bisa memberikan layanan kepada warga masyarakat.

Papa Dimas di Pancoran berharap agar terus dilakukan penertiban terhadap kafe remang-remang dan pembuang sampah sembarangan. Ia berharap kepada aparat yang berwenang di Buleleng agar menertibkan kafe remang-remang yang tanpa izin di wilayah Buleleng yang membuat resah warga masyarakat dan menjadi sumber keributan di wilayah keluarga maupun di lingkungan warga. Ia juga berharap agar pemerintah menerapkan aturan dalam pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, sehingga kebersihan lingkungan bisa terjaga.

Sementara itu, Sengan di Nagasepeha berharap kepada aparat pemerintah agar membuat catatan yang pasti berkaitan siapa-siapa yang berhak menerima raskin. Sehingga penerima raskin dan rastra di desa itu tepat sasaran dan tepat guna. Ia juga berharap kepada

pihak pemerintah agar bekerja sama dengan BPN, sehingga bisa mendata warga yang memiliki tanah dan perkebunan sehingga tidak perlu lagi menerima raskin dan rastra dan berikanlah kepada orang yang benar-benar berhak menerima.

Nang Mologan di Mayong menyoroti wacana presiden bisa tiga kali menjabat. Ia mengakui hal ini menuai pro dan kontra. Ia pun berharap agar dikembalikan sistem pemilihan kepada sistem perwakilan. Sebab, kalau dilihat dari segi keamanan maka lebih terjamin dan mampu menekan biaya yang dikeluarkan negara.

Gung De di Jalan Ngurah Rai menyoroti soal penguatan SDM di bidang IT guna menangakal perbuatan pidana lewat internet.

Sebab, kata dia, beberapa orang asing yang melakukan penipuan di wilayah Indonesia mengatakan mereka sangat mudah melakukan penipuan di internet di Indonesia. Untuk itu, ia berharap kepada pihak Kominfo agar memperbaiki sistem internet sehingga tidak gampang untuk disalahgunakan. (kmb)

dan konflik sosial berkepanjangan. Dari sekian kali pergantian rezim, konflik pertanahan masih terjadi hingga saat ini. Kecurigaan adanya agenda kriminalisasi terhadap aktivis agraria seolah tak luput dari alasan penolakan RUU Pertanahan. Dalam RUU Pertanahan diatur ketentuan pidana bahwa setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama yang melakukan dan/atau membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan dipidana dengan pidana penjara. Pencantuman klausul ‘’permufakatan jahat’’ disinyalir sangat rentan mengkriminalisasi para pihak dan khususnya kalangan aktivis yang rutin melakukan pendampingan para warga yang terancam hak atas tanahnya digusur.

Mencermati volume sengketa dan eskalasi konflik pertanahan yang semakin besar dan kompleks serta desakan dari berbagai pihak, maka pemerintah berencana membentuk pengadilan pertanahan yang telah dituangkan dalam RUU Pertanahan. Pada masa orde lama, pernah ada pengadilan khusus Land Reform yang secara khusus mengadili sengketa di bidang agraria. Namun, sejak dihapusnya Pengadilan Land Reform di tahun 1970, maka perkara sengketa pertanahan dikembalikan ke Pengadilan Negeri. Namun, rencana pembentukan Pengadilan Pertanahan pada RUU Pertanahan ini nantinya diharapkan untuk menghindari putusan yang menyimpang dalam setiap kasus sengketa tanah supaya tidak berlarut-larut, cepat dan murah.

Masalah tentang pertanahan di negara kita adalah merupakan suatu persoalan yang cukup rumit dan sensitif, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat sosial ekonomis, budaya, hokum, dan politik. Dengan ditundanya pengesahan RUU Pertanahan, seyogianya menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan untuk tidak hanya

menempuh pendekatan sepihak saja, melainkan harus melalui pendekatan secara terpadu guna melahirkan suatu produk RUU Pertanahan yang bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penulis, alumni Magister Kenotariatan Universitas Udayana

POJOK Dewan minta pencemar Tukad Badung agar ditindak tegas.

- Jangan ada kongkalikong. *** Perbaikan enam jembatan di Karangasem gunakan PHR Badung.

- Jembatan menuju sejahtera bersama. *** RUU Provinsi Bali untuk membangun alam, budaya dan manusia Bali.

- Bali yang berkeadilan.

WARUNG GLOBAL

Tindak Tegas Pencemar Lingkungan Air Tukad Badung tercemar limbah. Akibatnya air sungai berwarna merah. Sejumlah usaha sablon di Jalan Pulau Misol pun disidak Satpol PP bersama DLHK Kota Denpasar. Tidak sia-sia pembuang limbah pun ditertibkan karena saluaran limbahnya bermuara ke Tukad Badung.

Kawan Global pun Rabu (27/11) kemarin bertanya-tanya atas kondisi ini. Kenapa bisa berulang dan apa penyebabnya? Berikut rangkuman selengkapnya.

Gusti di Renon mengatakan, upaya penanggulangan limbah dan pelanggarannya selalu terulang-ulang. Ini ada apa? Semestinya apa yang terjadi dipakai pelajaran. Cobalah untuk mendata berapa banyak usaha sablon di Denpasar dan sering-sering melakukan sidak. Jangan sidak hanya karena ada peristiwa saja, ada pemilu saja. Jangan lagi ada kata pembinaan. Yang harus dilakukan adalah tegakkan perda dengan tegas.

Bratayasa mengimbau agar Tukad Badung dalam penanganan lebih banyak meniru daerah Sangeh, di mana di hamparan sepanjang sungai tidak ada kegiatan apa pun yang berdampak merusak lingkungan. Saya meng-

hargai upaya Pemerintah Kota Denpasar yang bertindak cepat dalam menangani pencemaran limbah. Ke depannya agar dilakukan upaya agar Tukad Badung benar-benar seperti sungai di Korea, sepertri cita-cita awal.

Dari Tabanan, Budiada bertanya, bukankah antara pengusaha dan pemerintah daerah ada kesepakatan bagaimana mengelola lingkungan dengan baik.

Putu Padangsambian menegaskan, ini hanyalah masalah pengawasan yang kurang maksimal dan terjadi kecolongan. Solusinya, ya... setiap saat lakukan sidak dan kontrol. Jangan lakukan pengawasan dengan sistem musiman, keindahan Kota Denpasar juga harus langgeng. (bram)

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata, Nyoman Winata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: IB. Wirawan Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Kamis Paing, 28 November 2019

KPU Belum Tetapkan Maskot Pilkada Tabanan (Bali Post) – Kabupaten Tabanan belum memiliki maskot dan tagline Pilkada 2020. Terkait hal tersebut, KPU Tabanan mengundang unsur pemerintah, tokoh masyarakat, budayawan dan seniman dalam Focus Group Discussion (FGD) di kantor KPU Tabanan, Rabu (27/11) kemarin.

FGD - Suasana FGD di KPU Tabanan yang membahas maskot Pilkada 2020.

Target Retribusi RPH Sulit Dicapai Tabanan (Bali Post) Target retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) tahun 2019 sebesar Rp 38 juta.

Hingga saat ini realisasinya baru mencapai Rp 33,48 juta. Dinas Pertanian kesulitan memenuhi target tersebut lantaran kegiatan pemotongan hewan di RPH menurun.

Kabid Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan I Wayan Suamba mengatakan, tiap harinya memang masih ada kegiatan pemotongan hewan di RPH di Banjar Tonja, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan. Pemotongan hewan di RPH dikenakan retribusi Rp 20 ribu per ekor. Namun kegiatan pemotongan hewan tidak seramai sebelumnya, dan kini hanya hitungan jari. ‘’Dengan kondisi RPH saat ini, kami tetap akan

terus berupaya mengejar target. Namun kemungkinan hanya bisa di angka Rp 37 juta karena saat ini baru sampai di angka Rp 33,48 juta,’’ terangnya.

Sementara itu, Kepala UPTD RPH Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Drh. I Made Suarmawan mengatakan, target tahun 2019 yang dipasang Rp 38 juta memang cukup berat untuk dicapai. Hanya saja pihaknya tetap akan berusaha untuk mencapainya. ‘’Tetap akan kami upayakan, semoga bisa terealisasi,’’ ucapnya.

Diakuinya, tiap harinya aktivitas pemotongan hewan di RPH rata-rata hanya lima ekor. Jika saja enam ekor per hari atau lebih tentu saja bisa memenuhi target Rp 38 juta tersebut. ‘’Kalau hanya lima ekor, target Rp 36 juta per tahun baru

rasanya bisa dikejar. Kalau Rp 38 juta, memang sangat berat,’’ tegasnya.

Kenaikan target retribusi sejalan dengan kenaikan tarif retribusi untuk pemotongan sapi tahun ini. Nilai retribusi sudah termasuk dengan pemeriksaan sapi sebelum dipotong dan daging sapi sesudah dipotong.

Sedangkan sebelumnya di tahun 2018 hanya dikenakan tarif Rp 12.000 per ekor. ‘’Kenaikan target sejalan dengan kenaikan tarif retribusi yang mana sebelumnya telah memperoleh persetujuan dengan berbagai pihak,’’ katanya.

Meskipun demikian, dia berharap dan berusaha untuk mengejar target yang sudah ditetapkan tersebut. ‘’Mudah-mudahan bisa terpenuhi, apalagi ada perayaan tahun baru,’’ jelasnya. (kmb28)

Bali Post/bit

Kepala Dinas Kebudayaan Tabanan I G.N. Supanji memberikan masukan agar maskot dapat menggambarkan penyelenggara atau hasil akhir dari perhelatan Pilkada. Kemudian, Ketua PHDI Tabanan I Wayan Tontra mengusulkan Tabanan tidak mencontek maskot yang sudah dipakai daerah lain seperti kayonan. Tabanan harus berinovasi mencari bentuk lain yang merupakan ciri khas Tabanan sesuai dengan konsep kepemimpinan yang diharapkan di Tabanan.

Perwakilan kaum milenial, Jero Arum, lebih konkrit mengusulkan maskot pilkada. Dia menyebut kotak suara bisa dijadikan maskot dengan divariasikan dengan atribut Bali dan alat mencoblos kertas suara. Bahkan dia mengusulkan nama untuk maskot tersebut yakni Si Taksu (Si Kotak Suara).

Sementara, budayawan Gusti Putu Bawa Samar Gantang mengharapkan maskot yang dipakai memunculkan tokoh Tabanan, seperti I Mario serta tokoh lainnya. Namun Samar gantang yang seorang seniman puisi itu mengusulkan maskot dibuat dalam

bentuk siluet.

Selain mereka, banyak masukan dari tokoh lainnya. Meski demikian, KPU Tabanan belum bisa memutuskan maskot yang akan digunakan.

Ketua KPU Tabanan I Gede Putu Weda Subawa mengatakan, masukan yang diberikan sangat bagus dan variatif. Pihaknya akan melakukan pembahasan lebih mendalam untuk menentukan maskot berdasarkan masukanmasukan tersebut. ‘’Maskotnya belum disepakati, kami masih akan melakukan pembahasan dari masukan yang ada,’’ pungkasnya.

Sebelumnya, Weda Subawa berharap maskot pilkada bersifat netral karena tidak ingin seperti kejadian di tahun 2010, ketika maskot dalam bentuk lumbung yang gambarannya dinilai seperti seorang wanita yang diopinikan menggiring ke salah satu calon.

Muncul juga nama Tualen sebagai tokoh pewayangan yang setia menjalankan dharma dan mampu bersikap netral dalam melihat situasi yang ada di masanya. ‘’Kami ingin sifatnya netral, apapun nanti bentuknya,’’ tegasnya. (kmb28)

Sistem Jemput Bola Maksimalkan Pendapatan Perizinan

Tabanan (Bali Post) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Tabanan harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perizinan di tahun 2020. Menurut Kepala DPMPPTSP Tabanan I Made Sumerta Yasa, dibandingkan tahun ini, peningkatan target pendapatan tahun depan cukup signifikan.

Pendapatan daerah di DPMPPTSP Tabanan hanya

dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tahun ini targetnya Rp 3,5 miliar. Sedangkan tahun depan Rp 5 miliar atau naik Rp 1,5 miliar.

Sumerta Yasa menegaskan, pihaknya akan berupaya keras untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan. Namun di sisi lain, pihaknya juga optimis target tahun 2020 bisa dicapai jika melihat kondisi saat ini. ‘’Untuk tahun ini saja kita ditarget PAD sebesar Rp 3,5 miliar dari sektor

retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sudah tercapai. Bahkan kita melampaui, sudah Rp 4,5 miliar lebih,’’ terangnya, Rabu (27/11) kemarin.

Pencapaian tersebut tak terlepas dari pelayanan prima melalui sistem jemput bola. Guna mencapai target tahun depan, pihaknya akan memaksimalkan semua potensi. Salah satu program yang tengah digarap yakni pendataan potensi yang akan disasar.

Seperti diketahui, eksekutif dan legislatif Tabanan

sepakat menetapkan PAD Rp 450,405 miliar di tahun anggaran 2020. Besaran nilai ini dilihat dari hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya, mengingat masih banyak potensi pendapatan yang belum tergali dan belum dioptimalkan sehingga dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk mencapai target.

DPMPPTSP pun menjadi salah satu OPD penghasil yang diharapkan mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan tersebut. (kmb28)

Tujuh Pasangan Bukan Suami-Istri Terjaring Operasi Pekat Tabanan (Bali Post) Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Agung II 2019 dimulai pada Sabtu (23/11) lalu. Sejauh ini, Satgas dari Polres Tabanan telah berhasil menjaring tujuh pasangan bukan suamiistri di sejumlah penginapan di Tabanan. Tak hanya itu, petugas juga berhasil mengamankan 52 botol arak di sejumlah warung.

Pasangan bukan suamiistri tersebut terjaring pada operasi yang digelar Selasa (26/11) malam. Wakapolres Tabanan Ni Made Sukerti, S.H. selaku Waka Satgas mengatakan, penertiban dimulai sekitar pukul 19.00 Wita. Dengan melibatkan 50 orang personel dari Polres Tabanan, penertiban menyasar Kecamatan Tabanan dan Kediri. Petugas menyasar sejumlah penginapan dan warung. ‘’Kegiatan ini untuk mencegah berkembang dan meluasnya pengaruh buruk penyakit masyarakat, seperti aktivitas premanisme,

miras, curas, curanmor, serta peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Ini juga dalam rangka terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif, aman dan tertib di wilkum Polres Tabanan jelang Natal dan tahun baru 2020,’’ terangnya, Rabu (27/11) kemarin.

Dari data yang dihimpun, tujuh pasangan bukan suami-istri tersebut terjaring di tiga penginapan berbeda. Dari tujuh pasangan tersebut, lima pasangan di antaranya selingkuh dan dua pasangan dengan status pacaran.

Rentang usia pasangan yang terjaring yakni 22 tahun hingga 51 tahun. Mereka diamankan di sebuah penginapan di Desa Dajan Peken dan Desa Wanasari, Tabanan dan di penginapan seputar Jalan By-pass Ir. Soekarno. Sementara untuk minuman keras berhasil diamankan di dua warung di wilayah Kecamatan Kediri dan Tabanan. Minuman keras tersebut selanjutnya

diamankan di Mapolres Tabanan. ‘’Untuk tujuh pasangan yang bukan suami istri telah didata dan dilakukan pembinaan dan penyedia tempat sementara dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Jadi, itu murni pasangan selingkuh yang sudah janjian. Ada yang selingkuh ada juga yang status pacaran,’’ beber Kasatreskrim Polres Tabanan AKP I Made Pramasetia.

Sementara untuk hasil operasi minuman keras, dikatakannya masih ditangani oleh Satresnarkoba Polres Tabanan. Dia menegaskan, kepolisian akan terus melakukan upaya pencegahan penyakit masyarakat.

Untuk diketahui, Operasi Pekat Agung II 2019 berlangsung sejak 23 November hingga 8 Desember mendatang. Ada beberapa sasaran dalam operasi ini yakni minuman keras, prostitusi, premanisme, perjudian, curat, curas, curanmor serta narkoba. (kmb28)

Bali Post/ist

PEMBINAAN - Pendataan dan pembinaan bagi pelanggar yang terjaring Operasi Pekat Agung 2019.

Bali Post/ist

PERIZINAN - DPRD Tabanan meninjau pelayanan perizinan di DPMPPTSP Tabanan, belum lama ini.

Kamis Paing, 28 November 2019

Lelang Sekda Diikuti Empat Pelamar

Peserta Wajib Buat Makalah Langsung Selesai Dua Jam Singaraja (Bali Post) –

Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng telah menutup masa pendaftaran, Selasa (26/11) lalu. Ada empat pelamar yang sudah mendaftar. Semuanya adalah pejabat di lingkup Pemkab Buleleng. Tidak ada pelamar luar daerah atau kalangan profesional berpartisipasi pada lelang sekda ini.

Empat pejabat peserta lelang jabatan ini yakni Gede Suyasa yang sekarang menjabat Asisten Administrasi Umum, sedangkan Ni Made Rousmini adalah sebagai Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Putu Karuna merupakan Asisten Tata Pemerintahan. Hanya Gede Sandhiyasa menjabat Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng.

Keempat peserta lelang itu mengikuti kompetensi yang dilakukan asesor dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan BPSDM Provinsi Bali. Mereka wajib mengikuti seleksi materi penyusunan makalah kemudian presentasi di hadapan para anggota pansel. Khusus penyusunan makalah, masing-masing peserta itu diwajibkan menyusun makalah langsung

Gede Wisnawa

Pelamar CPNS Capai 7.422 Orang Dua Formasi Difabel Tanpa Peserta Pendaftaran perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Buleleng tahun 2019 sudah ditutup Selasa (26/11), pukul 23.55 Wita. Dari berkas pendaftaran yang masuk ke sekretariat perekrutan, total jumlah pelamar CPNS itu mencapai 7.422 orang.

Rinciannya, formasi tenaga pendidik (guru) jumlah pelamarnya terbanyak yakni 4.228 orang. Tenaga kesehatan 1.488 orang sedangkan formasi tenaga teknis mencapai 1.706 orang. Ribuan pelamar ini nantinya memperebutkan seluruh formasi yakni 389 orang yang akan diterima. Lalu, apakah masih diberikan hak mengajukan keberatan terutama bagi pelamar yang dinilai tidak memenuhi syarat terkait verifikasi administrasi?

MESKIPUN jumlah itu membeludak, namun ada dua formasi penyandang disabilitas tidak ada pelamarnya sama sekali. Otomatis kedua formasi itu lowong. Untuk formasi yang mengakomodir kaum difabel itu diperlukan tujuh orang.

Hanya, selama pendaftaran, baru lima formasi yang melamar. Sedangkan, dua formasi jabatan yaitu Analisis Data dan formasi Sertifikasi Industri Pangan dan Pengawas Lapangan tanpa pelamar.

Ada formasi yang tanpa pelamar, namun sebaliknya ada formasi yang banjir pelamar. Seperti formasi guru. Jumlah pelamar pada formasi ini tercatat 4.228 orang. Dari jumlah ini, jabatan guru kelas jenjang Sekolah Dasar (SD) pelamarnya 1.236 orang namun yang diterima hanya 89 orang.

Sekretaris Badan Kepegawaian Pembangunan

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng I Nyoman Wisandika, Rabu (27/11) kemarin mengatakan, khusus pelamar dari kalangan difabel, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No. 23 tahun 2019, formasi yang disediakan khusus bagi penyandang disabilitas sebanyak dua persen dari total jumlah formasi yang diusulkan. Di Buleleng, ada tujuh formasi yang dibuka bagi disabilitas. Di antaranya Penelaah Dampak Lingkungan, Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah, Pengelola Sistem dan Jaringan, Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan, Analis Sertifikasi Industri Pangan, dan Pengawas Harga Pangan.

“Lima formasi itu sudah ada yang melamar. Hanya dua tanpa pelamar. Lima yang sudah terisi itu semuanya disabilitas. Rata-rata mer-

eka berasal dari Buleleng.

Setiap formasi akan dicari hanya satu orang,” katanya.

Persyaratan khusus bagi pelamar disabilitas itu kata Wisandika, harus bisa melihat. Sementara Indek Prestasi Komulatif (IPK), umur dan kualifikasi pendidikannya, semuanya sama seperti pelamar pada umumnya. Demikian saat tes CAT, soalnya dipastikan sama dengan pelamar lainnya.

Setelah pendaftaran ditutup, tahap selanjutnya memverifikasi hasil unggahan berkas para pelamar sampai 14 Desember 2019. Pengumuman hasil verifikasi administrasi itu masih tentatif. Setelah pengumuman verifikasi administrasi itu dibuka, ada waktu masa sanggah selama tiga hari. Misalnya, pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, diberikan waktu mengajukan keberatan. Panitia di kabupaten akan menampung keberatan itu dalam berita acara. Kemudian dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terkait kemungkinan lolos tergantung keputusan pemerintah pusat.

Sementara untuk SKD dan SKB kata Wisandika, pihaknya baru menyusun jadwal yang sifatnya sementara. Diperkirakan, SKD akan digelar Januari 2020.

Sedangkan, SKB dijadwalkan baru digelar Maret 2020. “Perkiraannya bulan April baru ada hasil seleksi CPNS,” jelasnya. (mud)

jadi dalam hitungan waktu cepat, dua jam saja.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng Gede Wisnawa, Rabu (27/11) kemarin mengatakan, seluruh dokumen persyaratan pendaftaran telah dilengkapi masing-masing peserta lelang itu. Berkas persyaratan sudah disetor kepada Pansel Lelang Jabatan Provinsi Bali. Berkas administrasi ini kembali diverifikasi pihak Pansel sebelum hasilnya diumumkan. Selain itu, BKPSDM Buleleng juga mengirim berkas pendaftaran yang sebelumnya disetor peserta melalui email (surat elektronik - red) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pansel di Provinsi Bali.

“Jumlah minimal peserta lelang Sekda itu sudah kita dapatkan. Berkas-berkasnya sudah lengkap. Semua sudah

kami serahkan ke pansel di Provinsi Bali untuk diverifikasi selain itu juga dilaporkan ke KASN,” katanya.

Tahapan Seleksi Inti Setelah peserta diumumkan seleksi administrasi kemudian pansel melakukan tahapan seleksi inti. Uji assessment semula dijadwalkan 3 - 5 Desember 2019 kemudian dimajukan 2 sampai 4 Desember 2019. Peserta nantinya menghadapi para asesor dari BPSDM Jabar dan BPSDM Bali. Seleksi inti berikutnya adalah penyusunan dan presentasi makalah yang berlangsung 9 sampai 10 Desember 2019 ini. Fase ini dipastikan untuk menguji sejauh mana kemampuan para peserta lelang jabatan sekda itu. Dengan batas waktu dua jam, masing-masing peserta lelang itu diwajibkan menyusun makalah dalam durasi relatif singkat. Dengan waktu yang singkat itu sudah pasti menjadi tantangan berat para peserta. Sebab, mereka harus menyelesaikan makalah itu di hadapan para anggota pansel selama dua jam.

“Kami menggodok 15 judul makalah. Namun setelah diba-

has dipilih 5 judul makalah yang akan diundi oleh peserta.

Judul yang didapatkan itu harus dikupas menjadi makalah selama dua jam secara langsung di tempat. Nantinya dipresentasikan di hadapan anggota pansel,” jelasnya.

Fase seleksi berikutnya, pansel melakukan penelusuran rekam jejak masingmasing peserta lelang jabatan sekda itu. Jika pada lelang sebelumnya rekam jejak ditelusuri dengan mengisi kuisioner. Namun sekarang, pansel melacak rekam jejak peserta lelang menggunakan aplikasi google forms. Dengan aplikasi itu, rekam jejak dimulai dari hubungan pelamar dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai pejabat di atasnya, di samping, bawahan, bahkan lingkungan rumah tangga para peserta lelang itu.

“Ini penyempurnaan skema penelusuran rekam jejak peserta lelang itu. Sekarang sudah menggunakan aplikasi untuk mengetahui track record peserta lelang itu. Hal itu dipakai pertimbangan sebelum dipilih satu peserta terbaik yang akan dijadikan Sekda definitif,” jelasnya. (kmb38)

Dua Unit Mesin Kapal ’’Rescue’’ Dilelang Singaraja (Bali Post) – Kapal rescue yang sebelumnya dioperasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng rusak akibat dihantam gelombang pasang beberapa waktu lalu.

Keberadaan kapal bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu rencananya dihapuskan. Alasannya, kapal itu sudah tidak memungkinkan diperbaiki kembali. Penghapusannya dengan cara bagian kapal yang hancur terkena gelombang pasang itu dimusnahkan.

Sedangkan, dua unit mesin pendorong kapal itu dihapuskan melalui prosedur lelang terbuka.

Lelang dua mesin kapal itu dilakukan Bagian Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng bekerja sama

dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja.

Sekretaris BPBD Buleleng Ketut Susila, Rabu (27/11) kemarin mengatakan, pascabencana gelombang pasang itu bangkai kapal rescue yang rusak itu, dievakuasi dari kawasan Pantai Kelurahan Banyuasri.

Bagian kapal terutama pada deknya sudah hancur. Hingga tidak memungkinkan diperbaiki kembali. Demikian juga perangkat elektronik dan navigasi kapal itu rusak berat. Otomatis sudah tidak mungkin dibenahi lagi. Untuk dua unit mesin pendorong kapal itu masing-masing menggunakan power mesin 150 PK. Namun, hal itu tidak mengalami kerusakan. Dua mesin yang dinilai masih punya nilai jual itu, kemudian diusulkan dilelang.

“Kalau deknya sudah pecah.

Perangkat elektroniknya juga rusak dan sulit diperbaiki. Sehingga hanya dua mesin kapal itu yang dilelang. Pelelangan itu diproses di BKD,” katanya.

Terkait hasil lelang nanti, mantan camat Sukasada ini mengatakan, hasil penjualan mesin kapal itu tidak lagi dikelola di BPBD. Namun, hasil lelangnya itu akan dikembalikan ke kas daerah. Sesuai pendataan Bagian Aset BKD dua unit mesin kapal itu dilelang dengan harga limit masing-masing Rp 81 juta lebih.

Bagian kapal yang tidak bernilai jual, kata Susila, penghapusannya akan dilakukan Bagian Aset BKD Buleleng.

“Karena kapalnya sudah masuk aset daerah. Jadi, hasil lelang itu akan diserahan ke daerah.

Penghapusan bagian kapal itu

akan dilakukan BKD. Kami sedang menunggu jadwalnya,” jelasnya.

Dari data di Bagian Aset BKD Buleleng, selain dua unit mesin kapal rescue ada juga satu unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng. Alat berat yang dalam kondisi rusak parah ini nilai limitnya ditawarkan sebesar Rp 81 juta lebih. Ada juga kendaraan roda empat tipe elf milik Dinas Kesehatan (Diskes) Buleleng dilelang dengan nilai limit Rp 25 juta. Kendaraan operasional ini juga kondisinya rusak berat. Selain itu, ada sepeda motor dinas. Di samping itu beberapa barang perlengkapan kantor. Seperti komputer yang rusak berat, juga akan turut dilelang tahun 2019 ini. (kmb38)

Bali Post/kmb38

KAPAL RESCUE RUSAK – Kapal rescue milik BPBD Buleleng rusak berat akibat gelombang pasang beberapa waktu lalu. Pascakejadian itu, bagian mesin kapal yang masih utuh itu dilelang. Sedangkan bangkai kapal ini akan dihapuskan.

Kamis Paing, 28 November 2019

Polsek Sukawati Tahan Pelaku Penipuan Gianyar (Bali Post) Polisi menangkap pelaku penipuan, I Gusti Ketut Adi Yustika Ariawan. Pelaku berusia 37 tahun asal Singaraja ini telah memperdaya salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beralamat di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati. Akibatnya, pihak bank mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Dikonfirmasi,Rabu (27/11) kemarin, Kanit Reskrim Polsek Sukawati Iptu I Gusti Ngurah Jaya Winangun, S.H. menjelaskan, kasus ini bermula pada 2016. Saat itu pelaku menjual satu unit mobil Jeep orange DK 911 NG kepada temannya, Untung Suropati (60) seharga Rp 750 juta. Setahun kemudian pelaku meminjam mobil yang sudah dijual tersebut. Tanpa ragu-ragu, Untung Suropati memberikannya.

Tanpa diduga, kata Jaya Winangun pelaku justru menggunakan mobil itu sebagai jaminan untuk mencari kredit dari salah satu BPR di Desa Sukawati sebesar Rp 400 juta.

Saat itu pihak BPR Angsa Sedana sudah melakukan cross check terhadap mobil tersebut sebagai jaminan. ”Pihak BPR sudah melakukan cross chcek ke lapangan dan ada mobilnya.

Usai pengecekan itu, mobil tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, Untung Suropati,” katanya.

Selanjutnya, pelaku tidak bisa membayar kredit di BPR tersebut. Pihak BPR lantas bermaksud untuk menarik mobil DK 911 NG yang digunakan sebagai jaminan tersebut.

Namun, mobil tersebut sudah tidak ada dirumah pelaku.

Pihak BPR yang geram dengan kejadian itu lantas memilih untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Atas laporan nomor : LPB/38/X/2019/BALI/RES GNR/ Polsek Sukawati, tanggal 19 Oktober 2019, polisi melakukan penyelidikan. Menurut Jaya Winangun, pelaku Yustika sudah dua kali mendapat panggilan polisi, namun panggilan tersebut tidak dipenuhi. Aparat kepolisian yang dipimpin Panit Opsnal Ipda Komang Sudarsana, S.H. akhirnya melakukan jemput paksa kemudian dibawa ke Mapolsek Sukawati. Tidak hanya itu, polisi juga menyita satu unit mobil Jeep milik Untung Suropati.

Atas perbuatannya, kata Jaya Winangun pelaku Yustika Ariawan dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Selain itu, tersangka Yustika juga dijerat dengan Pasal 36 UU Pidusia tentang Pengalihan Hak dengan ancaman dua tahun penjara. (kmb35)

TAJEN - Salah satu arena tajen di wilayah Kabupaten Gianyar.

Operasi Pekat Sasar Judi Tajen Gianyar (Bali Post) -

Judi tajen atau sabung ayam merupakan salah satu penyakit masyarakat yang marak ditemui di sejumlah kawasan di Kabupaten Gianyar. Jenis judi ini kini menjadi salah satu target sasaran polisi yang sedang menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Agung 2019. Kabag Ops. Polres Gianyar Kompol Dewa Gede Mahaputra menegaskan hal itu, Rabu (27/11) kemarin.

Bali Post/kmb35

DIAMANKAN - Pelaku I Gusti Ketut Adi Yustika Ariawan dan mobil Jeep DK 911 NG diamankan di Mapolsek Sukawati.

Mahaputra mengatakan, selama Operasi Pekat Agung, polisi akan menyasar semua jenis penyakit masyarakat.

Mulai dari premanisme, judi, prostitusi termasuk curas, curat dan curanmor (C3).

Selama operasi ini, pihaknya sudah menyiapkan target

operasi (TO). Dikatakan, ada tujuh sasaran, yakni judi (1), narkoba (1), pencurian (2), dan miras (3). “Semua ini yang menjadi TO,” katanya.

Mahaputra menegaskan, perjudian khususnya judi tajen akan menjadi sasaran polisi dalam operasi

Satpol PP Optimalkan Peran Linmas Gianyar (Bali Post)Satpol PP Kabupaten Gianyar mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Upaya ini dinilai penting guna meningkatkan kondusivitas di masingmasing desa. Kepala Satpol PP Gianyar I Made Watha mengatakan hal itu usai sosialisasi Pemantapan Peranan Linmas di Kabupaten

Bali Post/ist

Gianyar di Kantor Plut KUMKM Gianyar, Rabu (27/11) kemarin.

Menurut Watha, peran Linmas di Kabupaten Gianyar mengacu pada peraturan yang sekarang menjadi acuan dalam pengoptimalan fungsi Linmas, yakni Undang Undang Dasar 1945, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2014 tentang

Bali Post/kmb35

LINMAS - Suasana sosialisasi Pemantapan Peranan Linmas di Kabupaten Gianyar di Kantor Plut KUMKM Gianyar, Rabu (27/11) kemarin.

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perbup Nomor 63 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Satpol PP. Dikatakan, sebelum dikeluarkan Perbup Nomor 63 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Satpol PP, Linmas atau yang sering disebut Satuan Perlindungan Masyarakat bernaung di bawah Kesbangpol dan di tahun ini di bawah naungan Dinas Satpol PP. “Linmas merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali dengan keterampilan untuk melaksanakan penanganan bencana serta ikut memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.

Watha menegaskan, peran dan fungsi Linmas dibutuhkan terkait urusan dinas, serta selalu berkolaborasi dengan pecalang, babinsa dan Satpol PP di kecamatan. “Hal ini bertujuan untuk memantau dan meminimalisasi permasalahan penegakan dan pelanggaran perda di desa, termasuk menyangkut kepentingan umum dan masyarakat,” ujarnya. (kmb35)

kali ini. Terlebih selama ini cukup banyak keluhan terkait keberadaan judi tajen.

“Kalau tidak ada upacara yang berkaitan dengan adat, tentunya ini (tajen-red) tidak dibolehkan. Nanti pasti akan kami tindak lanjuti di lapangan, karena ini merupakan

sasaran dari Operasi Pekat Agung,” tegasnya.

Menurut Mahaputra, sejumlah lokasi tajen kini sudah terdeteksi, khususnya di seputaran Kelurahan Gianyar dan Beng, termasuk juga di wilayah Kecamatan Blahbatuh hingga Kecamatan Tegallalang. Namun untuk detail lokasi tajen, pihaknya masih menunggu data Satuan Reskrim Polres Gianyar. “Untuk lokasi tajen, nanti tunggu datanya dari Satuan Reskrim. Yang

lebih tahu di lapangan kan Reskrim,” ujarnya.

Dalam menangani judi tajen, kata Mahaputra pihaknya tetap mengedepankan upaya persuasif dengan mengimbau masyarakat agar tidak melakukan segala bentuk perjudian karena bertentangan dengan KUHP. “Tetap kami imbau agar tidak melakukan perjudian.

Kecuali berkaitan dengan upacara adat, yakni tabuh rah ada toleransi,” tegasnya. (kmb35)

KPU Kosongkan Ribuan Kotak Suara Pemilu Gianyar (Bali Post)Pascarampungnya proses Pemilu Serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar melakukan pengosongan kotak suara yang disimpan di Gudang Logistik KPU Gianyar di Stadion Dipta. Ada 7.510 kotak suara yang dikosongkan. Selanjutnya, kotak suara itu akan dilelang. Ketua KPU Gianyar Putu Agus Tirta Suguna mengatakan hal itu, Rabu (27/11) kemarin.

Menurut Agus Tirta Suguna, pengosongan kotak suara berbahan kardus itu sesuai dengan surat yang diterima dari KPU RI tentang logistik pascapemilu.

Dikatakan, KPU Gianyar mulai melakukan pengosongan kotak suara sejak Senin (25/11) lalu. “Berdasarkan petunjuk, isi dalam kotak suara seluruhnya dikeluarkan.

Selanjutnya surat suara hasil pemilu dipilah, dimasukkan ke dalam plastik bening dan diberi label,” katanya.

Agus Tirta Suguna mengatakan, tidak ada batas waktu untuk kegiatan pengosongan kotak suara ini.

Namun pihaknya menargetkan bisa rampung maksimal 14 hari ke depan. “Setelah kotak kosong dan isi dalam kotak dikemas dan diberi label, kotak suara itu dilipat dan ditumpuk. “Selanjutnya akan diajukan lelang.

Informasi lelang ini sudah lama kami sampaikan ke publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses pengosongan kotak suara ini juga dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh komisioner KPU Gianyar dan disaksikan oleh Bawaslu Gianyar, Kesbangpolimas, TNI/Polri serta instansi terkait. (kmb35)

Bali Post/kmb35

PENGOSONGAN - Kegiatan pengosongan kotak suara Pemilu Serentak 2019 di Gudang Logistik KPU Gianyar di Stadion Dipta, Rabu (27/11) kemarin.

Kamis Paing, 28 November 2019

BPBD Distribusikan Air ke Pangkung Liplip Negara (Bali Post)Hingga mendekati Desember, Kabupaten Jembrana masih mengalami musim kemarau. Hal ini menyebabkan sejumlah wilayah kekeringan dan krisis air. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana harus mendistribusikan air bersih ke wilayah tersebut.

Rabu (27/11) kemarin, BPBD mendistribusikan 5.000 liter air bersih untuk warga di Banjar Pangkung Liplip, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara. “Ini sesuai permohonan warga ke desa. Kami distribusikan satu truk tangki ke sana,” ujar Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jembrana I Ketut Eko Susila Artha Permana.

Petugas mendapat informasi dari desa setempat, Senin (25/11) lalu. Pada malamnya sekitar pukul 21.30 Wita mendistribusikan air ke tempat penampungan air. Pendistribusian air tetap berdasarkan permohonan dari desa atau kelurahan.

BPBD kemudian berkoordinasi dengan PDAM Jembrana.

Kepala Stasiun Klimatologi Jembrana Rahmat Prasetia mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG, di Jembrana akan turun hujan pada awal November, namun hanya terjadi dua kali. (kmb26)

Nabrak, Truk Ringsek Negara (Bali Post) – Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 112-113, Banjar Pangkung Dedari, Desa/Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa (26/11) malam lalu. Kecelakaan melibatkan truk Isuzu Elf DK 8187 GT yang dikemudikan I Putu Herman (21) dari Selemadeg Barat dengan truk Hino N 8411 UR yang dikemudikan Cholili (50) dari Probolinggo.

Informasi yang diperoleh di lapangan, truk Isuzu bergerak dari arah barat pada situasi jalan lurus. Karena malam hari, sopir tidak melihat truk Hino yang berhenti karena ada antrean pengaspalan jalan sehingga arus lalu lintas buka tutup.

Truk Isuzu Elf menabrak truk Hino dari belakang.

Akibat kecelakaan itu, Putu Herman mengalami luka robek pada dada, luka robek pada tangan kiri dan luka robek pada kaki kiri. Sementara truk Isuzu bagian depannya ringsek. Kasat Lantas Polres Jembrana Iptu Shinta Ayu Pramesti saat dimintai konfirmasinya membenarkan kecelakaan tersebut. (kmb)

Bali Post/ist

GANTI KONTEN - Pihak perusahaan pemilik reklame mengganti konten rokok setelah mendapat peringatan berdasarkan SE Bupati Jembrana Nomor 919 Tahun 2019.

Diberi Peringatan, Perusahaan Rokok Ganti Konten Reklame

Negara (Bali Post) –

Puluhan reklame rokok yang sebelumnya mendapat teguran dari Satpol PP Kabupaten Jembrana akhirnya diubah oleh pihak pemasangnya. Reklame yang sebagian dibangun kuat itu, tidak diturunkan melainkan diganti kontennya yang mengandung produk rokok.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Jembrana Made Tarma membenarkan pembongkaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan rokok sendiri. Sejak ditertibkan beberapa waktu lalu, Satpol PP sudah memberikan surat peringatan pertama dan pihak perusahaan yang disurati melakukan upaya penurunan sendiri. ‘’Pihak perusahaan sudah memBali Post/kmb

RINGSEK – Bagian depan truk Isuzu ringsek setelah menabrak truk Hino yang berhenti karena ada pengaspalan jalan.

bawa surat pernyataan dan melakukan penurunan sendiri,’’ tandasnya saat dimintai konfirmasinya, Rabu (27/11) kemarin.

Penertiban dilakukan untuk menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Jembrana terkait reklame yang sebagian besar merupakan rokok itu melanggar

Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Puluhan reklame rokok yang dipasang melanggar karena selain tidak berizin juga belum membayar pajak. Di samping itu, merunut Surat Edaran (SE) Bupati Jembrana Nomor 919/DPMPTPSTK/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 lalu, pemerintah daerah tidak menerbitkan izin pemasangan reklame/iklan rokok di wilayah Kabupaten Jembrana.

Sebagian besar reklame yang dipasang menggunakan media besi dan digunakan untuk nama-nama toko atau warung. Setelah didata, reklame ini banyak yang tanpa izin. SE Bupati Jembrana ini mengacu pada UU RI No-

Datun Kejari Tangani Dua Penunggak Pajak

”Wastafel’’ Megumi Hanya Jadi Pajangan Negara (Bali Post)– Wastafel air minum Megumi ada di sejumlah ruang OPD di lingkungan Pemkab Jembrana. Namun, sejak dipasang ketika pemerintahan Bupati Gede Winasa hingga saat ini, peralatan berupa bak yang ditempel di dinding itu belum pernah digunakan. ‘’Dulu pabrik Megumi ada di Perancak. Jaringan airnya tidak sampai ke Kota Negara. Karena pabriknya mangkrak, makanya wastafel tidak dipakai,’’ jelas beberapa pegawai Pemkab Jembrana, di Negara, Rabu (27/11) kemarin.

Menurut mereka, meski tidak digunakan, aset tersebut masih terpajang. Padahal bahan wastafel itu termasuk berkualitas. ‘’Entah akan diapakan, kami tidak tahu. Ya, jadinya hanya pajangan seperti itu,’’ tambahnya.

Program air minum Megumi merupakan warisan zaman pemerintahan Gede Winasa. Hasil pengamatan, di areal gedung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga masih ada dua unit wastafel dari bahan keramik dan stainles. ‘’Meski tidak dipakai, kadang petugas cleaning service membersihkan agar tidak jorok,’’ kata seorang pejabat. Sementara di beberapa gedung yang sudah direnovasi, wastafel air minum Megumi tidak ada lagi.

Menurut anggota DPRD Jembrana I Ketut Suastika, air minum Megumi merupakan program dan ide bagus saat zaman pemerintahan Gede Winasa. ‘’Andai saja terlaksana dengan baik, tentu luar biasa dan bermanfaat,’’ sebutnya. (kmb)

mor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, SE Gubernur Bali Nomor 480/10287/Kesmas Diskes tentang Pelarangan Iklan Rokok dan Perda Jembrana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selain tidak menerbitkan izin pemasangan reklame rokok, Pemkab Jembrana juga mengimbau pemilik usaha advertising/penyelenggara reklame agar menertibkan reklame atau iklan rokok yang ada di wilayah Gumi Makepung. (kmb26)

Arief Ramadhoni

Bali Post/kmb26

Negara (Bali Post) – Sejumlah usaha hotel dan restoran yang menunggak pajak di Kabupaten Jembrana saat ini ditangani Seksi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Hal ini dikarenakan beberapa kali pemberitahuan dan peringatan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana tidak membuahkan hasil.

Kasi Datun Kejari Jembrana Arief Ramadhoni ketika dimintai konfirmasinya, Kamis (27/11) kemarin, mengakui pihaknya menangani dua berkas usaha yang menunggak pajak. Menurutnya, upaya ini merupakan bagian dari kerja sama antara Kejari Jembrana dan Pemkab Jembrana. Khusus hotel, tunggakan pajak mencapai Rp 200 juta dan sudah bertahun-tahun.

Sementara usaha restoran atau rumah makan, belum membayar sejak Januari 2019 lalu.

Sebagai upaya awal, Kejari akan memanggil pengelola kedua usaha itu untuk mediasi. Dalam hal ini, Datun mengedepankan penagihan

wajib pajak, sehingga ada penyelamatan uang negara dari sektor pajak. Sebelumnya, pihaknya melakukan upaya penagihan pajak hotel di Pekutatan senilai Rp 970 juta dan telah dibayar secara bertahap atau masih tersisa Rp 658 juta. Begitu halnya usaha tempat hiburan karaoke sudah membayar Rp 5 juta dari total Rp 170 juta.

Kedua usaha ini diberikan waktu hingga 10 bulan ke depan. ‘’Ada iktikad baik untuk membayar pajak.

Kami kedepankan persuasif dulu,’’ terang pejabat asal Banyuwangi tersebut.

Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya BPKAD Jembrana I Gede Gus Diendi membenarkan adanya dua usaha yang berkasnya dikuasakan ke Datun Kejari Jembrana.

Salah satunya menjadi temuan BPKP tahun 2014 dan 2015 dengan nilai tunggakan mencapai Rp 200 juta. Penagihan pajak yang belum dibayar sepenuhnya sudah dikuasakan kepada Datun Kejari Jembrana. Melalui kerja sama ini ada kesadaran dari pihak wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. (kmb26)

Kamis Paing, 28 November 2019

Pelantikan Perbekel Dialokasikan Rp 8 Juta Amlapura (Bali Post) -

Anggaran pelantikan 21 perbekel terpilih dialokasikan sangat kecil. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Karangasem hanya menyiapkan anggaran sekitar Rp 8 juta. Kabid Pemerintahan Desa, DPMD Karangasem Gede Kaneka Setiawan menegaskan hal itu, Rabu (27/11) kemarin.

Bali Post/kmb41

SOSIALISASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem melaksanakan sosialisasi kebijakan KPU dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 2020 yang dilaksanakan di Aula Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Karangasem, Rabu (27/11) kemarin.

Kaneka Setiawan menambahkan, anggaran pelantikan perbekel tahun 2020 cukup kecil dibanding tahun sebelumnya. Pelantikan tahun sekarang didesain sesederhana mungkin untuk mengirit biaya. Alasannya, karena

minimnya anggaran dari Pemda Karangasem. Alokasi anggaran itu diperuntukkan pengadaan banten saat pengambilan sumpah dan janji.

Selain itu, juga biaya material dan surat-menyurat. “Anggaran pelantikan perbekel

memang kecil. Karena ada pembiayaan belanja yang harus ditiadakan. Seperti biaya konsumsi untuk tamu undangan, dekorasi, serta publikasi,” ucapnya.

Kaneka menambahkan, pada tahun sebelumnya,

biaya pelantikan dan pemilihan jadi satu, karena acaranya bersamaan. Untuk gelombang II, anggaranya sekitar Rp 50 juta meliputi biaya pelantikan, konsumsi, dekorasi, dan publikasi.

“Pada prinsipnya, DPMD Karangasem berupaya agar pelantikan tetap terselenggara walapun dananya minim,” jelasnya.

Pihaknya berharap perbekel terpilih bisa segera

menjalankan tugas, dan roda pemerintahan di desa itu bisa berjalan lancar. Rencananya, pelantikan perbekel terpilih itu kata Kaneka dilaksanakan 9 Januari 2020 mendatang, setelah masa tugas perbekel sebelumnya berakhir. “Pelantikan perbekel terpilih itu dilakukan di Pemkab Karangasem. Kita harap, pelantikan perbekel itu bisa berjalan lancar sesuai yang direncanakan,” tambahnya. (kmb41)

KPU Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2020 Amlapura (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem melaksanakan sosialisasi kebijakan KPU dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 2020 di Aula Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Karangasem, Rabu (27/11) kemarin. Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana mengatakan, materi penting yang disosialisasikan adalah klausulklausul yang wajib diketahui masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh politik serta lainnya. Dalam klausul itu ada suatu standar ideal pemilihan bupati dan wakil bupati. Diharapkan, pada pilkada yang demokratis itu terlahir bupati yang benar-benar berintegritas, jujur, adil, dan tidak berpihak kepada siapa pun.

“Untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada, kami menjalin kerja sama dengan semua stakeholder hingga tingkat desa. Pemerintah desa itu memegang peran penting, karena logistik yang didistribusikan di bawah kendali pemerintah desa yang dipimpin perbekel,” ujarnya.

Krisna menambahkan, pihaknya sudah memetakan segala sesuatunya. Disebutkan, sebelas segmen yang disasar dalam pemilhan

bupati dan wakil bupati itu nanti. Mulai segmen pemilih pemula, pemilih muda, disabilitas, berkebutuhan khusus, adat, orang-orang yang senang internet, komunitas, stakeholder, jauh dari informasi, dan segmen relawan demokrasi. “Segmen inilah yang harus kita sasar, sehingga kita bisa menjalankan tugas dengan baik yang ending-nya, pelaksanaan Pilkada 2020 sukses,” katanya.

Partisipasi masyarakat yang ditargetkan pada pelaksanaan pilkada nanti mencapai 85 persen. Untuk mencapai target itu, kata Krisna, memang tidak mudah. Dibutuhkan kerja keras, terutama menarik masyarakat yang ada di perantauan supaya mereka bisa datang memilih. ‘’Inilah tantangan berat yang harus dihadapi,’’ tambahnya.

Bagaimana caranya menarik mereka datang ke Karangasem untuk memilih.

Pasalnya, tanggal 23 September 2020 itu berdekatan dengan hari raya Kuningan. ‘’Semoga warga di perantauan bisa pulang dan memilih.

Intinya, kami warga yang sudah masuk DPT itu dapat menggunakan hak pilih,” harap Krisna. Agenda sosialisasi itu dihadiri semua lapisan masyarakat dan instansi terkait. (kmb41)

Bali Post/kmb41

JEMBATAN KAYU - Warga Banjar Dinas Temukus, Desa Besakih membangun jembatan kayu menuju Pura Tunggul Besi. Tahun 2020, Dinas PUPR rencananya menganggarkan pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut.

Tahun 2020, Pemkab akan Bangun Enam Jembatan

Amlapura (Bali Post) Masih banyak infrastruktur yang rusak seperti jembatan. Hal itu pastinya mengundang keprihatinan masyarakat. Namun, Pemkab Karangasem memberi respons positif walau terlambat. Karena, solusinya, baru tahun depan, pembangunan enam jembatan itu direncanakan.

Data yang diterima Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Karangasem, tahun depan memang direncanakan dibangun enam jem-

batan. Kepala Dinas PUPR Karangasem I Nyoman Sutirtayasa mengungkapkan, dana pembangunan enam jembatan itu tidak sepenuhnya melalui dana APBD. Anggaran pembangunan enam jembatan itu menggunakan dana PHR Kabupaten Badung.

“Total jumlah anggaran untuk membangun enam jembatan itu Rp 12 miliar lebih. Namun, untuk pembangunan jembatan ruas jalan Junggul - Pura Tunggul Besi di Banjar Temukus, Desa

Besakih dialokasikan Rp 1,4 miliar memakai dana PHR Badung. Sisanya dari APBD Karangasem,” ucapnya.

Sutirtayasa menambahkan, pembangunan lima jembatan lainnya yang dialokasikan dari dana APBD Karangasem yakni, jembatan penghubung jalan Subagan, Keluharan Subagan dengan Banjar Dinas Asak, Desa Pertima. Nilainya Rp 1,6 miliar.

Jembatan penghubung ruas jalan Tukad Abu-Batudawa Desa Tulamben, Kecamatan Kubu nilainya Rp 1,3 miliar

lebih, jembatan ruas jalan Budakeling-Tanah Aron, dengan nilai Rp 5 miliar, pembangunan jembatan ruas jalan Antiga-Pengalon Rp 4 miliar, dan pembangunan jembatan ruas Pakel-Pura Andakasa dengan nilai Rp 200 juta. “Karena itu, total keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan itu mencapai Rp 12.236.000.000,” katanya.

Pembangunan jembatan itu dilakukan karena memamg sangat dibutuhkan masyarakat. Pasalnya, jem-

batan itu merupakan akses utama masyarakat beraktivitas sehari-hari. Dengan dibangunnya jembatan itu, nantinya dipercaya akan dapat membantu kelancaran segala bentuk aktivitas warga. “Warga memang sangat mendambakan pembangunan jembatan itu. Pada tahun 2019, belum bisa dilakukan pembangunan akibat masalah anggaran. Baru tahun depan, pembangunan jembatan itu berjalan sesuai rencana,” jelas Sutirtayasa. (kmb41)

Rencana Pembangunan Dermaga Mapak - Amed

Lokasi Sudah Disurvei, Studi Kelayakan Sedang Dikaji Pusat Rencana pembangunan Dermaga Amed - Mapak Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat diwacanakan pada era pemerintahan I Wayan Geredeg. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan terkait rencana pembangunan dermaga tersebut.

Namun, sebelumnya ternyata pemerintah pusat sudah sempat melakukan survei lokasi terkait rencana pembangunan dermaga itu. Lalu, apakah sudah ada kepastian rencana pembangunan Dermaga Amed –Mapak tersebut?

KABID Analisa Data Pembangunan Perencanaan Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bappelitbangda Karangasem I Gede Diaksa, Rabu (27/11) kemarin mengungkapkan, pada masa pemerintahan bupati sebelumnya I Wayan Geredeg, memang sempat diwacanakan akan diban-

gun Dermaga Amed - Mapak Lombok. Karena itu, perencanaan pembangunan itu sebetulnya bukan termasuk gagasan baru. Alasannya, karena bupati sebelumnya sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan dermaga tersebut. “Kita sudah sempat mengusulkan lokasi

pembangunan dermaga itu.

Bahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah menyurvei lokasinya.

Termasuk lokasi pelabuhan yang akan disiapkan di Lombok. Sempat disurvei di antaranya Pemenang, Mapak, dan Lombok Utara.

Namun sejauh ini, studi kelayakannya masih dikaji pusat,” ujarnya.

Diaksa menambahkan, selain masih melakukan kajian, pusat juga mempertimbangkan implikasinya secara nasional jika dermaga baru itu dibangun di sana. Kalau dilihat fokus pembangunan pada pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, sepertinya lebih diprioritaskan peningkatkan

SDM. Atas pertimbangan itu, peluang dibangunnya dermaga itu relatif kecil walau memang tidak tertutup sama sekali. Walau demikian, pihaknya tetap akan menjalin komunikasi yang baik. Salah satu upaya akan dilakukan kembali mengkonfirmasi rencana pembangunan dermaga tersebut ke pusat. “Pembangunan dermaga itu sesungguhnya cukup positif. Karena, dengan dibangunnya dermaga itu, maka pastinya dapat mempermudah perekonomian warga serta dapat meningkatkan nilai perekonomian warga di Karangasem termasuk di Lombok,’’ ujar Diaksa.

Selain itu, kita juga akan

koordinasikan terkait rencana pembangunan jalan lingkar Seraya - Amed ke pusat.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menegaskan, memang sebelumnya sudah ada rencana pembangunan dermaga tersebut. Malah sudah sempat disurvei lokasi di mana akan dibangun dermaga itu. Mengingat krusialnya hal itu, pihaknya siap mengoordinasikan ke pemerintahan pusat. “Kita akan segera tindak lanjuti recana pembangunan dermaga itu.

Strategi awalnya sudah tentu menanyakan kelanjutan pembangunan dermaga itu ke pusat,” tegas Bupati IGA Mas Sumatri. (nan)

I Gede Diaksa

Kamis Paing, 28 November 2019

BPKPD Lelang Puluhan Motor

Puncak Peringatan HKN

Semarapura (Bali Post) Puluhan kendaraan jenis sepeda motor mulai dilelang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, Rabu (27/11) kemarin. Sebanyak 24 unit motor tahun pembuatan 2003-2005 yang ada di Sekretariat DPRD Klungkung dilelang dengan harga pembukaan mulai Rp 800 ribu sampai Rp 1,3 juta.

Kepala BPKPD I Dewa Putu Geriawan mengatakan, ini merupakan lelang online kedua yang dilakukan melalui badan lelang www.lelang.go.id dan masuk virtual akun melalui www.lelangdjkn. kemenkeu.go.id. Masyarakat yang mau ikut lelang bisa langsung membuka website itu. ‘’Barang dilelang dengan kondisi seadanya.

Peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminannya,’’ katanya.

Menurutnya, kendaraan yang dilelang itu bisa dilihat langsung di Kantor DPRD Klungkung mulai pagi hingga sore sesuai jam kantor. Proses lelang akan dimulai 3 Desember mendatang.

Sebelumnya, pihaknya juga melakukan lelang terbuka dan peminatnya cukup banyak. Namun, ada juga kendaraan yang tidak laku. Meski demikian, pihaknya tetap optimis menggunakan sistem lelang secara online ini. Selain lebih fair, para peserta bisa mengikuti lelang lebih dari satu kendaraan. ‘’Kalau kendaraan bagus dan hanya diperbaiki sedikit, pasti banyak yang cari. Bahkan, nilai lelangnya bisa hingga dua kali lipat,’’ tambah Geriawan. (kmb31)

Bali Post/kmb31

DICEK - Sepeda motor yang akan dilelang dicek oleh petugas.

Penentuan Target PAD Harus Terukur

Semarapura (Bali Post) Penentuan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dinilai belum terukur. Sebab, penentuannya masih menggunakan sistem persentase, yang acuannya belum jelas dan dinaikkan secara bertahap.

Artinya, selama ini, Pemkab Klungkung menentukan nilainya, baru kemudian mati-matian memenuhi target.

Cara demikian harus mampu diubah pemerintah daerah, dengan melakukan penilaian lebih dulu pada potensi suatu objek, sehingga pencapaian PAD lebih terukur. Demikian disampaikan legislator dari Partai Gerindra Komang Suantara, Rabu (27/11) kemarin.

Menurutnya, selama ini, PAD dirancang tidak dengan hasil riil nilai potensi pendapatan. Ini mengakibatkan target PAD sering kali tak tercapai. Seharusnya eksekutif melakukan penilaian lebih dulu potensi pendapatan tersebut, baru kemudian menggalinya dengan maksimal. Dengan demikian, maka target total PAD setiap tahunnya dapat dicapai dengan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Dengan cara ini juga akan makin kelihatan mana OPD yang lemah dalam pencapaian target pendapatan dan mana yang tinggi. Jadi, jelas dasar eksekutif melakukan evaluasi,’’ tegasnya.

Dalam menentukan nilai tersebut, eksekutif bisa bekerja sama dengan sejumlah universitas di Bali untuk menentukan nilai ekonomi sebuah objek pendapatan. Layaknya tim appraisal dalam menentukan nilai harga tanah, sehingga kajian akademisnya jelas, dengan metodologi ilmiah yang dapat ditelaah oleh publik. ‘’Dengan begini, dalam menentukan target, eksekutif tidak dengan memperkirakan, tidak asal-asalan. Sekarang, apa saja yang sudah ada, itu saja yang digali,’’ sebut Suantara.

Ia minta sistem segera diterapkan. Misalnya, dimulai dari beberapa OPD, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan, sebelum diterapkan pada semua OPD. Ini menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Klungkung yang membidangi pendidikan, pendapatan dan kesehatan, agar penetapan PAD dapat dilakukan dengan profesional.

Pendapatan daerah dalam Ranperda APBD Induk 2020 dirancang sebesar Rp 1,3 triliun. Jumlah ini terdiri atas PAD Rp 227,2 miliar, Dana Perimbangan Rp 792,8 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 284,1 miliar. PAD ini dirancang meningkat Rp 47,7 miliar atau sebesar 26,57 persen dari APBD Induk 2019 yang hanya Rp 179,5 miliar.

Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra menyatakan, penentuan target PAD melewati beberapa tahapan, tidak dilakukan asalasalan. Langkah pertama, OPD penghasil mengusulkan targetnya sesuai dasar kajiannya. Ini lantas dibahas pada rakortas sekaligus diminta data potensinya mulai dari satuan dan tarif. Terakhir, baru dibahas kembali oleh panitia anggaran. Kalau melibatkan universitas, sesungguhnya langkah pemkab sudah sampai ke sana.

Misalnya kerja sama dengan Unud untuk mengevaluasi laporan pajak hotel dan restoran. Bukan mengevaluasi langkah-langkah penentuan nilai target PAD. ‘’Tahun 2020, kami rencanakan evaluasi laporan pajak hotel dan restoran kerja sama dengan Unud, bukan targetnya,’’ jelasnya. (kmb31)

Bupati Suwirta Minta Pengawasan KTR Diperketat Semarapura (Bali Post) -

Puncak peringatan HKN (Hari Kesehatan Nasional), Rabu (27/11) kemarin, dimanfaatkan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta untuk menekankan banyak hal. Khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, terutama pengawalan terhadap Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok).

Bupati Suwirta meminta kepada OPD terkait memperketat pengawasan KTR dan terus menindak tegas siapa pun yang melanggar. Dengan begitu, Perda KTR lebih berguna dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan terbebas dari bahaya ancaman asap rokok.

Menurutnya, mewujudkan masyarakat sehat menjadi bagian dari tiga pilar pembangunan kesehatan nasional, yaitu paradigma sehat, pungutan akses pelayanan kesehatan dan penyediaan biaya Jaminan Kesehatan Nasional yang mengusung kegiatan promotif dan preventif.

Ini melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan, seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), PISPK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan NS (Nusantara Sehat).

“Realisasi Perda KTR di tengah masyarakat adalah salah satu komitmen besar kami. Jadi, ini harus benarbenar dikawal. Saya minta agar terus diperketat dan tindak tegas setiap pelang-

garnya,” kata Bupati Suwirta saat Puncak HKN ke-55 yang dipusatkan di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya.

Bupati Suwirta juga menegaskan, dengan dideklarasikannya ODF ( ), para perbekel bersama jajarannya agar bisa mendata masyarakat, khususnya KK miskin dengan baik di masing-masing wilayah. Langkah ini dilakukan supaya tidak ada masyarakat yang tercecer dalam mendapat pelayanan. Seperti dalam proses pendataan usulan penerima bedah rumah dan rehab rumah, banyak yang tercecer dan yang tidak layak menerima sehingga datanya menjadi kacau.

ODF adalah sebuah kondisi ketika setiap individu dalam suatu kelompok masyarakat tidak buang air besar sembarangan. Sebab, pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Untuk memutus rantai penularan ini harus dilakukan rekayasa penyelesaian masalah pada

Bali Post/kmb31

PUNCAK HKN - Bupati Nyoman Suwirta saat hadir dalam puncak HKN di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Rabu (27/11) kemarin. akses ini. Agar usaha tersebut ponen masyarakat, organisasi seminar, perlombaan antarinberhasil, akses masyarakat kemasyarakat dan swasta stansi yaitu lomba komunipada jamban (sehat) harus berperan serta dalam upaya kata dan lomba layang-layang mencapai 100 persen. meningkatkan kesehatan serta Gebyar HKN meliputi K e t u a P a n i t i a P e r a y - masyarakat. Tentu dengan launching DOR Kesmas dan aan HKN Ida Bagus Putra lebih memprioritaskan pro- inovasi kesehatan lainnya.

Dwipayana menyampaikan, motif-preventif dan semakin “Semoga apa yang menjadi momentum HKN sebagai menggalakkan gerakan ma- cita-cita kita bersama sesuai pengingat bahwa derajat syarakat tanpa mengabaikan dengan tema tahun ini, Genkesehatan masyarakat yang kuratif-rehabilitatif. erasi Sehat Indonesia Unggul setinggi-tingginya akan terSerangkaian HKN dilak- dapat tercapai dengan baik,” wujud, apabila semua kom- sanakan kegiatan bakti sosial, ujar Dwipayana. (kmb31)

Warga Pikat Mulai Kesulitan Air Bersih

CARI AIR – Seorang warga Desa Pikat mencari air di salah satu kran umum yang sudah kering.

Semarapura (Bali Post) Kekeringan tidak hanya dialami masyarakat di kepulauan Nusa Penida.

Situasi serupa juga mulai melanda warga di Klungkung daratan. Sebagian besar warga Desa Pikat Kecamatan Dawan ikut terimbas kemarau panjang musim ini. Sudah 15 hari terakhir warga setempat mengalami kesulitan air bersih. Mereka terpaksa mencari air di lokasi yang cukup jauh.

Seperti yang terlihat di lokasi, Rabu (27/11) kemarin, keran-keran penyambung aliran air dari sumber air utama PDAM tampak sudah kering. Pertanda tidak pernah ada aliran air lagi yang biasa dimanfaatkan warga sekitar. Walaupun tidak ada air, warga tetap mencoba menempatkan ember dan menyiapkan bak penampungan, menunggu air bersih mengalir kemudian mengangkutnya ke rumah.

Kondisi parah ini disebabkan kekeringan berkepanjangan yang mengakibatkan sumber air yang dikelola PDAM menyusut. Sumber air di desa ini berasal dari sumur bor yang dikelola oleh PDAM Klungkung. Lantaran sudah lama mengering, untuk mendapatkan pasokan air bersih guna memenuhi kebutuhan minum dan pakan ternak, mereka terpaksa berjalan kaki cukup jauh ke Balai Banjar Cempaka, untuk mendapatkan air dari sumber yang masih tersisa,

satu-satunya di desa setempat.

Salah satu warga setempat, Wayan Kari Artini, mengatakan warga sekitar ramai-ramai turun ke sisa sumber mata air ini sejak tiga hari lalu. Warga tidak mengeluh. Mereka memahami situasi ini terjadi karena cuaca panas berkepanjangan. Selain mencari air secukupnya, warga tetap mempersiapkan bak penampungan untuk mengantisipasi air normal kembali.

Warga lainnya, Komang Suwerti, memilih turun ke lokasi ini setiap dini hari.

Sebab, kalau ke sana pagi atau siang, akan berebut dengan warga lain. Kalau sudah begini, biasanya paling banyak mendapat satu ember air bersih, karena harus lama mengantre dan saling berbagi. ‘’Sekarang tinggal satu sumur, dipakai banyak orang, tentu berebut. Makanya saya ke sini lebih awal, biar lebih banyak dapat air bersih,’’ terangnya.

Menurut warga, petugas PDAM sempat melakukan pengecekan ke lokasi. Keringnya sumur bor yang dikelola PDAM akibat kemarau panjang yang membuar debit air terus menurun. Selain sumur bor, sesungguhnya ada beberapa sumber mata air tetapi juga sudah mulai mengering. PDAM merencanakan mengirim air menggunakan mobil tangki. (kmb31)

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Kamis Paing, 28 November 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA

Dcr Tukang Potong Pengalaman Garmen Min 2 th Hub. 081237047893

!!!Dicari PRT Tdr Dlm,Cewk Max 30th,Gaji 2,5Jt H.081237850879

Dibthkan Admin Perkantoran,wnt max 28th,bs Bhs Inggris Lisan& tulisan Lamaran lengkap,Email: ke:lostinparadise639@gmail.com

B.BP.001.11.19.0000632

Australi,Korea,Jepang.FB:Kadek Kizuna Bali,WA:08563925015 B.BP.004.11.19.0000698

Dcr Pramuniaga,Ksir,Arys Mikro Jln.Nangka Utara No.248X Dps Tlp.085738837304/0361-8469340 B.BP.001.11.19.0000670

Dicari Waiter,Satpam,ART dan Staff Kantin. Krm CV ke D’wika Resto (Jalan Dewi Sri No.19) B.BP.031.11.19.0000714

SERVICE

B.BP.001.11.19.0000715

B.BP.001.11.19.0000663

Dicari Koki berpengalaman, menguasai macam2 masakan, untuk ditempatkan di villa Nusa Dua Bali. Hub.087881251499 B.BP.004.11.19.0000711

Dicari Segera 1 Admin Cewek Hubungi:085737930084 B.BP.001.11.19.0000594

SERVICE

Dicari pekerja BulananMingguan-Harian posisi:Buat box packaging,tenaga packing barang aksesoris wanita,admin asisten(wanita single,excell Bahasa Inggris),Tenaga Injeksi Wax diutamakan pengalaman 2tahun.Hub:0361-734023 B.BP.004.11.19.0000712

Dicr Staff Kitchen u/Japanese Warung Umi.Hub.WA:081237170506 B.BP.001.11.19.0000343

Kryw laki u / Tour Counter@Htl Nusa Dua 085100469080,081918081900 B.BP.001.11.19.0000707

BIRO JASA

PROPERTY

PROPERTY

DIJUAL RUMAH

DISEWAKAN RUMAH

Dijual Rmh Kayuputih Bllg Dp 10% Bunga Krd 0,83%/Bln Hub.082236881191/081805374433

Rmh 2Kt,1KM,Ls 80M2,Perum Palapa Kencana H:081237624979

B.BP.004.11.19.0000717

PROPERTY

B.BP.001.11.19.0000705

Rmh baru Gatsu Dps Residence One Gate System H:0817562025 B.BP.001.11.19.0000706

DIJUAL VILLA

Jual Murah Villa/Rumah di Jalan Raya Kampial Nusa Dua View Laut Rp. 1,2 M. HP 08128888867 B.BP.031.11.19.0000685

Jual Rugi Villa Terrace Pavilion Jimbaran,S Pool,3KT,3KM, Garasi. Rp 1,9M. HP 08128888867

RUPA-RUPA

B.Dana Cpt Jmk BPKB/Sertipikat Telp.412815 / 08123985172 B.BP.001.11.19.0000676

Sy Siap Bantu bayarkan,Laporkn Pjk Hotel,Pjk Restaurant,Toko NPWP,SIUP. HP:081.338.344.155 B.BP.001.11.19.0000544

B.BP.031.11.19.0000684

BIRO JASA

Free

n

Desig

Money Back Guarantee �

Canopy Pintu Pagar Teralis Konstruksi Baja Dll

� Design Lengkap, Elegan & Berkelas Finishing dgn Anti Karat & Coating Pengalaman lebih dari 10 Tahun Tenaga Profesional (Arsitek & Sipil)

ANUGERAH DEWATA Jl. Tkd. Barito 16 Panjer - Denpasar Telp. 257028, 744 0099 www.anugerahdewata.com

C 0000051 bkl

SERVICE

SERVICE

BIRO JASA

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

Kamis Paing, 28 November 2019

Gelar Mutasi Hari Ini

Bupati Perintahkan Semua Pejabat Tidak ke Luar Daerah

Bangli (Bali Post) –

Sembilan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bangli rencananya akan dimutasi, hari ini. Selain pejabat eselon II, mutasi juga dilakukan pada sejumlah pejabat di eselon III dan IV. Terkait rencana tersebut, Bupati Bangli I Made Gianyar telah memerintahkan seluruh pejabat agar tidak ke luar daerah pada hari ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra mengatakan, sesuai yang dijadwalkan, mutasi pejabat dilaksanakan pukul 14.00 Wita di Halaman Kantor Bupati Bangli. Secara teknis, mutasi pejabat eselon II, III, dan IV akan dilakukan secara bertahap. Mengenai berapa total jumlah pejabat yang bakal dimutasi, Giri Putra mengaku tidak tahu.

Dia hanya menyebut, khusus untuk eselon II, ada sembilan orang pejabat yang bakal digeser. ‘’Yang jelas Bapak Bupati sudah memerintahkan kepada seluruh pejabat agar pada tanggal 28 besok (hari ini) tidak meninggalkan daerah. Kami melalui grup WA dinas juga sudah meminta seluruh pejabat agar mengatensi perintah Bapak Bupati,’’

terang Giri Putra ditemui Rabu (27/11) kemarin.

Bilamana ada pejabat yang meninggalkan daerah pada hari pelaksanaan mutasi, maka pejabat yang bersangkutan harus rela menanggung risiko dijadikan staf. ‘’Manakala pejabat itu meninggalkan daerah, dan pada saat itu harusnya dia dilantik, berarti kan tidak bisa dilantik. Sementara jabatan semula sudah diisi pejabat baru, maka dia akan jadi staf dulu. Makanya kami sudah wanti-wanti kepada seluruh pejabat, kami tidak izinkan mereka tidak ada di tempat besok tanggal 28. Manakala mereka melanggar, maka konsekuensi logisnya ada pada yang bersangkutan,’’ jelasnya.

Setelah pelaksanaan mutasi hari ini, untuk mengisi

jabatan eselon II yang masih lowong, selanjutnya akan diadakan lelang jabatan terbuka.

Sesuai arahan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), karena Bangli melaksanakan Pilkada 2020, maka pelantikan pejabat harus dilakukan paling lambat 7 Januari.

Sebab, 8 Juli pelaksanaan pilkada sudah masuk tahap penetapan calon. Bupati tidak boleh melakukan mutasi atau pengisian jabatan enam bulan sebelum penetapan calon.

Apabila akan melakukan itu, harus seizin Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pelaksanaan lelang terbuka akan diawali dengan pembentukan panitia seleksi (pansel). Giri Putra mengatakan, pansel sudah sempat terbentuk. Namun apakah Bupati akan mengubahnya,

menurutnya, itu menjadi kewenangan Bupati. Setelah pansel terbentuk, dilanjutkan dengan permohonan rekomendasi ke KASN. Kalau rekomendasi sudah turun, barulah pelaksanaan lelang jabatan diumumkan secara terbuka dan dilanjutkan dengan serangkaian tes seleksi.

Mengingat banyaknya tahapan, Giri Putra pesimis pelantikan pejabat eselon II hasil lelang jabatan terbuka bisa dilakukan paling lambat 7 Januari. Menurutnya, untuk melaksanakan proses lelang jabatan terbuka, waktu yang dibutuhkan hampir sebulan lebih.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, sembilan pejabat eselon II yang akan dimutasi yakni I Ketut Riang (Inspektur Daerah), Nyoman Suteja (Kadisdikpora), Ni Putu Koesalireni (Kepala BKDPSDM), I Nyoman Widiana (Kepala Bapeddalitbang), I Made Alit Parwata (Kepala DPMPTSP), I Wayan Sudiana (Direktur

Pemerintah akan Fasilitasi Produk Olahan Warga Korban Bencana Bangli (Bali Post) – Di tengah proses relokasi yang masih berjalan, warga korban bencana tanah longsor di Banjar Bantas, Desa Songan, Kintamani difasilitasi BNPB. Sejak dua tahun terakhir, mereka mencoba mengembangkan hasil pertanian lokal menjadi produk olahan bernilai jual tinggi. Produk olahan yang dibuat berupa jeli tomat dan abon ikan mujair. Sejauh ini warga korban bencana hanya bisa memproduksi produk olahannya secara terbatas berdasarkan pesanan. Produk olahan itu belum bisa masuk ke pasarpasar modern, karena terkendala izin.

Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bangli Putu Dedi Upariawan mengakui hal itu, Rabu (27/11) kemarin.

Dia mengatakan sementara ini warga

korban bencana yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Danu Jaya dan KUB Maju Bersama baru bisa menjual produk olahannya berdasarkan pesanan. Produk olahan mereka belum bisa menembus pasar-pasar modern dikarenakan belum mengantongi izin PIRT. ‘’Saat ini izin PIRT tersebut masih sedang diproses di Dinas Perizinan,’’ ujarnya.

Rencananya, Disperindag bersama Dinas Koperasi UMKM juga akan memfasilitasi agar produk tersebut bisa masuk ke pasar-pasar modern dan toko oleh-oleh, sebagai oleh-oleh kuliner khas Bangli. ‘’Dari hasil pelatihan yang sempat diselenggarakan salah satu toko modern, produk olahan warga tersebut hanya perlu kelengkapan izin saja.

Setelah ada izin, produk mereka siap diserap,’’ katanya.

Di sisi lain, Dedi mengatakan, untuk mengembangkan dan memotivasi KUB Danu Jaya dan KUB Maju Bersama menjadi wirausaha yang mandiri dan

mampu bersaing di pasar, pada Selasa (26/11) lalu BPBD Bangli didampingi PT Global Index Perkasa yang merupakan konsultan dari BNPB RI telah mengadakan rapat koordinasi dan temu bisnis.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Segara, Kintamani, Bangli itu dihadiri Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI Rifai dan jajarannya.

Disampaikan bahwa acara temu bisnis itu merupakan salah satu program pemulihan pascabencana nonfisik (di luar infrastruktur) yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi warga di daerah pascabencana. Diharapkan di tahun ke-3 nanti, KUB yang dibina dapat mandiri dan dapat menjadi virus positif terhadap lingkungan sekitar untuk dapat ikut serta meingkatkan perekonomian masyarakat di daerah pascabencana. Di akhir acara tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan bersama antara KUB dan para undangan yang hadir untuk mendukung keberlanjutan KUB sampai dapat berwirausaha secara mandiri. (kmb40)

RSU), I Nengah Sukarta (Kadisos), Gede Artha (Kadishub) dan Ni Wayan Manik (Kadiskominfosan).

Ketut Riang kabarnya akan dimutasi untuk menduduki jabatan Kepala BKPAD, menggantikan Gede Suryawan yang akan pensiun per 1 Desember 2019. Sementara Direktur RSU I Wayan Sudiana dimutasi menjadi Inspektur Daerah, Kadishub Gede Arta menjadi Kepala BKPPSDM, sedangkan Kepala BKDPSDM Koesalireni dimutasi menjadi Kepala Badan Kesbangpol. Kepala DPMPTSP Alit Parwata digeser menduduki jabatan Asisten II Sekda, Kepala Bapeddalitbang I Nyoman Widiana digeser untuk menduduki jabatan Asisten III Sekda, Kadiskominfosan Ni Wayan Manik dimutasi jadi Kadis Koperasi, Kadisos Nengah Sukarta dimutasi jadi Kadisdikpora menggantikan Nyoman Suteja. Sedangkan Suteja digeser menjadi Staf Ahli Bupati. (kmb40)

Bali Post/kmb40

Ida Bagus Gde Giri Putra

Polres Sepakat Dana Pengamanan Diturunkan Bangli (Bali Post) – Pemkab Bangli melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) telah melakukan koordinasi dengan Polres Bangli untuk mengkaji dana pengamanan pilkada. Hasilnya, Polres sepakat dana pengamanan untuk Pilkada Bangli 2020 diturunkan dari Rp 12 miliar lebih menjadi Rp 6 miliar. ‘’Tadi, kami sudah koordinasi soal anggaran ke Polres diterima Kabag Ops. Hasil koordinasi sudah deal Rp 6 miliar,’’ ungkap Plt. Kepala Badan Kesbangpol Nengah Sukarta, Rabu (27/11) kemarin.

Sedangkan dana hibah untuk Kodim, kata Sukarta, belum ada kesepakatan.

Karena Pasi Ops yang diajak berkomunikasi mengaku masih akan berkoordinasi kepada Dandim. Sukarta mengatakan dalam koordinasi yang dilakukannya pada prinsipnya pihaknya menyampaikan kondisi keuangan Bangli saat ini. Dari 22 anggaran prioritas APBD semua disisir mengingat APBD Bangli masih defisit.

Mengenai hasil koordinasinya dengan Polres dan Kodim, Sukarta mengaku pihaknya sudah menyampaikannya ke Kepala Badan Keuangan, Pendapatan, Aset Daerah (BKPAD) Gede Suryawan yang juga masuk sebagai Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD).

Sementara itu, terpisah sejumlah anggota Banggar DPRD Bangli mengaku belum tahu informasi terbaru tersebut. Anggota Banggar Ketut Suastika mengatakan, pihaknya pada prinsipnya sepakat dengan usulan dana yang telah diajukan Polres yakni Rp 12 miliar. Karena menurutnya itu pasti sudah berdasarkan hitung-hitungan Polres. Hal yang sama juga diungkapkan Made Sudiasa. Dia mengatakan kalau memang eksekutif mau menguji usulan Polres itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada eksekutif. Pihaknya di dewan tidak punya kewajiban menguji proposal usulan Polres. ‘’Kami percaya Rp 12 miliar itu kebutuhan riil,’’ ujarnya.

Sebagaimana yang diketahui untuk mengamankan jalannya Pilkada 2020, Polres Bangli telah mengajukan usulan anggaran. Sesuai proposal, besaran anggaran yang diajukan mencapai Rp 12 miliar lebih. Angka itu naik Rp 10 miliar dari dana hibah pengamanan yang diberikan saat Pilkada tahun 2015 lalu. Mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas, Pemkab kemudian melakukan koordinasi dengan Polres mengenai kemungkinan anggaran yang bisa dikurangi. (kmb40)

Balipost/ina

Pameran - Produk tomat jeli dan abon ikan mujair buatan warga korban bencana tanah longsor di Banjar Bantas, Desa Songan, Kintamani yang dipamerkan saat acara sosialisasi dan peresmian implementasi Pergub No. 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali yang diadakan di Desa Pengotan, beberapa waktu lalu.

Nengah Sukarta

Bali Post/kmb40

OLAHRAGA

Kamis Paing, 28 November 2019

15

BU dan Persib Sama-sama Incar Poin Gianyar (Bali Post) Baik tuan rumah Bali United (BU) maupun tamunya, Persib Bandung, sama-sama bertekad meraih poin dalam laga lanjutan Kompetisi Liga 1 2019, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (28/11) malam ini.

Apalagi, bagi Serdadu Tridatu, poin penuh makin memuluskan langkah menuju tangga juara musim ini.

Pelatih BU Stefano ‘’Teco’’ Cugurra, di Gianyar, Rabu (27/11) kemarin menegaskan, timnya baru saja melakoni partai tandang selama empat kali, dan baru kali ini kembali merumput di depan pendukung setianya Semeton Dewata. ‘’Bagi kami, bertarung di kandang harus bisa memetik kemenangan,’’ ucap Teco.

Ia pun enggan mengomentari peta kekuatan lawannya Tim Maung Bandung. ‘’Saya tidak mau membeberkan kekuatan Persib, dan semuanya tahu INCAR - Tim tuan rumah Bali United mengincar poin penuh saat menjamu Persib Bandung dalam lanjutan Kompetisi Liga 1 2019, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (28/11) malam ini, guna memuluskan langkah merebut gelar juara.

Persib adalah tim tangguh, yang diperkuat sederet pemain berkualitas. Bali United ini senantiasa merombak taktik dan strategi, tergantung lawan yang dihadapi,’’ paparnya.

Untuk itu, Teco sudah membekali asuhannya dengan strategi guna meredam serangan Persib. Apalagi, tampil di kandang sendiri, tentunya semangat juang Fadil Sausu dan kawan-kawan akan berlipat ganda. Ia mengakui, menjelang berakhirnya kompetisi ini, seluruh kontestan saling berebut poin guna menyelamatkan timnya masing-masing.

Terkait kondisi bomber Ilija Spasojevic yang istrinya baru meninggal, kini dikabarkan telah mulai berlatih. Hanya, untuk diturunkan di lapangan hijau, tergantung kondisinya pada latihan terakhir. ‘’Kami akui, Spaso merupakan sosok striker inti di tim, bahkan tergolong pemain yang produktif dalam mencetak gol ke gawang

lawan,’’ ucap Teco.

Ia mengingatkan kepada Willian Pachecho agar penampilannya lebih tenang, supaya tidak diganjar wasit kartu merah, hingga bisa merugikan tim. Sementara kapten Fadil Sausu menegaskan, dirinya bersama rekan setimnya akan bekerja keras guna memenangkan laga. Ia tidak mempermasalahkan bertanding malam hari, yang penting mendapat dukungan Semeton Dewata dan bisa memetik kemenangan.

Di sisi lain, salah seorang pemain Persib Supardi mengeluhkan tampil di malam hari.

Kendati demikian, tim yang diarsiteki Robert Rene Alberts tetap mematok poin, baik 1, syukur-syukur kalau bisa 3 poin. ‘’Sebenarnya target awal kami tembus 5 besar, namun kalau tambahan poin penuh, bisa mendongkrak ke urutan kedua, berarti bonus,’’ ucap Supardi. (022)

Indonesia Vs Singapura

Garuda Muda di Atas Angin Manila – Timnas Indonesia mempunyai rekor yang bagus atas Singapura saat berjumpa di SEA Games. Garuda Muda dominan atas Young Lions.

Indonesia vs Singapura di matchday II Grup B SEA Games 2019 akan digelar di Stadion Rizal Memorial Stadium, Kamis (28/11) malam nanti. Menatap laga itu, Indonesia mempunyai modal bagus. Tim MerahPutih baru saja menang atas tim kuat, Thailand, pada pertandingan pertama.

Tim asuhan Indra Sjafri itu menang 2-0. Dalam sepanjang keikutsertaan di SEA Games, Indonesia pernah 14 kali berhadapan dengan Singapura. Indonesia memetik kemenangan dalam tujuh pertandingan, tiga laga menelan kekalahan, dan empat duel selesai imbang.

Menurut pelatih timnas U-23 Indonesia, Indra Sjafri, pertandingan Singapura tak kalah penting dengan laga kontra Thailand kemarin. ‘’Untuk mengamankan tiket ke semifinal, kami harus menjaga tren kemenangan.

Oleh karena itu, pemain harus cepat siap dan fokus

ke pertandingan ini,’’ kata Indra Sjafri, Rabu (27/11) kemarin.

Indra bersyukur tidak ada pemain yang cedera serius dan semuanya siap dimainkan untuk laga kontra Singapura. ‘’Egy (Maulana Vikri) kemarin saya ganti jelang babak kedua karena kena sikut dan agak mengeluh sakit. Alhamdulillah sekarang sudah pulih dan siap tampil lagi.

Demikian juga dengan yang lain,’’ ujar Indra.

Persaingan grup B terbilang cukup ketat setelah Vietnam mencukur Brunei Darussalam dengan skor 6-0, dan Singapura bermain imbang 1-1 melawan Laos.

Dengan persaingan ketat seperti ini, kata Indra, para pemain timnas U-23 Indonesia wajib menjaga tren kemenangan.

Sementara itu, pemain depan timnas U-23 Indonesia, Osvaldo Haay, mengaku

sangat antusias untuk kembali tampil dan mencetak gol. ‘’Tentu kami senang bisa menang atas Thailand. Tetapi, tak perlu lama bergembira karena kami akan bermain lagi dan harus menang,’’ ujar pemain asal klub Persebaya Surabaya itu.

Jika berhasil meraih 3 angka maka Indonesia semakin dekat untuk lolos ke babak selanjutnya. (kmb33)

Kontingen Tarung Derajat Bali.

Juara Umum di Popnas dan Pra-PON

Tarung Derajat Optimis Berjaya di Papua

Layanan Penjualan Flagship Showroom PT Karya Bahari Abadi memiliki berbagai fasilitas layanan penjualan dan purnajual seperti showroom, bengkel, ruang tunggu, ruang meeting, delivery area, serta training centre.

PT Karya Bahari Abadi

didirikan di Jakarta pada 2006, PT Karya Bahari Abadi ditunjuk oleh Yamaha Motor Co., Ltd. Jepang sebagai distributor resmi Indonesia untuk produk maritim Yamaha yang terdiri dari mesin tempel (Yamaha Outboards), kendaraan air personal Yamaha WaveRunner, suku cadang asli Yamaha, dan

pelumas Yamalube.

Seiring pesatnya per mintaan dan meluasnya daerah pemasaran produk maritim Yamaha di Indonesia, PT Karya Bahari Abadi terus berupaya mengembangkan diri. Mulai dari wilayah pesisir Indonesia Barat hingga ke Indonesia Timur, jaringan penjualan serta layanan servis

Kepentingan Rakyat Inilah yang harus dikejar dan bisa diterjemahkan dalam perspektif kekinian. Paling penting, RUU tersebut harus sesuai dengan kondisi real dan kepentingan rakyat. ‘’Kita tidak ingin orang Bali itu dijebak dalam satu dikotomi atau dipojokkan, misalkan karena tajen yang dianggap melegalkan judi dan sebagainya. Bagaimana kita mengemas, di sinilah kehebatan pemimpin akan teruji,’’ paparnya.

Menurut Djelantik, sekarang saatnya Bali melakukan restorasi budaya. Mana yang baik agar dipertahankan, yang berkualitas agar ditingkatkan

dalam rangka mewujudkan masyarakat Bali yang beradab dalam peradaban dunia.

RUU Provinsi Bali terdiri dari 12 Bab dan 39 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Posisi, Batas, dan Pembagian Wilayah; Bab IV Pola dan Haluan Pembangunan Bali; Bab V Pendekatan Pembangunan Bali; Bab VI Bidang Prioritas Pembangunan Bali; Bab VII Pembangunan Bali Secara Tematik; Bab VIII Pembangunan Perekonomian dan Industri; Bab IX Kewenangan Pemerintahan Provinsi Bali; Bab X Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bali; Bab XI Pendanaan, dan Bab XII Ketentuan

Penutup.

Saat melakukan audiensi ke Komisi II DPR-RI dan DPD-RI, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, dasar pertimbangan RUU Provinsi Bali adalah keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, antarsesama manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya. Selain itu, pembangunan Bali harus diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu-kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. (win/rin)

Kamis, 28 November 2019 05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita 06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:00 Wita 08:30 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Dewa Yadnya Pujawali (2) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Adi Parwa (2) Bali Channel Tourist TV Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini Solusi Alternatif Marion Sam

Bali Post/kmb

09:30 Wita 10:00 Wita 10:05 Wita 11:00 Wita 11:05 Wita 12:00 Wita 12:05 Wita 12:30 Wita 13:00 Wita 13:30 Wita 14:30 Wita 15:30 Wita 16:00 Wita

Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini Bali Channel Tourist TV Seputar Bali Terkini Solusi Alternatif Soman Puja Trisandya Dharma Wacana Dewa Yadnya Pujawali (3) Berita Siang Klip Bali Solusi Alternatif Marion Sam Bali TV Shop Bali Channel Tourist TV Seputar Bali Terkini

16:05 Wita Ocydia Home Shopping 16:30 Wita Kreasi Anak Pelangi Production (1) 17:00 Wita Diabemed 17:30 Wita Kartun Adi Parwa (3) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali Malam 19:30 Wita Giliran Anda 20:00 Wita Orti Bali 20:30 Wita Folk Song 21:00 Wita Talk Show Merah Putih HIV/AIDS & Narkoba Ancam Bali 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:30 Wita Bali Channel

resmi berdiri lebih dekat dengan pengguna produk maritim Yamaha. Ditambah dengan reputasi yang baik atas sistem purnajual yang tertata rapi, PT Karya Bahari Abadi sanggup mempertahankan kepercayaan dan kepuasan pengguna setia Yamaha. (ad752)

Denpasar (Bali Post) Tim Tarung Derajat Bali berhasil mengukir sejarah dengan menjadi juara umum di dua event besar yakni ajang Popnas 2019 dan Pra-PON. Dalam ajang Pra-PON yang berakhir Minggu (24/11) di GOR Padjajaran, Bandung, Bali sebagai juara umum dengan meraih 5 emas, dan 2 perunggu. ‘’Kami bersyukur menjadi juara umum untuk pertama kalinya pada ajang Pra-PON. Kini kami harus mempertahankannya di PON Papua mendatang,’’ ucap Sekum Pengprov Kodrat Bali A.A. Bagus Tri Candra Arka, Senin (25/11).

Menurut pria yang akrab disapa Gung Cok ini, atas hasil tujuh medali, Bali total meloloskan delapan petarung ke PON Papua 2020. Sebab,

ada satu petarung Bali atas nama Gede Dicky Handika Putra di kelas 58,1-61kg lolos melalui play off.

Gung Cok menjelaskan, petarung yang berhasil meraih medali yakni Ferdy Surya Dewa Yana kelas 49,1-52 kg putra, Dewa Komang Tri Darma Putra kelas 61,1-64 kg putra, I Made Ardi Arimbawa kelas 64,1-67 kg putra, Andre Surya kelas 75,1-80 kg putra dan Ni Made Yogi Astrini kelas 58,1-62 kg putri. Untuk dua perunggu disumbangkan Rudy Nurudin kelas 55,1-58 kg putra dan Kadek Krisna Dewi kelas 62,1-66 kg putri.

‘’Kami sukses mengawinkan gelar juara di dua event berbeda. Sebelumnya, tarung derajat Bali yang diperkuat atlet pelajar sukses keluar sebagai juara umum dalam ajang Popnas 2019 lalu,’’ ujar Gung Cok. Sementara itu, menurut Ketua Umum Pengprov Tarung Derajat Bali I Gusti Ngurah Jaka Pratidnya, prestasi atlet Bali ini patut diapresiasi. ‘’Saya berharap induk olahraga di Bali turut mengapresiasi prestasi ini dan mengirimkan seluruh atlet ke Papua,’’ ujar pria yang akrab disapa Turah Joko itu. (kmb33)

Kamis Paing, 28 November 2019

Mesin Pengubah Sampah Plastik Jadi BBM

SAMPAH plastik menjadi pembicaraan hangat belakangan ini karena keberadaannya mengganggu lingkungan dan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi sampah plastik ini. Masalah sampah ini juga memicu timbulnya inovasi dan terobosan-terobosan dari masyarakat. Salah satunya mesin pengolah sampah plastik menjadi BBM yang dibuat Fathul Azis. Produsen mesin ini memberi nama alatnya Pirolisis.

Fathul mengungkapkan, seluruh jenis sampah plastik yang ada dapat diolah menjadi BBM dengan alat itu. Dengan waktu dua jam, sekitar 10 kilogram sampah dapat diubah menjadi 7 liter BBM. BBM yang dihasilkan dari pengolahan sampah ini dapat digunakan untuk mengoperasikan mesin pemotong rumput dan sepeda motor dua tak. Mesin pirolisis ini dapat dioperasikan 24 jam.

Mesin pirolisis ini disumbangkan PLN Unit Induk Distribusi Bali (UID) ke Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Perbekel Desa Paksebali Putu Ariadi mengatakan, selama ini mesin pengolahan sampah di desanya belum mampu mengatasi permasalahan sampah plastik yang dihasilkan masyarakat. Sehingga sampah plastik yang tidak mampu diolah di TPS 3R akhirnya dibuang ke TPA Sente, Kecamatan Dawan.

Setiap harinya sampah yang dihasilkan warga sekitar 2-3 ton. Dari jumlah tersebut sekitar 2030 persennya adalah sampah plastik serta residu. ‘’Dengan peralatan yang ada, baru 10 persen sampah plastik saja yang bisa kami olah menjadi pelet,’’ ujarnya, Rabus (27/11) kemarin.

Dengan adanya bantuan dua unit mesin itu, ia berharap pengolahan sampah plastik yang selama ini belum berjalan maksimal bisa tertangani. ‘’Dua kali seminggu biasanya kami membuang sampah plastik dan residu yang kami tidak bisa kelola ke TPA Sente,’’ tandasnya. (kmb42)

Pirolisis - Penyerahan mesin Pirolisis ke Desa Paksebali, Dawan, Klungkung.

Chika Miliki Musikalitas yang Baik DI USIANYA yang baru menginjak 8 tahun, penyanyi cilik Ni Made Michelia Cempaka Putri Subratha atau yang akrab disapa Chika telah menghadirkan lagu anak-anak yang sarat dengan tema pelestarian budaya. Setelah sebelumnya menghadirkan single perdana ‘’Seneng Dados Nak Bali’’ (2018), kemudian merilis mini album berjudul ‘’Di Beten Langit Bali’’ yang berisi 5 buah lagu sebulan yang lalu, kini Chika kembali menghadirkan single terbarunya. Menariknya, single yang berjudul ‘’Gadung Melati’’ ini masuk dalam album Bali Kumara generasi 7.

Chika yang merupakan

anak ke-2 dari 3 bersaudara pasangan I Made Subratha dan Primantari Wirya Astuti ini mulai gemar bernyanyi sejak Taman Kanak-kanak.

Kecintaannya terhadap lagu Bali anak-anak berawal dari menghadiri acara launching album Bali Kumara 3 di Art Centre pada tahun 2016 silam. Kala itu ia diajak untuk menyaksikan pagelaran penyanyi-penyanyi Bali Kumara 3 oleh orangtuanya.

Dia terlihat sangat antusias dan menikmati pertunjukan sampai larut malam. Ketertarikannya terhadap dunia tarik suara kemudian berlanjut dari menonton DVD video klip lagu-lagu Bali dari Bali Kumara yang didapat pada

pertunjukan tersebut. Chika pun bermimpi bisa bergabung dalam Bali Kamara generasi berikutnya.

Oleh karena itu, ibunda Chika kemudian mengajak Chika untuk ikut latihan vokal khusus untuk anak-anak.

Sejak saat itu Chika semakin giat berlatih bernyanyi dan aktif mengikuti perlombaan menyanyi. Hingga akhirnya, mimpi bergabung dalam Bali Kumara tercapai.

Berbagai prestasi pernah diraih Chika. Sebut saja pada tahun 2017, gadis cilik kelahiran Denpasar, 12 September 2011 ini pernah meraih juara III Lomba Menyanyi Lagu Perjuangan tingkat TK, HUT ke-55 TVRI, juara III Lomba Menyanyi Lagu Bali tingkat TK, Bulan Bakti Karang Taruna Denpasar 2017 di Lapangan Lumintang, juara II Lomba Menyanyi Lagu Bali Tematik Anak PAUD, HIMPAUDI Denpasar Timur 2017, Kertalangu, dan juara I Lomba Menyanyi tingkat TK , HUT ke-3 Grya Prestasi, Piala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2017.

Pada tahun 2018, Chika juga peenah meraih juara III Singing Competition kelompok umur 3–7 tahun, Tavern 23 Bali , juara I Lomba Menyanyi tingkat TK, Gebyar Kreasi Budaya, Piala Karang Taruna Kota Denpasar , juara II Lomba Menyanyi TK, Gebyar PAUD Kota Denpasar 2017 di Museum Bali, juara I Lomba Menyanyi Lagu Bali TK, Piala Dinas Pertanian

Kota Denpasar, juara I Lomba Menyayi Kelompok Umur 3-7 th, Warung Blaster Denpasar, juara harapan III Lomba Menyanyi Lagu Bali kelas 1-4 SD , Sanur Village Fiesta, dan juara II Lomba Menyanyi Lagu Bali kelas 1-3 SD, Piala Disdikpora Denpasar, di Warung WPP Renon.

Sementara itu, pada tahun 2019 ini Chika dinobatkan penyanyi anak terbaik pada Anugerah Musik Bali 2019.

Selain itu, Chika juga meraih juara harapan III menyanyi solo PSR Denpasar Timur 2019. ‘’Chika masuk sanggar setahun yang lalu. Dia memiliki karakter vokal yang khas dan kental sesuai usianya yang masih anak-anak. Mirip dengan vokal Chikita Meidy, penyanyi anak-anak nasional pada era Joshua, Trio Kwek Kwek dulu,’’ ujar penggagas Sanggar Seni Cressendo Bali ‘’Griya Musika Sukawati’’ I Komang Darmayuda, Rabu (27/11) kemarin.

Pembina Bali Kumara ini mengatakan, selain memiliki karakter vokal yang khas, Chika juga memiliki teknik bernyanyi yang bagus, napasnya panjang dan nada-nada tingginya terjangkau dengan baik ketika bernyanyi. Di samping juga cerdas dan mudah diarahkan dalam musik. ‘’Chika walau masih sangat kecil memiliki musikalitas yang sangat baik, hampir tak pernah fals dalam membidik nada-nada yang dinyanyikan, dari nada terendah sampai tertinggi,’’ pungkasnya. (win)

Bali Post/ist

Cita Rasa Nusantara dengan Tampilan Masa Kini MENGIAT Restaurant kembali menghadirkan varian menu baru dengan konsep tradisional Indonesia, di antaranya Crispy Gurame Sambal Terasi, Black Rice Spring Roll, Red Dot dan Nano-nano. ‘’Konsep menu baru ini akan memberikan anda pengalaman sensasi masakan tradisional dengan konsep modern nan terjangkau.

Bagi pencinta ikan gurame, anda bisa mendapatkannya di Mengiat Restaurant, di mana Crispy Gurame Sambal Terasi disajikan dengan Sambal Terasi khas Bali dapat memberikan sensai pedas yang menggiurkan. Bagi pencinta sambal, anda wajib mencobanya,’’ ujar Indah Lestari, Public Relation Hotel Santika Siligita Nusa Dua, Bali. ‘’Masakan tradisional satu ini terkenal dengan kenikmatan ketan hitam dan selai strawberry. Untuk anda, kami sajikan

Black Rice Spring Roll. Ketan hitam yang dibungkus dengan kulit crepes dibalut selai strawberry akan memberikan kepuasan tersendiri bagi anda dan menu ini dijamin sehat,’’ imbuhnya.

Sebagai penutup yang sempurna, tersedia ‘’Red Dot’’. Segarnya soda dengan campuran Lime Juice dan Nano-nano yang tentunya tidak kalah segarnya. Menu baru ini tidak akan membuat pengunjung merogoh kocek yang banyak karena menu baru ini dapat dinikmati dengan harga Rp 40.000 hingga Rp 80.000-an saja.

Semua menu ini anda dapat nikamti selama bulan November ini. ‘’Selain menghadirkan menu yang sehat dan enak, promo makanan ini memang kami tawarkan untuk tamu yang stay di Hotel Santika Siligita ataupun tamu yang ingin sekadar mencicipi menu ini,’’ tutup Indah. (kmb33)

My Trash, Pengolah Sampah Bebas Asap PERMASALAHAN besar yang dihadapi Bali kini adalah masalah sampah.

Dari permasalahan yang ada, muncul pula inovasi-inovasi penanganan sampah. Seperti inovasi yang diciptakan Ni Putu Pranamya Suari, mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga, bersama rekannya yang menciptakan alat Tempat Pengolahan Sampah Bebas Asap (TPSBA) yang bermerek My Trash.

Ditemui saat Festival Wirausaha Muda Denpasar (WMD) belum lama ini, Nia -- sapaan akrabnya -- menuturkan pembuatan alat ini berdasarkan permasalahan sampah di TPA Suwung. Berton-ton sampah dikirim ke sana, namun di sana hanya ditimbun.

Menyadari akan masalah yang dihadapi Bali, Nia bersama rekannya menciptakan Tempat Pengolahan Sampah Bebas Asap (TPSBA). Alat ini mengolah sampah hingga menghasilkan residu yang sangat sedikit. ‘’Masih ada

asapnya sedikit karena kita mendorongnya dengan blower yang dihidupkan dengan listrik,’’ ujar Nia yang juga anggota Wirausaha Muda Denpasar ini.

Alat yang masih berupa prototype ini diakui masih belum dipasarkan. Produk yang dipasarkan nantinya bersifat permanen, dibangun di suatu tempat dan tidak portable.

Cara kerjanya, sampah dimasukkan ke alat tersebut.

Sampah yang bisa diolah yaitu sampah kering dan sampah basah terdiri dari plastik, daun, dll. kecuali baterai dan sampah yang mudah meledak.

Sampah tersebut kemudian dibakar dengan cara menghidupkan blower. Dengan hidupnya blower, api akan semakin besar. Hasil pembakaran berupa asap dinetralkan dengan air. ‘’Hasil pembakaran sampah itu akan turun ke tabung bawah yang berisi air. Air ini berfungsi menetralisir asam,’’ ungkapnya. (kmb42)

Bali Post/ist

Bali Post/May

Mesin My Trash untuk pengolah segala jenis sampah.