Edisi Selasa 29 Oktober 2019 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

SELASA, 29 OKTOBER 2019

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 192 TAHUN KE 15 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

NTB Kekurangan 2.000 Guru

Gubernur Tandatangani SK Pengangkatan 1.164 Guru Non PNS Mataram (Suara NTB) Penantian para guru honorer SMA/SMK dan SLB di NTB yang sudah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) terjawab. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah menandatangani SK pengangkatan 1.164 guru non PNS hasil UKG tahun lalu.

753 Hektare Vegetasi Lebih 8.000 Ton Rinjani Terbakar Tembakau Belum Terserap Mataram (Suara NTB) Hasil rekapitulasi data Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Polda NTB, sekitar 753, 24 hektare vetegasi di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) hangus terbakar.

Kebakaran terjadi di wilayah Utara dan Timur pada ketinggian sekitar 1.000 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut (Mdpl) hingga kawasan kaki Gunung Rinjani.

Banyaknya sebaran api diperparah dengan kondisi kekeringan ekstrem pada vegetasi sehingga mudah terbakar.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Lebih dari 8.000 ton hasil produksi tembakau petani NTB yang belum terserap. Sejak Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc turun langsung mendorong perusahaan-perusahaan segera menyerap hasil tembakau tersebut, beberapa kendala diakui masih terjadi di lapangan.

“Sekarang posisinya yang 5.500 (ton) masih di perusahaan belum diserap oleh seluruh perusahaan, termasuk tambahan 3.100 (ton),” sebut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si, Senin (28/10) di Mataram.

Hasil produksi tembakau NTB

sendiri berdasarkan data terakhir yang masuk ke Distanbun adalah 38 ribu ton.

Diterangkan Husnul, perkembangan pendataan potensi tembakau di NTB menunjukkan beberapa perkembangan. Yaitu informasi bahwa produksi tembakau swadaya saat ini diketahui lebih besar ketimbang produksi dari mitra perusahaan.

Petani swadaya disebut memiliki total lahan garapan mencapai 16.000 hektare sedangkan mitra perusahaan 10.000 hektare. Dengan lahan seluas itu, NTB memproduksi tembakau mencapai 38 ribu ton dalam sekali panen Bersambung ke hal 15

la Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB ini belum memastikannya. Pihaknya masih menyiapkan penyerahan petikan SK pengangkatan 1.164 guru non PNS yang merupakan hasil UKG tahun sebelumnya.

Terkait dengan jumlah guru SMA/SMK dan SLB negeri, Rusman menyebutkan Pemprov masih kekurangan 2.000 orang lebih. Tahun ini, Pemprov mendapatkan jatah CPNS formasi guru sebanyak 234 formasi.

Bersambung ke hal 15

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rusman (Suara NTB/dok)

gan adanya SK pengangkatan tersebut, kata Rusman, maka seribuan guru tersebut dapat ikut program sertifikasi guru. ‘’Selama tak punya (SK) ini, sehingga tak bisa ikut. Dengan adanya SK ini, dia dapat sertifikasi. Makanya kita bersyukur dikeluarkan SK ini,’’ ujarnya. Ia menyebutkan, jumlah guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) untuk jenjang SMA/SMK dan SLB di NTB sebanyak 7.200 orang.

Soal pelaksanaan UKG tahap berikutnya, mantan Kepa-

Ada Sertifikat Pendidik

Pelamar CPNS Formasi Guru Otomatis Lulus SKB

(Suara NTB/nas)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Rusman, SH, MH mengungkapkan, gubernur telah menandatangani SK pengangkatan 1.164 guru non PNS tersebut. ‘’Insya Allah minggu ini dibagi. Sudah ditandatangani Pak Gubernur. Petikan (SK) nya kami buat 1.164 guru UKG,’’ sebut Rusman dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (28/10).

Ia menjelaskan, penggajian untuk guru non PNS ini diberikan sesuai jam mengajar. Den-

’’

Insya Allah minggu ini dibagi. Sudah ditandatangani Pak Gubernur. Petikan (SK) nya kami buat 1.164 guru UKG.

H.Fathurrahman

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB memastikan semua calon pelamar untuk formasi guru atau tenaga pendidikan yang baru lulus kuliah dapat mendaftar CPNS 2019. Bagi calon pelamar yang sudah memiliki sertifikat pendidik, maka otomatis dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si menjelaskan sertifikat pendidik dibutuhkan ketika tes seleksi CPNS masuk tahapan tes SKB. Bagi pelamar yang tidak memiliki sertifikat pendidik, maka otomatis dia harus ikut SKB. ‘’Tetapi bagi mereka yang mempunyai sertifikat pendidik, tentu akan diakumulasi kelulusannya di SKB. (Langsung lulus SKB) kalau yang memiliki sertifikat pendidik. Disesuaikan dengan data Dapodik,’’ jelas Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin (28/10) kemarin.

Sedangkan pelamar CPNS untuk formasi tenaga kesehatan. Fathurrahman mengatakan bahwa persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan sesuatu yang diwajibkan Bersambung ke hal 15

TO K O H Satu Data Membangun NTB

Hj. Sitti Rohmi Djalilah

WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, data sangat dibutuhkan dalam membangun bangsa. ‘’Kami sejak awal sangat konsen dengan data, karena kami paham betul, dengan data, program-program kami akan tepat sasaran dan efisien,’’ ungkap Wagub dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R

Realisasi Baru Rp6,2 Triliun

(ant/bali post)

TINJAU SIRKUIT - Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer (kedua kiri) bersama CEO Dorna Sports SL (DORNA) Carmelo Ezpeleta (ke dua kanan), Sporting Director DORNA Carlos Ezpeleta (kiri) dan Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan (kanan) meninjau pembangunan Sirkuit Mandalika di kawasan pariwisata Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB, Senin (28/10).

Kemarau Diprediksi hingga November H. L. Gita Ariadi

Mataram (Suara NTB) Musim kemarau di wilayah NTB diprediksi masih akan berlangsung hingga November 2019 mendatang. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membaca tanda tanda hujan akan terjadi pada Januari 2020. ‘’NTB saat ini masih berada di periode musim kemarau. Diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan November 2019,’’ kata Prakirawan BMKG Satklim Lobar Restu Patria Megantara.

Dalam keterangan tertulis soal update kekeringan yang disampaikan Senin (28/10), Restu mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan pada musim kemarau. Seperti, kekeringan, kekurangan ketersediaan air bersih dan potensi kebakaran lahan di sebagian besar wilayah NTB. Terlebih di daerah – daerah rawan kekeringan dan daerah dengan Hari Tanpa Hujan (HTH) lebih dari 60 hari.

Bersambung ke hal 15 KEKURANGAN PANGAN - Sejumlah ternak kuda mengais makanan di antara bebatuan dan rumput kering di kaki Gunung Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Kemarau panjang tidak hanya berdampak krisis air bersih, juga memicu kekurangan pangan bagi ternak di daerah daerah terdampak, khususnya di Pulau Sumbawa.

(Suara NTB/ars)

REALISASI investasi di NTB sampai triwulan III 2019 masih jauh dari target. Pemprov NTB menargetkan realisasi investasi tahun ini sebesar Rp16 triliun.

Namun, dari triwulan I sampai triwulan III (Januari - September) 2019, realisasi investasi baru mencapai Rp6,2 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si menyatakan, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 29 Oktober 2019

SUARA MATARAM

Halaman 2

Rekanan Pasar ACC Terancam Diputus Kontrak Buat Lapak Ekowisata KELURAHAN Banjar, Kecamatan Ampenan mengapresiasi bantuan kepada sejumlah nelayan di lingkungan kelurahan Banjar. Sebanyak tujuh kelompok nelayan dari kelurahan Banjar dibantu oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Perikanan Kota Mataram.

Dikonfirmasi Suara NTB seusai penyerahan bantuan kepada nelayan, Senin (28/10), Lurah Banjar, Sapardi mengatakan, bantuan nelayan itu berupa mes(Suara NTB/ist) in tempel. Bantuan ini lanjut SaSapardi pardi, harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh nelayan. “Bantuan ini untuk tiga kelurahan, Tanjung Karang, Banjar dan Ampenan Tengah. Diusulkan 18 kelompok, yang baru bisa diberikan hanya 8 kelompok dulu,” jelas Sapardi.

Kata Sapardi, di lingkungan Banjar, jumlah nelayan berjumlah 30 orang lebih. Diharapkan dengan adanya bantuan mesin ini, nelayan mampu menambah hasil produksi ikan laut. “Selama ini produksi nelayan di kelurahan Banjar langsung dibawa ke pasar.

Mereka juga masih pakai sistem konvensional,” jelasnya.

Nantinya, di lingkugan Banjar akan dibuat lapak untuk ekowisata pantai Mujang. “Insha Allah langsung dibawa ke sana. Mudahan pada tahun 2020 dapat dari dana kelurahan kita akan eksekusi penataan pantai Mujang, agar nelayan langsung bawa hasil tangkapan ke sana,” tuturnya.

“Satu kelompok nelayan beranggotakan delapan orang. Saya berharap supaya lebih menambah hasil tangkapan. Selama ini, nelayan kita masih tradisional. Dengan bantuan ini diharapkan nelayan ini bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarganya,” papar Sapardi.

Ia menginginkan, semua nelayan di kelurahan Banjar bukan hanya menjual hasil tangkapan ke pasar. Akan tetapi lanjut Sapardi, nelayan mampu membuat olahan dari dari hasil tangkap tersebut agar bisa dijual dengan harga lebih mahal. (viq)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perdagangan bersama Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengevaluasi pekerjaan fisik pasar ACC, Kelurahan Ampenan Tengah, pekan kemarin. Pekerjaan mengalami deviasi mencapai minus 42 persen. Rekanan terancam diputus kontrak.

Tiga proyek pasar milik Dinas Perdagangan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019. Pekerjaan ini dikerjakan dengan nilai kontrak Rp1.148.288.256. Rekanan memiliki waktu selama 150 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan terhitung sejak tanggal 19 Juli.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin merasa tidak nyaman dengan progres pekerjaan Pasar ACC di Ampenan. Deviasinya hingga kini mencapai minus 42 persen. Permasalahan di lapangan telah dikoordinasikan dengan TP4D. Pihaknya akan mengambil langkah – langkah pemutusan kontrak.

Pemutusan kontrak adalah langkah terburuk diambil oleh pemerintah.

Tetapi rekanan diberikan waktu untuk mengejar progres tersebut, karena mereka memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan. “Apa yang saya sampaikan ini arahan dari TP4D dan semua temuan di lapangan sudah saya laporkan secara berjenjang,” kata Amran dikonfirmasi, Senin (28/10).

Tingginya deviasi tidak diketahui secara teknis. Faktanya, tidak ada kendala di lapangan baik itu protes dari pedagang maupun tiang listrik sebelumnya dianggap menghalangi pekerjaan. Kalaupun ada persoalan internal perusahaan bukan menjadi tanggungjawab pemerintah.

(Suara NTB/cem)

TERANCAM PUTUS - Proyek Pasar ACC di Kota Mataram. Rekanan terancam diputus kontrak, mengingat pekerjaan fisik mengalami deviasi minus 42 persen.

Rekanan pelaksananya, sambung Amran, diberikan kesempatan untuk menunjukkan keseriusan apakah mampu menyelesaikan pekerjaan atau tidak. Jika selama satu pekan tidak bisa dan diberikan toleransi empat hari juga tidak mampu menyelesaikan, pemerintah akan mengambil sikap tegas memutus kontrak.

“Pertama diberikan waktu seming-

gu plus empat hari. Kalau juga tidak bisa kita putus kontrak,” tegasnya.

Amran memahami dampak dari pemutusan kontrak ini terhadap terbengkalainya pekerjaan. Termasuk kinerja pengelolaan keuangan dinilai tidak baik oleh pemerintah pusat. Mekanisme atau prosedur ini harus ditempuh agar jangan sampai ada kerugian

negara yang lebih besar. “Saya juga merasa kecewa dengan rekanan,” ucapnya.

Pantauan Suara NTB di lokasi proyek sekitar pukul 11.16 Wita, tidak terlihat aktivitas apapun. Tiga orang pekerja terlihat duduk santai sambil mengisap rokok. Sejumlah material menumpuk dan kerangka besi terpasang begitu saja. (cem)

Sengketa Lahan SDN 21 Ampenan

Pemkot Berharap Menang di Pengadilan

(Suara NTB/fit)

Tingkatkan Pelayanan PJU ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., menyerukan kepada Dinas Perkim Kota Mataram agar meningkatkan kualitas pelayanan PJU (Pajak Penerangan jalan Umum) kepada masyarakat. Seruan ini menyusul meningkatnya target penghasilan Pemkot Mataram dari pajak PJU. ‘’PPJU ini dari Rp40 miliar, tahun 2020 targetnya naik menjadi Rp41,5 miliar,’’ sebutnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (28/10) kemarin.

Namun demikian, sejauh ini, masih ada ruas jalan yang belum mendapat penerangan. ‘’Ya masih banyak yang belum diterangi. Termasuk di jalan-jalan protokol ini,’’ cetusnya. Apalagi di jalan-jalan lingkungan, Malik menyebut hampir tidak ada keberhasilan PJU di sana. Padahal, target pendapatan PPJU meningkat Rp1,5 miliar dibandingkan tahun 2019.

Politisi Golkar ini tidak menyangkal bahwa pernah ada rencana Pemkot Mataram melakukan kontrak daya dengan PLN. Namun rencana ini menemui kendala. ‘’Kalau meterisasinya itu di jalanjalan umum, mungkin iya. Tapi banyak juga yang saya lihat cantolan-cantolan di lingkungan dan lain sebagainya, malah diputus oleh PLN karena dianggap illegal,’’ terangnya.

Untuk melegalkan sambungan itu, ucap Malik, harus ada MoU antara Dinas Perkim Kota Mataram dengan PLN. Ini bertujuan untuk melakukan efisiensi tagihan PJU. Pada bagian lain, anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini meminta Dinas Perkim meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Jangan sampai pendapatannya meningkat, pelayanannya tidak meningkat. Karena pendapatan ini kan berasal dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat,’’ demikian Malik.

Pajak ini, kata Malik, harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan PJU. Seharusnya di Mataram, sudah tidak ada lagi ruas jalan yang gelap. ‘’Sekarang kan sistemnya sudah canggih. Ada juga yang menggunakan tenaga surya,’’ katanya. Karena kalau masih ada tempat yang gelap, itu berpotensi menjadi suatu kerawanan. ‘’Saya juga pernah dapat keluhan seperti itu dari masyarakat,’’ akunya. Malik menyayangkan terkadang respon dari Dinas Perkim terhadap laporan PJU mati, lamban ditindaklanjuti. ‘’Susah sekali untuk dihubungi.

Akhirnya masyarakat ada yang swadaya mengumpulkan uang membeli sendiri bola lampu dan memasangn y a , ’ ’ sesalnya. (fit) Abdul Malik

(Suara NTB/cem)

BELUM JELAS - Aset Lapangan Malomba di Ampenan hingga kini belum jelas status kepemilikannya. Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar akan turun mengecek batas kepemilikan aset berdasarkan berita acara penyerahan serta dokumen pendukung lainnya.

Kepemilikan Aset Malomba dan Selagalas Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Status kepemilikan aset Lapangan Malomba dan Lapangan Selagalas hingga kini belum jelas. Dokumen serah terima aset antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Pemkot Mataram masih samar.

Penyelesaian terhadap aset tersebut telah dibahas oleh Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram yang difasilitasi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dalam hal ini Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Pembahasan antara Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar dikhususkan pada penyelesaian aset Malomba, Selagalas serta titik aset lainnya.

Pemkot Mataram, kata Kepala Badan Keuangan Daerah, H.M.Syakirin Hukmi dikonfirmasi, Senin (28/10) menginginkan ada kepastikan apakah benar titik – titik aset tersebut menjadi milik Pemkab Lobar atau Pemkot Mataram. Untuk memastikan status kepemilikan aset tersebut, tim akan turun ke lokasi dan difasilitasi oleh Kasi Datun Kejati NTB. “Benar tidak dalam berita acara itu. Ini yang perlu kita cek,” kata Syakirin.

Syakirin menambahkan, membingungkan adalah aset Malomba dalam berita acara me-

miliki luas 20 are. Justru, ini menjadi pertanyaan apakah benar lapangan sepak bola memiliki luas 20 are. Hal ini tidak logis sehingga perlu diambil langkah lebih lanjut untuk penyelesaian masalah yang muncul tersebut.

Pemkab Lobar akan menunjuk sesuai berita acara mana batas aset yang dimaksud berdasarkan berita acara penyerahan aset.

“Contohnya Malomba tidak mungkin 2.000 meter. Apakah yang pinggirnya atau yang mana. Ini akan dilihat dulu,”terangnya. Sementara itu, aset Malomba maupun aset yang telah diserahkan pada tahun 1994 lalu tidak mungkin dihapus karena telah masuk dalam neraca aset.

Sengkarutnya permasalahan aset antara Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram dipicu tidak dilengkapi dokumen berupa sertifikat dan hak pengelolaan lahan pasca penyerahan 26 tahun silam. Dokumen penyerahan hanya berupa tanda tangan dari Ketua DPRD Lombok Barat, Ketua DPRD Kota Madya, Bupati Lobar dan Walikota Madya. Kejaksaan meminta nanti dokumen – dokumen pendukung dibawa sebagai bukti sah penyerahan maupun kepemilikan aset. (cem)

Mataram (Suara NTB) Kasus sengketa lahan Sekolah Dasar Negeri 21 Ampenan di Lingkungan Pondok Perasi terus bergulir di pengadilan negeri (PN) Mataram. Pemerintah Kota Mataram berharap menang di pengadilan demi menyelamatkan aset Pemkot Mataram.

Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram, I Ketut Surya Bawana menyampaikan, dari pengukuran yang dilakukan Pemkot Mataram bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta pihak kelurahan, luas lahan yang disengketakan 43,75 are.

Luas tanah cocok dengan sertifikat hak pakai yang diserahkan Pemda Lobar kepada Pemkot Mataram pada tahun 1995 lalu.

“Kebetulan saat melakukan pengukuran ulang, terlihat ada di sana bangunan milik warga masuk ke dalam tanah Pemkot yang tidak menjadi milik para pihak di dalam gugatan itu,” jelasnya kepada Suara NTB, Senin (28/10).

Seluruh bangunan SDN 21 Ampenan dan bangunan perumahan guru, lanjut Surya, itu termasuk dalam lahan sengketa. Pengukuran ini kata Surya, merupakan tindak lanjut melalui proses persidangan atas pemeriksaan saksi. “Dari 4 saksi yang diajukan, ada tiga yang mengaku sesuai fakta di lapangan. Ada indikasi bangunan yang menjorok masuk ke

tanah Pemkot. Hakim memerintahkan atas keterangan dari saksi itu untuk kejelasan fakta luas lahan di lapangan,” paparnya.

Selama tiga proses persidangan sebelumnya, pihak Pemkot mengajukan permohonan pengukuran ulang. Apakah memang itu ada perubahan atau tidak. Setelah melakukanpengukuranulang,ada tanahwargajugayangmasukpada lahan yang disengketakan.

“Sejak Kamis minggu lalu, memang Pemkot memastikan batasbatas di lapangan, batas sandingan.Pemkottidakbisaberbuatlebih jauh sampai putusan ini inkrah.

Kalau masih belum inkrah, kita akan terus perjuangkan,” jelasnya.

Kalau pun sampai tahap banding kata Surya, upaya Pemkot tidak berhasil untuk melakukan penyelamatan aset pemkot itu, pihaknya akan mengeluarkan bukti-bukti sesuai dengan kepemilikan dan memberikan keterangan sesuai dengan alas hak yang ada. “Pemkot juga bawa saksisaksi, ada empat orang. Mereka (pihak penggugat) punya saksi dua orang,” imbuhnya.

Intinya, Bagian Hukum Setda Kota Mataram akan menguatkan pihak Pemkot. Sampai saat ini, Pemkot juga melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memenangkan perkara sengketa lahan ini.

“Kita akan berupaya penuh untuk ini,” tutup Surya. (viq)

(Suara NTB/viq)

OBJEK SENGKETA - Lahan SDN 21 Ampenan, Senin (28/ 10). Lahan seluas 43,75 are ini sedang menjadi objek sengketa dari warga penggugat kepada pemkot Mataram, dan kasusnya sedang berproses di pengadilan.

Nelayan di Mataram Dibantu Pegawai di Tiga OPD Jalani Tes Urine Mesin Perahu Mataram (Suara NTB) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Dinas Perikanan Kota Mataram memberikan bantuan mesin perahu kepada delapan kelompok nelayan di Mataram.

Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, Hj. Baiq Sujihartini menyampaikan, Pemkot sebenarnya mengajukan 18 kelompok nelayan mendapat bantuan mesin perahu, akan tetapi hanya 8 kelompok yang dapat bantuan.

“Per kelompok beranggotakan sepuluh orang nelayan.

Yang dapat bantuan ini sudah kita ingatkan jangan sampai dialihfungsikan karena kita sudah berikan tanda tangan pakta integritas,” jelasnya, Senin (28/10).

Berdasakan hasil dari verifikasi Pemkot, yang memenuhi syarat dan layak dapat bantuan memang delapan kelompok. Mereka yang belum mendapat bantuan

diminta mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan. “Kita tetapkan pada saat kita minta mereka untuk memiliki nomor perahu, dan harus ada kartu nelayan serta masuk dalam kelompok nelayan,” katanya.

Syarat tersebut sebagai prasyarat jika ingin semua nelayan di Mataram mendapat bantuan dari KKP RI. “Kita sudah bimbing. Biar mereka mudah mengakses kita sediakan penyuluh di setiap kelurahan dan lingkungan. Kita bimbing terus,” paparnya.

Kelompok yang mendapat bantuan, kata Sujihartini, mutlak keputusan dari pusat.

Pemkot berharap semua nelayan di Mataram yang berjumlah 1.499 tersebut untuk mengurus semua persyaratan seperti pembuatan kartu nelayan. “Nelayan juga harus tertera di KTP-nya sebagai profesi nelayan, bukan profesi lain,” jelasnya. Sujihartini

menegaskan, dengan bantuan mesin ini, nelayan di Mataram harus memaksimalkan penggunaannya.

Selain itu, nelayan juga dihimbau jangan sampai dipindahtangankan mesin tersebut ke hal-hal yang bisa mengarah kepada penyalahgunaan. “Ini supaya dimaksimalkan alat ini.

Dengan peremajaan alat tangkap ini, jangakauannya lebih jauh kan. Lebih luas, agar mereka dapat memaksimalkan penangkapan ikan,” jelasnya.

Ia menilai, mesin dengan kapasitas 3 GT dengan18 PK ini, akan berpengaruh kepada semakin banyaknya hasil tangkapan nelayan di Mataram. “Kesejahteraannya juga makin meningkat. Untuk bantuan jaring nanti ada di tahun 2020, mudahan ada dari KKP RI. Nelayan di Mataram sebanyak 46 kelompok nelayan. Kita harap lebih sejahtera,” demikian kata dia. (viq)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine terhadap pegawai di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Mataram. Pegawai terindikasi positif mengkonsumsi barang haram tersebut terancam dikenakan sanksi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Baiq Nelly Kusumawati menjelaskan, tes urine bekerjasama dengan BNN Kota Mataram, dalam rangka evaluasi kondisi aparatur sipil negara. Disamping itu, ada kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tes urine pegawai secara bertahap.

Pelaksanaan tes urine di tiga OPD yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Sekretariat Dewan terindikasi atau dicurigai pegawai menggunakan narkoba. “Kenapa kita memilih hari ini. Kalau misalnya mereka menggunakan pada malam Minggu, bisa terdeteksi,” kata Nelly dikonfirma-

si, Senin (28/10).

Pemeriksaan ini dari pegawai eselon II, III dan IV hingga staf. Dari hasil tes urine ditemukan pegawai positif memakai narkoba akan dikenakan sanksi. Sanksi telah disiapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dikenakan sanksi sedang berupa penurunan pangkat. “Kalau misalkan pegang jabatan eselon IV. Iya akan kita turunkan jadi staf,” cetusnya.

Dari hasil tes urine akan dikoordinasikan kembali dengan BNN. ASN positif mengkonsumsi narkoba juga akan menjalani rehab.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh mendukung langkah dari Pemkot Mataram bekerjasama dengan BNN melaksanakan tes urine terhadap pegawai di Dinas Perhubungan. Selama ini, pihaknya secara berkala memeriksa urine pengendara pada masa mudik lebaran. Di satu sisi, pe-

gawai Dishub sendiri tidak pernah melaksanakan hal serupa.

“Jangan cuma sopir bus saja yang dites. Pegawai Dishub juga perlu dites urine,” kata Saleh.

Seandainya pegawai Dishub terbukti mengkonsumsi narkoba

akan diserahkan ke BNN maupun ke Pemkot Mataram untuk menjatuhkan sanksi. Sanksi itu telah diatur melalui PP dan Undang – Undang ASN. “Kalau itu kita serahkan ke Pemkot Mataram,” timpalnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

TES URINE - Kadis Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh menyerahkan urine yang dimasukkan dalam botol plastik kecil, Senin (28/10). Tes urine dilakukan serentak di tiga OPD Lingkup Pemkot Mataram bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram.

SUARA NTB Selasa, 29 Oktober 2019

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Samsat akan Bersurat

(Suara NTB/bul)

PERESMIAN - Peresmian fasilitas umum di Dusun Mentigi, Lombok Utara dihadiri juga oleh jajaran OJK NTB dan stakeholders lainnya.

Pulihkan Lombok

Bank OCBC NISP Resmikan Fasilitas Umum di Dusun Mentigi Mataram (Suara NTB) Bencana gempa bumi yang menimpa Lombok pada bulan Juli 2018 lalu menimbulkan ratusan korban jiwa serta kerugian materil yang diperkirakan mencapai Rp 7,7 Triliun.

Salah satu daerah yang terdampak terburuk adalah di wilayah Dusun Mentigi, Lombok Utara. Terdapat sekitar 478 Kepala Keluarga yang membutuhkan fasilitas umum untuk keperluan ruang belajar dan layanan kesehatan.

Melihat fakta tersebut Bank OCBC NISP bekerjasama dengan Yayasan HOPE Indonesia untuk menghadirkan fasilitas umum bagi masyarakat di Dusun Mentigi, Lombok Utara. Setelah melakukan peletakan batu pertama pada tanggal 5 Juli 2019 lalu, Senin (28/10) kemarin Bank OCBC NISP resmi membuka fasilitas umum berupa ruang serbaguna yang akan dimanfaatkan untuk ruang belajar, ruang pertemuan warga dan layanan kesehatan, toilet, taman bermain anak dan berugak.

“Setelah proses pembangunan sekitar 3 bulan, hari ini Bank OCBC NISP bersyukur dapat meresmikan fasilitas umum untuk warga Dusun Mentigi, Lombok Utara. Fasilitas umum ini, kata Mirah Wiryoatmodjo, Direktur Bank OCBC NISP, diharapkan dapat mendukung kegiatan belajar mengajar, forum pertemuan warga dan pelayanan kesehatan yang baik. Diwilayah ini tercatat ada sekitar 650 anak usia sekolah dan 125 anak usia balita.

“Kami berharap pembangunan fasilitas umum ini yang dananya bersumber dari ‘Rekening Tanda Kasih’ yang terkumpul dari karyawan Bank OCBC NISP bisa membangkitkan kembali Lombok,” demikian Mirah. Selain meresmikan fasilitas umum, guna mendukung peringatan ‘Bulan Inklusi Keuangan’ Bank OCBC NISP juga melakukan rangkaian edukasi keuangan yang dilakukan oleh puluhan karyawan Bank OCBC NISP kepada anak-anak dan Ibu Rumah Tangga di Dusun Mentigi.

Karyawan Bank OCBC NISP berbagi pengetahuan mengenai keuangan dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami, yakni melalui games dan story telling. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak untuk mengenal konsep dasar keuangan dan menabung sejak dini. Sedangkan Ibu Rumah Tangga diajak untuk lebih bijak mengelola keuangan serta dapat menggunakan instrumen perbankan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk diketahui, Bank OCBC NISP didirikan di Bandung pada tahun 1941 dengan nama Nederlandsch Indische Spaar en Deposito Bank. Per 30 Juni 2019, Bank OCBC NISP melayani nasabah melalui 299 jaringan kantor di 60 kota di Indonesia, dilengkapi dengan 700 unit ATM Bank OCBC NISP yang dapat diakses di lebih dari 190.000 jaringan ATM di Indonesia, serta sekaligus terhubung dengan lebih dari 700 jaringan ATM OCBC Group di Singapura dan Malaysia. Bank OCBC NISP mendapatkan peringkat idAAA (stabil) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan AAA(idn)/stabil dari PT Fitch Ratings Indonesia. (bul/*)

Ratusan Kendaraan Dinas di Kota Mataram Nunggak Pajak

Mataram (Suara NTB) – Ratusan kendaraan dinas yang dioperasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Mataram menunggak pajak. Hal ini bertolak belakang dengan semangat menjadi contoh bagi masyarakat. Dari data yang ada di Kantor UPTB (Unit Pelayanan Tehnis Badan) Samsat Mataram, terdapat 672 unit kendaraan pelat merah yang tak diregistrasi. Terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat.

Terhadap tunggakan ini, petugas UPTB Samsat Mataram telah bersikap tegas. Dua unit kendaraan roda empat milik Pemkot Mataram ditahan.

Sesuai amanat Peraturan Gubernur (Pergub) No 14 Tahun 2019 sebagai payung hukum untuk menyandera kendaraankendaraan yang selama dua tahun berturut-turut belum melakukan pembayaran pajak.

Kepala UPTB Kantor Samsat Mataram, H. Abdul Aziz, MM, didampingi Lalu Husnul Khotimi, SE, Kepala Seksi Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah menerangkan, data jumlah Ranmor Pemerintah Kota Mataram sampai dengan

Bulan September 2019, jumlah kendaraan milik Pemkot Mataram dengan jumlah potensi kendaraan 2.045 unit roda 2 dan roda 4. Belum melunasi pembayaran PKB/yang menunggak 672 unit roda 2 dan roda 4 dengan nilai tunggakan pokok PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Rp186.895.873. Denda PKB Rp44.895.873. atau dengan jumlah PKB + denda PKB sebesar Rp231.750.882. “Kan kita mau jadi contoh bagi masyarakat,” kata H. Abdul Aziz.

Dengan jumlah tunggakan ini, pihaknya akan melayangkan surat pemberitahuan kepada Pemkot Mataram. Rencananya ditujukan kepada ke-

pala daerah. H. Abdul Aziz, dan Lalu Khusnul Khotimi menyebut, tunggakan pajak kendaraan bermotor milik Pemkot Mataram bervariasi. Dari dua tahun, hingga lima tahun.

“Padahal, setiap tahun pastinya disiapkan anggaran oleh Pemkot untuk pembayaran pajak-pajak kendaraan yang dioperasikan. Apakah itu ada, atau memang tidak ada. Kalau ada, digunakan untuk apa anggaran itu,” kata Lalu Khusnul.

Apalagi Kota Mataram sebagai ibukota provinsi, seharusnya menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB. secara umum, tahun ini, Kantor UPTB Samsat Mat-

(Suara NTB/bul)

NUNGGAK PAJAK - H. Abdul Aziz (kiri), dan Lalu Khusnul Khotimi (kanan) menunjukkan salah satu kendaraan pelat merah Pemkot Mataram yang disandera karena menunggak pajak lebih dari dua tahun. aram mendapatkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp130,3 miliar lebih. Sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) targer penerimaan pajaknya sebesar Rp96,928 miliar. Sampai saat ini, kata

Kepala UPTB Kantor Samsat Mataram dari berbagai terobosan yang dilakukan untuk menjaring pajak kendaraan bermotor ini, target tersebut telah tercapai 85 persen. Diyakini hingga Desember 2019, target akan terlampaui. (bul)

Hipmi Minta Gubernur Lebih Tegas ke Perusahaan Tembakau Mataram (Suara NTB) Persoalan tembakau musim tanam tahun 2019 ini benar-benar pelik. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pun turun tangan. Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB merekomendasikan kepala daerah untuk bersikap tegas kepada perusahaan-perusahaan tembakau. Selain itu, tata kelola pertembakauan didorong lebih baik.

Giliran Ketua Umum BPD Hipmi Provinsi NTB, Sawaludin menyuarakan nasib petani tembakau. Hipmi NTB meninjau langsung situasi lapangan.

Mengingat riuhnya persoalan p e r t e m b a k a u a n musim tanam tahun 2019 ini di lapangan.

Berdasarkan hasil pantauan Hipmi NTB, situasi perdagangan hasil tembakau virginia Lombok ditemukan beberapa fakta yang menarik.

Diantaranya terjadinya keresahan yang luar biasa yang dirasakan oleh para petani tembakau Lombok atas kondisi yang ada. “Tembakau hasil olehan petani tidak bisa masuk gudang (perusahaan pembelian) dengan berbagai alasan,” u n g k a p Sawaludin.

Terjadinya perbedaan harga pembelian tembakau yang cukup signifikan antar perusahaan pembelian tembakau yang ada.

Padahal, ada kesepakatan harga tembakau yang di lakukan oleh para pihak, yaitu perusahaan, petani dan pemerintah.

Perbedaan harga pem-

belian yang dilakukan oleh gudang gudang dan perusahaan mitra di akibatkan oleh inkonsistensinya perusahaan dan gudang gudang pengepul ini terhadap kesepakatan harga yang sudah di buat. PT. Bentoel, satu-satunya perusahaan yang menjadi incaran para petani swadaya untuk menjual tembakaunya. Karena dianggap paling konsisten terhadap kesepakatan harga yang sudah ditetapkan.

Disisi lain, dampak akibat kisruh di kalangan petani yang ingin memasukkan barangnya ke gudang PT. Bentoel. Petani ingin mendapatkan harga yang pantas untuk penjualan tembakau hasil mereka. PT. Bentoel sebagai gudang idola para petani untuk menjual tembakaunya sudah tidak lagi menerima atau membeli tembakau jenis lemon atau berwarna lemon, melainkan khusus yang berwarna oranye . Padahal, untuk kondisi saat ini, jenis tembakau oranye sudah sangat sulit ditemukan di lapangan.

“Tembakau yang ada saat ini sebagian besar berwarna lemon dan sejenisnya, sehingga banyak tembakau yang dibawa ke gudang Bentoel direject dan dibawa pulang oleh petani karena tidak sesuai dengan permintaan dan kebutuhan perusahaan. Bayangkan berapa besar kerugian petani,” ujarnya.

Menyikapi fakta yang dikemukakan, Hipmi NTB meminta Gubernur dan wakil gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Siti Rohmi Djalillah untuk mengambil tindakan tegas kepada para perusahaan pembina petani dan gudang gudang pengepul tembakau Lombok yang tidak konsisten pada kesepakatan harga beli yang sudah dibuat dan di sepakati.

Meminta pemerintah melakukan operasi pasar (pembelian tembakau rakyat) sesuai dengan harga dan kesepakatan mutu yang sudah di buat. Hipmi juga meminta pemerintah melakukan razia dan penutupan pada gudang gudang liar yang melakukan pembelian tembakau yang tidak sesuai dengan kesepakatan harga yang sudah di tetapkan pemerintah. (bul)

Sawaludin

(Suara NTB/fit)

BELUM ADA TITIK TEMU - Rapat Banggar membahas rencana pembangunan tiga megaproyek Kota Mataram, belum ada titik temu.

Tiga Megaproyek di Mataram Belum Ada Titik Temu Mataram (Suara NTB) – Rencana pembangunan tiga megaproyek Kota Mataram, masing-masing pembangunan Kantor Walikota Mataram, Graha Paripurna DPRD Kota Mataram dan RSUD Kota Mataram, belum ada titik temu. Hampir satu bulan bergulir dalam rangkaian pembahasan KUA PPAS oleh Badan Anggaran, tiga proyek bernilai fantastis itu, belum menghasilkan keputusan apapun.

Apakah akan disetujui Dewan atau sebaliknya.

Pantauan Suara NTB, ada dua pandangan terkait tiga megaproyek tersebut. Berlarut-larutnya pembahasan KUA PPAS, terutama pada tiga item ini, membuat beberapa anggota Banggar menganggap pihak yang belum sepakat terhadap tiga megaproyek ini, sebagai bentuk menghambat dan menghalang-halangi pembangunan tersebut. Namun sebagian anggota Banggar menepis penilaian tersebut.

Anggota Banggar, H. Muhtar,SH.,mengajak rekan-rekannya di Banggar untuk tidak menghambat pembangunan Kantor Walikota Mataram. Menurut dia, kantor Walikota cukup urgen untuk dibangun. Dia menggambarkan bahwa pelantikan anggota Dewan periode 2019 – 2024 tidak bisa lagi digelar di aula Kantor Walikota pascagempa. Ini menandakan bahwa Kantor Walikota Mataram memang mendesak untuk dibangun.

Anggapan ini dibantah oleh sejumlah anggota Banggar.

Anggota Banggar dari Fraksi PDI-P, I Gede Wiska, SPt., menegaskan bahwa tidak ada niat pihaknya menghambat atau menghalanghalangi pembangunan Kantor Walikota Mataram, sepanjang itu sesuai dengan regulasi.

Hasil konsultasi dengan BPKP, bahwa pembangunan Kantor Walikota harus dasar hukum yang jelas. ‘’Harus ada cantolannya.

Jangan tibatiba muncul,’’ cetusnya. Berdasarkan penjelasan BPKP bahwa pembanguna kantor Wa-

likota boleh dilakukan, asalkan tidak menabrak aturan. Seperti SOTR, akibat bencana alam maupun RTRW. Nyoman Agung Sugantha, ST., juga mengkritisi pengajuan anggaran pembangunan Kantor Walikota Mataram. Padahal, hasil studi kelayakan belum ada, demikian juga amdalnya.

Kritik juga dilontarkan anggota Banggar dari Fraksi PKS, Hj. Istiningsih terkait rencana pembangunan RSUD Kota Mataram yang bersumber dari dana pinjaman pada pihak ketiga dalam hal ini PT. SMI. BPKP menyarankan agar sebelum diajukan pinjaman, dilakukan evaluasi pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). ‘’Jangan sampai, setelah melakukan pinjaman, kemampuan keuangan untuk pelayanan kepada masyarakat, turun drastis atau tidak berkualitas karena ada kewajiban dari rumah sakit untuk membayar pinjaman,’’ demikian Istiningsih. (fit)

SUARA NTB Selasa, 29 Oktober 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

DPRD Lotim Minta Rumput Laut Tetap Dipertahankan Selong (Suara NTB) Rumput laut di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sudah mulai tidak dibudidayakan. Petani rumput laut di bagian pantai selatan Lotim mulai mencari pekerjaan selain menanam rumput laut. Sementara pada tahun 1990-an, rumput laut adalah salah satu andalan produk hasil laut di Kabupaten Lotim.

Banyaknya produksi rumput laut waktu itu menurut Wakil Ketua DPRD Lotim, Badran Achsyid menjadikan Lotim sebagai daerah sentra produksi rumput laut. Bahkan, pada era kepemimpinan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, rumput laut menjadi program prioritas untuk dikembangkan sebagaimana tercantum dalam akronim program Pijar (Sapi, Jagung dan Rumput Laut).

Budidaya rumput laut ini diyakini bisa meningkatkan taraf perekonomian nelayan. Di mana saat musim tak bisa melaut, ada pilihan pekerjaan lain yakni melakukan budidaya rumput laut. “Terutama di musimmusim paceklik melaut ini paling tidak ada penghasilan lain dari nelayan,” papar Badran.

Tidak hanya itu, budidaya kapan pun bisa dilakukan. Tinggal pemerintah meningkatkan intensitas programnya. Intansi terkait harus bisa lebih fokus dalam menggalakkan program.

‘’Nelayan di Lotim cukup banyak yang menanti program yang bisa meningkatkan kondisi ekonominya,’’ terangnya.

Potensi rumput laut di wilayah Lotim bagian selatan cukup besar. Pemerintah disarankan terus meningkatkan program agar bisa mengembalikan aktivitas budidaya rumput laut. Diperlukan dulu kegiatan sosialisasi, bantuan permodalan dan bibit. “Kita mengharapkan rumput laut ini tetap menjadi bagian dari program pemerintah,” nilainya.

Rumput laut ini sudah mendunia, yakni dijadikan bahan baku kosmetik, makanan dan lainnya. Guna meningkatkan kualitas produk, diperlukan upaya diversifikasi produk yang dihasilkan pengusaha kecil, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Para pembudidaya ini tidak saja menjual barang hasil panen, tapi ada penambahan nilai dengan sentuhan pengolahan. Ada barang jenis lain yang

dihasilkan dari rumput laut.

Soal pasar diyakinkan tidaklah masalah. Lotim merupakan destinasi wisata yang terus ramai dikunjungi wisatawan. Potensi pemasaran di wisata ini sangat besar, asalkan masyarakat nelayan penghasil rumput laut ini diberikan edukasi. Hasilkan produk yang higienis dan bagus.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori mengaku prihatin dengan hilangnya rumput laut di Ekas Buana Kecamatan Jerowaru. Hilangnya rumput dan membuat nelayan beralih mencari sangok menandakan Lotim tidak punya produk unggulan. Padahal, rumput laut ini sempat didaulat menjadi salah satu produk unggulan.

Menurut H. Daeng, berapapun mahalnya biaya budidaya semestinya bisa dìpertahankan. Menjadi peranan pemerintah untuk membantu meringankan beban para nelayan pembudidaya. ‘’Ketika

mahal biaya produksi, diyakini akan mahal juga biaya penjualannya,’’ ujarnya.

Beralihnya nelayan pembudidaya rumput laut menjadi pencari sangok tidak semestinya terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan, meminimalisir pengangguran dan problem sosial ekonomi lainnya itu bisa dilakukan dengan mengembangkan potensi daerah. Rumput laut diyakini salah satu potensi besar yang bisa sebagai solusi peningkatan taraf perekonomian nelayan.

Potensi rumput laut ini diingatkan tidak boleh berhenti pengembangannya. Penilaian Wakil Ketua DPRD Lotim ini selama ini telah telah mengalami stagnansi. Hal ini sangat disayangkan terjadi. Di mana tidak pernah lagi ada anggaran dukungan dari pemerintah daerah.

Bupati Lotim diharap bisa memikirkan masalah rumput laut ini. Lebih khusus instansi terkait. Diketahui sebelumnya ada program PIJAR Provinsi.

Terlepas masih ada atau tidaknya program provinsi tersebut, yang jelas masyarakat nelayan pembudidaya ini dilihat butuh untuk diperhatikan. Dirasa perlu untuk dikembalikan

dan hidupkan kembali aktivitas budidaya rumput laut. “Wilayah-wilayah potensial lokasi budidaya hasil laut ini harus betul betul dipertahankan,” sarannya.

Sebelumnya, Sahrum salah satu nelayan pembudidaya rumput laut Desa Ekas Buana saat ditemui menuturkan budidaya rumput laut ini butuh biaya besar. Sementara hasilnya tidak memadai. Hal ini berdampak pada masyarakat yang sebelumnya menanam rumput laut, beralih mencari hasil laut berupa sangok.

“Dulu di sini sangat banyak,” tuturnya. Saat ini diakui masih ada satu dua orang yang masih mencoba bertahan untuk melakukan budidaya. Banyaknya nelayan yang beralih ini karena memang sudah kurang menggiurkan bagi petani.

Informasinya, saat ini harga rumput laut Rp25 ribu per kilogram. Harga tersebut cukup menarik bagi nelayan. Akan tetapi, mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk persiapan tempat budidaya membuat para nelayan ini memilih mencari sangok di sela-sela menangkap ikan.

Menurut Sahrum, biaya yang harus dikeluarkan antara

Bansos untuk Eks Napi

Disos Lotim Libatkan Kepolisian Selong (Suara NTB) Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalokasikan Rp 1,2 miliar dana untuk pembelian 100 ekor sapi.

Dalam penyaluran bantuan tersebut, Disos melibatkan aparat kepolisian. Senin (28/10), Disos Lotim dan Polres Lotim mengumpulkan para mantan napi dan diberikan pengarahan.

Wakapolres Lotim, Kompol Bayu Eko Panduwinoto, S.I.K mengemukakan dari 100 eks napi ini, Polres Lotim menyeleksi menjadi 20 orang. Sisanya 80 orang oleh Disos Lotim. Eks napi yang diberikan ini sebagian besar merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor). “Curanmor paling banyak, maling sapi ada satu dua orang,” ungkap Wakapolres.

Ada juga pelaku kejahatan yang lainnya. Semua eks napi tersebut katanya sudah dilakukan tahapan seleksi. Dipastikan semua yang masuk dari daftar Polres Lotim merupakan mantan pelaku semua dan tidak akan mengulang perbuatannya.

Diakui, tindak kejahatan yang dilakukan para eks napi ini dilatarbelakangi kondisi perekonomian. “Latar belakangnya karena ekonomi semua, dan Insya Allah sudah berhenti semua yang masuk menjadi pilihan kami yakni rata-rata kasusnya 2018,” demikian.

Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat mengutarakan, 100 ekor sapi yang akan diberikan ini dianggarkan di APBD tahun 2019, yakni sebesar Rp 1,2 miliar. 100 orang yang eks napi yang diberikan katanya sudah betul-betul dilakukan seleksi melalui Lembaga Pemasyarakatan dan Kepolisian. “Kriterianya sudah jelas, yang pasti sudah pernah dihukum,” ungkapnya.

Sapi yang diberikan merupakan jenis pejantan. Masingmasing kisaran harga Rp 10 juta per ekor. Karena pejantan diminta benar-benar dipelihara. “Jangan sampai setelah dibawa pulang ke rumah lalu dijual,” ujarnya mengingatkan. (rus)

lain untuk pembelian tali dan bambu. Bambu sebutnya saat ini harganya sangat mahal.

Satu batang bambu Rp 40-50 ribu. Pembuatan media tumbuh rumput laut sejenis alga hijau ini pun harus tetap bersih dan biaya perawatan ekstra.

Sangok tersebut tumbuh liar di dasar laut. Tidak perlu ditanam dan nelayan tinggal mengambilnya menggunakan perahu. Sangok yang juga masuk

kategori tumbuhan laut ini diperlukan proses pengeringan dulu sebelum dijual. Lantai jemur yang tahun-tahun sebelumnya digunakan untuk menjemur rumput laut kini dijadikan lantai jemur sangok. Harga Sangok diakui tidak semahal rumput laut. Sangok kering dijual harga Rp 2 ribu per kilogram. Meski harganya rendah, namun sangok cukup diminati nelayan sebagai sampingan. (rus)

Sarifudin Perdana Jemput Formulir di Gerindra KLU

Atensi Keluarga Tak Mampu KEBERPIHAKAN Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) terhadap masyarakat kurang mampu dari golongan warga lanjut usia dan warga disabilitas patut diapresiasi. Kendati demikian, alokasi anggaran yang dikucurkan belum menyentuh seluruh warga pada kedua katagori tersebut.

Dikonfirmasi Senin (28/10), Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Faisol, mengakui alokasi bansos untuk warga lansia masih akan dijalankan pada tahun-tahun mendatang.

(Suara NTB/ari) Pemberian bantuan ini ke H. Faisol depannya akan diubah, dari bansos sembako menjadi Bantuan Non Pangan Tunai (BNPT).

“Bansos sembako setara Rp 100 ribu, itu kita naikkan jadi Rp 150 ribu per bulan per orang, tetapi dikurangi periode pemberian dari 10 bulan menjadi 6 bulan,” ungkapnya.

Menjadi bahan pemikiran berat Dinsos saat ini, bahwa alokasi anggaran belum menyentuh semua warga. Untuk data lansia tercatat sekitar 4.000 orang, sedangkan penerima tahun ini sejumlah 2.000 orang atau 400 orang per kecamatan. Mengacu pada rencana pembagian 150 ribu per orang selama 6 bulan, maka dibutuhkan total anggaran sejumlah Rp 3,6 miliar.

Sedangkan pada data warga penyandang disabilitas, penerima bantuan baru menyasar 200 orang dari jumlah data 480 orang (data 2018). Untuk penyandang disabilitas sendiri, alokasi dan usulan anggaran masih sama yakni Rp 375 juta.

Untuk mengakomodir seluruh penyandang disabilitas, dibutuhkan anggaran sejumlah Rp 564 juta.

“Yang disabilitas 280 orang belum memperoleh. Untuk anggaran sendiri masih sama, baik dana tahun ini maupun tahun kemarin,” imbuhnya.

Untuk tahun 2018, Dinsos berharap DPRD menyetujui usulan meskipun belum menyentuh semua warga disabilitas.

Adapun pengajuan mendekati angka 300 orang.

Sedangkan pada warga lansia, perhitungan Bappeda masih tertahan di angka 2.922 orang. “Lansia yang ada di BDT 2018 sendiri cukup banyak, sekitar 14.832 jiwa, sehingga untuk memaksimalkan alokasi, kita gunakan grade umur kita hitung ulang sasaran penerima lansia menjadi 73 tahun ke atas,” jelas Faisol.

Mantan Camat Bayan dan Camat Pemenang ini menyebut, pada pembahasan di DPRD KLU, pertanyaan dewan masih seputar SOP (standar operasional prosedur) bansos. Dalam hal ini, SOP yang digunakan masih mengacu pada data BDT dan grade umur. Faisol berharap, DPRD dan TAPD memberi tambahan anggaran agar sasaran lansia lebih massif.

“Kalau bertambah anggaran, grade umur juga bisa turun lagi jadi 70 tahun. Lansia ini kita bagi dua, ada yang produktif dan tidak produktif. Yang non produktif ini kita prioritaskan bansos non tunai,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/rus)

SANGOK - Warga di Desa Eka Buana yang mengumpulkan sangok untuk dijual. Sebelumnya, sebagian besar warga di desa ini berprofesi sebagai petani rumput laut. Namun, karena rumput laut mahal, mereka beralih mencari sangok.

(Suara NTB/Humas dan Protokol Setdakab Lotim)

SALAMI - Wabup H. Rumaksi menyalami pemuda-pemuda Lotim yang mengenakan pakaian nusantara pada acara peringatan hari sumpah pemuda, Senin (28/10).

Khidmat, Peringatan Sumpah Pemuda di Lotim Selong (Suara NTB)Pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Senin (28/10) berlangsung khidmat. Acara yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Lotim ini dipimpin Wakil Bupati H. Rumaksi Sjamsuddin. Hadir lengkap dari jajaranTNI Polri, Fokopimda Lotim, Aparatur Sipil Negara di lingkup pemkab Lotim, para pemuda, mahasiswa dan organisasi wanita.

Wakil Bupati Lotim H. Rumaksi Sjamsuddin membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olah Raga RI Zainudin Amali, jika pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Selain itu, pemuda yang beriman dan bertakwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas.

Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memili-

ki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional. ‘’Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia,’’ ujarnya.

Berada di belahan dunia telah lahir generasi muda yang memiliki pola pikir yang serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistik dan gramatik. Canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudahnya akses terhadap sosial media, telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama, dan interaksi mereka di sosial media berjalan real time 24 jam.

Diharapkan peran pemuda dapat bersaing dalam bentuk apapun tentunya dalam hal yang positif. Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara, pemuda juga harapan bagi dunia, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukkan dunia. ‘’Saya berharap ke depan akan banyak mun-

cul tokoh-tokoh muda yang mendunia,’’ ujarnya.

Gerakan revolusi mental menemukan relevansinya, dengan pembangunan karakter bisa kuat, tangguh dan kokoh ikut serta dalam percaturan pemuda di dunia. Dalam arti, sekarang ini tidak lagi harus bertahan dan menghadapi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi. ‘’Tapi kita harus mampu memberikan warna untuk mengubah dunia dengan tekad dan semangat dan tentunya didukung oleh Ilmu pengetahuan dan teknologi,’’ ujarnya.

Menurutnya, kemajuan tidak akan pernah tercapai dalam arti yang sesungguhnya kalau masa depan itu hanya dipandang sekedar sebagai proses lanjut dari masa kini yang akan tiba dengan sendirinya. Tapi bagaimana generasi muda merespon kemajuan itu dengan kearifan menghargai keluhuran perjuangan dari generasi sebelumnya tanpa terjebak dalam kejayaan dan romantisme masa lalu, serta kenyataan-kenyataan masa kini, sehingga membuat mereka tidak lagi sanggup keluar untuk menatap masa depan. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Desk Pilkada DPC Gerindra Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai didatangi bakal calon Bupati dan balon Wakil Bupati, usai dibukanya pendaftaran penjaringan paket calon. Pada Senin (28/10), figur yang mengambil formulir perdana adalah kader sendiri, yakni petahana Wakil Bupati, H. Sarifudin, SH. MH. Sama seperti pendaftaran di parpol lain, pengambilan formulir di Gerindra KLU diwakilkan Sarifudin kepada tangan kanan, Abdullah. Ketua OKK DPC Gerindra KLU itu, datang ke Sekretariat Desk Pilkada KLU di Desa Gondang, pukul 13.30 WITA. Selain Abdullah, perwakilan lain yang menjemput formulir adalah perwakilan bakal calon Wakil Bupati KLU, Narsudin, S.Sos. Formulir untuk Narsudin diambil oleh kader PPP, Sajudin, sekitar pukul 14.30 WITA. “Hari Senin ini baru dua orang yang mengambil formulir. Kami masih menunggu pengambilan form oleh bakal calon lain,” kata Bendahara Desk Pilkada KLU Partai Gerindra, Hakamah, S.K.H. Untuk diketahui, kata dia, DPC Partai Gerindra KLU telah membuka pendaftaran penjaringan bakal calon Bupati dan wakil bupati, mulai 25

Oktober lalu sampai 15 November mendatang. Gerindra membuka kran penjaringan kepada kader dan non kader, mengingat posisinya sebagai pemenang Pileg 2019 lalu.

Hakamah menyatakan, dibukanya pendaftaran merupakan instruksi DPP usai rapimnas di Hambalang, beberapa waktu lalu. Semua daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar pilkada diwajibkan melakukan penjaringan bakal calon.

“Gerindra memberikan peluang kepada kader dan non kader untuk daftarkan diri lewat Gerindra. Jadi sampa hari ke empat ini, kami masih menunggu pengambilan formulir,” sambungnya.

Dalam menjaring bakal calon, Gerindra mempertimbangkan sejumlah hal. Di antaranya, hasil survei elektabilitas (internal partai Gerindra), kapasitas dan kapabilitas, dan paling utama tidak melanggar pakta integritas.

Pakta integritas ini sendiri dituangkan dalam kesepakatan hitam di atas putih, bermaterai 6.000. Pakta Integritas akan berisi sejumlah poin yang harus dijalankan oleh calon bupati apabila terpilih sebagai bupati. Salah satunya, menyokong perolehan suara Pilpres 2024 mendatang. (ari)

(Suara NTB/ari)

FORMULIR - Sajudin (kiri) mengambil formulir untuk bakal calon Wabup KLU, Narsudin dari PPP, Senin (28/10).

Alot, Pembahasan KUA PPAS RAPBD 2020 Tanjung (Suara NTB) Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2020 masih dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sejak pengantar nota KUA disampaikan Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., pada 26 Oktober lalu, pembahasan masih dilakukan hingga hari ke 12.

Pembahasan KUA PPAS ini dapat dikatakan sebagai pembahasan terpanjang. DPRD KLU yang diisi oleh pimpinan dan figur baru di Badan Anggaran, terlihat lebih teliti dalam menyikapi sebaran anggaran pada KUA PPAS. Dari pertanyaan Banggar, terdapat 16 poin inti pertanyaan dengan puluhan sub pertanyaan di beberapa dinas teknis. Beberapa OPD yang menjadi sorotan banggar meliputi, aspek pendapatan (Bapenda), Dikpora, Dikes, PUPR, Kesbangpolinmas, Dinsos, Dispar, Inspektorat, Diskoperindag, RSUD, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan, Kecamatan Bayan, serta Bagian Kepe-

gawaian Daerah.

“Sumber penerimaan daerah yang lain adalah dana perimbangan, diproyeksikan pemerintah daerah akan mengalami kontraksi sekitar 15,12 persen. Satu-satunya komponnen dana perimbangan yang tidak mengalami kontraksi adalah penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), sementara dua komponen dana perimbangan lainnya yaitu Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak menurun sekitar 12,43 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan mengalami penurunan sekitar 31,83 persen. Kenapa terjadi penurunan dari dua komponen dana perimbangan tersebut, terutama penerimaan dari DAK?,” tanya Wakil Pimpinan DPRD, Mariadi, S.Ag., pada rapat Senin (28/10).

Menjawab itu, Wakil Ketua TAPD Pemda KLU, Heryanto, SP., menanggapi terjadi kontraksi pendapatan dari dana perimbangan disebabkan tingginya penerimaan DAK sebelumnya di tahun 2019. Karena pada saat itu adalah masa awal pascabencana, di mana terdapat kebijakan afirmasi yang cukup tinggi dari pemerintah pusat terhadap Kabupaten

Lombok Utara. Dengan kata lain, penerimaan DAK melampaui usulan yang telah disinkronisasi.

“Misalnya pada DAK RSUD dan Kesehatan, pada saat itu yang disetujui untuk RSUD hanya Rp 27 miliar, namun yang direalisasikan dan digelontorkan oleh Pemerintah Pusat mencapai Rp 85,4 miliar lebih untuk membangun kembali dan menambah fasilitas RSUD,” ujarnya.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut, kata dia, merupakan kebijakan afirmasi terhadap KLU sebagai daerah terdampak bencana. Namun pada tahun 2020 ke depan, afirmasi pasca bencana tersebut tidak terjadi lagi, sehingga DAK yang dialokasikan sesuai dengan hasil desk dan Sinkronisasi.

Sedangkan untuk pendapatan dana bagi hasil (DBH) yang terdiri dari 3 komponen DBH Pajak, DBH CHT dan DBH Sumber Daya, secara umum mengalami penurunan sebesar 12,13 persen.

Adapun rinciannya, untuk DBH Pajak mengalami peningkatan dari Rp 8,136 miliar, menjadi Rp 8,538 miliar lebih (meningkat 4,9 persen). Semen-

tara untuk DBH CHT belum ada konfirmasi dari provinsi mengenai berapa pagu yang ditetapkan untuk Lombok Utara. Sedangkan untuk DBH Sumber Daya, mengalami penurunan dari awalnya sebesar Rp 19,659 miliar lebih menjadi Rp 15,883 miliar lebih (turun 19,02 persen).

“Secara total DBH mengalami penurunan sebesar 12,13 persen yang disebabkan oleh menurunnya DBH Sumber Daya. Dan hal tersebut karena adanya kebijakan dari DJPK yang ingin melakukan pengendalian untuk menekan kurang atau lebih bayar, sehingga hampir semua daerah di Indonesia mengalami penurunan DBH Sumber Daya,” papar Heryanto.

Sebagai upaya menambah pendapatan, sambung dia, Pemda akan mengoptimalkan penerimaan PAD. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah adalah mendorong tumbuhnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Langkah yang dilakukan oleh pemda dalam rangka mendorong tumbuhnya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah mem-

berikan pernyertaan modal dalam rangka pendirian BUMD penanaman modal dan pembelian saham BUMD. Dengan adanya penyertaan modal tersebut, maka BUMD berkewajiban memberikan kontribusi berupa dividen terhadap daerah.

“Saat ini pemerintah daerah belum menargetkan karena di tahun 2020 ini pemerintah baru menargetkan penambahan modal bagi PDAM dan pemberian modal bagi pendirian BUMD yang bergerak di bidang agribisnis dan pariwisata,” tambahnya.

Penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga dioptimalkan. Bagi wajib pajak yang berada atau berdomisili di luar KLU, upaya yang dilakukan adalah mencari informasi kepada penggarap atau penyakap atau sumber lainnya tentang alamat, nomor telepon pemilik lahan tersebut agar bisa dilakukan penagihan. Penagihan langsung berlaku bagi wajib pajak di pulau lombok. Sedangkan yang berdomisili di luar KLU, akan ditagih melalui surat. (ari)

SUARA NTB Selasa, 29 Oktober 2019

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Derita Warga Dilanda Bencana Kekeringan

Menginap di Tepi Hutan Demi Air Bersih Masyarakat Lombok Barat (Lobar) yang berada di delapan kecamatan dilanda krisis air bersih akibat musim kemarau panjang yang melanda saat ini. Tak kalah menderitanya warga yang tinggal di perbukitan. Warga rela menempuh bahaya, dan harus menginap di pinggir hutan hanya untuk bisa mendapatkan air bersih.

SEPERTI yang dialami ratusan jiwa penduduk di Dusun Bun Beleng Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar. Ratusan penduduk di daerah terpencil itu, hanya menggantungkan hidup dari sumur gali di sekitar hutan setempat yang jaraknya 3-4 kilometer dari pemukiman warga.

Kepada Suara NTB akhir pekan kemarin, Kepala Desa (Kades) Sekotong Timur H. Ahmad menuturkan kondisi warganya yang begitu terpencil dan terisolir tersebut saat ini dilanda krisis air yang begitu parah.

“Ada 250 KK atau 500 jiwa lebih di Dusun Bun Beleng yang hidup terisolir, air sangat minim karena kekeringan,” keluh dia.

Diakuinya, kondisi masyarakat di Bun Beleng begitu terisolir. Sejak 5-6 bulan lalu, ratusan jiwa warga ini dilanda krisis air. Warga bersama pihak desa pun berswadaya menggali sumur dekat hutan yang jaraknya tiga sampai empat kilometer

dari pemukiman warga. Saat ini, sumur itu pun menjadi harapan satu-satunya warga setempat.

Untuk mengambil air ke lokasi ini, warga harus menempuh bahaya karena kondisi akses jalan yang curam, berbatu. Di samping jaraknya yang begitu jauh.

Sering kali warga terpaksa antre sampai malam hari untuk mendapatkan air. ”Bahkan untuk antre ambil di sumur ini warga menginap, mereka buat tenda di pinggir hutan,” keluh dia.

Untuk membantu memudahkan warga mendapatkan air, pihaknya pun meminta bantuan tandon air dari BPBD. “Baru satu tandon air yang diberikan BPBD,”jelas dia.

Sementara kalau berharap droping air sangat sulit sebab medan ke wilayah itu berat.

Bahkan beberapa bantuan air yang hendak disalurkan beberapa perusahaan pun tidak bisa naik ke atas. Karena itu kata dia, pihak pemda harus memikirkan bagaimana pola penyaluran

Siapkan Survei Elektabilitas PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini setidaknya sudah menerima 10 kandidat calon kepala daerah yang berniat menggunakan PPP sebagai kendaraan politik di Pilkada Loteng tahun 2010 mendatang. Termasuk Wabup Loteng yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP. Untuk tahap selanjutnya, PPP akan melakukan survei untuk melihat tingkat elektabilitas dan popularitas masingmasing kandidat. Sebelum nantinya PPP menentukan siapa pigur yang akan diusung PPP di Pilkada Loteng menda(Suara NTB/dok) tang. “Semua pelamar yang ini H. M. Mayuki merupakan kader luar PPP,” terang Ketua DPC PPP Loteng, H.M. Mayuki, S.Ag., kepada Suara NTB, Senin (28/10).

Rencananya, proses pendaftar akan digelar sampai bulan Desember mendatang. Di mana nantinya juga akan ada kader PPP yang juga ikut mendaftar. Dikatakanya, semua proses seleksi calon kepala daerah di PPP sama. baik itu bagi kader PPP sendiri ataupun kader luar partai. Nantinya, hasil survei yang akan menentukan siapa yang akan diusung oleh PPP, sehingga survei tersebut sangat penting.

“Pertimbangan utama dalam menentukan kandidat calon kepala daerah yang diusungi di Pilkada Loteng itu survei. Dan, itu akan dilakukan oleh DPP,” sebutnya.

Jadi setelah DPC menerimaan berkas pendaftaran kandidat calon kepala daerah, semua berkas dikirim ke DPP. Setelah itu DPP melakukan surbvei elektabilitas semua kandidat yang ada, baru kemudian DPP menentukan tiga besar kandidat calon kepala daerah dengan tingkat elektabilitas tertinggi.

Pada tahap ini, DPP akan meminta kandidat yang lolos tiga besar untuk menentukan pasangan yang akan digandeng.

Kemudian pasangan yang terbentuk di survei lagi. Setelah itu, barulah DPP PPP menetapkan kandidat calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada Loteng mendatang.

Dengan begitu, partai politik mana yang akan menjadi mitra koalisi dari PPP akan sangat tergantung pasangan calon kepala daerah yang akan diusung PPP. “Soal koalisi, kita juga tetap melakukan komunikasi dengan partai politik yang lain. Tapi keputusan akhir soal mitra koalisi tergantung pasangan calonp kepala daerah yang direkomendasikan oleh DPP PPP,” tambah Mayuki.

Wakil Ketua DPRD Loteng ini menjelaskan, kalau PPP punya target harus bisa memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusungnya di Pilkada Loteng mendatang, sehingga dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung, PPP sangat hati-hati dan cermat dan punya potensi menangnya besar. (kir)

Hari Ini, Penyidik Periksa Camat dan Sekcam Giri Menang (Suara NTB) Hari ini, tim penyidik Polres Lombok Barat (Lobar) mengagendakan pemeriksaan pejabat Kecamatan Sekotong dalam hal ini Camat, Pandita Utama dan sekretaris camat (sekcam) setempat. Pemeriksaan bersangkutan untuk proses penyidikan dalam kasus OTT pejabat Kecamatan Sekotong.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM Lobar, Suparlan, S.Sos., menegaskan, jika oknum mantan kepala seksi di Kecamatan Sekotong diberhentikan sementara, termasuk hak tunjangannya dicabut dan gaji yang diberikan pun dipotong 50 persen. “Gajinya dipotong 50 persen, dia hanya terima gaji 50 persen dari penghasilan terakhir,” jelas Suparlan, Senin (28/10).

Ia menegaskan, langkah ini diberlakukan semenjak TMT SK pemberhentian sementara terhadap bersangkutan. Pemberhentian sementara bersangkutan mengacu pada surat penahanan dari kepolisian. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk penghentian tunjangan dan pembayaran 50 persen gaji bersangkutan.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Lobar AKP Priyo Suhartono menegaskan pemanggilan terhadap camat dan sekcam direncanakan, Selasa (29/10) ini. Terkait kapan kasus OTT ini masuk tahap pelimpahan, menurutnya. tahapannya belum mengarah ke sana. Sebab pihaknya belum melakukan pemeriksaan terhadap camat dan pihak terkait.

Setelah pemeriksaan para pihak, tentu tahapan akan berlanjut. “Belum beres pemeriksaan sehingga belum tahu kapan dilimpahkan ini,” jelas dia.

Dijelaskan Camat dan Sekcam Sekotong ini akan diperiksa dalam kapasitasnya selaku pimpinan di Kecamatan Sekotong. Bagaimana peranannya dalam proses pengeluaran rekomendasi pencairan ADD yang dijadikan bahan oleh okum pejabat setempat melakukan pungli. Setelah memeriksa camat dan sekcam, penyidik selanjutnya memeriksa kades dan jajarannya. Pemanggilan kades akan dilakukan setelah selesai pemanggilan camat dan sekcam. Pemeriksaan kades ini juga untuk mencari tahu bagaimana proses pencairan per termin ADD yang butuh rekomendasi dari kecamatan. (her)

bantuan ini ke depan.

Kepala Dusun Bun Beleng, Abdul Hafidz mengakui kondisi warganya. Warga kata dia, sangat kesulitan air bersih baik untuk kebutuhan konsumsi dan lain-lain. Jangankan untuk MCK, warga sampai-sampai tidak bisa berwudhu untuk ibadah salat gara-gara tidak ada air. Sementara sumur yang dibangun dari bantuan pemda tidak bisa memenuhi kebutuhan warga, karena di samping debet airnya kecil juga jumlah warga yang dilayani banyak sekali. Karena itulah warga berinsiatif menggali sumur dekat hutan. Sumur yang digali ini memiliki debet air yang lumayan besar. Sebab baru digali kedalaman dua meter dengan leber dua meter, debet airnya besar. “Walaupun diambil oleh sebagian besar warga, airnya tidak habis,”jelas dia.

Sumur ini dipakai oleh warga untuk kebutuan sehari-hari, baik konsumsi, keperluan minuman ternak dan lain-lain. Meski jar-

aknya jauh dari pemukiman, warga tetap mengandalkan sumur tersebut. Sebab hanya sumur itu satu-satunya sumber air yang bisa diambil warga saat ini. Kalaupun mau mengambil ke bawah dengan jarak 5-6 kilometer dengan medan yang sangat berat, kondisi debet air di daerah rendah ini juga menyusut.

Ia berharap ke depan lokasi sumber air ini bisa dibendung untuk kebutuhan konsumsi warga. Serupa dialami ratusan jiwa di dusun perbukitan di Sekotong Tengah. Di Desa ini ribuan Kepala Keluarga (KK) dari 18 dusun mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Warga dilanda krisis air, sehingga jangankan untuk konsumsi, keperluan ibadah pun begitu sulit.

Untuk menanggani krisis air tersebut, Kepala Desa Sekotong Tengah Lalu Sarafudin pun menyalurkan bantuan air bersih didanai dari DD. “Kami mengalokasikan anggaran sekitar Rp 19 juta pada tahun 2019 ini untuk penanganan banjir dan kekeringan,” jelas dia.

Ia mengaku selama musim kemarau ini, warga yang berada di wilayah atas sebanyak 8 dusun ini memang tidak

(Suara NTB/her)

AMBIL AIR - Warga Bun Beleng yang mengambil ke pinggir hutan dengan jarak 3-4 kilometer dari pemukiman. Bahkan, warga rela menginap untuk mendapatkan air bersih. bisa dijangkau oleh bantuan dari pemerintah daerah, karena kondisi jalan yang rusak dan belum bisa dijangkau oleh kendaraan besar. Sehingga untuk menyalurkan air ke wilayah dusun tersebut, pihak desa menggunakan tandon

dan kendaraan kecil yang bisa masuk wilayah yang terpencil.

Pemdes memiliki satu kendaraan pick up, namun untuk penyaluran air bersih tidak akan cukup menggunakan satu kendaraan saja. Dalam satu kali jalan, pemerintah desa

menyalurkan air sekitar 1100 liter satu kali rate, atau jalan.

Sampai saat ini bada sekitar 9 kali Pemerintah Desa keluar menyalurkan bantuan kepada warga masyarakat.”

Kurang lebih sekitar 9 kali kita turun,” imbuhnya. (her)

Pengumuman Seleksi CPNS Tunggu Instruksi Pusat Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) telah menerima keputusan soal alokasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, sebanyak 479 formasi.

Hanya saja, proses pengumuman rekrutmen CPNS belum bisa dilakukan sampai saat ini. karena masih harus menunggu petunjuk teknis pusat.

“Rekrutmen CPNS kali ini dilakukan serentak. Jadi pengumumannnya juga serentak.

Sehingga harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Senin (28/10).

Ia menjelaskan, nanti pemerintah pusat akan meny-

usul jadwal rekrutmen, mulai dari pengumuman formasi, penerimaan berkas pendaftaran hingga pelaksanaan seleksi administrasi maupun seleksi akademis. Dan, itu menjadi acuan untuk semua daerah.

Mengingat seleksi CPNS dibuka secara nasional. Jadi pelamar dari Pulau Jawa bisa melamar di Lombok Tengah (Loteng), begitu pula sebalikn-

ya. “Kalau seleksinya tidak bersamaan, bisa-bisa daerah yang melakukan seleksi lebih awal ataupun belakangan diserbu oleh pelamar. Tapi kalau serentak, pelamar tidak bisa ikut di daerah lain. Dengan pola tersebut, memungkinkan persaingan lebih sehat dan merata di semua daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nazili mengatakan, pada rekrutmen CPNS

kali ini pelamar jalur umum yang tahun lalu dinyatakan lolos passing grade, namun tidak bisa diangkat sebagai CPNS lantaran formasinya terbatas, boleh ikut seleksi kembali pada formasi yang sama. Jika dalam proses seleksi tahun ini nilainya di bawah dari nilai pada seleksi tahun lalu, maka pelamar bersangkutan boleh menggunakan nilai sebelumnya.

Kelebihannya, jika nilai pada seleksi sebelumnya ternyata menjadi nilai yang tertinggi pada seleksi tahun ini, maka pelamar tersebutlah yang dinyatakan lulus. “Ada

beberapa pelamar pada seleksi CPNS tahun lalu yang lolos passing grade tapi tidak bisa diangkat karena terkendala formasi. Dan, mereka bisa memanfaatkan kesempatan kedua pada rekrutmen CPNS kali ini,” sebutnya.

Sebelumnya, Pemkab Loteng mendapat alokasi CPNS sebanyak 479 formasi dari usulan semula sebanyak 1.520 formasi dengan pembagian untuk tenaga pendidikan sebanyak 252 formasi. Sedangkan untuk formasi tenaga kesehatan sebanyak 177 formasi. Sisanya sebanyak 50 formasi untuk tenaga teknis lainnya. (kir)

Bupati Lobar Disarankan Copot Pengurus Pokmas Ditangkap Pembangunan Puluhan RTG Kepala OPD ”Tidur” Giri Menang (Suara NTB) Pimpinan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyarankan kepada Bupati Lobar H. Fauzan Khalid agar melakukan tindakan tegas terhadap kepala OPD yang melempem dalam mencapai PAD. Menurut dewan, tidak ada gunanya mempertahankan kepala OPD yang “tidur” alias melempem dalam mencapai tatget PAD di masing-masing OPD-nya.

Demikian ditegaskan Pimpinan DPRD Lobar, Achmad Suparman, SH., di DPRD Lobar, Senin (28/10).

Diakuinya, dalam rapat dengan eksekutif pihaknya mengkritisi kinerja OPD penghasil PAD yang melempem. Hal ini kata dia jangan dibiarkan, karena itu harus ada tindakan tegas dari bupati. Seharusnya, kalangan OPD pro aktif dalam meningkatkan PAD. Apalagi, rencana peminjaman daerah Rp 150 miliar harus dibarengi dengan upaya keras OPD dalam mencapai PAD. Bahkan ia menantang eksekutif agar mampu mencapai PAD dua kali lipat dari tahun ini.

Ia menegaskan DPRD baru saat ini ingin agar Lobar bangkit dan harus berbeda dengan sebelumnya. Menurut dia sudah ada peningkatan dari sisi disiplin kehadiran dalam beberapa kali sidang paripurna, termasuk sidang paripurna yang digelar Sabtu lalu. Bahkan bupati pun kaget kehadiran dewan cepat sekali qorum. “Ahamdulillah sudah ada perbaikan,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah menHj Nurhidayah gatakan ter-

kait capaian PAD ini menjadi bahan evaluasi dewan terhadap eksekutif. Sebab beberapa OPD penghasil, capaiannya sangat rendah. Rata-rata sumber PAD dari 13 OPD belum mencapai 50 persen.

“Rata-rata sumber PAD dari 13 OPD belum mencapai 50 persen, ini kan yang mengecewakan kami,”tegas dia.

Karena itu pihaknya melalui komisi-komisi memanggil OPD terkait untuk mengklarifikasi apa alasannya, sehingga PAD tidak tercapai.

Sebab di beberapa OPD targetnya tidak besar, ada yang puluhan juta rupiah. pihaknya juga akan meminta klarifikasi OPD terkait dugaan kebocoran PAD sehingga capaiannya rendah.

Menurut dia, capaian PAD tahun ini saja diperkirakan hanya bisa 90 persen. Hitungannya eksekutif kata dia, bulan Agustus ada tren pencapaian PAD naik dan diharapkan bulan seterusnya ada peningkatan.

Untuk menggenjot PAD ini, ujarnya, harus ada inovasi dari OPD. Sebab jangan sampai hanya terpaku pada sumber di sektor pariwisata. Ia mencontohkan daerah Tangerang tidak memiliki hotel dan pabrik, namun pendapatan dari sektor PBB sangat tinggi. Jika dibandingkan Lobar memiliki daerah begitu luas, kalau pemda serius mengelola PBB pasti bisa lebih meningkat PADnya. Salah satunya juga dari sektor parkir, namun belum ditangani serius. (her) Achmad Suparman

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Eksekutif dan Legislatif Setuju Berutang Rp150 Miliar Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) akhirnya menyetujui rencana Pemda Lobar meminjam dana Rp150 miliar dari perbankan.

Bahkan paripurna untuk persetujuan peminjaman sudah diketok oleh kalangan legislatif.

Menurut Ketua DPRD Lobar, Hj Nurhidayah, ada beberapa catatan yang diberikan legislatif dalam persetujuan rencana pinjaman. Di antaranya jangka waktu 4 tahun di perbankan yang memiliki bunga pengembalian yang rendah. Sebab rencana untuk meminjam melalui Bank NTB Syariah tidak jadi dilakukan, karena pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya memperbolehkan pihak Bank NTB

memberikan pinjaman sebesar Rp135 miliar. Di samping itu jika dibandingkan bank BUMN cicilannya lebih besar Bank NTB. Dari Bank BNI yang memiliki selisih bunga pengembalian Rp 4,8 miliar.

“Kita berikan rentang waktu empat tahun kepada eksekutif untuk melunasi itu (pinjaman),” ujar pimpinan dewan yang akrab dipanggil Hj. Dayah ini, Senin (28/10).

Diakuinya persetujuan itu diberikan karena pihaknya sudah melakukan pendalaman kepada OPD terkait yang menerima pinjaman itu. Baik dari sisi peruntukan hingga kemampuan untuk dapat membantu mengembalikan pinjaman itu dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang dimilikinya. “Setelah kita melakukan pendalam baik RSUD Tripat, Awet Muda Narmada, kemudian untuk revitalisasi Senggigi, untuk pariwisata. Ini persetujuan atas kesepakatan seluruh anggota,” terangnya.

Menurutnya pihak Pemkab Lobar pun sudah sanggup. Termasuk pihak RSUD Tripat yang menyanggupi asumsi peningkatan target PAD di 2020 Rp50 miliar dari Rp 44 miliar di tahun ini dan terus meningkat di 2021 menjadi kisaran Rp75-85 miliar. “Memang gitu harus konsekuensinya, ketika kita memberikan bantuan (persetujuan), setidaknya ada imbal balik dari yang kita berikan,” imbuhnya. (her)

di Sigerongan Mandek

Giri Menang (Suara NTB) Bendahara kelompok masyarakat (Pokmas) Repok Jati Kuning Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar) diamankan polisi, Jumat (25/10) lalu lantaran diduga menggelapkan dana gempa mencapai Rp 410 juta. Akibat penangkapan oknum pengurus pokmas ini, berdampak terhadap pembangunan rumah tahan gempa (RTG). Puluhan RTG yang sudah tahap pembangunan masih mandek akibat belum ada kejelasan kelanjutan pembangunannya.

Kepala Desa Sigerongan Dian Siswadi ditemui di kantornya, Senin (28/10) membenarkan jika ada warganya selaku bendahara pokmas diamankan tim penyidik Tipikor Polres Mataram lantaran diduga menggelapkan dana gempa Rp 410 juta. Penangkapan bersangkutan kata dia, berdasarkan laporan warga ke pihak kepolisian. Dijelaskan, anggaran gempa yang diduga digelapkan ini merupakan pencairan tahap III. Sementara anggaran tahap I dan II dipakai untuk pembangunan rumah sebanyak 20 rumah kategori rusak sedang di dua dusun, yakni Dusun Repok Pancor 11 rumah dan 9 rumah di Dusun Jati Mekar. Setelah dana bantuan tahap I dan II cair, lalu dicairkan dana tahap III dengan total Rp 25 juta per orang, sehingga totalnya mencapai sekitar Rp 500 juta. Namun rupanya dana bantuan tahap III ini yang terindikasi bermasalah. Pasalnya sejak dua pekan lalu dana ini dicairkan namun belum juga ada material yang datang. Rumah warga tak dikerjakan, sehingga tukang pun menganggur. Atas dasar hal ini lah warga mempertanyakan kemana anggaran tersebut. Sehingga kondisi ini sempat membuat warga resah dan

bertanya-tanya. Akhirnya warga pun melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian.

Menyikapi persoalan ini, pihaknya bersama BPD akan segera berkoordinasi baik dengan kecamatan dan Dinas Perumahan Pemukiman. Bahkan dalam waktu dekat ia akan menghadap bupati untuk meminta petunjuk langkah selanjutnya. “Sebab kami di desa tidak bisa memberikan jawaban ke masyarakat atas masalah ini, seperti apa ke depannya,” imbuh dia.

Apalagi, total rumah rusak dampak gempa di desanya 400 unit lebih. Rata-rata rumah ini sudah selesai 90 persen. Hanya saja akibat indikasi persoalan penggelapan dana ini mengakibatkan satu pokmas mandek.

Sedangkan di pokmas lain tidak bermasalah dan saat ini tengah berjalan normal saja. Menurut dia, dalam kasus ini pihak kepolisian sudah melakukan penggeledahan Sabtu lalu di kantor desa setempat. Tim penyidik ini ingin mencari dokumen-dokumen, seperti SK yang terkait dengan pokmas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, tim polres sudah bekerja dengan baik dan profesional.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Lobar H Lalu Winengan meminta agar aparat penegak hukum (APH) memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada oknum pokmas yang ditangkap, karena menggelapkan uang anggota. Permintaan dirinya agar pelaku diberikan hukuman yang paling berat, karena yang dilakukan tidak sekedar kejahatan korupsi, tetapi kejahatan kemanusiaan, karena sudah mengambil hak warga masyarakat yang menjadi korban gempa. (her)

(Suara NTB/her)

MANDEK - Pengerjaan pembangunan RTG di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar ini mandek akibat pengurus pokmasnya diamankan polisi lantaran terindikasi menggelapkan dana bantuan.

SUARA NTB Selasa, 29 Oktober 2019

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Duta Besar RI untuk Rusia Berbagi Ilmu dengan Mahasiswa UTS Sumbawa Besar (Suara NTB) Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Mohammad Wahid Supriyadi, berbagi ilmu dengan mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Sekaligus, sebagai upaya UTS meningkatkan kerjasama dengan beberapa mitra internasional melalui peningkatan kemampuan mahasiswa maupun dosen.

Dalam kuliah umum yang juga dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Rektor UTS, Dr. Andy Tirta, M.Sc, belum lama ini, Wahid mengatakan dirinya sempat tidak percaya kalau ada universitas di Sumbawa yang mampu bekerjasama dengan kampus terbaik pertama di Rusia, yaitu Moscow State University. Pasalnya, yang selama ini menjalin kerjasama dengan Moscow State University ini adalah seperti UGM, UI dan ITB. “Jujur saya baru dengar ada UTS setelah ketemu dengan rektor UTS di Rusia waktu lalu, yang ingin jalin kerjasama dengan Moscow State University, dan ini luar biasa. Karena kampus Rusia ini adalah kampus terbaik pertama di Rusia dan selama ini yang menjalin kerjasama adalah seperti UGM, UI dan ITB,” paparnya.

Menurut Wahid Supriyadi, kampus yang tidak terkenal ini berani bekersama dengan Moscow State University di peringkat satu Rusia dan tidak minder samasekali, merupakan hal yang luar biasa sekali. Kemudian dirinya sangat mendukung hal tersebut. Dan juga mendukung ekspor sayur kelor Sumbawa ke Rusia.

Dr. Andy Tirta menyampaikan Moscow State University akan memberikan tiga beasiswa untuk Studi Doktoral (S3) kepada dosen dan alumni UTS di tahun depan. Juga di pertengahan bulan November, akan datang sepuluh orang Rusia ke UTS dan dua orang dari Francis. “Semoga ini bermanfaat untuk UTS dan Sumbawa,” harapnya. (arn)

KPU KSB Tetapkan Syarat Dukungan Paslon Perseorangan Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya menetapkan persyaratan dukungann pasangan calon (Paslon) perseorangan yang akan maju di Pilkada 2020 mendatang.

Melalui SK Nomor: 52/ PL.03.2-Kpt/5207/Kab/X/ 2019, tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020. KPU KSB menetapkan paling sedikit dukungan yang harus dikum(Suara NTB/ist) pulkan Paslon Perseorangan Denny Saputra sebanyak 8.945 dukungan.

Ketua KPU KSB, Denny Saputra, S.Pd menjelaskan, syarat minimal dukungan Paslon Perseorangan itu diambil dari 10 persen jumlah penduduk KSB yang memiliki hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) saat Pemilu 17 April lalu. Di mana saat Pemilu legislatif dan pemilihan presiden itu, jumlah DPT KSB sebanyak 89.442 pemilih. “Jadi 10 persen dari 89.442 itu 8.945 pemilih kan,” jelasnya kepada Suara NTB, Senin (28/10).

Menurut Denny, syarat dukungan Paslon Perseorangan tidak cukup dalam hal jumlah dukungan. Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 (perubahan) tentang pencalonan gubernur, bupati dan walikota turut pula dipersyaratkan dari sisi sebaran wilayah dukungan. Di mana sebaran wilayah dukungan untuk pemilihan bupati dan walikota di lebih dari 50 persen jumlah kecamatan.

“Karena di sini (KSB) ada delapan kecamatan. Maka kami tetapkan sebaran dukungan Paslon Perseorangan di Pilkada nanti harus ada di lima kecamatan,” papar Denny.

Sementara itu, di tingkat lapangan saat ini belum ada tanda-tanda akan adanya Paslon Perseorangan yang akan maju di Pilkada KSB 2020 mendatang. Bagi Denny hal itu tidak masalah bagi pihaknya. Sebab sesuai ketentuan, pihaknya selaku penyelenggara Pemilu diwajibkan melaksanan seluruh tahapan Pilkada sejak awal sampai akhir pemilihan termasuk menyusun regulasi yang dibutuhkan.

“Kalau pada akhirnya tidak ada yang masuk lewat perseorangan ya tidak apa-apa. Jangan sampai nanti kita merasa tidak ada calonnya kemudian kami abai, artinya kami tidak menyelenggarakan Pemilu dengan benar,” tukasnya.

Terlepas dari proses pencalonan Paslon Perseorangan, KPU KSB saat ini tengah bersiap menggelar peluncuran Pilkada 2020. Rencanya KPU KSB bakal meresmikannya di bulan November mendatang. “Ini kami sedang siap-siap launching. Tapi untuk tahapannya kita sudah mulai sejak September ya,” imbuhnya. (bug)

Ringkus Pengedar, Polisi Amankan Tiga Poket Sabu Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Satres Narkoba Polres Sumbawa meringkus terduga pemakai sekaligus pengedar narkotika jenis sabu. Dari tangan terduga berinisial GPB (23) tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti tiga poket sabu.

Terduga ditangkap pada Minggu (27/10) lalu sekitar pukul 24.00 Wita, di pinggir jalan lintas Sumbawa-Bima KM 5.

Tepatnya di depan Gudang Sumber Mas, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa. Selain tiga poket sabu, dari tangan terduga juga diamankan tiga poket sisa sabu. Kemudian satu buah bong, dua buah pipa kaca, tiga buah sekop, dua bendel klip obat transparan serta barang bukti lainnya.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Narkoba, IPTU Akmal Novian Reza, SIK membenarkan adanya penangkapan tersebut. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat bahwa yang bersangkutan kerap melakukan transaksi narkotika. Dari penyelidikan yang dilakukan, pihaknya berhasil menangkap yang bersangkutan.

“Saat penggeledahan, anggota mendapatkan narkotika jenis sabu yang disimpan di saku kanan celana 1 poket sabu, dan 2 poket ditemukan di saku kiri celana bagian depan. Yang bersangkutan juga mengakui barang tersebut miliknya,” ujarnya.

Terduga beserta barang bukti sudah diamankan diamankan di Polres Sumbawa guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dari keterangan sementara, yang bersangkutan merupakan pengedar sekaligus pengguna. “Hasil keterangan, dia pengedar sekaligus pemakai,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/ist)

DIAMANKAN - Barang bukti sabu yang diamankan dari tangan terduga pelaku berinisial GPB (23), Minggu (27/10).

(Suara NTB/Ist)

TAMBANG - Lokasi tambang liar yang memakan korban di Tanah Merah Desa Teluk Santong, Kabupaten Sumbawa.

Dua Warga Meninggal di Lubang Emas Teluk Santong Sumbawa Besar (Suara NTB) Ahmad Abbas (45) warga Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang dan Mansyur (28) warga Desa Bunga, Kecamatan Empang harus meregang nyawa.

Kedua korban yang hendak mencari emas di Tanah Merah Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang, kabupaten Sumbawa diduga terkena aliran listrik genset.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, IPTU Faisal Afrihadi, SH membenarkan kejadian tersebut. Dipaparkannya, sebelumnya kedua korban berada di lokasi bersama Agustian (anak korban Ahmad Abbas) Minggu (27/10) sekitar pukul 18.00 Wita.

Saat itu, Agustian menghidupkan mesin genset dan meninggalkan TKP untuk kembali ke rumahnya. Sedangkan kedua korban tetap berada di TKP dan

menyampaikan kepada saksi bahwa akan masuk ke dalam lubang mencari batu emas.

Pada Senin (28/10) sekitar pukul 08.00 Wita, Agustian dan ibunya mendatangi TKP. Namun, kedua korban tidak terlihat di sekitar lokasi. Setelah dicek, kedua korban didapati sudah tidak bernyawa di dalam genangan air dalam lubang batu emas.

Kejadian ini langsung dilaporkan saksi ke Kantor Desa Teluk

Santong yang selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian.

Menerima laporan tersebut, anggota polsek Plampang yang dipimpin Waka Polsek, IPDA Nakmin bersama tim medis dari Puskesmas Plampang menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan olah TKP. Saat itu juga langsung dilakukan Visum et Revertum (VER) di sekitar TKP. Dari hasil visum, tim medis Puskesmas Plampang menginformasikan bahwa kedua korban

sudah meninggal sekitar 20 jam.

Ditemukan pada mayat korban, Ahmad Abbas bekas terkena strum aliran listrik pada perutnya dan tidak ditemukan tandatanda kekerasan pada kedua mayat korban. Sehingga diduga kedua korban meninggal karena terkena strum aliran listrik dari mesin genset yang dipakai mengaliri aliran listrik ke mesin penyedot air dari dalam lubang.

“Kedua mayat tersebut ditemukan di dalam sebuah lubang galian batu emas dengan ukuran tinggi lubang sekitar 11 meter dan lebar 50 cm x 50 cm,” jelas Faisal.

Berdasarkan keterangan beberapa warga setempat, terangnya, lubang tersebut

adalah lubang yang sudah lama ditinggal. Namun karena tidak ada aktivitas, kedua korban mencoba mencari batu emas di lubang tersebut.

Dari keterangan Agustian, kedua korban masuk ke dalam lubang membawa mesin penyedot air yang menggunakan aliran listrik. Adapun sebelumnya warga setempat sudah diimbau untuk tidak melakukan penambangan di sekitar lokasi.

Dari kejadian ini, perwakilan keluarga kedua korban sudah menerima dengan ikhlas kepergian korban. Saat ini kedua korban juga sudah dimakamkan.

Pihaknya mengimbau masyarakat setempat agar tidak lagi melakukan hal serupa. (ind)

Dikes Sumbawa Belum Pimpinan DPRD Sumbawa Himpun Aspirasi Soal Air Bersih Tarik Obat Ranitidin Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq menangkap sejumlah aspirasi warga dalam resesnya di wilayah barat Sumbawa. Salah satunya, tentang keinginan membangun BUMDes Mart dan pemberdayaan UMKM. Sementara Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang lebih pada kebutuhan air bersih dan infrastruktur di wilayah Dapilnya.

Rafiq kepada Suara NTB, Senin (28/10), menjelaskan selama resesnya belum lama ini, di tiga lokasi di kecamatan Alas, seperti di desa luar Alas, warga berharap adanya pembangunan gedung BUMDes Mart, yang nanntinya akan dikelola oleh BUMDes. Kemudian usulan sejumah bantuan kelompok untuk pemberdayaan masyarakat.

Selain tentunya fisik perbaikan jalan desa.

Begitu pula di dusun Panua desa Juran Alas, usulan masyarakat juga tak jauh dari fisik dan pengembangan UMIKM. Seperti jalan usaha tani, bantuan sapi. Termasuk di dusun Tamsi desa Usar Mapinm aspirasnya berupa penambahan lokal SDN, paving blok, bantuan TPQ, pengembangan UKM dan lainnya. “Itulah beberapa aspirasi warga yang akan kami perjuangkan,”terangnya.

dari Puskesmas

(Suara NTB/ist)

RESES - Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq saat menggelar reses di kecamatan Alas, belum lama ini.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin S.AP juga melaksakan reses di sejumlah lokasi. Seperti di desa Hijrah Kecamatan Lape, yang membutuhkan ketersediaan air bersih. Selain tentunya masalah infrastruktur desa, pendidikan dan lainnya. Nanang mengakui keinginan masyarakat tidak bisa langsung terpenuhi secara bersamaan. Namun dapat direalisasikan dengan beberapa tahap. Terutama yang perioritas seperti air bersih. Solusinya dengan membangun sumur

bor. “Kita akan mendahulukan persoalan yang sangat dibutuhkan warga, dalam hal ini mengenai air bersih. Saya melihat persoalan air bersih di Desa Hijrah memang terjadi setiap tahunnya. Sehingga hal ini sangat urgent dan harus cepat tertangani,” ujar Politisi PKS Sumbawa ini.

Nanang menegaskan, semua keluhan warga yang disampaikan tetap diakomodir. Yaitu dengan memfasilitasi bersama dinas terkait dan akan tetap dikawal olehnya hingga semua terealisasi. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa belum melakukan penarikan terhadap obat Ranitidin di sarana pelayanan pemerintah maupun swasta. Mengingat belum ada surat perintah resmi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa, Abdul Malik, S.Sos menyampaikan, informasi terkait status Ranitidin sudah diketahui. informasi itu diperoleh dari surat Kementerian Kesehatan RI pada 23 Oktober lalu. Hanya saja, pihaknya belum berani melakukan penarikan. Karena belum ada surat resmi dari Balai POM. “Surat kaitan permasalahan Ranitidin dari Kementerian Kesehatan sudah ada. Tetapi kami menariknya belum berani, karena belum ada surat resmi dari BPOM,” ujarnya didampingi Kasi Kefarmasian, Makanan Minuman dan Pembekalan Kesehatan, Fatimah, S.Sos. Meskipun demikian, pihaknya sudah menginstruksikan kepada puskesmas maupun sarana pelayanan swasta untuk mengamankan dan tidak lagi mempergunakannya. “Untuk kita tarik belum. Tapi dinas sudah menginstruksikan ke semua sarana pel-

(Suara NTB/ist)

Abdul Malik ayanan pemerintah dan swasta untuk tidak lagi digunakan. Untuk pengamanan sudah kita instruksikan,” jelasnya.

Pihaknya, kata Malik, tidak serta merta melakukan penarikan. Karena prosedurnya harus ada surat resmi dari Balai POM. Makanya penarikan itu belum dilakukan.

“Kemarin sudah sempat saya sampaikan ke BPOM Mataram.

Diinformasikan memang benar ada seperti itu hasil pengujian BPOM Pusat. Tapi untuk penarikan itu belum ada instruksi secara resmi. Karena prosedurnya harus ada surat resmi dari Balai POM untuk menarik,” tandasnya. (ind)

KSB Usulkan 50 Koperasi Bermasalah Dibubarkan Taliwang (Suara NTB)Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumbawa Barat, mencatat sedikitnya ada sekitar 50 Koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan lantaran sudah tidak ada aktifitas.

Dari jumlah yang telah diusulkan tersebut rerata berjenis usaha simpan pinjam Berbasis Rukun Tetangga (KBRT).

Kepala Dinas Koperindag melalui Kabid Koperasi Firmansyah S. Ip kepada Suara NTB, Senin (28/10) mengatakan, untuk tahun 2019 total koperasi yang terdata di KSB mencapai angka 506 Koperasi yang tersebar di masing-masing desa.

Dari jumlah tersebut ada sekitar 50 koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan. Hanya saja sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Perindustrian baik itu petunjuk pelaksanaan-

nya maupun tim pembubaran.

Parahnya lagi 127 Koperasi yang sudah ada Surat Keputusan (SK) pembubaran yang disusulkan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini belum juga ada tindak lanjutnya.

Hal tersebut terjadi karena sampai dengan saat ini belum ada tim penyelesai yang terbentuk sehingga angka 127 Koperasi tersebut belum dikeluarkan dari peragaan. Pihaknya juga tidak bisa sendiri membubarkan koperasi yang bermasalah tersebut, melainkan tetap menunggu keputusan dari Kementerian terkait.

“Total koperasi yang akan kita bubarkan mencapai 177 di tahun 2019 ini. 127 sudah ada SK untuk dibubarkan dan 50 lainnya baru diusulkan karena tidak kunjung ada aktifitas usuha. Kami juga tidak memiliki kewenangan membubarkan melainkan harus tetap

menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Dikatakannya, total koperasi yang berada di KSB saat ini berada di angka 506 koperasi. Dari jumlah tersebut hasil inventalisir pihak terkait di lapangan menyebutkan, 80 persen merupakan koperasi KBRT dan yang akan dibekukan tersebut didominasi oleh KBRT. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena amanat Undang-Undang berupa Rapat Akhir Tahun (RAT) yang seharusnya dilaporkan tidak kunjung dilakukan oleh pengurus.

Parahnya lagi hasil penelusuran di lapangan, koperasi-koperasi dimaksud sudah tidak ada lagi pengurus dan kantornya juga sudah tidak ada. Maka dari itu, pihak terkait mengusulkan untuk dibubarkan saja, karena prospek untuk kemajuan tidak memberikan hasil yang maksimal. Tentu sebelum tahapan pembubaran kop-

erasi, pihak terkait juga akan membentuk tim khusus yang akan mengeksekusi.

Tim ini juga berperan untuk memantau serta melakukan proses pembinaan kepada koperasi-koperasi yang bermasalah.

Pihaknya juga tetap akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya koperasi ini tidak hanya muncul saat menerima bantuan saja, tetapi ditekankan untuk peran lain dari koperasi itu sendiri.

“80 persen koperasi yang akan dibekukan merupakan KBRT. Hal ini terjadi karena unsur dari pengurusnya juga tidak jelas dan hanya muncul saat menerima bantuan saja,” sebutnya.

Disinggung mengenai utangutang dari Koperasi yang akan dibekukan itu, dia mengatakan, koperasi ini rata-rata memiliki utang yang cukup bervariasi mulai dari Rp5-10 juta.

Dari jumlah tersebut, ada be-

berapa koperasi yang juga sudah melakukan pengembalian meskipun hanya hitungan jari.

Tetapi sisanya hingga saat ini, tidak kunjung memberikan progres pengembalian terkait utangutangnya. Terhadap masalah ini, pihaknya juga sudah mengusulkan ke Kementerian terkait untuk bisa disikapi masalah utangutangnya. Sehingga tidak menimbulkan masalah saat ratusan koperasi tersebut dibubarkan oleh Pemerintah. Karena pada hakikatnya, koperasi yang saat ini sudah terbentuk memiliki peran yang cukup baik untuk membangun ekonomi di masyarakat.

“Koperasi yang akan kita bubarkan, tidak hanya koperasi swasta, tapi ada juga koperasi yang berada di bawah kendali pemerintah. Karena sudah sangat jelas tidak ada aktifitas sama sekali di lapangan begitu juga dengan pengurus koperasinya,” tandasnya. (ils)

SUARA NTB Selasa, 29 Oktober 2019

2020, Kota Bima Bidik Satu Juta Wisatawan Kota Bima (Suara NTB) – Kota Bima hingga kini tengah menata sejumlah destinasi wisata unggulan.

Bahkan pada tahun 2020 mendatang, Kota setempat akan menargetkan sebanyak satu juta kunjungan wisatawan.

Demikian dikatakaan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Bima, Sunarti S.Sos kepada Suara NTB, Senin (28/10). Kata dia, ada dua obyek wisata andalan Kota Bima yang akan ditata dan terus dikembangkan, yakni Lawata dan Kolo.

“Dua obyek wisata ini (Suara NTB/Uki) akan ditata dan dikemSunarti bangkan. Tahun 2019 penataan Lawata dan 2020 penataan Kolo,” katanya.

Menurutnya, obyek wisata di Lawata akan dikembangkan juga olahraga air dan jet ski. Disamping mengembangkan juga obyek wisata , diving di Pulau Kambing dan sepanjang pantai Kolo. “Kita juga punya wisata alam Pundunence. Yang setiap tahun banyak dikunjungi wisatawan. Hal ini menjadi modal kita untuk targetkan satu juta kunjungan wisatawan,” katanya.

Khusus menata obyek wisata di Kolo, Sunarti mengaku Dispar telah mengusulkan anggaran Rp3,1 miliar tahun 2020.

Anggaran itu kata dia, untuk pembangunan dermaga wisata, gazebo, glass buttom boat, waterboom dan akses penunjang lainnya. “Tahun 2020 Kolo akan ditata. Dengan harapan bisa menjadi sumber PAD untuk Kota Bima,” katanya.

Pada saat ini saja, PAD dari sektor pariwisata di Kota Bima terus mengalami peningkatan mencapai 300 persen.

Pada tahun 2018 lalu, hanya berkisar Rp39 juta, namun tahun 2019 ini mencapai angka Rp200 juta. “PAD dari sektor wisata terus naik. Ini baru setahun. Belum lagi tahuntahunn selanjutnya,” pungkasnya. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Alokasi DID Dompu Terendah di NTB Dompu (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, menetapkan Dana Insentif Daerah (DID) untuk 10 Kabupaten/Kota di NTB tahun 2020. Dompu menjadi daerah dengan DID terendah, dengan anggaran hanya sebesar Rp250 juta. Nominal tersebut menurun signifikan jika dibanding tahun sebelumnya, Rp24 miliar.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Dompu, Muhammad, ST., kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (28/10) mengaku heran atas rendahnya alokasi DID untuk wilayah ini. Padahal, beberapa indikator penilaian utama seperti ketepatan APBD dan status WTP sudah diraih.

Kalaupun ada item baru berupa penilaian kinerja, menurutnya, tak sedikit yang sudah dilakukan. Misalnya dalam hal

penanganan stunting, peningakatan kualitas belanja modal di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. “Kalau kita lihat dari beberapa indikator itu harusnya kita bisa dapat (tinggi), cuma masalahnya apa yang kita perbuat di sini nyampai ndak ke pusat,” ungkapnya.

Atas rendahnya alokasi DID untuk tahun 2020 itu, Pemkab telah bersurat ke Kemenkeu untuk meminta klarifikasi atau rapor hasil penilaian kinerja. Sebab dari 25

item penilaian mereka hanya mendapat alokasi anggaran untuk urusan wajib saja, yakni belanja di bidang pendidikan, kesehatan dan ADD. Diyakini, rendahnya DID Dompu dibanding 10 Kabupaten/ Kota di NTB bukan karena tak terpenuhinya item penilaian kinerja. Tetapi kuat dugaan beberapa program yang sudah digalakkan tidak dilaporkan ke pusat.

“Misalnya penanganan stunting di sini kan kita lagi intens, tapi kok di sana tidak ada, terus kual-

itas belaja modal di bidang kesehatan kan lihat sendiri sedang bangun puskesmas, sama seperti Bima,” ujarnya.

Dalam pembahasan APBD pihaknya sudah menargetkan DID di alokasi Kemenkeu sebesar Rp10 miliar. Alasannya, karena beberapa item penilaian utama seperti ketepatan APBD dan status WTP sudah terpenuhi. Tetapi karena ada pengurangan yang cukup signifikan ini beberapa rencana program pembangunan terancam dibatalkan.

“Makanya kita mau rapat evaluasi lagi dan membentuk tim kecil. Untuk dirubah oleh Kemenkeu mungkin sulit tapi kita bisa belajar dari hasil penilaian itu nanti untuk DID 2021,” pungkasnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

Muhammad

Pemkab Dompu Bentuk Tim Penelusuran Aset Daerah Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, akhirnya membentuk tim penelusuran aset daerah. Melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sejumlah instansi terkait. Upaya itu bertujuan menyelamatkan aset-aset daerah yang belum memiliki alas hak dan diduga banyak dicaplok oknum tertentu.

Kepala Bagian Tatapem Setda Dompu, A. Halik H. AR, kepada Suara NTB menyampaikan, sebagai tindak lanjut atas surat perjanjian kerjasama Bupati dan BPN dalam rang(Suara NTB/jun) ka penyelamatan asset A. Halik H. AR daerah, pihaknya sudah membentuk tim yang akan menelusurinya hingga ke Desa/ Kelurahan. ‘Kami sudah mulai penelusuran aset itu, begitu selesai langsung kita sertifikat,” ungkapnya.

Dalam surat perjanjian kerjasama itu ditargetkan hingga lima tahun kedepan semua aset milik Pemkab Dompu sudah memiliki alas hak. Baik itu yang sudah terdapat bangunan maupun masih berupa lahan kosong.

Cotoh kecil Pasar Induk misalnya, meski sudah puluhan tahun beroperasi serta bangunan yang ada beberapa kali direhabilitasi, namun faktanya area milik pemda itu belum memiliki sertifikat.

Pun tak sedikit sekolah-sekolah berdiri di atas lahan tanpa alas hak yang kuat. “Termasuk SMPN 1 Dompu ini sekarang belum disertifikat, ini yang juga kita prioritaskan tahun ini,” ujarnya.

Tak bisa dirincikan aset-aset daerah yang belum memiliki alas hak tersebut. Namun yang pasti, kata A. Halik, cukup banyak dan tersebar di delapan kecamatan. Bahkan tak sedikit yang sudah dicaplok oknum tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Terhadap pihak-pihak itu ia memastikan akan mengambil langkah penertiban dengan melibatkan institusi penegak hukum. “Kalau kami temukan dicaplok langsung kita tertibkan sesuai surat tugas dari Bupati,” pungkasnya. (jun)

Pembangunan di Sarae Nduha, Disbudpar Dompu Merasa Tak Dilibatkan Dompu (Suara NTB) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Dompu, merasa tak dilibatkan dalam pembangunan fasilitas umum di destinasi wisata Sarae Nduha, Kecamatan Pekat. Mereka bahkan tak mengetahui jenis dan letak pasti bantuan Dispar NTB tahun 2019 tersebut. Termasuk, pihak yang ditunjuk mengelolanya. Demikian diungkapkan Kadisbudpar Dompu, H. Khairul Insan kepada Suara NTB di kantornya beberapa waktu lalu.

Ia menyampaikan, meski bantuan tersebut bukan atas permintaannya, minimal sebagai tuan rumah diinformasikan agar bisa memastikan lokasi pembangunannya sesuai dengan kebutuhan. “Yang dibangun itu juga tidak jelas toilet atau apa, karena memang tidak ada koordinasi,” ungkapnya.

Menurutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan destinasi wisata di Dispar NTB cukup besar. Namun sesalnya, minim dialokasikan untuk pengembangan potensi pariwisata di wilayah ini.

Di 2018 misalnya, tak ada satupun bantuan program pembangunan fasilitas umum baik MCK, Musala maupun area parkir. Sementara 2019 ini, hanya ada satu di Sarae Nduha. Itupun di luar sepengetahuannya.

Dari pemerintah daerah sendiri, lanjut Khairul, selain rehabilitasi beberapa fasilitas penunjang di Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Lakey, ada empat bangunan fisik berupa MCK yang sudah dibangun tahun ini. Masing-masing satu di Destinasi Wisata Wadu Jao, Ria, Nanga Toi dan Nangamiro. “Sementara untuk musala tidak ada,” jelasnya.

Mandeknya pengembangan potensi wisata di wilayah ini, menurut dia, tidak lain karena masih ada kesan tanggung jawab pembangunan dan pengelolaan sepenuhnya ada di Disbudpar.

Padahal, ini sebetulnya menjadi tanggung jawab semua pihak terutama masyarakat lingkar destinasi wisata. Minimal ditunjukan dengan ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan merawat fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun.

“Bukan malah dirusak. Cobalah jangan mengukur semua dengan uang, untuk membersihkan harus dibayar. Makanya kalau misalnya ada pihak ketiga yang ingin mengelola kita sangat mendukung sekali,” pungkasnya.

Dikonfirmasi di tempat berbeda, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar NTB) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si membantah bahwa pihaknya melakukan pembangunan sarana-prasarana fasilitas umum tanpa koordinasi. “Kita sudah lakukan pemaparan di Bupati, bagaimana mungkin dibilang tidak ada koordinasi,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (28/10) di Mataram.

Diterangkan Faozal, pembangunan fasilitas di Dompu dilakukan di atas lahan untuk kawasan wisata yang izinnya dari Bupati. Fasilitas itu sendiri adalah fasilitas penguatan destinasi wisata yang memang terprogram di Dispar NTB. Terkait keterlibatan Disbudpar Dompu, Faozal menekankan pihaknya selalu melibatkan pemangku kebijakan di masing-masing kabupaten/kota dalam pengembangan destinasi wisata. “Tidak mungkin tidak ada koordinasi.

Nanti kita cek,” pungkasnya. (jun/bay)

(Suara NTB/ist)

PENGIBARAN BENDERA - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin menghormati bendera saat pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke 91 di lapangan kantor Bupati Dompu, Senin (28/10).

Bupati Jelaskan Alasan ke Australia Bersama Rombongan Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin bersama rombongan pejabat di Kabupaten Dompu baru saja melakukan kunjungan ke Australia. Perjalanan tersebut merupakan perjalan resmi untuk memenuhi undangan University of New England Australia yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dalam pengembangan sapi bersama University Massey New Zealand sejak 2016 lalu. Diajaknya beberapa pejabat karena pekerjaan pemerintah selalu bersinergi dan terintegrasi satu sama lain.

Dikatakan H. Bambang,

program kerjasama yang dikoordinir Universitas Mataram untuk pengembangan sapi sejak 2016 lalu ini. Rombongan dari Selandia Baru dan Australia sudah berkali-kali datang ke Dompu dalam jumlah personel yang cukup. Sehingga tidak etik diundang berkali-kali untuk datang ke tempatnya. “Jadi itu alasannya kenapa saya pergi dan membawa beberapa orang kepala Dinas,” kata Drs H. Bambang M. Yasin di hadapan peserta upacara, Senin (28/10).

H. Bambang menjelaskan, pekerjaan pemerintah tidak ada yang berdiri sendiri. Tapi selalu terintegrasi, dan bersinergi dengan segala macam fung-

si. “Jadi saya bawa orang Dinas Pertanian untuk belajar bagaimana orang pertanian berkontribusi terhadap pakan.

Bagaimana lingkungan hidup menyiapkan lingkungan untuk menjalankan segala urusan pemerintah, bagaimana pekerjaan umum menyiapkan pekerjaan infrastruktur untuk peternakan,” jelasnya.

Selama empat hari di Australia, H. Bambang bersama rombongan mengunjungi berbagai tempat. Bila ada yang bisa diimplementasikan di Dompu, akan diimplementasikan.

“Tapi yang jelas sejak 2016, sudah ada ratusan orang peternak di Dompu yang dibina oleh orang ini dan sekarang kita ke-

walahan menerima pesanan daging lamtoro (daging sapi yang digemukkan dengan pakan lamtoro) untuk beberapa restoran di pulau Lombok. Ini kedepan, para peternak kita benarbenar mendapatkan pasar yang spesial, pasar yang khusus dengan harga khusus,” ungkapnya.

Ia pun berharap, penjelasannya ini dapat memberi pemahaman yang utuh bagi masyarakat soal kunjungannya ke Australi beberapa hari lalu. Sehingga tidak ada dugaan yang keliru. “Insyaallah kami datang ke sana untuk melihat situasi yang benar seperti apa,” katanya.

Sebelumnya, H. Bambang M. Yasin bersama ajudannya ke Aus-

tralia didampingi 8 orang pejabat.

Diantaranya Asisten Administrasi pembangunan dan Kesra Setda Dompu, Ir H Moh Rasyidin Suryadi, MSI yang juga Plt Kepala Bappeda dan Litbang Dompu, Plt Asisten Administrasi umum Setda Dompu yang juga Kepala Bagian Ortal Setda Dompu, Drs H Gaziamansyuri, MSI, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Dompu, Ir Zaenal Arifin, MSI., Kadis Lingkungan Hidup Dompu, H Al Bukhairum, S.Sos, MSI., Kadis PUPR Dompu, Ir Abdul Muis, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Dompu, Ilham, SP., Kepala BPKAD Dompu, Muhammad, ST, MSI., dan Kasubag TU Pimpinan Setda Dompu, Agus Miswara. (ula)

HI akan Mundur dari ASN Jelang Pendaftaran Dompu (Suara NTB) H. Ichtiar, SH kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu mengaku sudah final berpasangan dengan Hj. Ery Aryani H Abubakar sebagai Calon Wakil Bupati di Pilkada 2020 mendatang. Ia tidak mengajukan pendaftaran di Partai Nasdem hingga batas waktu penjaringan karena keputusan pasangan akan disampaikan Hj. Ery Aryani saat sesi wawancara pendalam visi misi.

Jikapun syarat mendaftar diharuskan, ia yakin masih ada peluang di DPP dan DPW Partai Nasdem.

Hal itu disampaikan H. Ichtiar, SH kepada Suara NTB saat dikonfirmasi usai upacara Hari Sumpah Pemuda tingkat Kabupaten Dompu di kantor Bupati Dompu, Senin (28/10). “Iya (sudah final berpasangan dengan Hj. Ery Aryani, istri Drs H Bambang M Yasin),” kata pria kelahiran 17 Agustus 1966 ini.

H. Ichtiar mengaku, tidak menyerahkan berkas pendaftaran ke Partai Nasdem karena ada sesi wawancara untuk pendalaman Visi Misi. Pada sesi wawancara untuk pendalaman Visi Misi itu menjadi moment penyampaian oleh Hj. Ery Aryani, siapa yang bakal menjadi calon wakilnya.

Kalaupun syarat pendaftaran diharuskan dan saat ini masa pendaftaran di Partai Nasdem

sudah ditutup, H. Ichtiar mengaku, masih memiliki kesempatan melalui DPP dan DPW Partai Nasdem. Mestinya, ketentuan ini disampaikan saat dirinya mendampingi Hj. Ery Aryani mengembalikan berkas pendaftaran di Partai Nasdem.

“Kasi tau saja harus ada formulir (wakil Bupati). Dua menit saja saya isi. Tetapi nantikan masih ada (sesi) di DPP, DPW. Kan diwawancara. Ndak ada masalah. Secara fisik saya sudah datang,” kata H. Ichtiar.

H. Ichtiar pun mengaku, baru akan mengajukan pendunduran diri dari ASN pada awal Juni atau mendekat masa pendaftaran di KPU Dompu 2020 mendatang. Sehingga dirinya masih akan menjalankan tugas – tugasnya sebagai Kepala Dinas Dikpora. “Yang pasti sudah final kita (berpasangan). Nanti insyaallah lah. Awal Juni mendekati pendaftaran saya akan mengundurkan diri sebagai PNS,” terangnya.

H. Ichtiar, SH merupakan putra sul u n g d a r i pasang a n

Yusuf Baco dan Hj. Siti Hafsah H. Maman di Montabaru Dompu. Ia memiliki tiga saudara yaitu H. Hayar, Siti Raihana (alm), dan Nurahyana istri mantan Ketua DPRD Dompu, Abdul Muthalib.

H. Ichtiar diangkat sebagai PNS sejak 1 Maret 1988 sebagai guru Bahasa Inggris dan hingga saat ini menjadi Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu. H. Ichtiar menikah dengan Sri Rohana dan memiliki 4 orang. “Istri saya satu orang, namanya Sri Rohana dan miliki 4 orang anak,” ungkapnya. (ula)

H. Ichtiar

(Suara NTB/Uki)

SUMPAH - Dua pimpinan DPRD Kota Bima masa jabatan 2019-2024 yang diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bima, Harris Tewa di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin (28/10).

Hanya Dua Pimpinan DPRD Kota Bima yang Dilantik Kota Bima (Suara NTB) – DPRD Kota Bima menggelar rapat paripurna ke 10 masa sidang III dengan agenda pengambilan sumpah dan janji pimpinan Dewan Kota Bima masa jabatan 2019-2024, di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin (28/10).

Akan tetapi dari tiga pimpinan dewan hanya dua yang diambil sumpah dan janjinya.

Pengambilan sumpah dan janji keduanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bima, Harris Tewa SH, MH. Pengucapan sumpah dan janji itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 171.2 - 763 Tahun 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bima Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Dalam SK itu, hanya menetapkan Alfian Indrawirawan S.Adm, dari Partai Golkar sebagai Ketua DPRD definitif dan Syamsurih SH, dari PAN sebagai Wakil Ketua I. Sedangkan Wakil Ketua II belum ada.

Ketua DPRD Kota Bima

Alfian Indrawirawan, mengatakan belum dilantiknya Wakil Ketua II yakni dari PBB, lantaran belum terbitnya SK dari Gubernur. Namun saat ini tengah berproses.

Alfian yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bima ini mengatakan tidak dilantiknya Wakil Ketua II karena pengusulan terlambat. Mengingat saat itu belum ada rekomendasi dari DPC. “Terlambat diusulkan, makanya hanya dua pimpinan yang dilantik,” katanya.

Meski begitu, SK pengangkatan pimpinan DPRD Kota Bima khusus Wakil Ketua II masih berproses. Setelah SK keluar dari Gubernur NTB, pengambilan janji dan sumpah akan segera menyusul. “Pelantikan Wakil Ketua II dari PBB ini segera menyusul,” katanya.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Wakil Ketua II DPRD Kota Bima dari PBB direkomendasikan nama Hj. Rini. Ia akan berbagi jabatannya dengan H. Mustamin masingmasing selama 2,5 tahun. (uki)

SUARA NTB Selasa, 29 Oktober 2019

Kembangkan Ekonomi Kreatif EKONOMI kreatif di Provinsi NTB memiliki potensi yang cukup besar. Sayangnya potensi tersebut belum dilirik untuk dikelola secara maksimal. Hal itulah yang melatarbelakangi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan ekonomi kreatif di Provinsi NTB. Raperda perlindungan ekonomi kreatif merupakan inisiatif dari DPRD Provinsi NTB. Raperda tersebut kemudian digodok dengan melibatkan berbagai stakholder terkait melalui Forum Group Discusion (FGD), Senin (28/10).

(Suara NTB/dok) Raihan Anwar, angRaihan Anwar gota DPRD Provinsi NTB yang menjadi inisiator penggagas lahirnya Raperda perlindungan ekonomi kreatif tersebut menjelaskan, pada dasarnya pemikiran pembentukan Raperda tersebut telah diusulkannya pada tahun 2017 lalu. Namun baru bisa terealisasi saat ini.

Ide pembentukan raperda tersebut muncul saat ia melihat peluang yang cukup besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Mengingat NTB merupakan salah satu tujuan destinasi wisata. Sehingga memiliki potensi pasar yang besar sekali untuk prodak ekonomi kreatif. Ia meyakini jika dikembangkan dengan serius, ekonomi kreatif tersebut bisa jadi daya ungkit bagi perekonomian daerah. Baik untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun dalam menyumbang PDRB non tambang daerah.

“Oleh karena itu, perlu diberikan payung hukum, pembinaan ekonomi kreatif ini. Ini juga sejalan dengan visi misi pemerintah pusat, yang menjadikan tulang punggung ekonomi nasional, dengan diterbitkan Perpres rencana induk pengembangan ekonomi kreatif dan sudah disahkan uu ekonomi kreatif. Dan sekarang itu juga diperkuat lagi secara kelembagaan yakni menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya kira NTB juga perlu membentuk badan ekonomi kreatif daerah, yang tidak menjadi bagian dari OPD,” jelasnya.

Lebih lanjut dipaparkan politisi Partai Nasdem tersebut, bahwa sumbangan PDRB dan PDB ekonomi kreatif nasional mencapai delapan persen lebih. Bahkan di daerah-daerah, sumbangan yang paling tinggi dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni mencapai 16 persen dari total PDRB. Sedangkan di NTB sendiri baru mencapai 1,7 persen.

“Karena itu kita di NTB harus memandang ekonomi kreatif ini sebagai suatu peluang yang harus ditangkap, karena perkembangan ekonomi ke depan itu lebih banyak diwarnai teknologi. Karena itulah, sangat penting memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi kreatif ini, perlu kehadiran pemerintah di sana melalui penguatan regulasi dan kelembagaan disitu,” kata Raihan.

“Dan Raperda pengembangan ekonomi kreatif ini selaras dengan visi misi Gubernur yang diturunkan dalam RPJMD, yakni mengembangkan industrilisasi sebagai satu sektor nilai tambah. Kalau Raperda ini ditetapkan, maka kita menjadi daerah kedua yang punya Perda perlindungan ekonomi kreatif setelah Jawa Barat,” pungkasnya. (ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Syarat Dukungan Calon Independen Kota Mataram Ditetapkan 24.922 KTP Mataram (Suara NTB) – Sejumlah kandidat telah mengumumkan dirinya akan maju pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 mendatang melalui jalur independen. Merekapun kini tengah bergerak untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan salinan KTP, untuk diserahkan ke KPU sebagai syarat pendaftaran menjadi peserta pada Pilkada Mataram mendatang.

Adapun jumlah persyaratan dukungan yang harus dikumpulkan oleh para kandidat bakal calon yang akan maju dari jalur independen tersebut telah ditetapkan KPU Kota Mataram sebanyak 24.922 dukungan yang dibuktikan dengan lampiran salinan KTP dari para pendukung.

“Calon dari jalur perseorangan harus menyerahkan sebanyak 24.922 dukungan yang dibuktikan dengan lampiran salinan KTP. Itu merupakan syarat yang harus dipenuhi, karena berdasarkan aturan minimal banyaknya dukungan calon independen tersebut yak-

ni 8,5 persen dari total DPT (Daftar Pemilih Tetap),” kata Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin kepada Suara NTB, Senin (28/10) kemarin.

Jumlah DPT Kota Mataram pada Pemilu 2019 lalu sebanyak 293.192 jiwa. Jika pun ada perubahan pada tahap perbaikan DPT sampai Pilkada digelar 2020 mendatang, diyakini tidak akan berubah signifikan. Dukungan calon independen harus tersebar sesuai dengan syarat minimal daerah penyebaran.

“Jangan lupa juga bahwa dukungan itu harus tersebar minimal di empat kecamatan yang ada di Mataram. Kalau

kurang dari jumlah sebaran dan kurang dari jumlah banyaknya dukungan yang harus diserahkan, maka itu dipastikan tidak memenuhi syarat. Karena nanti KPU akan melakukan verifikasi faktual,” jelasnya.

Sesuai dengan tahapan Pilkada serentak 2020, penyerahan dukungan untuk calon independen ke KPU mulai dibuka dari tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan Bulan Maret 2020. Dengan melihat waktu tersebut, maka bagi figur yang akan maju dari jalur independen masih memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan dukungan di masyarakat.

“Sekarang kita sedang melakukan persiapan-persiapan teknis, seperti persiapan regulasi, kemudian studi banding, dan persiapan launching penerimaan pendaftaran calon perseorangan,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Husni, berbagai persiapan teknis lainnya yang sedang dilakukan yakni pembentukan penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). “PPK kita akan bentuk dalam rentang waktu 1-31 Januari 2020 dan PPDP pada 16-29 April 2019.

Selanjutnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 21 Februari Hingga 21 Maret 2020. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 21 Juni 21 Agustus 2020,” jelasnya.

Sementara itu terkait dengan penyusunan data pemi-

lih, bahwa data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) direncanakan diterima KPU pada tanggal 20-23 Februari 2020. Data itu kemudian, akan disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir dan akan diumumkan pada 27 Maret. Data hasil sinkronisasi kemudian dicocokkan dan diteliti selama 17 April-16 Mei 2020.

Diketahui untuk Pilkada Mataram, sampai saat ini dari sejumlah figur kandidat bakal calon yang sudah menyatakan diri akan tampil maju bertarung, baru dua orang yang sudah mengumumkan dirinya akan maju lewat jalur independen. Mereka adalah mantan Sekda Kota Mataram, yakni H. Makmur Said dan Sekda Kabupaten Lombok Timur, H. Rohman Farly. Keduanya samasama sedang mengumpulkan dukungan KTP dari masyarakat untuk menjadi persyaratannya mendaftarkan diri ke KPU. (ndi)

Korupsi Dana Marbot, Mantan Camat Divonis Setahun

(Suara NTB/why)

TERSANGKA DUGAAN KORUPSI - Pokmas Jati Kuning Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat Indrianto dalam pengawalan ketat kepolisian, saat dihadirkan sebagai tersangka Dugaan korupsi dana bantuan pembangunan RTG, Senin (28/10) kemarin.

Kasus Dana RTG

Diduga untuk Judi dan Beli Mobil Mataram (Suara NTB) Bendahara Pokmas Repok Jati Kuning, Desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat, Indrianto (26) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Indri disangka korupsi dana bantuan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) sebesar Rp410 juta. Untuk judi online Rp200 juta, beli mobil bekas Rp40 juta, dan sisanya biaya hidup.

Kapolres Mataram AKBP H Saiful Alam mengungkapkan, total kerugian negara yang timbul dari dugaan penggelapan itu sebesar Rp410 juta.

“Mobil second dibeli cash Rp40 juta,” bebernya dikonfirmasi

Senin (28/10) kemarin. Tersangka membeli Mitsubishi L300 bekas diduga dengan uang bantuan RTG. Kemudian, sebesar Rp200 juta disetorkan ke rekening BCA milik tersangka yang dipakai untuk membiayai judi online.

“Ada beberapa kali transfer yang kalau dijumlahkan menjadi sebesar Rp200 juta. Itu masuk ke akun judi online,” sebut Kasatreskrim Polres Mataram Joko Tamtomo menambahkan. Penyidik masih menelusuri sisa uang selain yang dipakai untuk pembelian mobil dan judi online dimaksud. Walaupun, tersangka mengakui dipakainya untuk membiayai kebutuhan hidup.

Tersangka Indra mengelola dana sebesar Rp410 juta itu yang merupakan anggaran tahap ketiga dana transfer pembangunan RTG. Dana itu seharusnya dipakai untuk 20 penerima bantuan rumah rusak sedang warga desa Sigerongan, Lingsar, Lombok Barat. Tersangka dijerat den-

gan pasal 8 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ancamannya, penjara minimal tiga tahun, maksimal 15 tahun. Serta denda minimal Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

Korban rumah rusak sedang mendapat dana bantuan sebesar Rp25 juta, sesuai dengan Inpres No 5/2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di wilayah NTB. Pencairannya dalam tiga tahap. Pokmas Repok Jati Kuning mendapat bantuan rumah untuk 70 KK. Total dana bantuannya sebesar Rp1,75 miliar. Tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp500 juta untuk 20 penerima. Kemudian Rp750 juta kepada 30 penerima pada tahap kedua. Untuk tahap ketiga, dana yang disalurkan hanya Rp90 juta.

Sementara di dalam rekening Pokmas masih tersisa sebesar Rp500 juta. (why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Camat Praya Barat Daya, Kamarudin divonis mendekam di penjara selama satu tahun. Majelis hakim menghukum terdakwa itu karena terbukti bersalah melakukan korupsi. Terdakwa terbukti dana insentif marbot tahun 2018 sebesar Rp91,2 juta. Putusan itu dibacakan ketua majelis Anak Agung Putu Ngurah Rajendra, dalam sidang Senin (28/10) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama satu tahun,” ucapnya. Hakim menimbang Kamarudin melanggar pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Serta, menyatakan uang yang disita sebesar Rp10,8 juta dikembalikan kepada 10 marbot penerima dana insentif.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. “Terdakwa sudah mengembalikan dana tersebut,” terang Agung membacakan alasan yang meringankan terdakwa. Jaksa penuntut umum Kejari Lombok Tengah

sebelumnya menuntut hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Terdakwa Kamarudin tidak ingin memperpanjang urusan.

“Ya saya menerima,” kata Kamarudin legowo menanggapi putusan hakim tersebut. Sementara jaksa penuntut umum, Dian Mario mengatakan masih pikir-pikir lebih dulu. “Saya harus lapor pimpinan dulu,” ujarnya. Kamarudin dihukum bersalah dalam penyaluran dana insentif marbot triwulan II dan III tahun 2018.

Padahal dana sebesar Rp102 juta untuk 85 marbot di 11 desa sudah ditarik terdakwa.

Pada November 2018, Kamarudin hanya menyerahkan dana insentif kepada sembilan marbot di Desa Pandan Indah sebesar Rp10,8 juta.

Sisanya, sebesar Rp91,2 juta batal disetorkan. Terdakwa beralasan uang itu hilang saat disimpan di dalam mobilnya.

Dana marbot tersebut seharusnya diserahkan ke penerima selambatnya 31 Desember 2018, mengacu pasal 21 Permendagri No 13/2006. Kamarudin baru menggantinya pada Februari 2019. BPKP menghitung kerugian negaranya sebesar Rp91,2 juta. (why)

(Suara NTB/why)

VONIS - Mantan Camat Praya Barat Daya Kamarudin merapikan pecinya selagi mendengarkan vonis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (28/10). Terdakwa korupsi dana marbot ini dihukum penjara selama satu tahun.

Demokrat Buka Penjaringan Calon di Beberapa Daerah Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat memiliki raihan kursi cukup signifikan untuk dijadikan modal politik dalam mengusung pasangan calon (paslon) di tujuh daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2020 di NTB. Namun tidak semua daerah Demokrat dapat mengusung kadernya untuk tampil maju bertarung. Dibeberapa daerah Demokrat justru tidak punya kader yang bersedia maju.

Disejumlah daerah yang tidak ada kadernya yang maju itulah, Demokrat mempertimbangkan apakah akan membuka pendaftaran bakal calon atau tidak. Karena di daerah yang ada kader siap maju, dipastikan Demokrat tidak akan membuka pendaftaran, melainkan fokus untuk mendorong kadernya.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahalli Fikri yang dikonfirmasi, Senin (28/10) mengatakan bahwa pihaknya belum memutuskan membuka penjaringan bakal calon kepala daerah akan diusung di Pilkada.

“Kita belum putuskan buka penjaringan,” katanya.

Terkait pembukaan penjaringan tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya sudah

melakukan komunikasi dengan DPP. Sampai saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari DPP, apakah akan membuka penjaringan atau tidak di Pilkada.

Ia pun menuturkan bahwa direncanakan pada hari Rabu besok, DPD Demokrat NTB dan daerah lainnya diundang DPP untuk membicarakan dan membahas terkait situasi dan perkembangan politik berkembang di daerah yang akan menggelar Pilkada.

Dalam pertemuan itu, DPP ingin mendengar dan menerima laporan dari daerah terkait lobi politik dan komunikasi sudah dilakukan Partai Demokrat dengan parpol lainnya. “Dari situ nanti akan diputuskan oleh DPP, Apakah nanti kita buka penjaringan atau tidak di Pilkada,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskan Mahalli, situasi dan kondisi politik yang ada di masing-masing tujuh daerah kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada tersebut berbeda-beda. Dia mencontohkan, bagaimana di Pilkada KLU, Partai Demokrat KLU sudah menetapkan Ketua DPC Demokrat KLU, Najmul Akhyar sebagai calon Bupati. Dengan begitu,

Partai Demokrat KLU tak perlu lagi membuka penjaringan calon Bupati. Namun, sangat mungkin Demokrat KLU hanya akan membuka penjaringan calon wakil Bupati.

Demikian juga di Pilkada Loteng. Partai Demokrat sudah memiliki empat kader internal siap maju bertarung di Pilkada KLU. Hanya saja, dari empat kader internal itu Partai Demokrat belum menentukan siapa kader internal ditetapkan sebagai calon kepala daerah diusung di Pilkada. Sehingga dalam situasi tersebut, sangat terbuka kemungkinan Demokrat tidak akan membuka penjaringan di Pilkada yang sudah ada kader mau maju. “Tetapi nanti kita tunggu kepastian dari DPP,” ungkap mantan wakil ketua DPRD NTB tersebut.

Namun demikian, bagi daerah yang tidak memiliki kader internal maju sebagai calon Bupati dan calon walikota. Misalnya Kota Mataram, KSB, Sumbawa, Bima dan Dompu, Partai Demokrat sangat besar kemungkinan akan membuka penjaringan. Dengan tidak ada kader internal maju di Pilkada, tentu Partai Demokrat harus mencari figur dari luar.

(Suara NTB/dok)

TGH. Mahalli Fikri Jika pun nanti diputuskan membuka penjaringan, Pihaknya memperkirakan penjaringan akan dibuka pada November mendatang. Misalnya di Pilkada KSB, Ketua DPC Demokrat KSB, Mustakim Patawari ditetapkan sebagai calon wakil Bupati.

Maka sangat mungkin Partai Demokrat hanya akan membuka dan menjaring calon Bupati. “Karena itu sangat tergantung dari situasi politik di masing-masing daerah,” pungkasnya. (ndi)

LIPUTAN KHUSUS

Selasa, 29 Oktober 2019

Halaman 9

Ironi Toilet di Destinasi Wisata Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB punya sederet spot wisata kelas dunia, tersebar di seluruh kabupaten dan kota, dari pantai, pedesaan hingga pegunungan. Namun sejumlah pihak menyayangkan, gencarnya promosi belum diimbangi penyiapan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang memadai. Bagaimana potret di lapangan?, berikut catatan Suara NTB. Fasilitas umum seperti toilet yang tidak terawat atau kotor jadi tantangan dunia pariwisata di NTB. Berdampak kesan negatif para wisatawan pada destinasi wisata. Salah seorang pemandu wisata atau tour guide, Lalu Teguh Wibawa Bukit mengungkapkan, toilet umum yang kotor bisa ditemukan merata di seluruh destinasi wisata di Lombok. Selain kotor, juga berbau.

Ia punya pengalaman, ada wisatawan lebih memilih mengganti baju di pantai ketimbang di toilet saat di Tanjung Aan, Lombok Tengah.

“Untuk ganti baju saja kalau bisa mereka ganti di pantai, permasalahan baunya di sana (toilet), pertama kotor dari sisi bau, kedua kotor dari sisi sampah, ketiga karena ketidaknyamanan mereka,” ujarnya.

Ia mengatakan, selain kotor dan bau, ada juga toilet yang fasilitasnya sudah tidak layak seperti pintu yang sudah jebol atau rapuh. Kondisi tersebut membuat wisatawan sangat tidak nyaman saat menggunakan fasilitas tersebut.

“Kita bisa bayangkan ketika seseorang sedang tidak pakai pakaian kemudian ada orang menggedor dan pintu terjatuh.

Jangankan didorong, tikus lewat saja bisa jatuh pintu itu,” selorohnya.

Lalu Teguh mengharapkan

ada kerja sama yang baik dengan pemerintah. Sebaiknya di destinasi wisata itu harus ada penjaga di setiap toilet umum, hal ini untuk memudahkan wisatawan yang membutuhkan fasilitas seperti ketersediaan air dan sebagainya.

Menurutnya, wisatawan akan mau membayar lebih dengan catatan tempat bersih dan pelayanan yang baik.

“Jangan sampai orangnya tidak ada tapi kotak amalnya saja yang ada, dan pelayanan tidak ada, duit diambil tapi pelayanan seperti itu (toilet yang kotor). Harapan saya intinya kerjasama dengan pemerintah,” kata Lalu Teguh. Dihubungi terpisah, pemilik agen lainnya, Akhbar Habibie mempersoalkan hal sama. “Klien bilang kotor. Selain itu ketika mau dipakai, toilet itu ndak ada air.

Ini masalah klasik soal ke-

bersihan,” katanya.

Toilet Fasilitas Wajib Sementara itu, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH., MH., menyampaikan keberadaan toilet umum di objek wisata merupakan fasilitas wajib.

Namun, kalau tidak terawat akan menjadi persoalan. Menurutnya, ketika toilet umum sebagai penunjang objek wisata dibuat oleh pemerintah, maka ada dua pihak yang berkewajiban menjaganya.

Ketika pemerintah yang membuat dan mengelola, maka pemerintah harus menaruh orang untuk merawat toilet itu. Jika pengelolaan diserahkan ke masyarakat, maka kepala dusun, kepala desa, atau Pokdarwis yang merawatnya. Hanya saja, saat ini kebanyakan pemerintah

(Suara NTB/vik)

TAK TERAWAT - Kondisi toilet di destinasi wisata Pantai Ampenan yang tak terawat maksimal. Fasilitas umum ini hibah dari Dispar Provinsi NTB dan diserahkan pengelolaanya ke Pemkot Mataram. mampu membuat toilet umum, tapi mekanisme penyerahan pengelolaan setelah itu yang tidak jelas. “Masyarakat pelaku wisata seperti kami ini pasti menyalahkan pemerintah, pemerintah bangun kok

tidak dijaga? Tapi kita tidak tahu bagaimana mekanisme untuk pemeliharaan itu, apakah kepada lingkungan, desa, atau Pokdarwis, ini yang belum jelas, sehingga harus ada penjelasan dari pihak yang kompeten, dalam hal ini pemerintah,” kata Ainuddin.

Ainuddin menekankan, setiap objek wisata wajib memiliki toilet, tapi jangan ditinggalkan toilet itu sampai bau.

Harus ada orang dari pemerintah yang harus membersihkan. Ia memiliki pengalaman

(Suara NTB/rus)

SEADANYA - Inilah salah satu potret toilet bertarif yang dibangun seadanya oleh Pokdarwis Kelurahan Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur.

ketika ada tamu yang masuk ke toilet, dan langsung keluar dari toilet. Kondisi itu akan menjadi poin sangat negatif bagi wisata NTB. “Mereka bilang toilet sangat bau, ya kami cuma bisa bilang maaf saja.

Rata-rata kita dibilang orang jorok, tidak hanya tempat wisata, termasuk kita tour guide juga dibilang jorok. Secara umum yang dimaksudkan semua orang-orang (NTB) jorok, tidak hanya pemerintah,” sesalnya.

Hal itu bisa terjadi karena di kota-kota lain atau di negara lain memiliki toilet yang bersih.

Ainuddin menekankan, kondisi toilet yang kotor memberikan kesan negatif bagi tamu. Harus diakui, katanya, kebersihan di sektor pariwisata memang masih kurang. Oleh karena itulah, menurutnya harus ada pendidikan tentang pariwisata sejak dini, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan kemudian ke masyarakat. “Harus ada earli each tourism education, adalah semacam PAUD pariwisata, dari SD, SMP, SMA, kemudian ke masyarakat, ini harus ada.

Jadi saat ini kan terbalik, sudah ada pariwisata besar, baru kita menyuruh orang jaga kebersihan sementara masyarakat kita sudah terbiasa buang sampah ke mana-mana,” katanya.

Dispar Penguatan Destinasi Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si mengakui, pengembangan destinasi wisata memang sangat tergantung dengan sarana-prasarana. Untuk itu, salah satu program dari Dispar NTB adalah penguatan destinasi. “Kenapa kita buatkan ada toilet di Pusuk dan destinasi lainnya?, itu untuk penguatan destinasi naman-

ya,” ujar Faozal ketika ditemui Suara NTB pekan lalu.

Walaupun begitu, batas kerja dari Dispar NTB ditegaskan sebatas pengadaan fasilitas.

Program penguatan destinasi rutin diadakan setiap tahunnya dengan memanfaatkan anggaran yang ada di Dispar NTB. Diterangkan Faozal, setiap tahunnya besaran anggaran selalu berubah-ubah mengikuti jumlah destinasi wisata yang akan dibenahi. Tahun 20192020, program tersebut akan diarahkan pada 25 desa wisata yang tengah dikembangkan pemerintah seperti Desa Bilebante, Desa Setanggor, Kerujuk, Desa Tete Batu, Desa Masmas, Desa Aiq Berik, dan Desa Kembang Kuning, Dusun Sasak Ende dan Desa Sesaot. Pembangunan sendiri akan dilakukan di 15 titik berbeda.

“Di 25 desa wisata yang kita bisa selesaikan di 15 titik pembangunan. Macam-macam itu, lebih banyaknya toilet untuk fasilitas dasar,” ujar Faozal. Bentuk fasilitas lain yang mungkin disediakan juga adalah pengadaan jalan setapak, kios cendramata, gedung pusat informasi, dan lain-lain. “Itu beda-beda sesuai kebutuhan,” sambungnya.

Untuk pengelolaan sendiri, diterangkan Faozal, diserahkan sepenuhnya kepada Pokdarwis di masing-masing destinasi. “Kelompok itulah yang mengelola fasilitas itu. Karena tidak boleh kita menyerahkan ke (badan) pemerintah. Itu bentuknya hibah ke Pokdarwis,” ujarnya. Dicontohkan Faozal seperti pengadaan toilet di Desa Sade dimana standar kebersihan selalu dicek secara berkala. “Dispar tetap ke sana pembersihan dan lain-lain.

Kalau dia tidak urus kita juga yang rugi,” tegasnya. (ron/bay)

Ketika Toilet Belum Jadi Prioritas 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678

Selong (Suara NTB) Dukungan sarana dan prasarana kebersihan, khususnya toilet untuk destinasi wisata di Lombok dan Sumbawa masih minim. Pemda masih setengah hati mengurus fasilitas penting tapi tidak masuk skala prioritas.

Potret ironi itu bisa dilihat salah satunya di Pantai Maik Anyir, Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur. Pantai yang ramai pengunjung domestik tanpa satu pun dilengkapi fasilitas umum. Akhirnya pengunjung MCK sembarangan.

Melihat ironi itu, Pokdarwis Kelurahan Ijobalit membangun tanpa menunggu bantuan Pemda. Karena dikerjakan secara swadaya, akhirnya dibangun alakadarnya. Seonggok bangunan sederhana dibuat dari kayu, bedek dan serpihan seng itu dibuat tidak jauh dari bibir pantai. Jauh dari kata layak jika dibanding dengan tarif yang ditarik Rp 2000 per pengunjung. Tapi pilihan membuat seadanya daripada tidak ada samasekali.

Mencermati itu, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim Akhmad Roji berharap pemerintah terus membangun infrastuktur penunjang di destinasi wisata. Salah satunya toilet.

Kepada wartawan di Selong Sabtu (26/10) lalu, keterbatasan fasum dan fasilitas penunjang lainya di sejumlah obyek wisata ini memang menjadi kendala promosi wisata. Tidak diinginkan para wisatawan kecewa setelah berkunjung ke objek wisata.

Kenyataan objek wisata yang dikunjungi acap kali tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam promosi.

Khusus destinasi wisata wilayah Lotim bagian selatan, diakui saat ini sedang digempur pemerintah daerah dan pusat. Dimana wilayah selatan Lotim sebagai penunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Infrastruktur wisata di wilayah Selatan ini diharap bisa dipercepat.

Dipaparkan Roji, saat ini

masih menjadi soal adalah kegiatan pemungutan biaya karcis masuk ke Pantai Pink.

Satu orang wisatawan asing dikenai Rp 50 ribu. Angka ini dinilai terlalu mahal dan menyulitkan dalam pengembangan wisata ke depan.

Selain pantai Pink, pintu masuk Kawasan wisatan di Taman Nasional Gunung Rinjani juga dinilai terlalu mahal.

Wisatawan dikenai biaya Rp 150 ribu perhari. Seperti ke Rinjani, wisatawan yang berada lebih dari sehari maka berlaku kelipatan. “Tiket yang terlalu mahal ini juga sangat mengganggu wisawatan, sementara tiket mahal tidak didukung dengan infrastrktur yang memadai,” ungkap Roji.

Harapannya besaran nilai biaya masuk obyek wisata itu harus direvisi. “Jangan sampai tiket mahal tapi fasilitas umum tidak ada,” imbuhnya.

Sumbawa Sedang Berbenah Kabupaten Sumbawa banyak destinasi wisata yang memiliki daya tarik. Selain dikelola Pemda, juga swasta, Pemdes maupun kelompok sadar wisata (pokdarwis). Pantai Saliper Ate salah satu destinasi yang dikelola Pemda setempat. Terletak di Kecamatan Labuhan Badas, tidak jauh dari Sumbawa Besar. Keberadaan beberapa toilet serta tempat pembuangan sampah diakui belum digarap maksimal.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Destinasi, Muhammad Irfan mengakui, keberadaan toilet dirasa sudah cukup untuk melayani pengunjung yakni sebanyak tiga unit. Fasilitas pendukung untuk mengangkut sampah juga tersedia.

Selain container dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) juga kendaraan roda tiga. Di masing-masing lapak yang berjumlah sekitar 15 lapak, juga menyediakan tempat sampah.

“Untuk itu kami juga mengimbau kepada pengunjung di Pantai Saliper untuk

bisa membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Sudah ada container-nya di sana,” imbuhnya. Sedangkan di Samongkat, diakuinya kondisi toilet masih menjadi perhatian. Karena di sana kekurangan air bersih. Pihaknya pun terus berupaya membenahi. “Di Samongkat memang kondisi toilet. Karena di sana kekurangan air bersih.

Kita berupaya untuk membenahi itu semua,” terangnya.

Selain aset yang dikelola Pemda, lanjutnya, pihaknya tetap memantau destinasi yang dikelola oleh masing-masing desa maupun Pokdarwis.

Diantaranya Teba Murin di Lenangguar, destinasi wisata Desa Pernek, destinasi wisata Desa Batu Dulang, wisata mangrove di Teluk Santong, wisata Hiu Paus di Labuhan Jambu. Pemda terus mendorong para pengelola untuk memperhatikan kebersihan di destinasi. Termasuk menyediakan toilet atau minimal ruang ganti bagi pengunjung serta tempat untuk beribadah. Hal ini juga mulai direspon baik oleh pengelola pokdarwis.

Soroti Objek Wisata Dunia Di objek wisata kelas dunia pun masalah toilet tidak jauh berbeda. Seperti Gili Trawangan, fasilitas toilet umum hanya tersedia di dua titik, yakni di harbour (samping loket Karya Bahari) dan kedua, toilet umum di Masjid Gili Trawangan. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan status Gili Trawangan sebagai ikon obyek wisata internasional. Keterbatasan fasum toilet membingungkan para pengunjung di pulau itu.

GM Wilson’s Retreat Lalu Kusnawan menyatakan, kebutuhan toilet Gili Trawangan minimal 8 unit dengan pola pembagian menyasar wilayah keliling pulau. Begitu pula di dua Gili lain - Meno dan Air, fasilitas serupa agar segera mendapat perhatian. Menurut Kusnawan, toilet yang dibangun pemerintah nantinya agar diserahkan untuk dikelola masyarakat melalui wadah or-

ganisasi Koperasi. Pasalnya, menyangkut toilet untuk wisatawan tidak sekadar menyediakan tempat dan dibiarkan begitu saja. Tetapi harus dikelola dan dijaga kebersihannya.

Pada fasilitas dimaksud, ketersediaan air bersih harus terjamin. Begitu pula, tenaga cleaning service yang bertanggung jawab mengontrol kebersihan dan perlengkapan prasarana toilet. Terdapat 26 titik objek wisata di KLU. Puluhan titik destinasi diperkirakan membutuhkan waktu tiga tahun untuk menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana umum, seperti musala, toilet, menata areal parkir di seputaran obyek wisata tersebut.

“MCK ini kemarin banyak, tetapi belum cukup menurut saya. Karena jumlah wisatawan yang datang ke Gili ini ‘kan, tinggi sekali,” kata Bupati KLU H. Najmul Akhyar. Najmul berasumsi apabila kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan saja 2.600 orang sehari, sementara perbandingan pemakaian MCK 1:50, maka setidaknya harus ada 50 unit MCK di satu Gili saja.

Untuk menyediakan jumlah fasum sebanyak itu, tentu membutuhkan sinergi antara Provinsi dan Kabupaten.

Pemda Lombok Utara sendiri, tetap mengintervensi penataan di tiga Gili baik dari aspek infrastruktur jalan, juga fasilitas umum termasuk PJU dan toilet. Desa Gili Indah yang memiliki ratusan hotel dan restoran, diakui menjadi sumber penyumbang PAD. oleh karena itu, dalam kebijakan daerah diatur bahwa wilayah uang menyumbang PAD dominan mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi yang lebih besar.

“Bisa dilihat pembagian pajak daerah kepada daerah penghasil. Pajak hotel dan restoran yang dibagikan ke Gili selalu melebihi desa lain. Kita mengatur karena rumusnya daerah penghasil selalu mendapatkan bagian lebih besar,” pungkasnya. (rus/ind/ari)

12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 paten/Kota. Karena bagaimanapun itu Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678 menjadi tanggung jawab Pemkab/kota,” Kebersihan toilet di destinasi wisata 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ujarnya. sangat memperhatinkan, lantaran tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Pada kesempatan itu, politisi partai pernah terurus dengan baik. Wakil rakyat 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Golkar yang juga pengusaha yang bergerdi DPRD NTB menilai Pemda tidak mam12345678901234567890123456789012123456789012345678 ak bidang pariwisata itu mengungkappu mengelola, sehingga saatnya diserah12345678901234567890123456789012123456789012345678 kan, untuk pengelolaan toilet tersebut kan ke pihak ketiga. Anggota Komisi II 12345678901234567890123456789012123456789012345678 perlu ada kebijakan pemerintah. Bisa DPRD NTB yang membidangi urusan pari12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dengan membentuk satuan kerja atau wisata, H. Misbach Mulyadi mengatakan, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dengan menyerahkan pengelolaannya keketersediaan dan kebersihan toilet desti12345678901234567890123456789012123456789012345678 pada pihak swasta. Sebab jika dikelola nasi wisata menjadi tak kunjung tuntas.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 dengan baik, pasilitas umum toilet terse“Kalau ada destinasi punya toilet yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 but bisa dikomersialkan. tidak bersih, tidak pernah diurus, artinya 12345678901234567890123456789012123456789012345678 “Saya rasa toilet itu bisa dikomersiljangan kita bicara pariwisata, karena hal 12345678901234567890123456789012123456789012345678 kan.

Orang dikenakan karcis saya rasa kecil seperti itu saja tidak pernah diurus.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 tidak akan keberatan kalau dia dikelola Karena itu pemerinthan harus paham soal 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dengan baik. Atau bisa juga pengelolaanmenjaga kebersihan dan kenyamanan pe12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 nya diserahkan kepada pihak swasta. layanan toilet ini,” sorotnya. Salah satu 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Intinya pemerintah harus punya kebijadestinasi yang sering “diteriakinya” ka12345678901234567890123456789012123456789012345678 kan itu, terutama pemerintah Kabupatwasan wisata Senggigi. “Tapi kenapa 12345678901234567890123456789012123456789012345678 en/Kota ini untuk memberikan perhatian masih saja sampai sekarang tidak ada 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 serius terkait dengan fasilitas publik di pembenahan,” katanya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 destinasi wisata kita,” pungkasnya. (ndi) Menindaklanjuti kondisi toilet di 12345678901234567890123456789012123456789012345678 sejumlah daerah destinasi wisata 12345678901234567890123456789012123456789012345678 tersebut, pihaknya berencana akan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 memanggil Dinas Pariwisata Provinsi 12345678901234567890123456789012123456789012345678 NTB. Pihaknya ingin mengetahui 12345678901234567890123456789012123456789012345678 lebih jauh terkait dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 pengelolaan fasilitas umum, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 seperti toilet di destinasi12345678901234567890123456789012123456789012345678 destinasi wisata. Serta 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ingin mendorong agar 12345678901234567890123456789012123456789012345678 segera bertindak untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 melakukan pembenahan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 toilet.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 “Saya ingin mendor12345678901234567890123456789012123456789012345678 ong itu nanti melalui 12345678901234567890123456789012123456789012345678 komisi II, kita akan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 bertemu dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Dinas pariwisata 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Provinsi. Kita 12345678901234567890123456789012123456789012345678 coba bicarakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 soal toilet ini, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678 menjadikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 hal itu 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 prioritas.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 Nanti 12345678901234567890123456789012123456789012345678 setelah itu 12345678901234567890123456789012123456789012345678 mereka 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678 bicara 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 dinas 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Pariwi12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 sata di 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Kabu12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 H. Misbach Mulyadi

Sebaiknya Dikelola Swasta

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Selasa, 29 Oktober 2019

Kedepankan Pendidikan Anti Korupsi DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berharap kepada sekolah untuk mengedepankan pendidikan anti korupsi. Beberapa waktu lalu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB menggelar executive focus group discussion Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi Bidang Pendidikan di Dinas Dikbud Provinsi NTB. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (16/10) lalu itu dibuka langsung oleh Kepala Dinas H. Rusman, SH.,MH., dan Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo serta diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari unsur perwakilan Kepala Sekolah SMA, SMK Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Rusman berpesan untuk mengedepankan pendidikan anti korupsi sejak dini bagi para pelaku pendidikan di Provinsi NTB. “Terkait dengan pengembangan masyarakat anti korupsi, kemarin itu diundang kepala sekolah di Pulau Lombok, membahas untuk ada harapan dari BPKP, bahwa ada praktik baik yang muncul dari dunia penididikan cara untuk mengatasi korupsi,” ujar Rusman, Senin (28/10).

Diharapkan apa saja yang diperoleh selama FGD itu bisa tertular kepada guru dan semua kepala sekolah, sehingga korupsi di sekolah tidak ada.

“Saya tahu teman-teman (guru dan kepala sekolah) di sekolah punya hasrat untuk clean and clear (dalam mengurus sekolah),” ujar Rusman.

Selain itu Kepala BPKP, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo menyampaikan harapannya agar muncul pemikiran inovatif dari para peserta FGD dalam mencegah tindak pidana korupsi pada satuan pendidikan. Kegiatan FGD diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama pecegahan korupsi melalui pengembangan sistem pengaduan/sistem whistleblowing dalam rangka fraud control plan dan pengembangan budaya organisasi anti korupsi oleh para kepala sekolah.

Di samping itu, Rusman juga mengatakan Dikbud NTB akan melakukan Evaluasi Kinerja (Evakin) kepala sekolah di akhir tahun 2019 ini. Seluruh kepala sekolah di bawah Dinas Dikbud NTB mengikuti evaluasi kinerja. Jika kepala sekolah tidak memenuhi syarat atau ketentuan penilaian saat evaluasi kinerja, maka posisi kepala sekolah tersebut bisa diganti.

“Kalau kepala sekolah itu mengikuti evaluasi kinerja dan berdasarkan penilaian hasil mereka di di bawah ketentuan atau tidak sesuai standar, maka kami izin untuk mengganti kepala sekolah tersebut,” ujar Kepala Dinas Dikbud NTB, Rusman. (ron)

PENDIDIKAN

Dikbud NTB Atensi Potensi Ancaman Radikalisme di Tengah Pelajar Mataram (Suara NTB) Potensi ancaman radikalisme di tengah pelajar harus terus diwaspadai.

Radikalisme tidak saja berbahaya bagi negara, tapi juga merupakan ancaman kemanusiaan yang harus dilawan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB H. Rusman, SH., MH., usai apel peringatan Hari Sumpah Pemuda di Mataram, Senin (28/10) menyatakan ancaman radikalisme cukup berbahaya bagi pelajar. Oleh karenanya harus diwaspadai

dan dijadikan lawan bersama.

Dikatakan Rusman, yang harus dilakukan kini ialah bagaimana menumbuhkan semangat cinta Tanah Air pada para pelajar. Mengingat sudah mulai terkikis dengan kultur dan budaya luar.

Melalui momentum Sump-

ah Pemuda, Rusman berharap bisa membangkitkan rasa nasionalisme para pelajar dengan tiga poin sumpah para pemuda terdahulu.

“Sumpah pemuda kita akan kembali pada tiga sumpah pemuda. Menjadi menarik dan patut kita kaji bersama

ialah bagaimana membumikan tanah air sebagai jati diri kita. Kita pelihara bangsa kita, “ sebutnya.

Jika hal demikian telah ada pada diri para pelajar, ancaman radikalisme bisa kita lawan secara perlahan. “Kita jaga dengan keragaman khazanah yang harus kita pelihara dan rawat bersama. Kita pelihara bangsa Indonesia ini,” sebutnya.

Lebih jauh Rusman mengingatkan peringatan Hari

Sumpah Pemuda tidak saja bersifat seremonial. Melainkan harus diinternalisasi dalam diri setiap orang dengan segala kandungan sumpah pemuda di dalamnya.

“Bahasa sebagai perekat bangsa Indonesia. Paling tidak prioritas bersama.

Berharap momentum sumpah pemuda gelorakan semangat. Rebut perkuat cinta tanah air mudahan dengan cara ini radikalisme bisa hilang,” ujarnya. (dys)

Peringati Sumpah Pemuda

Sekolah Gelar Parade Siswa

(Suara NTB/ist)

TARI PENDET - Guru dan siswa SMPN 7 Mataram menari Tari Pendet serangkaian Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10).

Sumpah Pemuda, Siswa dan Guru Kolaborasi Pentaskan Tari Pendet Mataram (Suara NTB) Beragam cara dilakukan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10). Di SMPN 7 Mataram, Hari Sumpah Pemuda diperingati dengan cara unik. Usai pelaksanaan

Sarana UNBK Kurang, Sekolah akan Pinjam ke Orang Tua Siswa Mataram (Suara NTB) – SMPN 13 Mataram akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2020 nanti. Saat ini sarana UNBK seperti komputer masih butuh tambahan untuk melengkapi kekurangan.

Oleh karena itu pihak sekolah mengirimkan surat ke komite sekolah dan orang tua siswa untuk meminjam laptop.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMPN 13 Mataram, Dra. Hj. Indah Deporawati, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/10) mengatakan, pihaknya sudah mengecek komputer dan server. Dan juga sudah bersurat ke komite dan orang tua siswa untuk meminjam laptop untuk mengisi kekurangan.

Saat ini sebanyak 87 komputer sudah tersedia di sekolah. Sebanyak 25 unit komputer masih dibutuhkan lagi untuk melengkapi kebutuhan sarana UNBK. Jumlah siswa kelas IX di SMPN 13 Mataram sebanyak 308 orang. Nantinya UNBK di SMPN 13 Mataram dilaksanakan dalam tiga sesi.

Selain itu dari sisi persiapan siswa, Indah meminta kepada guru kelas IX mempersiapkan materi anak-anak sesuai dengan kisi-kisi UNBK. “Memang kisi-kisi itu belum keluar sekarang, tapi tahun kemarin

Halaman 10

apel, siswa dan guru sekolah setempat berkolaborasi membawakan Tari Pendet dari Bali.

Kepala SMPN 7 Mataram H. M. Sibawaih, menegaskan Tarian Pendet dibawakan oleh guru dan siswa yang beragama Hindu merupakan sesuatu hal yang baru di sekolah.

Menurutnya, tidak ada persiapan apapun dalam pementasan Tari Pendet ini. Para guru dan siswa secara spontanitas membawakan Tari Pendet tepat pada momen Hari Sumpah Pemuda. Selain itu, mereka sudah terbiasa membawakan tarian itu lantaran di sekolah sudah ada ekskul seni budaya, sehingga meski tidak ada persiapan apapun bisa dengan lancar dibawakan.

“Tidak ada persiapan, berlangsung spontanitas dan langsung siap. Adanya kegiatan ekstrakurikuler Tari Pendet,” kata Sibawaih.

Lebih jauh dia menjelaskan

jika pakaian adat saat apel Hari Sumpah Pemuda merupakan perintah dari dinas untuk melaksanakan apel dalam rangka Sumpah Pemuda menggunakan pakaian adat budaya nusantara.

Sementara itu peringatan Hari Sumpah Pemuda di SMKN 1 Sikur berlangsung khidmat yang diawali dengan upacara bendera. Kepala SMKN 1 Sikur Lalu Yaniwardan, S.Pd, M.Pd., menjelaskan sebelum upacara bubar, terlebh dahulu dipentaskan drama teatrikal sejarah perumusan sumpah pemuda yang diperankan oleh OSIS SMKN 1 Sikur.

“Teatrikal ini sangat memukau siswa yang menontonnya dan para pemainnya juga cukup natural sehingga bisa merepresentasikan kondisi pemuda saat itu yang menjadi tonggak lahirnya Hari Sumpah Pemuda yang tetap kita peringati hingga saat ini,” sebutnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di hari Senin (28/ 10) hampir semua sekolah di Kota Mataram meminta siswanya mengenakan pakaian adat. Sejumlah sekolah juga melaksanakan parade atau kegiatan kreatif lainnya. Salah satunya SMAN 1 Mataram yang menggelar parade siswa berprestasi dan siswa teladan.

Kepala SMAN 1 Mataram, Drs. H. Muh. Jauhari, MM., pada Senin (28/10) mengatakan, kegiatan parade siswa berprestasi dan siswa teladan merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun di SMAN 1 Mataram.

Acara ini,tambahnya, merupakan bentuk apresisasi sekolah kepada siswa-siswi yang telah meraih prestasi pada tahun ajaran sebelumnya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan parade siswa berprestasi dan siswa teladan selalu dirangkaikan dengan upacara peringatan hari sumpah pemuda dan pelantikan pengurus OSIS dan MPK yang baru.

Jauhari menyebutkan pada semester ini terdapat 120 prestasi dari 85 siswa/siswi yang diumumkan sebagai siswa ber-

prestasi, sedangkan 6 siswa yang meraih predikat siswa teladan, yakni 3 siswa teladan putri yang diraih oleh Afifah Jilan Mastna Hasan Masat, Lara Ayu Oktaviani dan Karla Cahaya Ismi, serta 3 siswa teladan putra yang diraih oleh A. Rifqi Afwan Muslihani, I Ketut Satya Wirayudhana dan I Gde Abe Ryaan Wahyu.

Kegiatan peringatan hari Sumpah Pemuda juga dilaksanakan di SMPN 13 Mataram. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMPN 13 Mataram, Dra. Hj. Indah Deporawati, M.Pd., ditemui di ruang kerjanya mengatakan, seluruh siswa, guru, dan tata usaha sekolah berpakaian adat.

“Kami menghargai keberagaman dan keragaman. Kami upacara lengkap,” katanya.

Usai upacara, siswa SMPN 13 Mataram diarahkan kegiatan belajar di luar kelas. Indah mengatakan ada kegiatan semacam cerdas cermat, guru memberikan 25 pertanyaan umum kepada siswa. Kemudian dilanjutkan dengan yel-yel kelas dengan tema nasionalismen. “Kegiatan itu dalam rang pembentukan karakter,” katanya. (ron)

(Suara NTB/ron)

YEL-YEL - Siswa SMPN 13 Mataram saat membawakan yelyel kelas sebagai bagian dari kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10).

(Suara NTB/ron)

BERSAMA - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMPN 13 Mataram, Hj. Indah Deporawati, dan Wakil Kepala SMPN 13 Mataram Bidang Kurikulum, Hj. Rohana saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/10). masih banyak yang relevan, itu yang kami siapkan materinya,” ujar Indah yang merupakan pengawas Pembina yang ditugaskan menjadi Plt. Kepala SMPN 13 Mataram. Ia menggantikan sementara kepala sekolah sebelumnya yang memasuki masa pensiun.

Wakil Kepala SMPN 13 Mataram Bidang Kurikulum, Dra. Hj. Rohana, menambah-

kan, pengayaan bagi siswa kelas IX untuk persiapan UNBK akan dilaksanakan pada bulan November nanti. Sementara itu uji coba akan dilaksanakan pada semester genap atau di bulan Januari 2020. “Yang jelas sudah ada persiapan, materi yang relevan sudah diberikan.

Kami sudah bisa petakan, Januari kami sudah mulai try out,” katanya. (ron)

Murid SDN 1 Gerung Selatan Sabet Juara l Popda 2019 Giri Menang (Suara NTB) Murid SDN 1 Gerung Selatan, Komang Dian Sulustianingsih (10), tampil membanggakan setelah unjuk kebolehannya di kejuaraan tenis lapangan dalam kejuaraan Popda 2019 tingkat Kabupaten.

Komang – sapaan akrabnya berhasil menyabet predikat juara l setelah sebelumnya ia meraih juara lll tingkat kecamatan.

Dalam Popda tingkat kelas Junior Kabupaten Lombok Barat khusus kategori umur di bawah 10 tahun ini, Komang mampu menundukkan peserta lain.

Alhasil iapun membawa harum nama sekolahnya dan kembali akan melanjutkan ke tingkat provinsi.

Komang Dian Sulistianingsih mengaku sejak di usia 8 tahun, dirinya sudah mulai menggemari olah tenis lapangan. Hingga sampai duduk di bangku SD kelas empat, kini sejumlah catatan juara ditorehkannya. Juara tersebut, berkat kegigihannya melatih setiap hari di bawah bimbingan tenaga pelatih dari keluarganya sendiri, serta berkat support pihak sekolah yang selama ini mendukung dan dorongan motivasi.”Tentunya ini berkat support dari pihak sekolah dan ditambah dukungan keluarga saya sendiri,” ungkapnya.

Bakat yang dimilikinya mulai diasah sejak kelas dua waktu umur 8 tahun. Ia mencoba mengikuti kejuaraan tingkat kecamatan dengan menyabet juara lll. Setelah lolos seleksi, ia kembali diikutkan Popda tingkat kabupaten dengan kembali men-

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

Komang Dian Sulistianingsih yabet predikat juara l.

“Ke depannya, saya ingin terus mengasah bakat ini sampai ke tingkat nasional hingga tembus internasional,” pungkas siswi asal Gerung yang bercita cita ingin jadi camat ini.

Sementara, Kepala SDN 1 Gerung Selatan Lalu Supriadi, SPd., menjelaskan, Komang ini dilihat memiliki potensi di olah raga tenis lapangan.

Berkaitan dengan itu, ia dipilih sebagai utusan sekolah untuk mengikuti Popda antarkecamatan dalam satu kabupaten. Dalam ajang Popda ini, Komang mewakili Lobar ke tingkat provinsi. “Apapun itu, kami akan tetap mendorong dan memberikan support penuh, sehingga semangat dan motivasi siswa kami ini bisa sampai menembus tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional dan internasional,” harapnya.

Kebetulan olahraga tenis lapangan ini lanjut Lalu Supriadi, merupakan cabang olahraga yang baru dibuka di kalan-

Komang Dian Sulistianingsih (kanan) pose bersama dua murid berprestasi di Cabor Renang Baiq Yuma dan Reka. gan anak. Di balik itu, dari sejumlah murid yang ada, hanya ada seorang Ni Komang yang memang memiliki potensi di bidang olah raga ini. Jika memang kemudian siswa berpotensi, pastinya dari pihak sekolah akan dukung. “Kami tentu akan memberikan support dengan mengakomodasi biaya transportasi dalam setiap latihan. Bagaimanapun langkah ini benar benar bisa menjadi mumpuni untuk motivasi dan semangat anak,” paparnya.

Untuk mengasah kemampuan anak di bidang olah raga lanjut dia, selama ini pihaknya mempunyai mitra dengan klub klub yang ada seperti olah raga renang, buku tangkis, karate, tenis meja dan ditambah lagi dengan yang baru ini yakni tenis lapangan. Langkah ini tetap berkolaborasi dengan klub yang ada dan secara intensif koordinasinya tetap jalan, inilah bentuk dukungan sekolah.

Guru Kelas V, Gusti Ngurah Ketut Artha menyebutkan,

mengenai tenis lapangan yang menjadi cabang olah raga baru di sekolahnya, sejauh ini masih belum berbuat banyak, namun ke depannya akan diatensi dengan memberikan perhatian agar harus didukung lebih.

Di samping pihak sekolah, dukungan dan motivasi keluarga besarnya Komang sangat kita apresiasi. Karena intervensi keluarganya menjadikan seorang siswa ini menjadi berprestasi, karena yang melatih pamannya sendiri. “Kami akan berikan dispensasi waktu demi peningkatan kualitas prestasi dia,” tegasnya.

Diakuinya, jika sekolah selama ini hanya memiliki guru olah raga secara umum, artinya cabang yang spesifik. Akan tapi intervensi guru guru yang lain pun tetap mengambil bagian dengan dukungan. ‘’Dan memang sejauh ini kita menyerahkan dari segi tenisnya ke klub yang sudah ada,’’ pungkasnya. (her/*)

SUARA NTB

Selasa, 29 Oktober 2019

Halaman 11

Dari Teruwai ke Warsawa, Kisah Anak Desa Belajar Pariwisata Dari flat tempat ia tinggal di Warsawa, Polandia, Muharis (29) masih sering mengenang masa kecilnya di Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

“SAAT malam hadir menyelimuti desa, gelap, sepi, dan nyaris tanpa penghuni.

Hanya suara anjing yang menggonggong di malam hari,” kenang Muharis dalam wawancara dengan Suara NTB, Kamis (17/10).

Saat malam jatuh, Muharis kecil, bersama teman-temannya bergerombol melintasi beberapa dusun untuk pergi belajar membaca Al-Qur’an. Dalam gelap malam, mereka membawa daun kelapa kering yang diikat seperti sapu lidi, dan dibakar sebagai lampu penerang.

“Kamipun menyadari betapa bergunanya daun kelapa kering. Listrik belum ada saat itu,” ujarnya.

Malam-malam seperti itu pula yang mengingatkan Muharis bahwa di desanya, tidak banyak yang bisa ia lakukan.

Saat malam, sangat jarang warga yang beraktivitas di luar rumah. Biasanya, mereka hanya mengobrol di dalam rumah. Menunaikan salat Magrib sambil menunggu waktu Isya. Selepas Isya, mereka bergegas tidur.

“Keesokan harinya, sebelum matahari menyingsing dan masih gelap, orang tua saya sudah bangun untuk mengambil air dari sumur tetangga.

Lalu ketika saya bangun pun, saya harus pergi ke sumur itu dan membawa dua buah ember yang harus saya bawa kembali dengan diisi air,” kenangnya.

Masa-masa kecil nan sulit itu kini menjadi memori yang menambah motivasinya untuk menjalani studi di jurusan

Hospitality Management, Universitas Vistula, Polandia.

Muharis adalah peserta program Beasiswa NTB Gemilang. Sebuah program beasiswa belajar ke luar negeri yang difasilitasi Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB. Program yang digagas Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah ini menjaring anak-anak muda potensial dari berbagai daerah di NTB. Mereka dikirim untuk menimba ilmu di berbagai universitas di luar negeri. Selain Polandia, negara lain seperti Malaysia, Cina, Taiwan dan Korea Selatan juga menjadi tujuan belajar dari program ini.

Sekretaris LPP NTB, Sri Hastuti menyebutkan, hingga 1 Oktober 2019, tak kurang dari 269 anak muda NTB telah dikirim untuk belajar ke berbagai negara. “Selain itu, ada juga 105 orang yang mengikuti program short course dan training,” ujarnya saat diwawancarai Suara NTB, Selasa (1/10) lalu.

Muharis merupakan peserta gelombang pertama yang dikirim ke Polandia. Sebagai anak kampung di selatan Lombok, Muharis punya alasan tersendiri untuk belajar studi pariwisata di daerah tersebut. Ia meyakini, anakanak dari selatan Lombok Tengah harus memainkan peranan penting dalam arus perkembangan pariwisata di daerah tersebut.

Ia tertarik dengan studi pariwisata karena ingin mem-

perkaya pengetahuannya akan tata kelola dunia pariwisata.

“Apalagi menurut beberapa informasi, Lombok akan menjadi tuan rumah untuk perhelatan MotoGP di tahun 2021,” ujarnya.

Di Polandia, Universitas Vistula merupakan salah satu kampus yang menyelenggarakan program Manajemen Turisme dan Rekreasi untuk program master. Vistula sendiri telah bekerja sama dengan pemerintahan Nusa Tenggara Barat.

Menjelang akhir semester pertama, Muharis dan rekanrekan peserta program beasiswa ini diminta memilih fokus bidang yang ingin diseriusi.

Muharis memilih satu dari beberapa pilihan, yaitu program Hospitality Management. “Lalu di semester berikutnya kami dibagi kelas sesuai fokus yang telah kita pilih di semester satu,” ujarnya.

Belajar Pariwisata di Vistula mengajarkan banyak hal baru yang membuat Muharis takjub.

Selain melahap materi yang bersifat teoritis, Muharis juga mendorong dirinya untuk mencicipi pengalaman nyata mengenai bagaimana praktik manajemen pelayanan yang bersahabat.

Semester ini, ia mengambil kesempatan bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan makanan siap saji. Selain penghasilan yang menarik, pekerjaan ini memberikan kesempatan baginya untuk mengaktualisasikan teoriteori yang ia pelajari.

Dari Polandia, Muharis

juga mengidentifikasi hal-hal penting yang perlu dibenahi dalam tata kelola pariwisata di daerahnya kelak. “Ada empat pilar pariwisata yang penting, yakni amenitas, atraksi, ancillary (penyedia layanan), dan akses,” ujarnya.

Untuk mempelajari bagaimana empat pilar tersebut dibangun, Muharis dan rekan-rekannya menelusuri beberapa kota wisata di Polandia. “Kami mendatangi Kota Krakow, Torun, dan Zakopane, lalu membuat kajian kecil-kecilan tentang bagaimana pariwisata Eropa, khususnya Polandia dikembangkan,” ujarnya.

Saat liburan musim panas, Muharis menyempatkan pulang ke Indonesia untuk melakukan survei ke beberapa tujuan wisata potensial di Lombok.

Dari berkunjung dan berdiskusi dengan pelaku pariwisata di Lombok, Muharis menyimpulkan, banyak destinasi potensial di daerahnya. Namun, belum maksimal dikembangkan.

“Saya juga memperoleh catatan-catatan penting yang berguna tentang tujuan wisata potensial yang akan saya bawa untuk didiskusikan di Polandia untuk memperoleh kajian secara holistik,” ungkapnya.

Pengalaman-pengalaman tersebut, menurutnya telah memberikan dimensi baru dalam kehidupan dan cara Muharis memandang dunianya. “Saya merasa lebih percaya diri dan justru semakin bangga terhadap NTB. Ini saya rasakan setelah melalui beberapa proses penting yang tidak akan saya dapatkan tanpa

(Suara NTB/Ist/Dwi Rizka Harriami)

BELAJAR - Muharis, peserta program Beasiswa NTB Gemilang yang tengah belajar di Vistula University, berpose di Lazienki Park, Warsawa, Polandia, Rabu (9/10) waktu setempat. kehadiran program Beasiswa NTB Gemilang,” ujarnya.

Kepingan yang Hilang Sumber daya manusia adalah satu hal yang kurang disiapkan secara serius oleh pemerintah daerah di NTB selama ini. Rendahnya kualitas membuat, SDM lokal di NTB kerap tersisihkan dalam peta persaingan industri pariwisata.

Fenomena ini juga diakui oleh para pelaku pariwisata di NTB. Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Ernanda Agung D, saat diskusi di Redaksi Harian Suara NTB, Sabtu, 9 Maret 2019 menyoroti minimnya jumlah SDM lokal yang bisa terakomodir oleh industri pariwisata di NTB. “Faktanya, SDM pariwisata kita sekarang ini dominan didatangkan dari luar. Meskipun,

pada dasarnya dari mana saja tidak ada masalah. Tetapi kita bicara bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” cetusnya.

Kurangnya serapan tenaga kerja lokal di industri pariwisata, akhirnya kerap melahirkan ketegangan antara mereka yang kehilangan sumber daya -khususnya tanah- akibat pembangunan infrastruktur pariwisata, dengan para pemangku kebijakan dan pengelola bisnis pariwisata.

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram, Dr. Halus Mandala menilai, program Beasiswa NTB Gemilang adalah program yang cocok bagi perkembangan pariwisata NTB. Menurutnya, pertumbuhan industri pariwisata akan kehilangan makna pentingnya

jika tak diimbangi tersedianya sumber daya manusia yang unggul di bidang ini.

Karenanya, Halus menegaskan pentingnya mengintegrasikan program Beasiswa NTB Gemilang ini dengan upaya mengisi industri pariwisata dengan para lulusan program ini.

“Jangan sampai mendidik SDM yang justru setelah pulang, akan bingung, dia akan (bekerja) dimana. Harus jelas proyeksi pascastudinya,” ujar Halus kepada Suara NTB, Senin (28/10).

Program Beasiswa NTB Gemilang yang kelak melahirkan para lulusan berkualitas antara lain di bidang pariwisata- menurutnya adalah elemen yang hilang dari pembangunan industri pariwisata NTB. Sebuah kepingan yang dibutuhkan untuk menghiasi mozaik pariwisata kita. (aan)

Tim Tenis Meja NTB Incar Delapan Besar

Mataram (Suara NTB) Delapan atlet tenis meja NTB akan bertandang ke Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), 30 Oktober 2019. Mereka akan ambil bagian di Pra-PON Tenis Meja yang akan berlangsung di Kota Samarinda, 1-7 November 2019.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Pengprov Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) NTB, Feri Supendi yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (28/10) kemarin mengatakan tampil di ajang Prakualifikasi PON 2019, tim putra NTB akan mengincar posisi delapan besar dari 29 provinsi yang ambil bagain di event itu. Sementara untuk tim pu-

tri ditargetkan meraih peringkat 11 besar nasional.

“Kita target masuk delapan besar di tim putra, sementara untuk tim putri ditarget masuk peringkat sepuluh besar,” ucapnya.

Pengurus tenis meja NTB memasang target peringkat delapan besar untuk tim putra agar bisa lolos mengikuti PON di Papua 2020. Pasalnya untuk bisa lolos PON tim NTB putra harus

bisa melewati babak penyisihan 16 besar atau harus meraih peringkat 15 besar nasional dari 29 provinsi yang menjadi rival NTB. Sementara tim putri ditargetkan masuk peringkat 10 besar.

“Kami sengaja memasang target delapan besar di tim putra supaya anak-anak lebih maksimal tampil di PraPON,” jelasnya.

Lanjutnya, selain mengirim delapan atlet, Pengprov PTMSI

NTB juga mengirim salah satu wasit NTB, Lukmanul Hakim yang telah bersertifikat nasional untuk menjadi wasit di PraPON. Sementara delapan atlet yang dikirim terdiri empat atlet putra dan empat atlet putri.

Empat atlet putra adalah Alfian Hadi, Syifaa Surya, Jihad Ali Akbar dan Edi Setiawan. Sedangkan empat atlet putri Regina Aysi, Fadila Mayang, Reza Amanda dan Yuana Hermania. Keberangkatan delapan atlet itu akan didampingi Pelatih Hery Sutiawan dan Tim Official H. Sudarman Areka. (fan)

Profil Olahraga

Kuasai Dua Olahraga

(Suara NTB/fan)

AJARKAN TEKNIK - Dewan Komisi Penguji dan pelatih Pengurus Besar (PB) Perkemi, Marsidi mengajarkan teknik beladiri kempo kepada atlet Pra-PON NTB di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (28/10).

Penguji PB Perkemi Pantau Persiapan Atlet Kempo Mataram (Suara NTB) Dewan Komisi Penguji dan pelatih Pengurus Besar (PB) Perkemi, Marsidi memberikan perhatian penuh kepada atlet cabang olahraga kempo NTB yang tengah latihan persiapan menghadapi Pra-PON di Kalimantan Selatan (Kalsel) bulan November 2019. Dewan penguji pengurus besar olahraga beladiri kempo itu juga ikut mengajarkan teknik bela diri kempo kepada atlet-atlet Pra-PON kempo.

Diwawancara Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (28/10), Marsidi telah berada di NTB sejak tanggal 26 Oktober lalu. Kedatangannya ke NTB untuk memberikan ujian kenaikan tingkat pada atlet kempo NTB. Namun selain menguji para Kenshi NTB, dewan pelatih kempo Indonesia ini ternyat

ikut mendukung persiapan atlet kempo NTB menghadapi Pra-PON 2019.

“Kedatangan saya kesini menguji atlet kempo NTB yang melakukan ujian kenaikan tingkat. Namun saya juga ikut memantau persiapan atlet Pra-PON NTB”ucapnya.

Dikatakannya, selama tiga hari berada di NTB, ia telah memantau persiapan atlet NTB yang tengah persiapan menghadapi Pra-PON. Dia menilai persiapan atlet NTB sudah maksimal, khususnya atlet embu beregu putra katanya sudah siap 90 persen mengikuti Pra-PON. Melihat kemampuan para atlet embu beregu NTB yang sudah maksimal berlatih, dia menilai atlet NTB punya peluang untuk menjuarai event nasional. “Saya melihat tim embu beregu putra NTB sudah siap

berlaga di Pra-PON. Mereka sudah memiliki kematangan dalam hal teknik dan keseragaman gerakan”jelasnya.

Melihat kesiapan atlet PraPON NTB yang sudah mantap dalam hal teknik dan gerakan, ia mengaku cukup yakin atas kemampuan atlet NTB. Menurutnya tim Pra-PON NTB sudah layak dan siap untuk tampil di Pra-PON, namun disisa waktu kurang dari sebulan, dia menyarankan atlet NTB agar terus melakukan latihan terus menerus, terutama untuk atlet embu diminta untuk terus menjaga kerapian, dan keseragaman gerakan teknik yang akan ditampilkan di Pra-PON. “Tekniknya sudah bagus, namun disisa waktu kurang sebulan ini mereka harus tetap mengulangi terus-menerus gerakan embu agar tekniknya semakin baik”sarannya. (fan)

ATLET tarung derajat NTB, Murdani ternyata tak hanya menguasai satu olahraga beladiri saja. Atlet peraih emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 ini juga memiliki kemampuan memperagakan teknik binaraga.

Kemampuan Murdani memperagakan teknik olahraga binaraga sudah dibuktikanya lewat event binaraga dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) TNI di Mataram belum lama ini. Dengan persiapan hanya 10 hari atlet asal Dompu ini berhasil meraih peringkat sembilan besar di event regional NTB itu.

“Di kejuaraan binaraga HUT TNI saya masuk peringkat sembilan besar dan mendapat hadiah uang pembinaan,” ucapnya.

Prestasi Murdani di olahra-

ga binaraga cukup mengejutkan, sebab atlet tarung derajat NTB ini melakukan persiapan hanya sepuluh hari mengikuti event itu.

Meski persiapan sangat minim namun ia mampu bersaing dengan atlet-atlet binaraga N T B lainnya.

Murdani

Dalam kejuaraan yang melibatkan kurang lebih 30 atlet kabupaten/ kota di NTB, dia berhasil tampil diperingkat sembilan besar.

Untuk diketahui, binaraga adalah olahraga yang mengandalkan otot besar. Pembentukan tubuh yang melibatkan hipertropi otot intensif ini membutuhkan waktu cukup lama.

Dengan melakukan latihan beban dan

diet protein tinggi secara rutin dan intensif, seseorang dapat meningkatkan massa otot. Namun demikian, Murdani yang lebih dahulu menguasai olahraga tarung derajat juga mampu berprestasi di binaraga.

Bagi Murdani tampil di event binaraga awalnya coba-coba, namun tak disangka dia mampu menunjukan keindahan otot tubuhnya dihadapan para juri, sehingga dia pun mampu tampil sebagai nominasi juara yakni peringkat sembilan besar.

Lanjutnya, meski punya kemampuan mengolah tubuh di olahraga binaraga, namun Murdani tetap fokus menjadi atlet tarung derajat. Pasalnya dia akan mewakili NTB mengikuti Pra-PON tarung derajat yang akan berlangsung di GOR Padjadjaran Bandung, Jabar, 16-25 Oktober 2019. (fan)

(Suara NTB/fan)

TPA Kekurangan Alat Pemadam Api Taliwang (Suara NTB) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbawa Barat, mengaku masih kekurangan sarana alat pemadaman api di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) desa Batu Putih. Bahkan, dari total luasan TPA yang mencapai empat hektar tersebut, ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (Apar) hanya tiga tabung. Itupun hanya ukuran kecil. Selain itu, ketersediaan mesin pompa air di lokasi tersebut saat ini tidak juga bisa berfungsi secara maksimal karena pasokan listrik yang sangat terbatas.

“Kita akui memang sarana untuk pemadaman api di TPA masih sangat minim dan itu sangat rawan terjadi

kebakaran. Kendati sampai dengan saat ini belum pernah terjadi Kebakaran di TPA, tetapi kami merasa was-was karena musim kemarau yang sangat panjang. Karena sarananya masih sangat terbatas, kami tetap akan upayakan supaya bisa dipenuhi segera sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan,” ungkap Kepala Dinas LH, kepada Suara NTB melalui Kabid Kebersihan, Dedi Damhudi, S.P., M.Si, Senin (28/10).

Dikatakannya, pemenuhan sarana pemadaman api di TPA sangat penting dilakukan karena potensi terjadinya kebakaran dianggap sangat tinggi. Belum lagi tumpukan sampah yang mengandung gas metane juga sangat berbahaya sebagai pemicu kebakaran yang lebih besar

dibandingkan dengan pemicu api lainnya.

Untuk itu, pihaknya tetap akan berupaya menambah kebutuhan Apar di lokasi TPA ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain upaya dimaksud, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada para petugas terkait penggunaan Apar tersebut.

Sehingga pada saat kejadian kebakaran terjadi tidak meluas ke lokasi yang lain.

Pihaknya juga meminta kepada para petugas dan pengepul sampah di TPA untuk membuang puntung rokok dan memasak sembarangan karena akan menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Apalagi untuk pemadaman gas metane ini tidak bisa dilakukan hanya dengan air

saja karena dikhawatirkan akan menimbulkan kebakaran yang semakin luas.

Kendati demikian, pihaknya juga sangat bersyukur sampai dengan saat ini belum ada kejadian kebakaran, tetapi minimal sarana penunjang untuk menekan terjadinya kebakaran harus disiapkan lebih dulu.

“Alhamdulillah belum ada kejadian Kebakaran di TPA sampai dengan saat ini, meskipun demikian sarana penunjang pemadaman sudah mulai kita siapkan.

Penambahan jumlah Apar juga akan terus dilakukan di tahun 2020 mendatang, supaya penanganan kebakaran bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (ils)

SUARA NTB

Selasa, 29 Oktober 2019

Halaman 12

Geser Pejabat, Pemkot Terima Rekomendasi dari KASN Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah menerima rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan pergeseran pejabat eselon II. Pergeseran pejabat rencananya segera akan dilaksanakan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati membenarkan, pejabat pembina kepegawaian meminta terlebih dahulu melakukan pergeseran pejabat eselon II se-

belum dilaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama.

Permintaan Walikota ditindaklanjuti dengan mengurus rekomendasi ke KASN sekaligus meminta rekomendasi pelaksanaan pansel beberapa pekan lalu. “Kita sudah terima rekomendasi dari KASN,” jawab Nelly ditemui, Senin (28/10).

Dari rekomendasi itu, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) segera membahas. Paling penting

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR.4026 CF NOKA/NOSIN : MHIJFD228DK397129/ J F D 2 E - 2 3 9 6 6 3 0 AN.SUMARNI HLG D’SKTR UNRAM KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.4309 CV NOKA/NOSIN : MHIJFZ217HK127142/JFZ2E1130869 AN.SAUFI HLG D’SKTR KOTA MATARAM HLG STNK R2 HONDA DR.5712 CQ NOKA/NOSIN : MHIJFX115GK142366/JFX1E1143497 AN.JUNAIDI HLG D’SKTR KOTA MATARAM

kata Nelly, melihat hasil asesmen tahun lalu. Hasil asesmen ini juga akan diserahkan ke KASN sebagai pertimbangan untuk melakukan pergeseran.

Kabar digesernya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irwan Rahadi mengisi posisi ditinggalkan oleh Drs. Cokorda Sudira Muliarsa sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nelly enggan merespon.

Permintaan pergeseran pejabat itu juga dibenarkan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Dia mengatakan, Baperjakat telah diminta mempersiapkan segala administrasi terkait pergeseran peja-

HILANG HLG STNK R2 YAMAHA DR.4932 BY NOKA/NOSIN : MH354P002CK045205/54P037982 AN.SRI HIDAYATI HLG D’SKTR JL.NIAGA KOTA MATARAM

bat tersebut. Dari hasil mutasi bulan Oktober lalu, masih ada jabatanyanglowongterutamaditingkat eselon IV. “Saya minta Baperjakat mempersiapkan. Mungkin dalam minggu–mingguinikitasudahlakukan pergeseran,” tandasnya.

Walikota menambahkan, seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama secara otomatis akan digelar usai pelantikan. Namun demikian, Ketua Baperjakat yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram,Dr. H. Effendi Eko Saswito terlihat sedang sibuk mempersiapkan kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA – PPAS) RAPBD tahun 2020. “Kita tunggu Pak Sekda dulu. Dia sedang sibuk ngurus persiapan KUA – PPAS,” tandasnya. (cem)

HLG STNK R2 HONDA DR.5737 CF NOKA/NOSIN : MHIJFD224DK529576/ JFD2E2525829 AN. HALPIANA HLG D’SKTR KOTA MATARAM

RUPA-RUPA URUS LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PPN, PASPORT, SIUP, NPWP HUB. 082146461910 Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/081907815697 DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

DJL TANAH LS -/+ 18,75 ARE HARGA SELURUHNYA RP. 4,250M LOKASI JL. GAJAH MADA JEMPONG BARU MATARAM (SUDAH ADA PLANG) Hub HP. 081917996008

AGATAR PIZZA, Kami dr Agatar Pizza mengeluarkan Produk pizza yg berkualitas dunia dengan harga yg terjangkau dan kami membuka dan melayani Pemesanan Pizza Via Delivery,Lokasi :Kekeri,Kec.Gunung Sari.WA:081338661783/TLP :087765900233

D I J U A L T A N A H DI KAWASAN DI ATAS HOTEL BUKIT SENGGIGI LUAS 25 ARE HUB.08123821617 TP

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL (TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE & MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677 DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC, DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919 JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177

q

ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIJUAL RUMAH : DJL.RMH PERMATA KOTA,RUKO 2 LT JL.HASANUDDIN ,RUKO 3 LT JL.PEJANGGIK DAN TANAH TAMAN SEJAHTERA HUB. 081917462883 TP DIJUAL TANAH LOK.KR PULE SEKARBELA MTR L T . 3 3 5 M 2 HUB:087755533273 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln Ramadhan:Dis pulhan jt,Dp Ringan, Grts Kaca film,Grts js service smpai 4th/50rb km,Ayo buruan, info&pmesanan hub segera Hery Toyota,081907921999085238359008,beli Toyota ingat hery,Melayani dgn pasti DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224

LOWONGAN MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335 DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUKMENJAHITSEGALAJENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTNKOREM,BLOK ANO.1,HUB.MOH.GHAZALI,HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

RUPA-RUPA MEMBANTU LAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN, PKP, NPWP, SIUP, PASPORT HUB. 081338344155 Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONG LINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

SALON RAA MUSLIMAH.Salon Spa Muslimah hadir lg di Mtrm, kami cab. Baru dr Youfo Mtrm Jl.Panjitilar.Memberikan Pelayanan terbaik u/ wanita muslimah d Lombok.Terdiri dr Ptong Rmbut,Creambth,Facial,Massage,Spa, dll. Nyaman &aman terjaga, jl.Gili Asahan, perum Griya Udayana N0.3. Hub: 087765893848 TYGIA SALON.Treatment Galvanic Spa (setrika wajah): Mengencangkan Kulit, Mengurangi Kriput, flek, Komedo, Mencrhkan Kulit, Mengangkat Klopak Mata, Mulai 100Rb150Rb, Menerima Treatment ke Rmh Anda Min.2org, Jl.Lalu Mesir, Gg.Sowela No.1 Abian Tubuh, WA:081339123452

SALON DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121) SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ankank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir.

LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), I Nengah Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 29 Oktober 2019

RUKO - VILA - KOST

DIJUAL Dijual Cepat Rumah Type 40, LT 1,69 Are. Lokasi Strategis Jl. RM Panji Anom Graha Garden Estate C1 (Belakang SMA 4 Mataram), Harga 600 jt (nego). Hubungi : 081907113033

500.000

Halaman 13

SUARA NTB Selasa, 29 Oktober 2019

Mataram Harus Terang Benderang PENDAPATAN PPJU (Pajak Penerangan jalan Umum) Kota Mataram, surplus. Bahkan, tahun depan, PPJU ditargetkan meningkat dari Rp40 miliar menjadi Rp41,5 miliar. Peningkatan pendapatan ini idealnya paralel dengan pelayanan yang diberikan Pemkot Mataram, kaitannya dengan PJU. Namun nyatanya, masih ada ruas jalan yang gelap gulita. Gelap karena memang belum ada PJU maupun gelap akibat PJU mati.

Sebagai ibukota Provinsi NTB dan juga cikal bakal kota metro, wajah Kota Mataram harus tetap terlihat ‘’cantik’’. Tidak saja pada siang hari, juga malam hari. Untuk menampilkan keindahan wajah Kota Mataram di malam hari, tentu dibutuhkan penerangan yang memadai. Sementara, masih ada saja keluhan dari masyarakat soal PJU di Kota Mataram. Bahkan, fasilitas PJU ini, belum semua lingkungan menikmatinya.

PJU ini harus menjadi atensi bersama. Tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Dinas Perkim sebagai OPD yang menangani pengelolaan PJU ini, perlu menggagas pembentukan satgas atau semacamnya. Satgas ini bertugas memantau kondisi PJU se-Kota Mataram. Satgas ini mobiling setiap hari untuk melakukan pengecekan. Pengecekan harus dilakukan pada malam hari, untuk mengetahui PJU. Apabila ditemukan, ada PJU yang mati, satgas ini harus melakukan penanganan, paling lambat pada esok hari.

Jangan sampai, setelah mengetahui, di mana titik PJU yang mati, namun satgas atau dinas lamban melakukan penggantian. Karena jelas, ini bertentangan dengan semangat meningkatkan pelayanan PJU kepada masyarakat. Selain membentuk satgas, perlu juga dibuat layanan pengaduan atau laporan PJU mati, sebagai bagian dari terobosan Dinas Perkim. Layanan aduan ini harus menyediakan banyak saluran. Mulai dari laporan via telepon, SMS, maupun aplikasi sosial media.

Demikian pula dengan layanan aduan, jangan sekedar ajang pencitraan. Harus niat bahwa, layanan aduan ini dibuka untuk ditindaklanjuti secepatnya. Masyarakat tentu tidak akan suka kalau pemerintah hanya mempersilahkan mereka melaporkan titik PJU mati, namun seminggu setelah laporanpun, tidak kunjung ada penggantian bola lampu. Dengan peningkatan pendapatan, masyarakat berharap ada peningkatan pelayanan yang berkualitas terhadap keberadaan PJU. Karena meski pendapatannya surplus, Pemkot Mataram masih mengeluhkan tingginya taguhan PJU di Kota Mataram.

Pemkot Mataram mulai berpikir untuk mengubah jaringan dari kontrak daya ke meterisasi. Pemkot harus membayar tagihan PJU kepada PLN mencapai Rp2,8 miliar sebulan. Tingginya tagihan PJU ini kibat belum terealisasinya upaya pemerintah mengubah jaringan dari kontrak daya ke meterisasi. Jika langkah ini diubah diyakini ada perubahan pembayaran.

Sebagai perbandingan pembayaran dengan sistem kontrak daya pada 40 persen PJU di Mataram mencapai Rp2,2 miliar. Sedangkan, 60 persen PJU yang menggunakan meterisasi hanya Rp600 juta per bulan. Untuk 100 watt lampu PJU dengan meterisasi Pemkot Matara, hanya bayar Rp75 ribu.

Sedangkan jikan menggunakan kontrak daya, Rp260 ribu per bulan. Perbedaannya sangat tinggi.

Untuk mengurangi tagihan PJU ini, Pemkot Mataram mengupayakan mengubah kontrak daya menuju meterisasi. Tiga tahun terakhir ini mulai 2017 hingga 2019, sudah tidak lagi dialokasikan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kendalanya bukan pada kesiapan PLN maupun material, melainkan kemauan pemerintah untuk merealisasikan hal itu. Sejauh ini, material untuk pemasangan meterisasi tidak ada kendala dari PLN. (*)

OPINI

Halaman 14

Magnet ’’Halal’’, Menuju Pusat Wisata Dunia ATA/istilah halal boleh dibilang terkesan eksklusif: milik Agama Islam. Bahkan halal itu sendiri tak terpisah begitu saja dari ajarannya, terutama terkait masalah muammalah. Lawan dari halal yaitu haram. Haram berarti bertentangan dan dilarang, karena memang mengandung sesuatu yang tidak suci, dan boleh jadi jijik. Cara dan jalan serta proses mendapatkannya pun tidak sesuai dengan aturanaturan syari. Sedangkan halal, sesuatu yang baik, diperoleh dengan cara dan proses yang baik. Selain itu, mengandung pengertian, lezat, bergizi dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang yang menggunakan, mengkonsumsi. Sebaliknya, akan timbul rasa nyaman, tenang ketika suatu produk bersertifikasi halal.

Beberapa tahun terakhir, istilah halal kian menarik atensi masyarakat.

Di samping itu juga halal telah menjadi narasi global (global narration). Di tingkat nasional, telah menjadi diskursus yang menarik diperbincangkan, terutama di lingkungan-lingkungan kampus, seminar, lokakarya dan sebagainya. Terlebih sejak boomingnya pariwisata halal (halal tourism), istilah halal makin sering terdengar. Ia kini bahkan menjadi daya tarik (magnet) bagi pengembangan pariwisata, terutama pariwisata halal. Bahkan magnet halal adalah modal yang dirasakan cukup kuat untuk mengembangkan Indonesia sebagai pusat wisata dunia.

Untuk tujuan Indonesia menjadi pusat wisata dunia, maka Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merancang strategi untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka dunia adalah penguatan rantai nilai halal (halal value chain). Di dalamnya terdapat sejumlah industri yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Beberapa di antaranya, yaitu, 1) makanan dan minuman halal; 2) pariwisata halal.

Yang lain, yakni Fesyen Muslim dan Media dan rekreasi halal; Farmasi dan kosmetik halal serta energi terbarukan (Master Plan Ekonomi Syariah/MPES 2019-2-24, 2018: 47).

Sejumlah kluster di atas, tentu bisa menjadi modal juga bagi Indonesia untuk mencapai mimpi negeri ini menjadi pusat wisata dunia (central of halal tourism).

Selain fakta bahwa masyarakat Indonesia adalah agama mayoritas yang dapat menjadi daya dorong bagi pengembangan wisata halal dunia, bahkan Islam adalah populasi agama terbesar kedua dunia setelah Kris-

Oleh: Masyhur (Ngabdi di Universitas Nahdaltul Ulama (UNU) NTB dan Yayasan GuBuKita) ten. Hal ini tentu menjadi faktor penting yang patut dipertimbangkan. Faktor-faktor lain juga sangat potensial, terutama sekali trend makanan halal yang semakin digandrungi publik secara global. Laporan Pew Research Center Forum on Religion & Public Life (2017) menyuguhkan data, bahwa populasi Muslim dunia diperkirakan akan meningkat sekitar 35 persen dalam 20 tahun mendatang, naik dari 1,6 miliar pada 2010 menjadi 2,2 miliar pada 2030. Di sisi lain, Surkes (2017) menyebut antara 2010 dan 2050 penduduk Muslim memiliki tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan sekitar 73 persen. Pertumbuhannya akan lebih cepat daripada rata-rata pertumbuhan 2050, populasi Muslim Global akan menandingi Kristen pada 2060.

Bersamaan itu, dengan pertumbuhan populasi Muslim, permintaan untuk komoditas halal terus meningkat. Data Global Islamic Economy Report 2018/2019 menyebutkan bahwa makanan dan minuman memegang saham terbesar di global halal industry. Nilainya USD 1,303 miliar.

Makanan dan minuman halal diproyeksikan akan tumbuh mencapai USD 1,863 miliar pada tahun 2023. Terdapat beberapa kondisi yang dapat memperluas peluang industri makanan halal untuk menjadi kekuatan utama pasar dalam waktu dekat. Antara lain, bergesernya daya beli kaum muslim membuka peluang bagi masa depan industry halal global, seiring terjadinya pengingkatan populasi muslim. Yang mana, pada titik ini, berimbas pada meningkatnya kesadaran di kalangan umat Islam untuk hanya mengonsumsi makanan halal. Lainnya adalah tren mengonsumsi produk makanan halal oleh konsumen non-muslim akan berkembang untuk alasan etis dan keamanan (MPES Syariah 2019-2-24, 2018: 48-49).

Pariwisata Halal Hal satu ini menjadi daya tarik berbagai negara di dunia. Mesi bukan mayoritas Muslim, seperti sejumlah negara di Eropa, mereka kini mengembangkan pariwisata halal. Ini adalah genre turisme yang ramah Muslim (moslem friendly). Hal tersebut mencakup destinasi ramah Muslim, yaitu ada kandungan sejarah atau nilai Islam di dalamnya, seperti alHambra di Granada, kerajaan-kerajaan Islam dan berbagai situs warisan dinasti Islam di sana. Lainnya adalah

RADIO

pelayanan yang ramah Muslim, seperti hotel yang menyediakan perangkat alat shalat, arah kiblat, Alquran, dan tentu saja makanan halal.

Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah secara nyata mengembangkan pariwisata sebagaimana telah dijelaskan. Kawasan wisata halal di negeri ini juga berkembang pesat, misalnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Di sana terdapat kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, yang bisa memanjakan wisman dengan pesona keindahan alam dan pesisirnya. Dukungan masyarakatnya yang dikenal ramah dan mayoritas berpenduduk muslim menjadikan pariwisata halal berkembang pesat.

Apresiasi pemerintah pusat dengan dinobatkannya NTB sebagai wisata halal terbaik berturut-turut sebagai pertanda bahwa pemerintah daerah serius mewujudkan mimpi dan citacita besar peemrintah pusat dalam mengembangkan ekonomi syariah, khususnya di bidang pariwisata.

Saat ini, mungkin juga ke depan, bahkan seterusnya, sebutan pariwisata halal, bukan hanya menjadi konsumsi semua kalangan baik di Indonesia. Bahkan pun menjadi trending topik dunia (gobal naration). Prof Dr. KH. Ma’ruf Amin (kini Wapres), saat berkunjung ke NTB (10/10) pada kegiatan The International Halal Tourism Conference. Beliau menyinggung konsep dan detail-detail tentang pariwisata halal secara umum. Seperti apa sih pariwisata halal?

Pariwisata halal, pada prinsipnya, mengupayakan nilai-nilai syariah menjadi bagian tak terpisah di dalamnya. Tetapi bukan bermaksud, merubah secara total makna dan pengertian pariwisata itu sendiri.

Kiyai Makruf menjelaskan, pariwisata halal bukan merubah total objek pariwisata, tetapi lebih pada adanya upaya untuk untuk membuat wisman merasa nyaman dan aman. Juga pada tersedianya sajian pangan dan menumenu restaurant yang mengandung nilai halal dan adanya fasilitas ibadah yang memadai.

Apa yang didedahkan kiyai Makruf kepada publik, menurut hemat penulis, semakin membawa optimisme, bagi pengembangan wisata halal. Di samping itu, dapat difahami bahwa Halal tourism, sederhana dan tidak membingungkan kita yang selama ini kurang memahami prihal halal tourism. Halal tourism tidak semata-mata mengkerdilkan makna, bahwa pariwisata itu diperuntukkan kaum muslim semata, na-

mun sebaliknya, ia bersifat luas, luwes dan universal. Dengan kata lain, siapa saja bisa menikmati, tanpa ada batasan, larangan. Terkecuali dalam kontekskonteks tertentu yang menghadirkan imbas negatif dalam ruang lingkup yang besar bagi kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, halal tourism menjadikan objek (place) yang memadai dan membuat orang yang datang dari berbagai daerah, negara dan dunia (internasional) tidak hanya merasakan ketenangan. Juga senang dan nyaman.

Dengan demikian terus dikembangkannya pariwisata halal, pada prinsipnya bisa menjadi magnet atau daya tarik tersendiri bagi suatu daerah, khususnya provinsi NTB yang sedang giat mengembangkan konsep wisata dengan cara baru dan tak biasa. Hanya saja, bukan berarti tidak ada tantangan dan hambatan yang akan dihadapi, melainkan terbentang beragam persoalan yang harus diselesaikan. Komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini NTB, harus terjalin dalam komunikasi yang alot dan efektif. Anggaran dan infrastruktur juga menjadi persoalan sangat utama. Dukungan masyarakat juga tidak kalah penting untuk mewujudkan cita-cita bersama mewujudkan Indonesia sebagai pusat wisata halal dunia. Apa Indonesia, mampu mewakili Islam (dunia) menjadi pusat wisata dunia, juga NTB, yang digadang-gadang siap?

POJOK Lebih 8.000 ton tembakau belum terserap Petani terancam merugi

*** Ratusan kendaraan dinas di Kota Mataram nunggak pajak Aparatur negara seharusnya memberi contoh baik

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 29 Oktober 2019

Halaman 15

Sumpah Pemuda, Menpora Ingatkan Kerja Keras dan Disiplin Sukses HUT Ke-74 TNI Berkat Dukungan Masyarakat dan Pemerintah

(penrem)

Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistik dan gramatik. Canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudahnya akses terhadap sosial media, telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpul-

Lebih 8.000 Ton Tembakau Belum Terserap Dari Hal. 1 yang tersebar tersebar di lahanlahan pertanian di wilayah Lombok bagian selatan, Lombok Tengah, dan Lombok Utara.

Terkait penyerapan, Husnul menerangkan bahwa beberapa perusahaan masih mengalami kendala pada kuota pembelian. ‘’Ada yang 91 persen, ada yang 95 persen. Tapi ada juga yang di bawah 20 persen kuota pembeliannya,’’ ujarnya.

Dicontohkan seperti Koperasi Karya Tani Tembakau Virginia yang hanya mampu menyerap tembakau dengan kuota pembelian dibawah 10%. ‘’Masalahnya ternyata pasar yang untuk menyerap 500 ton yang diperusahaan rokok, menurut penyedia modalnya belum ada informasi. Ini menjadi potensi yang harus dialihkan ke perusahaan lain,’’ ujar Husnul.

Selain itu, dari total 8.000 ton lebih tembakau yang belum terserap itu, 777 ton diantaranya disebut Husnul masih berada di petani yang belum terdaftar. ‘’Ini menurut hemat saya, tapi mudahmudahan saya salah. Yang ada di kita 2.500 ton dan perusahaan 5.500 ton itu sudah menjadi agenda (untuk dilakukan penyerapan). Yang tidak menjadi agenda sama sekali ada 777 ton,’’ ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Distanbun NTB dalam dua hari ke depan disebut tengah menyusun agenda inspeksi ber-

sama-sama dengan perwakilan Dinas Perdagangan dan Ditreskrimsus Polda NTB. Hal tersebut utamanya untuk menjajaki 777 ton tembakau yang paling memiliki kemungkinan tidak terserap. ‘’Kita masih harus cari ini di mana. Kalau sudah klop baru kita tenang. Kalau belum, jangan-jangan data kami yang kurang valid juga,” ujar Husnul.

Dalam agenda penyerapan, Husnul menerangkan masih ada 30 hari lagi untuk mendorong perusahaan melakukan penyerapan.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan ke depan menurut Husnul adalah rencana kenaikan cukai tembakau mencapai 23 persen. Secara tidak langsung, hal tersebut disebut akan mempengaruhi penyerapan tembakau dan berimbas ke petani.

Untuk itu, bersamasama dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, NTB sedang menyusun surat permohonan penundaan penerapan kenaikan cukai tembakau kepada Presiden. ‘’Kalau 10 atau 11 persen masih wajar (kenaikan cukainya).

Supaya tidak berdampak kepada harga rokok yang terlalu tinggi dan konsumen rokok hingga menjadi persoalan di petani, kita bersurat ke Presiden untuk penundaan pelaksanaan,’’ pungkasnya. (bay)

Satu Data Membangun NTB Dari Hal. 1 Badan Pusat Statistik (BPS) NTB di Mataram, Senin (28/10).

Menurutnya, peran BPS di NTB sangat strategis. Karena dengan data, kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah membuahkan hasil, misalnya Indeks Pembangunan Kebudayaan NTB menduduki posisi ke-5 di Indonesia. ‘’Posisi ke-5 ini, tentunya ini adalah berkat usaha yang luar biasa BPS 10 kabupaten/kota, BPS Provinsi NTB, dinas-dinas terkait, pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi juga. Tentunya kerja dari masyarakat, karena sumber data ini datangnya dari masyarakat,’’ ungkap Wagub.

Pemprov optimis dengan kemajuan Provinsi NTB. Dengan menaruh perhatian lebih terhadap data, maka akan mudah menentukan langkah ke depan. Wagub berharap, agar Satu Data NTB semakin

baik serta kerja sama dengan BPS dengan Pemprov NTB semakin harmonis. ‘’Semakin baik lagi dengan BPS, sehingga harapannya, kita berjalan di jalan yang terang sehingga tujuan kita itu jelas. Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, kekuatan seperti apa yang kita berdayakan untuk bisa mencapai tujuan tersebut,’’ katanya.

Ia memandang bahwa data sebagai satu hal yang vital, yang tidak bisa dilepaskan dari eksekusi segala program yang ada di NTB. ‘’Harapannya 10 kabupaten/kota juga demikian, memandang data ini juga sebagai suatu hal yang penting. Karena kalau kita berangkat dari data, mungkin akan jauh banyak penghematan yang kita lakukan dan efektivitas akan jauh lebih baik,’’ ujar Wagub. (r)

Realisasi Baru Rp6,2 Triliun Dari Hal. 1 pihaknya tetap optimis realisasi investasi akan terus meningkat sampai triwulan IV mendatang. ‘’Realisasi triwulan III untuk sementara Rp6,2 triliun.

Sampai akhir Oktober akan terus masuk. Itu belum triwulan IV. Targetnya Rp16 triliun (tahun 2019),’’ sebut Gita dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (28/10).

Ia menjelaskan, saat menyusun target 2019, memang menggunakan perkiraan optimis karena melihat realisasi investasi pada 2018. Pada 2018, Pemprov menargetkan realisasi investasi sebesar Rp14 triliun. Meskipun bencana gempa bumi memporakporandakan tujuh kabupaten/ kota, namun realisasi investasi di atas target, yakni tercapai sebesar Rp15 triliun. ‘’Sehingga kita mencoba memasang target optimis.

Yaitu, kita mencoba menargetkan Rp16 triliun,’’ terangnya.

Namun, rupanya kata Gita ada tanda-tanda pelemahan realisasi investasi tahun 2019.

Dimana, sampai triwulan III baru tercapai Rp6,2 triliun. Investasi sebesar itu didominasi sektor pertambangan, pariwisata dan infrastruktur perhubungan. “(Realisasi) Rp6,2 triliun dari target Rp16 triliun memang masih jauh. Tapi kita masih lihat perkembangan tri-

wulan IV,” katanya.

Mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini mengatakan, pihaknya akan meningkatkan monitoring dan evaluasi agar investor semakin aktif menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Penyebab masih jauhnya realisasi investasi dari target menurut Gita, bisa jadi investor melakukan rescheduling rencana investasi.

Pada 2018, investor sudah membuat perencanaan matang yang tinggal dilaksanakan. Tetapi memasuki 2019, dengan kondisi NTB pascabencana gempa, investor menjadwalkan kembali rencana investasinya.

Alasan lainnya, kata Gita, masih rendahnya realisasi investasi merupakan siklus lima tahunan. Di mana, pada 2019 merupakan momentum politik, Pilpres dan Pileg. Ketika ada momentum seperti itu, biasanya investor wait and see. ‘’Setelah terbentuk kabinet, kita melihat ada sentimensentimen positif walaupun belum signifikan,’’ ujarnya.

Selain itu, Gita mengatakan hal ini juga pengaruh ekonomi global yang berpengaruh terhadap situasi investasi lokal. ‘’Fenomena 2019 yang nampak adalah investor wait and see,’’ tandasnya. (nas)

nya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama, dan interaksi mereka di sosial media berjalan real time 24 jam.

“Disinilah diharapkan peran pemuda dapat bersaing dalam bentuk apapun tentunya dalam hal yang posistif,” kata Danrem mengutip Menpora.

Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara, pemuda juga harapan bagi dunia, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukan dunia, saya berharap kedepan akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang mendunia.

“Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu, berjuanglah, lahirkanlah ideide, tekad, dan cita-cita, pengorbanan dan perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia,” sebut Danrem.

Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91 tahun 2019 dihadiri Dandim 1606/Lobar, Kasrem 162/WB, para Kasi dan Pasi Korem, Komandan dan kepala Satuan dinas jawatan (Satdisjan) Korem dan seluruh personel Korem dan jajaran se Garnizun Mataram. (ars/*)

Wakasad Tinjau Progres Rehab Rekon Pascagempa Tanjung (Suara NTB) Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman bersama rombongan meninjau progres rehab rekon terpadu di Dusun Menggala Barat dan di Dasan Lontar Dusun Teluk Kombal Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (26/10). Peninjauan didampingi Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto, S.IP., bersama Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri dan Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han. Setelah tiba di lokasi, Danrem 162/WB menyampaikan paparan terkait progres rehab rekon terpadu kepada Wakasad. Kemudian dilanjutkan berdialog dengan para Prajurit anggota Satgas rehab rekon sambil meninjau bangunan rumah tahan gempa (RTG) yang sedang dibangun. Wakasad sekaligus memberikan semangat dan motivasi kepada para Prajurit yang bertugas, dengan harapan target progres rehab rekon tercapai hingga Desember mendatang.

Dalam kunjungan juga terlihat hadir mendampingi Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Nana Sudjana, Kabagdukops Binda NTB Kolonel Inf Andi Baso, Danlanud ZAM Kolonel Nav Budi Handoyo, Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Dados Raino, Kepala Pengadilan Negeri NTB Amriyat, SH. MH., Bakesbangpoldagri NTB Lalu Syafi’i, Para Dandim dan Kabalak Satdisjan Korem 162/WB. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

TINJAU - Wakasad Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman saat meninjau progres rehab rekon.

Mataram (Suara NTB) Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., memberikan apresiasi dan perhargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dalam pelaksanaan peringatan HUT TNI ke74 tahun 2019 di wilayah NTB. “Alhamdulillah, terimakasih kepada semua pihak baik Polri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun seluruh instansi terkait yang telah memberikan bantuan, semangat dan support kepada kami dalam rangkat perayaan HUT TNI ke 74,” ungkapnya di Makorem 162/WB, Senin (28/10).

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat NTB yang telah memberikan dukungannya dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan HUT TNI mulai dari awal hingga selesai seluruh kegiatan. Menurutnya, berbagai kegiatan yang dilakukan mulai dari bhakti sosial kemasyakatan, lomba, kejuaraan dan hiburan di beberapa tempat. Ini sebagai wujud kepdulian TNI terhadap masyarakat, dunia pariwisata NTB dan juga sebagai trauma healing bagi kita semua.

Adapun bhakti sosial yang sudah dilaksanakan antara

sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Baik pelamar tenaga medis maupun farmasi.

Dalam rekrutmen CPNS 2019, perlu juga menjadi perhatian soal kualifikasi harus sesuai dengan nomenklatur jabatan yang dilamar. Misalnya, untuk formasi guru Matematika, maka kualifikasi pelamar adalah sarjana pendidikan Matematika.

Kapan pemerintah membuka pengumuman CPNS 2019, Fathurrahman mengatakan Pemda masih menunggu dari pusat. Tahapan sekarang, admin untuk situs pendaftaran online CPNS 2019 dari BKD Provinsi dan BKD Kabupaten/Kota sedang didiklat di Jakarta.

Setelah diklat admin ini selesai, ia yakin akan segera dilakukan pembukaan pengumuman rekrutmen CPNS 2019.

Sesuai rencana, kata Fathurrahman, pengumuman penerimaan CPNS 2019 akan dilakukan akhir Oktober ini. Kemudian, awal November sudah mulai dibuka pendaftaran. ‘’Mudah-mudahan tidak ada perubahan jadwal. Yang terpenting bagi kita di Pemda, terbitnya Juklak dan Juknis dari Kemenpan RB kaitan dengan pelaksanaan (rekrutmen CPNS) itu,’’ tandasnya.

Untuk lokasi tes seleksi CPNS 2019, NTB mengajukan 10 lokasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk Pemprov NTB dan KLU lokasinya di

Kantor BKD NTB atau Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur.

Lombok Barat lokasinya di Aula Kantor Bupati Lombok Barat.

Kemudian Lombok Tengah lokasinya di SMKN 1 Praya Tengah. Kota Mataram lokasinya di SMKN 3 Mataram, Lombok Timur lokasinya di Kantor BKPSDM Lotim, Kabupaten Bima, lokasinya di Aula Gedung Vokasi Unram Kabupaten Bima. Selanjutnya, Dompu lokasinya di SMKN 1 Dompu, Kota Bima lokasinya di SMKN 1 Kota Bima, Sumbawa Barat lokasinya di Kantor BKPSDM KSB dan Kabupaten Sumbawa lokasi tesnya berada di SMKN 3 Sumbawa.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah memberikan 3.204 formasi CPNS 2019 untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota. Rincian kuota formasi CPNS yang diperoleh Pemprov dan 10 kabupaten/kota di NTB. Lombok Timur tercatat paling banyak memperoleh kuota formasi CPNS 2019.

Kabupaten dengan penduduk paling banyak di NTB itu memperoleh kuota 482 formasi CPNS. Terdiri dari tenaga pendidikan 273 formasi, tenaga kesehatan 152 formasi dan tenaga teknis 57 formasi.

Kemudian disusul Lombok Tengah, memperoleh kuota 479 formasi CPNS. Dengan rincian, tenaga pendidikan 252 formasi, tenaga kesehatan 177 formasi dan tenaga teknis 50 formasi. Pemprov NTB merupa-

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah menerima audiensi pelajar yang lolos seleksi Forum Pelajar Indonesia, yang diselenggarakan oleh Indonesia Student and Youth Forum (ISYF) di ruang kerjanya, Senin, (28/10).

Dalam kesempatan tersebut, Wagub berpesan agar para peserta mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. ‘’Pahami budaya dan masyarakat NTB dan berikan yang terbaik untuk NTB,’’ katanya.

Baginya, kolaborasi pelajar se-Indonesia ini dapat memberi pengaruh terhadap pelajar-pelajar lainnya. Sebab anak-anak muda adalah generasi penerus yang nantinya mau tidak mau akan mengemban tugas memajukan bangsa.

Sebagai informasi, Forum

kan Pemda ketiga yang memperoleh kuota formasi CPNS 2019 terbanyak, yakni 414 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 234 formasi, tenaga kesehatan 101 formasi dan tenaga teknis 79 formasi.

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa memperoleh 342 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 212 formasi, tenaga kesehatan 96 formasi dan tenaga teknis 34 formasi. Kota Mataram memperoleh 275 formasi. Dengan rincian, tenaga pendidikan 177 formasi, tenaga kesehatan 76 formasi dan tenaga teknis 22 formasi.

Kemudian, kata Fathurrahman, Kabupaten Dompu memperoleh 249 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 120 formasi, tenaga kesehatan 103 formasi dan tenaga teknis 26 formasi. Kabupaten Bima memperoleh 241 formasi CPNS. Terdiri dari tenaga pendidikan 163 formasi, tenaga kesehatan 36 formasi dan tenaga teknis 42 formasi.

Lombok Barat memperoleh 205 formasi. Terdiri dari tenaga pendidikan 139 formasi, tenaga kesehatan 58 formasi dan tenaga teknis 8 formasi. Kota Bima memperoleh 175 formasi dengan rincian tenaga pendidikan 45 formasi, tenaga kesehatan 10 formasi dan tenaga teknis 120 formasi. Terakhir, Kabupaten Sumbawa Barat memperoleh 105 formasi. Dengan rincian, tenaga pendidikan 26 formasi, tenaga kesehatan 35 formasi dan tenaga teknis 44 formasi. (nas)

Kemarau Diprediksi hingga November Dari Hal. 1 ‘’Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar beradaptasi dengan mundurnya musim hujan di NTB pada tahun ini. Salah satunya dengan menyesuaikan perencanaan kegiatan dengan kondisi iklim yang ada,’’ ujarnya.

Sementara kajian secara klimatologis terkait kondisi iklim terkini di NTB, pada dasarian II Oktober 2019 tidak terjadi hujan di seluruh wilayah NTB. Sifat hujan pada dasarian II Oktober 2019 secara keseluruhan Bawah Normal. HTH umumnya dalam kategori sangat panjang, antara 31 sampai 60 hari, bahkan hingga kekeringan ekstrem lebih dari 60 hari. ‘’HTH terpanjang terpantau di Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat sepanjang 189 hari,’’ sebutnya.

Sementara kondisi suhu muka laut di sekitar perairan NTB, angin timuran masih mendominasi di wilayah Indonesia, serta Pergerakan Madden Jullian Oscillation (MJO) saat ini tidak aktif di wilayah Indonesia. ‘’Kondisi tersebut mengurangi peluang terjadinya hujan di wilayah NTB,’’ sebutnya.

Analisis lain, peluang terjadinya hujan pada Oktober ini cukup rendah. Peluang terjadinya hujan kurang dari 50 mm per dasarian, berlaku di sejumlah wilayah seperti di Kota Mataram dan Lombok Barat.

Atas situasi itu, pihaknya mengeluarkan peringatan dini kekeringan di NTB update Oktober 2019, waspada potensi kekeringan di daerah dengan HTH kurang dari 60 hari di seperti Kota Mataram, (Selaparang, Cakranegara,

lain karya bakti pembersihan lingkungan maupun pantai Kuta Mandalika dan seluruh Kodim jajaran, pengobatan massal, donor darah, anjangsana dan bazar murah. Selain itu, beberapa kejuaran dan lomba yang sudah dilakukan.

Antara lain kejuaraan renang, tennis, triathlon, lomba perahu dayung dan bulu tangkis. Pada minggu terakhir tanggal 26 Oktober lalu, dilaksanakan pameran Alutsista, lomba body contest, fun night run, lomba zumba-zumba. Mandalika Gowes 2019 menjadi puncak kegiatan HUT TNI ke 74 yang

dilaksanakan di Kuta Mandalika pada Minggu (27/10).

Danrem 162/WB berharap, semua kegiatan yang sudah dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan dunia pariwisata NTB. Sehingga dapat meningkatkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang kembali mengunjungi NTB. Mengingat, kata dia, wilayah NTB sudah aman dan nyaman untuk dikunjungi.

“Semoga NTB bisa mengejar ketinggalan dari provinsi lain menuju NTB bangkit dan gemilang,” pungkasnya. (ars/*)

Wagub Minta Duta Forum Pelajar Indonesia Beri yang Terbaik untuk NTB

Pelamar CPNS Formasi Guru Otomatis Lulus SKB Dari Hal. 1

(Suara NTB/penrem)

Danrem 162/WB Kol CZI Ahmad Rizal Ramdhani memberi hadiah kepada peserta body contest. Ajang ini jadi salah satu penutup rangkaian HUT TNI.

Ampenan). Lombok Barat (Lembar, Sekotong, Lingsar, Gunungsari), Lombok Utara (Bayan, Tanjung, Gangga).

Lombok Tengah (Praya Barat, Praya Timur, Pujut), Lombok Timur (Sembalun, Labuhan Haji, Jerowaru, Sakra Barat, Swela, Wanasaba, Sukamulia, Keruak, Pringgabaya, Terara, Sambelia).

Sumbawa Barat (Sekongkang, Taliwang, Jereweh), Sumbawa (Lape, Moyohulu, Batulanteh, Buer, Orong Telu, Labangka, Terano, Utan, Labuhan Badas, Empang).

Dompu (Pekat, Dompu, Manggalewa, Kempo, Hu’u, Pajo).

Bima (Sape, Palibelo, Bolo, Woha, Wawo, Belo, Wera, Madapangga, Tambora, Langgudu, Soromandi, Donggo), dan Kota Bima (Raba, Asakota Kolo, Asakota Jatiwangi, Rasanae Timur). (ars)

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91 tahun 2019 yang dilaksanakan di lapangan Yonif 742/SWY Gebang Mataram, Senin (28/10). Upacara penuh khidmat dan sederhana. Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali.

Menpora menyampaikan, pada Sumpah Pemuda ke 91 mengambil tema “Bersatu Kita Maju” sesuai dengan komitmen yang dibangun para pemuda dalam sumpah pemuda, bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan dapat mewujudkan cita cita bangsa.

Pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas.

Pada saat ini di belahan dunia telah lahir generasi muda yang memiliki pola pikir yang

AUDIENSI - Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah menerima audiensi pelajar yang lolos seleksi Forum Pelajar Indonesia, yang diselenggarakan ISYF di ruang kerjanya, Senin, (28/10).

Pelajar Indonesia adalah forum tahunan yang melibatkan sebanyak 250 pelajar tingkat SMA/SMK/MA dari seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan membuka ruang belajar untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam upaya menumbuhkan karakter kepemimpinan dan integritas pelajar Indonesia.

Adapun outcome-nya ad-

alah para pelajar memahami hak dan kewajiban sebagai pelajar sehingga menjadi agen perubahan. Selain itu dapat menjadi duta promosi kebijakan dalam berbagai bentuk kegiatan positif di daerah masing-masisng. Kegiatan dari forum ini akan diselenggarakan pada tanggal 6-10 November 2019 di Jakarta. (r)

Gubernur Tandatangani SK Pengangkatan 1.164 Guru Non PNS Dari Hal. 1 Ia mengatakan Pemprov sangat membutuhkan guru produktif. Yakni guru yang ditempatkan di SMK seluruh NTB sesuai jurusan yang ada. Disebutkan, pada 2021 mendatang, sekitar separuh guru produktif yang berada di SMK Negeri akan memasuki usia pensiun.

Disebutkan, guru-guru produktif itu untuk jurusan pariwisata, tata boga, nautika dan lainnya masih sangat kurang. Rusman mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan. ‘’Untuk 2021, hampir separuhnya pensiun. Ini menjadi konsentrasi kita,’’ katanya.

Sebenarnya katanya, Pemda berharap kekurangan guru PNS dapat ditanggulangi dengan pembukaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(P3K). Dengan harapan guru honorer atau GTT yang jumlahnya mencapai ribuan orang dapat diprioritaskan. ‘’Kami sudah sampaikan ke Sekjen PGRI. Mudah-mudahan itu skenario terbaik untuk penyelesaian GTT,’’ harapnya.

Untuk menanggulangi kekurangan 2.000 lebih guru PNS jenjang SMA/SMK dan SLB. Rusman mengatakan, pihaknya memberdayakan GTT. Artinya, kegiatan belajar mengajar masih berjalan baik meskipun Pemprov kekurangan 2.000 guru. ‘’Tetapi khusus untuk guru produktif sangat kurang. Tapi kita memaksimalkan yang ada. Ada istilah guru keahlian ganda, bukan guru produktif.

Tetapi diberikan pelatihan supaya bisa mengajar. Sementara di SMK dibutuhkan guru produktif sesuai jurusannya,” katanya. (nas)

753 Hektare Vegetasi Rinjani Terbakar Dari Hal. 1 Jenis vetegasi yang terbakar seperti ilalang hingga pohon pohon tropis yang sudah mengering.

Rentetan kejadian sejak awal Oktober lalu diantaranya, terjadi di bukit savana Adas Petak Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun. Lokasi kebakaran pada ketinggian 1500 Mdpl. Kebakaran paling luas di padang savana Semaring Desa Mekarsari, Kecamatan Suela pada ketinggian 2.329 Mdpl. Api melalap vetegasi di sana hingga 52,94 hektare. ‘’Kawasan ini termasuk paling luas yang terbakar,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Purnama, SIK sesuai informasi dari Kabag Pengendalian Operasi Satgas Karhutla, AKBP Rustanto, Senin (28/10).

Areal hutan savana TNGR yang terbakar selain di Sembalun, juga merambat ke kawasan Rinjani lainnya. Api bahkan masuk hingga ke hutan kawasan KPH Rinjani Timur pada petak HP41 dan HP56 di Kecamatan Sambelia. Hutan produksi tidak luput dari kebakaran mencapai puluhan hektar.

Selain kawasan timur, wilayah Utara Rinjani juga dilanda kebakaran. Sebagian menimpa jalur pendakian

Sembalun menuju Pelawangan. Sebaran api hingga Desa Senaru dengan luas kebakaran mencapai 20 hektar. Kawasan paling sulit dijangkau adalah lembah Sangkareang di kaki Rinjani yang juga turut terbakar hingga 20 hektar.

Kebakaran di wilayah konservasi ini menjadi perhatian khusus Satgas Karhutla Polda NTB. Sehingga menerjunkan kekuatan personel secara maksimal di semua titik hotspot.

Seperti personel Polsek, Polres dan Polda NTB hingga Sat Brimob. Tim Satgas terdiri dari polisi, TNI, personel TNGR, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA), para pelaku wisata seperti guide dan Trekking Organizer (TO).

Hasil evaluasi sementara penyebab kebakaran, sejauh ini belum ditemukan unsur kesengajaan. ‘’Faktor alam karena cuaca yang panas, rumput sudah kering.

Faktor penyebab yang lain masih lidik,’’ sebut Kabid Humas.

Saat ini pemantauan titik hotspot masih terus dilakukan melalui aplikasi citra satelit.

Jika ditemukan titik merah, maka Satgas Karhutla yang bertindak sebagai operator akan menginformasikan ke tim Satgas terdekat, agar lebih cepat menjangkau lokasi. ‘’Sampai saat ini belum ada terpantau hotspot,’’ pungkasnya. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Selasa, 29 Oktober 2019

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BKKBN Ajak Para Santri Menjadi Generasi yang Berencana Selong (Suara NTB) Dalam rangka meningkatkan sosialisasi Program GenRe dan memperingati Hari Santri, BKKBN menyelenggarakan Gebyar Aksi Akademi Kreatif Santri. Kegiatan ini khususnya untuk menanamkan pemahaman tentang peNdewasaan usia perkawinan serta pengenalan dan pengembangan PIK R/M. Kegiatan ini dibuat untuk mengembangkan akses informasi dan kreativitas remaja melalui pentas pertunjukan yang dikemas bersamaan dengan pertunjukan seni dan budaya sosial bernuansa Islami dari para santri perwakilan beberapa pondok pesantren di pulau Lombok. Selain itu diadakan pula lomba cerdas cermat dengan materi GenRe bagi peserta.

Gebyar Aksi Akademi Kreatif Santri memuat pesan-pesan program GenRe dalam upaya pembinaan dan peningkatan kualitas remaja sebagai generasi penerus bangsa di daerah. “Kegiatan ini dilaksanakan untuk pen-

guatan program Generasi Berencana (GenRe) agar remaja Indonesia menjadi remaja yang tegar berperilaku sehat terhindar dari TRIAD KRR (menunda usia perkawinan - perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun), menghindari Seks Pra Nikah dan Narkoba), mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga guna mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya,” jelas Sekretaris Utama BKKBN, H. Nofrijal, S.P., M.A. pada puncak Gebyar Aksi Akademi Kreatif Santri yang ke 3 di Pondok Pesantren Pondok Pesantren AL – Ijtihad Al-Mahsuni, Danger, Kecamatan Masbagik, Lotim, Sabtu (26/10).

Menurut Nofrijal, ada lima transisi remaja yang kita harus kita tampung yaitu melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat, mempraktikkan hidup sehat. Nofrijal juga menegaskan bahwa dalam program GenRe usia perkawinan ideal adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Foto bersama pengurus Saka Kencana Perwakilan BKKBN Provinsi NTB

Dikatakan, hal ini bukanlah kebijakan, melainkan pengetahuan dan hasil riset serta kajian ilmiah. Orang yang menikah di bawah umur tersebut mempunyai potensi menghadapi banyak persoalan ekonomi, sosial, dan kejiwaan. ‘’Penelitian di Jawa Barat menunjukkan bahwa 85 persen perceraian adalah akibat pernikahan anak,’’ tambah Nofrijal.

Peserta Gebyar Aksi Akademi Kreatif Santri berasal dari Santri Pondok Pesantren se-Pulau Lombok berjumlah 250 orang santri. Rangkaian kegiatan dalam acara ini adalah Lomba cerdas cermat dan lomba pentas seni (Akademi Kreativitas Santri) yang merupakan sosialisasi program GenRe dengan mengintegrasikan kearifan lokal (local wisdom) dalam bentuk seni budaya dan media tradisional bernuansa Islami.

Materi substansi yang diusung dalam Gebyar Aksi Akademi Kreatif Santri adalah Kesehatan Reproduksi Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR (Tidak Menikah Dini, Tidak Seks Pra Nikah, Tidak NAPZA), Persiapan Ke-

hidupan Berkeluarga, keterampilan hidup (Life Skill), penanaman nilai 8 Fungsi Keluarga, dan kependudukan serta Bonus Demografi.

Wakil Gubernur NTB yang diwakili oleh Asisten I Provinsi NTB, Hj. Baiq Eva Cahyaningsih dalam sambutannya menyampaikan kegiatan Gebyar Aksi Akademi Kreatif ini dapat diagendakan sebagai kegiatan nasional, karena kegiatan ini baru ada di NTB yang diinisiasi oleh Kepala Perwakilan BKKBN NTB. Sebelum kegiatan tersebut, Sekretaris Utama BKKBN H. Nofrijal, S.P.,M.A mengunjungi Kampung KB Bunga Anggrek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Kampung KB, jelas Nofrijal adalah cara BKKBN dalam menjangkau masyarakat yang belum terpapar program dan wahana pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Di dalam Kampung KB,

Para Undangan dan Peserta dari Pondok Pesantren Se Pulau Lombok pada acara Gebyar Aksi Akademi Kreatif Santri

Foto bersama seluruh pengurus Saka Kencana Perwakilan NTB dari Kabupaten Kota se NTB pada acara Perkemahan Bhakti Saka Kencana Tingkat Provinsi NTB di Bumi Perkemahan Resort Wisata Joben

Foto Bersama Pemenang Lomba Gebyar Akademi Kreatif Santri, Sekretaris Utama BKKBN, H. Nofrijal, S.P, M.A, Asisten I Provinsi NTB, Drs. Bq. Eva Nurlaili Ningsih,

Sarpras Destinasi Wisata di Lotim Masih Minim Selong (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi Sjamsuddin, SH mengaku prihatin melihat kondisi pariwisata saat ini. Pasalnya, banyak objek-objek wisata potensial yang tidak disertai dengan fasilitas pendukung berupa sarana prasarana MCK, musala, dan fasilitas lainnya. Untuk itu, Senin (28/ 10) kemarin Wabup memanggil semua pelaku wisata terutama di wilayah selatan.

Pemanggilan para pelaku wisata ini untuk mengetahui langsung persoalan pariwisata saat ini. Dalam pertemuan yang digelar di ruang kerjanya itu, Wabup berharap para pelaku wisata mengeluarkan segala unek-uneknya terkait pariwisata dalam rangka pembenahan. Selanjutnya dari pertemuan itu, pemerintah daerah bersama Dinas Pariwisata (Dispar) diminta untuk turun mengecek langsung kebenaran tersebut.

“Jadi dari para pelaku wisata ini kita menyerap informasi persoalan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata kita di Lotim. Barulah kita minta kepada Dispar untuk turun ke lapangan untuk kemudian dilakukan penanganannya,” ujarnya.

Menurut Wabup, tidak dapat dipungkiri masih minimnya fasilitas dan sarana prasarana di tempat wisata. Sehingga kedepan harus direncanakan secara baik supaya masyarakat dapat aman dan nyaman serta kebutuhan mendasarnya terpenuhi. “Kita akui, kondisi fasilitas kita di tempat wisata sangat minim. Ini masih menjadi PR kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Muhir, S.Pd, mengaku sungkan memasarkan destinasi wisata yang sarana prasarana perlu dilakukan pembenahan. Akan tetapi, kata dia, dari segi pemasaran sama sekali tidak terbentur dengan kondisi jalan. “Kita memang merasa kurang enak memasarkan destinasi yang infrastruktur perlu pembenahan,” akunya.

Disebutkan bahwa pengembangan pariwisata merupakan kerja multi pihak, misalnya untuk urusan kebersihan di objek wisata merupakan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sehingga terdapat sarana yang dapat menunjang kebersihan itu, keamanan dari unsur kepolisian, serta dalam menginventarisir event-event bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) supaya pemerintah desa mengirim data terkait event masing-masing untuk diagendakan dan memfasilitasinya serta instansi terkait lainnya.

“Koordinasi, sinergitas multi pihak ini sedang kita bangun dan kedepan terus dilakukan,” ungkapnya.

Muhir sangat mengaprestiasi pengembangan destinasi wisata dengan partisipasi masyarakat. Artinya banyak desa-desa yang membuat destinasi rekayasa atau buatan yang cukup baik, seperti di Tanjung Luar, Ketapang Raya, Seruni Mumbul dan beberapa desa lainnya di Kabupaten Lotim. Kendati demikian, ia mengharapkan

supaya pengembangan destinasi rekayasa itu tetap memperhatikan lingkungan, keamanan, dan aspek-aspek lainnya sehingga pengembangannya dapat lebih maksimal. (yon)

Nofrizal juga menekankan bahwa Rumah Data yang ada di Kampung KB Pesanggrahan bisa dimanfaatkan optimal untuk menyimpan dan mengolah data kelahiran, kematian, keluarga, kesehatan, perekonomian, dan lainnya sehingga ke depannya akan terbangun data yang komprehensif serta dapat menjadi contoh, tempat belajar bagi

Kampung KB lainnya.

Sementara itu pada acara Perkemahan Bhakti Saka Kencana Tingkat Provinsi NTB di Bumi Perkemahan Resort Wisata Joben, Nofrijal menyampaikan Gerakan Pramuka Saka Kencana sebagai lembaga pendidikan non formal yang bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda,

menanamkan semangat kebangsaan serta meningkatkan keterampilan. Saka Kencana ini bertujuan mempersiapkan masa depan serta lapangan pekerjaan untuk membentuk karakter manusia mampu menciptakan insan yang mandiri dan bertanggung jawab. (humas BKKBN/*)

Foto bersama seluruh pengurus Saka Kencana Perwakilan NTB dari Kabupaten Kota se-NTB

Arahan Sekretaris Utama BKKBN H. Nofrijal, S.P, M.A pada kunjungan ke Kampung KB Bunga Anggrek, Desa Pesanggrahan, Kec. Montong Gading, Lombok Timur

Arahan Sekretaris Utama BKKBN H. Nofrijal, S.P, M.A dalam acara Gebyar Akademi Kreatif Satri di Pondok Pesantren Al-Ijtihad Al-Mahsuni, Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten LombokTimur