Edisi Jumat, 23 Maret 2018 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

JUMAT, 23 MARET 2018

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 19 TAHUN KE 14 Online :http://www.suarantb.com E-mail: suarantbnews@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ali BD di Mata Ulama TGH Mukarram Fadli:

Bukan Sejahterakan Satu Kelompok KETUA Yayasan Pondok Pesantren Assalam Mataram, TGH. Mukarram Fadli, MPdI mengaku mengenal Ali BD sudah cukup lama. Tepatnya sejak Amaq Asrul ini menjadi Bupati Lombok Timur periode pertama 20032008. Kepemimpinannya selama di Lombok Timur (Lotim) dinilai cukup memuaskan.

Bersambung ke hal 15

Para tuan guru yang siap memenangkan pasangan Ali Sakti

CALON INDEPENDEN, NON PARTAI DAN NON BLOK Ali BD Bicara IPM (1)

(Suara NTB/ist)

Beasiswa, Dokter Spesialis dan Lembaga Keuangan

Ali Dachlan saat melepas pawai acara Haul Ponpes Al Mannan beberapa waktu lalu

DOKTOR H. Moch Ali Bin Dachlan menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada peringkat 113 dari 188 negara di dunia.

Kemudian secara nasional, posisi NTB berada para peringkat 30 dari 34 provinsi.

IPM atau Human Develompent Indeks Dr. H. Moch Ali Bin Dachlan (HDI) merupakan instrumen yang digunakan

dunia untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa.Termasuk mengukur secara lokal dan regional. Tiga indikator yang digunakan, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Ketiga indikator ini kata Ali Dachlan harus paralel dengan pembangunan. Ketiganya tidak bisa dilepas. Semua saling terkait dan ketiganya diutamakan.

Bersambung ke hal 15

Usut Aliran Dana

Sejumlah Pejabat BPSDM Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Sejumlah pejabat Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB diperiksa bergilir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sejak beberapa hari lalu.

Mereka tenaga pengajar dan pengampu materi untuk kegiatan Diklatpim. Tidak hanya itu, seluruh kepala seksi (Kasi) hingga Kabid di PMKS sudah diklarifikasi.

TO K O H

Terakhir diklarifikasi para pejabat fungsional di Widyaiswara. Sedikitnya 12 orang diperiksa maraton sejak

Harus Berilmu dan Berakhlak

sepekan sebelumnya. ‘’Saya diperiksa di Kejaksaan satu jam,’’ ujar pejabat fungsional yang juga tenaga pengampu

materi pada Bidang Widyaiswara, Saiful kepada Suara NTB, Kamis (22/3). Ia diperiksa soal anggaran untuk

tenaga pengampu materi pada Diklatpim Provinsi dan kabupaten/kota sejak 2016 sampai 2017. ‘’Saya ditanya apa yang saya ketahui soal itu. Itu saja,’’ jawabnya.

Sejumlah pejabat di Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM juga sudah dipanggil. Diantaranya Kabid

PKMF Muhammad Fauzan berikut jajarannya di sejumlah seksi. Diantaranya Amir sebagai seksi yang mengurus Diklatpim tiga sampai empat serta prajabatan. Kepala seksi lainnya yang sudah dipanggil adalah H.Badrus yang mengurus Diklatpim Bupati hingga anggota DPRD. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) – Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB sejak Januari – Maret 2018, ditemukan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang indisipliner. Kebanyakan ASN indisipliner itu bolos atau meninggalkan jam kerja.

Informasi yang diperoleh Sat-

pol PP NTB, kebanyakan ASN yang bolos kerja itu lantaran dikejar tagihan utang. “Mereka terlalu banyak masalah utang piutang.

Makanya tadi juga disepakati bahwa nantinya Kepala OPD lebih selektif ketika menyetujui ketika ada pegawai yang Bersambung ke hal 15

TGH. M.Zainul Majdi (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Belum Ajukan Tender HINGGA menjelang akhir triwulan I pada Maret ini, sebanyak 119 paket proyek senilai Rp 348 miliar belum diajukan tender ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB meminta seluruh OPD segera mengajukan dokumen-dokumen lelang ke ULP. Kepala Biro Bina APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT mengatakan jumlah paket Bersambung ke hal 15

PADAT - Penumpang fastboat trayek Bali – Gili Trawangan memadati pantai Gili Trawangan. Keterbatasan fasilitas dermaga di pulau bebas polusi itu, membuat fastboat terpaksa parkir di luar area dermaga. Berita selngkapnya di halaman 15

Mori Hanafi Tanggapi Kematian TKI asal NTB (Suara NTB/nas)

Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm

Mataram (Suara NTB) Serangkaian kejadian memilukan yang menimpa pahlawan devisa NTB di luar negeri baru-baru ini mendapat tanggapan dari Calon Wakil Gubernur NTB, H. Mori Hanafi, SE, M.Comm. Mori menegaskan, pemerintah serta pemerintah daerah perlu mendorong tindakan te-

gas bagi para pelaku yang menganiaya dan mengakibatkan kematian TKI NTB. Hal itu disampaikan Mori saat dikonfirmasi terkait sejumlah insiden yang menimpa para TKI asal NTB dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu insiden memilukan menimpa Imo (50). TKW asal Dompu ini ditemukan tewas membusuk di lahan sawit di Malaysia. Warga Dusun Rasanggaro Barat Desa Matua ini diduga menjadi korban pembunuhan berencana. Meski menolak autopsi, keluarga

korban tetap berharap para pelaku pembunuhan mendapatkan hukuman setimpal.

Insiden berikutnya menimpa dua buruh migran asal Kabupaten Sumbawa Barat, yang bekerja di timur tengah.

Satu orang meninggal karena dianiaya majikan dan satu lagi karena proses persalinan.

Korban penganiayaan oleh majikannya diketahui bernama Mariam Binti Saruji, warga Lingkungan Sampir Kecamatan Taliwang. Ia ditemukan tewas dengan tak kurang dari empat luka tusukan di tubuhnya. Satu orang lainnya

yang meninggal saat melahirkan diketahui bernama Nurmalasari binti Masrang, warga Mekar Sejati, Desa Tebo, kecamatan Seteluk.

Nasib naas juga dialami 36 warga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang diamankan oleh aparat Kepolisian di Kota Semarang dan dipulangkan.

Puluhan warga Bima tersebut diamankan karena dicurigai akan diberangkatkan ke negara jiran Malaysia sebagai buruh kelapa sawit secara ilegal.

Sebenarnya, warga yang diamankan saat itu ada 37 orang.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Dikejar Utang, Banyak ASN Pemprov Bolos Kerja

GUBERNUR NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi memenuhi undangan dari pemerintah daerah, sejumlah elemen masyarakat serta beberapa institusi perguruan tinggi negeri maupun swasta selama dua hari mulai Kamis (22/3) sampai Jumat (23/3) di Provinsi Lampung.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 23 Maret 2018

Halaman 2

Pemkot Tolak Tiga Investor Ingin Kelola MWP

Rencanakan Penataan PKL LAPAK Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan Gomong Tambora yang selama ini diisi pedagang makanan akan ditata. Seperti dikatakan Lurah Dasan Agung Baru, Apriadi, kepada Suara NTB bahwa kawasan yang berada di sekitar Kampus UIN Mataram dan Universitas Mataram ini direncanakan akan ditata agar sesuai dengan wilayah pendidikan.

“Disana kan daerah kampus untuk menuntut ilmu, tetapi PKL di sana lebih banyak berjualan untuk kebutuhan perut saja bukan untuk otak,” paparnya. Ka(Suara NTB/uul) wasan Tambora ini meApriadi mang diperuntukkan bagi PKL yang dulunya berjualan di sekitaran Jalan Pemuda.

Tetapi dalam perkembangannya, ternyata tidak merepresentasikan posisinya yang berdekatan dengan daerah kampus dan sekolah. “Sudah dari dulu memang kita rencanakan, tetapi kemarin sempat ada masalah terutama saat penutupan wilayah Unram dulu,” kata Apriadi. Tetapi sekarang rencana itu kembali diwacanakan dan pihaknya sudah mulai berkoordinasi dengan pihak Unram.

“Kami akan bertemu dengan Rektor Unram dengan ditemani Ketua APKLI Kota Mataram tentang rencana ini,” jelasnya. Ketua APKLI sendiri, imbuhnya, menyambut baik rencana yang diinginkan oleh Kelurahan Dasan Agung Baru.

Apriadi mengatakan dirinya menginginkan agar kawasan Tambora ini nantinya bisa menjadi seperti kawasan Palasari di Bandung. “Nantinya di kawasan Tambora ini akan diubah menjadi tempat pasar buku bekas yang bermanfaat bagi mahasiswa,” terangnya.

Para mahasiswa bisa mendapatkan berbagai buku untuk menunjang materi kuliah mereka dengan harga yang terjangkau. “Mahasiswa bisa memanfaatkan kawasan itu untuk berjualan buku, jadi bukan hanya untuk kuliner saja,” kata Apriadi. Ia menginginkan pasar buku bekas ini menjadi ikon kota selain sebagai ajang wirausaha bagi mahasiswa. Tapi langkah yang pertama dilakukan adalah pendekatan terhadap para PKL di kawasan itu.

“Pelan-pelan kita akan lakukan sosialisasi ke mereka secara bertahap,” ujarnya. Nantinya jika sudah ada yang memulai langkah berjualan buku bekas di sana. Otomatis yang lain pasti akan mengikuti jika dilihat bagus. “Jadi pengunjung yang datang bisa sekalian beli buku sekalian wisata kuliner,” tukasnya. (uul)

Tidak Terlayani Kendaraan Roda Tiga DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Provinsi NTB diharapkan memiliki data terkait kegiatan masyarakat membakar sampah. Apalagi kalau kegiatan bakar sampah oleh masyarakat ini berdampak pada penyakit-penyakit tertentu, seperti ispa (infeksi saluran pernafasan akut). ‘’Dimana lokasinya, siapa yang melakukan. Artinya ini pembakaran apakah oleh petani (bakar jerami) atau rumah tangga,’’ kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (22/3).

Kalau polusi udara yag timbul akibat pembakaran sampah sehingga menimbulkan penyakit, hal ini tentu harus menjadi perhatian DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram. Menurut Ismul, salah satu dampak pengadaan kendaraan roda tiga adalah mengangkut sampah dari rumah tangga ke TPS. ‘’Justru dampak negatifnya kemudian ketika volume sampah tidak sebanding dengan kendaraan roda tiga tersebut,’’ cetusnya.

Kondisi ini perlu menjadi pemikiran DLH bagaimana menyiasati sampah-sampah yang tidak terakomodir oleh kendaraan roda tiga. Di sisi lain masyarakat tidak ingin melihat sampahnya berlama-lama di rumahnya. Sehingga bisa jadi masyarakat kemudian mengambil jalan pintas dengan cara membakarnya. ‘’Justru kita membuat program jadi menimbulkan masalah,’’ sesalnya.

Sebetulnya, demikian Ismul, pesan yang disampaikan kepada masyarakat bahwa membuang sampah melalui kendaraan roda tiga. ‘’Tetapi kalau volumenya berlebih dan tidak bisa diangkut, ini yang menjadi masalah besar,’’ imbuhnya. Untuk itu, politisi PKS ini mendorong DLH Kota Mataram mencari solusi penanganan sampah agar masyarakat tidak lagi membakar sampah. ‘’Kalau benar berdampak terhadap penyakit Ispa, ini bisa nyambung ke situ sosialisasinya. Buang sampah di Tossa (kendaraan roda tiga, red) tetapi tidak bisa mengangkut volume berlebih,’’ terangnya. Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini menilai kinerja kendaraan roda tiga sudah maksimal. Hanya saja volumenya yang terbatas. Ismul menyebutkan satu unit kendaraan roda tiga maksimal mampu mengcover 30 – 40 rumah tangga.

Sementara dalam satu lingkungan ada yang jumlah rumah tangganya sampai ratusan. ‘’Nah ini hitungan-hitungan yang harus diantisipasi,’’ katanya. Apalagi jam buang sampah juga ditentukan oleh Pemkot Mataram. Namun demikian, Ismul berharap DLH segera mencari solusi atas persoalan ini. (fit)

Ismul Hidayat (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menolak pengajuan kerjasama tiga investor yang ingin mengelola Mataram Water Park (MWP). Pemkot Mataram memilih mengelola sendiri wahana bermain baru yang diresmikan Februari lalu.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Amran M. Amin mengatakan, pihaknya ingin mengamankan kebijakan kepala daerah terkait pemanfaatan kolam renang yang berada di Taman Udayana tersebut. Investor mengajukan

diri mengelola tidak disetujui.

“Kami ingin mengamankan apa yang pernah disampaikan Pak Wali. Kita kelola sendiri saja dulu,” kata Amran, Kamis (22/3).

Secara langsung Ketua Komite Olahraga Nasional Indo-

nesia (KONI) NTB, Andi Hadianto menawarkan diri mengelola MWP. Kemudian, dua investor lainnya mengajukan hal sama melalui Asisten I. “Yang secara langsung ke kami itu baru Pak Andi. Ndak tahu kalau dua investor mungkin

lewat Pak Sekda atau Pak Asisten I,” tambahnya.

Mantan Camat Mataram ini menjelaskan, keberadaan kolam sebelumnya delapan tahun mangkrak kondisinya baik. Air jernih serta dilengkapi fasilitas pendukung. Lokasinya strategis menjadi daya tarik masyarakat.

Termasuk tidak ada penarikan biaya masuk.

Saat ini akunya, siswa siswi Kota Mataram mulai

memanfaatkan sebagai tempat latihan renang. Demikian juga masyarakat umum.

“Sudah mulai di pakai. Siswa sore kesana latihan,” imbuhnya Isidentil diberikan.

Meskipun gratis, Dispora meminta masyarakat menggunakan baju renang saat mandi. Ke depan, akan dilakukan penertiban. “Banyak yang pakai baju bebas itu tidak kita izinkan. Harus pakai baju renang,” demikian Amran. (cem)

(Suara NTB/cem)

FINALISASI - Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana duduk bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, SE., MM., membahas finalisasi persiapan MNEK yang diselenggarakan 3 - 9 Mei mendatang.

(Suara NTB/cem)

FOTO BERSAMA - Plt Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, SE.MM serta pati dan asisten Komando Armada RI Kawasan Timur foto bersama usai rapat tertutup, Kamis (22/3)

Pemkot Mataram Mantapkan Persiapan MNEK

Surabaya (Suara NTB) Pemkot Mataram memantapkan persiapan Multilateral Naval Exercise Komodo tahun 2018. Pemanfaatan dilakukan dengan mempresentasikan finalisasi persiapan di KRI Bima Suci di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (22/3) kemarin.

Sebelum presentasi di KRI Bima Suci, rombongan yang dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana

didampingi Asisten I, Lalu Martawang, Asisten II, Wartan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ir. H. Mahmuddin Tura menggelar rapat tertutup bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, SE., MM., bersama Pati dan seluruh asisten.

Komandan Gugus Tempur Armada Timur yang juga Komandan Satgas Multilateral Naval Exercise Komodo, Laksa-

mana Pertama TNI Rachmat Jayadi mengatakan, rapat koordinasi dengan Pemkot Mataram guna menajamkan rencana pelaksanaan MNEK di Kota Mataram. Sebelumnya, sudah dibuat perjanjian kerjasama yang nantinya persiapan akan diselesaikan bersama - sama.

“Ini hanya penajaman agenda saja,” kata Rachmat.

Penajaman yang dilakukan berkaitan dengan rencana pemasangan monumen bahari.

Monumen ini memiliki ciri khas

rumah masyarakat Sasak dipasang di atasnya. Selanjutnya, panser amphibi juga turut dipasang. Peresemiannya nanti akan ditandatangani oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Ade Supandi.

Walikota menambahkan, rapat bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur dalam rangka finalisasi persiapan Multilateral Naval Exercise Komodo. Kota Mataram sebagai venue utama kegiatan perlu dipersiapkan beber-

apa lokasi mulai sekarang termasuk secara keseluruhan menyambut tamu dari luar.

“Pelaksanaan 3 - 9 Mei. Saya pastikan semua sudah siap. Termasuk akomodasi dan segala keperluan lainnya, “ tegasnya. Mohan mengatakan, pembangunan Monumen Bahari Mataram segera dipersiapkan. Nantinya ini akan diresmikan oleh KSAL. Kepastian persiapan ini juga akan dikoordinasikan dengan Pemprov NTB. (cem/*)

Mataram (Suara NTB) Penertiban berbagai reklame yang berisi iklan rokok yang sudah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir di Kota Mataram berupaya untuk mewujudkan kota ramah anak.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menerangkan bahwa pihaknya sudah mulai mengurangi permohonan terutama

untuk konten rokok. “Sekarang yang masih tersisa adalah yang masih terpasang, jadi kita minta bantuan ke Perkim untuk menghubungi pemiliknya,” terangnya kepada Suara NTB. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Permukiman dan Perumahan serta Dinas Pendapatan terkait masalah reklame rokok ini.

“Kalau sudah habis masa berlakunya (reklame), kita bicarakan lagi dengan OPD teknis-

nya, sudah kita mulai evaluasi,” kata Cok. Reklame-reklame yang kemarin disita dan ditahan, ujarnya, sudah mulai banyak yang mengajukan permohonan. “Yang kemarin sudah ada yang mengajukan, tetapi saya tolak,” imbuhnya.

Total ada lebih 4 titik yang mengajukan permohonan. Dimana reklamenya akan ditahan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. “Belum ada kejelasan sampai kapan, jadi untuk

sementara ya seperti ini,” katanya. Ia menambahkan investasi di bidang reklame ini memang cukup besar, tetapi sebaiknya dihindari yang berisikan konten rokok. Selain itu, lokasi juga menjadi perhitungan apakah boleh dipasang di sana atau tidak, misalnya seperti di trotoar atau kawasan steril lainnya.

“Yang jelas untuk konten rokok sudah mulai kita tolak,” ujar Sudira. Untuk reklame rokok yang sudah terpasang

sekarang, pihaknya sedang melakukan evaluasi sekarang.

“Tetapi tidak terlepas dengan Dinas Pendapatan karena hubungannya dengan pajak,” terangnya. Sedangkan jika reklame yang bekerja sama dengan perusahaan advertising, imbuhnya, kontennya bisa berubah. “Satu contoh misalnya, pajaknya setahun kontennya bisa berubah setiap 3 bulan sekali. Itu yang kita koordinasi dengan Dinas Pendapatan,” jelasnya. (uul)

Pemkot Kurangi Iklan Rokok

Lapak Langgar Aturan Segera Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Sejumlah lapak yang melanggar aturan seperti membangun di atas trotoar akan ditertibkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Bayu Pancapati menegaskan, penertiban lapak sebenarnya menjadi tugas dan tanggungjawab camat dan lurah. Mereka memiliki kewenangan menertibkan sesuai Perwal.

Tetapi, ia melihat camat dan lurah sebagai miniatur Pemkot Mataram diam saja. Disatu sisi, mereka tahu bahwa terjadi pelanggaran. Sebagai contoh kata Bayu, lapak di Jalan Panji Tilar, Lingkar Selatan, Gomong dan lain sebagainya.

Mereka berjualan di atas troator. Otomatis pembeli parkir

di pinggir jalan dan menimbulkan kemacetan. “Ini ditahu pelanggaran malah dicuekin,” kata Bayu, Kamis (22/3). Temuan terhadap pelanggaran ini, pihaknya rutin memberikan teguran dan mengimbau pedagang.

Jangan sampai Pol PP turun dan mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran dan menyita barang dagangan mereka.

“Sekarang kita tidak pakai teguran lagi. Sudah tiga tahun ditegur. Yang tidak respon kita tindak,” tegasnya. Bayu mengapresiasi Kelurahan Gomong dan Rembiga mengajak petugas menertibkan lapak - lapak yang melanggar aturan. Kepedulian mereka sangat penting, sehingga kota ini tertata dengan baik. Langkah penertiban selanjutnya akan menunggu per-

mintaan camat atau lurah.

Semasa menjadi lurah, kenang Bayu, pedagang cukup mengerti ketika dinasehati.

Artinya, pendekatan perlu dibangun agar masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah. “Jangan pulang kantor langsung tidur. Mereka kepala wilayah dan harus melayani masyarakatnya,” kritiknya.

Terkadang ketika ditertibkan beberapa oknum lurah datang meminta lapak itu tidak dibongkar. Alasannya mereka adalah keluarga dan lain sebagainya. Bahkan, ada yang mengklaim keluarga pejabat.

Bagi Kasat Pol PP termuda di NTB ini, tidak mau ambil pusing. Selama melanggar aturan akan ditindak tegas. (cem)

10 Warga Belum Setuju Direlokasi Mataram (Suara NTB) Pembebasan lahan di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan sedikit menuai kendala. 10 dari 40 warga belum setuju direlokasi. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi menjelaskan, pada dasarnya masyarakat sepakat terhadap pembebasan lahan tersebut.

Kemungkinan terhadap warga yang bangunannya terdampak akan dicarikan solusi. Apakah diganti dengan mencarikan tanah atau seperti apa. Akan tetapi, sebagian yang tidak memiliki kendala sudah diproses.

“Kita akan petakan masalahnya,” kata Syakirin, Kamis (22/ 3) di sela - sela mengikuti rapat persiapan MNEK 2018 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Total yang akan dibebaskan oleh Pemkot Mataram adalah 40 lahan. Sebanyak 30 kepala keluarga tidak ada masalah. Syakirin mengaku,

(Suara NTB/dok)

H.M. Syakirin Hukmi hasil rapat bersama pemilik lahan sekitar tiga pekan lalu tidak ada masalah.

Bahkan, 30 lahan sudah diserahkan ke Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya, penetapan harga akan melalui perhi-

tungan tim appraisal. “Kita juga mau cek dulu katanya lahan itu sudah dibebaskan oleh BWS. Sehingga, tidak ada dobel pembayaran,” ujarnya.

Pembebasan lahan di Kelurahan Banjar terkait rencana pembangunan jalan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Jalan Nasional. BJN akan melakukan tender ketika selesai urusan pembebasan lahan.

Secara spesifik mantan Kepala Dinas Pendapatan ini, tidak mengetahui detail total anggaran pembangunan jalan tersebut. “Itu urusan di pusat.

Kita hanya membebaskan lahan saja,” katanya.

Camat Ampenan, Zarkasy yang dikonfirmasi sebelumnya tidak mengetahui proses pembebasan lahan itu. Kewenangannya hanya memfasilitas Pemkot Mataram berkomunikasi dengan masyarakat. Diakui, 10 dari 40 kepala keluarga belum mau direlokasi karena belum memiliki tempat tinggal. (cem)

100 ASN Belum Laporkan Kekayaan Mataram (Suara NTB) Waktu pelaporan kekayaan oleh para pejabat di lingkungan Pemkot Mataram berakhir tanggal 31 Maret 2018. Dari 930-an ASN, baru 800-an orang yang sudah menginput data. “Hanya tinggal 100-an yang belum menginput sama sekali. Kita akan cek nantinya masalahnya di mana di masing-masing SKPD untuk melaporkan siapa saja yang belum,” terang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPKSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, saat ditemui Suara NTB. Ia menjelaskan pihak BPKSDM akan melakukan pendampingan langsung di masing-masing SKPD untuk pelaporan LHPKN. “Kita minta selesai apel Senin besok, semua yang terkait dengan LHPKN untuk progresnya bisa hadir di BPKSDM untuk langsung bawa laptop dan dikerjakan di sana,” kata Nelly. Selesai apel di Hari Senin esok, akan langsung diumumkan siapa yang progresnya masih kurang dan didampingi untuk mengetahui masalahnya.

100-anorangyangbelummenginput LHPKN, sedangkan 800-an orang ini masih dalam proses pengisian secara bertahap. “Mungkin mereka masih terkendala dengan dokumen dan hitungannya,” jelasnya. Nelly mengatakan LHPKN ini memang cukup ruwet karena harus menghitung pengeluaran selain pendapatan yang diterima. “Jadi wajarlah OPD itu berat untuk menyelesaikannya,” imbuhnya. Ia menyebutkan pengeluaran yang mesti dilaporkan meliputi sandang, pangan, hiburan, rekreasi, bantuan sosial (zakat), pajak, asuransi, cicilan utang, pegadaian, dan lain-lain.

“Sandang ini yang paling banyak meliputi pakaian, sepatu,

(Suara NTB/uul)

Baiq Nelly Kusumawati bahkan aksesoris yang dimiliki. Apalagi jika berasal dari brand ternama,” sebutnya. Hari Senin nanti semua data ditargetkan sudah final dan tuntas, dalam artian final untuk dikerjakan masing-masing.

Jika ada yang belum sama sekali melakukan input data LHPKN meski sudah diingatkan tetapi tidak diindahkan, maka pihaknya akan melaporkan ke Plt Walikota.

“Kita akan rekap nama-namanya ke Plt Walikota yang nantinya akan memberikan sanksi, karena LHPKN ini memang sudah menjadi kewajiban mereka,” terangnya. Mereka yang tidak melapor, imbuhnya, nantinya tidak diproses untuk masalah kepegawaiannya seperti kenaikan jabatan berkala dan lainnya. Pelaporan LHPKN yang wajib bagi semua pejabat, mulai dari semua tingkat eselon serta penjabat di tingkat pengadaan barang dan jasa. Tetapi masih belum diketahui dari kalangan mana saja yang belum melapor karena tidak bisa terdeteksi. (uul)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 23 Maret 2018

Halaman 3

Manajemen GNE akan Dirombak

Mataram (Suara NTB) PT. Gerbang NTB Emas (GNE) melakukan perombakan struktur manajemen.

Tujuannya, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Ada 26 jabatan struktural yang akan disegarkan. Terdiri dari 9 manajer, 14 supervisor, 2 orang direksi (Direktur Keuangan dan Direktur Operasional) dan 1 komisaris. Uji kompetensi mulai digelar Kamis (22/3) kemarin.

Seluruhnya di internal perusahaan, berkesempatan mengikuti seleksi dan uji kompetensi yang akan dilaksanakan selama seminggu ini, kata penanggung jawab, sekaligus Direktur Utama PT. GNE, Drs. H. Syahdan Ilyas, MM. Perombakan manajemen ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Hasil evaluasi

dari Dewan Komisaris PT. GNE bersama Direktur Utama dan BPKP Provinsi NTB, bahwa SDM dan tenaga kerja karyawan perusahaan daerah ini masih belum memadai. Sehingga pencapaian target perusahaan yang diinginkan belum tercapai secara maksimal.

Karena itulah, solusi yang diambil oleh Dewan Komisaris

dan Direktur Utama PT. GNE, dengan melakukan kerjasama dengan Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, BKD Provinsi NTB, serta RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, untuk melakukan uji kompetensi untuk menentukan orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk memegang jabatan struktural di PT. GNE.

Tahapan seleksi ini, kata H. Syahdan, terdiri dari uji kesehatan jiwa di RSJ Provinsi NTB. Kemudian uji kompetensi oleh Biro ekonomi dan BKD Provinsi NTB. Terakhir, wawancara oleh tim penguji dari Pemprov NTB dan pakar tim investasi Provinsi NTB. Menurut Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi NTB ini, percepatan pengembangan perusahaan yang didukung kreativitas dan profesionalisme manajemen harus dilakukan, di tengah besarnya tantangan bisnis saat ini.

“Sehingga diperlukan uji kompetensi untuk menempat-

(Suara NTB/ist)

Peserta uji kompetensi

OJK Izinkan Bumiputera Pasarkan Produk Asuransi Mataram (Suara NTB) – Kerisauan masyarakat akhirnya terjawab, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya memberikan izin kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB) untuk memasarkan kembali produk asuransinya sebagai bagian dari upaya penyehatan bagi salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia ini.

“Berdasarkan laporan Pengelola Statuter AJBB dan hasil pemeriksaan OJK, kami memandang AJBB sudah siap kembali untuk memasarkan produk asuransinya sejalan dengan upaya program penyehatannya,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh OJK NTB, Kamis (22/3) kemarin.

Menurutnya, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung di AJBB pada 7 hingga 23 Februari 2018 lalu untuk memastikan kesiapan AJBB melaksanakan operasional kembali setelah pada tahun 2017 tidak memasarkan produknya.

Adapun cakupan pemeriksaan yang dilakukan antara lain, mengenai kesiapan produk-produk yang akan dipasarkan, program pemasaran dan keagenan yang akan digunakan, kebijakan dan standar operasional yang ditetapkan, Sistem Informasi dan Teknologi, serta Sumber Daya Manusia dan infrastruktur pendukung lainnya.

“Kita terus mendorong agar AJBB senantiasa melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja operasional sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap AJBB dan dunia asuransi di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, sebagai bagian dari amanat UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK pada 27 Februari 2018 lalu mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2018 mengenai Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama.Ketentuan tersebut mengatur kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama seperti AJBB. OJK NTB, kata humasnya, Muhammad Abdul Mannan, melanjutkan kembali informasi resmi ini kepada masyarakat. Agar peserta, AJBB di daerah ini tak lagi merasa khawatir. “Nasabahnya di NTB banyak juga. Tapi data mengenai jumlah pastinya ada di Bumi Puteranya langsung.

Yang pasti, masyarakat, nasabahnya terutamanya tak khawatir lagi,” demikian Mamet, sapaan akrabnya. (bul)

Kemudahan Fasilitas Kepabeanan Dorong Produksi Ekspor IKM Mataram (Suara NTB) – Pelaku industri kecil di NTB bisa bernapas lega. NTB sebagai daerah wisata dan agraris memiliki pasar strategis. Untuk pelaku industri kecil, kemudahan ekspor impor berkorelasi dengan geliat pertumbuhan usahanya.

Fasilitas kepabeanan itu dalam bentuk Kemudahan Impor Tujuan Eskpor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM).

Kasi Perbendaharaan Kantor Bea Cukai Mataram, I Wayan Tapamuka Kamis (22/3) menyebutkan, sebanyak 16 pelaku IKM di NTB sudah menggunakan fasilitas tersebut.

“Fasilitas itu bentuknya seperti misalnya ada barang bea masuk, yang tadinya harus bayar pada saat masuk tetapi ditangguhkan untuk beberapa waktu,” ujarnya.

Hal itu diungkapkannya dalam Media Gathering Bea Cukai Mataram didampingi Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Dimas Pratama, dan Kasubsi Pengolahan Datan dan Administrasi Dokumen, Ali Surya Putra.

“Diharapkan dengan adanya fasilitas ini bisa membantu meningkatkan usaha dari pelaku IKM kita di NTB ini. Ini khususnya bagi pengusaha IKM kita yang mempunyai produk untuk diekspor,” paparnya.

Fasilitas KITE IKM diharapkan memberi berbagai dampak positif, seperti menurunkan biaya produksi, meningkatkan kapasitas dan utilitas produksi, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan output dan keuntungan, serta daya saing.

Fasilitas KITE IKM sudah diluncurkan setahun yang lalu. Bagi perekonomian negara, fasilitas itu juga mendorong target penerimaan.

Penerimaan negara yang dipungut Bea Cukai Mataram dari cukai dan bea masuk bea keluar pada tahun 2017 mencapai Rp 9,6 miliar; tahun 2016 Rp 10,2 miliar, dan tahun 2015 Rp 3,9 miliar. (why)

kan pimpinan-pimpinan di perusahaan, sesuai kemampuan,” jelas H. Syahdan.

Secara umum, tujuan dilaksanakannya uji kompetensi adalah dalam rangka restrukturisasi perusahaan PT. GNE serta penempatan jabatan dalam perusahaan yang didasarkan kepada kompetensi serta peningkatan kinerja kreativitas dan inovasi bagi pimpinan unit kerja perusahaan dan pelayanan di lingkungan perusahaan PT. GNE. Hasil dari uji kompetensi ini adalah untuk penempatan pimpinan/manager kadiv supervisor direksi dan komisaris untuk ditempatkan sesuai ko-

mpetensinya dan akan ditindaklanjuti dengan pendidikan dan pelatihan bagi pimpinan Perusahaan sehingga terwujud visi dan misi PT. GNE ke depan menjadi suatu perusahaan daerah yang kokoh kuat sehat tangguh produktif profesional dan kreatif inovatif serta berdaya saing serta mampu memberikan kontribusi PAD bagi Pemprov NTB dan kesejahteraan bagi masyarakat NTB. Ada kaitannya dengan target keuntungan? H. Syahdan mengatakan hal itu juga menjadi pertimbangan penting perusahaan melakukan uji kompetensi.

Tahun 2018 ini, pemegang

saham menargetkan PT. GNE dapat meraup keuntungan hingga Rp 1,5 miliar. Saat ini dua usaha yang paling menjanjikan bagi Perusda yakni usaha beton, serta perbengkelan dan assembling.

NTB saat ini sedang menggeliat perkembangannya. Terutama untuk sektor-sektor unggulan, pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata, H. Syahdan mengatakan akan tumbuh sekian banyak usaha ikutannya.

Karena itulah, PT. GNE harus mampu masuk di pasar potensial ini. Dalam hal ini butuh gerbong perusahaan yang memiliki kreativitas tinggi. (bul)

SUARA NTB Jumat, 23 Maret 2018

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Musrenbang KLU 2019

Unjuk Semangat Sinergi Total Turunkan Kemiskinan Tanjung (Suara NTB) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 digelar di Aula Gedung Serbaguna, Kamis (22/3). Menginjak pemerintahan tahun ketiga kepemimpinan Bupati – Wakil Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH – Sarifudin, SH., MH., tema Musrenbang mengangkat semangat “Sinergi dan Integrasi Total untuk Penurunan Kemiskinan”.

Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, di hadapan 500an peserta Musrenbang yang hadir menegaskan Musrenbang merupakan agenda tahunan yang sangat penting bagi stakeholder. Momen ini agar dimanfaatkan untuk menyeleraskan pendekatan perencanaan secara teknokratik, politik, dan partisipatif. Terlebih lagi, musrenbang pamungkas ini merupakan rangkuman dari musrenbang sebelumnya, baik musrenbangdes, musrenbangcam, musrenbang perempuan, anak, pemuda, pelajar, dan mahasiswa, hingga Gendu Rasa Siu Ate Sopoq Angen.

(Suara NTB/ari)

HADIR - Bupati KLU H. Najmul Akhyar, Wakil Bupati Sarifudin, Ketua DPRD KLU dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir di acara pembukaan Musrenbang 2019 di Aula Gedung Serbaguna KLU, Kamis (22/3).

Selaku kepala daerah, Najmul tak lupa menyanjung gelaran musrenbang tahuntahun sebelumnya yang menuai prestasi. Berkat dukungan semua pihak, Pemda KLU memperoleh predikat sebagai Top Mover peningkatan IPM di NTB dengan capaian 1,67 poin, Top Mover penurunan kemiskinan di NTB dengan capaian 1,15 persen dari 33,21 persen di tahun 2016 menjadi 32,06 persen tahun 2017, serta raihan Opini WTP berturut-

turut selama tiga tahun terakhir. Tidak hanya itu, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat dari predikat C menjadi predikat B di tahun 2017. “Musrenbang ini momentum yang sangat baik dan penting untuk melakukan penajaman terhadap upaya-upaya pembangunan,” tegasnya.

Ia mengarah, dalam menyusun dokumen RKPD agar tetap mengacu pada tiga indikator, yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Pada

bidang pendidikan, ia menginginkan agar indeks indeks pendidikan ditingkatkan menjadi setara dengan indikator rata-rata lama yang ditetapkan BPS. Upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah telah dimulai dengan dibentuknya tim Saber Drop Out (Saber DO), dengan menyasar anakanak putus sekolah.

Pada indeks kesehatan, bupati menaruh perhatian pada status gizi buruk, kurang gizi pada ibu dan balita yang mempengaruhi kematian ibu dan bayi. Perilaku hidup bersih dan sehat yang masih relatif rendah diarahkan untuk ditangani melalui program jambanisasi.

“Kita juga telah berinovasi melalui dengan membentuk Tim Saber Gebuk (Sapu Bersih Dan Entaskan Gizi Buruk Dan Gizi Kurang, dan Inovasi De Best (Desa Bersih dan Sehat),” imbuhnya.

Sedangkan pada indeks pendapatan, bupati masih menyoroti masih tingginya angka kemiskinan. Ia meminta, persoalan kemiskinan ditanggulangi dengan lebih dulu memahami data kemiskinan.

(Suara NTB/ari)

PUKUL GONG - Bupati KLU H. Najmul Akhyar memukul gong sebagai tanda pembukaan Musrenbang 2019, Kamis (22/3).

Sebab sebagian besar kemiskinan masih dialami petani, meski di sisi lain memiliki aset 1 atau 2 hektar.

Sementara Kepala Bappeda Lombok Utara, Herianto, SP., dalam sambutannya mengatakan akan menjadikan musrenbang sebagai momentum untuk menyatukan energi seluruh stakeholder, baik dalam merumuskan kebijakan, ketepatan sasaran perencanaan dan implementasi dalam bingkai sinergi dan integrasi. Di mana se-

luruhnya harus tetap fokus pada ikhtiar menurunkan angka kemiskinan.

Ia mengamini, memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD (2016-2021) telah banyak prestasi yang sudah diraih.

Namun hasil itu bukanlah kerja kerasnya semata, melainkan hasil dari kerjasama seluruh komponen baik pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, dunia usaha, BUMN/BUMD, serta masyarakat KLU pada umumnya. Peran NGO dan dunia usa-

ha dalam berinovasi, memberi ruang bagi peningkatan pelayanan publik, peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan angka kemiskinan di masyarakat.

“Dari berbagai prestasi yang telah kita torehkan, janganlah kita luput dari perhatian dan fokus kerja kita, bahwa satu tantangan besar berdasarkan data dan fakta ada dihadapan kita semua, yaitu kemiskinan.

Sesuai data BPS, angka kemiskinan Lombok Utara masih tertinggi di NTB yaitu 32,06 persen atau setara 62.240 jiwa atau 17.310 KK,” jelasnya.

Ia berharap, pada Musrenbang RKPD ini tersusun kegiatan-kegiatan yang memerlukan dukungan kebijakan, sumber daya dan pembiayaan pembangunan daerah baik yang berasal dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, maupun swadaya masyarakat dan dukungan sektor swasta.

Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh komponen pembangunan akan berdampak terhadap pembangunan di masyarakat. (ari/*)

Kasus Tenaga Kesehatan Normalisasi Sungai di Sambelia WILAYAH Kecamatan Sambelia merupakan salah wilayah yang rawan diterjang bencana banjir. Maka dari itu untuk mewaspadai terjadinya bencana banjir itu, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) diminta segera melakukan normalisasi.

“Mestinya pemerintah pusat dan provinsi yang memiliki kewenangan dalam hal ini Balai Wilayah Sungai (BWS) melakukan normalisasi. Itu yang kami harapkan,”ujar Camat Sambelia, Zaitul Akmal, dikonfirmasi di (Suara NTB/yon) Selong, Kamis (22/3).

Zaitul Akmal Dijelaskannya, sungai yang terdapat di wilayah Kecamatan Sambelia, sebelum maupun pasca terjadi banjir sama sekali belum pernah dilakukan normalisasi. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan pendangkalan terhadap sungai-sungai yang ada, mulai dari sungai di Madain, Sambelia, Labuan Pandan dan beberapa lainnya belum pernah dilakukan normalisasi.

Akibatnya apabila terjadi hujan di daerah pegunungan, maka kondisi arus air saat melintas di sungai-sungai itu akan melimpah.

Kondisi itupun terjadi, karena material-material terhambat.

Sementara, katanya, yang memiliki kewenangan untuk melakukan normalisasi dalam hal ini BWS belum pernah melakukan tindakan normalisasi. “Mereka sudah tahu setiap banjir dilakukan pendataan, tapi tindakan untuk mewaspadai banjir ini yang kita harapkan seperti dilakukan normalisasi,” ujarnya.

Adapun untuk perbaikan terhadap infrastruktur akibat kerusakan banjir yang terakhir terjadi pada tahun 2016 lalu sudah dilakukan perbaikan, seperti jembatan Sambelia saat ini sudah dibangun secara permanen yang merupakan jalan milik provinsi. Hanya saja beberapa jembatan dan rumah warga yang belum tertangani, namun dari pemerintah untuk tahun 2018 ini akan membangun rumah sebanyak 100 unit bagi korban banjir di tempat yang lebih aman dengan direncanakan menggunakan tanah pecatu.

Menurutnya, kerusakan jalan dan jembatan bukan semata-mata dikarenakan kualitas jembatan yang buruk. Akan tetapi, air yang datang cukup deras menghantam kiri kanan jembatan, sehingga terjadi kerusakan. Namun dinilainya kerusakan yang terjadi karena tidak pernah dilakukan normalisasi oleh instansi terkait dari hulu ke hilir.

“Jadi air itu akan mencari jalannya sendiri karena tidak pernah dilakukan normalisasi,”pungkas mantan Lurah Ijobalit ini. (yon)

Sejumlah Pejabat di Lotim Dipanggil Kejari

Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) mulai memanggil sejumlah pejabat di Dinas Kesehatan (Dikes) dan BKPSDM Lotim termasuk tenaga kesehatan. Pemanggilan ini untuk melakukan klarifikasi terhadap penerbitan SK bagi tenaga kesehatan. Selain itu mencari benang merah dari persoalan itu yang saat ini sedang tahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Kepada Suara NTB, Kamis (22/3), Kasi Intelijen pada Kejari Lotim, I Gede Putra Arbawa, menjelaskan, hasil klarifikasi terhadap pejabat dari dua instansi ini belumdapat disampaikan ke muka umum.

Hasil ini merupakan tambahan bahan untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

“Kita sudah dapatkan hasil klarifikasi dari pejabat di dua instansi itu. Selanjutnya kita akan panggil kelompok kerja dan perjanjian kerja, Minggu depan kita akan panggil,”terangnya.

Dalam penanganan kasus ini, sejumlah barang bukti sudah

dipegang Kejari Lotim. Salah satunya berupa SK kelompok kerja yang sebelumnya sudah diserahkan oleh para tenaga tenaga kesehatan. Hanya saja mekanisme tenaga kesehatan yang ikut seleksi hingga saat ini belum diketahui. Namun Kejari Lotim tetap masih menunggu bukti-bukti tambahan dari tenaga kesehatan yang saat ini kabarnya masih memegang sejumlah alat bukti berupa SK untuk diserahkan ke kejaksaan. “Untuk bukti tambahan kita belum tahu, tapi kabarnya bukti tambahan itu masih dipegang oleh ketua timnya. Itu belum kita

cek,” ungkapnya.

Seiring dengan tetap berjalannya proses penyelidikan penerbitan SK yang diduga terdapat beberapa SK siluman itu, DPRD Kabupaten Lotim sudah membentuk Pansus Tenaga Honorer dalam upaya menindaklanjuti tuntutan ratusan tenaga honor kesehatan di Lotim terkait penerbitan SK. DPRD Kabupaten Lotim membentuk Pansus tenaga honorer.

Pembentukan pansus untuk mempercepat proses penanganan terkait tuntutan ratusan tenaga honor kesehatan di Lotim yang menuntut keadilan.

(Suara NTB/yon)

I Gede Putra Arbawa ga pada akhirnya nanti akan ditangani oleh pihak berwajib.

“Nanti akan ada rekomendasi yang akan kita sampaikan ke pihak berwajib,”ujarnya. (yon)

Fiddin Janji Pindahkan Pedagang ke Pasar Lama

ULP Lotim Telusuri Rekam Jejak Pihak Rekanan Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (Adpem-ULP) Setda Lotim melakukan proses tender atau pelelangan sejumlah proyek di Lotim lebih awal. Langkah itu dilakukan lebih cepat agar hasil atau kualitas pembangunan yang didapat lebih maksimal dengan waktu yang cukup optimal. Bahkan pihak ULP langsung turun ke lapangan untuk menelusuri rekam jejak dari pihak rekanan yang mengikuti proses lelang.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (22/3), Kepala Adpem dan ULP Setda Lotim, Lalu Muliadi, menjelaskan bpada minggu depan semua proses pelelangan ini sudah tuntas dengan harapan proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lotim ini dilaksanakan dengan lebih cepat dan tentunya hasil atau kualitas pembangunan lebih maksimal dengan waktu yang cukup optimal. Pasalnya, untuk tahun 2018 ini terdapat sekitar 97 paket proyek termasuk dari perencanaan, konsultan, pengadaan dan konstruksi fisik.

Proses pelelangan untuk 97 paket proyek ini dipastikan dapat terealisasi tahun ini dengan dilakukan proses pelelangan lebih cepat dilaksanakan termasuk realisasi anggaran. Ditambahkannya, dengan segala sesuatunya dilakukan lebih awal maka pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, proses lelang, pelaksanaan hingga pelaporan. Termasuk ULP akan melihat langsung rekam jejak dari pihak kontraktor.

Dipastikannya kontraktor yang mengikuti proses lelang tidak terdapat yang gagal serta sebagian besar kontraktor yang ikut sebagian besar merupakan kontraktor lokal. Adapun untuk saat ini sebanyak 30 persen sudah selesai proses pelelangan terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim terdiri dari pengaspalan beberapa ruas jalan yang nilainya sekitar Rp40 miliar, kemudian untuk saluran irigasi yang selain sudah tahap pelelangan sudah dilakukan kontrak, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari total anggaran yang terdapat di Bidang Pengairan Dinas PUPR Lotim sebesar Rp30 miliar.

Selain itu untuk pembangunan gedung kantor Dinas PUPR senilai Rp6 miliar sedang dalam permohonan proses lelang dan minggu depan mulai diumumkan. “Minggu depan, semua proses pelelangan ini sudah tuntas dengan harapan proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lotim ini dilaksanakan dengan lebih cepat dan tentunya hasil atau kualitas pembangunan lebih maksimal dengan waktu yang cukup optimal,” jelasnya.

Untuk hotmix jalan yang bersumber dari DAU sebanyak empat paket ruas jalan pada minggu depan sudah dapat diumumkan. Untuk mempercepat segala proses mulai dari tahap perencanaan dan seterusnya serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, disebutkan mulai dari perencanaan ULP sudah turun ke masing-masing dinas untuk membantu persiapan dokumen pengadaan dan seterusnya dengan melakukan koordinasi yang maksimal. (yon)

Menurut Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, alasan dibentuknya pansus dikarenakan banyak yang tidak jelas dihadapi oleh para tenaga honor kesehatan, seperti terdapat orang yang tidak pernah bekerja namun ujung-ujungnya mendapatkan SK bupati, mendapat gaji dari kapitasi dan sejenisnya. Sementara yang betul-betul bekerja dan mengabdi cukup lama tidak mendapatkan apa-apa.

Maka dari itu, lanjut Politisi Partai Golkar ini yang ingin diluruskan supaya yang betul-betul mengabdikan diri untuk masyarakat di bidang kesehatan dijadikan prioritas di dalam mendapatkan SK bupati. Di samping itu, Daeng Paelori mengaku DPRD Lotim mendapat sejumlah bukti berupa tenaga kesehatan yang membayar untuk mendapatkan SK. Sehingga inilah yang akan diluruskan hing-

(Suara NTB/rus)

SAMPAIKAN PANDANGAN - Pjs. Bupati Lotim H. Ahsanul Khalik saat penyampaian pandangan eksekutif pada rapat paripurna DPRD Lotim, Kamis (22/3).

Rencana Revisi Perda Zakat

Pjs Bupati Lotim Minta Dewan Lakukan Kajian Lebih Komprehensif Selong (Suara NTB)DPRD Lombok Timur (Lotim) membahas revisi Perda Zakat dalam acara rapat paripurna, Kamis (22/3). Pada kesempatan ini, eksekutif menyampaikan pandangannya terhadap rencana revisi Perda Zakat yang merupakan inisiatif dari para wakil rakyat.

Pandangan pemerintah daerah disampaikan langsung Penjabat Sementara (Pjs) Bupati, H. Ahsanul Khalik. Dalam penyampaiannya, diminta anggota DPRD Lotim melakukan kajian secara lebih komprehensif. Kepada wartawan , Ahsanul Khalik menjelaskan, draf raperda yang disampaikan anggota legislatif ini belum sempurna, sehingga perlu perbaikan. Ia tidak mengatakan menolak atau menerima langsung usulan perubahan atas Perda 9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat tersebut. “Nanti kita lihat,” jawabnya.

Kebutuhan regulasi perda, katanya, menjadi penting. Hal ini mengingat potensi zakat, infak dan sedekah di masing-masing daerah berbeda. Karakteristik zakat infak sedekah harus mendapat pengaturan agar menjadikan sistem pengelolaan yang tepat

sasaran. Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian ekonomi daerah, di mana potensi zakat yang ada pada pemberi zakat (muzakki) untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima zakat (mustahiq) dalam wilayahnya dapat terpolarisasi dengan baik dan akuntabel.

Zakat pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan tonggak pembangunan ekonomi. Untuk itu katanya pembahasan rancangan perda zakat yang akan dibahas dewan akan makin baik, manakala naskah akademisnya lebih mendalam sesuai dengan kondisi yang dialami daerah.

Pemda menyarankan wakil rakyat melakukan perbaikan.

Tidak saja kajian teoritis dan empirik, semata namun juga harus dilengkapi secara filosofis zakat sebagai salah satu rukun Islam yang impelementasinya memerlukan kekuasaan pemerintah. Sehingga, katanya eksistensinya bisa diberdayakan sebagai solusi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.

Di samping itu, ujarnya, harus ada kajian yuridis secara utuh dan menyeluruh. Mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan

terkecil, sehingga diperlukan juga ada kajian politis yang menguraikan tentang urgensi dari perubahan perda. Kekurangan dan kelemahan yang menjadi perhatian harus diperbaiki.

Sementara itu, Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal menekankan revisi Perda Zakat ini sudah lama diusulkan oleh legislatif, yakni sudah setahun.

Pandangan politisi Demokrat ini, yang kurang tepat dalam pengelolaan zakat itu adalah banyaknya aliran dana Bazda Lotim untuk pembangunan rumah sakit yang dikhawatirkan menjadi milik sekelompok orang.

Dalam waktu dekat, pimpinan DPRD Lotim ini mengaku akan memanggil Bazda Lotim untuk mengklarifikasi aliran dana zakat seperti apa mekanisme yang telah dilakukan, kalaupun untuk rumah sakit, namanya adalah Rumah Sakit Bazda.

Apa yang diusulkan perbaikan oleh pemerintah daerah melalui Pjs Bupati Lotim siap akan diperbaiki oleh wakil rakyat. “Semua pihak nanti kita akan ajak untuk kumpul bersama membahasnya.

Mulai dari Bagian Hukum Setdakab Lotim, staf ahli dan pihak terkait lainnya,’’ ujarnya. (rus)

Selong (Suara NTB) Intensitas kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) semakin digencarkan.

Janji-janji politik di tahap kampanye terus diumbar pasangan calon. Termasuk pasangan Fiddin (H.M.Syamsul Luthfi-H.Najamudin Moestafa). Calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 ini berjanji akan memindah kembali para pedagang dari Pasar Masbagik yang baru ke Pasar Masbagik yang lama.

“Jari mun ne menang nomor empat, selapuk side selaku pedagang te pindah aning pasar yang lama (kalau pasangan nomor empat yang menang, semua pedagang yang ada di sini akan dipindah ke pasar lama,” janji Calon Wakil Bupati Lotim H. Najamudin Moestafa, saat berkunjung dan berkampanye di Pasar Masbagik, Kamis (22/3).

Ia menegaskan, menjadi seorang pemimpin harus memiliki keberanian, kecerdasan dan siap menanggung segala berkonsekuensi terhadap apa yang sudah diputuskan. Artinya ketika melakukan suatu pembangunan harus dilihat manfaatnya untuk kepentingan rakyat. Sementara kondisi saat ini, katanya, banyak dibangun pasarpasar seperti Pasar Sakra, Paokmotong dan Masbagik, namun tidak termanfaatkan den-

gan maksimal, karena banyak ruko-ruko yang kosong.

Maka dari itu, katanya, pemerintah yang berani dan pro terhadap kepentingan rakyat adalah pemerintah yang berani menanggung segala risiko. Dicontohkannya, pedagang Pasar Masbagik dipindah dari pasar lama ke pasar baru, karena alasan macet. Namun, bagi H. Najamuddin tidak ada pasar yang sepi, pasti terjadi suatu kemacetan.

Untuk itu, ujarnya, jika Fiddin ditakdirkan menang untuk memimpin Lotim, maka wajib hukumnya para pedagang dipindah dan dikembalikan lagi ke pasar yang lama. Sementara untuk pasar yang baru nantinya akan disesuaikan penggunaannya untuk yang lain.

Alasan ingin mengembalikan pedagang ke pasar lama, karena banyak pedagang yang merugi.

Dijelaskannya bahwa hal itu berdasarkan hasil komunikasi langsung dengan para pedagang saat blusukan ke Pasar Masbagik. Pemindahan pedagang ke Pasar Masbagik, ujarnya, sebagai bentuk kepedulian pasangan Fiddin terhadap kesejahteraan rakyat.

Itupun, katanya, merupakan aspirasi dari rakyat. “Untuk memilih pasangan Fiddin harus dengan ilmu, harus dengan pengalaman. Harus memilih pemimpin yang ingat dengan rakyat kecil, tidak hanya ingat terhadap orangorang kaya,” ungkapnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

JANJI - Calon Wakil Bupati H. Najamudin Moestafa saat menemui pedagang Pasar Masbagik, Kamis (22/3). Ia berjanji akan kembali memindah para pedagang ke pasar lama, jika menang di pilkada.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 23 Maret 2018

Halaman 5

Kasus Bantuan Alsintan Loteng Seleksi Berpotensi Diulang PROSES seleksi bagi calon Direksi PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) berpotensi diulang menyusul turunnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 tahun 2017, tentang mekanisme dan tata cara seleksi calon pimpinan perusahaan daerah (perusda).

Hal itu diungkapkan Kabag Administrasi Perekonomian Setda Loteng, Ihsan, S.Hut., kepada Suara NTB, Kamis (22/3).

Ia menjelaskan, seleksi calon direksi PT. LTB sebenarnya sudah selesai tahun 2017 lalu.

Di mana sudah tiga nama calon direksi PT. LTB yang dinya(Suara NTB/kir) takan memenuhi syarat oleh Ikhsan tim independen yang dibentuk oleh Pemkab Loteng. Namun sampai saat ini belum ada penetapan dari Bupati Loteng selaku komisaris utama PT. LTB. “Hasil seleksi sudah kita sampaikan ke kepala daerah selaku komisaris utama PT. LTB. Tapi sampai sekarang belum ada penepatan soal direksi PT. LTB yang baru,” terangnya.

Adanya kondisi ini, ada peluang seleksi calon direksi PT. LTB yang baru diulang lagi, merujuk Permendagri yang terbaru. Tapi itu semua tergantung dari komisaris utama PT. LTB. Jika memang komisaris utama memilih hasil seleksi yang sudah, tidak jadi soal, karena keluarnya Permendagri Nomor 94 tahun 2017 tidak lantas menganulir proses seleksi yang ada berlangsung.

“Proses seleksi calon direksi PT. LTB dilaksanakan sebelum Permendagri No. 94 tahun 2017 keluar. Jadi hasil seleksi tetap dinyatakan sah. Namun semua keputusan ada tangan Komisaris utama. Apakah akan menggunakan hasil seleksi yang sudah ada atau meminta seleksi ulang,” terangnya.

Ihsan mengatakan, dalam Permendagri No. 94 tahun 2017 tahapan seleksi jauh lebih ketat. Persyaratan bagi calon direksi juga demikian. Salah satunya, calon direksi harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan. “Kita masih menunggu keputusan Komisaris PT. LTB, terkait direksi PT. LTB yang baru,” tambahnya.

Disinggung soal penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. LTB, ia mengaku kalau Pemkab Loteng masih punya kewajiban penyertaan modal sebesar Rp 4 miliar lagi dari total Rp 5 miliar penyertaan modal Pemkab Loteng yang direncanakan. “Sisa penyertaan modal tersebut baru bisa diajukan kalau sudah ada direksi yang baru,” imbuhnya.

Pasalnya, saat ini status PT. LTB masih vakum, karena jajaran direksi sebelumnya sudah menyatakan mundur pascakasus dugaan korupsi penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. LTB mencuat dan ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. (kir)

Jaksa Perluas Area Penyelidikan

Praya (Suara NTB) Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) akan memperluas area penyelidikan dalam upaya mengungkap dugaan penyimpangan pada program penyaluran bantuan alat sistem pertanian (alsintan) Loteng tahun 2017. Pihak-pihak yang dimintai keterangan tidak hanya pada kelompok tani penerima bantuan saja. Pihak-pihak terkait lainnya juga akan segera dipanggil.

“Khusus untuk kelompok tani penerima bantuan, semuanya sudah kita mintai keterangan. Baik itu penerima bantuan combain (mesin panen padi) maupun bantuan hand tractor. Dan, sekarang kita beralih ke pihak-pihak terkait yang dipercaya mengetahui program ini,” ungkap Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, S.H.M.H., kepa-

da Suara NTB, Kamis (22/3).

Melihat banyaknya bantuan yang disalurkan pada tahun 2017 lalu, pihaknya memperkirakan proses penyelidikan bakal berlangsung cukup panjang. Tapi nanti akan dipilah-pilah untuk memudahkan proses penyelidikan, karena tidak semuanya akan bisa ditangani sekaligus.

Dalam hal ini, mana yang ada

indikasi kuat terjadi penyimpangan, itulah yang akan digarap dulu.

Saat ini, pihaknya masih fokus untuk mengumpulkan keterangan dan informasi yang terkait penyaluran bantuan alsintan. Setelah seluruh informasi dan keterangan serta alat bukti dinyatakan lengkap, pihaknya akan membuat kesimpulan. Apakah ada indika-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. Baehaqi

Jumlah Penduduk Miskin Bertambah

Peningkatan Kunjungan Wisatawan Dinilai Tak Berdampak Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) H. Sulhan Muchlis mengkritisi program pengentasan kemiskinan, terutama dari sektor pariwisata. Pasalnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum mampu membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Lobar.

Padahal, jika mengacu data, tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 157.835 kunjungan atau setara 27,37%. ‘’Peningkatan jumlah kunjungan ini lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan kunjungan wisatawan pada tahun 2016, yaitu sebanyak 106.941 kunjungan,’’ ungkapnya, Kamis (22/3).

Semestinya, kata Sulhan, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan membawa dampak positif pada penyerapan tenaga kerja, tingkat hunian hotel yang meningkat, penyerapan terhadap produksi pertanian - perkebunan juga meningkat.

Mengacu data, jika dibandingkan capaian peningkatan jumlah kunjungan pada tahun 2016 sebesar 106.941 pemerintah daerah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 2.450 jiwa, sedangkan dengan pertumbuhan jumlah wisatawan pada tahun 2017 sebesar 157.385 kunjungan, sebaliknya jumlah penduduk miskin bertambah 292 jiwa.

Menurutnya, geliat aktivitas pembangunan pariwisata yang terekam melalui kenaikan jumlah kunjungan wisatawan belum sepenuhnya berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan di Lobar. Sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi pembangunan pariwisata yang berkualitas dan terintegrasi dan mampu mengangkat sektor pembangunan lainnya untuk tumbuh secara signifikan.

Menanggapi hal ini kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi menyatakan, kenapa kenaikan jumlah kunjungan tidak sejalan dengan penurunan warga miskin, karena proses perencanaan mulai dari kebijakan perencanaan dan penganggaran. Setelah itu, ujarnya, barulah dilakukan implementasi dan output yang merupakan pekerjaan yang dilaksanakan dan diselesaikan berupa infrastruktur jalan.

Peningkatan kunjungan jelas menyerap tenaga kerja, namun pertanyaannya kenapa kemiskinan masih tinggi? Menurutnya kemiskinan ini nanti merupakan outcome dari pekerja yang terserap. Pekerja yang terserap tidak langsung berhenti miskin, namun berproses tidak mungkin langsung berhenti miskin sehingga butuh waktu mungkin satu tahun ke depan. “Angka kemiskinan secara proporsional menurun 0.27 persen seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran,” jelasnya.

Kemiskinan secara proporsional turun dari 16.73 menjadi 16 46, persen. Penurunan pengangguran inilah yang akan memberi dampak pembangunan.

Ia mengklaim ada tren perbaikan kesejahteraan masyarakat, namun penurunan kemiskinan ini perlu menunggu out came dari program kemiskinan yang dilakukan berbagai pola melalui elaborasi dan sinergi dan harmonisasi terhadap program pengentasan kemiskinan. Melalui pendekatan kewilayahan dengan pembangunan infrastruktur jalan, pariwisata mampu menyerap tenaga kerja.

Lalu sektor kesehatan menekan angka kematian, Dinas Perkim membangun perumahan tak layak huni dan Dinas Dikbud melakukan program kejar paket A, B dan C. “Sekarang kenapa ini belum drastis dampaknya,? sebab masih berproses.’’ klaimnya. (her)

nyidikan,” ujarnya.

Loteng tahun lalu total menyalurkan sekitar 18 combain ditambah 99 handtraktor serta 100 lebih mesin pompa air. Bantuan alsintan untuk combain merupakan bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka mendukung percepatan produksi gabah nasional guna mewujudkan program swasembada pangan.

Adapun untuk handtractor dan mesin air, anggarannya ada yang bersumber dari pemerintah pusat serta dari Pemkab Loteng. “Total anggaran untuk semua bantuan alsintan yang disalurkan ini mencapai lebih dari Rp6 miliar,” pungkas Hasan. (kir)

Sekda Minta OPD Tuntaskan Indikator Penilaian SAKIP Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) terus berusaha meningkatkan akuntabilitasnya.

Setelah sebelumnya berhasil mendapat penghargaan dari Kemenpan-RB atas capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama kurun waktu tahun 2017 lalu yang statusnya sudah naik predikat B. Tahun ini Pemkab Lobar berusaha meningkatkan status ini. Terkait hal itu, sekda melakukan evaluasi terhadap capaian indikator penilaian seluruh OPD dengan mempercepat penyelesaian indikator penilaian.

“Ada tugas-tugas yang seharusnya sudah tuntas seperti yang kami sampaikan kepada kita semua bahwa untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kita sudah ranking 1 di NTB dan kemudian Insya Allah menjadi ranking yang kecil di tingkat nasional ini satu prestasi yang kita lakukan,’’ ujarnya saat membuka Rakor Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk target predikat nilai “A” OPD Kabupaten Lobar di Ruang Jayangrana, Kamis (22/3).

Untuk itu sekda berharap agar para kepala OPD segera menuntaskan seluruh indika-

(Suara NTB/her)

EVALUASI - Sekda Lobar H. Moh. Taufiq mengevaluasi pencapaian indikator penilaian SAKIP seluruh OPD di Lobar, Kamis (22/3). tor penilaian seperti pelaporan evaluasi, capaian kinerja dan lainnya. Terlebih dengan sistem pelaporan yang cukup berbeda dari sebelumnya, jika OPD tidak intervensi perencanaannya, koordinasi kurang

dengan inspektorat dan Bappeda, maka laporan tersebut tidak akan bisa selesai.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lobar H. Rachmat Agus Hidayat dalam laporannya menyampaikan beberapa OPD yang

Belum Diklatpim

H. Sulhan Muchlis

si pelanggaran tindak pidananya atau tidak.

“Target kita tahun ini, sudah ada kesimpulan soal ada tidaknya dugaan pelanggaran tindak pidananya. Sehingga status kasusnya bisa kita tingkatkan ke tahap penyidikan,” tandas Hasan.

Sejauh ini, pihaknya memperoleh beberapa informasi penting soal indikasi tindak pidanannya. Tetapi itu belum bisa dijadikan acuan bagi pihaknya, sehingga butuh analisis serta kajian yang lebih mendalam lagi. Tentunya dengan dilengkapi alat bukti pendukung. “Prinsipnya, kasus ini harus tuntas tahun. Paling tidak sampai pada tahap pe-

Tunjangan Jabatan Pejabat Loteng Terancam Dicabut Praya (Suara NTB) Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang menjabat jabatan penting, tercatat hingga kini belum pernah mengikut Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim). Padahal sesuai peraturan pemerintah yang terbaru, bagi ASN yang menduduki jabatan di lingkup pemerintah daerah, terutama jabatan eselon III apalagi eselon II wajib mengikuti diklatpim. Jika tidak, maka tunjangan jabatan bagi pejabat bersangkutan bisa dicabut.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H.Moh. Nazili, S.IP., Kamis (22/3).

Untuk Loteng, jelasnya, dari sekitar 511 ASN lingkup Pemkab Loteng yang memangku jabatan, baru sekitar 40 persen yang sudah mengikuti Diklat-

pim. Sisanya belum sama sekali mengikuti Diklatpim.

Di mana ada 120 orang pejabat lebih di antaranya termasuk pejabat tinggi daerah.

Sementara Pemkab Loteng sesuai RPJMD yang sudah ditetapkan telah menargetkan paling tidak 65 persen pejabat lingkup Pemkab Loteng sudah mengikuti Diklatpim. “Ini yang menjadi target kita di RPJMD Loteng tahun 2006-2021. Bagaimana paling tidak 65 persen pejabat Loteng sudah mengikuti Diklatpim,” ujarnya.

Memang, untuk mencapai target tersebut cukup berat, karena memang Diklatpim tidak dilaksanakan sembarangan. Ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk bisa mengikuti Diklatpim. Belum lagi, anggaran yang dibutuhkan untuk mengikuti Diklatpim cukup besar.

“Anggaran bagi pejabat yang mengikuti Diklatpim itu, ditanggung oleh pemerintah daerah. Karena itu memang

jadi kewajiban pemerintah daerah itu sendirii. Sehingga mau tidak mau pemerintah daerah harus menganggarkan anggaran untuk Diklatpim,’’ tambahnya.

Ia menjelaskan, untuk bisa mencapai target 65 persen tersebut butuh anggaran Diklatpim paling tidak sekitar Rp5 miliar lebih. Di satu sisi, anggaran yang teralokasi di BKPP Loteng masih sangat terbatas. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk bisa mencapai target tersebut, walaupun secara bertahap, mulai tahun ini.

“Tahun depan kita mengusulkan anggaran sebesar Rp8 miliar lebih, untuk semua kegiatan di BKPP Loteng. Termasuk untuk anggaran penyelenggaraan Diklatpim bagi pejabat-pejabat lingkup Pemkab Loteng yang belum mengikuti Diklatpim,” ujar mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektran) Loteng ini. (kir)

belum menyampaikan LAKIP, di antaranya Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Kecamatan Gerung, Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar.”Dan hasil evaluasi SAKIP OPD,

LAKIP OPD masih belum melampirkan dokumen pendukung (RKT, PK, renaksi) dan LAKIP yang disusun OPD belum sinkron dengan Renstra Kabupaten berdasarkan hasil revisi Renstra,” ungkapnya. (her)

Ribuan Balita di Lobar Alami Kurang Gizi Kronis Giri Menang (Suara NTB) Jumlah kasus balita yang mengalamistunting atau lambat masa tumbuh disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi di Lombok Barat (Lobar) cukup tinggi.

Dari jumlah balita di Lobar mencapai 15 ribu lebih, hampir 33 persen lebih atau setara 4.950 balita mengalami stunting.

“33 persen balita di Lobar alami stunting atau masalah kurang gizi kronis. Kalau 33 persen dari 15 ribu balita cukup tinggi,” aku Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar H. Rahman Sahnan Putra, Kamis (22/3).

Namun kasus stunting ini, jelasnya bisa ditangani saat bayi.

Karena itu penanganan dilakukan sejak awal. Saat ini pihaknya melakukan penguatan di 1.000 hari pertama kehidupan. Mulai dari terjadinya pembuahan pada ibu hamil sampai kehamilan dikawal dan lahir bayi memperoleh ASI eksklusif. Di samping bayi mendapatkan imunisasi lengkap, kemudian dapat pemberian makanan tambahan sampai berumur 2 tahun. Kalau ini dikawal, jelasnya, maka tidak ada lagi bayi stunting.

Lebih jauh dikatakan, pengalaman dilakukan dari petugas paling bawah dan para kad-

er serta masyarakat harus bersama-sama. Setiap ibu hamil, jelasnya, harus memeriksakan kehamilannya dan setiap melahirkan harus ditolong di fasilitas kesehatan (faskes) oleh tenaga kesehatan. Sebelum itu, calon pengantin juga harus siap.

Hal inilah yang dilakukan.

Faktor paling dominan yang menyebabkan stunting, menurutnya analogi nya ketika remaja putri mengalami anemi. Lalu menikah , maka ia akan menjadi ibu hamil anemia. Begitu ibu hamil anemia, maka akan melahirkan bayi berat badan lahir rendah (BBLR).

Ia memastikan tugas para petugas di bawah dan kader melakukan pendataan terhadap ibu hamil. Ia tak ingin satupun ibu hamil yang tak terkawal. Setiap ibu hamil pun diharapkan mau memeriksakan kehamilannya minimal empat kali selama kehamilan. Lalu saat melahirkan dikawal harus melahirkan di fasilitas kesehatan ditangani petugas kesehatan.

Siapa yang berperan di luar petugas? Menurutnya selain kader, juga masyarakat, kepala dusun, kepala desa dan toma agar mendorong ibu hamil mau memeriksakan kehamilannya.

“Peran serta masyarakat sangat besar, tidak bisa cuma petugas,” ujarnya. (her)

Mau Dengar Pendapat

Masyarakat Kecewa Semua Anggota DPRD Kunker Giri menang (Suara NTB) Belasan warga dari beberapa elemen mendatangi kantor DPRD Lombok Barat (Lobar) untuk melakukan hearing terkait berbagai persoalan yang mencuat di publik akhir-akhir ini. Di antaranya masalah program aspirasi yang dinilai ada ketidakberesan, Perda Tata Ruang yang belum jelas dan penambahan APBD. Sayangnya, belasan warga ini harus menelan kekecewaan lantaran tidak ada satupun anggota DPRD yang ditemukan di kantor. Pasalnya, Para wakil rakyat ini pergi kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.

Warga yang dikomandoi Abdul Hafidz dan Munawir Haris ini mendatangi Kantor DPRD sekitar pukul 10.00 Wita. Mereka pertama kali mendatangi gedung Sekretariat Dewan, namun di sana mereka hanya ditemui Kasubag Persidangan.

Warga pun menuju gedung persidangan, di sini mereka juga

tidak menemukan siapa-siapa.

Warga yang kesal pun melontarkan kekecewaannya di hadapan staf Sekretariat DPRD. Munawir beranggapan anggota DPRD tidak siap menerima warga yang datang hearing.

Padahal segala ketentuan hearing seperti menyurati pihak DPRD hingga pihak keamanan sudah dilakukan pihaknya.”Seluruh anggota DPRD, hari ini tidak ada di kantor DPRD, itu menjadi pertanyaan kita. Kalaupun ada kunker keluar daerah, apa yang menjadi kunker mereka?” tanya Munawir, salah satu koordinator.

Menurutnya, jikapun ada kunker pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Pansus Penghapusan Aset, tidak meski seluruh dewan yang pergi. Namun bisa dilakukan oleh Komisi yang membidangi saja.

Sehingga pihaknya memperntanyakan fungsi pelayanan wakil rakyat tersebut ketika

ada masyarakat yang akan menyampaikan persoalan yang terjadi di bawah. Justru tidak ada kalangan dewan yang ada. “Lalu siapa yang menerima (kalau semua pergi) ?.Tidak cukup diterima oleh seorang staf. Fungsi staf itu pelayanan di sekretariat, sedangkan fungsi pelayanan aspirasi rakyat itu DPRD, kita sayangkan keberadaan DPRD saat ini,” keluhnya.

Sementara itu tidak hadirnya satupun kalangan dewan di kantornya disayangkan Raja Batu Lobar Abdul Hafiz. Ia menyampaikan seberapa pentingnya para kalangan dewan itu keluar daerah, tidak boleh mengosongkan daerah.Terlebih lagi pihaknya sebelumnya sudah menyampaikan kedatangannya baik secara lisan maupun tulisan.”Kita sudah saksikan bersama (kantor dewan kosong), bahwa dalam sistem pemerintahan itu tidak boleh terjadi seperti itu,” ujarnya.

(Suara NTB/her)

KECEWA - Warga yang mengadu ke DPRD Lobar kecewa, lantaran saat hearing tidak ada satupun anggota Dewan yang menemui mereka, Kamis (22/3).

Menanggapi hal ini, Sekretaris DPRD Lobar H. Isnanto Karyawan menyatakan semua anggota DPRD melakukan kunker ke Jakarta. Semua anggota dewan masuk, dalam

dua pansus, yakni Pansus LKPJ dan Pansus Penghapusan Aset. Pihaknya akan mengagendakan lagi hearing dengan masyarakat pada hari Senin depan. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 23 Maret 2018

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Laporan Hasil Reses I Tahun 2018 DPRD Sumbawa Dapil 1 dan Dapil 2 stituen di Dapil.

Reses diikuti berbagai elemen masyarakat. Adapun beberapa Hasil Reses I Dapil 1 dibagi ke dalam pengelompokan tiga bidang. Yakni Bidang Fisik, meliputi : Perbaikan tanggul pengaman tebing, pembangunan sekolah, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan hotmix jalan, pembangunan jembatan, peningkatan jalan produksi, pembangunan turap/talud/bronjong penahan tebing, pembuatan tembok tempat pemakaman umum, pembuatan sumur bor, perbaikan drainase, saluran irigasi, cekdam, pembangunan MCK, pemagaran makam dan pembangunan jalan wisata.

Kemudian Bidang Ekonomi meliputi : Pengadaan alat pertanian, hewan ternak, perikanan, benih berkualitas, pengadaan terop dan kursi, pembangunan jaringan listrik, bantuan dana atau modal usaha bagi kelompok masyarakat, bantuan alat bengkel, bantuan peralatan atau sara-

Belasan Kafe di Batu Guring Diratakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa cukup serius untuk menertibkan kafe-kafe di sejumlah wilayah yang tidak berizin. Salah satunya belasan kafe di Batu Guring Kecamatan Alas Barat sudah diratakan dengan tanah, Rabu (21/3) lalu. Kemudian kafe di lokasi Pidang, Kecamatan Tarano juga sudah dihentikan aktivitasnya.

Kasat Pol PP Sumbawa, H. Mas’ud, S.Sos., M.Si kepada wartawan, Kamis (22/3) membenarkan hal tersebut. Untuk Kafe di Batu Guring sudah tidak ada persoalan dan sudah diratakan dengan tanah. Pemilik kafe pun semuanya setuju dan mendukung karena sudah ada surat pernyataan. Hanya saja diakuinya masih ada dua kafe yang belum diratakan, karena belum ada kejelasan apakah masuk dalam wilayah Sumbawa ataupun Sumbawa Barat. Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak KSB dan menunggu tim dari Provinsi turun memasang pal batas pada tanggal 3 April mendatang.

“Sudah tuntas untuk Batu Guring. Sekarang sudah tidak ada masalah dan sudah diratakan dengan tanah. Tinggal dua saja kafe yang belum. Kami masih menunggu kejelasan apakah kafe itu masuk wilayah Sumbawa atau Sumbawa Barat. Jika sudah ada kejelasan masuk wilayah Sumbawa maka akan kita robohkan. Tetapi kalau masuk wilayah KSB kita tidak bisa,” ujarnya.

Selain Batu Guring, pihaknya juga melakukan penertiban untuk Kafe di lokasi Pidang Kecamatan Tarano. Kafe di wilayah setempat juga diakuinya sudah tidak ada persoalan.

Dimana pihaknya sudah mendapatkan surat pernyataan dari pemiliknya. Saat ini aktivitas di sana juga sudah tidak ada.

Hanya saja, pihaknya belum berani melakukan pembongkaran kafe, karena para pemilik ini menyewa bangunan warga.

“Di sana kebanyakan yang menyewa rumah orang. Jadi kita belum bisa eksekusi membongkar. Harus ada persetujuan pemilik rumah. Tetapi aktivitasnya di sana sudah tidak ada. Sudah pulang semua waitressnya,” terang H. Mas’ud.

Diakuinya, pada Jumat lalu pihaknya sudah bertemu dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat di masjid untuk menyampaikan mengenai penertiban kafe setempat. Masyarakat pun setuju dan mendukung upaya pemerintah dalam menghentikan aktivitas kafe setempat.

Satpol PP Sumbawa juga telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemilik Kafe di Sampar Maras, Kamis (22/ 3). Dalam pertemuan tersebut para pemilik kafe setuju aktivitas di lokasi setempat dihentikan. Hanya saja untuk untuk menghentikan aktivitas dan mengosongkan kafe, para pemilik meminta waktu belasan hari sebelum bulan Ramadhan.

Kasat Pol PP Sumbawa, H. Mas,ud, S.Sos., M.Si kepada wartawan mengakui adanya pertemuan dengan sejumlah pemilik kafe Sampar Maras. Kesimpulan dari hasil petemuan bahwa kegiatan di sana akan dihentikan. “Jadi setuju semua.

Nanti juga akan dibuatkan surat pernyataan bagi pemilik kafe untuk siap menghentikan segala aktivitas tersebut,” ujarnya.

Meskipun Demikian, kata Mas’ud, para pemilik kafe juga meminta waktu penghentian seluruh aktivitas dilakukan 15 hari sebelum bulan Ramadhan. Alasannya mereka membutuhkan waktu untuk memulangkan semua waitressnya, membersihkan alat-alat dan lain sebagainya.

Hal itupun akan dibicarakan dengan pimpinan terlebih dahulu, dalam hal ini Bupati Sumbawa. Rencananya, pihaknya akan turun ke wilayah Sampar Maras untuk memasang papan himbauan penutupan aktivitas kafe. Dimana sebelumnya sudah dilayangkan surat teguran selama dua kali. Dalam kegiatan tersebut sejumlah pihak akan diundang termasuk pemilik kafe. (ind)

Terminal Sumir Payung akan Direhabilitasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Dinas Perhubungan Sumbawa, Ir. Mukmin M.Si, menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menata dan merehabilitasi Terminal Sumer Payung. Mengingat status terminal ini yang sudah menjadi Terminal Tipe A dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pada akhir Tahun 2018 ini terminal tersebut termasuk lapak-lapak dan kios yang ada di dalamnya akan direhab dengan anggaran dari Pemerintah Pusat.

Hal ini disampaikan Mukmin pada Rakor Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Sumbawa, Kamis (22/3) kemarin. Pada kesempatan tersebut, Mukmin juga menyampaikan Kondisi perlalulintasan dan angkutan jalan di Sumbawa mendapat penilaian baik dari Kementerian Perhubungan. Sehingga masuk dalam kategori zona hijau.

Untuk mempertahankan kondisi zona hijau tersebut, pihak Dishub bersama Kepolisian dan instansi terkait terus melakukan pembinaan dan penertiban secara terpadu, terutama di titik-titik yang rawan macet dan rawan gangguan. Selain itu, Dishub bekerjasama dengan Balai Jalan Kemenhub RJ terus berupaya melengkapi rambu-rambu jalan atau rambu-rambu lalu lintas di seluruh jalan dalam wilayah Sumbawa.

Pada rakor tersebut juga mencuat beberapa harapan dari mitra kerja Dishub, antara lain agar dapat dilakukan penertiban parkir liar, penertiban kendaraan yang menggunakan knalpot racing, perbaikan drainasi di beberapa ruas jalan dalam Kota Sumbawa Besar, yang sering mengakibatkan meluapnya air ke badan jalan dan mengganggu ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. (arn)

na dan prasarana untuk usaha kecil menengah (UKM) dan lain-lain. Bidang Pendidikan, Sosial Budaya dan Kesehatan meliputi : Pembangunan tembok dan lokal sekolah, pembangunan PAUD, pembangunan tempat ibadah, renopasi cagar budaya, pembangunan balai pertemuan, penambahan alat kesehatan rumah sakit, puskesmas, dan postu.

Dapil 2 meliputi wilayah, kecamatan, yakni Kemacatan Lape, Lopok, Lantung, Ropang, Lenangguar, Lunyuk, Orong Telu dan Kecamatan Moyo Hulu. Dengan 10 anggota DPRD, yakni, H. A. Rahman HMS, S.Pd (Fraksi PPP), Ahmadul Kusasi, S.H (Fraksi Partai Golkar), Akhmad Junaidi (Fraksi Partai Hanura), H. Zulkarnaen (Fraksi Partai Nasdem), H. Mustajabuddin, S.Sos (Fraksi PAN), Edy Syarifuddin (Fraksi Partai Nasdem), Salamuddin Maula (Fraksi Bintang Keadilan), Saripudin, S.Pd (Fraksi Partai Gerindra), Muhammad Yasin Musammah, S.AP (Fraksi Partai Demokrat), I

Nyoman Wisma (Fraksi PDIPerjuangan).

Juru bicara Dapil 2, H. Mustajabuddin S.Sos, menyampaikan reses itu juga bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Reses di Dapil 2, anggota DPRD banyak mendapatkan masukan aspirasi masyarakat terkait dengan dampak bencana banjir yang merusak beberapa infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan, juga pada aspirasi lainnya disektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, pelayanan, infrastruktur, pertanian, dan peternakan. Untuk kemudian dapat diakomodir dalam bentuk program kerja yang nantinya diharapkan dapat diimplementasi dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah pada penganggaran tahun 2018 ini dan tahun selanjutnya.

Reses di Dapil 2 Kabupaten Sumbawa, digelar di beberapa tempat sesuai dengan kepentingan aspirasi dari masing-masing konstituen Anggo-

ta DPRD, yang dilakukan ditempat-tempat umum seperti balai pertemuan, halaman rumah warga, dan tempattempat umum lainnya. Selain bidang fisik, aspirasi warga, juga bidang ekonomi meliputi : Pengadaan alat-alat pertanian, pengadaan hewan ternak, pengadaan mesin Bud dan jaring ikan untuk nelayan, pengadaan benih berkualitas, pupuk bersubsidi, pengadaan terop dan kursi bagi kelompok masyarakat, pembangunan jaringan listrik dan pembangunan jaringan telekomunikasi, memberikan bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat, memberikan bantuan alat bengkel, bantuan peralatan atau sarana dan prasarana untuk usaha kecil menengah (UKM) serta penambahan armada/mobil pemadam kebakaran agar bisa ditempatkan di tiap-tiap kecamatan, penambahan armada pengangkut sampah di tiap-tiap kecamatan, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan lain sebagainya. Termasuk pula

(Suara NTB/arn)

RESES - Suasana paripurna laporan hasil reses I tahun 2018 DPRD Sumbawa, pada Selasa lalu. pendidikan, sosial budaya dan kesehatan.

Jika dilihat dan dicermati Hasil Reses I di desa dan kecamatan sasaran, dapat disampaikan bahwa masih terdapat banyak persoalan yang perlu disikapi secara bersama-sama baik oleh Pemerintah Daerah sebagai leading

sektornya maupun oleh DPRD sebagai lembaga kontrolnya. Pemerintahan Daerah secara bersama-sama dengan DPRD harus memiliki kesepahaman dan harapan yang sama dalam membangun daerah, sehingga dapat mewujudkan Sumbawa Hebat dan Bermartabat. (arn/*)

Tiga Kali Bolak-Balik Berkas

Kejari Tetap Upayakan Kasus Biogas Tuntas

Taliwang (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa tetap berupaya untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi instalasi biogas yang sudah bergulir sejak akhir tahun 2017. Kasus yang sudah tiga kali bolak balik berkas P19 tersebut, hingga saat ini berkasnya masih diteliti untuk segera diselesaikan.

Kepala Kejaksaan (Kajari) Sumbawa Besar, Paryono, SH, kepada Suara NTB, Kamis (22/3) mengatakan, berkas yang dikirimkan Polres KSB belum lama ini masih diteliti.

Apakah sudah sesuai dengan petunjuk yang disyaratkan oleh Kejaksaan atau tidak.

Mengingat unsur -unsur pidana dalam kasus tersebut yang sebelulmya diserahkan, masih ada beberapa item

yang masih belum dilengkapi oleh penyidik Polres KSB. Meskipun demikian, pihaknya sangat berharap mudahmudahan berkas P19 yang saat ini masih diteliti, tidak ada perbaikan lagi. Sehingga kasus ini bisa segera tuntas supaya ada kepastian hukum bagi para pelanggar.

“Berkas P19 yang baru-baru ini diserahkan oleh penyidik Polres KSB masih kita teliti

dan kami berharap ini merupakan berkas P19 terakhir.

Sehingga kasus ini bisa segara kita tuntaskan,” ujarnya.

Dikatakannya, penuntasan terhadap kasus ini tetap diupayakan sesegera mungkin.

Karena kasus ini sudah bolak balik berkas P19 sebanyak tiga kali dan sudah bergulir sejak tahun 2015. Meskipun demikian, pihaknya belum bisa menjamin kasus ini bisa berlanjut

atau malah berakhir di surat penghentian penyidikan perkara (SP3) karena kekurangan alat bukti baik itu bukti formil maupun materil.

Tetapi, jika alat bukti formil dan materil dinyatakan sudah lengkap, maka sudah tidak ada alasan lagi kasus tersebut tidak bisa dituntaskan. Pihaknya juga tetap komit untuk segera menuntaskan kasus yang sudah ditangani pihaknya dari tahun 2017 lalu tersebut.

“Kita tetap pada komitmen awal untuk menuntaskan kasus ini secepatnya. Mudahmudahan dalam waktu dekat kita bisa merampungkan hasil penelitian berkas untuk

kita tuntaskan,” tegasnya.

Untuk diketahui, proyek instalasi biogas pada dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah terjadi sekitar tahun 2013 lalu. Sementara proyek tersebut mulai diusut aparat penegak hukum (APH) sejak November 2015. Hal tersebut teridentifikasi bermasalah setelah adanya laporan masyarakat, bernomor LP/ 84/III/2015/NTB/RES KSB. Dimana program yang menelan anggaran Rp1,2 miliar tersebut yang, sampai dengan saat ini tidak kunjung digunakan. Sementara kerugian negara yang diakibatkan proyek ini berkisar diangka Rp360 juta. (ils)

Program Kemiskinan Desa Harus Dibuat Terperinci

(Suara NTB/arn)

PENANAMAN POHON - Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, dan Kepala BWS NT I, Asdin Juliady usai melakukan penanaman pohon di bendungan Batu Bulan, Kamis (22/ 3). Kegiatan ini merupakan bagian dari Puncak Peringatan Hari Air Dunia, 22 Maret 2018, dengan tema “Nature For Water”.

DPRD Kritisi Lambatnya Penurunan Kemiskinan di KSB Taliwang (Suara NTB) DPRD Sumbawa Barat akhirnya angkat bicara terkait lambatnya penurunan angka kemiskinan yang ada di wilayah setempat. Sikap kritis tersebut diambil lantaran besaran anggaran yang telah dikucurkan dianggap tidak berbanding lurus dengan hasil yang telah dicapai.

Data terakhir menyebutkan, angka kemiskinan KSB saat ini berada pada posisi 15,96 atau menurun 0,54 persen dari tahun 2016 lalu sekitar 16,50 persen.

Padahal dana yang dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan ditaksir mencapai Rp799 miliar.

“Target penurunan angka kemiskinan yang telah kita sepakati sebesar dua persen sesuai dengan RPJMD. Tetapi fakta berbanding terbalik karena kita hanya mampu menurunkan sebesar 0, 54 persen saja. Terhadap masalah ini, kami minta kepada Pemerintah untuk bisa lebih fokus lagi kepada program untuk pengentasan kemiskinan yang telah kita sepakati,” jelas Ketua DPRD KSB, Muhammad Nasir ST, MM, Kamis (22/3) di hotel grand royal kemarin.

Dia mengatakan, belum maksimalnya penurunan angka kemiskinan ini terjadi karena ada beberapa faktor yang harus seg-

era dibenahi. Program-program pro kemiskinan seperti kartu Pariri maupun program kartu Bariri yang dicanangkan sejak beberapa tahun lalu masih belum memberikan efek yang dianggap baik.

Hal tersebut terjadi karena program tersebut, lebih banyak kepada program yang hanya mengurangi pengeluaran masyarakat saja atau program subsidi. Seperti program BPJS, Kartu Pariri (Lansia dan Disabilitas) serta program Kartu Bariri (UMKM, Tani, Nelayan).

Sementara untuk program peningkatan pendapatan masih belum terlihat hasil maksimal.

“Program untuk peningkatan pendapatan harus terus dioptimalkan, menciptakan lapangan kerja baru dan menumbuhkan dunia usaha menjadi salah satu cara jitu menurunkan angka kemiskinan,” tandasnya.

Menanggapi tudingan tersebut Bupati, Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, tidak menampik terhadap data resmi yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggambarkan kondisi kemiskinan yang ada. Tetapi data-data ini juga harus dilihat secara bijak, karena data dari hasil BPS belum mencakup semua program yang telah dicanangkan oleh pemkab

setempat melalui program Kartu Saktinya.

Bupati sangat yakin, hasil rilis BPS yang akan dikeluarkan pada bulan September mendatang angka kemiskinan yang ada akan menurun sangat jauh dari data yang ada saat ini. “Saya masih sangat yakin angka kemiskinan kita akan turun secara signifikan di tahun 2018 ini.

Karena program-program yang telah kita canangkan sudah bisa memberikan dampak bagi masyarakat, “ ungkapnya.

Ia menambahkan, data hasil Basis Data Terpadu (BDT) dari Kemensos yang sudah dideklarasikan Pemkab setempat akhir tahun 2017 lalu dan tercatat ada sekitar 1. 589 KK atau sekitar 4. 412 jiwa. Data inilah yang digunakan oleh Pemkab setempat dalam upaya mengintervensi kemiskinan yang ada. Sementara untuk data hasil rilis BPS, pihaknya belum bisa mengakomodir karena belum menggambarkan kondisi riil kemiskinan yang ada.

“Saat ini kita fokus kepada hasil data BDT sekitar 3,32 persen angka kemiskinan kita. Sementara data dari hasil BPS kita tetap mengakomodir meskipun tidak menjadi skala prioritas daerah untuk kita entaskan,” tukasnya. (ils)

Taliwang (Suara NTB) Kewajiban pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuat program penanganan kemiskinan bagi warga di wilayahnya harus dibuat rinci. Tidak saja sekedar programnya, tetapi penerima bantuan yang disiapkan harus ditetapkan sejak awal dalam mata anggaran yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

“Jadi waktu menyusun APBDes seperti yang berjalan sekarang ini, desa sudah menyiapkan bentuk kegiatannya, penerima by name by adress supaya semuanya jelas,” tegas kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) KSB, Drs. Mulyadi, M.Si kepada Suara NTB, Kamis (22/3).

Ia menjelaskan, merinci sejak awal bentuk bantuan dan penerima program kemiskinan yang dibuat oleh desa itu untuk tujuan kemudahan mengelola program. Sebab dalam rangka mengintervensi kemiskinan di daerah, Pemda KSB telah berkomitmen mengerahkan seluruh komponen pembiayaan mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintahan terkecil dalam hal ini desa.

“Kan ada program juga dari kabupaten untuk mereka (masyarakat miskin). Jadi supaya tidak tumpang tindih mana

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Para Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan Laporan Hasil Reses I (1-7 Maret 2018) untuk lima Dapil dalam Paripurna Selasa lalu.

Dapil 1 meliputi Kecamatan Tarano, Empang, Labangka, Plampang dan Kecamatan Maronge. Dengan 9 orang anggota DPRD, yakni, H. Ilham Mustami, S.Ag (Fraksi Hanura), Indra Herwansyah (Fraksi PDI Perjuangan), H. Nurdin Marjuni S.H, (Fraksi Partai Golkar), Muhammad Noer, S.Pd.I (Fraksi PPP), A. Rahman Atta, S.Ag, MM (Fraksi PAN), Irwandi (Fraksi Bintang Keadilan), Budi Kurniawan, S.T (Fraksi Demokrat), Muhammad Faesal, S.AP (Fraksi Gerindra) dan Hasanuddin S.E (Fraksi Nasdem).

Melalui juru bicaranya Budi Kurniawan S.T, disampaikan bahwa reses dihajatkan agar dapat menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada kon-

Mulyadi

yang diintervensi oleh desa maka sejak awal harus diperjelas dalam programnya,” timpalnya.

Menurut dia, komitmen desa menambil bagian mengintervensi masyarakat miskin di wilayahnya masing-masing sudah cukup baik. Terbukti pada penyusunan APBDes tahun 2018 ini, seluruh desa telah menyiapkan bentuk kegiatan untuk membantu mayarakat yang masuk dalam kriteria miskin sesuai hasil verifikasi data kemiskinan yang dilaksanakan Pemda KSB akhir tahun 2017 lalu.

“Kita memang tidak mematok soal besaran anggaran yang akan digunakan untuk mengintervensi program membantu masyarakat miskin di desa.

Tapi kami mengarahkan desa agar benar-benar tepat membuat programnya saja, bahwa yang disalurkan itu sesuai dengan kebutuhan warga miskinnya saat ini,” sebut Mulyadi.

Secara teknis, desa diberikan keleluasaan membuat program pengentasan kemiskinan bagi warganya yang masuk dalam data orang miskin. Intervensi bantuannya bisa dalam bentuk renovasi rumah, bantuan pangan hingga hal-hal lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat miskin yang akan dibantu.

“Silakan saja buat programnya. Yang penting benar itu kebutuhan warganya dan bantuannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Selanjutnya ditanya mengenai sumber angarannya, Mulaydi menyatakan, desa dapat menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Anggaran yang sumbernya berasal dari APBD tersebut menurut dia, harus dihajatkan oleh pemerintah desa untuk sepenuhnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami arahkan pakai ADD dulu, kalau dana desa kan ada ketentuannya sendiri. Tapi kalau kemudian aturannya membolehkan ya tidak apa-apa pakai DD juga,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 23 Maret 2018

Halaman 7

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Festival Tambora 2018

Bupati HBY Undang Masyarakat Nikmati Alam Tambora menundukkan alam, datanglah ke Tambora Dompu,” katanya.

Selain berbagai event itu, akan ada 1.500 motor dan ridernya dari berbagai club motor di Indonesia yang akan menikmati alam terbuka Tambora. Ini menjadi event raider di alam terbuka dengan peserta terbanyak yang dihadirkan IMI pusat pada 9 – 14 April.

“Kita berharap dengan acara yang semakin variatif ini, akan mengundang semakin banyak orang ke Tambora,” harapnya.

Puncak pelaksanaan Festival Tambora 2018, tidak lagi akan berpusat di lokasi pelaksanaan Festival tahun – tahun sebelumnya.

Lokasinya akan didekatkan dengan pantai di sekitar obyek wisata Sarae Nduha. Pilihan lokasi ini untuk memberikan nuansa alam yang dekat dengan pantai dan menghindari kemacetan lalu lintas.

“Kalau di lokasi saat ini, dipastikan tidak akan ada kemacetan lalu lintas dan nuansa alamnya lebih alami,” ungkapnya.

Untuk kesuksesan Festival Tambora, ada pembagian tugas antara pemerintah daerah dan Provinsi. Pemda bertanggungjawab pada penyiapan

Beri Efek Jera, Bupati Minta Hukum Tegas Pelaku Pencabulan Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengaku prihatin terhadap kasus pencabulan oleh ayah tiri terhadap Li (14) warga Nangakara Kecamatan Pekat.

Terlebih korban mengalami gangguan jiwa dan sebelumnya menjadi korban pencabulan oleh kepala SDN 2 Nangakara.

“Saya cukup prihatin. Ini benar – benar menjadi pelajaran berharga buat saya. Nanti dalam berbagai kesempatan akan coba mempertegas kembali tentang pentingnya keimanan dan ketaqwaan benar – benar kita bangun. Supaya hal – hal yang tidak harus terjadi, benar – benar tidak terjadi,” kata H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB di pandopo Bupati, Kamis (22/3).

Ia pun meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk menegakkan hukum supaya memberi efek jera. Apalagi pelaku merupakan ayah tiri korban yang nota bene menderita gangguan jiwa dan mestinya melindungi. “Hukum harus ditegakkan supaya ada efek jera, supaya ada efek takut untuk orang yang belum melakukan, benar – benarnya tetap menjaga untuk tidak melakukan,” katanya.

Selain itu, H. Bambang mengatakan, program peningkatan keimanan dan ketaqwaan bagi masyarakat Dompu sebagaimana visi misi daerah harus dievaluasi. Ketika seseorang memiliki keimanan dan ketaqwaan, tindakan bejat ini tidak mungkin terjadi. (ula)

Alokasi DD Kabupaten Bima 2018 Susut Bima (Suara) – Alokasi Dana Desa (DD) Kabupaten Bima tahun 2018 dipastikan susut atau berkurang. Adanya perbedaan alokasi ketimbang tahun sebelumnya tersebut karena adanya perubahan rumus dari Pemerintah Pusat.

“Ya memang betul. Tahun sebelumnya sama rata, tapi tahun 2018 ini berbeda,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. Sirajuddin MM, kepada Suara NTB, Kamis (22/3).

Apa alasan adanya penyusutan ? Sirajuddin tidak menjelaskan secara detail. Hanya saja penyusutan tersebut berdasarkan rumus yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

“Kita hanya menjalankan keputusan atau rumus perubahan yang dikeluarkan Kemenkeu,” katanya.

Meski demikian, besaran alokasi DD tahun 2018 akan disesuaikan dengan beberapa indikator. Antara lain, jumlah warga miskin, jumlah anak putus seklolah, jumlah jompo, luas wilayah desa hingga kepadatan penduduk.

“Yang jelas tahun ini ada pengurangan dan ada juga penambahan berdasarkan indikator diatas,” ucapnya.

Meski ada penyusutan tersebut. Namun pada tahun 2018 ini ada puluhan desa di Kabupaten Bima akan mendapatkan dana khusus atau Alokasi Fomulasi (Afirmasi), alokasi dana di luar DD dan ADD. “Dana Afirmasi ini, khusus disalurkan oleh Kemenkeu untuk desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal. Di Kabupaten Bima ada 42 desa yang mendapatkan,” katanya.

Diakuinya dari 42 desa yang mendapat alokasi afirmasi tersebut, ada 40 desa tertinggal dan dua desa sangat tertinggal yakni desa Dumu Kecamatan Langgudu dan desa Wora Kecamatan Wera.

“Besarannya Rp157 juta untuk desa tertinggal dan Rp317 juta desa sangat tertinggal. Penggunaan dana ini juga akan dimasukan dalam APBDes,” pungkasnya. (uki)

Sirajuddin

(Suara NTB/Dok)

(Suara NTB/ula)

Daerah sekitar obyek wisata Sarae Nduha di lereng selatang Gunung Tambora akan menjadi lokasi acara puncak Festival Tambora 2018. sarana dan prasarana pendukung, sementara Provinsi bertanggungjawab untuk kehadiran undangan VVIP serta kegiatan puncak Festival Tambora.

“Kemarin kita sudah bagi tugas dan tanggungjawabnya dengan Disbudpar Provinsi, kita untuk sarana prasarana pendukung kegiatan,” katanya.

H. Bambang juga mengaku, masih

menunggu kepastian jadwal untuk parade kapal dari Angkatan Laut dari berbagai negara dalam event Sail SAMOTA. “Sail SAMOTA masih kita tunggu jadwalnya,” katanya.

Sementara untuk ground briking pembangunan kawasan pendukung kawasan wisata Tambora, H. Bambang memastikan, akan dilakukan pada puncak event Fes-

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin. tival Tambora 2018. Untuk tahap awal 2018 ini dilakukan pembangunan museum Tambora dan diikuti dengan pembangunan fasilitas lain di tahun berikutnya.

Penetapan festival Tambora dalam kalender event nasional di Kementrian Pariwisata akan menjadi awal bagi kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif Dompu. Penataan dan pembenahan sarana dan prasa-

rana di daerah sekitar Tambora maupun di Kota Dompu akan menjadi perhatian kedepan. Seiring dengan penetapan ini, upacara hari Jadi Dompu yang biasanya diperingati 11 April juga akan diundur pelaksanaannya menjadi 16 April 2018.

“Semua masyarakat Dompu dimanapun berada, kami undang. Silahkan datang dengan pakaian khas masing – masing,” ajaknya. (ula/*)

Kasus Pencabulan Penyandang Disabilitas, APH Diminta Tegas Dompu (Suara NTB) Kasus pencabulan penyandang disabilitas inisial Li (14) kini disoroti banyak pihak. Pasalnya, perlakuan bejat orang dekatnya itu telah menimpanya berulang kali dengan pelaku yang berbeda. Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) lantas dipertanyakan.

Li, salah seorang pelajar di Kecamatan Pekat tersebut sudah dua kali mendapat perlakuan tak manusiawi dari orang dekatnya. Pertama, ia dicabuli oknum kepala sekolah inisial Lk (61) pada 2017 lalu.

Kasusnya bergulir di Mapolres Dompu bahkan sempat digelar di Mapolda NTB. Namun sayangnya, persoalan itu lenyap tak berujung. Tersangka yang sudah jelas-jelas mengakui perbuatannya justru tak ditahan. Alasan penyidik saat itu korban menghindar memberi kesaksian. Sehingga kasusnya tak bisa dilanjutkan dan Lk kabarnya hanya dimutasi ke sekolah lain.

Parahnya, tindakan asusila yang dialami Li tak berhenti di situ. Kali ini giliran ayah tirinya, MA yang merenggut kehormatannya. Aksi bejat tersebut telah beberapa kali dilakukan MA dan terpaksa dirahasiakan oleh korban karena jiwanya terancam.

Menyikapi persoalan ini

banyak pihak menyoroti kinerja APH, rata-rata menilai kejadian ini imbas tidak tegasnya polisi pada tersangka sebelumnya. Seperti yang diungkapkan pemerhati kasus kekerasan perempuan dan anak, M. Zailani.

Ia mengatakan, terulangnya kasus kejahatan seksual yang menimpa Li salah satu dampak tidak tegasnya polisi menindak pelaku sebelumnya.

Hingga pelaku lain tak khawatir mengulangi hal serupa.

Untuk itu, harap dia, polisi harus betul-betul tegas menindak para pelaku kejahatan ini, bahkan memberi hukuman pemberatan bagi mereka. “Pelaku yang kemarin kan tidak dijerat bisa bebas begitu saja, dan bisa saja orang lain melakukannya setelah mengetahui itu,” jelasnya kepada Suara NTB, Kamis (22/3).

Selain itu persoalan ini juga terjadi karena kurangnya pengontrolan orang tua, terlebih

rusaknya moral para pelaku yang kebayakan dari kalangan orang dekat korban. Menurutnya, profesionalitas intitusi kepolisian sudah tidak diragukan, untuk itu pihaknya mendorong setiap kasus hukum yang menimpa anak dituntaskan oleh APH. “Kami mendorong APH konsisten dalam penanganannya, termasuk pengungkapan karena memang banyak kasus anak ini yang mental di tengah jalan karena tidak cukup dua alat bukti,” ungkapnya.

Divisi Pendampingan dan Pemulihan Korban P2TP2A Dompu, Anti yang dikonfirmasi hasil pendampingannya menyimpulkan, kondisi Li saat ini makin memperihatinkan karena mengalami trauma yang mendalam. Bahkan korban kerap tak konsisten menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan akibat ketakutan.

Diceritakannya, hingga kasus ini terungkap korban sudah disetubuhi ayah tirin-

ya sebanyak lima kali sebulan terakhir hingga mengalami pendarahan serius.

“Jadi yang saya simpulkan korban mengalami nyeri parah setelah melakukan hubungan seksual, kebingungan mental, panic attack atau saat korban bercerita tiba-tiba merasa ketakutan dan sesak nafas. Juga mengalami kecemasan yang berlebihan. Saking dia takut sampai dia pikirkan juga bagaimana nasib orang tuanya,” jelas dia.

Jika trauma yang dialami korban ini tak segera ditangani, lanjut Anti, kemungkinan terbesarnya korban akan mengalami depresi yang tinggi, lupa akan apa yang dilakukan hingga berujung gila.

Untuk itu, para pihak terutama yang berada di sekeliling korban diharap membantu dan mendukung upaya pemulihan psikologinya. jangan justru mengejek korban yang memang memiliki banyak keterbatasan.

Termasuk, mendukung pengembalian status korban sebagai pelajar setelah sebelumnya putus sekolah lantaran kasus awalnya. “Kelanjutan kasus ini kan bukan hanya pel-

aku ditangkap, tetapi efek trauma yang dirasakan korban itu akan cukup panjang. Makanya bagaiman semua pihak ini bisa mensuport upaya pemulihan anak tersebut,” harapnya.

Sementara aktivis PMII, M. Haerullah yang dimintai tanggapan terkait persoalan itu menyesalkan sikap aparat penegak hukum yang tidak melanjutkan perkara yang menjerat oknum kepala sekolah tahun 2017. Hal ini mesti menjadi pelajaran untuk tidak menganggap spele kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.

Dan intansi terkait lainnya diharap lebih aktif melakukan upaya pencegahan di lapangan.

“Harus ditangkap dan diadili pelakunya, bila perlu tersangka awal itu juga harus diproses hukum,” tegasnya.

Kapolres Dompu, AKBP. Erwin Suwondo, SIK, MIK yang berusaha dikonfirmasi terkait persoalan ini dan penanganan kasus sebelumnya tak berhasil ditemui karena masih berada di luar daerah.

Pun demikian dengan Kanit PPA Polres Dompu, Bripka Ismi yang menangani kasus ini di tahun sebelumnya tak ditemui di kantornya. (jun)

DPRD Geram Pelajar SD Dibebani Biaya Try Out

(Suara NTB/ils)

BERGANTI - Sertijab Kapolres Sumbawa Barat di Halaman Graha Fitrah yang dihadiri Kapolda NTB, Firli, Bupati KSB, H. W. Musyafirin, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, Ketua DPRD KSB. M. Nasir, serta Kejari Sumbawa Paryono, Kamis (22/3).

Kapolres Sumbawa Barat Resmi Berganti Taliwang (Suara NTB) AKBP Mustofa SIK, MH resmi dilantik sebagaiKapolres Sumbawa Barat menggantikan AKBP Andy Hermawan SIK yang mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda NTB. Mantan Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB tersebut, kini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga marwah KSB sebagai daerah zero konflik horizontal yang sudah tersemat selama ini.

Kegiatan serah terima jabatan tersebut dilakukan sesuai dengan nomor KEP/ 356/ Tiga Romawi/ tahun 2018.

Apel sertijab tersebut dilaksanakan di graha fitrah (GF) yang dihadiri langsung oleh Kapolda NTB Brigjen Polisi Drs. Filri M. Si, Bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM, Wakil Bupati Fud Syaifuddin ST, Ketua DPRD Muhammad Nasir ST, MM dan Kejari Sumbawa Paryono SH. Sejumlah Perwira Menengah, Perwira Utama Polda NTB dan Kapolres di NTB terlihat hadir di halaman GF untuk mengikuti kegiatan sertijab

tersebut, Kamis (22/3).

Kapolda NTB Brigjen Polisi Drs. Firli M. Si dalam arahannya mengatakan, tidak pernah ada kesuksesan Polisi tanpa ada dukungan masyarakatnya. Tentu suasana yang dibangun selama ini oleh Kapolres AKBP Andy Hermawan, baik itu keamanan, ketertiban masyarakat harus tetap terjaga oleh Kapolres yang baru.

Sehingga pendekatan mutlak yang harus dilakukan untuk menjaga itu semua yakni dengan sinergisitas antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, diharapkan kepada Kapolres yang baru untuk bisa segera menyesuaikan diri dan berbaur dengan masyarakat untuk menciptakan KSB yang aman, nyaman dan tentram.

“Saya titip pesan kepada Kapolres baru AKBP Mustofa, untuk segera membangun sinergisitas dan menyesuaikan diri dengan kondisi KSB supaya tetap aman dan nyaman,” ungkapnya.

Dikatakannya, proses penyesuaian diri yang cepat merupakan salah satu cara untuk menciptakan kondisi yang aman dan

terjaga. Kepada Kapolres yang baru dilantik agar segera melakukan maping (pemetaan) terhadap daerah rawan yang ada di wilayah setempat. Apalagi dalam waktu dekat NTB akan melaksanakan Pilkada, sehingga titik-titik yang dianggap rawan untuk segera dipetakan. Selain masalah tersebut, partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan keamanan dan ketertiban juga harus ditingkatkan.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat mendukung tugas-tugas Polri. Jika ada titik yang dianggap rawan, segera tempatkan personil untuk meminimlisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Paling utama yakni jadikan masyarakat sebagai pintu “gerbang” untuk bisa mendapatkan informasi guna melakukan pencegahan gangguan keamanan yang akan terjadi. “Saya berpesan supaya apa yang menjadi atensi tersebut bisa dilaksanakan demi menjaga kondusifitas wilayah.

Saya berharap suasana yang aman dan tetang bisa tetap terjaga di seluruh pelosok Sumbawa Barat,” tandasnya. (ils)

Bima (Suara NTB) – Komisi IV DPRD Kabupaten Bima geram mendengar siswa SD se-Kabupaten Bim yang akan melaksanakan ujian try out atau uji coba dalam waktu dekat ini, dibebankan atau dipungut biaya dengan alasan pembuatan dan penggandaan soal.

“Saya sangat sesalkan adanya penarikan biaya ini. Ini jelasjelas pungutan liar (pungli),” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Aminurlah, SE, dimintai komentarnya Suara NTB, Kamis (22/3).

Menurutnya, penarikan tersebut sah-sah saja dilakukan apabila ada kesepakatan atau hasil musyawarah dengan wali atau orang tua murid. Hanya saja, informasi yang didapat penarikan tersebut dipatok sendiri oleh Dinas tanpa melibatkan wali murid dan pengawas. “Kita agendakan untuk memanggil sejumlah pejabat di Dinas terkait untuk klarifikasi,” katanya.

Selain itu Duta Partai PAN ini sangat menyayangkan sistem atau manajemen pendidikan.

Aminurlah menilai penarikan pungutan kepada siswa tersebut akan menciptakan kegaduhan.

“Harusnya sektor pendidikan tidak ada kegaduhan dengan menarik lagi punguta, karena anggaran pendidikan sudah banyak dikucurkan,” jelasnya.

Selain itu, Ia berharap aparat penegak hukum (APH) melakukan pengusutan tuntas. Supaya oknum-oknum terkait bisa mempertanggunjawabkan perbuatannya dan tidak lagi mengeluarkan keputusan menabrak aturan.

“Saya harap APH bisa mengusut tuntas. Karena masyarakat kita yang dirugikan,” ujarnya.

Seperti diketahui pelaksanaan ujian try out atau uji coba sebelum menghadapai ujian tingkat SD di Kabupaten

Bima, dalam waktu dekat. Para siswa dibebankan biaya dengan bervariasi mulai Rp 50.000 hingga Rp 65.000.

Adanya penarikan biaya tersebut diungkap Koordinator pengawas Pendidikan Kabupaten Bima, Drs. Syafullah M.Pd kepada Suara NTB, Rabu (21/ 3). Menurutnya, penarikan biaya tersebut semestinya tidak harus terjadi apapun alasannya.

Karena anggarannya sudah ada di sekolah, yang dipotong langsung dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Penggunaan dana BOS ini akan menjadi tanggungjawab sekolah,” katanya.

Parahnya lagi dalam menentukan penarikan biaya tersebut, pengawas maupun wali murid sendiri tidak dilibatkan. Padahal dalam penentuannya pengawas merupakan salahsatu instrumen penting didalamnya.

Kabid Dikdas Dikbupora Kabupaten Bima, Hj. Jubaidah M.Pd tidak menampik adanya penarikan biaya tersebut. Kata dia, penarikan tersebut berdasarkan hasil keputusan bersama dengan kepala UPTD se Kabupaten Bima. “Ini berdasarkan hasil rapat dengan UPTD dan disepakati Rp 55.000 persiswa,” katanya. (uki)

Aminurlah

(Suara NTB/Dok)

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengundang masyarakat dari berbagai elemen nikmati alam Tambora di event Festival Pesona Tambora 2018. Bagi pehobi menundukkan alam, akan ada berbagai event bernuansa alam terbuka. Sebanyak 1.500 motor dari berbagai club motor juga bakal menikmati alam Tambora pada 9 – 15 April 2018 mendatang.

Undangan terbuka H. Bambang M. Yasin ini disampaikan secara khusus melalui media, Rabu, 21 Maret 2018 kemarin. “Saya Drs H. Bambang M. Yasin, Bupati Dompu mengundang saudara dimanapun.

Datanglah ke gunung Tambora Kabupaten Dompu di acara Festival Tambora 2018 dengan tema Tambora Challenge 2018. Anda bisa menjadi saksi untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan mulai 1 April sampai 28 April,” ajak H. Bambang.

Berbagai event yang diadakan seperti lomba lari 320 KM dengan finis padang Savana Doro Ncanga pada 4 – 7 April 2018, jelajah alam sepeda, motor trail, atraksi terjung payung, mancing mania dan berbagai event lainnya. “Anda yang punya hobi

POLHUKAM

Jumat, 23 Maret 2018

Halaman 8

Pemilu 2019, PKB Ingin Tambah Kursi Mataram (Suara NTB) Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB NTB, Lalu Pelita Putra, SH, mengatakan, partainya telah memulai tahapan dalam menggadapi Pemilu 2019. Yakni dengan melakukan rekrutmen dini calon anggota legislatif (caleg).

Pada pemilu 2019 mendatang PKB NTB tidak memasang target muluk. PKB hanya ingin bisa menambah perolehan kursi. Untuk DPRD NTB, PKB hanya menargetkan pada pemilu 2019 nanti, ada penambahan kursi. Adapun daerah-daerah yang dibidik sebagai kantong penambahan kursi yakni daerah di mana PKB kosong saat ini.

“Besok ini harus kita maksimalkan, terutama di beberapa kabupaten yang dulu kita kosong. Sehingga untuk Provinsi Insya Allah bisa kita tingkatkan. Ada peningkatan lah. Dan itu semua tentu dibutuhkan kerja keras dan kerjasama dari seluruh elemen partai,” katanya kepada Suara NTB. Anggota DPRD NTB itu, sangat optimis partainya bisa mendapatkan penambahan jumlah kursi. Karena dengan mendapatkan nomor urut 1, menjadi salah satu modal optimisme tersendiri bagi PKB dalam meningkatkan raihan suara rakyat pada Pemilu 2019 mendatang.

“Ya karena saya kita nomor satu itu lebih sederhana, lebih gampang lah untuk diingat pemilih,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya telah mulai membuka tahapan pendaftaran pencalegkan dini. Formulir pendaftaran caleg laku keras.

Banyak masyarakat yang menyerbu kantor PKB untuk mengambil formulir pendaftaran.

“Alhamdulillah, sampai saat ini sudah cukup banyak masyarakat yang antusias untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Pemilu 2018 lewat PKB,” ujarnya.

Namun demikian, dalam proses perekrutan Caleg ini, pihaknya memasang standar untuk merekrut caleg yang berkualitas. Hal itulah salah satu alasan PKB membuka pendaftaran pencalegan dini tersebut untuk dapat merekrut orang-orang yang berkualitas untuk diturunkan bertarung pada Pemilu 2019 mendatang.

“Kita akan seleksi nanti, karena itulah pentingnya pencalgen dini dan penugasan, sehingga kita bisa dapatkan caleg yang berkualitas,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

BERI KETERANGAN - Kasi Perbendaharaan Bea Cukai Mataram, I Wayan Tapamuka (tengah) didampingi Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Dimas Pratama (paling kiri) dan Kasubsi Pengolahan Datan dan Administrasi Dokumen, Ali Surya Putra saat member keterangan.

Bea Cukai Mataram Tindak 1.050 Pelanggaran Kepabeanan

Tersangka BPR Siapkan Saksi Ahli Mataram (Suara NTB) Dua tersangka kasus merger PT. Bank BPR NTB masih menunjukkan ketidakpuasannya terkait penyidikan kasus itu.

Mereka menyiapkan saksi ahli untuk meringankan posisinya, bahkan sebagai upaya lolos dari jeratan hukum.

Ahli itu adalah akademisi hukum pada Universitas Mataram (Unram) akan diajukan tersangka IHW selaku ketua tim konsolidasi merger delapan PD BPR. Alasan mengajukan ahli, untuk mengurai peran IHW yang tidak sentral dalam posisinya di tim konsolidasi, meski ditunjuk sebagai ketua tim melaui SK Gubernur NTB. Melalui penasihat hukumnya Dr. Umaiyah, SH.,MH, ahli akan menjelaskan terkait IHW yang punya kewenangan tapi segala aktivitasnya di bawah perintah pemegang saham PT. Bank BPR NTB, saat proses merger tahun 2016 lalu.

Kliennya memang pernah menandatangani pencairan anggaran untuk akumulasi beberapa kali transaksi. Namun kwitansi yang ditanda tangani itu hanya sebatas mengetahui, bukan menyetujui pencairan anggaran. “Karena proses sampai dengan eksekusi pencairan anggaran itu dilakukan oleh Mutawalli, juga bersama H. Husni selaku sekretaris. Uang itu kemudian diserahkan melalui pemilik BPR,” kata Umaiyah, Kamis (22/3).

Peran pasif inilah yang ingin diperkuat di hadapan penyidik, sehingga tanggungjawab hukum tidak dibebankan kepada kliennya. Justru yang berperan aktif menurutnya oknum pejabat Pemprov NTB dengan kewenangannya memberikan perintah langsung memproses dan mencairkan anggaran. “Yang ini kita akan uraikan melalui ahli nanti,” ujarnya. Menurut agenda, pemeriksaan ahli akan berlangsung Senin (26/3) mendatang.

Apapun pembelaan IHW dan tersangka MTW, namun penyidik Pidsus Kejati NTB tetap menahan keduanya untuk tahap pemberkasan. Mereka dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 64 KUHP. Meski berulangkali menyebut peran oknum pejabat Pemprov NTB, termasuk aliran dana ke pejabat Pemprov NTB dan Pansus DPRD NTB, penyidik menemukan fakta dalam kasus tersebut kedua tersangka berperan sebagai peminta dana untuk proses merger PD BPR menjadi PT BPR NTB. Dana yang berhasil dikumpulkan sebanyak Rp 1.899.187.871. Dari dana sebanyak pengeluaran yang tercatat sebesar Rp 807.333.521 dan sisa kas sebesar Rp 28.275.497.

Sedangkan sisanya diduga untuk kegiatan fiktif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 1.063.578.853.

Menurut juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, saat ini penyidik masih fokus kepada dua tersangka. Terkait dugaan keterlibatan orang lain dalam kasus tersebut sebagai penerima aliran dana BPR ini, Dedi menegaskan perlu ada bukti-bukti yang cukup terlebih dahulu sehingga bisa menetapkan tersangka baru.

“Walaupun sudah disebutkan keterlibatan orang lain, tetapi kan perlu didukung oleh bukti-bukti lain sehingga memungkinkan ditetapkannya tersangka,” ujarnya. (ars)

Mataram (Suara NTB) Bea Cukai Mataram menindak 1.050 pelanggaran kepabeanan dan cukai sepanjang 2017. Pelanggaran itu didominasi pelanggaran bea masuk barang bawaan dari luar negeri. Rinciannya, 62 kasus pelanggaran bea kena cukai ilegal, dan tiga kasus narkotika, psikotropika, dan prekursor.

“Kebanyakan memang misalnya TKI yang membawa HP melebihi batas yang ditentukan,” kata Kasi Perbendaharaan Bea Cukai Mataram, I Wayan Tapamuka, Kamis (22/3).

September 2017 lalu, 635 telepon seluler unit telah diselesaikan oleh pemilik barang dengan cara diekspor kemba-

dan obat-obatan, minuman beralkohol, senjata tajam, sextoys, pakaian bekas, alat kesehatan, benih dan tanaman, dan rokok.

Pada 27 Desember 2017, Menkeu telah menandatangani PMK Nomor: 203/PMK.04/ 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan

dengan nilai paling sedikit Rp 100 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, dan barang ekspor yang dikenakan bea keluar.

Sementara itu, diberikan pembebasan bea masuk terhadap barang pribadi penumpang dengan nilai pabean paling banyak FOB atau Free On Board 500.00 dolar AS per orang untuk setiap kedatangan.

Terhadap kelebihan dari batasan ini dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. (why)

Konflik Hanura Tak Halangi Rijal Gantikan Rumaksi

(Suara NTB/dok)

SONOKELING - Barang bukti kayu Sonokeling diduga dari kawasan hutan Dompu yang diamankan Polda NTB Februari 2018 lalu.

Sonokeling Favorit Perambah Hutan Mataram (Suara NTB) Kayu Sonokeling atau Dalbergia Latifolia jadi idaman perambah hutan. Sebanding dengan penindakan aparat penegak hukum. Kebijakan perdagangan kayu Sonokeling di NTB ditetapkan zero quota.

Catatan Suara NTB, kasus pembalakan hutan yang ditangani Polda NTB pada tahun 2017 mencapai sembilan kasus dengan sembilan tersangka pemilik kayu. Periode Januari-Maret 2018, tiga kasus sedang dalam penanganan.

Sementara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, sebanyak 16 kasus ditangani pada tahun 2017.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menyebutkan, penanganan kasus hutan perlu sinergitas. Hal itu tampak pada Satgas Pencegahan Pemberantasan dan Perusan Hutan (P3H).

“Di dalam tim itu ada Subsatgas penindakan, penyidikan. Semua instansi terkait berperan dalam upaya mengusut illegal logging ini,” kata dia.

Dalam proses penanganannya, menjerat

Gelar Perkara Kasus Bawang Putih Sembalun

pelaku illegal logging tidak terbatas pada pengangkut dan penebang kayunya saja. tetapi pemilik kayu yang bertindak sebagai cukong.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie menambahkan, lokasi perambahan hutan terbanyak di kawasan Dompu dan Lombok Barat. Dua kabupaten tersebut memiliki kawasan hutan dengan vegetasi Sonokeling.

“Kayu Sonokeling ini masuk dalam kategori hampir punah yang penebangan dan perdagangannya dikontrol. Sonokeling masuk dalam Apendiks II,” jelasnya.

Apendiks II Convention on International Trade in Endagered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) atau perjanjian internasional antarnegara untuk kebutuhan perdagangan tanaman dan satwa yang berkelanjutan.

Hal itu mensyaratkan setiap perdagangan kayu Sonokeling perlu dilengkapi dengan izin tambahan. Antara lain, Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Dalam Negeri (SATSDN) untuk perdagangan domestik, atau SATSLN untuk perdagangan ekspor. (why)

Mataram (Suara NTB) Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, menegaskan bahwa konflik di internal pengurus Partai Hanura NTB, tidak menghambat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon Wakil Bupati di Kabupaten Lombok Timur 2018.

Rumaksi akan digantikan oleh peraih suara terbanyak kedua dari Dapil Lombok Timur Utara, yakni, H. Syamsu Rijal, MM., yang kini menjadi Ketua DPD Hanura NTB kubu Oesman Sapta Odang (OSO).

“Konflik Hanura itu ranah internal partai. Jadi tidak menghambat proses PAW, karena kita mengacu pada SK Kemenkumham,” jelas Aksar saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/ 3) kemarin.

“Sama dengan PPP, juga tidak menghambat beberapa PAW, karena konflik itu ranah internal, sementara kita pegangannya SK Kemenkumham. Nah sampai hari ini adalah kubu OSO yang pegang SK dan belum dicabut, itu ranah kita,” sambungnya.

Dikatakan Aksar, pihaknya sudah menerima surat dari dari Pimpinan

DPRD NTB untuk melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi terkait proses PAW H. Rumaksi. Dimana dalam surat tersebut yang diusulkan sebagai penggantinya adalah Syamsu Rijal.

“Dan kita sudah putuskan tadi untuk menindaklanjuti permintaan proses PAW dari DPRD NTB itu, yakni Syamsu Rijal, karena dia peringkat kedua perolehan suaranya dari Rumaksi. Jadi itu tidak mempengaruhi proses verifikasi,” jelasnya.

Aksar mengungkapkan pihaknya juga disurati oleh pengurus Hanura NTB kubu Mudahan Hazdie, yang meminta agar proses PAW ditunda sementara waktu sampai dengan konflik di internal Partai Hanura diselesaikan. “Ada surat permakluman, karena mereka masih dalam sengketa. Tapi itukan bukan ranah kita.

Yang jadi pegangan kita adalah SK Kemenkumham,” tegasnya.

Menurut Aksar, ada atau tidaknya usulan PAW Rumaksi, namun proses pemberhentian yang bersangkutan harus tetap jalan. Sebab jika tidak, maka hal itu justru bisa menggugurkan Rumaksi sebagai calon, karena dia diwajibkan mengundurkan diri. (ndi)

Polda Fokus Kasus Masuk Tahap Penyidikan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Penyidik melengkapi klarifikasi saksi-saksi dalam pengusutan bibit bawang putih ke Sembalun tahun 2017. Bahan keterangan saksi dan bukti akan dibahas dalam gelar perkara.

“Kita mau gelar perkara dulu. Kita mau apakan kasus ini setelah ini,” kata Kasubdit I Industri Perdagangan dan Investasi Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Wahyudi ditemui kemarin.

Dia menjelaskan, sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan itu antara lain, petani, penangkar benih, pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur serta Provinsi NTB, pejabat Kementerian Pertanian RI. Kemudian pejabat Balai Karantina Pertanian Lembar, ahli pertanian, dan perusahaan importir bawang putih. “Semua pihak yang diperlukan sudah kita klarifikasi. Termasuk Pak Piter itu sudah kita mintai keterangan,” jelasnya.

“Nanti kita gelar perkara yang dihadiri dari Karantina, ahli, Itwasda, dan Propam. Kasus ini masih penyelidikan, nanti dari gelar perkara ditentukan apakah akan naik penyidikan atau ditutup,” kata Wahyudi.

Pada tahun 2017 lalu, sebanyak 78 ton bawang yang diimpor dari Taiwan masukkeSembalun.Bawangputihtersebut diduga merupakan bawang konsumsi yang digunakan sebagai bibit.

Bawang putih tersebut dihajatkan PT KTS untuk ditanam di Sembalun sebagai kewajiban untuk menanam lima persen dari total jumlah impor. Jenis bawang putih yang diimpor itu berbeda dengan dari varietas asli Sembalun, Sangga.

Wahyudi (why)

li, 152 unit telah ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara, dan 1.822 unit telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara untuk memperoleh persetujuan pemusnahannya oleh Menteri Keuangan.

Barang lain yang disita karena tidak memenuhi bea masuk diantaranya kosmetik

Awak Sarana Pengangkut.

Barang ekspor bawaan penumpang atau barang ekspor bawaan awak sarana pengangkut diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.

Adapun diantaranya perhiasan emas, perhiasan mutiara, dan perhiasan bernilai tinggi lainnya yang termasuk dalam kategori jenis barang yang tercantum dalam BAB 71 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia; Barang yang akan dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean, uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain

Mataram (Suara NTB) Penanganan korupsi tahun 2018 memasuki akhir triwulan pertama. Polda NTB memfokuskan pada kasus yang sudah dalam tahap penyidikan agar tak menjadi tunggakan.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, saat ini tim penyidik fokus menuntas-

kan dugaan penyalahgunaan wewenang rekrutmen CPNS K2 Dompu.

“Kita masuk fokus yang K2 itu dulu. Kalau yang lain masih klarifikasi-klarifikasi,” ujarnya saat berbincang dengan Suara NTB. Meski demikian, sambung dia, penyidik juga melakukan penyelidikan pada laporan dugaan korupsi lain yang

masih di tahap penyelidikan.

“Di penyidikan kita fokus melengkapi berkas-berkas yang dikembalikan jaksa,” kata dia.

Sejumlah kasus yang ditangani di tahap penyidikan selain K2 Dompu antara lain, proyek pengadaan alat peraga berbasis IT 33 SD di KLU tahun 2014 senilai Rp 4,9 miliar yang sudah menjerat dua

orang tersangka.

Tersangkanya PPK proyek berinsial AT, dan rekanan penyedia barang, NA. Dalam kasus itu kerugian negara ditaksir mencapai Rp 750 juta akibat dugaan markup, pengusulan fiktif, dan ketidaksesuaian spesifikasi.

Kemudian proyek pengadaan sampan Fiberglass Kabupaten Bima tahun 2012. Ada

juga kasus pengadaan paket sandang pangan Lombok timur tahun 2014. Penyidik masih berkutat pada indikasi kerugian negara.

Sementara yang ditangani di tahap penyelidikan antara lain proyek pembangunan Dermaga Apung Gili Air tahun 2017 yang nilai proyek Rp 6,2 miliar, serta penyelenggaraan Lombok Marathon 2017. (why)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 23 Maret 2018

Halaman 9

BPPD NTB Belum Miliki Pengurus Baru (Suara NTB/ist)

FGD - Suasana FGD tentang Tari Sireh yang berlangsung di Lombok Utara, Rabu (21/3).

BPNB Bali Lakukan Inventarisasi Karya Budaya Tari Sireh di KLU Mataram (Suara NTB) Tahun ini Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali melaksanakan kegiatan inventarisasi karya budaya di Provinsi NTB. Salah satunya adalah Tari Sireh yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara (KLU). Ini merupakan salah satu tugas pokok dari BNPB Bali pada tahun anggaran 2018.

Adapun karya budaya yang diinventarisasi di NTB adalah Tari Sireh. Sebagai kekayaan budaya, Tari Sireh telah tercatat dalam Inventarisasi Warisan Budaya Tak benda dengan nomor registrasi 2016006579, dalam domain seni pertunjukan, kategorisasi Seni Tradisi. Kegiatan inventarisasi ini dilakukan guna memperbaharui data pencatatan warisan budaya tak benda. Sehingga Tari Sireh bisa ditetapkan sebagai Warisan Budaya Indonesia asal NTB. Dalam kegiatan inventarisasi karya budaya ini, BPNB Bali mendatangkan penelitinya sebanyak enam orang. Terdiri dari Anak Agung Gde Rai Gria S.S., I Ketut Sudharma Putra, S.S.,M.Si, Raj. Riana Dyah Prawitasari, S.Si, Kadek Dwikayana, S.S, Dyah Chri EkasmaraS.Ant, dan Dwi Bambang. Semuanya bertugas mengeksplorasi lebih mendalam mengenai informasi terkait Tari Sireh.

Kegiatan inventarisasi karya budaya ini dilangsungkan di Dusun Buani, Desa Bentek, Kecamatan Gangga.

“Ini merupakan salah satu tugas kita untuk melakukan inventaris terkait warisan budaya yang kita miliki, termasuk di NTB. Karena BNPB Bali ini wilayah kerjanya adalah Bali dan Nusa Tenggara,” kata Bambang, Kamis (22/3).

Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang Tari Sireh, tim inventarisasi melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan Pemda KLU, Pemerintah Desa, tokoh masyarakat serta pelaku Tari Sireh. Dalam FGD yang dilangsungkan pada Rabu (21/3), Anak Agung Gde Rai Gria S.S selaku koordinator tim inventarisasi menyampaikan bahwa kegiatan inventarisasi karya budaya Tari Sireh dilaksanakan guna memperbarui data pencatatan Tari Sireh yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Sehingga data yang sekarang dihimpun akan lebih detail dan akan dilengkapi dengan video perekaman Tari Sireh. Dimana data ini nanti akan dijadikan pendukung penetapan Tari Sireh sebagai Warisan Budaya Indonesia.

“Kita lakukan inventarisasi dan dokumentasi sebagai pendukung Tari Sireh sebagai warisan budaya Indonesia asal Lombok Utara, NTB,” kata Anak Agung Gde Rai Dria.

Para peserta FGD saling memberikan informasi mengenai Tari Sireh. Meliputi sejarah, ragam gerak, kostum, waktu pementasan serta upaya-upaya yang harus dilakukan guna melestarikan dan mengembangkan Tari Sireh.

Sementaraitu,KabidKebudayaanDisbudparKLUArnowadi,S.Pd mengatakan bahwa dengan diterjunkannya tim inventarisasi dari BPNB Bali sangat membantu dalam upaya pelestarian budaya di wilayah KLU. Dan dengan ditetapkannya Tari Sireh sebagai Warisan BudayaIndonesiadiharapkanakanmemberikandukunganpositifbagi pengembangan Tari Sireh. Sehingga mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi komunitas pendukung Tari Sireh serta memberikan dukungan bagi kemajuan kebudayaan di Lombok Utara. (lin)

Mataram (Suara NTB) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB belum memiliki pengurus baru. Hal ini karena belum dipilihnya ketua baru oleh Gubernur NTB. Padahal ini sangat penting, mengingat pariwisata NTB saat ini sedang mengalami peningkatan. Sehingga promosi yang lebih masif dinilai dapat memaksimalkan kunjungan wisatawan ke NTB. Saat ditanya soal pemilihan ketua BPPD yang baru, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos., M.Si., Kamis (22/3) mengaku, Pemda belum menetapkan namanama calon ketua BPPD NTB. Namun demikian, ia mengklaim bahwa selama ini promosi tetap berjalan di bawah Dinas Pariwisata

Provinsi NTB. Selama ini Dispar bersama BPPD NTB melakukan promosi bersama.

Sehingga ketika kepengurusan BPPD belum terbentuk kembali, maka promosi pariwisata dilakukan oleh Dispar yang dibantu oleh sejumlah pihak.

Seperti diketahui bahwa BPPD NTB akan mengganti kepengurusan untuk pariode

2018-2022. Hingga saat ini BPPD NTB masih menunggu keputusan gubernur dalam hal pemilihan ketua yang juga direkomendasikan oleh penentu kebijakan BPPD NTB. Berdasarkan aturan, ada sembilan orang penentu kebijakan di BPPD. Empat orang merupakan wakil dari asosiasi kepariwisataan, dua orang

wakil dari asosiasi profesi, dua orang dari akademisi, dan satu orang dari asosiasi penerbangan. Inilah yang nantinya akan dipilih, kemudian penentuan untuk anggota kepengurusan.

Restrukturisasi ini sangat penting, karena berkaitan dengan promosi pariwisata NTB yang akan dilakukan dalam empat tahun mendatang. Siapapun yang nantinya terpilih menjadi ketua, diharapkan mampu membawa pariwisata NTB menjadi lebih dikenal oleh banyak orang.

Sebab itu merupakan salah satu tugas utama BPPD NTB. Selama ini BPPD NTB telah

melakukan promosi ke berbagai daerah dan berbagai negara. Dengan tujuan agar calon wisatawan dapat lebih banyak mengetahui tentang NTB. Sehingga meraka mau berkunjung dan menikmati keindahan alam, budaya dan kesenian yang dimiliki NTB saat ini.

Kemajuan pariwisata di NTB ini memang tidak terlepas dari peran BPPD sebagai lembaga swasta yang bersifat mandiri. Selama ini kerjasama antara BPPD NTB dengan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah cukup baik. Sehingga promosi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan masif. (lin)

Tarian ”Gegeruk Tandak” Perlu Dilestarikan Mataram (Suara NTB) Salah satu tarian yang belakangan semakin jarang dipertontonkan adalah Gegeruk Tandak. Tarian ini merupakan kesenian tradisional asal Kabupaten Lombok Utara. Ini dianggap perlu dilestarikan sebab menjadi salah satu warisan budaya asal NTB. Pada tahun 2016 lalu Pemerintah telah menetapkan puluhan warisan budaya tak benda dari berbagai daerah.

Tarian Gegeruk Tandak yang merupakan warisan budaya masyarakat Lombok menjadi salah satunya.

“Sekarang memang jarang ada yang mau menarikan tarian tradisional. Namun demikian kita tetap berusaha untuk mengajarkan kepada anak-anak kita akan pentingnya melestarikan budaya leluhur kita,” kata penari asal Lombok Utara Ismail, di Mataram, Selasa (20/3).

Gegeruk tandak merupakan tarian kesenian tradisional yang diperkirakan ada sejak abad 16 silam. Konon, tarian ini dilakukan oleh masyarakat adat Bayan Beleq untuk mengusir binatang yang akan menggangu tanaman para petani. Pada zaman dulu salah satu penghulu alim

(tokoh agama) dapat menyamar menjadi salah satu binatang yang menyerupai Mayung Puteq (menjangan putih).

Setelah penyamaran dilakukan Mayung Puteq tersebut mengumpulkan semua binatang buas yang akan merusak tanaman masyarakat.

Setelah itu, dilakukan begundem (musyawarah) yang diiringi dengan melakukan sebuah tarian (gegeruk). Berkat kesaktian yang dimiliki penghulu alim yang sedang melakukan penyamaran, semua binatang buas dapat dipengaruhi.

Sehingga niat untuk merusak tanaman atau mengganggu manusia pun hilang.

Gegeruk Tandak ini biasa dilakukan pada acara atau ritual adat tertentu seperti, begawe beleq, begawe Alif, memayas dan nyunatang (khitanan).

Bisa pula dilakukan pada saat bercocok tanam pare oma atau pare rau (padi bulu) yang dilakukan pada proses penanaman dan diperagakan dengan berbalas pantun.

“Ini adalah warisan budaya kita yang harus kita jaga. Jangan sampai perkembangan zaman ini membuat kita menjadi lupa tentang kewajiban kita melestarikan budaya yang sudah diwariskan turun temu-

(Suara NTB/ist)

GEGERUK TANDAK - Tarian Gegeruk Tandak yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara. run,” ujarnya.

Kesenian tradisional Gegeruk Tandak dimainkan oleh 13 orang yang menari membentuk formasi barisan memanjang atau lingkaran. Dimana semuanya menari dan melawas atau menembang, hingga saling berbalas pantun.

Mereka tidak menggunakan alat musik pengiring. Musik pengiring hanya bunyi-bunyian yang ke luar dari bibir masing-masing. Tarian tersebut merupakan suatu gabungan ekspresi seni sastra, seni suara dan seni tari yang merupakan hasil olah pikir dan

rasa. Dalam kesenian tersebut, satu orang berperan sebagai oncek yaitu orang yang dipercaya sebagai penyamaran penghulu alim yang berwujud sebagai mayung puteq. Sedangkan 12 orang penari lainnya hanya berperan sebagai penari pengiring semata. (lin)

Oi Hodo, Pantai Unik di Dompu Mataram (Suara NTB) Banyak destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Dompu. Tidak hanya Lakey dan Tambora. Ada pula Pantai Oi Hodo yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Pantai ini berada di jalan utama lintas Dompu-Calabai di kaki Gunung Tambora. Pantai ini juga masuk dalam paket Tambora Historical Trail yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini.

“Tempatnya bagus, ada mata air juga di sini. Jadinya ini sangat unik, karena ada mata air dekat pantai,” kata warga Dompu Muhaemin, Senin (22/3).

Tempat wisata Oi Hodo dapat ditempuh selama tiga jam dari Kota Bima menggunakan kendaraan bermotor dan dari Kabupaten Dompu hanya satu jam dengan melintasi akses jalan yang baik.

Keunikan pantai ini yaitu terdapat mata air tawar yang ada di dekatnya.

Pantai Oi Hodo juga menjadi salah satu tempat persinggahan bagi setiap orang yang akan ke Gunung Tambora. Sehingga tidak heran jika pantai ini sudah dikenal, terutama di kalangan pendaki. Meski demikian, banyak pula wisatawan lokal yang berkunjung ke pantai ini. Hanya saja belum ada fasilitas pendukung yang menunjang kenyamanan wisatawan.

Ia mengatakan, selama ini wisatawan

lokal sudah banyak yang berkunjung.

Pemda setempat belum mengelola pantai ini sebagai destinasi wisata yang dapat diandalkan.

Padahal lokasinya yang berdekatan dengan Gunung Tambora bisa saja menjadi nilai jual.

“Kalau memang mau dibuatkan paket wisata saya pikir ini sangat bagus.

Masyarakat juga harus mempersiapkan diri dengan baik.

Karena kalau sudah ada paket wisata, pasti banyak wisata(Suara NTB/ist) wan yang akan daPANTAI OI HODO - Seorang wisatawan saat menikmati tang,” ujarnya.

Pantai ini memi- suasana di Pantai Oi Hodo yang ada di Kabupaten Dompu. liki pasir berwarna hitam dengan area mati sensasi memancing di pantai ini.

Pantai ini terletak di Desa Oi Hodo, yang luas dan panjang. Lokasinya juga sangat pas untuk mengambil gambar Kecamatan Kempo Kabupaten Domatau melakukan swafoto. Beragam ak- pu. Wisatawan juga akan menjumptivitas dapat dilakukan di pantai ini. ai banyak kerbau di sekitar pantai.

Termasuk berenang hingga memanc- Karena pemiliknya kadang melewati ing. Banyak wisatawan yang memba- pantai itu untuk kembali ke rumahwa kail dari rumah untuk bisa menik- nya. (lin)

Wisata Konvensional Masih Jadi Pilihan Utama Wisatawan Mataram (Suara NTB) Saat ini Pemerintah Provinsi NTB tengah fokus mempromosikan wisata konvensional dan wisata halal. Namun wisata konvensional di NTB dianggap masih menjadi primadona bagi wisatawan yang datang. Sebab saat ini masih lebih banyak wisatawan yang memilih untuk berlibur pada destinasi wisata konvensional yang ada di NTB. Sebelumnya Ketua Asita NTB Dewantoro Umbu Djoka mengatakan, setiap segmen wisata itu punya pasarnya masing-masing. Wisata halal banyak diminati oleh wisatawan muslim, wisata konvensional diminati oleh semua kalangan. Bukan soal itu saja, negara asal

wisatawan juga beragam.

Kawasan gili masih menjadi tujuan utama wisatawan. Meski sudah ada destinasi wisata baru, namun gili masih mampu memikat wisatawan yang bahkan sudah pernah berkunjung. Meski demikian, banyak pula yang berkunjung ke destinasi wisata lainnya. Seperti rumah adat, air terjun dan banyak lainnya.

“Sekarang sudah banyak destinasi wisata, tapi memang banyak juga yang mau ke gili daripada ke destinasi lain.

Meskipunmerekaberkunjungkeberbagai destinasi, tapi mereka lebih suka menghabiskan waktu berliburnya di gili. Ini mungkin karena suasana di gili cukup menyenangkan bagi mereka,” ujarnya.

(Suara NTB/lin)

GILI TRAWANGAN - Gili Trawangan yang masih menjadi salah satu destinasi wisata konvensional unggulan di NTB.

Wisata konvensional masih cukup eksis dan sangat laku dijual. Meskipun sudah ada segmen wisata halal, namun segmen wisata konvensional masih tetap diminati. Terutama bagi wisatawan mancanegara yang sudah banyak tahu tentang Gili Trawangan.

“Pelaku pariwisata kan tawarkan paket. Nanti mereka pilih sendiri paketnya.

Meskipun ada yang memilih wisata halal, tapi banyak juga yang memilih wisata konvensional. Ke gili, ke Mandalika, ke Rinjani dan banyak lainnya,” ujarnya.

Beberapa negara yang memilih wisata konvensional sebagai destinasinya, misalnya Australia, Cina, Jepang, Korea hingga Malaysia.

Meskipun ada pula yang berkunjung ke destinasi wisata halal, namun jumlahnya tidak lebih banyak dari destinasi wisata konvensional.

Hal ini juga diakui oleh para pelaku pariwisata, salah satunya Muhammad Fauzan. Ia mengatakan bahwa wisata konvensional saat ini masih menjadi jualanutama.MeskipunLombokidentikdengan wisata halal, namun lebih banyak wisatawan yang memilih untuk berkunjung ke destinasi wisata konvensional.

“Tujuan utama mereka itu ke gili dan ke Mandalika. Meskipun ada juga yang berkunjung ke destinasi wisata halal seperti Sembalun dan sekitarnya. Tapi jumlahnya masih lebih banyak wisata konvensional,” ujarnya. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 23 Maret 2018

Halaman 10

(Suara NTB/ron)

PEMAPARAN - Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ashariyadi menyampaikan pemaparan saat kuliah tamu dan diskusi publik capaian dan tantangan masyarakat ASEAN, Kamis (22/3).

Kaji Masalah ASEAN di Ummat Mataram (Suara NTB) Pusat Studi ASEAN resmi dibentuk di Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara pihak Ummat yang diwakili Wakil Rektor I, Dr. Harry Irawan, MS., dengan Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Ashariyadi, di Aula Ummat, Kamis (22/3). Selesai penandatanganan MoU dilanjutkan dengan kuliah tamu dan diskusi publik capaian dan tantangan masyarakat ASEAN. Wakil Rektor I Ummat, Dr.

Harry Irawan, MS., pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kemenlu, khususnya Ditjen Kerja Sama ASEAN, atas diterima permohonan untuk membentuk Pusat Studi ASEAN. Menurutnya, dengan adanya Pusat Studi ASEAN ini, Ummat bisa mengkaji dan meneliti kerja sama ASEAN di NTB. “Kami perguruan tinggi berperan sebagai agen perubahan dalam tingkat yang lebih rendah, di mana sinergisitas antara dua lembaga ini akan memperkuat satu dan lainnya. Oleh karena itu kami sangat bahagia dan bangga

Kewenangan Pemerintah Pusat SETELAH sempat ramai soal larangan bercadar di beberapa perguruan tinggi membuat Universitas Mataram (Unram) nampaknya tidak terlalu menarik membahas hal itu. Hal itu lantaran persoalan keagamaan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Hingga kini larangan bercadar yang dialamat ke mahasiswi sejumlah perguruan tinggi, Unram belum melakukan rapat khusus mengenai hal itu.

(Suara NTB/dys) H. Muhammad Natsir Wakil Rektor III Unram Dr. H. Muhammad Natsir, menjelaskan jika untuk mengambil kebijakan harus ada rapat pimpinan terlebih dahulu. Tidak bisa orang perorang karena menyangkut hak privasi setiap orang. “Cuma sekarang bercadar itu harus dikaitkan dengan konsep ajaran agama. Kementerian Agama sendiri tidak ada larangan,” ungkapnya.

Natsir menjelaskan, sumber regulasi aturan beragama adalah Kemenag atau pemerintah pusat, karena regulasi terkait soal agama, pertahanan, politik luar negeri dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat. “ Oleh karena itu harus jelas tidak boleh parsial. Itu yang harus dilihat tidak boleh atas nama otonomi mengeluarkan kebijakan yang tidak di atur pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sehingga kebijakannya menjadi sama. Otonomi kampus menyangkut pola pembinaan akademik dan kemahasiswaan, menjadi suatu paket dengan kebijakan pemerintah pusat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sehingga lahir kehidupan kampus yang akademik sejalan dengan nilai Pancasila dan agama untuk melahirkan generasi yang berkualitas intelektual dan religius sebagai insan akademik.

“Tapi kalau berkaitan dengan organisasi terlarang, maka itu harus dilarang. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan organisasi maka boleh,” ujarnya. (dys)

atas penandatanganan nota kesepahaman,” ujarnya.

Dengan terbentuknya Pusat Studi ASEAN di Ummat, menurut Harry akan menjadi modal tambahan bagi Ummat untuk mewujudkan visi dan misi menjadi universitas Islami, mandiri, unggul, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Juga sebagai langkah strategis untuk membangun pendidikan di Indonesia.

“Kami harap, kerja sama ini bisa terjalin antarpemerintah dan swasta, dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Merupakan langkah luar biasa untuk

membuat Ummat menjadi universitas yang nggul dan berdaya saing di ASEAN,” katanya.

Dalam kesempatan itu, hadir juga tamu dari Universiti Sains Malaysia (USM) yang melakukan kerja sama dengan Ummat.

Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ashariyadi, dalam sambutannya mengatakan pembentukan Pusat Studi ASEAN di Ummat merupakan yang ke-53 di seluruh Indonesia. Ummat menjadi mitra pemerintah, mitra Kementerian Luar Negeri, ter-

utama di ASEAN. “Intinya, selain penelitian, diharapkan juga melakuakn kegiatan yang melibatkan publik secara luas. Dengan tujuan agar masyarakat semakin lebih tahu tentang ASEAN,” ujar Ashariyadi.

Ia menjelaskan, saat ini ASEAN sudah terintegrasi. Bukan hanya kelompok elite saja yang mengenal ASEAN, karena ASEAN harus menguntungkan rakyat di seluruh negara.

Kegiatan itu dilanjutkan dengan kuliah tamu dan diskusi publik capaian dan tantangan masyarakat ASEAN. Bertindak sebagai pembicara

Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Capaian ASEAN sebagai jangkar perdamaian, ekosistem perdamaian, dan mempercepat perdamaian. Masalah yang ada diselesaikan dengan cara konstraktif dan kooperatif.

Khusus mengenai Pusat Studi ASEAN, pelibatan Pusat Studi ASEAN sebagai mitra di daerah. Juga menjadi rujukan utama di daerah bagi pemahaman dan kesadaran publik tentang ASEAN. Serta melaksanakan brainstorming kegiatan, penguatan identitas, dan kesadaran publik tentang ASEAN. (ron)

Dikbud NTB Yakin Bantuan Komputer Datang Sebelum UNBK

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB meyakini bantuan komputer sekitar 3.000 unit bisa datang sebelum pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018. Bantuan komputer itu untuk membantu SMA yang masih kekurangan komputer. Sampai saat ini masih ada sekolah yang meminjam laptop siswa dan guru untuk melengkapi sarana UNBK. Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji, pada Kamis (22/3) mengatakan, bantuan komputer itu bisa datang sebelum pelaksanaan UNBK. “Iya, bantuan komputer untuk sekolah bisa dikejar sebelum pelaksanaan UNBK,” kata Suruji.

Ia mengatakan sudah berdiskusi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jika minggu pertama Maret sudah keluar Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Lembaga Ke-

bijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah (LKPP), bantuan itu masih bisa datang sebelum UN. Suruji menyebut, penyedia komputer berani menjamin begitu kontrak barang sudah bisa langsung dikirim. Beberapa penyedia yang datang ke pihaknya, mengatakan barang sudah siap atau ready stock.

Ia menyampaikan, PPK menyebut masih bisa mengejar sebelum pelaksanaan UN jika dalam waktu 10 hari

barang bisa sampai. “Kami mendiskusikan siasat, kalau begitu mepet, skenarionya kontrak dengan penyedia, barang diantar sampai ke kantor UPT, nanti sekolah diminta mengambil ke kantor UPT, kalau idealnya langsung diantar ke sekoah,” katanya.

Bantuan komputer sebanyak 3.000 unit itu direncanakan ditempatkan di sekolah swasta dan sekolah negeri, terutama SMA yang bertindak sebagai penyelenggara UNBK.

(Suara NTB/dok)

H. Muh. Suruji Nantinya, SMK, SMP, dan MA bisa menggunakan juga sarana yang ada di SMA. Suruji menekankan, jika komputer tidak bisa datang tepat waktu, maka target 100 persen UNBK di SMA/SMK

negeri dan swasta sulit tercapai. Terutama pelaksanaan UNBK di sekolah swasta. Jika di SMA/SMK negeri, Suruji memastikan pelaksanaan UNBK tetap terlaksana.

Jadwal UNBK untuk SMK sendiri akan dilaksanakan pada 2 sampai dengan 5 April 2018. Sementara UNBK SMA dilaksanakan pada 9 sampai dengan 12 April 2018.

Berdasarkan pengalaman UNBK di tahun 2017 lalu, masih banyak SMA/SMK negeri yang meminjam laptop siswa untuk pelaksanaan UNBK. Diharapkan dengan adanya bantuan 3000 unit komputer, sekolah tidak perlu meminjam lagi. Bahkan sekolah swasta pun bisa ikut melaksanakan UNBK. (ron)

STIKES Yarsi Mataram Targetkan Seribu Mahasiswa Baru

Perkuat Daya Saing Lulusan

STIE AMM akan Berikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Mataram (Suara NTB) – Sebagai upaya untuk memperkuat daya saing lulusan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram akan memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada mahasiswa. SKPI itu dibuat oleh lembaga yang dipilih, yang berkompeten untuk mengeluarkannya.

Hal itu disampaikan Kabag.

Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE.,MM., ditemui Kamis (22/3). Menurutnya, saat ini (Suara NTB/ron) STIE AMM tengah memantapAhmad Bairizki kan SKPI. Berdasarkan koordinasi badan penyelenggara kegiatan pendidikan tinggi di STIE AMM Mataram, nantinya STIE AMM akan mengeluarkan SKPI dalam empat bidang yang meliputi. Pertama, keahlian trading saham yang dikoordinasikan oleh unit Galeri Investasi BEI, Keahlian Pajak oleh unit Pajak - Brevet A dan B dan keahlian dalam berwirausaha baik secara konvensional yang dikelola oleh LPK-P2KPN serta digital entrepreneur melalui kerjasama dengan P4M. “Nantinya mahasiswa dapat memilih satu bidang, atau beberapa bidang asalkan bisa membagi jadwal mereka,” kata Bairizki.

Pelatihan untuk mendapatkan SKPI ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester VII dan VIII. Melalui pelatihan itu untuk mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki SKPI. SKPI atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. (ron)

Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ashariyadi dimoderatori Dr. Zaki Abdilah, Lc.,MA. Menurut Ashariyadi, ASEAN dikemas dengan memadukan semua anggota untuk maju bersama. Masyarakat ASEAN merupakan bagian utuh dari tiga pilar masyarakat ASEAN yang saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain.

Untuk menjadikan masyarakat ASEAN yang people-oriented dan people-centred.

Latar belakang ASEAN adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia

(Suara NTB/dys)

AKTIVIS - Belasan aktivis era tahun 1974-1976 dari berbagai perguruan tinggi di Mataram menggelar reuni di Mataram, belum lama ini.

Aktivis Tahun 70-an Ingatkan Peran Mahasiswa Milenial Mataram (Suara NTB) Mahasiswa adalah agent of change ujung tombak lahirnya perubahan. Tanpa mereka, bangsa ini akan kehilangan daya dobraknya dalam mengembangkan diri menuju pembangunan bangsa yang berkualitas.

Oleh karena itu, para mahasiswa sebagai calon penerus generasi ke depan harus rajin belajar, mempersiapkan dirinya menjadi calon pemimpin di masa depan. Demikian disampaikan belasan aktivis era tahun 1974-1976 dari berbagai perguruan tinggi di Mataram saat menggelar reuni

pada Rabu 21/3).

Salah satu inisiator digelarnya kegiatan reuni yang mempertemukan para mantan aktivis setelah puluhan tahun lalu tidak pernah berjumpa digagas oleh Muzakki, salah satu mantan wartawan senior Kantor Berita Antara. Hadir dalam kesempatan itu, Prof. Mansur Ma’shum dan H. Lalu Suhaimi Ismy, anggota DPD RI. Mansur yang pernah menduduki jabatan Sekretaris Senat Fakultas Pertanian tahun 1974 mengucapkan syukur atas digelarnya reuni ini. Tidak lain dan tidak bu-

kan semata untuk memperkuat silaturahim.

Dia berpesan kepada para anak muda, mahasiswa generasi milenial saat ini agar tidak mudah patah semangat. Mengingat perjuangannya kini serba mudah dengan hadirnya teknologi informasi.

Berbeda dengan dulu, di saat semua serba terbatas, namun bisa sukses seperti sekarang ini. Artinya, generasi sekarang bisa jauh lebih sukses, karena ketersediaan semua perlengkapan pendukung untuk maju dan mengembangkan diri. (dys)

Mataram (Suara NTB) – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram menargetkan 1.000 mahasiswa baru di tahun 2018 ini. Berbagai cara dilakukan STIKES Yarsi agar target itu dapat tercapai, serta terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa yang ada.

Ketua STIKES Yarsi Mataram, H. Zulkahfi, S.Kep. NS., M.Kes., Kamis (22/3), mengatakan, di tahun ini kembali pihaknya menargetkan 1.000 mahasiswa baru. Berbagai ikhtiar dilakukan pihaknya, antara lain sosialisasi ke seluruh SMA/MA sederajat di seluruh NTB. Termasuk memasang spanduk di tempat-tempat strategis dan melalui media sosial. “Kami juga mengajak seluruh civitas akademika untuk promosi,” katanya.

Selain itu, STIKES Yarsi Mataram juga melakukan silaturahmi dengan pesantren-pesantren dan membagi door prize. Kerja sama dengan stake holders dan berbagai langkah strategis lainnya. “Terpenting memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa yang ada. Terakhir dengan doa dan tawakkal,” katanya.

STIKES Yarsi mempersiapkan mahasiswa yang siap bersaing, baik di dalam maupun luar negeri. STIKES Yarsi Mataram sendiri memiliki empat program studi, yaitu S1 Ilmu Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan Profesi Ners.

Dalam upaya mengimbangi ketatnya persaingan tenaga perawat dan bidan di dalam negeri. STIKES Yarsi melebarkan sayap, dengan memfokuskan mahasiswa untuk dipersiapkan ke luar negeri.

Oleh karena itu, sarana dan prasarana sudah dipersiapkan. Termasuk laboratorium bahasa, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris.

Selain mengembangkan ilmu Bidang Keperawatan dan Kebidanan. Zulkahfi mengatakan, STIKES Yarsi Mataram juga menaruh perhatian untuk kajian-kajian keislaman sesuai dengan visi STIKES Yarsi, Profesional dan Islami.

STIKES Yarsi Mataram memiliki sarana dan prasarana yang sangat representatif dalam menunjang proses belajar mengajar. Seperti ruang kuliah berpendingin, laboratorium yang lengkap, perpustakaan lengkap, dan proses belajar juga ditunjang oleh sarana elektronik terbaru. Lengkap dengan gedung kuliah yang representatif. Hal itu didukung pula dengan adanya Rumah Sakit yang diH. Zulkahfi miliki oleh STIKES Yarsi, yaitu Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” (Suara NTB/dok) Mataram. (ron)

SUARA NTB Jumat, 23 Maret 2018

Halaman 11

Pelatda Banjir Protes, KONI NTB Diminta Bersikap Mataram (Suara NTB) Upaya pengurus KONI NTB melaksanakan Pelatda Mayung (pelatda jangka panjang) tahun 2018 tampaknya perlu lebih dimatangkan. Sebab, penetapan namanama pelatih di SK Pelatda Mayung 2018 tersebut masih tidak sesuai harapan beberapa pelatih dan pengurus cabor. Akibatnya, sebelum Pelatda diresmikan sudah bermunculan protes dari beberapa pelatih dan pengurus cabor.

Protes yang pertama muncul dari pelatih kempo NTB, Agus Suharyan. Pelatih yang mememiliki kemampuan ilmu bela diri kempo tingkat paling tinggi di NTB ini mengaku kecewa dengan keputusan KONI NTB yang tidak mengakomodir dirinya sebagai pelatih Pelatda.

Agus yang merupakan pelatih Pelatda Mayung 2017 atau

satu-satunya pelatih Dan V (tertinggi) di NTB merasa tidak dihargai atas dedikasinya sebagai satu-satunya pelatih pemegang sabuk Dan V atau Dan tertinggi di NTB. Hingga Agus pun menuding ada yang tidak beres dalam penetapan pelatih Pelatda tersebut.

Atas persoalan itu, Agus akhirnya mengingatkan KONI NTB dan pengurus ca-

bor untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang sudah diambil. Pasalnya bila KONI NTB menempatkan orang yang kurang berkompeten di Pelatda dapat berdampak pada persiapan atlet dalam menatap PON 2020.

Selanjutnya protes kedua datang dari Ketua Umum Pengprov Pelti NTB, Jamaluddin Maladi. Pimpinan cabor

tenis ini mengaku kecewa atas keputusan KONI NTB yang tidak mengakomodir pelatih tenis di Pelada tahun ini. Sementara Pelti NTB telah mengusulkan nama pelatih, Erni Susanti berdasarkan permintaan tertulis dari Tim Satlak Pelatda KONI NTB yang disebut Pelatda Mayung.

“Kami merekomendasikan nama Erni Susanti untuk menjadi Pelatih tenis di Pelatda Mayung 2018. Tapi kenapa pelatih tenis tidak ada namanya di Pelatda,” tanyanya.

Protes pelatih dan cabor ini sayangnya belum ada respon dari tim Satlak KONI NTB. Mungkin dikarenakan Ketua

Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto belum ada di NTB. “Ketua umum KONI NTB saat ini berada di luar daerah. Belia sedang menjalankan ibadah umroh,” ucap pengurus KONI NTB yang tak ingin namanya dikorankan.

Sementara itu Wakil Ketua KONI NTB, H. Haryoto AZ yang dihubungi ditempat terpisah menyarankan tim Satlak Pelatda KONI NTB untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Pasalnya, keputusan KONI NTB yang tidak mengakomodir pelatih tenis, Erni Susanti mendapat sorotan dari Dewan Pembina Pelti NTB, Kol. Inf.Farid Makruf.

“Pak Danrem yang menjabat sebagai dewan pembina Pelti NTB menanyakan kepada saya soal pelatih tenis yang tidak dimasukan dalam Pelatda. Dan saya sudah sampaikan ke Binpres KONI NTB,” ucapnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Umum Pelti NTB, Jamaluddin Maladi. Dia mengatakan bahwa tidak diakomodirnya pelatih tenis di Pelatda Mayung perlu ditanggapi serius oleh tim Satlak Pelatda KONI NTB. Pasalnya hal ini bisa mengancam prestasi atlet tenis NTB. Alasannya, akibat tidak masuknya pelatih tenis NTB di Pelatda Mayung mendapat

reaksi keras dari atlet tenis peraih medali perunggu di PON 2016, Panji Untung Setiawan. Panji mengancam akan hengkang dari NTB. Sebab Panji mengaku tidak bisa jauh dari pelatihnya, Erni Susanti. Alasannya, Erni memiliki sejarah panjang mengantarkan Panji berpretasi di level nasional.

Bahkan, Panji bisa berlatih di Amerika hingga menembus prestasi peringkat empat besar nasional diakui Jamal atas perjuangan Erni.

Sehingga wajar bila Panji bersikap reaktif, karena Panji tidak rela bila pelatihnya dicampakkan. (fan)

Dispora Lobar Gelar Turnamen Futsal Tingkat SMP Sederajat

(Suara NTB/dok)

PERAK - Atlet pencak silat NTB, Nur Haedah (kiri) saat meraih medali perak di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa barat (Jabar) tahun 2016.

Nur Ingin Tebus Kegagalan Mataram (Suara NTB) Setelah istirahat panjang, atlet pencak silat NTB, Nur Haedah(29) kembali dipanggil mengikuti pelatihan terpusat. Peraih medali perak di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX ini resmi terdaftar di Pelatda Mayung Harapan NTB tanggal 15 Maret 2018.

Dihubungi Sara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (22/3) kemarin Nur Haedah tampak kelelahan. Maklum saat itu dia baru selesai mengikuti program pemusatan latihan daerah (Pelatda).

Setelah setahun istirahat dari latihan atlet asal Kota Bima ini mengaku tak terbiasa dengan program latihan berat. Akibatnya dia pun mengaku sangat berat mengikuti program latihan di bulan pertama latihan. Apa lagi dihari pertama latihan dia mengaku tubuhnya terasa remuk dan pegal-pegal.

“Sudah setahun saya tidak pernah latihan, makanya bulan pertama latihan terlihat masih kelelahan. Apa lagi di hari pertama latihan, badan saya terasa capek dan pegalpegal,” ucapnya.

Bagi Nur, kelelahan di hari pertama latihan memang sering dirasakan atlet di fase awal latihan. Menurutnya kalau sudah terbiasa latihan berat, badannya akan terbiasa, dan rasa pegal-pegal pun tidak akan memberatkan.

Bagi Nur, rasa lelah itu merupakan bagian dari perjuangan atlet untuk menuju prestasi yang diimpikan. Dia sendiri memiliki mimpi ingin mendulang medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Kegagalan meraih medali emas di PON 2016 diharapkannya dapat dibayarkan di PON/2020. Dia ingin menebus kegagalannya di PON sebelumnya karena memang PON di Papua 2020 akan menjadi PON terakhirnya. (fan)

Giri menang (Suara NTB) Dinas pemuda dan olahraga Lombok barat menggelar turnamen futsal tingkat SMP, MTS Sederajat se Lobar. Turnamen ini diikuti 42 sekolah yang terdiri dari 24 MTs, dan 18 SMP negeri dan swasta. Ratusan peserta pun ikut berlaga dalam turnamen yang diadakan dalam rangka peringatan HUT Lobar ke 60 tersebut.

Turnamen ini dibuka langsung Pejabat sementara Bupati Lobar, HL. Saswadi. Dihadiri kadis dispora, Ilham dan jajaran serta sejumlah kepala dinas. Dalam kesempatan itu, Saswadi mengatakan olahraga adalah salah satu bentuk pembinaan fisik dalam kehidupan. Olahraga adalah bagian sangat penting untuk menjaga kesehatan kita masing-masing.

“Olahraga adalah kebutuhan kita.

Kalau kita sehat, maka kita akan bisa berkarya dg sebaik-baiknya,” ujar Saswadi saat membuka turnamen futsal antar MTs/SMP se Lobar di GOR Mini Gerung, Kamis kemarin.

Dikatakannya, turnamen ini bukan hanya ajang untuk meraih kemenangan tapi juga untuk menjalin silaturahmi di antara siswa dari sekolah yang berbeda.

Kompetisi seperti ini juga menjadi ruang bagi atlet futsal untuk menumbuhkan kemampuan yang dimiliki.

“Saya berharap kompetisi ini dilaksanakan dengan sehat agar bisa melahirkan atlet yang tangguh yang bisa mengharumkan nama Lobar di provinsi, nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam setiap event, ada istilah sportivitas yang artinya tidak hanya jujur kepada diri sendiri tapi juga bisa mengakui keunggulan lawan, mengikuti aturan dan mematuhi wasit dengan lapang dada.

“Untuk itu semua tim hendaknya bertanding dengan sportif dan bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya sehingga kemenangan yang didapat bisa diperoleh dengan baik,” harapnya.

Kegiatan ini sendiri dirangkai den-

(Suara NTB/her)

FUTSAL - Foto Pjs Bupati Lobar, H. L. Saswadi, saat membuka turnamen futsal tingkat SMP sederajat se Lobar, Kamis kemarin. gan pelepasan atlet Lobar yang akan berlaga di PEkan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) tingkat provinsi NTB. Kepada para atlet Popda, Bupati berpesan agar tunjukkan kemampuan terbaik dan jaga nama baik daerah. “Saya percaya anda memiliki kemampuan untuk menjadi yang terbaik. Jadikan pengorbanan dan pengabdian saudara sebagai bagian untuk menjayakan olahraga di kabupaten Lombok Barat,” pungkasnya.

Sementara itu Kadispora Ilham,

MPd mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian HUT Lobar ke 60.

Liga futsal ini diikuti 42 sekolah yang terdiri dari 24 MTs, dan 18 SMP negeri dan swasta. Tujuannya adalah untuk memasyarakatkan olahraga di kalangan pelajar agar terwujud masyarakat Lobar yang punya budaya hidup sehat.

“Dengan demikian para pelajar akan jauh dari pergaulan bebas, narkoba dan tawuran” kata Ilham.

Pelaksanaan futsal ini sendiri, lan-

Kasdiono : Selesaikan Masalah dengan Pendekatan Humanis

Alexis Sanchez Ingin Lebih Baik Lagi Manchester Alexis Sanchez mengaku harus mengeluarkan kemampuan dirinya lebih banyak lagi sejak pindah ke Manchester United dari Arsenal Januari lalu.

Pemain Timnas Chile yang hanya satu kali mencetak gol dalam 10 pertandingannya untuk United itu mengaku punya ekspektasi tinggi dari dirinya sendiri dan mengaku kesulitan beradaptasi setelah transfer gila-gilaan dirinya Januari silam.

“Karena saya menuntut banyak dari diri saya sendiri, saya mengharapkan hal yang lebih baik lagi,” kata Sanchez kepada wartawan menjelang tugas negara melawan Swedia. “Setelah kedatangan saya di United, memang sulit mengubah segalanya secara cepat.”

Pemain berusia 29 tahun mempertimbangkan untuk tidak memperkuat tim nasional pada rangkaian pertandingan persahabatan nanti demi tetap di United, tetapi setelah berbicara dengan kapten Timnas Chile Claudio Bravo dia berubah pikiran.

“Saya pernah meminta izin untuk absen pada pertandingan-pertandingan itu, tetapi kemudian saya berbikir lebih keras lagi dan berbicara dengan Claudio dan berkata kepada dia bahwa kami harus bersatu,” sambung Sanchez seperti dikutip Reuters.

Chile, yang gagal lolos ke putaran final Piala Dunia di Rusia, akan menjajal laga persahabatan melawan Swedia Sabtu pekan ini dan Denmark tiga hari kemudian. (ant/bali post)

Alexis Sanchez (Suara NTB/ist)

jutnya, akan berlangsung dari 22 Maret s/d 2 April. “Semoga ajang ini bisa memunculkan potensi atlet futsal yang masih terpendam di sekolah dan desa sehingga bisa jadi atlet Lobar berprestasi yg bisa harumkan nama Lobar,” ujarnya. Ia juga berharap kepada para kepala sekolah agar memfasilitasi anak didiknya dengan ruang olahraga yang memadai sehingga tidak ada waktu siswa yang terisi dengan hal-hal yang tidak baik. (her)

(ant/bali post)

JELANG LAGA PERDANA - Sejumlah pemain Persija Jakarta berlatih menjelang laga perdana Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3). Persija akan menghadapi Bhayangkara FC dalam laga perdana Liga 1, Jumat (23/3).

Persija Siap Tempur

Jakarta (Suara NTB) Tim Persija Jakarta berada dalam kondisi siap tempur melawan Bhayangkara FC dalam laga pembuka GoJek Traveloka Liga 1 2018 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (23/3).

“Sebelum Liga 1 dimulai, kami sudah mengikuti beberapa turnamen pra-musim. Tim sudah siap untuk pertandingan besok,” ujar pelatih Persija Jakarta Stefano “Teco” Cugurra dalam konferensi pers jelang pertandingan Bhayangkara FC versus Persija di SUGBK, Jakarta, Kamis kemarin.

Teco melanjutkan, juga memiliki waktu persiapan yang cukup usai menghadapi klub Vietnam Song Lam Nghe An (SLNA) di Piala AFC 2018 yang berlangsung Rabu (14/3) di mana tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang 1-0.

Gelandang Persija Ramdani Lestaluhu juga menyatakan hal senada. Ramdani menyebut dirinya dan rekan sangat siap menyambut laga melawan Bhayangkara FC. “Kami sangat siap menyambut Liga 1 setelah melewati beberapa laga pra-musim. Kami menghormati Bhayangkara, tetapi kami ingin mendapatkan hasil maksimal di partai ini,” tutur dia.

Ramdani sendiri mencetak dua gol di perte-

muan terakhir kedua tim di Liga 1 2017, di mana Persija menang 2-1. Akan tetapi, dia mengaku tak fokus untuk membuat gol lagi di laga kali ini.

“Saya tak pernah berpikir untuk mencetak gol. Saya hanya ingin Persija menang. Gol itu hanya bagian dari proses,” kata Ramdani.

Persija Jakarta sendiri mengikuti tiga turnamen pra-musim sebelum menjalani Liga Bola 2018, di mana dua di antaranya berlevel internasional.

Dua kompetisi internasional itu adalah Suramadu Super Cup di Bangkalan, Jawa Timur dan Boost Sports Super Fix Cup 2018 yang digelar di Malaysia, di mana Persija berhasil menjadi juara. Kemudian satu lagi bertajuk turnamen pramusim nasional yaitu Piala Presiden 2018, di mana lagi-lagi Persija keluar sebagai juara.

Selain itu, Persija juga sudah menjalani empat pertandingan Grup H Piala AFC 2018 sebelum memulai kiprah di Liga 1 2018.

Adapun juara Liga 1 2017 Bhayangkara FC akan menghadapi kampiun Piala Presiden 2018 Persija Jakarta di laga pembuka GoJek Traveloka Liga 1 2018 pada Jumat (23/3) di SUGBK, Senayan, Jakarta, mulai pukul 18.30 WIB. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi V (Bidang Olahraga) DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono mengaku ikut prihatin dengan nasib beberapa pelatih yang tidak diakomodir dalam Pelatda Mayung 2018.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB ini menginginkan Tim Satlak Pelatda KONI NTB untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan pendekatan humanis.

“Pelatda ini sudah ada yang menangani dan sudah diamanatkan oleh KONI NTB. Pelatih-pelatih berpotensi harusnya tetap diakomodir. Kalau ada masalah lakukan pendekatan secara humanis,” ucap Kasdiono yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat KONI NTB, ketika dihubungi Suara NTB belum lama ini.

Pendekatan humanis yang dimaksud Kasdiono adalah bagaimana tim Satlak Pelatda KONI NTB menyelesaikan masalah dengan pendekatan dari hati ke hati. Artinya, bila ada pelatih yang tidak puas dengan putusan tim Satlak Pelatda, pihak Satlak harus menyelesaikan masalah dengan pendekatan dari hati-kehati, layaknya orang tua menyelesaikan masalah dengan anak, serta kakak dan adik.

Menurut Kasdiono, Pelatda Mayung 2018 sudah ada yang menangani. Itu artinya tim Satlak Pelatda Mayung kata Kasdiono harus fokus dan bekerja dengan baik. Karena saat ini KONI NTB akan fokus mempersiapan diri menjadi

calon tuan rumah PON 2024 bersama Bali.

Dalam hal ini, keributan di Pelatda Mayung tidak boleh sampai menganggu KONI NTB dalam mempersiapkan diri menjadi tuan rumah PON bersama Bali. Pasalnya KONI NTB sedang meyakinkan sedotnya 32 provinsi untuk mendukung NTB dan Bali menjadi tuan rumah PON. Pelatda itu, kata Kasdiono, jangan ngerecokin dulu.

Sekarang ini, pelatda harus fokus. Pelatih-pelatih yang berpotensi harus diakomodir dan diajak bicara. Panitia Pelatda diminta melakukan pendekatan yang dibangun dari hati ke hati. Tidak terlalu kaku dengan aturan yang dibuat di organisasi. “Kalau bisa pelatih yang punya potensi harus dipertahankan dan diajak bicara,” tegasnya. (fan)

H. MNS. Kasdiono (Suara NTB/dok)

SUARA NTB

Jumat, 23 Maret 2018

Penggunaan Kain Tenun untuk PNS, Najmul Revitalisasi Perbup Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., kembali menegaskan komitmen pemanfaatan produk lokal di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemda KLU. Khususnya pada produk kain tenun, agar para PNS menggunakan kain tenun khas Bayan pada hari kerja yaitu Kamis.

“Perlu kita revitalisasi Perbup kita yang mewajibkan para pegawai, kemudian juga para siswa menggunakan kain tenun,” kata Najmul saat membuka Musrenbang KLU, di gedung Serbaguna Gondang, Kamis (22/3).

Namun demikian, Najmul berpesan agar instansi terkait dapat mendampingi para kelompok pengrajin tenun untuk mengimbangi besarnya permintaan dari instansi pemerintah maupun sekolahsekolah. Ia menilai, pengrajin tenun Bayan masih belum mampu memproduksi tiap unit kain tenun dalam tempo yang dibutuhkan pemesan.

Tidak hanya para 2.500 lebih PNS, tetapi juga tenaga kontrak, para kepala sekolah dan juga guru-guru SD dan SMP, diwajibkan untuk memanfaatkan kain tenun. Mengacu pada angka pengguna kain tenun, jumlah kain tenun yang dipesan bisa mencapai angka puluhan ribu lembar.

“Siapkah para pengrajin ini memenuhi permintaan ribuan lembar kain tenun pada tahun 2019 mendatang. Ada yang mengatakan seminggu itu mereka baru dapat 1 meter,” ujarnya.

Produktivitas pengrajin untuk menghasilkan potensi tingginya pemesanan inilah yang menurut Najmul harus dipersiapkan oleh dinas terkait. Setidaknya, keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki para pengrajin, mulai dari keberadaan bahan baku, tenaga kerja penenun diantisipasi agar produksinya lancar dan bisa selesai dalam waktu singkat.

Keberadaan pengrajin tenun juga tersebar di beberapa desa, seperti Karang Bajo Bayan, dan Pemenang. Dinas cukup berperan dalam membantu eksistensi dan kelangsungan produksi pengrajin di KLU untuk memenuhi ekspektasi pasar.

“Bagaimana instansi terkait nanti akan memudahkan

akses permodalan mereka atau meningkatkan produktivitas mereka. Dari seminggu menghasilkan satu baju bisa meningkat membuat dua sampai tiga baju,” sebutnya.

Ia bahkan memberi “deadline” kepada instansi terkait, agar pendampingan yang dilakukan dapat dilihat hasilnya pada 2019 mendatang di mana waktu efektif revitalisasi Perbup diberlakukan.

Dalam pendampingan itu pun, agar tidak satu SKPD saja yang bekerja tetapi instansi yang terkait lainnya juga mendukung sektor yang sama untuk mencapai hasil yang maksimal.

“Kalau tidak kita lakukan secara terintegrasi seperti ini, tapi di lapangan tidak siap maka tidak akan terjadi. Kalau memang pada 2019 kita revitalisasi Perbup, maka tahun ini harus kita mulai, sehingga 2019 mereka siap menghasilkan kain tenun kebutuhan pegawai,” demikian Bupati. (ari)

Halaman 12

Molor, Lelang Aset Terdakwa Kasus PT. LTB

Praya (Suara NTB) Proses lelang aset milik salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi penggunaan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB), ZA, berupa mesin produksi bata ringan hingga saat ini belum juga bisa dilakukan.

Hal ini disebabkan belum keluarnya hasil penilaian harga barang dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN). Itu artinya, besaran pengembalian kerugian negara dari terdakwa ZA, belum bisa dihitung sampai saat ini.

Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejaksan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), Hasan Basri, S.H.M.H., kepada Suara NTB, Kamis (22/3), mengatakan, awalnya proses lelang aset tersebut direncanakan pada awal persidangan kasus PT. LTB di Pengadilan Tipikor Mataram. Namun hingga beberapa kali sidang, proses lelang aset belum juga bisa dilaksanakan. Hasil penilaian aset menjadi dasar bagi pihaknya untuk mengajukan proses lelang ke majelis hakim.

Ia menjelaskan, proses lelang aset milik terdakwa harus seizin majelis hakim terlebih dahulu. Sementara untuk bisa mengajukan izin lelang ke majelis hakim, harus sudah ada hasil penilaian harga barang dari pihak KPKLN. “Kita kan tidak bisa menaksirkan sendiri nilai aset tersebut. Harus dihitung oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini KPKLN,” ujarnya.

Melihat proses yang ada, pihaknya mengaku pesimis proses lelang aset terdakwa bisa

dilakukan selama proses sidang, kemungkinan besar setelah vonis dijatuhkan. Sehingga untuk nilai pengembalian negara oleh terdakwa ZA, belum bisa dipastikan besaranya.

“Dari komunikasi terakhir kita dengan pihak KPKLN, hasil penilai aset baru bisa keluar pekan depan,” tegas Hasan.

Dari tiga terdakwa kasus PT. LTB yang ada, baru mantan Direktur Pemasaran, AK yang sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp100 juta lebih. Sementara mantan

Direktur Utama PT. LTB, L. Ma serta mantan Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha, ZA, belum mengembalikan kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuasi hasil perhitungan BPK RI, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp750 juta dari total Rp 1 miliar nilai penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. LTB. Dari total kerugian negara tersebut, baru sekitar Rp150 juta yang sudah kembali, sehingga masih ada sisa sekitar Rp600 juta kerugian negara yang belum kembali dan harus dikembalikan oleh para terdakwa. “Mantan Dirut PT. LTB sendiri punya tanggung jawab pengembalian sekitar Rp36 juta. Sisanya merupakan tanggung jawab terdakwa ZA,” tandasnya. (kir)

Nikki Super Sponsori Event ’’Malean Sampi’’ Desa Badrain Giri Menang (Suara NTB) PT. Nikki Super Tobacco Indonesia mensponsori event Malean Sampi yang

RUPA-RUPA

(Suara NTB/ist)

PESERTA - Peserta malean sampi yang ikut serta pada acara Malean Sampi yang digelar Pemerintah Desa Badrain dan disponsori PT. Nikki Super Tobacco Indonesia.

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUC/ T R O N T O N , P I C U P , D L L ) P R O S E S MUDAH,CEPAT,DAN BISA OVER KREDIT/PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387) DIJUAL OPER KREDIT TATA SUPER ACE TH2016 TURBO DIESEL PANJANG BAK 260CM HUB. BU ELI 085333587700 DIJUAL TOKO ATAU KIOS UKURAN 8 X 4 M DI KOMPLEKS PERTOKOAN LONCENG MAS BERTAIS BERMINAT HUB. 081907815224 LORE SPA : Refresing Body, Mind and Spirit, melayani Lore Essential energy, Javanese Signature, Lore Aromatherapy (Relaxation), Boreh Treatment (healing), Head, Neck & Shoulder Massage, Relaxing Foot Massage, HERB & Spice Scrub, Harmony Healing package, Aura Package, Royal Javanese Ritual almt: jl. Selaparang no. 37 mataram HP. 081907294126

Toyota Lombok,dptkn program khusus bln mret dis puluhan jt Rpiah, Free angsuran12x,grts kaca film,Grts jasa service smpai 4th/50rb km,ayo buruan,info pmsanan :081907921999 (HERY),Beli Toyota Ingat Hery,mlyani dgn pasti.

Lesehan Taman Bangket,promo dr tgl 17maret-17april (disc 15% utk semua menu) datang ke lesehan kami JL.Saleh Sungkar 77xx Bintaro,Info pemesanan hubungi : 081917937773/ 081907815697 DJL TNH KEBUN L.174 LOK.DS.PENGONONGLINGSAR H.30JT/A HUB.082147897778 KRIDA TOYOTA MTR, dptkn Prgram Khusus bln Agsts,Diskon Pluhan Jt Rupiah, Prgrm DP murah,Gratis Jasa Service s/d 3th/50rb KM,Ayo Buruan,Info&Pmesanan Hub Hery Toyota 081907921999,Beli Toyota Ingat Hery,Melayani dgn Pasti.

DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127 DIJUAL RUMAH DI BTN LINGKAR PRATAMA BLOK Y NO. 5 BERMINAT SEGERA HUBUNGI: 087865991696

digelar di Desa Badrain Kecamatan Narmada Lombok Barat (Lobar) pada hari Sabtu tanggal 3 Maret dan Kamis 16 Maret 2018 lalu.

Event yang digelar bersamaan dengan Gasap Simbur ini mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Menurut Pimpinan Mar-

RUPA-RUPA PT.KEUANGAN MENGELUARKAN DANA CEPAT 1 HARI CAIR(BUNGA 0,5%)BPKB MOBIL/SEGALA JENIS MOBIL(TRUK/TRONTON,MINI BUS,PIC UP,DLL)PROSES MUDAH,CEPAT,DAN BISA TAKE OVER/ PINDAH BANK, HUB (085100026010)(081999290387)(081239956609) KAMORRY BOUTIQUE&MAKE OVER, hrga mulai dr 70rb,Dis10% Tas&Dompet,MakeUp Wisuda 175RB,blnja datas 300RB free makeup,mjual&myewakan kebaya,buka setiap hari pukul 10.00-21.00,jl.swadaya No.15 Kekalik(Samping electra diamond store)/081916887677

comm PT. Nikki Super Tobacco Indonesia H. Akhmad Nuruddin, S.Pd.I., event ini selalu disponsori pihaknya selama beberapa tahun digelar.

Sementara Ketua Kelompok Malean Sampi Beriuk Girang Desa Badrain Munzir, menjelaskan, event Malean Sampi ini diadakan oleh warga Desa Badrain sekali setahun. Event ini bertujuan melestarikan budaya Sasak Lombok yang hampir jarang diadakan oleh masyarakat saat ini.

Malean Sampi merupakan sebuah even budaya lokal yang saat sekarang ini sudah jarang ditemukan, tidak seperti pada zaman dahulu yang sering digelar setelah musim panen usai.

Tujuannya memperlihatkan kualitas sapi dengan kemewahan dandanan yang meng-

LOWONGAN

hiasinya. Selain itu, malean sampi merupakan salah satu cara menyiapkan kebugaran sapi untuk dipakai membajak sawah padamasa tanam berikutnya.

Sementara Humas Desa Badrain Sularti sangat mendukung acara ini. Apalagi acara ini kembali mengingatkan kenangan masa kecilnya dulu. Dia berharap event ini selalu dijaga kelestariannya serta mengharapkan dukungan pemerintah daerah untuk menjadikannya salah satu even pariwisata yang bisa ditawarkan pada dunia luar. (r)

HILANG HLG STNK R2 HONDA DR3012AS NOKA/NOSIN:MH1HB211X4K292373/ HB21E-1290788 AN. IRWAN MUIS HLG DSKTR CAKUNG JAKARTA TIMUR

SALON

Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592.

DE’gustin hair art salon and barbershop, menerima prwtan rmbut&kulit, potong rambut mulai harga 20rb, perawatn rmbut dan kulit terbaik dgn hrga trjangkau,Jl.Ismail Marzuki No.3 Hp (081237564121)

DIJUAL RUMAH FULL FURNITURE LOKASI STRATEGIS, 3 KAMAR TIDUR, 2 KAMAR MANDI,3 AC,DAN GARASI MOBIL, HARGA 590 JT NEGO DIKIT.JL .WARU BLOK.UB NO.15 BTN LINGKAR PRATAMA MATARAM.HUB:081349684919

MEVITHA SALON & SPA mmbutuhkn karyawati yg brpngalaman,jujur,disiplin, diutamakan yg blum menikah.Alamat : Jl.Kesra Raya No.17 Perumnas, Tanjung Karang Permai,HP 081907004335

JAMINKAN BPKB anda diatas tahun 2000, Pick up 2005 bisa hub : Wayan Pardha 082146884888(Telkomsel), 085606884888(indosat), 081903884888 XL (WA), Langsung Proses.

DICARI PEGAWAI PEREMPUAN UNTUK JUALAN ROTI Min. 20 TH, TINGGI Min. 155 cm, DISIPLIN, RAJIN, ULET, BERMINAT LANGSUNG KE ALAMAT JL. RA KARTINI NO. 10 DEPAN PASAR CEMARE

SALONMUSLIMAH SYAFIRA Melayani Face Treatmen: Facial Madu, Facial Buah Alami, Facial Detok, Facial Collagen, Facial Oxigen, Facial Bady Shop, Facial Diamon+Oxigen, Facial Beauty Zen + Alat Infra Red DLL. Jl. Pendidikan no. 11 mataram

DUJUAL REVO ABSOLUT CW’09 WARNA HITAM/MERAH DR HP7JT 0818543688 TP

PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 ALLEA GALERI, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007 DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2

Al Beauty Salon & Spa, promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hnya 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing (fc strika wajah+akupuntur prut)hanya 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain, Hp: 081907050543 RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus makeup & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,RembigaM t r , 0 8 7 8 5 5 3 1 1 441(Hj.Ninik Ridwan) Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

zPenanggung Jawab: Agus Talino zRedaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani zKoordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar zRedaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul zStaf Redaksi zMataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi zLombok Barat: M.Haeruzzubaidi. zLombok Tengah : Munakir. zLombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. zKLU : Johari. zSumbawa Barat : Heri Andi. zSumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. zDompu : Nasrullah. Bima : Rafiin. zTim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. zKantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zTarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). zDisplay B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. zDisplay F/C : Rp 35.000/mmk. zIklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. zIklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. zIklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. zAlamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, zFacsimile: (0370) 628257. zHarga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. zHarga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 23 Maret 2018

Halaman 13

RUKO - VILA - KOST

500.000

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Jumat, 23 Maret 2018

OPINI

Halaman 14

Catatan Ringan dari Peluncuran Buku H. Lalu Serinata

MWP Harus Dikelola Serius MATARAM Water Park (MWP) merupakan salah satu program Pemkot Mataram yang sampai sekarang masih membutuhkan perhatian serius. Keberadaan MWP sudah lama tidak difungsikan dan pada bulan Februari 2018 lalu, Pemkot Mataram yang saat ini di bawah komando Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mataram H. Mohan Roliskana diresmikan.

Saat Pemkot Mataram mulai meresmikan operasional MWP ini membuat investor tertarik untuk mengelolanya. Namun, kebijakan Plt. Walikota Mataram yang memilih mengelola sendiri wahana bermain ini patut diapresiasi. Apalagi sebagai fasilitas milik pemerintah, keberadaan MWP ini dimanfaatkan warga Kota Mataram, khususnya siswa-siswi yang ada di daerah ini sebagai tempat latihan atau belajar berenang.

Apa yang disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram Amran M. Amin, jika Pemkot Mataram menolak investor mengelola wahana bermain ini menjadi kritikan pada investor yang selama ini tidak memanfaatkan kesempatan yang berikan. Kita akui, MWP ini sudah beberapa kali dipercayakan pada investor untuk mengelolanya. Namun, saat diberikan kepercayaan oleh pemerintah, beberapa investor justru tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Hal ini kemungkinan yang menjadi alasan pemerintah daerah masih belum mempercayakan pengelolaan MWP pada investor, karena saat diberikan kepercayaan, investor menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.

Melihat animo masyarakat atau pengunjung yang memanfaatkan MWP, tentunya Pemkot Mataram harus memikirkan masalah pemeliharaan, perawatan dan menggaji orang yang bertugas di tempat ini.

Jika masih terus dikelola sendiri oleh pemerintah, maka tidak ada salahnya kemudian ditarik retribusi bagi para pengunjung. Penarikan retribusi ini pun harus mendapat persetujuan DPRD terkait besaran yang harus ditarik per orang. Dana ini bisa dipergunakan oleh pengelola MWP untuk membiayai operasional, menggaji karyawan dan yang paling penting menjadi salah satu pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski demikian, dalam mengelola MWP ini Pemkot Mataram, khususnya Bagian Organisasi Tata Laksana Setda Kota Mataram harus membentuk sebuah unit pelaksana teknis (UPT) di bawah struktur Dinas Pemuda dan Olahraga, sehingga siapa yang mengelola MWP menjadi jelas.

Sebagai contoh, keberadaan Gelanggang Olahraga (GOR) Turida Cakranegara dan Gelanggang Pemuda Mataram dikelola oleh UPT yang berada di bawah struktur Dinas Pemuda dan Olahraga NTB. Meski keberadaan GOR dan Gelanggang Pemuda ini dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah ini berolahraga, seringkali disewa untuk keperluan komersial, paling tidak kebutuhan masyarakat untuk berolahraga harus diutamakan.

Begitu juga dengan keberadaan MWP, jika nanti tetap akan dikelola oleh pemerintah daerah, tidak ada salahnya ada retribusi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan.

Namun, dalam mengelola ini harus dilakukan secara profesional dan transparan, karena MWP ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar. Sementara, jika ada rencana pemerintah daerah melepas MWP dikelola investor, daerah juga harus berpikir panjang. Apalagi, sarana dan fasilitas yang ada di MWP sudah jadi dan tinggal dilengkapi kekurangankekurangan. Nantinya, kekurangan-kekurangan inilah yang bisa dibangun dari alokasi anggaran pemerintah daerah atau berdasarkan pemasukan dari retribusi pengunjung. Jika aset MWP ini dikelola dengan serius, akan mampu memberikan pemasukan yang besar bagi daerah. Untuk itu, keseriusan dari pemerintah daerah mengelola MWP ini ditunggu. Terutama dalam memberikan kontribusi besar bagi daerah. (*)

RADIO

Si Sunan Jogo Kali-Sang Pemberani 16 Maret 2018 di Hotel Santika Mataram berlangsung acara peluncuran buku “Berani Karena Benar - Memoar Gubernur NTB ke-6 - Drs. H Lalu Serinata. Acara menjadi lebih semarak dari sekadar acara peluncuran buku karena dirangkai pula dengan acara Golden Wedding Anniversary antara H. Lalu Serinata dan Hj. Baiq Adnin.

EMOAR yang ditulis Heryadi Rachmat mantan Kadis Pertambangan dan Energi NTB era Gubernur H. Åalu Serinata, Atep Kurnia dan Loq Andang seakan menghadirkan jejak perjalanan hidup Lalu Umpung ( nama jejambek / panggilan Lalu Serinata kecil ). Dalam buku yang diawali sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia - M. Jusuf Kalla dan testimoni mantan Ketua Umum DPP Golkar - H. Akbar Tanjung ini berisi 20 penggalan cerita yang tertuang kedalam 200 halaman lengkap dengan foto dan dokumen pendukung.

Masa kanak-kanak Lalu Serinata yang terlahir dari kalangan bangsawan Sasaq Pejanggik dihabiskan di kampung halamannya di Desa Sakra Lombok Timur. Pendidikan dasar tahun 1948, ditempuh di SR 2 Sakra di sebuah sekolah bekas Gudang Kapas zaman pendudukan Jepang. Setamat SR, di usia 13 tahun Lalu Umpung mulai tinggalkan desanya untuk menuntut ilmu. SMEP ( Sekolah Menengah Ekonomi Pertama ) Mataram dapat diselesaikan dengan baik untuk selanjutnya harus berangkat sekolah ke SMEA ( Sekolah Menengah Ekonomi Atas ) Singaraja Bali karena di Mataram belum ada SMEA nya. 3 tahun di Bali dengan segala romantikanya, Lalu Serinata yang beranjak remaja melanjutkan kuliahnya ke tanah Jawa tepatnya di Fakultas Ekonomi Universitas Gajahmada Jogjakarta. Bisa kuliah di UGM Jogja kala itu, tentu sebuah prestasi yang membanggakan. Di Jogja, selain studi dan aktif berorganisasi di HMI, Lalu Serinata muda aktif di olahraga Judo. Olahraga nya para petarung dan pemberani.

Peringakatn Perkawinan Emas Selain Launching buku, 16 Maret 2018 malam yang lalu juga merupakan peringatan perkawinan emas 50 tahun usia pernikahan Lalu Serinata dan Baiq Adnin. Sebuh perjalanan panjang yang berawal dari cinta penuh perjuangan dan pengorbanan. Dalam bagian keempat buku Berani Karena Benar ini diulas kisah : Bertemu Tambatan Hati. Lalu Serinata jebolan UGM Jogja yang pulang kampung jatuh hati pada seorang siswi kelas 1 SMP Negeri Sakra yang kemudian diketahuinya sudah dijodohkan/diperondong oleh keluarganya dengan seorang Calon Perwira Angkatan Laut yang tampan, gagah dan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan sang pujaan hati. Bak cerita telenovela kisah kasih ini berlangsung di tengah perjuangan melawan tentangan keluarga, persaingan antara dua terune ksatria pejuang cinta ditambah lagi saat itu tentu tidak ada HP, FB maupun WA sebagai alat untuk janjian ataupun curhat.

Akhirnya keluarga Baiq Adnin tidak mampu membendung gelora cinta 2 remaja sehingga pada tanggal 15 Maret 1968 ( 50 tahun lalu ), Lalu Serinata mempersunting Baiq Adnin yang hingga kini di karuniai seorang putra dan 3 orang putri serta 8 orang cucu.

Oleh : H. Lalu Gita Ariadi Kepala Dinas PMPTSP NTB Lalu Serinata sejak remaja hingga di ujung senja kariernya terkenal sebagai sosok pemberani bahkan terkadang nekad. Saya memang orang nekad. Apapun tantangan apalagi dilarang, tapi kalau saya yakini bahwa itu benar maka saya tidak akan mundur. Apapun bentuk dan keadaannya, termasuk di dunia politik, sepanjang saya merasa bahwa itu benar, saya takkan pernah mundur. Pernah saya difitnah akan mbalelo terhadap Golkar padahal itu hanya isapan jempol belaka, saya berani menantangnya, ujar Lalu Serinata yang dikenal sebagai Tokoh Buku Kuning, sebagaimana tertuang dalam halaman 51-52 buku memoar nya ini.

Akbar Tanjung ( halaman 11 ) dalam testimoninya meyakini betul bahwa sosok Lalu Serinata memiliki karakter kepemimpinan yang selain ditandai oleh kompetensi yang tinggi juga integritas moral yang senantiasa terjaga. Karena itulah Lalu Serinata dikenal sebagai pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan untuk mewujudkannya serta tidak ragu dalam menghadapi setiap tantangan dan kendala yang menghadang. Lebih jauh lagi Wakil Presiden RI - M. Jusuf Kalla dalam kata sambutannya (halaman 7) menyebutkan bahwa Saudara Lalu Serinata adalah seorang pekerja keras dan teguh pada prinsip yang diyakininya benar. Salah satu bukti kegigihan Saudara Lalu Serinata adalah upayanya bersama pemerintah pusat dalam memperjuangan terwujudnya Bandara Internasional Lombok ( BIL ) yang samasama dapat kita nikmati hasilnya saat ini serta karya-karya yang lain selama memimpin NTB. Testimoni Mantan Jubir Lazimnya acara bedah buku sebuah memoar, tentu diikuti testimoni dari berbagai pihak yang familiar dan mengetahui sepak terjang sosok yang ditokohkan dalam buku. Lalu Serinata yang dalam kiprahnya sejak tahun 1969 resmi menjadi anggota NW, berkarier sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat ( zaman now disebut ASN ), berkiprah di dunia kepemudaan sebagai Ketua KNPI NTB, terjun ke kancah politik praktis hingga duduk di kursi legislatif melalui Golkar, ikut berkeringat menyukseskan Operasi Tekad Makmur Gogo Rancah, berjuang menjadi Gubernur NTB hingga badai melanda terjebak dalam pusaran yang diyakini Lalu Serinata sebagai ekses peradilan sesat. Lalu Serinata tentu memiliki banyak kolega dengan perspektif masing-masing. Satu persatu antara lain HL. Mujitahid, Cahya Setyawan, Ir. HL. Wardi dan lain-lain bertestimoni sekaligus nostalgia kisah suka duka kala berkarya bersama Lalu Serinata.

Penulis, oleh MC Umar Berlian didaulat untuk ikut bertestimoni.

Alhamdulillah 3,5 tahun sebagai Kabag Humas dan Protokol Setda Propinsi NTB cukup modal untuk menyampaikan beberapa kenangan manis dan pahit mendampingi Lalu Serinata. Awalnya penulis tidak banyak mengetahui refrensi tentang pribadi Lalu Serinata. Kebetulan Ibu mertua penulis - Lale Suryatni / Lale Kuning adalah teman seangkatan Lalu Serinata di UGM Jogja dan sesama aktivis Golkar NTB ( halaman 24 ), berpesan bahwa Mamikmu ( Lalu Serinata ) itu orangnya Tindih dan Wanen. Dua kata Tindih dan Wanen ini menjadi pikiran. Kalo tindih ( bahasa sasak, yang artinya tertib dan disiplin ) rasa-rasanya no problem dan

insyaallah bisa diikuti tapi bagaimana dengan wanen itu ? Bagaimana harus mengikuti kewanenan seorang Lalu Serinata ?

Meski persepsi awal Lalu Serinata adalah orang tindih, serius dan mahal senyum, tapi di sebuah acara sillaturrahmi syukuran atas pelantikan sebagai Gubernur NTB di rumah kediaman pribadi, ternyata Miq Serinata memiliki rasa humor dan bisa juga bercanda.

Saya dilingkungan rumah kediaman ini dipanggil Sunan, tapi bukan Sunan yang wali-wali itu. Kalau waliulloh itu ada Sunan Kalijogo-nya, nah tyang niki Sunan Jogo Kali karena rumah saya ini betul-betul di ujung pinggir kali, gurau Lalu Serinata menyapa tamu yang waktu itu datang memberi ucapan selamat.

Selanjutnya ketika pertama kali membawa rombongan wartawan dan tim peliput Humas untuk silaturrahmi guna mendapat arahan dari gubernur baru, Miq Serinata mengaku bahwa : saya ini ibaratnya gong, kalau tidak dipukul tidak bunyi, sehingga silakan nanti para wartawan banyak berhubungan dengan jubir saya untuk mengetaui komentar dan pandangan-pandangan saya. Sebagai jubir gubernur hal ini tentu sebuah kepercayaan luar biasa sekaligus tantangan berat untuk mampu mengartikulasi pandangan dan perspektif pimpinan terlebih bila pimpinan tersebut sangat tindih. Tentu tidak boleh ada kesalahan dalam menafsirkan pikiran dan body language yang di tunjukkan pimpinan.

Aura kewanen Miq Serinata memang akhirnya penulis rasakan dan ikut larut didalamnya. Presure lawan politiknya datang dari delapan penjuru arah angin. Semua dihadapi dengan sikap tegak dan tegas. Di gedung paripurna dewanpun, Miq Serinata mengaum lantang menjawab suara keras legislatif yang mempertanyakan kinerja Miq Serinata dan ‘’kabinetnya’’. Masak mereka saja yang boleh ngomong macam-macam. Kita pun harus berani bersuara menjelaskan kebenaran yang kita yakini karena membangun daerah ini butuh kebersamaan, ungkap Miq Serinata ketika ditanya wartawan.

Keras nya pendirian Miq Serinata juga penulis rasakan ketika mengikuti rapat evaluasi penentuan lokasi pembangunan masjid Islamic Centre. Panitia dan tim yang dibentuk akan melaporkan hasil study banding tentang bentuk dan lokasi pembangunan masjid Islamic Centre.

Ada yang mengusulkan di Tugu Bumi Gora Jalan Udayana yang dekat dengan Bandara Selaparang seperti halnya Masjid Al Akbar di Surabaya yang terbangun di pinggir jalan antara Bandara Juanda menuju Kota Surabaya. Ada yang mengusulkan di lingkar selatan berdampingan dengan Asrama Haji. Ada yang mengusulkan tetap di lokasi Masjid Raya Attaqwa Mataram diperluas ke selatan di SMA Muhammadiyah, ada juga yang mengusulkan di eks bencingah Kantor Bupati Lombok Barat ( kini Epicentrum Mall ) dan lain-lain.

Miq Serinata terdiam cukup lama sambil putar-putar kaca mata di tangan. Ekspresi dan body languagenya kurang berkenan dan tetap lebih memilih membangun di tanah eks lapangan KONI dan areal lahan SPMA seperti apa adanya saat ini berdiri megah yang proses pembangunan dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Gubernur ke-7 NTB – Dr. TGH.M. Zainul Majdi.

Di outdoor Miq Serinata tergolong petualang tangguh. Di Lombok blusukan keluar masuk kam-

RADIO

pung mensukseskan operasi Tekad Makmur Gogo Rancah. Di Pulau Sumbawa blusukan dari Bima ke Dompu lewat jalan berdebu membuka keterisolasian lingkar utara Sumbawa. Perjalanan mirip rally Paris-Dakkar. Rombongan kepala dinas yang mobilnya kurang sehat dan sopirnya kurang cekatan banyak yang akhirnya bermalam di gurun gersang berdebu. Ketika JICA ingin membantu pembangunan jembatan di jalan lingkar selatan Pulau Sumbawa, Miq Serinata dan rombongan terobos keluar masuk hutan dari Lunyuk ke Maluk. Tidak kurang dari 34 sungai harus di lewati dengan kondisi medan yang berat. Kadang mobil harus di tarik sling agar bisa lepas dari kubangan lumpur atau diikat sling di pohonpohon agar mobil tidak jatuh atau agar bisa lanjutkan perjalanan.

Ada cerita yang sulit dilupakan.

Suatu hari menjelang pengisian air Bendungan Pela Parado yang rencananya akan dihadiri Presiden Megawati, rombongan Gubernur tidak menginap di Pendopo Bupati Bima yang sudah dipersiapkan. Ditengah jalan setelah melewati kecamatan Sila, mestinya rombongan belok kiri ke arah kota Bima tapi justru belok kanan ke arah lokasi bendungan di parado. Tuan rumah pemkab Bima cemas karena mendapat informasi Gubernur akan kemah dan nginap di lokasi bendungan. Aparat Polres dan Kodim pun merayu untuk tidak berkemah di areal bendungan menyangkut keamanan dan keselamatan Gubernur.

Dengan tenang dan santai Miq Serinata justru meyakinkan aparat dari Polres dan Kodim, Insya Allah tempat ini aman. Dulu saya sering keluar masuk hutan di daerah Parado ini. Ayo kita tidur berkemah samasama di sini, besok mandi pagi bersama di anak sungai itu dan ini akan tercatat sebagai sejarah. Nanti ketika bendungan ini sudah terisi penuh oleh air, kita bisa mengenang dan bercerita ke anak cucu bahwa suatu malam kita pernah tidur di dalam air di dasar bendungan Pela Parado ini. Alhamdulillah malam itu berlalu dengan aman tanpa gangguan, air Bendungan Pela Parado keesokan harinya mulai terisi hingga penuh menenggelamkan bumi perkemahan darurat dan alhamdulillah hingga kini sang Sunan Jogo Kali, Si Pemberani,Lalu Umpung di usianya yang sudah 77 tahun masih sehat wal afiat dengan rambut dan alis tebalnya yang memutih......barokalloh........

Dikejar utang, banyak ASN Pemprov bolos kerja Merusak kinerja sebagai pelayan masyarakat

*** Pemkot tolak tiga investor ingin kelola MWP Belajar cermat memilih investor

***

SUARA NTB

Jumat, 23 Maret 2018

TGH Mukarram Fadli: Bukan Sejahterakan Satu Kelompok Dari Hal. 1 Pandangan TGH Mukarram yang ditulis TGH Abdul Latief dalam bukunya berjudul Ali BD Di Mata Ulama dan Sahabat, sosok Ali BD sangat baik. Berbuat murni untuk memperhatikan masyarakat atau teman-teman di bawah. Senang bertemu dengan masyarakat dan senang bersama sama masyarakat menggelar kegiatan.

Kebijakan zakat yang diimplementasikan di Lotim merupakan hal yang sangat luar biasa di era Bupati Ali Dachlan.

Lotim disebut sebagai daerah pertama pencetus zakat. Belakangan kemudian para tuan guru dan kepala daerah lain mensosialisasikan zakat.

Para tuan guru banyak mulai bersemangat mensosialisasikan zakat. Semangat para tuan guru itu dibangkitkan oleh Ali Dachlan.

Kebijakan zakat dulu sangat ditentang oleh sekelompok masyarakat. Akan tetapi saat ini manfaat dari zakat itu sendiri sudah bisa dirasakan.

Terutama bagi masyarakat miskin dan orang tua jompo yang tidak mampu.

Gaya kepemimpinan Ali BD di Lotim sudah sangat terke-

nal di daerah lain. Informasi yang diperoleh tuan guru ini dari teman-temannya, Ali BD sangat bagus. Dari gambaran kebijakan Ali BD yang sangat pro terhadap perbaikan nasib warga miskin ini membuktikan bahwa Ali BD sangat layak untuk memimpin NTB. Tuan guru ini pun menyatakan diri untuk mendukung Ali Dachlan sebagai Gubernur NTB. Tidak saja memimpin Lotim. Tapi juga memimpin NTB ke arah yang lebih baik.

Keakraban yang tercipta antara Amaq Asrul dengan rakyat ini membuat tuan guru ini terkesan. Figur yang baik sebagai calon pemimpin adalah Ali BD. Ali BD adalah sosok pemimpin masyarkaat NTB yang sebenarnya. ‘’Saya berharap, NTB ini dipimpin oleh orang yang tegas dan pro rakyat seperti Ali BD,” ucapnya. Pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat secara adil dan luas.

Bukan hanya mensejahterakan satu kelompok saja.

Sosok Ali BD diyakini bisa mengayomi semua golongan di NTB. (rus)

Harus Berilmu dan Berakhlak Dari Hal. 1 Gubernur yang lebih dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut mengawali kunjungan dan silaturahimnya di Kampus Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung. Tiba di kampus tersebut TGB langsung disambut Ketua Yayasan Alfian Husin, Dr. H. Andi Desfiandi, SE., MA. dengan pengalungan selendang Siger, tenunan khas provinsi yang dikenal Sang Bumi Ruwai Juraih.

Kehadiran Gubernur TGB di institut tersebut untuk mengisi tabligh akbar di hadapan ratusan mahasiswa kampus setempat. Dalam kesempatan itu TGB menyampaikan materi dengan tema ‘’Generasi Alquran Penyelamat Bangsa’’. Di Masjid Baitul Ilmi, kampus setempat TGB menegaskan ketika mendapat banyak kesempatan belajar, maka bersyukurlah.

Karena saat ini, sudah banyak sarana untuk belajar yang tentunya dimudahkan oleh Allah.

Pemuda kata TGB tidak hanya punya ilmu yang mumpuni tapi juga harus punya akhlak mulia. Kalau kita meletakkan anak muda dalam panggung sejarah, apakah yang sudah tertulis lama, termasuk dalam kitab suci Alquran, maka anak muda menempati posisi sentral. Pemuda adalah pelaku perubahan dan peradaban. ‘’Maju mundurnya peradaban ditentukan oleh anak muda,’’ jelasnya.

TGB mengajak para mahasiswa untuk merenungi pentingnya peran pemuda. Kalau

suatu bangsa yang pemudanya dibekali ilmu dan akhlak, maka itu ciri bangsa kita akan maju. Kekuatan bangsa sering diukur dengan kekuatan dan kelemahan pemudanya.

Negara yang punya keimanan, ada rasa takut, punya tanggung jawab besar, tidak hanya dunia tapi juga akhirat, adalah bangsa yang tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun.

Karena itu, kalau berbicara tentang Indonesia, suatu saat akan menjadi negara yang baldatun toyulibatun warabun gaafur. Hal itu tercapai dengan ilmu pengetahuan yang dilengkapi atau disempurnakan, bahkan dipondasikan dengan akhlak mulia berupa kesyukuran.

Karena itu, TGB mengajak para mahasiswa untuk bersyukur dan berikhtiar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Alfian Husin, Dr. H. Andi Desfiandi, SE., MA. menyampaikan, TGB merupakan salah satu tokoh muda dan pemimpin daerah sudah dikenal luas. Ia berharap kehadiran TGB dengan ilmunya yang luas dapat memberikan manfaat dan pelajaran bagi seluruh mahasiswa. Serta dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran TGB memenuhi undangannya, di tengah kesibukannya sebagai Gubernur NTB. (r)

Belum Ajukan Tender Dari Hal. 1 proyek yang sudah muncul di sistem e-monev baru 161 paket. Ia mengatakan, jumlah paket yang akan ditender melalui ULP akan terus bertambah seiring dengan input data Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). ‘’RUP yang sudah diinput oleh seluruh OPD per 16 Maret, sudah mencapai 79,1 persen.

Yang belum terinput ke SiRUP sebesar 20,9 persen. Baru muncul sebanyak 161 paket pada 2018 ini. Ini akan terus bertambah jumlah paket kegiatan yang akan dilelang di Pokja ULP,’’ terang Swahip di Kantor Gubernur, Kamis (22/3) siang.

Progres pengadaan barang dan jasa melalui ULP sampai 22 Maret 2018 sebanyak 22 paket senilai Rp 24 miliar lebih sudah selesai lelang, 1 paket senilai Rp 65,9 miliar sedang lelang, 9 paket senilai Rp 9,6 miliar dalam tahap verifikasi dokumen. Selanjutnya, masih ada 119 paket senilai Rp 348 miliar lebih belum diajukan lelang ke ULP oleh OPD. Untuk sementara, total paket proyek yang dilelang melalui ULP sebanyak 161 paket senilai Rp 448 miliar lebih.

Paket-paket proyek yang belum diajukan lelang itu tersebar di sejumlah dinas. Antara lain, Dinas Dikbud 31 paket senilai Rp 66,5 miliar lebih, Dinas Kesehatan 4 paket senilai Rp 7,6 miliar, Dinas Sosial 6 paket senilai Rp 3,3 miliar lebih, Dinas PUPR sebanyak 26 paket senilai Rp 236 miliar lebih, Disnakeswan 12 paket senilai Rp 7,6 miliar, Dinas Ketahanan Pangan 5 paket senilai Rp 2,4 miliar lebih.

Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan 3 paket senilai Rp 1,4 miliar, Dinas ESDM 2 paket senilai Rp 795 miliar, Bappeda 4 paket senilai Rp 1,3 miliar, Bappenda 3 paket senilai Rp 2,8 miliar, BPBD 6 paket senilai Rp 5,9 miliar dan RSJ Mutiara Sukma 3 paket

senilai Rp 6 miliar lebih.

Swahip menjelaskan, molornya beberapa proyek tahun lalu akibat pelaksanaan tender yang terlambat.

Pasalnya, pelaksanaan lelang perencanaan dan konstruksi dilakukan pada tahun yang sama. Ia menjelaskan, OPD kadang mengajukan lelang perencanaan atau desain pada akhir Februari atau awal Maret. Sehingga, pelelangan perencanaan maksimum dapat diselesaikan pada pertengahan April.

Dengan waktu pelaksanaan sekitar 1,5 – 2 bulan, maka pelaksanaan desain akan tuntas pada Juli. ‘’Kalau pekerjaan desain selesai pada Juni, maka usulan dokumen lelang konstruksinya pada bulan Juli.

Belum lagi waktu kita di Pokja, mengecek dokumen usulannya. Ada yang kurang, kita kembalikan. Sehingga minimum pada akhir Juli baru bisa tayang. Dan akhir Agustus bisa selesai tayang, lelang. September baru pelaksanaan,’’ jelasnya.

Jika pelaksanaan proyek konstruksi itu selama empat bulan maka terbilang super cepat. Karena banyak pekerjaan rekanan atau pihak ketiga yang memperoleh paket pekerjaan di lokasi yang lain.

Akibatnya, pelaksanaan proyek terjadi keterlambatan. Artinya, pengerjaan proyek tak dapat dieksekusi sampai batas kontrak 31 Desember. ‘’Kalau pekerjaan konstruksi jalan mungkin bisa selesai tepat waktu. Tapi kalau pekerjaan konstruksi gedung, mesti akan bermasalah pada akhir tahun anggaran. Seperti pengembangan RSJ tiga paket tahun lalu. Itu memang diprogramkan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan fisik pada tahun yang sama,’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 15

Gubernur TGB Berbagi Pengalaman dengan Gubernur Lampung Bandar Lampung (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menghadiri undangan Pejabat Sementara Gubernur Lampung Didik Suprayitno di Kantor Gubernur Lampung usai mengisi tabligh akbar di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Kamis (22/3). Didik Suprayitno mengundang gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu untuk bersilaturahmi sekaligus untuk berbagi pengalaman terkait kepemimpinan serta programprogram pembangunan yang dilaksanakan baik di Provinsi NTB. Kedatangan TGB langsung disambut oleh Pejabat Sementara Gubernur Lampung Didik Suprayitno beserta seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung. Di ruang rapat utama Kantor Gubernur Lampung, TGB berbagi pandangan serta pengalaman tentang modal sosial yang ada di NTB, termasuk bagaimana menangani masalah konflik sosial sekiranya ada yang terjadi.

TGB menjelaskan, setiap ada potensi pembangunan, maka akan berjalan seiring dengan tantangan. Karena itu, dalam setiap tahapan pembangunan

(Suara NTB/ist)

DITERIMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi (kanan) saat diterima Pejabat Sementara Gubernur Lampung Didik Suprayitno di kantor Gubernur Lampung, Kamis (22/3). itu lanjut TGB, selalu dilakukan evaluasi setiap tahun. Hal itu yang seringkali dilakukan TGB semenjak memimpin NTB, sehingga menjadi daerah yang berkembang cukup pesat. Apalagi didukung potensi pertanian, keindahan alam dan modal sosial yang mumpuni, NTB menjadi daerah tumpuan pusat untuk pangan nasional.

Mengenai konflik sosial, TGB menjelaskan, sesuai hasil evaluasi dan rekapitulasi serta analisis, ada tiga unsur utama

yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Yaitu Pertama, pemahaman keagamaan yang masih kurang. Yang kedua adalah perebutan Sumber Daya Alam dan yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum.

Karena itu, untuk menangani masalah sosial, salah satu unsur penting adalah penegakan hukum yang adil. Hal itulah yang dilakukan di NTB sehingga keamanan daerah terjamin. ‘’Sebagaimana saya saksikan di Lampung ini, Sumber Daya

Beasiswa, Dokter Spesialis dan Lembaga Keuangan Dari Hal. 1 Pada bidang pendidikan, ada beberapa indkator digunakan.

Antara lain angka buta aksara di NTB yang masih tinggi, kualitas pendidikan masih rendah.

Lapangan-lapangan pekerjaan yang ada membutuhkan tenaga ahli di dalamnya. Sementara NTB masih terbatas dalam hal tersebut.

Fakta di NTB, para pekerjanya sebagian besar merupakan lulusan sekolah dasar.

Keahlian di tingkat menengah pun dianggap masih sangat terbatas kemampuannya.

Para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sekolah terminal masih banyak yang belum ahli sesuai dengan bidangnya.

Kalaupun banyak yang ahli, namun lapangan pekerjaan tempatnya bekerja yang kemudian terbatas. Masalah ini ibarat sarang laba-laba. Kualitas hasil pendidikan harus diibangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan tempat mengimplementasikan keilmuannya.

Para lulusan SMK itu pula diciptakan sejatinya bukan saja untuk bisa diterima dalam bekerja dalam sebuah istitusi laba. Namun juga harus mampu menjadi tenaga yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Mengatasi persoalan pendidikan ini harus bisa diatasi secara lebih komprehensif. Peranan pemerintah daerah kemudian merancang sistem pembangunan pendidikan yang harus bisa berorientasi pada keilmuan dan keahlian. Kualitas pendidikan terus ditingkatkan. ‘’Ini ter-

kait dengan ilmu perencanaan karena memang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya,’’ ucapnya.

Bidang ekonomi, dalam IPM yang digunakan indikatornya adalah tingkat pertumbuhan. Ada berbagai unsur dipakai mengukur berbagai pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan dikupas secara mendalam. Bagaimana mengukur tingkat pertumbuhan haruslah yang sesuai dengan kenyataan. Bukan pertumbuhan yang semu. Ada lagi soal pemerataan. ‘’Pertumbuhan itu untuk siapa,’’ tanyanya.

Namanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan itu harus dirasakan merata oleh seluruh elemen masyarakat.

Catatan angka pertumbuhan NTB diketahui pernah dilaporkan 5,6 persen. Angka ini berada di atas rata-rata nasional.

Dikatakan, pertumbuhan ekonomi suatu negara yang baik dapat dilihat dari serapan lapangan kerja. NTB disebut lebih baik secara nasional, maka dapat diartikan lebih banyak lapangan kerja yang telah tersedia dibandingkan secara nasional.

Pertumbuhan ekonomi tersebut harus dilihat secara nyata faktanya di lapangan.

Betulkah demikian? Harus ada pembuktian. Benarkah terjadi pertumbuhan yang dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Atau bukan sebaliknya terjadi penambahan jumlah angka pengangguran.

Jikalau pertumbuhan ekonomi dalam kenyataannya tidak mampu dibuktikan dengan tolok ukur serapan

lapangan kerja, maka ada kesalahan besar dalam menghitung pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB ini. ‘’Pertumbuhan ini harus dibuktikan. Kalau tidak terbukti maka itu merupakan sebuah kesalahan besar dalam menghitung pertumbuhan,’’ papar Ali Dachlan. Catatan PDRB yang keliru memperlihatkan ada yang tidak beres. Dalam era kepemimpinan Ali Sakti ke depan, akan diurai secara detail apa sebenarnya yang menjadi akar masalahnya.

Dalam gagasan Ali Dachlan, pembangunan IPM dalam bidang ekonomi terus dilakukan upaya peningkatan kualitasnya dengan tidak saja pada persoalan pengentasan buta aksara. Tapi kemampuan masyarakat dalam menjangkau tingkatan pendidikan yang lebih berkualitas tersebut.

Bidang kesehatan, pun berbagai indikator menjadi tolok ukurnya. Antara lain tentang kualitas pelayanan kesehatan. Prinsip semuanya akan diurai dengan baik menjadikan layanan kesehatan di NTB makin berkualitas.

Jawaban riil atas upaya meningkatkan IPM NTB di era pemerintahan Ali Sakti nantinya adalah, 5.000 beasiswa S1 sampai S3 sebagai, 100 orang dokter spesialis setiap tahunnya dan modal Rp 100 miliar untuk penyertaan modal tiap tahun, pengembangan lembaga keuangan untuk memudahkan akses permodalan bagi pengembangan ekonomi masyarakat. (rus)

Dikejar Utang, Banyak ASN Pemprov Bolos Kerja Dari Hal. 1 mengajukan permohonan kredit di perbankan,” kata Kepala Satpol PP NTB, Drs. L. Dirjaharta, M. Si ketika dikonfirmasi usia rapat koordinasi bersama Sekretaris OPD lingkup Pemprov NTB, Kamis (22/3) siang.

Dirjaharta menjelaskan kebanyakan ASN yang meninggalkan jam kerja itu lantaran takut dikejar-kejar oleh penagih utang. Berdasarkan informasi dari para Sekretaris OPD, mereka yang bolos kerja rata-rata orang yang sama.

“Setelah dicek laporan dari masing-masing Sekretaris OPD tadi, mereka meninggalkan jam kerja karena utang saja. Bahkan ada Sekretrais OPD yang berseloroh, orang ini tak berani ketemu orang. Jadi, dia tak berani lama-lama di kantor.

Dikira orang datang ke kantor mau nagih saja,’’ paparnya.

Dari sisi tingkat disiplin ASN, kata Dirjaharta lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun yang sangat disayangkan, banyak ASN yang bolos kerja setelah mereka absensi atau masuk apel pagi. Sekretaris OPD yang bertanggungjawab mengenai kepegawaian ini diminta melapor ke Kepala OPD untuk pemberian sanksi bagi ASN yang bersangkutan.

Pihaknya meminta supaya ASN yang keluar pada jam kerja dibekali surat tugas.

Apakah mereka keluar karena urusan pribadi atau urusan dinas. Mengenai disiplin ASN ini, gubernur sudah mengeluarkan regulasi supaya pimpinan OPD meningkatkan kedisiplinan bawahannya. ‘’Kalau dilakukan berulang kali, akan kita tindaklanjuti ke proses pemberian sanksi.

Sudah banyak yang kena penurunan pangkat bahkan dipe-

cat,’’ ucapnya.

Berdasarkan data BKD NTB, selama 2017, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memecat delapan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB. Selain itu, sebanyak 4 pejabat dibebastugaskan dari jabatan struktural. Sepanjang 2017, sebanyak 68 ASN Pemprov NTB kena sanksi ringan, sedang hingga berat.

ASN kena sanksi ringan sebanyak 33 orang, sanksi sedang berupa penundaan gaji berkala 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat 1 tahun dan penurunan pangkat 1 tahun sebanyak 16 orang. Kemudian kena sanksi berat sebnayak 19 orang.

Terdiri dari penurunan pangkat 3 tahun 7 orang, pembebasan jabatan 4 orang, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 5 orang dan pemberhentian tidak dengan hormat 3 orang. (nas)

Mori Hanafi Tanggapi Kematian TKI asal NTB Dari Hal. 1 Namun, salah seorang diantaranya inisial Jh (41), warga Dusun Jala Desa Nggembe Kecamatan Bolo masih ditahan oleh Kepolisian setempat.

Menanggapi rangkaian kejadian ini, Mori menegaskan pentingnya upaya pemerintah untuk menekan agar pelaku pembunuhan TKI yang belum terungkap segera ditangkap.

Sementara, untuk menghindari kejadian yang sama, Mori menegaskan perlunya penguatan pada proses pra pemberangkatan TKI. Mori menegaskan, proses yang dijalani oleh para TKI sebelum diberangkatkan sangatlah krusial. Karenanya, ia menilai hal ini salah satu yang perlu menjadi prioritas kebijakan jika nanti dirinya dan TGH. Ahyar Abduh terpilih memimpin NTB. Bagi Mori Hanafi, menjadi

TKI memang sulit dihindari di tengah minimnya lapangan kerja di tanah air dan khususnya NTB. Karenanya, ia menegaskan perlunya dilakukan terobosan dalam dua hal, yaitu menciptakan lapangan kerja untuk meminimalisir dorongan menjadi TKI. Dan kedua, dengan membenahi proses pemberangkatan hingga pemulangan.

“Dalam proses penciptaan lapangan kerja, pasangan Ahyar-Mori sudah menyiapkan sejumlah program yang kami jamin akan menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan, seperti para TKI ini,” tegasnya.

Salah satu program dimaksud antara lain, melahirkan 10.000 wirausahawan desa (villagepreneur) dan menggagas 1.000 Koperasi Syari’ah Masjid.

Program berikutnya adalah Membangun Daerah Khusus Bisnis UMKM dan Menggalakkan Gerakan Pakai dan Cinta

Produk Lokal NTB. Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Daerah (Samota, Sakosa, Kawasan Ama Hami Teluk Bima). Kemudian Program 1 Desa, 1 BUMDes. Menciptakan 100 Desa Wisata yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB guna mendukung Program Wisata Halal. Dan terakhir, NTB WoouW, yang diarahkan pada pengembangan pariwisata massal berkelanjutan yang berkesimbangan dengan pariwisata halal, tematik, dan minat khusus pada semua potensi wisata unggulan.

“Dengan program seperti ini, kami yakin minat masyarakat untuk menjadi TKI di luar negeri bisa kita tekan. Jika mereka bisa kita buat sejahtera di kampung halamannya sendiri, untuk apa menyabung nyawa di negeri orang? Nah, filosofi seperti ini yang ingin kami tanamkan di NTB,” tegas politisi Partai Gerindra ini. (*)

Alamnya luar biasa. Sektor pertanian dan perikanan, kehutanan yang melimpah,’’ jelas TGB. Dengan potensi itu lanjut TGB, Lampung akan menjadi provinsi yang maju dan berkembang, aman dan sejahtera.

Penjabat Sementara Gubernur Lampung, Didik Supayitno menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas silaturrahim tersebut. Dengan harapan silaturrahim ini akan membawa berkah. Ia menjelaskan Lampung cukup luas, yang terdiri dari dua kota, 13 kabupaten. 32 persen penduduknya berasal dari Jawa, 27 persen adalah asli Lampung. Sisanya dari dari etnis lain.

Sedangkan penduduknya 80

persen beragama Islam. Pertanian menjadi potensi utama. Ia juga menjelaskan kalau di Lampung akan dibangun tol trans Sumatera. Kalau sudah selesai dibangun tol itu lanjutnya, maka produk pertanian akan lebih baik dan membawa kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyampaikan kalau Lampung relatif aman. Bahkan, selama 3 tahun mendapat penghargaan di Kemendagri, terkait penanganan konflik terbaik. Kalau terjadi konflik, rata rata karena lahan.

Didik Supayitno juga menyampaikan terima kasih atas silaturahmi tersebut.

Dengan harapan akan membawa keberkahan. (r)

Pusat Alokasikan Rp10 Miliar untuk Dermaga Gili Trawangan Tanjung (Suara NTB) Perbaikan sarana kepelabuhanan di wilayah kawasan pariwisata 3 Gili kembali mendapat dukungan pemerintah pusat.

Tahun 2018 ini, pusat mengalokasikan Rp 10 miliar untuk membangun sarana dermaga pelabuhan untuk Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kepastian alokasi anggaran itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) KLU, Agus Tisno, S.Sos., Kamis (22/3). Kepada wartawan, Agus mengatakan gelontoran dana dari Kemenhub tersebut diperuntukkan untuk membangun sarana dermaga representatif di Gili Trawangan. Sejauh ini, dermaga representatif baru terdapat di Gili Air yang diresmikan awal tahun lalu. ‘’Kepastian anggaran disampaikan Sabtu kemarin. Pak Menteri datang ke KLU hanya sebantar saja. Kita diberikan anggaran untuk pembangunan dermaga senilai Rp 10 miliar,’’ kata Agus.

Kunjungan Menhub, Budi Karya Sumadi ke KLU, sambungnya, dalam rangka mengecek Gili Trawangan nantinya masuk sebagai salah satu objek wisata yang akan dikunjungi oleh para peserta “Annual Meeting IMF-World Bank” di Bali pada bulan Oktober mendatang. \ Pelaksanaan pembangunan dermaga Gili Trawangan pun menyesuaikan dengan pertemuan tersebut, sehingga pada bulan Oktober itu dermaga harus sudah diresmikan. Daerah memiliki waktu kurang lebih 6 bulan ke depan untuk mempersiapkan diri menjadi daerah yang akan dikunjungi oleh para perwakilan Bank Dunia.

Sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan, Agus menjelaskan pihaknya hanya tinggal memaparkan DED (detail engineered design) dermaga yang akan dibangun. Perihal agenda itu, Dishub KLU telah berkoordinasi dengan Dishub Provinsi sebagaimana kedua instansi ini diundang oleh Kementerian untuk membahas teknis dermaga. ‘’Besok kita ke pusat membicarakan masalah teknisnya, sementara yang mengerjakan tendernya langsung dari pusat. Kita terima jadi,” sambungnya.

Teralokasikannya anggaran dermaga Gili Trawangan, maka pusat juga menginginkan agar daerah mengimbangi. Misalnya daerah kedepannya menyiapkan anggaran untuk perawatan dermaga.

Setidaknya, dermaga Trawangan ini dibangun layaknya dermaga Pelabuhan Bangsal. Dimana terdapat tambat sandar kapal/fastboat dengan panjang hingga 100 meter. Dermaga yang dibangun sangat representatif untuk menunjang transportasi laut pengunjung 3 pulau. Dalam pembangunannya pun diintegrasikan dengan bangunan yang sudah ada. Artinya bangunan lama tidak dirusak.(ari)

Sejumlah Pejabat BPSDM Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Dihubungi via ponsel Amir mengakui menerima panggilan penyidik Kejaksaan beberapa hari lalu. ‘’Saya sudah datang ke Kejaksaan. Saya bawa berkas-berkas yang diminta (penyidik),’’ katanya. Isi dalam berkas itu tak dijelaskannya.’’Saya tidak tahu, saya disuruh bawa berkas saja,’’ ujarnya singkat.

Sementara H. Badrus mengakui sudah dipanggil penyidik. ‘’Saya datang untuk kasi klarifikasi saja,’’ jawabnya.

Kepada penyidik dia mengaku tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan Diklatpim maupun Prajabatan karena ia pendatang baru. ‘’Saya kan baru menjabat. Saya tidak ngurus Diklatpim, saya tidak ngurus prajabatan,’’ akunya.

Sebagai Kepala Bidang PKMF, Muhammad Fauzan posisinya sebagai pengendali dalam program Diklat serta semua operasional kegiatan sejak 2014 lalu. Termasuk dana yang terpakai selama 2016 dan 2017. Di mana dalam rangkaian penggunaan anggaran itu ada yang diduga fiktif sesuai laporan masyarakat. Nilainya sekitar Rp650 juta.

Muhammad Fauzan merespons keinginan Suara NTB untuk mengonfirmasinya. Namun sebelumnya akan menyiapkan data lengkap agar penjelasannya komprehensif.

Sementara data diperoleh Suara NTB, dugaan penggunaan anggaran fiktif itu ditemukan sementara untuk dua tahun anggaran. Untuk tahun 2016 mencapai Rp 304.350.000, peruntukan puluhan item kegiatan. Rinciannya, seperti penggunaan anggaran untuk membayar honorarium panitia pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) untuk sembilan angkatan. Nilainya mencapai Rp 10.950.000.

Kemudian penggunaan anggaran untuk Diklatpim III Provinsi angkatan kedua dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp 54.900.000. Selanjutnya, untuk penggunaan anggaran Diklatpim III Provinsi angkatan kedua, dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi

atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp 66.600.000. Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III peruntukan Kabupaten dan Kota se NTB tidak luput dari indikasi fiktif mencapai Rp 57.500.000.

Pada tahap Diklatpim IV angkatan ketiga peruntukan kabupaten dan kota, nilai dugaan fiktif mencapai Rp 86.400.000. Anggaran fikif ini belum termasuk sewa kendaraan transport kunjungan visitasi peserta Diklat mencapai Rp 28.000.000. Sehingga total dugaan penggunaan anggaran fiktif pada PKMF tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp304.350.000.

Akumulasi menjadi Rp600 juta lebih karena dugaan penggunaan anggaran fitif ini berlanjut tahun 2017, untuk nomenklatur anggaran yang sama. Seperti penggunaan anggaran untuk membayar honorarium panitia pelaksana Diklatpim untuk sembilan angkatan. Nilainya mencapai Rp12.300.000.

Kemudian penggunaan anggaran untuk Diklatpim III angkatan I dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp 27.900.000.

Selanjutnya, untuk penggunaan anggaran Diklatpim IV tingkat provinsi untuk dua angkatan, dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp66.600.000.

Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III peruntukan Kabupaten dan Kota se NTB untuk angkatan ke tiga, tidak luput dari penggunaan dana fiktif mencapai Rp57.500.000. Pada tahap Diklatpim III angkatan ketiga peruntukan kabupaten dan kota, serta Diklatpim IV untuk angkatan keempat akumulasi nilai dugaan fiktif mencapai Rp133.200.000.

Anggaran terindikasi fikif ini belum termasuk sewa kendaraan transport kunjungan visitasi peserta Diklat mencapai Rp 28.000.000, sama dengan tahun sebelumnya. Anggaran untuk pembaca doa Rp 2,5 juta juga diduga ‘’disunat’’. Sehingga total dugaan penggunaan anggaran fiktif pada PKMF tahun 2017 mencapai Rp 354.200.000. (ars)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Jumat, 23 Maret 2018

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Meriahkan HUT Lobar Ke-60

Dikes Gelar Kegiatan Lomba Hingga Sepeda Santai Giri Menang (Suara NTB) Memeriahkan HUT Lombok Barat (Lobar), Dinas Kesehatan selalu menggelar kegiatan tiap tahun. Seperti tahun ini, Dikes mengadakan berbagai macam lomba mulai dari lomba balita sehat dan sepeda santai. Berbagai lomba ini dimulai dengan lomba balita sehat, Kamis (22/3) kemarin di aula kantor bupati. Jumat (hari ini) dilanjutkan kegiatan sepeda santai di RS Awet Muda Narmada.

Lomba balita sehat yang diadakan di aula kantor bupati tersebut diikuti oleh ratusan balita dari wilayah Lobar. Lomba yang dihadiri langsung oleh Pjs Bupati HL Saswadi dan Sekda HM. Taufiq tersebut bertujuan selain untuk memeriahkan HUT Lobar ke-60 yang jatuh April mendatang,

(Suara NTB/her)

Pjs Bupati Lobar, H. L. Saswadi menyerahkan hadiah ke pemenang lomba lomba balita sehat ini juga bertujuan untuk membentuk generasi yang berkualitas, tangguh dan handal. Di samping juga untuk memacu orang tua agar lebih meningkatkan

gizi dan kesehatan balitanya.

Menurut Pjs Bupati, bahwa kegiatan semacam ini sangat penting sehingga perlu dilaksanakan rutin. Sebab balita sebagai generasi penerus

harus sehat dan bergizi. ‘’Ini harus tetap dilaksanakan tiap tahun bila perlu diperbanyak juara, lalu dievaluasi dan dipantau balita yang dapat juara. Apakah tahun depan bisa dapat juara lagi,’’ katanya.

Kepala Dinas Kesehatan, H. Rahman Sahnan Putra menyatakan, kegiatan lomba yang diadakan Dikes rutin tiap tahun digelar untuk memeriahkan HUT Lobar. Lomba balita sehat ini sendiri dilaksanakan mulai dari bawah, tingkat Puskesmas lalu ke tingkat dinas. Balita yang memperoleh juara di Puskesmas tampil di kabupaten. Lomba ini sebagai langkah untuk mengatasi isu nasional masalah kesehatan yakni isu stunting.

Angka stunting hasil pemantauan status gizi balita tahun 2017 untuk nasional sebesar 29.6%, untuk NTB sebesar 37.2% dan untuk Lom-

(Suara NTB/her)

Foto bersama Pjs Bupati Lobar H. L. Saswadi didampingi Sekda dan Kadikes Lobar dengan peserta lomba bok Barat sendiri sebesar 36.1%. Pemerintah menargetkan pada tahun 2019 angka penurunan stunting pada balita bisa mencapai 28%.

Menurutnya hal ini bisa menjadi motivasi bagi para orang tua agar memiliki bayi yang sehat. Karena ini adalah representasi dari seluruh pro-

gram kesehatan ibu dan anak di Lobar. Ketika banyak kasus stunting di NTB dan Lobar khususnya, hal ini menjadi pendidikan secara tidak langsung bagiamana mendidik anak menjadi sehat. ‘’Harapannya para ibu-ibu ini bicara di lingkungannya, sehingga tidak lagi ada kasus gizi bu-

ruk dan stunting,’’tegasnya.

Pada lomba balita sehat ini diikuti sebanyak 36 balita yang dibagi dalam dua kelompok umur yakni kelompok umur 623 bulan dan kelompok umur 24-59 bulan. Di mana masingmasing Puskesmas di setiap kecamatan mengirimkan dua orang peserta untuk dua kategori tersebut.

Keluar sebagai juara untuk kategori umur 6-23 bulan yakni, juara I diperoleh Cinta Rizka dari Puskesmas Sigerongan, kemudian juara II oleh M. Riziq Azizi dari Puskesmas Narmada, lalu juara III oleh M. Yusuf dari Puskesmas Gerung. Sedangkan untuk kategori umur 2459 bulan, juara I diperoleh Lucia Fransisca dari Puskesmas Meninting. Juara II oleh Khaerul Nizam dari Puskesmas Gunungsari dan juara III oleh Baiq Kayla Adelia dari Puskesmas Penimbung.

Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan bingkisan dari Dikes Lobar. (her/*)

(Suara NTB/dys)

CINDERAMATA - Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., (kiri) bertukar cinderamata dengan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan RI Mayjen TNI. M. Thamrin Marzuki,.

Unram Tuan Rumah Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Nasional Kementerian Pertahanan Mataram (Suara NTB) Ratusan mahasiswa Universitas Mataram (Unram) memenuhi ruang sidang senat lantai III Unram. Mereka menjadi peserta Sosialisasi Pengelolalaan Sumber Daya Nasional Kementerian Pertahanan RI, yang berlangsung Kamis (22/3).

Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum, mengucapkan rasa terimakasih karena Unram telah diberikan penghargaan dan kepercayaan sebagai tuan rumah dalam rangka Sosialisasi Pengelolalaan Sumber Daya Nasional Kementerian Pertahanan RI. Sosialisasi yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Nasional sebagai bagian penting untuk pertahanan negara digelar dengan melibatkan lingkungan akademik.

Husni berharap agar kerjasama seperti ini dapat ditingkatkan ke depannya, karena dinilai sangat bermanfaat.

Di sisi lain, Husni melihat bahwa pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan negara adalah sangat startegis. Karena sumber daya nasional ini merupakan alat

untuk mencapai tujuan nasional. Seperti terwujudnya kesejahteraan, kecerdasan, kedamaian, dan keadilan. Maka dengan demikian, kegiatan ini dipandang sangat penting.

Lebih jauh Husni yang beberapa minggu lalu dilantik jadi Rektor Unram berpesan agar mahasiswa sebagai peserta mengikuti kegiatan sampai tuntas. Termasuk jika perlu memberikan masukan terhadap rancangan UU RI tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

Sementara itu, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI. M. Thamrin Marzuki, menjelaskan sosialisasi seperti

ini rutin digelar Kementerian Pertahanan RI secara kontinu, dengan melibatkan akademisi, Ormas, pelajar, Pemda di hampir semua provinsi.

Dijelaskan, dalam UU nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara telah mengatur bahwa usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa, dilaksanakan melalui sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya.

Lebih jauh disebutkan, ancaman yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini berubah dari ancaman kekerasan bersenjata menjadi ancaman yang tidak terlihat. Arus globalisasi membawa banyak peluang bagi kemajuan bangsa. Namun di sisi lain, karakter dan jati diri bangsa bisa tergerus kalau bangsa Indonesia tidak siap menghadapi perubahan sangat cepat.

Hal ini memicu berbagai permasalahan pertahanan negara. Seperti disintegrasi bangsa, menurunnya nasionalisme, serta berkurangnya semangat kebhinnekaan dan rasa cinta tanah air.

Sebabnya salah satu faktor krusial ialah pemanfaatan teknologi transformasi informasi dengan penyebaran berita-berita hoaks dan yang meresahkan masyarakat. Adu domba, pembunuhan karakter, dan penyebaran pamflet yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. ‘’Dengan demikian, tidak heran isu-isu degradasi wawasan kebangsaan yang kita saksikan bersama akhirakhir ini adalah hasil serangan yang bertujuan melemahkan kemampuan SDM yang kita miliki,’’ ungkapnya.

Oleh karena itu, pertahanan negara membutuhkan langkah antisipatif dalam membentuk SDM yang tidak larut dalam gelombang perubahan global. Pada titik inilah diperlukan gerakan bela negara yang ditujukan untuk mengembalikan makna dan jati diri bangsa melalui sikap dan perilaku warga. Sikap itu dapat ditunjukkan dalam kecintaannya kepada NKRI. ‘’Kementerian Pertahanan secara konsisten berupaya untuk senantiasa menjalankan amanat UUD 1945 dengan menata dan mengelola seluruh sumber daya nasional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,’’ tutupnya. (dys/*)