fakta edisi januari III 2014

FAKTA GARUT

MINGGU III JANUARI 2014

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Garut

Dijamin Lancar PROFESIONAL : Terpilihnya Rudi Gunawan sebagai Bupati Garut terpilih diharapkan mampu membawa Pemkab bekerja lebih profesional

Warga Desa Sukamenak

Kehilangan

Memasuki Usia ke 201 Tahun

Bupati

Raskin

Dituntut Lebih Profesional

K

abupaten Garut tahun 2014 ini memasuki usia ke 201 tahun. Usia ini jelas sudah bukan lagi usia muda, melainkan usia yang sudah cukup matang. Namun demikian, kenyataan saat ini, keadaan kabupaten yang dulu dikenal religius, sudah tidak memperlihatkan lagi jati dirinya. Saat ini Kabupaten Garut tetap dalam keadaan terpuruk.

Tidak hanya itu saja, belum lama ini Kabupaten Garut di cengangkan oleh peningkatan jumlah penderita HIV-AIDS. Sesuatu yang sangat mengkhawatirkan memang. Namun, apa daya masyarakat Garut kini hanya bisa menghela nafas, tanpa harus berbuat apa-apa. Ta-

Tahun 2013 Hanya Datang 6 Kali

JABAT TANGAN ; Bupati Agus Hamdani (kanan) berjabat tangan dengan Bupati Garut terpilih Rudi Gunawan (kiri) diapit Kapolres Garut,(paling kanan), Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri (kedua dari kiri) beserta Wakil Bupati terpilih dr Helmi Budiman (menggunakan kacamata). .

P

Agus Hamdani Dukung Rudi Gunawan

elantikan pasangan Rudy Gunawan- Helmi Budiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut, Kamis (23/1) akan diundur dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.

Seyogyanya, acara pelantikan tersebut dilaksanakan

pada pukul 09.00 WIB. Namun karena sesuatu hal, pelantikan diundur menjadi pukul 13.00 WIB. Ketua DPRD Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri, mengatakan pengunduran jadwal tersebut dilakukan karena di hari yang sama pada

pukul 09.00 WIB Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan harus mengikuti rapat koordinasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.

"Jadi pelaksanaan acara diubah pada siang hari. Namun semua itu dipastikan tidak akan menghambat

acara utama. Pelantikan tetap akan berjalan sesuai rencana awal," ujarnya, Selasa (21/1).

Menurut Bajuri, pihaknya tetap siap melaksanakan agenda pelantikan.

P

endistribusian Raskin selama tahun 2013 lalu nampaknya perlu dievaluasi.

Pasalnya, dari 420 desa yang tersebar di Kabupaten Garut ada beberapa desa yang pendistribusiannya tidak lancar. Salah satunya di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut. Bukan hal yang mustahil didesa-desa lainnya pun mengalami kejadian yang sama.

Dari beberapa sumber masyarakat Desa Sukamenak yang masuk ke dapur Redaksi Fakta Priangan, baik melalui Short Message Service (SMS) maupun melalui akun Face Book (FB) Fakta Garut menyebutkan, bahwa selama tahun 2013 lalu pendistribusian raskin ke Desa Sukamenak hanya ada enam kali.

Belum Ada Kepastian Terbentuknya Kabupaten

n a t a l e S t u r a G T eka - teki soal kapan akan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Selatan (Garsel) masih belum terjawab. Padahal pengajuan pembentukannya sudah diusulkan sejak Tahun 2004 dan sempat terhenti prosesnya sejak Tahun 2007 seiring kisruhnya kondisi politik Kabupaten Garut, yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Bupati Agus Supriadi. Berlan-

jut hingga masa peralihan kekuasan pada Bupati Aceng HM Fikri.

Kini, meski sudah keluar amanat Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) melalui suratnya tertanggal 27 Desemer 2013, yang memerintahkan 3 menterinya yakni, Menteri Dalam Negri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak azasi manusia untuk membahas Rancangan Un-

dang Undang (RUU) Pembentukan 65 provinsi dan kabupaten / kota. Surat presiden itu sebagai respon atas ketuk palu usul inisiatif DPR RI soal 65 Daerah Otonomi baru, yang di dalamnya termasuk DOB Garut Se-

Jelang Ujian Nasional

Siswa SMK Peserta UN Garut

S

ejumlah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Garut mengeluhkan adanya pungutan menjelang dilaksanakannya Ujian Nasional (UN). Pungutan yang sifatnya wajib itu, ditujukan untuk setiap siswa yang akan mengikuti ujian. Dengan dalih untuk penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), setiap siswa diharuskan membayar uang sebesar Rp30 ribu.

Padahal berdasarkan Peraturan Badan Standarisasi

Redaksi : Jl. Gatot Subroto No. 81 Komplek Cempaka Indah Blok 8 Karangpawitan - Garut Telp. 0262-236380

Dipungut Rp30 Ribu Nasional Pendidikan Nomor 0020/P/BNSP/XI/2013 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional pada bagian X, tertulis bahwa biaya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut salah satu Kepala Sekolah SMK Swasta yang minta untuk tidak disebutkan identitasnya, pemberitahuan pungutan tersebut disampaikan melalui SMS atau pesan singkat yang

disebar kepada setiap kepala sekolah yang disampaikan oleh Musawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

"Dana yang dipungut dari setiap siswa ini selanjutnya harus disetor ke Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Terus terang, hal itu cukup memberatkan, terlebih bagi sekolah swasta seperti kami," ujarnya, Senin (20/1).

Menurutnya, bila dana itu

HuKr m

2 FAKTA GARUT

MINGGU III JANUARI 2014

“Konsekuensi Petugas Dishub Dana Hibah dan Bansos Berhadapan Dengan Sopir Bandel”

Rentan

Dani Ramdani, S.Sos :

Kasub Terminal Ledeng

Penyelewengan dan Penyimpangan

“Konsekuensi bagi kami sebagai jalan petugas retribusi (TPR) harus siap menghadapi resiko apapun dari mereka (sopir-red) yang mudah tempramental. Yang namanya terminal situasi dan kondisi memungkinkan terjadinya hal seperti tersebut,” Bandung - Bukanlah sebutan terminal, bila tempat menaikan dan menurunkan penumpang dari jasa angkutan umum, baik angkot atau bis Damri bisa terselip tanpa diduga muncul masalah kecil berujung emosional antar pengurus dengan para sopir. Dinas Perhubungan sebagai pengurus terminal membidangi TPR (Tempat Pemungutan Retrebusi) untuk mengisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) kerap terjadi gesekan beda pendapat dengan sopir yang datang memasuki terminal masing-masing saat dipinta kewajibannya membayar retribusi, tapi menolak dengan ragam alasan. Diantaranya diakui dan tidak bagi petugas Dishub alasan sopir tersebut, tetap

saja Dishub bermurah hati dengan kebijakan nuraninya. Hal kejadian tersebut dialami langsung Danri Ramdani, S.Sos. “Konsekuensi bagi kami sebagai jalan petugas retribusi (TPR) harus siap menghadapi resiko apapun dari mereka (sopir-red) yang mudah tempramental. Yang namanya terminal situasi dan kondisi memungkinkan terjadinya hal seperti tersebut,” ujar Kepala Sub Terminal Ledeng, Kamis (9/01/2014) di lantai 2 kantornya.

“Kalau kita sama-sama meladeni dengan emosi juga, itu jelas tak bisa menyelesaikan suatu masalah tapi meruncing masalah yang ujung-ujungnya beradegan fisik. Solusinya, kita

berupaya menahan diri dengan tingkat kesabaran dan prosedural kedinasan yang berlaku dan patut disampaikan pada sopir terkait,” kilah Dani berteori. Pemberian retribusi dari petugas Dishub kepada angkutan umum lanjut Dani, adalah kewajiban Dishub untuk disampaikan pada yang berhak menerima yaitu pengendara angkutan umum. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung memberlakukan retribusi (TPR) tersebut berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2012. Lanjut Dani, wajarlah kontribusi timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak ada jalinan positif dari pengusaha angkutan kota melalui sopir dengan membayar TPR. Bila sopir beralasan, kare-

Menetapkannya Sebagai DPO

Polisi Masih Buru Tersangka Kasus Korupsi Bantuan Sapi

na mobil baru keluar gerasi atau belum ada muatan, Petugas Dishub mencoba bertoleransi satu, dua atau tiga kali.Tapi bila ditagih untuk bayar TPR dengan jawaban tanpa karuan atau tak rasional, terpaksa Kepala Sub Terminal memanggil sopir yang bersangkutan melalui anggota Dishub untuk diberi keterangan langsung di Kantornya. Diakui Kasub Dani,tak sedikit sopir yang sengaja diundang menghadap di kantornya malah tak datang. Maka jalan satu-satunya terpaksa Kasub datang langsung menerangkan prosedural retribusi didepan sopir bersangkutan di

GARUT - Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Dadang Garnadi mengatakan, dalam kasus tersebut Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Garut telah menetapkan T (48), Ketua Kelompok tani di Desa Cinta, Kecamatan Sukawening ke dalam daftar pencarian orang (DPO). T sendiri merupakan tersangka pada kasus korupsi bantuan ternak sapi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai

area terminal. Dalam penyampaian saran pandang secara baik-baik, tak pelak ketegangan argumentasi panas terjadi antara bisa diterima dan menolak retribusi.

Namun setelah diperjelas dengan volume suara naik mengenai bagaimana sanksi aturan bila dilanggar sopir akan berakibat pada perusahaan angkutannya tidak bisa beroprasi, akhir klimaknya, sopir pembandel tersebut tahu diri dan sadar akan kekeliruan yang diperbuatnya. (dsd)

Rp 1,080 miliar.

Menurutnya, T telah ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir tahun 2012 lalu. Namun hingga saat ini T belum dapat ditahan karena yang bersangkutan diduga telah melarikan diri sehingga polisi memasukannya dalam DPO. "Di kelompok tani tersebut, tersangka menjabat sebagai ketua. Namun ternyata sapi bantuan yang dia terima bukannya dipelihara tapi malah dijual sehingga me-

nimbulkan kerugian negara yang cukup besar," ujar Dadang saat ditemui di Mapolres Garut, Jalan Sudirman beberapa waktu lalu.

Diterangkannya, penetapan T sebagai tersangka didasarkan atas pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, seperti Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanla) Kabupaten Garut, termasuk para anggota kelompok tani yang diketuai tersangka.

GARUT - Bila tidak disertai dengan pengawasan yang maksimal, dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD dinilai rawan korupsi serta rentan dengan penyelewengan dan penyimpangan.

Menurut praktisi media, Aan Suhlan, biasanya penggunaan dana hibah ataupun bantuan sosial (Bansos) terkadang juga tidak jelas pertanggungjawabannya. Maka tak heran, akibat kurang transparan dalam penggunaannya, tak jarang dana hibah maupun bansos sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena potensi korupsinya dinilai cukup besar.

Bahkan lebih dari itu.

Menurutnya, tidak sedikit penerima bantuan sosial maupun dana hibah harus berurusan dengan pihak kepolisian maupun Kejaksaan karena ditemukan adanya peyimpangan atau penyelewengan terhadap dana yang dikucurkan oleh pemerintah tesebut.

Aan mencontohkan, salah satunya yakni kasus korupsi Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 150 ekor sapi terhadap Kelompok tani di Desa Cinta, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Berdasarkan audit BPKP, total kerugian negara dalam kasus korupsi bantuan Pemprov Jabar tahun anggaran 2012 ini menca-

pai Rp1,080 miliar. Modus operandi yang dilakukan pada tindak pidana korupsi ini yaitu penerima bantuan tersebut menjual kembali sapi-sapi bantuan tersebut hingga menyusut hampir 100 persen. Padahal berdasarkan aturan, jika terjadi penjualan, maka kelompok ternak bersangkutan harus segera menggantinya kembali dengan bibit baru agar jumlahnya tetap.

“Ini tidak sedikit, kerugian negaranya pun sangat besar. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus lebih pro-aktif dan serius membongkar tuntas kasus-kasus penyelewengan bantuan semacam itu," imbuhnya.

Lebih jauh Aan mengatakan, Bantuan sosial atau Banprov sangat rentan untuk diselewengkan. Bahkan menurutnya, tak jarang bantuan seperti itu lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Banyaknya sapi yang hilang, jelas sudah menunjukan adanya indikasi korupsi. Apalagi indikasi korupsi itu sudah diketahui publik melalui berbagai media massa. Tidak menutup kemungkinan ada petinggi dari dinas bersangkutan yang ikut bermain. Untuk itu, penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan dituntut mampu mengungkap lebih jauh kasus tersebut," pungkasnya. (ags)

Diakuinya, selain T, tidak menutup kemungkinan ada lagi tersangka lainnya dalam kasus tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih terus mengembangkan penyelidikan terkait kasus ini.

Namun Dadang mengaku kalau pihaknya mengalami kesulitan dalam pengembangan kasusnya mengingat keberadaan tersangka T yang tidak jelas.

“Sebenarnya kita tinggal menahan dan memintai ket-

erangan tersangka T. Namun sayang hingga saat ini tersangka belum berhasil kita tahan sehingga kita kesulitan juga untuk mengembangkan kasus yang mungkin akan menyeret yang lainnya menjadi tersangka ini," ucapnya.

Menurut Dadang, diduga tersangka telah melarikan diri ke luar Garut. Untuk itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah Polres diwilayah lain untuk melakukan pengejaran. (ags)

RUBRIK

KONSULTASI KESEHATAN GIGI & NARKOBA Diasuh oleh : drg. Ervina, MARS. (Praktisi Dokter Gigi & Penyuluh NARKOBA BNN Kab. Garut) Praktek : di Apotek Kimia Farma, Jl. Cimanuk No. 11 A Garut SMS HOTLINE : 089626179431, EMAIL : konsultasi.drgervina@yahoo.com Facebook : dokter gigi kimia farma Pertanyaan 1: Anak saya umurnya 5 tahun tapi mulutnya bau, apa penyebab baunya dan bagaimana mengatasinya?

Jawaban: Mulut anak yang bau biasanya disebabkan oleh banyak gigi anak yang berlubang atau hancur.

Walaupun gigi anak akan mengalami pergantian ke gigi dewasa, gigi anak yang berlubang sebaiknya diperbaiki dengan cara ditambal agar tidak mengganggu fungsi pengunyahan makanan pada anak terutama apabila waktu pergantian gigi anak ke gigi dewasa masih lama. Sedangkan gigi anak yang sudah hancur dan tidak dapat di-

rawat lagi dengan penambalan dapat dicabut untuk menghindari kerusakan gigi yang lebih parah.

Gigi anak sebaiknya rutin diperiksakan ke dokter gigi sebelum mengalami kerusakan yang parah. Karena ketika anak mengeluh sakit dan membutuhkan perawatan yang lama anak biasanya kurang kooperatif dibandingkan orang dewasa. Sehingga sebaiknya kerusakan gigi anak segera ditambal sebelum bertambah parah. Adapun penyebab kerusakan gigi pada anak adalah gula dari sisa makanan atau susu yang menempel pada gigi anak yang tidak dibersihkan yang bereaksi dengan air liur dan bakteri dalam mulut meng-

hancurkan permukaan gigi (email) dan akhirnya menyebabkan gigi mengalami kerusakan (karies).

Anak harus diajarkan untuk menyikat gigi minimal 2 (dua) kali sehari yaitu pada pagi hari dan malam sebelum tidur menggunakan sikat gigi dan pasta gigi khusus untuk anak. Jangan menggunakan sikat gigi dewasa pada anak karena sikat gigi dewasa tidak sesuai dengan anatomi rahang dan gigi anak-anak sehingga tidak akan memperoleh efek penyikatan gigi yang maksimal. Menyikat gigi pada malam hari sangat penting karena apabila ada sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut maka pada malam hari ketika

tidur kuman-kuman (bakteri) dalam mulut bekerja menghancukan gigi.

Pertanyaan 2: Saya pernah mendengar tentang ada kader remaja anti narkoba, apa tugas kader tersebut dan bagaimana caranya bila saya ingin menjadi kader anti narkoba?

Jawaban: Kader remaja anti narkoba dibentuk oleh BNN dalam rangka pelaksanaan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Nakotika) di lingkungan remaja karena remaja merupakan target utama kejahatan bisnis

narkotika. Sehingga perlu menanamkan sikap berani menolak ketika ada tawaran untuk terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Hal penting yang ditamkan pada kader anti narkoba adalah : 1. Menjadikan remaja sebagai pelaku utama dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

2. Melibatkan remaja kader anti narkoba sebagai subyek yang aktif di sekolah dan lingkungannya.

Adapun tugas dari kader remaja anti narkoba ini adalah: 1. Membentuk kelompok remaja anti narkoba yang menciptakan pola hidup

sehat serta produktif.

2. Menjadi contoh yang positif bagi anak remaja lainya.

3. Melaksanakan kegiatan alternatif/positif bagi remaja.

4. Membantu teman yang mempunyai masalah narkoba untuk mencari pertolongan.

5. Membantu teman untuk menghindari penyaahgunaan narkoba.

Hal-hal penting yang perlu dilakukan remaja agar bebas dari narkoba adalah : 1. Mampu mengenal diri sendiri atau jati diri sehingga ketika menghadapi masalah tidak mudah putus asa.

2. Terampil meningkatkan percaya diri dan harga diri

sebagai pribadi yang unggul.

3. Terampil berkomunikasi dengan lingkungan yang sehat.

4. Terampil mengambil sikap dan keputusan khususnya ketika menemui adanya ajakan untuk menggunakan narkotika.

5. Selalu menjaga hidup sehat dan teratur dengan melakukan aktifitas yang bermanfaat sehingga tidak memiliki waktu untuk menggunakan narkotika.

6. Selalu memperkuat iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bila adik ingin mendaftar sebagai kader remaja anti narkoba dapat menghubungi kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Garut.

FAKTA TASIK

MINGGU III JANUARI 2014

Kajari Singaparna Mulai Cari

Tersangka di Dinas Bina Marga

Miras Reyhans Kembali Memakan Korban Meski Pengelola Tidak Menyediakan Miras, Kurir Bebas Keluar Masuk

T

empat Karaoke di kawasan Komplek Asia Plaza Kota Tasikmalaya, Reyhans Karaoke Family, rasanya tak henti-henti menebar permasalahan yang dilakukan para pengunjungnya.

Dalam catatan FAKTA dilapangan beberapa kejadian selalu menerpa tempat karaoke ini, diantaranya beberapa tahun lalu sempat terjadi Over Dosis (OD) beberapa

PL dan pengunjung. Belum lagi kasus salah satu oknum aparat yang menodongkan pistol karena dilarang membawa minuman ke dalam room oleh waitres. Hingga yang terakhir, Minggu (12/1) malam lalu, seorang pengunjung bernama Teuku Rama Patraya alias Amos (22) menjadi korban penusukan oleh seorang Pria paruh baya bernini-

Apebasindo Kritik

Kebijakan Walikota

P

rogram Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dikelola oleh pihak ketiga, baik CV maupun PT mulai jadi bincangan para pengusaha yang berada di daerah.

Pasalnya, sampai saat ini program-program Pemerintah dilakukan oleh beberapa pengusaha besar yang bermain di Kota. Sehingga dari kurang lebih 100 CV untuk pengadaan Barang dan Jasa yang berada di ruang lingkup Sutarno, SE

sial DJ (48) warga Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Korban yang mendapat tusukan di paha bagian kiri dan harus mendapat 19 jahitan ini, sebetulnya masih satu wilayah kecamatan dengan pelaku namun beda kelurahan saja. Berdasarkan keterangan yang di himpun FAKTA di Polsek Cihi-

SRORYHIGHLIGHTS

Korban yang mendapat tusukan di paha bagian kiri dan harus mendapat 19 jahitan ini

Lagi-lagi penyebab nya karena pengaruh minuman alkohol yang biasa menjadi pemicu kejadian tersebut

Bantuan RPKB-UM di Kab.Tasikmalaya Tepat Sasaran Bantah Disebut

Proyek

”Susulumputan”

P

rogram Pemerintah Pusat untuk menuntaskan kemiskinan yang menjadi permasalahan utama di Indonesia terus dilakukan. Menteri

S

esnya dilakukan lelang, tetapi pelaksanaannya diduga ada “main mata” antara pihak Dinas dengan rekanan. Seperti rumor dilapangan salah satu paket peningkatan insfratruktur jalan hotmix (lanjutan) Cikatomas/ Tawang-Cimedang senilai Rp 3.243.000.000,- diduga tidak melalui lelang.

Melihat banyaknya pekerjaan proyek jalan yang diduga bermasalah dilapangan, hendaknya pihak Kejaksaan harus serius mengaudit beberapa paket pekerjaan tadi, bahkan memanggil beberapa pihak termasuk Kadis dan Kabid Binamarga yang paling bertanggung jawab dalam pekerjaan proyek ja-

Banyak Calo “Gentayangan”

di RSUD Soekarjo Tasik Masyarakat Diminta Waspada !

P

elayanan Jaminan Kesehatan yang berbelit-belit menyulitkan masyarakat mengurus administrasi Pasien Jamkesmas, (Jaminan kesehatan Masyarakat) dan Jam-

dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II terus menggulirkan program-program untuk meminimalisir Ke-

Pungutan Berkedok infaq Kembali Dikeluhkan Ada Komersialisasi Dibalik Simposium Pendidikan Guru Madrasah

imposium pendidikan guru madrasah se-Kota Tasikmalaya yang digelar Selasa (21/1) yang bertajuk “Guru Hebat Muridnya Dahsyat”, ternyata mampu menyedot hampir 2.000 guru yang memadati Aula Hall Center di Jl.Letnan Harun Kota Tasikmalaya.

Dari pantauan FAKTA terlihat seluruh Madrasah dari mulai RA, MI, MTS dan MA yang berada di Kota Tasikmalaya tampak menghadiri kegiatan yang di prakasai oleh Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Namun sayangnya kegiatan simposium tersebut harus mengorbankan jam belajar siswa, yang konon serentak diliburkan sekolahnya. Sejumlah orang

C

arut marut proyek paket jalan di Dinas Marga dan pengairan Kab.Tasikmalaya TA 2012/2013 nampaknya kini mulai menjadi sorotan. Tak terkecuali Proyek Pengadaan Tahun Anggaran 2013, seperti jenis pengadaan pekerjaan lelang 51 paket dan paket Penunjukan langsung (PL)/Desung 58 paket.

Anggaran yang di gelontorkan dalam pengadaan tersebut cukup besar hingga puluhan milyar rupiah yang didanai dari DAU sebanyak 14 Paket, DAK 2 paket serta Bangprov 93 paket.

Dari beberapa sumber yang berhasil dihimpun FAKTA menyebutkan ada beberapa paket jalan Sugianayang seharusnya pros-

persal (Jaminan Persalinan). Tak Jarang masyarakat awam menjadi santapan empuk para calo yang berkeliaran di RSUD Kota Tasikmalaya (RS.Dr.Soekarjored). Berbagai sepanduk terpampang di RSUD tersebut untuk membereskan adminstarasi oleh keluarga mereka sendiri, tetap saja tidak dihiraukan oleh masyarakat awam yang meng-

Mojang Priangan Wangi Semerbak Pretasinya

tua murid dan siswa sempat bahkan mengeluhkan karena selasa itu tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. “sekolah ngedadak libur, katanya guru guru sedang ada kegiatan di depag”, ujar salah satu siswi Madrasah Tsanawiyah NU di wilayah Kecamatan Cihideung dengan nada polos.

Hal serupa juga di alami oleh sekolah BPI Baturompe di daerah Mangkubumi. Dari pantauan FAKTA sekolah ini terlihat lengang tidak nampak kegiatan belajar siswa.

Simposium pendidikan guru madrasah se- Kota Tasikmalaya itu, rupanya meninggalkan kesan kurang sedap bagi sebagian

peserta. Beberapa guru sempat mengeluhkan “pungutan” yang dibebani oleh panitia, dimana masing masing peserta harus menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000,- per peserta.

Kasi Mapenda Kemenag Kota Tasikmalaya, Dudu Rochman saat dikonfirmasi FAKTA dilokasi sempat menghindar dari

Redaksi : Jl. Gatot Subroto No. 81 Komplek Cempaka Indah Blok 8 Karangpawitan - Garut Telp. 0262-236380

B

unga Wijaya Kusuma, nama yang simple dan Sederhana namun memiliki arti yang cetar membahana. Begitu nama yang diberikan Kapten (Inf) Asep Bunyamin kepada anak ke 3 dari 4 bersaudara hasl pernikahannya dengan Ny Neni Nurliana M.Pd seorang istri yang penuh mengabdi kepada suami, yang juga kepala TK Kartika ini.

Bunga Wijaya Kusumah

SAMBUNGAN

4 FAKTA GARUT

MINGGU III JANUARI 2014

...Dijamin Lancar

....Dituntut Lebih Profesional hun demi tahun peningkatan penyakit yang mematikan ini seakan terus menjamur dan menggurita di kota santri.

Ironisnya, ditengah-tengah ketertinggalannya, kabupaten Garut selama dua periode kepemimpinan tidak memiliki pemimpin yang mumpuni.

Setelah bupati Agus Supriadi harus lengser, akibat dugaan korupsi dan tindakan premanismenya yang mengakibatkan masyarakat Garut kecewa, malah disusul dengan prilaku Bupati yang menggantikannya, yakni Bupati Garut Aceng Fikri. Pupuhu kota Garut yang notabene jebolan santri ini malah memperlihatkan prilaku yang dianggap tidak sesuai dengan semestinya. Akhirnya, bupati muda yang dikenal berwajah cakap itu harus lengser, karena terseret persoalan dengan seorang perempuan muda, yang akhirnya menghantarkan Aceng sebagai bupati Garut pada posisi sebelumnya, yakni masyarakat biasa dengan tidak hormat.

Terang saja, dengan kondisi ini masyarakat Garut seakanakan menjadi anak yang tidak mempunyai orang tua.

Kehidupannya yang secara mayoritas berada dalam kemiskinan, kini malah diperparah dengan menjamurnya penyakit HIV. Diusianya yang sudah tidak muda lagi, kini Kabupaten Garut baru memiliki bapak baru. Pasca Pilkada Kabupaten Garut yang diikuti pulhan kandidat, akhirnya Garut memiliki bupati baru yang memiliki latar belakang seorang pengacara handal, sekaligus pengusaha sukses asal Garut.

Memasuki pelantikan Bupati dan wakil Bupati Garut yang diselenggarakan tanggal 23 Januari 2014, Garut memiliki pemimpin yang asli pituin orang Garut, yakni Rudi Gunawan.

Bupati Rudi Gunawan sebagai bupati terpilih merupakan putra daerah. Kini, masyarakat Garut pun menjadikan pria ini sebagai tumpuan dan harapan. Mereka berharap rudi Gunawan mampu merubah Garut menjadi daerah yang maju, serta bukan lagi menjadi daerah

yang tertinggal, sebagai predikat yang melekeat selama ini.

“Saya berharap pak Rudi Gunawan dan pak helmi Budiman bisa menjadi pemimpin yang arif, adil, bijaksana dan pro rakyat. Dengan demikian masyarakat pun akan senantiasa mencintainya,” demikian dikatakan Sadili, Mas’udin dan sejumlah masyarakat Kampung Cirumampa, Desa Cihaurkuning Kecamatan Malangbong.

Senada dengan amsyarakat Cirumampa, pengusaha sukses asal Kecamatan Limbangan, H Yamin Supriatna mengatakan, diusinya yang genap dua abad Kabupaten Garut masih dalam keadaan terpuruk. Banyak masyarakat Garut yang belum mendapatkan hak-haknya. Untuk itu ia berharap, bupati baru yakni Rudi Gunawan bisa menjadi nahkoda yang handal. “Saat ini Rudi Gunawan menjadi Nahkoda. Sebagai seorang Bupati Rudi harus bisa membawa pemerintahan Kabupaten Garut menuju profesional,” ujar pengusaha yang tengah naik daun ini.

Sebagai pengusaha sekaligus warga masyarakat Garut, Yamin berharap Rudi Gunawan mampu meminimalisir semua kejadian buruk yang terjadi di Kabupaten Garut. “Selain harus bisa membangun infrastruktur Garut, Rudi Gunawan juga harus bisa mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan Sumber Daya Manusia serta bisa mencari formula ampuh, untuk menghalau kejadian yang merugikan masyarakat seperti peningaktan HIV AIDS,” paparnya.

Yamin menilai, semua persoalan yang terjadi di Kabupaten Garut harus menjadi pembelajaran dan menjadi bahan evaluasi. Rudi Gunawan sebagai nahkoda Kabupaten Garut pun harus memahami kondisi yang selama ini terjadi di tanah Garut. Dengan demikian, Rudi Gunawan bisa mencari solusi dari setiap persoalan yang di hadapi Garut selama ini. “Mari bangun Kabupaten Garut dengan niatan ibadah. Saya akan mendorong pemerintahan Garut guna kehidupan masyarakat yang lebih baik,” tandas pengusaha muda dermawan ini. (asp)

Menurutnya, pengunduran waktu pelaksanaan pelantikan tidak akan menjadi masalah, hanya digeser ke siang hari.

Sementara itu, Bupati Garut Agus Hamdani mengatakan, bila dirinya hadir diacara pelantikan Rudy Gunawan- Helmi Budiman, ia tak akan sungkan-sungkan untuk mengucapkan selamat kepada pasangan pemenang Pilkada Garut 2014 itu.

"Saya yakin ini merupakan pilihan terbaik warga Garut. Pak Rudy terpilih menjadi bupati Garut selanjutnya supaya kedepannya Garut lebih baik lagi, melanjutkan perjuangan dan pengabdian bupati-bupati Garut sebelumnya.

Mudah-mudahan saya sehat dan bisa hadir di acara pelantikan nanti," ujar Agus saat ditemui di kantor DPRD Garut, Selasa (21/1).

Bupati Garut, Agus Hamdani "Saya Tidak Akan Memposisikan Diri Sebagai Oposisi Pemerintahan Rudy-Helmi" Bupati Garut Agus Hamdani

mengatakan, bila dirinya hadir diacara pelantikan Rudy GunawanHelmi Budiman, ia tak akan sungkan-sungkan untuk mengucapkan selamat kepada pasangan pemenang Pilkada Garut 2014 itu.

Agus pun mengaku akan mendukung penuh Pemerintahan Kabupaten Garut di bawah kepemimpinan Rudy Gunawan-Helmi Budiman yang akan segera menggantikan posisinya mulai Kamis (23/1/2014) besok.

"Saya yakin ini merupakan pilihan terbaik warga Garut. Pak Rudy terpilih menjadi bupati Garut selanjutnya supaya kedepannya Garut lebih baik lagi, melanjutkan perjuangan dan pengabdian bupati-bupati Garut sebelumnya.

Mudah-mudahan saya sehat dan bisa hadir di acara pelantikan nanti," ujar Agus, saat ditemui usai bertemu Rudy Gunawan dan Helmi Budiman di ruang kerja Ketua DPRD Garut, Selasa (21/1).

Selain itu Agus juga memasti-

kan bahwa di era kepemimpinan Rudy Gunawan - Helmi Budiman ini dirinya tetap akan ikut berjuang bersama-sama untuk menciptakan Garut ke arah yang lebih baik dan maju lagi. Bahkan menurutnya sama sekali tidak pernah punya niat dan terbersit dalam pikirannya untuk memposisikan diri sebagai oposisi.

"Tidak ada niat saya memposisikan diri menjadi oposisi. Di era kepemimpinan Rudy-Helmi ini kita malah akan ikut berjuang untuk menciptakan Garut agar lebih baik dan maju lagi," tuturnya.

Menurut Agus, melalui kebersamaan, maka upaya untuk membawa Garut ke arah yang lebih baik lagi akan lebih mudah dilakukan.

Disamping itu, Agus pun merasa yakin, dengan pengetahuannya tentang pemerintahan dan hukum yang kuat, Rudy Gunawan dinilai dapat menata Garut dan melepaskan predikat Kabupaten Garut dari status sebagai daerah tertinggal.

Agus juga mengakui, selama masa kepemimpinannya sebagai Bupati Garut masih banyak "PR" yang belum bisa terselesaikan.

Oleh karena itu dia menitipkan kepada Rudy dan Helmi agar bisa menyelesaikan PR-PR tersebut.

"Selama saya menjadi bupati, masih banyak "PR" seputar permasalahan Garut yang belum bisa saya selesaikan. Salah satunya pembangunan yang masih kurang, terutama di derah-daerah," jelasnya.

Agus sangat berharap "PR" yang banyak itu akan dapat diselesaikan oleh pasangan Rudy-Helmi sehingga warga Garut bisa benarbenar merasakan adanya perkembangan demi kesejahteraan masyarakat.

"Apalagi visi dan misi Pak Rudy dan Pak Helmi pada intinya sama dengan visi dan misi kami, sehingga diharapkan program yang dulu belum sempat saya realisasikan bisa diteruskan oleh mereka," pungkasnya. (ags)

...Kehilangan Raskin

Mereka pun berharap agar keluhan mereka ditanggapi semua pihak, termasuk pihak pemerintah Kabupaten Garut. Diharapkannya, pendistribusian raskin ke daerah itu berjalan lancar.

Pasalnya, hampir 80 persen masyarakat Desa Sukamenak memang merasa cukup terbantu dengan adanya program raskin tersebut.

Untuk mencari kebenarannya, tim Fakta Priangan mengunjungi Kantor Desa Sukamenak hari Minggu (19/1) lalu. Karena hari libur, perangkat desa dan Kepala Desa Sukamenak tidak nampak di kantor tersebut. Namun, berdasarkan informasi dari salah satu Ketua Rukun Warga (RW) di Desa Sukamenak, informasi tersebut memang benar.

Pihaknya RW pun menyesalkan kejadian tersebut. Pasalnya, pihak desa, RW dan RT di Kecamatan Wanaraja sebelumnya sudah mendapat informasi dari Camat Kecamatan Wanaraja, bahwa setelah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi beberapa bulan lalu, pendistri-

busian Raskin dilakukan sebanyak 15 kali.

“Dulu kan pendistribusian Raskin itu dilakukan hanya 13 kali dalam setahun. Nah, semenjak ada kenaikan BBM, distribusi raskin itu bertambah menjadi 15 kali,” demikian di katakan Ketua RW 05, Desa Sukamenak, Asep Parta.

Menurut Asep Parta, informasi yang berkembang tentang mandeknya pendistribusian Raskin ke Desa Sukamenak itu memang benar. Karena kejadian tersebut pihaknya pun sudah melakukan rapat dan musyawarah dengan BPD Desa Sukamenak. “Saya dan beberapa ketua RW sudah melakukan musyawarah dengan ketua BPD Sukamenak, Pak Cecep Khoerudin. Kami semua tidak mengetahui alasan apa yang menghambat distribusi raskin ke desa kami,” ujar Asep Parta.

Pembayaran dari masyarakat, sambung Asep Parta selama ini sangat lancar dan tidak ada masalah. Karena hampir 80 persen masyarakat di RW 05 mendapat jatah raskin. “Seharusnya sih

...Dipungut Rp30 Ribu telah terkumpul, maka harus disebar ke Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK. Oleh karena itu, untuk dapat mengumpulkan dana tersebut dan menyetorkannya ke MKKS, diakuinya, dengan sangat terpaksa pihaknya pun kembali memungut para orang tua siswa.

“Ya mau bagaimana lagi.

Kami tidak bisa berbuat banyak, meskipun kami diprotes orang tua siswa,” ucapnya.

Pihaknya beralasan, terpaksa memungut kembali pada orang tua siswa dikarenakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah tidak mencukupi. Menurutnya, dana BOS ini telah diperuntukan bagi kegiatan pembelajaran serta membayar honor staf pengajar.

Sementara itu, Ketua

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Garut, Udeng Ahmad Mudakir tak membantah terkait adanya pungutan ini. Udeng beralasan, pungutan ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional UN lain seperti kepanitiaan UN dan pengamanan dari personel kepolisian.

"Ini sudah biasa, bahkan sebelum kepengurusan saya pun pungutan ini sudah biasa dilakukan, dan itu sudah sejak lama," ujarnya.

Udeng beralasan, pungutan ini dilakukan dikarenakan pemerintah pusat maupun daerah tidak menganggarkan dana untuk membiayai operasional kegiatan Ujian Nasional (UN).

Terpisah, Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendi-

hanya 67 KK yang memperoleh raskin. Namun berdasarkan musyawarah, akhirnya 80 persen warga kami mendapat raskin.

Nah, selama ini kami selalu lancar membayar raskin ke pihak desa, ” ujarnya.

Menurut RW Asep Parta, sebelumnya tahun 2013 yakni tahun 2012 dan sebelumnya banyak juga kendala pendistribusian raskin, diantaranya kuantitas beras yang menyusut tiap karungnya. Yang seharusnya ada 15 Kg, tetapi beras yang ada hanya 13 Kg saja. “Saya bingung, kenapa di Desa Sukamenak selalu ada masalah tentang raskin.

Padahal, dua kepala desa sebelumnya harus lengser gara-gara Raskin. Kejadian kali ini kami sudah bosan, sehingga kami terkesan mendiamkan,” paparnya.

Saat ini, banyak masyarakat penerima raskin menanyakan keberadaan raskin di Sukamenak. Desa Sukamenak yang terdiri dari 10 RW semua mengalami hal yang sama. Sekarang masyarakat beserta pengurus RW berharap pendistribusian

dikan (Disdik) Kabupaten Garut, Nanang, mengaku tidak mengetahui perihal adanya pungutan menjelang dilaksanakannya Ujian Nasional (UN) tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan UN untuk tingkat Kabupaten Garut telah dianggarkan dalam anggaran daerah.

“Tapi saya tidak tahu persis berapa jumlah dana untuk membiayai kegiatan UN di Garut ini.

Hanya yang jelas sudah dianggarkan. Saya juga tidak pernah mengintruksikan adanya pungutan untuk UN ke sekolah-sekolah,” jtandasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah siswa SMK baik negeri dan swasta di Kabupaten Garut yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) tercatat sebanyak 9.000 siswa. Untuk bisa mengikuti UN tersebut, masingmasing siswa dibebankan pungutan sebesar Rp30 ribu. (ags)

Raskin bisa lancar. Jangan sampai, gara-gara pendistribusian raskin yang tidak lancar mengakibatkan kekecewaan terhadap masyarakat. “Gara-gara kejadian ini, bisa saja masyarakat malas bayar. Bagi siapa saja pengurus pendistribusian raskin jangan kira kami tidak tahu tentang mekanisme penyaluran Raskin. Selama ini semua RW di Desa Sukamenak sudah tahu.

Bahwa pendistribusian Raskin 15 kali dalam setahun. Karena Camat Wanaraja sudah memberikan pemaparan kepada para RW bahwa raskin itu akan di berikan kepada masyarakat sebanyak 15 kali dalam setahun,” ungkapnya.

Menurut pengakuan Asep Parta, selama ini pihaknya belum melakukan komunikasi dengan Tatang selaku Kepala Desa Sukamenak. “Rencananya kami akan segera melakukan musyawarah dan konfirmasi kepada Pak Tatang. Kami berharap ada penjelasan tentang persoalan distribusi Raskin ke Desa Sukamenak,” pungkasnya. (asp)

....Kabupaten Garut Selatan latan. Namun belum ada kepastian kapan Kabupaten Garsel ini akan terbentuk.

Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Yahya Saca Wirya yang cukup konsen mendorong pembentukan DOB Garsel, mengatakan belum bisa memastikan soal waktu terwujudnya kabupaten di bagian selatan Garut itu.

"Saya tidak bisa bicara soal target waktu, pokoknya lebih cepat lebih baik. Saya sangat optimis dan selalu meminta kepada pemerintah supaya dipercepat," ujarnya.

Ditegaskannya, secara administratif seluruh persyaratan pembentukan Kabupaten Garut Selatan itu sudah tak ada masalah, sebab seluruh syarat pembentukan DOB sudah dipenuhi.

Tinggal semua pihak terus mendorong agar pemerintah pusat ada perhatian.

"Sekarang bolanya sudah kembali di lempar kepada DPR dan saya akan terus

meminta kepada pimpinan DPR, khususnya komisi dua untuk menjadikan prioritas pembahasan Garut Selatan," tandasnya.

Diharapkannya, agar masyarakat di kawasan Garut Selatan supaya tidak terjadi percekcokan mengenai hal yang tidak prinsipil, seperti merecoki soal letak kawasan ibu kota. Sebab hal itu katanya bisa mengganggu proses pembentukannya yang sudah didukung oleh 38 usul inisiatif DPR. Diingatkannya, DOB Garsel itu akan menjadi isue menarik para calon legislatif saat melakukan sosialisasi atau kampanye. "Saya kira soal Garut Selatan ini akan menjadi isue paling seksi, yang akan menjadi pokok pembicaraan para caleg saat berkampanye. Saya harap semua bisa bekerja sama untuk mewujudkan Garut Selatan ini," pungkasnya. ( as )

Perhutani Unit III Jabar – Banten

Bandung - Target Perum Perhutani Unit III Jabar Banten pendapatan dari sektor pariwisata senilai Rp30 miliar di tahun 2013. Sebelumnya, pendapatan Perum Perhutani unit III Jabar dari sektor pariwisata mencapai Rp25 miliar.

General Manager Kelompok Bisnis Mandiri (KBM) Jasa Lingkungan dan Produk Lainnya (JLPL) Perum Perhutani unit III JabarBanten, Slamet Winarto mengatakan, hingga pertengahan 2013, pihaknya telah mengantongi pendapatan 50 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Kami yakin bisa memenuhi target tersebut.Di tahun 2014 Kami terus menggenjot tingkat

Targetkan Pendapatan Wisata Naik di 2014

kunjungan agar target terus meningkat, terutama ke Kawah Putih. Salah

satu upaya kami yakni dengan terus memelihara jalan agar tetap bagus.

Termasuk juga menjaga kebersihan fasilitas umum agar tetap bersih. Dengan

demikian, pengunjung akan nyaman berkunjung ke Kawah Putih,” ujar

Slamet, pecan lalu Slamet menambahkan, total kunjungan wisatawan pada tahun lalu ke beberapa objek wisata Bandung Selatan mencapai 200.000 orang. Untuk kunjungan wisatawan pada semester pertama 2013, lanjutnya, justru mengelami penurunan sekitar 20 persen dari tahun lalu di semester yang sama. Saat musim libur tahun ini, kunjungan wisatawan dari 4.000 orang perhari turun menjadi 3.000 orang. Hal ini terjadi akibat perbaikan jalan yang ada di kawasan Kopo Sayati yang merupakan jalur utama menuju Ciwidey.

“Banyak pengunjung mengeluhkan kemacetan yang terjadi di kawasan

tersebut (Kopo Sayati) yang saat ini sedang ada perbaikan jalan,” ujarnya.

Disisi lain, meski meningkatkan target pendapatan, namun pihaknya belum berencana menaikan atau melakukan penyesuaian harga tiket masuk terhadap beberapa objek wisata yang dikelolanya. Seperti Kawah Putih, pemandian air panas Cimanggu, Ciwalini, Kampung Cai Rancaupas dan Patuha Resort.

Slamet melanjutkan, alasannya, objek wisata alam tidak terpengaruh langsung dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun rencana penyesuaian harga tiket tetap akan dilakukan pada 2014.

(Yos)

FAKTA JABAR

MINGGU III JANUARI 2014

Buah Keberpihakan Guntoro

Dipemenangan Aher Bina Marga Dapat Kado Enam Mobdin Pabrikan Amerika

Enam Mobil baru pabrikan terkemuka asal negeri paman sam (Amerika Serikat), terlihat terparkir mentereng di pelataran Kantor Dinas Bina Marga (DBM) Jabar Jl. Asia Afrika Kota Bandung. Mobil mewah berjenis SUV merk Ford Everest tersebut belakangan diketahui adalah mobil dinas baru yang diperuntukan bagi para pejabat eselon III di lingkungan DBM Jabar.

Yakni untuk enam Kepala Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan I sampai VI DBM Jabar.

Sebenarnya, para Kepala BPJ di DBM Jabar telah memiliki fasilitas kendaraan dinas yang sangat mumpuni untuk menunjang aktifitas kedinasannya. Seperti diketahui sebelumnya masing-masing kepala BPJ telah memiliki mobdin yaitu jenis Isuzu Dmax Double Cabin jenis SUV. Berdasarkan pengamatan Fakta, mobdin tersebut masih tergolong berusia muda serta masih memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menunjang kinerja pejabat setingkat kepala BPJ. Namun entah mengapa di penghujung tahun 2013 kemarin Pemrov Jabar

Satker PJN Wilayah II Provinsi Jawa Barat

Muluskan Paket Pekerjaan

di Ruas Jalur Jabar Selatan Penyelesaian jalan Jabar Selatan di enam kabupaten berdampak luar biasa.

Tidak hanya akses transportasi yang terbuka, tetapi juga akses ekonomi. Potensi ekonomi yang selama ini tidak bisa dikembangkan kini ada harapan menjadi andalan

Proyek Jalan Jabar Selatan mulai dari (perbatasan Jabar/Banten) Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis hingga Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran (perbatasan Jabar/Jateng) sepanjang 598 kilometer itu merupakan proyek nasional pertama di Selatan Jabar yang berhasil diselesaikan pemerintah pusat. Proyek ini diharapkan menjadi stimulan untuk penyelesaian jalan Jabar Selatan.

Sebagian besar masyarakat selatan berharap, pembangunan jalan Jabar Selatan selesai tahun 2014. Alasannya, jalan Jabar Selatan merupakan kunci pembuka keterisolasian kawasan di Selatan Jabar menuju daerah yang berkembang seperti wilayah utara Jabar.

Sebelum jalan Jabar Selatan terwujud seperti sekarang ini, jalan

Demi PAD Tercapai

Dishub Pungut TPR Diluar Terminal Dikerjakan PT. Purna Darma Perdana

Pengerjaan Jalan Sukaraja-Sukabumi Dikebut

Mengejar penyelesaian pekerjaan sesuai target kalender kerja, pelaksana proyek paket peningkatan struktur jalan Sukaraja-Sukabumi, mengaku tengah memacu volume kerja mengisi waktu secara efektif guna menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Seperti banyak dikabarkan, ruas Sukaraja-Sukabumi itu adalah ruas yang terbilang padat, namun

tuntasnya pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi rigid beton sepanjang 640 meter, kini tak terlihat lagi kemacetan. PT. Purna Darma Perdana, pelaksana pengerjaan jalan itu.

“Kami terus memacu pekerjaan, dikebut berkejaran dengan waktu.

Penuh harap pembangunan jalan

Bandung- Walau jurus jitu seribu satu macam cara agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Dinas Perhubungan (Dishub) dilakukan, namun praktek pelaksanaannya, ternyata tak semudah membalikkan

telapak tangan bagaikan permainan sulap. Terbukti kekhawatiran bila PAD tak tercapai, tak hanya berkecamuk dalam pikiran Kepala Sub Terminal saja, namun dirasakan juga oleh anggota Dishub bawahannya. Tak mengherankan jurus ‘kejar bola’ agar PAD tercapai target tiap hari, terpaksa pemberian TPR (Tempat Pemungutan Retribusi) pun dilakukan disembarang tempat yang layak dan strategis dilewati angkutan kota jurusan terminal masing-masing.

Pandangan Fakta Jabar atas pemberian TPR pada

PPK Cimerak - Pangandaraan - Ciamis

Kurangi 96% Angka Kerusakan Jalan Infrastruktur Jalan Menuju Wisata Pangandaran Mulus Hadiah terindah bagi Kabupaten Pangadaran, Provinsi Jawa Barat saat menjadi Daerah Otonomi (Otda) tersendiri. Adalah terbukanya isolasi wilayah selatan menjadi tonggak baru bagi pembangunan infrastruktur di wilayah Selatan

ABT Rp 18 Miliar

Mantapkan Jalan Provinsi Wilayah Sukabumi Adanya Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2013 dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 18 miliar lebih, membuat jalan provinsi di wilayah Sukabumi jadi semakin mantap.

Pasalnya, dengan anggaran sebesar itu Dinas Bina Marga Jabar melalui Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan Sukabumi paling tidak dapat tambahan untuk menangani tiga ruas jalan.

Kepala BPJ Wilayah Pelayanan Sukabumi, Ir Eryanto melalui Kasi Pembangunan Ruhyat, ST saat ditemui di Bandung, belum lama ini, membenarkan kalau ABT sebesar Rp 18 miliar lebih itu telah membuat tingkat ke-

mantapan jalan provinsi di wilayah Sukabumi menjadi lebih baik. “Benar tingkat

kemantapan jalan provinsi di wilayah Sukabumi sekarang menjadi lebih baik.

Kalau kita presentasekan tingkat kemantapannya sudah mencapai 97,05 pers-

Redaksi : Jl. Gatot Subroto No. 81 Komplek Cempaka Indah Blok 8 Karangpawitan - Garut Telp. 0262-236380

en,” kata Ruhyat Dijelaskannya, ABT atau APBD-P 2013 diperuntukan guna menangani tiga paket ditiga ruas jalan yaitu ruas Lingkar Sukabumi, Sagaranten dan ruas Jampang Tengah. Ketiga paket kontraktual yang menangani kegiatan peningkatan dan rehab ini, menurut Ruhyat, semuanya sudah selesai pada akhir Desember 2013.

Bahkan paket Sagaranten dan Jampang Tengah dapat diselesaikan lebih cepat, yakni pada pertengahan Desember 2013.

Dengan selesainya kegiatan penanganan itu, lanjut

Jabar yang selama ini terisolasi dari segala bidang kehidupan.

Sepanjang tahun 2013, kegiatan Satuan Kerja Pengelolaan Jalan Nasional (Satker-PJN) Wilayah II Provinsi Jawa Barat, d a l a m

Selter TMB Kini Diperbaiki Walau Meubelernya Telah Raib Bandung,- Penantian penuh kesal sembari berulangkali menengok yang ditunggu namun tiada datang, malah tiupan debu jalanan yang menerpa, adalah gambaran sehari-hari bagi calon penumpang Trans Metro Bandung (TMB) Koridor 1 (Cibiru-Cibeurem/ Elang) dan Koridor 2 (Cicaheum-Cibeurem/Elang).

TMB yang dioprasikan pada 27 Desember 2012 lalu oleh Mantan Walikota Bandung, Dada Rosada (kini diproses Pengadilan Tipikor Bandung), ternyata masih menyisakan permasalahan yang tak kunjung selesai.

Temuan Fakta Jabar di lapangan, mendapati beberapa selter di

SAMBUNGAN

6 FAKTA GARUT

MINGGU III JANUARI 2014

Buah Keberpihakan Guntoro... nekad menggelontorkan dana miliaran rupiah yang bersumber dari APBD- Perubahan Jabar 2013 untuk membeli enam mobil tergolong mewah tersebut.

Kepala Dinas Bina Marga Jawa Barat, Guntoro, saat diminta konfirmasinya tentang pengadaan mobdin yang telah menimbulkan spekulasi opini di tengah masyarakat tersebut tidak bisa ditemui di kantornya.

Sementara Sekretaris DBM Jabar, Komar, yang dikonfirmasi via ponselnya hingga berita ini diturunkan belum juga menjawab.

Sementara Kepala Bagian Perlengkapan Setda Provinsi Jawa Barat, Enih, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis pekan kemarin, mengakui adanya pengadaan mobdin itu.

Menurutnya, pengadaan enam unit mobdin itu sudah beres prosesnya, harganya pun sudah sesuai katalog. Sedangkan dananya dianggarkan melalui APBD Perubahan 2013.

Enih menambahkan, bahwa tidak masalah jika Kepala Balai memakai mobdin sekelas Ford Everest, walaupun kendaraan lamanya ( Isuzu Dmax) masih kurang dari lima tahun, mengingat medan lapangan yang harus ditempuh oleh Kepala Balai sangatlah berat.

Ketika ditanya mengenai Permendagri tentang batas cc kendaraan dinas yang diperbolehkan oleh negara bagi pejabat golongan III, Enih yang juga pernah menjabat Kasubag Umum DBM Jabar (Stafnya Pak Guntoro) meminta Fakta datang lagi Senin (20 /1/14), Karena dia mengaku sedang sibuk dan harus membuka berkas dokumen tentang aturan pengadaan Mobdin Tersebut. “Saya harus mencari aturan menterinya dulu.

Saya buru-buru mau rapat di Basemet Gedung Sate.

Senin saja kembali lagi,” ujar Enih seraya pergi meninggalkan Fakta.

Guna mendapat kejelasan lebih jalan, Senin (20 /1/14), Fakta Jabar kembali berusaha menemui Enih dikantornya, namun sampai berita ini diturunkan Kepala Bagian Perlengkapan tersebut belum berhasil ditemui.

Bisik-bisik silent (rahasia) para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar kepada Fakta mengatakan bahwa keistimewaan Dinas Bina Marga Jabar yang dinakhodai Guntoro sudah menjadi rahasia umum. “Pak Guntoro adalah orang yang sangat dekat Aher. Bukan hanya dalam kedinasan tapi secara pribadi sangat dekat. Semua orang (pegawai Pemprov Jabar) sudah tau itu. Masa wartawan tidak tahu. Jadi wajar saja kalau DBM selalu dapat keistimewahan dari gubernur,” ujar sumber seraya menambahkan, bahwa semua pejabat juga takut kalau mengomentari keistimewaan Gontoro di Jawa Barat secara terang-terangan.

“Masalah mobdin itu hanya satu dari sekian banyak keistimewaan pak Guntoro. Masih banyak hal –hal lain terutama masalah rotasi pejabat yang berada di bidang keinfrastrukturan.

Kemudian kalau anda ingat pada saat Gubernur (Ahmad Heryawan) diundang TV ONE dalam acara ILC (Indonesia Lawyer Club).

Kan itu temanya mengenai Ahmadiyah, masalah agama. Tapi pak Guntoro hadir di sana kan. Bahkan beberapa kali tersorot kamera ILC. Coba apa hubungannya Ahmadiyah dengan infrastruktur.

Wartawan merasa janggal gak,” papar sumber tadi seolah kembali bertanya.

Dia juga mempertanyakan kepada media bahwa kenapa selama ini masalah-masalah keistimewaan pejabat terse-

(Kutipan Lampiran Permendagri No 50 2011 )

Kendaraan Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Kendaraan Dinas Jabatan

but tidak ada yang berani mengangkatnya di media.

“Kalau ditelisik lebih jauh, akan terungkap ada apa antara Guntoro dengan Aher. Apakah hanya kedekatan biasa selaku bawahan dan atasan saja.

Anda yang harus cari tahu,” pungkasnya.

Presiden SIMAK ‘98’ (Simpul Massa Aktivis ‘98’) E. Sambora yang ditemui di markasnya di bilangan Soekarno Hatta saat diminta komentarnya mengenai kecenderungan Gubernur Jawa Barat meng “anak emas” kan Guntoro mengaku kaget mendapat informasi semacam itu.

“Saya memang sedang mengumpulkan laporan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk Pers tentang banyaknya pejabat di lingkungan pemprov Jabar yang tidak bisa menjaga integritasnya. Mereka selalu saja bersikap endonis hidup bermewah dan pamer kekayaan tanpa rasa malu sedikit pun. Bahkan selama ini banyak yang terang-terangan mendukung salah satu calon kepala daerah saat ada Pemilikada,” ungkapnya.

“Informasi tentang mobdin di Dinas Bina Marga ini akan saya turunkan tim untuk mengecek kebenarannya. Apakah ada unsur korupsinya terutama dalam hal proses pengadaannya,” lanjut Sambora alumnus Aktifis BEM STIKOM Bandung 98 ini.

Dia juga menyatakan jika Fakta terbitkan beritanya, mereka akan segera melayangkan surat ke Gubernur Jabar, Mendagri, Ombusdman, KPK untuk melakukan klarifikasi maupun laporan. “Karena ini jelas telah melukai perasaan rakyat Jawa Barat pada umumnya. Pejabat yang tidak memiliki kepekaan sosial semacam ini yang harus diberantas,” tegasnya. (eyos /tom)

Berdasarkan survei harga di dealer resmi Ford Motor Indonesia Kota Bandung, kisaran harga New Everest 2013, model New Everest WLC XLT 4x2 AT 2.5L TDCi VGT dijual dengan harga sebesar Rp371,7 juta. Dan Everest WLC LTD 4x2 AT 2.5L TDCi VGT dilepas Rp 388,5 juta.

Ada model 4x4 yang juga ditawarkan, yakni New Everest TDCi 4x4 MT 10-S transmisi Manual, ditawarkan dengan harga Rp435,5 juta. Semua harga tersebut sudah berstatus On The Roa.

Kurangi 96% Angka Kerusakan Jalan.... wilayah kerja Cimerak-Pangandaran-Ciamis batas Jawa Tengah, dapat mengurangi ruas jalan rusak dalam kisaran 96% dari total panjang 126 Km. Untuk mendanai perbaikan infrastruktur itu dikucurkan anggaran senilai Rp 74,9 miliar asal APBN murni.

Menurut Irwan Chandra Nirwana, ST, MM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Cimerak-Pangandaran – Ciamis - batas Jateng/Jabar.

Sumber anggaran senilai itu telah dapat menuntaskan pembangunan paket pelebaran jalan Cimerak batas Kota Pangandaran, paket jalan Merdeka (Pangandaran) – Kalipucang – batas Provinsi Jateng, dan paket pelebaran jalan Banjar – Kalipucang di tahun 2013, aku Irwan, sekitar 46 Km lagi ruas jalan yang perlu mendapat perbaikan di tahun 2014 sekarang ini.

Dikemukakan Irwan, pada awal 2013, ruas jalan nasional yang masuk katagori rusak berat dalam wilayahnya ini tercatat sepanjang 80 KM. “Setelah pengerjaan intensif, di akhir tahun/penghujung 2013 yang lalu tinggal menyisahkan kondisi jalan rusak sekitar 46 Km. Dengan pengurangan kondisi jalan cukup signifikan itu berarti persentasenya sekitar 96% ruas jalan yang dapat diper-

baiki ulas Irwan, kepada Fakta Jabar dihubungi di sekretariat PPK di Pangandaran belum lama ini.

Irwan berharap, anggaran yang akan dikucurkan TA 2014 sekarang ini di prioritaskan dapat memperbaiki khususnya ruas-ruas yang belum tertangani tahun 2013. Proyeksi tersebut tentunya akan disesuaikan dengan besaran anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat, mengingat besaran anggaran yang dibutuhkan untuk ruas Cimerak-Pangandaran-Ciamis batas Jabar/Jateng tidak kurang dari Rp 100 miliar untuk tahun 2014. Mudah-mudahan, kebutuhan tersebut dapat terealisasi sesuai harapan, tandasnya.

Fokus Infrastruktur Memacu pembangununan insfrastruktur jalan TA 2014, masih jadi fokus garapan pemerintah pusat. Untuk menguatkan kemampuan budgeting kebutuhan pekerjaan TA 2014, Satker PJN Wilayah II Provinsi Jawa Barat, mendapat alokasi dana Rp 400 miliar APBN. Menurut Ir. Arif Budiyono, ST, MM, Kepala Satker PJN Wilayah II Provinsi Jabar, dengan kondisi anggaran yang

berkurang dari tahun sebelumnya, pihaknya berusaha memaksimalkan jalan Jabar Selatan semulus-mulusnya, itu lantaran hingga kini faktanya ada lebih dari 398 Km panjang jalan dalam wilayah Satker Wilayah II Provinsi Jabar, masih perlu perbaikan.

“Khususnya ruas-ruas jalan mulai dari mulai Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran yang sudah menjadi garapan pemerintah pusat” aku Arif kepada Fakta Jabar di ruang kerjanya belum lama ini. Proyeksi tersebut, termasuk, lanjutan pekerjaan yang belum tuntas di tahun 2013.

Disinggung berapa besaran yang dibutuhkan TA 2014 untuk mencapai titik optimal, “diperlukan anggaran yang tak jauh dari tahun sebelumnya untuk perbaikan ruas-ruas dalam wilayah kerja,” jelas Arif.

Arif berharap, dengan anggaran yang dialokasikan pusat sebesar itu, tetap pekerjaan akan di optimal, mengingat, besaran anggaran yang diterima belum dapat memenuhi perbaikan seluruh tingkat kerusakan. “Maka untuk menanggulangi kelanjutannya menunggu tambahan anggaran di bulan April 2014 mendatang,” katanya. (tom)

Muluskan Paket Pekerjaan... penghubung enam wilayah kabupaten itu tidak layak dilalui.

Jalan belum beraspal, masih berupa tanah. Saat musim hujan, jalan berlumpur, bahkan disana-sini terdapat kubangan. Sebaliknya, dimusim kemarau jalan menjadi berdebu sehingga menganggu pandangan pengemudi.

Dengan kondisi jalan yang demikian, kata Dadang, warga Pelabuhan Ratu, masyarakat enggan melewati jalan itu walaupun memperpendek jarak tempuh. Pengendara sepeda motor dan mobil lebih memilih jalan lama melalui jalan tengah yang jaraknya lebih jauh dua kali lipat dibanding jalan lintas selatan Jabar, kalau kita hendak menuju Wilayah Pangandaran.

Kini, setelah adanya perbaikan di tahun 2013, jalan dengan betonisisasi permanen dengan lebar 12-14 meter dan dilengkapi sarana penunjang, seperti jembatan, land pembatas jalan, juga sarana-sarana lainnya.

Keberadaannya juga dapat memperpendek jarak tempuh Pelabuhanratu-Pangandaran dari enam jam menjadi tiga jam.

Secara makro, penyelesaian jalan Jabar Selatan di enam kabupaten berdampak luar biasa. Tidak hanya akses

PAD Tercapai...

sopir angkot di ruas jalan tersebut, diakui Kasub Terminal, Rd.Roni Hermanto,S. Ip, Senin (13/1/2014), di kantornya. Kasub yang mengepalai Terminal Dago Atas yang berhawa sejuk ini, membenarkan TPR diberikan ke tiap angkutan kota jurusan Terminal Dago sesuai penunjukkan resmi dari Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Tutur Kasub berkacamata tebal ini, TPR bila dilakukan menurut gaya masa lalu pesimis dapat mencapai target.

Jaman kini telah berobah, persaingan alat transportasi makin canggih dan mudah didapat. Terpaksa Dishub mensiasati terobosan versi baru agar retribusi dari para pengendara angkot bisa masuk PAD saban hari. Terobosan kejar bola ini ternyata efektif walau tantangan dilo-

transportasi yang terbuka, tetapi juga akses ekonomi.

Potensi ekonomi yang selama ini tidak bisa dikembangkan kini ada harapan menjadi andalan. Daerah selatan Jabar memiliki potensi ekonomi, terutama perikanan, kelautan, tambang dan pariwisata.

Kendati isolasi wilayah selatan sudah mulai terbuka, menurut pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Mutaslim, masih banyak yang perlu dibenahi. Infrastruktur di selatan Provinsi Jabar sepanjang 598 kilometer dengan penduduk sebanyak jutaan jiwa masih ada kesenjangan, terutama angkutan darat dan laut yang untuk Jabar cukup berperan karena ada potensi yang besar.

Jaringan trasportasi, kata Taslim panggilan akrabnya, perlu diperkaya dengan sirip-sirip dan poros-poros jalan pembukaan dari Provinsi Jabar sendiri. Angkutan umum antar daerah Kabupaten harus dibuka. “Gubernur, bupati harus membuat terobosan dengan membuka peluang Jabar selatan agar terus berkembang.

Angkutan penumpang udara regional juga perlu dikembangkan, termasuk untuk pariwisata di sepanjang jalaur selatan yang notabene

pantai yang landai, sehingga keterisolasian beberapa daerah bisa berkurang.

Sependapat dengan Taslim, Bupati Pangandaran Drs. H. Enjang Naffandy, M.Si mengatakan, dengan infrastruktur yang sudah ada, kawasan selatan Jabar patut dilirik sebagai tujuan investasi sebagai alternatif karena kawasan utara penuh, salah satu daerah ujung selatan yang prosfektif adalah Pangandaran.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus memantapkan diri menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan selatan Jabar. Pembangunan infrastruktur yang dibangun pusat pun menjadi harapan bagi Pemkab Pangandaran karena infrastruktur bisa memangkas ekonomi biaya tinggi sehingga bisa menarik minat investor, tandasnya.

Kepala Satker PJN Wilayah II Provinsi Jabar, Ir Arif Budiyono, ST, MM berpesan, keberadaan jalan Jabar Selatan diharapkan dapat memacu daerah-daerah kabupaten yang dilintasi, “kami sebagai pelaksana pusat hanya mengupayakan pembangunan insfrastruktur jalan Jabar selatan semulus-mulusnya,” tandasnya.

Saat ditanya soal skala prioritas proyeksi perbaikan,

pejabat berusia muda itu meyakinkan, garapan itu cukup terfokus sporadis.

Namun tentu ada perbedaan wilayah antara satu sama lainnya. Argumennya, wilayah garapannya ini hampir semuanya berada di pesisir pantai, yang tentunya karakteristik masyarakatnya terbilang keras.

“Kemudian, kalau berbicara skala prioritas, kan tentu atas dasar ekonomi perdagangan, hasil pertanian/perkebunan masyarakat, pertambangan, kelautan, perikanan, pariwisata, dll. Jika berbicara global, sebetulnya merata pada semua wilayahkabupaten. Karena, pelaksanaan kegiatan kita pun berpacu terhadap kualitas dan kuantitas,” papar Arif.

Disinggung lebih cepatnya kegiatan penanganan tahun 2013 ini, menurut Arif, tak luput dari adanya peningkatan kinerja baik dari pihak kontraktor maupun masing-masing PPK. Selain itu, lanjutnya, partisipasi atau bantuan dan peran serta masyarakat cukup antusias terhadap lajunya pembangunan jalan Jabar selatan.

“Mudah-mudahan, pelaksanaan 2014 sekarang ini peran serta masyarakat akan lebih tinggi dibanding 2013 lalu,” harap Aruf. (tom)

kasi jalan tempat TPR ini cukup berat, dibanding memberikan TPR dipintu masuk terminal seperti tempo dulu.

“Banyak kendala saat sekarang khususnya angkutan kota jurusan Terminal Dago sebagai persinggahan terakhir menurunkan penumpang dan siap berangkat dengan penumpang baru kemasingmasing tujuan,” ujar Kasub.

Hal lainnya sambung Kasub, menyangkut cuaca ekstrim apalagi kini hujan mengguyur terus, disamping kendala lainnya, menyangkut calon penumpang beralih pada kendaraan pribadi baik roda dua atau mobil. Alat transportasi sekarang mudah didapat dibeberapa showroom dengan kreditan. Lainnya lagi, bila berbenturan dengan hari Minggu, dari jam 06.00 s/d 10.00 di Jalan Ir.H.Djuanda (Dago Raya) digunakan car free day, penyebab ini jelas

angkot tak bisa jalan selama lima jam lebih, dampak kerugian tertimpa pada minimnya PAD karena TPR tak tersalurkan demikian juga bagi angkutan kota yang dinanti setoran pada majikannya.

Menyikapi beberapa kendala yang terjadi, Kasub Roni beserta anggota Dishub lainnya terus berupaya maksimal semampunya. “Selain tugas pokok sebagai koordinator pemungut dan menarik retribusi kendaraan sesuai Perda No.16 Tahun 2012, tentang penyelanggaraan perhubungan dan retribusi dibidang perhubungan, petugas terminal\ pun harus tetap melayani dan mengawasi serta mengontrol kendaraan yang masuk ke terminal, dalam arti luas kendaraan harus laik jalan secara teknis (lulus pengujian kendaran) dan kelengkapan administrasi, macam surat-surat yang sah dan masih berlaku,”

jelas Roni Hermanto.

Terkait tentang TPR untuk angkot mana saja diperuntukkan, Kasub menjelaskan, TPR jurusan Terminal Dago diperuntukkan bagi kendaraan angkutan kota jurusan Abdul Muis-Dago, dengan TPR di Cikapayang, Caringin-Dago/TPR dekat Jln.Purnawarman, Riung BandungDago/TPR di Dipati Ukur, Cisitu- Tegal Lega/ TPR di Jln. Taman Sari Atas dekat Kebun Binatang, Dipati Ukur-Panghegar/TPR di Jln. Jend.Achmad Yani dan Stasiun-Dago/ TPR di Terminal Dago.

“Dalam menjalankan tugas, kami dan jajaran Dishub terminal berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD dari retribusi terminal, walau kendala dan tantangan harus dihadapi,” ujar Kasub kelahiran Garut yang doyan baca ini mengakhiri. (DSD)

....Meubelernya Telah Raib ABT Rp 18 Miliar... koridor 1, khususnya di Jalan Soekarno-Hatta arah bunderan Cibiru dalam kondisi memprihatinkan, selain kondisi bus TMB yang tak ber’AC’, pintu rusak dan petugas Dishubpun tidak ada.

Staf UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dina Pradina, SE, mewakili Ka UPT TMB Dishub Kota Bandung, Yadi Haryadi,A. Td, yang berhalangan saat dikonfirmasi Fakta Jabar, membenarkan keberadaan selter-selter yang telah dibangun kondisinya seperti itu (rusak), bahkan meja dan kursi logampun raib entah kemana. Dina Pradina menyesalkan sarana mebelair yang diperuntukkan bagi petugas dan para calon penumpang TMB di koridor 1, hilang digondol oknum.

Selain itu, terang Dina, kaca pintu dan beberapa kaca jendela disekelilingnya pecah bolongbolong seukuran kerbau gemuk. Tapi saat sekarang ini lanjut Dina, be-

berapa selter di koridor 1 dan 2, tengah diperbaiki dan ada pemeliharaan.

Dina berharap bangunan selter-selter disepanjang jalan umum yang diperuntukkan bagi masyarakat luas bisa dijaga bersama keberadaannya, karena sarana yang telah disediakan Pemerintah Kota Bandung dipungsikan bagi semua pengguna transportasi. Lebih jauh Dina tak berkomentar apa-apa saat ditanya Fakta Jabar mengenai trotoar yang diperuntukan bagi pengguna pejalan kaki kini setelah dibangunnya selterselter tak menyisakkan selebar ukuran pejalan kaki lewat, namun harus berjalan ke marka jalan raya depan selter yang jelas-jelas membahayakan pengguna jalan.

“Oh itu kewenangan Dinas Bina Marga Kota Bandung, bukan kami dari Dinas Perhubungan.

Lebih baik tanyakan saja ke instansi terkait,” ujar Dina sembari menguap berulangkali. (DSD)

Pengerjaan Jalan.... ini selesai tepat waktu, walaupun disulitkan jauhnya lokasi redimix (tempat pengolahan hotmix)” tutur Cecep Pahrudi, saat bertemu Fakta Jabar, di lokasi proyek.

Komitmennya itu, seiring padatnya lokasi proyek.

Kadang menuntut pekerjaan biasa-biasa. Tapi, ada kalanya mesti melakukan yang terbaik setelah melihat intensitas kendaraan yang tak pernah berhenti sitiap detiknya. Belum lagi iklim/ cuaca yang tidak bisa diprediksi, serta beberapa kendala yang ada.

Namun pada intinya, aku Cecep, pihaknya ingin menunjukan tanggung jawab atas kepercayaan mengerjakan ruas Sukaraja-Sukabumi ini dengan hasil memuaskan. Sejauh ini pengerjaan ruas jalan ini sudah rampung 100 persen “Setelah mencoba dikebut, dan pekerjaan tepat waktu, mudah-mudahan hasil pengerjaan kami ini, dapat dinikmati oleh seluruh pengguna jalan. Kualitasnya memuaskan semua pihak, ya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

Ruhyat, diharapkan akan berkontribusi terhadap lancarnya lalu lintas diketiga ruas tersebut terutama pada ruas Lingkar Sukabumi. Karena ruas ini merupakan ruas alternatif penting sebagai pemecah keramaian lalu lintas dalam kota Sukabumi baik dari arah Cianjur- Bandung menuju Ciawi, Bogor dan sebaliknya.

Maupun dari Pelabuhanratu menuju arah Cianjur-Bandung dan Ciawi, Bogor. “Benar ruas Lingkar Sukabumi ini sangat penting karena sebagai ruas alternatif pemecah keramaian dalam kota Sukabumi,” tutur Ruhyat.

Lebih jauh dia menjelaskan, pada tahun anggaran 2013 BPJ Wilayah Pelayanan Sukabumi telah menangani 16 paket kegiatan yang menghabiskan anggaran APBD murni hingga puluhan miliar. Keenam belas paket tersebut dapat diselesaikan sesuai target waktu.

Bahkan ada beberapa paket sudah selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Tuntas lebih cepatnya kegiatan penanganan tahun ini, menurut Ruhyat, berkat adanya peningkatan kinerja baik dari pihak rekanan maupun aparatnya teruta-

ma mereka yang bertugas di lapangan selaku pengawas.

Selain itu, lanjutnya, partisipasi atau bantuan dan peran serta masyarakat sangat mendukung terhadap suksesnya kegiatan tahun ini.

Karena itu, dia berterima kasih sekali kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan terutama pada pihak keamanan dan masyarakat dimana lokasi proyek berada. “Yah, kita banyak dibantu masyarakat terutama dalam hal pengaturan lalu lintas dan keamanan di lokasi saat bekerja. Karena itu sekali lagi kami sangat berterima kasih,” tutur Ruhyat.

Menyinggung masalah kesiapan pihaknya terhadap kemungkinan adanya bencana alam seperti longsor dan badan jalan amblas, Ruhyat, menyatakan kesiapannya.

Untuk mengantisipasinya sekarang pihaknya sudah menyiapkan sejumlah alat berat seperti truk dan loader.

“Sekarang di lokasi yang rawan longsor sudah kita siapkan personil lengkap dengan alat beratnya,” kata Ruhyat seraya menambahkan, titik rawan lonsor di wilayahnya yaitu Cikotok, Sagaranten dan Jampangtengah. (tom)

kepercayaan pemerintah pusat, dalam hal ini Satuan Kerja Pengelolaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Provinsi Jabar dalam wilayah kerja PPK Cianjur-Sukabumi-Benda,” ulas Cecep.

Selain komitmen menunjukan kepercayaan dengan mengerjakan proyek tepat waktu dan kualitas baik, Cecep masih menunjukan pemasangan besi dowl yang diklaim berkualitas diatas standar, begitu juga lapis lantai dan rigid terpaksa menggunakan FS 45, aku kontraktor senior ini.

Secara terpisah, Rohman, warga jalan raya Sukaraja, Sukabumi membenarkan kalau sekarang lalu lintas di

ruas nasional tersebut sudah lancar. Menurutnya, sejak adanya pembangunan oleh pemerintah, lalu lintas di ruas jalan ini sudah lancar. “Sekarang sudah lancar, sudah tidak lagi macet,” seraya menambahkan, apa lagi dengan selesainya proyek jalan beton ini.

Hal senada juga diakui Edison, supir angkutan kota trayek Sukaraja-Sukabumi, dia mengakui kondisi sekarang jauh berbeda dengan beberapa bulan kebelakang saat jalan belum diperbaiki, kemacetan kerap terjadi.

“Namun sekarang setelah selesainya pembangunan, ruas ini cukup lancar,” katanya. (tom)

ETALASE

7

FAKTA PRIANGAN

MINGGU III JANUARI 2014

GARUT : ASEP S. (Jay-Acil) 081802084447-082316206867 TASIK : Rian (085624404212) Tono : (081323272799) Yusuf Akbar : (087718262932)

SALON DAN SPA Kadija Slimming dan Spa Jl. Ranggalawe No. 54 - Garut Stylus Salon (Hair and skin care) Jl. Pembangunan No. 24B – Garut Rumah Cantik Bougenville Jl. Sukawening No. 28 – Sukawening Garut Impression Body Care Centre Jl.Sutisna Senjaya Kota Tasik

ELEKTRONIK Duta Cemerlang Hanphone dan Aksesories , Distributor Pulsa Jl. A. Yani No. 228/206b – Garut Megah Jaya 2 Cell Jln. Samarang Parapatan Panunjuk Hp : 0852-2272-4724

TOKO BUSANA Toko sepatu Eiger Jl. Merdeka No. 129A- Jl. Cimanuk 266 – Garut Rabbani ( Profesor Kerudung Indonesia ) Jl. A. Yani No. 147 ( Ruko2- Sumbersari ) – Garut Monalisa Distro The Best Fashion Jln. Pataruman Tasikmalaya AZZAHRA BATIK Garutplaza Lt Dasar Blok F1 No 1 Garut Tlp. 0853-2961-5132

PROPERTY Disewakan Rumah Kost Fasilitas : PDAM- PLN-Kamar Mandi didalam Jl. Cimanuk- Kaum lebak. Garut Perum Malayu Regency Jl. Raya Samarang ( Samping Pom Bensin Samarang) – Garut Contact: Budi – 085324458988 Mandala Bajaringan Jl. Cimaragas - Gandok Hp : 0853-2322-9222 Fajar Fiber Glas Jln. Cipepe Terusan Samarang Garut

RUMAH MAKAN Rumah Makan Family Aneka Masakan Sunda Jl. Sudirman - Belakang Pabrik Bulu Mata

HOTEL

RUMAH MAKAN

OTOMOTIF

HOTEL

HOTEL SANTIKA Alamat : Jl. Yudanegra No. 57 Tlp .

(0265)329797 Fax (0265)311553 Jarak Venues/tempat pertandingan 4 Km WWW.santika.com

Saung Ranggon Phone: 0265 7080209 Alamat: Jl Leuwidahu 81 Kota: Tasikmalaya

Tunas Daihatsu Jl. Cimanuk No. 288 - Garut

Hotel Adi Tirtamerta Kantor: Jl Raya Cipanas 126 GARUT

CROWN HOTEL Alamat : Jl. RE. Martadinata No. 45 Tlp. (0265)332282 Fax (0265)333967 Tasikmalaya Jarak venuer/tempat pertandingan 7 Km. Email crowntsm@yahoo. co.id RAMAYANA HOTEL Alamat : Jl.RE. MartadinataNo. 333 Tlp. (0265) 331340 (0265)333416 Tasikmalaya Jarak Venues/tempat pertandingan 8 Km Email info@ramayanahotel333.com HOTEL MANDALAWANGI Alamat : Jl. RE. Martadinata No.177 Tlp. (0265)331347 Fax (0265)332920 Tasikmalaya.

Mandalawangihotel@yahoo.com Jarak Venues/tempat pertandingan 8 km HOTEL FLAMBOYAN Alamat Jl. Galunggung No. 50 Tlp.(0265) 324090, 325738, 569500. Fax (0265) 325738 HOTEL ASRI Alamat : Plaza Asia 2nd Floor Jl. HZ. Mustofa 326 Tlp. (0265) 2352220 Hunting Fax : (0265) 2352249 Room Type Room Rates Jumlah kamar HOTEL GALUNGGUNG Alamat : Jl. Yudanegara No. 3234 Tlp. (0265) 333296-326733 Tasikmalaya (Lokasi Depan Hotel Santika). Jarak ke venues 4 Km. RM.Hegar Sari Jl.BKR Tasikmalaya

JUAL HEWAN Jual Sapi Berkualitas Alamat – Jalan Jamanis, Ciawi. Kabupaten Tasikmalaya Phone : 081312852514

PERHIASAN LVB DEVIBA Mas Jual-Beli Emas, Perak, Alat-Alat Kamasan dan Tambang Alamat : kp. Dawagung 04/01 Ds Dawagung Rajapolah – Kabupaten Tasikmalaya Phone : 081323562909

PUPUK

Minang Setia Phone: 0265 346289 Alamat: Jl Letnan Harun Kota: Tasikmalaya Mutiara Rumah Makan Alamat: Jl Yudanegara 25, Yudanegara, Cihideung Kota: Tasikmalaya Kode pos: 46121 Nomor Telepon: 0265 311401 Batara Nusantara Alamat: Jl Peta, Cikahuripan, Tawang Kota: Tasikmalaya Kode pos: 46115 Nomor Telepon: 0265 311790

KULINER Mie Baso M Imu Cabang Jalan Bratayuda, Garut Mie Baso Haris Jl.Cinehel Tasikmalaya Mie Baso Cinehel 42 Jl.Cinehel Tasikmalaya No.42 Dodol Hamidah (Toko & Grosir) Jl. Gatot Subroto Perum Cempaka Indah - Garut Ayam Goreng Kersen (Cabang Ciamis) Jl. Empang - Tasikmalaya

PERCETAKAN Duta Digital Printing Jl. Pramuka no. 9 – Garut Smart Digital Printing Jl. Raya Samarang (Depan UNIGA) – Garut

SARANA MAINAN Rajanya Wahana Mainan Anak KANG UCOK Hp : 085224933400 Wahana Mainan Anak Alun-Alun Garut Berlokasi Di Alun-Alun Garut Hp : 0852-2226-4851

ALAT KANTOR Toko Barokah Sedia Alat-alat tulis dan Plastik Alamat : Pasar Rajapolah Blok L No.43-Tasikmalaya Phone : 085794515579

Toko Rinjani Toko Pupuk Tani Makmur Alamat : Jalan Cilembang – Tasikma- Sedia Alat-alat Tulis Alamat : Pasar Rajapolah Blok L laya Phone : 0853533384611

Satria Jaya Motor Jl. Cimanuk No. 276 – Garut Lung Ma Motor Jl. Guntur No. 55 – Garut Dealer Nissan Jalan Juanda, Tasikmalaya Dealer Toyota Sinar Mas Jl.HZ Mustofa, Tasikmlaya Tunas Daihatsu Garut Jl. Otista No. 127 Garut Hp : 0821-2981-6983 Star Auto Cars Cuci Mobil Dan Salon Mobil Jl. Ir. Juanda - By Pass Tasikmalaya - Tlp. 0262-324080

PERLENGKAPAN HAJI Sedia Alat Perlengakapan Haji dan Oleh-oleh haji Alamat : Pasar Cikurubuk Blok A IV No.777 – Tasikmalaya Phone : (0265) 7931888 – 082101810161

PIGURA Menerima Pesenan Pigura Berbagai Ukuran Jl.mandalagiri Samping Toko Mas. Bapak Dadang Figura Tlp.02629216913

PANGKAS RAMBUT Pangkas Rambut Laksana Jalan Raya Maktal No.2 Garut Kota

KULINER Bakso Akang “pilih bakso yang anda suka,Lalu goyangkan mulutmu “ Jl.cimanuk no.120 (depan simpang musaddadiyah ) Tarogong-GARUT Phone: 082217160984 (Terima Pesanan)

HANDPHONE "CAHAYA BERKAH CELL" Jual beli hp baru / bekas & accesories Jl. RSU No. 9 - Tasikmalaya

OPTIKAL PUTRA TAUFIK OPTIKAL Jl.Ciledug no.299 (perempatan sukadana).GARUT Phone: 085222957287

Hotel Augusta Kantor: Jl Cipanas 57 RT 002/07 GARUT Hotel Banyuarta Kantor: Jl Raya Cipanas 108 GARUT Hotel Cempaka Kantor: Jl Otto Iskandardinata 267 RT 002/07 GARUT Danau Dariza Kantor: Jl Cipanas Raya 44-45 GARUT Hotel Empang Sari Kantor: Jl Pasawahan GARUT Hotel Familie Ayu Kantor: Jl Ranggalawe 66 GARUT Hotel Ngamplang Kantor: Jl Padang Golf Flamboyant GARUT Hotel Paseban Kantor: Jl Otto Iskandardinata 260A GARUT Hotel Sabda Alam Resort Kantor: Jl Raya Cipanas 3 GARUT

OBAT HERBAL Toko Afung Menjual Obat Herbal Jl. Moh Hatta, Samping Haron Motor No.99, Arah Kalang Sari Phone : 081312844022

PERHIASAN "TOKO CAHAYA KURNIA" jual perhiasan perak, Jl. Pelita Blok 1 No,19, depan terminal Ciawi.

BENGKEL MOTOR

Bengkel Motor Sudirman Jl. Sudirman - Belakang Pabrik Bulu Mata

PERLENGKAPAN HAJI "TOKO KAIRO" Sedia alat perlengkapan haji dan oleh2 haji.

Alamat pasar cikurubuk Blok A IV No 777 phone 0265 7931888- 085210180161.

MAKANAN "RUMAH MA’NIO" Sedia abon sapi, dengdeng paru, paru sapi goreng, mustopa, abon ayam Jl. Cimanuk No. 1 pinggir jembatan sandingGarut telp. 0262 242683 hp.

085220835118 (PD.WAWAN WIBISANA)

HP & ACCESORIES "TOKO CAHAYA KURNIA", menjual berbagai merk HP dan aksesoris HP. Jl. Pelita Blok 1 No.19 depan Terminal Ciawi

BUTIK

TOKO SYFA BUTIK MENJUAL BUSANA MUSLIM.MUKENA DLL..

Jl.Sutisna senjaya . no.32 TASIK Hub : 085317616777

MINGGU III JANUARI 2014

P

olitika

8 FAKTA GARUT

Akhirnya Rudi Gunawan Melenggang Menuju

Kursi Bupati Garut Agenda Pelantikan Digelar 23 Januari 2014

M

anusia cuma bisa berencana, Allah lah yang menentukan.

Agenda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih, H. Rudi Gunawan - dr Helmi Budiman yang dijadwalkan Kamis, 23 Januari 2014 mulai Pk. 09.00, terpaksa diundur menjadi mulai Pukul 13.00. Pengunduran jadwal pelantikan itu disebabkan Gubernur Jawa Barat yang akan datang ke acara pelantikan H. Ahmad Heryawan ada jadwal rapat pimpinan di Pemprov pada pagi harinya. Hal lainnya yang sangat krusial, belum diterimanya Surat Keputusan (SK) Pelantikan yang ditandatangani oleh Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda).

Namun demikian, panitia pelantikan optimis bisa melangsungkan acara pelantikan sesuai dengan agenda yang telah ditentukan, yakni hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 pekan ini. Ini artinya, Rudi Gunawan yang sudah bekerja keras dan berjuang memperebutkan kursi terpanas di Kabupaten Garut selama tiga kali berturut-turut, akhirnya terwujudkan. Setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Garut periode 2014-2019 ini, maka Rudi Gunawan resmi mendaulat tampuk kepemimpinan tertinggi di Kabupaten Garut.

Ketua DPRD Garut, Achmad Bajuri yang ditemui wartawan usai rapat koordinasi (Rakor) persiapan pelantikan, yang dihadiri Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, M. A. Afriandi Hari Selasa (21/1) lalu di DPRD Kabupaten Garut, mengaku belum menerima petikan SK pelantikan tersebut. Namun demikian sambung Achmad Bajuri, SK tersebut sudah ditandatangani Mendagri.

"Saya sudah perintahkan malam ini juga Kabag Plt. Sekretaris Dewan untuk mengambil petikan

H. Rudi Gunawan, SH, MH

SK ke Mendagri bersama-sama dengan pejabat Pemprov Jawa Barat," katanya.

Sementara itu, M. A. Afriandi menyebutkan hingga hingga berlangsungnya Rakor persiapan pelantikan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Senin (21/01), SK tersebut belum ditandatangani oleh Mendagri. "Pemprov Jabar sebetulnya dalam kondisi harap-harap cemas, karena belum menerima petikan SK Pelantikan Bupati, sebab banyak pegawai kementerian yang terkena banjir.

Apalagi yang menandatangani SK tersebut adalah Dirjen Otda, yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Riau," jelasnya.

Namun demikian, ia berjanji akan mendampingi Plt Sekwan DPRD Garut, Dedi Mulyadi ke Kemendagri untuk memberikan support di sana. "Kita terpaksa harus jemput bola. Kalau perlu kita akan susul Dirjen Otda ke Riau, karena pelantikan tinggal beberapa hari," tandasnya.

Akibat pengunduran jadwal pelantikan bupati/ wakil bupati itu, panitia terpaksa merubah seluruh susunan acara rangkaian prosesi pelantikan, hingga acara pesta rakyat yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. “Mau tidak mau, susunan jadwal pelantikan jelas berubah, dan kita buat jadwal ulang dimana pelantikan baru bisa dilaksanakan pada siang hari sekitar pukul 13.00 Wib dan bisa selesai paling lambat jam 17.00 sore,� ujar Ketua DPRD, Achmad Bajuri.

Selain itu kata Bajuri, surat undangan yang sudah disiapkan untuk disebarkan, harus pula diralat, karena adanya perubahan jadwal tersebut. "Tadinya undangan itu akan kita sebar hari ini, terpaksa kita tunda, karena harus dirubah dan Bagian Umum sedang mensortir undangan yang harus disebar besok," ujarnya.

Sedangkan dr. Helmi yang akan dilantik sebagai Wakil Bupati, mengaku persiapannya tidak terganggu dengan kabar belum diterimanya petikan SK Pelantikan dari Kemendagri. Bahkan ia terlihat santai dalam pertemuan dengan Bupati H. Agus Hamdani, Rudi Gunawan, Ketua DPRD, Achmad Bajuri dan Kapolres Garut, di Ruang Ketua DPRD Garut, Selasa (21/01). "Saya tidak galau, karena sudah pasti akan dilantik, " katanya, mantap.

Sementara itu Kapolres Garut, AKBP Arif Rahman yang turut hadir pada rapat koordinasi itu mengatakan, karena adanya perubahan waktu pelantikan dari pagi ke siang hari, yang diprediksi akan berakhir pada sore hari, maka harus ada penjadwalan ulang untuk beberapa acara, seperti acara pesta rakyat dengan tajuk "Balakecrakan" di Gedung Pendopo. "Acara semacam itu tidak mungkin dilaksanakan malam hari," ucapnya.

Arif menambahkan, pihaknya akan menurunkan 2000 personel, yang akan ditempatkan di beberapa titik untuk mengamankan jalanya pelantikan bupati dan seluruh rangkaian acaranya, termasuk pengamanan demonstran yang akan berunjuk rasa pada saat berlangsungnya pelantikan.

Pantauan Fakta Garut di sekitar Gedung DPRD, persiapan sudah dilakukan jauh - jauh hari dengan mempercantik penampilan gedung dengan pengecatan dan menambah ornamen lainnya. Sedang pemasangan tenda untuk tamu undangan, agak berbeda dengan pelantikan-pelantikan bupati sebelumnya. Kali ini seluruh ruang terbuka sekitar gedung dipasangi tenda, maklum pelantikan akan dihadiri tamu undangan dua kali lipat dari sebelumnya, yakni sekitar 500 undangan. (as)

9 MINGGU III JANUARI 2014

Advetorial FAKTA PRIANGAN

Advetorial MINGGU III JANUARI 2014

10 FAKTA PRIANGAN

SAMBUNGAN

11

FAKTA TASIK

MINGGU III JANUARI 2014

...Kembali Memakan Korban deung, awal kejadian dimulai dari hal sepele cekcok didalam room. Lagi-lagi penyebab nya karena pengaruh minuman alkohol yang biasa menjadi pemicu kejadian tersebut.

Minuman alkohol atau minuman keras (miras) memang salah satu alasan klasik penyebab pemicu perkelahian atau keributan yang dilakukan oleh para pengunjung dihampir tempat tempat hiburan, seperti tempat Karaoke. Walaupun pihak karaoke dari keterangan pihak para pengelolanya dengan tegas mengatakan tidak menyediakan minuman keras.

Himbauan di setiap pintu masuk tertera pengumuman yang melarang pengunjung

membawa miras, tetap saja kecolongan dan pengunjung pun ternyata lebih cerdik ketimbang penjaga.

Berdasarkan pantaun FAKTA ditempat lokasi, tidak sedikit pengunjung membawa minuman keras dari luar tidak dengan botol, melainkan sudah dibungkus dengan plastik agar memudahkan dimasukan kedalam jaket.

Bahkan ada juga pengunjung sebelum masuk ke lokasi tempat karaoke, mereka menenggak minuman keras diluar terlebih dahulu. Agar begitu masuk kedalam room, pengunjung sudah merasa fly saat berkaraoke. “Rasanya kalau didaaam room tidak fly, rasanya kurang enjoy dong pak. Malah kalau sudah

on kita akan lebih menikmati suasana,” celetuk salah seorang pemuda kepada FAKTA yang minta namanya dirahasiakan.

Bahkan team FAKTA sempat memergoki salah seorang Pemandu Lagu (PL) menenggak minuman keras si salah satu room dengan botol ditangannya. Saat ditanya PL tadi sempat berujar, sebelum menemani pengunjung kalau tidak menenggak minuman keras, pelayanannya tidak akan maksimal dalam memandu lagu. “Kalau sudah on begini rasanya kita akan lebih semangat menyanyi dan berjoget,” ujar Mawar (bukan nama sebenarnya) yang mengaku menjadi PL karena butuh bayar uang kos dan bi-

Apebasindo.....

dinas pendidikan, hanya 10 persen saja pengusaha lokal yang mendapatkan pekerjaan dari intansi tersebut.

Seperti yang diungkapkan Sutarno SE, Ketua APEBASINDO (asosiasi pengadaan barang dan Jasa indonesia). Menurutnya, dalam hal ini Walikota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman belum mampu menyentuh dan merangkul para pengusaha kecil daerah , karena sampai saat ini hanya bisa menyentuh 10 persen, dari total pengusaha kecil daerah yang ada di Kota Tasikmalaya.

Seperti halnya beberapa pekerjaan proyek yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, menurut Sutarno, anggaran yang keluarkan di dinas tersebut bersifat “gelondongan” atau anggarannya hanya untuk beberapa paket pekerjaan yang terbilang besar hingga milyaran rupiah.

“Seharusnya dalam rencana anggaran tadi, biar pengusaha daerah ikut merasakan seharusnya di pecah, sehingga perusahaan kecil di daerah bisa ikut kebagian pekerjaan di dinas pendidikan,” katanya.

Disisi lain pihak Disdik pun kebingungan karena sumber dana yang ada, baik dari pemerintah Pusat, Pemprov dan Aspirasi Dewan semua bentuknya bersifat gelondongan. Namun demikian, dirinya dapat memahami dengan sistem pelelangan dan pengumuman pemenang pekerjaan kini melalui lembaga independen yaitu LPSE. Tetapi ia berharap, walaupun sistem sekarang serba canggih dan

komputerisasi, tetap pemerintah melalui kebijakannya harus memperhatikan para pengusaha daerah kecil ini agar tetap hidup dan bertahan.

Lebih lanjut Sutarno menilai, apabila anggaran proyek ini yang ada di masing-masing dinas 50 persen sistem LPSE dan 50 persen lagi swakelola atau di “juksung” kan (penunjukan langsung). Nantinya pengusaha Kecil yang berada di daerah akan mendapatkan pekerjaan dan nantinya tidak akan ada lagi sentiment ekonomi kecemburuan sosial antar pengusaha. “Apabila pengsaha lokal bisa mendapat andil dalam proyek, saya yakin bahwa kedepan sudah tidak ada lagi pengusaha yang beranggapan miring, bahwapemenang proyek pekerjaan di Pemkot Tasikmalaya selalu dikuasai oleh orang-orang dekat atau kroni kroni Walikota”, ujarnya.

Apabila sistem ini masih tetap bertahan dan tidak dapat dirubah, dikhawatirkan kedepan bisa jadi pengusaha daerah yang kecil kecil akan gulung tikar. “Kalau kebijakan Walikota Tasikmalaya terus menerus dibiarkan seperti ini, para pengusaha kecil di daerah akan gulung tikar alias bangkrut, karena pekerjaan proyek proyek akan tetap dikuasai oleh beberapa pengusaha besar,” keluhnya.

Sutarno juga mengharapkan, melalui kebiijakan masingmasing SKPD, Walikota dan pemprov Jabar serta Pemrintah Pusat dapat memberdayakan pengusaha kecil yang berada di daerah. (ryan)

Banyak Calo “Gentayangan”.....

gunakan Jasa calo pelayanan untuk mempermudah prosedur pelaksanan adminstrasi Jamkesmas dan Jampersal tersebut.

Dari Pantauan Fakta, sejumlah calo yang bergentayangan di RS.Soekarjo biasanya mangkal di kantin rumah sakit yang berada di pusat pelayanan. Tarif yang mereka tawarkan pun beragam, tergantung lamanya jasa pelayanan yang mereka suguhkan ke calon korban.

Seperti yang diungkapkan oleh Reni Aryani (18), Reni pernah menjadi korban rayuan calo di RS.Dr Soekarjo. Waktu itu Reni sedang melakukan oprasi kiret. “Waktu bulan Oktober 2013 kaku, saya keguguran dan pada waktu itu keputusan dokter saya harus di operasi kiret.

Yang menjadi kendala, waktu itu saya dan suami belum mem-

punyai KTP karena saya merupakan penduduk baru di Kota Tasikmalaya. Kesusahan saya terasa ringan ketika ada seseorang yang baru dikenal suami saya di kantin Rumah Sakit menawarkan jasa untuk membantu pengurusan adminstrasi persyaratan Jampersal. Saat itu si calo mengaku kenal dengan beberapa pimpinan RSUD Tasikmalaya,” paparnya.

Singkat cerita, sambung Reni dirinya dirawat di RSUD selama satu minggu dan setelah itu dirinya diperbolehkan pulang dan admistrasipun beres.

Namun disaat dirinya hendak pulang, ternyata orang yang membantunya tersebut meminta uang Jasa dengan berbagai alasan. “Waktu itu saya memberi si calo Rp 250.000, karena waktu itu saya dan kelu-

....Semerbak Pretasinya

Lahir di Bandung, 19 Februari 1997 atau atau 17 tahun yang lalu, Bunga tercatat sebagai salah seorang siswi di SMAN 6 Garut kelas XII IPS 2. Awal pengalamannya menjadi model dimulai pada awal dirinya masuk SMA. Dari beberapa lomba yang diikuti seabreg prestasi diraihnya, dengan bukti jejeran piala yang tertata apik dirumahnya. prestasi tersebut diantaranya Mascot Model Look Casual Trendy 2011 se Jawa Barat, Mascot Pemilihan Putra Putri Garut Plaza 2011 Se Jawa Barat, Best Of The Best Rel Modelling Course I Anniversary Se Jawa Barat, Juara Fotogenic Favorit Real Modelling Visindotama tingkat

Nasional, Pemilihan Elite Model Indonesia 2011 se Jawa Barat di Tasikmalaya, Model Berprestasi Trend Busana Muslim dan Pesta Se Jawa Barat, Juara Fotogenic Inti II, Juara Trend Bintang TV 2011 tingkat Nasional, Duta Batik Se Jawa Barat, serta Miss Valentine Se Jawa Barat.

Semua prestasi yang diraih tersebut tentunya dengan perjuangan tanpa lelah yang didukung penuh orang tuanya. Event yang digelar diluar kota seperti Tasikmalaya, Bandung, dan Jakarta selalu mendapat support dari kedua orang tuanya yang selalu menyempatkan waktu untuk hadir dan menemani Bunga.

Gadis cantik pemilik senyuman manis yang

aya kuliah.

Mahasiswi peguruan tinggi swasta terkenal di Kota Tasik itu, saat didesak FAKTA darimana mendapatkan miras, dengan polosnya dia mengaku membeli dari seorang kurir yang biasa keluar masuk room karaoke. “Kita tinggal panggil saja pelayan karaoke atau satpam untuk menyuruh kurir datang ke room. Dalam waktu singkat kurir yang biasa membawa tas gendong berisi bermacam miras pasti menawarkan sejumlah minuman,” kata PL berambut panjang ini yang sudah hampir 4 tahun terjun menjadi PL. Dari beberapa investigasi di beberapa tempat karaoke di Kota Tasikmalaya, memang betul para pengelola tempat hiburan tidak menyediakan minuman keras walaupun secara terang terangan be-

berapa spanduk dipintu masuk tertera pengumuman pengunjung dilarang membawa minuman keras, tetap saja peredaran miras di dalam tempat karaoke terkesan dibiarkan beredar yang dilakukan oleh seorang kurir.

Pengawasan yang lemah bahkan kesan adanya “main mata” dengan pelayan/ waitres serta oknum satpam yang berjaga di pintu masuk, rasanya bukan menjadi rahasia umum bagi sebagian PL dan pengunjung yang sudah menjadi tamu langganan karaoke. Sebab dari beberapa kasus tindakan kekerasan, perkelahian serta over dosis ditempat karaoke, rata rata 99 % akibat minuman keras atau bisa jadi salah satu pengunjung membawa dan menkonsumsi obat-obat terlarang.

Satpam Karaoke Perlu diberi Pelatihan dan Pemahaman

Proyek ”Susulumputan” miskinan yang merajalela di Negara Garuda ini.

Seperti yang dilakukan oleh menteri Ketenaga Kerjaan, Muhaimin Iskandar akhir tahun ini. Untuk Program Pilot Project RPKBUM (Rumah Pembekalan Kerja Bersama Usaha mandiri) Program yang bertujuan untuk mendorong masyarakat bekerja secara mandiri, meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat, salah satu program andalan dari kementerian Ketenaga Kerjaan yang sudah digulirkan sejak bulan Nopember 2013 lalu.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan program tersebut, seperti yang diberitakan FAKTA edisi lalu menayangkan Pilot Project RPKB-UM di Kabupaten Tasikmalaya oleh LSM Gerakan Pemuda Nusantara yang menuding serta menduga proyek tersebut adalah proyek susulumputan dan rawan korupsi.

Terkait pemberitaan tersebut Pembina RPKB-UM Kabupaten Tasikmalaya, Sugiana membantah keras sekaligus menegaskan, apabila

araga tidak mempunyai uang. Belum lagi uang bensin dan lainnya, ketika sedang mengurus administrasi,” kenang Reni.

Reni berharap tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban berikutnya. “Saya mengharapkan pemerintah bertindak tegas, agar tidak ada lagi korban berikutnya seperti saya,” harapnya.

Ditempat terpisah Iqbal Nurdiana, Aktivis Himpunan Pemuda Pemudi Peduli Tasik (HP3T) mengatakan, bila memang calo tersebut ada, maka pihak Rumah Sakit harus lebih memperketat pengawasan dalam hal pelayanan.

Pihak Rumah Sakit harus melakukan klarifikasi pada pihakpihak yang mengaku keluarga atau kerabat pasien. “Kalau memang benar ada, pihak rumah sakit harus agak lebih ketat dalam melayani pasien dan mengklarifikasi lang-

suka pelajaran Biologi ini sempat pula hampir berkiprah di dunia entertainment lain yaitu seni peran, pada saat menjuarai Trend Bintang TV 2011 tingkat Nasional di Jakarta.

Namun karena persoalan waktu, akhirnya gelar juara tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bunga dan kedua orang tuanya.

Tapi kejadian itu tidak membuat Gadis yang suka sekali jika memerankan tokoh antagonis ini surut melangkah, malah Bunga merasa belum puas dengan puluhan piala yang telah ia raih selama ini.

Gadis bertinggi berat 160 cm / 50 kg ini saat ini tinggal bersama kedua orang tuanya di Jl. H. Hasan Arif, Banyuresmi yang jauh dari hiruk pikuk kota dan kental dengan nuansa pedesaan.***

Program RPKB-UM diwilayah Kabupaten Tasikmalaya bukan proyek susulumputan.

Sugiana menerangkan, bantuan program ini diberikan secara langsung dan transparan, apalagi bantuan tersebut berupa alat atau barang bukan uang, jadi tidak benar kalau program ini disebut susulumputan. “Kami mengerjakan proyek dari kementrian ini dengan transparan.

Bahkan launchingnya pun ketika itu dilaksanakan di depan bupati serta publik, yakni bulan Nopember lalu di wilayah Kecamatan Cisayong,” jelasnya.

Bantuan saat itu diterima langsung oleh masyarakat Kelompok Usaha Bersama yang mengajukan ke Kementrian Tenaga Kerja melalui rekomendasi dari Dinsosnakertrans. Menurut dia, program RPK ini bukan Ormas atau LSM yang menerima bantuan, tetapi kelompok masyarakat. Untuk Kabupaten Tasikmalaya yang mendapat program bantuan ini ada 5 kelompok masyarakat yang tersebar di 4 kecamatan, diantaranya, Kecamatan Manonjaya,

sung. Karena calo ini merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Iqbal pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai dan tidak lagi menggunakan jasa calo. “Masyarakat agar tidak percaya terhadap oknum yang mengakungaku bisa mengurus pasien di RS.Dr.Soekarjo Tasikmalaya terutama di poli-poli,” lanjutnya.

Pihaknya pun meminta rumah sakit untuk bisa menertibkan semua pasien di poli rawat jalan. Agar dalam prosesnya, masyarakat mendaftar dan mengantre sesuai dengan aturan yang ada. “Masyarakat yang terkena calo itu kan mau nggak mau harus bayar.

Nah maka ini yang tidak benar. Apapun bentuknya dan berapa pun nominalnya praktik calo ini nggak benar,” tegasnya. (rian)

Padakembang, Cibalong dan 2 kelompok di wilayah Kecamatan Singaparna.

“Yang saya tahu, pemerintah pusat yang menilai dan menentukan para penerima bantuan tadi. Sementara para pengurus RPKB-UM di daerah hanya bertugas mengawasi, membantu, membina serta memverifikasi dalam kegiatan kelompok serta meningkatkan pelaku usaha, wirausahawan melalui pendidikan, pelatihan, pengawasan dan pendampingan,” jelasnya.

Sugiana juga menambahakan, Organisasi RPKB-UM ini adalah perkumpulan pelaku usaha, akademik, aktivis, ormas dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan RPKB-UM sendiri bersifat independent dan tidak menjadi bagian dari Parpol.

Sugiana juga menghimbau kepada seluruh penerima bantuan agar mempergunakannya secara baik serta bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, sejalan dengan upaya program pemerintah untuk mengentaskan Kemiskinan. “Bantuan alat dari kementerian ini harus betul betul dimanfaatkan, serta jangan diperjualbe-

likan, karena itu merupakan bantuan yang Harus digunakan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat yang tentunya akan berkelanjutan, terarah dan akan lebih baik kedepannya,” harapnya.

Team FAKTA Jumat (17/1) lau , sempat diajak Langsung menemui salah satu penerima Bantuan RPKBUM tersebut di daerah kecamatan Manonjaya. Didamping Pembina RPKB-UM Kab. Tasikmalaya Sugiana, Team FAKTA menemui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jaya Abadi yang beranggotakan 20 orang. Melalui Ketua Kelompoknya, Asep Hasbuloh (48) kepada FAKTA mengaku, dirinya bersama seluruh anggota merasa bersyukur mendapatkan bantuan dari kementerian. Pasalnya Asep bisa memberdayakan 20 anggotanya yang mayoritas pengangguran, sekarang bisa mempunyai pekerjaan “Alhamdulilah dari program itu, saya mendapatkan bantuan berupa alat desain Grafis untuk percetakan. Dimana seluruh anggota saya yang mayoritas penganguran, kini bisa diberdayakan dan memiliki usaha,” kata Asep yang mengku sudah mengeluti dunia Desain Grafis manual selama 30 tahun.

...Ada Komersialisasi Dibalik... wartawan. Bahkan dengan nada enteng Dudu menyuruh wartawan menemui Ketua Panitia Pelaksana. “Anda siapa, silahkan tanya saja ke Ketua Panitia”, ucapnya sambil menghindar. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Simposium, Arif Rifandi,S.Pd kepada FAKTA membantah apabila para peserta dibebani pungutan. Menurut Arif, peserta simposium yang hadir tidak dipungut biaya secara paksa. ““Tidak benar jika disebut pungutan, kalau disisi swadaya ada, tapi namanya bukan pungutan karena ini murni untuk kegiatan kompetensi guru, jadi para peserta hanya memberikan kontribusi untuk akomodasi kegiatan seperti snack, makan, membayar gedung serta membayar nara sumber, dan ini sifatnya infak dari para guru”, ujar Arif seraya membela apabila disebut pungutan kesannya negatif.

Ketika FAKTA menyinggung kegiatan tersebut, banyak kalangan yang menilai sangat mengganggu aktifits belajar mengajar siswa madrasah, Arif mengelak kegiatan ini tidak ada kewajiban seluruh guru harus ikut. “Kami ti-

....Tersangka di Dinas ... lan di Kabupaten Tasikmalaya ini”, ujar Asep Budi Parjaman Sekjen Milisi tatar Sunda kepada FAKTA, Senin (20/1) sore.

Bahkan Asep menduga dalam beberapa proyek tersebut, tidak menutup kemungkinan rekanan yang ingin memenangkan tender tadi dimintai uang fee atau kewajiban dimuka.

Termasuk pekerjaan 5 paket jalan yang dikerjakan oleh Group PT Trimukti, dan terindikasi terdapat kerugian Negara hampir Rp 300 juta lebih hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) Jawa Barat, kini mulai di lirik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Bahkan dugaan adanya “kongkolikong” serta pemberian uang fee oleh sejum-

Ketua Gerakan Anti Narkotika (Granat) Kota Tasikmalaya, Asep Heru Rochimat,S.Kom kepada FAKTA, Sabtu( 18/1) mengaku prihatin dengan beberapa kejadian tindak kekerasan di beberapa tempat karaoke, yang salah satunya disebabkan karena minuman keras dan obat terlarang. Menurut Heru, pihak Granat sebetulnya telah beberapa kali bekerjasama dengan BNK dan aparat terkait mengunjungi tempat tempat tersebut untuk memberikan pemahaman terhadap pengunjung tentang bahaya miras dan narkoba.

Dalam hal ini, masih kata Heru, pihak pemilik atau pengelola untuk mengantisipasi kejadian kejadian seperti tadi, pihak Granat telah melakukan upaya agar

lah rekanan terhadap salah satu pejabat di dinas tersebut, seperti memberikan kewajiban dimuka yang dikategorikan grativikasi, kini mulai menjadi sorotan pihak kejaksaan. Seperti yang dikatakan Kajari Singaparna Tri Haryono,SH.M.Hum kepada Fakta, kamis (15/1) lalu diruang kerjanya.

Orang nomor satu di Kejari Kabupaten Tasikmalaya ini mengatakan, pihak kejaksaan dalam waktu dekat ini akan mengklarifikasi hasil temuan BPKP tersebut, yang menurut Kajari sudah dapat dikatakan tindak pidana korupsi. “Apapun temuan BPK, walaupun kerugiannya telah di kembalikan ke kas Negara, tetap masuk kategori tindak pidana korupsi,” jelas Tri. Kalaupun data penegak hukum

Satpam di tempat hiburan Karaoke diberikan pelatihan dan Pemahaman kembali tentang antisipasi prepentif untuk mencegah pengunjung yang diketahui membawa narkoba atau miras.

“Bila perlu membentuk beberapa satpam wanita untuk mengantisipasi pengunjung wanita agar pendekatannya dapat lebih leluasa dalam mengantisipasi bahaya narkoba maupun miras. Baik saat pemeriksaan pengunjung masuk ke tempat karaoke atau saat berada di dalam room,” katanya.

Ini semua demi kenyamanan dan kondusifitas dari hal hal yang tidak di inginkan.

Memberikan rasa nyaman, aman dan kondusif seharusnya lebih di utamakan oleh para pengelola tempat hiburan seperti Karaoke Family, ujar Heru. (ton) Masih kata Asep , dalam program ini, ia bersama para anggota telah merumuskan kegiatan dan program serta membagi bagikan tugas. “Anggota saya nantinya akan berbeda tugas, ada yang menjadi operator, marketing dan bagian keuangan,” tuturnya.

Dia pun menjelaskan, beberapa bantuan yang didapatkannya akan sangat bermanfaat untuk peningkataan ekonomi masyarakat khususnya di daerahnya. “Kami mendapatkan 1 Laminasi, Alat Press Kaos, Alat percetakan Mug, 2 Buah Printer, 1 buah Komputer, 1 buah plotter pembuat Kalender serta 1 buah generator,” ujar Asep yang mengaku beberapa waktu lalu kelompok usahanya ini sempat dikunjungi oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan pusat.

Asep menambahkan, kelompok ini diharapkan kedepannya bisa menjadi koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat Tasikmalaya Wilayah Timur. “Insya Allah kedepan, mudah-mudahan bisa dibentuk Koperasi sehingga bisa mendorong ekonomi Masyarakat Tasik Timur menjadi lebih baik lagi,” harapnya. (ryan/ton)

dak mewajibkan semua guru datang ke acara ini, yang hadir disini adalah guru-guru yang memiliki NUPTK (nomor unik pendidikan dan Tenga Kependidikan)” jelasnya.

Sementara itu, pemerhati pendidikan Asep Parjaman mengaku prihatin apabila kegiatan simposium tersebut mengganggu proses belajar mengajar siswa. Apalagi ditambah peserta yang dipungut biaya Rp. 50 ribu.

Menurut salah satu pengurus LSM Forum Pemerhati Kebijakan (FPK) Tasikmalaya itu, berpendapat, seharusnya peserta jangan dibebani biaya, apalagi salah satu pembicaranya seorang Caleg DPR RI, pastinya ada kepentingan politik dengan mengumpulkan guru madrasah se Kota Tasik,harusnya peserta diberi bukan memberi, ungkap Asep. Bahkan dia menyoroti tentang iuran peserta yang dikumpulkan panitia cukup besar bagi seorang guru madrasah apalagi bagi mereka yang statusnya masih honorer. “Bisa dibayangkan pungutan Rp.50 ribu jika dikalikan 2000 peserta, berapa yang diraup panitia termasuk pihak

Kemenag Kota Tasik dalam ini sebagai pemrakasa, harusnya kegiatan ini cukup di wakilkan oleh masing masing utusan sekolah, bukan ngabring jiga rek kampanye”, katanya.

Salah satu guru madrasah di Kota Tasikmalaya yang secara blak blakan kepada FAKTA mengaku kecewa dan mengeluhkan kegiatan-kegiatan yang diprakasai oleh Kemenag Cq Mapenda yang dinilai sudah tidak kompeten lagi dalam ranah pendidikan, karena hal ini sudah pragmatis arti kata kegiatan kegiatan ini sudah menjadi komersialisasi dalam pendidikan.

“Kalau hal tersebut terjadi baik pungutan yang berkedok infak yang di patok angka 50 ribu, dengan meninggalkan kewajiban ketika dalam jam pelajaran, sehingga anak anak seoklah diliburkan”, ucap Guru MA ini kepada FAKTA yang minta identitasnya di rahasiakan. Lebih lanjut guru itu menyoroti, sangat disayangkan ketika institusi yang berlabel “Ikhlas Beramal Ini” tidak dalam tataran implementasinya, jadi label tersebut disayangkan hanya sekedar jargon dan hiasan belaka, ucapnya. “watawa shobil haq”, pungkasnya. (ryn/ton)

sudah lengkap, pihak Kejaksaab tidak perlu lagi menentukan batasan dari BPK untuk menentukan siapa tersangkanya.

Seperti pengakuan Kadis Binamarga Drs.Bambang Alamsyah kepada FAKTA beberapa waktu lalu yang menerangkan, dimana pihak Dinas telah mengembalikan sebagian uang kelebihan hasil temuan BPK ke Kas daerah dan akan dilunasi pada akhir Tahun 2013. Dengan tegas Tri menjelaskan kembali, biarpun uang tersebut sudah dikembalikan, proses Hukum tetap berjalan.

“Meskipun uang sudah dikembalikanke DPPKAD tetapi proses hukum akan terus berjalan.

Kami tentunya akan segera klarifikasi dan memanggil beberapa pejabat terkait termasuk rekanannya,” janji Tri seraya berkata, setiap laporan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk LSM dan

media, dirinya akan langsung pro aktif dan menindak lanjuti laporan laporan tersebut.

“Kasus 902 tidak beda jauh, walaupun uang tersebut oleh bupati dan wakil bupati telah dikembalikan ke kas daerah, proses hukum tetap dilanjut.

Tidak jauh beda dengan sekarang yang kini mencuat di Dinas Binamarga dan Pengairan Kab.Tasikmalaya,” ujar Kajari dengan nada serius.

Diakhir pembicaraannya Tri menambahkan, kesalahan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan biasanya ada di tingkat bawah. “Sebenarnya kesalahan tersebut timbulnya bisa saja datangnya tidak langsung dari kepala dinas Binamarga, melainkan kesalahan ini terjadi pada bendahara atau Kabidkabidnya itu sendiri yang bertanggung jawab langsung terhadap proyek proyek tadi,” pungkasnya. (ryn/ton/tom)

FAKTA CIAMIS

MINGGU III JANUARI 2014

BANJIR JAKARTA PENGARUHI PENDISTRIBUSIAN HASIL TERNAK CIAMIS

B

anjir diwilayah Jakarta sangat mempengaruhi pendistribusian hasil prodak kerajinan maupun hasil ternak daerah untuk didistribusikan ke Ibu Kota Tersebut, kesulitan pendistribusian ke ibu kota mengakibatkan para peternak menjual hasil ternak mereka ke bandar yang berada di daerah untuk pengiriman wilayah priangan timur, Tak jarang para Bandar yang ada di daerah memanfaatkan situasi ini dengan cara membeli hasil ternak dengan harga yang sangat rendah.

Seperti yang dialami oleh beberapa peternak lokal yang berada di wilayah Ciamis berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Fakta, sejumlah Bandar yang datang ke daerah Ciamis saat ini membeli ayam harga yang relatif murah, kisaran

sekitar Rp 10 rebu per ekornya.

Peternak terpaksa menjual ayam dengan harga murah, karena hasil ternaknya tidak dapat dijual ke wilayah Jakarata dan sekitarnya akibat terjadi banjir.

Kalau dibiarkan ayam yang ada di kandang akan mati terpaksa kami menjualnya ke bandar yang akan menjual di wilayah priangan timur. “Jika ayam ternak disimpan di kandang menunggu kondisi normal, nanti ayamnya akan mati, ” ungkap Ahmad yang sudah menjadi peternak ayam selama kurun waktu 5 tahun Ahmad pun menjelaskan, kalau menjual ke bandar dari Jakarta biasanya per ekor Rp 15.000.

“Saat harga normal, harga jual ayam di peternak mencapai Rp 15.000 per ekor. Bahkan, beberapa minggu ke belakang, sempat mencapai Rp 16.000 per ekor,” tambahnya.

Di tempat terpisah Ketua Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli), Kabupaten Ciamis, Nur Muttaqin, mengatakan, dengan kondisi tersebut, membuat sejumlah peternak ayam merugi menyusul merosotnya harga jual ayam.

Menurutnya, tidak sedikit peternak yang menjerit karena pendapatan dari penjualan ayam tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan.

“Kita meminta ada intervensi dari Pemkab Ciamis untuk mengatasi keresahan peternak tersebut. Salah satunya dengan optimalisasi pasar hewan terpadu yang beberapa waktu lalu telah diresmikan Bupati Ciamis, Engkon Komara,” ujarnya, kepada FAKTA. Menurutnya, dengan banyaknya ayam gagal dikirim ke ibu Kota dan sekitarnya, saat

ini terjadi penumpukan ayam di kandang. Akibatnya, banyak tengkulak yang memanfaatkan kondisi tersebut. “Peternak terpaksa menjual dengan harga murah, karena terjadi penumpukan ayam di kandang akibat tidak bisa mengirim ke wilayah Jabotabek,” katanya.

Pihaknya, lanjut Mutaqin, mendorong Pemkab Ciamis untuk melakukan campur tangan untuk menstabilkan harga jual.

Dengan demikian, peternak pun tidak menanggung kerugian yang signifikan.

“Himpuli langsung mengecek ke peternak. Sebagian besar peternak mengeluh dengan penurunan harga, apalagi sampai dimanfaatkan tengkulak. Kalau Pemkab bisa mengoptimalkan fungsi pasar hewan, mungkin harga pun tidak akan terjun bebas seperti ini,” tegasnya (yga/ryn)

Redaksi : Jl. Gatot Subroto No. 81 Komplek Cempaka Indah Blok 8 Karangpawitan - Garut Telp. 0262-236380

Rudi Gunawan FAKTA GARUT

Pimpin Masyarakat Garut Menuju Perubahan

14

Story

FAKTA GARUT

Partai Pengusung Rudi-Helmi T U R A G S I M TI

OP

K I A B H I B E L PARTAI PENGUSUNG

PUTARAN DUA

P

asca Pilkada Kabupaten Garut yang akhirnya dimenangkan pasangan H Rudi Gunawan dan dr Helmi Budiman nampaknya menjadi harapan baru bagi masyarakat Garut. Tidak terkecuali bagi partai-partai pengusung calon bupati dan wakil bupati Garut periode 2014-2019 mendatang tersebut.

Diantara partai pengusung tersebut optimis Rudi – Helmi mampu merubah Garut menjadi lebih baik.

Partai-partai pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut H Rudi Gunawan dan dr H Helmi Budiman putaran pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Bulan Bintang (PBB). Sementara, Pilkada putaran ke dua Cabup dan Cawabup Garut Rudi-Helmi ini mendapat tambahan pendukung dari beberapa partai raksasa seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional

(PAN).

Kolaborasi partai-partai ini ternyata mampu menyaingi dan meninggalkan partai-partai islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi roda bagi pasangan H Agus Hamdani dan H Abdusy Syakur Ahmad (AKUR) sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Garut yang masuk pada putaran kedua, sekaligus rival terkuat dari pasangan H Rudi Gunawan dan dr Helmi Budiman.

Padahal pada Pilkada putaran kedua, kubu ini juga mendapat dukungan dari partai besar lainnya seperti Partai Golongan Karya (Golkar).

Salah satu partai pengusung kandidat Rudi-Helmi tersebut adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPC Kabupaten Garut.

Sebagai partai pengusung, partai inipun mengaku optimis, kepemimpinan Rudi Gunawan dan Helmi budiman mampu membangun Garut menjadi lebih baik.

Ketua DPC Partai Gerindra Ka-

bupaten Garut, Hilman Yudiswara di Gedung DPRD Garut menjelaskan, Rudi gunawan dan Helmi Budiman adalah salah satu harapan masyarakat Garut. Sebagai putra terbaik dari partai Gerindra kemenangan Rudi Gunawan merupakan kemenangan warga Garut.

“Beliau adalah salah satu harapan masyarakat Garut. Saya optimis beliau mampu merubah Garut menjadi lebih baik lagi,” tandas Hilman.

Anggota DPRD Kabupaten Garut paling muda ini menilai, Partai Gerindra sangat berterimakasih kepada Rudi Gunawan dan semua elemen masyarakat Kabupaten Garut atas kepercayaannya kepada partai Gerindra, sehingga pasangan ini mendapat ridho sebagai pilihan masyarakat Garut untuk 2014-2019. “ Saya sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di Kabupaten Garut, tanpa terkecuali,” ujarnya.

Hilman Yudiswara yang kini kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten

Garut ini berharap, kepemimpinan kader Gerindra ini untuk Garut kedepan dipercaya mampu menjadi daerah yang lebih maju dan maju lagi, lebih baik dan baik lagi. “Saya selalu berharap dan yakin bahwa pak Rudi Gunawan akan dicintai rakyat dan dibanggakan masyarakat, karena prestasi sebagai pemimpin yang berhasil meningkatkan pertumbuhan dari segala bidang potensi daerah Garut kedepan,” katanya.

Senada dengan Hilman Yudiswara, Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Garut, H Imron Rosadi, Ketua Partai Bulan Bintang (PBB), H Hudan Mushaffudin optimis Wakil Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih pilihan rakyat ini mampu membangun Kabupaten Garut. “Alhamdulillah Rudi Gunawan dan Helmi Budiman menjadi pilihan masyarakat Garut. Kami optimis kedua pasangan ini mampu membangun Kabupaten Garut kerah yang lebih baik,” urainya. (asp)

Jelang Pelantikan Bupati Kantor PBB Dilempar Botol Miras Kalau dugaannya geng motor, kenapa harus kantor PBB yang dilempari?

Sigana aya nu meupeus keuyang

D

i tengah persiapan pelantikan Rudi dan Helmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut di Gedung DPRD Garut itu, Kantor Sekretariat DPC PBB di Jl. Suherman No. 13 Kecamata Tarogong Kaler dirusak orang tak dikenal, Rabu malam (22/01) sekitar Pk. 23.15, dengan dilempari botol bekas minuman beralkohol. Akibatnya , kaca jendela ruang pecah.

Seperti diketahui , Partai Bulan Bintang ( PBB ) merupakan partai pengusung Bupati Garut terpilih H. Rudi Gunawan yamg berpasangan dengan dr. Helmi Budiman sebagai wakilnya, yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keduanya dijadwalkan akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut, Hari Kamis(23/01) oleh Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan.

Menurut saksi mata yang ditemui di Kantor DPC PBB, Muhammad Rian Alfian, yang merupakan staf Humas Bidang IT menuturkan, saat itu sekitar pukul 23.15 WIB Selasa malam (21/01), dirin-

ya baru saja selesai mematikan komputer dengan niat mau tidur. Namun, baru saja menutup pintu ruang ketua DPC, tempatnya bekerja, terdengar ada suara kaca pecah. Secara spontan dirinya

melihat keluar dan didapati jendela diruang ketua PBB sudah pecah.

Dikatakannya, saat itu ada dua botol miras kosong yang juga pecah berserakan. Satu botol jatuh ke tanah, dan

satu botol persis mengenai kaca jendela. "Kalau mendengar suaranya yang cuma satu kali, saya rasa kedua botol itu dilempar berbarengan," tutur pria yang akrab dipangil Alfin ini.

Menurut Alfin, ada saksi mata di pemancingan sebelah kantor DPC yang melihat satu motor bebek dengan penumpang dua orang.

"Yang didepan pake helm, yang dibelakang belakang

tanpa helm. Perawakannya sedang, sepertinya orang luar sini, karena saksi tidak mengenalnya," jelas Alfin.

Tidak hanya satu motor, ada motor lain yang berada dibelakang motor pelaku pelemparan, berpenumpang satu orang, dan motornya sudah dipreteli. Menurut saksi, satu motor kabur ke arah alun- alun dan satu lagi ke arah pom bensin Ciateul. Beberapa warga sempat mengejar namun tidak terkejar.

Ketua DPC PBB Kabupaten Garut, Hudan Mushafudin ditempat yang sama menuturkan, sudah lima tahun PBB berkantor di tempat itu.

Tetapi selama ini tidak pernah ada kejadian apapun.

"Kalau dugaannya geng motor, kenapa harus kantor PBB yang dilempari?," ucap Hudan dengan nada keheranan.

Namun yang pasti, ucap Hudan, pihaknya sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tarogong. Barang bukti sudah diamankan dan dibawa oleh petugas ke Mapolres. “Polisi juga telah melakukan olah TKP pada Rabu pagi,” jelas Hudan.

Hudan menghimbau kepada msyarakat Garut, agar agenda politik Pilkada ini harus dijaga stabilitas. Namun tidak bisa dipungkiri tensinya semakin hari semakin memanas. "Tolong jangan melakukan sifat anarkis, baik ke internal maupun

eksternal. Saya menangkap ada ketidaksenangan ke PBB secara umum atau kepada saya sebagai ketua, saya intropreksi saja," tuturnya.

Hudan berharap semua masalah agar diselesaikan dengan dialog. Dirinya tidak ingin menduga-duga pelakunya dari pihak mana. “Sigana aya nu meupeus keuyang (Ternyata masih ada pihak yang tidak puas)," imbuh ketua PBB tersebut dengan menggunakan bahasa Sunda.

Terkait pelantikan Rudi sebagai Bupati Garut, yang sempat terkendala dengan belum diterimanya petikan SK Pelantikanya oleh panitia pelantikan hingga dua hari menjelang pelaksanaanya.

Hudan mengaku gembira dan mengutarakan harapanya terhadap pasangan Rudi dan Helmi agar bisa membawa perubahan untuk Garut lebih maju. " kami bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada yang diusung oleh PBB, tentunya dengan harapan Pak H. Rudi tidak akan mengecewakan masyarakat dengan membawa perubahan yang lebih baik, " ujarnya.

Hudan pun sangat yakin dan percaya terhadap janji janji yang pernah disampaikan Rudi kepada masyarakat, karena Rudi dinilainya sebagai sosok yang profesional. (as)

Advetorial FAKTA GARUT

15

Advetorial FAKTA GARUT

16