Jabungan

7.2. Sistem Kelembagaan Kolaboratif

Pelaksanaan rencana/program terkait pengembangan wisata lokal di Kelurahan Jabungan pastinya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Masyarakat lokal terlibat dalam tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Selain masyarakat, juga terdapat beberapa stakeholder yang akan berperan dalam pengembangan wisata lokal di Kelurahan Jabungan. Berikut ini adalah integrasi kerjasama kelembagaan di Kelurahan Jabungan dalam pengembangan wisata lokal.

1. BUMS (Usaha

Perseorangan) 2. Badan swasta lainnya

Swasta Masyarakat

1. Kelompok UMKM budidaya lele 2. Kelompok UMKM empon-empon 3. Kelompok UMKM egg rolls 4. Pokdarwi 5.

1. Akademisi 2. Mahasiswa 3. Relawan NGO Fasilitator Pemerintah

1. Pemerintah Kota Semarang 2. Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Semarang 3. Dinas Koperasi dan UMKM

Kota Semarang

Gambar 15. Diagram Integrasi Kerjasama Kelembagaan Pengembangan Wisata Lokal Kelurahan Jabungan Sumber: Kelompok 9A, 2020

1. Pemerintah

 Pemerintah Kota Semarang memiliki peran dalam memberikan bantuan berupa pendanaan untuk pembangunan objek wisata dan fasilitas pendukung untuk program wisata di Kelurahan Jabungan seperti peningkatan kualitas sarana prasarana wisata Gunung Panji Laras, rute sepeda mengelilingi Kelurahan Jabungan dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah juga berperan dalam pendanaan alat-alat berupa teknologi mumpuni untuk UMKM empon-empon, egg rolls dan pengolahan dari hasil budidaya lele oleh UMKM lokal. Selain itu, dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk lokal Kelurahan Jabungan, Pemerintah berperan dalam pemberdayaan dan edukasi penduduk lokal sebagai pemicu penciptaan pelaku usaha baru dan peningkatan pemasaran wisata Kelurahan Jabungan. Pemerintah Kota Semarang juga memiliki peran dalam tahap monitoring dan evaluasi yang bertujuan mengetahui apakah

rencana/program sudah berjalan baik dan benar. Kemudian terdapat juga bantuan kerjasama peningkatan akses pemasaran hasil produksi UMKM yang ada.  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki peran yaitu mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik) memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan cara mendukung setiap kebijakan pariwisata yang dibuat oleh pemerintah serta pemberian izin objek wisata.  Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam kerjasamanya memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM berupa LPDB (Lembaga Pengelola

Dana Bergulir) dan dana dari provinsi berupa bantuan sosial dan hibah melalui kelurahan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berperan membantu mempromosikan produk UMKM dengan cara mengadakan pameran atau bazar secara gratis bagi pelaku usaha UMKM Kelurahan Jabungan.

2. Masyarakat

Pada tahap kerjasama, masyarakat merupakan pelaku utama. Masyarakat harus bisa mengikuti perkembangan dan arahan yang ada khususnya dalam memperbaiki proses kelola dan berjalannya pariwisata dan UMKM lokal. Diharapkan masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan baik khususnya untuk kelompokkelompok UMKM, pemiliki sawah dan pengelola wisata (Pokdarwis). Kelompok masyarakat harus dapat saling bekerja sama, bukan hanya dalam lingkup usaha perorangan, namun dengan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata di

Kelurahan Jabungan.

3. Swasta

Pihak swasta membantu memaksimalkan penggunaan teknologi terkhususnya dalam pemasaran wisata di Kelurahan Jabungan. Peran swasta besar dalam solusisolusi inovatif untuk meningkatkan akses terhadap keuangan. Selain itu, pihak swasta seperti BUMS dapat memberikan perhatian terhadap pemberdayaan

UMKM untuk kualitas sumber daya yang dimiliki serta permodalannya melalui kolaborasi mutualisme.

4. Fasilitator

Pihak fasilitator berperan membantu memberikan edukasi kepada masyarakat lokal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pengelolaan wisata serta UMKM di Kelurahan Jabungan dapat berjalan dengan maksimal dan menguntungkan bagi masyarakat dan Kota Semarang. Pihak fasilitator artinya adalah profesor, guru besar universitas dan mahasiswa terpelajar . Dari keempat stakeholders tersebut yaitu pemerinta, masyarakat, swasta dan fasilitator merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan untuk dapat melaksanakan program terkait pengelolaan wisata Kelurahan Jabungan. Sehingga diharapkan baik masyarakat maupun lembaga lainnya dapat bekerjasama dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan Kelurahan Jabungan melalui sektor pariwisata.

Lalu sebagai upaya mewujudkan rencana pengembangan Desa Wisata Jabungan dirumuskan pula aturan bersama yang perlu ditaati oleh setiap stakeholder terkait. Berikut aturan bersama tersebut:

1. Pembangunan kawasan wisata di laksanakan oleh pemerintah dan masyarakat

Kelurahan Jabungan; 2. Bentuk bangunan khusus di area persawahan adalah semi permanen berbahan utama bambu dan kayu dengan bentuk bangunan di tentukan oleh pemerintah kelurahan; 3. Setiap warga masyarakat dan atau badan usaha (misalnya BUMDes) yang akan mengembangkan dan membangun usaha wisata dan atau atraksi wisata wajib menjaga sapta pesona dan kearifan lokal; 4. Bentuk dan tata bangunan serta lokasi usaha wisata sebelum pelaksanaan pembangunan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah

Kelurahan; 5. Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan persawahan luasan yang diperbolehkan untuk bangunan semi permanen untuk usaha wisata dan atau atraksi wisata adalah maksimal seluas 10 % (sepuluh persen) dari luas seluruh lahan yang dimiliki atau yang disewa; 6. Pembangunan dan pengembangan usaha wisata dan atau atraksi wisata ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lurah; 7. Pembangunan dan pengembangan usaha wisata dan atau atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4) bertujuan untuk:

a. Sebagai daya tarik untuk pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kelurahan Jabungan ; b. Membuka lapangan kerja untuk masyarakat Kelurahan Jabungan; c. Memberikan pilihan kepada pengunjung atau wisatawan untuk berkunjung ke Kelurahan Jabungan; d. Memenuhi kebutuhan pengunjung atau wisatawan; e. Memposisikan masyarakat Kelurahan Jabungan sebagai Pelaku, Pemilik dan Pengelola; f. Pengembangan ekonomi masyarakat Kelurahan Jabungan; g. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD); h. Menjaga kearifan lokal. 8. Segala bentuk pembangunan dan pengembangan usaha wisata dan atraksi wisata harus merujuk pada nilai-nilai pembangunan dan pengembangan Kelurahan Jabungan dan Perencanaan Pembangunan Wisata Kelurahan Jabungan; 9. Pembangunan dan pengembangan usaha wisata dan atau atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan atas prinsip: a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan pengunjung atau wisatawan dan masyarakat setempat; b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa; c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa; d. Menciptakan rancang bangun atraksi atau obyek wisata disesuaikan dengan konsep desa wisata; e. Tidak merubah fungsi utama lahan di tempat kegiatan di dirikannya usaha wisata dan atau atraksi wisata.

f. Tidak merusak atau mencemari ekosistem yang ada serta merubah kearifan Lokal dan adat istiadat Kelurahan Jabungan. 10. Dalam rangka mempermudah koordinasi untuk usaha wisata dan atau atraksi wisata yang di dirikan di atas tanah masyarakat harus membuat asosiasi atau perkumpulan yang kepengurusannya melalui keputusan Kepala Lurah. 11. Hak pengelola usaha wisata dan atraksi wisata antara lain: a. Mendapatkan informasi tentang perkembangan pariwisata; b. Berkonsultasi tentang kegiatan yang di laksanakan atau yang akan di laksanakan; c. Perlindungan keamanan; d. Mempromosikan kegiatan usahanya melalui pemerintah kelurahan.

12. Larangan pengelola usaha wisata dan atraksi wisata antara lain: a. Membangun atau mengembangan usaha wisata yang menghilangkan fungsi utama lahan persawahan/pertanian; b. Dilarang mendirikan bangunan yang bertentangan dengan konsep Desa Wisata dan tata ruang yang di tetapkan; c. Dilarang mendatangkan bahan untuk pembangunan pada siang hari; d. Dilarang menempatkan bahan bangunan dan alat di sepanjang jalan wisata; e. Membangun, menyediakan dan atau mengembangkan usaha di luar Konsep Desa Wisata (karaoke, panti pijat, bilyard, , arena perjudian dan minuman keras, live music), kecuali live musik untuk acara dan kebutuhan tertentu; f. Membuat harga barang dan jasa di luar kewajaran; g. Mendirikan bangunan atau usaha di atas fasilitas umum desa meliputi saluran irigasi, bibir jalan, dan lain lain. h. Membuang sampah di saluran irigasi, di pinggir jalan dan atau tempat yang lain di area persawahan dan wilayah Kelurahan Jabungan i. Memanfaatkan air bersih dan air irigasi sawah untuk usaha wisata tanpa berkoordinasi dengan pemerintahan kelurahan; j. Melanggar norma agama, sosial, budaya, adat istiadat dan hukum yang berlaku di Indonesia; k. Membuka usaha di luar jam yang ditentukan. 13. Sanksi yang diterima oleh pelanggaran aturan nomor 12 antara lain: a. Teguran secara lisan satu kali; b. Tertulis dua kali; c. Penutupan usaha wisata dan atraksi wisata.