Dihadapi Masyarakat

2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

2.3.1. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Indonesia sudah memanfaatkan energi nuklir sebagai energi baru dalam bidang iptek dan kedokteran yang dikelola oleh BATAN dan BAPETAN. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan beberapa regulasi terkait perizinan instalasi nuklir pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang keselamatan dan keamanan instalasi nuklir. Keduanya menimbang pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tenteang ketenaganukliran. Namun Pemerintah Pusat belum merancang Undang-Undang terkait keamanan, teknis, serta pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.

Sementara itu, Rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat telah masuk kedalam RTRW Provinsi Tahun 2014-2034. Namun, belum ada regulasi lebih detail yang mengatur terkait teknis pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan dan dampak yang ditimbulkan dari PLTN di Kalimantan Barat. Terkait pra konstruksi fasilitas PLTN di Provinsi Kalimantan Barat, BATAN tengah mengkaji lebih lanjut terkait pembangunannya. Pemerintah Provinsi Kalimantan barat berperan dalam menyediakan infrastruktur guna mendukung keberjalanan PLTN nantinya.

2.3.2. Kondisi Kelistrikan

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di luar Pulau Jawa yang menjadi Prioritas Industri Nasional, sesuai yang tertuand di dalam Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. Industri tersebut antara lain: industri pangan, industri aneka dan kimia dasar, industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kayu dan industri pengolahan tanaman pangan. Dalam pengembangannya, masing-masin gkawasan industri ini masih perlu dukungan kebijakan pemerintah terutama terkait utilitas, seperti ketersediaan energi listrik.

Listrik menjadi salah satu isu strategis khususnya bagi kawasan industri di Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya, penyediaan listrik yang handal dan berkelanjutan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sehingga menghasilkan nilai tambah bagi daerah tersebut. Namun, salah satu permasalahannya adalah

banyak kawasan industri dan kawasan permukiman yang belum mandiri energi listrik. Statistik Ketenagalistrikan tahun 2018, rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Barat sebesar 81,25%. Angka tersebut masih dibawah capaian rasio elektrifikasi nasional yaitu 95,35%.

Konsumsi energi listrik di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 mencapai 2,951 GWh dengan komposisi konsumsi per sektor pemakai didominasi oleh sektor rumah tangga yaitu 1.910 GWh (65%), sektor bisnis 643 GWH (22%), sektor publik 251 GWh (8%), dan sektor industri sekitar 147 GWh (5%). Total pembangkit tenaga listrik di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 adalah 822 MW yang didominasi oleh PT PLN (Persero) sebesar 808 MW (98%) dan perusahaan asing sebesar 14 MW (2%).

Rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Barat diproyeksikan pada tahun 2025 meningkat menjadi 100% dan untuk mempertahankan sampai tahun 2038 dibutuhkan 12.180 rumah tangga yang teraliri listrik. Kebutuhan energi listrik di Provinsi Kalimantan Barat diproyeksikan akan tumbuh rata-rata 9,4% per tahun untuk periode 20 tahun ke depan. Ditulis di Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2019-2038, berdasarkan proyeksi tersebut, kebutuhan energi listrik diperkirakan meningkat menjadi 9.582 GWh pada tahun 2028 dan 17.221 GWh pada tahun 2038. Berdasarkan proyeksi tersebut, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik untuk 20 tahun kedepan membutuhkan rata-rata 160MW per tahun.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mensuplai listrik di Kalimantan Barat. Dalam mempersiapkan pembangunan PLTN, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan BATAN melakukan kajian untuk pemilihan lokasi tapak di Kalimantan Barat.

2.3.3. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Isu yang menjadi kontra besar dimasyarakat adalah kekhawawtiran apabila PLTN tersebut mengalami kebocoran atau kecelakaan. Jika PLTN tersebut mengalami kebocoran, radiasinya akan memengaruhi lingkungan sekitarnya, seperti yang terjadi di luar Rusia dan Jepang. Mengingat PLTN menjadi sesuatu yang baru di Indonesia dengan memanfaatkan energi baru yaitu nuklir, memerlukan standar yang ketat terutama terkait keamanan dan keselamatan karena radiasi bahan nuklir