2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 2.3.1. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Indonesia sudah memanfaatkan energi nuklir sebagai energi baru dalam bidang iptek dan kedokteran yang dikelola oleh BATAN dan BAPETAN. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan beberapa regulasi terkait perizinan instalasi nuklir pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang keselamatan dan keamanan instalasi nuklir. Keduanya menimbang pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tenteang ketenaganukliran. Namun Pemerintah Pusat belum merancang Undang-Undang terkait keamanan, teknis, serta pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Sementara itu, Rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat telah masuk kedalam RTRW Provinsi Tahun 2014-2034. Namun, belum ada regulasi lebih detail yang mengatur terkait teknis pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan dan dampak yang ditimbulkan dari PLTN di Kalimantan Barat. Terkait pra konstruksi fasilitas PLTN di Provinsi Kalimantan Barat, BATAN tengah mengkaji lebih lanjut terkait pembangunannya. Pemerintah Provinsi Kalimantan barat berperan dalam menyediakan infrastruktur guna mendukung keberjalanan PLTN nantinya. 2.3.2. Kondisi Kelistrikan Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di luar Pulau Jawa yang menjadi Prioritas Industri Nasional, sesuai yang tertuand di dalam Rencana Induk Perindustrian Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. Industri tersebut antara lain: industri pangan, industri aneka dan kimia dasar, industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kayu dan industri pengolahan tanaman pangan. Dalam pengembangannya, masing-masin gkawasan industri ini masih perlu dukungan kebijakan pemerintah terutama terkait utilitas, seperti ketersediaan energi listrik. Listrik menjadi salah satu isu strategis khususnya bagi kawasan industri di Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya, penyediaan listrik yang
handal dan
berkelanjutan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sehingga menghasilkan nilai tambah bagi daerah tersebut. Namun, salah satu permasalahannya adalah
