7 minute read
3.3 Landasan Yuridis
from LAPORAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN PLTN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
adalah sebuah negara yang terkenal dengan kedisiplinan, negara yang mempunyai budaya penanganan bencana yang sangat siap serta sistem peringatan dini yang sangat handal, namun masih menghadapi kesulitan dalam mengatasi masalah tersebut.
f. Aspek Politik
Advertisement
Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN di Indonesia telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, diantaranya dari unsur partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik di tingkat nasional maupun daerah. Seringkali isu PLTN dijadikan sebagai sarana untuk merebut hati masyarakat demi kepentingannya sendiri. Isu yang banyak dihembuskan dari segi negatifnya ini akan lebih dipercaya oleh masyarakat.
3.2.3. Kesesuaian Kepentingan Ekosistem
Berdasarkan kebijakan nasional yang telah ditetapkan diuraikan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan tidak diperbolehkan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan yang dilaksanakan harus tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, aspek-aspek yang terkait dengan kelestarian lingkungan harus mendapatkan perhatian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan PLTN.
Sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, semua ketentuan mengenai pembangunan/konstruksi dan operasi reaktor nuklir harus dipenuhi untuk memperoleh izin pembangunan dan operasi fasilitas nuklir.
3.3 Landasan Yuridis
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang melandasi diambilnya keputusan atau tindakan pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir yang mengemukakan lingkup dasar pertimbangan hukum tentang pembangunan PLTN, mulai dari konstitusi negara
(UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) hingga peraturan pelaksanaannya, dengan uraian sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dapat dilakukan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) termasuk Iptek nuklir. UUD 1945 merupakan norma dasar dalam kegiatan memajukan Iptek nasional. Ketentuan UUD 1945 yang terkait pelaksanaan program kegiatan PLTN adalah: • Pasal 28C menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Kemajuan iptek harus memperhatikan hak warga negara untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. • Pasal 31 ayat (5) menyatakan: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Undang-undang ini merupakan landasan formal BATAN dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan Iptek nuklir, khususnya terkait dengan pembangunan dan pengoperasian PLTN. Ketentuan dalam Undang-Undang Ketenaganukliran mengenai kewenangan BATAN sebagai Badan Pelaksana diatur sebagai berikut: • Pasal 3 ayat (1) menyatakan: Pemerintah membentuk Badan Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir.
• Pasal 13 ayat (1) menyatakan: Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir non komersial dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa BATAN sebagai badan pelaksana, adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, merupakan penjabaran dari tujuan negara ke dalam visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
Undang-undang ini juga mengamanatkan PLTN beroperasi 2015-2019 dengan persyaratan keamanan secara ketat.Ketentuan dalam undangundangini yang mendasari pembangunan PLTN adalah: • Bab IV.1.2. Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing Huruf D. angka 32 berbunyi “Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi melalui: ... (3) pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yang baru terutama pada pembangkit listrik yang berbasis batubara dan gas secara terbatas dan bersifat jangka menengah agar dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dan dalam jangka panjang akan mengedepankan energi terbarukan, khususnya bioenergi, geothermal, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, bahkan tenaga nuklir dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat”.
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir
Nasional
Peraturan Presiden ini menjadi dasar hukum bagi BATAN untuk menjalankan tugasnya sebagai Badan Pelaksana. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,
sehingga dapat disimpulkan bahwa BATAN adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang dapat melaksanakan kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning reaktor nuklir.
5. Peraturan Perundang-Undangan Lain terkait Pembangunan PLTN
Berkaitan dengan pembangunan PLTN yang akan dilaksanakan oleh
BATAN, perlu juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan pembangunan PLTN diantaranya sebagai berikut: • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; • Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir; • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; • Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir; • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif; • Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional; • Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; • Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pertanggung jawaban Kerugian Nuklir;
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; • Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai Batas Radioaktivitas di Lingkungan; dan • Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan di Bidang Ketenaganukliran.
BAB IV MATERI MUATAN RAPERDA
Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Penataan Kawasan PLTN memuat arah dan jangkauan pengaturan materi yang terbagi ke dalam 10 Bab, sebagai berikut.
BAB I Ketentuan Umum
Pada Bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang
Rencana Penataan Ruang Kawasan PLTN.
BAB II Rencana Umum Pembangunan PLTN
Pada Bab ini dijelaskan mengenai perencanaan, penyusunan, serta tata cara pelaksanaan dalam rangka pembangunan PLTN di Provinsi Kalimantan Barat.
BAB III Rencana Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Kawasan PLTN
• Kawasan PLTN wajib memilki sarana dan prasarana yang memenuhi standar keselamatan pemanfaatan nuklir. • Kawasan PLTN wajib memiliki jaringan jalur evakuasi dan sarana penanganan kecelakaan minimal skala ringan dari bahaya nuklir. • Kawasan PLTN memiliki jaringan sarana dan prasarana penanganan limbah pemanfaatan energi nuklir sesuai standar.
BAB IV Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan PLTN
• Pemanfaatan ruang dalam kawasan PLTN harus memenuhi kebutuhan ruang yang di dalamnya termasuk ruang terkait pencegahan bencana nuklir dari penanganan limbah. • Pemanfaatan ruang kawasan PLTN harus mengakomodir adanya kawasan penyangga yang membatasi zona reaktor nuklir dengan zona lain. • Pemanfaatan ruang dalam zona kedaruratan nuklir pada kawasan PLTN harus memperhatikan mitigasi bencana nuklir.
BAB V Jangka Waktu
Pada Bab ini dijelaskan mengenai jangka waktu berlakunya Rencana
Penataan Ruang Kawasan PLTN Provinsi Kalimantan Barat, serta terkait dengan peninjauan kembali mengenai Rencana Penataan Ruang
Kawasan PLTN Provinsi Kalimantan Barat.
BAB VI Koordinasi dan Kerja Sama
Pada Bab ini dijelaskan mengenai hak Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Barat dalam hal melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam satu sektor maupun lintas sektor, yang mana dalam rangka memenuhi kebijakan utama maupun pendukung dalam pelaksanaan program Rencana
Penataan Ruang Kawasan PLTN Provinsi Kalimantan Barat
BAB VII Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi
Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi Rencana Penataan Ruang Kawasan PLTN
Provinsi Kalimantan Barat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
BAB VIII Pendanaan
Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata cara pendanaan pelaksanaan program
Rencana Penataan Ruang Kawasan PLTN Provinsi Kalimantan Barat oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
BAB IX Hak dan Peran Masyarakat
Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai hak dan peran masyarakat dalam rangka proses pelaksanaan program Rencana Penataan Ruang Kawasan
PLTN Provinsi Kalimantan Barat.
BAB X Ketentuan Penutup
Pada Bab ini dijelaskan mengenai pemberlakuan Peraturan Daerah dan pengudangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.