adalah sebuah negara yang terkenal dengan kedisiplinan, negara yang mempunyai budaya penanganan bencana yang sangat siap serta sistem peringatan dini yang sangat handal, namun masih menghadapi kesulitan dalam mengatasi masalah tersebut.
f. Aspek Politik Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN di Indonesia telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, diantaranya dari unsur partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik di tingkat nasional maupun daerah. Seringkali isu PLTN dijadikan sebagai sarana untuk merebut hati masyarakat demi kepentingannya sendiri. Isu yang banyak dihembuskan dari segi negatifnya ini akan lebih dipercaya oleh masyarakat.
3.2.3.
Kesesuaian Kepentingan Ekosistem Berdasarkan kebijakan nasional yang telah ditetapkan diuraikan bahwa
pembangunan yang akan dilaksanakan tidak diperbolehkan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan yang dilaksanakan harus tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, aspek-aspek yang terkait dengan kelestarian lingkungan harus mendapatkan perhatian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan PLTN. Sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, semua ketentuan mengenai pembangunan/konstruksi dan operasi reaktor nuklir harus dipenuhi untuk memperoleh izin pembangunan dan operasi fasilitas nuklir. 3.3 Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang melandasi diambilnya Pembangkit
keputusan Listrik
atau
Tenaga
tindakan Nuklir
pembangunan
yang
dan
mengemukakan
pengoperasian lingkup
dasar
pertimbangan hukum tentang pembangunan PLTN, mulai dari konstitusi negara
