Majalah Kabar Serasan Edisi Nov 2018

Kabar Serasan MEDIA PEMBANGUNAN MUARA ENIM

PEMIMPIN BARU SEMANGAT BARU

mengoptimalkan semua potensi November 2018 | KABAR SERASAN Edisi Khusus HUT Kabupaten Muara Enim ke-72

Selamat Ulang Tahun Kabupaten Muara Enim ke 72

Kami Menerima Informasi, Tulisan dan Pemasangan Iklan Klik : www.kabarserasan.com Alamat : redaksi@kabarserasan.com Setiap Hari Ribuan Pasang Mata Membaca Berita di Media ini Kami Lahir Karena Kecintaan Kepada Kabupaten Muara Enim

Penerbit: Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pelindung: Bupati Muara Enim dan Wakil Bupati Muara Enim Penasehat: Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim Penanggung Jawab: Plt Kabag Humas dan Protokol: Ely Martini

Telepon : (021) 77885465 - 0811926736

Pemimpin Redaksi: Firdaus Masrun

Perusahaan Penerbit: PT Media serasan Utama (PT MSU)

Redaktur Pelaksana: Khairul Amri

Alamat Penerbit: Beltway Office Park Tower B, Jl. Letjen TB Simatupang No.41 Jakarta

Kontributor Foto: Tim Media Center Bagian Humas dan Protokol Pemkab Muara Enim

Tata Letak: Kuncoro TW

Hotline: 081220206736/08176696468 Website: www.kabarserasan.com

daftar isi NASIONAL

8 Pembangunan Infrastruktur, Menciptakan Pemerataan

Pemerintah Pusat terus menggenjot pembangunan infrastruktur, terutama di luar Pulau Jawa. Upaya Presiden Joko Widodo mengakselerasi kemajuan ekonomi secara merata sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara lain.

14 Pemerintah turunkan pajak UMKM jadi 0,5 persen Dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Presiden Joko Widodo turunkan pajak penaghasilan final UMKM beromzet di bawah Rp.4,8 miliar per tahun menjadi 0,5 persen

SUMSEL

20 Menghitung untung Sumsel jadi tuan rumah Asian Games 2018

DKI Jakarta dan Sumsel dipastikan mengalami banyak keuntungan menjadi tuan rumah pelaksanaan ajang olahraga sekelas Asian Games 2018, Agustus 2018 lalu. Berapa dan apa saja keuntungan yang didapat Sumsel?

25 HDMY Akan Stop Izin Angkutan Truk Batubara

Pasangan HDMY (Herman Deru-Mwardi Yahya), sehari setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan, menyatakan akan menghentikan izin operasional truk pengangkut batubara yang selama ini meresahkan warga masyarakat

3 Daftar Isi 4 Dari Meja Bupati 5 Pengantar Redaksi 6 Kilas Kabar 10 Pemerintah Berhasil Tekan Kemiskinan 12 Dana Desa Gerakkan Ekonomi Nasional 16 Cegah Kecurangan 18 Sumsel Maju 22 Pembangunan Infrastruktur di Sumsel 27 Selamat Datang Pemimpin MERakyat Terpilihnya Ir H Ahmad Yani MM dan H Juarsah SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, membawa harapan baru, Kabupaten Muara Enim akan lebih maju.

Visi Misi dan Program Kerja yang disusun memberi pesan kuat, keberpihakan kepada rakyat 28 RPJMD 30 Program MERakyat 34 Profil A Yani Pekerja Keras 36 Profil Juarsah: Saya...

62 Investor Makin Berminat 64 Replanting 66 Koperasi UMKM 68 Smart Regency 70 Geothermal 72 Program Sanitasi 74 Kota Layak Anak 76 Dinsos 78 Dinas Damkar 80 Perindustrian 82 Kolam Renang Tirta Enim 84 Dinkes Sambut 86 PTBA 88 Akbid 90 YP Serasan 92 SMKN I Muara Enim 94 Desa Pagar Dewa 96 Rimpi Ujan Mas,

Riwayatmu kini

38 TP PKK Muara Enim Kini Dipimpin

“Motor PKK Sumsel”

Ir Sumarni MSI, tokoh yang kini memimpin TP PKK Muara Enim, sosok wanita di balik derap cepat TP PKK Sumatra Selatan, di mana 18 tahun ia menjabat sebagai Sekretaris. TP PKK Muara Enim beruntung kini dipimpinnya.

Makanan khas Kabupaten Muara Enim berbahan dasar pisang ini, kini sulit ditemui, bahkan keberadaannya nyaris hilang, tersingkir oleh kemunculan makanan instan, yang menawarkan rasa dan kemasan lebih menarik 98 Profil Isteri Bupati

40 PKK ME 42 Bupati A Yani Ajak...

44 Mengenal lebih dekat KEK Bukit Asam Jika tak ada aral melintang, di Kabupaten Muara Enim segera dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bukit Asam. PT Bukit Asam Persero (PTBA) ingin membangun hilirisasi batubara berjangka panjang.

Pembangunannya akan menyerap ribuan tenaga kerja.

46 Palindra Sudah,...

48 Pertanian 50 Galeri Foto

53 Pasangan “Cak Nur”, Satu Dasawarsa Mengabdi Bagi Muara Enim Pasangan Muzakir “Cakuk” Sai Sohar dan Nurul Aman yang hampir 10 tahun terakhir memimpin pembangunan di Kabupaten Muara Enim kini telah “turun panggung”, meninggalkan sejumlah catatan emas, berupa sejumlah prestasi. Apa saja itu?54 Langkah Maju Muara Enim 56 Kerja Keras 58 DPRD 60 Reformasi Birokrasi

November 2018 | KABAR SERASAN | 3

DARI MEJA BUPATI

kesamaan pandang, penyatuan kekuatan, sehingga dalam melangkah terasa ringan, dan semua masalah yang datang akan dapat diselesaikan dengan baik.

Ir. H. Ahmad Yani, MM Bupati Muara Enim

Terkait itu, sebagai pimpinan daerah ini, saya bersama Wakil Bupati H Juharsah SH mengajak semua kekuatan untuk ikut terlibat, berperan aktif dalam membangun dan membesarkan kabupaten yang yang kita cintai ini, agar kita bisa mewujudkan kemajuan yang diharapkan, bahkan jika mungkin—dan kami optimis, menjadikan Kabupaten Muara Enim, terdepan dibanding kabupaten lain, terutama di Provinsi Sumatera Selatan.

Harapan itu bukan tanpa dasar. Kabupaten Muara Enim memiliki kekayaan potensi, tidak saja potensi sumber daya alam berupa kesuburan tanah dan potensi pertambangan, tapi juga kekayaan budaya dan tak kalah penting kesadaran masyarakatnya, akan pentingnya menjaga keamanan, sehingga pembangunan selama ini bisa terlaksana dan berjalan sesuai rencana.

Assalamu`alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh 20 November 1946, adalah hari jadi Kabupaten Muara Enim, merujuk pada terbentuknya Panitia Sembilan Dewan Keresidenan Palembang, yang pada tanggal itu melakukan pertemuan dan hasil kerjanya tertuang dalam naskah resmi berjudul “Naskah Hari Jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah� disingkat LIOT. Keputusan ini kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten LIOT tanggal 14 Juni 1972 No. 47/Deshuk/1972. Lalu berdasarkan SK Bupati Tingkat II LIOT Nomor 2642/B/1980 Tanggal 6 Maret 1980, terhitung tanggal 1 April 1980 nama Kabupaten LIOT berubah menjadi Kabupaten Muara Enim.

Dengan demikian, usia Kabupaten Muara Enim telah berusia 72 tahun dan akan memasuki usia 73 tahun, usia yang cukup panjang. Terkait itu, saya sebagai Bupati Muara Enim berharap, itu tidak sekedar dipandang sebagai ukuran waktu, tapi juga dimaknai sebagai kematangan dalam bersikap, bagaimana pentingnya semua komponen masyarakat di daerah ini untuk bersama memajukan daerah yang kita cintai ini. Ada banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi, yang untuk itu diperlukan

4 | KABAR SERASAN |November 2018

Mari, kita bersatu padu, bergandengan tangan, melupakan aneka perbedaan pandangan yang sempat terjadi di kancah politik beberapa waktu lalu. Kita semua adalah saudara, dan kita memiliki tujuan sama, ingin daerah ini maju, lebih baik lagi dari sebelumnya.Dengan dukungan seluruh komponen masyarakat, kami optimis, apa yang kita inginkan akan terwujud, yang ingin kita sasar akan tercapai, yakni kemajuan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat yang makin meningkat.

Selamat Ulang Tahun Kabupaten Muara Enim, semoga makin maju dan berkembang bersama seluruh masyarakatnya.

Wassalamu`alaikum warohmatullahi wabarokaatuh Ahmad Yani Bupati Muara Enim

DARI REDAKSI

Seiring dngan berakhirnya duet Muzakir-Nurul Aman, kini Kabupaten Muara Enim memiliki pemimpin baru, dengan latarbelakang dan kualitas tak kalah dari pendahulunya, Ir H Ahmad Yani MM dan H Juarsah SH. Pasangan dengan tagline “MERakyat” ini terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim periode 2018-2023, setelah memenangkan kontestai Pilkada Serentak pada Juni 2018 yang baru lalu.

Firdaus Masrun

Redaksi Kabar Serasan

Yang Pergi dan Datang Tak ada yang paling dihindari dari sebuah kebersamaan lama yang harmonis, selain perpisahan. Tapi itulah yang kini harus dijalani oleh seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di semua tingkatan di Kabupaten Muara Enim, ketika harus berpisah dengan Ir H Muzakir Sai Sohar, Bupati Muara Enim, dan H Nurul Aman SH, yang setia mendampinginya, sebagai Wakil Bupati Muara Enim, selama hampir 10 tahun terakhir.

Muzakir—akrab dipanggil Cakuk, mulai memimpn Kabupaten Muara Enim saat terpilih sebagai Wakil Bupati, mendamping mendiang Klamuddin Djinab, sebagai Bupati Muara Enim periode 2008-2013. Belum satu tahun berjalan, tepatnya pada 27 Mei 2009, Kalamuddin meninggal dunia karena sakit, dan empat bulan kemudian, Muzakir dilantik sebagai Bupati Muara Enim. Beberapa bulan setelah itu, Nurul Aman yang sebelumnya anggota DPRD Muara Enim, terpilih untuk mengisi jabatan Muzakir, sebagai Wakil Bupati. Sejak itulah duet Cak Nur—akronim dari nama keduanya, memimpin Muara Enim, hingga 20 Juni 2018 yang lalu.

Lamanya kebersamaan, dalam memacu pembangunan Kabupaten Mara Enim, dengan sejumlah kenangan di dalamnya, menjadi dasar bagi Tim Redaksi, untuk mengulas sekilas perjalanan dan hasil pembangunan yang dicapai saat kepemimpinan keduanya, dalam rubrik “Laporan Khusus”

Harapan membuncah,tak hanya dari kalangan ASN tapi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Muara Enim. Hadirnya duet pemimpin baru ini, memunculkan setumpuk harapan dan semangat baru, untuk membawa “Bumi Serasan Sekundang” ini jauh lebih maju lagi dari sebelumnya. Harapan itu bukan tanpa dasar, jika melihat sederet data perjalanan dan pengalaman panjang Sang Bupati, baik pendidikannya, pengalamannya sebagai pelaku usaha dan tenaga konsultan, serta sebagai politisi, dengan menjadi anggota legislatif di Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian pula dengan Wakil Bupati, Juarsah SH. Putra asli Kabupaten Muara Enim ini, lahir dari kalangan agamis, lama berkecimpung di Ormas Islam, Nahdlatul Ulama hingga akhirnya terjun ke politik praktis dan menjadi anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ia pun berkecimpung di dunia bisnis, sebagai pengusaha hasil bumi dan otomotif.

Jam terbang yang cukup, dengan semangat tinggi dan jiwa merakyat yang langsung diperlihatkan sejak awal keduanya menjabat panjang, memberi semangat baru, bagi kemajuan daerah ini, untuk bahkan menjadi terdepan dibanding kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Karena itu, untuk mengetahu lebih dalam mengenai visi misi kedua pemimpin baru ini bagi Kabupaten Muara Enim ke depan, kami menuangkannya dalam rubrik “Laporan Utama”.

Seperti biasa, melengkapi isi laporan majalah ini, redaksi juga menuangkan tulisan seputar perkembangan informasi nasional dan Provinsi Sumatera Selatan, yang sengaja menjadi laporan awal ini, agar terjalin kontiniti informasi yang didapat. di saat momentum Kabupaten Muara Enim genap berusia 72 tahun ini. Terakhir, segenap Redaksi mengucapkan “Selamat Ulang Tahun Kabupaten Muara Enim, Semoga Terus Maju Bersama Bupati dan Wakil Bupati yang baru”. Aamiin.

November 2018 | KABAR SERASAN | 5

MUARA ENIM DALAM LENSA

Bupati Lantik TP PKK Muara Enim

Pengembangan Kawasan, Kerjasama Dengan Jepang

Untuk mempercepat realisasi pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD), Pemerintah Kabupaten Muara Enim berencana menjalin kerjasama dengan pihak Jepang, salah satunya berbentuk program “Sister City” dalam pengelolaan perkotaan, serta bidang lain seperti pertanian, pendidikan serta teknologi. Untuk mewujudkan itu, delegasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dipimpin Bupati Muara Enim H Muzakir Sai Sohar telah bertolak ke Jepang, untuk menjajaki kerjasama tersebut.

Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM, Senin (29/10/2018), melantik pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim masa bakti 2018-2023, yang dilaksanakan di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS), Kabupaten Muara Enim. Hadir dalam acara ini Sekda Pemkab Muara Enim, Hasanuddin, sejumlah pejabat dari unsur FKPD Kabupaten Muara Enim, pejabat pimpinan OPD dan pengurus organisasi wanita serta para kader PKK se-Kabupaten Muara Enim. (kabarserasan.com)

“Melalui Program Sister City kita dapat belajar banyak dengan Jepang bagaimana pengembangan kawasan, tentu saja akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Muara Enim. Di Indonesia, Program Sister City lebih menekankan pembangunan bidang ekonomi, pendidikan dan budaya,” kata Sekretaris Daerah Pemkab Juara Enim, Hasanudin.

Bupati Muara Enim Sumbang Korban Kebakaran

Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM, dan istri, Ir Hj Marni Msi, Kamis (11/10/2018) lalu menemui warga korban kebakaran di Desa Gunung Agung Kecamatan Semende Darat Tengah. Di kesempatan ini, Bupati Yani memberikan sumbangan uang tunai, dan menyatakan akan menyumbangkan pula gaji pertamanya sebagai Bupati Muara Enim untuk korban bencana ini. (kabarserasan.com)

Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Muara Enim

Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM, Rabu (17/10/2018) menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Rancangan awal Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, bertempat di ruang rapat Bappeda Kabupaten Muara Enim. Hadir juga Wabup H Juarsah SH, pimpinan DPRD Muara Enim, serta Tim Pendamping Penyusunan RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. (kabarserasan. com)

Muara Enim Bakal Punya Panti Rehabilitasi Narkoba Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Muara Enim berharap segera memiliki panti rehabilitasi rawat inap terhadap para pecandu narkoba. Untuk maksud itu Hal Kepala BNNK Muara Enim, Ika Wahyu Hindaryati telah melakukan paparan di hadapan pimpinan Pemerintah kabupaten Muara Enim “Kita sudah sampaikan kepada Pak Sekda dan dinas instansi terkait. Kita mengusulkan memanfaatkan bangunan eks Lapas sebagai fasilitas rawat inap bagi pencandu narkoba. Fasilitas ini nantinya adalah milik Pemkab Muara Enim. Terkait ini Pemkab Muara Enim menyatakan mendukung dan akan membicarakannya dengan Kakanwil Kemenkum HAM,” ujar Ika kepada wartawan beberapa waktu lalu.

6 | KABAR SERASAN |November 2018

Di Muara Enim Kini Ada Damri

Kabar gembira bagi warga masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sering bepergian ke luar kota dengan angkutan umum. Kini, di Muara Enim telah dibuka jalur angkutan Damri, dengan pool armadanya di Terminal Kota Muara Enim, dengan rute Muara Enim-Palembang. Pengoperasiannya diresmikan 17 Mei 2018 lalu. Tarifnya terjangkau, Rp 50.000 untuk ke Palembang dan Rp.25.000 untuk ke Prabumulih. Jjadwal keberangkatan dari Muara Enim pada pukul 10.00 WIB. (kabarserasan.com)

MUARA ENIM DALAM LENSA Serap Aspirasi Rakyat Bupati Yani Lakukan Safari ke Desa

Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM merealisasikan janji politiknya, membuat program berdasarkan aspirasi rakyat. Sejak awal Oktober 2018, didamping Sekda Muara Enim Ir Hasanuddin MSI dan sejumlah pejabat setiap hari Jumat melakukan salat Jumat berjamaah di tiap kecamatan secara bergiliran, sekalian berkantor dan memimpin pelayanan masyarakat di kantor salah satu pemerintahan desa. Seperti yang dilakukannya 12 Oktober 2018 lalu di Kantor Desa Tegal Rejo dan Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul. (rimaunews.com)

Wabup Hadiri Hari Santri Nasional Kabupaten Muara Enim

Wakil Bupati Muara Enim H Juarsah SH, Senin (22/10/2018) lalu hadir dan membuka kegiatan peringatan Hari Santri Nasional kedua Kabupaten Maraenim Tahun 2018, di Pondok Pesantren Darusaadah Kecamatan Muara Enim. Hadir juga, sejumlah pejabat dari FKPD (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Pengurus organisasi NU serta beberapa tokoh masyarakat. Wabup Juarsah menyatakan, peringatan Hari Santri ini untuk mengenang peran serta para ulama, pondok pesantren termasuk para santri, dalam melawan penjajah di masa lalu. (kabarserasan.com)

Dispora dan KPU Muara Enim Gelar Jalan Santai

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muara Enim, bekerja sama dengan KPU Muara Enim, Minggu (28/10/2018) menggelar kegiatan jalan santai dalam rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda, sekaligus Deklarasi Pemilu Damai, dalam rangka Pemilu 2019, Juni 2019 mendatang.

Kegiatan ini dibuka Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM, didampingi Wabup, Juarsah SH, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Muara Enim, Start dan finis dilakukan di depan GOR Pancasila Muara Enim (kabarserasan.com)

Baznas Muara Enim Galang Dana Bantu Korban Gempa dan Tsunami di Sulteng

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Muara Enim bersama sejumlah relawan dan mahasiswa Stebis Muara Enim , Rabu (03/10/2018) menggelar aksi penggalangan dana bagi korban bencana gempa dan Tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Aksi penggalangan dilakukan di sekitar Tugu Air Mancur depan Stasiun Kereta Api, Kota Muara Enim, dipimpin Ketua Baznas Kabupaten Muara Enim, H Syachril SH Msi Mhi. (tribunews.com)

Penerapan Aplikasi e-Office (SiMaya) Dalam Pengurusan Berkas

Kepala BPSDMD Buka Dklat Pengelolaan Dana BOS

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kabupaten Muara Enim, Ibrahim Ilyas , Senin (01/10/2018) membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kegiatan yang dihadiri perwakilan sekolah-sekolah ini dilaksanakan di Gedung Diklat UPT, Kabupaten Muara Enim (tribunews.com)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, Rabu (29/08/2018) lalu melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi E-Office (SiMaya), kepada seluruh OPD Kabupaten Muara Enim dan seluruh aparat kecamatan se-Kabupaten Muara Enim, dengan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Dirgantara Manurung dan Bonovan. (kabarserasan.com)

November 2018 | KABAR SERASAN | 7

NASIONAL

Pembangunan Infrastruktur, Upaya Menciptakan Pemerataan Infrastruktur adalah salah satu fokus utama program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pembangunan infrastruktur terus digenjot dalam upaya mengakselerasi kemajuan ekonomi secara merata di seluruh wilayah tanah air, sekaligus mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Sejak awal menjabat, Presiden Jokowi langsung melakukan sejumlah upaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur ini bisa dilakukan dengan cepat, ditandai dengan menggeser alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaannya melibatkan swasta dan BUMN. Setelah itu, tranformasi berlanjut dengan mengupayakan alternatif pembiayaan, salah satunya dengan sekuritisasi aset.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, proyek strategis nasional (PSN) yang sedang digalakkan pemerintah merupakan suatu fondasi bagi pengembangan ekonomi secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis industri, dan kawasan strategis pariwisata, secara tidak langsung pemerintah telah meletakkan dasar untuk

8 | KABAR SERASAN |November 2018

perkembangan ekonomi secara jangka panjang dan merata seluruh wilayah Indonesia..

Dikutip dari situs resmi KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas—lembaga koordinasi lintas instansi bentukan pemerintah untuk pelaksanaan PSN, red), Dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016—yang kemudian diubah dengan Perpres nomor 58 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, disebutkan, PSN yang dibangun meliputi 12 Sektor Proyek dan 3 Sektor Program, dengan rincian; 69 proyek sektor jalan; 51 proyek sektor bendungan; 29 proyek sektor kawasan.

Lalu 16 proyek sektor kereta api; 11 proyek sektor energi; 10 proyek sektor pelabuhan; 8 proyek sektor air & sanitasi; 7 proyek sektor bandara; 6 proyek sektor irigasi; 6 proyek smelter; 4 proyek teknologi; 3 proyek perumahan; 1 proyek pertanian/ kelautan; 1 proyek tanggul laut dan 1 proyek pendidikan. Selain itu terdapat 1 program ketenagalistrikan; 1 program industri pesawat dan 1 program pemerataan ekonomi. Keseluruhan proyek memiliki estimasi nilai investasi sebesar Rp. 4.150 triliun.

Seluruh proyek dan program PSN tersebut tersebar di sejumlah wilayah

di Indonesia. Rinciannya, 61 proyek di Pulau Sumatra dan sekitarnya, 24 proyek di Kalimantan, 93 proyek di Jawa, 27 proyek di Sulawesi, 13 proyek di Papua, 15 proyek di Bali dan Nusa Tenggara, serta 12 proyek yang sifatnya nasional seperti Palapa Ring.

“Saya ingat, ketika barru satu tahun menjabat, presiden mengatakan yang membangun infrastruktur utamakan BUMN. Iistilah beliau jangan dikekepin terus proyeknya, tapi disekuritisasi apa pun produknya, tanpa mengubah kepemilikan, ada dana masuk, sehingga bisa membangun infrastruktur lagi,” jelas Menko Perekonomian, Darmin Nasution, dalam satu kesempatan berbicara di hadapan sejumlah pengusaha nasional di Gedung Bursa Efek Indnesia (BEI), Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Memasuki awal 2018, Presiden Jokowi minta saya mengevaluasi jalannya PSN, untuk mengetahui proyek mana yang dapat dilanjutkan dan yang tak mungkin dilanjutkan, terkait dengan perkembangan situasi ekonomi global, utamanya menyangkut fluktuasi nilai dolar Amerika Serikat dan fokus pada proyek yang prioritas dan harus cepat diselesaikan. Satu hal, proyek strategis yang sedang berjalan dan belum rampung pada tahun lalu untuk dikebut penyelesaiannya di tahun ini. Begitu

NASIONAL

pula proyek strategis yang sudah direncanakan tahun ini, segera dipastikan pengerjaannya,” ujar Darmin. .

Berdasarkan kajian di KPPIP, Pemerintah Pusat kemudian memutuskan, menunda pelaksanaan 14 PSN, antara lain kereta api Jambi-Palembang, kereta api Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional di Sumatra Utara, bendungan di Sulawesi Tenggara, dan kawasan ekonomi khusus Merauke, dengan nilai investasi Rp.264 triliun.

Meski memangkas, pemerintah juga menambah 2 PSN baru, yakni pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Progrm Pemerataan Ekonomi yang di dalamnya termsuk sertifikasi lahan, perhutanan sosial, reforma agraria dan peremajaan perkebunan rakyat,” demikian dikutip dari rilis KPPIP kepada media.

Direktur Program KPPIP, Rainier Haryanto mengatakan, dengan memangkas 14 PSN dan menambah 2 PSN baru itu berarti kini ada 222 PSN yang masih akan dikerjakan pemerintah, dengan nilai investasi Rp.4.100 triliun.

“Kalau kita perhatikan bahan baku proyek infrastruktur PSN yang ada mayoritas memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi, Semakin tinggi TKDN menunjukkan bahwa bahan baku yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur berasal dari dalam negeri. Beberapa material yang termasuk kategori TKDN diantaranya semen, beton pra cetak, pasir dan aspal,” jelas Rainier.

Saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2019 di hadapan DPR RI 16 Agustus 2018 lalu, Presiden Jokowi mengatakan, sejak tahun 2015 hingga Agustu 2018 pemerintah telah membangun jalan (bangun baru, rekonstruksi dan pelebaran jalan nasional) sepanjang 12.783 km, 11 bandara baru, dan 369 km spoor rel KA. Di luar itu pemerintah juga telah memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap 1, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah non-komersial dan broadband di desa, program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Presiden menegaskan pembangunan infrastruktur ini akan terus dilanjutkan pada tahun jalan nasional baru, 905 km jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi.

Mengatasi kendali pendanaan, kata presiden, pemerintah berencana melakukan skema pelibatan pihak swasta, dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, agar risiko tetap terjaga dan pembangunan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur secara nasonal ini diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional secara jangka panjang. (fir)

20 PSN selesai pada 2016 senilai Rp 33,3 triliun 1. Jalan Tol Gempol - Pandaan, Jatim 14km (Rp 1,47 triliun) 2. Bandara Sentani, Jayapura, Papua (Rp 1,47 triliun) 3. Bandara Juwata, Tarakan, Kaltara (Rp 1,39 triliun) 4. Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu (Rp 1,67 triliun) 5. Bandara Mutiara, Palu (Rp 1,39 triliun) 6. Bandara Matahora, Wakatobi, Sultra (Rp 662 miliar) 7. Bandara Labuan Bajo, Pulau Komodo, NTT (Rp 662 miliar) 8. Pengembangan Bandara Soekarno Hatta,, Banten (Rp 4,7 triliun) 9. Pelabuhan Kalibaru, DKI Jakarta (Rp 12,0 triliun) 10. Pipa Gas Belawan-Sei Mengkei, Sumut (Rp 1,21 triliun) 11. PLBN & SP Entikong, Kab. Sanggau, Kalbar (Rp 152 miliar) 12. PLBN & SP Mota’ain, Kab. Belu, NTT (Rp 82 miliar) 13. PLBN & SP Motamassin, Kab. Malaka, NTT (Rp 128 miliar) 14. PLBN & SP Skouw, Kota Jayapura, Papua (Rp 166 miliar)

15. Bendungan Paya Seunara, Kota Sabang, NAD (Rp 57 miliar) 16. Bendungan Rajui, Kab. Pidie, NAD (Rp 138 miliar) 17. Bendungan Jatigede, Kota Sumedang, Jabar (Rp 4,82 triliun) 18. Bendungan Bajulmati, Banyuwangi, Jatim (Rp 454 miliar) 19. Bendungan Nipah, Madura, Jatim (Rp 213 miliar) 20. Bendungan Titab, Kab. Buleleng, Bali (Rp 496 miliar)

November 2018 | KABAR SERASAN | 9

NASIONAL

Pemerintah Berhasil Tekan Angka Kemiskinan Berbagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menekan angka kemiskinan, akhirnya mencapai hasil nyata. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen itu, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.

10 | KABAR SERASAN |November 2018

“Maret 2018 untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam 1 digit. Kalau dilihat sebelumnya, biasanya 2 digit, jadi ini memang pertama kali dan terendah,� kata Kepala BPS Suhariyanto dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin 16 juli 2018 lalu.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.

BPS mencatat, persentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2018 sebesar 7,02 persen, turun dibandingkan September 2017 sebesar 7,26 persen. Sama halnya dengan di perdesaan, di mana persentasenya pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen, turun dari posisi September 2017 sebesar 13,47 persen.

Suhariyanto mengungkapkan, selain inflasi umum (dalam periode itu sebesar 1,92 persen) dan ratarata pengeluaran per kapita tiap bulan untuk rumah tangga di 40 persen lapisan terbawah, tumbuh hingga 3,06 persen, faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat kemiskinan dari September 2017 hingga Maret 2018 itu, adalah bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada kuartal I 2018—lebih tinggi dibanding kuartal I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen.

Selain itu, masih ada dukungan dari program beras sejahtera ( rastra) dan bantuan pangan non-tunai kuartal I yang tersalurkan sesuai jadwal. “Selain itu juga karena nilai tukar petani Maret 2018 di atas angka 100, yaitu 101,94, dan kenaikan harga beras sebesar 8,57 persen pada September 2017 sampai Maret 2018, yang disinyalir mengakibatkan

NASIONAL

penurunan kemiskinan jadi tidak secepat periode Maret 2017 sampai September 2017,” kata dia.

(Rastrah), bantuan pangan nontunai, plus kartu sehat dan kartu pintar, serta dana desa.

Kemiskinan tertinggi Jika ditarik mundur, pada 1999 Indonesia mencatat persentase kemiskinan paling tinggi, sebesar 23,43 persen atau setara dengan 47,97 juta penduduk miskin. Angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap menurun meski sempat beberapa kali naik pada periode tertentu.

“Tetapi, menurut saya, kita masih punya banyak PR, bagaimana supaya kebijakan-kebijakannya lebih tepat sasaran sehingga penurunan kemiskinannya menjadi lebih tepat,” ujar Suhariyanto.

“Mengapa presiden memerintahkan itu, karena pada 2017 lalu bantuan sosial dari pemerintah sempat terlambat, lalu saat dilakukan survei angka kemiskinan jadi tinggi. Karena ternyata banyak yang merasa tidak terima. Kalau tidak pernah terima, itu kan, berarti pengaruh ke pengeluarannya, sehingga akhirnya dia terkategori miskin meskipun tadinya dia mungkin tidak miskin,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, sejak Maret 2017 sampai Maret 2018 jumlah penduduk miskin berkurang hingga 1,82 juta jiwa (0,82 persen).

Itu yang kemudian dicatat Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Indonesia menjadi 9,82 persen, terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak 1999. Dengan perhitungan, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.

Menteri Perancanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro juga mengakui, sejak awal tahun 2018 Presiden Joko Widodo memang memerintahkan ke semua menteri yang terlibat, sejak Januari semua pogram bantuan sosial ke masyarakat harus tepat waktu dan tepat sasaran. Tidak hanya dari PKH (Program Keluarga Harapan), tapi juga Program Beras Sejahtera

November 2018 | KABAR SERASAN | 11

NASIONAL

Dana Desa, Menggerakkan Ekonomi Nasional “Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta. Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa�

(Drs Mohammad Hatta)

Kutipan pernyataan Sang Proklamator Republik Indonesia itu, menggambarkan bagaimana besarnya peran dan fungsi wilayah desa jika dibangun dengan sungguhsungguh, akan menjadi penggerak bangkitnya perekonomian nasional.

Itu sebabnya, sejak negara Republik Indonesia ini berdiri, pembangunan desa menjadi perhatian pemerintah pusat. Hanya saja, yang membedakan dari masing-masing dekade kepemimpinan yang telah berlalu itu adalah porsi dan dinamika tantangan yang dihadapi.

Di era Presiden Soekarno, perhatian terhadap pembangunan desa memang tidak terlalu kelihatan

12 | KABAR SERASAN |November 2018

secara fisik, karena perhatian pemerintah yang baru terbentuk, lebih bersifat konsolidasi kekuatan kenegaraan dan pemerintahan, dari ancaman runtuhnya negara ini, baik ancaman dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Barulah di era Presiden Soeharto perhatian itu lebih terlihat program pembangunan desa, lewat Koperasi Unit Desa (KUD), Kelompencapir, serta akses permodalan bagi usaha kecil perdesaan yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) ketika itu.Beralih kepemimpjanan nasional, pembangunan desa makin besar dan meningkat.

Terlebih ketika di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan disahkannya UU No 6/2014 tentang Desa, selain dana transfer ke daerah, pemerintah pusat juga mulai mengalokasikan Dana Desa melalui realokasi anggaran belanja pusat yang berbasis desa.

Kini, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan desa makin dipacu secara massif lagi, dengan semangat pemerataan

pembangunan ekonomi berkeadilan, yang menjadi komitmen pemerintah. Berbagai program dan inovasi dibuat untuk memastikan desa sebagai bagian penting sebagai penopang sekaligus penggerak perekonomian nasional, sejalan dengan keinginan para pendiri bangsa ini, sejak dulu.

Bentuk konkretnya, anggaran Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat terus meningkat dari tahun ke tahun. Dana Desa dialokasikan pertama kali di APBN pada tahun 2015 sebesar Rp.20,76 triliun.

Tahun 2016 meningkat menjadi Rp.46,9 triliun. Lalu tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 triliun, dan angka ini bertahan hingga tahun 2018.

Bagaimana di tahun 2019? Dalam upaya mempercepat pembangunan di daerah, pemerintah, sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan pada penyampaian nota RAPBN 2019,di DPR RI 16 Agustus 2018 lalu, akan mengalokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam

NASIONAL

RAPBN tahun 2019 sebesar Rp.832,3 triliun, meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2018.

Meningkatnya perhatian pemerintah ini karena melihat Dana Desa selama ini telah memacu peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan. Dikatakan Presiden Jokowi, Rp.127,2 triliun Dana Desa yang disalurkan pemerintah dalam periode 2015-2017 telah dimanfaatkan untuk pembangunan sekitar 124 ribu km jalan desa, 791 km jembatan, 38,3 ribu unit akses air bersih, sekitar 3 ribu unit tambatan perahu, pendirian 18,2 ribu unit PAUD, 5,4 ribu unit Polindes, 6,6 ribu unit pasar desa, 28,8 ribu unit irigasi, 11,6 ribu unit Posyandu, dan sekitar 2 ribu unit embung.

Sedangkan di tahun 2018 yang sedang berjalan, lanjut presiden, hingga Semester I Tahun Anggaran 2018, realisasi Dana Desa telah mencapai Rp35,9 triliun atau 59,8 persen dari pagunya, dengan digunakan untuk membangun 5,3 ribu km jalan desa, 24,1 kilometer jembatan, 6 ribu unit akses air bersih, 508 unit tambatan perahu, 1,6 ribu unit PAUD, 910 unit Polindes, 845 unit pasar desa, 10,8 ribu unit irigasi, 677 unit posyandu, dan 664 unit embung.

Pemerintah yakin, dengan capaian dan evaluasi yang dilakukan, dengan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp832,3 triliun di tahun 2019, akan memperkuat pemerataan pembangunan di 34 provinsi,

508 kabupaten/kota, hingga 74.957 desa.

Terkait itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo minta semua pihak termasuk media massa untuk ikut mengawasi secara ketat penggunaan Dana Desa ini.

Pengelolaan Dana Desa menurut Mendes PDDT Eko, harus dilakukan terbuka dan melibatkan seluruh masyarakat, mulai dari perencanaan, musyawarah desa, pembentukan APBDes hingga pengawasan lapangan. Pemanfaatan Dana Desa, juga terlah terbukti mampu menekan angka kemiskinan. Tahun 2018 terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 1,8 juta jiwa. Lebih dari 60 persen di antaranya atau 1,2 juta jiwa merupakan masyarakat desa. (fir)

November 2018 | KABAR SERASAN | 13

NASIONAL

Perhatikan UMKM, Pemerintah Turunkan PPh Jadi 0,5 Persen Untuk mendorong peran serta masyarakat Koperasi dan UKM Puspayoga.. dalam kegiatan ekonomi formal, sekaligus Diakui presiden, keputusan menurunkan pajak UMKM ini setelah dirinya menerima banyak masukan teruta-

menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil ma dari sejumlah pelaku UMKM yang hampir selalu dan menengah (UMKM), Presiden Joko Wido- bertemu dengannya setiap kali kunjungan ke banyak do (Jokowi) akhirnya menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha kelas ini yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Tarif baru ini mulai berlaku 1 Juli 2018.

Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu yang merupakan revisi dari PP No. 46 Tahun 2013.

Adalah Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan keputusan ini, di Gedung JX International (Jatim Expo), Surabaya, Jawa Timur, 22 Juni 2018 lalu, yang dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri

14 | KABAR SERASAN |November 2018

daerah.

“Saya minta agar dihitung berapa penurunannya.

Setelah dihitung-hitung akhirnya diturunkan menjadi 0,5%. Aturannya sudah ada revisi dari PP 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Sudah saya tandatangani,� kata Presiden, disambut tepuk tangan hadirin yang hadir..

Menurut Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak, Yunirwansyah, selain mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal; penurunan tarif pajak PPh bagi UMKM ini untuk rmemberikan rasa keadilan; kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan; kesempatan berkontribusi bagi negara; serta pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat.

Subjek pajak yang terkena PPh final 0,5% adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Usaha berbentuk PT, CV, Firma dan Koperasi yang memiliki

NASIONAL

kan penyaluran KUR di tahun 2018 menjadi minimum sebesar 50 persen dari target total penyaluran sebesar Rp 120 triliun. penghasilan bruto (omzet) dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Omzet tersebut ditotal dari seluruh gerai/outlet baik pusat atau cabang. Usaha yang dimaksud antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon dan usaha lainnya.

Jangka waktu pengenaan PPh final 0,5 persen ini adalah selama tujuh tahun bagi WP Orang Pribadi dan selama empat tahun bagi WP berbentuk Koperasi, CV, Firma.

Sedangkan bagi Wajib Pajak Perseroan Terbatas (PT) berlaku jangka waktu tiga tahun.

Sebelumnya, juga dengan maksud untuk menunmbuhkembangkan usaha UMKM di tanah air, pemerintah juga pada 29 Januari 2018 lalu menurunkan uku bunga pinjaman bagi kredit usaha rakyat (KUR) dari 9 persen menjadi 7 persen per tahun. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, keputusan pemerintah yang berlaku per 1 januari 2018 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

“Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM. Sepanjang tahun 2017, penyaluran KUR mencapai Rp 96,7 triliun, meningkat sebesar 2,4 persen dari tahun 2016 Rp 94,4 triliun “ jelas Iskandar.

Melalui KUR, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Dua kebijakan—penurunan pajak dan suku bunga pinjaman ini, tentu saja disambut gembira para pelaku usaha UMKM di tanah air.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha UMKM dan Koperasi, juga ditunjukkan ketika dalam RAPBN 2019 yang dibacakan Presiden Jokowi di DPR RI 16 Agustus 2018 lalu, menetapkan subsidi KUR mencapai Rp 12,2 triliun, dan dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp 3 triliun. Tercatat, sejak periode 2015 hingga semester I tahun 2018, program KUR telah disalurkan sebesar Rp 299,9 triliun. Dengan nilai realisasi subsidi bunga KUR sebesar Rp 32,1 triliun. (fir)

Dalam keputusan itu, selain menurunkan persentase suku bunga, pemerintah juga mengubah ketentuan penyaluran KUR, antara lain pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi, penerapan mekanisme yarnen (pembayaran kredit setelah panen) dan grace period, serta KUR untuk masyarakat daerah perbatasan. Untuk sektor produksi, pemerintah menarget-

November 2018 | KABAR SERASAN | 15

NASIONAL

Cegah Kecurangan JKN, Kemenkes Gandeng KPK dan BPJS Kasus penyalahgunaan dana kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang diduga dilakukan Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko—kini menjalani proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bukan saja membuka mata banyak pihak, tapi juga mempertegas sinyalemen sebelumnya, bahwa penggunaan dana kesehatan dalam program JKN yang digulirkan pemerintah melalui BPJS Kesehatan, memang rawan diselewengkan.

Nyono Suharli, 3 Februari 2018 lalu ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) karena menurut KPK, telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Inna Silestyanti, memotong dana kapitasi BPJS yang dialokasikan untuk FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; Puskesmas), dengan besaran 7 persen tiap Puskesmas.

“Dana yang biasanya dialokasikan BPJS untuk tiap FKTP atau Puskesmas sebesar Rp 400 juta itu, ternyata dipotong sebesar 7 persen untuk setiap Puskesmasnya. Di Jombang ada 34 Puskesmas,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, dua hari setelah penangkapan Nyono. Inna Silestyanti, Kepala Dinkes Jombang, juga menjadi tersangka dalam kasus ini, dengan sangkaan

16 | KABAR SERASAN |November 2018

bertindak sebagai penyuap, jabatannya tetap aman.

untuk

tujuan

agar

Menurut Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, penyelewengan dana kapitasi di Jombang bukan kasus pertama, karena hal sama juga terjadi di beberapa daerah lain, salah satunya Subang, Jawa Barat. Bupati Subang, Imas Aryumningsih—juga bersama Kepala Dinkes setempat, ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana BPJS, hanya berselang 10 hari setelah penangkapan Nyono.

Selain Jombang dan Subang, sejumlah Kepala Dinas juga menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana kapitasi BPJS ini, sebut saja Kandinkes Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Panoka, Kadinkes Lampung Timur, Evi Darwati, Kadinkes Gresik, Jawa Timur, Nurul Dholam, serta sejumlah Kepala Puskesmas juga ikut terseret dalam praktik penyelewenangan dana kesehatan dari pemerintah ini.

“Kajian KPK sejak 2014 menunjukkan dana kapitasi BPJS ini rawan diselewengkan karena lemahnya pengawasan. Sebenarnya, sudah ada nota kerja sama antara KPK, Kementeri Kesehatan dan BPJS Kesehatan, tapi sayangnya pengawasan yang dilakukan belum maksimal,” kata Laode menjelaskan.

Terkait pengawasan dana kapitasi ini, pihak BPJS Kesehatan mengaku tidak berwenang. “Sesuai

NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, pengawasan terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi dilakukan dan menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Kesehatan dan kepala FKTP (dalam hal ini Kepala Puskesmas),” jelas Kabag Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat.

Di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program nasional yang sudah dimulai pada tahun 2014 sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKN, melalui BPJS Kesehatan sebagai pelaksana program ini, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada masyarakat yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Program JKN melibatkan pengelolaan keuangan negara dalam jumlah besar. Untuk itu, guna menghindari terjadinya kecurangan dan suatu tindak pidana, perlu diterapkan prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian dan akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak program ini digulirkan empat tahun lalu, pengawasan dilakukan Kementerian Keuangan RI, melalui Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (Direktorat PRKN) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Namun nyatanya, praktik penyelewenangan dana kapitasi JKN masih saja terjadi.

Karena itu, untuk mencegah terus berulangnya penyelewenangan dana ini, Kementerian Kesehatan, menggandeng KPK dan BPJS, membentuk tim bersama penanganan kecurangan Program JKN. Penandatanganan kerjasama tiga lembaga ini telah dilakukan di Jakarta dan ditandatangani Menkes Nila F Moeloek, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

‘Ddalam kesepakatan ini kami bekerjasama dan menyusun pedoman deteksi pencegahan kecurangan,

untuk dilakukan analisis dan ditindaklanjuti serta menentukan mekanisme dan saksinya,’’ kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Terkait ini, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam banyak kesempatan terus mengingatkan pemerintah daerah agar melaksanakan Inpres Nomor 8/2017 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Pemerintah Pusat, kata Mendagri, takkan ragu menjatuhkan sanksi bagi pemda yang abai terhadap regulasi tersebut. Melalui Inpres tersebut, pemerintah minta Pemda memastikan seluruh warganya menjadi peserta JKN-KIS, dan mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk dalam pelaksanaan program ini.

“Kami juga sudah mengeluarkan permendagri (peraturan mendagri) untuk memonitor, menginstruksikan, memperhatikan semua kepala daerah baik gubernur, bupati bahwa program ini harus clean and clear semua masyarakat tanpa terkecuali (terdaftar JKN-KIS),” tegas Tjahjo.

Saat ini terdapat sekitar 18.000 FKTP di seluruh Indonesia rata-rata pengelolaan dana kapitasi Rp 400 juta per tahun per FKTP. Sebagaimana diatur Perpres 32 Tahun 2014, dari dana kapitasi itu 60 persen untuk pembayaran jasa kesehatan, sisanya 40 persen untuk biaya ope¬rasional FKTP. Di luar itu, sebagaimana disebut di atas, setiap pemerintah daerah juga diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal 10% dari APBD. Dua sumber dana kesehatan ini, selain dituding tumpang tindih, juga potensial diselewenangkan, dan udingan itu kini telah banyak terbukti. Karena itulah, langkah Kemenkes menggandeng KPK dan BPJS Kesehatan membentuk Tim Bersama Penanganan Kecurangan JKN, jadi sangat relevan, penting dan tentu saja, ditunggu hasilnya. (fir)

November 2018 | KABAR SERASAN | 17

SUMSEL

Sumsel Maju, Tapi Pemerataan Jadi Pekerjaan ke Depan Tahun 2019, adalah tahun di mana Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memasuki era baru, dengan bergantinya nakhoda pembangunan—gubernur dan wakil gubernur, yang tentu saja akan mengubah arah dan strategi pembangunan yang akan dijalankan lima tahun ke depan. Duet Herman Deru-Mawardi Yahya, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel terpilih hasil Pilkada Serentak 2018, sebagai nakhoda baru dimaksud.

Sebelum pergantian itu, dibawah pimpinan Gubernur Alex Noerdin, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah merumuskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sumsel tahun 2019, yang mengacu pada lima Lima kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka

18 | KABAR SERASAN |November 2018

Menegah Nasional (RPJMN) 2005-2019 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2019 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumsel 2005-2025.

Gubernur Alex berharap, siapapun yang menggantikannya, mempedomani rumusan RKPD ini, meski tak menutup kemungkinan dilakukan pengembangan, sesuai kreatifitas dan inovasi pemimpin pengganti tersebut. “Supaya ada kesinambungan, di sini digodok untuk mensinkronkan. Ini baru awal kebijakan saja diawasi dari awal sampai akhir, merumuskan arah kebjikan pun melibatkan semua pihak. Kalau semua sudah mencapai target itu saja, Sumsel akan melejit maju,� pesan, Alex Noerdin, di forum rapat sinkronisasi RKPD Sumsel 2019, 7 Maret 2018 lalu.

RKP 2019 sendiri bertemakan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas.

Meliputi Pembangunan Manusia (pengurangan

SUMSEL

kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman), Peningkatan Nilai Tambah Eekonomi (melalui pertanian, industri dan jasa produktif), Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Ketahanan Sumber Daya Air, dan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Bagaimana arah pembangunan Sumsel dalam menterjemahkan RKP 2019 itu? Menurut Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Ekowati Retna Ningsih, arah kebijakan Pembangunan Sumsel tahun 2019 meliputi empat prioritas. Pertama, PembangunanManussia Berkwalitas (4 Program; Perceptan Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan Gizi Masyarakat, Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Pemukiman Layak).

Kedua, Pengurangan Kesenjangan Wilayah (3 Program: Peningkatan Konektivitas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal & Desa, dan Penanggulangan Bencana).

Ketiga, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Green Growth (5 Program; Peningkatan Nilai Tambah dan Produktifitas SDA Berbasis Inovasi Daerah, Percepatan Peningkatan Eksport dan Nilai Tambah Industri Pengolahan, Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produksi, Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja, dan Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan).

Keempat, Stabilitas Keamanan dan Pemantapan Reformasi Birokrasi (3 Program; Kamtibmas, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar).

Selama satu tahun terakhir, pembangunan di Sumsel telah meraih banyak capaian, diantaranya menyabet Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik tahun 2018 kategori perencanaan, dan pencapaian pembangunan 2017 terbaik kedua se Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi 5,51% (diatas Pertumbuhan Nasional 5,07%), Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini Rasio 0,365 (nasional 0,391), Tingkat Pengangguran 4,39% (nasional 5,5), IPM juga terus meningkat secara signifikan. Kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel mendapat predikat A (sangat baik) dari Kementerian PAN-RB, begitu juga dengan pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini WTP dari BPK RI 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Namun, semua hasil pembangunan dalam skala provinsi tersebut, oleh beberapa kalangan masih dianggap bermasalah, karena ketimpangan ekonomi masih terjadi, antara Kota Palembang sebagai wilayah ibukota Provinsi Sumatra Selatan dan beberapa daerah kabupaten dan kota di wilayah provinsi ini.

Pemerataan menjadi pekerjaan rumah dan diharapkan terselesaikan oleh Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya, sebagai duet pemimpin baru Provinsi Sumatra Selatan (fir)

November November2018 2017||KABAR KABARSERASAN SERASAN||19 19

SUMSEL

Menghitung Untung Sumsel Tuan Rumah “Sudah merupakan hal yang lumrah dan wajar bahwa Asian Games 2018 banyak negara yang profilnya naik setelah berhasil Perhelatan Asian Games ke-18 yang dilaksanakan di Kota Jakarta dan Palembang (Sumatera Selatan) telah usai dan berakhir dengan sukses, baik dari segi pelaksanaan, prestasi dan tentu saja secara ekonomi bagi kedua kota tuan rumah ini. Benarkah Jakarta dan Palembang meraup untung besar dari penyelenggaraan ajang olah raga terbesar di Asian tersebut?

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, secara nasional dampak positif dari Asian Games, meningkatkan kebanggaan bagi Indonesia baik secara ekonomi maupun nonekonomi. Keuntungan nonekonomi berupa, meningkatnya kohesi sosial, mendorong masyarakat untuk melakukan olahraga, serta yang tidak kalah penting yaitu meningkatkan profil Indonesia di mata internasional.

20 | KABAR SERASAN |November 2018

menjadi tuan rumah event internasional. Contoh paling jelas adalah Korea Selatan,� kata Bambang di Jakarta beberapa waktu sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018 dimulai.

Bambang menjelaskan, pada tahun 1986 Korea Selatan menjadi tuan rumah Asian Games ke-10 di Seoul.

Dua tahun kemudian (1988) negeri Ginseng ini menjadi penyelenggara Olimpiade Musim Panas ke-24 di kota yang sama. Korea Selatan benar-benar menjadikan event keolahragaan internasional itu sebagai sarana efektif menaikkan citra negaranya.

Tahun 2002, negara itu ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games ke-14 tahun 2002 di Busan dan secara bersamaan tahun 2002 menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama Jepang. Saat itu Korsel mampu menuai keuntungan hingga Rp.670 miliar. Demikian juga ketika Thailand, menjadi penyelenggaraan Asian Games ke-13 di Kota Bangkok. Negeri Gajah Putih itu meraup surplus hingga Rp 300 miliar.

Karena itu Bambang berharap yakin, pasca pelaksa-

SUMSEL

naan Asian Games ke-18, Indonesia khususnya Jakarta dan Palembang, akan meraih untung besar. Bappenas, kata Bambang, memperkirakan dampak langsung pengeluaran peserta dan pengunjung Asian Games 2018 mencapai Rp3,6 triliun, dengan perincian pengeluaran sebesar Rp2,5 triliun di Jakarta dan Rp1,1 triliun di Palembang.

Diestimasikan, 88% pengeluaran berasal dari penonton dan wisatawan, diikuti 4,67% pengeluaran oleh atlet, 3,96% pengeluaran awak media, 2,34% pengeluaran officials, dan 0,77% pengeluaran sukarelawan. Akomodasi diperkirakan menjadi komponen pengeluaran terbesar, disusul kemudian dari transportasi, lalu dari belanja makanan dan minuman.

Alex Noerdin (Gubernur Sumsel saat penyelenggaraan Asian Games 2018) pun mengakui, dampak positif Palembang sebagai tuan rumah ajang olah raga ini.

Secara gamblang Alex menyebut, “Asian Games itu bukan tujuan, Asian Games itu sebagai alat mencapai tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat,� kata Alex dalam salah satu kesempatan di hadapan sejumlah tokoh masyarakat Sumsel, menjelang Asian games dilaksanakan.

Sependapat dengan Bambang Brodjonegoro, menurut Alex, pelaksanaan Asian Games di Palembang menjadi ajang promosi Sumsel kepada dunia, baik dalam hal menarik minat menanamkan modalnya, maupun sebagai wisatawan.Selain itu, seperti yang kini bisa dilihat dan dinikmati, terbangunnya infrastruktur di provinsi ini.

“Dengan Asian Games kita bisa membangun infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, flyover, LRT, perluasan

bandara, penambahan kapasitas air bersih, pembangkit listrik dan berbagai pembangunan lainnya,� ujar Alex.

Bermodalkan Jakabaring Sport City yang sebelumnya telah referesentatif sebagai sarana olah raga, kini lewat Asian Games, fasilitas olah raga kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan telah makin lengkap dengan dibangunnya dua venue berstandar internasional yakni venue dayung dan menembak.

Lalu, untuk sarana akomodasi, telah dibangun pula dua rumah susun yang dipakai sebagai wisma atlet, dilengkapi tiga tower yang pembangunannya dilakukan sejak tahun 2015. Masing-masing tower setinggi lima lantai dan terdiri dari 66 unit tipe 36. Kini. setelah Asian Games 2018 selesai, seperti halnya tower rusun di Kemayoran, Jakarta yang dibangun untuk hunian atlet Asian Games 2018, dua rusun di Jakabaring pun akan diperuntukkan sebagai rumah susun sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (fir)

November 2018 | KABAR SERASAN | 21

SUMSEL

Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Selatan Terus Berlanjut Komitmen Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan duet Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, membangun infrastruktur secara nasional, kini dirasakan langsung arga masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, baik yang merupakan kelangsungan dari era presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhyono (SBY), maupun yang benar-benar baru, dan direncanakan akan terus berlanjut hingga tahun 2019 mendatang.

22 | KABAR SERASAN |November 2018

Karena, dengan maksud melakukan pemerataan dan keadilan, pembangunan lebih diarahkan ke kawasan luar Pulau Jawa dan Sumatera Selatan adalah bagian dari yang disasar dari apa yang disebut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.Salah satu dari proyek berskala raksasa dengan menelan dana triliunan rupiah itu yakni Jalan Tol Trans Sumatera.

Tol Trans Sumatera, rencana pembangunannya sebenarnya sudah dimulai sejak era Presiden SBY. Diawali ketika pada 20 Februari 2012, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, membahas percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dalam pertemuan tersebut hadir Deputi Kementerian BUMN Bidang Infrastruktur Sumaryanto, Direktur Utama PT Jasa Marga, Adityawarman dan Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi.

Namun karena berdasarkan kajian secara ekonomi pembangunan jalan tol di Sumatera masih terlalu berat dan kurang diminati investor, maka awalnya disepakati dengan membangunan perusahaan patungan

SUMSEL

antara Jasa Marga dan setiap Pemda di Sumatera.

Pembagian tugasnya, Pemda membebaskan tanah dan mencadangkan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol untuk sebuah proyek bisnis pada masa depan yang akan kelak dikelola bersama. Presiden SBY kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera tanggal 17 September 2014.

Dalam Perpres itu ditentukan, sebagai langkah awal, pembangunan jalan tol di Sumatera tersebut akan dilaksanakan pada empat ruas jalan tol, meliputi ruas Jalan Tol Medan-Binjai, ruas Jalan Tol PalembangSimpang Indralaya, ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dan ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.

Dalam perjalanannya, kepemimpinan nasional berganti, dan hingga saat itu rencana pembangunan jalan tol di Sumatera Selatan belum terlaksana.

Presiden Jokowi kemudian merevisi rencana awal itu dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 di mana dalam Perpres tersebut terdapat penambahan ruas-ruas jalan tol lain yang akan digarap, yaitu ruas Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang, ruas Jalan Tol Pematang Panggang Kayuagung, ruas Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi, serta ruas Jalan Tol Palembang - Tanjung Api-Api. Perubahan lainnya, sebagian besar ruas Tol Trans Sumatera tersebut akan dilakukan serta dikelola oleh BUMN, PT Hutama Karya (Persero) melalui skema penugasan. Pada 23 Agustus 2016, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerbitkan surat penugasan kepada Hutama Karya untuk membangun tiga ruas Trans Sumatera tambahan, yaitu Banda Aceh-Medan

(455 km), Padang-Pekanbaru, serta Tebing TinggiParapat (98,5 km).

Tanggal 13 Oktober 2017 lalu, diresmikanlah pemakaian jalan tol pertama di Provinsi Sumatera Selatan, yang diberi nama Jalan Tol Palembang-Indralaya (Palindra) Seksi I, yang menghubungkan Palembang-Pamulutan sepanjang 7,8 kilometer (km). Jalan tol Palindra ini mulai dibangun sejak 2015, dengan panjang 22 km, dengan nilai investasi sebesar Rp 3,3 triliun. Jalan tol ini terdiri dari tiga seksi, yakni seksi I ruas PalembangPemulutan (7,8 km), seksi II Pamulutan-KTM (4,9 km) dan seksi III KTM-Simpang Indralaya (9,3 km). Setelah Seksi I selesai, kini pembangunan dilanjutkan ke Seksi II dan III dan ditarget selesai 2019..

Terkait Tol Trans Sumatera ini, ada sejumlah pembangunan ruas tol lain yang saat ini sedang dalam proses pembangunan dan ditarget rampung tahun 2019, yakni ruas Tol Palembang-Tanjung Api-Api, Muba (70 km), ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang (140,9 km). Lalu ruas tol Pekanbaru-Dumai (131,475 km) serta ruas Tol Kisaran-Tebing Tinggi (68,946 km).

Selain itu juga sedang dibangun sejumlah ruas tol dengan target bisa dimulai operasionalnya tahun 2021, yakni ruas Tol Pematang Panggang-Kayuagung (85 km) dan ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang (100 km). Lamanya pembangunan jalan tol ini, sebagaimana dikatakan Kepala Divisi VI PT Waskita Karya (Persero), Gunadi, adanya sejumlah hambatan yang dihadapi, mulai perubahan cuaca yang sangat besar pengaruhnya, kondisi tanah yang merupakan lahan rawa dan gambut, hingga ketersediaan material tanah yang hanya bisa didapatkan paling dekat di

November 2018 | KABAR SERASAN | 23

SUMSEL

Kabupaten Ogan Ilir, berjarak 20 km hingga 40 km.

“Material batu bahkan tidak ada di Sumsel, jadi kami mengirimnya dari Serang, Banten ke Palembang melewati Sungai Musi dan truk. 1 Km jalan kita menghabiskan hingga 400 truk bermuatan material,” kata Gunadi.

Pengembangan KA di Sumatera Di luar pembangunan jalan tol tersebut, Pemerintah Pusat juga melakukan pembangunan infrastruktur lain di Sumatera Selatan, salah satunya kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang sejak pertengahan Agustus 2018 lalu sudah mulai beroperasi dan merupakan LRT pertama di Indonesia.

Pemerintah mengklaim LRT ini murni karya anak bangsa. Konstruksinya dibangun PT Waskita Karya, trainset (gerbong) dibuat di pabrik PT INKA (Persero) di Madiun, Jawa Timur. Sedangkan sistem pensinyalan, sistem telekomunikasi, kelistrikan gardu serta signal on depot serta sarana tiket elektronik dipercayakan kepada PT Len Industri. Pengoperasiannya diserahkan kepa aPT Kereta Api Indonesia (PT KAI) LRT Kota Palembang memilki jalur sepanjang 23,4 km direncanakan melintasi 13 stasiun—hingga Agustus 2018 baru enam stasiun, yakni Stasiun DJKA,

24 | KABAR SERASAN |November 2018

Jakabaring, Ampera, Cinde, Bumi Sriwijaya dan bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II. Pembangunan proyek infrastruktur ini bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ini, seiring makin murahnya biaya logistik untuk pengiriman berbagai produk ke daerah tujuan. Seperti halnya LRT, semua jalur rel kereta api yang dibangun pemerintah, dirancang untuk terkoneksi dengan pelabuhan dan bandara, seperti yang sudah terbangun di MedanBandara Internasional Kualanamu, dan JakartaBandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, pemerintah manargetkan program pembangunan infrastruktur konektivitas jalan ini sudah selesai di tahun 2019.

“Pada 2019 tidak lagi beorientasi untuk memulai pekerjaan baru yang sifatnya kontrak tahun jamak, tapi fokus untuk menyelesaikan proyek infrastruktur, sehingga tidak ada yang mangkrak di tengah jalan,” kata Basuki, dalam salah satu kesempatan bicara kepada wartawan di Jakarta, Februari 2018 lalu.(fir)

SUMSEL

Truk Batubara Akan Dilarang Lewat Jalan Umum Udara panas yang menyengat tak menyurutkan antusias warga Sumatra Selatan (Sumsel) untuk menghadiri orasi perdana Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, di halaman Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), Selasa (02/10/2018) siang.

Itulah kemunculan perdana duet pemimpin baru Provinsi Sumsel, sejak mereka dilantik Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, sehari sebelumnya.

Dalam pidatonya, Gubernur Herman Deru, menyatakan sengaja memilih tempat terbuka dan bersejarah itu sebagai tempat menyampaikan pidato pertamanya.”Ada tiga makna penting mengapa tempat ini dipilih. Selain untuk menghargai

jasa pahlawan dan tokoh-tokoh yang sudah berjasa membangun Sumsel, ini pidato perdana digelar di tempat terbuka, diharapkannya dapat menginspirasi seluruh jajaran pemangku kebijakan dan masyarakat untuk berani terbuka dan apa adanya. Ketiga Monpera ini dekat di depan Masjid Agung, artinya saya mengajak kita semua senantiasa terikat dengan nilai-nilai agama,” demikian kata Herman Deru, disambut teriakan heroik ribuan pendukungnya.

Dengan semangat keterbukaan, pasangan dengan tagline HDMY (Herman Deru Mawardi yahya, red) ini mengajak warga dan pemerintahannya menjunjung keterbukaan dan menyerukan ajakan bersatu, melupakan perbedaan pilihan, menghapus luka duka dan menggantinya dengan rasa optimisme yang tinggi.

“Sumsel ini tanah air kita, tanah tumpah darah kita, tanah tempat kita berpijak. Mari kita bangun, kita tata, kita perbaiki yang buruk dan kita sempurnakan yang sudah ber-

jalan. Inilah saatnya kita bertekad bersama “Bersatu Memajukan Sumsel,” ujar suami Febrita Lustia, yang akrab dipanggil HD ini.

Untuk itu, Ia meminta dukungan seluruh komponen masyarakat dan mendoakan ia dan pasangannya Mawardi yahya agar dapat bekerja dengan baik, memenuhi komitmen dan janji program utamanya, yakni (menghentikan, red) angkutam batu bara yang menggunakan jalanan umum, yang selama ini menjadi sumber keresahan warga masyarakat beberapa daerah yang dilintasi.

“Saya perintahkan staf dan dinas terkait segera menindaklanjuti perintah ini,” tegasnya, dan disambut gegap gempita ribuan pendukungnya yang memadati halaman Monumen Monpera, Kota Palembang.

Terkait langkah merealisasikan janji-janji kampanyenya, Herman Deru menyatakan sudah membentuk tim transisi dan telah melakukan komunikasi untuk sinkronisasi, menyangkut program prioritas dan

November 2018 | KABAR SERASAN | 25

SUMSEL

penganggaran dananya. Ia mengakui, akan terjadi beberapa penyesuaian, dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sumsel tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumsel 20052025 yang telah dibahas sebelum keduanya dilantik.

“Kita kerjakan dengan penuh konsentrasi, mungkin pada praktiknya akan ada penyesuaian di sana-sini tetapi prinsipnya adalah bagaimana semua bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat Sumsel secara menyeluruh,” ujarnya penuh semangat.

“Bersatu Sumsel Maju”, itulah tagline Visi yang diusung pasangan HDMY ini saat kampanye Pilkada Serentak 2018 di ajang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Juni 2018 lalu. Visi itu, akan dijabarkan melalui sembilan program prioritas. Herman Deru bahkan mengaku telah menetapkan Program 100 Hari pemerintahan mereka, salah satunya dan akan dikebut pelaksanaannya, yakni sarana dan prasarana infrastruktur, terutama jalan-jalan di wilayah Provinsi Sumsel, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga menjadi salah, dan tidak memenuhi rasa keadilanl.

“Terkait Program 100 Hari Kerja HDMY, secepatnya saya akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh bupati dan walikota serta para anggota DPRD untuk mensinergikan program-program yang kami susun. Sehingga ada sinkronisasi program antara Provinsi dan Kabupaten kota seSumsel,” papar Herman Deru Mengusung

tema

“Perubahan”,

26 | KABAR SERASAN |November 2018

pasangan ini bertekad akan mewujudkan Sumsel yang lebih maju, lebih sejahtera dan pembangunannya lebih merata di 17 kabupaten dan kota se Sumsel. Ada sembilan poin Visi dan misi yang akan jadi prioritas untuk mewujudkan itu.

1. Di bidang Infrastruktur, akan memprioritaskan pembangunan jalan konektivitas yang menghubungkan masyarakat pedesaan dan perkotaan, di seluruh kabupaten. Akses jalan desa ke perkotaan dianggap sangat penting dan selama ini menjadi bentuk ketimpangan pembangunan.

2. Di bidang Pendidikan, pasangan ini bertekad menjadikan pendidikan di Sumsel berkualitas dengan membenahi sistem pendidikan.

Program sekolah gratis yang sempat mati suri akan dihidupkan lagi, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 20162017 di Provinsi Sumsel terdapat 6.881 anak putus sekolah.

3. Di bidang Kesehatan, sistem pelayanan juga akan dibenahi, dibuat mudah dan tidak berbelit. .

Masyarakat yang hendak berobat gratis cukup menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), saja untuk mendapatkan berobat gratis.

4. Di bidang keagamaan, pasangan ini akan menghidupkan kehidupan beragama di masyarakat, membangun rumah tahfidz di setiap desa dan akan memberikan insentif kepada guru mengaji.

5. Selain itu, HDMY membangun

desa lewat program Desa Mandiri, dengan menempatkan sarjana sebagai tenaga pendampingan pembangunan desa.

6. Guna menghidupkan perekonomian rakyat, pasangan ini akan membenahi pasar, memberikan akses dan kemudahan bagi petani dan nelayan mendapatkan produk jasa dari lembaga keuangan membantu pemasaran produk dengan digital dan terhadap potensi perkebunan akan mengusahan berdirinya pabrik-pabrik hilirisasi 7. HDMY juga akan berjuang memutus mata rantai kemiskinan di Sumatra Selatan dengan memberikan bantuan modal usaha, bantuan sosial serta menjalankan program bedah rumah.

8. Agar masyarakat di desa melek teknologi, pasangan HDMY akan membangun program internet desa. Hal itu akan membangun wawasan masyarakat desa serta menyediakan taman bacaan.

9. Membenahi tansportasi publik, memindahkan angkutan batubara ke jalur khusus. Pasangan ini menegaskan, truk batubara dan truk pengangkut kayu akan dilarang memakai jalan umum dan pemrov Sumsel akan memberikan jalur khusus kepada truk angkutan tersebut. (fir)

LAPORAN KHUSUS

Selamat Datang Duet Pemimpin “MERakyat” Duet Ir. H. Ahmad Yani - H. Juarsah SH. memimpin Muara Enim dianggap memberi harapan dan semangat baru bagi perjalanan daerah ini ke depan.

November 2018 | KABAR SERASAN | 27

LAPORAN KHUSUS

RPJMD ME Menunggu Inovasi Bupati Baru Menatap tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memantapkan tekad untuk terus melanjutkan tren kemajuan pembangunan yang telah dicapai, pada lima tahun ke depan.

Perencanaan pun dilakukan secara matang dan bertahap oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim, melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Dimulai dengan menggelar work-

28 | KABAR SERASAN |November 2018

shop 7 Maret 2018 lalu dengan agenda menyusun rancangan teknokratik dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengambil tema ”Menuju Kabupaten Muaraenim Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. RPJMD 2018-2013 itu sendiri disusun sebagai penjabaran dari visi Kabupaten Muaraenim, yakni Sehat, Mandiri Agamis dan Sejahtera (SMAS).

Rencana teknokratik RPJMD tersebut disusun, mengacu kepada peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 43, yang selanjutnya disajikan dengan sistimatika, mulai dari pendahulan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah dan permasalahan serta isu strategis daerah.

Workshop tersebut dihadiri seluruh kepala dinas, camat, kepala instansi vertikal, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi lingkup Kabupaten Muara Enim, dengan narasumber dan bertindak selaku fasilitator pihak dari Bappenas, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi

Daerah (KPPOD), Praktisi Knowladge Worker PT Matra Ruang Waktu Selaras, dan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Bapedda Kabupaten Muara Enim, Abdul Nadjib di forum itu mengatakan, RPJMD yang disusun itu dipersiapkan dan menjadi pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim terpilih, dengan melalalui tahap sinkronisasi sesuai terhadap visi misi pemimpin baru tersebut.

“Jadi, setelah kita susun, rancangan RJPMD tersebut akan dikawinkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih, sehingga istilahnya bupati dan wakil bupati tersebut tinggal menyempurnakan, dan selanjutnya tinggal dilaksanakan,” ujar Nadjib menjelaskan.

Ditambahkan Nadjib, RPJMD 20182023 yang disusun ini merupakan tahapan ketiga dan ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muaraenim tahun 2005-2025,

LAPORAN KHUSUS

sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah untuk masa waktu 20 tahun, Visi SMAS, selanjutnya dijabarkan melalui delapan misi dan 24 sasaran pembangunan.

Setelah Pilkada Serentak 2018 selesai dan pasangan Ir Ir H Hasanudin H Ahmad Yani MM-HMsi Juarsah SH terpilih sebagai BuSekda Muara EniM pati dan Wakil Bupati Muara Enim yang baru, 8 Agustus 2018 Bappeda menggelar Focus Discussion Group (FGD) dengan agenda mengundang bupati dan wakil bupati terpilih tersebut untuk memaparkan visi, misi, dan program strategis yang mereka susun Saat itu, pelaksana tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Teddy Meilwansyah yang memimpin pertemuan menjelaskan, prioritas RPJMD 2018-2023 Kabupaten Muara Enim menekankan pembangunan pada aspek pengembangan dan pemantapan ekonomi lokal yang

Khusus untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2019 sendri, Pemkab Muara Enim juga telah merumuskan rencana, sasaran dan target yang ingin dicapai, serta penganggaran dananya, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim 2019.

RKPD 2019 tersebut telah dibahas sejak April 2018 lalu melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, dihadiri seluruh pejabat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Daerah (FKPD), para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ormas, OKP, organisasi agama dan serta perwakilan dari institusi pendidikan itu, juga menghadirkan pihak Bapeda Sumatra Selatan (Sumsel)—saat itu diwakili Kabid Infrastruktur dan Pemgembangan Kewilayahan Hendrian Achmad, narasumber H Didik Susetyo Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya serta Yos Rusdiansyah Kepala BPS Sumsel.

Bupati Muara Enim kala itu, Ir Muzakir Sai Sohar memaparkan empat prioritas pembangunan yang akan menjadi pedoman derap langkah pembangunan Kabupaten Muara Enim di tahun 2019, terutama terkait penyusunan APBD daerah itu di tahun yang sama, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian, tata kelola pemerintah yang baik serta ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

kompetitif, memiliki daya saing yang ditopang oleh peningkatan, dan pengembangan kerja sama antara lembaga dan antar-wilayah, kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia dan IPTEK, insfratruktur, lembaga pemerintah, sumber penerimaan daerah dan masyarakat.

“Besar harapan kami kepada Bapak Ahmad Yani dan H. Juarsah selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat memberikan paparan visi, misi, dan program strategis tahun 2018-2023 sebagai acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD kabupaten Muaraenim tahun 2018-2023,”demikian Teddy menyampaikan maksud pihaknya mengundang pasangan calon pemimpin Pemerintah Kabupaten Muara Enim tersebut

Disampaikan Bupati Muzakir saat itu, dalam Musrenbang diajukan 2.548 usulan kegiatan, dengan nilai total usulan Rp. 2,6 triliun. Namun setelah diverifikasi dalam Forum Perangkat Daerah dan melalui kajian serta berbagai pertimbangan, akhirnya menjadi 434 program, 2.474 kegiatan dengan nilai usulan lebih dari Rp.1,6 triliun.

Sesuai aturan, RKPD 2019 Kabupaten Muara Enim itu, mengacu pada program provinsi dan nasional serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Muara Enim tahun 2005–2025. Kini, tinggal Bupati Ir H Ahmad Yani MM dan H Juarsah SH yang akan melaksanakannya, tentu saja setelah melalui proses sinkronisasi dengan program yang telah mereka susun dan disepakati pihak terkait di daerah ini. (fir)

November 2018 | KABAR SERASAN | 29

LAPORAN KHUSUS

Program MERakyat, Menuju Muara Enim Lebih Baik Pembangunan di Kabupaten Muara Enim terus melaju dan mencapai kemajuan dari tahun ke tahun. Banyak hasil yang telah dicapai di beberapa tahun terakhir. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat—dari 65,02 persen di tahun 2014, naik menjadi 66,71 persen di tahun 2016, angka kemiskinan turun dari 13,76 persen menjadi 13,19 persen di periode yang sama, dengan tingkat ketimpangan (gini ratio) 0,33 persen di periode yang sama Meski demikian, tak berarti semua target rencana pembangunan sudah bisa dicapai. Pertumbuhan Ekonomi, misalnya, dengan besarnya potensi yang dimiliki, mestinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim bisa lebih baik dan pergerakannya cenderung lambat—tahun 2016 sebesar 5,24 atas dasar harga berlaku.

Jumlah rumah warga yang teraliri listrik, juga seyogyanya sudah bisa berkisar 85 persen ke atas—saat ini, berdasarkan data. Hingga tahun 2017baru 81,60 persen, begitu warga pengguna air bersih (78,89 persen) dan pengguna sanitasi yang layak (91,7 persen).

Ir H Ahmad Yani MM dan H Juarsah SH, duet pemimpin baru Pemerintah Kabupaten Muara Enim, optimis bisa melanjutkan kemajuan yang sudah dicapai itu dan meraih hasil lebih baik lagi. Saat berbicara di forum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muara Enim—di hari pertamanya bekerja, Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim, memaparkan visi dan misinya untuk membawa Kabupaten Muara Enim ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

“Kita Yakin Bisa !, We Can Change !! Ke depan Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat, dan Sejahtera pada Tahun 2023,” ujarnya menyampaikan visi Muara Enim lima tahun ke depan, di hadapan peserta rapat, terdiri dari anggota DPRD Muara Enim, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Menggunakan tagline Muara Enim untuk Rakyat—disingkat MERakyat, visi itu akan dijabarkan dalam tujuh poin misi, yakni 1) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman, Bertaqwa, Cerdas dan Mandiri, 2) Mewujudkan Pembinaan Anak Yatim, Yatim Piatu dan Duafa dan Bantuan Langsung Kepada Keluarga Miskin Hingga Mandiri, 3) Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisnis, Agroindustri dan Agropolitan, Kemudian 4) Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan yang Mudah Dijangkau dan Bebas Biaya, 5) Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata dan Mendukung Terwujudnya Jalan Tol Muara Enim-Indralaya-Palembang, 6) Memanfaatkan Potensi Sumberdaya Alam untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Industri dengan Memperhatikan Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan, dan 7) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik.= Menurut Bupati Ahmad Yani, terkait dengan telah dirumuskannya empat prioritas pembangunan Kabupaten Muara Enim sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim 2019 pada April 2018 lalu, ia dan Wakil Bupati Juarsah akan melakukan siknronisasi saat finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2023, agar visi misi mereka bisa masuk dan menjadi bagian dari program

30 | KABAR SERASAN |November 2018

pembangunan daerah ini lima tahun ke depan.

“Yang sudah disusun itu kan baru bersifat teknokratis dan disusun berdasarkan perencanaan dan keberlanjutan dari program pembangunan sebelumnya, termasuk anggarannya. Jadi si situ visi misi kami sebagai bupati dan wakil bupati Muara Enim terpilih belum masuk. Lewat sinkronisasi, nanti itu disearaskan, disesuaikan dengan program apa saja yang kami canangkan,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, di awal masa kerjanya 25 September 2018 lalu.

Apakah Visi Misi SMAS Akan Diubah?

“Prinsipnya tidak ada perbedaan antara apa yang menjadi visi misi kami dengan SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera), apalagi semua visi misi para calon bupati dan wakil bupati yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2018 lalu kan mengacu kepada (RPJMD) Kabupaten Muara Enim” “Hanya saja di bawah kepemimpinan ia dan Juarsah, lebih mendahulukan Agamis, sehingga visi itu kini menjadi Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Mandiri, Berdaya Saing, Sehat dan Sejahtera, disingkat MERakyat,” Bisa dijelaskan konkretnya dari Visi Misi MERakyat itu?

“Dalam jabaran dari visi misi itu, akan ada beberapa program, yang esensinya bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah di atas segalanya. Karena itu program yang disusun dan akan dilaksanakan, berdasarkan kebutuhan rakyat dan untuk peningkatan taraf hidup rakyat Kabupaten Muara Enim, dari lahir sampai meninggal dunia,”.

“Bagi yang warga yang baru lahir Pemkab Muara Enim akan menggratiskan pembuatan KK (Kartu Keluarga) baru, ibu melahirkan berobat gratis dan ambulan gratis untuk setiap desa,” Anda juga memberi perhatian kepada Manula dan anak yatim piatu?

“Warga yang meninggal dunia, akan diberi santunan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.2,5 juta per kematian. Untuk pemberian bantuan ini, verifikasi datanya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil). Semangatnya, kita tidak ingin orang tua, setelah anak-anaknya dewasa dan berkeluarga, jadi terabaikan, karena itu kita beri perhatian. Dananya nanti kita bisa anggarkan” Begitu pula bagi anak yatim, yatim piatu dan kaum dua-

VISI

LAPORAN KHUSUS

MUARA ENIM UNTUK RAKYAT YANG AGAMIS, BERDAYA SAING, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA

MISI MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, BERTAQWA, CERDAS DAN MANDIRI. MEWUJUDKAN PEMBINAAN ANAK YATIM, YATIM PIATU DAN DUAFA DAN BANTUAN LANGSUNG KEPADA KELUARGA MISKIN HINGGA MANDIRI. MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PENGUATAN KOMODITAS DAN PRODUK UNGGULAN DESA DI SEKTOR AGRIBISNIS, AGROINDUSTRI DAN AGROPOLITAN. MEWUJUDKAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG MUDAH DIJANGKAU DAN BEBAS BIAYA MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS SECARA MERATA DAN MENDUKUNG TERWUJUDNYA JALAN TOL, MUARA ENIM-INDRALAYAPALEMBANG. MEMANFAATKAN POTENSI SDA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN INDUSTRI DENGAN MEMPERHATIKAN PENGELOLAAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, KREDIBEL DAN BERORIENTASI PADA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.

fa. Mereka akan kita bina, karena itu sudah menjadi tugas negara yang dilaksanakan pemerintah. Kita tidak ingin mereka menjadi beban bagi yang lain.

Bagaimana dengan Program Pendidikan?

“Kami telah menyusun program di sektor pendidikan. Siswa berusia 6-15 tahun biaya pendidikannya akan digratiskan, begitupun pakaian seragamnya. Para guru juga akan ditingkatkan kesejahterannya, dengan memberi tunjangan tambahan. Siswa dari keluarga miskin tapi berprestasi, akan diberi bea siswa, agar tidak ada lagi siswa pintar yang tak bisa melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi,”.

“Setelah mereka lulus SLTA, kami juga akan membuat program untuk penyaluran mereka, lewat program 1000 Pemuda Berbakat setiap tahunnya, yang disaring di desa-desa, untuk diarahkan menjadi pemuda yang berjiwa wirausaha yang mandiri. Kami harapkan di setiap desa, minimal ada satu orang sebagai generasi unggulan.

Sehingga setiap tahun akan lahir 1000 pemuda wirausaha di Kabupaten Muara Enim,”.

MUARA ENIM LUMBUNG ENERGI BERWAWASAN LINGKUNGAN POTENSI ENERGI FOSIL DAN BARU TERBARUKAN YANG BERLIMPAH (MINYAK, GAS, BATUBARA, GEOTHERMAL, AIR, MATAHARI, DLL) HARUS DINIKMATI LANGSUNG/ TIDAK LANGSUNG OLEH RAKYAT DENGAN PENDEKATAN

• Mengutamakan Tenaga Kerja Lokal Siap Pakai dengan dukungan Pendidikan Formal (SMK) dan Non-­‐Formal (PelaJhan/kursus singkat) • Mewujudkan Investor Lokal Bidangan Wisata, Restoran, Perhotelan dan lainnya.

• Meningkatkan Rasio elektrifikasi dan Desa berlistrik • erpasangnya Jaringan Gas Rumah Tangga di Kabupaten Muara Enim

EKONOMI KERAKYATAN DAN KREATIF • • • • •

“Kemudian, kepada pemuda-pemuda unggulan itu, Pemkab Muara Enim akan memberikan bantuan permodalan, pelatihan dan peralatan hingga pendampingan, seuai dengan bakat masing-masing, baik di sektor industri, kehutanan, perkebunan dan lain-lain,”.

• • • •

“Para guru juga akan diberi perhatian, tidak sebatas pemberian kompensasi tunjangan, tapi yang lebih penting dari itu, meningkatkan harkat dan martabat mereka, itu jauh lebih penting. Soal insentif tentu kita akan lakukan sesuai aturan yang dibuat pemerintah. Kita akan terus dorong para guru untuk meningkatkan kualitasnya demi peningkatan mutu pendidikan anak-anak kita sebagai generasi muda bangsa” Muara Enim kaya akan potensi sumber daya alam (SDA) bahkan predikat Sumsel sebagai Lumbung Eenergi, di kabupaten inilah potensi terbesarnya. Komentar Anda?

•

Tercipta Desa Pintar dengan 1 Desa 1 Produk Andalan 1000 Pemuda Desa berwirausaha Bantuan dana bergulir Peremajaan dan Bantuan sarana prasarana Perkebunan Rakyat (Karet, Kopi, Sawit, dll) Pembangunan Pabrik menuju Industrialisasi Produk Perkebunan Rakyat (Karet, Kopi, Sawit, dll) Bantuan Bibit, Sarana dan Prasarana Pertanian menuju Lumbung Pangan Pembangunan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Desa Pusat Pertumbuhan Revitalisasi objek wisata dan membangun desJnasi wisata baru yang edukaJf, berbasis pemberdayaan masyarakat Pengembangan Budaya, Adat dan Olahraga Muara Enim Menghadiri investor baru untuk membuka lapangan kerja baru

“Memang Muara Enim ini kaya sekali dengan potensi SDA. Di sini ada batubara, minyak, energi baru dan terbarukan atau geothermal dan banyak lagi. Potensi-potensi yang diberikan tuhan itu harus dimaksimalkan manfaatnya untuk manusia, kan? Tinggal kita fikirkan cara pendekatannya, dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan terkait itu. Adanya pusat-pusat pembangkit tenaga listrik, juga harus membawa manfaat bagi masyaraat. Kita akan programkan semua desa dialiri listrik. Yang sudah dilakukan pemerintah terdahulu, akan

November 2018 | KABAR SERASAN | 31

LAPORAN KHUSUS maka lalu lintas orang, barang dan jasa akan menjadi lancar. Salah satunya, kami akan membuat jalan baru yang menghubungkan daerah Lubai ke Kota Muara Enim, yang selama ini orang Lubai untuk ke Kota Muara Enim harus berputar ke Prabumulih lebih dahulu. Dengan jalan baru itu, selain menghemat jarak, juga menghemat waktu tempuh,”.

RAKYAT HIDUP AMAN, DAMAI DAN AGAMIS • Rakyat hidup dalam keluarga dan lingkungan yang aman, damai dan terlindungi dari ancaman keamanan, narkoba dan kekerasan serta kesetaraan gender • Tercipta tata kehidupan yang harmonis antar umat beragama • Mewujudkan kabupaten Muara Enim yang relijius dengan pembangunan/pengembangan Masjid Jamik di seDap Ibukota Kecamatan dengan memperhaDkan para pengurus dan kemakmuran masjid • Menumbuhkan Majelis Taklim, Majelis Zikir, Pengajian anak-­‐anak, pendidikan Hafiz Qur’an dan pendidikan pondok pesantren • Pelaksanaan umroh graDs untuk perangkat agama yang berprestasi • Memberikan asuransi santunan kemaDan senilai Rp. 2,5 Juta bagi warga Muara Enim yang terkena musibah kemaDan serta memperhaDkan para pengurus jenazah

“Begitu juga dengan daerah Semendo, yang untuk ke Muara Enim hanya ada satu jalan, padahal kawasan itu potensial namun rawan longsor. Kalau terjadi longsor, mereka harus lewat Lahat yang jauh sekali. Padahal di sana ada banyak spot-spot, sumber pembangkit panas bumi (geothermal), perkebunan kopi, selain potensi wisatanya yang banyak sekali,”

ANAK YATIM, YATIM PIATU &DUAFA DIBINA HINGGA MANDIRI DAN BANTUAN LANGSUNG KEPADA KELUARGA MISKIN • Anak ya6m, Ya6m Piatu dan Duafa dilindungi dan dijamin kehidupan dan pendidikannya hingga menjadi bagian masyarakat yang mandiri • Terbentuk Lembaga khusus yang menangani anak ya6m, ya6m piatu, dan duafa • Bantuan langsung tunai atau bentuk lainnya kepada lansia • Bantuan langsungsung kepada keluarga miskin berupa bedah rumah dan bantuan modal usaha bergulir dengan bunga rendah serta tanpa agunan

KESEHATAN MUDAH DAN GRATIS • Pembangunan, perbaikan, dan peningkatan fungsi/peran posyandu, puskesmas, puskesmas rawat inap, RS Pratama dan RSUD untuk memberikan layanan kesehatan yang maksimal, mudah dicapai dan graEs kepada masyarakat.

• Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis guna peningkatan pelayanan masyarakat • Terjaminnya ketersediaan air bersih dan lingkungan pemukiman yang sehat • Pengadaan mobil layanan kesehatan dengan 1 mobil ambulance diseEap des/kelurahan.

“Di luar program-program di atas, Pemkab Muara Enim juga akan terus melakukan pembangunan secara fisik Selain Program Smart City, juga masuk dalam rencana kami pembangunan jalan tol, fisik kota, perbaikan jalan kabupaten, serta irigasi pertanian.Tekad kami dalam dua tahun ke depan kondisi jalan-jalan itu sudah mantap, baik berbentuk jalan aspal maupun cor beton,” ujar Bupati Yani, penuh semangat.

Reformasi Birokrasi Terkait Langsung dengan Pelayanan Masyarakat, Akan Juga Mendapat perhatian Khusus?

“Pemerintah itu pada dasarnya berbuat untuk melayani masyarakat, artinya mutu pelayanan harus terus kita tingkatkan agar masyarakat puas. Itu pula inti dari reformasi birokrasi, agar pelayanan dibuat mudah, ringkas dan cepat. Kami tentu sudah menyiapkan program agar masyarakat yang kami layani merasakan kehadiran pemerintah dalam membantu urusan mereka. Contoh dalam hal kependudukan, banyak kita dengar keluhan lamanya arga masyarakat mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk). Bersama kami, itu akan kami buat mudah dan cepat. Bayi yang baru lahir harus segera memiliki Akte Kelahiran, para siswa yang sudah lulus sekolah, harus telah memiliki persyaratan administrasi, agar mudah mendapatkan pekerjaan” “Di sisi lain, kami juga akan tekankan kepada aparatur kami untuk terus meningkatkan pelayanan. Tidak boleh lagi ada ego sectoral, semua harus dengan semangat sama, untuk melayani masyarakat sebaik mungkin. Kami cegah kelambanan dan kemacetan dan saya akan memantau terus pelaksanaan dari pelayanan publik itu,” Dan sebagai kompensasinya, tentu kita harus memikirkan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) . Soal ini tentu kami akan perhatikan, meski dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada aturan dan pedoman yang yang telah dibuat Pemerintah Pusat.

kita lanjutkan” Pembangunan Infrastruktur akan juga digalakkan?

“Pembangunan infrastruktur ini kan berdampak langsung dengan kesejahteraan masyarakat, tentu saja akan kami perhatikan. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kami juga telah membuat perencanaan pembangunan jalan tol, fisik kota, dan juga sektor lain termasuk perbaikan jalan kabupaten, irigasi dan kepariwisataan tadi.

Khusus jalan kabupaten, kami bertekad dalam dua tahun ke depan kondisinya sudah mantap, baik berbentuk jalan aspal maupun cor,” “Karena menurut pandangan kami, dengan sarana jalan yang bagus

32 | KABAR SERASAN |November 2018

Sektor Kepariwisataan selama ini terkesan kurang diperhatikan, komentar Anda?

“Kabupaten Mara Enim memang memiliki banyak obyek wisata dan selama ini memang kurang dimaksimalkan sebagai potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah, sekaligus sarana rekreasi bagi masyarakat. Kami akan ada program, yang kami sebut Pariwisata Halal. Lewat program itu, obyek-obyek wisata akan kita tata dan dijadikan sebagai obyek wisata yang layak dan sesuai norma agama. Kami akan bangun sarana tempat berwudhu dan tempat ibadah. Pakaian pengunjung juga diharapkan santun, demikian juga kulinernya, agar sesuai dengan standar kesehatan dan kehalanan,”.

LAPORAN KHUSUS Nah, dengan menggalakkan potensi wisata, itu selaras dengan peningkatan ekonomi kerakyatan. Kita akan dorong masyarakat untuk mulai menciptakan karya-karya kreatif, seperti souvenis, makanan khas, itu bisa nanti jadi oleh-oleh warga masyarakat yang datang berkunjung. Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim akan menjadi penggerak utama untuk melaksanakan itu.

YAKIN APARATUR MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK YANG MAKSIMAL KEPADA MASYARAKAT

• Membangun pembuatan KK, KTP, Akte Kelahiran/kemaBan graBs dan cepat.

• Menjamin proses perizinan investasi dan usaha berjalan dengan cepat • Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat seperB di Puskesmas, RSUD, Pendidikan, Transportasi dan lainnya.

• Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan PNS, Pegawai tetap non PNS dan pegawai honorer yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.

Dalam upaya membangkitkan ekonomi rakyat ini, kita juga akan melakukan peremajaan pohon karet, kopi dan sawit, karena kami punya keinginan kuat untuk hadirnya pabrik hilir terutama hasil dari penanaman sawit dan karet itu. Demikian juga di sektor pertanian, kita akan tingkatkan sarana dan prasarananya, karena kita ingin Kabupaten Muara Enim swasembada beras.

Bagaimana dengan Program Agamis?

“Agama itu penting bagi kehidupan umat manusia yang percaya ada dan maha segalanya. Maka tentu aja kehidupan beragama masyarakat kita akan menjadi perhatian besar kami. Dengan kehidupan beragama yang baik dan harmonis maka hidup kita bermasyarakat dan bernegara juga aman dan tentram,”.

“Mengawali tugas, kamii sudah programkan untuk berkunjung ke masyarakat dan melakukan sholat Jumat bersama warga masyarakat. Kita juga akan mendorong hdupnya majelis-majelis taklim, majelis dzikir, TPA dan lembaga pendidikan agama di tengah masyarakat. Bahkan kami ada juga buat program memberangkatkan umroh untuk perangkat agama seperti marbot masjid, guru mengaji yang tentu saja akan kita data dulu, kemudian kita lakukan proses penilaian. Doakan saja itu terlaksana,”

ANAK-­‐ANAK MENDAPAT PENDIDIKAN GRATIS DAN KESEJAHTERAAN GURU TERJAMIN • Anak-­‐anak yang bersekolah dasar dan SLTP Negeri dan Swasta diberikan sepatu, baju, buku dan perlengkapan sekolah dengan graGs. • Beasiswa untuk SMA dan Mahasiswa yang berprestasi • OpGmalisasi sarana prasarana sekolah seperG RKB, Laboratorium dan lainnya.

• OpGmalisasi Kesejahteraan guru PNS, guru honorer, guru bantu dan tutor PAUD serta guru mengaji • Pengadaan bus sekolah di seGap kawasan pusat pendidikan

PAD Muara Enim Terus Meningkat Tapi Penerimaan Daerah Kadang Tidak Sesuai Target, Komentar Anda?

“Pendapatan Asli daerah (PAD) itu dilihat dari strukturnya ada yang merupaan bagi hasil, ada juga yang menjadi sumber utama penerimaan daerah. Besar kecilnya penerimaan kas daerah, ditentukan juga oleh faktor eksternal, dalam hal ini pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dalam bentuk penerimaan bagi hasil. Bahwa selama ini PAD Kabupaten Muara Enim telah mencapai target, kita harus apresiasi dengan pemerintah sebelumnya, dan akan kita tingkatkan supaya lebh baik. Kami melihat masih ada celah untuk melakukan itu dan kami optimis bisa melakukannya. Bahwa penerimaan daerah kadang tidak mencapai target, akan kita perhatikan dan berusaha lebih baik lagi,” Terakhir, Apa yang Akan Didahulukan Mengwali Tugas Sebagai Bupati Muara Enim?

“Di tahap awal, pertama yang kami lakukan terkait law enforcement (penegakan aturan) dulu, terkait peraturan daerah, akan kami susun, yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, seperti soal berobat gratis, umroh gratis, sekolah gratis, sehingga di awal Januari 2019 dengan disahkannya APBD kita langsung bisa jalan”.

“Kedua, kami menargetkan dilakukannya ground breaking beberapa proyek strategis seperti jalan tol. Lainnya, kami masih harus menunggu terkait pendanaan APBD. Karena kami tidak ikut serta dalam pembahasan dan penyusunan APBD 2018 dan APBD Perubahan APBD 2018, jadi akan action setelah disahkanya APBD. Jika ada pendanaan di luar APBD kami akan langsung ground bBreaking, seperti Program

TRANSPORTASI LANCAR & TERBUKA JALAN BARU DAN MENDUKUNG TERWUJUDNYA TOL MUARA ENIM – INDRALAYA – PALEMBANG SERTA PEMBANGUNAN PUSAT KOTA • Mewujudkan Jalan Kabupaten, Kecamatan dan Desa kondisi baik dan mulus • Membuka jalan-­‐jalan baru untuk memudahkan akses masyarakat ke pusat-­‐pusat pelayanan publik • Jembatan penghubung baik • Mendukung pembangunan jembatan fly over di perlintasan sebidang kereta api di jalan nasional, provinsi dan kabupaten • Mendukung terwujudnya tol Muara Enim – Indralaya – Palembang untuk menjamin lancarnya angkutan orang, barang dan produk pertanian/perkebunan serta mendukung pembangunan kawasan industri, agropolitan, wisata, dan lainnya • Irigasi pengairan terurus yang mendukung pertanian dan lumbung pangan • Pembangunan ibukota kabupaten dan pusat-­‐pusat kota sebagai smart city

Gas Rumah Tangga yang kami dengar masih ada masalah, kalau masih memungkinkan akan kami garap lagi dan masuk dalam prgram 100 Hari,”.

“Oktober hingga Desember kami akan konsolidasi, salah satunya melakkan kunjungan ke desa-desa, bertemu langsung setiap hari Jumat dengan sholat Jumat bersama masyarakat. Dan diharapkan awal tahun 2019 kami sudah langsung bisa running,” (fir/amr)

November 2018 | KABAR SERASAN | 33

LAPORAN KHUSUS

Profil Ir.Ahmad H. AHMAD Ir. H. Yani,YANI, MM. MM. Tmp, Tgl Lahir : Jakarta, 10 Nopember Nopember 11965 965 TTL : Jakarta, 10 Istri : Ir. Istri : Hj. Ir. HSumarni, j. Sumarni, M.Si. M.Si Anak : 1. Naufal Abdurrahman Zain, SH Anak : Naufal Abdurrahman Zain,SH. Nada 2. NNabilah ada Nabilah Amani

Amani Naswan 3. Naswan Fachri Ramadhan Zain

Fachri Ramadhan Zain

Pendidikan : RIWAYAT PENDIDIKAN

- SMPN 6 Palembang ( 1981 )

( 1984[1981] ) SLTP - SMAN : SMP 1NPalembang egeri 6 Palembang SLTA - S1 : S:MA Negeri 1 PFT alembang [1984]

Ilmu Tanah Universitas Lampung (1994) STRATA-­‐1 : Ilmu anah Univ.

FT Universitas Lampung (1994) [1984]

FT TSipil IBA Palembang Fakultas Tehnik Sipil Univ. IBA Palembang [1994]

FE UTIRA IBEK Jakarta (2013) -S2 :FFakultas akultas Ekonomi TIRA IBEK Jakarta [Studi 2013] Magister

Pasca U Sarjana Program STRATA-­‐2 Pasca SUniversitas arjana Program Studi MAngkatan agister III (1998) : Fakultas Manajemen Sriwijaya -S3 M anajemen Ilmu Universitas Sriwijaya Angkatan III [1998]

: Doktoral Manajemen Program Pasca Sarjana STRATA-­‐3 : DFE oktoral Ilmu Manajemen rogram Pasca arjana ( 2015)

Universitas PersadaPIndonesia YAISJakarta FE Universitas Persada Indonesia YAI JAKARTA [2015]

AHMAD YANI PEKERJA KERAS DAN SELALU OPTIMIS Dengan kesungguhan hati dan kerja keras, tak ada yang tak bisa kita wujudkan.

Begitu pun jika ingin maju.

Kita Yakin Bisa, We Can Change !!,” Demikian kata Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM, ketika ditanya soal tekadnya bersama Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH, untuk membawa Kabupaten Muara Enim, lebih maju dari sebelumnya, saat ditemui di ruang kerjanya 22 September 2018—dua hari awalnya menjalankan tugas sebagai Bupati Muara Enim.

34 | KABAR SERASAN |November 2018

Berhasil memenangkan kontestasi Pilkada Muara Enim 2018, dan dilantik sebagai Bupati Muara Enim 18 September 2018 lalu, calon penyandang gelar Doktor Ilmu Managemen SDM ini, bersama pasangannya, Juarsah SH langsung tancap gas bekerja, sejak hari pertama memimpin kabupaten berjuluk “Bumi Serasan Sekundang” ini, pada 24 September 2018 lalu *** Lahir di Jakarta, saat bangsa ini diguncang pergolakan politik pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) 10 November 1965, putra pasangan Suratul Kahfie SH (seorang Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan Hj Yus`a (pengusaha rumahan), Ahmad Yani sejak muda memang dikenal orang-orang sekelilingnya sebagai pekerja

keras, dan tak henti belajar. Besar dalam keluarga yang religius, sederhana dan ditempa mandiri kedua orang tuanya, membuatnya tumbuh sebagai pribadi yang kuat dan pantang menyerah, jika punya keinginan yang menjadi obsesinyan.

Ahmad Yani memulai pendidikannya di SD Negeri 3 Tanjung Karang (Lampung ) di tahun 971, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Tanjung Karang (1977), namun kemudian pindah dan menamatkan sekolah lanjutan pertamanya di SMP Negeri 6 Palembang, Sumsel (1981), lalu masuk SMA Negeri 1 Palembang, dan setelah lulus kuliah di Fakultas Teknik Universitas Lampung (1984). Lulus sebagai sarjana strata satu teknik, belum membuatnya puas. Ia kemudian kuliah lagi dengan memperdalam bahasa Inggris di Universitas IBA , dan saat bersamaan menimba ilmu

LAPORAN KHUSUS

bidang pertanahan, teknik sipil da managemen di Universitas Timbul Nusantara (UTN) , kemudian mangambil program pascasarjana Magister Managemen di Universitas Sriwijaya, Palembang, yang diselesaikannya di tahun 1996.

optimisme dalam memperjuangkan apa yang ingin kita capai,� jelasnya soal pandangan hidupnya tersebut.

Getolnya ayah dari tiga anak ini menempuh pendidikan, karena sejalan dengan pandangan hidupnya bahwa “Belajar harus dilakukan sepanjang hayat, karena ilmu yang bermanfaat akan menjadi bekal amal ibadah kelak�. Saat ini pun Yani dalam proses penyelesaian studi doktoral Ilmu Managemen dan SDM di Universitas Persada Indonesia, YAI Jakarta.

Persentuhannya dengan Kabupaten Muara Enim, terjadi sejak ia mengawali bekerja sebagai staf lapangan di sebuah perusahaan kontraktor yang menangani Sungai Lematang, di kawasan Semendo. Dari sana kariernya terus menanjak, dengan merintis profesi sebagai tenaga konsultan managemen engineering , dan akhirnya, berkat kemampuan dan pengalamannya kerjanya tersebut, Ahmad Yani mulai dipercaya memimpin sejumlah perusahaan, baik lokal maupun nasional.

“Ya, pendidikan itu sangat penting, dan kita harus terus menimba ilmu pengetahuan dan membekali diri dengan kemampuan. Dengan begitulah kita bisa survive di tengah persaingan yang semakin ketat, dan sekaligus berbuat untuk halhal bermanfaat bagi banyak orang.

Dengan bekal ilmu dan kemampuan, kitapun memiliki keyakinan,

Ahmad Yani, adalah pekerja yang gigih, dan terus haus akan ilmu.

Berbagai pelatihan ia ikuti, dan kini, ia tercatat sebagai pemegang sejumlah sertifikat keahlian.

Dengan berbekal sejumlah keahlian dan pengalaman itulah, melalui Partai Demokrat di mana ia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Muara Enim,

ia terpilih sebagai Bupati Muara Enim, untuk lima tahun ke depan.

Program-program yang ia bersama pasangannya H Juarsah tawarkan ke masyarakat saat Pilkada 2018 lalu ternyata mengena dan menarik minat masyarakat Kabupaten Muara Enim, untuk memilihnya sebagai pemimpin daerah ini Tentu saja, berbagai keberhasilan dan sukses yang diraih dalam kariernya tersebut, tak lepas dari peran istri yang setia mendampingi perjalanan hidupnya, yakni Ir Hj Sumarni, seorang wanita berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) dan aktif sebagai Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Seltan, yang telah memberinya tiga orang anak, Naufal Abdurrahman Zain (Lulusan Fakultas Hukum Unsri), Nada Nabilah Amani (mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsri), dan Naswan F Ramadhan Zain yang saat ini menempuh pendidikan di SMP Al Azhar. (fir)

November 2018 | KABAR SERASAN | 35

LAPORAN KHUSUS

Profil H. Juarsah SH

TEMPAT & TANGGAL LAHIR

Tanjung Raya, Semendo Darat Tengah, 11 Desember 1967

TTL : Tanjung Raya, Semendo Darat Tengah, 11 Des 1967 ISTRI : Dra. Hj. Nurhilyah Istri

: Dra. Hj. Nurhilyah ANAK : M. Husain Hidayat, SH Anak : M. Husain Hidayat, SH. Rahmat Rafiqi Ahmad Rahmat Rafiqi Anugrah Rizky Aliyah Ahmad Anugrah

Rizky Aliyah PENDIDIKAN

Pendidikan : -­‐ SDN Tanjung Raya [1981]

- SDN Tanjung Raya ( 1981 ) -­‐ SMP PGRI Muara Enim [1984]

-­‐ SMAN 1 Lahat - [SMP 1987] PGRI Muara Enim ( 1984 )

SMAN 1 Lahat ( 1987 ) (SH) [1994] -­‐ S1 : Universitas Muhamadiyah Palembang -U S1 : Universitas Muhamadiyah Palembang (1994) -­‐ S2 : K enotarian niversitas Sriwijaya (TS)

- S2 : Kenotarian Universitas Sriwijaya PENGALAMAN POLITIK

Pengalaman Politik : -­‐ Wakil Ketua DPW PKB SKetua umsel DPW PKB Sumsel - Wakil -­‐ Ketua D PC P KB P ALI

- Ketua DPC PKB PALI -­‐ DPC P K NU Muara Enim - DPC PK NU Muara Enim

Sudah Lama Saya Terpanggil Untuk Membangun Muara Enim Murah Senyum, Energik dan optimis, tiga kata yang dirasa sangat tepat untuk menggambarkan pria satu ini, tatkala pertama kali bertemu. Murah senyum dan sangat santun dalam berbicara, membuat semua orang menaruh hormat saat berkenalan. Energik, karena selalu tampak antusias saat diajak berdiskusi.

Dan optimis, tercermin ketika dia memaparkan ide-idenya, tentang apa saja yang ia ingin perbuat untuk membangun Kabupaten Muara Enim.

Itulah sosok H Juarsah SH, Wakil

36 | KABAR SERASAN |November 2018

Bupati Muara Enim yang baru, terpilih bersama Ahmad Yan sebagai Bupati Muara Enim, hasil Pilkada Serentak 2018 Kabupaten Muara Enim, Juni 2018 lalu. Kesan kuat, keduanya ingin menularkan optimisme itu kepada seluruh jajarannya, ketika mengawali tugas mereka sebagai duet pemimpin daerah ini yang baru pada 24 September 2018 lalu. Di masa-masa awal menjalankan tugasnya itulah, redaksi sempat menemuinya, untuk diwawancarai “Saya ini kan putra daerah Kabupaten Muara Enim, yang kita semua tahu sebagai kabupaten yang kaya potensi. Karena itulah saya sangat termotivasi untuk ikut membangun daerah ini. Bahkan sudah lama rasa keterpanggilan itu muncul dalam fikiran saya. Ketika ada ajakan dari Pak Ahmad Yani sahabat saya untuk mendaftar sebagai peserta Pilkada Muara Enim, saya sambut dengan antusias, saya anggap itu jalan untuk saya mengabdi bagi daerah ini,”demikian tema awal perbincangan dengannya..

Apa yang paling memotivasi Anda, sebagai putra daerah, dalam

membangun daerah ini?

“Ya, terutama di bidang kepariwisataan. Muara Enim sangat potensial dengan keragaman potensi wisata yang ada, dan sangat baik untuk dikembangkan, dan menurut saya, selama ini belum dimaksimalkan.

Baik pariwisata alam—seperti air terjun, aliran sungai, panorama hijau dan udara segar dari hutannya, selain obyek wisata buatan, yang menurut saya sangat bisa untuk dikembangkan bagi kepentingan daerah ini,” Bicara soal kepariwisataan, kami dengar anda dan Bupati Ahmad Yani akan mengembangkan apa yang disebut Wisata Religi, bisa dijelaskan soal itu?

“Wisata Religi, itu sangat dimintai masyarakat. Kita bisa lihat setiap waktu orang-orang berbondongbondong datang ke obyek-obyek wisata religi di Jawa. Mereka mendatangi masjid-masjid bersejarah, masjid-masjid yang bangunannya megah, ziarah ke makam-makam Walisongo. Menurut saya, di Kabupaten Muara Enim juga ada potensi itu, dan kami berdua sepakat akan mengembangkan itu

LAPORAN KHUSUS dan kami yakin warga masyarakat akan senang,” Maksudnya, akan ada identifikasi makam-makam para tokoh di Kabupaten Muara Enim?

“Iya, tentu saja itu kita awali dengan pendekatan sejarah dengan seizin keluarga dan keturunannya. Kalau makam-makam para tokoh itu kita rawat dengan benar, kita fasilitasi jalan menuju ke sana dengan cukup baik, saya yakin keluarga dan keturunanya akan senang makam leluhur mereka dirawat, demikian pula warga masyarakat yang ingin berkunjung ke makam para tokoh itu.,” “Selain makam, di Kabupaten Muara Enim juga akan kita gali, jejak-jejak sejarah, seperti candi. Kemudian wisata religi juga kita kaitkan dengan penataan obyek wisata lain. Kami sebut pariwisata halal, karena di air terjun misalnya, tempat mandi laki-laki dan perempuan akan kita buat terpisah. Pakaian pengunjung juga diimbau untuk memenuhi standar kesopanan, demikian pula kulinernya, tidak boleh pedagang menjual makanan dan minuman yang dilarang agama, selain di tempattempat itu kami akan bangun tempat wudhu dan fasilitas ibadahnya,” Beralih ke sektor lain, bagaimana dengan potensi pertanian Kabupaten Muara Enim?

“Pertanian di daerah ini potensinya luar biasa, terutama di daerah Semendo dan Tanjung Agung dengan kopi dan padi. Beberapa kawasan di Kecamatan Kota ota Muara Enim seperti Tanjung Jati, juga tanahnya subur, namun selama ini kurang dimaksimalkan. Kita akan buatkan irigasi di beberapa daerah pertanian itu, karena sebagian besar pertaniannya masih tadah hujan.

Masalah pupuk, itu dikeluhkan para petani, katanya saat musim panen kerap menghilang. Kami akan cari tahu sebabnya,” Bagaimana Anda melihat ketenagakerjaan di daerah ini?

“SDM. Kabupaten Muara Enim tersedia banyak, tapi masih perlu peningkatan kualitas agar laku di pasar kerja. Karena itu, kami akan perbanyak pelatihan-pelatihan, yang sifatnya pemberian bekal keterampilan. Di sisi lain, kami akan mengupayakan terbukanya lapangan kerja. Saya sependapat, bahwa keberadaan industri hilir perlu terus diperjuangkan, karena potensi hulu yang kita miliki cukup banyak, ada karet, kelapa sawit, yang turunan hilirnya cukup banyak,”

“Di pihak lain, kami juga akan dorong perusahaan-perusahaan yang ada atau akan datang ke Kabupaten Muara Enim, supaya memberi perhatian untuk memakai tenaga lokal. Kalau pun perusahaan-perusahaan itu membawa serta tenaga ahli, tenaga lokal harus mampu menyerap ilmunya. Itu juga yang kami sampaikan ketika beberapa waktu lalu kami ditemui serikat pekerja, kami akan perhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja di daerah ini,” *** Juarsah lahir di Tanjung Raya, Kecamatan Semendo Darat Tengah, 11 Desember 1967. Mnempuh pendidikan awal di SDN Tanjung Raya (lulus tahun 1981), kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP PGRI Muara Enim (tahun 1984) dan SMA Negeri 1 Lahat (tahun 1987)..

Ia kemudian kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, UMP (1994) dan meneruskan ke jenjang pascasarjana di Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Sejak masa remaja telah memiliki bakat enterpreneurship (kewirausahaan), saat ia merintis jalan menjadi pedagang hasil bumi, memanfaatkan kekayaan potensi yang dimiliki kampung halamannya, Semendo. Dari sana ia kemudian mengembangkan sayap, dengan masuk dalam bisnis otomotif dan sukses sampai kini .

Didukung penuh, Dra Hj Nurhilyah, sang istri yang telah memberinya empat anak, ia kemudian mengembangkan sayap bisnisnya dengan menjadi pengusaha otomotif di Sumatera Selatan.

Setelah mapan, mantan anggota resimen mahasiswa (Menwa) UMP ini kemudian menyalurkan kesenangannya berorganisasi, dengan menjadi Pengurus Cabang

Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Palembang, menjadi sekretaris Himpunan Pengusaha Nahdliyin Sumsel, lalu menjadi Bendahara di Pengurus Wilayah NU Sumsel.

Dari pengalaman berorganisasi berbasis NU itulah, ia kemudian terjun ke dunia politik praktis, dengan masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai politik kaum nahdliyin, keputusan yang kemudian mengantarnya duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Sumatera Selatan, Juarsah mengaku, kenal dengan Ahmad Yani yang menjadi pasangannya memimpin Kabupaten Muara Enim lima tahun ke depan, sudah lama dan sebagai sesama anggoat DPRD Sumsel, mereka sudah bersahabat dan saling mengerti satu sama lain. Atas dasar itu, ia yakin bisa bekerjasama, diikat oleh kesamaan komitmen, untuk membangun Kabupaten Muara Enim “Kesamaan saya dan Pak Yani, sebagai politisi berlatarbelakang pengusaha, membuat kami mudah berkomunikasi dan saling memahami.

Dari latarbelakang itu, kami tidak mengalami kendala berarti jika harus membahas dan mengambil keputusan, tentang bagaimana membawa Kabupaten Muara Enim lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah kami berdua akan solid dan membawa manfaat bagi kemajuan daerah ini, Aamiin,” ujarnya menambahkan. .

Namun demikian, menurutnya, ia dan Bupati Ahmad Yani tetap memerlukan dukungan dari semua komponen masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Ia mengajak semua komponen masyarakat di daerah berjuluk “Bumi Serasan Sekundang” ini untuk bersama, membawa Kabupaten Muara Enim terdepan dari kabupaten lain di Sumatera Selatan,” ujarnya lagi dengan nada optimis (fir)

November 2018 | KABAR SERASAN | 37

LAPORAN KHUSUS

Ir Hj Sumarni Msi Isteri Bupati Muara Enim, Ahmad Yani

PKK Itu Gerakan Pemberdayaan Masyarakat, Mitra Pemerintah Di belakang suami yang sukses, ada istri yang hebat.

Ungkapan ini sangat populer—karena diakui banyak pihak, kebenarannya, bahwa kebanyakan dari pria yang sukses dalam kariernya, karena memiliki istri yang tahu bagaimana memberi dukungan agar suami kuat menjalani berbagai tantangan dalam merintis kariernya, Tak berlebihan kiranya, jika pepatah itu diarahkan kepada Ir H Ahmad Yani MM, seorang pengusaha, yang kemudian terjun ke dunia politik, dan kini sukses menjadi Bupati Muara Enim, dengan wanita yang menjadi pendamping hidupnya bernama Ir Hj Sumarni Msi. Wanita yang tercatat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) di kantor Bappeda Provinsi Sumatra Selatan ini, bisa dianggap telah mampu memposisikan diri sebagai pendukung utama, karier suaminya, termasuk ketika sang suami memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Muara Enim pada Pilkada Serentak 2018 lalu, meninggalkan posisinya sebagai anggota DPRD Sumsel (Fraksi Partai Demokrat). “Karena niat itu baik, maka saya memantapkan hati untuk mendukung pilihan suami itu secara utuh, tanpa keraguan.

Malah saya berfikir bagaimana bisa berkontribusi agar niat baik suami tersebut bisa terwujud,� ujar ibu dari tiga anak ini.

38 | KABAR SERASAN |November 2018

Lahir di Pendopo (Kabupaten Penukal Abab Lematang lir, PALI) 5 Maret 1969, Sumarni masa kecilnya tumbuh di lingkungan perumahan karyawan PT Stanvac Indonesia (PTSI), Ayahnya, karyawan perusahaan pengeboran minyak terbesar di Sumatera Selatan itu.

Ia mulai menjalani pendidikan di SD YPP (Yayasan Pendidikan Pendopo) dan lulus tahun 1981 lalu melanjutkan ke SMP di yayasan pendidikan yang sama hingga lulus tahun 1984. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Yayasan Bakti Prabumulih, lulus tahun 1987 untuk selanjutnya menjalani masa kuliah di Universtas Tridinanti Palembang dan lulus dengan menyandang gelar insinyur pertanian di tahun 1991.

Keinginannya untuk terus melanjutkan pendidikan ke Strata 2 sempat tertunda, ketika ia menjatuhkan pilihan untuk lebih dulu bekerja, mewujudkan cita-citanya menjadi aparatur pemerintah, sesuai dengan bidang keilmuannya.

Ia mengawali dengan menjadi tenaga honorer di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi umatra Selatan di tahun 1994.

Keinginannya baru terwujud dua tahun berselang, ketika diterima sebagai CPNS dan ditempatkan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Namun di daerah itu ia tidak lama. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan melihat bakat dan kemampuannya yang

LAPORAN KHUSUS

supel, kreatif dan kaya gagasan, kemudian menarik dan menempatkannya di Biro Umum sebagai sebagai Staf Protokol dan Perjalanan, Pemprov Sumsel.

Mudah bergaul dan gampang menyesuaikan dengan lingkungan kerja, membuat Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Provinsi Sumatra Selatan, Ny Fauziah Ramli menariknya untuk ikut aktif di organisasi tersebut di posisi Tata Usaha merangkap Bidang SPEM (Supervisi Pelaporan Evaluasi dan Monitoring). Itulah awal ia berkecimpung di organisasi TP PKK, hingga kemudian ditunjuk menjadi Sekretaris TP PKK Sumsel—jabatan yang terus dipercayakan kepadanya selama 18 tahun ke depan.

Menurut Sumarni, TP PKK itu sebuah gerakan yang bertujuan memberdayakan masyarakat, utamanya kalangan perempuan, anak dan keluarga, gerakan mana, mengajarkan agar mampu memaksimalkan semua potensi yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian, dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan Keluarga Indonesia.

“TP PKK itu mitra pemerintah yang menempati posisi sangat strategis dalam pembangunan, baik dalam fungsinya sebagai fasilitator, perencana, maupun sebagai pelaksana, sekaligus pengendali dan penggerak dalam program-program yang dijalankan pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat, hingga ke tingkat paling bawah, desa dan kelurahan.

Dedikasi yang tinggi dan pengabdian yang panjang itu, 27 September 2018 lalu diganjar penghargaan Adhi Bhakti Madya PKK untuknya, dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. “Saya berhiarap, dengan penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi kader PKK Kabupaten Muara Enim, khususnya untuk terus berbuat kebaikan kepada masyarakat. Karena PKK itu gerakan pemberdayaan masyaraat, mitra kerja pemerintah” ujar Ir Hj Sumarni Msi mengenai penghargaan yang diterimanya ini (fir/amr)

November 2018 | KABAR SERASAN | 39

LAPORAN KHUSUS

PKK Muara Enim Akan Berdayakan Masyarakat Berbasis Potensi Terpilihnya Ahmad Yani sebagai Bupati Muara Enim, ada keuntungan besar yang didapat daerah ini, khususnya bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Muara Enim, yakni hadirnya Ir Hj Sumarni MSi sebagai pimpinan organisasi tersebut bagi daerah ini.

Sumarni, tak lain adalah motor penggerak TP PKK Sumatera Selatan (Sumsel) selama 23 tahun terakhir, sejak TPP PKK Sumsel dipimpin Fauziah Ramli Hasan Basri. Bahkan, kemudian ia dipercaya menjabat sebagai Sekretaris TP PKK Sumsel, sepanjang era tiga Gubernur Sumsel terakhir, yakni Rosihan Arsyad, Syahrial Oesman dan Alex Noerdin.

Jabatan itu dipercayakan kepadanya, tentu karena kemampuannya mengorganisasikan lembaga tersebut menjadi kian maju dan meraih banyak prestasi.

Maka jangan kaget, jika berbicara dengannya tentang PKK, lawan bicaranya akan dengan mudah menangkap kesan, wanita berusia 49 tahun ini, sangat menguasai pemahaman akan fungsi, tugas dan peran TP PKK dalam pemberdayaaan manusia, khususnya pemberdayaan kaum perempuan, anak dan keluarga.

Kesan itu pula yang didapat, saat redaksi majalah ini, mewawancarainya, baik secara langsung maupun tertulis, mengingat kesibukannya yang sangat padat, belum lama ini.

Anda memiliki pengalaman sangat panjang di TP PKK Sumatra Selatan, dan kini menjadi Ketua TP PKK

40 | KABAR SERASAN |November 2018

Kabupaten Muara Enim, bagaimana komentar Anda?

“Dengan telah dilantiknya Bupati Muara Enim Ir.H.Ahmad Yani.MM periode 20182023 pada tanggal 18 September 2018 oleh Gubernur Sumatera Selatan maka secara fungsional saya sebagai istri Bupati menjabat Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim. Pelantikannya telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2018 lalu.,” “Iinsya Allah jabatan baru ini tidaklah menjadi beban karena PKK bukanlah hal yang baru bagi saya. Selama 23 tahun sejak tahun 1995 saya telah berkecimpung di TP.PKK Provinsi Sumatra Selatan dan menjabat sebagai Sekretaris. Jabatan baru ini justru merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengembangkan pengabdian kepada masyarakat. Karena PKK merupakan gerakan yang sangat luar biasa yang sasarannya bisa sampai ke unit terkecil dari masyarakat,”.

Apa harapan kepada pejabat OPD di Kabupaten Muara Enim, agar program-program TP PKK yang Anda pimpin bisa berjalan lancar?

“Bupati selaku Ketua Pembina TP.PKK Kab Muara Enim mendukung penuh seluruh kegiatan PKK dan telah meminta semua OPD yang terkait agar dapat mendukung semua program kegiatan PKK sehingga dapat berjalan baik dan lancar. TP.PKK merupakan mitra kerja pemerintah, tentu saja program kerja TP.PKK Kabupaten Muara Enim akan sejalan dan mendukung kebijakan Bupati,”.

“Kita juga akan berusaha bekerjasama dengan fihak fihak lain, meningkatkan peran serta seluruh stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat dll) dalam mengembangan PKK di Kabupaten Muara Enim,”

Lalu bisa dijelaskan mengenai Program TP PKK Kabupaten Muara Enim ke depan?

“Sejumlah program telah disusun, berpedoman pada hasil Rakernas VIII TP PKK Pusat Tahun 2015 dan RPJMD Kabupaten Muara Enim, Itu kami jabarkan dalam Renstra (Rencana dan Strategi) lima tahunan. Program Kerja, kami fokus pada Sekrtariat dan Pokja (Kelompok Kerja). Kami memiliki empat Pokja, yang bidang kerjanya telah ditentukan,”.

“Program Kerja TP PKK Muara Enim, mulai dari meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam mengembangan PKK di Kabupaten Muara Enim, meningkatkan minat kalangan ibu-ibu muda untuk aktif di lembaga ini. Kemudian program pembinaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM), kesetaraan gender, serta peran PKK dalam sektor pariwisata, kesehatan dan pendidikan, Menuju Desa Pintar dengan satu desa satu produk unggulan, dari pelatihan, bantuan peralatan hingga pemasarannya, sesuai dengan visi misi yang disusun bupati,”

Bagaimana Anda memulai langkah, melaksanakan semua program tersebut agar hasilnya sesuai yang diinginkan?

LAPORAN KHUSUS

ya narkoba ini di sekolah-sekolah, dari SD sampai SLTA, bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN). Karena kita prihatin, masalah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di masyarakat dan terutama di kalangan anak dan remaja,” “Sejak menjabat Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim tanggal 24 September 2018 lalu, saya memulainya dengan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh PKK Ketua Kecamatan dan seluruh Ketua PKK Desa/ Kelurahan, melakukan pemetaan potens yang ada di 20 kecamatan dan 256 desa/kelurahan. Dengan demikian diharapkan akan diketahui keunggulan masing masing desa.

“Dari sana kemudian disusun Renstra TP.PKK Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, yang selanjutnya itu dijabarkan dalam program kerja tahunan dan sekaligus menjadi program prioritas ditahun 2019 ini,”.

Bisa digambarkan, apa saja yang kira-kira apa yang akan menjadi fokus kegiatan TP PKK Kabupaten Muara Enim ke depan?

“Pertama, pembentukan “Rumah Cinta” yang berintegrasi dengan TPA, PAUD dan Posyandu. Kedua, karena masih belum optimalnya pengembangan produk dari setiap desa/ Kelurahan maka kami akan membuat prgram di biidang UP2K PKK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK), meliputi sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dan pemasaran sesuai dengan potensi daerah masing masing “Kabupaten Muara Enim belum mempunyai pusat penampungan hasil UP2K PKK atau katakanlah Pusat Oleh oleh. Maka ke depannya TP.PKK Muara Enim akan mempersiapkan pendirian PKK Smart yang berbasis IT (Informasi Tekhnologi) dan Gerai PKK yang menampung hasil hasil UP2KPKK, dan bekerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam kemasan produk seluruh desa/kelurahan itu agar bernilai jual,”

Ta d i A n d a j u g a m e n y e b u t

akan berperan di sektor kepariwisataan, bisa dijelaskan?

Kabupaten Muara Enim ini sangat potnsial alamnya, termasuk untuk kepariwisataan. Seperti kawasan Semendo yang alamnya sangat sejuk dan indah bisa dikembangkan sebagai pusat agrowisata. Maka ketika Pemerintah Kabupaten memiliki program pengembangan kepariwisataan itu, TP.PKK Muara Enim siap mendukung, menjadikan potensi itu sebagai destiniasi Wisata Alam, Wisata Sungai Enim dan Wisata Kuliner.

“Selain Semendo, potensi itu kami juga temui di Kecamatan Muara Belido dan Kelekar. Di sana ada pengrajin songket. Kami akan membuat program peniptaan produk sandang khas Kabupaten Muara Enim. Di luar daerah-daerah kecamatan itu, kami yakin ada banyak potensi unggulan

yang bisa dikembangkan,”

Bagaimana peran TP PKK Kabupaten menunjang sektor pendidikan?

Bagaimana Anda melakukan koordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar pelaksanaan programprogram TP PKK itu tidak tumpang tindih, dan juga terkait penganggaran dananya?

“Untuk menyinkronkan program PKK dengan Pemerintah Daerah, kami akan memprogramkan rapat koordinas dengan dinas instansi terkait yang tergabung dalam Dewan Pembina PKK dan seluruh stakeholder, minimal dua kali dalam setahun.

Sedangkan soal penganggaran dananya, kami akan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK terutama pasal 18, yang menyebut sumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Desa dan sumber lain yang sah,”.

Selain TP PKK ada beberapa organisasi lain seperti Dharma Wanita, Gabungan Organisasi Wanita (GOW).

Bagaimana menyelaraskan kerja masingmasing organisasi ini, agar bisa saling bersinergi?

Untuk mensinronkan program PKK dengan Dharma Wanita, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) saya punya niat untuk membuat Forum antar organisasi Muspida dan GOW di mana dalam Forum tersebut tidak hanya bersilaturahim tapi kita bisa saling koordinasi dan tukar menukar informasi seputar kegiatan dan program kerja atau hal hal lain yang bisa dikerjasamakan,”(fir/amr)

“Di TP PKK ada empat kelompok kerja (Pokja)dan masalah pemberantasan narkoba ini ada di Pokja I, yang membidangi Sosialisasi dan Pencegaham pemakaian narkoba, khususnya di kalangan anak sekolah. Kami berencana membuat program sosialisasi dan penyuluhan tentang baha-

November 2018 | KABAR SERASAN | 41

LAPORAN KHUSUS

Bupati A Yani Ajak Semua Komponen Masyarakat Bangun Muara Enim “Pilkada telah selesai, di antara kita semua tidak pernah ada permusuhan. Yang kemarin kita hanya berbeda pilihan dan itu sudah berlalu. Mari, selanjutnya kita bergandengan tangan, menatap ke depan, bersama membangun Kabupaten Muara Enim yang kita cintai ini. Kami, Saya dan Juarsah SH mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ir H Muzakir Sai Sohar dan H Nurul Aman SH yang telah sukses memimpin Muara Enim 10 tahun. Pembangunan fisik dan non fisik juga tampak dirasakan masyarakat. Insya Allah tercatat sebagai jariyah, Aamiin,” Itulah sepenggal pernyataan dari Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM, didampingi Wakil Bupati Juarsah, di hadapan segenap anggota DPRD Muara Enim dalam rapat paripurna penyampaian visi misi keduanya sebagai pemimpin baru Kabupaten Muara Enim, yang disampaikan di hari pertamanya bertugas, Senin 24 September 2018 lalu.

42 | KABAR SERASAN |November 2018

Yani, demikian panggilannya, menyatakan, di bawah kepemimpinannya lima tahun ke depan, berbagai program strategis yang mereka rencanakan untuk pembangunan di Kabpaten Muara Enim, dalam pelaksanannya perlu pendekatan yang terstruktur, sistematis dan masif, dengan pola Gerakan Pembangunan yang melibatkan semua pihak.

“Kita akan menggerakkan seluruh stakeholder, pemerintah, seluruh komponen masyarakat dari beragam kalangan, untuk kita libatkan, tidak hanya dalam proses perencanaan yang selama ini kita lihat di Musrenbang, tapi juga di proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Semua ikut, rakyat, swasta, bersama pemerintah melaksanakan program pembangunan. Itu yang saya sebut pola Gerakan Pembangunan,” paparnya.

“Visi dan Misi yang kami sampaikan, akan menjadi bahan bagi kita semua dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas, disepakati dan ditetapkan, serta menjadi pedoman kita bersama dalam membangun Kabupaten Muara Enim ini, untuk lebih baik lagi hingga lima tahun ke

depan” lanjutnya lagi.

Yani yakin dan optimis, dengan kerja sama, kerja keras, dan kerja cerdas, seluruh komponen yang ada di Kabupaten Muara Enim, cita-cita menjadikan Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat, dan Sejahtera pada Tahun 2023 akan dapat diwujudkan.“Kita Yakin Bisa !

We Can Change” tambahnya..

Untuk itu, melalui program yang telah ia siapkan, ia dan Wakil Bupati Juarsah akan mengawalinya dengan turun ke kecamatan dan desa, menyampaikan visi misi mereka, sekaligus berdialog dengan masyarakat, melihat dan mengidentifikasi potensi masing-masing wilayah, sekaligus mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Ia harapkan, langkah awal ini selesai hingga akhir tahun 2018, sehingga tahun 2019 ia sudah bisa memulai langkah memimpin pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan dan disepakati bersama.

“Pokoknya, hasil yang telah dicapai sebelumnya, kalau memang bagus akan kita teruskan dan kita tingkatkan. Tidak ada alasan

LAPORAN KHUSUS

untuk menyetopnya, sepanjang dibutuhkan masyarakat. Intinya, semua yang mengarah kepada peningkatan kepuasan warga pasti menjadi keseriusan kami dan seluruh jajaran pemerinthan Kabupaten Muara Enim. Kami akan pastikan, bahwa rakyat akan merasakan kehadiran pemerintah dalam lingkup hidup sehari-hari mereka,” tegas Yani lagi Karena itu, lanjutnya, pelayanan publik akan menjadi perhatian serius. Contohnya dalam hal identitas kependudukan. Seluruh warga masyarakat harus memiliki KTP. Memang selama ini sudah ada KTP Elektronik, tapi kan untuk mendapatkannya, warga harus menunggu lama—sampai berbulan-bulan. Ke depan insya Allah akan ada perubahan.

“Demikian pula dengan proses perizinan. Kita akan buat lebih cepat, kalau perlu setiap urusan adminsitrasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan warga, dapat diselesaikan dalam tempo 1x24 jam. Begitu pun dengan kebutuhan dasar warga seperti listrik, air bersih. Kami akan berupaya terpenuhi semua itu,” tandasnya.

Terkait itu, Bupati Ahmad Yani menyambut positif program “Smart Regency” dari Pemerintah Pusat yang juga akan dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim. Ia sadar, program ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik, sehingga masyarakat menjadi terbuka akses untuk memantau keberhasilan pembangunan di daerahnya.Untuk nitu ia menyatakan akan menyiapkan sarana pendukung yang diperlukan. : “Begitu pun dengan program Jaringan Gas Kota (Jargas) yang kami dengar ada kendala sehingga sempat tersendat pelaksanaannya.

Kami akan teliti apa penyebabnya, dan akan kita teruskan program itu, karena sangat baik bagi masyarakat” tambah Yani.

Menyinggung rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bukit Asam yang berpusat di wilayah Kecamatan Lawang Kidul, Yani menyatakan sangat mendukungnya, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai Bupati Muara Enim.

“Kami akan dukung penuh, apa yang diperlukan, akan kita siapkan.

Karena kami yakin damak positifnya akan sangat dirasakan Kabupaten Muara Enim, paling tidak serapan tenaga kerjanya. Karena kami dengar proyek KEK Bukit Asam ini akan menyerap sampai lima puluh ribuan tenaga kerja. Nah kita berharap, tenaga kerja lokal akan terserap di sana,” jelasnya.

Menurut Bupati Ahmad Yani, jika pembangunan KEK Bukit Asam itu terlaksana, sektor ekonomi Kabipaten Muara Enim akan jadi sangat hidup..

Pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Akses transportasi produksi akan terbuka.

“Itu sejalan dengan keinginan kami untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, baik perbaikan jalan maupun pembangunan jalan baru. Tentu harus sesuai dengan rancangan tata ruang dan wilayah kita. Kalau itu semua berjalan lancar, maka investor akan tertarik datang, dan industri hilir, bukan cuma impian lagi. Mari bersama kita berupaya mewujudkan itu,” (fir/amr)

November 2018 | KABAR SERASAN | 43

LAPORAN KHUSUS

Mengenal Lebih Dekat KEK Bukit Asam Yang Segera Dibangun PT Bukit Asam Tbk (PTBA) akan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung, di atas areal yang dalam persiapan seluas sekitar 1.500 hektare. Pelaksanaan pembangunannya, PTBA menggandeng PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Indoesia (Persero) dan Chandra Asri Petrochemical Tbk, dengan kebutuhan biaya berkisar US$ 1 miliar sampai US$ 1,5 miliar.

Dikutip dari pernyataan Direktur Utama PTBA, Arviyan Arivin kepada media di beberapa kesempatan, kawasan yang disiapkan itu oleh PTBA diberi nama Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE),

44 | KABAR SERASAN |November 2018

yang lokasinya berada di mulut tambang batubara Tanjung Enim, berada satu lokasi dengan PLTU Sumsel 8. Salah satu rencana yang disiapkan PTBA adalah membangun hilirisasi batubara, berupa pabrik pengolahan gasifikasi berbahan dasar hasil tambang tersebut, dan diharapkan mulai terlaksana akhir tahun 2018. “Ke depan, kita bisa menghasilkan pupuk dan LPG agar harga jual ke masyarakat lebih murah. Seperti kita ketahui, saat ini kita sangat tergantung dengan impor LPG dan itu memakan devisa. Selain itu (hasil dari pabrik gasifikasi ini) bisa dibuat pupuk,� papar Arviyan, kepada media di Jakarta pertengahan September 2018 lalu.

Pembangunan pabrik ini bisa ditaksir memakan waktu 2,5 tahun. Kerjasama PTBA dengan perusahaan lain yang akan terlibat dalam pembangunannya, sudah

ditandatangani. Arviyan yakin, jika semua rencana itu terlaksana, KEK Bukit Asam yang akan dibangun itu akan menjadi industri hilirisasi batubara pertama dan terbesar di Indonesia.

Arviyan memperhitungkan, pabrik gas dan pukul yang diharapkan mulai beroperasi di tahun 2022 ini, akan dapat memenuhi kebutuhan pasar sebesar 500.000 ton urea per tahun, 400.000 ton gas Dimethyl Ether (DME, sebagai pengganti LPG) per tahun dan 450.000 ton Polypropylene (sejenis plastik yang tidak berbaudan tahan terhadap bahan kimia pelarut) per tahun.

Dengan target pemenuhan kebutuhan sebesar itu, diperkirakan kebutuhan batubara sebagai bahan baku sebesar 9 juta ton per tahun termasuk untuk mendukung kebutuhan batubara bagi pembangkit listriknya.

LAPORAN KHUSUS

Lalu di mana relevansi keuntungan yang bisa didapat Kabupaten Muara Enim, dari pembangunan dan keberadaan KEK Bukit Asam ini nanti? Tentu saja keuntungan yang akandidapat kabupaten ini banyak sekali, dalam kaitan aspek ekonimi yang akan didapat.

Yang paling mudah dilihat, jika semua rencana ini berjalan, akan banyak tenaga kerja lokal terserap.

Menurut kabar, dalam pembangunannya, dibutuhkan hampir sekitar 50 ribu tenaga kerja.

Ditemui usai pertemuan membahas masalah KEK Bukit Asam di kantornya 18 April 2018 lalu, Dr Ir Abdul Nadjib yang saat itu menjabat Kepala bappeda Kabupaten Muara Enim menyatakan, denghan adanya KEK Batubara ini nanti, akan dapat meningkatkan kelayakan program strategis yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatra Selatan, serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional

Keberadaan KEK Bukit Asam juga dipastikan akan memicu pertumbuhan investasi daerah ini, karena sebagai sebuah kawasan dengan keunggulan geoekonomi dan letaknya yang strategis serta berbagai fasilitas yang melengkapinya, akan memancing minat investor datang, terutama di bidang industri dan perdagangan.

Menurut Nadjib, rencana pembangunan KEK Bukit Asam ini nantinya akan menyerap 10 ribu tenaga kerja di tahap konstruksi awal dan lebih dari 50 ribu tenaga kerja pada tahap operasional, dan akan mendorong pengembangan industri lanjutan. Pemerintah Muara Enim sangat mendukung rencana Pemerintah Pusat ini karena menurutnya, sangat sinergis dengan prioritas pembangunan nasional lainya, seperti pembangunan jalan tol Palindra (Palembang-Indralaya)-Muara Enim-Lahat-Bengkulu, yang pembangunannya tidak akan lama lagi.

Karena itu bisa dipahami, rencana pembangunan KEK Bukit Asam ini mendapat sambutan positif dan antusias, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk Bupati Muara Enim yang baru, Ir H Ahmad Yani MM. “Kami akan dukung penuh, apa yang diperlukan, akan kita siapkan. Karena kami yakin damak positifnya akan sangat dirasakan Kabupaten Muara Enim, paling tidak serapan tenaga kerjanya,� ujar Yani saat ditmui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Karena itu, lanjut Nadjib, Pemerintah Kabupaten Muara Enim sudah mengakomodir rencana pembangunan KEK Bukit Asam ini dalam rencana tata ruang dan wilayah dan dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2018-2023, termasuk rencana PTBA melakukan pembangunan tahap awalnya di areal seluas 600 hektare. (fir)

Sejumlah pertemuan kini gencar dilakukan PTBA, dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR, di Jakarta. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim,

November 2018 | KABAR SERASAN | 45

LAPORAN KHUSUS

Palindra Sudah, Selanjutnya Tol Indralaya-Muara Enim Harapan masyarakat Kabupaten Muara Enim, wilayah mereka dilintasi ruas jalan tol, agaknya bukan lagi sekedar impian, karena sebentar lagi rencana pemerintah yang digagas sejak tiga tahun lalu itu segera dilaksanakan, setelah pembangunan ruas Tol Palembang-Indralaya (Palindra) sudah rampung dan mulai beroperasi.

Pembangunan ruas Tol Indralaya-Muara Enim— rencananya akan terus dilanjutkan ruas Tol Muara Enim-Lahat, merupakan bagian dari rencana jangka panjang yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai pengembangan konsep jalan Lintas Penghubung atau High Grade Highway (HGH) dari Jalan Trans Sumatera, Pembangunan HGH diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan banyak

46 | KABAR SERASAN |November 2018

lapangan kerja, meningkatkan akses, mengurangi biaya transportasi, dan memberi strimulus terhadap pertumbuhan sektor industri, pariwisata, dan pertumbuhan regional.

Menurut data yang didapat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ruas jalan Tol Trans Sumatera dibagi atas tiga lintasan, yaitu Lintas Utama, Lintas Penghubung, dan Non Lintas Sumatera.

Jalur Lintas Utama terdiri atas 17 pembangunan dengan total 2.048 kilometer (km), dengan rincian; 1. Bakauheni-Terbanggi Besar, 2. Terbanggi BesarPematang Panggang, 3. Pematang PanggangKayuagung, 4. Kayuagung-Palembang-Betung, 5.

Jambi-Betung, 6. Jambi-Rengat, 7. Rengat-Pekanbaru, 8. Pekanbaru-Dumai, 9. Dumai-Rantau Prapat,10.

Rantau Prapat-Kisaran, 11. Kisaran-Tebing Tinggi, 12.

Tebing Tinggi-Medan, 13. Medan-Binjai, 14. BinjaiLangsa, 15. Langsa-Lhokseumawe,16. LhokseumaweSigli, 17. Sigli-Banda Aceh Kemudian, Lintas Penghubung, terdiri atas tujuh pembangunan, total panjang 770 km, dengan rincian; 1.

Palembang-Indralaya (22 km) 2. Indralaya-Muara Enim (110 km) 3. Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau (125 km)

LAPORAN KHUSUS

4. Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu (95 km) 5. Pekanbaru-BengkinangPayakumbuh-Bukittinggi (185 km) 6.

Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang (5 km) 7. Tebing Tinggi-Pematang Siantar-PrapatTarutung-Sibolga (200 km ).

kesempatan di awalnya menjabat bersama Wakil Bupati Juarsah SH, karena sejalan dengan visi misi mereka, Merakyat, yang disampaikan ke masyarakat saat kampanye Pilkada Muara Enim Juni 2018 lalu.

Sedangkan untuk jalur Non-Lintas Sumatera, terbentang 25 km, dari Batu Ampar, Muka Kuning, hingga Bandara Nadim, Batam. Sebanyak 24 ruas jalan Tol Trans Sumatera ini, pengusahaannya akan dilaksanakan dengan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kami optimis jalan tol Trans Sumatera menuju Muara Enim dari Indralaya akan mampu diwujudkan. Pertama, karena PT Hutama karya sebagai pelaksana pembangunan, sudah turun dan membuat trase jalan, untuk memulainya sepanjang 88 km dulu, yakni sampai Gelumbang. Kedua, Pemerintah Pusat juga sudah mulai

Dikutip dari situs resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)— organisasi koordinasi lintas instansi bentukan pemerintah dalam mendukung percepatan terlaksananya Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan jalan Lintas Penghubung IndralayaMuara Enim dan Ruas Muara EnimLahat-Lubuk Linggau masuk dalam daftar PSN.

membahas tahap awal pengerjaan, dengan mengalokasikan anggaran bagi pembangunan Seksi 1 Tol Idralaya-Muara Enim ini, sepanjang 12 km dan sudah ada pula PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp.500 miliar. Kita harapkan nanti di tahun 2019 masuk APBN dan pengerjaannya, minimal sudah ground breaking, Doakan saja,� ujar Bupati Yani, saat ditemui di ruang kerjanya, 24 September 2018 lalu. (fir/Amr)

Untuk Ruas Simpang IndralayaMuara Enim, pembangunannya akan mulai dirintis akhir tahun 2018 dengan nilai investasi Rp.10,288 tiliun (dengan skema pendanaan dari BUMN), diawali dengan pembebasan lahan. Proyek jalan tol sepanjang 110 km yang akan dikerjakan PT Hutama Karya ini ditarget selesai dan beroperasi tahun 2003. Sedangkan untuk jalan tol Ruas Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau sepanjang 125 km, bernilai investasi Rp.14,587 dan ditarget selesai tahun 2024.

Soal akan dimulainya pembangunan jalan tol Indraaya-Muara Enim juga dibenarkan Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani, dan telah disampaikannya di beberapa

November 2018 | KABAR SERASAN | 47

LAPORAN KHUSUS

Pertanian, Sektor Unggulan Juga Potensial Dikembangkan Secara umum, potensi unggulan Kabupaten Muara Enim lebih didominasi sekor primer, yakni sektor Pertanian (meliputi Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan), Pertambangan dan Energi. Khusus sektor Pertanian, Pemerintah Kabupaten Muara Enim lebih mengandalkan dari subsektor Tanaman Pangan, karena mayoritas warga masyarakat di daerah ini hidup sebagai petani padi, dan sebagian besar masih bersifat tadah hujan.

Pemkab Muara Enim pun terus memberikan dorongan kepada petani sebagai profesi yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Saat ini dari luas wilayah Kabupaten Muara Enim, 79,02 persennya (564.971, 8 hektare ) merupakan lahan pertanian. Melalui program pertanian terpadu, diharapan terjadi peningkatan produksi pangan, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Lahan pertanian di kabupaten Muara Enim, menghasilkan beberapa komoditas pertanian tanaman pangan seperti: padi sawah, padi ladang, palawija, dan hortikultura.

Lahan pertanian dan hortikultura banyak tersebar di wilayah Semendo Raya yakni Kecamatan Semendo Darat Laut (SDL), Semendo Darat Tengah (SDT), Semendo Darat Ulu (SDU), lalu di Kecamatan Tanjung Agung, serta Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Muara Belida.

48 | KABAR SERASAN |November 2018

Khusus padi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muara Enim 2017, luas panen dan produksi padi pada tahun 2017 di kabupaten ini mengalami peningkatan.

Untuk panen mengalami 6,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk produksinya mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen. Peningkatan produksi ini disebabkan perubahan musim penghujan yang sangat tinggi, karena maklum saja, sebagian besar tanaman padi ini masih bersifat tadah hujan.

Ini pula yang menjadi perhatian Wakil Bupati Muara Enim, Juarsah SH, dalam perbincangan dengan kabarserasan di ruangannya beberapa waktu lalu. Menurut putra daerah asal Semendo ini, potensi pertanian di Kabupaten Muara Enim luar biasa besar, terutama di wilayah Semendo Raya dan Tanjung Agung. Maka menurutnya, sangat wajar kalau daerah ini swasembada pangan.

“Karena itu pula, kami akan buatkan irigasi di beberapa daerah potensial itu—termasuk untuk persawahan di Tanjung Jati (Kecamatan Muara Enim) yang sempat kami kunjungi beberapa hari lalu. Sayang sekali kalau potensi yang besar itu pengairannya masih mengandalkan tadah hujan. Mudah-mudahan dengan pembangunan irigasi, Kabupaten Muara Enim kebutuhan berasnya tidak lagi bergantung pasokan dari luar, bahkan surplus dari kebutuhan,” jelas Wabup Juarsah.

Hal lain yang juga jadi perhatiannya adalah ketersediaan pupuk, yang menurutnya, justru selama ini menjadi keluhan petani. Pupuk hilang—kalau ada hanya sedikit bisa dibeli di pasar, dengan harga relatif tinggi, di hampir setiap kali masa tanam tiba. Juarsha berjanji akan mencari tahu, sebab hal itu terjadi sepanjang tahun. Kenaikan juga terjadi pada hasil produksi tanaman palawija, berupa

LAPORAN KHUSUS buah-buahan.Yang paling berpotensi adalah buah mangga, duku, dan durian. Sementara untuk produksi sayur -sayuran hampir seluruh komoditas mengalami penurunan pada tahun 2017 hanya cabai yang mengalami peningkatan produksi.

Subsektor Peternakan juga cukup cukup menjanjikan di Kabupaten Muara Enim, meski tetap perlu terus didorong akan terjadi peningkatan produksinya. Karena selama ini, beternak belum menjadi profesi pilihan warga, tapi baru sebatas sambilan, bahkan ternak seperti sapi dan kerbau dipelihara untuk angkutan pertanian.

Pada tahun 2017, menurut data BPS, populasi sapi mengalam penurunan sebesar 11,47 persen, demikian pula sebagian besar pemotongan ternak unggas juga mengalami penurunan.

Padahal konsumsi daging dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan., demikian juga dengan telur ayam. Ini sebenarnya potensi yang harus dilirik serius oleh petani, sebagai sumber pendapatan mereka.

Dengan curah hujan yang hampir merata setiap tahun, memungkinkan ketersediaan rumput untuk makanan ternak tumbuh cukup baik.

Subsektor Perikanan, juga merupakan potensi besar, karena sebagian daerah di wilayah Kabupaten Muara Enim merupakan daerah aliran sungai (DAS) dan persawahan.

Produksi perikanan pada tahun 2017 di Muara Enim berjumlah 9.905,58 ton, dengan rincian dari hasil budidaya sebesar 6.671,75 ton dan perairan umum sebesar 3.233,83ton.

Tren kenaikan di subsektor ini telah terjadi sejak sepuluh tahun terakhir.

Peningkatan daya serap konsumsi ikan juga tinggi, karena harganya lebih murah dibanding daging.

Ke depan, untuk menjaga lahan pertanian di Kabupaten Muara Enim tetap terjaga dan tidak berubah fungsi, Pemkab Kabupaten Muara Enim sudah membuat regulasi— Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2018, tentang rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Muara Enim. Di situ diatur bahwa areal yang termasuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adalah areal yang akan dilindungi dan peruntukannya secara konsisten untuk pertanian, bagi kepentingan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Luas Lahan Pangan Berkelanjutan itu luasnya sekitar 19.632,40 ha, tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan, namun terbanyak berada di Kecamatan SDL (sekitar 886,08 ha), SDT (1.132,04 ha), SDU (1.780,15 ha), Tanjung Agung (740,14 ha), Kecamatan Muara Enim (988,48 ha) dan Kecamatan Gunung Megang (680,87 ha).

Pengembangan Kawasan Agropolitan

tersebut. Langkah yang akan ditempuh, dengan pengembangan kawasan tersebut dengan membuat sentra-sentra produksi berbasis hasil pertanian unggulan. Terkait itu, sarana pendukung seperti jalan, fasilitas pengolahan hasil pertanian, kios sampai tempat pelelangan ikan, akan dibangun Menurut Dr Abdul Najib MM, Kepala Bappeda Muara Enim, yang baru berpindah jabatan menjadi Asisten III Pemkab Muara Enim, kawasan Semendo dengan kesuburan tanah, udara sejuk—karena berada di sepanjang Bukit Barisan dan panorama lingkungan yang indah, juga sangat potensial untuk pengembangan agrowisata..“Apalagi masyarakat Semendo dikenal ramah, adat istiadat yang terjaga, kita masih bisa temui banyak bangunan rumah kuno dan tradisional, sangat menarik bagi wisatawan,� ujar Nadjib.

Karena itu, semua kini menunggu sentuhan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim yang baru, lewat Program MERakyatnya, untuk memaksimalkan potensi di kawasan tersebut, baik dari sisi pertanian maupun potansi kepariwisataannya, seperti yang telah dilakoni para pegiat olahraga Paralayang di kawasan nan sejuk itu. (amr/fir)

Selain pemanfaatan lahan pertanian, Pemkab Muara Enim juga sudah merencanakan pemanfataan lahan pertanian yang tersedia sebagai kawasan agropolitan, terutama di wilayah Semendo Raya, karena besarnya potensi di kawasan

November 2018 | KABAR SERASAN | 49

GALERI FOTO

Bupati Ir Ahmad Yani MM dan Pengurus TP PKK Kabupaten menerima sambutan saat kunjungan ke Kecamatan Rambang Dangku, 2 November 2018

Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2018.

Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM, memimpin Rakor Perdana bersama seluruh OPS di Kabupaten Muara Enim,Oktober 2018

Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim saar rakor bersama FKUB.

Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM dan Wabup Juarsah SH bersama para pejabat FKPD Kabupaten Muara Enim di Rapat Paripurna Istimewa VII DPRD Muara Enim, 24 September 2018

Wakil Bupati Muara Enim H Juarsah SH, 9 Oktober 2018 lalu meninjau lokasi kebakaran di Desa Gunung Agung Kecamatan SDT, dan memberikan bantuan kepada korban.

Wabup H Juarsah disambut tari sekapur sirih saat meresmikan Gedung Serba Guna milik Swasta

50 | KABAR SERASAN |November 2018

GALERI FOTO

Bupati Ir Ahmad Yani MM dan Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim Ir Hj Sumarni MSi di Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa Kelurahan di Bali 19 Okt 2018

Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM dan Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim Ir Hj Sumarni Msi berikan bantuan ke korban kebakaran di Desa Gunung Agung Kecamatan SDT, 11 Oktober 2018

Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM dan Wabup Juarsah SH melakukan pertemuan dengan para pengusaha, 25 September 2018

Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani bersama para juara lomba masak menu B2SA se Kecamatan Tanjung Agung, 1 Nop.2018

Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM dan Wabup Juarsah SH saat menerima kunjungan anggota DPRD Sumsel di Muara Enim, Oktober 2018

Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim Ir Hj Sumarni Msi bersama para pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Muara Enim saat hadiri Rapat Paripurna Istimewa VII DPRD Muara Enim, 24 September 2018

Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH mewisuda mahasiswa Akademi Kebidanan Muara Enim Angkatan XV, 4 Oktober 2018.

Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH saat peresmian Gedung Serba Guna “Evi Medaria Grand Ballroom”2 Oktober 2018

November 2018 | KABAR SERASAN | 51

LAPORAN KHUSUS

Muara Enim, Terus Bergerak Maju Pasangan Ir. H. Muzakir - Nurul Aman telah menoreh banyak Prestasi dalam memimpin pembangunan di Kabupaten Muara Enim

52 | KABAR SERASAN |November 2018

LAPORAN KHUSUS

“Cak Nur”, Satu Dasawarsa Mengabdi Bagi Muara Enim

November 2018 | KABAR SERASAN | 53

LAPORAN KHUSUS

Sepuluh tahun mengabdi, memimpin pembangunan Kabupaten Muara Enim dan meraih banyak hasil, itulah gambaran dari duet Ir H Muzakir Sai Sohar dan H Nurul Aman SH, di mata sebagian besar warga masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Dan mungkin terlalu sedikit, untuk menuliskan kiprah kedua tokoh ini, dalam empat halaman tulisan. Tapi mudahmudahan, informasi yang dituangkan dapat memberi gambaran, tentang apa yang ingin diungkapkan mengenai jejak perjalanan kepemimpinan kedua tokoh ini.

Muzakir

memimpin

Kabupaten

54 | KABAR SERASAN |November 2018

Muara Enim sejak tahun 2008, dengan menjadi Wakil Bupati, mendampingi Bupati Muara Enim, Kalamuddin Djinab SH untuk periode 2008-2013. Namun belum genap satu tahun pasangan “Kamuz” ini berduet, Kalamuddin meninggal dunia karena sakit, dan Muzakir naik menggantikannya.

Beberapa bulan setelah itu, lewat proses di DPRD Muara Enim, Nurul Aman yang saat itu Ketua Badan Legislatif DPRD Muara Enim, terpilih sebagai Wakil Bupati Muara Enim. Periode berakhir, pada Pilkada 2013, duet “Cak Nur” kembali dipercaya rakyat daerah ini, meneruskan kepemimpinan mereka, hingga berakhir 20 Juni 2018 lalu.

Tanpa bermaksud menafikan kiprah dan hasil pembangunan yang dicapai kepemimpinan sebelumnya, pasangan Cak Nur, selama delapan tahun bersama memimpin, dianggap banyak pihak telah berhasil meletakkan fondasi kuat untuk menjadikan Muara Enim sebagai kabupaten yang maju pembangunannya.

Mengambil alih kepemimpinan pendahulunya yang pergi selamanya, Muzakir bersama Nurul Aman langsung menguatkan komitmen untuk memprioritaskan pembangunan derah ini pada sektor pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta pemberian layanan maksimal bagi seluruh warga di daerah ini.

Slogan “Bekerja Keras Bekerja Cerdas” terus didengungkan dan diaplikasikan dalam kerja nyata, untuk tujuan masyarakat terpenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan

dan papan), bisa bersekolah, mudah berobat dan fasilitas jalan pun lancar.

Program Pendidikan Gratis (SDSLTA) dilaksanakan, dengan memberi porsi tertinggi anggaran pendidikan, di atas infrastruktur, kesehatan dan ektor lainnya.

Melalui Program “Gerakan Pembangunan di Bumi Serasan Sekundang—disingkat Gerbang Serasan”, pelaku usaha kecil dan menengah dibantu baik permodalan, akses perbankan, juga peningkatan kemampuan .

Kalangan petani, peternak hingga industri juga dibantu.

Hasilnya, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, tidak ada gejolak berarti, dan secara ekonomi, kemiskinan berhasil ditekan, tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga terus naik—data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Selatan , IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Muara Enim di tahun 2017 sebesar 67,63, naik dari tahun tahun 2015 (65,82) dan tahun 2016 (66,71).

Angka Harapan Hidup dan Rataan Pendapatan Perkapita penduduk, juga naik signifikan. Patutnya Masyarakat Muara Enim berterima kasih kepada kedua pemimpin ini Menurut Dr Ir H Abdul Nadjib MM, yang lama mendampingi kedua pemimpin ini dalam kapasitas sebagai Kepala Bappeda Muara Enim, keunggulan dari pasangan Muzakir_nurul Aman adalah kemampuan keduanya menjaga kesinambungan

LAPORAN KHUSUS

pembangunan,dalam bingkai RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Muara Enim tahun 2005-2025.

“Sehingga tercipta iklim situasi dan harmonisasi hubungan antarinstansi yang kondusif, kinerja pemerintahan daerah membaik, serta banyaknya pengakuan berupa penghargaan dari pemerintah yang lebih tinggi, itu bukti kepemimpinan mereka berhasil.” ujar Nadjib *** Bagian terberat dari sebuah perjalanan adalah perpisahan. Demikian pula dengan kebersamaan masyarakat Kabupaten Muara Enim dengan kedua tokoh, yang telah memimpin mereka selama satu dasawarsa terakhir, Ir Muzakir Sai Sohar dan Nurul Aman SH. Nuansa perpisahan itu mulai terasa ketika 1 Februari 2018 lalu, Nurul Aman mengundang banyak kalangan di rumah dinasnya di Kelurahan Tungkal, Kota Muara Enim. Di situ, Nurul Aman yang telah lima periode duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Muara Enim dan dua periode menjadi Wakil Bupati Muara Enim, menyatakan permohonan pamit untuk cuti dan bersiap melepas jabatannya sebagai Wakil Bupati Muara Enim, karena akan mencalonkan diri sebagai Bupati Muara Enim pada Pilkada 2018. Ia menyampaikan permohonan maaf, jika selama menjalankan tugas-tugasnya itu terdapat kesalahan dan kekhilafan.

Tiga bulan dari sana—15 Mei 2018, salam perpisahan secara resmi disampaikan Muzakir dan Nurul Aman, kepada seluruh anggota DPRD, Mupika dan Muspida, dalam forum Rapat Paripurna ke VII DPRD Muara Enim dengan agenda penyampaian pengumuman berakhirnya masa jabatan pasangan ini untuk periode 2013-2018.

Di hadapan semua yang hadir, Muzakir menyampaikan serentetan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai slama kepemimpinan ia dan Nurul Aman. Namun ia tak menampik, masih ada program kerja mereka yang belum maksimal sehingga perlu penyempurnaan dan penyelesaian oleh pemimpin yang akan datang.

“Kami dalam kurun waktu 2013-2018, telah menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi SMAS yakni RPJMD tahun maupun lima tahunan. Jika ada kesalahan dan kekurangan selama memimpin, kami minta maaf dan kepada Allah Swt kami minta ampun,” ujar Muzakir.

Dan perpisahan itu akhirnya benar-benar terjadi 15 Juni 2018, atau lima hari sebelum berakhirnya periode resmi pasangan ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati 2013-2018. Memanfaatkan momentum sholat Idul Fitri 1439 H di Masjid Agung Muara Enim, mengajak serta seluruh anggota keluarga, termasuk sang istri, Hj Shinta Paramita, Muzakir berpamit kepada seluruh masyarakat kabupaten ini, dan kembali mengulang pernyataan sebelumnya.

“Diakhir masa jabatan saya, kami sekeluarga meminta maaf jika ada salah dan khilaf selama memimpin Kabupaten Muara Enim,” ujar Bupati Muzakir yang akan meletakkan jabatan usai Idul Fitri 1439 H. Gubernur Alex Noerdin kemudian melantik Teddy Meilwansyah sebagai Penjabat Bupati Muara Enim, hingga kemudian terpilih Bupati dan Wakil Bupati baru “Selamat jalan Pak Muzakir Sai Sohar dan Pak Nurul Aman. Terima kasih atas komitmen tinggi bapak berdua yang telah, memimpin pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Kini , rakyat Muara Enim atas restu tuhan telah menetapkan pilihan pada duet baru, Ir H Ahmad Yani dan Juarsah SH, dengan komitmen tak kalah tinggi, sebagai pemimpin bagi Kabupaten Muara Enim, yang akan meneruskan kepemimpinan pemerintahan, menjadi nakhoda bagi kapal besar bernama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, melakukan pembangunan di daerah ini,”. (fir)

November 2018 | KABAR SERASAN | 55 November 2017 | KABAR SERASAN | 55

LAPORAN UTAMA

Kerja Keras Kerja Cerdas Berujung Banyak Prestasi Pengantar 10 tahun memimpin Pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Bupati Muara Enim Ir Muzakir Sai Sohar dan Nurul Aman SH berhasil meraih sejumlah penghargaan, baik berskala provinsi maupun nasional. Mengingat banyaknya penghargaan yang didapat, data berikut tak memuat lengkap berbagai penghargaan yang dimaksud, tapi dipilih yang monumental dan berskala nasional saja.

1.

Menggala Karya Bhakti Husada, dari Menteri Kesehatan RI, Tahun 2009 Merupakan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang dinilai sukses mendukung program bidang kesehatan di wilayahnya 2.

Piala Adipura, Kota Muara Enim, dari Menteri Lingkungan Hidup RI, diraih delapan kali berturutturut (2010- 2017) Merupakan penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan pembangunan di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

3.

Bhakti Koperasi dan UKM, dari Menteri Koperasi dan UKM RI, tahun 2011

56 | KABAR SERASAN |November 2018

Merupakan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berperan aktif dan mampu menumbuhkembangkan koperasi dan UKM di wilayahnya 4.

Piala Wahana Tata Nugraha, 7 kali dari Menteri Perhubungan RI, tahun 2011 s/d 2017 Merupakan penghargaan kepada Pemerintah daerah yang dianggap sukses melakukan penataan transportasi secara berkelanjutan, berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan di wilayahnya.

5.

Manggala Karya Kencana, dari Kepala BKKBN, tahun 2012 Merupakan penghargaan kepada Kepala Daerah yang dianggap berdedikasi tinggi terhadap kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga di wilayahnya.

6.

Inovative Goverment Award, dari Menteri Dalam Negeri, tahun 2013 Merupakan penghargaan kepada Kepala Daerah yang dianggap sukses membuat kebijakan yang inovativ berdasarkan aspek kualitas, kuantitas dan manfaat bagi daerahnya.

7.

Setya Lencana Pembangunan Bidang Pertanian, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2014 Merupakan penghargaan kepada Pemerintah daerah yang dianggap sukses melakukan pembangunan di bidang pertanian di wilayahnya.

8.

Akuntabilitas Kinerja 2014, dari Menteri PAN dan RB, tahun 2014

LAPORAN KHUSUS

Merupakan penghargaan kepadaKepala Daerah yang dianggap sukses melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan yang dipimpinnya 9.

The La Tofi School of CSR, 2014

melalui Program Gerbang Serasan 14.

Satya Lencana Wira Karya. dari Presiden Joko Widodo, tahun 2015

Merupakan penghargaan kepada Kepala Daerah yang dianggap sukses memaksimalkan peran perusahaan bagi pembangunan di daerahnya

Merupakan penghargaan kepada Pemerintah Kbupaten Muara Enim yang dianggap sukses melaksanakan program kependudukan dan Keluarga Berencana di tahun 2013 dan 2014

10.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 4 kali dari BPK RI, tahun 2014 s/d , 2017

15.

LAKIP B, dari Menteri PAN dan RB RI, tahun 2015 dan 2016

Merupakan penghargaan kepada Pemerintah daerah yang dianggap sukses melakukan laporan keuangan secara baik dan benar selama tahun 2013

Merupakan penghargaan kepada Pemerintah daerah yang dianggap sukses membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selama tahun 2015 dan 2016

11.

Computer Assisted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), tahun 2015 Merupakan penghargaan kepada Pemerintah daerah yang dianggap sukses melaksanakan penerimaan Calon PNS di tahun 2013 dengan berbasis komputerisasi 12.

Pangripta Nusantara (Juara III Nasional), Dari Bappenas, tahun 2015 Merupakan penghargaan kepada Pemerintah daerah yang dianggap sukses melakukan perencanaan pembangunan selama waktu satu tahun terakhir 13.

Top 99 Pelayanan Publik Gerbang Serasan, dari Menteri PAN RB, tahun 2015

16.

2017

SAKIP BB dari Menteri PAN dan RB RI, tahun

Merupakan penghargaan kepada Pemerintah daerah yang dianggap sukses menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan dan bertahap dalam hal perencanaan kerja, perencanaan strategi, serta pengukuran dan pelaporan kinerja 17.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) , dari BPK RI di tahun 2018 Meupakan penghargaan yang ke 5 kali berturut-turut sejak 2014

Merupakan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas inovasi pelayanan publik,

November 2018 | KABAR SERASAN | 57

LAPORAN UTAMA

Aries HB Ketua DPRD Muara Enim

SDM di Muara Enim Perlu Ditingkatkan Peranan DPRD dalam perencanaan pembangunan di daerah cukup besar dan strategis, demikian pula DPRD Kabupaten Muara Enim. Dengan tiga fungsi utamanya—legislasi, keuangan dan pengawasan, tugas DPRD cukup banyak dan lumayan berat.

Tugas itu, mulai dari pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah, bersama eksekutif menyusun dan mengesahkan APBD, serta mengawasi jalannya pembangunan dan peraturan yang dibuat.

Konsekuensinya, eksekutif dan

58 | KABAR SERASAN |November 2018

legislatif harus bekerja sama dalam semangat kemitraan. Membangun daerah.

Bagaimana peran DPRD Kabupaten Muara Enim selama ini? Menurut Ketuanya, Aries HB SE, selama ini tiga fungsi DPRD telah dijalankan, begitupun pelaksanaan tugas mereka bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pembangunan di Kabupaten Muara Enim selama 10 tahun terakhir, tentu anda sangat paham tentang daerah ini. Menurut Anda, apa faktor pendukung dan penghambat pembangunan di Kabupaten Muara Enim?

“Menurut saya, faktor pendukung pembangunan di Muara Enim utamanya adalah, pemerintahan berjalan sangat kondusif. sinergi antara eksekutif dan legislatif berjalan harmonis.

Anggaran

juga tersedia, dan yang tak kalah penting. dukungan perusahaan di Muara Enim juga cukup baik. Dana CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut sangat membantu pembangunan di Muara Enim,” “Sedangkan faktor penghambat, dana yang tersedia belum mencukupi yang dibutuhkan.

Selain itu, SDM dalam menunjang pembangunan, kualitas dan kompetensinya masih perlu ditingkatkan,”.

Selama tahun 2018, sudah berapa Perda yang disahkan, dan yang masih dalam proses?

“Pada tahun 2018 sudah ada enam Perda yang disahkan. Sementara yang masih dalam proses pengesahan ada sembilan Perda,”.

Note: Enam Raperda disahkan DPRD Muara Enim 15 Mei 2018 lalu; yakni Raperda Penataan dan

LAPORAN KHUSUS

Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Raperda Izin Usaha Perkebunan, Raperda Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu, Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Perda apa yang ke depan dianggap krusial dan perlu dibuat untuk Muara Enim? “Yang krusial dan mendesak itu Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim, yang sesuai dengan kondisi terkini dan kebutuhan ke depan Kabupaten Muara Enim.

Selain itu kita perlu Perda yang mengatur penuntasaan kemiskinan bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim. Itu dalam upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat�.

Visi Misi Pembangunan Muara Enim sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim 10 tahun terakhir adalah Sehat, mandiri, Agamis dan Sejahtera (SMAS).

Hingga tahun 2018 ini, apakah Visi Misi tersebut sudah terwujud?

dan berharap daerah ini terus maju pembangunannya. Kepada seluruh komponen masyarakat saya mengajak untuk mengambil peran dalam pembangunan itu, agar kesejahteraa

Pada prinsipnya, visi-misi SMAS telah dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar dan Nurul Aman, terutama di masa jabatan 2013-2018. Sudah banyak yang terwujud. Yang belum terwujud, perlu dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya, sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim dapat terwujud.

20 November 2018 ini Kabupaten Muara Enim genap berusia 72 tahun, komentar Anda?

Saya mengucapkan selamat kepada Kabupaten Muara Enim,

November 2018 | KABAR SERASAN | 59

LAPORAN KHUSUS LAPORAN KHUSUS

Ir Hasanudin MSI Sekda Muara Enim

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi, adalah salah satu program berhasil yang mampu mengangkat Kabupaten Muara Enim ke pentas nasional. Reformasi Birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, menjadi percontohan dan diganjar penghargaan, oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lewat program ini, birokrasi ditata, pelayanan publik menjadi lebih transparan dan terukur.

Karena itu menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Muara Enim Ir Hasanudin MSi, reformasi birokrasi yang telah dilakukan sejak tahun 2014 lalu tidak boleh berhenti, bahkan harus lebih ditingkatkan. Pada delapan area pelayanan publik yang diprioritaskan, telah banyak perubahan ke arah perbaikan.

Meski demikian Hasan mengakui, belum semua target tercapai, terkendala regulasi, pembiayaan, kesejahteraan pegawai hingga keterbatasan sarana dan prasarana. Kendala kesejahteraan pegawai misalnya, terkait dengan pendapatan daerah. “Karena itu pendapatan daerah kita pacu, caranya dengan mereform regulasi dalam hal pelayanan agar dapat meningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Hasan menjelaskan.

Hasan menggambarkan, daerah yang PAD nya tinggi, ambil contoh Kota Palembang sebagai daerah dengan PAD tertinggi di Provinsi Sumatra Selatan, perbaikan birokrasi bisa dijalankan, karena mampu menggaji aparaturnya lebih tinggi dari rata-rata daerah lain.

Sekda kota Palembang, katanya, di luar gaji sudah mendapat remunerasi hingga Rp 75 juta perbulan.

Kepala OPD mencapai Rp 40 juta perbulan. “Intinya,

60 | KABAR SERASAN |November 2018

kita harus selalu melakukan reformasi birokrasi, yang sudah baik kita tingkatkan, yang menghambat reformasi ya, kita pangkas,” kata Hasan menegaskan.

Secara umum, kata Hasan, reformasi birokrasi yang dilakukan Pemkab Muara Enim sudah cukup berhasil, dibuktikan dengan adanya penghargaan dari pemerintah pusat. Namun di sisi lain, ini menjadi cambuk bagi jajaran aparatur di lingkungan Pemkab Muara Enim untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya, karena masih banyak yang perlu diperbaiki,”ujarnya.

Karena itu, lanjut Hasan, ia tak sungkan untuk memarahi bawahannya, jika tidak melakukan pekerjaan dengan benar atau kurang disiplin. Hal ini dia lakukan untuk meningkatkan kerja. “ASN yang tidak disiplin atau kinerjanya buruk tentu akan dievalasi bahkan bisa mendapat hukuman. Tentunya hukuman yang diberikan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku,” jelasnya.

Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, Pemkab Muara Enim mengefektifkan peran dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Sesuai aturan, Balitbangda tugasnya adalah mengkaji, meneliti dan mengembangkan halhal yang menyangkut pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan. Misalnya, mereka memberikan masukan dan saran kepada bupati terkait kebijakan yang akan diambil berdasarkan data dan fakta sesuai dengan regulasi yang ada. Ia pun berharap, Balitbangda dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan di Kabupaten Muara Enim dengan penelitian yang berdampak pada perbaikan kinerja pegawai.

LAPORAN UTAMA LAPORAN KHUSUS

Sekda mengakui, tahun terakhir inovasi yang dilakukan Pemkab Muara Enim mengalami penurunan secara kuantitas. Jika sebelumnya lebih dari seratus, saat ini hanya 49 inovasi yang dihasilkan. Kepala Balitbangda, sempat shock, padahal menurutnya, ukuran berhasil bukan dilihat dari jumlah tapi bobot inovasi yang dihasilkan. Bukan hanya sekedar inovasi untuk kepentingan lomba, tapi Inovasi yang dihasilkan dapat membantu perkembangan pembangunan di Kabupaten Muara Enim,� jelasnya.

Contohnya Program Gerbang Serasan, program yang diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat di sektor usaha masyarakat, yang telah banyak membantu pelaku usaha UMKM dan mendapat pengakuan serta penghargaan dari Pemerintah Pusat.

bagi anak-anakmuda daerah ini untuk melanjutkan sekolah tinggi, Dengan harapan, jika mereka sudah selesasi nanti Muara Enim sudah mapan dari sisi kualitas SDM. Dalam kaitan itu pula, kata Hasan lagi, dalam penerimaan calon ASN, ia mengaku akan melakukannya secara cermat, agar terjaring tenaga pegawai yang memenuhi syarat dan kemampuan yang dibutuhkan.

Mereka yang indeks prestasinya lulus dengan cumlaude akan ditempatkan di Litbang. Karena harapannya yang berada di situ adalah anak-anak muda yang pintar.

Dan menghasilkan karya inovatif dan berguna untuk kelancaran pembangunan. (Amr/fir)

“Pemkab Muara Enim diundang Kementerian PAN&RB untuk memaparkan program Gerbang Serasan ini dalam rangka Top Inovation Award. Saya sendiri yang memaparkan. Kita sudah masuk 40 besar. Artinya ini bentuk penghargaan yang bergengsi, karena inovasi yang dilakukan ini dinilai pada pakar dari LIPI,� paparnya.

Hingga tahun kelima reformasi birokrasi di Kabupaten Muara Enim terus dilakukan, bahkan akan terus dilakukan dalam proses pembangunan dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Semakin masyarakat menuntut pelayanan prima, tidak bisa tidak reformasi birokrasi akan berjalan terus. Karena itu, untuk jangka panjangnya, Pemkab Muara Enim memberi kesempatan

November 2018 | KABAR SERASAN | 61

LAPORAN KHUSUS LAPORAN UTAMAKHUSUS LAPORAN

Investor Makin Berminat Berinvestasi di Muara Enim Investasi merupakan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan juga di daerah.

Demikian juga di Kabupaten Muara Enim. Maka jangan heran, pemerintah di seluruh jajarannya. Terus berupaya meningkatkan investasi, salah satunya dengan membuat regulasi, yang menarik bagi investor menanamkan modalnya.

Beberapa waktu yang lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kabupaten Muara Enim membuat Program Bedah Investasi, sebuah program berbasis website, disusun dalam Single Window Information System, terdiri dari aplikasi Bedah Investasi, Aplikasi GIS Perizinan, dan Perizinan Online. Payung

62 | KABAR SERASAN |November 2018

hukumnya, Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Jaringan Elektronik melalui pelayanan Online di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Dengan program ini, kami menyiapkan data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Muara Enim, yang dikemas dalam bentuk Promosi Buku dan Video Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Muara Enim per Sektor,” demikian penjelasan Kepala Dinas PMPPTSP Kabupaten Muara Enim, Alfarizal SH MH Selain itu, lanjut Alfarizal, dengan Program Bedah Investasi itu, pihaknya mencoba mefasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi),

serta melakukan kajian untuk pengembangan hilirisasi. Dengan program itu, pihaknya juga berharap calon investor merasa memiliki kepastian hukum dalam berusaha di daerah ini.

“Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menerbitkan beberapa aturan, yang diharapkan memberi kepastian hukum bagi investor.

Diantaranya Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenanaman Modal di Daerah, Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Upaya lain menggaet minat investor, pihaknya juga mengikuti secara reguler forum investasi, baik tingkat propinsi maupun nasional,” tambah Alfarizal.

Hasilnya, telah dicapai beberapa kesepakatan dengan calon investor, diantaranya berupa Pra MoU dengan Managing Director Vit Tall Partner

LAPORAN KHUSUS

Dr. S. Chan, sebuah perusahaan dari Amerika Serikat. Lalu 15 Agustus 2018 lalu ditandatangani Momerandum For The Record dengan perusahaan Vital Partners, yang akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur, dalam bentuk hibah, kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim. PMA ini juga menandatangani Momerandum For The Record untuk Bio Exploitasi terhadap produk kopi Kabupaten Muara Enim, untuk dijadikan Bio Ethanol—turunan produk Kopi untuk kesehatan dan obat-obatan.

Untuk tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menargetkan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp.6.550 miliar, sedangkan PMA tidak ada target karena urusannya Pemerintah Pusat. Hingga triwulan kedua (Januari-Juni 2018) baru tercapai Rp. 332,1 miliar. Alfarizal optimis, hingga akhir 2018 target itu akan tercapai. Tahun 2017, berdasarkan data Dinas PMPTSP Provinsi Sumatra Selatan, Kabupaten Muara Enim meraih nilai investasi Rp.25,7 triliun dari target Rp.25,3 triliun.

Penyumbang terbesarnya dari PT Hutama Karya dengan nilai investasi Rp.2,3 triliun dan PT. Tanjung Enil Lestari (PT TEL) sebesar Rp. 3,2 triliun. Tahun 2018, PT TEL, nilai investasinya sebesar Rp. 1,7 Triliun.

Selain itu, beberapa perusahaan lain juga menyumbang investasi, antara lain, PT Supreme Energy Rantau

Dedap, PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia, PT. Menambang Muara Enim, PT. Bumi Sawindo Permai (BSP), serta PT Geothermal Energy dan PT. Cipta Futura (Cifu).

“Kami optimis target akan tercapai, apalagi PT Hutama Karya siap membangun jalanTol Trans Sumatera Ruas Indralaya- Muara Enim. Tentu itu akan mempengaruhi investasi di Kabupaten Muara Enim, karena akan memacu tumbuhnya minat investastor baru untuk

menanamkan Alfarizal.

modalnya,”

kata

Merujuk dari hasil kajian Dinas PMPTSP Provinsi Sumatra Selatan, Kabupaten Muara Enim kaya akan potensi investasi, baik potensi Sumber daya alam (SDA) maupun non SDA, Di sektor Perkebunan ada komoditi kopi, kelapa sawit, karet, Tanaman Pangan, Hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat), Perikanan, serta Peternakan.

“Saat ini, lima sektor menjadi penyumbang investasi terbesar di Kabupaten Muara Enim, yakni Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pertambangan, dengan total investasi mencapai Rp.2,017 triliun,” jelas Alfarizal.

Terkait keinginan menghadirkan industri hilir di daerah ini, berdasarkan kekayaan potensi hulu yang dimiliki, Alfarizal menjelaskan, di tahun 2018 sudah mulai memberi angin segar. Pihaknya berharap penandatanganan Pra MoU dengan Managing Director Vit Tall Partner Dr. S. Chan akan berakhir konkret, terutama dalam pemanfaatan komoditas kopi Kabupaten Muara Enim yang akan dijadikan Bio Ethanol.

Awal September 2018 lalu Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sumatra Selatan, Megariah mengatakan, Muara Enim dan Musi Banyuasin, merupakan dua kabupaten penyumbang investasi terbesar di Sumsel.

Namun invetasi terbesar terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yakni perusahaan OKI Pulp dengan investasi Rp 40,938 triliun.

Tahun 2018 ini target investasi di Sumsel sebesar Rp 29 Triliun, dan sampai triwulan I sudah tercapai Rp16,26 Triliun. Terdapat 176 perusahaan PMDN dan 86 PMA, tersebar di 17 kabupaten dan kota. (amr)

November 2018 | KABAR SERASAN | 63

LAPORAN KHUSUS LAPORAN UTAMAKHUSUS LAPORAN

Ir Mat Kasrun MSi

Kadis Perkebunan Muara Enim

Replanting, Langkah Penyelamatan Petani Sawit dan Karet Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah yang memiliki tanah subur dan banyak bertumbuh aneka tanaman, dua diantaranya karet dan sawit.

Sayangnya, potensi hulu itu tak diimbangi sektor hilir.

Sampai kini, karet dan sawit hasil perkebunan Kabupaten Muara Enim, dijual mentah ke luar daerah untuk diproses menjadi produk hilir di pabrik-pabrik olahan karet yang berada di daerah lain.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim sendiri, menurut Kepala Dinas Perkebunan, Ir Mat Kasrun MSi,

64 | KABAR SERASAN |November 2018

terus memperjuangkan hadirnya pabrik-pabrik olahan karet mentah dari petani lokal, agar memiliki nilai tambah dan menaikkan pendapatan petani. Karena, terpuruknya harga karet—dan juga sawit akibat pengaruh di pasar dunia saat ini, membuat banyak petani karet dan sawit kehidupannya sangat susah. Bahkan tak sedikit petani beralih ke profesi, atau menanam tanaman lain, untuk menyambung kehiduannya.

“Kepada petani kami anjurkan menanam tanaman “sela” sebagai tambahan pendapatan. Dan untuk efisiensi pengeluaran kami arahkan agar pemasaran bokar (bahan olahan karet) dijual secara terorganisir dengan bergabung ke unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB). Sembari itu, kami terus melakukan replanting (peremajaan) pohon sawit milik petani plasma,” kata Mat Kasrun.

Menurut Mat Kasrun, produksi karet dan sawit di Kabupaten Muara Enim cukup memadai untuk mendukung industri hilirisasi berbasis karet dan sawit. Pasokan bahan baku cukup untuk memenuhi kebutuhan pabrik.

Berdasarkan data statistik perkebunan Kabupaten Muara Enim Semester II, dengan luas lahan 148, 377 hektare,.produksi rata-rata karet tanaman di daerah ini sebesar 167.655, 21 Tin dan produktivitas 1.177, 70 kg/ha (standar produktivitas nasional 1.500 kg/ha. Sedangkan psawit, dengan luas lahan 19.447 hektare, roduksi rata-rata komoditi ini sebesar 101.693, 37 ton dan produktivitas 326,5 kg/ha (standar produktivitas nasional 360 kg/ha).

“Jadi kalau kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, sudah siap untuk hadirnya investor. Selain pasokan produksi bahan

LAPORAN KHUSUS

mentah yang cukup, lahan untuk itu juga sudah kita siapkan, di lokasi yang sesuai dengan pemetaan potensi dan sarana pendukung yang kita miliki,” tegas Kasrun Namun demikian, Kasrun menyadari, untuk hadirnya industri hilir dari dua komiditi ini di Kabupaten Muara Enim, masih terkendala beberapa hal, salah satunya adalah harga jual di pasar dunia masih lebih tinggi di banding harga dalam negeri. Akibatnya, mayoritas hasil perkebunan dari kedua komoditi ini diekspor dalam bentuk bahan mentah. Tentu saja itu mempengaruhi tingkat ketersediaan, untuk industri domestic.

Kendala lain menyangkut mutu produksi dan pengolahan, belum mampu bersaing di pasar, hal itu makin dipersulit oleh ketatnya persaingan di negara tujuan eksport dan di dalam negeri dengan produk impor. Faktor lain, terkait sumber daya manusia di bidang industri hilir karet dan kelapa sawit ini, masih belum mumpuni, minat pelaku usaha domestik di bidang ini masih belum tinggi.

Ke depan, Kasrun berharap saat penyusunan RPIK (Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten) Muara Enim, hal ini dibahas secara mendalam dan diatur strategi dan program secara tepat sehingga pengembangan industri hilir dapat diwujudkan, karena akan sangat membantu kehidupan para petani.

Sambil menunggu perkembangan itu, dan berharap harga karet dan sawit kembali normal, Disbun Kabupaten Muara Enim terus melaku-

kan program replanting. Menurut Kasrun, di tahun 2018 ini pihaknya banyak melakukan repalnting sawit, dan hingga tutup tahun ini, Disbun Muara Enim manargetkan replanting seluas 4.360 hektare, tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Muara Enim, Gunung Megang, Rambang Dangku dan Rambang.

Alasan dilakukan di empat kecamatan tersebut, lanjut Kasrun, selain lahan yang tersedia sudah berstatus hak milik bersertifikat, pengusulanpara petani juga dilakukan melalui koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang masih aktif, sebagai syarat mendapatkan bantuan dana hibah replanting kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Program ini sudah berjalan.

Di Kecamatan Gunung Megang, melalui Koperasi Bina Sejahtera seluas 200 hektare di Desa Fajar lndah dansaat ini kegiatannya sudah masuk tahap pengetolaan la-

han bajak dan selanjutnya siap tanam. Sedangkan untuk kecamatan lainnya baru sampai pendataan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi), pengumpulan berkas persyaratan (KTP, Sertifikat) dan pengambilan titik koordinat,” kata Kasrun, kepada Kabarserasan, baru-baru ini.

Dalam pelaksanaan program re-

planting ini, setiap petani diberikan bantuan modal dari BPDPKS, masing-masing sebesar Rp.25.juta per hektar, untuk kekurangannya petani bisa mencari dari sumber lain, salah satunya disarankan bermitra dengan perbankan, yang besar dananya tergantung RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang diajukan.

“Kami dari Disbun Kabupaten Muara Enim telah memfasilitasi kelompok tani untuk menjalin kerjasama dengan bank, koperasi dan PTPN VII. Bank sebagai penyandang dana, Koperasi sebagai wadah, PTPN VII sebagai optiker (pengambil hasil),” ujar Kasrun lagi. (amr/fir)

November 2018 | KABAR SERASAN | 65

LAPORAN KHUSUS LAPORAN UTAMAKHUSUS LAPORAN

Pertumbuhan Koperasi dan UMKM, Menunggu Sentuhan Pemimpin Baru Salah satu fungsi koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan produktifitas anggotanya, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggotanya. Untuk mencapai tujuan itulah, pemerintah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi pengembangan koperasi di masyarakat.

Kini, cakupan kerja pemerintah dalam koordinasi Dinas Koperasi dan UKM, tidak lagi melakukan pembinaan dan pendampingan

66 | KABAR SERASAN |November 2018

koperasi tapi juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), demikian pula Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim.

Menurut Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim, Surdin SE MSi, saat ini jumlah UMKM di Kabupaten Muara Enim yang terdaftar dan sudah memiliki izin sebanyak 5.233 UMKM, terdiri dari, 4.657 Usaha Mikro, 538 Usaha Kecil dan 38 Usaha Menengah.

Dari jumlah itu, terbanyak UMKM bidang jasa perdagangan, yang usahanya seperti warung sembako, kuliner.

Sedangkan jumlah koperasi, 492 unit, terbanyak di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul, dan Gelumbang. “Jenis usaha yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain UMKM dis ektor perdagangan hasil pertanian dan perkebunan, seperti lndustri kopi bubuk, holtikultura, beras organik, gula aren, jamur tiram, kuliner dan juga kerajinan

rumah tangga.Tapi sektor lain seperti industri jasa (perbengkelan, perhotelan dan konveksi) serta kepariwisataan, juga bagus jika dikembangkan,� jelas Surdin.

Untuk pengembangan ke depan, lanjut Surdin, pemerintah melalui Program Aksi Reformasi Koperasi, melakukan rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi.

Intinya, keorganisasian diperbarui, data koperasi dimutakhirkan.

Paradigma juga diubah, dari pendekatan kuantitas ke pendekatan kualitas, sehingga koperasi benar-benar bisa menjadi soko guru perekonomian Bangsa Indonesia. “Program aksi reformasi tersebut kami lakukan secara bertahap.

Dari 492 jumlah koperasi di tahun 2017, terdata 152 koperasi tidak aktif. Terhadap Koperasi tidak aktif itu telah kami usulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk dibubarkan. Untuk tahap

LAPORAN KHUSUS

awal 57 koperasi diantaranya telah dibubarkan,� jelas Surdin lagi.

Menurut Surdin, ada dua faktor yang mempengaruhi belum majunya perkoperasian di tanah air, yaitu terkait SOM (Standar Operasional Manajemen) dan ALK (Administrasi Lembaga dan Keuangan). Itu terkait dengan latarbelakang pendidikan pengurus dan pengawas koperasi. Karena itu pembinaan akan ditingkatkan, melalui sosialisasi peraturan dan pelatihan.

Selain dua faktor itu, lanjut Surdin, satu faktor lagi yang membuat perkoperasian di Indonesia belum maju seperti diharapkan, yakni adanya beberapa kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada koperasi, antara lain kebijakan anggaran, serta penciptaan peluang usaha. Mengenai ini Dinkop dan UKM Muara Enim sedang mencari jurus menyelesaikannya. “Kami juga memfasilitasi peningkatan kerjasama usaha dan permodalan ke pihak Perbankan, BUMN/BUMS serta lembaga keuangan lainnya.Selain itu kami juga sedang mencari peluang pembiayaan ke Kemenkop UMKM RI melalui program Pusat Layanan Usaha terpadu ( PLUT) untuk membangun Rumah Kemasan, sebagai pusat penjualan hasil UMKM, sejalan dengan program Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim,�

bantu dari BPR Gerbang Serasan. Sayangnya, sejak berdiri, peran BPR yang didirikan Pemkab Muara Enim itu belum dirasa maksimal, karena modal BPR sendiri belum besar, sehingga UMKM dan Koperasi yang dilayani masih terbatas. Selain itu juga persyaratan yang ditentukan oleh BPR berupa Jaminan/agunan sebahagian belum dapat dipenuhi oleh UMKM dan Koperasi.

Karena itu, Surdin mendukung penuh kebijakan Bupati Muara Enim Ir H Ahmad Yani dan Wakil Bupati Juarsah SH yang akan memberi perhatian khusus pada perkembangan koperasi dan UKMK di daerah ini. Terlebih, sejumlah program TP PKK Kabupaten Muara Enim juga sejalan dengan program instansi yang dipimpinnya. (fir/amr)

Bicara permodalan, kata Surdin, selama ini pelaku usaha UMKM dan koperasi sangat berharap peran

November 2018 | KABAR SERASAN | 67

LAPORAN KHUSUS LAPORAN UTAMAKHUSUS LAPORAN

Tingkatkan Pelayanan, Muara Enim Akan Terapkan “Smart Regency” Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim akan menerapkan Smart Regency, sebuah konsep kabupaten cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisient dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini telah diterapkan di beberapa daerah lain di tanah air.

Akhir Desember 2017 lalu, Pemkab Muara Enim telah melaunching konsep ini, yang diisi dengan kegiatan lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan kategori umum dan sekolah, sayembara Smart Regency kategori vlog, blog, dan kategori swafoto (selfie). Selain itu ada juga seleksi perangkat daerah sebagai Top Ten Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim.

Kegiatan ini dihadiri Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Dr Drs Muhammad lmanuddin SH Msi. Selain itu hadir juga petinggi instansi terkait, yakni Kepala Pusat Inovasi dan Kelembagaan Sumberdaya Aparatur Lembaga

68 | KABAR SERASAN |November 2018

Administrasi Negara (LAN) Rl Muhammad Aswad, Pembimbing Nasional Gerakan Smart City Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rl, Farid Subhan, serta Kepala Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan Ridwan Sutriadi STMT PhD, serta Kepala Program Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung (ITB).

Penerapan Smart Regency, merupakan program Pemerintah Pusat dalam upaya membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Tentu saja dalam penerapannya, harus dilakukan secara sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ini juga sesuai Program Nawa Cita, yang tercantum dalam poin ketiga, bahwa pembangunan seharusnya dimulai dari desa-desa dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Melalui penerapan konsep Smart Regency ini, Pemkab Muara Enim berharap dapat membantu berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya yang ada di kabupaten ini secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Selain itu, diharapkan

dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan baik, benar dan bertanggungjawab.

Informasi terakhir, dalam upaya itu Pemkab Muara Enim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, mulai akhir Oktober 2018 lalu mengumumkan akan menggelar”Muara Enim Smart Regency Video Contest 2018, berhadiah jutaan rupiah. Panitia kontes menetukan sejumlah syarat, diantaranya peserta warga Kabupaten Muara Enim, tema video memuat minimal satu elemen Smart City, tidak memuat unsur SARA, Pornografi dan dan tidak bertentengan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pendaftaran gratis.

Terkait ini, 8 Mei 2018 lalu di Jakarta, Pemkab Muara Enim bersama 49 pimpinan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota lainnya, melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Gerakan “Menuju 100 Samrt City”, sekaligus menjadikan Kabupaten Muara Enim tergabung dalam Gerakan Menuju 100 Smart City, bersama sejumlah daerah lain yang telah lebih dulu menerapkan konsep Kota Cerdas ini.

LAPORAN KHUSUS

Penandatanganan kesepakatan ini menanda i dimulainya rangkaian kegiatan yang bertujuan pemerintah daerah bersangkutan, mendorong pemanfaatan teknologi dalam menjawab permasalahan sekaligus mendorong potensi di wilayah masing-masing.

Gerakan “Menuju 100 Smart City” sudah bergulir sejak 2017. yang awalnya terdapat 25 kabupaten/ kota yang telah melakukan kesepahaman gerakan smart city ini. Pada tahun ini 50 Kabupaten/ Kota resmi bergabung hingga total peserta berjumlah 75 Kabupaten/ Kota. Adapun harapan kedepan di Tahun 2019 dapat melibatkan 25 Kabupaten/Kota lain untuk mewujudkan gerakan 100 smart city.

Bupati Muara Enim yang baru, Ir Ahmad Yani MM, saat dimintai komentarnya soal rencana penerapan konsep Smart Regency ini menyatakan akan melaksanakannya, karena diakuinya, manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi ia dan Wakil Bupati Juarsah akan memaksimalkan pelayanan ke masyarakat seperti pengurusan akte kelahiran, surat kematian, pemberian santunan yang semuanya akan lebih praktis jika dilakukan dengan aplikasi.

“Memang Smart City ini lagi viral ya, di mana-mana orang bicara Smart City, dan melihat manfaatnya tentu saja perlu disambut dan dilaksanakan dengan sungguhsungguh. Pelayanan dan proses mengurus perizinan jadi lebih mudah. Hanya menurut saya, kita harus menyiapkan dulu sarana dan daya dukungnya. Coba bayangkan, kalau sekarang ini kalau hujan sedikit saja listrik sudah padam, akibatnya tidak ada sinyal, bagaimana kita mau wifi di seluruh wilayah sampai ke desa?,” kata Bupati Yani, kepada kabarserasan saat menemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Gerakan “Menuju 100 Smart City” ini didorong data dari Bappenas yang memperkirakan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318 juta jiwa dan dari dari jumlah tersebut 67,1% akan hidup di area perkotaan. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Kominfo RI, didukung kementrian terkait seperti Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, Smart City tak hanya pemenuhan atas

kebutuhan teknologi. Pemilihan kabupaten/kota untuk mengikuti kegiatan ini dilakukan melalui seleksi dengan melihat berbagai parameter, seperti kondisi keuangan daerah, dan Smart City bukanlah semata-semata belanja teknologi, melainkan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

Mengenai ini, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Muaraenim, Ardian Arifanardi, sebelumnya menjelaskan kepada media, bahwa program 100 smart city bukan dilihat dari infrastruktur, namun dari pelayanan kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi. Diharapkan dengan diterapkannya samrt city ini, seluruh pelayanan akan berbasis IT sehingga memudahkan diakses oleh masyarakat terutama untuk keterbukaan informasi publik.

“Setidaknya, ada enam bidang yang harus dimiliki smart city yakni, smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society dan smart environtment.

Dari enam bidang tersebut masing masing OPD akan melaksanakan sesuai dengan tupoksi masingmasing. Bahkan bukan saja keterlibatan pemerintah, namun semua elemen masyarakat dalam membangun daerah,” jelas Ardian. (fir)

November 2018 | KABAR SERASAN | 69

LAPORAN KHUSUS LAPORAN KHUSUS

Geothermal, Energi Masa Depan Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan resmi tercatat memiliki potensi energi panas bumi hingga 2.095 Megawatt atau setara 10% dari potensi total panas bumi di tanah air yang sebesar 29 Gigawatt. Potensi tersebut, menurut Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Trisnaldi, harus digarap dan hasilnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat di Sumatra Selatan (Sumsel).

“Listrik yang nantinya akan diproduksi dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) itu prioritasnya untuk daerah penghasil,” kata Trisnaldi, saat peresmian pe-

70 | KABAR SERASAN |November 2018

najakan perdana sumur eksplorasi PT Supreme Energy Rantau Dedap di Kabupaten Muara Enim, beberapa waktu lalu. .

Trisnaldi menjelaskan, dari 39 wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi baru (geothermal) yang telah ditandatangani pemerintah, baru 2 blok yang mulai eksplorasi, yaitu Blok Muara Labo di Sumatra Barat dan Blok Rantau Dedap di Sumsel ini. Kedua blok tersebut dikelola oleh PT Supreme Energy.

Padahal menurut data Dinas Pertambangan dan Energi Sumsel, terdapat 6 lokasi panas bumi yang tengah dikembangkan di provinsi ini.

Selain Blok Rantau Dedap, berada Blok Tanjung Sakti dan Blok Empat Lawang yang akan dikelola investor asal Turki, Hitay Group. Selain itu terdapat Blok Lumut Balai yang dikelola Pertamina Geothermal Energy yang telah eksplorasi dengan potensi 2 x 55 MW. Di luar itu masih ada lagi Blok Ranau dan Blok Rawas yang belum dilepas.

Selama ini, di Indonesia, pemanfaatan potensi energi pengganti dari fosil ini, banyak menemui masalah, menyangkut perizinan dan tumpang tindih lahan, karena WKP Panas Bumi ini berada di hutan yang banyak berstatus hutan lindung atau cagar alam, yang proses penggarapannya berbenturan dengan aturn UU No 41/1999 tentang kehutanan. Salah satu solusinya, tentu dengan merevisi UU No 27/2003 tentang panas bumi di mana salah satu poin utama terkait pemakaian hutan konservasi untuk panas bumi yang selama ini masih.

“Hampir 70% lokasi geothermal berada di areal hutan konservasi. Sementara di dalam UU Pertambangan tidak bisa dilakukan di areal hutan konservasi. Sehingga memang diperlukan penerapan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pemanfaatan panas bumi.

Selebihnya, areal proyek berada di hutan produksi dan hutan lindung yang dapat menggunakan IPPKH,” kata .Trisnaldi.

LAPORAN KHUSUS Informasi terakhir, Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Rantau Dedap yang berada di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan telah memasuki tahap eksploitasi, ditandai dengan penajakan sumur RD-I3 yang merupakan sumur eksploitasi pertama pada 4 Agustus 2018 lalu, oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, didampingi Direktur Panas Bumi, Ida Nuryatin Finahari.

Proyek PLTP Rantau Dedap ini akan memberikan tambahan penerimaan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar US$ 106,87 juta untuk masa eksploitasi dan pemanfaatan dan pendapatan lainnya dengan rincian; total Iuran eksplorasi sebesar US$ 626.460, total Iuran Tetap selama eksploitasi dan pemanfaatan (30 Tahun) sebesar US$ 4,25 juta, PNBP Iuran produksi/royalti (dengan asumsi pembangkitan listrik 681,9 GWh/tahun) sebesar US$ 85 juta selama masa eksploitasi dan pemanfaatan, dan dari bonus Produksi untuk ketiga kabupaten (Muara Enim, Lahat dan Pagar Alam) sebesar US$ 17 juta selama masa Produksi. Penerimaan negara ini belum termasuk penerimaan dari sektor pajak.

PLTP Rantau Dedap sendiri akan dikembangkan dalam 2 tahap dengan kapasitas keseluruhan sebesar 220 MW. Tahap I sebesar 86 MW direncanakan akan COD pada pertengahan tahun 2020 sedangkan tahap 2 sebesar 134 MW ditargetkan akan COD tahun 2025.

Setelah beroperasi, nantinya PLTP Rantau Dedap akan mampu melistriki lebih dari 130 ribu rumah. Selain itu pada tahap konstruksi, proyek ini akan menciptakan 1200 lapangan kerja baru.

Energi panas bumi atau sering disebut geothermal, adalah energy panas yang terbentuk didalam kerak bumi. Energy panas bumi ini sering disebut energi masa depan di Indonesia karena selain potensinya energinya sangat besar dengan temperature panas yang dihasilakan semakin bertambah seiring bertambahnya kedalaman.

Diindonesia potensi energy panas bumi cukup menjanjikan, ini disebabkan geografis Indonesia yang terletak di “ring of fire� dunia, dengan banyaknya gunung api yang merupakan sumber energy panas bumi. Potensi energy panas bumi Indonesia merupakan yang terbesar didunia sekitar 40 % Cadangan enegri panas bumi dunia ada di Indonesia dan tersebar 265 lokasi di Indonesia. Indonesia diperkirakan menyimpan hingga 28,9 ribu MW listrik dari energy panas bumi.

Di Sumsel, potensi energy panas bumi ini mencapai hingga 2.095 megawatt atau setara 10% total panas bumi tanah air. Pada tahun 2012 PLN dengan konsorium yang beranggotakan PT Supreme Energy,GDF suez dan Marubeni corporation bekerjasama membangun PLTP Rantau Dedap berkapasitas 2X110MW di Kabupaten Muara Enim.

Selain itu di Rantau Dedap, PLTP panas bumi juga terdapat di Desa Lumut Balai, yakni PLTP Unit 1 dan2 dengan kapasitas 2X55MW, dan PLTP Lumut Balai unit 3 dan 4.yang diproyeksi tahun 2022 degan kapasitas 110 MW. Menurut pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, pihak Pertamina Geothermal Energi telah melakukan eksplorasi di kawasan Lumut Balai ini dan berhasil menemukan cadangan dengan kapasitas 60MW. (fir).

November 2018 | KABAR SERASAN | 71

LAPORAN KHUSUS T P PLAPORAN K K KHUSUS

Ir A Yani Heriyanto Kadis PUPR Kabupaten Muara Enim

Program ATSB, Upaya Ajak Masyarakat Hidup di Lingkungan Sehat

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan kenyamanan hidup di lingkungan tempat tinggal mereka, melalui program inovatif Amnesti Tanki Septik Bocor (ATSB). Program ini ,sebenarnya penjabaran dari program Sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) sejak taghun 2015. Hanya saja, Pemkab Muara Enim mengkreasinya, sesuai kondisi lingkungan masyarakat di daerah ini.

Program ATSB ini termasuk salah satu program unggulan Pemkab Muara Enim, yang perencanaan dan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 tahun 2017. Program ini menyasar MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dalam rangka menuju pencapaian target Universal Acces Sanitary 2019.

72 | KABAR SERASAN |November 2018

Target program ATSB ini, mengacu pada target RPJMN 2015-2019 adalah yang dikenal istilah 100-0-100, dengan pengertian 100 persen untuk akses air minum, 0 persen untuk kawasan kumuh, dan 100 persen untuk akses sanitasi. Pemkab Muara Enim sendiri menargetkan pada tahun 2019 minimal mencapai 88 persen Dalam upaya mencapai target itu, Pemkab Muaraenim 23 Mei 2018 lalu melakukan pertemuan dengan Kelompok Kerja (Pokja) AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Nasional, menghadirkan Kasubid Sanitasi Bappenas Ir Wahanudin, Kasubid Prasarana Wilayah dan Permukiman Bappeda Sumsel, Muhammad Suro dan para pejabat Muspida dan Muspika Muaraenim.. “Pokja AMPL Nasional ini merupakan sebuah lembaga ad hoc yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik. Dengan Pokja inilah kita berkoordinasi terkait pelaksanaan program ATSB,� demikian penjelasan Sekretaris Daerah Pemkab Muara Enim, Ir H Hasanudin MSi Pemerintah Kabupaten Muara Enim berkepentingan dengan terlaksananya program ini, selain karena umumnya pengelolaan air limbah skala kabupaten/

LAPORAN KHUSUS

kota belum optimal, di daerah ini masih banyak warga masyarakat dengan kebiasaan buruk membuang air besar tidak pada tempatnya.

Dr Ir H Abdul Nadjid, saat menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muara Enim, dalam beberapa kesempatan mengatakan, program ATSB ini masuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan, mengacu pasal 13 dan pas 14 undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selain itu program ini sejalan dengan visi kabupatyen Muara Enim, Muara Enim yang Sehat,Mandiri, Agamis dan Sejahtera (SMAS) Terkait ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Muara Enim beberapa waktu lalu mengusulkan kembali bantuan ke Islamic Development Bank (IDB) untuk pembangunan prasarana air limbah bagi masyarakat di permukiman padat, kumuh dan rawan sanitasi di perkotaan atau sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas). Bantuan tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas Sanimas di 19 lokasi di wilayah Kecamatan Lawang Kidul.

Kecamatan Lawang Kidul. Total bantuan yang diusulkan mencapai Rp 8 miliar lebih atau sebesar Rp 425 juta per lokasi,” demikian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ir A Yani Heriyanto, menjelaskan Dalam lanjutan program ini, kata Yani, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim juga minta program Sanimas dari IDB ini tidak hanya menyasar wilayah perkotaan saja, tetapi juga menjangkau pedesaan. Sebab, sampai saat ini diakuinya masyarakat pedesaan di Kabupaten Muara Enim masih banyak yang membutuhkan fasilitas sanimas.

“Program bantuan ini banyak terganjal oleh kriteria, salah satunya lokasi harus di perkotaan dan belum memiliki sanitasi, serta harus sudah tersentuh program PNPM. Nah, ke depan kita ingin program ini menjangkau pedesaan, sehingga pembangunan sanitasi sehat di wilayah Muara Enim lebih merata,” ujar Yani lagi. (fir)

“Tahun 2018 ini kita usulkan 19 lokasi agar dibantu dibangun sanimas oleh IDB. Lokasinya semua berada di

November 2018 | KABAR SERASAN | 73

LAPORAN KHUSUS LAPORAN KHUSUS

Program Kabupaten Layak Anak, Memastikan Anak Terlindungi Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akhir Juli 2018 lalu mendeklarasikan program Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan Desa/ Kelurahan Layak Anak (Dekela), sebagai penjabaran dari Program Kabupaten Layak Anak (KLA), yang merupakan program nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PPPA), sejak tahun 2006.

Pejabat Bupati Muara Enim, Teddy Meilwansyah yang membuka acara deklarasi mengatakan, program KLA ini tujuannya mensinergikan sumber daya pemerintah,

74 | KABAR SERASAN |November 2018

masyarakat dan dunia usaha untuk memastikan anak Indonesia bisa tumbuh sehat dan terlindungi, sejalan dengan komitmen Dunia melalui “World for Children” yang juga diadopsi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sebagai Kabupaten Ramah Anak dan Anti Kekerasan.

“Saya mengajak seluruh jajaran pemangku kebijakan, baik aparatur pemerintah, sekolah, masyarakat, keluarga serta pemangku kebijakan lain untuk dapat meningkatkan sinergitas dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Muara Enim ini,” kata Teddy.

Program KLA ini merupakan respon pemerintah atas maraknya kasus kekerasan dengan korban anak di tanah air, yang dianggap sebagai gambaran bahwa anak di Indonesia ternyata masih terancam kehidupannya. KPAI mencatat, angka kasus kekerasan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2016 misalnya, terjadi 28 kasus—24 kasus diantaranya berbentuk kekerasan fisik.

Jumlah itu meningkat 15 persen dibandingkan tahun 2015.

Demikian juga menurut catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang mencatat, kasus pelanggaran terhadap hak anak di tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya. Pos Pengaduan Komnas PA di tahun 2016 menerima pengaduan 3.739 kasus pelanggaran terhadap anak, padahal di tahun 2015 hanya 2.726 kasus. Lembaga Unicef juga menilai, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terjadi secara luas dalam jumlah tinggi.

Unicef mendata, 40 persen anak Indonsia berusia 13-15 tahun mengaku pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun. 26 persen melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah. 50 persen anak melaporkan di-bully di sekolah. 45 persen perempuan dan anak perempuan di Indonesia percaya bahwa suami/ pasangan boleh memukul istri/ pasangannya dalam situasi-situasi tertentu.

LAPORAN KHUSUS

Program KLA diperkenalkan Kemeneg PPPA pada tahun 2006, didasarkan pasal 28 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Aturan itulah yang kemudian mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU-PA), yang kini telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terkait itu, pemerintah daerah dilibatkan.

Dalam undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu Urusan

“Wajib” Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat Non Pelayanan Dasar.

Dari situlah Kementerian PPPA mengembangkan kebijakan KLA dan tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2/2009 tentang Kebijakan KLA, yang diujicobakan di 10 kabupaten/kota.

Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah pada tahun 2030 Indonesia telah mencapai kondisi Indonesia Layak Anak atau “Idola”.

Itu sebabnya, satu bulan setelah program KLA dideklarasikan, tepatnya 30 Agustus 2018 lalu, Pemkab Muara Enim melalui Asisten Bidang Administrasi dan Umum, Drs Ibrahim Ilyas, menggelar rapat koordinasi, membahas secara mendalam program KLA dan menyusun pelaksanaan rencana aksi. Rapat yang pesertanya para pimpinan OPS, PKK, Dharma Wanita,

Forum Guru, Forum Anak serta organisasi istri TNI dan Polri ini, dengan narasumber Budi Wibowo dari Kemeneg PPPA dan Taufik Uwaidha, dari lembaga Indonesia Ramah Anak (Indora).

“Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada semua perangkat daerah dan Organisasi Iainnya, termasuk di dalamnya Gugus Tugas KLA agar dapat memberikan prioritas kepada perkembangan dan perlindungan anak dalam kerangka kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Dengan komitmen kuat, maka program KLA di Kabupaten Muara Enim akan mudah dilaksanakan, karena ini sangat penting dilakukan,” demikian Ibrahim menjelaskan. (fir)

November 2018 | KABAR SERASAN | 75

LAPORAN KHUSUS LAPORAN KHUSUS

Melalui PKH Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tangani Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus melakukan berbagai langkah dalam upaya menangani warga miskin di daerah ini. Dalam upaya itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI telah pula memberikan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018, berupa dana sebesar Rp 10.799.500.000.

Sesuai aturan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI, bantuan bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), termasuk PKH, diberikan dalam empat tahap dalam satu tahun.

Rinciannya, Besarannya, untuk PKH Rp.1.890.000,- (500.000,- x 3 + 390.000,-), Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000,- (500.000,-

76 | KABAR SERASAN |November 2018

x 4) dan Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000,(500.000,- x 4).

Bantuan disalurkan melalui Bank BRI. Agar bantuan tepat sasaran, setiap bantuan disalurkan, ditugaskan seorang pendamping yang bertugas memvalidasi data PMKS, monitoring, dan mengkoordinasikan pertemuan rutin bulanan, Di luar PKH, Kementerian Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial di daerah, dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf kesejahteraan warga, yakni Kube (Kelompok Usaha Bersama) bagi keluarga miskin, UEP (Usaha Ekonomi Produktif), bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dalam bentuk material, serta ASLUT ( Asistensi Santunan Lanjut Usia Terlantar).

Terkait ini, Asisten I Pemerintah Kabupaten Muara Enim, M

Teguh Jaya menjelaskan, berbagai langkah dan bantuan dari Pemerintah Pusat yang kemudian diterjemahkan Pemerintah Daerah melalui berbagai program ini, akan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. “Karena kemiskinan merupakan bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), berupa pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Program ini merupakan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial melalui pemberian bantuan non tunai bersyarat KPM,� ujar Teguh menjelaskan Pola penanganan yang dilakukan Pemkab Muara Enim, dilakukan secara berlapis dan bersinergi antar semua instan-

LAPORAN KHUSUS si/OPD (Organisasi Perangkat Daerah), melalui beberapa pendekatan.

Pertama, Pendekatan Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, yakni dalam bentuk perlindungan sosial, memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup pada rumah tangga sasaran dan kelompok rentan lainnya. Bantuan, ada yang berbentuk bantuan langsung ( tunai bersyarat seperti PKH, tunai tanpa syarat, non-tunai seperti raskin), ada juga berbentuk bantuan pendidikan (beasiswa dan pendidikan anak usia dini) serta bantuan kesehatan .

Kedua, Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Pendekatan ini mengupayakan warga miskin untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitasnya dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satunya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), baik PNPM Inti maupun PNPM Penguatan.

Ketiga, Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. Dengan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun program Pemerintah Kabupaten Muara Enim berkaitan dengan ini adalah program Gerbang Serasan, Keempat, Pendekatan Kelem-

bagaan, bentuk pendekatan ini, Pemerintah Pusat membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri atas program bantuan sosial berbasis keluarga, berbasis pemberdayaan masyarakat, dan berbasis usaha mikro dan kecil tadi.

Mengenai ini, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.

Restu menjelaskan, bentuk bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Syarat penerimanya, terdaftar dalam Basis Data Terpadu sebagai PMKS PKH, dan masuk kategori klaster dibawah keluarga sangat miskin yang tidak bisa hidup bila tidak dibantu.

Bantuan, meliputi Komponen Kesehatan, meliputi ibu hamil yang menyusui, pemeriksaan kandungan dan pemberian asupan gizi, bayi 0-6 tahun,timbangan badan balita dan aka pra sekolah. Lalu Komponen Pendidikan meliputi anak usia pendidikan 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dalam program Wajib Belajar 12 tahun . Selain itu berbentuk pembinaan keterampilan, sehingga siap bersaing di lapangan kerja.

gan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia 70 tahun ke atas, serta pemberian makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat. “Di luar itu, kami dari Dinsos Kabupaten Muara Enim juga memberikan bantuan peralatan untuk penyandang disabilitas dan melakukan, pelatihan-pelatihan bagi keluarga miskin untuk meningkatkan perekonomian,� demikian Restu menjelaskan..

Program penanganan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim, menurut Teguh sudah dinilai berhasil oleh Kementerian Sosial, karena itu ia berharap, langkah penanganan terhadap PMKS yang belum terbebas dari kemiskinan, agar diteruskan, karena pemerintah memang harus hadir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warganya, termasuk masalah sosial.

Di Kabupaten Muara Enim saat ini, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 43.000 jiwa, 36.700 jiwa diantaranya sudah tertangani. (amr/fir)

Kemudian ada lagi Komponen Kesejahteraan Sosial, berupa pemberian makanan bergizi den-

November 2018 | KABAR SERASAN | 77

LAPORAN KHUSUS LAPORAN KHUSUS

Kebakaran di ME Gukup Tinggi Petugas pemadam kebakaran termasuk dalam profesi paling berisiko di dunia.

Tugas berat yang mereka lakukan untuk memadamkan api, terkadang justru membuat petugas yang menjadi korban. Namun, kebanyakan dari petugas pemadam, sudah mengetahui risiko pekerjaan itu, dan mereka menjalaninya dengan dedikasi tinggi, karena harus diakui, profesi ini sangat berarti bagi umat manusia..

Di musim kemarau, potensi kebakaran sangatlah tinggi. Banyak barang hingga tumbuh-tumbuhan yang mengering jadi mudah terbakar. Saat ini, musim hujan belum juga datang, sejumlah kawasan di tanah air dilanda kebakaran hutan

78 | KABAR SERASAN |November 2018

dan lahan (karhula). Kebakaran juga banyak diakibatkan kesalahan manusia, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, termasuk pada peristiwa kebakaran yang kerap terjadi di kawasan permukiman penduduk. Makin padat bangunan permukiman, jika kebakaran terjadi, proses pemadaman akan makin sulit.

Menghadapi situasi demikianlah, tugas petugas pemadam kebakaran, di mana pun termasuk di Kabupaten Muara Enim. Menurut Amaludin, salah seorang petugas Dinas PBK Kabupaten Muara Enim, untuk meminimalkan risiko yang timbul di lapangan, semua petugas pemadam diberikan SOP (standard operating procedure) yang baku dan menjadi pedoman menjalankan tugas. “Bekerja sebagai pemadam kebakaran tidak lah mudah. Apalagi di daerah yang memang rawan terjadi kebakaran. Kabupaten Muara Enim, kasus kebakaran cukup tinggi, den-

gan rata-rata 60 kasus kebakaran dalam setahun.Hingga awal oktober 2018 ini, sudah terjadi 40 kali kasus kebakaran. Terbanyak karena arus pendek listrik,� kata Amal yang merupakan Kabid Operasional Dinas PBK Muara Enim kepada Kabarserasan, belum lama ini.

Dari sisi peralatan, menurut Amal, Dinas Damkar Muara Enim cukup memadai. Mobil blangwir ada tujuh unit, empat dalam posisi stand by di Kota Muara Enim, tiga lainnya stand by di Kecamatan Semende Darat Tengah, Lubai dan Gelumbang. Selain unit mobil Damkar itu, juga tersedia mesin pemadam portable.

Hanya yang masih dirasakan kurang adalah mobil operasional untuk mobilitas petugas. Saat ini hanya ada satu, sehingga harus bergiliran untuk menggunakannya.

Amal berharap kendaraan operasional ini segera ditambah untuk melancarkan tugas. Karena, lanjut Amal, pekerjaan petugas pemadam

LAPORAN KHUSUS

nas PBK Kabupaten Muara Enim ini masih berstatus bukan ASN alias pegawai tetap, tapi bekerja berdasarkan kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

bahaya kebakaran (PBK) tak hanya sekadar memadamkan api tapi juga melakukan edukasi, pencegahan dan penyelamatan masyarakat, di situ perlunya mobil operasional.

batan, misalnya kepadatan arus lalu lintas membuat perjalanan menuju lokasi kebakaran jadi terlambat. Bisa karena pengendara tak memberi jalan, atau setelah di lokasi, warga masyarakat ber

PBK Muara Enim menargetkan respon time untuk peristiwa kebakaran adalah 15 menit dari pemberitahuan sudah sampai di lokasi bencana kebakaran. Namundiakuinya, target itu akan sulit dicapai, jika lokasi kebakaran terjadi di luar wilayah stand by mobil blangwir. Untuk mencapai target itu, idealnya tiap kecamatan ada mobil pemadam tersebut, berikut tenaga.

kumpul sehingga menghambat petugas menuju titik api. Padatnya permukiman atau titik api melalui jalan sempit, juga menjadi tantangan sendiri untuk melakukan pemadaman.

Karena itu Amal dan petugas pemadam lainnya sangat menyambut positif, ketika diperoleh kabar, Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun ini menambah dua unit mobil pemadam yang didistribusikan ke Kecamatan Gunung Megang dan ke Kecamatan Tanjung Agung—yang terakhir ini bantuan dari program CSR PT Bukit Asam (PTBA).

“Tak jarang, karena menemui hambatan itu, petugas kami menerima respon negatif dari masyarakat. Bukannya ucapan terima kasih yang didapat, tapi malah cemoohan, menilai petugas pemadam tidak bekerja profesional.

Tapi hal-hal begitu sudah biasa dihadapi dan petugas kami telah menetapkan hati untuk tetap bekerja sebaik mungkin. Kami pun tak mengharap ucapan terima kasih. Kami sudah cukup puas jika api berhasil kami padamkan, dan musibah bisa ditanggulangi,” kata pria yang akrab dipanggil Bakar ini.

Menurut Kasi Penindakan dan Operasi Dinas PBK Kabupaten Muara Enim, Abu Bakarudin, seringkali dalam menjalankan tugasnya, mereka mengalami ham-

Namun tak banyak yang tahu, pekerjaan yang berisiko tinggi ini ternyata tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Menurut Amal, banyak yang bekerja di Di-

“Dari 94 orang yang bertugas di Dinas Damkar Kabupaten Muara Enim, hanya 25 orang berstatus ASN, selebihnya yang ,69 orang berstatus PKWT, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.070.000 dipotong iuran BPJS Rp.20.000 Jadi honor bersih mereka yang PKWT perbulan Rp 1.050.000. Saya dengar angka itu akan dinaikkan, mendekati UMK (Upah Minimum Kabupaten. Yaa syukurlah,” jelasnya.

Dengan peningkatan pendapatan ini Amal yakin akan memacu semangat dan kinerja petugas pemadam kebakaran, menjadi lebih baik lagi. Amal pun mengapresiasi pada semua pihak yang peduli dengan pekerjaan mereka ini, terutama pemerintah daerah yang selama ini memperhatikan mereka.. (amr/fir)

November 2018 | KABAR SERASAN | 79

UTAMA LAPORAN KHUSUS LAPORAN KHUSUS

Industri Hilir, Mulai Menunjukkan Kebangkitan Sama seperti daerah lain, Kabupaten Muara Enim juga terus berupaya memajukan pembangunan industri, sesuai amanat UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim telah membuat Rencana Pembangunan Industri Daerah (Repida) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Muara Enim, berjangka waktu Tahun 2017-2036.

Juga telah dibuat naskah akademik Rencana Pembangunan Industri (RPI) Kabupaten Muara Enim, yang

80 | KABAR SERASAN |November 2018

akan digunakan sebagai acuan pengembangan industri untuk mendukung kebijakan program industri nasional.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muara Enim Syarpuddin Ssos Msi mengatakan, mengacu pada RPI yang dibuat, Pemkab Muara Enim telah merumuskan potensi industri unggulan di daerah ini. “Dari hasil kajian itu, ada tujuh potensi industri unggulan, yaitu Industri Pengolahan Karet, Industri Pengolahan Sawit Memproduksi CPO, Industri Pengolahan Kopi, Industri Pengolahan Tanaman Pangan dan Holtikultura. Industri Pengolahan Bahan Tambang, Industri Pengolahan Hewan Ternak, dan Industri Pengolahan Hasil Hutan,� jelas Syarpuddin kepada Kabarserasan, belum lama ini.

Lalu, mengacu pada review Perda nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim tahun 2012-2032, telah ditetapkan peruntukan kawasan industri di Kabupaten Muara Enim dibagi berdasarkan kelasnya, yakni:

Kawasan Industri Besar (KIB), meliputi Kecamatan Gelumbang, Lembak, Lubai, Rambang Dangku dan Muara Belida. Jenis industri yang dikembangkan; industri pengolahan hasil perkebunan, utamanya komoditas unggulan karet dan sawit. Kasawan Industri Menengah (KIM), meliputi Kecamatan Gelumbang, Lembak, Lubai, Muara Belida, Rambang Dangku, Gunung Megang, Belimbing, Kelekar dan Lawang Kidul. Dan terakhir, Kawasan Industri Kecil/rumah tangga; tersebar di seluruh wilayah kabupaten Muara Enim.

Syafruddin optimis, dengan penataan potensi ini industri di Kabupaten Muara Enim sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda akan kebangkitan. Karena selain memiliki potensi bahan baku agroindustri, Kabupaten Muara Enim, juga didukung pasokan bahan baku energi seperti batubara, minyak, geothermal dan gas bumi.

Sehingga prospek pengembangan agro-industri hilir khususnya dari komoditi karet maupun kelapa sawit di masa mendatang cukup cerah dan akan memancing minat investor untuk berinvestasi.

LAPORAN KHUSUS

Terlebih kini, Kabupaten Muara Enim dipercaya Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM mengembangkan Gas Bumi untuk rumah tangga, yang produksinya efisien 40 persen dibanding bahan bakar. Efisiensi bahan bakar ini, terutama bagi industri kecil, akan meningkatkan daya saing produk, termasuk industri pangan olahan (keripik, makanan), tahu tempe dan sejenisnya.

Di luar itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim juga terus mendorong tumbuhnya industri kreatif, lewat berbagai pelatihan/magang teknis, misalnya pelatihan teknis konveksi, perbengkelan roda dua, batu akik, dan banyak lagi, bertumpu pada potensi yang dimiliki daerah ini. Dorongan itu, menurut Syarfuddin, perlu terus dilakukan, karena akan mampu menumbuhkembangkan industri di daerah ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan APBD. “Kalau kita lihat dari segi PDRB, Industri Pengolahan di Kabupaten Muara Enim merupakan kategori yang memegang peranan terbesar kedua dalam perekonomian daerah, setelah kategori

Pertambangan dan Penggalian. Apalagi Industri Pengolahan ini menyerap banyak tenaga kerja,�

Syarfuddin menjelaskan.

Namun Syarpuddin mengakui, masih ada faktor yang menghambat kemajuan industri di daerah ini, secepat yang diharapkan. Antara lain jumlah aparatur pembina yang masih sangat sedikit, sehingga tidak mampu melayani pelaku industri di seluruh wilayah kabupaten. Kemudian, masih kurangnya kualitas pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dan terakhir menyangkut peralatan pendukung produksi.

Mesin dan peralatan milik IKM/UMKM masih konvensional, manual dan tradisional, akibatnya daya saing masih rendah dibanding daerah lain yang sudah lebih maju.

Syarfuddin berharap, ke depan hal-hal seperti ini menjadi perhatian pihak terkait, agar industri di Kabupaten Muara Enim kemajuannya sejalan antara potensi dan peningkatannya. (amr/fir).

November 2018 | KABAR SERASAN | 81

LAPORAN KHUSUS LAPORAN UTAMAKHUSUS LAPORAN

KOLAM RENANG TIRTA ENIM FASILITAS OLAH RAGA DAN REKREASI Kabupaten Muara Enim kini boleh berbangga—terlebih warga masyarakat pencinta olahraga renang, dengan keberadaan Kolam Renang Tirta Enim. Ya, kolam yang dibangun PT Bukit Asam Tbk dan kemudian diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah kabupaten Muara Enim ini, tidak saja disediakan sebagai fasilitas olah raga renang berstandar nasional, tapi juga tempat rekreasi warga masyarakat umum.

82 | KABAR SERASAN |November 2018

Sebagai fasilitas olah raga renang, kolam yang berada di lingkungan Gdung Olah Raga (GOR) Pancasila, Kota Muara Enim ini, bisa dijadikan lokasi perlombaan renang untuk kategori 50 untuk 8 line, bisa dipakai untuk kejuaraan berskala nasional. Informasi yang didapat, untuk pembangunannya, PT Bukit Asam menghabiskan dana Rp 18,7 miliar, dari dana Corporate Social Responsibilty (CSR) “Kami berharap kolam ini menjadi semacam “kawah candradimuka” dalam melahirkan atlet-atlet daerah khususnya di Kabupaten Muara Enim, agar ke depan mampu tampil sebagai atlet-atlet bertaraf nasional hingga internasional,” kata Direktur Utama PTBA, Ir Arviyan Arifin, saat

menyerahkan kolam ini kepada Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, 10 Maret 2017 lalu.

Kolam Renang Tirta Enim, memiliki luas 4.900 meter persegi itu. Selain kolam tanding, juga terdapat kolam anak, yang secara keseluruhan dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa tribun, dengan daya tampung 900 orang dan fasilitas VIP untuk 50 orang. Untuk kelancaran berbagai event pertandingan dan pembinaan atlet, tersedia ruang perkantoran, ruang tunggu VIP, ruang kelas untuk pelajaran teori, ruang pertemuan, serta ruang ganti kapakaian yang sudah sangat representatif untuk penyelenggaraan pertandingan tingkat nasional.

LAPORAN KHUSUS LAPORAN KHUSUS

Gedung perkantoran dan berbagai fasilitas tersebut, dibangun dengan konstruksi beton bertulang, menggunakan tiang pancang.

Juga tersedia rumah genset, balancing tank untuk sirkulasi air kolam renang, jalan akses menggunakan aspal hot mix, penerangan luar menggunakan PJU (PeneranganJalanUmum) sebanyak 120 unit, area parkir yang mampu menampung 50 unit mobil dan 50 unit sepeda motor.

Lalu, pendingin ruang berkapasitas 18.000 BTHU sebanyak 12 unit, penerangan dalam menggunakan lampu sorot MHNT-D 2.000 watt, dan scoring board berukuran 1,8 x 3 meter persegi.

Pengelolaan kolam ini diserahkan kepada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disbudpora) Kabupaten Muara Enim. Menurut Kepala Disbudpora Kabupaten Muara Enim, Drs Rusdi Hairullah, pihaknya ingin, memaksimalkan fungsi kolam ini.

Kabupaten Muara Enim segera mengeluarkan Peraturan Daerah, yang akan mengatur tarif masuk bagi warga masyarakat umum yang akan menggunakannya. (fir)

“Kolam ini kita harapkan benarbenar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim terutama di bidang olah raga renang, baik dalam konteks prestasi maupun rekreasi.

Kita minta juga masyarakat ikut menjaga dan memeliharanya,� kata Rusdi, saat launching penggunaan kolam ini, awal Agustus 2018 lalu.

Terkait penggunaannya akan dikelola secara profesional, Pemerintah

November 2018 | KABAR SERASAN | 83

LAPORAN KHUSUS

Dinkes Sambut Program Berobat Mudah & Gratis Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesehatan warga masyarakat, salah satunya dengan emaksimalkan pelayanan, terhadap warga yang sakit, selain upaya menciptakan lingkungan dan pola hidup yang sesuai standar kesehatan. Demikian pula yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, melalui Dinas Kesehatan di daerah ini.

Di usia daerah ini yang sudah 72 tahun, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, Vivi Mariani, Pembangunan di Kabupaten Muara Enim sudah semakin maju, banyak perubahan yang dihasilkan ke arah lebih baik, ditandai dengan makin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Muara Enim.

84 | KABAR SERASAN |November 2018

Indikatornya, pada semester 1 tahun 2018, angka kematian Ibu (AKI) 83,5/100.000 kelahiran hidup, jauh di bawah target nasional 306/100.000. Angka kematian bayi (AKB) 5,67/1000 kelahiran hidup, juga jauh di bawah target nasional 24/1000. Lalu prevalensi gizi kurang 0,14%, jauh di bawah target nasional 15%, begitu pun dengan gizi buruk 0,08% di bawah target nasional, yang batasnya 1%.

Kemudian di periode yang sama, angka kesakitan dan kematian akibat diare dan malaria juga menurun, angka kesakitan diare 11,25/1000 penduduk (target nasional 243/1000 penduduk) dan angka kesakitan malaria 0,06/1000 penduduk (target nasional <1/1000 penduduk). Lalu, angka kematian karena dua penyakit tersebut adalah 0 (Nol), sedangkan target nasional <1/100.000 penduduk. â&#x20AC;&#x153;Meskipun capaian indikator di atas sudah menunjukkan perbaikan, bukan berarti semua permasalahan kesehatan di daerah ini sudah selesai. Masih banyak permasalahan lain yang mesti

diselesaikan, seperti bagaimana akses masyarakat terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, tersedianya sarana serta prasarana yang memenuhi syarat. Selain itu ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten di setiap desa dan kelurahan juga menjadi prioritas, sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati Ahmad Ir Ahmad Yani dan Wakil Bupati H Juarsah, SH,â&#x20AC;? kata Vivi Mariani.

Mengutip isi visi misi kedua pemimpin baru Kabupaten Muara Enim itu, Vivi menyebut bahwa ada beberapa program kesehatan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yakni berobat mudah dan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Mudah dalam arti masyarakat tidak terkendala untuk mengakses fasilitas kesehatan, dan gratis dalam arti semua pembiayaan kesehatan sudah tercover dalam sistem jaminan kesehatan. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim siap melaksanakan program tersebut,â&#x20AC;? Vivi menegaskan..

LAPORAN KHUSUS Vivi optimis bisa melaksanakan program tersebut, karena di Kabupaten Muara Enim banya terdapat faslitas kesehatan, baik milik pemerintah daerah, dunia usaha maupun perorangan.

Sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang mereka inginkan. Dengan banyaknya jumlah dan kepemilikan fasilitas kesehatan di Kabupaten Muara Enim, Vivi meyakini, tentu berimbang dengan tingkat pelayanan kesehatan yang didapat masyarakat.

Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang banyak terdapat perusahaan tambang berskala besar dengan sejumlah pekerja dan karyawan sektor formal dan informal yang tinggal dan menetap di daerah ini. Itu, menurut Vivi, yang mendorong pihaknya, untuk memberikan pelayanan kesehatan unggulan, yakni Program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

“Program ini mulai menjadi fokus unggulan dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HM Rabain, rumah sakit daerah tipe B milik Pemkab Muara Enim, berstatus akreditasi Paripurna (Sempurna), yang ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai satu dari empat rumah sakit rujukan regional di Sumatera Selatan,” kata Vivi lagi.

Vivi menjelaskan, dengan dijadikannya RSUD Muara Enim sebagai RS Rujukan beberapa daerah lain, di satu sisi memang membuat beban pelayanan jauh meningkat. Namun, itu juga mereka lihat sebagai tantangan yang harus mereka jawab dan selesaikan.

“Kita tentu sangat berbangga dengan ditetapkannya RSUD HM Rabain sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional untuk memberikan pelayanan rujukan

dari beberapa Kab/ Kota. Jadi kami juga termotivasi untuk memberikan layanan maksimal.

Memang ada risiko yang muncul, tingkat hunian jadi meningkat, bahkan pernah terjadi penumpukan.

Untungnya di daerh ini juga ada tiga RSUD lain bertipe D dan RS Bukit Asam milik PT Bukit Asam” kata Vivi lagi.

Vivi menyambut baik, pihak BPJS terus mereformasi r e g u l a s i menyangkut pelayanan kesehatan kepada anggotanya. Ada beberapa jenis pelayanan tindakan dan obat yang semula masuk daftar pelayanan, kini dinyatakan tidak lagi. Ia yakin, keputusan itu telah melalui kajian mendalam, mempertimbangkan kebaikan dan perlindungan semua pihak.

Regulasi yang dibuat oleh BPJS Kesehatan tersebut, menurut Vivi, merupakan bagian upaya kendali mutu dan kendali biaya, sehingga manfaat yang diterima oleh peserta (masyarakat) benar-benar optimal dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh provider terjamin mutunya dan dilakukan secara efektif dan efisien.

Terkait penanganan virus campak dan Measles Rubella (MR), Dinkes Muara Enim juga melaksanakan penanganan secara menyeluruh, dengan target melakukan imunisasi MR bagi anak usia 9 bulan-15 tahun sebanyak 168.644 anak. Hingga pertengahan September 2018 lalu, target itu baru 64.722 anak atau 38,37%.

Diakui Vivi, penanganan virus campak dan Rubella ini mengalami beberapa kendala. Namun kendala tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, tetapi juga di daerah lain. Meskipun 21 Agustus 2018 lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin MR bersifat mubah, namun tetap saja keikutsertaan anak dalam imunisasi MR tidak optimal,” jelasnya.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah ini, Dinkes Muara Enim, menurut Vivi, sejak tahun 2017 lalu melakukan akreditasi pada pusat-pusat pelayanan kesehatan primer, dari Puskesmas, Pustu, Polindes sampai klinik. Sudah ada tujuh Puskesmas yang dinyatakan lulus. Pada tahun 2018 ini Dinkes kembali melakukan pendampingan 11 Puskesmas dan diharapkan juga lulus akreditasi. (amr)

November 2018 | KABAR SERASAN | 85

KEMITRAAN

PTBA, Dorong Kemajuan Melalui Masyarakat dan Lingkungan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melalui Corporate Social Responsibility (CSR) berusaha tanpa henti mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara aktivitasnya sebagai entitas bisnis dan keharmonisan dengan masyarakat dan lingkungan. Komitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat mendorong PTBA melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pelaksanaan PKBL ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk ikut menjaga kelestarian bumi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan nilai ekonomi. Memiliki sasaran utama masyarakat dan lingkungan

86 | KABAR SERASAN |November 2018

sekitar perusahaan, PKBL pun berupaya mendorong kemajuan masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Muara Enim.

Sepanjang tahun 2018, berbagai pembangunan dan pembinaan telah dilakukan. Dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), PTBA melakukan sejumlah pembinaan kepada masyarakat sekitar, seperti pelatihan tenun songket. Pelatihan yang diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM di kawasan Muara Enim ini diharapkan dapat membawa nilai ekonomis, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat semakin mendorong UMKM dalam memacu usaha kreatif. Pelatihan ini menjadi gong awal dimulainya Rumah Kreatif Bukit Asam yang berlokasi di Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul.

Pengembangan kompetensi lain yang dilakukan yakni pelatihan mekanik alat berat untuk masyarakat sekitar wilayah

operasional perusahaan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Bekerjasama dengan PT Satria Bahana Sarana (PT SBS), pelatihan mekanik alat berat diikuti oleh 15 peserta yang merupakan angkatan kedua. Rencananya, pelatihan mekanik alat berat ini akan diselenggarakan hingga 7 angkatan untuk memberikan pengalaman kepada masyarakat agar nantinya bisa bekerja di dunia pertambangan.

Tak hanya itu, PTBA juga bekerjasama dengan kepala desa, masyarakat, dan petani di Desa Pagar Dewa, Muara Enim, Sumatera Selatan, melakukan panen raya beras organik, Rabu (12/9) lalu.

Beras organik hasil panen raya ini ditanam di sawah seluas puluhan hektar di Desa Pagar Dewa. Desa Pagar Dewa merupakan salah satu desa binaan CSR PTBA, di mana PTBA mendirikan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) PT Pagar Bukit Asam. PTBA berupaya agar pertanian padi di Desa Pagar Dewa terus maju dan berkembang, sehingga masyarakat Desa

KEMITRAAN

Pagar Dewa dapat mandiri dalam pengelolaannya. Pembinaan pun dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pemberian alat pertanian, pembangunan gudang produksi dan pengemasan. Beras organik hasil panen raya ini dikemas dengan merek Beras Dewa Bukit Asam dan diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam kedaulatan pangan nasional.

pelestarian lingkungan. PTBA melakukan ekspedisi Sungai Enim yang dikemas dalam Aksi Bersih Sungai Enim 2018 bertema “Kembalikan Sungai ke Fungsinya dan Saatnya Merdekakan Sungai dari Sampah Plastik”. Tim ekpedisi melakukan aksi bersih Sungai Enim di lokasi wisata Bedegung, Desa Muara Emil, Desa Darmo, hingga lokasi Taman Cinta Bukit Asam.

Di bidang pendidikan, PTBA secara resmi memberikan beasiswa Bidiksiba sebesar Rp4,8 miliar kepada 45 mahasiswa. Para peserta Bidiksiba yang berasal dari keluarga ekonomi kurang di berbagai daerah ring 1 unit-unit usaha PTBA ini dibantu untuk dapat melanjutkan studi sampai selesai di Politeknik Negeri Malang dan Politeknik Negeri Sriwijaya. Sementara itu, sebanyak 19 mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang (Polsri) yang merupakan penerima Beasiswa Pendidikan Siswa Sekitar Bukit Asam (Bidiksiba) telah diwisuda pada Minggu (16/9) lalu. Ke-19 mahasiswa ini merupakan penerima beasiswa Bidiksiba angkatan II kerjasama PTBA dengan Polsri tahun 2015.

Mereka diwisuda bersama ribuan mahasiswa lainnya dalam Wisuda ke 34 Polsri, Palembang.

Kegiatan ini bertujuan membersihkan sungai dan membangun kesadaran masyarakat untuk meminimalisasi sampah plastik. Dalam operasionalnya, PTBA juga menerapkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pengawasan dan pemantauan sungai-sungai yang ada di sekitar wilayah izin usaha pertambangan.

PTBA telah menerapkan ISO tentang lingkungan hidup dan menjamin limbah penambangan telah sesuai dengan standar baku mutu air.

Tak hanya masyarakat, PTBA juga memberikan perhatian terhadap

Selain itu, PTBA juga memberikan bantuan berupa bibit tanaman ke Desa Pelakat Semendo. Sebanyak 1.225 bibit diserahkan kepada Kepala Desa Pelakat Semendo yang terdiri dari bibit pohon angsana, bibit pohon Bambang lanang dan bibit pohon mahoni. PTBA juga menyerahkan 300 bibit tanaman ekonomis seperti bibit mangga, lengkeng, dan matoa. Kegiatan ini

sekaligus sebagai bentuk nyata kepedulian PTBA dalam menjaga hutan lindung di Desa Pelakat Semendo, Muara Enim.

Tak cukup sampai di sana, berambisi untuk terus menggenjot perekonomian masyarakat, PTBA juga berusaha mewujudkan program “Tanjung Enim Kota Wisata” dengan mendirikan Gapura Sriwijaya PTBA yang diresmikan pada Minggu (4/3) di Tanjung Enim. Terletak di Desa Lingga, Gapura Sriwijaya PTBA ini sebagai penanda pintu masuk menuju kawasan Tanjung Enim. Gapura Sriwijaya PTBA ini mengadopsi nilai-nilai budaya Sumatera Selatan. Hal ini melambangkan bahwa pengembangan Kota Wisata di Tanjung Enim, PTBA mengangkat budaya Sumatera Selatan. Adanya Gapura Sriwijaya PTBA ini, diharapkan dapat menjadi pengingat dan pendorong masyarakat untuk menjaga kejayaan Sriwijaya dan melestarikan budaya lokal.

Melalui sejumlah pembinaan ini, PTBA berharap dapat mengembangkan masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Muara Enim.

November 2018 | KABAR SERASAN | 87

PENDIDIKAN

Dampak Kebijakan, Akbid Muara Enim di Persimpangan Jalan Akademi Kebidanan Kabupaten Muara Enim, sebagai lembaga pendidikan tinggi milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kini dalam persimpangan jalan, terkait status dan pengelolaannya.

Ini terjadi, menyusul kebijakan Pemerintah Pusat, yang melarang pemerintah daerah (Pemkab/Pemkot/ pemprov) mengelola perguruan tinggi termasuk pendidikan tinggi diploma bidang kesehatan, sesuai Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Menurut Direktur Akademi Kebidanan Kabupaten Muara Enim, Rita Kamalia Mkes, dampak dari kebijakan ini, kini sejumlah institusi pendidikan tinggi kesehatan di tanah air milik pemerintah daerah mengalami alih bina, dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selama ini, sejumlah pemerintah daerah, melak-

sanakan pendidikan tinggi setingkat diploma, berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan. Jenis diploma yang terselenggara, yakni berupa Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, Akademi Farmasi, Akademi Analis Kesehatan, Akademi Gizi, akademi Kesehatan Lingkungan.

“Dari 97 Diktikes, tinggal 71. Sebagian malah telah berubah menjadi swasta karena pemahaman Pemda yang berbeda-beda. Akbid Muara Enim sendiri awalnya merupaan konversi dari SPK (Sekolah Pendidikan Keperawatan) berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.1.0419 tanggal 22 Februari 2001,” jelas Rita.

Selanjutnya, penyelenggaraan Diktikes milik Pemda sementara didasarkan pada Keputusan Bersama Mendiknas, Menkes dan Mendagri tanggal 23 Desember 2010yang intinya pengelolaan institusi pendidikan Diploma Bidang Kesehatanuntuk sementara dalam “Status Quo”, sambil menunggu pengaturan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

“Akibatnya, kelembagaan insitusi Diktikes milik Pemda saat ini belum ada keseragaman dari Kementerian dalam Negeri, karena masing-masing memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan payung hokum yang berbeda pula,” Rita menambahkan.

Rita mengaku, 13 Agustus 2014 lalu pernah mengundang Kepala Biro Organisasi Kemendagri, Drs. Eduard Galingging, MSi dan Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah (Aptikesda) Pusat, serta jajaran pimpinan Pemkab Muara Enim, membahas masalah ini, baik terkait kelembagaan maupun pengelolaan keuangan Akbid Pemkab Muara Enim.

“Atas persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim maka Akbid Pemkab Muara Enim agar tetap eksis menyesuaikan kelembagaannya dengan memilih merger ke Poltekes Kemenkes RI dan pada tanggal 13 September 2016 Akbid Pemkab Muara Enim

88 | KABAR SERASAN |November 2018

PENDIDIKAN

sudah di asesmen lapangan oleh Kementerian Kesehatan RI Jakarta,â&#x20AC;? paparnya.

Menindaklanjuti keputusan itu, dilakukan serah terima berkas merger Akbid Muara Enim dari Pemkab Muara Enim ke Direktur Poltekes Kemenkes RI Palembang, disertai kesediaan Bupati dan Ketua DPRD Muara

ra ini kami tidak memiliki jabatan fungsional. Begitu pula soal sertifikasi, seluruh tenaga dosen kami belum mendapatkan sertifikasi, karena belum adanya kuota biaya sertifikasi dari Kemendagri,â&#x20AC;? jelas Rita lagi Pemkab Muara Enim, kata Rita, telah coba membuatkan Perda tentang Pembentukan Organisasi Akademi Kebidanan dan telah pula disetujui DPRD. Namun berbagai aturan terkait perubahan-perubahan aturan tadi, membuat Pemkab Muara Enim dan Pemprov Sumsel ragu mengambil keputusan, karena takut salah. Akhirnya Perda tersebut terkatung-katung, seperti status mereka yang juga belum sepenuhnya jelas. (fir/amr)

Enim menyerahkan aset Akbid ke Kemenkes RI. Terkait status ketenagakerjaan, sesuai aturan pula, status ketenagakerjaan mereka, baik tenaga dosen maupun non dosen merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Pusat dan langsung mendapat Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dari Dirjen Diktikes. â&#x20AC;&#x153;Namun mengenai jabatan fungsional kami, sampai kini belum ada regulasi dari Pemerintah Pusat (Kemendagri dan Kemenristekdikti). Sehingga sementa-

November 2018 | KABAR SERASAN | 89

PENDIDIKAN

YP Serasan, Aset Daerah yang Terus Berkembang Yayasan Perguruan Serasan (YP Serasan) Muara Enim merupakan yayasan pendidikan yang dianggap paling dikenal di Kabupaten Muara Enim, karena melalui iga sekolah tinggi yang dikelolanya, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknik (STIT) Serasan, telah banyak melahirkan tenaga sarjana yang siap pakai di dunia ketenagakerjaan.

Ketua YP Serasan, H Riswandar menuturkan, kiprah yayasannya saat ini memang sejalan dengan ide dasar dan tujuan para tokoh pendirinya dulu, yakni untuk ikut berkontribusi bagi pembangunan Kabupaten Muara Enim, melalui sektor pendidikan. YP Serasan pendiriannya di tahun 1993, diprakarsai tiga tokoh, Hasan Zen (ketika itu Bupati Muara Enim), Drs Alizaman M Noer (saat itu Ketua DPRD Muara Enim) dan H Anwar Mahakil SH (pensiunan TNI asal Kabupaten PALI).

Awal berdiri, YP Serasan membuka Sekolah Tinggi Ilmu

90 | KABAR SERASAN |November 2018

Teknik (STIT) di tahun 1994, berdasarkan SK Mendikbud No.032/D/0/1994 dengan status Izin Operasional.

Satu tahun berselang, dibuka lagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), berdasarkan SK Mendikbud No.323/D/0/1995, dan tiga tahun setelahnya, dibuka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) dengan SK Institusi.

SK. No. 2618/d/t/1998. Pada masa awal berdirinya itu, hampir sebagian mahasiswanya adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin meningkatkan pendidikannya, untuk karier kepegawaian mereka.

Seperti kebanyakan yayasan pendidikan di awal kemunculannya, perjalanannya YP Serasan juga mengalami pasang surut. Ada saat di awal tahun ajaran, calon mahasiswa yang mendaftar membludak, tapi di tahun berikutnya malah turun drastis. Sampai kemudian di tahun 2005, YP Serasan mendapat akreditasi C dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), dan sejak itu peminatnya selalu tinggi. Apalagi di tahuntahun berikutnya STIH akreditasi meningkat menjadi B, status yang sebentar juga akan dimiliki STIE. Riswandar menjelaskan, berbeda dengan STIH dan STIE yang banyak peminat, STIT yang justru paling duluan lahir, perjalanannya agak tersendat. Peminatnya tak sebanyak dua sekolah tinggi â&#x20AC;&#x153;saudaranyaâ&#x20AC;?.

Menurut Riswandar, salah satu penyebabnya karena masih terbatasnya perlengkapan laboratorium yang dibutuhkan untuk praktek mahasiswa.

PENDIDIKAN

â&#x20AC;&#x153;Khusus untuk pengembangan STIT, perlengakapan laboratorium yang dibutuhkan harganya sangat mahal, setidaknya untuk kemampuan keuangan YP Serasan yang masih belum sebesar diharapkan. Saat ini pun perjalanan yayasan lebih bertumpu keuangannya dari dana pendidikan mahasiswa. Pada awal berdirinya Sekolah Tinggi YP Serasan ini, uang kuliah hanya Rp 250 ribu per semester. SKS pun hanya Rp 1500,â&#x20AC;? Riswandar menjelaskan..

Riswandar mengaku mulai terlibat dalam YP Serasan ini di tahun 2006, dengan gaji hanya Rp 20 ribu perbulan.

Sangat kecil, tapi karena kecintaannya pada yayasan ini, dia tetap bertahan. Saat ini mereka yang aktif bekerja di YP Serasan, menerima gaji di atas Rp 2 juta rupiah.

Tenaga dosen dibayar per SKS Rp 50 ribu, ditambah tunjangan lain.

Meski perjalanan YP Serasan tersendat-sendat, namun menurut Riswandar yang mulai memimpin pengelolaan YP Serasan di tahun 2011, perguruan tinggi ini telah berperan besar dalam peningkatan mutu SDM di Kabupaten Muara Enim. Sejak berdiri hingga wisuda tahun 2017 lalu, YP Serasan sudah menelurkan 1900 sarjana dari tiga sekolah tinggi yang dinaunginya.

Faktor yang kini membuat YP Serasan cepat berkembang, salah satunya keputusan pihak yayasan untuk terus melengkapi fasilitas gedung perkuliahan, selain sarana pendukung lainnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kini Kemendiknas) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga ikut membantu untuk pengembangan itu.

untuk ke sana dibutuhkan dukungan dari Pemerintah daerah, karena bagaimana pun. Lembaga pendidikan ini merupakan aset berharga bagi Kabupaten Muara Enim.

Saat ini, jumlah mahasiswa yang aktif kuliah di tiga sekolah tinggi YP Serasan berjumlah 549 orang. Tahun ajaran baru yang lalu, ketiga sekolah tinggi menerima 146 mahasiswa baru. Tidak boleh lebih banyak, karena sesuai aturan baru pemerintah, jumlah mahasiswa baru yang diterima harus bersesuaian dengan jumlah dosen milik yayasan, bukan jumlah dosen yang member kuliah. Rationya 1:40, satu dosen mengajar 40 orang mahasiswa. Ini sudah menjadi syarat. Tidak bisa seperti sebelumnya, dimana perguruan tinggi boleh menerima berapapun mahasiswa baru yan mendaftar. â&#x20AC;&#x153;Tentu saja itu menyulitkan perguruan tinggi di daerah seperti YP Serasan ini, karena langsung berpengaruh kepada pendapatan perguruan tinggi. Sebaiknya Pemerintah Pusat tidak membuat standar seperti di Jabodetabek bagi daerah lain, karena memang berbeda,â&#x20AC;? kata Riswandar lagi.

Meskipun demikian, Riswandar optimis YP Serasan akan berkembang lebih baik dari sekarang. Dengan sekuat tenaga dia akan berusaha menjadikan sekolah tinggi di bawah YP Serasan menjadi universitas. Sehingga bisa memiliki jangkauan yang lebih luas. Prioritas, sebagai lembaga pendidikan yang menampung para lulusan SMA di Kabupaten Muara Enim, untuk melanjutkan pendidikannya, tanpa harus ke daerah lain. (Amri)

Ke depan Riswandar berharap Sekolah Tinggi Serasan ini bisa menjadi universitas. Jika dilihat dari lokasi dan lahan yang dimiliki, dia menilai layak mendapatkan status peningkatan tersebut. Tentu saja, kata Riswandar,

November 2018 | KABAR SERASAN | 91

INSPIRASI

SMKN 1 Muara Enim, Siap Cetak Siswa Berjiwa Bisnis Era teknologi dan informasi telah berkembang pesat, termasuk di dunia pendidikan dengan menjadikan format belajar mengajar mengalami pertumbuhan yang pesat, karena mulai bersentuhan dengan pemanfaatan teknologi. Dari situlah, kini dunia pendidikan diramaikan fenomena startup, sebuah istilah dari kata serapan Bahasa Inggris, yang mengandung pengertian umum, sebagai usaha rintisan, berorientasi bisnis, dengan memanfaatkan ilmu teknologi (IT), termasuk dari dunia pendidikan, dengan memaksimalkan potensi dan bakat dari siswanya.

92 | KABAR SERASAN |November 2018

Mengapa di dunia pendidikan? Karena di negara dengan penduduk yang banyak seperti Indonesia, pendidikan merupakan sebuah pasar yang sangat menjanjikan, di mana terdapat jutaan siswa yang merupakan tunastunas muda melek teknologi dan banyak dari mereka kini mulai melirik dunia bisnis sebagai masa depannya.

Itu pula yang kini dirintis SMK Negeri 1 Muara Enim.

Fenomena kemunculan startup pendidikan, disambut antusias siswa sekolah ini. Mengawali kegiatan yang menjadi program Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini, SMK Negeri 1 Muara Enim beberapa waktu lalu melakukan sosialisasi, baik ke internal siswa mereka maupun ke masyarakat luas dan instansi terkait. Lalu mereka mengundang tenaga ahli dari Bandung Techno Park (BTP), sebagai salah satu pusat riset dan inovasi industri digital, untuk menyaring dan memberi pembekalan kepada siswa mereka yang dianggap berbakat.

Tindaklanjut dari itu, mereka, 3 Agustus 2018 lalu, melaunching program technopark, sebagai sarana untuk menghubungkan dunia pusat inovasi siswa sekolah ini ke dunia industri bersama instansi pemerintah. Technopark ini berasal dari Pemerintah Pusat.

INSPIRASI

Menurut Kepala Sekolah SMKN 1 Muara Enim sekaligus pimpinan technopark sekolah ini, Misniati, di Provinsi Sumatera Selatan ada tiga SMK yang menerima program technopark dari Pemerintah Pusat—dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni SMKN 1 Muara Enim, SMKN 2 Muara Enim serta SMKN 2 Kayu Agung, Ogan Komering Ilir.

“Technopark nanti sebagai pusat inovasi bagi siswa siswi serta para start up yang ada di Muara Enim untuk mengembangkan bisnis dengan bimbingan dari alumni SMKN 1 Muara Enim dan kalangan profesional,” ujar Misniati menjelaskan.

Sejumlah startup kemudian dilahirkan, lima diantaranya yang dianggap paling berpotensi sebagai produk unggulan, yakni “Clean and Food Order (Cafer)”, Wattcis, SpyCam, Electric Clothes dan Clean Rotation.

Gayung bersambut, Kemendiknas memberikan bantuan untuk pengembangannya.

Kreatifitas dan inovasi yang dilakukan SMKN 1 Muara Enim ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Muara Enim. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, melalui Kasi SMP, Rizal Alfian, mengapresiasi kegiatan ini.

“Kita memberikan apresiasi kepada SMKN 1 Muara Enim yang telah berhasil membawa program pemerintah pusat ini. Mudah-mudahan program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Rizal.

Haris Munandar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Pemkab Muara Enim juga berharap saja, karena kegiatan ini menurutnya, sejalan dengan program Balitbangda Muara Enim.

“Diharapkan dengan adanya program ini, akan menghasilkan banyak inovasi terutama pada teknologi dan tepat guna. Jadi nanti bisa kita bantu melalui anggaran Balitbangda untuk pengambangan inovasinya,” kata Haris. (fir/amr)

Menurut Misniati, kelima startup tersebut merupakan pengembangan dan inovasi dari siswa SMKN 1 Muara Enim di bidang Teknologi Informasi (TI). Startup yang menerima bantuan tersebut, telah mengikuti proses seleksi dan penilaian oleh tim Technopark dan mitra DU/DI. Selama proses inkubasi ini, startup tersebut akan diberikan bimbingan dan pelatihan bisnis hingga startup tersebut siap untuk diluncurkan ke masyarakat.

“Sekarang kami sudah memiliki ruangan khusus untuk technopark, kegiatannya juga terus berlangsung, mulai dari pemilihan calon startup, pelatihan-pelatihan ITnya. Salah satunya pelatihan bisnis model canvas. Itu terus kami proses sampai nanti menjadi sebuah produk jadi dan siap dipasarkan. Nanti akan ada launching produk startup atau demoday. Target kami Novermber 2018” tambah Misniati.

November 2018 | KABAR SERASAN | 93

INSPIRASI

PAGAR DEWA, DESA CONTOH DAN PATUT DITIRU Prestasi gemilang dan membanggakan ditorehkan masyarakat dan perangkat Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. dengan meraih penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penghargaan yang diserahkan langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Jakarta itu memang terjadi tahun lalu, namun sampai kini, apresiasi tinggi oleh Pemerintah Pusat itu

94 | KABAR SERASAN |November 2018

begitu membanggakan, tak hanya bagi masyarakat Desa Pagar Dewa, tapi juga Pemerintah Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, bahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oya satu lagi, peran PT Bukit Asam (PTBA, yang berperan besar atas raihan ini, sebagai “Bapak Angkat” Desa Pagar Dewa.

Kepada kabarserasan yang menghubungi pertengahan Oktober 2018 lalu, Kepala Desa Pagar Dewa, Firdaus mengaku sangat senang dengan desanya terpilih sebagai peraih penghargaan Proklim. Karena menurutnya, untuk bisa terpilih menjadi Kampung Iklim harus mampu memenuhi banyak kriteria yang harus diupenuhi.

Mengutip dari situas resmi Kementerian LHK, Program Kroklim ini bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan ancaman perubahan iklim, terutama untuk daerah di pesisir Indonesia. Melalui program inilah, Kementerian LHK menyeleksi—melalui semacam lomba, untuk dipilih Desa Model, yang dianggap mampu mengelola lingkungannya menjadi kawasan yang ramah lingkungan, pengurangan risiko bencana akibat perubahan iklim melalui upaya adaptasi dan mitigasi serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari warga setempat.

“Syarat itu berkaitan dengan lingkungan, antara lain memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS), peraturan adat setempat yang mendukung pelestarian lingkungan, sumber air dan hutan yang terawat, tidak adanya pembakaran hutan, dan masyarakat yang peduli lingkungan. Kebetulan kami, berkat komitmen kami satu desa serta bimbingan dan bantuan fasilitas dari PTBA dan Pemkab Muara Enim, memenuhi semua persyaratan itu,” ujar Firdaus menjelaskan.

Setelah menerima penghargaan itu, kata Firdaus, ia dan seluruh

INSPIRASI Agung (Kecamatan Semendo), melihat jalan itu. TNI ikut meninjau karena berencana meningkatkan mutu jalan itu melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Nopember 2018,” lanjut Firdaus

masyarakat desa makin bersemangat untuk melestarikan lingkungan. Mereka kemudian membuat program pembuatan pupuk organik sekaligus ujicoba penanaman padi bibit SRI. Dari 350 ha lahan sawah di desanya, diuji coba di 25 ha. Hasilnya sangat memuaskan, dan prohgram di bawah bimbingan PTBA itu akan dilanjutkan dan dikembangkan.

“Dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan kelangsungan program pertanian organik tadi, kami sekarang ingin menjadikan desa kami desa wisata. Karena kami memiliki potensi air terjun Curug Lemutu dan arung jeram yang sangat bagus, di aliran Sungai Empelu,” jelas Firdaus.

Ia optimis, jika jalan yang menghubungkan Desa Pagar Dewa dengan wilayah lain itu terbuka, dua obyek wisata yang mereka andalkan itu akan mendapat banyak kunjungan wisatawan. Selain upaya dan semangat warga melestarikan lingkungan makin meningkat, juga akan berkontribusi bagi pendapatan daerah.

Lebih lanjut Firdaus mengatakan, untuk mendukung pelestarian lingkungan itu, kini pihaknya juga sudah membuat Peraturan Desa yang melarang warga menebang pohon sembarangan, terlebih di wilayah yang berstatus Hutan Lindung di Perbukitan Isau-Isau.

“Kami sepakat membuat aturan itu karena kami ingin, desa yang hijau, sejuk dan produktif bukan saja karena untuk kepentingan ikut lomba, tapi menjadi bagian dan keinginan hidup kami,” harap Firdaus.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, desa seperti Pagar Dewa inilah yang menjadi harapan dan tujuan dari program Proklim yang digagas kantor kementeriannya, desa yang dapat mengimplementasikan upaya mitigasi atau mengurangi tantangan dan biaya dalam menghadapi perubahan iklim pada level terdepan, yaitu keluarga dan lingkungan wilayah (Rukun Tetangga/RT) hingga kampung atau desa.

Untuk mewujudkan itu, kata Firdaus lagi, ia berharap dukungan nyata dari Pemkab Muara Enim dan PTBA sebagai “Bapak Angkat” desa mereka, untuk meningkatkan mutu jalan menuju ke dua potensi wisata itu, yang berjarak sekitar 4,5 km.

“Alhamdulillah satu bulan lalu sudah ada peninjauan dari tim terpadi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispora) dan Dinas Kehutanan Pemkab Muara Enim, PTBA dan juga TNI, serta perangkat Desa Pagar Dewa (Kecamatan Tanjung Agung) dan Desa Pagar

“Tapi sayangnya baru sedikit yang menerapkan Proklim, baru sekitar 290-an desa. Padahal di Indonesia lebih dari 70 ribu desa. Kita harapkan, ke depan Proklim dapat meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, apalagi mengingat dukungan dunia internasional terkait isu iklim,energi, dan lingkungan sangatlah besar,” ujar Siti Nurbaya.

Dijelaskannya, untuk periode 2011-2020, sudah tersedia dana mencapai US$1 miliar dari USAID (United States Agency for International Development). Ia berharap, ke depan akan muncul desa-desa lain, demi kehidupan lingkungan yang lebih baik bagi warga masyarakat yang menempatinya. (fir)

November 2018 | KABAR SERASAN | 95

RAGAM

Rimpi Ujanmas, Kini Antara Ada dan Tiada Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki makanan khas. Namun seiring perjalanan waktu, makanan-makanan khas yang telah dikenal masyarakat sejak zaman nenak moyang mereka itu semakin tersingkir oleh makanan instan kemasan, yang kadang malah tak baik bagi kesehatan manusia.

Tragisnya lagi, makananmakanan itu, perlahan menghilang dan sulit didapat.

96 | KABAR SERASAN |November 2018

Demikian juga dengan Rimpi dan Sale Pisang, dua jenis makanan khas daerah Muara Enim yang dulu banyak diminati dan menjadi ciri makanan dari daerah ini. Berbeda dengan di masa lalu yang dengan mudah masyarakat mendapatkan, terlebih di Kecamatan Ujanmas. Kini penganan berbahan baku pisang ini, sudah tidak banyak yang menjualnya.

Kalaupun masih ada, itu karena kepedulian beberapa orang yang tetap berusaha mempertahankan keberadaannya.Salah satu dari warga itu, Sumacik, perempuan warga Dusun V Desa Ujanmas Baru Kecamatan Ujanmas, yang sejak dulu menjadi pedagang makanan dengan ciri manis alami ini. Selain sebagai sumber penghasilan, menjual Rimpi, sekaligus bentuk upaya wanita berusia 59 tahun ini, mempertahankan keberadaan penganan tradisional ini, dari kepunahan.

“Sale pisang ini khas dari daerah

kita. Di tempat lain mungkin banyak juga yang memproduksi, namun tetap beda rasa dan aromanya. Yang membedakan adalah jenis pisang yang digunakan. Kalau kami menggunakan pisang Gedah—atau warga lokal sini menyebutnya Pisang Kundor, yang tidak asam seperti pisang lain.

Untuk menjaga rasa, pisang yang digunakan pun harus pilihan, yang tua dan berukuran besar” kata Sumacik, saat ditemui Kabarserasan beberapa waktu lalu.

Banyak yang belum tahu, perbedaan Rimpi dan Sale Pisang. Sumacik menjelaskan, meski keduanya berbahan baku pisang dan memiliki rasa manis, namun tekstur, dan warnanya tak sama, karena cara membuatnya yang berbeda “Rimpi dibuat melalui proses pengasapan, sedangkan Sale, diproses melalui pengeringan—dijemur lalu digoreng,” terang Sumacik.

RAGAM

Menurut wanita ini, ciri khas Rimpi dan Sale Pisang dari Ujanmas ini, tidak menggunakan zat pengawet atau bahan pemanis tambahan. Rasa manis yang terasa di lidah, murni manisnya buah pisang. Karena itu, mengkonsumsi dua makanan ini dijamin lebih sehat, dibanding makanan dengan pemanis buatan atau bahan pengawet.

Sumacik mengaku sudah sejak dulu menjual makanan khas Kabupaten Muara Enim ini, lewat badan usahanya bernama “Usaha Maju Bersama”,.

Selain Rimpi dan Sale Pisang, ia juga membuat jenis penganan lain, yakni Manisan Tomat, Keripik Pisang, dan Wijan Keteper, serta Rempeyek Daun Sirih. Ia mengaku memasarkan produksi makanannya ke sejumlah warung, pasar tradisional hingga minimarket. Di luar itu, kerap juga datang warga yang membeli untuk oleh-oleh.

Saat ini, Rimpi dan Sale Pisang buatan Sumacik sudah banyak beredar di pasaran, baik di took-toko

tradisional maupun toko swalayan.

Ia bahkan sudah menjalin kerjasama dengan beberapa minimarket, baik minimarket lokal maupun di luar Kabupaten Muara Enim, termasuk di Kota Palembang.

Hanya saja, lanjut Sumacik, besarnya potensi pasar itu tak sejalan dengan kemampuannya memenuhi permintaan. Salah satu minimarket, katanya, bahkan telah meminta diisi makanan tradisional buatannya ini secara rutin dan dalam jumlah cukup besar, menurut ukuran produksinya.

Namun karena tidak memungkinkan dipenuhi, dia akhirnya angkat tangan.

“Terbentur modal. Untuk memenuhi permintaan itu, tentu butuh karyawan yang harus digaji. Belum lagi alat yang lebih banyak untuk proses pembuatannya. Karena itu pengusaha kecil semacam kami ini sangat mengharapkan suntikan modal atau bantuan bentuk lain baik dari pemerintah maupun pihak lain,” ujarnya.

Isna, seorang PPL (Praktik Pekerja Lapangan) yang telah lama melakukan pendampingan terhadap usaha Sumacik, mengaku sudah beberapa kali mengikusertakan produk makanan tradisional wanita ini ke beberapa pameran, hingga ke tingkat provinsi. Sumacik bahkan pernah diikutkan dalam pelatihan pengepakan produk makanan di Jakarta tahun 2015 lalu.

Kendala lain, menyangkut ketersediaan kayu bakar untuk pengasapan Rimpi. Kian hari Sumacik mengaku kian sulit mendapatkan kayu bakar. Berbeda dengan proses pembuatan Sale Pisang yang penggorengannya dengan kompor gas. “Karena itu apa boleh buat, kami lebih banyak memproduksi Sale Pisang, karena lebih mudah membuatnya.

Mudah-mudahan pemerintah daerah memberi jalan keluar bagi kami,” ujar Sumacik dengan nada mengharap. (amr)

November 2018 | KABAR SERASAN | 97

SOSOK

Dra Hj Nurhilyah Ketua GOW Kabupaten Mura Enim Selain Ir Hj Marni MSI, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim, organisasi kewanitaan Kabupaten Muara Enim kini memiliki srikandi baru, yakni Dra Hj Nurhilyah. Dia adalah istri Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH, yang kini menempati jabatan sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) daerah ini.

98 | KABAR SERASAN |November 2018

Penampilannya menarik, wajahnya yang cantik, berkulit putih dibungkus kerudung, selalu menebar senyum, santun lembut dalam berbicara namun bahasanya tersusun rapi.

Maklum, sama seperti suaminya yang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), wanita inipun seorng politisi satu partai dengan sang suami, dan sebelum ikut sang suami, ia pun adalah anggota DPRD Kota Palembang, duduk di Komisi II dari Fraksi PKB. Karena itu jika kini ia mendapat amanah memimpin GOW Kabupaten Muara Enim, bukan sebuah pekerjaan yang terbilang baru, apalagi berat bagi alumni Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Raden Fatah, Palembang, karena sejak semasa sekolah dan kuliah, ia telah berkecimpung di organisasi, bahkan saat kuliah, bersama beberapa temannya ia mendirikan Teater Aladin, yang banyak bergerak di bidang seni budaya dan pergerakan sosial.

Tercatat ia pernah bergabung di Kosgoro, Muslimat NU, sebelum akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik praktis. Dan seperti kebanyakan kaum nahdliyin lainnya, salurannya ke PKB, partai politik yang didirikan sejumlah tokoh NU pada 23 Juli 1998 dan kini dipimpin Muhamin Iskandar. .

SOSOK Dra. Hj. Nurhilyah

PENDIDIKAN SDN 05 Tanjung Pandan Belitung 1981 SMPN 20 Palembang 1984 SMAN 3 Palembang 1987 S1 : IAIN Raden Fatah Palembang (Dra) 1993

PENGALAMAN ORGANISASI Senat Mahasiswa IAIN Wk Bendahara Muslimat NU Sumsel

PENGALAMAN POLITIK Anggota DPRD Kota Palembang Komisi 2 Bendahara Fraksi PKB DPRD Kota Palembang Ketua Wanita Kosgoro IB 1 Palembang Ketua Perempuan Bangsa PKB Kota Palembang

Begitu pun dalam menjalankan perannya sebagai istri dan ibu bagi keempat anaknya. Baginya, keluarga adalah tempat sekaligus umber kekuatan dalam menjalani kehidupan. Masing-masing memiliki peran sendiri, sendiri, dan satu sama lain harus saling pengertian, saling mendukung, untuk mencapai tujuan hidup, yaitu bahagia dunia dan akhirat. â&#x20AC;&#x153;Saya dan suami selama ini saling mendukung, saling menutupi kekurangan dan saling memahami. Itu berlaku untuk semua keadaan yang dihadapi, baik urusan keluarga maupun urusan pekerjaan. Intinya, kami saling mengisi dan saling melengkapi,â&#x20AC;? ujar wanita kelahiran Muara Enim 3 Maret 1966 ini.

Seperti yang dilakukannya, saat terjadi dua kasus kebakaran di Kabupaten Muara Enim pada pertengahan Oktober 2018 lalu, yakni di Desa Gunung Agung Kecamatan Semende Darat Tengah dan di Kelurahan Tungkal Kecamatan Kota Muara Enim. Pada dua musibah kebakaran yang menghanguskan banyak rumah warga itu, ia bersama Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim, Ir Hj Marni Msi, datang ke lokasi, bertemu warga dan memberikan bantuan. Sensitifitas dan kepekaan sosial itulah, yang menjadi kekuatan wanita ini untuk berbuat kebaikan bagi seama, terutama kepada kaum wanita. (fir)

Kini dengan menjadi Ketua GOW Kabupaten Muara Enim, ia telah mulai menyusun program kerja, berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukannya di lapangan. Ya, wanita ini bisa juga disebut aktifis sosial, karena sejak muda banyak terlibat dalam kegiatan sosial.Ia menginginkan kaum wanita ikut berperan dalam pembangunan. Ia pun cepat tanggap menyikapi masalah sosial yang terjadi di lingkungannya.

November 2018 | KABAR SERASAN | 99

Selamat Hari Jadi KabupatenMuara Enim ke - 72 Bersatu Membangun Muara Enim

Bersatu Membangun muara Enim Ir. H. Ahmad Yani, MM Bupati Muara Enim

H. Juarsah, SH. Wakil Bupati Muara Enim