Majalah Kabar Serasan Edisi November 2016

Kabar Serasan MEDIA PEMBANGUNAN MUARA ENIM

MUARA ENIM, MENUJU DAERAH INDUSTRI

Iklan

DAFTAR ISI NASIONAL 6 8 10 12

LAPORAN KHUSUS 26 28

31 Indutri SUMSEL Berharap dari KEK TAA 33 Mengenal KEK TAA 35 Muara Enim , Wilayah Dengan Potensi ....

38 Bupati : 40 Bappeda 43 Pemkab ME Gandeng UNSRI 45 Wabup .........

17 19

21 23

Jokowi Akan 14 Presiden Kembangkan Sekolah Kejuruan

Pemerintah Komitmen Kembangkan Industri...

SUMSEL, Daerah Industri Strategis

akan kembangkan 30 Sumsel enam .......

Arah Kebijakan Industri Nasional Menperindag Ingin Industri ......

Presiden minta harga gas diturunkan Perusahaan Sawit Harus Berizin

LAPORAN UTAMA

Penyaluran DAU, Daerah Diminta Berhemat Pemerintah Pangkas Anggaran....

Smart City, Cara Berhemat dan Hindari .....

Tax Amnesty

Dari Meja Bupati

Ir. H. Muzakir Sai Sohar,

Bupati Kabupaten Muara Enim

Pemerintah Kabupaten Muara Enim sejak dulu berkomitmen memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam bentuk UMKMIKM, selain juga koperasi. Kemiskinan sebagai indikator masih rendahnya tingkat pendapatan, membuat Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan berbagai cara, untuk membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kreatif masyarakat inii.

KEBANGKITAN INDUSTRI BARU Pertumbuhan dan pengembangan industri, kini menjadi prioritas pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Terlebih kini, sudah memasuki era persaingan regional bahkan global, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Persaingan akan sangat ketat, salah satunya mutu produk. Di sisi lain, Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan melibatkan banyak orang, perannya sangat penting, tidak saja dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat tapi juga dalam pemerataan pendapatan sekaligus mendukung perekonomian suatu daerah.

4 | Kabar Serasan

Bantuannya tidak saja dalam berupa bimbingan dan pendampingan, tapi juga dengan memberi kemudahan mendapatkan permodalan, lewat pinjaman kredit lunak. Iklim usaha juga diciptakan sekondusif mungkin, dengan memangkas jalur birokrasi yang berbelit, dan mempermudah perizinan.

Karena sebagai aparatur pemerintah di daerah, kami sangat menyadari, adanya hubungan erat antara pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan usaha produktif dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan kami yakin, jika dikelola secara benar dan profesional, pertumbuhan dan perkembangan IKM-UMKM bisa lebih cepat dari usaha besar.

Memang dalam beberapa hal masih ditemui persoalan, seperti kemampuan managemen pengelolaannya yang belum sesuai harapan, mutu produksi yang masih perlu ditingkatkan dan memiliki daya saing, hingga daya beli masyarakat yang belum mendukung. Akibat yang muncul kemudian, beberapa pemilik IKM dan UKM menghadapi persoalan dalam mengelola permodalan dan akhirnya kesulitan mengembalikan pinjaman.

Menyikapi keadaan itu, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan terus melakukan terobosan, pembinaan, dan mencari solusi obyektif agar usaha-usaha kerakyatan ini tetap hidup, tapi kewajiban mereka tidak diabaikan. Kami optimis menatap masa depan. Dan di usia Kabupaten Muara Enim ke-71 kami yakin, berbekal semua potensi yang dimiliki dan tekad kuat seluruh komponen masyarakat itu,, Kabupaten Muara Enim akan menjadi satu daerah yang maju, sebagai daerah industri baru,, dengan kekuatan berbasis local.. Terus Semangat.

Dari Redaksi

Fakta ini bisa membuat banyak pihak luar terkejut, jika tak tepat disebut sulit mempercayainya. Pertama, bagaimana bisa, di daerah yang memiliki kekayaan potensi migas, tidak ada aktifitas industri berbasis migas. Kedua, dengan karunia besar dalam bentuk kesuburan tanah dan geografi yang strategis untuk tumbuh dan berkembangnya aneka tumbuh-tumbuhan (subsektor perkebunan, kehutanan dan pertanian), kok yang menonjol hanya aktifitas pengolahan mekanan dan minuman?

HILIRISASI Industri, secara umum dapat diartikan proses pengolahan mengubah bentuk sesuatu, baik secara mekanis maupun kimiawi dari bahan organik atau nonorganik, menjadi produk baru yang bernilai lebih tinggi.

Sayangnya, di Kabupaten Muara Enim—daerah dengan kekayaan potensi minyak dan gas (migas), proses industrialisasi hampir tidak ada. Semua hasil eksplorasi dan eksploitasi migas, kegiatan hilirisasinya dilakukan di Palembang, ibukota Provinsi Sumatera Selatan, berjarak sekitar 175 Km. Aktifitas industri di Kabupaten Muara Enim semuanya dari nonmigas.

Lalu seberapa besar kontribusi industri pengolahan nonmigas ini terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)?. Data Bappeda Kabupaten Muara Enim menunjukkan, konribusinya sekitar 8,50 persen atau Rp 2,04 triliun dari total PDRB daerah ini, paling banyak dari subsektor industri makanan, minuman dan tembakau.

Air dan listrik adalah dua syarat sekaligus modal utama kegiatan industri. Jika dimasukkan juga kebutuhan gas, maka Kabupaten Muara Enim telah memiliki ketiganya secara melimpah. Belum termasuk sejumlah mata air pegunungan dalam bentuk air terjun, daerah ini menjadi pertemuan dua sungai besar— Sungai Lematang dan Sungai Ogan, dua anak sungai utama Sungai Musi. Ketersediaan batubara, melahirkan pula banyak pembangkit listrik untuk pengolahannya. Dan gas? Sampai kini masih berstatus potensi, belum digali dan dimanfaatkan, sebagaimana telah dilakukan di daerah lain.

Berdasarkan semua itu, Kabupaten Muara Enim seyogyanya sangat mampu untuk menjadi sebuah daerah industri yang maju.

Aneka potensi itu, menjadi modal yang cukup untuk proses hilirisasi dari semua potensi yang dimiliki tersebut tadi.

Tapi tunggu dulu. Itu gambaran situasi tiga-empat tahun lalu.

Kini, pastinya sejak pemerintah mencanangkan sektor industri sebagai salah satu penopang pembangunan nasional, situasinya pun berangsur berubah. Sejalan berbagai program dan fasilitas yang diberikan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Muara Enim pun telah melakukan berbagai langkah. Fasilitas dilengkapi, pelayanan birokrasi berbelit dipangkas, regulasi pun dibuat mudah, intinya investor disambut dengan iklim kondusif untuk berusaha. Bagaimana hasilnya?

Itulah latarbelakang redaksi, pada penerbitan Majalah Kabar Serasan kali ini, memilih tema besar “Muara Enim, Menuju Daerah Industri�, untuk melihat sejauh mana potensi industri tersebut telah, sedang dan akan dimaksimalkan, bagi kemajuan daerah ini.

Kabar Serasan | 5

Nasional

Penyaluran DAU Ditunda, Pemerintah Daerah Diminta Berhemat

Pemerintah Pusat memutuskan menunda penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016, sebagai bagian dari upayta penghematan anggaran.

Keputusan ini mendapat reaksi negatif dari sejumlah daerah, karena terkait rencana pembangunan yang telah disusun di daerah mereka.

Penundaan DAU itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016, tertanggal 16 Agustus 2016. Total ada 169 daerah yang DAU-nya ditunda pemerintah dengan total senilai Rp 19,418 triliun. Pemangkasan dilakukan karena realisasi penerimaan pajak tahun ini akan berada Rp 218 triliun di bawah target.

6 | Kabar Serasan

Dalam Permenkeu itu dinyatakan, DAU yang ditunda ini bisa disalurkan kembali tahun ini juga, bila realisasi penerimaan negara mencukupi. Namun bila DAU sampai ditunda, akan diperhitungkan sebagai kurang bayar, untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. “Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian DAU sebagaimana dimaksud, didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang,� bunyi Pasal 1 ayat (2) PMK itu.

Menurut PMK itu, Dana Alokasi Umum yang sebagian penyalurannya ditunda itu dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi. Dana Alokasi Umum yang penyalurannya ditunda, diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Berdasarkan keputusan ini, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan penyesuaian DAU pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pemerintah daerah sudah menyatakan keberatan atas keputusan pemerintah pusat ini, meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan alasan keputusan itu kepada mereka, lewat beberapa kali pertemuan. Intinya, dengan keputusan ini, pemerintah daerah diminta berhemat.

"Di daerah atau kepala daerah harus pandai-pandai mengatur manajemen kas daerah dengan adanya penundaan DAU. Kepala daerah harus melakukan restrukturisasi anggaran dan efisiensi dengan DPRD dan harus mengendalikan belanja yang tidak perlu," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo.

Menurut Mendagri, penundaan ini tak membuat PNS tidak gajian, karena gaji pegawai dan tunjangan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.Lagi pula, kata Mendagri, kebijakan ini hanya penundaan untuk bulan September, Oktober, November dan Desember 2016, buka berlaku seterusnya.

Di tempat terpisah, Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo kepada wartawan, mengatakan, daerah yang ditunda penyaluran DAU-nya ialah daerah yang diyakini masih memiliki kas cukup besar untuk mendanai belanja sampai akhir tahun. “Penundaan penyaluran DAU sebesar Rp19,4 triliun dan dana bagi hasil Rp16,7 triliun kepada 169 daerah selama periode

Nasional

September-Desember 2016. Penundaan itu akan menjadi utang pemerintah pusat ke daerah yang paling lambat akan dibayarkan pada tahun anggaran 2017� jelas Boediarso Munculnya reaksi negative dari daerah atas keputusan pemerintah ini, wajar saja. Selain dari sisi waktu terbilang dadakan, keputusan ini tentu langsung mempengaruhi konstruksi APBD bagi daerah yang tertunda penyaluran, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan Kota.

Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, jumlah daerah dan besarnya penundaan tidak terbilang banyak dan besar, disbanding provinsi lain. Yang ditunda

hanya DAU Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (yang besarnya Rp.48.499.022.899) dan dua Daerah Otonomi Baru, yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang IlirPALI (Rp.5.776.927.067) dan Kabupaten Musi Rawas Utara-Muratara ( sebesar Rp.5.846.428.767)

mempersempit kesenjangan antara daerah kaya dan daerah miskin.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan, Agus Sutikno, sebagaimana dikutip dari antarasumsel. com, penundaan penyaluran DAU oleh pemerintah pusat ini, paling berpengaruh pada APBD, karena sejak awal sebelum diputuskan penundaan, DAU sudah ditarget sebagai penerimaan daerah dari sisi dana perimbangan, yang diharapkan

“Menurut saya mestinya pemerintah tegas saja, karena DAU jelas ada PMK, ada Perpresnya. Kalau terjadi penundaan otomatis pemerintah pusat harus konsekuensi. Tidak hanya sekedar ditunda, tapi juga diberikan dalam bentuk pengakuan hutang pemerintah pusat,� paparnya. (Fir)

Agus juga mempertanyakan catatan dalam Permenkeu itu yang menyebut jika ada uang dibayarkan, kalau tidak maka akan masuk dalam penerimaan tahun 2017.

Kabar Serasan | 7

Nasional

ANGGARAN DIPANGKAS, BAGAIMANA DAMPAKNYA ?

Pemerintah di semua tingkatan, dari pusat sampai ke daerah, kini sedang—istilahnya, mengencangkan ikat pinggang.

Gara-gara target penerimaan pajak tidak tercapai, keputusan radikal pun diambil, sejumlah proyek pembangunan yang tidak mendesak dan bukan tergolong ekonomi produktif, ditunda dulu pelaksanaan dan tak jadi dicantumkan dalam APBN 2016.

Banyak pihak mengakui, langkah tersebut memang harus ditempuh oleh pemerintah, menyikapi kurangnya penerimaan negara

8 | Kabar Serasan

sebesar Rp 219 triliun. Jika tidak, defisit anggaran akan semakin melebar. Karena itu, keputusan yang diambil dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, 3 Agustus 2016 lalu itu, dianggap tepat.

Inti keputusannya, pemerintah mengurangi anggaran belanja sebesar Rp 65 triliun di setiap kementerian dan lembaga. Selain itu, juga dipangkas, dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun, berkurang Rp 12 triliun. Efisiensi lainnya berasal dari dana alokasi khusus yang bakal menghemat Rp 8,3 triliun.

Ada tiga faktor yang mendorong revisi APBN-P 2016. Pertama, tekanan berat dari sisi penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir. Selain itu, ada pelemahan volume dan aktivitas perdagangan dan kondisi ekonomi global yang masih lesu.

Pemangkasan ditujukan bagi aktivitas yang dianggap tidak menunjang program prioritas, misalnya, perjalanan dinas hingga pembangunan gedung.

Menko Perekonomian Darmin Nasution lebih detail menjelaskan, bahwa anggaran yang dipangkas berasal dari program yang didanai murni dengan rupiah. Adapun yang termasuk program nonprioritas, antara lain perjalanan dinas, paket rapat, langganan daya dan jasa, dan honorarium kegiatan yang tidak termasuk gaji utama.

Lalu sisa dana lelang, belanja modal dan barang yang tidak berkaitan dengan program prioritas, serta anggaran kegiatan yang belum dibuat kontraknya.

Kendati memangkas anggaran hingga Rp 133 triliun, pemerintah memilih tidak akan mengurangi anggaran terhadap program prioritas. “Misalnya infrastruktur, belanja pendidikan, tunjangan profesi guru, belanja kesehatan. Itu tetap prioritas kami untuk tidak ada pemotongan,� ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat menjelaskan kebijakan pemerintah ini.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo yakin, pemangkasan anggaran ini tak memberi pengaruh

Nasional

negatif dan ekonomi Indonesia masih akan bertumbuh di kisaran target 5-5,4 persen dari faktor-faktor penunjang lainnya.

Senada dengan Agus, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, juga meyakini pemangkasan tidak akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya. Sebab, pemangkasan itu hanya ditujukan untuk belanja yang dianggap tidak menunjang program-program prioritas.

Demikian juga dampaknya bagi pembangunan di daerah,diyakini tidak terlalu berpengaruh, sebab tak menyasar anggaran prioritas. “Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, tren penyerapan anggaran daerah cukup rendah,” kata pengamat ekonomi, Josua Pardede.

Bagaimana dampak kebijakan ini bagi daerah? Pemangkasan transfer dana hingga Rp 68,8 triliun, membuat daerah resah, seperti digambarkan Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Nurdin Abdullah.

“Itu kan kita kehilangan kepercayaan oleh masyarakat. Barang yang sudah diputuskan

dan mereka sudah dapat daftarnya semua, kegiatan-kegiatan kita, tiba-tiba dibatalkan.

Apa alasan kita kepada masyarakat?” kata Nurdin, menjelaskan situasi yang kini dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah.

Ada beberapa masalah yang menrut Nurdin, kini harus dihadapi Pemerintah Daerah, karena kebijakan pemotongan anggaran ini. Pertama, kesulitan menghadapi kontraktor yang sudah memenangkan tender proyek. Kedua, kesulitan bagaimana membayar mereka.

pemotongan anggaran tersebut, Nurdin berharap para kepala daerah dilindungi.

Apkasi, lanjut Nurdin, bisa memahami keinginan pemerintah pusat dengan keputusan ini, untuk membuat stabil postur APBN. Apkasi mendukung, namun pemerintah pusat juga diminta memberi solusi. (Junel)

Oleh karena itu kita sangat berharap ada kearifan pemerintah untuk tidak hanya memotong, tapi ada solusi yang diberikan.

Misalnya, apakah dengan anggaran yang dipotong ini, tahun depan bisa dikembalikan. Itu kan solusi, tapi kalau tidak kan kita repot. Kalau itu solusinya, kita bisa melakukan negosisasi dengan rekanan-rekanan yang sudah berharap mengerjakan,” ujar Bupati Bantaeng ini.

Solusi lain yang juga diharapkan Apkasi, kata Nurdin, Pemerintah Pusat memberikan jaminan hukum kepada para kepala daerah. Jika ada efek hukum dari kebijakan yang diambil karena Kabar Serasan | 9

Nasional

Menteri PAN RB: E-Budgeting Cara Mudah Berhemat Anggaran

Berkenaan dengan keputusan Pemerintah Pusat menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 169 daerah dengan total nilai Rp 19,418 trliun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur memberi solusi kepada pemerintah daerah agar bias mengefisiensikan anggaran yang ada, yakni dengan mulai menerapkan Smart City, melalui elektronik budgeting (e-budgeting) dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pembangunan.

"Pasti bisa hemat. Contoh Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, dengan e-budgeting mereka bisa menghemat 1 triliun. Kemarin saya ke Jogja juga, dari 3.200 kegiatan tinggal 800 kegiatan. Jadi pemborosan selama ini ketahuan," ujar Asman usai membuka Indonesia Smart City Forum (ISCF) 2016 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, awal September 2016 lalu.

10 | Kabar Serasan

Karena itu, lanjut Menteri PAN RB, pihaknya akan mendorong— bahkan kalau perlu memaksa semua pemerintah di daerah untuk mulai menerapkan sistem e-budgeting ini. “Kita akan menerapkan secepatnya e-budgeting ini. Enggak boleh ditunda-tunda. Kalau perlu saya paksa seluruh bupati wali kota menerapkan e-budgeting ini," kata Asman.

Asman mengakui belum semua daerah menjadikan smart city sebagai sistem utama pengelolaan pemerintahan. Padahal teknologi dapat menjadi langkah efisiensi anggaran, SDM, dan waktu. Pemerintah daerah tinggal belajar dan meniru. “Bukan copy paste ya tapi studi tiru. Nanti saya maksanya tinggal lewat penilaian," tambah Asman dengan nada serius.

Karena itu, jika ke depan ia masih mendapati pemerintah daerah yang belum menerapkan sistem e-budgeting ini, ia tidak akan sungkan mengeluarkan penilaian kurang baik. "Tinggal saya paksa dengan penilaian. Kalau wali kota atau bupati dikasih nilai C, pasti

Nasional

malu sendiri," katanya.

Selain itu, Asman berharap agar pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat melalui pelayanan publik 24 jam dengan mengedepankan teknologi informasi. "Kita harus menghadirkan hospitality di pelayanan publik," tuturnya.

Menurut Asman, Smar City merupakan cara praktis bagi para kepala daerah untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan Smart City diharapkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya bias dilakukan 24 jam sehari.

Istilah Smart City, atau dalam terjemahan Bahasa Indonesia, Kota Pintar, adalah sebuah aplikasi yang bias digunakan sebagai cara pelayanan dan interaksi yang bias dilakukan sebuah pemerintahan di perkotaan dalam berkomunikasi dengan masyarakatnya, menggunakan kemampuan teknologi informasi (IT, Information Technologi). Cara ini dianggap bias digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja, menghemat anggaran dan sumber daya konsumsi, dalam interaksi pemerintah dan warga masyarakat atau sebaliknya.

Aplikasi Smart City, dikembangkan dengan tujuan meningkatkan pengelolaan arus perkotaan dan memungkinkan pemberian tanggapan dalam waktu cepat dengan cara sederhana. Di beberapa Negara maju, aplikasi ini sudah digunakan untuk pemberian pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, dalam pengaturan transportasi, manejemen lalu lintas, pengelolaan sumber daya energy, pelayanan kesehatan, sampai ke masalah pengelolaan limbah. Karena melalui aplikasi ini, pemerintah bias dengan mudah memaparkan program-programnya, menjelaskan apa saja yang telah dan akan dilakukan, sementara warga masyarakat, bias memberi tanggapan atas semua rencana dan capaian pemerintah itu. (Fir) Foto: Men PAN RB

Kabar Serasan | 11

Nasional

TAX AMNESTY, APA ITU? Presiden Joko Widodo selalu tersenyum saat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, meninjau pelaksanaan program Tax Amnesty di Kantor Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 30 September 2016 lalu, atau sekitar empat jam sebelum program Tax Amnesty Gelombang pertama ditutup. Wajah tak kalah sumringah ditunjukkan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, saat menyambut kedatangan presiden dan Menkeu.

284.679 WP. Dari jumlah keseluruhan tax amnesty, tercatat 14.135 WP merupakan WP yang baru memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setelah program tax amnesty berlaku.

Bisa dimaklumi, wajah-wajah mereka sedang gembira. Program pengampunan pajak (tax amnesty) gelombang pertama ini, bias dibilang menuai sukses besar. Adalah presiden sendiri yang malam itu—meski masih ada waktu empat jam sebelum ditutup, capaian dari program yang berlangsung tiga bulan sejak 1 Juli 2016 ini.

Data lain menunjukkan, jumlah SPH (Surat Pernyataan Harta) yang disetorkan 351.999 berasal dari WP Orang Pribadi (OP) sebanyak 279.935 SPH dengan total uang tebusan Rp 77,4 triliun. Rinciannya WP OP UMKM sebanyak 53.673 SPH dan uang tebusan Rp 2,55 triliun, Non UMKM 226.262 SPH setor uang tebusan Rp 74,85 triliun.

Sampai pukul 20.00 WIB Jumat malam itu, nilai deklarasi dan repatriasi sudah menembus Rp 3.540 triliun, dengan uang tebusan Rp 97,1 triliun. Rinciannya, total peserta tax amnesty 347.033 WP berasal dari WP yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tertagih (SPT) Pajak sebanyak 62.354 WP dan yang lapor SPT 12 | Kabar Serasan

“Ini soal trush (kepercayaan) dari kalangan dunia usaha dan masyarakat, mereka percaya dengan reformasi sector pajak yang dilakukan pemerintah. Ini yang harus kita jaga” kata Presiden Jokowi

WP Badan dengan SPH sebanyak 72.064 SPH dengan uang tebusan Rp 9,54 triliun, terdiri dari UMKM 13.800 SPH dan uang tebusan Rp 17 miliar, serta Non UMKM 58.264 SPH sebesar Rp 9,37 triliun.

"Jadi mayoritas peserta tax amnesty adalah WP OP Non UMKM dengan

rata-rata uang tebusan Rp 331 juta,.

Hasil yang dicapai sampai malam hari ini menggembirakan dan membuat kami makin bersemangat" kata Sri Mulyani.

Presiden mengingatkan WP yang belum ikut program pengampunan pajak pada Gelombang I bias ikut pada gelombang berikutnya. Gelombang II yang akan berlangsung pada Oktober-Desember 2016 dan Gelombang III pada Januari-Maret 2017.

Jokowi juga memastikan pemerintah akan melakukan langkah lanjutan setelah program ini berakhir. Hal ini untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

"Oleh sebab itu trust yang sudah diberikan masyarakat, dunia usaha kita gunakan, sekali lagi saya tegaskan, dalam merefomasi sistem perpajakan kita. Kita konsentrasi pada regulasi yang ada UU KUP, UU PPh, UU PPN, sehingga yang masih belum, kalau tidak ikut pada tahap 2 dan tahap 3 akan ditinggal betul," ujar presiden. *** Apa sebenarnya Tax Amnesty? Saat pemerintah gembar gembor dan bersorak dengan capaiannya, banyak warga masyarakat—bahkan yang berstatus Wajib

Nasional

Pajak (WP) tidak tahu. Maka jangan heran, banyak dari WP yang tidak melaksanakan kewajibannya, bukan karena bandel apalagi sengaja menyembunyikan harta, tapi semata karena tidak paham program pemerintah ini.

Mengacu kepada penjelasan dari situs Kantor Dirjen Pajak, Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada WP meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya, yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah, Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) serta Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak. Permohonan dibuat dan ditandatangani adalah Wajib Pajak orang pribadi, pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau, penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan.

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Lalu syarat terakhir, mencabut permohonan dalam hal: pengembalian kelebihan pembayaran pajak; pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;keberatan;pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;banding;gugatan; dan/atau peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala.

Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi.

Ikut serta dalam Amnesti Pajak juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Karena itu, sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi, kebijaksanaan ngara ini sayang jika tidak dimanfaatkan. Di satu sisi kewajiban terhutang diampuni, di sisi lain WP sebagai warga negara juga diberi kesempatan berperan membantu pembangunan nasional. Tapi kalau pun tetap tidak mau memanfaatkan, pemerintah akan mengambil tindakan, dalam hal diketahui ada WP yang dianggap sengaja menyembunyikan pendapatan dan/ atau hartanya, untuk maksud tidak mau melaksanakan kewajibannya membayar pajak kepada negara. (Fir)

Adapun persyaratan WP yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak antara lain; memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, membayar Uang Tebusan; melunasi seluruh Tunggakan Pajak;melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;, menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Kabar Serasan | 13

Nasional

Presiden Jokowi Akan Kembangkan Sekolah Kejuruan “Saya minta dilakukan perombakan dan langkah perbaikan yang konkret terhadap sistem pelatihan dan vokasi ini. Kita harus lakukan lagi reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi,� ujar Presiden Jokowi, di istana Jakarta, Selasa (13/09/2016), di hadapan para menterinya.

14 | Kabar Serasan

Nasional

Presiden Joko Widodo, menggelar rapat terbatas membahas pendidikan, utamanya sekolah kejuruan atau vokasi.

Presiden minta sistem sekolah kejuruan di Indonesia dirombak, berorientasi pasar kerja sehingga jebolan sekolah kejuruan siap kerja dan memiliki daya saing global.

“Saya minta dilakukan perombakan dan langkah perbaikan yang konkret terhadap sistem pelatihan dan vokasi ini. Kita harus lakukan lagi reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi,” ujar Presiden Jokowi, di istana Jakarta, Selasa (13/09/2016), di hadapan para menterinya.

Dikatakan presiden, langkah pertama yang harus dilakukan, orientasi pendidikan kejuruan ke arah kebutuhan kerja. Peserta didik dibekali keterampilan khusus dan dibentuk agar dapat memenuhi kebutuhan . Konsekuensinya, kurikulum diubah, baik di ruang kelas maupun praktik lapangan.

Kedua, mulai melibatkan dunia usaha dan industri, agar mempermudah penentuan jenis tenaga kerja apa yang sedang dibutuhkan. “Fokus pada pengembangan

SMK, arahkan ke sektor unggulan seperti maritim, pariwisata, pertanian dan industri kreatif. Penyelenggaran pelatihan vokasi dan pendidikan ini mulai dari SMK, kursus-kursus di BLK,” ujar Jokowi.

Dan ketiga, lanjut presiden, proses pembukaan sekolah kejuruan di seluruh Indonesia harus dipermudah, dan dipastikan sekolah-sekolah kejuruan itu terintegrasi dengan sistem pendidikan vokasi yang diterapkan pemerintah.

“Sesungguhnya kita memiliki kekuatan yang besar yaitu 60 persen penduduk kita adalah anak muda. Ini kekuatan kalau kita bisa mengelola, kalau kita bisa memanfaatkan potensi kekuatan ini” ujar presiden.

Tapi sebaliknya, tambah presiden mengingatkan, jika tidak disiapkan dengan baik, justru akan jadi potensi masalah, dalam bentuk potensi pengangguran di usia muda, Presiden memaparkan data pengangguran di Indonesia berdasarkan dari Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2010 tingkat pengangguran usia 15-19 tahun 23,23 persen, dan meningkat di tahun 2015 menjadi 31,12 persen.

Dari latarbelakang pendidikan, pengangguran terbesar adalah lulusan SMK, sebesar 9,84 persen, lulusan SMA 6,95 persen, lulusan SMP 5,76 persen dan lulusan SD 3,44 persen (Fir)

Jadi, lanjut Presiden Jokowi, jika program ini dimulai dari sekarang, 10 hingga 20 tahun mendatang, Indonesia akan dibanjiri usia produktif sebesar 195 juta jiwa. “Angka yang besar ini akan menjadi potensi penggerak produktivitas nasional “ kata Jokowi dengan nada optimis.

Kabar Serasan | 15

Laporan Utama

ERA PERSAINGAN INDUSTRI Gong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang ditabuh 31 Desember 2015, menandai dimulainya 1 Januari 2016 sebagai era persaingan bebas antarnegara di kawasan Asia Tenggara, menghadapi persaingan tingkat global yang lebih luas dan terbuka. Persaingan tidak lagi hanya di bidang perdagangan, tapi juga mendapatkan investasi.

Maka tidak heran, jika banyak negara, berlomba merayu datangnya investor dengan memberikan kemudadahan. Indonesia, menghadapi persaingan itu dengan membenahi infrastruktur dan perbaikan regulasi. Sambil itu berjalan, semua potensi digali, strategi pun disusun.

Hilirisasi industri, menjadi mutlak,sebagai pekerjaan yang harus diwujudkan.

16 | Kabar Serasan

Laporan Utama

Arah Kebijakan Pembangunan Industri Nasional Pengembangan wilayah industri di luar Pulau Jawa, penumbuhan populasi industri, serta peningkatan daya saing dan produktivitas, merupakan tiga arah kebijakan pembangunan industri nasional yang ditetapkan pemerintah hingga tahun 2019.

“Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa meliputi pembangunan 14 kawasan industri, pembangunan 22 sentra industri kecil dan menengah (SIKIM), terdiri dari 11 di kawasan timur Indonesia, 11 di kawasan barat Indonesia,� kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Anshari Bukhari, pada acara workshop pendalaman kebijakan industri di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Untuk mendukung pengembangan perwilayahan industri di luar pulau Jawa, menurut Anshari, pihaknya akan berkoordinasi dengan stakeholder atau

pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama. “Pembangun infrastruktur meliputi jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah dan logistik. Sedangkan infrastruktur pendukung tumbuhnnya industri dan sarana pendukung kualitas bagi pekerja harus dimaksimalkan,� tambah Anshari.

Penumbuhan populasi industri, juga penting dilakukan untuk mendukung arah kebijakan industri nasional. Pemerintah, lanjut Anshari sudah menghitung, akan menambah 9.000 usaha industri skala besar dan sedang.

Dari 9.000 unit tersebut, 50% atau 4.500 unit merupakan industri besar dan sedang, selebihnya atau 4.500 unit lainnya adalah industri menengah mendekati kecil. Selain itu, hingga 2019 juga ditargetkan akan tumbuh industri skala kecil sebanyak 20.000 unit. Caranya, pemerintah akan mendorong investasi untuk industri, pemanfaatan kesempatan dalam jaringan produksi global, serta pembinaan industri kecil dan menengah (IKM), agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek di dalam negeri

Adapun peningkatan daya saing dan produktivitas, akan dilakukan dengan pembaharuan atau revitalisasi permesinan industri, peningkatan keterampilan tenaga kerja—terutama di bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta optimalisasi lingkup industri.

"Kami berharap dapat menyamakan persepsi dan saling bersinergi antar sesama instansi pemerintah maupun antara pemerintah dengan pelaku usaha dan stakeholder terkait. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin secara erat dan berkesinambungan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan industri," kata dia.

Penumbuhan Investasi Industri Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri nasional, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi berbagai investasi di sektor industri baik PMA maupun PMDN. Sejak bulan Oktober 2014, Menteri Perindustrian telah meresmikan sebanyak 29 pabrik berskala besar, yang terdiri atas industri kosmetik, otomotif, tinta, makanan, mineral tambang, elektronika, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, alat berat, dan semen.

Sedangkan secara keseluruhan, nilai realisasi investasi di sektor industri pada Semester I tahun 2015 yang sebesar Rp 110,22 triliun, terdiri atas 4.426 proyek investasi, baik berupa investasi baru maupun perluasan dari industri yang sudah ada. Dengan capaian tersebut, Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan investasi sektor industri pada tahun-tahun mendatang akan terus meningkat.=Regulasi Kabar Serasan | 17

Laporan Utama

Untuk melaksanakan program-program prioritas itu, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan di bidang regulasi, dimaksudkan untuk menghasilkan iklim usaha yang kondusif sehingga mempermudah investor menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satunya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. RIPIN ini selnjutnya dijabarkan pemerintah provinsi dengan membuat Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP), yang selanjutnya dijabarkan lagi pemerintah kabupaten/ Kota dalam bentuk Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) Terkait penciptaan lapangan kerja, arah kebijakan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja pada 2017 dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain Mendorong pembangunan infrastruktur lebih luas, melalui penyediaan anggaran infrastruktur, baik melalui APBN maupun melalui BUMN dan Swasta. Pemerintah

18 | Kabar Serasan

yakin, langkah ini akan menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan kapasitas ekonomi.

Langkah kedua, mendorong investasi industri padat karya. Perbaikan iklim investasi dilakukan dengan peningkatan pelayanan investasi, penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan.

Pemerintah juga mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu sesuai dengan permintaan industri atau para investor. Salah satu program prioritas pada tahun 2017 adalah meningkatkan pendidikan vokasi (sekolah kejuruan) dan keahlian tenaga kerja kepada sekitar 1,1 juta tenaga kerja.

Terkait kepentingan daerah, Kemenperindah melakukan pendekatan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi

yang dimiliki tiap daerah. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing.

Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/ kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi.

Laporan Khusus

Kabar Serasan | 19

Laporan Khusus

20 | Kabar Serasan

Laporan Utama

DUKUNG INDUSTRI, PEMERINTAH AKAN TURUNKAN HARGA GAS

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan harg gas industry, mulai awal tahun 2017 akan turun. Penurunan ini harapkan akan membawa angin segar bagi sektor industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi.

Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan, dengan kebijakan itu, nantinya harga gas akan turun menjadi US$ 6 per MMBTU, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, sebelumnya. “Insya Allah mulai turun 1 Januari 2017,” ujar Khayyam.

boleh mereka rugi,” tandas dia.

Beberapa hari sebelumnya, Presiden Jokowi minta menteri terkait agar mengusahakanpenurunan harga gas industry hingga mencapai 5 hingga 6 dolar AS per MMBTU, guna meningkatkan daya saing industri di Indonesia.

“Lakukan penyederhanaan dan pemangkasan rantai pasok, sehingga lebih efisien dan saya minta agar dijaga juga, dikalkulasi. Ini terkait dengan iklim investasi di sektor gas bumi,” kata Presiden

Khayam mengungkapkan, saat ini ada sekitar 330 industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi untuk kegiatan produksinya.

Dari jumlah industri tersebut, mengkonsumsi gas sebesar 2.200 MMCFD. “Jadi kita kalau dirata-ratakan semua sektor itu harga gasnya sekitar US$ 9,5 per MMBTU. Kita berharap angka itu seharusnya menyesuaikan kondisi penurunan harga minyak,” jelas Khayyam.

Khayam menjamin penurunan harga gas ini tidak akan merugikan kontraktor yang memproduksi gas di sisi hulu. Karena untuk kebijakan penurunan ini, pemerintah akan mengkoordinasikannya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kita hargai KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) agar tetap eksis. Jadi tidak

membandingkan dengan di Vietnam yang harga gas industrinya 7 dolar AS per MMBTU, 4 dolar AS per MMBTU di Malaysia dan 4 dolar AS per MMBTU di Singapura.

“Padahal negara kita mempunyai potensi cadangan gas bumi yang cukup banyak, sangat banyak. Dan sebaliknya, negaranegara tersebut, baik Vietnam, Malaysia, Singapura, ini dapat dikategorikan mengimpor gas bumi,” tegas Jokowi.

Jika Indonesia tidak dapat menyesuaikan harga gas untuk industri yang banyak dipakai untuk sektor industri petrokimia, industri keramik, industri tekstil, industri pupuk dan industri baja, dikhawatirekan produk dalam negeri menjadi kurang kompetitif.

“Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya karena masalah harga gas kita yang terlalu mahal,” ujar presiden.

Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas mengenai Kebijakan Penetapan Harga Gas untuk Industri di Kantor Presiden, Jakarta, 4 Oktober 2016 lalu.

Selama ini, kata presiden, harga gas untuk industri di Indonesia masih berkisar pada 9,5 dolar AS per MMBTU (Million Metric British Thermal Unit) dan lebih mahal disbanding harga gas di negara-negara lain, khususnya di ASEAN. Presiden

Kendati demikian, Presiden juga tidak melupakan potensi investasi di sektor hulu gas dengan meminta kementerian dan BUMN terkait untuk mempertimbangkan kesempatan tersebut.

“Pertimbangkan pula aspek keberlanjutan di semua sisi, baik sisi investasi, maupun sisi memperkuat daya saing industri kita,” ujar Jokowi.

Menanggapi perintah Jokowi tersebut, Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa masalah pertama Kabar Serasan | 21

MMBtu, gas dari Sumur Benggala (Medan) US$ 8,49/MMBtu, gas dari Lapangan Suryaragi (Cirebon) US$ 7,5/MMBtu, gas dari Lapangan Pangkalan Susu (Medan) US$ 8,48/MMBtu, gas dari Blok WMO (Jawa Timur) US$ 7,99/MMBtu, gas dari Jambi Merang (Jambi) US$ 6,47/MMBtu, gas dari Blok Kangean (Jawa Timur) US$ 6,35/MMBtu.

yang akan diselesaikan adalah mendorong sinergi antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan PT Pertamina Gas (Pertagas). Sinergi kedua BUMN yang bergerak di bidang usaha infrastruktur gas itu diperlukan supaya biaya distribusi bisa lebih efisien.

“Sekarang kan banyak layer-layer (lapisanlapisan distribusi) gas sampai ke hilirnya.

Kita mau coba sederhanakan. PGN dan Pertagas dimerger jadi satu saja, masingmasing punya pipa. Kadang yang satu punya gas tapi nggak punya pipa atau punya pipa tapi nggak punya gas, jadi satu saja,” kata Luhut menjawab pertanyaan media di Jakarta.

Masalah lain yang mendapat perhatian khusus dari Luhut ialah tingginya harga gas di hulu. Luhut ingin harga gas di hulu bisa di bawah US$ 6/MMBtu agar sampai di industri bisa sekitar US$ 6/MMBtu seperti keinginan Jokowi. “Kita berharap harga gas di well head kalau bisa di bawah US$ 6/MMBtu,” ujar Luhut.

Selama ini, jelas Luhut, 35 persen dari hasil penjualan gas masuk ke dalam penerimaan negara. Untuk itu akan ada simulasi mengenai seberapa besar dampak pengurangan harga gas ke penerimaan negara.

Ada beberapa simulasi penurunan harga gas mulai dari US$ 6 per juta british thermal unit (MMBTU), US$ 5 per MMBTU, dan US$ 4 per MMBTU. Dari ketiga skenario harga gas di hulu tersebut, akan terlihat berapa penerimaan negara yang berkurang akibat.

Selain itu, pemerintah mempertimbangkan efek berganda (multiplier effect), seperti pertumbuhan lapangan kerja dan pemasukan pajak untuk pemerintah. “Jadi kalau pemerintah rugi, katakanlah US$ 100 juta penerimaan kurang, tapi kalau dampaknya bisa berlipat ya kami pilih yang 22 | Kabar Serasan

ini,” kata Luhut menegaskan. Kebijakan pemerintah ini, mendapat sambutan positif kalangan pengusaha. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), saat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta 10 Oktober 20116 malah minta kebijakan itu cepat direalisasikan, sebagai upaya mendorong turunnya biaya produksi, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Buat kita lebih cepat, lebih baik. Tapi kita sadar bahwa tadi dijelaskan oleh Pak Wapres kemungkinan akan ada cross subsidi, dan sebagainya. Jadi bagi kita yang paling pentingcost kita bisa berkurang, ini konsekuensi diberlakukannya MEA. Kalau kita mau bersaing. Kalau harga kita tidak bersaing, pasar kita sendiri juga bisa direbut oleh negara-negara tetangga,” kata Suryani Motik, Ketua HIPPI di Kantor Wakil Presiden, Jakarta,, usai pertemuan tersebut.

Menyikapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, selama ini pemerintah terus mendukung kelangsungan dunia usaha, salah satunya dengan mengupayakan harga produksi tidak terlalu tinggi sehingga produk memiliki daya saing kuat di pasar global. Karena itu, terkait rencana penurunan harga gas, menurut Wapres, adalah bagian dari upaya menekan harga produksi agar tidak terlalu tinggi.

“Minimal kita masih bisa walaupun di ASEAN yang lumayan tinggi kita tidak terbawa, tapi minimal kita jauh sudah berkurang. Sehingga kita yakin, kalau efisiensi di ongkos kerja berkurang itu ke depan akan lebih bagus lagi,” ujar Wapres Data Kementerian ESDM, harga gas yang dialokasikan untuk industri kebanyakan sudah di atas US$ 6/MMBtu sejak di hulu.

Data ini harga per Agustus 2016. Misalnya gas dari Lapangan Jatirangon (Jawa Barat) harganya US$ 6,75/MMBtu, gas dari Lapangan Wunut (Jawa Timur) US$ 6,75/

Langkah lain dilakukan pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan yang sedang berupaya menurunkan harga gas di hulu dengan mengurangi pendapatan bagian negara dari gas. Ke depan, pemerintah tidak akan menjadikan gas sebagai sumber pendapatan, melainkan sebagai pendorong perekonomian nasional. Kebijakan pemerintah ini, tentu saja menjadi angin segar bagi kalangan dunia usaha. (Fir)

Laporan Utama

Pemerintah Perpanjang Moratorium Izin Sawit Meski terus mendapat tekanan dari kalangan pengusaha perkebunan kelapa sawit, namun pemerintah konsisten, tetap akan melanjutkan moratorium pemberia izin pembukaan lahan sawit baru. Dan saat ini pemerintah sedang menyelesaikan aturan yang menjadi landasan kebijakan melanjutkan moratorium itu, agar kawasan hutan tidak dulu dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Menurut rencana, turan ini akan segera diterbitkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres). Namun baik Menko Perekonomian Darmin Nasution maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang berkaitan langsung dengan proses ini, belum bisa memastikan kapan Inpres ini akan terbit.

Saat ini, lanjutnya, sudah ada beberapa perusahaan sawit yang mengajukan izin untuk membuka lahan baru, seluas 984 ribu hektare. Siti mengaku pemerintah akan menahan penerbitan izin tersebut. Bahkan bagi perusahaan yang sudah memproses dan hanya tinggal melengkapi dokumennya, izinnya pun ditunda.

Intinya, melalui Inpres itu nanti, pemerintah akan menunda penerbitan izin pembukaan lahan sawit baru di kawasan hutan, selama lima tahun. “Tujuannya untuk pengendalian izin, tidak ada ekspansi baru, peremajaan pohon, produktifitas dan pengembangan hilirisasinya. Jadi kombinasi produk hilir,� ujar Menteri Siti, kepada media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bukan hanya untuk permohonan izin baru, pemerintah juga akan mengevaluasi ulang izin sawit bagi kawasan hutan yang sudah memasuki tahap pelepasan. Kawasan hutan yang masih belum dikonversi menjadi lahan sawit pun akan ditarik kembali izinnya.

Kabar Serasan | 23

Laporan Utama

Siti memastikan bahwa moratorium ini hanya untuk pembukaan lahan sawit baru di kawasan hutan yang masih produktif.

Perusahaan masih bisa memanfaatkan kawasan tersebut untuk menanam buah atau pohon lainnya.

Meski demikian, ia menegaskan, tidak semua kawasan terkena moratorium.

Perusahaan masih bisa mendapatkan izin untuk membuka lahan sawit baru selama lahan yang digunakan sudah tidak lagi produktif atau berupa semak belukar. “Yang terpenting, status dari rakyat yang mencari penghasilan dari sawit harus diproteksi,� ujar Menteri Siti, menegaskan.

Terkait dengan ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui, permasalahan moratorium izin perkebunan kelapa sawit ini cukup kompleks. Karena dampaknya cukup besar bagi masyarakat dan pengusaha. Karena itu ia mendukung dilakukannya evaluasi secara lebih mendalam, sebelum kebijakan ini diputuskan. “Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan kalau moratorium dijalankan. Bagaimana penegakan hukumnya dan pekerjaan rumah apa saja yang harus kita kerjakan,� ujar Darmin menjelaskan.

Karena itu, kata Darmin, melalui evaluasi dan kajian-kajian, pemerintah sedang mencari formula yang tepat, agar bisa 24 | Kabar Serasan

menemukan kebijakan ideal yang tidak merugikan masyarakat maupun pengusaha.

Investasi yang membuka usaha CPO di Indonesia tetap diusahakan agar terus berjalan.

Dari sisi industrialisasi, moratorium ini menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, menegaskan arah pengembangan budidaya perkebunan kelapa sawit di sektor hilirnya. Karena itu, dalam pandangannya, mindset (cara pandang) pengusaha harus berubah dari ekstensifikasi, menambah produksi dengan cara memperluas lahan, menjadi intensifikasi lahan yang ada.

Selain itu, kebijakan ini juga untuk memberikan kepastian hukum atas perkebunan sawit, termasuk kebun sawit rakyat yang terlanjur berada di kawasan hutan pemerintah. Karena melalui kebijakan ini, pemerintah juga ingin meningkatkan produktivitas perkebunan sawit serta mendorong pengembangan industri hilir sekaligus menyempurnakan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Kebijakan moratorium ini terus dikeluhkan kalangan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), pada April 2016 lalu bahkan pernah melayangkan surat kepada

Presiden Joko Widodo,meminta penjelasan terkait moratorium ini. Menurut Gapki, jajarannya butuh penjelasan lebih lanjut mengenai rencana pemerintahan Joko Widodo membatasi perkebunan kelapa sawit. Namun pemerintah bergeming, dan mempertimbangkan untuk terus melanjutkan moratorium. Karena seperti kata Menteri Siti di atas, pemerintah perlu memproteksi kepentingan hidup rakyat yang bekerja di perkebunan sawit itu. (Fir)

Laporan Khusus

BERPACU MEWUJUDKAN HILIRISASI Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2025, Pemerintah tegas ingin mengembangkan potensi industri hilir di luar Pulau Jawa. Selain alasan pemerataan— yang selama ini pembangunan industri menumpuk di Pulau Jawa, atas nama efisiensi, strategi pemerintah, dengan mendekatkan kegiatan produksi ke sumber bahan baku, yang di luar Pulau Jawa, masih sangat banyak potensi yang belum termanfaatkan.

Maka ditetapkan, 22 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang disusun dengan mempertimbangkan beberapa kriteria meliputi: potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas); ketersediaan infrastruktur transportasi. Di Sumatera Selatan, ada dua wilayah yang dituju, salah satunya Kabupaten Muara Enim. Bagaimana kesiapan daerah ini? Tulisan berikut memberi gambaran sejauhmana kesiapan itu.

Kabar Serasan | 25

Laporan Khusus

Pemerintah Pusat Berkomitmen Kembangkan Industri Muara Enim

Muara Enim dapat diupayakan untuk mengisi kebutuhan SDM di daerah lainnya, khususnya di Sumatera Selatan.

PENGANTAR

T: Dalam pemetaan potensi per kabupaten, bisa dijelaskan sebenarnya potensi industri di Sumsel?

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2025, Pemerintah Pusat telah menetapkan 22 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), slah satunya Kabupaten Muara Enim, yang memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air) dan kekayaan potensi sumber daya air industri; mendukung perwujudan industri hijau, kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Terkait dengan itu, untuk mengetahui hal apa saja yang akan dilakukan Pemerintah Pusat—melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dalam menjadikan Kabupaten Muara Enim penggerak utama ekonomi di Sumatera Selatan, Redaksi Kabar Serasan mewawancarai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, DR Haris Munandar N MA. Berikut kutipan wawancaranya Tanya (T): Terkait penetapan Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu dari 22 WPPI, apa saja yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah di daerah ini?

Jawab (J): Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perindustrian telah menyusun kebijakan dan program operasional pengembangan SDM industri yang dapat diterapkan di berbagai daerah, khususnya daerah yang telah ditetapkan sebagai WPPI di Indonesia termasuk Muara Enim, yaitu: 1) Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, yang link and match dengan industri, meliputi: penyusunan dan penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri; peningkatan kapasitas dan fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri dan Asessor Profesi; serta penyusunan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Beberapa diantaranya adalah minyak bumi, gas bumi, batubara, panas bumi, biomassa, Coal Bed Methane (CBM), mikrohidro dan gambut.

Tak berlebihan kiranya bila kemudian Pemerintah Provinsi Sumsel mencanangkan Program Provinsi Sumsel sebagai Lumbung Energi Nasional. Produksi batu bara mencapai 27 juta ton pada tahun 2014 (Muara Enim dan Lahat), produksi gas bumi mencapai 623 juta MMBTU (Prabumulih, Muara Enim, Muba, Lahat dan OKU), dan produksi minyak bumi sebesar 27 juta barrel (Prabumulih, Muara Enim, Muba, Lahat dan OKU). Selama ini, komoditi tersebut hanya diolah untuk menjadi pasokan energi, di samping diekspor secara langsung dalam bentuk komoditi primer. Padahal, peluang untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi melalui hilirisasi dapat dilakukan dan memberi dampak yang lebih signifikan terhadap perekonomian daerah Sumsel.

Sumber: Produksi perkebunan rakyat (Sumsel Dalam Angka 2015)

2) Pelatihan industri berbasis kompetensi, yang dikembangkan dengan sistem three in one (3 in 1), yaitu pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja pada perusahaan industri.

3) Pemagangan industri, dengan memperhatikan kesesuaian program studi siswa/mahasiswa dengan perusahaan industri tempat pemagangan.

Dan 4) Fasilitasi sertifikasi kompetensi, meliputi kerjasama dengan asosiasi industri dan pelaku industri dalam rangka mendorong sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja industri.

Tentu saja kebijakan operasional pengembangan SDM tersebut harus didasarkan pada rencana pengembangan industri apa yang akan dibangun di daerah Muara Enim. Di sisi lain, bisa saja SDM yang tersedia di daerah 26 | Kabar Serasan

J: Berdasarkan potensi daerah, Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang sangat beragam yang dapat dikembangkan menjadi industri hilir. Di samping ketersediaan pasokan bahan baku untuk energi (batubara, minyak dan gas bumi), Sumsel juga memiliki bahan baku agro yang sangat berlimpah.

Tingginya potensi pengembangan industri hilir berbasis agro tersebut, membuat Sumsel menjadi daerah yang sangat potensial sebagai pusat pertumbuhan industri. Sebagai catatan, saat ini sudah berkembang industri hilir kelapa sawit di beberapa daerah (Sumatera Utara dan Riau), hilir karet (Jawa dan Sumatera Utara), olahan cokelat (Jawa, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau), yang dapat dijadikan acuan dan model pengembangan industri hilir sejenis di Sumsel.

Khusus untuk Kabupaten Muara Enim, Kemenperindag telah mengindentifikasi dan kajian serta penyusunan program hilirisasi dan roadmap pengembangan industri hilir berbasis SDA alam, salah satunya

Muara Enim, yang akan dijadikan daerah pengembangan industri hilir berbasis migas dan batubara. Dalam road map tersebut, diuraikan rencana jangka pendek dan jangka menengah panjang yang dapat diringkas sebagai berikut: Dengan adanya roadmap tersebut, maka Kementerian Perindustrian akan berupaya untuk melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait untuk mewujudkan implementasi pembangunan industri hilir berbasis batubara tersebut.

Namun, Kemenperin juga mengidentifikasi adanya potensi industri hilir lainnya yang dapat dikembangkan di daerah Muara Enim, seperti hilirisasi produk kelapa sawit, karet, termasuk kopi karena tingginya potensi ketersediaan bahan baku terhadap komoditi tersebut.

di pulau Jawa. Salah satu yang ditawarkan adalah insentif fiskal (tax holiday dan tax allowance) maupun kemudahan lainnya. Saat ini Pemerintah juga terus melakukan upaya penyederhanaan perizinan yang juga dianggap mampu menarik investasi.

Daerah Sumsel memiliki segala potensi untuk mendorong program hilirisasi. Pemberian insentif fiskal bagi pengembangan industri hilir di Sumsel sangat mungkin dilakukan (mengingat beberapa lokasi SDA yang berada di remote area). Di samping itu, pelayanan perizinan di Sumsel juga sudah sesuai standar bahkan mendapat nilai terbaik nomor dua di Indonesia, setelah Jawa Timur. Hal ini tentunya akan menjadi daya tarik bagi investor, di samping pembangunan infrastruktur (terutama transportasi) yang terus dilakukan.  T: Dengan kekayaan potensi yang dimiliki, mengap industri hilir di Muara Enim sulit berkembang?

Data Sumsel dalam angka tahun 2015

menunjukkan bahwa produksi perkebunan rakyat untuk karet di Muara Enim merupakan terbesar ke-2 di Sumsel sebanyak 242 ribu ton (23% dari total Sumsel), terbesar ke-2 untuk kelapa sawit dengan produksi 76 ribu ton (20% dari total Sumsel), dan produksi kopi yang juga cukup besar 25 ribu ton (18% dari total Sumsel). Melihat kondisi tersebut, pengembangan industri hilir berbasis karet, kelapa sawit dan kopi akan mampu memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi masyarakat di daerah Muara Enim.

Upaya untuk mendorong pengembangan industri hilir terhadap tiga komoditi tersebut akan semakin mudah direalisasikan dengan keberadaan KEK Tanjung Api-Api. Pemerintah telah menetapkan kegiatan utama KEK Tanjung Api-Api berupa industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengolahan karet, sehingga daerah Muara Enim dapat bekerjasama dan berkolaborasi dalam mendorong pengembangan industri hilir komoditi tersebut di Muara Enim.

T: Lalu apa formula pemerintah untuk mengembangkan industry di Sumsel?

J: Pemerintah menyediakan beragam kemudahan dan insentif untuk mendorong investor agar mau melakukan investasi di hilirisasi agro dan migas batubara, terutama di luar Pulau Jawa, karena sudah padatnya industri

J: Dalam pengembangan sektor produktif (industri), investasi seringkali dianggap menjadi faktor utama yang sangat menentukan dalam upaya pembangunan industri. Namun, selama ini investor masih lebih tertarik untuk melakukan investasi di Pulau Jawa, karena dianggap memiliki infrastruktur (transportasi dan energi) yang lebih baik dan terjamin.

Jaringan transportasi darat yang masih buruk, seperti jalan utama yang kecil dan jaringan kereta api yang hanya dapat diakses di daerah tertentu, menyebabkan biaya logistik dianggap tinggi di daerah Sumsel, baik untuk lalu lintas bahan baku maupun produk jadi.

Secara lebih khusus, selama ini dunia usaha lebih suka untuk langsung melakukan ekspor untuk komoditi primer agro, seperti kelapa sawit dan karet, karena dapat langsung menghasilkan uang bagi petani. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri jika ada industri hilir yang akan dibangun, yaitu menyangkut ketersediaan bahan baku. Sementara itu, untuk hilirisasi berbasis migas membutuhkan investasi yang sangat tinggi (padat teknologi), sehingga belum banyak investor yang berani berinvestasi.

T: Secara khsus ada saran yang perlu disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar potensi yang dimiliki bisa tumbuh dan berkembang, terutama industri hilirnya?  J: Hal utama yang harus dilakukan oleh Pemkab Muara Enim adalah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Muara Enim (RPIK Muara Enim) sebagai grand design dan panduan dalam pengembangan industri di kabupaten Muara Enim dalam 20 tahun ke depan.

Penyusunan RPIK tersebut merupakan amanah dari UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, di mana penyusunannya dapat mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota.

RPIK Muara Enim tersebut akan memuat industri prioritas daerah yang akan dikembangkan dengan mempertimbangkan industri unggulan daerah (berdasarkan potensi daerah) dan industri prioritas nasional (berdasarkan RIPIN/KIN). Di samping itu, di dalamnya juga akan memuat pembagian peran (hak dan kewajiban) pemerintah daerah kabupaten Muara Enim dan pemerintah Pusat dalam upaya mengembangkan industri prioritas daerah Muara Enim yang telah ditetapkan dalam RPIK tersebut.

Dokumen RPIK tersebut juga akan memuat Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Muara Enim yang meliputi Pengembangan Perwilayahan Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri serta Pemberdayaan Industri.

Dengan adanya RPIK tersebut, maka pengembangan industri hilir di kabupaten Muara Enim dapat lebih mudah dilaksanakan dan menjadi lebih terarah. Peran Kementerian Perindustrian tentunya cukup penting dalam hal koordinasi dan fasilitasi dukungan yang dibutuhkan kabupaten Muara Enim.

T: Bisa diberi gambaran soal program peningkatan kemampuan dan keterampilan dari Balai yang Anda pimpin, agar bermanfaat maksimal bagi pengembangan industri di Muara Enim J: Salah satu fasilitas yang dapat diberikan oleh Kementerian Perindustrian adalah fasilitasi insentif non fiskal, yang salah satunya dalam bentuk pelatihan dan peningkatan kemampuan SDM industri. Selama ini, Kementerian Perindsutrian melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku industri kecil dan menengah melalui program pelatihan IKM (melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah) yang dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan di daerah Kabupaten Muara Enim.

Di samping itu, Kemenperin juga saat ini tengah gencar untuk melakukan pelatihan industri berbasis kompetensi yang dikembangkan dengan sistem three in one (3 in 1). Contoh sukses yang telah dilakukan adalah pelatihan SDM di sektor industri tekstil yang dilakukan di Jawa Tengah dan industri alas kaki di Surabaya. Ke depannya, Kemenperin akan berupaya untuk memperluas program ini ke beberapa daerah lainnya.

Kementerian Perindustrian memiliki unit teknis di Sumatera Selatan, yaitu Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristan Industri) Palembang yang dapat dijadikan partner bagi pemerintah daerah kabupaten Muara Enim dalam mengembangkan industri, termasuk SDM industri. Diharapkan ke depannya, dapat dijalin kerjasama dan kolaborasi serta sharing program dalam upaya pengembangan SDM industri di daerah Muara Enim (Fir)

Kabar Serasan | 27

Sumsel, Pilihan Strategis Daerah Industri Baru

Ketika Pulau Jawa sudah semakin padat dan sumber dayanya pun semakin menipis, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo mulai mengarahkan pengembangan pembangunan kawasan industri ke luar Jawa, termasuk ke Pulau Sumatera..

Pulau Sumatera, termasuk Provinsi Sumatera Selatan, diyakini menjadi pilihan utama lokasi pengembangan kawasan industri baru di luar Jawa, karena terdapat banyak potensi tapi belum maksimal dikembangkan dan dimanfaatkan.

Ketersediaan air merupakan faktor penting untuk mendukung pengembangan sebuah kawasan, bukan hanya tanah. Dan ketika faktor ini tak banyak lagi dimiliki Jawa, di Sumatera malah sebaliknya, begitupun listrik.

28 | Kabar Serasan

Sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam (SDA) dan berada di lokasi strategis yakni Samudera Hindia, industri berbasis SDA, berinvestasi di Sumatera merupakan pilihan tepat. Itu sebabnya untuk sektor ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengarahkan investor yang berminat menanamkan modalnya di sektor ini, berinvestasi di Sumatera. Ada pun industri yang dimaksud, yakni industri hilir pertanian dan perkebunan, misalnya hilirisasi kelapa sawit menjadi kosmetika.

tersebar di luar Jawa. Tapi dengan komitmen pemerintah pusat di atas, diyakini dalam sepuluh tahun ke depan, persentase itu akan bergeser, terutama oleh kontribusi cenderung bakal bergeser. Lima hingga sepuluh tahun ke depan kontribusi perkembangan di Sumatera, termasuk dari Sumatera Selatan. .

Saat ini pemerintah sedang menggenjot pembangunan 15 kawasan industri, yang mana 13 kawasan berada di luar Jawa. Begitu pula dengan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK), diarahkan juga ke luar Jawa.

Karena itu saya optimis Sumsel akan mencapai kemajuan pesat dalam sepuluh tahun ke depan, “Pengembangan KEK Tanjung Api-api di Sumsel terus didorong lebih cepat dari hari ke hari demi berkembang lebih pesatnya perekonomian Sumsel.

Pemprov Sumsel pun sudah berupaya maksimal untuk mendatangkan investor. Saya yakin PT Indorama, PT Dex, Oropesa Port, Dubai Port akan

Insert: Data Produksi Perkebunan Rakyat Sumsel

Memang, sampai saat ini Pulau Jawa masih mendominasi sebaran investasi di tanah air, yakni sebanyak 55 persen, sementara sisanya 45 persen

“Ini bisa terjadi, karena memang sumber daya alam sangat kaya di luar Pulau Jawa, baik pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, mineral, dan sebagainya.� ujar Gubernur Alex Noerdin dalam salah satu forum pertemuan akhir Juli 2016 lalu di Palembang.

Laporan Khusus

menanamkan modal di KEK TAA� kata Gubernur Alex.

Pemprov Sumsel, lanjut Alex, utamakan persetujuan dari pemerintah terkait rencana pembangunan di Sumatra Selatan. Seperti kilang minyak di KEK Tanjung Api-Api. Persetujuan sudah ada, tapi prosesnya panjang dan butuh waktu. Sekitar dua tahun lagi, sabar saja,� katanya lagi.

Saat ini, lanjut gubernur Alex, investasi di Sumsel sedang dalam kondisi menggeliat bangkit bersamaaan dengan akan diselenggarakannya even olahraga besar Asian Games 2018 mendatang.

Pemerintah membangun banyak infrastruktur dan ini dilirik investor sebagai faktor penting. Namun demikian Alex mengakui, kuatnya infrastruktur dan faktor pendukung seperti tanah, air dan listrik, belum sepenuhnya menjamin investor

datang dan menanamkan modalnya. Karena faktanya, yang kerap menghambat kehadiran investor di Sumsel justru masalah perizinan

Masalah perizinan ini masih menjadi penghambat utama kegiatan investasi di Sumsel, begitu pula dengan persoalan sengketa tanah. Pmerintah daerah ini mengaku kerap menerima keluhan investor maupun pelaku bisnis. Tak jarang, karena dua persoalan itu peluang investasi jadi tertahan atau tak kunjung terealisasi.

PELUANG BERKEMBANGNYA IKM

Sumsel juga merupakan salah satu provinsi di luar Jawa yang memiliki peluang lebih besar dibandingkan daerah lain dalam meningkatkan produktivitas dan perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Itupun diakui Wakil Menteri Perindustrian Alex S.W. Retraubun saat berbicara pada acara pembukaan Sriwijaya Exhibition di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa awal April 2016 lalu. Menurutnya, besarnya peluang Sumsel itu karena secara geografis daerah ini lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan perdagangan, selain kekayaan potensi dan belum banyak dimanfaatkan..

Dijelaskan Wamenperindag Alex, saat ini jumlah sentra IKM di seluruh Indonesia mencapai 3,9 juta unit. Sekitar 75 persennya berada di Pulau Jawa, sisanya di luar Jawa.

Karena itu, pemerintah pusat terus mendorong pertumbuhan sentra IKM di daerah laim agar terjadi keseimbangan dan pemerataan. (Fir)

Kabar Serasan | 29

Sumsel Akan Bangun Enam Kawasan Industri Di Sumsel terdapat enam daerah menjadi tempat pengembangan industri produk unggulan, berdasarkan pertimbangan, memiliki potensi cukup besar dan sangat mendukung.

Daerah-daerah itu, yakni Kabupaten Muara Enim (termasuk Tanjung Enim dengan potensi batu baranya), Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI), Ogan Komering Ilir. Kota Palembang, dan Banyuasin. Pemerintah provinsi akan mengembangkan daerah-daerah itu dalam bentuk pengelolaan barang mentah menjadi barang jadi atau produk hilir.

Pemetaan potensi juga sudah dilakukan. Misalnya Kabupaten Muara Enim dengan kekayaan potensi kelapa sawit, karet dan batu baranya, PALI dengan potensi gasnya, Banyuasin yang sangat cocok untuk industri pertanian dan perkebunan, serta Kota Palembang dan Banyuasin dengan Kawasan Ekonomi Khususnya.

Untuk memaksimalkan potensipotensi industri itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merenanakan pembangunan kawasan industri di enak 30 | Kabar Serasan

daerah tersebut. Saat ini, proses pembangunan kawasan industri masih terkendala dana. Karena itu pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya dapat membantu.

Rencana pembangunan kawasan industri di Sumsel ini merupakan realisasi Rencaana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP), sesuai UU No.3/2014 soal rencana induk pengembangan industri nasional dan kebijakan industri nasional.

Pelaksanaan pembangunannya selain mempertimbangkan potensi sumber daya industri daerah juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten Kota/Kota, keserasian dengan kebijakan pembangunan industri daerah, serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan(Disperindag) Sumsel, Permana, mengatakan untuk rencana pembangunan keenam kawasan industri itu sudah ada lahan seluas 81,25 hektar zona industri yang dialokasikan untuk kawasan industri itu. “DED (detail engineering design) dan FS (feasibility study) untuk kawasan industri di Banyuasin sudah dilakukan. Ini menjadi

kawasan utama yang akan kami kembangkan.�kata Permana

Bidang industri lain juga dikembangkan, seperti kawasan peti kemas di Kota Lubuk Linggau seluas 50 ha. Bahkan, kawasan peti kemas itu telah mendapat perhatian dari pusat yang mana akan digelontorkan dana sekitar Rp50 miliar untuk pembangunannya dari APBN.

Yang menjadi kendala, menurut Permana, yakni dana yang sangat terbatas dan pembebasan lahan yang bisa dibilang cukup paling menjadi perhatian. Saat pemilik lahan mengetahui rencana kawasan industri, rata-rata ingin mempertahankan lahannya.

Sehingga pemda merasa butuh bantuan dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan itu.

Pengembangan industri agro di Sumsel selama ini telah dinilai meningkat, terutama terlihat dari bertambahnya nilai investasi, jumlah tenaga kerja hingga nilai ekspor. Namun demikian, pertumbuhannya dinilai masih kecil, jika dibandingkan kekayaan potensinya. Tapi optimis harus terus dipupuk, apalagi Sumatera Selatan, dengan beragam potensi yang dimilikinya. (Junel)

Kebangkitan Industri Sumsel, Menumpukan Harapan Pada KEK Tanjung Api-Api Di beberapa kesempatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Permana menyatakan, pengembangan industri hilir di Provinsi Sumatera Selatan terkendala oleh beberapa hal, antara lain; transportasi yang belum didukung pelabuhan yang memadai, dan ketersediaan lahan untuk industri dan packaging bagi produk olahan yang belum cukup. Contoh kasus, saat seorang pengusaha dari Mesir datang untuk membeli biji kopi 50 ton setahun atau per minggu 2 kontainer, Sumatera Selatan kewalahan untuk memenuhi permintaan tersebut.

Menteri Perindustrian memang telah menetapkan 13 kawasan perindustrian di Indonesia, tapi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api tidak termasuk di dalamnya. Meski demikian, Disperindag Sumsel terus berupaya mengembangkan KEK tersebut.

Dalam program pengembangan industri nasional, Sumsel merupakan provinsi yang masuk dalam koridor Sumatera dengan fokus terhadap komoditas batu bara, karet dan kelapa sawit. Untuk melaksanakannya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Rencana Pengembangan Industri (RPI) Unggulan. Pemerintah provinsi Sumatra Selatan menargetkan di tahun 2018 seluruh kabupaten/Kota di provinsi ini sudah memiliki dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabuoaten/Kota (RPIK). “Dengan adanya RPI/RPIK diharapkan bisa jadi guidance bagi pemprov, Pemkab maupun Pemkot dalam pengembangan industri di masing-masing daerah,� kata Permana

bagi pengembangan industri hingga 20 tahun mendatang, dengan potensi unggulan masing-masing. Permana mengatakan hingga Oktober 2016 belum semua kabupaten dan Kota di Sumsel memiliki RPIK. Terdapat sedikitnya tujuh kabupaten dan Kota yang masih dalam proses menyelesaikan penyusunan RPIK, dua di antaranya Kabupaten Muara Enim dan PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun roadmap pengembangan industri unggulan di Sumsel, yang sesuai kebijakan pengembangan industry nasional, bertumpu pada tiga kegiatan ekonomi utama, yaitu Industri Kelapa Sawit, Industri Karet serta Industri Batubara. Program pengembangan industri Sumatera Selatan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di atas 7%, melalui peningkatan ekspor produk manufaktur, peningkatan daya saing industri di pasar domestik dan global, dan serta peningkatan lapangan kerja dan berusaha agar pengangguran dan kemiskinan bias dikurangi.

Menurutnya, RPI/RPIK itu bisa berlaku Kabar Serasan | 31

Laporan Utama

Dalam roadmap yang telah disusun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, ada tujuh produk unggulan yang akan akan dikembangkan di provinsi ini, yaitu: karet, kelapa sawit, kopi, batu bara, barang dari kayu hasil hutan, kelapa, dan ikan patin, Untuk aktifitas hilirisasi produk unggulan Sumsel, terkait langsung dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TA), dimana produk utama yang diproduksi dan diperdagangkan adalah produk hilir yang memiliki nilai, yakni Sawit, Karet dan Petrokimia. Pemprov Sumsel sangat berharap pengembangan KEK TA cepat selesai, dan diyakini akan mengawali kebangkitan industrialisasi—ditandai hadirnya banyak investor, terutama yang tertarik mengembangkan pengolahan tiga potensi unggulan utama Sumsel, yakni Sawit, Karet dan Petrokimia.

Hilirisasi Sawit, akan dikembangkan industri Beta Carotine, industri tocopherol, industri olein, industri minyak goreng dan margarin, industri surfaktan, industri gliserin dan industri fatty Acid, industri fatty alcohol dan turunannya.

Hilirisasi Karet, akan dikenbangkan industri sarung tangan,industri peralatan rumah tangga, industri alas kaki, industri perlengkapan kendaraan dari karet, dan industri ban.

Hilirisasi Petrokimia, dalam bentuk pengembangan industri gasifikasi batubara, industri amoniak, industri pupuk, industri metanol, industri formaldehid, industri asam asetat, industri dimetil eter, dan industri polipropilena. “Ujung dari kegiatan hilirisasi adalah investasi. Oleh karena itu, kepada kabupaten dan Kota kami minta dalam penyusunan roadmap perlu dimunculkan turunan apa saja yang dapat dijadikan investasi. Analisis/prediksi juga berapa besar potensi yang ada (bahan baku pendukung proses hilirisasinya). Kita harapkan semua kabupaten dan Kota bisa mempedomani itu,� Permana menjelaskan. (Fir)

32 | Kabar Serasan

“Ujung dari kegiatan hilirisasi adalah investasi.

Oleh karena itu, kepada kabupaten dan Kota kami minta dalam penyusunan roadmap perlu dimunculkan turunan apa saja yang dapat dijadikan investasi. Analisis/prediksi juga berapa besar potensi yang ada (bahan baku pendukung proses hilirisasinya). Kita harapkan semua kabupaten dan Kota bisa mempedomani itu�.

Laporan Khusus

Mengenal Lebih Dekat KEK Tanjung Ap-Api

Bicara pengembangan industry di Sumatera Selatan, saat ini tidak bias dipisahkan dari keberadaan Pelabuhan Tanjung Apiapi yang berdasarkan PP No. 51 Tahun 2014 pada tanggal 30 Juni 2014, telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK Tanjung Api-Api, difokuskan untuk kegiatan utama industri karet, kelapa sawit, dan petrokimia.

KEK ini ditargetkan akan mulai beroperasi paling lambat 1 Juli 2017. Mengingat banyaknya infrastruktur yang perlu dikembangkan dan besarnya investasi yang dibutuhkan (Nilai investasinya mencapai Rp. 12,3 triliun, sedangkan investasi yang diperkirakan akan dilakukan oleh pelaku usaha hingga tahun 2025 mencapai Rp. 125 triliun.).

Diproyeksikan tenaga kerja langsung yang akan terserap seiring beroperasinya KEK Tanjung Api-Api mencapai 149.000 orang.

Oleh karena itu, akan diidentifikasi kuafilikasi dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan tersebut. Kementerian Perindustrian bersama denga Kementerian/Lembaga terkait (terutama Kemenko Bidang Perekonomian) akan berupaya melakukan link and match dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersebut.

Di samping itu, di dalam KEK Tanjung Api-Api direncanakan akan dibangun pusat inovasi untuk kegiatan litbang dan pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia).

Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah terus menyempurnakan KEK Tanjung Api-api sehingga sesuai kebutuhan yang diinginkan, sebagai pelabuhan peti kemas berskala internasional.

Karena di KEK TA ini nantinya, akan terdapat beberapa industri yang akan dikembangkan, seperti gasifikasi batu bara (coal gasification), pencairan batu bara (coal liquefaction), pembangkit listrik, pabrik pupuk, pabrik semen, pabrik ban, pengolahan CPO, dan industri hilir petrokimia.

Saat ini pemerintah telah menyusun DED (Detail Engineering Design) untuk infrastruktur dalam kawasan. Adapun dukungan dari pemerintah, antara lain dalam bentuk peningkatan status jalan Palembang-Tanjung Api-Api menjadi Jalan Nasional, Pembangunan Jalur Kereta Api dan Double Track, Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api dan Tanjung Carat, serta perencanaan untuk Jalan Tol Tanjung Api-Api Palembang.

Transportasi memang jadi masalah yang paling dirasakan dalam pengembangan KEK Tanjung Api-Api ini. Terkait itu, saat ini, BUMN Hutama Karya (HK) sedang membangun delapan ruas tol Trans Sumatera sepanjang 650 km. Delapan ruas tersebut ialah Medan—Binjai (17 km), Palembang—Indralaya (22 km), Pekanbaru—Dumai (130 km), Bakauheuni—Terbanggi Besar (140 km), Terbanggi Besar—Pematang Panggang (100 km), Pematang Panggang—Kayu Agung (80 km), dan Kisaran— Tebingtinggi. Lalu, agar KEK ini terintegrasi dengan tol Trans Sumatera, pemerintah membangun pula tol Palembang—Tanjung Api Api (70 km),

Kabar Serasan | 33

Laporan Khusus

Dalam pengelolaannya nanti, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah merencanakan dikelola bersama dalam bentuk joint venture, antara Pemprov Sumsel—melalui BUMD yang dibentuk khusus untuk itu, dan BUMN Hutama Karya (HK).

Terkait rencana pemerintah membangun lokasi pembangunan kilang minyak di Sumatera, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengusulkan KEK Tanjung Api-api dapat dipilih sebagai tempatnya, sekaligus agar kilang-kilang tua di Sumatera Selatan yang dibangun sejak zaman Belanda, bisa tergantikan.

Usulan ini masih dalam kajian secara komprehensif dan mendalam oleh pemerintah pusat, terkait ketersedian lahan, aksesbilitas, infrastruktur, dan kondisi alur pelayaran baik sungai maupun laut.

Dalam pengembangan sebagai kawasan industri energi bidang ketenagalistrikan, beberapa pihak swasta telah menyatakan minatnya untuk membangun dan mengembangkan kelistrikan di KEK Tanjung Api-Api, salah satunya adalah PT Indocoal International (konsorsium) yang berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2x300 MW. Sekarang ini sudah ada enam investor yang telah datang melihat KEK Tanjung Api-api. Enam perusahaan investor itu, yakni China Fortune Land Development dan Boustead Projects asal Singapura, PT DEX Indonesia (perusahaan kilang minyak), PT Indorama, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit sintetik), Perusahaan Shenzhen (BUMN China, bergerak di bidang pembangunan lokomotif) dan Dubai Port Authority Corporation

34 | Kabar Serasan

(BUMN Dubai). Empat perusahaan terakhir, langsung menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di KEK ini. (Junel) KEK Tanjung Api-Api ini berada di Kabupaten Banyusin,, berjarak sekitar 80 KM dari Kota Palembang, ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Diresmikan pengoperasiannya pada 11 Desember 3013, dengan diawali pembukaan jalur pelayaran penyeberangan dari Palembang ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung., sampai kemudian ditetapkan sebagai KEK, berskala internasional Saat ini, untuk mencapai KEK Tanjung Api Api dari Palembang, dapat menggunakan bus Damri dan jika ingin menyeberang ke Pelabuhan Tanjung Kalian di Bangka, menempuh waktu penyeberangan sekitar 2,5 jam, berjarak 30 mil laut dengan kecepatan 8-10 knot, menggunakan kapal Ro-Ro (ferry). Jika menggunakan kapal cepat (Jetvoil), pelayaran dapat ditempuh lebih cepat menjadi sekitar 45 menit. Di hari biasa, jumlah kapal yang beroperasi 12 unit, namun saat musim mudik, ditambahkan sedikitnya 5 unit kapal. (Fir)

Laporan Khusus

Muara Enim, Wilayah dengan Potensi Berlimpah Kabupaten Muara Enim memang memiliki aneka potensi yang berlimpah, tidak saja di sektor energi (migas dan nonmigas) tapi juga di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian.

Hamparan kebun kopi yang menghijau di dataran tinggi tiga kecamatan Semendo dan Tanjung Agung, dengan luasan mencapai 23.449 hektare, karet (149.276 ha) dan sawit (22.810 ha) tersebar di hampir seluruh wilayah kecamatan kecuali Semendo. Lalu potensi perikanan di wilayah sepanjang aliran Sungai Lematang.

Begitu pula dengan potensi energi, daerah ini memiliki kekayaan berlimpah baik berupa batubara (di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung), minyak bumi (di Benakat, Rambang Dangku, Lubai dan Gelumbang), panas bumi atau geothermal (di Semendo) serta potensi gas yang saat ini belum banyak dimanfaatkan (di Kecamatan Benakat, Ujan Mas, Gunung Megang, Rambang Dangku dan Lubai).

Bermodal kekayaan potensi itulah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim berpacu meningkatkan pembangunan dari tahun ke tahun, yang pada akhirnya diharapkan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten

Muara Enim, yakni SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera), Caranya, sejumlah langkah ditempuh, baik dengan membuat sejumlah kebijakan, perencanaan, evaluasi secara berkala dan upaya lain agar hasil yang dicapai terus meningkat dari waktu ke waktu.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20132018, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan pemetaan potensi-potensi tadi, berdasarkan pendekatan geografis.

Dari situ kemudian disusun strategi, arah dan sasaran yang ingin dicapai, dengan menetapkan pedoman dan skala prioritas pengembangan.

Kabar Serasan | 35

Laporan Khusus

persaingan secara terbuka, diwaspadai sebagai ancaman besar, jika tak diimbangi dengan melahirkan kebijakan yang bersifat melindungi bagi kelangsungan perekonomian masyarakat. Dan sejauh ini, hasil yang dicapai cukup menggembirakan, meski belum sesuai seperti yang ditargetkan, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang dijadikan alat ukur tingkat perekonomian di suatu wilayah, menunjukkan kemajuan ekonomi dan pembangunan yang dicapai Kabupaten Muara Enim. Baik PDRB diukur atas dasar harga berlaku (melihat struktur ekonomi) maupun berdasarkan harga konstan (mengukur pertumbuhan ekonomi).

Telah ditetapkan, lima sektor prioritas pembangunan, yakni 1. Penanggulangan kemiskinan. 2. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 3. Penyediaan Infrastruktur Sosial Ekonomi. 4.

Revitalisasi Komoditi Unggulan Pertanian, dan 5. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Untuk itu, pemetaan dilakukan, baik pemetaan strategi, pemetaan potensi, maupun pemetaan tata ruang wilayah, untuk mana dimaksudkan, agar langkah yang dilakukan mengarah pada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Pemetaan dilakukan dengan empat perspektif, yakni perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Khusus perspektif finansial, pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi social, mengingkat pemerintah kabupaten menyadari, hakekat dari semuanya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat, bukan mengejar 36 | Kabar Serasan

keuntungan seperti halnya perusahaan swasta yang mencari keuntungan.

Faktor keungulan dan kekurangan juga diidentifikasi, agar pembangunan yang dijalankan tidak salah arah, melainkan tepat sasaran. Besarnya potensi yang dimiliki, tingginya angkatan kerja, serta rendahnya angka kriminalitas dan ketimpangan social, merupakan factorfaktorr yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Sebaliknya, angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, tingkat pengangguran yang besar serta belum optimalnya daya dukung dari fasilitas social dan infrastruktur, mmerupakan factor penghambat yang senantiasa dicermati.

Begitu pula dalam hal penyusunan kebijakan. Meningkatnya laju impor produk, dipandang dapat mematikan usaha lokal. Begitu pula tren ketertarikan investor hanya pada sector ekonomi strategis, dan terbukanya pasar bebas di kawasan Asia Tenggara yang memicu

Di tahun 2014, PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas sebesar Rp 23,96 triliun, naik disbanding tahun 2013 yang Rp 21,94 triliun. Sedangkan tanpa migas naik dari Rp 15,50 triliun menjadi Rp 17,26 triliun di periode yang sama.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dengan migas, tahun 2013 sebesar Rp 7,87 triliun naik menjadi Rp 8,26 triliun.

Sedangkan dengan tanpa migas naik dari Rp 5,69 triliun menjadi Rp 6,09 triliun, pada periode yang sama. (Sumber Data: Muara Enim Dalam Angka Tahun 2015) Dari data di atas juga terlihat, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim, meski mengalami peningkatan tapi lajunya mengalami perlambatan dibanding lima tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 yang hanya 4,98 persen dengan migas dan 6,94 persen bila tanpa migas, lebih lamban dibanding tahun 2013 yang mencapai 5,44 persen dengan migas dan 8,11 persen dengan tanpa migas.

Memang, perlambatan itu lebih disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian, yang merupakan dua

Laporan Khusus

sektor andalan dan selama ini memberi andil terbesar dalam mendukung perekonomian di daerah ini. Tapi ini menjadi petunjuk kuat, bahwa daerah ini masih sangat bergantung pada dua sektor andalan tersebut.

Di sektor pertanian misalnya, penurunan banyak dipengaruhi lesunya harga kopi, karet dan sawit yang merupakan tiga komoditi andalan Kabupaten Muara Enim, akibat pengaruh ekonomi global.

Demikian pula di sector pertambangan, dengan jatuh dan belum kembali normalnya harga batubara di pasar dunia.

membuat Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah--RTRW (Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2012), tapi juga dalam bentuk berbagai kebijakan yang dibuat untuk maksud itu. Tapi itu semua belum bias diwujudkan, dan jika tak lekas diambil percepatan langkah, bukan tidak mungkin tren penurunan capaian pertumbuhan ekonomi itu akan terus melambat bahkan cenderung menukik ke bawah. (Junel)

Jika saja, sektor perindustrian telah lebih dulu tumbuh dan berkembang di daerah ini, maka bias jadi ceritanya akan lain.

Dengan adanya aktifitas perindustrian berbasis hulu—ditandai dengan tumbuh dan munculnya banyak pabrik yang mengolah aneka potensi yang dimiliki daerah ini, maka pertumbuhan ekonomi daerah ini diyakini akan bisa berjalan normal, bahkan terus meningkat.

Kabupaten Muara Enim memiliki komitmen kuat untuk pengembangan industri di daerah ini. Tidak saja dengan

Kabar Serasan | 37

Laporan Khusus

Ir H Muzakir Sai Sohar Bupati Muara Enim

Saatnya, Serentak Bergerak Maju Secara umum, bagaimana arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam upaya mendukung kebijakan industry nasional di daerah ini?

Pemerintah Kabupaten Muara Enim memiliki komitmen kuat dan serius dalam pengembangan. Itu bisa dilihat dari kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Muara Eni

Pengantar Kabupaten Muara Enim, meski memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan melimpah, letak wilayah yang strategis serta sumber daya manusia yang mendukung, tapi sampai kini belum menunjukkan kemajuan dari sector industry hulu.

Mengapa demikian? Untuk mendapatkan gambaran terkait itu, beberapa waktu lalu Tim Redaksi Kabar Serasan mewawancarai Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar. Selain wawancara khusus, Redaksi juga menerima jawaban tertulis, dan berikut rangkumannya.

38 | Kabar Serasan

m yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sector agro dan energy berteknologi tinggi, bersendikan solidaritas masyarakat dan kelestarian lingkungan. “Harus kami akui, arahnya belum begitu fokus. Bahan baku memang melimpah, dan berbagai upaya mendatangkan investor telah banyak dilakukan, tapi sejauh ini belum ada (investor) yang serius ingin menanamkan modalnya. Salah satu penyebabnya, saran dan prasarana kurang mendukung. Kalaupun infrastruktur dibangun, lebih terpusat di Kota Palembang untuk pengembangan Pelabuhan Tanjungapi-api, sementara di daerah kabupaten seperti Muara Enim ini, belum begitu memadai�.

Laporan Khusus

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun roadmap dalam bentuk Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) yang harus dijabarkan pemerintah kabupaten dengan penyusnan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK). Bagaimana dengan Kabupaten Muara Enim?

RPIK Kabupaten Muara Enim sedang dalam tahap pengkajian dan diharapkan akan selesai pada tahun 2016 ini.

“Saya pernah minta kepada Kantor Kementerian Perindustrian dan Perdgangan Sumsel agar memaksimalkan potensi yang kita semua miliki di Sumsel ini secara terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri antardaerah. Sehingga ketika ada permintaan dengan kuota tertentu—misalnya kopi, sawit atau karet,bisa diusahakan bersama, sehingga kuota yang diminta itu bias dipenuhi.

Investor itu maunya ada jaminan yang mereka minta terpenuhi”.

Apa saja potensi yang ke depan ingin dikembangkan di daerah ini?

Potensi unggulan industri yang ingin dikembangkan di Kabupaten Muara Enim adalah kopi, karet dan kelapa sawit serta budidaya perikanan, ternak ayam, buah nanas dan pisang.

“Sawit dan karet kita berlimpah, dan saya sangat mendukung itu diolah, apalagi jika pengolahannya didaerah ini saja, tidak dibawa keluar. Saya sudah membuka selebar-lebarnya untuk datangnya investor membangun pabrik, karena SDM kita juga banyak. Tapi investor hanya berfikir bagaimana bias cepat sampai ke pelabuhan”, “Tapi investor berhitung, mereka merasa rugi karena pelabuhan atau bagaimana bias dibawa ke Jawa. Mereka bahkan pernah

minta dibuatkan lapangan pesawat terbang.

Tentu saja sulit kita penuhi, terkait sumber pembiayaannya”.

Bisa dijelaskan pemetaan potensi berdasarkan geografis wilayah?

Kopi jelas kita kembangkan di Semendo.

Karet di beberapa kecamatan, Potensi energy panas bumi di Semendo, batubara di Lawang Kidu; dan Tanjung Agung.

Minyak bumi di Benakat, Rambang Dangku, Lubai dan Gelumbang. Gas juga tersebar di beberapa wilayah. Kalau kawasan pabrik sudah kita siapkan kawasannya di Kecamatan Gelumbang dan Lembak, karena pertimbangannya dekat dengan Kota Prabumuih dan Palembang Apa yang menjadi kendala dalam pengembangan industri di daerah ini, sehingga sampai kini belum sesuai yang diharapkan?

Ada beberapa kendala yang dihadapi, yakni masih adanya tumpang tindih peruntukan lahan. Misalnya lahan yang digunakan untuk rencana pembangunan industri energy tapi di tempat sama lahan untuk perkebunan.

“Menurut saya, hal yang jadi kendala itu— selain infrastruktur yang saya sebutkan tadi, antara lain sikap dan pola fikir masyarakat di Kabupaten Muara Enim ini yang cenderung mudah puas dengan hasil yang didapat pada setiap hari. Sekedar cukup makan hari itu, bisa untuk biaya sekolah anak, sudah puas. Yang kedua, karakter kemandirian yang masih belum tinggi. Masih mengandalkan bantuan pemerintah untuk setiap usaha yang akan mereka lakukan”.

Yang sudah dilakukan, memembuat perencanaan pengembangan ekonomi daerah, dan melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terus dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, dan memberi fasilitas untuk pemasaran produknya. Kami juga melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan, termasuk juga di bidang agroindustry.

“Kita sudah banyak memberikan bibit bagi petani yang ingin mengembangkan tanaman sayur-sayuran, bantuan hewan ternak, bimbingan dan pelatihan. Tetapi kembali ke mental dan kurangnya mandiri tadi. Oya, satu lagi, faktor budaya. Itu sulit untuk diubah tapi mungkin perlu waktu. Dalam hal pengembangan tanaman misalnya, masyarakat selalu berharap bibit dari pemerintah. Padahal mestinya, pemberian bibit cukup sekali saja, selanjutnya mereka kembangkan sendiri.

“Bantuan permodalan, baik melalui Program Gerbang Serasan maupun kita fasilitasi untuk dapat pinjaman bank. Tapi tetap sulit. Banyak pinjaman macet dalam penagihan pengembalian, padahal dana itu sifatnya bergulir, dan banyak yang menunggu giliran mendapatkannya”.

“Kembali ke soal tanaman, akhirnya saya sendiri yang memberi contoh, dengan menggarap lahan di daerah Semendo , yang saya garap secara terintegrasi.

Saya berharap itu dicontoh masyarakat, tapi nyatanya masyarakat tidak juga tergerak untuk mengikuti. Sekali lagi, mungkin perlu waktu, karena saya yakin saatnya masyarakat akan memahami dan mengikuti”.(Junel/Amri)

Apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mendorong dan menumbuhkembangkan industri kreatif di daerah ini?

Kabar Serasan | 39

Menuju Daerah Industri, Muara Enim Siapkan RPIK

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2025, Pemerintah Pusat telah menetapkan 22 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang disusun dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, meliputi: potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas); ketersediaan infrastruktur transportasi; kebijakan affirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa; penguatan dan pendalaman rantai nilai; kualitas dan kuantitas SDM; memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air); memiliki potensi sumber daya air industri; memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

40 | Kabar Serasan

Di Sumatera Selatan, dua daerah yang ditetapkan menjadi WPPI adalah Kabupaten Muara Enim dan Banyuasin..

Diharapkan dua daerah WPPI ini akan menjadi penggerak utama ekonomi, tidak hanya di daerah tersebut namun juga terhadap wilayah sekitarnya (Sumsel secara umum).

Terkait dengan program pengembangan WPPI tersebut, pemerintah juga telah menyusun beberapa program dan rencana aksi untuk secara sukses mengembangkan WPPI yang telah ditetapkan. Secara lebih khusus terkait langkah dan kebijakan mengenai peningkatan kualitas SDM dan mutu produk, antara lain: Survey dan pemetaan potensi pengembangan sumber daya industri dalam WPPI. Sumber daya industri terdiri dari SDA, SDM, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta pembiayaan.

Dalam hal ini, langkah yang akan dilakukan adalah melakukan pemetaan potensi ketersediaan SDM di Muara Enim sesuai dengan kebutuhan industri yang akan dikembangkan.

Koordinasi antar kementerian/lembaga

terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung WPPI. Dalam rangka pengembangan WPPI, Kementerian Perindustrian akan melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/ Lembaga untuk penyediaan insentif non fiskal, terutama terkait dengan program penyediaan SDM industri dan pengembangan teknologi.

Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM. Setelah program pemetaan dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dilaksanakan, maka akan dilakukan program pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi.

Menindaklanjuti program pengembangan industri nasional itu, Kabupaten Muara Enim kini sedang merumuskan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK), dengan prioritas pengembangan industri dan energi., bertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki daerah ini.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim Dr Ir Abdul Nadjib, kebijakan Pembangunan dan

Pengembangan Industri dan Energi di Kabupaten Muara Enilm didasarkan pada beberapa faktor, antara lain Industri Lokal yang sudah berkembang di masyarakat, dan Potensi Alam/Geografis Kabupaten Muara Enim sendiri. Diharapkan perumusan RPIK itu rampung tahun 2016 ini.

Nadjib menjelaskan, ada beberapa potensi unggulan yang akan dikembangkan.

Pertama, sektor Perkebunan, dengan komoditi unggulan yakni kopi, Karet dan Kelapa Sawit. Sentra tanaman kopi banyak terdapat di wilayah dataran tinggi Semendo, dengan luasan lahannya lebih dari 14 ribu hektare, dan di Kecamatan Tanjung Agung dengan luas lahan 600010.000 ha.

Kemudian Karet, sentra tanamannya tersebar di Kecamatan Kelekar dan Gunung Megang (luas lahan 5.000-10.000 ha), di Kecamatan Lembak, Ujan Mas, Tanjung Agung dan kecamantan Lubai (10.000-15.000 ha),. Serta di Kecamatan Gelumbang dan Rambang Daku yang memilki luas lahan sekitar 15.000-20.000 ha. Sedangkan Kelapa Sawit, saat ini sentra

lahannya di Kecamatan Rambang Dangku, yang memiliki luas lahan 64.942 Ha. Sektor kedua, yakni Peternakan dan Perikanan dengan komoditas unggulan yaitu ayam buras, kambing, ikan budidaya keramba, ikan budidaya kolam, sapi dan ayam broiler. Sektor ketiga yang juga unggulan dan akan dikembangkan, yakni Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan komoditas unggulan padi (dengan luas lahan 36.312 ha, sentra terbesarnya terdapat di Kecamatan Tanjung Agung, Muara Belida, dan Sungai Rotan).

Kemudian jagung (luas lahan: 656 Ha di Kecamatan Kelekar dan Rambang Dangku) serta nanas (dengan luas areal 29 Ha yang berada di Kecamatan: Kelekar, Lembak, dan Gunung Megang).

Keempat, Sektor Pertambangan dan Energi. Untuk pertambangan unggulannya Batubara, Minyak Bumi dan Gas. Sedangkan energi, unggulan adalah PLTA, Panas Bumi, dan PLTU. Kelima, Sektor Pariwisata. Di sektor iini kawasan wisata Air terjun Bedegung di Kecamatan Tannjung Agung menjadi

andalan Kabupaten Muara Enim. Bahkan air terjun dengan ketinggian 99 meter ini menjadi ikon Kabupaten Muara Enim.

Selain air terjun Bedegung, di daerah ini terdapat juga air terjun Curup Ayun, Lemutu, Napal Carik dan Selingsing, yang tak kalah indah dan punya prospek bagus untuk dikembangkan. Untuk wisata budaya, di Kabupaten Muara Enim juga terdapat Megalitik yang terletak di Semende Darat Tengah.

Lalu juga akan dikembangkan, Sektor Industri. Melimpahnya hasil perkebunan dan pertanian di Kabupaten Muara Enim membuka peluang pengembangan industri, misalnya Industri pengolahan karet, pengolahan sawit, pengolahan kopi dan Industri pengolahan padi. Semua potensi unggulan ini, telah dipetakan, berdasarkan geografis wilayah.

Insert: Peta Potensi

Kabar Serasan | 41

Nadjib mengakui dalam rencana pengembangan industri energi di Kabupaten Muara Enim, terdapat beberapa kendala yang harus dicari jalan keluarnya. Pertama soal penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan industri. “Solusinya perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan industri di kecamatan dan desa yang bersangkutan.

Untuk itu perlu dukungan masyarakat dalam hal penyediaan lahan,� Ujar Nadjib kepada Kabarserasan yang menemuinya beberapa waktu lalu. .

Persoalan kedua, terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum memadai dan perlu ditingkatkan lagi, baik di level petani, masyarakat maupun pelaku usaha kecil dan menengah. Solusinya, perlu dilakukan sosialisasi, pendampingan dan pelatihan-pelatihan/Bimbingan Teknis.

Kendala lain, faktor cuaca ekstri yang perlu diwaspadai misalnya kemarau panjang yang berpotensi menurunkan produktifitas pertanian dan perkebunan; Solusinya perlu adanya antisipasi persiapan dalam menghadapi kemarau panjang. Dan terakhir, keterbatasan keuangan Pemerintah Daerah, yang selama ini disiasati Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan memprioritaskan

42 | Kabar Serasan

pembangunan industri unggulan saja. “Kita juga memberi perhatian untuk tumbuh dan berkembangnya industri kreatif kecil dan menengah, misalnya melakukan pelatihan dan pendampingan, Bahkan kita fasilitasi kegiatan pemasaran hasil produksi mereka melalui penyediaan tempat transaksi setiap minggu (setiap hari Jumat di Lapangan Merdeka),� Nadjib menambahkan.

Segala upaya dan program yang dilakukan Pemkab Muara Enim tak lain dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Jika perekonomian masyarakat terus meningkat, maka visa misi Kabupaten Muara Enim SMAS (Sehat Mandiri Agamis dan Sejahtera) diharapkan bias terwaujud, (Junel/Amri)

SKPD

Percepat Wujudkan Visi Kabupaten, Pemkab Muara Enim Gandeng Unsri Pemerintah Kabupaten Muara Enim, menggandeng Universitas Sriwijaya (Unsri) dalam menyusun rencana pembangunan di daerah, dalam bentuk kerjasama dalam jangka panjang. Penandatangan kerjasama itu dilakukan 8 September 2016 lalu, yang ditandatangani Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar dan Rektor Universitas Sriwijaya, Prof.

Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M. SCE. Dari pihak Pemk

ab Muara Enim, hadir dan menyaksikan penandatangan yang berlangsung di Kantor Bappeda Muara Enim itu, antara lain Wakil Bupati Nurul Aman SH, Sekda Drs Hasanuddin, Kepala Bappeda Dr Ir Abdul Nadjib, Ketua DPRD, Aries HB, seluruh pimpinan SKPD serta sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Muara Enim.

Sedang dari pihak Unsri, ikut mendampingi rector mereka, sejumlah pejabat universitas tersebut.

Adapun kegiatan yang akan dilakukan kedua lembaga ini, meliputi Kajian Akademik, Pembentukan Kabupaten Gelumbang, Kegiatan Pembentukan Kecamatan, Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Penyusunan Revisi RPJMD, Pengembangan Agribisnis Peternakan, Kajian Kebijakan Penanaman Modal, Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi, Pengarusutamaan Gender. Acara itu mengambil tema “Meningkatkan Kerjasama Membangun Negeri�

Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar di kesempatan Kabar Serasan | 43

itu mengatakan, kerjasama ini wujud komitmen Pemkab Muara Enim untuk memacu roda pembangunan dan ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini, dengan berpedoman pada visi pembangunan Kabupaten Muara Enim, yaitu SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera) melalui lima Misi yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat, Melaksanakan Reformasi Birokrasi, Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal, Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup. “Kita tetap harus optimis,dan sadar, tentunya sangat memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama dari para akademisi.

Karena itu saya instruksikan kepada seluruh SKPD agar menjalin kerjasama dengan Unsri, dalam seluruh aspek yang memerlukan 44 | Kabar Serasan

dukungan atau bantuan dari Akademisi untuk percepatan pencapaian program dan kegiatan ini� ujar Muzakir menjelaskan..

Sementara Rektor Unsri, Prof.

Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M. SCE menjelaskan, kerjasama ini sejalan dengan program yang sedang dikembangkan universitasnya, yang sedang membangun Smart Kampus, dimana di dalamnya menggunakan sistem IT (Information Technology). Unsri juga, katanya, mengambil peran dalam pembangunan akses jalan, seperti pembangunan jembatan laying (fly Over), jalan bebas hambatan (Tol) yang gunanya untuk mengatasi kemacetan, pembangunan lapangan golf, serta pembuatan taman dan perkebunan buah langka. (Fir)

Laporan Khusus

Nurul Aman SH Wakil Bupati Muara Enim

Pemanfaatan SDA Mestinya Prioritaskan Wilayah Sumber Energi

sebutan Bumi Serasan Sekundang ini, terdapat banyak kandungan minyak, gas, batubara, geothermal dan CBM (Coal Bed Methane) yang melimpah, namun belum semua termanfaatkan secara maksimal..

Namun semuanya itu, di mata Wakil Bupati Muara Enim Nurul Aman SH, terlihat ironis, dengan kenyataan masih sedikitnya semua potensi itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah ini.

“Energi yang kita punya diambil untuk dialirkan ke daerah lain.

Sehingga listriknya, menyala untuk daerah lain. Sementara Muara Enim sendiri listriknya masih sering mati,” kata Nurul Aman kepada Kabar Serasan, beberapa waktu lalu.

Energi yang dimiliki Kabupaten Muara Enim, menurut Nurul, mestinya bias mendukung pertumbuhan industry dan energy di daerah ini. Karena itu, ke depan, Nurul ingin optimalisasi SDA yang melimpah ini, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Muara Enim. Sayangnya, keinginan itu, lanjut Nurul tidak bias diwujudkan, karena terbentur kebijakan pemeritah pusat.

“Energi yang kita punya diambil untuk dialirkan ke daerah lain. Sehingga listriknya, menyala untuk daerah lain. Sementara Muara Enim sendiri Kondisi inilah yang kini sedang diperjuangkan Pemerintah listriknya masih sering mati. Kabupaten Muara Enim untuk diubah. Salah satunya,

Pemerintah Kabapaten Muara Enim, mendukung sepenuhnya kebijakan industri dan energi Pemerintah Pusat, terutama jika pemanfaatannya memperhatikan kebutuhan masyarakat di mana sumber itu berada.

Kabupaten Muara Enim adalah daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang—karena kekayaan potensi energinya, mendapat julukan sebagai daerah Lumbung Energi. Di daerah dengan

menyampaikan aspirasi ini ke Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Di forum itu, Pemkab Muara Enim mengusulkan agar energi yang dimiliki diutamakan untuk kepentingan kabupaten penghasil energi itu dulu, baru kemudian daerah lain. Pihaknya cukup senang, kini hal itu sudah secara bertahap mulai direalisasikan oleh Pemeruntah Pusat, dengan pembangunan PLTU Mulut Tambang di daerah ini.

Dengan adanya PLTU Mulut Tambang ini, lanjut Nurul lagi, ada beberpa manfat yang didapat Muara Enim. Pertama, SDA yang dibawa keluarnya sudah dalam bentuk hasil akhir yakni listrik.

Kedua, menyangkut ketenagakerjaan, masyarakat akan terlibat dalam proses pembanguan maupun proses operasionalisasi, sehingga mengurangi pengangguran.

Kabar Serasan | 45

Laporan Khusus

Kemudian ketiga, . ini akan meningkatkan posisi tawar Pemkab Muara Enim ke Pemerintah Pusat terkait upaya mendatangkan investor, bahwa untuk pengembangan industri—utamanya industri energi, daerah ini harus didahulukan penggunaan listriknya.

“Kemarin pada saat paparan di Pemerintah Provinsi Sumsel kami kemukakan, utamakan dulu daerah kita, sehingga investor mau dating. Di pihak lain, PLN sangat mendukung gagasan ini,” jelas Nurul.

Muara Enim saat ini juga sedang mengembangkan energi terbarukan, seperti geothermal. Seperti diketahui sudah ada dua investor besar yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan investor swasta PT SERD untuk mengembangkan geothermal yang ada daerah Semende.

Selain itu Muara Enim juga mengembangkan PLTHMH (pembangkit listrik tenaga mikro hydro). Saat ini ada 11 PLTMH yang mendapatkan izin dari Bupati Muara Enim tapi aktifitasnya

46 | Kabar Serasan

belum bisa direalisasikan, karena belum ada kesepakatan harga listrik dengan PLN

ada peparan dari Kementerian ESDM tentang gas untuk pemukiman warga.

Kemudian dalam pengembangan energi ramah lingkungan Pemkab juga menjadi pilot project pengembangan limbah sawit untuk energi listrik, yang disebut dengan bio gas POME (palm oil mill effluent).

Lokasinya berada di Kecamatan di Gelumbang.

“Untuk tahap awal ditargetkan gas akan dialirkan untuk 4000 KK, dan diharapkan dalam waktu lima tahun ke depan akan berkembang bisa menjangkau hingga 30.000 KK. Ini sudah disosialisasikan, kita harapkan pada 2017 sudah bisa diimplementasikan,” ujar Nurul menjelaskan.

“ Ini adalah pemanfaatan limbah sawit untuk energi. Diperkirakan bisa mengalirkan listrik kepada 2000 Kepala Keluarga. Warga setempat sudah melakukan pembicaraan dengan pihak PLN, jadi kita harus menjual listrik itu kepada PLN. Kesepakatannya, PLN juga jarus memperhatikan daerah yang belum dialiri listrik. Kami sedang menunggu perkembangan dari PLN, karena Kabupaten Muara Enim menjadi salah satu pilot project dari 5 kabupaten se Indonesia dari kementerian ESDM,” terangnya.

Masih terkait program pengembangan energi di Kabupaten Muara Enim, Nurul menambahkan, beberapa waktu lalu sudah

Nurul berharap, kebijakan Pemerintah Pusat menyerahkan urusan pertambangan dan energi di kabupaten/Kota ke pemerintah provinsi, tidak mengubah rencana besar Pemkab Muara Enim itu. Ia sendiri tidak sependapat dengan kebijakan itu, karena menurutnya, pemerintah provinsi dengan segala keterbatasan sumber dayanya, sulit untuk membina wilayah kabupaten/Kota yang sangat luas. Tapi sebagai pimpinan daerah, akan mendukung apa pun kebijakan yang sudah diputuskan Pemerintah Pusat. (Amri)

Laporan Khusus

Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB

Kehadiran Investor Harus Untungkan Rakyat Lokal Sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim memaksimalkan manfaat kekayaan potensi yang dimiliki, dengan mengundang sebanyak mungkin kalangan pemilik (investor) untuk membuka usaha di daerah ini, Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB menyatakan akan mendukung.

Karena disadarinya, kekayaan potensi yang dimiliki Kabupaten Muara Enim, sejauh ini masih belum banyak digali dan dimaksimalkan manfaatnya. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan kalagan pelaku usaha itu untuk bersama mengelolanya. ”Pada intinya kita sejalan dengan pihak eksekutif dalam menerapkan kebijakan tersebut. Karena tujuan kita sama yakni mensejahtekan masyarakat. Contohnya soal perizinan dan restribusi di dalam pengembangan industi dan energi, semuanya kta tujukan untuk kesejahteraan masyarakat di Bumi Serasan Sekundang,” kata Aries menjelaskan Sektor industri diakuinya, memang menjadi pilihan tepat bagi Kabupaten Muara Enim untuk mendapatkan nilai tambah terhadap berbagai potensi itu, baik potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas (migas) maupun nonmigas, begitu juga pada potensi alam berupa hasil pertanian, perkebunan sampai pariwisata. .

Menurutnya, sejauh ini sudah banyak yang dilakukan pihak Pemkab Muara Enim dalam upaya memaksimalkan potensi daerah itu, dan sejauh dianggap rasional dan tidak melanggar aturan, DPRD Muara Enim selalu mendukung. Lahirnya sejumlah perusahaan, dari skala kecil sampai besar di Kabupaten Muara Enim, adalah bukti langkah maju yang sudah dicapai.

“Bahkan untuk komoditas kopi, Muara Enim sudah mempatenkan kopi asli dari daerah Semende. Artinya itu langkah awal yang tepat untuk bagaimana kopi daerah ini yang terkenal dengan cita rasanya yang tinggi itu, bisa dikemas menjadi sebuah industri. Tinggal kita mengupayakan agar industri kopi yang besar seperti kita inginkan itu benar-benar terwujud. Begitu juga di sektor lain” kata Aries, kepada Kabar Serasan yang menemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Karena itu, Aries kembali menegaskan, DPRD Muara Enim akan selalu mendukung langkah Pemkab Muara Enim atau pihak mana pun yang ingin memaksimalkan kekayaan potensi daerah ini, termasuk kemajuan di sektor perindustriannya. Sudah banyak kebijakan yang dibuat DPRD bersama Pemkab Muara Enim dalam upaya ke arah itu.

Aries mengakui dan sangat merasakan, dampak perekonomian yang harus dihadapi warga masyarakat di Kabupaten Muara Enim saat ini, akibat dari turunnya harga batubara, karet dan juga, sawit,yang ketiganya justru merupakan komoditas andalan bagi daerah ini. Repotnya lagi, situasi itu akibat faktor situasi pasar global, sehingga tidak banyak upaya yang bisa diperbuat untuk mengatasinya.

“Tapi jika kita berfikir positif, pasti ada hikmahnya. Menurut saya, hikmah terpenting dari keadaan itu adalah, bahwa kita harus kreatif.. Maksudnya, bagaimana agar kita tetap survive dalam keadaan itu, dengan mengambil cara lain dari potensi yang sedang lesu itu. Misalnya, membuat aneka kerajinan. Ini saatnya kita mulai dengan berfikir seperti itu, dan saya yakin, jika usaha kerajinan maju dan berkembang, investor juga akan datang meliriknya” jelas Aries lagi.

Namun bicara tentang upaya mendatangkan investor ini, Aries memberi catatan khusus. Bahwa bagaimana pun besarnya keinginan daerah ini menghadirkan investor, tetap ada hal-hal yang harus diperhatikan.

“Pertama, kehadiran investor itu tidak boleh merugikan msyarakat sekitarnya.

Kedua, tidak merusak lingkungan.

Ketiga, harus memberi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pendapatan daerah ini. Dan keempat, sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan serta tidak bertentangan dengan aturan dan peundang-undangan yang berlaku” kata Aris menegaskan.

Hal itu, lanjutnya, perlu diperhatikan betul oleh investor, sebab jika tidak akan berpotensi memunculkan konflik, baik bersifat vertikal maupun horizontal dalam bentuk keresahan masyarakat.

“Sudah banyak contoh terjadinya pergesekan kepeningan antara masyarakat dengan perusahaan yang ingin membuka usahanya di sini. Sejauh ini alhamdulillah, itu bisa kita selesaikan dan DPRD akan selalu hadir mendampingi rakyat untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu” kata Aries.

Terkait rencana pihak PT Perkebunan Nasional (PTPN VII) Distrik Kabupaten Muara Enim untuk mengalihkan penanaman karet ke lahan tebu, menurut Aries, niat perusahaan plat merah itu bisa saja dilakukan, dan pemerintah daerah di Muara Enim tidak berkeberatan, sejauh tidak ada kepentingan daerah dirugikan, apalagi jika jelas menguntungkan.

Satu faktor yang harus diperhatikan kedua pihak—Pemkab Muara Enim dan PTPN VII, adalah warga local yang selama ini menggantungkan perekonomian keluarganya dari usaha perusahaan ini.

Hanya saja, untuk keperluan itu, masih perlu disesuaikan dengan peruntukan lahan sebagaimana ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim. Jika semua sudah memenuhi persyaratan dan menguntungkan daerah, Aries berpendapat rencana itu perlu mendapat dukungan. (amri)

Kabar Serasan | 47

Laporan Khusus

sekda tulisan dan foto belum ada

48 | Kabar Serasan

sekda

Laporan Khusus

sekda tulisan dan foto belum ada

Kabar Serasan | 49

FOTO

FOTO yang mana??

50 | Kabar Serasan

FOTO

FOTO yang mana??

Kabar Serasan | 51

Laporan Khusus

OPTIMIS, INDUSTRI HILIR BUKAN LAGI SEKEDAR ANGAN Muara Enim, yang dengan aneka potensi yang melimpah tapi nyaris belum ada kegiatan hilirnya. Padahal, menurutnya, Pemerintah kabupaten Muara Enim telah sangat berusaha untuk menciptakan iklim kondusif bagi hadirnya investor, khususnya pemilik modal dari luar

Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan industri di luar Pulau Jawa, ditambah kuatnya dukungan pemerintah provinsi— melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsatera Selatan, disambut antusias oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Muara Enim, dengan melakukan sejumlah langkah, untuk bagaimana menciptakan iklim kondusif bagi hadirnya investor di daerah ini, terutama investor yang ingin membuat kegiatan hilir, bagi optimalisasi potensi yang sangat kaya di daerah ini.

52 | Kabar Serasan

Sadar bahwa instansi mereka berperan sangat penting dalam upaya mewujudkan hilirisasi industri itu, mereka langsung menyusun langkah, berupa pembuatan Program Bedah Invetasi, yang dilakukan dengan sistem teknologi informasi (IT). Peogram Bedah Investasi ini, akan memaparkan potensi yang dimiliki, pemetaan berdasarkan wilayah, peluang yang bisa digarap investor dan jaringan pendukung yang telah tersedia.

“Untuk pembuatan program ini kami bekerjasama dengan pihak Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang. Program ini, selain jadi rujukan bagi calon investor yang dating, juga jadi pegangan kami, untuk memasarkan potensi investasi di ajangajang promosi dan pertemuan para pelaku usaha,” ujar Kepala BPMPT Kabupaten Muara Enim Alfarizal SH MH, kepada Kabarserasan, yang khusus menemuinya terkait masalah ini.

Diakui Alfarizal, sebelumnya ia pun termasuk pihak yang tak habis fikir dengan perkembangan investasi di Kabupaten

Dijelaskannya, sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim itu antara lain mereformasi birokrasi—proses perizinan yang sebelumnya panjang dan berbelit, dipangkas, dipersingkat dan dipermudah.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga sudah disiapkan, pemberian insentif bagi investor yang dianggap potensial.

Tapi bahwa sampai kini, belum juga ada investor yang menanamkan modalnya, menunjukkan perlu langkah ekstra untuk meyakinkan para calon investor.

“Kami paham, batubara sebagai potensi energi dan menjadi sumber kekuatan ekonomi daerah ini, lambat laun akan habis. Karena itu fokus kami dengan pihak Unsri, ke sawit, karet dan kopi dulu.

Bukan berarti yang lain kami abaikan, tapi yang lain itu berjalan seiring saja, Nanti kalau Program Bedan Investasi ini, akan kami minta pimpinan daerah ini untuk dikoordinasikan ke seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Muara Enim, agar melaksanakan itu, sesuai wewenang masing-masing,” tambah Alfarizal Menurut Alfarizal, salah satu persoalan yang selama ini membuat laju investasi di Kabupaten Muara Enim tidak berjalan, karena masing-masing SKPD berjalan

Laporan Khusus

sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi, tidak satu bahasa, dan tidak berjalan ke arah yang sama. Solusinya, berbekal Program Bedah Investasi itu nanti, pihaknya akan minta pimpinan daerah ini minimal melakukan dua langkah. Pertama, membentuk tim koordinasi—misalnya dipimpin Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, dan kedua, memerintahkan kepada seluruh SKPD untuk mendukung rencana sebagaimana tujuan yang ingin dicapai.

“Karena itu, kami juga bekerjasama dengan Politeknik Unsri untuk pengembangan IT (dalam bentuk website dan email) bagi setiap SKPD dan parallel dengan program yang kami buat itu.

Pihak Politiknik juga nanti kami minta untuk mengoperasikan system ini. Ada banyak manfaat yang bias diambil dari pengembangan IT di SKPD ini. Pertama lebih efisien, jaringan lebih terkoodinatif, dan ketiga—ini yang sangat penting, data investasi yang kita miliki akan aman dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab” papar Alfarizal.

Lewat Program Bedan Investasi itu, lanjut Alfarizal, akan tergambar juga tingkat produksi ketiga komoditi unggulan itu, disesuaikan dengan kebutuhan hilirnya.

Sawit misalnya, apakah sudah mencukupi untuk memasok CPO (CPO; Crude Palm Oi). Kalau dianggap cukup—bahkan berlebihan, ia akan bersikap tegas, tidak akan mengeluarkan izin lagi bagi

perusahaan CPO baru, dan konsentrasi ke hilirisasinya saja.

Dalam hal pengurusan perizinan, lanjut Alfarizal, BPMPT Kabupaten Muara Enim segera melakukan sedikitnya dua langkah, Pertama, untuk mempermudah permohonan pihaknya akan menyiapkan bilik-bilik khusus pelayanan di setiap kantor kecamatan (untuk tahap pertama diujicobakan di Kantor Kecamatan Lawang Kidul dan Gelumbang). Staf kecamatan yang ditunjuk akan diberikan pelatihan dan pembinaan untuk pekerjaan itu. Kedua, akan menerapkan sistem online, di mana para pelaku usaha cukup mengisi biodata, dan langsung akan diketahui berapa biaya yang harus mereka bayar.

Terkait biaya dan kontribus pendapatan bagi kas daerah, tambah Alfarizal, pihaknya berpatokan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, di mana diatur dalam hal apa saja daerah memiliki hak memungut biaya, terkait pengurusan izin. Izin yang tidak ada pungutan antara lain izin lokasi, dan izin prinsip penanaman modal.

Mengenai paket insentif yang akan diberikan kepada investor, Pemkab Muara Enim masih menggodok peraturan daerahnya. Insentif, menurut Alfarizal, bias dilakukan dalam beragam bentuk, misalnya berupa pengurangan restribusi bagi perusahaan yang dianggap potensial dan

menguntungkan Muara Enim. Pemberian insentif bisa dilakukan sebelum atau saat kegiatan invetasi sudah berjalan.

Langkah lain dalam upaya menggaet calon investor, dengan menggencarkan penyampaian informasi, seputar potensi yang dimiliki daerah ini, baik melalui pameran-pameran, pertemuan business to business. Media promosi dan informasi juga dibuat, dalam bentuk brosur, buklet.

Koordinasi dengan BKPM Pusat dan BKPM Provinsi Sumatera Selatan juga diintensifkan. “Jika ada pertemuan dengan calon investor di Palembang atau Jakarta, BPMPT Muara Enim minta ikut diundang hadir. Disana kita berupaya memberikan paparan potensi yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan data yang lengkap” tambah Alfarizal .Dengan sejumlah langkah ini,BPMPT Kabupaten Muara Enim optimis, beberapa tahun ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama, di kabupaten ini akan hadir sejumlah pabrik sebagai turunan dari potensi-potensi yang kita miliki dan selama ini belum dimaksimalkan manfaatnya.

Namun satu hal, tegas Alfarizal, pihaknya sudah menekankan syarat bagi calon investor, yakni mereka harus bekerjasama dengan UKM di daerah ini. (Junel/Amri)

Kabar Serasan | 53

Laporan Khusus

DINAS PERINDUSTRIAN MATERI DAN FOTA MANA ???

54 | Kabar Serasan

Laporan Khusus

DINAS PERINDUSTRIAN MATERI DAN FOTA MANA ???

Kabar Serasan | 55

Laporan Khusus

Berharap, Kewenangan ke Provinsi Tak Kurangi Pendapatan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah berdiri industri Pulp and Paper yang kabarnya merupakan perusahaan bubur kertas terbesar di Asia Tenggara. Tentu akan berakibat timbulnya persaingan ketat dalam hal mendapatkan bahan baku.

Hutan merupakan sumber kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa hasil hutan, maupun fungsinya sebagai faktor penyeimbang lingkungan, bagi hajat dan kepentingan hidup manusia.

Hutan. Jika dikelola dengan baik, dapat memeberi manfaat besar bagi masyarakat, tidak saja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Juga lebih dari itu, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, masyarakat, sekaligus sumber pendapatan pemerintah.

Ya, secara ekonomi fungsi produksi hutan sangatlah besar, tapi fungsi sebagai sebagai penyeimbang kelestarian lingkungan juga tak boleh dikesampingkan. Karena itu pengelolaan hutan harus memperhatikan prinsip keseimbangan atas dua fungsi pokoknya itu. Dengan kata lain, Pengusahaan hutan harus berdasarkan asas kelestarian, dalam hal penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Di Provinsi Sumatera Selatan, Muara Enim merupakan salah satu kabupaten dengan potensi hutan sangat besar, dan menjadi penopang perekonomian daerah. Saat ini di Kabupaten Muara Enim terdapat ka56 | Kabar Serasan

wasan hutan seluas 269.178 hektare, yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.866/ Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, dibagi berdasarkan fungsi yakni, Hutan Lindung (60.510 ha), Hutan Suaka Alam (8.494 ha), Hutan Produksi Terbatas (25.521 ha), Hutan Produksi Tetap (160.729 ha) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (13.921 ha).

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim Ir Rustam Effendi MM mengatakan, sesuai ketentuan, penggunaan kawasan hutan di Kabupaten Muara Enim selama ini dilakukan untuk pembangunan kehutanan dan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan, dalam bentuk pemberian izin pinjam pakai, tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, dengan syarat hanya dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi dan kawasan Hutan Lindung.

Insert: Data Perusahaan Penerima Izin Penguasaan Hutan di Kabupaten Muara Enim Sumber: Muara Enim Dalam Angka, Tahun 2015 (Hal 283) Terkait produksi hutan, Rustam menjelaskan, Kabupaten Muara Enim sampai kini masih mengandalkan dari produksi kayu olahan (Pulp dan Veneer) dan hasil hutan bukan kayu (yakni Gaharu, Madu dan

Kopi yang berasal dari lahan milik masyarakat, serta Jerenang—buah rotan, yang berasal dari kawasan hutan lindung pada areal pengelolaan hutan desa).

Pulp dan Veneer masih diandalkan mengingat kebutuhan pasar akan kertas dan kayu lapis/triplek masih cukup tinggi, meskipun saat ini pasar Veneer sedikit bermasalah akibat gejolak ekonomi global.

Pulp Kabupaten Muara Enim saat ini mengalami kekurangan pasokan untuk memenuhi permintaan perusahaan bubur kertas yang ada di Kabupaten Muara Enim, PT Musi Hutan Persada (PT MHP) dan PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL). Khusus perusahaan yang terakhir disebut, sementara ini masih dapat memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi Pulp Âą 450.000 ton per tahun, dengan mendapat pasokan kayu bulat kecil sebesar Âą 2,5 juta m3 per tahun. Namun ke depan tidak ada jaminan PT TEL dapat memenuhi pasokan bahan baku tersebut.

Insert : Gambar Pulp

Pihak Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim, masih terus mencari

Laporan Khusus

jalan keluar untuk masalah kekurangan pasokan bahan baku pulp ini, jangan sampai kedua perusahaan ini menemui kesulitan. Apalagi sekarang di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah berdiri industri Pulp and Paper yang kabarnya merupakan perusahaan bubur kertas terbesar di Asia Tenggara. Tentu akan berakibat timbulnya persaingan ketat dalam hal mendapatkan bahan baku.

Veneer Tak jauh berbeda dengan Pulp, persediaan bahan baku Veneer di Kabupaten Muara Enim juga menghadapi masalah, terlebih kini banyak petani karet mulai berfikir alih profesi dan meninggalkan profesinya, karena harga karet yang sudah hamper tiga tahu berjalan belum juga kunjung membaik.

Insert: Gambar Veneer Beberapa langklah sudah dilakukan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim untuk menjaga kelangsungan aktifitas produksi perusahaan kayu lapis di daerah ini, salah satunya mengimbau para petanbi karet untuk menjual kayu karet hasil replanting/peremajaan kebun, ke perusahaan industri Veneer yang ada di daerah ini.

“Tahun 2015 lalu, ketika PTPN VII Wilayah Muara Enim melelang kayu karet tua—menyusul rencana perusahaan plat merah ini akan mengganti komoditi kebun karet menjadi sawit, Dinas Kehutan Kabupaten Muara Enim minta kepada pemenang lelang untuk menjual kayu karet tersebut ke perusahaan industri veneer PT Musirawas Lestari Makmur (PT MLM) yang berlokasi di Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim” kata Rustam.

Gaharu Gaharu, meski banyak terdapat di sejumlah kawasan

hutan di Kabupaten Muara Enim, namun pemanfaatannya masih terbilang baru. Penanaman pohonnya pun masih pada tahap pembudidayaan. Tpi mengingat prospeknya yang cerah, para petani mulai diajak untuk mulai serius menekuninya, karena nilai ekonomisnya sangat tinggi.

“Untuk memaksimalkan potensi ini, kami telah melakukan beberapa langkah ke lapangan, misalnya sejak tahun 2015 lalu melakukan penyuntikan inokulan pohon gaharu. Kelompok tani juga sudah diberikan bantuan mesin penyulingan gaharu sebanyak 2 (dua) unit” jelas Rustam.

Insert : Gambar Gaharu Kendala terbesar dalam pengembangan gaharu ini, menurut Rustam, adalah pada saat tahapan inokulasi (penyuntikan jamur pembentukan gaharu). Biaya inokulasi per batang gaharu cukup tinggi karena harga inokulan (jamur pembentuk gaharu) cukup mahal. tergantung diameter batang gaharu yang akan disuntik. Semakin besar diamater batang gaharu maka kebutuhan inokulan semakin banyak yang mengakibatkan biaya penyuntikan inokulan semakin mahal. Ini yang kadang dimanfaatkan para pengepul, memberi bantuan inokulasi dengan perjanjian gaharu yang dihasilkan harus dijual ke tengkulak dengan harga yang ditentukan tengkulak.

Kopi dan Jerenang Sejak tahun 2014, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menetapkan 12 dari 15 desa di wilayah Semendo sebagai Areal Kerja Hutan Desa, dan di tahun 2016 ini, empat desa di antaranya telah memperoleh Hak Pengelolaan Hutan Desa dari Gubernur Sumatera.

Dengan terbentuknya Hutan Desa, maka aktifitas ekonomi masyarakat semendo di dalam Hutan Desa pada Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan seperti berkebun dan memungut hasil hutan bukan kayu, menjadi legal.

Sehingga pengembangan kopi dapat dimaksimalkan, begitu juga dengan usaha pengembangan Jerenang, buah rotan.

Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim sedang melakukan koordinasi dengan dinas terkait yang mana aturan terbaru tentang penggunaan Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Hutan Desa.

Kontribusi ke APBD Kontribusi sektor kehutanan dalam hal memberi pemasukan ke APBD Kabupaten Muara Enim, cukup besar. Baik dari Dana Bagi Hasil (DBH), maupun melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Dari DBH, bersumber dari aktifitas penebangan pohon di dalam kawasan hutan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Besaran DBH bagi kabupaten penghasil sektor kehutanan sebesar 32% dari total penerimaan. Di tahun 2015, total DBH sektor kehutanan Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 1.907.672.129. Sedangkan sumber pendapatan dari IPPKH, nilainya yang didapat Kabupaten Muara Enim setiap tahun cukup besar. Tahun 2015 angkanya mencapai Rp. 27.726.502.000.

Mengingat besarnya pendapatan dari sumber ini, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Kehutanan sedang mengupayakan agar pendapatan dari sumber ini dimasukkan dalam kategori DBH, untuk harmonisasi sumber keuangan daerah. Jika tidak—sejalan dengan pengambilalihan kewenangan bidang kehutanan ke pemerintah provinsi, maka Kabupaten Muara Enim sebagai daerah penghasil produksi hutan, akan terkena dampak langsung dengan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

(Amri)

Kabar Serasan | 57

Laporan Khusus

Saatnya, Gelimang Potensi Berujung Hilirisasi Kabupaten Muara Enim dianugerahi tuhan sumber daya alam yang luar biasa besarnya. Tanahnya yang subur membuat masyarakat yang tinggal di Bumi Serasan Sekundang ini banyak yang memilih mencari nafkah di sektor perkebunan.

Di sektor perkebunan, beragam jenis komoditi tumbuh subur di daerah ini, antara lain kopi, karet, kelapa sawit, kelapa, kemiri, aren, coklat, kayu manis dan lada, yang semunya mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Dari aneka jenis tumbuh-tumbuhan itu, yang tergolong komoditi andalan Kabupaten Muara Enim adalah, karet, kelapa swait dan kopi.

Potensi dan prospek ke tiga jenis komoditi ini sangat besar, bisa dilihat dari luas area tanaman dan banyaknya warga masyarakat terlibat dalam penanaman dan pengelolaannya.

Data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim mencatat, areal tanaman karet di daerah ini seluas 149.276 Ha, kelapa sawit seluas 22.810 Ha dan kopi seluas 23.449,5 Ha. Dan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Muara Enim menggantungkan hidupnya di sektor Perkebunan ini, terutama komoditi Karet, Kelapa Swait dan Kopi.

58 | Kabar Serasan

Sayangnya harga pasar dunia untuk karet dan sawit saat ini sedang tidak bersahabat bagi petani, terutama untuk harga karet. Para petani karet makin resah, karena tren penurunan harga sudah berlangsung hampir dua tahun terakhir, dan hingga kini belum ada tanda-tanda membaik.

Kepala Dinas Perkebunan Muara Enim Ir Mat Kasrun Msi mengatakan, jika dihitung secara keseluruhan, sebagian besar—61,45% penduduk di Kabupaten Muara Enim mata pencariannya di sektor Pertanian, Perkebunan, Perburuhan dan Perikanan. Khusus di perkebunan, keluarga yang berkerja di sub sektor ini terdata sebanyak 106.758 KK. “Jika dalam satu KK rata-rata 4 (empat) orang maka ada 427.032 orang yang berkerja dan hidupnya tergantung pada sub sektor Perkebunan. Pada saat harga karet mencapai Rp. 10.250 sampai dengan bulan januari 2014, pendapataan perhektar karet slab tebal rata-rata 300 – 350 kg/ha, tentunya pendapatan petani perhektarnya perbulan mencapai Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 3.500.000. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan primer dan skunder mereka,� kata Mat Kasrun kepada Kabarserasan saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Laporan Khusus

Akan tetapi mulai bulan Febuari 2014 hingga saat ini terjadi penuruan harga karet di tingkat petani sebesar Rp. 5.488 per kg slab tebal. Dengan hasil yang sama rata-rata per bulan sebanyak 300–350 kg/ha/bln maka yang didapat petani hanya sebesar Rp. 1.646.400 hingga Rp. 1.920.800.

Namun yang terpenting dan paling diharapkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim saat ini, adalah terlaksananya program hilirisasi yang sampai kini belum juga bisa diwujudkan. Dengan hilirisasi—berupa adanya pabrik, petani daerah ini tidak hanya menjual bahan mentah tapi harus diupayakan barang jadi.

“Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan petani.

Mereka hanya dapat bertahan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Masyarakat petani yang mempunyai jenjang pendidikan tingkat dasar sangat merasakan dampak penurunan harga standar karet,� jelasnya.

Pemerintah pusat sudah beberapa kali mengeluarkan wacana akan membangun pabrik-pabrik di daerah, misalanya pabrik minyak goreng, sabun atau juga pabrik ban, sendal-sepatu. Muara Enim, dengan potensi perkebunan sawit dan karet serta kopi, sudah sangat siap menyambut program itu dan menerima kedatangan investor. Menyangkut ketersediaan lahan bagi berdirinya pabrikpabrik itu, pemerintah daerah ini juga sudah membuatrencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mengatur mengenai itu.

Untuk komoditi sawit penurunan harga tidak terlalu lama terjadi, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan petani yang hidup dari komoditas ini.. Demikian juga terhadap pabrik pengolah CPO, baik di perusahaan maupun petani, karena waktunya tidak terlalu lama dan saat ini sudah pulih seperti biasanya.

Sementara untuk karet, tak hanya masyarakat petani biasa yang merasakan dampaknya. Perusahaan sekelas PTPN 7 bahkan berniat mengalihkan tanaman karet menjadi tanaman tebu dilahannya. Itu terkait komitmen BUMN Perkebunan ini, memenuhi swasembada gula nasional Tahun 2018 yang dibebankan pemerintah kepada mereka.

Untuk maksud itu, agar investor tertarik datang sekaligus memberi dampak ekonomi bagi warga masyarakat dan pendapatan daerah, kesiapan lain harus dilakukan pemerintah daerah ini. Selain birokrasi dan aturan yang sudah dibuat mudah, infrastruktur (Jalan-Jembatan) dan sarana pendukung (terutama listrik dan air) juga harus siap. Dan satu lagi, warga masyarakat juga harus terbuka menerima kehadiran investor. Tanpa itu semua, jangan harap investor datang. (Amri)

Untuk komoditas kopi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus berupaya meningkatkan penghasilan dan taraf ekonomi petaninya. Misalnya lewat promosi di pameran, mengajak unit usaha lain seperti toko, hotel dan kafe untuk bersedia dititipi, bagi pengunjung atau tamu yang membutuhkan. Terlebih kini, produk kopi merk Kopi Semendo, sudah terdaftar di Kemenkum HAM.

Kabar Serasan | 59

Laporan Khusus

Laporan Khusus

Investor Harus Utamakan Tenaga Kerja Lokal Serapan Tenaga Kerja dari UKM tersebut baik sebagai usaha pemula dan kecil jumlah serapan tenaga kerja 28.493 orang.

Hal ini paling tidak dapat mengimbangi tenaga kerja formal yang saat ini berjumlah 30.159 orang.

Meski dari tahun ke tahun, jumlah pengangguran di Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren penurunan, namun tetap saja, penduduk tergolong angkatan kerja (usia 15-64 tahun) yang tidak bekerja jumlahnya terbilang tinggi. Data terbaru dari Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muara Enim, jumlahnya mencapai 302.936 Orang.

Sebagai daerah yang kaya potensi sumber daya alam, dengan kesuburan tanah ditumbuhi aneka potensi hayati, besar harapan besarnya angkatan kerja itu terserap melalui berbagai sector kegiatan.

Karena itu, kini bersamaan dengan kuatnya dorongan pemerintah pusat 60 | Kabar Serasan

untuk pengembangan industri di tanah air, harapan itu bukan hal sulit diwujudkan, meski tetap dengan kerja keras.

Salah satu bentuknya, Pemerintah Kabupaten Muara Enim sedang merancanag program optimalisasi potensi energi melalui pengembangan industri, terutama industri kreatif berbasis ekonomi rakyat, selain industri energi sendiri.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim, Ali Rachman, Upaya mengembangkan industri kreatif sangat signifikan untuk diharapkan menyerap tenaga kerja, karena itu Pemkab Muara Enim terus mendorong pertumbuhan usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), melalui berbagai kebijakan. “Saat ini telah tumbuh sekitar 10.110 UMKM berupa warung-warung, tokotoko sederhana yang tersebar di wilayah

Kabupaten Muara Enim. Kita lihat serapan tenaga kerjanya sangat baik. Kami mencatat serapannya 28.493 orang. Ini dapat mengimbangi tenaga kerja formal yang saat ini berjumlah 30.159 orang� jelas Ali Rachman.

Salah satu kiat pemerintah daerah meningkatkan gairah kerja, adalah dengan menetapkan upah yang memadai dalam bentuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang besarannya mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan, dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya sesuai dengan laju inflasi dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah ini.

Berdasarkan Surat Bupati Nomor : 560/1302/Nakertrans/6.3/2016 tanggal 31 Desember 2015 UMK yang berlaku saat ini di Kabupaten Muara Enim Rp. 2.289.491. Angka ini hasil kajian Tim Dewan Pengupahan Daerah.

Laporan Khusus Penegasan ini, lanjut Ali Rachman, sekaligus sebagai peringatan bagi perusahaan-perusahaan di Muara Enim yang sampai kini masih ada yang terpantau pihaknya, mengutamakan tenaga dari luar wilayah.

“Ya, ini ungkapan kekesalan kita, karena masih ada perusahaan yang tidak mengutamakan tenaga kerja lokal.

Padahal tenaga kerja lokal bisa menambah nilai tambah termasuk aspek keamanan perusahaan,” jelasnya.

Insert Data Grafis Ali Rachman mengakui, berlakunya Pasar Tunggal ASEAN—Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 1 Januari 2016 lalu, membuat pasar tenaga kerja memasuki era persaingan ketat yang harus dicermati, utamanya oleh para tenaga kerja lokal.

Tidak ada kata lain, kecuali membekali diri dengan kemampuan memadai, utamanya keterampilan praktis, agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing.

Berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim di bidang investasi, dimaksudkan membuka pintu selebarlebarnya bagi investor, baik investor local maupun asing, untuk menanamkan modalnya di daerahnya yang kaya potensi ini. Tapi di sisi lain, ini menjadi tantangan bagi pekerja local, jangan sampai peluang yang terbuka, malah menguntungkan tenaga kerja dari luar.

serapan tenaga kerja di sektor ini melalui proyek Gasifikasi Batubara.

Kembali ke pemberlakuan MEA tadi, pemerintah sudah membuat batasan bagi kehadiran tenaga asing. Bahwa perusahaan pengguna tenaga kerja asing hanya sebagai tenaga ahli, dan tenaga kerja Indonesia sebagai pendampingnya. Rasionya, 1 tenaga asing berbanding 10 tenaga lokal.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan memantau ketat pemberlakuan aturan ini, agar tenaga kerja lokal tidak dirugikan.

“Orang Muara Enim juga tidak bodohbodoh amat kok. Jadi perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal, terutaa dari warga di ring I dan ring II, di mana perusahaan itu membuka area usahanya” Ali Eachman menegaskan.

(Untuk angka pengangguran di Muara Enim, kata Ali, data detilnya tahun 2016 belum pasti. Karena ada pengangguran terbuka, tapi ada pengangguran tetapi bekerja sambilan. Ilustrasi - pencari kerja lokal memiliki potensi yang baik Ilustrasi – pencari kerja lokal memiliki potensi yang baik. (beritadaerah) Namun yang pasti, pihaknya meminta agar perusahaan yang keberadaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat agar meningkatkan lagi kepeduliannya kepada masyarakat setempat.)

Sementara ini, kontribusi sektor ketenagakerjaan dalam member pemasukan ke APBD Kabupaten Muara Enim masih berupa Retribusi IMTA (Izin Menetap Tenaga Asing), yang pada tahun 2015 sebesar Rp. 738.385.700. (Amri).

“Untuk meningkatkan skill bagi pencari kerja, kami membuka Balai Latihan Kerja (BLK) dan kegiatan dilklat (pendidikan kilat). Kebaradaan BLK ini sangat penting. Di situ para pencari kerja kita bekali dengan berbagai keterampilan,” Ali Rachman menjelaskan.

Soal serapan tenaga kerja di kabupaten Muara Enim, sampai kini sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja paling tinggi. Setelah itu sektor pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Di sektor Pertambangan dan Penggalian, serapan tenaga kerjanya mencapai 65.881 Tenaga Kerja. Dan ke depan—karena saat ini masih dalam proses, peluang terbesar Kabar Serasan | 61

Laporan Khusus

UKM Muara Enim, Potensial Untuk Terus Berkembang Arah pembangunan nasional, yang memberi perhatian besar bagi tumbuh dan perkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di Kabupaten Muara Enim, sebagai salah satu daerah dengan potensi besar di Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim pun menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat itu dengan membuat sejumlah program dan kebijakan, yang bertujuan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi dunia usaha kecil dan menengah ini.

Pelayanan birokrasi berbelit dipangkas, proses perizinan dipermudah, demikian juga menyangkut permodalan dijembatani untuk bisa mendapatkan bantuan— termasuk dari pihak perbankan. Dalam hal perizinan misalnya, jika dulu harus melalui instansi tertentu, sekarang pelaku usaha yang hendak mengurus izin cukup datang ke kantor kecamatan.

Karena pemerintah daerah ini menyadari, UMKM menjadi elemen penting, tidak saja bagi penyerapan tenaga kerja tapi juga 62 | Kabar Serasan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UMKM telah terbukti sebagai pilar perekonomian yang tangguh, di tengah iklim persaingan global yang makin ketat.

Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muara Enim, saat ini ada 4.093 UMKM, yang tersebar di semua kecamatan, terbanyak di Kecamatan Kota Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muara Enim, Drs Darmawan MM, jenis UMKM yang paling banyak diminati adalah di bidang jasa perdagangan, pertanian dan industri kecil.

Melihat besarnya potensi, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muara Enim mengambil langkah, dengan memetakan potensi tersebut di setiap kecamatan. Dari situ, kemudian dilakukan kajian mendalam, untuk dijadikan UMKM unggulan.

Untuk tiga kecamatan di Semende dan Tanjung Agung misalnya, potensi andalannya kopi dan sayuran. Kecamatan Kota Muara Enim, Rambang Lubai dan Rambang Dangku komoditas andalannya

karet dan kelapa sawit. Kecamatan Gunung Megang dan Sungai Rotan, dengan gula aren.

“Kami berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan melakukan kajian dan pendalaman itu. Kecamatan mana, unggulannya apa. Setelah itu kita buat program pembinaan secara khusus, jadi lebih fokus dan terarah pengembangannya.

Jadi kita lakukan secara terukur, termasuk melakukan evaluasi secara berkala” ujar Darmawan menjelaskan.

Termasuk dalam program pembinaan itu, lanjut Darmawan, pihaknya juga memberikan pelatihan dan kesempatan magang bagi pelaku usaha yang baru memulai, ke sentra UMKM yang telah maju dan berpengalaman.

“Tidak hanya itu, Dinkop UMKM Kabupaten Muara Enim juga memberikan bantuan stimulan, seperti sarana dan peralatan, bimbingan manajemen pengelolaan, sampai promosi dan pemasaran produk melalui pameranpameran” tambah Darmawan.

Laporan Khusus

Darmawan berharap, warga masyarakat juga berkreasi dan terus meningkatkan keterampilan. Di daerah dengan potensi karet dan sawit misalnya, para petani setempat tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS) tapi ada usaha yang terintegrasi –misalnya dengan berternak sapi, atau membuka peluang lahirnya industri UMKM dalam bentuk produksi minyak goreng. Sehingga tidak hanya meningkatkan penghasilan tapi juga menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

Menurut Darmawan, potensi UMKM Kabupaten Muara Enim sangat besar.

Karena itu saat pemerintah pusat menetapkan sektor industri sebagai salah satu program unggulan, penopang perekonomian nasional, Pemkab Muara Enim melalui Dinkop dan UMKM langsung menyambut iklim kondusif tersebut. Selain berbagai kebijakan di atas tadi, pihaknya juga mendorong badan usaha (BUMN, BUMS hingga BUMD) untuk menjadi semacam bapak angkat bagi UMKM lokal ini.

Begitu pula dalam memaksimalkan potensi di subsektor perkebunan, ambil contoh kopi sebagai potensi andalan di Semende dan Tanjung Agung. Pemkab Muara Enim telah mendaftarkan sertifikasi hak paten.

Dan untuk meningkatkan produksi dan mutu, telah pula digandeng pihak ketiga— Yayasan Al Azhar, dari teknik pemetikan, penjemuran. Pengolahan sampai pengepakan (packaging). Semua dimaksudkan agar potensi ii berkembang

dan petani kopi bisa merasakan manfaatnya.

Saat ini pun, melalui beberapa kelompok tani di Semendo sedang dikembangkan penanaman jamur tiram, karena pasarnya sedang baik, berkisar Rp 12-15 ribu per kg di tangan pengepul, namun di pasar harganya bisa mencapai Rp 20 ribu per kg.

Permintaan pasar juga masih sangat tinggi sedangkan produksi sekarang ini belum bisa memenuhi permintaan itu.

adalah aspek legalitas produsen, dalam bentuk perizinan. Ini dianggap sangat penting bagi kelangsungan UMKM karena dengan legalitas itu, bukan sekedar membantu pemerintah dalam hal mengontrol mutu tapi juga membantu pelaku usahanya dalam hal pemasaran produk. Distribusi pemasaran ke toko swalayan misalnya, akan jadi mudah jika aspek legalitas itu sudah dimiliki. (Amri)

Jamur tiram ini prospektif untuk dkembangkan. Dalam satu kelompok pembudi daya, bisa menghasilkan 100 kg sekali panen. Selama satu periode tanam, jamur tiram dapat dipanen 4-8 kali tergantung kondisi , dan jamur ini dapat dipanen di sembarang waktu, baik pagi, siang maupun petang. Jamur tiram yang layak panen adalah yang memiliki pertumbuhan tubuh yang sudah optimal Hal lain yang kini jadi perhatian Dinkop dan UMKM Kabupaten Muara Enim Kabar Serasan | 63

Laporan Khusus

DISPORA, Olahraga Sbg Aset Daerah MATERI DAN FOTO GAK ADA

64 | Kabar Serasan

Laporan Khusus

DISPORA, Olahraga Sbg Aset Daerah MATERI DAN FOTO GAK ADA

Kabar Serasan | 65

Laporan Khusus Laporan Khusus

“Wonderful Muara Enim, Semangat Kebangkitan Sektor Pariwisata

Kabupaten Muara Enim, sebenarnya memiliki banyak potensi wisata, namun sejauh ini belum banyak digali sebagai destinasi yang menarik untuk dikunjungi Sebagai daerah dengan wilayahnya sebagian terdiri dari kawasan pebukitan, aset wisata yang ada, banyak berupa air terjun, terbanyak di wilayah Kecamatan Tanjung Agung. Salah satunya yang paling terkenal adalah Air Terjun Curup Tenang (sebenarnya, Curug Tenang, Curug berarti air terjun, Red), yang berada di Desa Bedegung Kecamatan Tanjung Agung.

Keberadaannya di Desa Bedegung, membuat air terjun yang ketinggiannya mencapai 99 M ini. Lokasinya sekitar 60 Km dari Kota Muara Enim, ibukota kabupaten. Setiap musim libur, ramai dikunjungi, dan sampai kini, merupakan asset wisata andalan Kabupaten Muara Enim.

66 | Kabar Serasan

Ada lagi Air Terjun Lemutu, letaknya di Desa Tanjung Bulan atau berjarak sekitar 40 Km dari ibukota kabupaten. Air terjun ini memiliki tiga undakan—di undakan ketiga, air akan terlihat lebih indah, karena pada bagian tengah terlihat lekukan tempat mengalirnya air ke bawah. Masih di Kecamatan Tanjung Agung, ada juga Curup Selingsing dengan panorama indah dari rerimbunan hutan di sekelilingnya.

Di Kecamatan Semende Darat Ulu, ada wisata Air Panas Gemuhak, yang berada di Desa Penindaian, berjarak sekitar 90 Km dari pusat ibukota kabupaten.

Meski demikian, untuk mencapai lokasi sangat mudah, karena berada di pinggir jalan beraspal, dengan berdekatan dengan pintu masuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) yang sedang

dikerjakan pihak PT Pertamina Geothermal Energy.

Masih di Kecamatan Semende Darat Ulu, ada lagi asset wisata Danau Deduhuk. Lokasi wisata ini terdapat di desa Segamit, dengan luas danau sekitar 90 hektare. Menuju ke sana, sepanjang perjalanan pengunjung akan disuguhi pemandangan alam yang masih asri, hamparan sawah penduduk setempat, pebukitan nan hijau serta sejuknya udara yang belum terkena polusi.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim mulai berbenah, untuk memoles aset-aset wisata ini dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja cukup banyak.

Kepala Bappeda Muara Enim Dr Ir Abdul Nadjib mengatakan, dalam upaya optimalisasi sector ini, Pemerintah Kabupaten Muara Enim tetap mengacu pada tiga pilar yang harus berjalan seimbang, yakni kepentingan ekonomi, kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan. Dan Nadjib menyebut Tema yang diambil dalam pengembangan sektor pariwisata ini dengan “Wonderful Muara Enim” (Muara Enim Indah atau Muara Ennim menakjubkan). “istilah ini tidak hanya asbun (asal Bunyi) saja, tapi secara empiris kabupaten ini memiliki Sumber daya dan daya Tarik pariwisata yang relatif masih “tertidur” demikian Nadjib memberi gambaran.

Tema “Wonderful Muara Enim”

itu rencananya dikemas dengan beberapa konsep: Wonderful Nature.

Bahwa kepariwisataan Kabupaten Muara Enim mengandalkan kekayaan potensi yang dimiliki, baik keindahan alam dengan kesuburan tanahnya, maupun potensi sumber daya alam dan karakter wilayahnya pebukitan, sebagai potensi wisata yang luar biasa untuk ditawarkan ke wisatawan.

Wonderful culture

Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, bahasa dan gaya hidup yang belum banyak tersentuh pengaruh modernisasi, diyakini sebagai modal wisata yang menarik.

Begitu pula dengan kerajinan tradisional dan souvenir khas dari desa-desa yang tidak kalah menarik.

Wondeful People

Kehidupan masyarakat yang bertoleransi tinggi, ramah tamah dan senyum yang senantiasa menghias wajahnya, yang berdiam di Rumah Panggung khas darah Muara Enim dengan kehangatan pola kekeluargaan, tata cara kehuidupan sehari-hari merupakan salah satu magnit untuk menarik perhatian wisatawan luar.

Wonderful food

Begitu pula dengan keragaman makanan atau kuliner khas trasional daerah sampai pada

hidangan nasional yang mampu disajikan bagi para wisatawan.

Begitu pula dalam tata cara penyajiannya yang beragam dari satu wilayah ke wilayah lain yang berbeda, serta dari satu jenis makanan ke jenis makanan lainnya diseluruh tanah air.

Nadjib menjelaskan, rencana pembangunan destinasi wisata di Bumi Serasan Sekundang ini disusun dari hasil eksplorasi dan indentifikasi objek wisata di Kabupaten Muara Enim, oleh Bappeda Kabupaten Muara Enim bersama instansi terkait pada awal tahun 2016 lalu. Destinasi wisata ini meliputi enam wilayah kecamatan, mengacu kepada potensi wisata yang dimiliki. (lihat matrik)i.

“Sebagian besar dari objek wisata dalam Destinasi wisata “wonderful Muara Enim” ini telah didukung oleh infrastruktur kepariwisataan yang memadai. Namun demikian masih ada pula dari objek-objek wisata tersebut dieksplorasi sehingga perlu dilengkapi dengan insfrastruktur pendukungya,” Nadjib menjelaskan.

Oleh karena itu, menurutnya, untuk menindaklanjuti progaram ini perlu dibentuk semacam lembaga pengelola destinasi (Destination Management Organization, DMO) yang beranggotakan dari berbagai pihak terkait di tingkat Kabupaten dengan garis koordinasi di tingkat provinsi dan Pusat. (amri) Kabar Serasan | 67

Laporan Khusus

Arung Jeram Sungai Enim, Arena Wisata yang Makin Diminati

Salah satu asset wisata yang dimiliki Kabupaten Muara Enim adalah wisata air, dengan adanya Sungai Enim, yang kini banyak dimanfaatkan sebagai arena olahraga arung jeram oleh para penggemar olahraga air nan menantang ini. Tidak saja penggemar arung jeram lokal tapi juga dari luar daerah.

Sungai Enim yang menjadi medan olahraga ini, merupakan aliran dari air terjun Curup Tenang, yang terletak di Desa Bedegung Kecamatan Tanjung Agung, sekitar 56 Km di Selatan Kota Muaraenim. Jika ditempuh dengan kendaraan mobil dari Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, kurang lebih berjarak 80 Km dengan waktu tempuh 1,5 jam.

Sedangkan dari Kota Palembang dapat ditempuh selama lebih kurang lima jam.

68 | Kabar Serasan

Air terjun Curup Tenang, sumber mata airnya berasal dari celah Bukit Barisan dan ke bawah membentuk sebuah sungai kecil yang deras, sehingga memenuhi syarat dijadikan tempat olahraga arung jeram.

Menurut Kepala Unit Teknis Dinas (UPTD) Parawisata dan Arung Jeram Bedegung, Juhartono, setiap memasuki masa libur sekolah akhir tahun, peminat olahraga ini langsung meningkat disbanding biasanya. Banyak dari kelompok penggemar olahraga ini memesan. Dan biasanya, saat masa libur itu—antara November-Desember, curah hujan yang berangsur meningkat, membuat debit aliran air di lokasi air terjun Bedegung juga bertambah, sehingga cocok untuk olahraga ini..

Di musim penghujan, lanjut Juhartono, secara teknis makin deras aliran air tingkat kesulitan semakin tinggi. Karena itu ada kategori Grade I sampai Grade VI. Para pemula akan diarahkan untuk Grade I, dan pemandu akan memberikan latihan dasar teknik mendayung dan kekompakan. Saat masuk Grade III dan VI, hanya dibolehkan bagi pengarung berpengalaman.

Juhartono mengakui, dalam pengelolaannya aset wisata ini belum dikelola secara maksimal, karena kepengurusan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kabupaten Muaraenim, sampai kini pun belum terbentuk. “Sekarang FAJI masih dalam tahapan penyusunan kepengurusan dan diajukan ke KONI,�ujarnya.

Kembali ke arena arung jeram, Juhartono menjelaskan, untuk memudahkan pengunjung mencoba arena arung jeram ini, pihaknya membagi dalam tiga paket, dengan masing-masing paket memiliki jarak tempuh berbeda, namun mendapatkan fasilitas yang sama, dengan tiap kelompok perahu bernuatan enam orang ditambah personel Tim SAR yang sudah bersertifikat.

Paket 1, dari Bedegung ke Dermaga Indramayu, berjarak 2 Km, dikenakan biaya Rp 100 ribu/orang. Paket 2, dari Bedegung ke Desa Pandan Dulang, berjarak 5 Km, dikenakan biaya Rp 200 ribu/orang Paket 3, dari Bedegung ke Desa Lebak Budi, berjarak 15 Km dikenakan biaya Rp 300 ribu/ orang.

Laporan Khusus

Faktor keselamatan menurut Juhartono adalah hal yang paling utama saat melakoni jenis olahraga ini. Pihaknya selaku pengelola tidak ingin mengambil risiko dengan mengabaikan aspek keselamatan.

Untuk itulah, tim yang dilibatkan benarbenar terlatih dan paham dengan olahraga tersebut. Selain harus didukung kekuatan fisik,kekompakan juga menjadi modal utama.

Kekompakan menjadi kunci dalam menjalani olahraga ini, karena itu idealnya peserta arung jeram, dalam kelompok perahu sudah saling mengenal.

Kekompakan dan kerjasama tim ini yang disampaikan tim pendamping setiap kali akan memulai olahraga ini. Dan pentingnya kekompakan itu juga diakui Sigit (35), warga Kota Tanjung Enim berdarah Jawa, saat pertama mencoba olahraga ini.

“Pertamanya memang was-was,namun setelah dijalani ada keasyikan tersendiri dan kita mengalami saat-saat yang mendebarkan. Yang jelas ada kepuasan saat bisa melintasi arus dan bebatuan

di sekitarnya. Potensinya sangat bagus, baik dari sisi pariwisata maupun olahraga,”tuturnya.

Mantan Camat Tanjung Agung, Rahmad Noviar Gumay, mengakui besarnya potensi wisata olahraga arung jeram dari Sungai Enim ini. Saat menjadi camat wilayah itu, ia pun mengaku gencar mempromosikannya. Karena itu ia sangat mendukung, jika Pemkab Muara Enim berkomitmen mengoptimalkan potensi wisata di Kabupaten Muara Enim, setelah selama ini perhatian itu dirasakan masih kurang memadai.

“Menurut hemat kami ini momen yang tepat. Karena apa, banyak sekali potensi wisata yang menjual, termasuk di Tanjung Agung dan kami ingin masyarakat di luar Muaraenim mengetahui itu,”ulasnya.

Dengan promosi yang gencar dan kontinyu, menurutnya, ke depan orang luar tidak lagi hanya mengenal Air Terjun Bedegung, tapi juga destinasi wisata lain di daerah ini. “Di sana (di Kecamatan Tanjung Agung) masih banyak air terjun

yang belum dikenal luas, seperti Napal Carik serta eksotisme yang ada di sungai Enim sendiri.Tentu saja, paket yang kami inginkan, promo wisata sekaligus promosi daerah,”ujarnya lagi.

Memang, optimalisasi pemanfataan aset wisata ini membutuhkan komitmen kuat semua pihak, tidak saja pemerintah daerah tapi juga seluruh komponen masyarakat.

Pengelolaan yang tidak maksimal, hanya menjadikan jargon dan rencana di atas kertas tinggal isapan jempol belaka. Di belahan dunia mana pun,jika potensi alam dikelola sebaik mungkin, dengan regulasi yang jelas, terukur dan diikuti evaluasi secara berkala, akan menjadikan semua usaha yang dilakukan melahirkan hasil yang maksimal, dan berujung peningkatan peronomian masyarakat. Begitu pun dengan pengelolaan potensi wisata Sungai Enim ini. (Isp)

Kabar Serasan | 69

Laporan Khusus

Alih Tanam ke Tebu, Langkah Taktis PTPN VII Sikapi Situasi Turunnya harga karet sejak bebera[a tahun terakhir, membuat PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII sebagai perusahaan agrobisnis yang bergerak di bidang budidaya dan pengembangan tanaman karet—selain sawit, tebu dan teh, menghadapi situasi dilematis. Karet yang harga jualnya berkisar antara Rp 17.000-19.000 sedangkan harga pokoknya sekitar Rp.24.000, membuat keuangan perusahaan yang berkantor pusat di Bandarlampung ini terus merugi.

70 | Kabar Serasan

Dilematisnya, dijual sudah pasti rugi, jika getah karet tidak diambil dan dijual, maka kerugian lebih besar akan ditangung perusahaan ini. Padahal perusahaan yang wilayah operasinya meliputi Sumatera Selatan,Lampung dan Bengkulu ini, sedang dikaji untuk melakukan penjualan saham perdana (IPO). Tentu saja, tidak mungkin melakukan itu saat nilai investasi komoditasnya sedang turun.

Padahal dulu, karet menjadi komoditas andalam

perusahaan ini. Tidak saja dengan melakukan budidaya dan penanaman, tapi juga pengolahan, penjualan hingga pemasaran produk seperti CPO dan Karet Spesifikasi Teknis (Technically-Spesified Rubber / TSR), selain teh hitam dan Gula Kristal Putih.

Khusus karet, perusahaan ini memiliki 14 unit usaha,, yang tersebar di lima distrik, yakni Distrik Lampung (Way Sekampung, dan Way Seputih) Distrik Bengkulu, Distrik Cintamanis, Distrik Bungamayang dan Distrik Sumatera Selatan (Banyuasin dan Muara Enim; Unit Usaha Beringin)

Kini, semua kejayaan itu bak tinggal. Harga karet yang anjlok sejak lima tahun terakhir, membuat kinerja keuangan perusahaan ini terjerembab dan butuh penyelamatan. Ya, langkah taktis memang harus diambil pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan eks BUMN ini. Itu sebabnya,

Laporan Khusus

bias dipahami saat kini muncul rencana—dan sedang dalam persiapan, perusahaan ini akan melakukan alih tanam karet, ke komoditas tebu,

Yang mengemuka dan beberapa kali disampaikan pihak PTPN VII Distrik Sumatera Selatan, rencana alih karet ke tebu itu, untuk kepentingan memenuhi program swasembada gula nasional 2018, yang saat ini mengalami kekurangan dari target produksi gula yakni 148.259 ton atau setara dengan luas areal 8.898 hektare.

Pada awal Mei 2016 lalu, GM PTPN VII Distrik Sumatera Selatan, Robert Simanjuntak, saat membicarakan rencana alih tanam ini dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, mengatakan, dengan luas areal 9.611 Ha, perkiraan produksi gula PTPN VII di tahun 2016 sebanyak 60.742 ton atau kekurangan sekitar 148.259 ton dari target yang ditentukan.

"PTPN VII menargetkan produksi sebesar 332.368 ton dengan luas areal tanaman tebu 38.029 hektare," kata Robert menjelaskan.

Karena itulah, lanjut Robert, untuk mencapai target produksi gula tahun 2018 dibutuhkan perluasan areal tanaman tebu—dengan cara melakukan alih anam, yang direncanakan tambahannya dari lahan eks tanaman kelapa sawit PT Mitra Ogan seluas 3.000 Ha dan karet di unit Beringin (Kecamatan

Rambanglubai) seluas 3.000 Ha. Untuk merealisasikan rencana itulah, PTPN VII Distrik Sumsel memerlukan izin konversi dari Pemerintah Kabupaten Muaraenim. Salah satu pertimbangannya memilih Unit Usaha Beringin, karena letaknya tidak begitu jauh— sekitar 100 Km dari pabrik gula di Cintamanis.

Namun, rencana tu tak mudah diwujudkan. Meskipun sudah mendapat persetujuan dari Kementerian BUMN tapi terkendala dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim, karena kawasan itu diprioritaskan untuk pengembangan emisi gas karbon. Karena itu PTPN VII tinggal berharap, ada payung hukum yang lebih tinggi dari kementerian BUMN, mengenai tumpangtindih pemanfaatan kawasan tersebut.

Hal lain yang harus dihadapi, terkait tenaga kerja lokal, di mana selama ini ribuan warga masyarakat, hidup dan bergantung perekonomiannya di perusahaan ini sebagai petani karet. PTPN VII Bisa saja, para petani karet langsung direkrut sebagai pekerja di perkebunan tebu, tapi maukah masyarakat setempat yang sejak nenek moyang mereka dulu hanya paham soal karet.

“Memang rencananya yang akan kami kelola yang Inti dulu, dengan perhitungan serapan tenaga kerjanya lebih tinggi.

Tapi baru sampai diskusi dengan Bbupati ME saja, belum dilanjutkan ke Kementerian”

Di luar msalah itu, masalah lain yang harus dihadapi pihak PTPN untuk rencana tersebut, terkait penyediaan pupuk, Sistem pembayaran pembelian pupuk harus tunai, dengan kondisi keuangan yang belum sehat, merupakan persoalan serius bagi perusahaan plat merah ini.

Bagaimana tanggapan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sendiri menyikapi renana PTPN VII ini? Agaknya bagi pemerintah daerah ini, alih tanam itu tak terlalu jadi persoalan, sepanjang para petani karet tidak menjadi kehilangan mata pencarian.

"Selain itu pemerintah setempat juga menilai program ini sangat bermanfat bagi masyarakat dan dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan dapat bermanfaat bagi ekonobermi masyarakat," kata Bupati Muara Enim, Ir H MUzakir Sai Sohar.

Lebih dari itu Muzakir berharap lebih dari rencana PTPN VII ini, yakni pihak perusahaan mempertimbangkan untuk membangun pabrik gula sendiri di Kabupaten Muaraenim. (Fir)

Kabar Serasan | 71

Laporan Khusus Muara Enim ,Terlalu Bergantung dengan Batubara

Aktifitas industri hilir di Kabupaten Muara Enim hingga kini belum menunjukkan kemajuan. Ironis, dengan kekayaan potensi yang dimiliki, nyaris tidak ada pabrik yang mengelolanya sebagai kegiatan usaha. Semua karena masyarakat dan pemerintah daerah ini, terpaku pada limpahan batubara yang dimiliki.

Demikian pendapat Ketua DewanPimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apindo) Kabupaten Muara Enim, Enda Arifin Z Siregar, di sela-sela mengikuti diskusi penyusunan roadmap Penanaman Modal dan Investasi, yang digelar Kantor 72 | Kabar Serasan

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Muara Enim, beberapa waktu lalu

“Daerah ini memiliki potensi luar biasa, ada karet, sawit, kopi. Geografis dan transportasi juga bagus, mau lewat rel juga bisa. Orang mau ke Pagaralam dengan teh unggulannya juga pasti lewat sini. Hanya di sini ada banyak persoalan, salah satunya masalah upah” ujar Enda kepada Kabarserasan, yang menemuinya usai diskusi.

Persoalan upah yang Enda maksud, bahwa upah sebagai pekerja tambang batubara di PT Bukit Asam (PT BA) di Kota Tanjung Enim Kecamatan

Lawang Kidul, masih jauh lebih tinggi, dibanding orang yang bekerja di perkebunan dengan—tentu saja, pendidikannya lebih rendah.

Jadi warga daerah ini, lebih bermimpi bekerja di BUMN batubara itu, ketimbang menjadi pekerja di sektor perkebunan atau sektor lain.

“Itu baru kita membandingkan Kota Muara Enim dan Tanjung Enim. Belum lagi jika kita membandingkannya dengan kecamatan lain, seperti di Rambang Lubai, Lembak yang lebih dekat dengan Kota Prabumulih dan Palembang” jelasnya lagi.

Sawit plasma, kata Enda

Laporan Khusus

melanjutkan, di Muara Enim sangat besar bahkan tersbesar di Sumatera Selatan. Perkebunan Inti Rakyat (PIR) saja ada dua. , Pabrik CPO yang berskala besar saja ada enam. Tapi tak satupun yang berujung industri hulu. Karena tidak dikembangkan lebih serius, padahal bisa, tinggal bagaimana komitmen dan kebijakan pemerintah daerahnya. (Berita terkait,

“Tadi dalam diskusi kita, PTBA bilang jika sudah ada, bisa saja manfaatkan biodiesel untuk kebutuhan mereka, dari pada beli solar dari Palembang, lampung. Kalau bisa dioplos di daerah ini jadi biodiesel, mengapa tidak bisa. Sawitnya ada, yang akan menggunakan juga sudah jelas, orang-orang tambang. Jadi sangat sayang jika tak dilihat potensi itu. jadi sayang sekali” tambah Enda.

Demikian juga dengan buah durian, yang jadi buah andalan daerah ini, menurutnya juga bisa dikembangkan. Banyak makanan berbahan baku durian yang dijual di luar, duriannya dari sini.

Di Bandarlampung, saat musim durian, banyak pedagang buah ini di kawasan Way Halim, ramai didatangi pembeli, dijual dengan harga mahal, buahnya dari daerah ini. Mengapa tidak dimanfaatkan, minimal diolah oleh industri rumahan, menjadi makanan seperti lempok atau diolah dalam bentuk lain?.

Menurutnya, mumpung batubara masih ada, mestinya kabupaten ini sudah mulai bersiap mengembangkan potensi lain di luar batubara.

Kembangkan industri hilir sesuai potensi yang lebh mensejahterakan rakyatnya. Bina para pelaku usaha kecil, agar saat batubara sudah habis, masyarakatnya sudah siap.

“Kita terlalu terpaku dengan batubara, menjadi pekerja tambangnya, pengangkutannya. Mau sampai kapan kita megembangkan potensi lain di luar itu? Apa mau menunggu hingga batubara habis 20 tahun lagi, baru kita memikirkan alternatif lain? Semua karena kita masih terlalu nyaman dengan batu bara” Enda menjelaskan.

Demikian juga dengan karet, Enda menyesalkan pemerintah terkesan membiarkan rakyat menjual di pasar bebas. Padahal bisa diarahkan dan dkelola menjadi insdustri hilir, misalnya pabrik ban vulkanisir. Saya berharap pemerintah daerah mulai memikirkan itu” katanya menutup pembicaraan (Fir).

Kabar Serasan | 73

Laporan Khusus

Pemerintah Kabupaten Muara Enim Segera Miliki BPR Berawal dari banyaknya persoalan dalam membantu pengembangan perekonomian rakyat di Kabupaten Muara Enim—khususnya bagi pelaku ekonomi kelompok UMKM (Usaha Mikro Keil dan Menengah), Pemerintah Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2011 lalu merintih pendirian sebuah lebaga keuangan berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan kini, rencana ini telah mendapat persetujuan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam bentuk keluarnya perizinannya pada akhir September 2016 lalu. Untuk itu, Pemkab Muara Enim telah mengalokasi anggaran Rp 5 miliar sebagai modal awal.

Sekretaris Daerah Pemkab Muara Enim, Ir H Hasanudin MSi, dalam beberapa kesempatan mengatakan, tujuan pendirian BPR Muara Enim ini,untuk mempermudah pemberian fasilitas kredit untuk masyarakat dan pengusaha mikro, selain sebagai upaya menambah sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah).

BPR yang akan diberi nama BPR Gerbang Serasan ini, Pemkab Muara Enim selaku pemilik saham mayoritas, telah mulai melakukan berbagai persiapan terakhir, termasuk rekrutmen calon pegawai yang melibatkan langsung konsultan independen dari Jakarta.

Menurut rencana, jumlah pegawai hanya 15 orang, mulai dari direksi (tiga orang), pegawai, sopir hingga office boy.

Rencana pendirian BPR Gerbang Serasan oleh Pemkab Muara enim ini mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Wilayah VII Palembang, yang mereka yakini akan mampu meningkatkan penetrasi penyaluran kredit bagi elaku UMKM. “Kami pada prinsipnya mendukung pertumbuhan perbankan yang baik dan sehat. Jadi dengan adanya BPR di Kabupaten 74 | Kabar Serasan

Muara Enim, diharapkan akan lebih banyak pelaku UMKM yang memiliki akses ke perbankan,� tutur Kepala Unit Komunitas dan Pemberdayaan Komunitas BI Wilayah VII Palembang, Sudarta.

Seperti diketahu, Pemerintah kabupaten Muara Enim sejak 2010 lalu memang gencar berupaya meningkatkan penetrasi kredit perbankan bagi masyarakat di daerah ini. Salah satunya melalui Program Gerbang Serasan.

Program yang dibentuk sejak 2009 lalu itu, sampai kini telah menyalurkan kredit hingga Rp 96,52 miliar bagi 2811 debitur UMKM. Selain itu, berdasarkan analisa tingkat pendapatan peserta kredit Program Gerbang Serasan, rata-rata telah meningkat lebih dari 20%. Karena itu, keberadaan BPR di Kabupaten Muara Enim dinilai mampu mendorong peningkatan penyaluran kredit. Apalagi, jika didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya. (Fir)

Laporan Khusus

PTBA, Maju dan Berkembang Bersama Lingkungan Usaha

Keberadaan PT Tambang Bukit Asam Tbk (Persero), disingkat PTBA, tidak lepas dari pertambangan batubara di Kota Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang . dimulai sejak Tahun 1919, dengan lokasi pertama di Air Laya, lewat penambangan terbuka (open pit mining), yang karena situasi, sempat berubah ke metode penambangan bawah tanah (underground mining) di Tahun 1923-1940, sebelum akhrnya kembali ke penambangan terbuka. Adapun penambangan berorientasi komersial dimulai Tahun 1938, hingga sekarang sejalan dengan program pengembangan industri energi oleh pemerintah.

Saat ini PTBA, memegang Hak Izin Usaha Penambangan (IUP) dengan total areal operasi produksi yang dikelola seluas 90.832 ha, Sekitar 40.000 hektar di antaranya berada di wilayah kabupaten Muara Enim.

Rincian IUP yang dimiliki PTBA sebagai berikut; berlokasi di Air Laya (7.621 ha), Muara Tiga Besar (3.300 ha), Banko Barat (4.500 ha), Banko Tengah Blok Barat (2.423 ha), Banko Tengah Blok Timur (22.937 ha) serta Banjarsari, Kungkilan, Bunian, Arahan Utara dan Arahan Selatan (24.751 ha). Lalu di Bukit Kendi (882 ha), Ombilin Sumatera Barat (2.950 ha), Peranap, Indra Giri Hulu-Riau (18.230 ha) dan i Palaran, Kodia Samarinda-Kaltim (3.238 ha) Sejalan dengan perkembangannya, PTBA sebagai perusahaan yang berorientasi bisnis, kini tidak lagi semata melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi batubara, tapi telah pula melakukan

kegiatan usaha lainnya, utamanya terkait pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahanbahan galian baik di dalam maupun luar negeri, mengusahakan dan mengoperasikan pelabuhan dan dermaga khusus batubara, mengusahakan dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta jasa konsultasi dan rekayasa di bidang terkait pertambangan batubara dan pengolahan hasilnya. “Ke depan penambangan batubara hanya salah satu dari sejumlah sektor bisnis yang dikelola PTBA. Hal ini sejalan dengan tuntutan kondisi obyektif bisnis batubara dunia dan ketersediaan cadangan yang ada di PTBA, agar perusahaan meningkatkan kehandalannya dengan juga mengembangkan sayap bisnis di luar penambangan batubara� demikian penjelasan pihak PTBA yang disampaikan melalui surat elektronik kepada Kabar Serasan, terkait langkah perusahaan ini beberapa tahun terakhir.

PTBA terus memperluas pengembangan usahanya.

Di Tahun 2014 perusahaan plat merah ini mendirikan satu lagi anak perusahaan, PT Bukit Multi Investama (BMI) yang operasinya bersifat multi bisnis. PT BMI kemudian mengakuisisi PT Bumi Sawindo Permai, sebuah perusahaan perkebunan sawit dengan luasan lahan sekitar 8.500 hektar yang dianggap berpotensi untuk dikembangkan dengan memproduksi berbagai produk turunan, seperti bio energi.

Selanjutnya PT BMI juga mengakuisisi PT Satria Bahana Sarana, perusahaan jasa penambangan.

Setelah itu PT BMI membentuk beberapa anak Kabar Serasan | 75

perusahaan, antara lain PT Bukit Asam Medika yang bergerak di sektor pengelolaan rumah sakit dan poliklinik., PT Bukit Asam Prima, sebagai perusahaan trading (PT Bukit Asam Prima ini kemudian melahirkan anak perusahaan lagi yang bergerak di bidang jasa angkutan batubara dan jasa pelayanan ke pelabuhanan, dan PT BA pun kini menjelma menjadi sebuah induk perusahaan (holding company).

Bisa dipahami, langkah diversifikasi usaha perusahaan ini, selain memenuhi tuntutan sebagai perusahaan berorientasi bisnis, jjga mengantisipasi dua hal, pertama menurunnnya harga batubara, dan kedua, makin berkurangnya cadangan mutiara hitam ini di perut bumi. Dan ternyata, langkah itu tepat. Saat harga batubara sedang turun dan belum membaik, kinerja keuangan PTBA tetap sehat.

Krisis ekonomi yang ditandai melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonsia imbas dari lambatnya proses pemulihan ekonomi global, telah berdampak pula pada pelemahan harga komoditas termasuk batubara.

Harga batubara di Tahun 2015 rata-rata US$ 60,13/ton, lebih rendah dibanding Tahun 2014 yang rata-ratanya mencapai US$ 72,62/ton. Kondisi itu tentu saja menyulitkan semua perusahaan batubara, tak terkecuali PTBA. Dalam kondisi krisis ini, PTBA tetap bisa melakukan pertumbuhan yang cukup baik melalui berbagai upaya dan langkah-langkah strategisnya, yakni pengendalian biaya produksi, efisiensi operasional penambangan, serta 76 | Kabar Serasan

meningkatkan produksi pada batubara berkalori tinggi.

Strategitu ternyata tepat, perusahaan bukan saja tetap bertahan tapi lebih dari itu, kinerja perusahaan pun bahkan jadi lebih baik dari sebelumnya. “Keberhasilan ini telah menempatkan PTBA sebagai perusahaan dengan Tingkat Perolehan Laba Bersih (NPM) tertinggi di antara produsen batubara domestik, dan NPM nomor empat tertinggi di antara produsen batubara dunia dan masuk dalam 10 besar perolehan NPM tertinggi di antara seluruh industri pertambangan dunia,� jelas PTBA Terkat kontribusi perusahaan ini terhadap negara, daerah dan masyarakat di mana perusahaan ini melakukan kegiatan usaha, PTBA menjelaskan, bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapainya, perusahaan ini tetap menjalankan seluruh kewajiban dan menjaga komitmen kepeduliannya kepada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.

PTBA menjelaskan, kontribusi mereka kepada negara secara keseluruhan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3,2 triliun, yaitu berupa Pajak, Non-Pajak dan retribusi secara nasional, propinsi Sumsel, kabupaten Muara Enim sebagai penghasil, dan kabupaten lain non-penghasil. (20 persen Pusat, 16 persen Propinsi, 32 persen kabupaten penghasil, serta 32 persen kabupaten nonpenghasil dalam propinsi).

Selain itu, PTBA juga berkontribusi CSR berupa PKBL dan Bina Wilayah. Dana CSR

tersebut sebagian besarnya berupa Bina Wilayah yang ditempatkan sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan.

Munculnya alokasi Biaya Operasional ini karena komitmen PTBA yang begitu tinggi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Di mana perusahaan meresa tidak mencukupi bila hanya mengandalkan dana Kemitraan dan PKBL sesuai dengan regulasi dari pemerintah.

Berbagai keunggulan PTBA dalam menjalankan program CSR-nya, termasuk dalam program penataan lingkungan ini, telah membawa perusahaan ini mendapat penghargaan sebagai peraih anugerah PROPER Emas tiga kali perturut-turut, sebuah penghargaan tertinggi di bidang lingkungan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. PTBA merupakan satusatunya pertambangan batubara yang mendapatkan penghargaan PROPER Emas ini. (Fir)

Kabar Serasan | 77

Kopi Cap Bintang, Asli Kopi Semende

Masyarakat Kabupaten Muara Enim bahkan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, kini mengenal kopi kemasan dengan merek Kopi Cap Bintang. Dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi di wilayah ini, kini banyak yang menjadi penyuka kopi satu ini. Selain karena aroma, juga cita rasanya yang khas. Kopi Cap Bintang, asli bahan bakunya dari Kopi Semende, dan kini menjadi ikon Kabupaten Muara Enim.

78 | Kabar Serasan

Anda yang berada di Kota Muara Enim bisa dengan muda mendapatkannya di toko-toko kelontongan, minimarket atau membeli secara langsung di tempat pembuatannya, di salah satu sudut Kota Muara Enim—tepatrnya di Jalan Lertnan Idham Nomor 105. Dan bagi anda yang berada di luar Kota Muara Enim, sudah juga bisa membelinya di beberapa tempat. Di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pun sudah ada toko atau outlet yang menujual. Ya, Kopi Cap Bintang kini sudah merambah ke luar daerah, sebagai kopi khas Kabupaten Muara Enim.

Keunggulan dan kekhasan Kopi Cap Bintang terdapat pada bahan bakunya, yang berasal dari Kopi Semende—ada juga yang menyebutnya Kopi Semendo (Semende atau Semendo, nama salah satu wilayah penghasil kopi di Kabupaten Muara Enim). Diambil dari bahan baku pilihan, diolah dengan cara dan proses yang khas, sehingga menghasilkan bubuk kopi yang kini diakui sebagai salah satu kopi robusta terbaik di Indonesia.

Bukti sahihnya, kopi Robusta Semende sudah mendapat pengakuan, ditandai pemberian sertifikat Indikasi Geografi (IG) dari Kementerian Hukum dan HAM RI, yang diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Istana Wakil Presiden RI, 18 Juli 2016 lalu.

Adalah Sutianto, seorang warga keturunan di Kota Muara Enim, yang sejak awal—di mulai tahun 1958, telah mencium aroma dan cita rasa yang khas

kopi robusta hasil tanaman dari Kawasan Semende ini. Maka ia pun mengolahnya menjadi bubuk siap diminum, tanpa mencampur apa pun, dan menawarkannya sebagai kopi bubuk untuk masyarakat umum.

Sutianto menetapkan pilihan pada kopi Semende, selain aroma dan cita rasa yang khas tadi, juga karena mudahnya mendapat pasokan, banyak petani kopi Semende yang menjual hasil tanaman mereka ke Kota Muara Enim.

Penerus usaha Kopi Bintang, Haryanto Ong—anak Sutianto menuturkan, orang tuanya pernah ditawari kopi dari daerah lain. Namun karena merasa sudah cocok dengan kopi Semende, kopi daerah lain tak sempat mereka produksi.

“Mungkin karena dari awal sudah pakai kopi Semende, rasanya sudah kita tahu dan sudah cocok di lidah, akhirnya orang tua saya tetap menggunakan kopi Semende,” kata Harianto.

Haryanto menuturkan, pada tahun 80-an, kopi Semende belum dikenal. Ketika ia menyebut kopi Semende, teman-temannya masih merasa asing. “Kopi Semende, dari daerah mana itu ? kata Haryanto menuturkan pengalamannya. Tapi orang tuanyanya tetap pada keyakinan, dan terus menekuni usaha kopi, berbahan baku kopi Semende, tidak mau kopi yang lain. Keyakinan Sutianto kini terbukti, Kopi Cap Bintang buatannya, diakui sebagai salah satu kopi terbaik di Indonesia.

Pada tahun 1994, Haryanto—yang bernama asli Ong Han Kian, menerima kepercayaan penuh dari orang tuanya untuk melanjutkan usaha ini sebagai usaha keluarga, seiring makin menurunnya kesehatan ayahnya. Ia pun bergerak cepat, dan menjalankan usaha yang dirintis orang tuanya ini dengan lebih terarah dan profesional. Ia ingin Kopi Cap Bintang masuk

ke pasar yang lebih luas, tak hanya di Kota Muara Enim, lebih dari itu, ke wilayah kabupaten, provinsi bahkan jika mungkin seluruh wilayah tanah air. Jaringan mulai dikembangkan, dan ia membuat merek dan mengurus segala keperluannya. Maka sejak itu lahirlah kopi kemasan dengan merek Kopi Cap Bintang.

Sutianto memang tak salah pilih, menetapkan Haryanto sebagai penerus, disbanding enam anaknya yang lain. Kecintaan kepada kopi, memang sudah dipelihatkan anaknya ini sejak masih kecil hingga memasuki bangku kuliah. Dibanding saudaranya yang lain, Haryantolah yang paling sering membantu ayahnya memproses pembuatan kopi bubuk. Dan setelah semua dewasa, hanya Haryanto pula yang memilih menekuni usaha kopi, enam saudaranya lebih tertarik usaha di bidang lain. Dan kini, setelah Kopi Cap Bintang makin dikenal dan mendapat pengakuan, jalan panjang kesukssan membentang di hadapannya.

“Saya mengucapkan terima kasih sekali dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya Pak Bupati Muzakir Sai Sohar, yang telah banyak sekali membantu usaha kami ini, dari pengurusan hak paten di Kemenhm HAM, memperkenalkan ke khalayak luas sampai proses pemasarannya.

Bahkan pernah juga menawarkan pengembangan usaha. Dengan begitu usaha saya memperkenalkan kopi ini ke konsumen di luar wilayah akan lebih mudah,” tutur Haryanto.

jak tahun 1958. Untuk memasak kopi kita masih menggunakan kayu bakar. Karena dengan kayu bakar ini aromanya tentu berbeda.,” tegasnya.

Rahasia lain dari keunggulan kopi buatan Haryanto ini, bahan bakunya diambil dari biji kopi pilihan, dari yang benar-benar matang. Proses Roasting (pemanggangan) dilakukan dengan sangat hati-hati, karena proses ini yang paling menetukan mutu kopi yang dihasilkan. “Di sini saya sendiri yang langsung emngawasi kualitas produknya. Artinya tidak mungkin ada pabrik lagi di lain tempat, karena qualty controlnya saya sendiri,” terangnya.

Yang menarik, mungkin ini bagian dari resep usahanya berlangsung lama, Haryanto tidak mengejar kuantitas, tapi mengutamakan kualitas. Menurutnya, ada kepuasan tersendiri, jika konsumen puas dengan kopi buatannya. Saat ada konsumen memuji Kopi Bintang, saat itu, menurutnya, semua kelelahan terasa langsung hilang, jalan panjang dan sulit yang pernah dilalui, seakan sudah diambang tujuan. Ia akan terus menekuni usaha ini, dengan bendera yang sudah makin berkibar, “Kopi Cap Bintang”. Apalagi kini, sudah makin identik dengan Kabupaten Muara Enim, ia akan terus menjaga mutu kopinya, dan keharuman nama daerah ini. (amri)

Saat ini dia mengaku produksi kopi Bintang memang masih dilakukan di Muara Enim, begitu pun cara pengolahannya. “Pengolahan kita masih menggunakan cara tradisional seperti yang dilakukan se-

Kabar Serasan | 79

Tanam Rumput Bisa Dapat Duit Bicara soal rumput,pastilah kita akan teringat dengan beberapa jenis tumbuhan pengganggu tanaman utama,,baik di ladang,kebun maupun sawah.Bahkan jika tumbuh di halaman rumah,pun maka jenis tumbuhan yang disebut rumput jelas akan dianggap mengganggu.

Namun ternyata,ada beberapa jenis rumput yang bernilai ekonomis dan bisa menjadi mata pencaharian utama. Sebut saja Rumput Gajah (pennisetum purpureum) dan Rumput Raja (King Grass). Dua spesies ini memang dikategorikan rumput.

Hanya saja kedua jenis rumput ini sekarang sedang dibutuhkan karena menjadi pakan utama bahkan menu andalan,untuk ternak sapi maupun kambing. Beberapa usaha peternakan seperti sapi,kerbau dan kambing jelas mengandalkan kedua jenis rumput tersebut sebagai pakan ternak peliharaan mereka. Maka di situlah letak di mana rumput ini bernilai ekonomis.

Di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Muaraenim budidaya dua jenis rumput ini belum banyak menarik perhatian.

Padahal, seiring dengan program pengembangbiakan ternak yang sedang digalakkan pemerintah daerah ini, jelas kebutuhan akan dua jenis rumput ini sedang meningkat.

80 | Kabar Serasan

Selain belum banyak yang mengetahui nilai ekonomis tadi, penyebab lainnya karena masih terbatasnya sentra peternakan baik sapi,kambing maupun kerbau. Adalah Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Muaraenim sendiri yang kini mempelopori buudidaya rumput gajah maupun King Grass saat ini, di wilayah Kecamatan Gunung Megang, yakni di kawasan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Panca Muara Lengi.

Menurut Rendy Pranata, tenaga teknis di SPR Panca Muara Lengi, budidaya rumput gajah dan King Grass yang saat ini menjadi penopang pakan hijau bagi sapi yang ada di SPR tersebut. Jika tidak, pihaknya akan akan kerepotan mencari pakan hijau untuk sapi di peternakan tersebut. Luasan cadangan pakan hijau untuk jenis rumput gajah dan King Grass di kawasan SPR tersebut mencapai 25 Ha. Dimana untuk luasan kebun King Grass seluas 13 Ha dan rumput gajah seluas 12 Ha. Sedangkan luasan padang rumput gembalaan mencapai 8 Ha. “Kalau tidak melakukan budidaya untuk pakan hijau sendiri, jelas kita akan kerepotan. Karena pakan hijau merupakan pakan utama ternak sapi yang kita ternakkan,”ujarnya.

Padahal, menurut Rendy, untuk membudidayakan dua jenis rumput ini tidaklah sulit, dan semua orang bias melakukannya— tinggal tekad dan kemauan serta ketersediaan lahan. Masa produksi atau panen rumput tersebut pada tiap batangnya hanya memakan waktu 40 hari. Hanya saja jangka waktu tersebut juga harus didukung oleh asupan berupa pupuk dan air yang cukup. Paling tidak, seorang peternak harusnya memiliki cadangan pakan hijau sendiri. Untuk lima ekor sapi peternak harus memiliki cadangan 0,5 Ha cadangan pakan hijau berupa Rumput Gajah atau King Grass.

“Normalnya seperti sekarang sedang musim hujan, usai dipotong atau dipanen, dalam jangka 40 hari kedepan tunas batang yang baru sudah siap dipanen atau diproduksi lagi,”urainya.

Karena itu, pihaknya mendorong masyarakat—utamanya pemilik ternak, untuk dapat membudidayakan kedua jenis rumput tersebut. Dirinya membandingkan, di Pulau Jawa para peternak sudah bekerjasama dengan petani di sekitar area peternakan. Rumput hasil budidaya petani, disuplai kepada peternak. Ironisnya di Muara Enim, banyak peternak sapi malah membeli rumput kepada warga yang bersedia mengambil rumput baik jenis rumput

gajah maupun King Grass yang tumbuh liar dengan harga Rp 50 ribu per 50 kilogram rumput. Dengan hitungan tersebut menurut Rendy, berarti rumput tersebut dihargai Rp 1.000 per kilogramnya.

“Kalau semisal dibudidayakan secara benar dan setiap panen bisa mencapai 1 ton, bisa dihitung sendiri hasilnya berapa,”ujarnya memberi gambaran.

Untuk memperoleh bibit rumput tersebut menurut Rendy sangatlah mudah. Bahkan pihaknya dapat memberikan secara gratis,termasuk informasi cara menanam dan perawatan rumput itu sendiri. Akan lebih menguntungkan lagi,jika budidaya rumput tersebut dilakukan oleh peternak sendiri. Paling tidak bisa menekan biaya produksi dengan penyediaan pakan hijau sendiri. Untuk ideal jumlah sapi ternak dengan luasan cadangan pakan hijau adalah 10:1. Dimana untuk 10 ekor sapi, luasan cadangan pakan hijaunya adalah 1 Ha. “Itu perbandingan yang ideal dan jika rumputnya dipelihara dengan baik, jelas stok atau cadangan pakan untuk sapi atau kerbau yang dipelihara lebih dari cukup,”ujarnya.

Untuk perawatan menurutnya juga sangatlah mudah. Bahkan untuk pupuk yang digunakan seperti di kawasan budidaya rumput milik SPR Panca Muara Lengi hanya mengandalkan pupuk kandang dari kotoran sapi itu sendiri.

Untuk tahap awal menurutnya, lakukan

pembersihan lahan yang akan digunakan untuk membudidayakan rumput tersebut.

Kemudian dilakukan penggalian lubang tanam dengan jarak sekitar 1 meter. Lubang galian ada baiknya diberikan pupuk kandang sebelum bibit atau batang tanam dimasukan kedalam lubang. Bibit rumput yang ditanam sendiri berupa batangan.

Karena dua jenis rumput tersebut baik Rumput Gajah maupun King Grass memiliki struktur batang yang sama menyerupai batang tebu.

“Pola tanamnya dengan menggunakan penyetekan, sama seperti menanam tebu atau ubi kayu (ketela pohon), jadi batang yang hendak ditanam langsung dicocokan ke tanah,”jelasnya.

Memang waktu penanaman yang sangat baik adalah saat musim hujan, sehingga kondisi tanah menjadi lembab dan tidak perlu dilakukan penyiraman. Jika dirasa sudah layak dipanen,maka pemanenan dapat langsung dilakukan. Sebaiknya pemanenan dilakukan jangan sampai menunggu kondisi tunas batang menua. Pemanenan sendiri langsung dilakukan dengan cara memangkas tunas tumbuh. Pada sisa batang yang dipangkas nantinya akan kembali muncul tunas baru,sebagai regenerasi.

“Jadi rumput yang kita panen masih dalam kondisi hijau dan muda yang memang ukuran pakan sapi,”ujarnya.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Muaraenim Teguh Soemitro mengakui, budidaya rumput pakan ternak khususnya Rumput Gajah dan King Grass

sangat menjanjikan. Hanya saja menurutnya selama ini yang menjadi kendala masih terbatasnya masyarakat khususnya di Muaraenim yang menjadi peternak. Pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, dari penyuluhan, bimbingan tekhnis serta kegiatan lain. Namun mayoritas petani masih menjadikan usaha ternak sebagai usaha sambilan.

“Bicara budidaya kita juga harus bicara produksi dan pasca produksi. Karena jika banyak yang menanam namun tidak ada yang akan membeli, akhirnya jadi percuma juga,”terangnya.

Pihaknya menurut Teguh, akan mendorong dan memberikan dukungan penuh kepada masyarakat untuk melakukan upaya peningkatan perekonomian. Salah satunya dengan menjadi peternak, baik sendiri maupun dengan pola sentra. Akan lebih baik lagi jika sistem peternakan sapi atau kambing dilakukan secara massal di daerah ini, praktis kebutuhan akan dua jenis rumput ini akan meningkat, dan menambah pemasukan bagi petani rumputnya.

Dengan luasan wilayah dan dukungan kondisi geografis yang ada,membudidaya dua jenis rumput ini adalah pilihan tepat untuk meningkatkan perekonomian.

Apalagi pemerintah daerah siap memberikan dukungan, baik dalam hal penyediaan bibit, pembinaan, pendampingan sampai penyaluran produksinya. Anda tertarik? (isp)

Kabar Serasan | 81

Budidaya Stroberi, Primadona Baru Agrowisata Muara Enim

B

esarnya prospek ekonomis buah stroberi, membuat beberapa warga setempat

beralih profesi dan tertarik untuk membudidayakan buah ini Berbicara tentang buah stoberi (diambil dari nama aslinya, Strawberry), pasti kita akan langsung membayangkan segarnya menikmati buah berwarna merah menyala yang banyak tumbuh di daerah tropis tersebut. Lazimnya di banyak acara jamuan makan, buah yang dalam bahasa latinnya bernama Fragaria Virginiana tersebut, diolah menjadi beragam jenis menu makanan dan minuman, salah satunya disajikan dalam bentuk juice, atau sekedar pemanis tampilan 82 | Kabar Serasan

Besarnya prospek ekonomis buah stroberi, membuat beberapa warga setempat beralih profesi dan tertarik untuk membudidayakan buah ini berbagai jenis cake, khususnya kue basah, seperti kue tart.

Dahulu, tidak mudah mendapatkan buah ini, bahkan di toko-toko buah atau di super market sekali pun, buah stroberi jarang tersedia. Namun saat ini, keberadaan buah ini sudah cukup banyak, termasuk di wilayah Kabupaten Muaraenim, yang bahkan sudah menjadikannya salah satu jenis tanaman buah yang banyak dibudidayakan di kawasan Semende, yang berhawa sejuk dan berbukit .

Kawasan Semende, yang meliputi tiga kecamatan, Kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Semende Darat Laut, secara geografis memang sangat mendukung pembudidayaan tanaman Stroberi, selain tanaman kopi yang sejak lama memang menjadi komoditi andalan dari kawasan itu. Maka tak heran, kini Pemerintah Kabupaten Muara Enim menjadikan kawasan itu sebagai salah satu destinasi agrowisata di Bumi Serasan Sekundang.

Di kawasan itu, pengunjung sejak awal masuk sudah mulai dimanjakan dengan indahnya panorama alam yang sejuk dengan hijaunya tanaman aneka tanaman, dan di salah satu wilayahnya, di kawasan Danau Ringkih, Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu, pengunjung bisa menikmati kesegaran buah stroberi ini, yang ditanam petani local, dan siap menyambut ramah para pengunjung.

Besarnya prospek ekonomis buah stroberi, membuat beberapa warga setempat beralih profesi dan tertarik untuk membudidayakan buah ini. Salah satunya Alamsih (53), warga Desa Segamit yang sejak lama hidup sebagai pengepul (penampung, Red) kopi.

“Kalau melihat seperti sekarang, rasanya menyesal mengapa tidak sejak dahulu di sini mulai menaman stroberi,”ujarnya.

Diakuinya, budidaya stroberi memang sangat jauh berbeda dengan apa yang lazim dilakoni petani di wilayah Semende sebagai petani kopi. “Untuk stroberi memang baru beberapa tahun ke belakang orang di sini mulai tertarik, dan sekarang pun masih dalam hitungan jari petani yang membudidayakan tanaman stroberi ini,” jelasnya.

Ya, secara ekonomis, budidaya stroberi sangatlah menjanjikan. Seperti diakui Alamsih, setiap minggu dirinya mendapatkan order pesanan dengan kisaran 10-15 kilogram. Belum termasuk datangnya pengunjung yang datang langsung ke kebun stoberi miliknya, dan membeli buahnya di tempat . Untuk harga, saat ini masih di kisaran Rp 35.000-Rp 40.000 per kilogram.

“Memang belum dalam jumlah banyak,tapi kalau dihitung-hitung cukup lumayan dan bisa menjadi sumber penghasilan,”ujarnya.

Budidaya stroberi memang membutuhkan ketelatenan. Tanaman ini, misalnya, tidak dapat berkembang biak dengan baik jika bercampur dengan tanaman lain. Belum lagi media tanamnya yang harus dilapisi plastic khusus, agar buah yang dihasilkan, tidak terkena tanah dan dalam kondisi bersih sehingga siap untuk dikonsumsi.

lut,meskipun pemesanan sudah ada.Hanya secara jumlah masih sangat sedikit.

“Kita masih mengirim di wilayah lokal saja, seperti ke Pagar Alam, Baturaja dan sesekali ke Palembang, itu pun kalau ada yang pesan. Permintaan rutin ada dari Tanjung Enim, tapi jumlahnya masih sedikit, sekitar 10-15 kilogram per minggu,”jelasnya.

Meningkatnya minat petani local membudidayakan tanaman stroberi ini, mendapat sambutan pemerintah setempat. Camat Semende Darat Ulu, M.Tasman mengakui,budidaya tanaman ini terbukti bisa menjadi solusi peningkatan penghasilan bagi para petani di kawasan Semende. Ia berharap, semakin lama semakin banyak warga yang meminati penanaman buah ini. “Boleh dikatakan belum menyebar, padahal secara potensi sangat menjanjikan,”jelasnya.

Potensi alam dan ketersediaan alam, menurut Tasman, sangat menunjang.

Tinggal lagi keseriusan dari para petani.

Ia mengimbau warga masyarakat bias menekuni penanaman stroberi ini secara total, bukan karena iseng atau semata coba-coba, karena ini sangat prospektif.

Dengan dukungan penuh pemerintah daerah, stoberi bisa menjadi primadona baru di sektor perkebunan. Kabupaten Muara Enim (Isp).

“Karena langsung dimakan,jadi buahnya diusahakan dalam kondisi bersih saat dipanen atau dipetik,”Alamsih menjelaskan.

Saat ini menurut Alamsih, yang masih menjadi kendala dirinya dan petani lain yang melakukan budidaya stroberi adalah kendala pemasaran. Pola pemasaran menurutnya masih dari mulut ke mu-

Kabar Serasan | 83

Seni Ukir Jepara, Potensi Usaha yang Kurang Dilirik

Saat berbicara seni ukir umumnya masyarakat

Indonesia akan langsung ingat dengan Jepara,

daerah di Jawa Tengah yang sejak dulu sampai

sekarang diakui sebagai penghasil karya-karya seni ukir kayu yang sangat baik dan bernilai

utama kayu jati cukup tinggi. Meski pun secara harga masih terkategori tinggi, namun secara kuantitas tiap tahun permintaan terus meningkat.

Seperti diutarakan Mislaso,pria 53 tahun yang menggeluti pengolahan mebel bermotif seni ukir Jepara yang membuka usaha mebel khas Jepara di jalan Sultan Mahmud Badarudin II (SMB II) Kota Muara Enim. Menurutnya, permintaan akan mebel karyanya setiap tahun mengalami peningkatan.

“Kalau dari hitungan kami setiap tahun ada peningkatan,memang tidak dalam jumlah banyak tapi lumayanlah,�ujarnya mengawali cerita.

Untuk jenis mebel yang banyak diminati, menurut pria yang sudah 33 tahun menetap tinggal di Muara Enim ini, adalah lemari.

Selain alasan motif, secara kualitas ukiran, mebel jenis lemari lebih menonjol dan terkesan megah sebagai sebuah karya seni ukir. Bagi penyuka karya seni, kadang harga tak menjadi petimbangan utama.

Mislaso mengaku, sebelum melakoni bisnis tinggi. Sentuhan seni dengan ornamen kayu jual beli mebel motif ukir khas Jepara, dirinya daera it uterus diminati. Dan permintaan yang menggeluti usaha pembuatan kusen. Namun setelah melihat minat konsumen mebel di Muara terus meningkat membuat para seniman karya Enim yang cukup tinggi, akhirnya dirinya beralih melakoni usaha jual beli mebel motif ukiran seni ukir kayu asal daerah itu kini menyebar Jepara berbahan kayu Jati. di seluruh penjuru tanah air, dengan penjualan

Memang proses penjualannya lebih lama, karena tidak lagi semata di kawasan domestic tapi pengerjaan motif ukirannya lebih lama, karena sangat membutuhkan ketelitian dan ketekunan. menembus mancanegara. Kesalahan sedikit saja, bisa berakibat fatal.

Tidak saja dalam pemotifan, tapi juga dalam hal pemasangan dan pewarnaan. Terutama dengan Tidak terkecuali di Kabipaten Muara Enim, pernis dan pelitur. Intinya, sebagai karya seni, mayoritas masyarakat di daerah ini sudah pengerjaannya harus benar-benar teliti. lama mengenal dan peminat seni ukir Jepara. Untuk usaha jual beli mebel khas Jepara ini, Permintaan akan hasil olahan kayu berupa produk ia belum banyak mempekerjakan karyawan, mebel seperti meja, kursi, lemari serta hiasan karena sejauh ini, penjualan lebih bergantung rumah dengan motif ukiran Jepara berbahan baku pesanan. Ada permintaan maka ia pun langsung

84 | Kabar Serasan

melakukan pemesanan ke Jepara. “Ya, bahan dan ukirannya kita memesan langsung ke Jepara dan sifatnya tidak ada pembatalan. Jadi kalau rusak saat kita merangkai atau sedang finishing, hitunganya sudah rugi,”terangnya.

Mislaso sebenarnya ingin mengembangkan usahanya dengan memproduksi sendiri, mengingat permintaan mebel khas Jepara di Muara Enim yang kian meningkat. Namun kendalanya di Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menjelaskan, di Muara Enim, sampai saat ini belum ada tenaga ahli ukir jati khas Jepara. Untuk menghasilkan seni ukir yang bagus, seseorang memang harus memiliki bakat seni ukir. Itupun belum cukup. Karena harus terus melatih diri dan terus berinovasi. Dia sendiri mengaku belum mampu membuat motif ukiran Jepara ini.

“Memang membutuhkan orang yang memiliki bakat seni khususnya seni ukir. Itu tidak bisa dipelajari secara otodidak,kecuali memang sejak dini sudah mulai dilatih,”terangnya lagi.

Untuk bahan baku menurutnya memang bukan persoalan karena cukup tersedia, seiring sudah mulai banyaknya masyarakat daerah ini yang membudidayakan kayu jenis ini.

Namun diakuinya, secara mutu, kayu Jati asal Jepara masih lebih unggul, karena faktor usia kayunya yang di Jepara rata-rata mencapai puluhan bahkan ada yang ratusan tahun.

“Secara usia ada kelasnya, untuk jati diatas usia 50 tahun itu sudah masuk kelas satu, sementara di bawahnya terkategori kelas dua. Itupun bagian dalam dan sisi luar batang juga berbeda kelasnya untuk tiap batang jati,”urainya.

Potensi bisnis mebel motif seni ukir Jepara sejauh ini cukup menjanjikan, termasuk di Muara Enim. Karena itu ia berharap Pemerintah Kabupaten Muara Enim membuat terobosan, misalnya mengirim sejumlah warga yang memiliki bakat seni ukir kayu, belajar beberapa bulan ke Jepara. Atau bias juga mendatangkan tenaga ahli di bidang ini, untuk memberikan pelatihan.

Mislaso sangat yakin, usaha ini memiliki prospek yang sangat baik dan memiliki daya serap tenaga kerja yang besar, karena didukung penyediaan bahan baku, dengan semakin banyaknya warga yang membudidayakan kayu jati.

“Memang tidak bisa instan, harus ditekuni dari awal. Karena bukan hanya bicara bisnis dengan untung ruginya, namun kita bicara seni yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi,”ujar Mislarso.

Dengan semakin tingginya permintaan akan produk ini, akan semakin terbuka lebar juga peluang usahanya. Jika ini dilirik dan digarap secara tepat oleh pemerintah di daerah ini, maka akan melahirkan usahausaha kreatif bernilai ekonomi dan pada akhirnya mendongkak tingkat kesejahteraan masyarakatny. Pendek kata, kalau jelas bisa menjadi penopang hidup, mengapa usaha karya seni kayu ini tidak dihidupkan?.(isp).

Kabar Serasan | 85

KAFE TULISAN NYA GAK ADA

86 | Kabar Serasan

Kabar Serasan | 87

Nikmatnya Iga Bakar di Warung “ Mbak Arie”

Melakoni bisnis kuliner memiliki tantangan tersendiri dan mengharuskan kita untuk selalu memiliki kreasi,terutama dalam hal cita rasa dan varian menu.

Salah-salah, jika menu yang kita jual tidak menarik serta cita rasanya tidak sesuai dengan lidah konsumen, dijamin bisnis atau usaha yang kita lakoni tidak akan dilirik konsumen dan bermuara kepada gulung tikar. Sekarang ini, varian menu kuliner sudah tidak terhitung. Menu tradisional maupun ataupun racikan menu perpaduan antara resep tradisonal dan modern saat ini sudah sangat banyak.

Tinggal kita pintar-pintar untuk memilih varian menu apa yang ingin kita jual untuk memancing minat para konsumen.

Irari Suryati atau yang akrab disapa Arie salah satu pelaku bisnis kuliner di Muara Enim salah satunya. Pemilik warung lesehan Mbak Arie yang buka di halaman kantor DPD Golkar Muara Enim ini memilih menu Iga Bakar sebagai salah satu varian kuliner di warung miliknya.

Di warung miliknya pengunjung juga bisa memesan menu lain seperti Ikan Nila Bakar,Ayam Bakar,Bebek Bakar serta Sup Pindang.

88 | Kabar Serasan

Dia memang sengaja memajang Warung Iga Bakar untuk usaha kulinernya. Karena dia meyakini, hanya ditempatnya ada menu tersebut. Meskipun menurutnya, permintaan konsumen akan menu tersebut masih kalau jauh dengan menu lain seperti Ikan Bakar dan Ayam Bakar.

“Sengaja pajang nama warung Iga Bakar, karena kami memang menyediakan menu itu,”terangnya.

Memulai usaha kuliner sejak tahun 2012 lalu, menurut wanita 35 tahun ini bukan tanpa hambatan. Membuat konsumen yakin dengan menu yang ditawarkan menurutnya juga bukanlah hal yang mudah. Bahkan setiap konsumen yang baru sedang mencicipi menu yang dipesan,terkadang ada kekhawatiran jika menu tersebut tidak cocok dilidah konsumen tersebut. Karena menurutnya, jika merasa tidak cocok, konsumen tersebut tidak akan datang lagi.

“Bisa dikatakan bisnis yang kita lakoni termasuk spekulasi soal rasa. Kalau boleh meminjam istilah di iklan, soal rasa lidah tak pernah bohong,”urainya.

Pilihan usaha dengan membuka warung kuliner menurut Arie mungkin pilihan yang tepat baginya. Peluang keuntungan yang didapat menurutnya juga lumayan. Hanya saja,bisnis seperti itu tidak bisa setengahsetengah dan perlu totalitas.

Untuk permulaan jangan langsung berharap untuk mendapatkan untung besar. Karena untuk mendapatkan pelanggan di bisnis kuliner bukanlah hal yang mudah,apalagi semuanya dimulai dari awal. Yang jelas menurut Arie, melakoni usaha dengan berjualan makanan membutuhkan kesabaran,ketelatenan serta mengutamakan pelayanan. Selain itu, menjaga citarasa menjadi kunci utama dalam bisnis kuliner.

“Karena yang kita suguhkan langsung berkaitan dengan lidah dan selera pembeli,kalau dilidah mereka tidak cocok atau mereka tidak berselera dengan menu kita berarti jelas tidak akan menjadi pelanggan tetap,’terangnya.

Arie mengakui, sejauh ini kondisi usahanya bisa dikatakan semakin berkembang.

Minat masyarakat untuk menikmati kuliner lesehan atau jajanan di Muara Enim juga cukup tinggi. Peluang bisnis atau usaha serupa menurutnya sangatlah bagus, sebagai salah satu potensi penunjang ekonomi masyarakat. Paling tidak, jika semakin maju usaha tersebut maka akan semakin banyak pihak yang dilibatkan, seperti tenaga kerja untuk karyawan. Secara tidak langsung hal itu menjadi lapangan kerja bagi masyarakat yang saat ini semakin kesulitan menjadi lapangan kerja.

“Kalau semisal disatu warung saja bisa mengajak 5 orang karyawan, kalau sudah

10 warung berarti sudah 50 orang yang dilibatkan atau diajak bekerja. Jelas itu sudah menjadi bagian dari lapangan kerja,”jelasnya.

Bicara keuntungan menurut Arie, sudah jelas usaha atau bisnis kuliner sangat menguntungkan. Memang menurutnya besar atau kecilnya keuntungan tergantung dengan banyaknya varian menu yang disajikan serta jumlah pelanggan yang datang. Hanya saja dia kembali mengingatkan, perlu ketelatenan dan kesabaran serta keuletan dan pemilik usaha itu sendiri.

“Saya katakan tadi, bisnis kita berhubungan langsung dengan selera pelanggan dan itu menjadi kunci sukses tidaknya usaha kita,”tuturnya.

Arie menuturkan, di warung miliknya permalam kisaran porsi menu yang dipesan oleh pelanggan yang datang berkisara antara 75-100 porsi per malam.

Namun jumlah tersebut juga untuk beberapa varian menu, seperti Iga Bakar, Bebek Bakar, Ayam Bakar serta Ikan Bakar.

Arie mengungkapkan, sejauh ini menu dominan yang dipesan oleh pelanggan yang datang adalah Ikan Bakar dan Ayam Bakar.

“ Harga mungkin juga menjadi alasan pelanggan,” jelasnya.

Karena untuk menikmati 1 porsi Ikan dan Ayam Bakar dirinya hanya mematok harga Rp 20.000 per porsi. Sementara untuk Bebek Bakar harga per porsinya Rp 28.000. Sedangkan untuk Iga Bakar, dia mematok harga Rp 40.000 per porsi. Per hari, untuk menu Iga Bakar warungnya paling tidak menghabiskan bahan baku iga sapi sekitar 7 kilogram. Pasaokan daging tidak menjadi persoalan, karena sudah system berlangganan dengan pedagang daging di Pasar Inpres Muara Enim. Hanya saja untuk harga disesuaikan dengan harga pasaran daging.

“Untuk iga bakar memang lebih mahal, karena bahan bakunya memang mahal dan jumlahnya juga terbatas,”terangnya.

Sejauh ini menurut Arie,kendala yang dihadapi bukan hanya bagi dirinya namun juga pedagang kuliner lesehan lainnya adalah kendala tempat. Jika ada lokasi yang lebih luas tidak menutup kemungkinan,jumlah pelanggan akan bertambah setiap malamnya. Pengunjung yang datang menurutnya, biasanya akan balik kanan jika sudah tidak ada tempat yang kosong. Sementara untuk menambah meja menurutnya, pihak pengelola lokasi tidak mengizinkan. Salah satunya harus

berbagi dengan pedagang yang lain.

Dirinya berharap, pemerintah setempat dapat mengelola dan membina dirinya dan pedagang yang lain semisal dengan menyediakan tempat yang lebih memadai dan tertata.

“Karena apa, tempat parkir kendaraan pengunjung atau pembeli juga menjadi faktor pendukung. Kalau lokasinya parkirnya luas dan memadai, pengunjung bisa lebih ramai lagi,”ujarnya.

Selain penataan tempat, dirinya dan pedagang lain termasuk masyarakat lain yang ingin memulai usaha kuliner juga sangat berharap adanya bantuan atau suntikan dana segar dari pemerintah.

Tentu saja menurutnya dana tersebut semacam pinjaman bunga ringan, sehingga terjangkau oleh para pedagang. Untuk di Muara Enim saat ini menurutnya peluang bisnis serupa sangat menjanjikan.

Melihan peluang dan kondisi, dirinya optimis membuka usaha dengan berjualan makanan atau kuliner,bisa menjadi sandaran hidup. Paling tidak bisa menopang ekonomi keluarga.(isp)

Kabar Serasan | 89

UKM

Kedai Uncam-Uncam Cik Inda, Tempat Nongkrong Baru Penggemar Kuliner di Muara Enim

Shienta Paramitha (isteri Bupati Muara Enim), Rita Kamalia (Direktur Akademi Kebidanan Muara Enim), Ganef Asmara (mantan anggota DPRD dan Ketua DPD PAN Muara Enim), adalah nama-nama beken di Kabupaten Muara Enim yang pernah mampir di kedai gadis ini.

Para pecinta kuliner di Kota Muara Enim, kini seperti menemukan tempat baru yang tepat untuk memenuhi harapan mereka, di Kedai Uncam-Uncam ala Cik Inda Uchie. Tempatnya sederhana, di tengah perkampungan, bisa ngobrol santai sambil duduk lesehan, sambil menikmati aneka makanan yang cocok dengan selera mereka.

Dan satu lagi, di kedai ini, anda yang hobi berselancar di internet atau berkomunikasi 90 | Kabar Serasan

lewat media sosial, bisa ber-gadget ria sepuasnya tanpa harus menghabiskan kuota paket handphone android anda, karena Septi Rosaria Inda, si pemilik kedai, menyediakan jaringan wifi gratis yang bisa anda manfaatkan kapan pun anda mau.

Tak heran, kedai ini sejak mulai dibuka— sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, selalu ramai didatangi pengunjung. Tak jarang, persediaan makanan yang disiapkan, sudah ludes sebelum waktu kedai ini tutup.

sebelum serius buka kedai, ia memang hobi membuat makanan, dan sering menerima pesanan beberapa temannya secara online. Tapi karena saat itu ia masih berstatus karyawan di tempatnya bekerja, bisnis makanan masih ia jalani sebatas iseng.

“Alhamdulillah, kedai ini selalu ramai didatangi pengunjung. Kami senang karena ternyata sajian aneka makanan yang kami sajikan, cocok dengan lidah mereka yang datang. Bagi kami, pelanggan adalah raja yang harus kami buat senang,”. ujar Inda, lajang anak ketiga dari tujuh bersaudara ini.

“Dari dulu memang senang masak. hobi makan dan berburu kuliner—mencicipi masakan baru, kemudian iseng mencoba membuat sendiri lalu diposting di instagram dan path pribadi. Teman-teman kasih komentar, terus minta dibuatin, lalu kasih komentar enak. Lama kelamaan, teman-teman mendukung untuk buat kedai. Akhirnya ya memberanikan diri, dan ternyata dapat sambutan positif, ya Alhamdulillah sampai seperti ini” kata Inda, menjelaskan kisah awal membuka kedai ini.

Berbisnis makanan, menurut gadis ini, sebenarnya bukan hal baru, karena

Inda ingat, makanan pertama yang ia jual—awalnya di kalangan terbatas, adalah

makanan Model Segitige (makanan turunan pempek berkuah, berbentuk segi tiga yang ia kenal saat masih sekolah SD), dan Pempek Panggang.

“Saat diposting di path, dalam waktu singkat, banyak yang nge-like, wah senangnya. Tapi sampai di situ penjualan masih online dengan sistem open list order dan deliveri order,. Saya pun makin bersemangat dan tersadar, ternyata hobi saya bias menghasilkan uang,” kata Inda mengenang awal usaha kulinernya.

Sebulan berjalan, Inda melanjutkan kisahnya, dengan hanya dua jenis makanan dan penjualan masih lewat online, ia pun mulai berkreasi dengan menciptakan menu baru yang ia beri nama “Mie Agak Igik”, sebuah nama yang ia adopsi dari istilah “slank” warga asli Muara Enim.

Dan selanjutnya, berkat masukan Ely Martina, seniornya yang ia akui banyak membantunya, Inda mendapatkan kata “Uncam-Uncam” (dalam bahasa lokal berarti campur-campur), yang kemudian ia jadikan nama label usahanya “Kedai Uncam Uncam Ala Cik Inda Uchie" “Pertimbangan menggunakan nama itu, antara lain ada unsur khas menu makanan yang saya sajikan, nama daerah yang saya usung, bahasa daerah yang saya utamakan dan nama saya sebagai chef sekaligus owner usaha ini” kata Inda menjelaskan.

Maka berkembanglah usaha kedainya, dengan sajian aneka makanan dan memakai nama berciri daerah asli Muara Enim. Sebut saja, Mie Tekewer, Mie Dower—yang ia ciptakan khusus bagi pecinta mie dengan rasa pedas dalam berbagai level (Inda mengklaim, due menu mie buatannya ini, sejak pertama kedainya dibuka sampai kini, paling banyak diminati).

Lalu ada lagi, Mie Celantum, Mie Asy Geboy, Model Gendum Celabam, Lenggang Lenggox, Kemplang Bedempang, Otak-Otak Sagu, Pempek Isi Ubi, dan aneka rasa kudapan pisang goreng dan minuman segar yang siap menemani makanan yang dipesan.

“Awal merintis bisnis ini banyak sekali tantangannya. Mulai dari bermunculannya usaha yang sejenis sampai sikap sinis orang-orang yang semula meragukan kemampuan dan keseriusan saya menekuni bisnis ini. Tapi semua saya hadapi dengan tekad kuat, dan berkat dukungan keluarga, kerabat dan teman-teman dekat, semua halangan itu sudah berlalu dan ibarat ujian, saya sudah lulus” kata Inda sambil tersenyum.

Salah satu kiatnya, selain menggunakan kekuatan jaringan dalam memasarkan bisnisnya, ia mengutakan kepuasan “penikmat” (sebutannya kepada pelanggan). Ia berusaha menciptkan suasana nyaman, mulai dari penataan

tempat (ia sengaja mengecat kedainya dengan warna pink ungu) dan memilih tagline “Harga Standar Rasa Optimal".

Berapa omzet dan keuntungan per hari?

Gadis ini awalnya enggan menyebut, tapi setelah terus didesak, setengah berbisik ia mengatakan, “pendapatan perhari rata rata bisa mencapai Rp 2,5 juta dengan keuntungan yang didapat berkisar dari Rp 350 ribu sampai—kalau Sabtu dan Minggu, Rp. 800 ribu per hari”. Benarbenar menakjubkan.

Kedai Uncam-Uncam ala Indah Uchie, adalah contoh usaha berkelas UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berbasis kuliner, yang patut menjadi contoh dan menginspirasi, siapa pun yang ingin merintis usaha. Banyak pelajaran yang bias dipetik dari perjalanan dan kesuksesan gadis yang kini bias disebut sebagai pengusaha sukses ini. Tak pernah terbayang, usaha kerasnya akan mendapat sambutan luas masyarakat, dari kelas bawah hingga menengah bahkan kelas atas, Shienta Paramitha (isteri Bupati Muara Enim), Rita Kamalia (Direktur Akademi Kebidanan Muara Enim), Ganef Asmara (mantan anggota DPRD dan Ketua DPD PAN Muara Enim), adalah nama-nama beken di Kabupaten Muara Enim yang pernah mampir di kedai gadis ini. (Fir)

Kabar Serasan | 97

TE KOTA WISATA

TIDAK ADA FOTO DAN TULISAN

92 | Kabar Serasan

TE KOTA WISATA

TIDAK ADA FOTO DAN TULISAN

Kabar Serasan | 91

PEMEKARAN GELUMBANG

TIDAK ADA FOTO DAN TULISAN

94 | Kabar Serasan

PEMEKARAN GELUMBANG

TIDAK ADA FOTO DAN TULISAN

Kabar Serasan | 93

TIDAK ADA FOTO DAN TULISAN

96 | Kabar Serasan

TIDAK ADA FOTO DAN TULISAN

Kabar Serasan | 95

TIDAK ADA FOTO DAN TULISAN

98 | Kabar Serasan

TIDAK ADA FOTO DAN TULISAN

Kabar Serasan | 99

Selamat Hari Jadi Kabupaten Muara Enim ke 69 Mari Kita Wujudkan Muara Enim SMAS