Majalah Kabar Serasan Edisi November 2017

Kabar Serasan MEDIA PEMBANGUNAN MUARA ENIM

MUARA ENIM MAKIN MAJU

Menjawab tantangan meraih prestasi

November 2017 | KABAR SERASAN

Edisi Khusus HUT Kabupaten Muara Enim ke-71

Selamat Ulang Tahun Kabupaten Muara Enim ke 71

Semoga Terus Maju dalam Mewujudkan SMAS

Kami Menerima Informasi, Tulisan dan Pemasangan Iklan Klik : www.kabarserasan.com Alamat : redaksi@kabarserasan.com

Setiap Hari Ribuan Pasang Mata Membaca Berita di Media ini Kami Lahir Karena Kecintaan Kepada Kabupaten Muara Enim

Penerbit: Bagian Humas dan Protokol Pemkab Muara Enim Penanggung Jawab: Kabag Humas dan protokol Pemkab Muara Enim: H. Rinaldo SSTP Msi Redaksi Pemimpin Umum Firdaus Masrun

Telepon : (021) 77885465 - 0811926736

Pemimpin Redaksi Khairul Amri Penyedia Data : Tim Humas Pemkab ME Perusahaan Penerbit : PT. Media Serasan Utama (MSU)

Alamat Redaksi: Regus Office Park Beltway Office Park,Tower B, Jl. Letjen TB Simatupang no.41, Jakarta Hotline: 0811926736/08176696468 Email: redaksi@kabarserasan.com Website : www.kabarserasan.com

daftar isi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Bertumpu Enam Sektor

Kawasan Terpadu Embarkasi Haji Sumsel, Pertama di Indonesia

Penyusunan RKP 2018 menggunakan prinsip money follows program, melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan

8

NASIONAL

Ekonomi

Sumatera Selatan, provinsi pertama di Indonesia memiliki kawasan terpadu embarkasi haji, dilengkapi berbagai sarana, salah satunya bangunan Kabah berukuran sama dengan di Masjidil haram Mekkah, Arab Saudi.

20 S U M S E L

Penanganan haji ____________________________

Kebijakan Strategis Pemerintah kabupaten Muara Enim Inovasi, menjadi kata kunci dari semua usaha dan capaian Pembangunan di kabupaten Muara Enim.

Sedikitnya ada 79 inovasi yang dibuat dan diakui pemerintah pusat

31 Pembangunan LAPORAN UTAMA Muara Enim

_____________________________

Prestasi Berbuah Banyak Penghargaan

Kerja keras yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim menghasilkan banyak prestasi yang berujung penghargaan

NASIONAL 10 Dana Desa Akan Diperketat 12 Kepala Daerah Diminta Jauhi

54 PRESTASI Penghargaan

_____________________________

Satu Dasawarsa Kabupaten Muara SUMSEL Enim Korupsi

22 Persiapan Asian Games 2018

PEMBANGUNAN MUARA ENIM 33 Sosial 39 Pemerintahan 55 Investasi 57 Perkebunan 59 Perindustrian 63 Olahraga - Parawisata 80 Prestasi dan Penghargaan 93 UMKM

RAGAM

95 Kuliner 96 Teknologi - Gadget 97 Info Kesehatan

Hampir sepuluh tahun pemerintahan kabupaten di bawah kepemimpinan Pasangan Ir H Muzakir Sai Sohar dan H Nurul Aman SH, Kabupaten Muara Enim mengalami kemajuan pesat. Meski tetap ada sejumlah catatan menyertai aneka catatan prestasi itu.

78 KILAS BALIK Kebangkitan Muara Enim

_______________________________

Wawancara

Kemajuan yang dicapai Kabupaten Muara Enim tidak bisa dilepaskan dari sosok wanita ini. Sebagai isteri bupati yang 10 tahun memimpin daerah ini, ia lebih banyak tampil di balik layar. Bagaimana pandangannya tentang Kabupaten Muara Enim ke depan?

99 SOSOK Jendi Panggabean, Atlit Disabilitas dari ME November 2017 | KABAR SERASAN | 3

DARI MEJA BUPATI

Ir. H. Muzakir Sai Sohar, Bupati Muara Enim

DARI MEJA BUPATI Perjalanan pembangunan di tahun 2017, memang diawali dengan kebijakan tak menggembirakan dari Pemerintah Pusat, dengan menunrunkan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) bagi seluruh daerah. Itu kita pahami sebagai respon Pemerintah Pusat terhadap dinamika ekonomi global, di satu sisi, dan konsekwensi normal dari meningkatnya pelayanan negara kepada warga masyarakat, di sisi lain.

Ada tekanan keuangan dari revolusi fiskal itu yang menuntut kita berbenah dalam cara belanja dan Pemerintah Pusat mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan efisiensi belanja tersebut, demi meningkatkan pelayanan kepada publik. Bentuknya dengan membenahi proses dan tata kelola belanja serta investasi publik, memfokuskan orientasi belanja, mengurangi belanja yang mengikat, dan mengalokasikan sumberdaya secara fleksibel berdasarkan prioritas pembangunan.

4 | KABAR SERASAN |November 2017

Pemerintah Kabupaten Muara Enim sendiri menterjemahkan kebijakan itu dengan mengambil langkah, diantaranya menyusun APBD dan menetapkannya dengan Perda secara tepat waktu, mensegerakan tender proses pengadaan barang/ jasa sebelum akhir tahun, penandatanganan kontrak di awal tahun, dan memperbaiki perencanaan pengelolaan kas tahunan guna menghindari penumpukan penyerapan belanja pada akhir tahun.

Lalu terkait penurunan (penundaan) penyaluran DBH Triwulan IV Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan rasionalisasi anggaran program dan kegiatan yang akan dilakukan, artinya bahwa program kegiatan yang direncanakan dilakukan secara selektif dan benar-benar sangat prioritas terhadap pelayanan publik. Tak terhindarkan, kebijakan ini berdampak kepada bergesernya rasio Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang semula BL lebih besar dari BTL, pada Tahun Anggaran 2017 alokasi BTL (60,2%) lebih besar dari pada BL (39,8 %).

Dan langkah-langkah yang diambil itu kami anggap tepat.

Terbukti, proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu, pelayanan publik, bias semakin membaik dari waktu ke waktu. Syukur Alhamdulillah, dengan komitmen tinggi, konsisten dengan perencanaan yang dibuat dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai, memberi hasil sesuai yang diharapkan. Dan sebagai bonusnya, semua hasil yang dicapai itudiapresiasi, berbentuk pengakuan dan penghargaan.

Apresiasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Muara Enim itu patut kita syukuri sekaligus harus menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Apresiasi tersebut juga menunjukkan bahwa upaya-upaya pembangunan yang telah kita rencanakan dan kita laksanakan di Bumi Serasan Sekundang ini diakui keberhasilannya dan manfaatnya bagi kemajuan pembangunan daerah dan nasional. Capaian tersebut selain kita syukuri, juga harus kita evaluasi secara mandiri sebagai tolak ukur langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil ke depan. Kami mengapresiasi semua upaya yang dilakukan dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan selamat ini. Dirgahayu Kabupaten Muara Enim

DARI REDAKSI

Firdaus Masrun

Redaksi Kabar Serasan

PENGANTAR REDAKSI

Mengutip pernyataan Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar dalam banyak kesempatan, bahwa prestasiprestasi yang dicapai ini, di satu sisi merupakan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan semua unsur terkait—termasuk DPRD dan mitra pendukung dari kalangan dunia usaha, telah bekerja dengan baik, sesuai aturan dan tepat sasaran, yaitu dalam upaya mewujudkan apa yang menjadi Visi Kabupaten Muara Enim, yaitu SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera). Sekaligus juga menjadi bukti,

Tahun 2017 belum berakhir, tapi sejumlah capaian berujung penghargaan, telah menambah panjang catatan prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Dan raihan sepanjang tahun 2017 tersebut, melengkapi deretan prestasi yang dicapai tahun-tahun sebelumnya.

Namun di sisi lain, kata Bupati Muzakir, banyaknya capaian itu sebaiknya tidak menjadikan seluruh jajaran birokrasi dan semua pihak yang terlibat, untuk terus larut dalam rasa bangga dan puas diri, tapi sebaliknya menjadi tantangan, untuk bekerja terus bahkan lebih keras lagi, agar prestasi yang telah dicapai bias dipertahankan, bahkan ditingkatkan di kemudian hari.

Penghargaan Piala Adipura di bidang lingkungan hidup, yang diraih untuk ke 12 kali, Pangripta Sriwijaya dan Pangripta Nusantara dalam hal perencanaan pembangunan, serta opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam hal laporan keuangan yang diraih empat kali berturut-turut, dan sejumlah penghargaan di bidang lainnya, sungguh bukanlah pekerjaan mudah untuk dicapai, dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim mampu meraihnya.

Melengkapi laporan kali ini, mengambil momentum akan berakhirnya masa kepemimpinan pasangan Bupati Ir H Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman SH, redaksi juga memaparkan kilas balik perjalanan kepemimpinan pasangan ini, memimpin pembangunan di Kabupaten Muara Enim selama 10 tahun terakhir—terkhusus peran Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar.

Karena itu, mengambil momentum hari jadi Kabupaten Muara Enim ke 71 yang jatuh pada tanggal 20 November 2017 ini, redaksi Kabar Serasan sengaja mengupas aneka prestasi gemilang ini, sebagai laporan utama, penerbitan majalah Kabar Serasan, untuk edisi kali ini.

Selamat Ulang Tahun Kabupaten Muara Enim, semoga terus maju bersama masyarakatnya.

November 2017 | KABAR SERASAN | 5

KILAS KABAR

Olahraga

Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Sai Sohar, Senin (02/10/2017) lalu membuka kegiatan training center mengukuhkan atlet, pelatih dan official kontingen Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XI Kabupaten Muara Enim, termasuk di dalamnya 178 atlet dan 43 pelatih. Ketua KONI Kabupaten Muara Enim Ir. H Hasanudin MSi mengatakan, para atlet yang akan terlibat dalam kegiatan ini hasil dari proses penyaringan yang telah dilakukan di sejumlah cabang olahraga. Mereka diharapkan dapat meraih prestasi dan mengharukan nama Kabupaten Muara Enim. Hadir juga dalam pengukuhan ini, Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman SH

Pemerintahan Desa

Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, pada acara deklarasi “Siap Menang Siap kalah� para calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan Kades Serentak 2017, 18 September 2017 lalu, berpesan kepada seluruh calon aparatur pemerintahan desa tersebut untuk melaksanakan amanat dalam mengelola pemerintahan di desa dengan baik, jujur dan mematuhi aturan. Serap aspirasi rakyat, buat program kerja yang jelas, terprogram dan inovatif, dan jangan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.

6 | KABAR SERASAN |November 2017

KILAS KABAR

Politik

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018 mendatang sebesar 77,5 persen.

Rangkaian Pilkada 2018 akan dimulai tahap pendaftaran bakal pasangan calon 8-10 Januari 2018, penetapan pasangan calon 13 Februari 2018, dilanjutkan debat publik dan kampanye 15-23 Juni 2018. Di Sumsel Pilkada 2018 akan melaksanakan pemilihan Gubernur Sumsel dan pemilihan bupati di lima daerah, yakni Kabupaten Muara Enim, Empat Lawang, Banyuasin, Lahat dan Ogan Komering Ulu (OKU).

Narkoba

Kepala BNN Kabupaten Muara Enim, Ika Wahyu Hindarwati, SKM MSi, mengimbau masyarakat lebih berhati-hati mengkonsumsi obat-obatan yang bukan resep dokter. Ini terkait maraknya peredaran dan pemakaian pil paracetamol cafein carisoprodol (PCC) di masyarakat belakangan ini. Di Muara Enim sendiri, menurut Ika, sampai September 2017 belum ada kasus pemakaian obat yang diperuntukkan bagi pasien penderita nyeri punggung bawah akut ini

Birokrasi

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Ir H Hasanudin MSi minta seluruh pejabat OPD (Organisasi Perngkat Daerah) Muara Enim untuk disiplin dan menunjukkan integritas tinggi dalam bekerja sebagai pelayan masyarakat. Ini ditegaskan Hasanudin saat mendapati sedikitnya pejabat OPD yang hadir pada acara pelatihan dan sosialisasi zona integritas dan implementasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemkab Muara Enim, 22 September 2017 lalu.

November 2017 | KABAR SERASAN | 7

NASIONAL

PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL 2018 Bertumpu Pada Enam Sektor Ke mana arah pembangunan nasional 2018 mendatang, tergambar dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang pernah dibahas pemerintah pusat dan seluruh kepala daerah pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 beberapa waktu lalu di Jakarta, yang mengambil tema Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.

Dalam acara yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dan dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur, dan bupati/wali kota, dirumuskan apa saja yang menjadi prioritas nasional, program prioritas dan proyek prioritas, berikut lokasi setiap program prioritas tersebut.

Penyusunan RKP 2018 sendiri menggunakan prinsip money follows program, melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran, dengan menajamkan prioritas nasional dan program prioritas serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kedua, perkuatan pengendalian perencanaan, dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek atau “satuan 3� untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.

Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan

8 | KABAR SERASAN |November 2017

penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. Dan keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun badan usaha (BUMN, BUMD, serta swasta), melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).

Dalam rancangan RKP 2018 ini, pertumbuhan ekonomi 2018 diharapkan dapat mencapai kisaran 5,4—6,1 persen, atau pada titik 5,6 persen. Saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2018 di DPR RI 16 Agustus 2017 lalu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, berdasarkan beberapa asumsi, pemerintah realistis menargetkan pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 persen.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal dua tahun 2017 adalah 5,01 persen, stabil dibandingkan kuartal sebelumnya, karena target yang diinginkan memang minimal bertahan di atas angka 5 persen.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen di tahun 2018, pemerintah fokus pada enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu industri pengolahan terutama non migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, serta jasa keuangan. Pada 2018, pembangunan difokuskan pada tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan

peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata. Sementara itu, konsumsi dan investasi tetap harus menjadi pendorong pertumbuhan.

Beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah, yaitu investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu infrastruktur transportasi dan logistik dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata.

Keterbatasan kapasitas fiskal membuat pemerintah realistis bahwa upaya peningkatan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah, tapi perlu banyak terobosan yang perlu dilakukan. Salah satunya melalui mekanisme PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP), yang perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur tadi.

Selain itu, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan berkembangnya swasta di enam sektor

EKONOMI

utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural.

Terkait itu, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan selalu mengingatkan kepada seluruh jajarannya sampai ke daerah, untuk pandai menentukan fokus dalam bekerja. Kebiasaan dan rutinitas yang selama ini dilakukan hendaknya diubah dan tentukan prioritas yang jelas. Karena menurut penilaian presiden, kebiasaan yang selama ini menjadi masalah di lapangan adalah tidak adanya prioritas program yang ditetapkan dan masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pemerintahan pusat hingga ke daerah cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak program yang pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri dan sering kali menjadi terbengkalai. Berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-banyak. Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang,” ujar presiden.

Memperbaiki pelayanan kepada investor, menurut presiden, juga perlu dilakukan dan ditingkatkan, terutama terkait soal perizinan dan kemudahan berusaha. Sebab, kebiasaan selama ini terjadi, ialah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, memiliki aturan-aturan dan standar sendiri hingga pada akhirnya menyulitkan masuknya investasi. Diperlukan adanya keselarasan peraturan dari pemerintah pusat hingga ke daerah. “Kita harus sadar bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, jangan kita terpecah oleh aturan-aturan tadi yang membuat standar-standar sendiri,” Presiden menambahkan.

SERAPAN ANGGARAN Hal lain yang kerap jadi sorotan Presiden Jokowi, masih rendahnya serapan anggaran daerah, dalam merealisasikan belanja di daerah masing-masing. Akibatnya, dana yang belum terpakai masih terbilang besar.

Padahal anggaran itu dialokasikan untuk dipakai bagi pembangunan di daerah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Presien mencatat, sampai pertengahan Agustus 2017, anggaran yang masih belum terpakai mencapai Rp.220 triliun. Sangat besar.

“Sampai hari ini, saya lihat kemarin di rekening masih ada 220 triliun rupiah yang berada di rekening-rekening bank BPD maupun di bank-bank yang lain,” kata Presiden, di sela-sela kehadirannya di acara Jember Fashion Carnaval, di Jember, Jawa Timur 13 Agustus 2017 lalu.

Besarnya dana yang disimpan banyak pemerintahan daaerah, juga diungkapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo.

Pihaknya mencatat posisi simpanan pemerintah daerah di perbankan pada akhir Juni 2017, mencapai sebesar Rp222,6 triliun, yang terdiri dari giro, deposito maupun tabungan.

Pada periode yang sama tahun lalu, simpanan pemda mencapai Rp214,7 triliun.

Demikian, jumlah di tahun ini pada periode yang sama, lebih tinggi Rp7,9 triliun.

Penurunan posisi simpanan pemerintah daerah ini disebabkan, salah satunya akibat rendahnya realisasi pendapatan daerah dari belanja daerah hingga Juni 2017.

“Sampai dengan akhir Juni 2017, realisasi pendapatan daerah hanya sebesar Rp85,1 triliun. Sementara realisasi belanja daerah pada periode yang sama mencapai Rp107,04 triliun,” katanya.

Secara keseluruhan, posisi dana simpanan daerah dari pemerintah provinsi di perbankan sampai Juni 2017 mencapai Rp72,98 triliun. Nilai ini lebih rendah Rp5,13 triliun dari posisi Mei 2017 sebesar Rp78,12 triliun. Sedangkan, posisi dana simpanan daerah dari pemerintah kabupaten di perbankan sampai Juni 2017 mencapai Rp117,49 triliun. Atau ,lebih rendah Rp13,7 triliun dari posisi Mei 2017 sebesar Rp131,2 triliun.

Jumlah itu lebih rendah sekitar Rp10,53 triliun dari posisi pada periode yang sama tahun sebelumnya atau akhir bulan Juni 2016 sebesar Rp128,02 triliun.

Di tingkat provinsi, ada lima yang memiliki simpanan perbankan terbesar hingga akhir Juni 2017. Provinsi-provinsi tersebut adalah; DKI Jakarta sebesar Rp19,09 triliu, Jawa Barat sebesar Rp7,94 triliun, Jawa Timur sebesar Rp5,08 triliun, Jawa Tengah sebesar Rp4,81 triliun, dan Papua sebesar Rp4,02 triliun.

Sedang di pemerintahan tingkat II, ada Kabupaten Badung, Bali dengan simpanan sebesar Rp1,73 triliun, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebesar Rp1,56 triliun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyimpan Rp1,44 triliun, dan Kabupaten Nias, Sumatera Utara sebesar Rp1,38 triliun, serta.Kabupaten Tangerang, Banten sebesar Rp1,37 triliun.

Dirincikan pula, ada ima kota yang memiliki simpanan perbankan terbesar hingga akhir Juni 2017. Kota-kota itu adalah; Surabaya, Jawa Timur sebesar Rp2,30 triliun, Cimahi, Jawa Barat sebesar Rp1,84 triliun, Tangerang, Banten sebesar Rp1,32 triliun, dan Magelang, Jawa Tengah sebesar Rp1,18 triliun, serta Medan, Sumatera Utara sebesar Rp1,08 triliun.

Jumlah dana pemerintah daerah yang ‘menganggur’ tersebut, terdiri dari giro, deposito maupun tabungan. Bentuk simpanan terbesar berupa giro. Jika menilik jenis simpanannya, posisi simpanan pemda Rp222,6 triliun tersebut terdiri atas giro sebesar Rp140,7 triliun atau 63,2%.

Kemudian berupa deposito sebesar Rp76,6 triliun atau 34,4 % dan tabungan sebesar Rp5,3 triliun atau 2,4%.

Soal masih rendahnya serapan anggaran daerah ini, Presiden Jokowi menilai perlunya perbaikan sistem pemerintahan untuk menghilangkan potensi korupsi. Dengan adanya perbaikan itu, para pejabat diyakini bakal bekerja sesuai dengan koridornya atau tugas dan fungsinya.

“Perbaikan sistem pemerintahan terus menerus kita perbaiki sistemnya. Sehingga jangan sampai ada pejabat kita yang meloncati batas yang sudah ditentukan sistem itu. Jadi perbaikan sistem sangat penting sekali,” kata Presiden Jokowi.

Jika sstemnya sudah baik, penegakan hukum ditegakkan dengan tegas bagi yang melanggar, dan kepala daerah memahami serta mematuhi aturannya, maka seharusnya kepala daerah tidak khawatir apalagi takut untuk mengambil keputusan. “Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas,” kata presiden lagi. (Fir)

November 2017 | KABAR SERASAN | 9

NASIONAL

Dana Desa, Akan Makin Diperketat Pengawasannya

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada 1 Agustus 2017 lalu, seakan menjadi pembenar kekhawatiran banyak pihak selama ini, bawah Dana Desa yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintahan desa, rawan disalahgunakan.

Yang sangat mengejutkan, pihak-pihak yang diduga terlibat dan kemudian terjaring OTT KPK tersebut, bukan hanya aparatur pemerintahan desa sebagai pengguna dana, tapi juga pihak-pihak yang justru diharapkan menjadi pengawas pelaksanaan dana tersebut, yakni bupati, pejabat inspektorat hingga pimpinan kejaksaan negeri setempat.

10 | KABAR SERASAN |November 2017

Ya, dalam OTT tersebut KPK memeriksa 11 orang pejabat, dan setelah dilakukan pendalaman, lima di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dengan tuduhan menerima suap terkait penggunaan Dana Desa. Mereka yang jadi tersangka— sebagaimana disampaikan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief di Jakarta, yakni Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Pamekasan, Sucipto Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri pamekasan Rudi Indra Prasetya. Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin, serta Kepala Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengaku sangat kecewa dengan kejadian ini, karena merasa telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya hal seperti ini. Dari pembuatan peraturan yang sangat ketat, pembuatan call center pengaduan bagi masyarakat, sampai pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawas Dana Desa. “Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Kalau korupsi ya harus ditindak tegas agar ada efek jera bagi yang lainnya. Kami mengapresiasi langkah KPK dan selanjutnya minta masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap indikasi penyelewengan dana desa, bisa ke Satgas Dana Desa atau menghubungi call center Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di nomor 1500040�ujar Eko, di Jakarta, menanggapi kasus ini.

Tentang rawannya penyalahgunaan Dana Desa ini sudah sering diingatkan banyak pihak, termasuk Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam beberapa kesempatan. Menurut Agus, tata kelolanya perlu diperbaiki, dan ia menyarankan perlunya partisipasi masyarakat untuk mengawasi penyaluran, agar ada transparansi dan bias diminimalkan potensi penyalahgunaannya.

ANGGARAN

Sebelumnya, untuk mencegah penyalahgunaan Dana Desa, Mendes PDTT Eko telah membentuk Satgas Pengawas Dana Desa, dan mempercayakan pimpinan Satgas ini kepada mantan pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto, dengan tujuan pokok membantu para kepala desa dalam menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan undang-undang, antara lain merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa, membantu mengevaluasi regulasinya, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi penyalurannya, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat jika ada dugaan terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya. “Setiap ada pelanggaran harus ditindaklanjuti. Tingkatkan koordinasi dengan penegak hukum sehingga masukan dari masyarakat bisa ditindaklanjuti dan memberi efek jera. Beri peringatan agar desa lain tidak melakukan hal yang sama,� tegasnya, Kemendes Eko, sambil mengingatkan, pengaduan masyarakat bisa disampaikan melalui Call Center 1500040, SMS Center di nomor 081288990040 atau 087788990040 kemudian via media sosial Kemendes PDTT. Penerimaan Dana Desa Terus Bertambah Dana Desa, disalurkan pemerintah pusat berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaannya diserahkan kepada dua kementerian.

Untuk urusan pemerintahan desa, dilaksanakan Kemendagri, sedanghkan untuk urusan terkait perencanaan dan monitoring

program pembangunan desa, dilaksanakan oleh Kemendes PDTT. Dana Desa disalurkan untuk pertama kalinya di tahun 2015, dengan alokasi melalui APBN sebesar Rp.20 triliun.

Angka ini terus bertambah di tahun selanjutnya, seiring dengan kemampuan keuangan pemerintah dan factor bertambahnya jumlah desa di tanah air, hasil pemekaran.

Data terakhir yang disampaikan Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, jumlah desa penerima Dana Desa pada 2017 meningkat menjadi 74.954 desa—meningkat 200 desa dari tahun 2016, dan Dana Desa yang dikucurkan sekitar Rp 60 triliun, naik dari Rp 46,98 triliun di 2016. Meningkat pesatnya jumlah Dana Desa yang dikucurkan di tahun 2017, terkait keinginan pemerintah pusat, agar setiap desa membuat program khusus menyangkut peningkatan produksi pangan nasional.

Sayangnya, hingga tahun ketiga pengucuran Dana Desa dilakukan, harapan meningkatnya perekonomian di daerah, belum juga terlihat. Pemerintah pusat malah lebih banyak mengurusi soal rawannya dana tersebut karena diselewengkan, ditandai banyaknya kepala desa diproses hukum. Dan kini— seperti terjadi di Kabupaten Pamekasan, malah pihak yang diharapkan menjadi pengawas malah yang diduga ikut menyalahgunakannya. ( fir )

November 2017 | KABAR SERASAN | 11

NASIONAL

KEPALA DAERAH DIMINTA TIDAK TERGODA KORUPSI Banyaknya kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota di tanah air yang terjerat kasus korupsi, membuat prihatin hampir semua kalangan. Disebut hampir, karena bisa jadi ada saja pihak yang justru tak senang dengan gencarnya pengungkapan kasus korupsi kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ditangkapnya Wali Kota Cilegon, Banten, Tubagus Iman Ariyadi yang terjaring OTT KPK 22 September 2017—enam hari setelah penangkapan Bupati Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko yang juga terkena OTT KPK, ternyata bukan yang terakhir.

Hanya berselang empat hari—tepatnya Selasa (26/09/2017) giliran Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari yang ditetap[kan tersangka oleh KPK, terkait dugaan menerima suap.

Rita merupakan kepala daerah ke-17 yang dijadikan tersangka, karena kasus korupsi. (Baca: Daftar Kepala Daerah Tersangkut Korupsi Selama 2016-2017) Padahal, sehari setelah penangkapan Wali Kota Cilegon, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sebenarnya sudah mengungkapkan rasa kecewanya, dan berharap kejadian ini yang terakhir.

“Setiap ada OTT, saya selalu menyampaikan pesan mudahmudahan ini yang terakhir, tapi masih terus terjadi. Saya tidak bisa apa-apa, karena aturan landasan dan pengawasan sudah jalan, saya sudah ingatkan terus area rawan korupsi, perencanaan anggaran, hibah bansos, pengadaan barang dan jasa, ini harus hati-hati. Kalau masih OTT, ini mental yang bersangkutan,” ujar Mendagri.

Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri yang kini menjadi dosen Institu Ilmu Pemerintahan (IIP), Prof Dr Djohermansyah Djohan MA mengaku terus memantau kinerja kepala daerah sejak era pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung tahun 2005. Dan menurutnya, dari 542 daerah otonom (34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 Kota), OK Arya Zulkarnaen merupakan kepala daerah ke 383 yang terjerat kasus korupsi—sebagian besar ditangani KPK. Baik Mendagri Tjahjo Kumolo, Djoherman hingga Presiden Joko Widodo dan juga banyak kalangan berharap, kepala daerah terlibat korupsi tidak ada lagi. Karena dampak yang diakibatkannya sangat besar dan luas, tidak saja merugikan keuangan negara, tapi juga

12 | KABAR SERASAN |November 2017

menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Data yang diungkap Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan yang disampaikan saat menjadi pembicara di Rakernas Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) di Malang, Jawa Timur 19 Juli 2017 lalu bahwa lebih dari separuh gubernur terlibat korupsi.

“KPK telah menangkap sebanyak 20 gubernur yang terlibat korupsi. Jadi lebih dari 50 persen gubernur terlibat korupsi,” kata Basaria seraya menegaskan, angka itu belum termasuk sejumlah kasus tindak pidana korupsi oleh kepala daerah yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi, sangat mencemaskan integritas dan kredibilitas para kepala Negara ini.

Menurut Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan masyarakat (PPIM) KPK Ranu Mihardja, praktik korupsi tidak hanya menyangkut masalah kerugian negara dan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut perampasan hak sosial rakyat dan merusak tata kelola pemerintahan, serta moral bangsa. Metamorfosa korupsi, jelas Ranu, pada awalnya dilakukan ASN golongan rendah, tapi kini berkembang dilakukan para kepala daerah dan politisi untuk mempertahankan kekuasaan.

“Awalnya korupsi hadir itu untuk mempertahankan hidup, dilakukan ASN pangkat rendahan, namun kini sudah meluas ke para pejabat kepala daerah, pelaku usaha, hingga politisi.

Motifnya pun sudah bergeser, bukan hanya untuk memperkaya diri lagi tetapi juga untuk mempertahankan jabatan. Sehingga berdampak lebih luas yakni mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya.

Tindakan korupsi tersebut dilengkapi dengan menggunakan ahli hukum dan keuangan agar perbuatan jahatnya terkesan benar dan tidak melanggar hukum. Saat ini, kata Ranua, korupsi di daerah merambah ke pengelolaan keuangan daerah, perizinan yang memicu suap dan gratifikasi, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

“Tambahan penghasilan yang sesuai bagi ASN dengan aturan yang berlaku, perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seperti tunjangan penghasilan diperbaiki untuk mengurangi tindak pidana korupsi,” kata Ranu.

Fungsi Inspektorat Menyikapi situasi ini, sejak beberapa bulan lalu muncul wacana dari Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mengoptimalkan fungsi inspektorat di daerah. Posisi inspektorat daerah, menurut Mendagri, memungkinkan mereka mengawasi secara detail penggunaan

HUKUM keuangan negara/daerah untuk mencegah korupsi, illegal act (tindakan ilegal) atau pun fraud (penipuan). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala signifikan, terkait independensi, kapasitas dan kapabilitas organisasi, serta profesionalisme.

Posisi inspektorat daerah sebagai subordinat kepala daerah (PP No. 60 Tahun 2008) kerap dituding penyebab tidak efektifnya perannya sebagai pengawas.

Sulit bagi inspektorat daerah menjalankan fungsi pengawasannya secara independen dan objektif.

Terlebih jika objek pengawasan berkaitan langsung dengan kepentingan pimpinan di daerah. Peringatan dari sang pengawas seringkali diabaikan atau bahkan yang memperingatkan justru mendapatkan ‘sanksi’.

Karena itu menurut Mendagri, pihaknya bersama KPK sedang menyusun mekanisme meningkatkan fungsi inspektorat untuk mencegah tindak pidana korupsi. Pembahasan terus dilakukan bersama BPKP, serta KPK dan hasil

DAFTAR KEPALA DAERAH YANG TERSANGKUT KASUS KORUPSI SELAMA 2016-2017: 1. Bupati Subang,, Ojang Sohandi Kasus: 12 April 2016 ditangkap KPK karena tuduhan memberikan uang suap sebesar Rp 528 juta kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus korupsi anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014.

Proses Hukum: Divonis 8 Tahun Penjara, denda Rp.300 juta Subsider 4 bulan kurungan 2. Bupati Rokan Hulu, Suparman Kasus: 7 Juni 2016 usai menjalani pemeriksaan kedua di KPK sebagai tersangka, langsung ditahan, terkait kasus penerimaan suap dalam proses pembahasan APBD Tambahan 2014 dan APBD 2015. 23 Februari 2017 Pengadilan Tipikor Riau memutus bebas.

Proses Hukum: Kasasi di MA atas permohonan KPK 3. Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam Kasus: 5 Juli 2016 ditahan KPK dengan sangkaan menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014. Sejak 5 Juli 2017 ditahan KPK Proses Hukum: Memasuki persidangan di Pengadilan Tipikor 4. Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian Kasus: 4 September 2016 ditangkap KPK karena menerima uang suap Rp.1 miliar terkait perencanaan, penganggaran hingga pengaturan saat pelaksanaan dalam sejumlah proyek di Dinas Pendidikan dan beberapa kantor dinas lainnya di Kabupaten Banyuasin.

Proses Hukum: 23 Maret 2017 Pengadilan Tipikor Palembang memvonis 6 tahun penjara, dan dicabut hak politiknya selama 3 tahun

pembahasan itu telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi sendiri dalam banyak kesempatan sering mengingatkan aparat pemerintah termasuk kepala daerah untuk tidak mencuri uang rakyat. Karena itu pula—tak lama setelah tertangkapnya Wali Kota Tegal Siti Mashita, disusul kemudian penangkapan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonious Tonny Budiono oleh KPK, presiden menyampaikan kekecewaannya.

“Sangat mengecewakan.

Sangat mengecewakan. Ini perlu saya ingatkan kepada seluruh pejabat agar tidak melakukan itu lagi,” ujar presiden melalui media di Jakarta.

Menurut presiden, agar pejabat negara tak lagi melakukan korupsi, sistem transparansi diperbaiki dan semakin ditingkatkan agar celah korupsi bias ditutupi. “Tapi itu juga terkait dengan integritas moralitas dari pejabat kita.

Berapa yang sudah ditangkap, baik OTT (operasi tangkap tangan) KPK atau Tim

5. Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan Kasus: 21 Oktober 2016 ditetapkan sebagai tersangka dan sejak 22 Desember 2016 resmi ditahan KPK karena sangkaan menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2016.

Proses Hukum: Menjelang proses persidangan 6. Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome Kasus: 15 November 2016 ditangkap dan langsung ditahan KPK karena diduga korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) di Nusa Tenggara Timur. Status tersangka Marthen pada November 2014 lalu, pernah dibatalkan oleh hakim dalam gugatan praperadilan.

Proses Hukum: 31 juli 2017 Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis 3 tahun penjara 7. Walikota Madiun, Bambang Irianto Kasus: 23 November 2016 ditangkap dan ditahan KPK karena sangkaan menerima gratifikasi dalam pembangunan Pasar Besar di Kota Madiun, jawa Timur Proses Hukum: Persidangan dan dituntut JPU 9 tahun penjara 8. Wali Kota Cimahi, Atty Suharti Kasus: 3 Desember 2016 ditangkap dan ditetapkan bersama suami, M Itoc Tochija sebagai tersangka oleh KPK, kasus penerimaan suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi.

Proses Hukum: 30 Agustus 2017 Pengadilan Tipikor Bandung memvonis Atty 4 tahun penjara, dan Itoc 7 tahun penjara.

9. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman Kasus: 6 Desember 2016 ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi lima proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009.

Saber Pungli, kan sudah bukan puluhan, sudah ratusan atau mungkin bahkan ribuan. Sangat-sangat mengecewakan,” kata presiden.

Sependapat dengan Presiden Jokowi, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, kunci utama seorang pejabat tidak korupsi adalah integritas yang bersangkutan.

Dengan integritas tinggi, sebesar apa pun celah dan godaan untuk korupsi, mudahmudahan bisa dihindari. Jadi kepala daerah diminta menghindari godaan korupsi.

“Upaya pencegahan terus dilakukan, tujuannya untuk tidak terjadi lagi. Tapi kembali ke integritas masing-masing orangnya. Karena itu masyarakat diharapkan ikut mengawasi, agar celah dan godaan yang ada itu bisa terjadinya korupsi,” kata Agus Rahardjo. (Fir)

Proses Hukum: 6 Maret 2017 menang dan dinyatakan bebas oleh hakim Praperadilan PN Jakarta Selatan

infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.

Proses Hukum: Penyidikan di KPK

10. Bupati Klaten, Sri Hartini Kasus: 30 Desember 2016 ditangkap dan langsung ditahan KPK karena sangkaan menerima suap terkait promosi jabatan di pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Proses Hukum: Jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.

15. Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko Kasus: Ditangkap dan langsung ditahan KPK 16 September 2017 karena disangka menerima suap terkait pengadaan meubelair di kantor Wali Kota Batu.

Bersama Eddy, ditangkap juga seorang pengusaha.

Proses Hukum: Penyidikan di KPK

11. Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun Kasus: 25 Januari 2017 ditangkap KPK di Bandara Soekarno Hatta, dan ditetapkan sebagai tersangka terkait tuduhan menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar pada 2012 sebesar Rp 1 miliar.

Proses Hukum: Jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta

16. Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi Kasus: Dugaan menerima suap terkait proyek di Kota Cilegon. Bersama Iman KPK menangkap Sembilan orang lain, termasuk pejabat dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Saru Pintu (Dinas PMPTST) Kota Cilegon dan mengamankan uang bernilai ratusan juta rupiah.

Proses Hukum: Penyidikan KPK

12. Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Kasus: 21 Juni 2017 bersama isteri, Lily Martiani Maddari ditangkap KPK karena sangkaan menerima suap terkait proyek pembangunan jalan Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Bengkulu.

Proses Hukum: Persiapan siding di pengadilan

17. Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari Kasus: Ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 26 September 2017, atas dugaan menerima suap sejumlah proyek di beberapa kantor dinas di lingkungan Pemkab Kukar.

Proses Hukum: Penyidikan KPK

13. Wali Kota Tegal Siti, Mashita Kasus: 29 Agustus 2017 ditangkap KPK karena disangka menerima uang suap terkait pengelolaan jasa kesehatan RSUD Kardinah Kota Tegal dengan total suap mencapai Rp5,1 miliar.

Proses Hukum: Penyidikan di KPK 14. Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen Kasus: Ditangkap dan langsung ditahan KPK 13 September 2017 karena disangka menerima suap Rp 4,4 miliar terkait pengerjaan pembangunan

November 2017 | KABAR SERASAN | 13

NASIONAL

2018, TAHUN DENGAN SUHU POLITIK SEMAKIN PANAS Banyak pihak yang memprediksi, tahun 2018 suhu politik di tanah air bakal makin panas, bahkan lebih panas dari tahun sebelumnya.

Karena di tahun 2018, akan berlangsung pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak gelombang ketiga—dari tujuh gelombang menuju Pilkada Serentak Nasional 2027.

Akan ada 171 daerah yang menjalani Pilkada Serentak 2018, termasuk tiga provinsi besar di Indonesia, yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur, yang selama ini sangat mewarnai eskalasi perpolitikan di tingkat nasional.

Dengan jumlah penduduk terbanyak, banyak yang sepakat, hasil Pilkada di tiga wilayah itu akan menggambarkan hasil Pemilu (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden) 2019.

Nah, iklim politik akan memuncak pada pelaksanaan pemilihan legislatif dan

14 | KABAR SERASAN |November 2017

pemilihan presiden (Pileg dan Pilpres) 2019. Tensi suhu politik, hamper pasti takkan menurun di jeda waktu dua ajang politik tersebut, karena pergerakan para calon dan pendukung—baik partai politik, partisan hingga penyokong dana, untuk memenangkan jagonya, tidak akan mengenal jeda, pada jarak waktu yang sangat berdekatan itu.

Hal lainnnya yang membuat prediksi panasnya suasana politik 2018 itu akan lebih tinggi dari sebelumnya adalah terkait penggunaan issu SARA sebagai bumbu menjatuhkan lawan. Berkaca pada Pilkada 2017 di DKI Jakarta, penggunaan issu sensitif ini terbukti mampu mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama, calon petahana yang sebelumnya diprediksi sulit untuk dikalahkan. Di luar issu SARA ini, faktor klasik yang selalu membuat panas situasi, belum juga terselesaikan oleh pemerintah, yakni pendataan pemilih melalui perekaman data e-KTP. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, jumlah pemilih yang ikut serta dalam pelaksanaan pilkada 2018 sangat besar, lebih besar dari peserta Pilkada Serentak 2015 dan 2017. Jumlahnya mencapai sekitar 68% dari total pemilih yang ikut Pileg dan Pilpres 2019. Karena itu pula, sejak dini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Intelijen Negara (BIN),

Polri dan Kejaksaan memetakan daerah rawan konflik.

Ada beberapa hal baru yang akan diterapkan KPU pada Pilkada 2018. Di antaranya, penggunakan kotak suara transparan (tembus pandang), yang juga akan diterapkan pada Pileg dan Pilpres 2019. “Ya, dalam undangundang politik yang baru disahkan, kotak suara diganti menjadi transparan, yang spesifikasinya akan dikonsultasikan dengan DPR” kata anggota KPU, Arief Budiman kepada media di Jakarta, 19 Agustus 2017 lalu.

Arief menjelaskan, kotak suara transparan itu akan berbentuk seperti laci kabinet dari plastik dan kaleng kerupuk berbahan kaca, dengan kapasitas tampung 500 surat suara pemilih. Penggunaan kotak suara transparan ini, sudah disimulasikan di beberapa tempat.

Kemudian, KPU juga akan memberi fasilitas khusus bagi pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas), agar nyaman dalam memberikan suara mereka. Untuk itu, KPU akan menggandeng Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) untuk melakukan audiensi terkait kebutuhan kaum disabilitas dalam pemilu.

Lima Kesepakatan Baru Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang telah disahkan DPR 21 Juli 2017 dan

POLITIK

berlaku efektif 1 Agustus 2017, memuat beberapa aturan baru, di antaranya lima issu krusial yang kemudian disepakati, yakni menyangkut ambang batas presidential (Presidential Threshold), ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold), alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (Dapil), metode konversi suara pemilu legislatif, dan sistem pemilu.

1. Presidential Threshold: 20-25 Persen Presidential threshold adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden. Presidential threshold 20-25% maksudnya adalah parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPR dan/atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu sebelumnya (Pemilu 2014).

2. Parliamentary Threshold: 4 Persen Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Ini berarti parpol minimal harus mendapat 4 persen suara untuk kadernya bisa duduk sebagai anggota dewan.

3. Sistem Pemilu: Terbuka Sistem proporsional terbuka berarti di kertas suara terpampang nama caleg selain nama partai. Pemilih juga bisa mencoblos langsung nama caleg yang diinginkan.

4. Dapil Magnitude: 3-10 Dapil magnitude atau alokasi kursi per Dapil yakni rentang jumlah kursi anggota DPR di setiap daerah pemilihan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 8/2012 disebutkan jumlah kursi di setiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi, tergantung jumlah penduduk.

5. Metode Konversi Suara: Sainte Lague Murni

3. Pengajuan bakal Caleg DPR, DPD, dan DPRD pada Mei 2018

Metode konversi suara mempengaruhi jumlah kursi setiap parpol yang lolos ke DPR. Metode sainte lague murni menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode sainte lague ini dalam melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar.

4. Penetapan DCS DPR, DPD, dan DPRD pada Agustus 2018

Tahapan Pileg dan Pilpres Pemilihan Umum (Pileg dan Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019.

Terkait ini, sebagaimana dijelaskan Ketua Panitia Kerja RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI, Lukman Edy, ada beberapa hal penting tentang tahapan yang akan dilalui.

Di antaranya pelaksanaan tahapan Pemilu akan lebih dipersingkat menjadi 18 bulan— selama ini 22 bulan. “Tahapan pelaksanaan Pemilu dipersingkat menjadi 18 bulan, yaitu mulai tanggal 1 Oktober 2017. Tahapan awal yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2017 adalah verifikasi parpol peserta pemilu. Pada pemilu sebelumnya, tahapan pemilu ini dilaksanakan 22 bulan sebelum hari-H. Perubahan tahapan awal ini implikasi dari berkurangnya masa kampanye dari 1 tahun menjadi 6 bulan, dimulai 13 Oktober 2018 sampai 13 April 2019� Lukman Edy menjelaskan.

Berikut ini tahapan lengkap Pileg dan Pilpres 2019: 1. Verifikasi partai politik dilaksanakan 1 Oktober 2017 2. Penetapan Parpol peserta dilaksanakan 1 Maret 2018

Pemilu

5. Pengajuan bakal calon presiden dan wapres pada Agustus 2018 6. Penetapan Capres-Cawapres serta DCT Pilpres pada September 2018 7. Masa kampanye 13 Oktober 2018 sampai 13 April 2019 8. Pencoblosan Pileg dan dilaksanakan 17 April 2019.

Pilpres

9. Pelantikan DPRD kab/kota dan provinsi pada Agustus sampai September 2019 10. Pelantikan DPR dan DPD pada 1 Oktober 2019 11. Pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2019 UU nomor 7 Tahun 2017 memang menjadi regulasi baru yang menggabungkan tiga undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014 yakni UU tentang Penyelenggara Pemilu, UU tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta UU tentang Pemilihan Presiden. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, ada beberapa ketetapan baru lainnya dalam undang-undang ini, di antaranya jumlah anggota DPR RI ditambah menjadi 575 kursi, Jumlah kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota bertambah berdasarkan populasi penduduknya, jumlah anggota KPU di provinsi dan kabupaten/Kota yang berubah, serta status keanggotaan Bawaslu di kabupaten/Kota yang menjadi permanen. (fir)

November 2017 | KABAR SERASAN | 15

NASIONAL

PEMERINTAH BERENCANA PINDAHKAN IBUKOTA NEGARA Pemerintah serius untuk memindahkan ibukota Negara Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibukota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibukota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun 2017 ini. “Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan,” kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.

16 | KABAR SERASAN |November 2017

Beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibukota ini, mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. Dasar kajian, yakni fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.

Pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Jika hasil kajian menunjukkan ibukota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana.

Di sana juga akan dibangun kantor presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan. Beredar kabar sebelumnya ibukota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Sebenarnya, wacana pemindahan ibukota ke Palangkaraya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, di tahun 1957-1958. Nama Palangkaraya selalu muncul setiap wacana pemindahan ibu kota negara ramai dibicarakan. Mengapa kota di Kalimantan Tengah tersebut terus digadang-gadang menjadi ibu kota baru negeri ini?

“Nama Palangkaraya (muncul) karena berada persis di tengah NKRI, di tengahnya Indonesia.

Atas dasar itu, Palangkaraya menjadi lebih populer sebagai calon ibukota dari kota lainnya,” ungkap Wijanarka, dosen Jurusan Arsitektur Universitas

PEMERINTAHAN

Palangkaraya, yang juga penulis Buku ‘Sukarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya’.

Namun, lanjut Wijanarka, rencana pemindahan ibukota di masa Soekarno itu tidak mewujud, karena jalan darat saja belum ada di Palangkaraya. “Bung Karno sendiri, waktu itu, memancang tiang pertama pembangunan Palangkaraya (pada 1957), dia harus naik kapal dari Banjarmasin ke Palangkaraya” ujarnya.

Palangkaraya, Luas dan Tahan Gempa Kini, ketika wacana pemindahan ibukota Negara Republik Indonesia kembali diangkat Presiden Joko Widodo, Palangkaraya kembali menjadi kandidat kuat. Mengapa Palangkaraya? Menurut dosen planologi Institut Teknologi Bandung, Krishna Nur Pribadi, ada tiga alasan, pertama wilayahnya masih luas, penduduknya relatif masih sedikit, dan ketiga, di luar wilayah gempa.

“Pulau Kalimantan itu penduduknya dua sampai empat juta orang. Sementara, Jakarta, itu bisa 10 juta orang. Ini sudah tidak benar. Menurut saya, kalau pembangunan terus dipusatkan di Jakarta, sudah tidak sehat,” kata Krishna.

Penduduk Kalimantan yang masih sedikit dibanding luas wilayahnya ini, menurut Krishna, membuat harga tanah rendah sehingga sangat berpeluang

untuk terus dikembangkan dan menarik orang untuk datang. Harga tanah, masih sekitar Rp 2 juta - Rp 6 juta per meter persegi. Luas Palangkaraya 2.400 km persegi, sementara wilayah yang terbangun itu baru 50 km persegi. Jadi, secara wilayah, kota masih luas sekali untuk dibangun.

Kalimantan Tengah sendiri, sebagaimana dikatakan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, telah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare untuk memfasilitasi rencana pemindahan itu.

“Kita sedang mengidentifikas lokasi, mengkaji status lahan dan letak kawasan, serta menyinkronkan dengan tiga wilayah tersebut.

Lahan 500.000 ha itu, menurut Sugianto, tersebar di tiga wilayah, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas. Dan pada dasarnya, lanjut Sugianto, kepala daerah di tiga wilayah itu telah bersedia untuk menyiapkannya,” ucap Sugianto, dalam beberapa kesempatan.

Meskipun nama Palangkaraya kerap disebut, pemerintah menyatakan, masih mempertimbangkan sejumlah pilihan kota lain. Karena itu, meski sudah diberi gambaran waktu pemindahan dimulai, namun, pastinya, kapan dan di mana wilayah yang jadi pilihan, masih belum dipastikan. (fir)

November 2017 | KABAR SERASAN | 17

NASIONAL

TARGET SEMUA KABUPATEN TERHUBUNG INTERNET Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, pemerintah terus menggenjot pemerataan internet di seluruh wilayah di Indonesia. Ia menargetkan di tahun 2019 seluruh wilayah di Indonesia bisa menikmati layanan internet dalam kecepatan yang sama.

Rudiantara menjelaskan, hingga Juli 2017, masih ada 57 kota dan kabupaten yang belum menikmati internet broadband dengan kecepatan stabil. Untuk itu, katanya, Kemenkominfo sudah berkomunikasi dengan operator telepon untuk membangun jaringan di 57 daerah tersebut.

“Kendalanya seluruh operator menolak dengan alasan bisnis yang tidak menguntungkan. Tapi ini akan kita terus upayakan karena ini sangat strategis dan jika itu terwujud maka Indonesia bisa sejajar dengan negara lain” ujar Rudiantara, kepada wartawan di sela-sela pertemuan organisasi telekomunikasi antarpemerintah kawasan Asia Pasifik ke-2 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin (17/7/2017) lalu.

Menkominfo menjelaskan, untuk memenuhi keinginan itu semua daerah ditarget memiliki ketersediaan internet melalui akses pita lebar atau broadband. Data yang dimiliki Kemenkominfo, dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, baru sekitar 400 kabupaten kota saja yang terhubung dengan akses pita lebar ini.

18 | KABAR SERASAN |November 2017

Selain masalah pemerataan keterhubungan layanan broadband ini, yang menjadi masalah krusial lainnya adalah kualitas kecepatan dan harga yang tidak merata di tiap daerah.

“Kecepatan akses di Jakarta 20 kali lebih cepat dibanding di Indonesia Timur. Harga di Papua, paket internet juga 1,65 kali dibanding Jakarta. Sudah lelet, lebih mahal lagi,” katanya.

Infrastruktur di Tiga Area Terkait ini, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Ismail menyatakan, sebagian besar dari 57 kabupaten/kota yang belum berjaringan internet itu berada di kawasan Indonesia Timur di antaranya Papua dan Maluku.

“Pemerintah akhirnya memutuskan untuk membangun infrastruktur jaringan yang dinamai proyek Palapa Ring di tiga area yakni Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur. Area Barat sudah jauh bahkan lebih dari 60 persen pembangunan.

Bagian Tengah masih proses dan Timur speed up bagus. Di tiga area itu sudah ada operator dan mitra,” kata Ismail.

Proyek Palapa Ring Bagian Barat, jelas Ismail, terdiri dari Bengkalis dan Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, serta Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau.

INFORMATIKA

Palapa Ring Bagian Tengah, meliputi 17 kabupaten dan kota yaitu Mahakam Ulu di Kalimantan Timur; Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud dan Kepulauan Siau Tagulandang di Sulawesi Utara; Morowali, Banggai Kepulauan, Banggai Laut di Sulawesi Tengah; Muna, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat dan Butan Tengah di Sulawesi Tenggara; Pulau Morotai, Pulau Taliabu dan Tidore Kepulauan di Maluku Utara.

“Di 2019 nanti 514 wilayah, sudah terhubung dengan infrastruktur fiber optic. Jadi semua sudah memiliki jaringan internet broadband dengan kecepatan sama,” kata Ismail dengan nada optimis.

Menurut Rudiantara, penduduk di Indonesia merupakan sebuah peluang bagi pengembangan media massa berbasis teknologi. Bayangkan, jika dari seluruh penduduk Indonesia 75 persen diantaranya mempunyai 1 handphone.

Sedangkan Palapa Ring Bagian Timur akan melayani 35 kabupaten kota yaitu Rote Ndao dan Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur; Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya di Maluku. Pembangunan infrastruktur komunikasi di tiga area itu, ditarget sudah selesai di tahun 2018.

“Peluang sizeable Indonesia sangat besar. Dengan orang Indonesia minimal 177 juta minimal 1 ponsel dan sekitar 60 juta itu sudah smartphone sekarang. Sisanya akan bertahap dan diharapkan tahun 2019 tercapai, bersamaan dengan selesainnya infrastruktur ini,” lanjutnya.

“Sudah selesai ditandatangani kontraknya dengan nilai total Paket Barat sebesar Rp3,48 triliun dan Paket Tengah sebesar Rp3,51 triliun, dan Paket Timur dengan total nilai Rp12,04 triliun.” Jelas Ismail.

Kita doakan saja proyek ini berjalan lancar, karena seperti dikatakan Menkominfo Rudiantara, Proyek Palapa Ring ini, bukan sekedar untuk mencukupi kebutuhan internet di seluruh daerah Indonesia tapi lebih dari itu, sebagai salah satu langkah pemersatu dan untuk menjaga kesatuan NKRI. (Fir)

Dengan Proyek Palapa Ring, lanjutnya, pemerintah membangun jaringan serat optik nasional. Proyek ini akan menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Panjang total kabel laut yang digunakan mencapai 35.280 kilometer, dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer.

November 2017 | KABAR SERASAN | 19

SUMSEL

KAWASAN TERPADU EMBARKASI HAJI SUMSEL, PERTAMA DI INDONESIA Indonesia, kini punya kawasan terpadu Embarkasi Haji, dan yang membuat bangga masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), adanya di daerah mereka, tepartnya di Kota Palembang, yang diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, Selasa 8 Agustus 2017 lalu.

Ini pertama di Indonesia, belum ada dan dimiliki daerah lain.

Berlokasi di lingkungan Asrama Haji Palembang, fasilitas yang mulai dibangun sejak 17 Mei 2014 ini, akan dijadikan sebagai tempat bagi semua calon jemaah haji dan umroh di Sumsel untuk manasik sebelum menjalankan ibadah haji di tanah suci.

Dilengkapi bangunan ka’bah dengan skala ukuran sebenarnya seperti di Masjidil Haram, Mekkah-Arab Saudi. Lalu lintasan Sa’i, dengan panjang 450 meter, dengan suasana lintasan dan interior persis menyerupai aslinya antara Bukit Shofa dan 20 | KABAR SERASAN |November 2017

Marwah. Kemudian terdapat pula tempat latihan melempar jumroh, mock-up pesawat jenis Airbus 320, Museum Sejarah Islam, serta Hotel Syariah.

Saat menjalani manasik, Di mock-up pesawat, para Jemaah haji diajarkan menggunakan kamar kecil dalam pesawat, yang sangat penting diketahui, mengingat jauh dan lamanya perjalanan naik pesawat dari tanah air menuju tanah suci.

Museum Sejarah Islam, yang masih dalam proses pembangunan, nantinya akan digunakan untuk memperdalam pengetahuan sekaligus melihat sejarah Islam.

“Museum Sejarah Islam, saat ini hanya ada pertama di Mekah. Nah, yang kedua ada di Palembang.

Ini semata-mata untuk kepentingan umat. Hanya Sumatera Selatan yang konsisten dengan urusan kesejahteraan masyarakat,” ujar Alex, saat meresmikan kawasan terpadu embarkasi haji Sumsel ini.

SUMSEL

“Banyak provinsi yang lebih kaya dari Sumatera Selatan, tapi Alhamdulillah, hanya Sumsel yang punya kawasan terpadu embarkasi haji. Makna kawasan ini juga luar biasa, sebab ini akan menjadi ikon baru dan wisata religi baru. Dan ini bisa dimanfaatkan bagi semua masyarakat di Sumatera Selatan. Mari kita bersama membangun daerah ini,” kata Alex melanjutkan.

kan, kawasan terpadu embarkasi haji di Sumsel ini akan dibuka untuk umum dan KBIH di seluruh Sumsel. “Ini terbuka untuk umum dan seluruh masyarakat yang ingin menikmati wisata religi bisa langsung datang ke sini,” kata Augie menjelaskan.

Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumsel H Ahmad Nasuhi menambahkan, saat ini sejumlah fasilitas yang ada di Kawasan Terpadu Komitmen Sumsel membangun fasilitas lengkap Asrama Haji Sumsel ini telah mulai dimanfaatbagi Jemaah haji ini, mendapat perhatian dari Raja kan oleh jemaah calon haji. Selain menjadi tempat Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, yang memperdalam ilmu agama terutama Islam, kakemudian membantu membangunkan Museum wasan ini juga bakal dijadikan sebagai lokasi wisata Sejarah Islam, dengan perabot-perabot langsung religi. dari Arab Saudi.

“Akan kami undang para mahasiswa dan siswa Museum Islam berisikan koleksi benda-benda semua tingkatan untuk mengenal sekaligus mebersejarah dan bernuansa Islami dengan konsep lihat secara langsung seluruh fasilitas yang ada di “Museum Exhibition of the Two Holy Mosques sini,” kata pria yang akrab disapa Ustaz Choi ini.

Architecture” yang ada di Saudi Arabia. Arab Saudi, jelas Alex, membantu karena melihat Sumsel tidak ada konflik antaragama dan etnis. Selain itu, Sumsel juga sukses saat menggelar ajak Islamic Salidarity Games (ISG) tahun 2013 lalu yang diikuti 57 negara Islam di dunia.

“Dari sini bisa ke alquran raksasa dan lainnya. Ini semua terwujud karena visi jauh ke depan,” tambah Alex lagi.

Terkait ini, pengelola Kawasan Terpadu Embarkasi Haji Provinsi Sumsel, Augie Bunyamin menyebutNovember 2017 | KABAR SERASAN | 21

SUMSEL

SUMSEL SIAP JADI TUAN RUMAH ASIAN GAMES 2018 Kurang dari setahun dari sekarang, Provinsi Sumatera Selatan bersama DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games XVIII, yang menurut rencana digelar 18 Agustus-2 September 2018. Indonesia dipilih menjadi tuan rumah pengganti, setelah Hanoi, Vietnam yang terpilih pada sidang Dewan Olimiade Asia--Olympic Council of Asia (OCA) tahun 2012, mengtundurkan diri karena tidak sanggup membangun gelanggang dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan dan disyaratkan OCA.

Informasi terakhir, berbekal dana Rp 4,5 triliun, OCA dan pemerintah Indonesia melalui Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) sebagai panitia penyelenggara, akan mempertandingkan 40 cabang olahraga (Cabor), 10 Cabor diantaranya digelar di Sumsel, sebagian besar di Kota Palembang.

Ke-10 Cabor dimaksud, yakni sepakbola, basket, tenis/ soft-tenis, voli, kano/kayak, dayung, menembak, triathlon,

22 | KABAR SERASAN |November 2017

sepak takraw, dan panjat tebing. Menurut Gubernur Sumsel Alex Noerdin, keputusan 10 Cabor itu setelah pertemuan pihaknya dengan OCA di Griya Agung, Minggu (05/03/2017) lalu.

Dalam kesempatan meninjau 10 venue Asian Games di Palembang, OCA memuji periapan Sumsel sebagai tuan rumah. Dipimpin langsung Chairman Coordination Committee OCA, Tsunekazu Takeda, juga ditinjau pembangunan Light Rail Transit (LRT) di komplek Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, yang kelak akan menjadi fasilitas penting menunjang kelancaran pelaksanaan event olahraga terbesar di Asia tersebut.

“Terima kasih atas persiapan yang dilakukan untuk mensukseskan Asian Games 2018. Kami bangga dan puas atas persiapan Sumsel yang on the track. Apalagi, proses pembangunan dilakukan dalam satu kawasan yang terintegrasi,” demikian Takeda menyampaikan penilaiannya, usai melakukan peninjauan.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti LRT, jembatan layang, jembatan Musi, serta ruas jalan tol dilakukan untuk mengatasi kemacetan selama pelaksanaan Asian Games.

“Palembang mempunyai kawasan olahraga dalam satu komplek, tidak terpisah-pisah serta memiliki arena akuatik terbaik di Asia. Hal ini menjadikan Palembang sebagai kawasan wisata olahraga. Kami siap menyambut Asian Games dengan fasilitas lengkap,” tutur Alex.

SUMSEL

Selain infrastruktur pendukung, Sumsel juga sedang membangun arena boling yang akan rampung pada Desember 2017.

“Sejauh ini tidak ada hambatan. Dari 11 venue yang disiapkan, semuanya bisa digunakan tepat waktu. Saya optimistis proses pembangunan bisa selesai enam bulan sebelum Asian Games digelar,” tambah Alex.

SARANA PENDUKUNG Berbagai sarana pendukung pun terus dibangun. Salah satunya membuat 50 titik instalasi air siap minum di kawasan Jakabaring Sport City (JSC). Lalu juga akan dibangun Intake, pipa air baku dan IPA Ogan 2 dengan kapasitas 500 liter per detik di Kelurahan 15 Ulu “Pengerjaan Intake Ogan ditargetkan selesai pada bulan Mei 2018. Sehingga sudah siap dioperasikan dalam rangka mendukung kegiatan Asian Games 2018” kata Walikota Palembang, Harnojoyo saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT PDAM Tirta Musi ke-41 di Taman Nusa Indah, beberapa waktu lalu.

Demikian juga soal jaminan keamanan, dengan mengoperasikan kamera CCTV di sejumlah titik. Beberapa waktu lalu, Gubernur Alex Noerdin bersama Kapolda Sumsel

Irjen Pol Agung Budi Martoyo, Kasdam ll Sriwijaya Brigjen TNI Dr Marga taufik SH MH telah melakukan kunjungan ke Kota Makasar, Rabu (3/5) untuk meninjau operasional CCTV yang dikendalikan di sebuah ruangan khusus, di Ruangan Sipakalebbi Kantor Walikota Makassar.

DONGKRAK EKONOMI Dipilihnya Sumsel sebagai penyelenggara Asian Games 2018, diprediksi akan mendongkar perekonomian di daerah ini. Asumsinya, event olahraga terbesar di Asia ini akan mendatangkan banyak orang—baik atlet, pendukung sampai wisatawan. Ajang olahraga akbar ini, sekaligus menjadi promosi bagi kepariwisataan Sumatera Selatan ke dunia luar. Fasilitasfasilitas yang dibangun, juga akan menjadi keuntungan besar bagi Suamsel secara jangka panjang. Karena itu, mari kita dukung.

November 2017 | KABAR SERASAN | 23

Reformasi Birokrasi + Kerja Keras = Prestasi Kabupaten Muara Enim terus maju dan berkembang. Semua dicapai tidak dengan mudah dan instan, tapi lewat kerja keras, disiplin tinggi dan semua diawali dengan melakukan reformasi di segala bidang terutama di sektor birokrasi.

LAPORAN UTAMA

ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN MUARA ENIM KE DEPAN Kerja keras yang dilakukan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim selama tahun 2017, telah memberi banyak hasil. Roda pembangunan berjalan sesuai harapan, ke arah yang hendak dituju dan tepat pada sasaran.

Namun, Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar mengajak semua kekuatan di daerah ini tak terus larut dalam euforia hasil yang memuaskan itu. Menurutnya, tantangan ke depan akan lebih berat dan harus dijawab dengan kerja lebih keras lagi.

Ke mana arah pembangunan daerah ini tahun 2018? Menurut Bupati Muzakir, merujuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil Musrenbangnas dan RKPP Musrenbang Provinsi Sumsel, Pemkab Muara Enim dalam Musrenbang telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim 2018, dan menetapkan enam program prioritas, yakni (1) Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perdesaan, (2) Penguatan Ketahanan Pangan dan UMKMK, (3) Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Permukiman, (4) pemantapan reformasi Birokrasi, (5) Peningkatan Infrastruktur Dasar, dan (6) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Untuk pengentasan Kemiskinan, jelas Bupati Muzakir, Pemkab Muara Enim telah mengalokasikan anggaran untuk membiaya program kegiatan yang terkait upaya itu, karena di tahun 2018 target tingkat penurunan masyarakat miskin sebesar 14,54 persen.

Kegiatan dimaksud berupa Program pemberdayaan fakir miskin, KAT, serta PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Untuk penguatan ketahanan pangan, guna menjamin ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan yang didukung dengan kemampuan menyediakan pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar, memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik uantuk mendapatkan bahan bernutrisi, Pemkab Muara Enim berupaya memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tetap secara proporsional dengan cara pembangunan dan perbaikan akses jalan menuju pertanian dan perkebunan dipedesaan, pembangunan pasar, dan pembinaan pertanian.

Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Muara Enim menaruh perhatian yang cukup serius karena menyaradari, merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi lokal atau daerah. Pertumbuhan UMKM juga akan dapat membuka peluang kerja bagi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk memperkuat dan meningkatkan perkembangan UMKMK di Bumi Serasan Sekundang, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan

November 2017 | KABAR SERASAN | 25

terobosan melalui inovasi program GERBANG SERASAN (Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang).

Pemantapan Reformasi Birokrasi, disadari sangat penting dilakukan sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik yang menuju kearah transparansi, dapat dipertanggungjawabkan serta efektif dan efisien. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapat nilai 65,58 atau dengan predikat B, Pencapaian hasil tersebut meningkat dari pencapaian tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Lalu terkait pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur, Kabupaten Muara Enim dengn luas Âą 7483,06 Km2 tentulah sangat memerlukan prioritas pembangunan terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Untuk itu Pemkab Muara Enim melalui dana APBD dan APBN (DAK) telah melakukan pembangunan dan pangalokasian anggaran khususnya didalam penyedaiaan infrastruktur bagi masyarakat Kab. Muara Enim. Saat ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengarahkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada penyediaan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, seperti sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan serta penyediaan air besih.

Alhamdulillah, sampai dengan saat ini wilayah Kabupaten Muara Enim tidak terdapat daerah/desa yang terisolir dikarenakan belum tersedianya infastruktur terutama jalan penghubung antar desa.

Sebagai informasi pada tahun ini 2017 Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah membuka akses tercepat yang

26 | KABAR SERASAN |November 2017

menghubungkan Kecamatan Lubai menuju Kota Muara Enim yang selama ini masyarkat harus melewati Kota Prabumulih, namun dengan dibukanya jalur Lubai Muara Enim dapat ditempuh lebih kurang selama 1 jam dengan panjang jalan 46 Km. Untuk percepatan pembangunan perdesaan, diciptakan pemerataan pembangunan agar dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di Muara Enim. Selain dalam rangka kemandirian, juga guna mendekatkan layanan kepada masyarakat. Selain itu, Pemkab Muara Enim melalui program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan pada tahun 2016 telah melakukan pelatihan kepada 510 orang kader LPM. Dari 255 LPM yang ada hanya 239 LPM yang aktif atau 93,72 persen. Jumlah LPM aktif di Kabupaten Muara Enim terus meningkat dari tahun 2015 berjumlah 217 LPM aktif menjadi 239 LPM aktif pada tahun 2016 atau bertambah 22 LPM aktif.

Sedangkan untuk pengarusutamaan gender, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan yang diukur dengan Indikator kinerja Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Adapun partisipasi perempuan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 sebanyak 8.564 orang.

Dari 8.564 orang tersebut sebanyak 4.868 orang berpartisipasi di lembaga pemerintah (Pegawai Negeri Sipil), atau 56,84 persen, dan 3.696 orang berpartisipasi di lembaga swasta, atau 43,15 persen.

Terkait pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan tidak lagi semata berfokus pada infrastruktur, tapi juga

pembangunan hijau berkelanjutan, agar memiliki keseimbangan dalam pelestarian alam dan lingkungan hidup, salah satunya peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH). Dalam hal ini, Pemkab Muara Enim mentargetkan pemenuhan RTH sebesar 30% di kawasan perkotaan.

Lalui dengan dana APBD, APBN maupun dana CSR telah melaksanakan pembangunan Taman Kota, Penghijauan dan Penanaman Pohon secara berkelanjutan, serta pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang melalui dokumen AMDAL, UKLUPL serta dokumen lingkungan hidup lainnya terus dilakukan.

Sedangkan untuk penanggulangan bencana, melalui dinas teknis terkait dilakukan sosialisasi serta imbauan kepada masyarakat terutama yang berada di kawasan rawan bencana longsor, banjir dan kebakaran agar mewaspadai potensi bencana. Selain itu diupayakan peningkatan kapasitas SDM serta sarana prasarana penanggulangan bencana dan telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana kedalam pos dana tidak terduga yang ada pada belanja tidak langsung. (Amri/Fir)

LAPORAN UTAMA

Muara Enim Maju Karena Design Pembangunan Sesuai Kebutuhan “Ke depan, pembangunan Kabupaten Muara Enim membutuhkan banyak pendanaan, terkait wilayahnya yang luas, dan masih banyak potensi yang perlu digali bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat” Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini, banyak membuat terobosan sehingga menghasilkan prestasi dan penghargaan.

Menurut Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman SH, karena perencanaan pembangunan dibuat dan disusun sesuai kebutuhan masyarakat.

“Artinya kita tidak asal membangun. Pembangunan yang dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat dan dilaksnakan dengan seoptimal mungkin,” kata Nurul Aman, mengawali perbincangan dengan Kabar Serasan belum lama ini, terkait perjalanan pembangunan di Muara Enim selama ini.

Dijelaskannya, Kabupaten Muara Enim selama tahun 2017 menitikberatkan pembangunan pada Pengembangan ekonomi local, dengan tujuan meningkatkan kesejateraan rakyat, melalui 10 program prioritas, di antaranya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perdesaan dengan persentase sebesar 16 persen, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan permukiman sebesar 35 persen “Dalam dua tahun terakhir, Pemkab Muara Enim terus menggenjot pembangunan di pedesaan. Pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa misalnya, sudah berjalan dengan baik, itu tak lepas dari upaya Pemkab untuk memberikan perhatian kepada aparat desa,” jelasnya.

Bentuk perhatian yang dilakukan antara memberikan reward kepada aparat desa yang memiliki kinerja baik.

Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan aparat desa, Pemkab juga melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek). Ini, menurut Nurul, penting dilakukan tidak saja agar menambah wawasan dan pengetahuan aparatur di desa tapi juga supaya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa bisa berjalan dengan baik, atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku “Program yang diusulkan desa kemudian dikaji, apakah memang sudah sangat diperlukan atau belum. Kemudian itu disinkronkan dengan program prioritas yang sudah ditetapkan Pemkab,” tambah Nurul.

Di sisi lain, pembangunan desa saat ini semakin gencar

November 2017 | KABAR SERASAN | 27

dilakukan dengan adanya dana desa yang sangat membantu pelaksanaan semua program yang dibuat. Selain Dana Desa, sumber pendapatan desa lainnya dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan Pemerintah Pusat, Bantuan Pemerintah Provinsi dan Bantuan Pemkab dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

“Program penyaluran Dana Desa di Kabupaten Muara Enim berjalan lancar sesuai dengan ketentuan, disalurkan ke Rekening Kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak masuk ke kas daerah. Sampai dengan saat ini penyaluran Dana Desa berjalan lancar,” ujarnya lagi.

Mencegah penyalahgunaan Dana Desa, kata Nurul, Pemkab Muara Enim melakukan pengawasan dan pengawalan ketat, dengan melibatkan juga unsur masyarakat, termasuk LSM dan aparat penegak hukum. Bahkan setiap Desa membuat MoU dengan Kejaksaan Negeri.

Ke depan, menurut mantan anggota DPRD Muara Enim empat perode ini, pembangunan Kabupaten Muara Enim membutuhkan banyak pendanaan, terkait wilayahnya yang luas, dan masih banyak potensi yang perlu digali bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, pembangunan infrastruktur jalan.

“Saat baru selesai melakukan peningkatan jalan di Kecamatan Semende misalnya, di Kelekar sudah menunggu jalan yang

28 | KABAR SERASAN |November 2017

juga harus diperbaiki. Kita perbaiki jalan di Kelekar, jalan di kecamatan Lubai juga sudah harus diperbaiki. Nah ketika kita memperbaiki jalan di Lubai, jalan di Semende tadi juga sudah rusak lagi. Demikian juga dengan infrastruktur jembatan dan gedung sekolah,” terang Nurul.

Karena itu, lanjut Nurul, ia sangat berterima kasih dengan peran perusahan-perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim, seperti PTBA, Pertamina atau Medco yang telah banyak membantu pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Karena mengharapkan sepenuhnya pendanaan dari pemerintah, tentu tidaklah cukup.

Nurul mengaku selama 10 tahun menjadi Wakil Bupati Muara Enim, perannya dalam pembangunan belum sebanyak yang ia harapkan. Ia ingin berbuat lebih dari yang selama ini ia lakukan sebagai orang nomor dua di kabupaten ini.

“Saya belajar banyak dari Bupati Muzakir yang selama 10 tahun memimpin Muara Enim dan saya bersyukur selama itu pula hubungan dan kerjasama kami berdua berjalan harmonis,” kata Nurul mengakhiri pembicaraan. (Khairul Amri)

LAPORAN UTAMA

Ir H Hasanudin Msi Sekda Muara EniM

Kualitas ASN Muara Enim Cukup Mumpuni

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan dan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas ASN sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan yang dijalankan. Begitu pula di pemerintahan kabupaten Muara Enim.

Karena itu, menurut Sekretaris Daerah (Sekda ) Kabupaten Muara Enim Ir H Hasanudin Msi, untuk memastikan kualitas layanan ke masyarakat makin baik, kualitas ASN di daerah ini pun terus ditingkatkan.

“Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu dari sedikit kabupaten/kota di Indonesia yang mempunyai program pendidikan seperti ini,”

Hasan mengatakan, saat ini jumlah ASN di lingkup Pemkab Muara Enim sebanyak 7.150 orang, tersebar di 29 OPD (Organisasi Perangkat Daerah), tiga Kantor, 20 kecamatan dan 10 kelurahan, dengan tingkat pendidikan; empat orang (satu di antaranya perempuan) lulusan S-3, 120 orang S-2, 1.834 orang S-1. Lalu, 41 orang lulusan Diploma Empat (D4), 946 orang D3, 1.753 orang D2, 280 orang D1.

Selebihnya, 1.984 orang lulusan SLTA, 138 orang SLTP dan sebanyak 50 orang lulusan SD. “Untuk meningkatkan kinerja ASN, tentu saja aparatur ini harus diperbaiki dari sisi pendidikan formal maupun informalnya. Untuk pendidikan formal, Pemkab Muara Enim memberikan kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung Pemkab Muara Enim yang dianggarkan di APBD,” jelas Hasan.

Terkait itu, lanjut Hasan, tentu ada kriteria mereka yang diberi fasilitas tersebut. Misalnya, sesuai basic masingmasing, yang berlatarbelakang S-1 Teknik, mereka harus

November 2017 | KABAR SERASAN | 29

LAPORAN UTAMA

mengambil S-2 juga di bidang Teknik.

Selain itu, diprioritaskan jalurnya tugas belajar, dari pada izin belajar.

Hingga September 2017, jumlah ASN yang menerima fasilitas tugas belajar dari Pemkab Muara Enim sebanyak 33 orang, dengan rincian 17 orang untuk S-2, 12 orang dokter spesialis dan empat orang untuk jenjang S-1. Sedangkan yang melalui jalur izin belajar sebanyak 34 orang.

Setelah mereka menyelesaikan tugas belajarnya dan pulang ke Muara Enim, diharapkan ilmu yang mereka dapat bisa diterapkan dan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.

“Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu dari sedikit kabupaten/kota di Indonesia yang mempunyai program pendidikan seperti ini,” ujar Hasan.

Upaya lain meningkatkan kualitas ASN, dengan melaksanakan Diklat (pendidikan dan pelatihan) Struktural, Diklat Teknis Fungsional serta pengiriman peserta Diklat ke tempat lain. Diklat struktural yang dilaksanakan Pemkab Muara Enim antara lain Diklat kepemimpinan tingkat IV, untuk meningkatkan kompetensi ASN yang

30 | KABAR SERASAN |November 2017

akan dipromosikan pada jabatan eselon IV. Sedangkan di jalur pendidikan informal, Pemkab Muara Enim menitikberatkan pada peningkatan mental dan spriritual, yang diharapkan akan memperbaiki mental—salah satunya mind set (pola fikir) ASN yang akan meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarkat.

“Karena itu, saya sangat menyayangkan ASN yang malas mengikuti diklatdiklat yang diselenggarakan Pemkab Muara Enim. Karena sekecil apa pun—meski itu dilaksanakan pejabat sekelas kepala bagian atau kepala dinas misalnya, Diklat itu pasti ada manfaatnya. Begitu pula jika kita melakukan study banding ke daereah lain, harus serius mengikuti. Jangan pergi sayak, pulang tempurung,” kata Hasan, mengutip pribahasa yang artinya saat pergi sampai pulang seseorang kualitasnya sama saja.

Terkait jumlah, lanjut Hasan, ASN 7.150 orang itu masih kurang. Karena berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) pada 2016 kebutuhan ASN mencapai 13.525 orang, jadi masih kurang 6.375 ASN.

“Ya, Pemkab Muara Enim masih sangat membutuhkan penambahan ASN. Apalagi lima tahun terakhir, ada moratorium penambahan pegawai, ini jadi persoalan, apalagi jumlah ASN terus berkurang. Setiap bulan ada sekitar 20-30 ASN yang pensiun.

Artinya dalam lima tahun terakhir ASN di Kabupaten Muara Enim berkurang sekitar 750 orang. Jika tidak ada penerimaan pegawai lagi ke depan, ini akan berbahaya, terutama di dinas instansi teknis seperti di PUPR atau Dinas Pertanian, akan terjadi krisis pegawai,” jelasnya.

ASN yang sangat dibutuhkan saat ini sekitar 1.651 orang. Rinciannya, untuk RSUD Pratama membutuhkan tenaga Kesehatan 104 orang dan tenaga teknis 24 orang. Kemudian di bidang pendidikan, guru kelas butuh 786 orang, guru matematika 31 orang, guru PAI 100 orang, guru Penjaskes 251 orang, guru PPKN 35 orang.

Lalu tenaga teknis/strategis untuk OPD sebanyak 250 orang. Untuk sementara ini, langkah yang dilakukan Pemkab Muara Enim dengan berusaha memaksimal tenaga yang ada. (Khairul Amri)

LAPORAN UTAMA

Dr Ir H Abdul Nadjib Kepala Bappeda

REFORMASI BIROKRASI, FOKUS BENAHI DELAPAN AREA “Sejak 1 Januari 2014 setiap aparatur di Kabupaten Muara Enim diminta membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai (SKP), sebagai bentuk kontrak prestasi

kerja sekaligus bahan evaluasi dan ukuran penilaian

prestasi kerja, yang bersifat objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan”

Proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim tidak terlepas dari dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat (button-up) yang diperoleh dari proses musyawarah perencanaan pembangunan dan penyesuaian dan penyelarasan terhadap program kebijakan pada tingkat provinsi dan pusat (topdown).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim, Dr Ir H Abdul Nadjib mengatakan, perencanaan pembangunan Kabupaten Muara Enim untuk periode 2013-2018 dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018.

Dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim 2013-2018, terdapat 20 sasaran pembangunan yang ingin dicapai, selama kurun waktu lima tahun tersebut, yaitu: 1) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2) Meningkatnya penduduk di atas garis kemiskinan, 3) Menurunnya jumlah desa tertinggal, 4) Meningkatnya ketahanan, 5) Terpenuhinya rumah layak huni

bagi MBR, 6) Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi, 7) Meningkatnya penyediaan sarana prasarana pendukung perekonomian, Kemudian, 8) Meningkatnya kemudahan, kenyamanan dan keamananan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan, 9) Meningkatnya penerapan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, 10) Meningkatnya kerukunan intra dan antarumat beragama, 11) Meningkatnya pelayanan publik, 12) Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, 13) Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur, 14) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, 15) Meningkatnya kapasitas pemerintah desa, 16) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, 17) Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat, 18) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, 19) Meningkatnya keberdayaan lembaga masyarakat desa; dan 20) Meningkatnya pelestarian lingkungan.

Inovasi, menjadi kata kunci dari semua usaha dan capaian itu. Sedikitnya ada 79 inovasi yang dibuat Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan itu. Perencanaan yang matang dan terukur, soliditas aparatur pemerintah dan perbaikan pelayanan public oleh birokrasi, menjadi bagian penting dari pelaksanaan pembangunan daerah ini, setidaknya, selama rentang waktu lima tahun terakhir.

Reformasi Birokrasi yang dicanangkan sejak 2011 lalu, menjadi tonggak penting, tercapainya semua rencana yang disusun dalam RPJMD “Komitmen yang kuat dari pemimpin daerah ini dan diikuti segenap aparatur pemerintahan, menjadi lengkap ketika keluarnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 yang disusul keluarnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010-2014, menjadi momentum penting dilakukannya berbagai perbaikan dan pembenahan, dalam hal pelayanan publik Pemkab Muara Enim,”jelas Nadjib.

November 2017 | KABAR SERASAN | 31

BAPPEDA Reformasi birokrasi yang dilakukan Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, lanjut Nadjib, sejak awal fokus melakukan perubahan pada delapan area, yakni penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, penataan peraturan d an perund a n g - u n d a n g a n , manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perubahan pola fikir dan budaya kerja (mind set-culture set). “Sejak 1 Januari 2014 setiap aparatur di Kabupaten Muara Enim diminta membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai (SKP), sebagai bentuk kontrak prestasi kerja sekaligus bahan evaluasi dan ukuran penilaian prestasi kerja, yang bersifat objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Dan menyertai kebijakan itu, mekanisme reward and punishment juga diterapkan. Bentuk reward itu salah satunya memberikan tunjangan kinerja yang diberlakukan sejak awal Januari 2015,�.tambah Nadjib.

Dan hasil dari semua kebijakan itu langsung terlihat, dan perubahan yang diinginkan pun tercipta. Maka tak mengherankan, Pemerintah Kabupaten

Muara Enim kemudian ditetapkan sebagai salah satu kabupaten percontohan (pilot project) pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah. Tindaklanjut dari keputusan itu, 18 November 2013 diresmikan Sekretariat Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN RB), Prof Dr Eko Prasojo SIP. Sejak itulah, kinerja aparatur pemerintahan di kabupaten Muara Enim meningkat pesat, yang seperti disebut di awal tadi, ditandai dengan banyaknya capaian prestasi dan penghargaan didapat. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 misalnya, langsung mendapat penilaian Baik. Indeks Kepuasan Masyarakat juga mendapat kategori Baik.

Piala Adipura juga kembali diraih. Lalu di tahun 2014 meraih penghargaan Pangripta Sriwijaya Tahun 2014—penghargaan puncaknya, Pangripta Nusantara, diraih Kabupaten Muara Enim tahun 2015, dan berlanjut di tahun 2017.

Kerja keras dan komitmen tinggi seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Muara Enim, juga membuat BPK RI tak ragu menyematkan penghargaan WTP, sejak awal reformasi birokrasi dijalankan, yakni di tahun 2014. Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim, Dr Ir H Abdul Nadjib MM, prestasi tersebut melampaui target dari RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018, karena untuk tahun 2014 hanya ditargetkan mendapat penilaian WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Dan di tahun-tahun selanjutnya, kerja keras itu terus membuahkan hasil nyata.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai tolok ukur penting keberhasilan pembangunan, berhasil ditingkatkan, yang semula berada di peringkat 6 dari 17 kabupaten dan Kota se Sumsel di tahun 2011, kini naik menjadi peringkat ke 3, sesuatu yang menurut Nadjib, tidak mudah dicapai, tapi Pemkab Muara Enim bisa melakukannya dengan kerja keras. Kemajuan yang dicapai itu juga tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, pendapatan daerah, peningkatan daya beli (tercermin dari pengeluaran per kapita) serta angka pendidikan yang semakin tinggi. (Amri/ Fir) Petumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2013 sebesar 6,75 persen tanpa migas dan 6,76 dengan migas, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2015, akan tetapi pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 menjadi 8,87 persen tanpa migas dan 7,62 persen dengan migas.

Rata-rata pendapatan Kabupaten Muara Enim per tahun sebesar 15,14 persen pertahun. Pendapatan Kabupaten Muara Enim meningkat dari Rp1,549 Triliun pada tahun 2013, menjadi Rp2,362 Triliun pada tahun 2016.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim berfluktuatif dari tahun ke tahun, meskipun mengalami peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 14,54 persen, akan tetapi pada tahun 2016 persentase penduduk miskin menurun menjadi 13,76 persen.

32 | KABAR SERASAN |November 2017

Kemampuan daya beli masyarakat yang dicerminkan dari pengeluaran per kapita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 pengeluaran per kapita masyarakat sebesar Rp8,926 Juta, meningkat menjadi Rp8,396 Juta pada tahun 2015.

LAPORAN UTAMA

M Teguh Jaya MM Kadinsos ME

Program Sosial Muara Enim Yang Banyak Dicontoh

itu disiapkan fasilitas lengkap, untuk orang cacat, penderita gangguan jiwa, Lansia, juga untuk disablitas. PPST Muara Enim yang difungsikan sebagai Rumah PMKS ini nantinya akan dijadikan percontohan tingkat nasional.

Sebagaimana diatur oleh konstitusi, pada pasal 34 UUD 1945 disebutkan fakir miskin dan orang terlantar menjadi tanggung jawab Negara. Karena itu setiap permasalahan yang terkait dengan itu menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Sosial.

Atas keberhasilan program penanganan PMKS inilah, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar mendapat penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial yang merupakan penghargaan tertinggi di bidang kemanusiaan pada, di Kupang Nusa Tenggara Timur 20 Desember 2015 lalu.

Sebagai kepanjangantangan pemerintah di daerah, Pemkab Muara Enim melaui Dinas Sosial, selalu berusaha semaksimal mungkin menjalankan program pemerintah di bidang sosial.

Namun Teguh mengingatkan, jika PMKS ini menurun, tidak berarti otomatis kemiskinan berkurang. Karena yang tadinya sangat miskin naik kasta menjadi miskin (cluster 2), tapi tetap saja dikategorikan masyarakat miskin.

Selain PPST, Pemkab Muara Enim juga akan membangun UPSK ( Unit Pelayanan Sosial Keliling). “UPSK ini untuk memudahkan melayani masyarakat, misalnya penyandang disabiltas yang ada di dusun. Mereka akan kesulitan untuk datang ke sini (ke ibukota kabupaten, red). Karena itu kita yang mendatangi,” jelas Teguh.

Kepala Dinas Sosial Muara Enim, M Teguh Jaya MM mengatakan, program prioritas pemerintah saat ini adalah menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Bicara soal PMKS diantaranya bicara tentang kemiskinan. Miskin, dalam program PMKS dibagi menjadi empat cluster (kelompok).

Cluster pertama masyarakat Termiskin. Tapi jika bicara miskin secara keseluruhan, yang termasuk masyarakat miskin, termasuk juga masyuarakat yang tergolong Miskin dan Pra Sejahtera yang berada di atas cluster Termiskin tadi.

Menurut Teguh, Pemerintah Kabupaten Muara Enim sangat concern (peduli dan sungguh-sungguh) menangani masalah PMKS yang saat ini berjumlah sekitar 36 ribu jiwa di daerah ini. Kesungguhan ini terlihat dari terus dilakukannya upaya pengentasan dan dari waktu ke waktu jumlah PMKS di Kabupaten Muara Enim. Terus menurun Pada tahun 2010, PMKS di Muara Enim mencapai 14,26 dari total penduduk. Namun pada 2015 turun menjadi 7,55 persen.

“Nah, kalau sudah naik kasta ke cluster 2, bukan lagi tugas utama dinas sosial, tetapi ke instansi lain. Misalnya ke Dinas Pertanian, Perdagangan dan lain-lain,” kata Teguh kepada Kabarserasan, baru-baru ini.

Tolok ukur miskin itu adalah pendapatan masih di bawah pendapatan layak. Atau pada intinya orang tersebut belum bisa hidup layak dan jika tidak dibantu mereka tidak bisa hidup layak. Pemkab Muara Enim sendiri, lanjut Teguh, mempunyai banyak program penanganan PMKS, terkait beragamnya jenis PMKS di daerah ini, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas dan warga lanjut usia (Lansia) Di Kabupaten Muara Enim, program yang sudah dilaksanakan termasuk berjalan cukup baik. Beberapa program unggulan yang diadopsi dari program nasional, antara lain; Pusat Pelayanan Sosial Terpadu (PPST), lokasinya di kawasan Islamic Center Muara Enim dan pembangunannya kini sudah dimulai. PPST disiapkan sebagai tempat penanganan semua PMKS, karena

Penyandang disabiltas ini dikumpulkan di sentra yang sudah disepakati, misalnya di kantor kecamatan terdekat. Mereka akan dilayani disana atau dengan kata lain ini adalah program jemput bola.

Program Home Care Program lain, Dinas Sosial Muara Enim juga memiliki program home care. Pada program ini, kata Teguh, petugas Dinas Sosial datang ke rumah penderita psikotik (gangguan jiwa). Dasar pemikirannya, orang yang menderita gangguan jiwa, di masyarakat masih diangga aib. atau hal yang memalukan, sehingga petugas yang pro aktif mendatangi.

Penderita gangguan jiwa ini bisa saja dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit, hingga sembuh. Namun setelah dikembalikan ke rumah, masyarakat bahkan keluarganya sendiri memberikan stigma negatif. Itu yang bias mendorong pasien kambuh lagi.

“Nah, dengan program home care ini, selain dikunjungi ke rumah, petugas juga memberikan obat, serta memberi pemahaman dan pengertian kepada keluarga dan masyarakat, tentang bagaimana sebaiknya bersikap terhadap warga yang menderita penyakit ini. Sehingga diharapkan

November 2017 | KABAR SERASAN | 33

SOSIAL

si penderita sembuh total dan dapat beraktifitas layaknya orang normal,” jelasnya.

Dalam melaksanakan program ini, Dinas Sosial melibatkan stakeholder lainnya, seperti rumah sakit, Puskesmas dan psikilog. Setelah penderita psikotik ini sembuh, mereka diberdayakan. “Kita berikan modal untuk berusaha sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Karena mereka juga harus diberikan kesibukan yang bermanfaat,” tambah Teguh.

Terkait program ini, Teguh menuturkan, pihaknya pernah menangani penderita gangguan kejiawaan ini, seorang warga Desa Pagar Dewa Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim yang telah hampir 20 tahun dipasung keluarganya, karena kerap mengamuk.

“Kemudian pada tahun 2015, saat Dinas Sosial Muara Enim mengetahui, langsung dilakukan penanganan. Kita masukkan ke dalam program home care.

Dan alhamdulillah sembuh. Bahkan saat ini yang bersangkutan sudah mampu berternak itik,” Teguh menceritakan.

Artinya, lanjut Teguh, program home care ini sangat efektif dan efisien.

Harus dipahami, penderita psikotik itu bermasalah dengan pikirannya. Dengan adanya kesibukan yang bermanfaat dia bisa hidup normal.

Keberhasilan program ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Hal ini buktikan dengan penghargaan Kebaktian Sosial yang diberikan Presiden di Palangkaraya pada 2016 lalu. Dinas Sosial kabupaten Muara Enim bahkan dijadikan percontohan nasional untuk penanganan masalah PMKS.

34 | KABAR SERASAN |November 2017

Hal ini tentu saja membanggakan, karena program yang dibuat dinilai berhasil dan efektif dalam menangani permasalahan sosial. strategi yang dilakukan dinilai cukup berhasil dalam mengefektifkan layanan.

Beberapa program lain di luar yang sudah dijelaskan di atas, lanjut Teguh, yakni penanganan penyandang disabiltas.

Penanganannya, mereka akan dikumpulkan di sentra-sentra tiap kecamatan, kemudian petugas Dinsos datang bersama dokter, dan pembuat peralatan—misalnya kaki/tangan palsu, agar bisa melakukan penanganan langsung di lapangan.

Lalu ada lagi program rehabilitasi sosial Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Pemkab Muara Enim memberikan stimulan bantuan berupa bahan bangunan, lalu pemilik bangunan bersama warga, dipimpin kepala desa bergotong royong merehabilitasi bangunannya.

Terkait dengan program nasional PKH (Program Keluarga Harapan) Muara Enim juga tidak ketinggalan. Program yang tujuannya membantu orang tua membiayai pendidikan dan kesehatan anaknya ini, Kabupaten Muara Enim terdapat 36 ribu lebih pesesta, dan setiap tahun mendapat jatah kuota PKH untuk dibantu.

Di tahap pertama pemerintah pusat memberi kuota 7.945, lalu kemudian meningkat menjadi 13.085, hampir dua kali lipat. Tapi kemudian di tahun 2017 diturunkan lagi menjadi 12.135—hasil verifikasi pemutahiran data.

“Penurunan ini terjadi karena berbagai sebab, misalnya karena sudah ada yang meninggal dunia, anaknya tidak sekolah lagi, tidak ada anak kecil lagi atau tidak

hamil lagi. Padahal di luar itu, masih banyak PMKS di Kabupaten Muara Enim yang belum menerima dan layak dibantu” kata Teguh.

Terkait penyaluran beras miskin (Raskin), Dinsos Muara Enim juga dinilai berhasil.

Karena pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Bahkan Dinsos Muara Enim banyak dikunjungi daerah lain untuk study banding. “ Kunci keberhasilan kita mengelola Raskin adalah dengan menerapkan 6T, yakni Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, Tepat Administrasi danTepat Laporan,” jelas Teguh.

Namun sejak tahun 2017, Raskin tidak lagi dikelola oleh Dinas Sosial tapi oleh Dinas Ketahanan Pangan. Peralihan pengelolaan Raskin untuk 32 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Muara Enim ini sesuai dengan UU 23, di mana urusan pangan dikelola institusi pangan. Terlepas dari itu Teguh berharap program-program penanganan masalah sosial di daerah ini akan berjalan baik dan lancar. (amr).

LAPORAN UTAMA

Ramlan Suryadi ST MM Kadis PKP

DPKP Muara Enim Entaskan Perumahan Tak Layak Huni “Dalam upaya melaksanakan program ini secara lebih serius, kami masukan target penanganan RTLH ini ke RPJMD Kabupaten Muara Enim. Tidak semua kabupaten/kota lho punya program seperti ini”.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, bergerak cepat menindaklanjuti program pembangunan sejuta rumah dari Presiden Joko Widodo, dengan melakukan perubahan nama (nomenklatur) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas PUPR) menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas PKP).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang disahkan DPRD Muara Enim tanggal 14 Oktober 2016 lalu.

Kepala Dinas PKP Kabupaten Muara Enim mengakui, Ramlan Suryadi ST MM mengakui, dilakukannya nomenklatur SKPD yang dipimpinnya ini untuk memaksimalkan kinerja di sector pembangunan perumahan di daerah ini, terkait program Presiden Jokowi tadi. Dengan dinas PKP ini, Ramlan optimis bias mengejar ketertinggal dalam hal penyediaan rumah sekaligus penanganan pemukiman tidak layak huni milik warga.

“Dua program ini yang menjadi prioritas pokok di bidang perumahan.

Sementara bidang kawasan pemukiman lebih kepada penyediaan prasarana utilitas untuk mereka.

Itu yang menjadi dasar pemikitan perlunya dibentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman,” kata Ramlan, saat ditemui kabarserasan belum lama ini.

Ramlan memaparkan, pada tahun 2015 Pemkab Muara Enim sudah pernah menyusun rencana pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman

(RP4KP) di Kabupaten Muara Enim.

Dari situ dilakukan pemetaan,. berapa kekurangan rumah berbasis keluarga, dikaitkan dengan perkembangan penduduk kabupaten ini.

“Targetnya jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Muara Enim bukan dari jumlah penduduk. Karena yang perlu rumah bukan manusia yang baru lahir, tapi yg sudah berkeluarga,” jelas Ramlan.

Begitu pun dalam penanganan pemukiman tidak layak huni, Pemkab Muara Enim telah melakukan penanganan. Pada tahun 2012, pihaknya pernah melakukan survei, dan mendapati ada sekitar 10 ribu unit rumah masuk kategori RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan harus dibedah agar layak huni.

“Dalam upaya melaksanakan program ini secara lebih serius, kami masukan target penanganan RTLH ini ke RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Muara Enim.

Tidak semua kabupaten/kota lho punya program seperti ini”.

Dengan masuk ke RPJMD, menurut Ramlan, konsekwensi logisnya sudah menjadi janji Pemkab Muara

November 2017 | KABAR SERASAN | 35

PEMUKIMAN

Enim dan DPRD daerah ini kepada masyarakat, untuk mewujudkannya.

“Hingga akhir masa kepemimpinan bapak Bupati Muzakir Sai Sohar dan Pak Wabup Nurul Aman (2018), paling tidak, kita bisa mengentaskan sekitar 8 ribu unit rumah,” ujar Ramlan dengan nada optimis. .

tidak terevaluasi terkait dengan penyedian rumah secara umum.

Jika rumah tak layak huni terdata, berapa penyediaan rumah dalam rangka menyeimbangkan jumlah pertumbuhan penduduk di suatu kawasan belum terpantau dengan baik.

Ramlan menyadari, jika hanya mengandalkan dana kabupaten melalui APBD tentu saja mewujudkannya akan menghadapi kesulitan. Karena itu untuk mengejar target tersebut pihaknya berupaya untuk menggandeng perusahaan yang ada di Muara Enim melalui dana CSR (corporate social responsibility) dan dana pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat (sekarang PUPR).

Proyeksi kebutuhan perumahan hingga tahun 2020, mencapai 122 ribu unit, terbagi dalam beberapa tipe.

Untuk rumah tipe besar sekitar 12 ribu unit, menengah 37 ribu unit dan untuk tipe kecil sebanyak 73 ribu unit. Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Muara Enim—melalui Dinas PKP, untuk mencapai target itu, dengan memberikan kemudahan kepada pihak pengembang (developer).

Ramlan mengambil contoh, saat awal pembuatan program ini di tahun 2012, rumah tak layak huni yang dientaskan Pemkab Muara Enim memang tidak terlalu banyak, hanya 200 unit, dengan dukungan dana dari kementerian.

“Untuk mendorong developer membangun rumah murah. (rumah di bawah Rp 125 juta), kita upayakan mempercepat perizinan hingga memangkas birokrasi,” kata Ramlan.

Namun setelah melibatkan dana CSR dari beberapa perusahaan yang ada di daerah ini—salah satunya BUMN PT Bukit Asam (Persero) Tbk,capaiannya jadi cukup banyak, bahkan mendekati target yang diharapkan tuntas hingga 2018. Tercatat, Hingga 2016 Pemkab Muara Enim sudah menyelesaikan penanganan RTH sebanyak 2.120 unit.

Ramlan menyampaikan, ada hal yang belum terpantau atau paling

36 | KABAR SERASAN |November 2017

Bahkan pihaknya sudah pernah mengeluarkan rekomendasi ke Dinas Perizinan Terpadu, kita langsung memilih ini masuk dalam kategori rumah komersil atau rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

Dinas PKP berwenang dalam melakukan pengesahan siteplan terhadap rumah yang akan dibangun, IPPT ( izin pengunaan peruntukan tanah). Namun untuk rumah yang masuk kategori MBR tidak perlu mengurus IPPT, mereka cukup

memiliki pengesahan siteplan sudah bisa langsung mengurus IMB ke DInas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Ke depan Ramlan berharap untuk perumahan MBR ini IMB nya bisa diberikan keringanan, Namun hal ini harus di koordinasikan dengan Dispenda. Dengan keringanan yang diberikan diharapkan developer akan lebih banyak membangun rumah murah. Artinya pemenuhan kebutuhan rumah di Kabupaten Muara Enim akan lebih cepat terpenuhi..

Saat ini Dinas PKP juga akan melakukan evaluasi terhadap penetapan harga jual rumah oleh devoloper. “ Ketika mereka akan menetapkan harga jual, kita mencoba ikut di dalam itu, sehingga harga yang ditetapkan adalah harga yang wajar”, jelas Ramlan.

Untuk itu Dinas PKP sudah melakukan komunikasi dengan pengurus Real Estat Indonesia (REI) ataupun Apersi agar anggotanya bisa menerapkan hal itu. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan perumahan di Kabupaten Muara Enim akan meningkat.

Selain tetap melaksanakan program bedah rumah tak layak huni, pada 2017 DPKP juga berkewajiban terhadap penyediaan ruang terbuka hijau, khususnya pertamanan.

(Khairul Amri)

LAPORAN UTAMA

PROGRAM GAS RUMAH TANGGA, RAMPUNG AKHIR 2017 “Pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp.175 miliar. Saya berharap masyarakat dapat mendukung program ini dengan menciptakan situasi yang kondusif dan berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan ini” kata Wabup Nurul Aman.

Kabupaten Muara Enim, September 2016 lalu termasuk dalam satu dari Sembilan kabupaten dan Kota yang terpilih sebagai daerah yang menjadi lokasi pembangunan jaringan gas (Jargas) bumi untuk konsumsi rumah tangga. Program ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah membantu memudahkan rumah tangga mendapatkan bahan bakar gas, tanpa harus membeli gas tabung.

Kesembilan kabupaten dan Kota tersebut, yakni Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir (Peovinsi Sumatera Selatan), Kota Bandar Lampung (Lampung), DKI Jakarta, Kota Mojokerto (Jawa Timur), Kota Pekanbaru (Riau), Kota Samarinda dan Kota Bontang (Kalimantan Timur).

Menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM, Prof Dr Ir IGN Wiratmaja Puja, kesembilan daerah ini dipilih, salah satu pertimbangannya karena memiliki sumur-sumur gas. Dan program Jargas ini sudah mulai dilakukan sejak April 2017 lalu. Total dana yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastrukturnya mencapai sekitar Rp.1,4 triliun, untuk pembangunan Jargas bagi sekitar 60.000 saluran rumah tangga.

“Kapasitas gas di setiap kota dan kabupaten akan berbeda-beda. Ratarata 0,25 MMSCFD per kota. Jadi kalau sembilan itu 1,8 MMSCFD atau 2 MMSCFD. Paling besar Bandar Lampung dan Bontang, sekitar 10 saluran rumah tangga,” ujar Wiratmaja.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim sendiri—sebagaimana pernah dikatakan Ir H Zulkarnain Bachtiar MT yang saat itu menjabat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, telah menetapkan tiga wilayah kecamatan yang akan menjadi lokasi pembagunan Jargas ini, yaitu Kecamatan Lawang Kidul, Ujan Mas dan Kecamatan Kota Muara Enim. Zulkarnain, sekaligus menjadi Person Incharge (PIC) program ini di Kabupaten Muara Enim.

Terkait ini, Kabid Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, Edi Erson ST menjelaskan, untuk tahap pertama program Jargas di Kabupaten Muara Enim akan direalisasikan sekitar 8.000 sambungan—dari target 13.000 sambungan.

Namun dalam perkembangannya, ada perubahan. Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman SH di sela-sela sosialisasi program ini di Kecamatan Ujan Mas awal Nopember 2016 lalu bersama konsultan dari Kementerian ESDM, Pramudito, mengatakan, untuk tahap pertama yang dipasang sebanyak 4.000 sambungan, 3.600 sambungan di Kota Muara Enim dan sisanya 400 sambungan di Kecamatan Ujan Mas.

November 2017 | KABAR SERASAN | 37

PEMUKIMAN

“Pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp.175 miliar. Saya berharap masyarakat dapat mendukung program ini dengan menciptakan situasi yang kondusif dan berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan ini” kata Wabup Nurul Aman.

Pramudito menjelaskan, pembangunan instalasi gas rumah tangga ini bertujuan untuk mempercepat diversifikasi energi alternative, yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan minyak bumi sehingga mengurangi beban pemerintah dalam mensubsidi minyak bumi. “Karena cadangan minyak bumi sebagai sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui semakin berkurang,” katanya.

Tindaklanjut dari program ini, 29 Maret 2017 lalu di Muara Enim telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman— memorandum of understanding (MoU) antara Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar dan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Prof DR Ir IGN Wiratmaja Puja. Bupati Muzakir di kesempatan ini menyampaikan terima

38 | KABAR SERASAN |November 2017

kasih Muara Enim terpilih menjadi salah satu daerah pelaksanaan program ini, dan akan mendukung penuh realisasinya.

“Jaringan gas bumi dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan dan efisien.

Untuk itulah Pemkab Muara Enim akan mengawal program nasional pembangunan jaringan gas ini dan akan memfasilitasi Pemerintah Pusat,” kata Bupati Muzakir.

Hingga pertengahan Agustus 2017 lalu program ini terus digenjot pelaksanannya, karena ditarget rampung di akhir tahun. Mengenai ini, Bupati Muzakir minta pengertian masyarakat terhadap pengerjaan galian yang dilakukan petugas di lapangan.

Sebaliknya, petugas— melalui perusahaan PT Noren, diminta memperhatikan kepentingan masyarakat agar tidak terganggu aktifitas sehari-hari.

“Jangan sampai mengganggu masyarakat dan harus memperhatikan keindahan dan keamanan. Program

ini ditargetkan selesai selambatnya Desember tahun ini dan ke depan akan ada penambahan bagi masyarakat yang belum mendapatkan saluran gas ini”. kata Bupati Muzakir, usai memimpin rapat Perkenalan dan Persentasi Tentang Rancangan Pengoperasian Jaringan Gas Kota di Kabupaten Muara Enim, pertengahan Agustu 2017 lalu. (Fir/ Amri)

LAPORAN UTAMA

Drs H. Emran Tabrani MSi, Kadis PMD

PEMKAB MUARA ENIM TERUS DORONG KEMAJUAN DESA Sehingga secara keseluruhan, selama tiga tahun terakhir total Dana Desa yang telah disalurkan sebesar Rp. 411.202.043.000. Sejauh ini penyalurannya berjalan lancar,”

Menurut Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Muara Enim Drs H Emran Tabrani MSi, dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim, dari lima misi untuk mewujudkan visi Kabupaten Muara Enim, yaitu SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera) ada dua misi yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat desa, yakni misi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan misi peningkatan pemberdayaan Masyarakat—yang keduanya bertumpu di desa.

Sejak tiga tahun terakhir, pemerintah memberi perhatian sangat besar kepada pembangunan desa. Sejumlah kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir, diyakini akan mampu membangkitkan perekonomian di desa, yang disadari sebagai basis kebangkitan pembangunan nasional.

Pelaksanaan misi peningkatan kualitas hidup masyarakat, diarahkan pada pembangunan pendidikan, kesehatan, keagamaan dan ekonomi masyarakat.

Selain mengalokasikan anggaran untuk biaya pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, Pemkab Muara Enim juga mendorong tumbuh dan berkembangnya pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TPA, disertai peningkatan mutu tenaga pengajarnya.

Diawali dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadi landasan digulirkannya Dana Desa, lalu pemberian Jaminan Sosial berupa Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat. Demikian pula di Kabupaten Muara Enim, yang wilayahnya terdiri dari 20 kecamatan, 245 desa dan 10 kelurahan. Pemkab Muara Enim terus memberikan perhatian.

Sedangkan misi peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, upaya peningkatan kemampuan masyarakat, di bidang ekonomi, salah satunya dilakukan melalui program Gerbang Serasan (Gerakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bumi

Serasan Sekundang), berupa pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat dengan sistim pinjaman bunga sangat rendah, karena bunga pinjaman ini disubsidi Pemkab Muara Enim.

“Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa ini, juga kita lakukan dengan memberikan pelatihan ketrampilan dan bantuan modal usaha yang mampu dikelola oleh kelompok masyarakat, baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, perdagangan, industri rumah tangga serta jasa lainnya. Semua itu kita selaraskan dengan amanat RPJM Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMP Nasional,” papar Emran.

Selain itu, aparatur desa juga mendapat perhatian, dengan dimasukkannya seluruh kepala desa, perangkat desa dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Program jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang dilakukan sejak tahun anggaran 2017.

Dalam nota kesepahaman Pemkab Muara Enim dengan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan disebutkan, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja diberikan kepada kepala desa, perangkat desa dan BPD beserta empat orang jiwa

November 2017 | KABAR SERASAN | 39

PEMERINTAH DESA

anggota keluarganya. Biaya premi jaminan dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

“Prgram ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Desa yang menyebut bahwa aparatur pemerintah desa dan BPD merupakan pelayan masyarakat yang memikul risiko dan tanggung jawab cukup berat,” jelas Emran.

Dana Desa Terkait Dana Desa, sebagai salah satu sumber pendapatan desa— selain PADes, Bantauan pemerintah provinsi, bantuan pemerintah kabupaten dan sumber sah lainnya, menurut Emran, sejak digulirkan tahun 2014, paket bantuan dana dari pemerintah pusat ini pelaksanaannya di Kabupaten Muara Enim berjalan baik dan lancar.

“Di Kabupaten Muara Enim, penyaluran Dana Desa terus meningkat. Mulai tahun 2015 sebesar Rp.67.422.614.000, tahun 2016 sebesar Rp.151.239.875.000 lalu tahun 2017 telah disalurkan sebesar Rp.192.539.554.000. Sehingga secara keseluruhan, selama tiga tahun terakhir total Dana Desa yang telah disalurkan sebesar Rp. 411.202.043.000. Sejauh ini penyalurannya berjalan lancar,” jelas Emran.

40 | KABAR SERASAN |November 2017

Untuk mencegah penyalahgunaan Dana Desa, Pemkab Muara Enim melakukan pengawalan, pengawasan secara ketat, serta pendampingan dan pembinaan secara berkala, termasuk melibatkan unsur masyarakat, LSM dan aparat penegak hukum. “Kasus penyelewengan atau penyalahgunaan Dana Desa ada di beberapa desa dan sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum, dan sudah dalam proses hukum. Tapi seiring pembinaan yang terus kita lakukan, diharap kasusnya berkurang bahkan kalau bias dihilangkan ” kata Emran menambahkan.

Untuk pendapatan desa dari bantuan Pemerintah kabupaten, bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dari minimal 10 persen Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya untuk tahun 2016 sebesar Rp.138.206.362.000 dan tahun 2017 sebesar Rp.155.147.106.682,53.

Selain itu masih ada dari Pembangian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang di tahun 2017 sebesar Rp. 6.436.020.859,60.

Badan Usaha Milik Desa Masih dalam upaya meningkatkan perekonomian desa, sesuai amanat UU Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT)

nomor 4 tahun 2015 dan Perda Kabupaten Muara Enim nomor 7 Tahun 2016, Pemkab Muara Enim telah pula membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang hingga kini telah terbentuk 245 BUMDes, dengan potensi usaha yang telah berjalan meliputi Unit Usaha Pasar Desa, Unit Usaha Penyewaan Aset Desa dan Unit Usaha Jasa.

“Ke depan akan dikembangkan unit usaha pengeloaan air bersih—yang merupakan integrasi Pamsimas, dan Unit Usaha Pengelolaan air bersih dan sampah, yang merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat di desa dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan,” terang Emran.

Sebagai modal awal BUMDes, mulai tahun anggaran 2017 sudah dianggarkan dalam APBDes penyertaan modal Pemerintah Desa ke BUMDes dana sebesar antara Rp.30 juta hingga Rp.50 Juta rupiah. Diharapkan dengan BUMDes ini perkembangan usaha dan pemanfaatan ekonomi di desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (Khairul Amri)

LAPORAN UTAMA

BPR GERBANG SERASAN, PERKUAT PERMODALAN UMKMK Dengan fasilitas penjaminan kredit dari PT Jamkrida Sumsel maka BPR Gerbang Serasan dapat lebih ekspansif menyalurkan kredit kepada masyarakat di Kabupaten Muara Enim.

Hasil kinerja Program Gerbang Serasan yang cukup menggembirakan, membuat Pemerintah Kabupaten Muara Enim melanjutkan inovasi program penguatan permodalan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yang kemudian diberi nama BPR Gerbang Serasan.

Pendiriannya telah dirintis sejak tahun 2014, lewat serangkaian pertemuan konsultasi dengan Bank Indonesia Cabang Palembang, yang kemudian dilanjutkan OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ) Wilayah Sumbagsel di Palembang, yang akhirnya disetujui dengan keluarnya Surat Ijin Prinsip pendirian, yang diterima Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar

selaku Pemegang Saham Mayoritas atau PSM BPR Gerbang Serasan pada 22 September 2016.

Setelah semua persyaratan dan keperluan operasionalnya terpenuhi—seperti rekrutmen pegawai, penyediaan gedung kantor dan aplikasi pendukung, BPR Gerbang serasan akhirnya diresmikan pendiriannya pada 5 Desember 2016.

Dengan berdirinya BPR Gerbang Serasan ini, maka UMKMK peserta Program Gerbang Serasan memiliki akses langsung mendapatkan permodalan sektor perbankan, dengan beberapa bank pelaksana yang telah menjalin kerjasama, yakni BRI dan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim.

Kehadiran Gerbang Serasan di Kabupaten Muara Enim merupakan jawaban konkret atas permasalahan lemahnya permodalan UMKMK dalam mengembangkan dan memperluas usahanya, di atu sisi. Di sisi lainnya, BPR milik Pemkab Muara Enim ini akan memberi dampak positif yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan produktifitas pelaku UMKMK, secara makro mendukung pertumbuhan dan peningkatan perekonomian daerah serta penurunan angka kemiskinan Kabupaten Muara Enim.

Pada akhirnya, pemberdayaan itu akan menopang penguatan daya saing UMKMK Kabupaten Muara Enim di kancah persaingan pasar bebas, sejalan dengan berlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 1 Januari 2017 lalu.

Target Peserta 100 UMKMK Direktur Utama BPR Gerbang Serasan, Syafril, beberapa waktu lalu menyatakan, perkembangan lembaga keuangan yang ia pimpin ini sangat positif. Hingga bulan Maret 2017 saja—tiga bulan pertama beroperasi, BPR Gerbang Serasan sudah terdaftar nasabah dari pelaku UMKMK mendekati angka 20 pelaku UMKMK dengan nilai kredit Rp 8 miliar.

Karena itu Syafril optimis hingga akhir tahun pertama pendiriannya— akhir tahun 2017, BPR Gerbang Serasan akan mendapat tambahan nasabah dari 100 UMKMK, dengan nilai kredit Rp 16 miliar.

“Di BPR Gerbang Serasan bersaing agak di bawah dalam hal bunga dalam pengembalian modal yang dipinjam pelaku UMKMK. Ada subsidi bunga 12-14 persen dengan jangka pengembalian sesuai kemampuan UMKMK,” kata Syafril.

November 2017 | KABAR SERASAN | 41

UMKM & KOPERASI

Untuk memperkuat ekspansi penyaluran kredit, pertengahan Juni 2017 lalu, BPR Gerbang Serasan telah menjalin kerjasama berupa penjaminan kredit bank dengan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumsel.

Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Direktur Utama Jamkrida Sumsel Dian Askin Hatta dan Direktur Utama BPR Gerbang Serasan, Syafril di Palembang itu, disepakati kesepakatan kerjasama dalam hal penjaminan kredit konsumtif dan penjaminan kredit Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Dian Askin menjelaskan penjaminan kredit konsumtif diberikan kepada Debitur BPR Gerbang Serasan baik yang berpenghasilan seperti pegawai tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap atau pekerja profesional dengan plafon kredit maksimal Rp300 juta per debitur.

“Coverage penjaminan, sebesar 100% untuk risiko kegagalan, debitur memenuhi kewajiban financial akibat meninggal dunia dan coverage penjaminan sebesar 70% untuk resiko kegagalan debitur memenuhi

42 | KABAR SERASAN |November 2017

kewajiban finansial akibat PHK ataupun disebabkan kualitas kredit dalam kolektibilitas empat, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia,” kata Dian Askn menjelaskan.

Dengan fasilitas penjaminan kredit dari PT Jamkrida Sumsel ini, maka BPR Gerbang Serasan dapat lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat di Kabupaten Muara Enim.

Dengan keberadaan BPR Gerbang Serasan, diharapkan jumlah usulan kredit yang disampaikan masyarakat yang bankable dapat lebih banyak direalisasikan. Melalui penguatan permodalan, UMKMK akan dapat diberdayakan dan ditingkatkan produktifitasnya.

Atau dengan kata lain, Kehadiran BPR Gerbang Serasan merupakan salah satu jawaban konkret atas permasalahan lemahnya permodalan UMKMK dalam mengembangkan dan memperluas usahanya di Kabupaten Muara Enim. ”BPR Gerbang Serasan ini milik pemerintah dan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Untuk

itu saya mengimbau agar semua masyarakat di Kabupaten Muara Enim bisa membangun dan membesarkan BPR Gerbang Serasan ini. Karena hasil dan manfaatnya sangat nyata dan baik, bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim,” kata Wakil Bupati Muara Enim, Nurul Aman, kepada Kabarserasancom, dalam satu kesempatan beberapa waktu lalu.

(Amri/fir)

LAPORAN UTAMA

Drs H Darmawan MM

Kadis Koperasi dan UMKM

UMKM Muara Enim Punya Potensi Besar Untuk Berkembang Selain sektor perdagangan dan jasa kuliner, UMKM yang saat ini potensial untuk dikembangkan adalah yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, seperti kopi bubuk, holtikultura, beras organik, jamur tiram, gula aren dan madu.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Demikian juga di Kabupaten Muara Enim.

Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto selama lima tahun terakhir, meningkat, dari 57,84% menjadi 60,34% Demikian juga dengan serapan tenaga kerja dari sektor ini, meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama.

Menyadari penting dan besarnya kontribusi UMKM dalam meningkatkan perekonomian yang positif di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus berupaya agar UMKM di Muara Enim bisa berkembang.

Dengan besarnya dukungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, melalui Dinas Koperasi dan UKM, pertumbuhan UMKM di Kabupaten Muara Enim juga berkembang pesat. Saat ini UMKM di Kabupaten Muara Enim berjumlah 4.546 UMKM, terdiri dari

Usaha Mikro 3.973, Usaha Kecil 535 dan Usaha Menengah sebanyak 38 unit.

Menurut Kepala Dinas Koperas dan UMKM Muara Enim Drs H Darmawan MM, dilihat dari jenis usahanya, UMKM terbanyak bergerak di bidang jasa perdagangan.

Sementara dilihat dari letaknya, UMKM terbanyak berada di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Gelumbang.

Selain sektor perdagangan dan jasa kuliner, menurut Darmawan UMKM yang saat ini potensial untuk dikembangkan, adalah yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, seperti kopi bubuk, holtikultura, beras organik, jamur tiram, gula aren dan madu.

Dalam upaya menumbuhkan dan penguatan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muara Enim secara intensif melakukan pembinaan secara langsung ke tempat UMKM, sehingga dapat diketahui secara langsung permasalahan dan juga keunggulan masing-masing UMKM tersebut.

Selain itu Dinas Koperasi juga melakukan pendataan, inventarisasi dan membantu untuk mendapatkan legalitas UMKM dengan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang saat ini pembuatannya sesuai dengan Peraturan Bupati No 49 tahun 2015 telah dilimpahkan ke Kecamatan.

“Kita juga melakukan program pelatihan, pemagangan, untuk meningkatkan

kemampuan bagi pelaku UMKM. Kami terus lakukan sosialisasi kebijakan, kaitannya dengan pemberdayaan UMKM seperti Pemberian IUMK, pendaftaran merk, dan untuk mendapatkan sertifikat halal, juga prosedur pemberian bantuan tenaga pendampingan bagi UMKM untuk rnendapatkan legalitas maupun peluang permodalan,” kata Darmawan kepada Kabarserasan, baru-baru ini.

Tak hanya memfasilitasi peluang permodalan bagi Koperasi UMKM dengan mempertemukan secara langsung Koperasi, UMKM dengan lembaga keuangan seperti perbankan, LPDB dan BUMN/ BUMS. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muara Enim juga melakukan kerjasama dan koordinasi secara lintas sektoral antar OPD maupun dengan BUMN, BUMS dan BUMD yang melakukan Pembinaan UMKM. Darmawan menuturkan, potensi dan peluang bagi UMKM di Kabupaten Muara Enim untuk maju cukup besar.

“Potensi SDA Kabupaten Muara Enim yang melimpah serta letak yang strategis, sehingga kita tinggal memberikan peluang dan kesempatan bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Kami tinggal melakukan pembinaan, penataan serta pengawasan,” jelasnya.

Darmawan mengungkapkan ada program besar yang belum bisa diwujudkan karena keterbatasan anggaran, yakni Rumah Kemasan Industri (Packaging Home Inidustry) untuk produk yang dihasilkan.

November 2017 | KABAR SERASAN | 43

UMKM & KOPERASI

“Program yang digagas oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim, pada prinsipnya kami sangat mendukung, karena rumah kemasan tersebut sangat membantu bagi tumbuh kembangnya di bidang Industri Kecil untuk dapat diterima pasar. Namun karena keterbatasan anggaran, untuk beberapa tahun ini belum memungkinkan diwujudkan. Kami yakin jika keadaan membaik program tersebut akan lebih prioritas” ujar Darmawan.

Di sisi lain, persoalan standar mutu yang menyebabkan tersendatnya kemajuan industri makanan, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muara Enim telah melakukan beberapa upaya antara lain, pembinaan langsung ke sasaran pelaku UMKM, melakukan kegiatan pemagangan ke tempat yang lebih maju, (salah satunya UMKM jamur tiram ke Yogyakarta) serta memberikan bantuan sarana yang dibutuhkan oleh UMKM seperti peralatan pembuatan bibit jamur, alat pengering hasil gorengan dan sebagainya.

Untuk bidang permodalan, dengan telah didirikannya Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) Gerbang Serasan oleh Pemeriritah Kabupaten Muara Enim, , sangat membantu sekali dalam upaya Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM. “Dengan berdirinya BPR Gerbang Serasan, pelaku UMKM sangat terbantu sekali.

Karena di BPR Milik Pemkab Muara Enim memberikan bunga yang rendah. Kita terus melakukan sosialisasi kepada pelau UMKM agar memanfaatkan BPR Gerbang Serasan sebagai sumber permodalan,” ujar Darmawan.

Bidang Perkoperasian Berbanding terbalik dengan perkembangan UMKM yang maju pesat perkembangannya, perkoperasian di Kabupaten Muara Enim malah jalan di tempat, meski secara kualitas prestasi yang dicapai cukup membanggakan.

Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangannya tidak menggembirakan.

Data terakhir pada 2016 jumlah koperasi di daerah ini sebanyak 490 unit. Dari jumlah tersebut yang aktif hanya 331 koperasi, sisanya mati suri. Menurut Darmawan, koperasi yang dapat dikatakan maju di

Kabupaten Muara Enim baru mencapai 15 %. Terhadap koperasi yang masih berjalan lambat, pihaknya terus melakukan pembinaan secara intensif baik melalui kunjungan langsung ke lapangan maupun melalui pelatihan Menurut Darmawan, ada banyak faktor, penyebab perkoperasian di kabupaten Muara Enim tidak mengalami kemajuan.

Selain faktor ekonomi global yang memang sedang tidak mendukung, juga harga produk yang dihasilkan koperasi juga berfluktuatif.

Koperasi yang bergerak di bidang usaha perkebunan—karet dan sawit, misalnya, perkembangan harga dua komoditi itu yang terus anjlok, praktis berpengaruh pada perkembangan pendapatan koperasi yang mengandalkan dari hasil penjualan komoditi ini. (Khairul Amri)

Prestasi Penghargaan yang pernah diraih Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muara Enim, di ajang Lomba Koperasi, antaranya:

- Kategori Kopersi Produsen: Koperasi Mekar Sari Desa Purun Kecamatan Penukal - Kategori Koperasi Simpan Pinjam: KSP. Tambah

Sumatera Selatan Tahun 2017 Primer Koperasi Dwi Pangga untuk Kategori Koperasi Konsumen

Makmur Desa Kencana Mulia Kecamatan Rambang

1. Lomba Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011

3. Lomba Koperasi berprestasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

Penghargaan Bakti Koperasi & UKM dari Menteri Koperasi & UKM RI kepada Kepala Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Muara Enim ,Drs. H. Darmawan, MM

- Kategori Koperasi Produsen, Juara I (diraih Koperasi Bina Sejahtera, Desa Pajan lndah Kecamatan Gunung Megang).

- Kategori Koperasi Jasa, Juara I (diraih Koperasi Karyawan PLTU Usaha Karya, Kecamatan Lawang Kidul).

- Kategori Koperasi Konsumen , Juara II (diraih Koptan Mulya Desa Saka Jaya Kecamatan Muara Enim) - Kategori Koperasi Pemasaran, Juara III (diraih KUD Panca Mulia Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang).

Koperasi Karya Pemuda Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul hanya mendapat juara harapan I Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

2. Lomba Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 - Kategori Koperasi jasa: KPN Karyawan Pendidik Kecamatan Muara Enim - Kategori Koperasi Jasa: Tani Dharma Jati Desa Air Talas Kecamatan Rambang Dangku

44 | KABAR SERASAN |November 2017

4. Lomba Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015 KUD Panca Mulia Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang meraih Predikat Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional untuk Kategori Koperasi Jasa 5. Lomba Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016 KUD Berkat Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku meraih predikat koperasi berprestasi Tingkat Nasional untuk Kategori Koperasi Jasa 6. Lomba Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi

LAPORAN UTAMA

INOVASI

“GERBANG SERASAN”, BANGKITKAN EKONOMI RAKYAT MUARA ENIM Gerbang Serasan Pola Baru ini menganut tiga prinsip; Mengoptimalkan skim kredit perbankan, pemberian subsidi bunga kredit dan premi asuransi kepada UMKMK peserta, serta merekrut tenaga konsultan keuangan mitra bank

Dan ketiga, merekrut tenaga KKMB ( Konsultan Keuangan Mitra Bank) yang akan menjembatani antara UMKMK peserta kredit dan bank pelaksana, termasuk membantu dalam penyusunan usulan kredit.

Dalam kondisi keuangan pemerintah daerah yang kurang menggembirakan, dampak dari kondisi perekonomian nasional dan global, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim tidak kehabisan akal, dengan terus menerbitkan inovasi-inovasi daerah yang mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Program Gerbang Serasan ini oleh Pemkab Muara Enim telah dikuatkan dengan menerbitkan payung hukumnya berupa peraturan daerah, yakni Perda nomor 11 tahun 2008 sehingga menjadi kewajiban bagi bupati dan jajarannya untuk melaksanakannya.

Sebelumnya Pemkab Muara Enim telah berhasil menelorkan sedikitnya 79 inovasi daerah selama tahun 2015 dan berlanjut di tahun 2016 dengan meluncurkan 67 inovasi daerah. Karena itulah di level nasional, Muara Enim kemudian dikenal sebagai salah satu “Kabupaten Inovasi“ Inovasi daerah, terus dilakukan Pemkab Muara Enim karena terbukti dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dan produktivitas kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.

Salah satu inovasi Pemkab Muara Enim itu, adalah Program Gerbang Serasan, yang telah dimulai sejak tahun 2001 yang kemudian mengalami modifikasi, sehingga diterbitkan konsep Gerbang Serasan yang disempurnakan atau disebut juga Gerbang Serasan Pola Baru, Gerbang Serasan Pola Baru ini menganut tiga prinsip; Pertama, mengoptimalkan skim kredit perbankan yang ada. Kedua, pemberian subsidi bunga kredit sebesar 3-6% dan premi asuransi kepada UMKMK peserta, oleh Pemkab Muara Enim.

Implementasi program Gerbang Serasan ini diawali kerjasama Pemkab. Muara Enim dengan Bank Sumsel Babel dan Bank Rakyat Indonesia Wilayah Palembang yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Cabang Palembang.

Adapun bidang usaha yang banyak diminati UMKMK dan disetujui permohonan kreditnya oleh bank pelaksana antara lain adalah perdagangan, perkebunan, industri kecil, perikanan, peternakan, pertanian, dan Jasa.

Kinerja Gerbang Serasan Pola Baru yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai 2015 terbukti memberikan hasil positif dan menggembirakan. Jumlah UMKMK yang dapat diberdayakan sebesar 3.559 UMKMK dengan total realisasi kredit sebesar Rp. 117,9 Miliar.

Dari jumlah ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah merealisasikan anggaran untuk subsidi bunga kredit kepada UMKMK peserta kredit Gerbang Serasan sebesar Rp. 13.89 Milyar dan subsidi premi asuransi sebesar Rp. 425 Juta,. Dan kini, memasuki tahun ke delapan Gerbang Serasan Pola Baru dijalankan, perkembangannya terus menunjukkan peningkatan. (fir/amri)

November 2017 | KABAR SERASAN | 45

LAPORAN UTAMA

INOVASI

Pengelolaan CSR Pola Musrenbang Dengan lahirnya Forum CSR-PKBL ini, pelaksanaan CSR (dan PKBL bagi BUMN) di Kabupaten Muara Enim menjadi lebih terarah, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kabupaten Muara Enim CSR (Corporate Social Responsibility) adalah kebijakan pemerintah Indonesia, sebagai bentuk upaya memberi ruang dan kesempatan bagi kalangan dunia usaha, untuk memperhatikan kepentingan sosial bagi masyarakat sekitar tempat usaha, sebagai kompensasi atas penguasaan sumber daya alam dan ekonomi serta ketidaknyamanan dari aktifitas produksi yang dijalankan perusahaan. Program CSR sendiri pertama kali muncul di Amerika Di Indonesia, CSR mulai dikenal dan diberlakukan pada tahun 1980-an, dengan nama CSA (Corporate Social Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan�. Namun dalam perkembangannya, nama CSR dipakai dan makin populer sejak sejak tahun 1990-an dengan leading sector Departemen Sosial.

Di tahun 2007 pemerintah dengan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (PT) mewajibkan PT melakukan program CSR, dengan menyisihkan sekian dari keuntungan, bagi masyarakat sekitar lokasi usaha (Pasal 74).

46 | KABAR SERASAN |November 2017

Pada awalnya pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Indonesia banyak muncul masalah. Baik karena pihak perusahaan, melaksanakan CSR semata mematuhi kewajiban—bukan karena kepedulian, atau karena masyarakatnya yang tidak merasa puas dengan apa yang diberikan perusahaan.

Konflik sering terjadi, tak terkecuali di Kabupaten Muara Enim, dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan di daerah ini.

Konflik yang muncul dipicu beberapa hal, seperti kecurigaan dari sejumlah pihak terkait pelaksanaan CSR yang hanya dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi oleh perusahaan yang bersangkutan sendiri, tumpang tindih program antarperusahaan atau dengan program pemerintah,, usulan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti tanpa ada penjelasan, atau juga karena seringnya terjadi saling lempar tanggung jawab antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam situasi itulah Pemerintah Kabupaten Muara Enim berinovasi, mengajak kalangan dunia usaha bersinergi, untuk bersama membangun masyarakat dan daerah tempat mereka melakukan kegiatan usaha. Dengan sinergi ini, dana CSR akan tersalur lebih tepat sasaran dan berdaya guna sesuai amanat undang-undang, di pihak lain, Pemkab Muara Enim dapat terbantu dalam hal pendanaan, dalam melaksanakan program pembangunannya.

Untuk mencapai optimalisasi dalam sinergisitas ini, diperlukan pengaturan, penyelarasan, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Untuk itu tentu saja diperlukan wadah bersama yang dibentuk oleh, dari, dan untuk pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan. Itulah yang melatrbelakangi terbentuknya Forum CSR di Kabupaten Muara Enim, disingkat Forum CSR-ME, yang kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 Tahun

2011 berubah menjadi Forum CSR-PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).

Di Kabupaten Muara Enim sendiri terdapat sekitar 10 BUMN, 60 BUMS, dan tiga BUMD. Dengan lahirnya Forum CSR-PKBL ini, pelaksanaan CSR (dan PKBL bagi BUMN) di Kabupaten Muara Enim menjadi lebih terarah, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kabupaten Muara Enim.

Menurut Ketua Bappeda Kabupaten Muara Enim, Dr Ir H Abdul Nadjib, hingga saat ini kinerja program CSR-PKBL cukup memuaskan, terlihat dari realisasi keuangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, realisasi program CSR-PKBL sebesar Rp.101.184.794.974 dan meningkat menjadi Rp.102.405.951.399 pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 realisasi program CSR-PKBL menurun menjadi sebesar Rp.96.064.093.148 dan turun lagi di tahun 2016 menjadi sebesar Rp.95.193.324.233, terkait menurunnya harga minyak dan batubara dunia, sehingga mempengaruhi keuntungan perusahaan yang tergabung dalam forum CSR-PKBL. Untuk meningkatkan kinerja Forum CSRPKBL, Pemkab Muara Enim kembali berinovasi dengan mengadopsi pola Musrenbang yng biasa mereka lakukan setiap tahun, di mana perencanaan dan penyaluran dana CSR dari dunia usaha dibahas dan direncanakan penyalurannya. Maka kemudian lahirlah Program Pengelolaan Dana CSR dengan Pola Musrenbang.

Dengan pola ini, perencanaan pembangunan daerah hasil Musrenbang RKPD yang tidak dapat dibiayai oleh APBD akan direkap dalam bentuk RKPD Non APBD dan ditawarkan kepada dunia usaha untuk dilaksanakan melalui dana CSRPKBL dunia usaha sesuai dengan wilayah operasional masing-masing. (amri/fir)

INOVASI

LAPORAN UTAMA

AMNESTI TANKI SEPTIK BOCOR, Atas dedikasi dan kesuksesan menjalankan program ini, Pemkab Muara Enim mendapat penghargaan Sanipura Award, sebagai Kabupaten yang berkomitmen menciptakan sarana sanitasi yang layak dan air bersih bagi masyarakat.

Ketersediaan air minum dan sanitasi yang baik, menjadi syarat terciptanya kehidupan yang sehat.

Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, terutama banyak terjadi di perdesaan, memberi pengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan, yang pada akhirnya memberi dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga.

Karena itulah badan kesehatan dunia; WHO (World Health Organization), disokong Bank Dunia (World Bank) membuat program Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar.

Pemerintah Indonesia sendiri— melalui Departemen Kesehatan, sejak dulu sudah memberi perhatian akan masalah ini, dengan membuat apa yang disebut Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSSLIC), yang dicanangkan di tahun 1995 dan menitikberatkan pembangunan sarana dan prasarana air minum di

kawasan desa tertinggal. Di tahun 2008 program ini berubah menjadi Pamsimas (penyedian air minum dan sanitasi berbasis masyarakat),dengan leading sectornya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Di tahun 2009, program ini disokong Bank Dunia yang mengucurkan 80 persen pebiayaannya, dalam bentuk hibah.

Pamsimas memprioritaskan sasarannya pada empat kriteria, yakni di desa miskin, rendahnya ketersediaan air minum dan sanitasi, tingginya kejadian penyakit terkait air, dan belum menerima bantuan sejenis dalam dua tahun terakhir. Di awal pelaksanannya, pemerintah menargetkan 15 provinsi, 110 kabupaten/Kota, dan 5.000 desa/kelurahan, terrmasuk program replikasi 506 desa. Muara Enim, termasuk salah satu dari delapan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yang mengawali program ini.

Program ini terus berkembang dan kini seluruh kabupaten dan Kota di Sumsel mendapatkan program ini, dengan nilai bantuan Bank Dunia yang terus meningkat.

Di Kabupaten Muara Enim, hingga tahun kesembilan, berjalan baik dan sukses. Sejak pertama dilaksanakan, hingga tahun 2015, pada program yang dilaksanakan di 113 desa, akses penyediaan air minum meningkat menjadi 78,18 persen dan sanitasi 70,9 persen. Dan, sebagaimana dikatakan Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi, sebagai bentuk dukungan pada program Pamsimas ini, Pemkab Muara Enim telah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan, diantaranya reflikasi perluasan desa Pamsimas sebanyak lima desa, reflikasi hibah insentif desa sebanyak tujuh desa, reflikasi optimalisasi sarana Pamsimas sebanyak empat desa, selaiN itu dilakukan sejumlah bentuk pelatihan bagi fasilitator masyarakat.

Atas dedikasi dan kesuksesan menjalankan program ini, 24 November 2016 lalu Pemkab Muara Enim mendapat penghargaan Sanipura Award dari Lembaga Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), sebagai Kabupaten

yang berkomitmen menciptakan sarana sanitasi yang layak dan air bersih bagi masyarakat.

Dan kini—sejak pertengahan Maret 2017 lalu, Pemkab Muara Enim telah melakukan terobosan lagi dengan membuat Program Amesti Tanki Septik Bocor, dengan diawali di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kota Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses jamban sehat dan tanki septik yang aman, di Kecamatan Muara Enim dari 77,88% menjadi 96,93% dan di Kecamatan Lawang Kidul dari 88,28% menjadi 93,92%. Dan paling penting, program ini dapat meningkatkan kesadaran warga masyarakat, pentingnya hidup bersih dan sehat, sesuai visi misi kabupaten ini, yakni SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera).

“Angka ini sudah di atas angka akses sanitasi layak Sumsel yang baru 61,30 persen. Dan target Kabupaten Muara Enim di tahun 2019 jauh di atas target provinsi yang hanya memasang target 88 persen di 2019. Karena itu untuk mencapai target 100:0:100 tinggal mengupayakan 22,73 persen, dan kami yakin bias dicapai di tahun 2019,” kata Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, saat meresmikan dimulainya program ini 14 Maret 2017 lalu.

Bagaimana bentuk program ini? Menurut bupati, bentuknya berupa layanan sedot tinja gratis bagi masyarakat yang melaporkan septic tank bocor atau kelebihan kapasitas. Tentu saja bagi pelapor yang setelah disurvei memenuhi persyaratan, diantaranya berpenghasilan rendah.

“Program ATSB ini merupakan terobosan Pemkab Muara Enim dengan memberikan subsidi 100 % bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk masyarakat yang mampu diminta melakukan penyedotan selama 6 bulan terakhir,” ujar bupati Muzakir menjelaskan.

(Amri/Fir)

November 2017 | KABAR SERASAN | 47

LAPORAN UTAMA

PENGHARGAAN

Anugerah Pangripta Nusantara Bagi Kabupaten Muara Enim ”Semoga dengan diterimanya penghargaan ini Kabupaten Muara Enim akan semakin baik dalam mewujudkan Bumi Serasan Sekundang yang Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera (SMAS),”

Kabupaten Muara Enim kembali meraih Anugerah Pangripta Nusantara (APN) 2017 kategori Kabupaten/Kota dengan inovasi terbaik dalam perencanaan pembangunan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Penghargaan ini diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan diterima langsung Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar, Rabu (26/04/2017), disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pada acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional di Menara Bidakara Jakarta.

Kabupaten Muara Enim dinilai berhasil menyusun anggaran secara komperhensif dengan memasukan pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga program pembangunan yang tidak bisa dianggarkan dalam keuangan daerah dapat dibiayai melalui dana CSR. ”Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2017 yang diterima Pemerintah Kabupaten Muara Enim ini merupakan

48 | KABAR SERASAN |November 2017

bukti dan pengakuan dari pemerintah pusat akan kinerja perencanaan pembangunan di Bumi Serasan Sekundang,” kata Muzakir sesaat setelah menerima penghargaan ini.

Menurut Muzakir, Muara Enim menerima penghargaan ini karena perencananaan pembangunan Muara Enim dinilai sudah baik, terukur, konsisten, inovatif, dan sinkron dengan perencanaan Provinsi maupun Nasional. ”Penghargaan ini buah kerja keras dan kerja cerdas semua pihak, baik eksekutif, legislatif, dan masyarakat” tambahnya.

Secara khusus Muzakir menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada tim Bappeda Kabupaten Muara Enim yang telah bekerja keras untuk mencapai keberhasilan ini. ”Semoga dengan diterimanya penghargaan ini Kabupaten Muara Enim akan semakin baik dalam mewujudkan Bumi Serasan Sekundang yang Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera (SMAS),” harapnya.

Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara ini merupakan kali kedua yang diterima Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebelumnya, Pemkab Muara Enim juga pernah meraih penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara terbaik III Nasional pada Tahun 2015.

Sebelum itu, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang ) Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan Senin (17/04/2017), Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga meraih penghargaan Anugerah Pangripta

Sriwijaya tahun 2017 sebagai terbaik 1 seluruh kabupaten dan Kota se-Sumatera Selatan.

Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Sumsel, Ir. H. Alex Noerdin dan diterima langsung Bupati Muara Enim Bapak Ir H Muzakir Sai Sohar didampingi Kepala Bappeda Muara Enim, Dr Ir H Abdul Nadjib MM beserta kepala OPD lainnya. (Amri/Fir)

PENGHARGAAN

LAPORAN UTAMA

Muara Enim Raih WTP Empat Kali Berturut-turut “Bagi pemerintah daerah, menyusun LKPD sesuai SAP BPK, bukan pekerjaan mudah. Butuh perjuangan ekstra, terkait adanya beberapa kendala yang dihadapi. Menjadi tantangan ke depan untuk mempertahankannya”

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim 31 Mei 2017 lalu kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016. Ini capaian keempat kali berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2013.

Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar mengaku bangga dan bersyukur atas capaian ini, sekaligus Bupati Muzakir menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajarannya, dan juga kepada anggota DPRD Muara Enim, yang dinilainya telah bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh.

“Syukur alhamdulillah sejak tahun anggaran 2013 hingga 2016 ini, Kabupaten Muara Enim terus meraih WTP. Mudah-mudahan hasil terbaik ini terus dipertahankan,” kata Bupati Muzakir, usai menerima penghargaan yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan, Maman Abdulrachman di kantor BPK Perwakilan Sumsel ini.

Menurut Muzakir, raihan WTP ini menjadi tantangan sendiri bagi pihaknya untuk mempertahankan pada tahun selanjutnya.

Apalagi, menurutnya, dari catatan BPK masih ada beberapa pekerjaan administrasi yang masih harus disempurnakan termasuk dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akurasi.

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, yang disusun baik oleh kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah daerah, yang penyajiannya dianggap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Bupati Muzakir, bagi pemerintah daerah, menyusun LKPD sesuai SAP BPK, bukan pekerjaan mudah. Butuh perjuangan ekstra, terkait adanya beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang paham akuntansi pemerintahan, dalam hal pengelolaan kas, dan pengelolaan aset tetap daerah, agar benar-benar akuntabel.

Permasalahan aset tetap pemerintah daerah, umumnya terkait adanya barang milik daerah (BMD) tidak dicatat, atau sebaliknya, BMD yang tidak ada justru masih dicatat. Banyak juga terjadi, BMD dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Kelemahan sistemik merupakan bawaan dari masa lalu yang memosisikan pengelolaan BMD tidak lebih penting dibanding pengelolaan uang. Penyebab lainnya karena pola pikir pelaku yang lebih senang membeli dari pada memelihara.

Mengacu kepada Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, BPK diberi kewenangan melakukan tiga jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu, yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK dalam kesimpulannya memberikan beberapa macam opini, sesuai tingkatannya. Yang terbaik diberi Opini WTP atau Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), ketika auditor pemeriksa meyakini, berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Di bawah WTP ada WTP DPP atau WTP Dengan Paragraf Penjelasan, saat dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Kemudian WDP atau Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion), jika menurut auditor, sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

Lalu opini Tidak Wajar (adversed opinion), di mana auditor menilai laporan keuangan yang disajikan mengandung salah saji material, atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dan terakhir, TMP atau Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion), jika auditor menolak memberikan pendapat karena menilai tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Karena itu, opini WTP yang diraih Pemerintah Kabupaten Muara Enim empat tahun berturut-turut sejak tahun 2013, patutlah memberi rasa bangga bagi seluruh jajaran birokasi di daerah ini (Amri/Fir)

November 2017 | KABAR SERASAN | 49

GALERI FOTO

Bupati ME terima penghargaan dari Kompas Gramedia.

Menerima penghargaan PerpuSeru dari The Coca Cola Foundation dalam pengembangan perpustakaan, 15 November 2017 di Jakarta.

Indonesia`s Attractiveness Award 2017 dari Media Tempo, 29 September 2017.

Menerima Sertifikat Akreditasi Paripurna bagi RSUD HM Rabain Muara Enim dari Komisi Akreditasi RS (KARS), 18 April 2017.

Menerima penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM dari Menkum HAM Yasonna Laoly, 8 April 2016 di Jakarta.

Menerima penghargaan opini WTP dari BPK RI.

50 | KABAR SERASAN |November 2017

Penghargaan Pangripta Nusantara dari Menteri PPN Kepala Bappenas Andrianof Chaniago, 29 April 2015 di Jakarta.

GALERI FOTO

Menerima penghargaan LAKIP dari Kemen PAN RB, 26 Januari 2017 di Jakarta.

Bersama Gubernur Sumsel Alex Noerdin menerima penghargaan Pangripta Nusantara dari Bappenas, 26 April 2017 di Jakarta.

Menerima piagam penghargaan BKN Award 2016 dari Badan Kepegawaian Nasional, 26 Mei 2016 di Jakarta.

Menerima penghargaan di ajang Nusantara CSR Summit 2016 dari The La Tofi School of CSR, 26 Oktober 2016 di Jakarta.

Menerima penghargaan “strategic branding of semende Coffee� di ajang Inpsirational Leaders Award 2017 dari Kelompok Kompas Gramedia. (KKG), 29 Agustus 2017 di Palembang.

Ketua Yayasan Pendidikan Bina Mulya (YPBM) Drs H Thalib Yahya MBA menerima penghargaan tingkat nasional dari Yayasan Citra Anak Prestasi Bangsa, 23 April 2016 di Jakarta.

Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim, Dr Shienta Pramita SH MH memberi penghargaan kepada guru Musnaini dan pengemudi ojek Anisyah dua tokoh Wanita Tangguh pada Hari Kartini di Kabupaten Muara Enim, 21 April 2016.

Menerima penghargaan Satya Lencana Wira Karya (Bidang Kependudukan dan KB) dari Presiden RI Joko Widodo, 2 Agustus 2015 di Tangerang Selatan, Propinsi Banten.

Menerima penghargaan dalam hal Penyusunan Laporan Kinerja Pengolaan Lingkungan Hidup 2016 dari Gubernur Sumsel, 12 Juli 2017 di Palembang.

November 2017 | KABAR SERASAN | 51

LAPORAN UTAMA

12 KALI DAPAT ADIPURA, BUAH KERJA KERAS DAN KOMITMEN BERSAMA Untuk penlaian Adipura 2017 pemerintah pusat menerapkan standar ketat kepada daerah calon penerima penghargaan ini. Pemerintah daerah misalnya, diminta membuat programprogram terobosan yang mengarah pada peningkatan dampak positif dari program Adipura itu sendiri Kabupaten Muaraenim untuk ke12 kalinya dianugerahi penghargaan Piala Adipura oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2 Agustus 2017 lalu di Jakarta. Bukan hal mudah mendapatkannya, bukan pula sesuatu yang biasa prestasi ini. Tapi luar biasa, dan seperti kata Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar, ini buah kerja keras dan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat di daerah ini.

Berrbeda dengan penganugerahan Adipura sebelumnya, kali ini terasa istimewa karena didapat setelah Kabupaten Muara Enim—bersama 21 kabupaten dan kota lainnya yang menerima, mendapat penilaian tinggi, dalam penilaian yang semakin ketat dan jumlah jatah penerima yang semakin sedikit. Dan atas keteraturan menerima penghargaan ini, Kabupaten Muara Enim mendapat Adipura Buana.

Penyerahan dilakukan Menteri KLH dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar ini, diterima langsung para kepala daerah langsung, termasuk Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar.

52 | KABAR SERASAN |November 2017

“Alhamdulillah Muaraenim mendapat Adipura Buana. Dengan in,menandakan kalau konsistensi terus dilakukan. Ini adalah kerja keras semua pihak, dari mulai petugas sampah, RT, RW, Lurah, camat, SKPD, BPLH, PD kebersihan,serta yang paling mendukung sekali adalah,kesadaran semua Masyarakat Muaraenim akan pentingnya menjaga kabersihan,” kata Bupati Muara Enim, Muzakir, sesaat setelah menerima penghargaan ini.

Memang, bagi Kabupaten Muara Enim, penghargaan Adipura bukanlah hal baru. Karena penghargaan di bidang kebersihan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup ini, sudah diterima sejak tahun 2005— saat itu bernama Bangun Praja dan didapat sampai tahun 2007. Sempat tak mendapat di tahun 2008, namun itu justru memacu Pemerintah Kabupaten Muara Enim berpacu bersama masyarakat, menciptakan tata lingkungan yang bersih, sehat dan kota yang layak huni (liveable city).

Dan hasilnya, sejak tahun 2009 hingga seterusnya sampai kini, penghargaan ini kembali didapat.

Lalu apa rahasia hingga Kabupaten Muara Enim mendapatkan penghargaan ini secara terus menerus? Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Ir H Asmawi MT, banyak hal yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kebersihan Kota Muara Enim, di antaranya menambah

RTH (Ruang Terbuka Hijau), menggalakkan program penghijauan, menambah fasilitas dan memperbaiki system pengelolaan sampah, meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait hingga menggencarkan pembinaan ke masyarakat— termasuk ke sekolah-sekolah, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya hidup bersih dan sehat.

“Menumbuhkan kesadaran itu bukan perkara mudah. Perlu ketelatenan dan kesabaran. Karena itu peran para lurah, aparatur RT dan RW dimaksimalkan dengan melalui pendekatan kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan gotong royong.

Bahkan kami juga membuat spanduk dan menggunakan jasa siara radio untuk itu” ujar Asmawi.

Begitu pun dalam proses mendapatkan Piala Adipura Buana tahun 2017. 6 Juni 2017 lalu, bertempat di Hotel Sultan, Jakarta, Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar didampingi Sekretaris Daerah Ir H Hasanuddin MSi, Kepala BLH (yang ketika itu dijabat Zulkarnain Bachtiar) dan beberapa pejabat lain daerah ini, mempresentasikan program, kegiatan dan komitmen segenap komponen daerah ini di bidang kebersihan, berbasis masyarakat.

Presentasi dilakukan di hadapan tim penilai yang diketuai mantan Menteri KLH dan Nabiel Makarim MPA, MPM,

PENGHARGAAN

dan beranggotakan para pakar, Prof Dr Ir Enri Damanhuri, Syahrul Udjud SH, Dr (H.C.) Hermawan Kartajaya, Ir Hanni Adiati MSi serta Ir Guntur Sitorus MT. Sesuai ketentuan, presentasi harus dilakukan sendiri oleh bupati/walikota yang dinominasikan sebagai penerima Adipura.

Saat itu, selain menjelaskan bahwa hidup bersih dan sehat merupakan bagian dari visi Pemerintah Kabupaten Muara Enim ( Visi SMAS = Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera), juga tentang bagaimana upaya menciptakan kehidupan yang bersih dan sehat itu, menjadi komitmen seluruh komponen masyarakat, termasuk peran serta kalangan dunia usaha di daerah ini, melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility).

Namun yang tampak yang paling mendapat perhatian dan apresiasi tim penilai, yakni paparan soal program-program inovasi yang dibuat Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan, karena merupakan langkah terobosan. tepat guna dan memberi ruang bagi terlibatnya unsur masyarakat.

Di antaranya program waste to energy (mengubah limbah menjadi energy) berupa pemanfaatan bio gas di Desa harapan jaya dan pemanfaatan gas methan di TPA Bukit Kancil, Kota Muara Enim. Waste to recources (pemanfaatan limbah untuk hakl bermanfaat) berupa pemilahan sampah produktif di sejumlah TPA/TPS, Program Keanekaragaman Hayati, berupa pembuatan taman Kehati di sejumlah tempat untuk pengendalian dampak perubahan iklim.

Ada lagi program Transportasi Hijau (mengurangi penggunaan kendaraan bergas buang, pengujian emisi kendaraan secara berkala serta kegiatan car free day).

Kemudian pemanfaatan Eneergi Baru dan Terbarukan bagi kebutuhan energy listrik di kawasan kota, program Kampung Iklim dan Kampung Organik serta program-program lainnya berbasis kearifan lokal.

menerapkan standar ketat kepada daerah calon penerima penghargaan ini. Pemerintah daerah misalnya, diminta membuat program-program terobosan yang mengarah pada peningkatan dampak positif dari program Adipura itu sendiri.

Kriteria yang bersumber dari arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini kemudian diterjemahkan Kementerian KLH dan Kehutanan dengan pemahaman bahwa daerah yang pantas menerima penghargaan ini adalah daerah yang memiliki program, yang mampu mendorong penyelesaian berbagai isu lingkungan hidup.

Yang dimaksud antara lain berbentuk pengelolaan sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemanfaatan ekonomi dari pengelolaan sampah dan RTH, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Karena program Adipura harus mampu mendorong terwujudnya kota-kota di Indonesia yang tidak hanya bersih, hijau, dan sehat, namun juga berkelanjutan dalam mewujudkan kota-kota yang layak huni (livable city).

Nah, itulah alas an Kabupaten Muara Enim mendapatkan penghargaan Adipura Buana, karena program-program teobosan yang dibuat dan dijalankan, dianggap telah sesuai dengan kriteria tersebut. Pemkab Muara Enim telah menggabungkan program lingkungan dengan program social, untuk membentuk Kota Muara Enim sebagai kota layak huni yang tercermin dari prilaku kehidupan sehari-hari masyarakatnya. (Amri/Fir)

Memang, untuk penlaian Adipura 2017 pemerintah pusat

November 2017 | KABAR SERASAN | 53

LAPORAN UTAMA

Alfarizal SH MH. Kadis PM-PTSP Muara Enim

“Berdasarkan kajian yang kami lakukan, prospek investasi ke depan daerah ini ada di sektor perkebunan terutama untuk komoditi kopi, karet dan kelapa sawit.

Lalu di sektor tanaman pangan dan hortilkultura, salah satunya nanas” Berbagai penataan dan kebijakan memberi kemudahan bagi investor yang dibuat Pemerintah Kabupaten Muara Enim mulai memberi hasil, dengan meningkatnya jumlah investor yang masuk ke daerah ini. Beralihnya status Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) menjadi Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM-PTSP) juga makin membuat iklim investasi di Kabupaten Muara Enim jadi lebih terarah. Selain menggencarkan promosi potensi, Dinas PM-PTSP juga meluncurkan Program Aplikasi

54 | KABAR SERASAN |November 2017

INVESTASI MUARA ENIM MASIH ANDALKAN SEKTOR PERKEBUNAN Bedah Investasi, yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim. Program aplikasi ini berisi pemetaan potensi dan peluang investasi sehingga calon investor yang berminat menanamkan modalnya di daerah ini memperoleh gambaran jelas, apa, bagaimana dan di mana kecocokan mereka membuka usaha.

Terlebih dalam peraturan daerah RTRW juga diatur soal pemberian insentif bagi investor yang menjanjikan keuntungan bagi daerah. Dengan berbagai regulasi yang dibuat, Dinas PM-PTSP optimis terjadi peningkatan yang sangat signifikan investasi di Kabupaten Muara Enim.

Dinas PM-PTSP Kabupaten Muara Enim mencatat, pada tahun 2016 realisasi Penaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp.685.361.404.939.819 Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1.984.883.809.067. Sementara untuk tahun 2017 hingga triwulan ke II 2017, PMA sebesar Rp. 12.385.365.497.150 dan PMDN Rp. 920.510.744.517.

“Berdasarkan kajian yang kami lakukan, prospek investasi ke depan daerah ini ada di sektor perkebunan terutama untuk komoditi kopi, karet dan kelapa sawit. Lalu di sektor tanaman pangan

dan hortilkultura terutama untuk komoditi nanas serta sektor Perikanan,” ujar Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Muara Enim, Alfarizal SH MH. Karena itu pula, kata Alfarizal, Pemerintah Kabupaten Muara Enim saat ini sedang menggalakkan promosi hilirisasi, bagi hadirnya investor yang berminat menenamkan modalnya, misalnya dalam bentuk pabrik pengalengan nanas, selain pabrik dengan bahan mentah karet dan sawit, yang menjadi komoditi unggulan.

Sehingga potensi hortikultura yang melimpah di daerah ini bisa memiliki nilai tambah.

Alfarizal mengakui, kepastian hukum dan jaminan rasa aman sangat penting bagi investor. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Muara Enim sangat memperhatikan persoalan ini. “Dalam memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, kami dalam beberapa kegiatan, memfasilitas para calon investor berkomunikasi langsung dengan BKPM Pusat, lembaga ombudsman RI, juga pihak Polri, yang kami undang khusus untuk itu,” ujar Alfarizal.

Terkait dengan kerap munculnya praktik pungutan liar (Pungli) yang dihadapi investor di lokasi usaha, Alfarizal meyakinkan hal-hal seperti

INVESTASI

itu kita sudah bisa ditanggulangi dengan memaksimalkan peran Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) Kabupaten Muara Enim. Menurutnya keberadaan tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 975/KPTS/ Inspektorat/2016 ini sangat efektif dan besar pengaruhnya bagi penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerah ini.

“Tidak ada lagi aparatur pemerintahan yang dapat melakukan praktik Pungli, karena Tim Saber Pungli kami minta ikut memantau proses pelayanan bagi para investor.

Kepada investor kami juga minta tak sungkan melaporkan jika mereka menjadi korban praktik-praktik Pungli,” tambah Alfarizal.

Bagaimana dengan kehadiran tenaga kerja asing (TKA)?

Alfarizal mengatakan, menyangkut ini pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim, bahwa hanya tenaga asing yang memiliki keterampilan yang dapat dipekerjakan perusahaan swasta. Hal ini penting, agar tenaga kerja lokal tetap terlindungi, dan di sisi lain, keahlian tenaga asing itu dapat diadopsi tenaga lokal. Saat ini, total ada 145 TKA bekerja di sejumlah perusahaan di Kabupaten Muara Enim “Dalam Perda nomor 1 tahun 2015 tentang penanaman modal daerah,kami wajibkan semua perusahaan swasta

yang mempekerjakan tenaga asing untuk memperhatikan kewajiba alih teknologi kepada tenaga kerja lokal itu.

Kemudian tenaga kerja asing juga harus memperhatikan karakter budaya daerah ini” jelas Alfarizal.

Ke depan, Alfarizal optimis, berbekal potensi yang besar, pembenahan birokrasi perizinan dan didukung sejumlah regulasi yang kondusif, prospek investasi di kabupaten Muara Enim akan sangat baik. Terlebih kini dengan dibentuknya Organisasi Pemerintahan daerah (OPD) Dinas PM PTSP—yang sebelumnya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), koordinasi lintas instansi terait sudah semakin lancar dan terkoordinasi.

“Iya, kami sangat optimis terjadi peningkatan yang signifikan dengan adanya regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten Muara Enim, karena akan mendorong minat investor berinvestasi di Kabupaten Muara Enim” ujar Alfarizal.

Berdasarkan kajian, kata Alfarizal, potensi di kabupaten Muara Enim yang sangat cerah prospeknya adalah di sektor perkebunan terutama untuk komoditi kopi, karet dan kelapa sawit. Lalu juga bisa diharapkan, di sektor tanaman pangan dan hortilkultura (terutama untuk komoditi nanas) serta sektor Perikanan. (Khairul Amri)

November 2017 | KABAR SERASAN | 55

LAPORAN UTAMA

Ir Mat Kasrun Kadis Perkebunan ME

POTENSI HILIRISASI HASIL PERKEBUNAN SANGAT MENJANJIKAN “Dengan potensi besar yang dimiliki dan harga yang kembali normal, sudah waktunya hilirisasi dari komoditi ini ada di daerah ini, sehingga serapan tenaga kerja dan sumber pendapatan masyarakat petani, tidak lagi semata pada panen di hulunya saja” Perkembangan investasi di Kabupaten Muara Enim ke depan, dinilai sangat prospektif, terutama di sektor perkebunan, dengan beragam komoditi yang dimiliki daerah ini, yakni kopi, karet, kelapa sawit, kemiri, aren, kakao, kayu manis dan lada serta hortikultura. Tiga komoditi yang disebut paling awal, menjadi komoditi unggulan.

Menurut Kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim, Ir Mat Kasrun, potensi ketiga jenis komoditi tersebut sangat besar. Lahan karet di Kabupaten Muara Enim seluas 56 | KABAR SERASAN |November 2017

149.276 hektar, kelapa Sawit seluas 22.810 hektar dan kopi seluas 23.449,5 hektar.

“Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Muara Enim mata pencahariannya pada subsektor perkebunan, terutama pada komoditi karet, kelapa sawit dan kopi ini,” kata Mat Kasrun.

Jumlah keluarga yang bekerja di subsektor ini sebanyak 106.758 KK. Kalau dalam satu KK ratarata 4 (empat) orang maka ada sekitar 427.032 jiwa bekerja dan hidupnya bergantung pada subsektor Perkebunan,” ujar Mat Kasrun.

Karena itu pula, kata Mat Kasrun, fluktuasi harga ketiga komiditi andalan ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat Kabupaten Muara Enim. Ketika harga karet mencapai Rp.10.250 per kilogram slab tebal dengan produktifitas rata-rata per bulan 300-350 kg/ha, maka

pendapatan petani karet mencapai Rp.3.000.000 hingga Rp.3.500.000, sehingga dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka.

Akan tetapi ketika mulai Februari 2014 harga karet di tingkat petani menurun hingga Rp.5.488/kg slab tebal, dengan asumsi produktifitas rata-rata sebulan antara 300-350 kg/ ha, maka yang didapat petani hanya berkisar Rp.1.646.400 hingga Rp.1.920.800.

“Saat harga turun itu, kehidupan petani karet hanya dapat bertahan sekedar memenuhi kebutuhan dasar saja. Masyarakat petani karet yang mempunyai anak di jenjang pendidikan SD sangat merasakan sekali dampak turunnya harga karet ini,” tutur Mat Kasrun.

Hal sama juga dirasakan para petani yang hidupnya bergantung pada kelapa sawit, meski rentang waktunya tidak lama seperti halnya karet, karena penurunan harga komoditi ini di pasar dunia tidak terlalu lama, sehingga

PERKEBUNAN tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan petaninya.

Turunnya harga karet dan sawit ini, membuat PT PN VII yang sebagian lahannya berada di wilayah Kabupaten Muara Enim, memutuskan mengganti lahan karet dan sawit mereka menjadi perkebunan tebu.

Selama ini, komoditi perkebunan yang dihasilkan masih dijual dalam bentuk mentah, atau maksimalnya diolah menjadi produk setengah jadi, karet misalnya diproses menjadi CPO, mengingat masih terbatasnya kemampuan teknologi pengolahan.

Kini, setelah harga karet dan kelapa sawit sudah berangsur normal kembali, demikian pula dengan perekonomian para petni karet dan sawit, Pemkab Muara Enim mulai berfikir untuk peluang lahirnya produksi hilir atas komoditi karet dan kelapa sawit ini.

“Dengan potensi besar yang dimiliki dan harga yang kembali normal, saya kira sudah waktunya hilirisasi dari komoditi ini ada di daerah ini, sehingga serapan tenaga kerja dan sumber pendapatan masyarakat petani, tidak lagi semata pada panen di hulunya saja, tapi juga di aktifitas pabriknya” ujar Mat Kasrun menjelaskan.

Untuk mewujudkan itu, lanjut Mat Kasrun, Pemkab Muara Enim memaksimalkan

upaya menghadirkan investor.

Dengan leading sector Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), kebijakan yang diambil Pemkab Muara Enim tidak saja menggencarkan aktifitas promosi, tapi juga membuat memberi kemudahan perizinan, serta program pengembangan pembangunan kawasan industri. Selain itu, Pemkab Muara Enim juga terus membangun infrastruktur jalan dan jembatan, sebagai sarana pendukungnya.

Pemkab Muara Enim melalui Dinas Perkebunan kini aktif dalam berbagai kegiatan promosi di ajang pameran, baik yang diprakarsai Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim sendiri maupun dalam kegiatan sejenis yang dilakukan Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan atau Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Upaya lain, dengan mempromosikan penjualan kopi seduhan di hotel-hotel dan toko serta kafe, di Muara Enim dan daerah lain di Peovinsi Sumatera Selatan.

“Merk Kopi Semendo sudah selesai pengurusannya di Kemenkum HAM dan telah diperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (SIG) Kopi Robusta Semendo dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 9 Juli 2016 lalu di Jakart. Ini menurut saya menjadi modal sangat bagus

untuk memasarkan kopi ke luar,” tambah Mat Kasrun.

Mat Kasrun menjelaskan, keluarnya SIG Kopi Semendo ini sangat telah menggairahkan para petani kopi untuk kembali menanam kopi, yang sebelumnya sempat menurun karena turunnya harga komoditi ini di pasar dunia. Sejumlah petani sudah mulai bergiat melakukan proses pemetikan dan pengolahan kopi sesuai standar mutu yang diinginkan konsumen luar. Mat Kasrun optimis, situasi membaik ini akan menjadi sinyal positif berkembangnya subsektor ini di tahun-tahun mendatang.

Saat ini, PDRB Tanpa Migas Tahun 2014 Kabupaten Muara Enim dari subsektor perkebunan, menjadi penyumbang terbesar—yakni 4,63 persen, dari 50,88 persen kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Angka itu naik disbanding tahun 2015 yang hanya 3,67 persen dari total 45,19 persen kontribusi PDRB. Karena itu, Mat Kasrun sangat yakin, dengan situasi yang sudah sangat mendukung, hilirisasi di subsektor perkebunan di kabupaten Muara Enim akan terjadi, dan memberi sumbangan signifikan bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim.

(Khairul Amri) November 2017 | KABAR SERASAN | 57

LAPORAN UTAMA

Syarpudin SSos MSi, Kadisperindag

INDUSTRI HILIR DI KABUPATEN MUARA ENIM TINGGAL MENUNGGU WAKTU Dengan potensi yang melimpah pada dua komiditi tersebut, sudah saatnya ada pabrik yang produknya berbahan baku karet dan atau kelapa sawit ini,” Bicara industri, Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang, bahkan menjadi daerah andalan pembangunan di sektor ini, paling tidak di Provinsi Sumatera Selatan. Tentu saja itu terkait dengan besarnya potensi alam yang dimiliki daerah ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerinth nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2023, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Provinsi Sumatera Selatan dipusatkan di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Banyuasin, mengacu kepada kekayaan alam utama yang dimiliki ketiga daerah ini, yaitu batubara, karet dan kelapa sawit dan kopi. .

Berdasarkan itu, menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Muara Enim, Syarpudin SSos MSi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, melalui Disprindag dan Bappeda Kabupaten Muara Enim pada Tahun Anggaran 2015 lalu telah menyusun master plan Kawasan Industri Kabupaten (KIK) Muara Enim dengan menetapkan wilayah Kecamatan

58 | KABAR SERASAN |November 2017

Gelumbang sebagai wilayah potensi pertumbuhan Program Industri (WPPI) Hilirisasi Kabupaten Muara Enim.

“Ditetapkannya Kecamatan Gelumbang sebagai WPPI karena letaknya yang strategis berada pada jaringan jalan kolektor di wilayah Kabupaten Muara Enim, merupakan akses dari Indralaya-Gelumbang-Prabumulih-Rambang Dangku-Gunung Megang-Ujan Mas-Muara Enim” jelas Syarpudin.

Dan mengacu kepada review Perda nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim tahun 2012-2032, telah ditetapkan beberapa kawasan peruntukan industri, yang dibagi berdasarkan kelasnya, yakni: Kawasan Industri Besar (KIB), meliputi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Lubai, Kecamatan Rambang Dangku dan Kecamatan Muara Belida, dengan jenis industri yang dikembangkan terdiri dari industri pengolahan hasil perkebunan, utamanya komoditas unggulan karet dan sawit, yang merupakan industri berbasis pertanian/ perkebunan.

Lalu, Kawasan Industri Menengah (KIM), meliputi Sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Gelumbang, Lembak, Lubai, Muara Belida, Rambang Dangku (kelimanya menyatu dengan kawasan industri besar), Gunung Megang, Belimbing, Kelekar dan Kecamatan Lawang Kidul.

Kemudian, Kawasan Industri Kecil/Rumah Tangga (KIK/RT), yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim. Menurut Syarpudin, pengembangan Industri Kecil/ Rumah Tangga ini berpotensi sebagai industri penunjang bagi industri besar dan industri menengah, serta kegiatan pariwisata daerah.

INDUSTRI

“Komoditi yang diunggulkan dan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat tetap pada karet, kelapa sawit dan kopi. Tiga komoditi ini yang paling berpotensi untuk dikembangkan menjadi program hilirisasi industri,” jelasnya.

pelatihan hingga program magang, kepada para pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM). Salah satunya peningkatan kapasitas pengetahuan mengenai teknologi mesin atau peralatan produksi yang mereka pakai di perusahaan.

Namun, sayangnya, meski potensi melimpah—termasuk komoditi karet, kelapa sawit dan kopi tadi, sampai kini belum ada kegiatan industri hilir. Syaprudin menyebut, memang sudah ada sembilan perusahaan yang sudah melakukan kegiatan produksi, tapi lebih bersifat pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi.

Beberapa jenis usaha kreatif yang dilakukan pembinaan dan pelatihan yang sudah pernah dilakukan, antara lain, Pelatihan teknis dan magang pelaku usaha industri, konveksi, perbengkelan roda dua, pengolahan batu akik, printing sablon, pangan olahan, anyaman rotan, kerajinan dan penyamakan kulit, tenun songket, meubel/kerajinan bambu, kerajinan karet.

Perusahaan-perusahaan dimaksud, terdiri dari dua perusahaan pengolah bahan baku karet menjadi Crumb Rubber, dan tujuh perusahaan pengolah bahan baku kelapa sawit menjadi CPO). Saat ini ada dua perusahaan yang mengolah karet menjadi Crumb Rubber dan tujuh perusahaan yang mengolah sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil). Syaprudin pun sampai kini menunggu hadirnya investor, untuk menanamkan usahanya di industri hilir, terutama pada dua komiditi, karet dan kelapa sawit.

Syaprudin yakin, saatnya akan segera tiba.

“Karena menurut hemat kami ke depan juga dua jenis komoditi ini yang sangat berpotensi menjadi program hilirisasi di Kabupaten Muara Enim. Dengan potensi yang melimpah pada dua komiditi tersebut, sudah saatnya ada pabrik yang produknya berbahan baku karet dan atau kelapa sawit ini,” kata Syaprudin.

Sementara ini, yang terus berkembang di Kabupaten Muara Enim adalah industri kreatif yang berbasis pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu. Dan untuk pengembangannya, Pemkab Muara Enim memberi perhatian besar, agar mendukung laju peningkatan kesejahteraan serta terbukanya lapangan pekerjaan. Misalnya lewat pembinaan,

Selain itu dilakukan pula kegiatan sosialisasi bagi pelaku usaha industri kecil dan rumah tangga mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), merk dan desain serta akses permodalan dan perizinan. Juga dilakukan, mengikutkan pelaku usaha dalam berbagai kegiatan pameran, agar terbuka peluang memperkenalkan berbagai produk yang dihasilkan.

Pemkab Muara Enim—melalui Dinas Perindag, juga memberikan berbagai bantuan, baik bantuan peralatan produksi maupun permodalan. Bantuan mana, tidak saja kepada pelaku usaha perorangan, tapi juga yang berbentuk KUB (Koperasi Usaha Bersama) Dan sejauh ini, berdasarkan data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam persentase menurut Lapangan Usaha hingga tahun 2016, sektor Industri Pengolahan memegang peranan terbesar kedua setelah Pertambangan dan Penggalian. Itu menunjukkan lapangan usaha dari sector ini telah dapat memberikan nilai tambah yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di kabupaten Muara Enim. (Khairul Amri)

November 2017 | KABAR SERASAN | 59

LAPORAN UTAMA

Sarce Jeffrikson

Ka. KP2KP Muara Enim

REALISASI PENERIMAAN PAJAK MUARA ENIM LAMPAUI TARGET Pemerintah Kabupaten Muara Enim, berhasil mendapatkan penerimaan sumber pendapatan dari pajak melampaui target pada tahun 2016.

Awalnya melalui Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Muara Enim menargetkan Rp 51,7 miliar, namun ternyata melampaui target yakni sebesar Rp 52,9 miliar atau 102 persen.

60 | KABAR SERASAN |November 2017

“Ini merupakan bentuk kesadaran masyarakat Muara Enim untuk taat pajak. Dari sepuluh jenis pajak yang dikelola daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan yang tertinggi yakni Rp.23 miliar atau 112 persen dari target Rp.20 miliar,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Bapenda Kabupaten Muara Enim Feri Sonevil, dalam keterangannya kepada media 13 Maret 2017 lalu.

Untuk lebih memaksimalkan potensi pajak, meningkatkan pendapatan bagi daerah dan mencegah kebocoran, Kantor Pelayanan Penyuluhuan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Muara Enim mulai pertengahan tahun 2017 lalu telah mulai mensosialisasikan program terbaru, yakni Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) kepada masyarakat.

“Proses konfirmasi itu dilakukan melalui sistem KSWP yang dapat diakses secara online oleh petugas di Kantor Perizinan Terpadu di seluruh Indonesia melalui internet.

Kewajiban melaksanakan konfirmasi ini juga berlaku dalam ruang lingkup proses perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia,” ujar Kepala KP2KP Muara Enim, Sarce Jeffrikson.

Dengan KSWP secara online, lanjut Sarce, wajib pajak sudah mulai dilayani mulai pada saat berkas diterima petugas di loket perizinan oleh setiap Instansi pemerintah, dalam hal ini Kantor Dinas Perizinan Provinsi atau Kabupaten/Kota melalui aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan proses ini akan wajib pajak akan menerima keterangan status valid dan tidak valid

LAPORAN UTAMA PERPAJAKAN

oleh petugas, paling lama satu hari kerja setelah permohonan diterima lengkap,” tukasnya.

PBB Bicara sumber pendapatan pajak, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memang masih menghadapi sejumlah persoalan. Selain perihal Dana Bagi Hasil (DBH)—yang penerimaannya tidak saja mengalami penundaan juga nilainya belum proporsional dikaitkan besarnya sumber daya alam yang dimiliki, juga kesadaran masyarakat wajib pajak (WP) melaksanakan kewajibannya, yang masih rendah, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Berdasarkan data realisasi PBB P2 tahun 2017, masih banyak kecamatan di Muara Enim yang raihan PBB belum mencapai 75 persen. Padahal jatuh tempo tanggal 30 September nanti,” kata Bupati Muzakir saat membuka acara pemungutan dan pelunasan PBB P2 Tahun 2017, di Kantor Kecamatan Sungai Rotan, 19 September 2017 lalu.

Menurut Bupati Muzakir, hingga saat itu baru ada empat kecamatan yang memiliki realisasi di atas 70 persen, yakni Kecamatan Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, Semende Darat Laut serta Sungai Rotan. Sementara kecamatan lainnya raihan PBB P2 baru mencapai ratairata 40 persen. Ini terkait dengan masih rendahnya kesadaran WP. Padahal, lanjut bupati, pajak “Bila tidak mematuhi pembayaran PBB P2, artinya mereka akan menghambat

pembangunan Muaraenim,” tegasnya.

Kabupaten

Dana Bagi Hasil Persoalan lain terkait Dana Bagi Hasil (DBH), yang beberapa tahun terakhir dihadapi Pemkab Muara Enim.

Jumlah yang dicairkan pemerintah pusat untuk DBH 2016, bukan saja belum sesuai dengan perhitungan, mengacu pendapatan pajak dan sumber kekayaan alam yang dimiliki daerah ini, tapi juga sempat mengendap di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Bupati Muzakir, Pemkab Muara Enim 16 Desember 2016 lalu telah berkirim surat ke Menteri Keuangan RI, memberitahukan bahwa intinya memberitahukan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2016 DBH Pajak dan Bukan Pajak yang belum ditransfer sebesar Rp.141,7 miliar lebih, atau tepatnya Rp.141.796.587.109.

“Menindaklanjuti surat itu, Menteri Keuangan RI melalui Dirjen Perimbangan Keuangan membuat surat kepada Bupati Muara Enim tertanggal 24 Januari 2017 yang intinya menjelaskan bahwa untuk penyaluran DBH Triwulan IV tahun 2016 bagian Kabupaten Muara Enim sesuai Permenkeu Nomor 208/PMK adalah sebesar Rp 105.943.051.000.

Badan Pendapatan Daerah Muara Enim telah membicarakan lagi perihal itu, dijelaskan bahwa kekurangannya akan disalurkan ke kas Pemkab Muara Enim paling lambat Desember 2017,” ujar Bupati Muzakir.

Terkait piutang DBH Pajak Daerah di Provinsi Sumsel, untuk DBH tahun 2015, berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 136/KPTS/ BPKAD/2016 dinyatakan bahwa utang Pemprov Sumsel kepada Pemkab Muara Enim sebesar Rp. 33.130.583.159,86 dan oleh Pemprov Sumsel sudah dibayar pada tahun 2017.

Lalu, piutang DBH Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016, berdasarkan SK Gubernur Sumsel No.178/KPTS/BPKAD/2017 dinyatakan, utang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 54.701.709.351,64.

Pemkab Muara Enim telah melakukan penagihan 6 Juni 2017 lalu dan oleh Pemprov Sumsel telah dibayar sebesar Rp 25.206.311.438,72, dengan kekurangan sebesar Rp 29.495.397.912,92 dimintakan pembayarannya di tahun 2017.

Selanjutnya, tambah Bupati Muzakir, ada lagi piutang DBH Pajak Rokok Triwulan IV Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016, yang berdasarkan SK Gubernur Sumsel No.797/KPTS/BPKAD/2016 tentang Utang DBH Pajak Rokok Triwulan IV Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota SeSumatera Selatan Tahun Anggaran 2016, utang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 3.212.051.147,09. “Ini juga sudah dibayar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017” jelas Bupati Muzakir. (Fir/ Amri)

November 2017 | KABAR SERASAN | 61

LAPORAN UTAMA

Febriansyah ST. Kadisporapar

Bukit Balai, Surga Baru Pecinta Olahraga Paralayang Di Bukit Balai saat cuaca bagus, dari pagi

sampai sore kita bisa take off 6 kali. Dan dalam satu penerbangan memakan waktu yang

cukup lama mencapai waktu 20-30 menit. Ini merupakan surga bagi pemain paralayang,

Desa ini sebelumnya mungkin masih asing bagi banyak pihak. Jangankan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), masyarakat Kabupaten Muara Enim pun bisa jadi belum pernah mendengar nama desa yang berada di kaki bukit ini.

Tapi bagi masyarakat Semende, desa ini cukup dikenal. Selain tanahnya yang subur, desa ini mempunyai pemandangan alam yang indah. Berada di ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut (mdpl), Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah (SDT) Kabupaten Muara Enim,

62 | KABAR SERASAN |November 2017

Sumsel ini, untuk mencapainya butuh waktu sekitar tujuh jam dengan kendaraan roda empat dari Kota Palembang, ibukota Provinsi Sumatera Selatan.

Ke depan, nama Desa Gunung Agung bisa jadi akan menjadi buah bibir, tak hanya bagi masyarakat di Sumsel bahkan di seluruh penjuru tanah air, terkait dengan aneka potensi yang dimiliki, salah satunya sebagai lokasi yang sempurna untuk arena olahraga paralayang (paragliding), tepatnya di kawasan Bukit Balai yang masih hijau dan berbukit.

Beberapa waktu lalu, beberapa pilot (sebutan untuk pemain paralayang) dari luar Palembang, Malang dan Surabaya, datang dan melihat kondisi desa ini. Mereka yang sudah terbang di sejumlah tempat, sempat menjajal take off dari Bukit Balai ini. Mereka menilai, karakteristik pebukitan dan nuansa asri Bukit Balai sangat potensial untuk olahraga satu ini.

Sebenarnya di wilayah Semende banyak lokasi yang bisa dijadikan tempat bermain paralayang. Namun akses untuk mencapai tempat take off yang sulit, jadi pertimbangan tersendiri. Berbeda dengan Bukit Balai, di mana para pemain paralayang bisa ke lokasi take off dalam waktu sepuluh menit saja, menggunakan sepeda motor. Selain itu,

OLAHLAPORAN RAGA-PARIWISATA UTAMA

jarak take off dan landing tidak terlalu jauh. Seorang pilot bahkan bisa terbang paling tidak enam kali dalam satu hari.

Target awal untuk pengembangan olaharaga ini di Semende, pertama menggali potensi daerah, kedua untuk menghidupkan destinasi pariwisata.

Lebih jauh lagi lokasi itu dijadikan tempat pelatihan atlet paralayang di Sumsel. Karena itu, beberapa pecinta paralayang, menyatakan akan melakukan pendekatan dengan FASI ( Federasi Aero Sport Indonesia), agar Bukit Balai di Desa Gunung Agung ini bisa dimasukkan dalam agendatroi (Trip of Indonesia) atau lokal, sebagai ajang pengenalan lokasi baru paralayang.

Gayung bersambut, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Muara Enim, Febriansyah ST menyatakan tertarik

dengan ide pengembangan kawasan ini sebagai pusat pengembangan olahraga paralayang, sekaligus mendukung potensi kepariwisataannya. Feri— panggilan Febriansyah, berjanji akan membicarakan ini ke seluruh instansi terkait di Kabupaten Muara Enim.

“Kita akan mengajak bapak bupati, Kepala Dinas PKP (Perumahan dan Kawasan Pemukiman) dan pegiat paralayang untuk melakukan kajian secara menyeluruh, salah satunya dengan meninjau lokasi untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan agar tempat ini bisa menjadi favorit, tidak hanya bagi para pecinta paralayang tetapi juga wisartawan,” terang Feri

satunya pembuatan café dengan sajian khusus minuman kopi semende. Juga akan dibuatkan, tempat selfi yang indah dengan suasana perbukitan dan paralayang.

Feri yakin, jika dua sektor—olahraga paralayang dan kepariwisataan ini berjalan bersamaan, perekonomian masyarakat setempat pun akan ikut meningkat.

Para petani, selain bertanam kopi, juga bisa mengembangkan penanaman buahbuahan dan sayuran, di mana para wisatawan bisa membeli lamsung di kebun. (Khairul Amri)

Satu hal yang sudah ada dibenaknya, menurut Feri, terkait dengan potensi kopi di kawasan Semende ini, pihaknya akan mengusulkan tempat penjualan yang referesentatif, salah

November 2017 | KABAR SERASAN | 63

LAPORAN LAPORAN UTAMA UTAMA

Akbid Muara Enim Terapkan Program ” One Student Save” Bidan adalah pemberi pelayanan pertama kepada masyarakat, yang telah dibekali dengan keterampilan dalam penanganan Kegawat Daruratan, Obstetri dan Neonatal melalui pelatihan Midwifery Emergency Cours (MEC) sehingga dapat menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi di Indonesia khususnya di Kabupaten Muara Enim.

Untuk mewujudkan keluarga sehat tentu tidak semudah seperti membalikkan tangan, banyak faktor untuk merealisasiknnya.

Hal itu disadari betul oleh Direktur Akademi Kebidanan Pemkab Muara Enim, Hj Rita Kamila SPd M.Kes. Namun bagi penerima penghargaan Kartini Muara Enim 2017 ini justru menjadi pemacu dirinya untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan di Muara Enim khususnya di bidang kesehatan.

Sebagai Direktur Akademi Kebidanan Muara Enim dia membuat program yang diberi nama ” One Student Save”.

Pada program yang diluncurkan pada tahun 2014 setiap mahasiswa Akbid diharuskan bertanggung jawab terhadap satu keluarga binaan.

“Keluarga binaan yang dilakukan mahasiswa tersebut berasal dari keluarga prasejahtera ditempat tinggal mahasiswa tersebut masing-masing,” kata Rita kepada Kabarserasan.com usai menerima

64 | KABAR SERASAN |November 2017

penghargaan sebagai Kartini Muara Enim 2017 di Gedung Kesenian Dayang Rindu Kota Muara Enim, Jumat (21/04/2017).

Rita menuturkan, sistem pengaplikasian program tersebut dilakukan saat mahasiswi tersebut saat libur akhir pekan. ” Pada akhir pekan mereka pulang pulang kerumah orang tuanya masing-masing.

Saat itulah mahasiswi yang bersangkutan dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat dibangku kuliah kepada keluarga binaan,” tuturnya.

Menurut Rita, semua kegiatan yang dilakukan kepada keluarga binaan dilaporkan kepada dosen pembimbing melalui ponsel lewat aplikasi grup Whats App (WA) Dengan demikian dosen pembimbing dapat memonitor mahasiswa tersebut secara langsung. Selain itu juga untuk mengetahui apakah mereka benar-benar pulang kerumah orang tuanya atau tidak. ” Program One Student Save’s sebagai wujud nyata kami dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan keluarga sehat,” jelasnya.

Selain Program One Student Save’s, Akbid Muara Enim juga memiliki program unggulan lainnya. Di Akbid Muara Enim para mahasiswi dibekali dengan ilmu tambahan seperti perawatan tradisional dengan meggunakan herbal.

” Kita mengkombinasikan antara ilmu kebidanan dengan perawatan tradisional atau herbal kepada para mahasiswa, seperti perawatan kesehatan rambut, perawatan pijat untuk ibu nifas, dan hamil serta senam ibu nifas dan ibu hamil” terang Rita.

Dengan dua program unggulan tersebut Rita berharap, Akbid Muara Enim menjadi terdepan. Salah satu bukti Akbid Muara Enim merupakan sekolah perawat yang mumpuni , jebolan Akbid Muara Enim telah lulus uji kompetensi di atas nilai rata-rata nasional.

Akbid Muara Enim Dikelola Kementerian Kesehatan RI Terhitung tanggal 1 Januari 2018 mendatang, Akademi Kebidanan (Akbid) Pemkab Muara Enim resmi dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI. ” Alhamdulillah, tanggal 8 September 2017 kemarin, kami telah menyerahkan surat persetujuan penyerahan asset dari Ketua DPRD Muara Enim ke Kemenkes RI di Jakarta,” kata.

Menurut Rita, surat tersebut merupakan syarat akhir yang harus dipenuhi dalam alih kelola Akbid Pemkab Muara Enim, dari milik Pemda ke Kemenkes RI. “Terakhir, kami menerima surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor 440/4111/SJ tanggal 6 September 2017, agar Perguruan Tinggi Kesehatan Daerah

PENDIDIKAN

Muzakir menegaskan, seorang bidan harus mempunyai bekal untuk berani bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

(PTKESDA) yang akan dikelolah oleh Kemenkes RI dapat segera menyampaikan Berita Acara Serah Terima (BAST) ke Kemendagri, dan BKN dapat melakukan pengalihan personil PNS PTKESDA yang diberlakukan mulai 1 Januari 2018. Dalam beberapa hari ini kita menunggu keluarnya SK alih kelola tersebut,” jelasnya.

Pindah tangannya pengelolaan Akbid Muara Enim ke Kemenkes RI mendapat dukungan dari Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar.

Bupati mengungkapkan, Akbid Pemkab Muara Enim satusatunya akademi bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Pasca terbitnya UU No 23 tahun 2014, keberadaan Perguruan Tinggi Kesehatan milik Pemkab Muara Enim tidak memiliki payung hukum yang jelas.

Oleh sebab itu, kata Muzakir, penandatanganan persetujuan penyerahan aset dari Pemkab Muara Enim ke Kemenkes RI oleh DPRD Muara Enim pada 8 September 2017, merupakan titik terang dalam upaya alih kelola tersebut.

“Dengan demikian tinggal menunggu waktu keluarnya surat keputusan pengalih kelolaan Akbid Pemkab Muara Enim

dari milik Pemerintah Daerah ke Kementrian Kesehatan RI,” ujar Muzakir.

Bupati juga mengatakan, bidan adalah ujung tombak dari keberhasilan pelayanan kesehatan. ” Bidan adalah pemberi pelayanan pertama kepada masyarakat, yang telah dibekali dengan keterampilan dalam penanganan Kegawat Daruratan, Obstetri dan Neonatal melalui pelatihan Midwifery Emergency Cours (MEC) sehingga dapat menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi di Indonesia khususnya di Kabupaten Muara Enim,” jelas Muzakir.

Muzakir menegaskan, seorang bidan harus mempunyai bekal untuk berani bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Muzakir berharap, seluruh alumni Akbid Pemkab Muara Enim untuk berdampingan dan bekerjasama dengan civitas akademika, dan menjaga nama baik almamater khususnya dan Kabupaten Muara Enim pada umumnya. (Khairul Amri)

November 2017 | KABAR SERASAN | 65

LAPORAN UTAMA

dr Suwandi Safitra SpA.

RSUD Dr HM Rabain Terus Tingkatkan Mutu Pelayanan RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim berkembang menjadi rumah sakit besar yang mampu memberikan pelayanaan yang lebih baik yang kemudian meraih sertifikat akreditasi paripurna dari KARS. Saat ini masyarakat semakin sadar dalam memilih layanan kesehatan yang baik. Masyarakat yang ingin berobat, kini tidak sungkan lagi mempertanyakan fasilitas perawatan yang akan mereka terima, sesuai dengan kemampuan keuangan mereka, atau berdiskusi dengan dokter mengenai kegunaan dan efek samping obat yang diresepkan dokter kepada mereka. Masyarakat juga mulai kritis mempertanyakan apakah alat kedokteran yang digunakan untuk memeriksa mereka sudah steril atau belum.

Menghadapi perkembangan masyarakat itulah, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mewajibkan seluruh rumah sakit, terus meningkatkan pelayanan, dan untuk itu pemerintah melakukan sistem akreditasi (pengakuan), dengan berbagai tingkatan. Rumah sakit yang mendapatkan akreditasi, artinya telah diakui telah melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Penilaian dilakukan oleh tim

66 | KABAR SERASAN |November 2017

yang disebut Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Awalnya, berdasarkan Standar Akreditasi 2007, akreditasi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu akreditasi tingkat Dasar, akreditasi tingkat Lanjut serta akreditasi tingkat Lengkap. Akreditasi tingkat Dasar menilai lima kegiatan pelayanan, yaitu Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Gawat Darurat dan Rekam Medik. Akreditasi tingkat Lanjut menilai 12 kegiatan pelayanan, yaitu lima pelayanan tingkat Dasar ditambah Farmasi, Radiologi, Kamar Operasi, Pengendalian Infeksi, Pelayanan Resiko Tinggi, Laboratorium serta Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K-3).

Sedangkan akreditasi tingkat Lengkap menilai 16 kegiatan pelayanan, yaitu 12 kegiatan pelayanan tingkat Lanjut ditambah Pelayanan Intensif, Pelayanan Tranfusi Darah, Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Gizi.

Berdasarkan penilaian itu, sertifikasi yang diberikan kepada rumah sakit berupa: Tidak Terakreditasi (jika penilaian hanya mencapai 60 persen dan selama satu tahun), Akreditasi Bersyarat (penilaian mencapai 65-75 persen dan berlaku satu tahun), Akreditasi Penuh

(penilaian mencapai 75 persen dan berlaku tiga tahun), serta Akreditasi Istimewa (apabila dalam tiga tahun berturut-turut rumah sakit mencapai nilai terakreditasi Penuh dan berlaku selama 5 tahun). Untuk lebih meningkatkan kepuasan pasien, pemerintah kemudian meningkatkan persyaratan, dengan membuat Standar akreditasi 2012, dengan penilaian melibatkan seluruh petugas.

Sistem terbaru ini, lebih menyamai Standar Akreditasi Internasional, dengan tingkat kelulusannya dibagi empat, yaitu Akreditas Tingkat Dasar, Madya, Utama dan yang tertinggi adalah Akreditasi Paripurna.

RSUD HM Rabain Muara Enim, 16 Januari 2017 lalu mendapat sertifikat tertinggi ini, dan berlaku tiga tahun hingga 16 Januari 2020. Pengakuan atas kinerja rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim ini diserahkan Ketua KARS, dr Henry Boyke Sitompul SpB 18 April 2017 lalu dan diterima Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Ir H Hasanudin, mewakili Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar. Ikut hadir dan menerima pengakuan ini, Direktur RSUD dr HM Rabain Muara Enim dr Suwandi Safitra SpA. Menurut dr Suwandi, diberikannya sertifikat akreditasi Paripurna ini, merupakan salah satu bukti bahwa rumah sakit Pemda Muara Enim ini telah berhasil meningkatkan mutu pelayanannya.

KESEHATAN

“Karena itu kami berkomitmen menjaga mutu pelayanan.

Jika mutunya menurun sertifikat KARS ini bisa dicabut,” kata Suwandi kepada Kabarserasan belum lama ini.

Suwandi menjelaskan, sebagai rumah sakit kelas C, RSUD Dr HM Rabain memiliki fasilitas dan pelayanan rumah sakit kelas B, dengan adanya peralatan canggih seperti CT-Scan, USG 4 dimensi, Endoscopy, Laparoscopy, Colonoscopy, Bronchoscopy, Audiometri, Treadmill serta beberapa fasilitas penunjuang lainnya seperti CSSD, Hemodialisa, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Patologi Klinik, Fisioterapi dan terapi wicara.

Demikian juga dengan kapasitas tempat tidur (TT). Saat ini RSUD HM Rabain memiliki fasilitas 273 TT, terdiri dari 63 TT untuk pasien penyakit dalam, 51 TT untuk pasien bedah, 40 TT untuk pasien anak, 40 TT pasien kebidanan, 19 TT pasien Kelas Utama, 22 TT pasien Paviliun, 16 TT pasien Stroke, 6 TT pasien balita/NICU (Neonatal Intensive Care Unit), 6 TT pasien ICU dan 10 TT untuk pasien neonates (bayi yang baru lahir di bawah 29 hari) Dan keunggulan lain dari rumah sakit ini, karena merupakan salah satu rumah sakit regional di Provinsi Sumatera Selatan—yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumsel No.1 tahun 2015, menjadi pengampu empat rumah sakit lain di Sumsel, yaitu RSUD Prabumulih, RSUD PALI, RSUD Lahat dan RSUD Pagar Alam.

“Terkait tenaga medis rumah sakit kita juga telah memiliki tenaga medis yang cukup banyak terdiri dari dokter sub spesialis bedah tumor dan obstetri social serta beberapa

dokter spesialis lainnya seperti Spesialis Anak, Bedah, Kebidanan, Penyakit Dalam, Anastesi, Radiologi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Rehabilitasi Medik, Mata, THT, Syaraf, Kulit dan Kelamin serta Paru,” jelas Iswandi.

Terkait program Jamsoskes Semesta Provinsi Sumatera Selatan, pelayanan RSUD Dr HM Rabain sudah dapat menjalankannya dengan baik, pasien tidak mampu masih bisa dilayani.

“Namun demikian tingginya nilai piutang pelayanan Jamsoskes tentu akan berdampak terhadap ketersediaan obat, bahan habis pakai dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk melayani pasien. Sampai saat ini piutang itu masih ada dan pihak Jamsoskes Semesta Provinsi Sumatera Selatan berjanji akan membayar,” kata Suwandi lagi.

Terkait piutang ini pula, beberapa aktu lalu RSUD Prabumulih sempat menolak memberikan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat Kabupaten Muara Enim. Itu, kata Suwandi, murni kebijakan Pemerintah Kota Prabumulih.

Ke depan, untuk meningkatkan pelayanan, RSUD Dr. H. Mohamad Rabain akan terus berupaya menambah beberapa fasilitas penunjang layanan seperti C-Arm, Alat Hemodialisa, Fasilitas PICU/NICU, penambahan kamar operasi, penyediaan bangsal rawat inap khusus paru, dan berupaya menambah tenaga medis dokter spesialis bedah plastik, ortopedi serta tenaga non medis lainnya. Tempat tidur juga akan ditambah menjadi 350 TT. (Khairul Amri/ Firdaus Masrun)

November 2017 | KABAR SERASAN | 67

P D A MUTAMA LAPORAN

PDAM LEMATANG

MODAL DISUNTIK KINERJA DIHARAPKAN NAIK Kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (PDAM LE) terus disorot terkait kualitas pelayanan kepada konsumen, utamanya menyangkut kualitas air baku yang masih di bawah standar. Aktifitas penambangan galian C di sepanjang Sungai Lematang Kabupaten Lahat, dijadikan alasan buruknya kualitas air baku itu.

Menurut Seketaris Daerah Muara Enim Ir H Hasanudin MSi, aktivitas galian C di Kabupaten Lahat di Sungai Lematang memang sudah melampaui batas. Oleh pelaksananya, alat berat dibiarkan menggali sungai hamper selama 24 jam.

kekeruhannya bisa mencapai 2000 nephelomatric turbidity (NTU). Untuk melakukan penjernihan PDAM Lematang Enim masih menggunakan bahan kimia tawas.

Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar pun saat melantik Sartono sebagai Dirut PDAM mengingatkan soal ini, dan minta proses penjernihan air ditingkatkan dari sebelumnya.

“Apabila kualitas air bersih akan ditingkatkan, maka perlu menggunakan bahan kimia yang lebih baik dari tawas yaitu aluminium chlorhide (PAC),” ujar Bupati Muzakir.

Kinerja PDAM LE ini, terus mendapat sorotan karena tak kunjung membaik, meski upaya perbaikan terus dilakukan, baik dalam bentuk dukungan permodalan maupun pergantian di tingkat struktur pimpinan perusahaan. Lilitan hutang yang makin membelit, juga tak kunjung terselesaikan, sementara sumber pendapatan, masih bertumpu dari pemasangan baru pelanggan dan pembelian air tanki oleh warga atau perusahaan yang volumenya masih sangat terbatas.

“Kalau di Muara Enim sendiri, aktifitas galian C seperti itu sudah lama dilarang, bahkan sudah dibuatkan Perda (Peraturan Daerah) sebagai dasar larangannya. Karena memang tidak baik” ujar Sekda Hasan, menjelaskan.

Anggota DPRD Muara Enim, Dwi Windarti misalnya menyesalkan masih kurang membaiknya kinerja PDAM LE ini, meski sudah mendapat sokongan penuh dari Pemkab Muara Enim, DPRD hingga lembaga keuangan seperti Bank Dunia dalam bentuk modal hibah.

Limbah hasil tambang galian C di Sungai Lematang itu telah mempengaruhi kualitas air baku dan pada saat musim hujan

“Seharusnya PDAM LE dapat meningkatkan kualitas produksinya selain mengarah kepada capaian target

68 | KABAR SERASAN |November 2017

AIR BERSIH

pelayanan 100-0-100. Kritik ini telah berulang kali kami sampaikan pada setiap kesempatan,” kata Dwi, saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat di DPRD Muara Enim 18 Agustus 2017 lalu.

Pada 2015 lalu, PDAM LE telah melakukan pemasangan sambungan rumah sebanyak 743 SR (Sambungan Rumah) dengan menelan dana sebesar Rp 2.229 miliar. Kemudian di tahun 2016, berbekal dana hibah dari Kementerian Keuangan sebesar Rp.6 miliar, telah dipasang lagi 1.127 SR dengan dana Rp 3,681 miliar.

Dan dengan dana hibah itu pula PDAM LE akan memperluas jaringan pelayanan ke Kecamatan Semende darat Laut, Belimbing, Rambang Dangku, Muara Belida, selain di Kecamatan Kota Muara Enim sendiri. Namun nyatanya, hingga awal tahun 2017 kinerja belum juga membaik.

Karena itu, DPRD Muara Enim pada rapat paripurna pengajuan 12 Rapeda—termasuk di dalamnya Raperda mengenai penyertaan modal Pemkab Muara Enim sebesar Rp.5,9 miliar ke PDAM LE, berharap persoalan penagihan ke elanggan itu tidak ada masalah lagi, dan PDAM LE bisa meningkatkan kinerja pelayanannya. Karena menyertai kesepakatan mengesahkan Raperda tersebut, para anggota legislatif memberi banyak catatan.

Atas catatan dari DPRD ini, Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar berjanji akan menindaklanjutinya.

“Catatan khusus dengan kinerja PDAM, kami ucapkan terimakasih dan untuk segera ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan PDAM dimasa mendatang,” kata Bupati Muzakir .

Sartono pun mengaku sudah bias bernafas lega untuk melaksanakan program kerjanya, menaikkan kinerja perusahaan yang ia pimpin, terkhusus kinerja keuangan yang selama ini—ibarat raport, selalu berwarna merah.

“Kami akan melakukan langkah-langkah agar pendapatan PDAM LE terus meningkat. Kami akan melakukan pendekatan dengan pelanggan yang menunggak, misalnya dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu. Bagi yang tetap bandel tidak mau membayar, akan dilakukan pemutusan, dari pemutusan sementara sampai permanen. Demikian juga bila didapati sambungan liar, kami akan lakukan tindakan tegas, kalau perlu lapor ke polisi untuk diproses hukum,” demikian Sartono menjelaskan. (amri/fir)

Syaiful mengatakan, sedikitnya ada tiga catatan yang mereka berikan dan harus jadi perhatian pihak PDAM LE. Pertama, minta Badan Pengawas PDAM LE membentuk tim khusus, tidak saja untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap baku mutu air bersih, tapi juga terkait tingkat kepuasan pelanggan.

Kedua, minta Badan Pengawas PDAM menyampaikan laporan secara tertulis hasil kerja tim khusus tersebut ke DPRD dan diumumkan secara terbuka ke publik. Dan ketiga, minta PDAM untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin mutu air, sehingga tidak ada lagi keluhan seperti sebelumnya.

November 2017 | KABAR SERASAN | 69

K E MPI DT RA M AAN

PTBA, LEWAT MUSRENBANG BERPERAN BANGUN DAERAH

PTBA ingin terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar, membangun hubungan yang harmonis di tengah-tengah lingkungan yang lestari dan dapat memberi manfaat seluas-luasnya untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

PT Bukit Asam Tbk (Persero)--PTBA, sebagai perusahaan milik pemerintah, sejak dulu telah menunjukkan komitmennya untuk ikut juga berperan dalam pembangunan di daerah, terutama di wilayah di mana mereka melakukan aktifitas pertambangan batubara, salah satunya di kabupaten Muara Enim.

Peran itu baik dilakukan melalui program Coorporate Sosial Responbility (CSR) maupun berbentuk program yang mereka buat, yakni Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Bina Wilayah, sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan

70 | KABAR SERASAN |November 2017

kepada lingkungan dan mitra usaha binaan,.

Terkait itu, Sekretaris Perusahaan PTBA, Adib Ubaidillah mengatakan, perusahaannya telah mengadopsi ISO 26000:2010 tentang petunjuk soal cara peran serta dan aturan penyampaian bantuan kepada lingkungan dengan berstandar internasional, yang disinergikan dengan program perusahaan dan kebutuhan lingkungan, baik di bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial, “Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Bina Wilayah, perseroan mengadakan kegiatan yang bertujuan memberdayakan potensi sosial ekonomi dan penciptaan kualitas hidup yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan sekitar� ujar Adib menjelaskan.

Program Kemitraan PTBA, disalurkan kepada mitra binaan yang bidang usahanya mencakup seluruh sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Perseroan mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat dengan membantu usaha kecil sejak awal, memberikan pendampingan, pelatihan dan bantuan pemasaran, sehingga akhirnya mampu berkembang menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

Di tahun 2016, program kemitraan perseroan direalisasikan dengan melaksanakan penyaluran dana pinjaman lunak kepada Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK), memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, bantuan promosi produk Mitra Binaan melalui kegiatan pameran. Di tahun 2016, total biaya yang direalisasikan untuk kegiatan pembinaan tersebut berjumlah Rp 134.031.000 Program Bina Lingkungan, di tahun 2016 direalisasikan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang meliputi bencana alam (direalisasikan sebesar Rp. 194.809.342), pendidikan (Rp. 22.226.218.892), kesehatan (Rp. 570.028.500), sarana dan prasarana (Rp. 14.032.547.066), sarana ibadah (Rp. 4.597.025.019), pelestarian alam (Rp. 89.947.500), sosial kemasyarakatan (Rp. 6.702.573.139) hingga peningkatan kapasitas mitra binaan (Rp. 134.031.000) Tidak hanya mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan saja, dalam membantu pembanguan daerah, PTBA juga secara aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah di

wilayah-wilayah yang menjadi Ring 1 perusahaan, seperti Tanjung Agung yang merupakan salah satu kecamatan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, seperti dengan keikutsertaan dalam acara

KEMITRAAN Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Kecamatan Tanjung Agung dan Lawang Kidul, juga Musrenbang tingkat Kabupaten Muara Enim.

Lewat Musrenbang yang dilaksanakan pemerintah daerah, PTBA mendapatkan masukan mengenai usulan program dan kegiatan prioritas pembangunan di daerah ini. Masukan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi.

Menurut Manager CSR PTBA, Syaiful Islam, lewat kegiatan itu pihaknya terus mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara mendengarkan harapan dan keinginan masyarakat setempat terhadap perusahaan yang beroperasi di sekitar mereka tinggal.

“PTBA akan terus meningkatkan peran dan tanggung jawab sosialnya agar lebih tepat sasaran, mengingat PTBA sudah berkembang menjadi group atas perusahaan-perusahaan seperti PT Bumi Sawindo Permai, PT Huadian Bukit Asam Power, PT Satria Bahana Sarana, dan PT Bukit Asam Medika” jelas Syaiful Ada banyak kegiatan yang merupakan bentuk peran serta PTBA dalam pembangunan di daerah, baik yang bersifat fisik, maupun nonfisik.

Pembangunan Masjid Agung Muara Enim, yang dilakukan sejak Juli 2016 lalu dan kini sudah rampung, adalah salah satu bentuk bantuan dari PTBA melalui dana CSR sebesar Rp.10,4 miliar. 13 September 2017 lalu, pembangunannya sudah dianggap selesai dan diserahkan Direktur PTBA Arviyan Arifin kepada Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, ditandai dengan sholat subuh berjamaah di masjid yang diharapkan jadi ikon baru Kabupaten Muara Enim ini.

Di bidang pendidikan, PTBA juga sejak dulu memberikan bantuan bagi kelangsungan belajar para siswa di wilayah kerjanya, termasuk Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2010 ada program Beasiswa Utusan Daerah (BUD), dengan mengirimkan lima mahasiswa menempuh pendidikan S1 di Institut

Pertanian Bogor (IPB).

Di tahun 2011 PTBA mereformasi program bantuan pendidikannya. Pertama Program “Ayo Sekolah” yang merupakan program bantuan beasiswa berkelanjutan bagi siswa keluarga prasejahtera tingkat SD, SLTP dan SMA yang melalui program bidang pendidikan wajib belajar 12 tahun, dengan nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp3 miliar per tahun. Sudah ada 1.667 siswa yang mendapat bantuan ini.

Kemudian, program BUD diubah menjadi program Beasiswa Pendidikan Sekitar Bukit Asam (Bidiksiba). 7 April 2017 lalu PTBA kembali meluncurkan program beasiswa ini untuk tahun 2017, dengan menggandeng Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang (Polsri) dan Politeknik Negeri Malang (Polinema). Tahun ini dari 150 siswa yang mendaftar Bidiksiba, sebanyak 25 siswa dari Kabupaten Muara Enim dan Lahat dinyatakan lulus seleksi dan berhak mendapatkan beasiswa dari PTBA. Dari 25 siswa tersebut, sebanyak 20 siswa diterima di Polsri dan 5 siswa diterima di

Polinema.

Sejak program beasiswa dilaksanakan, tercatat sudah 142 siswa yang mendapat bantuan ini, dengan rincian 28 orang diterima kuliah di Institut Pertanian Bogor, 19 orang di Universitas Sriwijaya Palembang, 1 orang di Universitas PGRI Palembang, 3 orang di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 77 orang di Politeknik Negeri Sriwijaya, dan 10 orang di Politeknik Negeri Malang.

Menurut Manajer Kemitraan dan Bina Lingkungan CSR PTBA, Nan Budiman, program Bidiksiba ini merupakan wujud kepedulian PTBA kepada masyarakat sekitar PTBA, khususnya masyarakat dari keluarga yang kurang mampu secara

ekonomi. Calon peserta Bidiksiba, pelajar lulusan SLTA warga di wilayah ring 1 perusahaan yang termasuk dalam kategori masyarakat prasejahtera, karena itu PTBA berharap pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lancar dan mengangkat derajat keluarga peserta yang terpilih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Muzakar, SPd., MSi. Atas nama pemerintah Kabupaten Muara Enim menyampaikan terima kasih kepada PTBA yang tetap berkomitmen dalam menjalankan program Bidiksiba ini. Ia mengharapkan, program beasiswa pendidikan dari perusahaan seperti ini dapat menjadi teladan bagi perusahaanperusahaan lain yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim.

Saat menyerahkan beasiswa Bidiksiba, Direktur PTBA Arviyan Arifin mengatakan, beasiswa Bidiksiba merupakan salah satu wujud komitmen PTBA dalam menerapkan program strategis pemberdayaan masyarakat melalui bidang pendidikan.

“Program beasiswa Bidiksiba merupakan langkah awal dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi masyarakat agar tercipta kondisi sosial masyarakat yang berwawasan dan sejahtera.

“Dari 142 orang peserta Bidiksiba, yang sudah berhasil menamatkan pendidikannya sebanyak 33 orang dan semuanya telah bekerja di berbagai perusahaan di Indonesia,” ujar Arviyan Arifin.

Di luar itu, PTBA sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang energi berbasis pertambangan batubara dengan mengusung visi untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia, konsisten menunjukkan kepedulian kepada lingkungan dengan selalu menjaga pelestarian lingkungan dan kehutanan dalam pelaksanaan operasional bisnisnya.

“Karena PTBA ingin terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar, membangun hubungan yang harmonis di tengah-tengah lingkungan yang lestari dan dapat memberi manfaat seluas-luasnya untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan” ujar Adib Adullah, menutup pembicaraan. (Firdaus Masrun)

November 2017 | KABAR SERASAN | 71

TP P K K

RUMAH KEMASAN, OBSESI YANG TERUS INGIN DIWUJUDKAN Rumah Kemasan (Packaging House), adalah sebutan untuk tempat pengemasan hasil-hasil produksi—umumnya untuk hasil kerajinan dan produksi rumah tangga lainnya, yang kini dimiliki hamper semua daerah, di sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Kabupaten Muara Enim pun sedang dalam proses pendirian, oleh Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Muara Enim.

dengan upaya pemberdayaan wanita, tapi juga optimalisasi potensi lokal di sektor UMKM dan identitas daerah— karena Kabupaten Muara Enim harus memiliki identitas makanan dan kerajinan, yang kelak menjadi ciri khas Kabupaten Muara Enim, dalam bentuk oleh-oleh atau souvenir.

Menurut Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim, Dr Hj Shinta Paramita MHum, keberadaan Rumah Kemasan itu, merupakan obsesi lama yang ingin diwujudkan pihaknya sampai saat ini, karena tidak saja terkait

Namun, menurutnya, hingga kini potensi itu belum bisa dimaksimalkan, yang berujung Rumah Kemasan pun belum dapat diwujudkan, karena beberapa kendala.

72 | KABAR SERASAN |November 2017

“Kami sudah survei dan menginventarisasi bahwa di masingmasing desa atau kecamatan memiliki potensi lokal dan ada beberapa makanan atau kerajinan khas yang jika difasilitasi bisa dikembangkan, karena bahan bakunya banyak tersedia. Antara lain roti Bolu Nanas dan Keripik Pisang, dan banyak lagi lainnya yang saya arahnya ke pengembangan UMKN dan peningkatan kesejahteraan masyarakat” ujar Shinta .

“Persoalannya, kaum perempuan dan ibu-ibu rumah tangga di daerah kita ini hanya mampu berperan sampai pada tahap produksi, sementara untuk packaging (pengemasan) dan marketing (pemasaran) belum bisa. Karena itu, pelu ada intervensi kebijakan. Pemerintah daerah haeus ikut terlibat, baik dalam bentuk bantuan pendanaan maupun peraturan yang mendukung itu, dalam hal ini melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan” jelas isteri Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar ini.

Wanita kelahiran 10 November 1970 ini lebih lanjut menjelaskan, terkait perlunya intervensi pemerintah daerah ini, ia dalam satu kesempatan hadir di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Muara Enim pernah mempresentasikan masalah ini.

“Saya paparkan tentang pentingnya ada dukungan pemerintah daerah ini, ada pembagian tugas antara pemerintah daerah dan TP PKK.

TP PKK

Selain intervensi kebijakan, para pejabat yang hendak melakukan DL (Dinas Luar, red) misalnya, diwajibkan membawa dan ikut mempromosikan produk-produk ini ke tempat tujuan mereka. Sementara TP PKK selain terus melakukan pembinaan dan pendampingan, juga membantu memasarkan. Kalau semua itu berjalan, kita bisa memanfaatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)” tambahnya Tapi kemudian ia menyadari, untuk mewujudkannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Pembuatan Rumah Kemasan misalnya, anggaran untuk itu tidak ada. Ia akhirnya memahami, kendala membuat anggaran untuk itu tidak mudah, karena Disperindag memiliki beberapa program prioritas seperti pembangunan pasar-pasar tradisional di beberapa kecamatan.

Kalau soal perizinan hampir tidak ada persoalan, karena Disperindag bisa mengeluarkan itu.

itu akan dijadikan ruang display produk yang telah memiliki sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan. Di situ juga bisa mempekerjakan tenagatenaga khusus untuk penguatan produksi.

“Rumah Kemasan ini sudah saya perjuangkan sejak lima tahun lalu, dan akan terus kami perjuangkan, karena keberadaannya sangat penting.

Apalagi kami telah pula mendapat tawaran dari Kementerian Desa untuk mengisi satu tempat/kios di Thamrin City, Jakarta. Itu sangat menggembirakan sekali, sekaligus peluang yang harus kita ambil.

Untuk sementara ini, mungkin akan

diisi kopi kemasan dulu, sambil terus mempersiapkan kesiapan pduk lainnya. Doakan saja, mudahmudahan Rumah Kemasan itu bias kita wujudkan” demikian Shienta tentang keinginannya memberdayakan kaum perempuan dan peningkatan UMKM di daerah ini. (fir/amri)

“Ya, mungkin intervensi pemerintah ini bisa dilakukan dalam bentuk lain, misalnya membuat program pelatihan.

Kita juga sudah punya Gedung Dharma Wanita, yang di situ bisa kita satukan Dharma Wanita, TP PKK dan GOW (Gabungan Organisasi Wanita), karena ketiga organisasi ini prinsipnya sama, sebagai organisasi pemberdayaan kaum perempuan, utamanya peran isteri membantu suami melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintahan,” ujarnya lagi.

Rencananya, ruang depan dari gedung

November 2017 | KABAR SERASAN | 73

SATU DASAWARSA KABUPATEN MUARA ENIM Selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati Ir Muzakir Sai Sohar bersama Wakil Bupati H Nurul Aman SH, Kabupaten Muara Enim telah mengalami banyak kemajuan, meski masih ada sejumlah pekerjaan dan persoalan, yang harus dituntaskan dan diselesaikan.

74 | KABAR SERASAN |November 2017

LAPORAN KHUSUS

SATU DASAWARSA KEBANGKITAN MUARA ENIM Dilimpahi aneka potensi sumber daya alam, Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, terus melakukan pembangunan, mengejar ketertinggalan dari daerah lain, menuju satu keinginan, menjadi kabupaten yang maju, bersama seluruh warga masyarakatnya.

Langkah dan tekad itulah yang dicanangkan pimpinan daerah ini pada hampir 10 tahun terakhir, oleh Bupati Muara Enim Kalamudin Djinab SH dan Wakil Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, saat keduanya dilantik sebagai duet pemimpin daerah ini 20 Juni 2008

Langkah pertama mereka adalah merealisasikan, apa yang mereka janjikan sebagai visi Kabupaten Muara Enim yang keduanya canangkan saat kampanye, yakni SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera). Visi itu dijabarkan melalui tiga poin misi pokok, Pertama, Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, Kedua, Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Ketiga, Meningkatkan pegembangan ekonomi berbasis sumber

daya lokal.

Misi itu kemudian dituangkan dalam bentuk sejumlah langkah dan program pro rakyat, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 20182013. Di antaranya, menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim, sebagai landasan sekaligus pedoman, baik bagi aparatur pemerintah teknis mau pun kalangan pemilik modal yang berminat menanamkan investasinya di daerah ini. Lalu, ditetapkan pula Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, agar upaya memacu pertumbuhan ekonomi kawasan lebih terfokus.

Di awal pemerintahan keduanya ini pula, satu program inovasi dibuat, yakni Program Gerbang Serasan, singkatan dari Gerakan Pembangunan melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Seraan Sekundang (Bumi Serasan Sekundang, merupakan sebutan bagi Kabupaten Muara Enim).

Program ini sebenarnya sudah dibuat tujuh tahun sebelumnya, hanya baru dijalankan secara konkret di tahun 2008, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2008 (Baca: Program Gerbang Serasan, Membantu Perekonomian Masyarakat).

Program Gerbang Serasan ini, dibuat untuk membangkitkan perekonomian rakyat Muara Enim dan yang paling disasar adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lewat program ini, pelaku usaha UMKM dirangsang tumbuh dan berkembang, dengan dibantu

Kalamudin Djinab SH

permodalan, akses perbankan dibuka, demkian pula perizinan, dipermudah.

Dalam waktu cepat, ribuan UMKM tumbuh dan berkembang di Kabupaten Muara Enim.

Sejalan dengan itu, infrastruktur jalan juga diperkuat. Yang rusak diperbaiki, kawasan-kawasan terisolir dibuka dengan jalan tembus. Demikian pula fasilitas umum. Mendapat sokongan penuh dari BUMN PT Bukit Asam Tbk (Persero), dibangun fasilitas olahraga berskala besar, yakni Gedung Olah Raga Bara Serasan dan kolam renang berkelas internasional.

Juga mendapat perhatian, tata lingkungan dengan dibuatnya ruang terbuka hijau (RTH) dan taman kota.

Di tengah geliat bangkit Kabupaten Muara Enim itu, musibah datang. Bupati Muara Enim, Kalamudin Djinab yang sejak setahun terakhir ketika itu berkutat dengan penyakitnya, menghembuskan nafas terakhirnya pada 27 Mei 2009.

Semua terhenyak, merasa kehilangan, tapi tak bisa mengubah kehendak takdir kecuali melepasnya dengan doa, agar semua kebaikan yang telah dilakukannya menjadi amal ibadah.

Estafet kepemimpinan kemudian diambil alih Wakil Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar. Empat bulan menjadi pelaksana bupati, 25 September 2009, Muzakir dilantik sebagai Bupati Muara Enim, dan tujuh bulan setelahnya—27 April 2010, Muzakir mendapat pendamping, H Nurul Aman SH sebagai Wakil Bupati Muara Enim. Duet baru inilah yang selanjutnya

November 2017 | KABAR SERASAN | 75

LAPORAN SATU DASAWARSA KHUSUSMUARA ENIM

memimpin pembangunan di Bumi Serasan Sekundang.

Bersama Muzakir yang ikut merumuskan Visi Misi Kabupaten Muara Enim dan merumuskan program terjemahannya, pembangunan di Muara Enim pun berlanjut, disokong penuh kekuatan tim perencana pembangunan Kantor Bappeda Muara Enim, di bawah kepemimpinan Dr Ir H Abdul Nadjib MM. Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), upaya membangkitkan perekonomian masyarakat dilakukan dan merambah sampai ke pelosok perdesaan. Pengentasan kemiskinan dilakukan, kapasitas kelembagaan perdesaan juga didorong maju, tidak saja lewat berbagai pelatihan dan pendampingan, tapi juga ikut ddorong aktif terlibat dalam penyusunan RPJM Desa dan mampu mengelola keuangan desa secara otonom.

Ada lagi program Rehabilitasi Rumah Swadaya, yang melalui program ini, bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan didukung penuh BUMN PT Bukit Asam Tbk (Persero), Pemkab Muara Enim mulai secara terencana dan berkesinambungan membantu perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Dalam hal penataan birokrasi pelayanan aparatur pemerintahan ke masyarakat, juga ditingkatkan. Birokrasi dibenahi, proses perizinan yang semula panjang dan berliku mulai dipangkas agar lebih efektif dan efisien. Dan berbagai usaha itu berujung pada momentum penting, dengan ditunjuknya Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu daerah yang menjadi pilot project (percontohan) pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN RB) di tahun 2011 lalu.

Kerja keras dengan komitmen tinggi, dan dengan perencanaan yang matang dan terukur oleh Bappeda Muara Enim, Kabupaten Muara Enim bangkit menjadi

76 | KABAR SERASAN |November 2017

LAPORAN KHUSUS

sebuah daerah yang maju dan berkembang dengan pesat. Didukung APBD yang terus meningkat (Tahun 2013 APBD Muara Enim sebesar Rp.1,65 triliun), dan mendapat sokongan penuh kalangan dunia usaha, sejumlah capaian pembangunan berhasil diraih sesuai target.

Empat sasaran pokok yang menggambarkan visi misi SMAS, dapat diwujudkan sepanjang rentang waktu 2008-2013. Pertama, meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dari 69,42 di tahun 2007 (berdasarkan sistem penghitungan lama) menjadi 64,34 di tahun 2013, dengan sistem penghitungan baru. Berbagai penghagaan pun didapat, baik dalam skala provinsi hingga tingkat nasional Diantaranya Opini Wajar Tanpa pengecualian ( WTP ) dua tahun berturutturut pada 2014-2015 , penghargaanpenghargaan kinerja perencanaan pembangunan terbaik tingkat Provinsi Sumsel dan tingkat Nasional tahun 2014 dan 2015, berupa Pangripta Sriwijaya dan Pangripta Nusantara.

Capaian penilaian LAKIP B hasil indeks kepuasan masyarakat ( IKM ) untuk SKPD pelayanan publik rata-rata baik, pelaksanaan seleksi CPNS dengan metode komputer Assisted Test ( CAT ) mandiri sejak tahun 2013 dan remunerasi berupa tunjangan kinerja bagi Aparatur Birokrasi dimulai tahun 2015.

Berbagai prestasi itulah, tak heran pada pemilihan Bupati Muara Enim 2013, duet Muzakir-Nurul Aman—dengan tagline “Cak Nur� kembali terpilih dan dipercaya untuk kembali memimpin Kabupaten Muara Enim pada periode tahun 2013-2018. Di masa kepemimpinan kedua pasangan ini, Visi SMAS kembali dilanjutkan bahkan dipertajam dengan sejumlah program yang merakyat, yang kemudian menghasilkan sejumlah prestasi yang tidak kalah dibanding periode mereka sebelumnya, sehingga kini, menjadikan Kabupaten Muara Enim semakin maju dan berkembang. (Firdaus Masrun)

LAPORAN LAPORANKHUSUS KHUSUS

PRESTASI DAN PENGHARGAAN KABUPATEN MUARA ENIM

Pengantar Tak kalah dengan prestasi yang dicapai saat memimpin Kabupaten Muara Enim periode pertama, duet Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati H Nurul Aman SH, meraih banyak prestasi selama memimpin kabupaten ini pada periode kedua sejak tahun 2013 lalu, hingga Kabupaten Muara Enim mencapai kemajuan seperti saat ini.

Berikut data prestasi dan penghargaan yang diraih itu.

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1. 18 November 2013: Dijadikan pilot project kabupaten pelaksana Reformasi Birokrasi olehMen-PAN RB RI

2. 1 April 2014: Menerima penghargaan Pangripta Sriwijaya sebagai kabupaten terbaik dalam hal perencanaan pembangunan dari Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.

3. 20 Agustus 2014: Menerima Sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001;2008 dari lembaga sertifikasi OSS (organization of Standard System).

4. 1 April 2015: Menerima penghargaan kedua kali Pangripta Sriwijaya 5. 26 April 2015: Menerima penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara sebagai kabupaten terbaik ketiga nasional dalam hal perencanaan pembangunan dari Kepala Bappenas 6. 18 Oktober 2016: Menerima penghargaan dari The La Tofi School of CSR, atas inisiasi mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik melalui Forum CSR. 7. 17 April 2017: Penghargaan ketiga kalinya Pangripta Sriwijaya 8. 26 April 2017: Menerima penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara sebagai kabupaten terbaik nasional dalam hal perencanaan pembangunan dari Kepala Bappenas BIDANG BIROKRASI

PEMERINTAHAN 1. 29 Januari 2014: Menerima penghargaan SAKIP Kategori Baik dari Menteri PAN RB 2. 26 Mei 2016: Menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas keberhasilan melaksanakan seleksi CPNS menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) 3. 8 Des.2016: Menerima Piagam Kabupaten Peduli HAM tingkat nasional dari Menkum HAM RI 4. 22 Juni 2014: Menerima penghargaan Nominated Innovative Government Award untuk Program Gerbang Serasan Tahun 2014.

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN 1. 26 Mei 2014: menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI 2. 25 Mei 2015: menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI 3. 31 Mei 2016: menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI 4. 31 Mei 2017: menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI

November 2017 | KABAR SERASAN | 77

LAPORAN KHUSUS LAPORAN SATU DASAKHUSUS WARSA ME

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1. 5 Juni 2014: menerima penghargaan Adipura ke-9 kali, kategori Kota Kecil Bersih dan Sejuk dari Kementerian Lingkungan Hidup 2. 23 Nopember 2015: menerima penghargaan Adipura ke-10 kali, kategori Kota Kecil Bersih dan Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup 3. 23 Juli 2016: menerima penghargaan Adipura ke-11 kali, kategori Kota Kecil Bersih dan Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup 4. 2 Agustus 2017: menerima penghargaan Adipura Buana (Adipura ke-12 kali), kategori Kota Kecil Bersih Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup 5. Indonesian Green Awards (IGA) dari The La Tofi School of CSR, sebagai kabupaten yang dianggap terdepan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hijau yang berkelanjutan.

BIDANG PERHUBUNGAN 1. 31 Januari 2017: Menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha ketujuh kali dari Menteri Perhubungan RI sebagai Kabupaten yang telah mampu menata transportasi publik dengan baik.

78 | KABAR SERASAN |November 2017

LAPORAN KHUSUS

BIDANG KOPERASI DAN UKM

BIDANG PENDIDIKAN

1. KUD Panca Mulya Kecamatan Rambang terpilih sebagai Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015 Kategori Koperasi Jasa

1. Penerimaan Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional oleh SMA PTBA dan SMKN 2 Tahun 2015 dan SMAN 1 Lawang Kidul Tahun 2016.

2. KUD Berkat, Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Dangku terpilih sebagai Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016 kategori Koperasi Jasa

BIDANG KESEHATAN

BIDANG PERTANIAN 1. 4 Juni 2014: Menerima penghargaan Lencana Adhi Bhakti Tani Nelayan Utama dari organisasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pusat 2. 7 Juni 2014: Menerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan Pertanian dari Presiden Republik Indonesia 3. Menerima Lencana Emas Abdi Bakti Tani Nelayan Utama dari KTA Pusat Tahun 2014.

BIDANG KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1. 30 Juli 2015: Bupati Ir H Muzakir Sai Sohar Mendapat piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia

1. Juara I Program Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan 2016.

2. RSUD dr HM Rabain Muara Enim Juara I RS Sayang Ibu dan Anak Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan 2016.

3. RSUD dr HM Rabain Muara Enim jadi RS rujukan Regional Provinsi Sumatera Selatan.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Juara III Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tahun 2016.

KHUSUS LAPORAN SATULAPORAN DASAKHUSUS WARSA ME

LAPORAN KHUSUS

SEMUA CAPAIAN DAN PRESTASI INI UNTUK MASYARAKAT MUARA ENIM PENGANTAR

Masa kepemimpinan Bupati Muara Enim, Ir h Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati H Nurul Aman tinggal hitungan bulan.

Jika mengacu saat pelantikan keduanya 20 Juni 2013 lalu, maka 20 Juni 2018 mendatang masa kepemimpinan Muzakir sebagai Bupati Muara Enim akan berakhir. Banyak catatan prestasi yang diraihnya selama 10 tahun memimpin daerah ini, meski tetap saja, ada hal yang sepenuhnya belum ia tuntaskan, bagi pria yang selalu ingin berbuat terbaik bagi Bumi Serasan Sekundang. mIsalnya tambang ilegal batubara, angkutan batubara yang banyak dikeluhkan, serta tapal batas wilayah kabupaten.

Terkait itu, redaksi melakukan wawancara secara tertulis, dan berikut petikan wawancaranya: Tanya (T): Sepanjang tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Muara Enim meraih banyak penghargaan. Apa makna dari semua capaian dan penghargaan tersebut ?

Jawab (J): Apresiasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim patut kita syukuri sekaligus harus menjadi bahan evaluasi bagi kita semua.

Apresiasi tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya pembangunan yang telah kita rencanakan dan kita laksanakan di Bumi Serasan Sekundang ini diakui

keberhasilannya dan manfaatnya bagi kemajuan pembangunan daerah dan nasional. Capaian tersebut selain kita syukuri, juga harus kita evaluasi secara mandiri sebagai tolak ukur langkahlangkah perbaikan yang perlu diambil ke depan.

T: 10 tahun memimpin daerah ini, bukan waktu yang pendek. Secara umum, bisa dijelaskan kilas balik perjalanan yang dilalui selama mengemban amanah tersebut ?

J: Alhamdulillah, selama saya memimpin Kabupaten Muara Enim 10 Tahun ini, Indikator Pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMD maupun RPJPD berhasil dicapai. Meskipun demikian, masih terdapat hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Selain tercapainya indikator yang telah ditetapkan, Bumi Serasan Sekundang merupakan Kabupaten dengan segudang Prestasi yang membanggakan. Tentunya prestasi ini merupakan bentuk apresiasi terhadap keberhasilan pembangunan Kabupaten Muara Enim selama kepemimpinan saya.

T: Sebenarnya apa persoalan mendasar yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Pembangunan di Kabupaten Muara Enim ?

J: Kabupaten Muara Enim memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah seperti batubara, minyak dan gas bumi. Kontribusi sektor pertambangan pada struktur PDRB Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 mencapai 53,08 %. Selain di sektor pertambangan, Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang cukup menjanjikan untuk investasi di bidang perkebunan dan pertanian. Kontribusi sektor ini dalam PDRB mencapai 11,31 % pada tahun 2016.

Ir. H. Muzakir Sai Sohar, Bupati Kab. Muara Enim

T: Apa hal sangat menonjol dan terkesan selama memimpin Kabupaten Muara Enim?

J: Kabupaten Muara Enim berdasarkan Keputusan Menteri PAN & RB No. 96 Tahun 2013 ditetapkan sebagai Pilot Project Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional. Itu momentum sangat penting bagi kebangkitan kabupaten ini. Selain itu, berdasarkan Keputusan Kepala LAN No 32/K.1/HKM.03.01 juga telah ditetapkan sebagai pelaksana Laboraturium Inovasi Admistrasi Negara atau Inovasi Daerah.

Sebaliknya, meski telah meraih Piala Adipura Buana, namun saya melihat kesadran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat lingkungan, masih belum seperti diharapkan. Pasar masih kotor dan berantakan, Taman Kota banyak yang mengalami kerusakan.

Padahal sudah cukup banyak biaya dikeluarkan, begitu pula upaya imbauan dilakukan Pemkab Muara Enim. Taman kota juga banyak yang rusak, padahal itu aset kita bersama. Ibarat Pepatah dek pacak ngiluki jage jadilah.

T: Ada hal yang ingi disampaikan sekaligus saran bagi Bupati Muara Enim yang akan datang ?

J: Kepada siapapun yang kelak terpilih sebagai Bupati Muara Enim, saya berharap agar dapat mempertahankan semua pencapaian yang telah kita raih dengan usaha dan kerja keras bersama.

Saya sangat yakin, siapapun yang menjadi pemimpin Kabupaten Muara Enim ke depan pasti memiliki kecintaan dan semangat untuk membangun Bumi Serasan Sekundang. Apalagi, seluruh program pembangunan yang telah saya laksanakan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Saya ingin yang kelak memimpin daerah ini memiliki rasa kecintaan dan pemahaman yang sama.

(Fir/Amri)

November 2017 | KABAR SERASAN | 79

LAPORAN KHUSUS UTAMA LAPORAN

LAPORAN KHUSUS

TAPAL BATAS WILAYAH YANG TAK KUNJUNG SELESAI Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang terdapat di suatu daerah, menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik tapal batas antar kabupaten/kota di banyak tempat, termasuk di Sumsel.

Salah satu permasalahan di Provinsi Sumatera Selatan yang tidak kunjung selesai adalah masalah tapal batas wilayah antarkabupaten dan/atau Kota. Tak jarang, akibat tak kunjung tuntas dan berlarut-larut, masalah ini jadi pemicu konflik sosial. Kabupaten Muara Enim pun mengalami, dan sampai kini juga tak kunjung tuntas.

Kabupaten Muara Enim masih bermasalah soal batas wilayah dengan Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kabupaten Lahat, dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU),dan OKU Selatan, dengan Kabupaten Musirawas, dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dengan Kota Prabumulih, bahkan dengan Kota Palembang dan Provinsi Bengkulu. Informasi yang didapat, baru dengan Kabupaten PALI dan Musirawas yang sudah selesai, ditandai dengan pembuatan pilar batas wilayah secara permanen.

Bupati Muara Enim Ir H Muzakir dan Wakil Bupati Nurul Aman SH, dalam banyak kesempatan bertemu dengan pejabat terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD I Sumsel, sering mengingatkan akan masalah ini. Karena keduanya mengkhawatirkan, persoalan ini lama kelamaan menjadi semacam bom waktu. Kebaradaan peta wilayah dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dari Pemprov Sumsel, diharapkan jadi solusi.

80 | KABAR SERASAN |November 2017

Menyikapi persoalan ini, beberapa waktu lalu Tim Penegasan Batas Daerah TPBD) Sumsel pernah melakukan pelacakan ke lapangan, namun sampai kini hasil kerjanya tak juga jelas. Indikasinya, masalah tapal batas, masih jadi persoalan beberapa daerah di provinsi ini.

“Kami terus mendorong ini cepat diselesaikan, karena bisa memicu konflik sosial—dan itu sudah terjadi. Muara Enim-Banyuasin dipicu saat pembangunan jalan,, Muara Enim-Ogan Ilir, soal kebun raya, lalu Muara Enim-Palembang dengan persoalan PT RMK. Padahal, soal tapal batas ini penting, baik dalam melaksanakan pembangunan maupun dalam konteks pemekaran wilayah,” ujar Nurul Aman, dalam satu kesempatan berbincang soal ini.

SDA Sebagai Pemicu Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang terdapat di suatu daerah, menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik tapal batas antar kabupaten/kota di banyak tempat, termasuk di Sumsel. Dan menurut Ketua Pansus Tapal Batas Daerah, DPRD Provinsi Sumsel, Ridwan, masalahnya sulit diselesaikan karena masing-masing kabupaten/ Kota mengklaim wilayah yang menjadi sengketa masuk ke wilayahnya, dengan alasan dan dasar argumentasi masing-masing.

“Daerah kita, Sumatera Selatan banyak persoalan tapal batas. Salah satu pemicunya sumber daya alam yang menjadi rebutan. Ini yang kadang kala membuat masyarakat kita ribut,” ujar Ridwan.

Pertengahan Februari 2017 lalu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (BP3) DPRD Sumsel telah memasukkan Raperda Penyelesaian Batas Daerah, sebagai salah satu dari 10 Raperda Inisiatif DPRD Sumsel pada rapat paripurna, dan selanjutnya diusulkan kepada Pemprov Sumsel.

Namun setelah melakukan pembahasan, Raperda ini tidak termasuk dalam lima Raperda yang disetujui menjadi Peraturan daerah, dengan alas an memerlukan pembahasan lebih lanjut. Juli 2017 Lalu DPRD kembali memasukkan Raperda ini dalam Program Legislasi Daerah tahun 2017, sebagai salah satu dari 12 Raperda

LAPORAN SATU DASAKHUSUS WARSA ME

Inisiatif DPRD Sumsel, untuk dibahas bersama 11 Raperda Usulan Pemprov Sumsel.

Dalam Raperda Penyelesaian batas Daerah yang diusulkan DPRD Sumsel itu, jelas Ridwan, pihaknya mengusulkan jalan kompromi dengan menggelar musyawarah mufakat menghadirkan pihakpihak terkait seperti, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Badan Pertanahan dengan didampingi pihak pemerintah provinsi sebagai penengah.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim sendiri, dipimpin Wabup Nurul Aman awal 3 April 2017 lalu dating ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta, untuk berkoordinasi menyelesaikan masalah tapal batas wilayah ini. Di sana, Kepala Sub Direktorat Batas Antar Daerah Wilayah 1, Siti Metrianda, yang mewakili Mendagri, menyambut positif inisiatif Pemkab Muara Enim dan berjanji akan menurunkan tim untuk penyelesaiannya, diantaranya melakukan pengukuran kordinat.

Tugu P12 di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Muara Enim, berbatasan dengan Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Begitu pun Tugu P6 di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Muara Enim yang berbatasan dengan Kelurahan Pulkerto, Palembang, serta Tugu P1 di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida berbatasan Desa Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin dan Palembang.

Penegasan pihak Kemendagri ini, mudah-mudahan menjadi dasar terselesaikannya masalah tapal batas Kabupaten Muara Enim dengan daerah tetangga. (Fir)

Dan dua pekan setelah pertemuan di Jakarta itu, tim dari Direktorat Jenderal Administrasi dan Kewilayahan Kemendagri—dipimpin Siti Metrianda, datang ke Muara Enim dan meninjau tapal batas yang menjadi sengketa, di antaranya yang berbatasan dengan Kota Palembang dan Prabumulih, di Kecamatan Muara Belida.

Siti Metrianda memastikan, seluruh wilayah yang sudah terdapat tanda Tugu Pilar Acuan Batas Utama (Prabu) merupakan wilayah Muara Enim, mengacu pada deskripsi dari dokumen yang ada di Prabumulih dibangun menyusuri Sungai Musi.

November 2017 | KABAR SERASAN | 81

LAPORAN KHUSUS UTAMA LAPORAN

PERTAMBANGAN ILEGAL YANG MASIH SAJA MENCEMASKAN “...Adanya oknum aparat bermain di dalamnya— yang sudah menjadi bahan pergunjingan masyarakat daerah ini, mudah-mudahan tak lebih sekedar gosip di warung kopi. Karena jika benar, sangatlah disesalkan... “ Anda yang terakhir kali bertandang ke Desa Darmo 10 tahun lalu, tentu akan terkejut, jika kini kembali datang dan melihat situasi di salah satu desa di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tersebut. Desa yang semula berbasis ekonomi pertanian dan perkebunan ini, telah berubah, Sudah banyak bangunan rumah terbuat dari tembok bertingkat.

Hampir di semua rumah memiliki kendaraan motor. Dan jangan kaget pula, jika di desa ini juga bias ditemui mobil-mobil berharga ratusan juta, terparkir di pinggir jalan, milik warga setempat.

Sawah dan tanaman karet yang dulu menjadi sumber perekonomian warga setempat, kini telah berganti lubang-lubang galian sedalam dua hingga belasan meter. Dan, di kesehariannya, motor dan mobil berseliweran membawa karung berisi batubara. Ya, aktifitas penambangan batubara, yang dilakukan warga, telah mengubah wajah dan kehidupan desa ini, dan beberapa desa lain di sekitarnya, yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Agung selama hamper satu dasawarsa terakhir.

Wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung, memang kaya akan potensi batubara, dan itu bukan tidak diketahui oleh warga setempat. Hanya saja, kepatuhan mereka kepada aturan yang mereka pahami, bahwa semua kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah adalah milik negara. Mereka menjaganya, dan tidak mengganggunya, sampai kemudian mereka dikagetkan munculnya perusahaan swasta, melakukan aktifitas penambangan, berbekal izin usaha pertambangan (IUP), di lingkungan tempat tinggal mereka.

“Jangankan kebun, rumah kami pun ternyata masuk IUP perusahaan itu,” ujar Yandri (32), warga Desa Darmo, sebagaimana dikutip dari Kompas.com yang melakukan reportase lapangan di desa itu, Nopember 2011 lalu.

Masyarakat setempat, jelas Yandri, begitu kecewa. Niat baik mereka menjaga batubara berubah dalam sekejap. Penolakan atas kehadiran swasta pun tumbuh, tapi karena tak membuahkan hasil, warga pun mengambil jalan pintas. Tak mau sekedar jadi penonton yang malah hanya menangung akibat buruk, warga pun mulai menggali sendiri lahan mereka dan mengambil batubara, di kebun bahkan di bawah pemukiman mereka sendiri.

Waktu berjalan, tahun berganti, warga yang melakukan penambangan

82 | KABAR SERASAN |November 2017

sendiri kian bertambah banyak, dan semakin massif dengan hadirnya para pengusaha luar yang menampung dan membeli hasil penambangan mereka, untuk dijual lagi ke luar daerah. Sejak itulah, ratusan hektar kebun karet beralih menjadi lubang-lubang galian.

Sebagian dari mereka bahkan terang-terangan mengundang datang perusahaan tambang, sebagian lain memilih jalan mudah dan cepat mendatangkan uang, dengan menjual tanah mereka ke perusahaanperusahaan tersebut untuk ditambang. Bagi yang tak memiliki lahan, memilih membeli motor, dan menjual jasa sebagai pengangkut batubara, dari lokasi ke tempat pengumpulan di pinggir jalan.

Perlahan, warga pun meninggalkan profesi lama sebagai petani dan berkebun. beralih menjadi buruh penggali, pengangkut sampai menjadi mandor bagi para buruh yang bekerja di area penggalian batubara.

Satu lokasi galian rata-rata menghasilkan 1.000-1.500 karung batubara per hari. Satu karung rata-rata berisi 1 kuintal. Oleh karena itu, setiap buruh tambang memperoleh hasil yang jauh lebih besar dibandingkan penghasilan buruh sawah atau kebun karet. Penggali yang menyetor 50-100 karung batubara mendapat upah Rp 3.000 per karung. Jadi Rp 150.000-Rp 300.000 per hari. Kuli angkut dan tukang ojek mendapat Rp 1.000 per karung. Pemilik lahan kebagian Rp 2.000 per karung yang dihasilkan dari tanah miliknya. *** Pagi itu, Kamis 30 Maret 2017 lalu, kehebohan terjadi di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung. Warga berbondongbondong mendatangi lokasi salah satu areal tambang yang diusahakan warga, tak jauh dari kebun warga. Di antara beberapa lubang galian, di salah satu lubang api menyembur dari dalam tanah, sementara di lubang lainnya, keluar asap tebal. Dalam sekejap, kepanikan warga menjadi massif, dan tak lama kemudian, lokasi itu sudah dipenuhi warga. Menurut warga, tanda-tanda kebakaran sudah terlihat dua hari sebelumnya, dengan adanya asap keluar dari lubang-lubang tersebut. Hanya saja mereka tidak menyangka, hari itu ada api besar menyambar keluar. Petugas Polsek Tanjung Agung yang dilapori masalah ini, dating ke lokasi melakukan pemeriksaan.

Sesungguhnya, ini bukanlah peristiwa pertama, tapi sedikitnya sudah tiga kali terjadi. Dua peristiwa sebelumnya terjadi di tahun 2015 silam, di areal tambang ilegal warga di kawasan Simpang Karso Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Dalam bentuk lain, pernah juga terjadi penambang tewas tertimbun di dalam lubang akibat longsoran bekas galian.

Dampak aktifitas pertambangan batubara ilegal oleh warga

LAPORAN KHUSUSME LAPORAN SATU DASAKHUSUS WARSA

Kecamatan Laang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Alur sungai di Desa Darmo sudah lama rusak parah karena berada tepat di tengah areal galian. Aliran sungai terhenti dan hanya menyisakan sejumlah kubangan berwarna kehitaman, dan tentu saja mencemari air sungai dengan keasaman tinggi yang tidak layak dipakai. Tanah longsor pun makin marak terjadi. Korban nyawa pun terus berjatuhan. Tak diperoleh data jelas berapa nyawa melayang, tapi diperkirakan sudah belasan, bahkan bisa lebih dari itu. Tapi aktifitas penambangan secara liar ini, masih saja terjadi.

diambil langkah. Bayangkan jika tiba-tiba tanah di atas terowongan itu runtuh. Hal ini bisa menyebabkan korban yang cukup banyak.

Ini berbahaya sekali dan para pelaku tambang ilegal ini sudah kelewatan. Tak bisa ditolerir lagi,” kata Muzakir dengan nada geram.

Pada kasus kebakaran tambang ilegal di Desa Tanjung lalang, aparat terkait di daerah ini seperti terperangah, ketika pihak salah satu perusahaan yang berdekatan dengan lokasi kebakaran itu menceritakan kepada para pejabat di daerah ini, dalam forum rapat di kantor Bupati Muara Enim, dua pekan setelah temuan peristiwa tersebut terjadi.

Menurut Kapolres Muara Enim, AKBP Leo Andi Gunawan, SIk, pihak Polres Muara Enim sudah sejak tahun 2010 melakukan penanganan masalah tambang liar batubara ini, namun tak pernah tuntas. “Sudah lebih dari 10 lubang penambangan yang ditutup, tetapi rupanya ada lubang di dekat Sutet yang kini terbakar. Soal adanya aparat yang bermain, kami sekarang bersama Muspida tidak akan tolerir lagi apakah ada aparat polisi, TNI maupun dari Pemda yang terlibat, akan kami tindak tegas. Ujar Leo.

”Ada banyak terowongan dalam tanah yang satu sama lain terkoneksi. Bahkan di IUP kami saja ada 13 titik,” kata Sudi, perwakilan dari PT Pacific Global Utama (PGU), salah satu perusahaan tambang batubara yang beroperasi di kawasan itu, kepada peserta rapat koordinasi di Kantor Bupati Muara Enim, di hari kebakaran itu terjadi.

Yang mengejutkan, lanjut Sudi, terowongan bawah tanah galian batubara itu ada yang sudah selebar lapangan sepakbola, dan sebagiannya berada tepat di bawah jalan Lintas Sumatera yang berada di Kecamatan Tanjung Agung. ”Jika tak segera ditanggulangi dengan serius, kami khawatir tanah diatasnya bisa runtuh,” lanjut Sudi, yang membuat semua di ruangan kaget, termasuk Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar.

Hari itu juga, Bupati Muara Enim bersama Kapolres Muara Enim, AKBP Leo Andi Gunawan, SIk dan pejabat terkait mendatangi lokasi dan meninjau lubang besar yang disebut Sudi. Lokasinya berada di area Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Bukit Asam (PTBA) Persero Tbk dekat pabrik Cruide Palm Oil (CPO) PT. Bumi Sawindo Permai (PT.BSP)—perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah diakuisisi PTBA. Dan tiga titik lubang penambangan yang dimaksud Sudi, berada tepat di bawah tower sutet milik PLN. “Ini tak bisa dibiarkan. Akan banyak jatuh korban jika tak cepat

Karena itu kepada Kapolres Muara Enim, Bupati Muzakir minta agar pihak kepolisian menangkap dan meminta pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab, baik pelaku penambangan, penyokong dana hingga pemilik lahan.

Satu hal, menurut Bupati Muzakir, berbagai tindakan tegas yang dilakukan pihaknya dan penegak hukum itu, memang terbukti tidak memberi efek jera bagi para pelaku penambangan batubara ilegal ini. Perlu dicari tindakan yang lebih berefek jera, dan sambil itu dilakukan, ia minta masyarakat setempat tidak lagi melakukan penambangan liar.

Dipatuhikah imbauan dan ditakutikah ancaman itu oleh warga?

Ternyata tidak. Sampai kini, aktifitas pertambangan oleh warga masih saja berlangsung. Bedanya, para penambang mulai melakukannya dengan kucing-kucingan dengan aparat keamanan.

Jika serius ingin menghentikan aktifitas penambangan ilegal ini, aparat keamanan dan pejabat pemerintah daerah ini harus satu kata dalam perbuatan.

Adanya oknum aparat bermain di dalamnya—yang sudah menjadi bahan gosip masyarakat daerah ini, mudah-mudahan tal lebih sekedar gossip di warung kopi. Karena jika benar, sangatlah disesalkan. Apalagi, seperti sering dikatakan Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar, aktifitas penambangan liar ini di dua kecamatan itu, tidak memberi masukan ke kas daerah. Jadi sekali lagi, lakukan tindakan tegas, tutup semua tambang tanpa izin itu, atau situasinya akan makin mencemaskan. (Fir)

November 2017 | KABAR SERASAN | 83

LAPORAN KHUSUS

TRUK BATUBARA, YANG MAKIN MENGKHAWATIRKAN Karena perusahaan angkutan yang sebagian besarnya dikelola Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Lahat ini, mendapat izin dispensasi melintas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Keberadaan mobil truk pengangkut batubara, benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi pengguna Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), khususnya di jalur lintas Muara Enim-Palembang, Sumatera Selatan, sejak hampir sepuluh tahun terakhir.

Sudah banyak korban yang jatuh akibat angkutan hasil tambang ini. Baik dalam bentuk kecelakaan tunggal—angkutan terbalik, senggolan atau tabrakan sesama dengan kendaraan lain, juga berbentuk insiden, truk menabrak rumah warga yang berada di sisi jalan. Warga yang menjadi korban pun tak hanya dari kalangan pengendara, tapi juga pejalan kaki, sampai penghuni yang sedang beristirahat di dalam rumahnya.

Sudah tak terhitung pula, berapa nilai kerugian yang harus ditanggung masyarakat dan pengendara lain, baik dalam bentuk kerusakan jalan, penuh lubang dan berkubang lumpur di saat musim hujan, dan berselimut debu, di kala musim kemarau. Atau dalam bentuk kemacetan, yang sangat dirasa mengganggu kelancaran lalu lintas sepanjang jalur Muara Enim-Palembang, yang berjarak 175 kilometer.

Sumber Kecelakaan Tertinggi Kapolres Muara Enim, AKBP Hendra Gunawan, dalam salah satu rapat koordinasi dengan pihak terkait di daerah ini beberapa waktu lalu, pernah menyebut, hingga tahun 2017 ini, insiden kecelakaan di jalan yang melibatkan kendaraan angkutan batubara ini, masih menjadi sumber kecelakaan yang tertinggi di Kabupaten Muara Enim. “Kecelakaan yang disebabkan angkutan batubara sekitar 40-45 persen dari total kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Muara Enim.

Ini menjadi perhatian serius kita dan segera dicarikan solusinya,� kata Hendra, menjelaskan.

84 | KABAR SERASAN |November 2017

Kapolres mengungkapkan, penyebab lakalantas tersebut antara lain ditabrak, menabrak dan human error. Selain itu ada juga karena faktor nonteknis seperti kerusakan pada kendaraan. Menurut data yang pihaknya miliki, kata Hendra, Kecamatan Lembak, Gunung Megang dan Tanjung Agung, adalah tiga wilayah yang paling banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pihak terkait, terutama kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, melalui Dinas Perhubungan (Dishub), bukannya tak pernah melakukan langkah penanganan, menyikapi situasi di jalanan yang makin memprihatinkan itu. Polres Muara Enim, menurut Hendra, telah melakukan banyak langkah, mulai dari pengawasan dan penindakan di jalan, hingga penyuluhan di masyarakat dan sekolahsekolah, dengan mensosialisasikan dan mengingatkan, pentingnya kewaspadaan berlalu-lintas.

Demikian pula dengan langkah yang dilakukan Pemkab Muara Enim. Dari pemanggilan kepada perusahaan angkutan, pemeriksaan kelengkapan kendaraan dan pengemudi, sampai penghentian sementara operasional angkutan, guna mencari solusi bersama atas sengkarut situasi tersebut.

Munculnya armada angkutan batubara yang dikeluhkan masyarakat sepanjang Jalinsum Muara Enim-Palembang ini, sudah terjadi sejak tahun 2008 lalu, sejalan dengan meroketnya harga batubara dunia, yang memicu meninghkatnya aktifitas penambangan batubara di Kabupaten Lahat dan Muara Enim sendiri. Hanya saja, khusus penambangan di Muara Enim, hamper tidak ada persoalan, karena PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, memiliki alat dan jalur angkutan sendiri, yakni dengan Kereta Api Babaranjang (Batubara Rangkaian Panjang), menuju tempat penampungan (stockpile) mereka Kertapati, Palembang dan Tarahan, Bandar Lampung.

Persoalan muncul, karena perusahaan batubara yang berlokasi di kabupaten Lahat, menggunakan jalur angkutan jalan umum.

Banyaknya armada angkutan yang melintas, memicu banyak protes warga masyarakat. Aksi protes bahkan sampai memuncak dengan bermunculannya aksi penghadangan terhadap truk-truk ini. Tapi itu tak menghentikan aktifitas angkutan. Mengapa demikian? Karena perusahaan angkutan yang sebagian besarnya dikelola Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Lahat ini, mendapat izin dispensasi melintas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

LAPORAN SATU DASAKHUSUS WARSA ME

LAPORAN KHUSUS

Dan aktifitas angkutan batubara ini semakin menjadi, ketika Pemprov Sumsel mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tertanggal 11 Maret 2011.

Pada pasal 52 Perda ini diatur bahwa; Kegiatan pengangkutan batubara pada lintas kabupaten/kota wajib menggunakan jalan khusus (Ayat 1). Sebelum terwujudnya jalan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pengangkutan batubara pada lintas kabupaten/kota dapat menggunakan sarana dan prasaran jalan umum paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan peraturan daerah ini dan setelah mendapat persetujuan gubernur yang dikeluarkan setiap tahun (Ayat 2). Bersasarkan aturan inilah izin dispensasi melintas bagi truk batubara itu dikeluarkan.

Harapan situasinya membaik sempat muncul bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim, saat izin dispensasi melintas yang dimiliki Perusda Kabupaten Lahat berakhir pada 26 Agustus 2016. Tapi harapan itu sirna, karena kenyataan di lapangan, truk pengangkut batubara masih saja melintas.

Situasi di jalanan pun memanas lagi, Aksiaksi penghadangan oleh warga juga kembali marak, seiring korban jiwa, kemacetan dan kerusakan jalan terus berlangsung.

Tak kurang dari Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar bersama personel kepolsiian setempat, pernah terjun langsung ke lapangan, memantau situasi yang terjadi. Dari situ Muzakir kemudian mengultimatum, akan menindak tegas semua kendaraan pengangkut batubara yang masih nekat melintas, sejalan telah berakhirnya izin dispensasi melintas.

“Kalau masih mau nekat melintas, silakan saja. Aparat kami pasti bertindak tegas.

Tapi bila masyarakat yang bertindak anarkis, juga jangan disalahkan,” tegas Muzakir, sebagaimana disampaikannya kepada media, di ruang Kantor Bappeda Muaraenim, 19 September 2016 lalu.

Tapi kenyataannya, berbagai langkah dan tindakan itu tak menghentikan laju angkutan batubara, yang ironisnya, tak memberi manfaat pemasukan bagi kas daerah ini. Truk-truk batubara masih saja melintas, membuat kesal masyarakat, terutama pemakai jalan. Dan situasinya, masih berlangsung hingga kini.

Belum lama ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Ir Hasanudin MSi kepada media menyatakan, PT Djan Resources, salah satu perusahaan angkutan batubara yang mengantongi izin dari Pemprov Sumsel, telah berkirim surat

ke Pemkab Muara Enim, menyampaikan keinginan untuk menjadikan terminal regional yang berlokasi di Kota Muara Enim sebagai kantong pemberhentian sementara untuk armada mereka.

Hasan menyatakan, pihaknya belum memberi keputusan atas permintaan itu, tapi mempertimbangkan untuk mengkajinya dari segi kemanfaatan, baik bagi masyarakat maupun pemasukan bagi kas daerah ini.

“Kita sedang melakukan penjajakan dan mencari formula terbaik, utamanya mencari payung hukumnya supaya tidak menyalahi aturan,” kata Hasan.

Lebih lanjut dijelaskannya, sejak maraknya kembali aksi penghadangan oleh warga, truk angkutan batubara milik perusahaan ini terpaksa parkir di sepanjang Jalinsum di kawasan perbatasan Kabupaten Muara Enim–Lahat, dan mengakibatkan kemacetan yang pada akhirnya menganggu para pengguna jalan di kawasan tersebut.

Hasan me nga kui, pi haknya mempertimbangkan tawaran itu, agar pemanfaatan aset daerah tersebut bias meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tapi tidak melanggar aturan dan merugikan masyarakat. (Fir)

November 2017 | KABAR SERASAN | 85

LAPORAN KHUSUS

Polres Muara Enim Sosialisasikan Pola Baru Perekrutan Anggota Polri Polda Sumsel membuat terobosan baru, dalam hal rekrutmen anggota Polri di wilayah hukumnya. Dalam program ini, Polda Sumsel melibatkan seluruh bupati dan wali kota se Sumatera Selatan, yang dikuatkan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) di Polda Sumatera Selatan 26 September 2017 lalu.

Langkah Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Zulkarnain ini dinilai, tidak saja untuk membuat proses perekrutan calon anggota Polri lebih transparan dan bersih dari praktek suap, tapi juga melibatkan seluruh kepala daerah dalam menyiapkan calon hingga pembinaan setelah diterima menjadi anggota Polri, di wilayah masingmasing.

Terkait ini, Kapolres Muara Enim AKBP Leo Andi Gunawan Sik MPP sudah melakukan langkah-lankah untuk menjalankan program kreatif dari Kapolda Sumsel tersebut.

Diakui Leo, terobosan Kapolda Sumsel ini sangat tepat, sekaligus menghapus keraguan masyarakat akan obyektifitas perekrutan anggota Polri selama ini.

“Kita sebagai polisi bekerja untuk masyarakat di mana dia berada.

Sehinga menjadi tepat kalau putra putri terbaik daerah itu yang menjadi polisi. Karena mereka paham dan tahu betul karakter masyarakat dan wilayahnya,” kata Leo, saat

86 | KABAR SERASAN |November 2017

KAMTIBMAS

berbincang dengan Kabarserasan di ruang kerja beberapa waktu lalu.

Menurut Leo, selama ini ada nada miring yang berkembang dimasyarkat, jika ingin menjadi polisi harus bayar ada KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dengan langkah ini, berbagai tudingan itu diharapkan tidak ada lagi. Polres Muara Enim sendiri, saat ini membawahi dua wilayah kabupaten, yakni Muara Enim dan PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) yang merupakan kabupaten pecahan Kabupaten Muara Enim. Dan soal ini sudah mulai disosialisasikan ke sekolah-sekolah di dua kabupaten ini.

Kinerja Polres Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan PALI memiliki luas wilayah 9323 Km2 dengan jumlah penduduk sekitar 700 ribu jiwa. Polres Muara Enim saat ini memiliki personel 850 orang. Dengan demikian rasionya, 1:760. Artinya satu orang personel Polres Muara Enim harus mengawasi sekitar 760 orang dan 15-20 km2.

“Namun, sebagai anggota Polri kita harus pandai memaksimalkan kekuatan yang ada. Kita menyadari pemerintah punya keterbatasan untuk menyiapkan personel. Karena itu polisi harus kerja sendiri. Kekurangan

itu dibantu dengan peran serta masyarakat,” ungkap Pamen yang pernah bertugas di Interpol ini.

Untuk tindak kejahatan, wilayah hokum Polres Muara Enim berada di urutan ketujuh dari seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, namun demikian kinerja Polres Muara Enim dinilai baik, salah satu indikatyornya tingkat penyelesaian kasus tindak pidana mencapai 75 persen.

Lima bentuk kejahatan paling menonjol, yakni pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian kendaran bermotor (Curanmor), penganiyaan berat (Anirat) dan disusul kemudian, narkoba.

“Artinya Muara Enim dan PALI termasuk daerah yang cukup rawan akan tindak kejahatan. Tetapi, berkat bantuan masyarakat, tingkat penyelesaian kasus juga tinggi. Jadi secara keseluruhan, tingkat kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum di daerah ini masih tinggi. Kami harap ini terus dijaga, syukur kalau bias ditingkatkan,” urai Kapolres. (Khairul Amri)

OPINI

LAPORAN KHUSUS

Emir Faizal SP, Ketua Harian KONI ME

Dari sudut pandang dunia olahraga, menurut saya fasilitas olahraga di Kabupaten Muara Enim dalam 10 tahun terakhir banyak peningkatan, terbukti dengan makin banyaknya event olahraga, baik tingkat propinsi maupun nasional di daerah ini. Ini berdampak pula pada prestasi. Di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumsel terakhir di Kota Lubuklinggau beberapa waktu lalu, Kabupaten Muara Enim menempati peringkat ketiga, dari 17 kabupaten/Kota, yang sebelumnya paling tinggi peringkat keenam.

Ruspandi, Anggota DPRD/Ketua Kadin ME

Pembangunan di Kabupaten Muara Enim selama 10 tahun terakhir, menurut saya sudah berjalan baik meski belum benar benar bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Karena itu masih perlu langkah perubahan. Penggalian sumber daya alam sudah bisa disebut berhasil, tapi masih banyak potensi yang belum dimaksimalkan, salah satunya sektor pariwisata yang akan banyak menyerap tenaga kerja.

Okta Fitriani, Perawat

Mereka Bicara Tentang Muara Enim Bambang Hermanto, Notaris

Sebagai kabupaten yang kaya akan sumber daya alamnya, seharusnya Pemerintah Kabupaten Muara Enim bisa memberikan pelayanan dan peningkatan ekonomi masyarakat di atas standar rata rata.

Besarnya Pendapatan-dengan APBD menyentuh angka Rp.3 triliun, dan banyaknya perusahaan berinvestasi, mestinya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan kriminalitas yang sebagian disebabkan karena minimnya pendapatan masyarakat di wilayah ini.

Oki Onispen, Mahasiswa

Selama sepuluh tahun terakhir, belum banyak bangunan baru yang bisa dinikmati masyarakat, termasuk tempat hiburan, ini yang dirasa sangat kurang dan tidak sebanding dengan kekayaan yang dimiliki daerah ini. Demikian juga di bidang pendidikan, belum banyak perguruan tinggi dengan akreditasi baik di Muara Enim. Saya berharap itu jadi pemikiran pemerintah yang akan datang.

Kami sebagai arga masyarakat di kabupaten Muara Enim menginginkan adanya tempat rekreasi, sehingga untuk itu tidak perlu pergi ke daerah lain. Andaikan ad ataman bermain, waterboom atau mal yang lumayan besar,mwarga di sini pasti senang. Untuk pelayanan kesehatan menurut saya sudah baik, hanya perlu ditingkatkan pelayanannya, khususnya bagi pasien di luar daerah seperti Lahat, yang jika akan berobat kadang masih menemui kendala dalam hal adminsitrasi.

Mursadi, Pedagang

Yandra Iskandar ST MT, Dosen

Edi, Penarik becak

Secara umum kinerja Pemerintah kabupaten Muara Enim selama ini sudah baik bahkan mengalami kemajuan, terbukti dengan banyaknya penghargaan. Namun ke depan saya usulkan Pemkab Muara Enim bisa mendorong berdirinya SMK Pertambangan, dengan mengajak kerjasama perusahaan tambang, karena lulusannya pasti tersalurkan. Juga SMK Perikanan.Terakhir, saya berharap ke depan peran perguruan tinggi di Muara Enim dilibatkan dalam pembangunan di daerah ini.

Sebagai pedagang saya merasakan, dalam sepuluh tahun terakhir kami tidak merasakan ada perhatian berlebih. Apalagi tiga tahun terakhir, kami susah karena kondisi pasar yang masih semerawut, saling berdesakan satu sama lain. Mudah mudahan pembangunan pasar bisa cepat selesai dan kami para pedagang bisa nyaman berjualan.

Bagi kami rakyat kecil, Muara Enim dalam sepuluh tahun terakhir tidak banyak perubahan.

Tapi suara rakyat kecil seperti kami tidak banyak didengar, jadi kami menerima saja.

Kehidupan penarik becak makin sudah dengan makin banyaknya ojek, untuk makan seharihari pun selalu jadi fikiran. Kalau mungkin, pemerintah daerah memberi kami modal berusaha, agar katanya kemajuan yang dicapai daerah ini, bias juga kami rasakan. Jadi idak saro terus cak ini

November 2017 | KABAR SERASAN | 87

INSPIRASI

Bayu, Hafidz Cilik Berprestasi

Pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting, dank arena itu menjadi wajib dijalani setiap anak. Memiliki bekal pendidikan yang cukup, adalah modal seseorang anak untuk menjalani hidup sekaligus menjawab tantangan, menjadi generasi muda, pemilik masa depan bangsa.

Bicara pendidikan, tentu saja tak semata menyerap pelajaran ilmu pengetahuan umum di sekolah, tapi juga pendidikan agama, baik di lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren, atau bias juga di tempattempat pendidikan nonformasl sejenis pengajian.

88 | KABAR SERASAN |November 2017

Karena itu, apa yang dijalani Muhammad Bayu Wiratama Putra, sangatlah tepat dan membanggakan kedua orang tuanya. Di luar kegiatannya sebagai murid di salah satu di SD Negeri 18 Kota Muara Enim, Sumatera Selatan, bocah kelahiran Muara Enim 24 Juli 2006 ini juga tekun mempelajari kitab Alquran. Ia bahkan kini menjadi seorang hafidz, penghafal ayat-ayat kitab suci tersebut.

Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bambang Gusviantara SPd MM dan Nopi Fitriyati SPd ini, juga telah beberapa kali menjadi juara di ajang lomba keagamaan yang ditekuninya itu. mencetak juara di bidang keagamaan. Antara lain juara II lomba hafalan ayat-ayat pendek Alquran di tahun 2016. Lalu juara III lomba adzan dan juara III lomba hafalan ayat-ayat pendek Alquran di tahun 2017.

Bayu, memang terlahir dari keluarga agamis. Ayahnya yang menekuni agama, secara khusus membayar guru privat ke rumah, tidak saja untuk memberi pelajaran agama dan moral kepada Bayu dan kedua saudaranya, tapi juga memberi pelajaran dalam hal tulis baca Alquran. Dan Bayu tampak antusias mengikuti semua yang diajarkan sang ustadz.

Di sekolahnya, Bayu juga tercatat sebagai salah satu siswa yang aktif di kegiatan pramuka. Saat upacara peringatan HUT Pramuka ke-56 Tahun 2017 di halaman kantor Bupati

Muara Enim beberapa waktu lalu, Bayu dipercaya menjadi pemimpin upacara. Ia juga tercatat sebagai alumni Polisi Cilik (Pocil) Polres Muara Enim. “Berkat kepandaiannya menghafal Al Quran, anak saya ini di sekolahnya dipercaya membacakan doa setiap ada kegiatan. Sedangkan setiap Jumat dia memimpin membaca Al Quran,� jelas Bambang, soal anaknya ini.

Di rumah, kata Bambang, setiap hari anaknya ini selalu menyetor ayat yang telah dia hafal kepada ibunya. Selain itu, setiap selesai salat subuh, Bayu juga melakukan sparing tanding ayat bersama kakaknya, yang juga hafidz Alquran.

Bambang yang berprofesi sebagai guru di SMK Negeri 2 Muara Enim ini berharap, buah hatinya ini menjadi anak yang berkualitas, kreatif serta mandiri namun dibarengi dengan beriman dan bertakwa. Sehingga bisa berguna untuk kehidupannya di dunia ini, serta menjadi bekal di akhirat kelak. (Win)

SISWA BERPRESTASI

dalam Islam” adalah masukan dari ayah saya. Begitu pun dalam hal cara menyampaikan materi yang saya tampilkan,” ujar Atul, saat ditemui di sekolahnya.Untuk mengikuti ajang puncak di banda Aveh itu, Atul mengaku terus mendapat dukungan dari pihak keluarga dan sekolah. Dengan dukungan itu, ia melakukan berbagai persiapan. Atul berharap, ia bisa terus meraih prestasi dan mengharumkan nama baik daerah, khususnya Kabupaten Muara Enim, daerah asal dan tempat tinggalnya.

Hidayatul, Ingin Terus Harumkan Nama Daerah Ketertarikan seseorang akan hal yang disukai, jika dijalani dengan tekun dan sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Hidayatul Aliyah, siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 1 Muara Enim.

Gadis dengan panggilan akrab Atul ini, telah ikut mengharumkan nama Kabupaten Muara Enim dan Sumatera Selatan, saat dipercaya mewakili Provinsi Sumatera Selatan, dalam lomba pidato pada Pekan Keterampilan dan Seni (Pentas) Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat nasional di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Oktober 2017 lalu.

K e ber has ilan Atul ini bukan

diraih dengan mudah. Dara kelahiran 14 Agustus 2011 dari pasangan Taufik Hidayat dan Rita Lena ini, menjalani perjuangan keras serta dukungan penuh dari kedua orang tua dan pihak sekolah. Ia pun terpilih menjadi peserta tingkat nasional, setelah menjadi juara pertama lomba pidato tingkat Provinsi Sumatera, yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Wilayah Sumatera Selatan.

“Alhamdulillah, keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan keluarga dan kedua orang tua— terutama ayah saya yang seorang dai, yang selalu membimbing dan mengarahkan apa yang harus saya lakukan. Tema dan judul lomba saya pun, yaitu “Makna Iman

Menurut Atul, saat seseorang memiliki bakat, maka seseorang itu hendaknya tidak menyianyiakan bakat yang ia miliki tersebut. Tekuni secara konsisten, tapi dengan tanpa meninggalkan kewajiban yang melekat padanya.

Sebagai siswa, ia tak mengabaikan kewajiban belajar. Karena itu, kemampuan mengatur waktu, adalah kata kuncinya.

Atul percaya, dengan terus belajar dan mengisi waktu dengan halhal bermanfaat, akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang baik, memiliki kecerdasan dan pada alhirnya menjadi warga Negara yang bermanfaat bagi bangsanya. Karena itu Atul tak lupa berpedan kepada seluruh generasi muda, untuk tidak tergoda dengan pengaruh-pengaruh negatif yang kini makin kuat, dan merusak bahkan menghancurkan masa depan generasi muda itu sendiri. (Win)

November 2017 | KABAR SERASAN | 89

INSPIRASI

SISWA BERPRESTASI

Fitra Ramadhan, Wakili Sumsel Lomba Nasional Solo Gitar Klasik Musik, adalah ungkapan rasa, sekaligus media ekspresi seseorang.

Demikian pula bagi Fitra Ramadhan, siswa kelas XI Jurusan Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, SMK Negeri 2 Muara Enim, Sumatera Selatan ini. Jalur seni dan alat yang menjadi pilihannya, menggambarkan kecintaannya pada dunia ini, yaitu seni music klasik dengan gitar kesayangannya.

Mengaku suka bermain gitar sejak kecil, Fitra tak sekedar menjadikan music klasik sebagai saluran hobi dan ekspresi diri, tapi lebih dari itu, sebagai medianya unjuk kebolehan, melalui berbagai loma yang ia ikuti. Tertakhir, ia menjadi peserta mewakili Provinsi Suamatera Selatan, di ajang lomba Solo Gitar Klasik pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), 25 September 2017 lalu, yang diikuti para pelajar dari 32 provinsi.

Menurut guru Pembina Kesenian SMK Negeri 2 Muara Enim, Suarda

90 | KABAR SERASAN |November 2017

AMd, Fitra dipilih mewakili Provinsi Sumatera Selatan di ajang itu, karena sebelumnya menjadi juara pertama lomba yang sama di tingkat provinsi pada 27-31 Juli 2017 lalu. Dan untuk mengikuti ajang tingkat nasional itu, Fitra diberi latihan dengan porsi khusus, karena sangat diharapkan meraih prestasi terbaik, dan mengharumkan nama daerah asalnya, termasuk Kabupaten Muara Enim.

“Karena tingkat nasional dan mewakili provinsi, tentunya ajang ini akan semakin ketat. Peserta dapat dipastikan bagus-bagus semua. Tapi kita optimis dia (Fitrah Ramadhan) bisa masuk tiga besar, sesuai target.

Jadi latihannya ditingkatkan, sehari sekitar tiga jam. Selain itu, Fitra juga dimasukkan ke Sekolah Musik Purwa Caraka Cabang Palembang, untuk mengikuti pelatihan khusus (TC, Training Center),” kata Suarda.

Meski kemudian tidak berhasil menjadi juara, namun Fitra mengaku ia banyak mendapat pelajaran berharga di ajang nasional tersebut, terlebih menurut Suarda, anak didiknya ini telah tampil maksimal.

“Menjelang acara penutupan, semua peserta dari 32 provinsi melakukan latihan bersama untuk menampilkan kemampuan mereka di malam penutupan, termasuk persembahan gitar solo klasik. Di sana Fitra mengaku sangat senang karena bias menjalin pertemanan dan berbagi ilmu satu sama lain,” ujar Suarda lagi.

Fitra termasuk siswa berbakat dan bisa mengoptimalkan kemampuannya dengan meraih prestasi di bidang yang ia sukai. Jalan bagi Fitra masih panjang, dan banyak tantangan sekaligus peluang untuk generasi muda berbakat seperti dirinya. (Win)

INSPIRASI

UMKM

MENGUBAH LIMBAH KAYU MENJADI BERHARGA Tidak semua barang sisa tak ada lagi manfaatnya, apalagi sebatas reject, tak layak jual karena cacat. Di tangan Marno, warga Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim ini, barangbarang bekas seperti itu, bisa disulap menjadi berharga, bahkan bernilai jutaan rupiah.

Tentu saja, semua itu karena kemauan dan keterampilan

yang dimilikinya. Marno yang dasarnya seorang tukang kayu, awalnya melihat banyaknya menjual kayu jati ke daerah Jawa Tengah untuk dijadikan furnitur setengah jadi, dan sisanya tidak termanfaatkan.

Atau juga barang furnitur seperti meja, kursi, sampai lemari yang oleh pemiliknya dianggap tak lagi berguna sebagai barang rongsokan.

Dengan keterampilannya memahat, ia membeli barangbarang itu dengan harga relatif murah, kemudian dibantu

beberapa temannya, disulap menjadi barang-barang furnitur berharga mahal.

Marno mengaku telah hampir 20 tahun menjalani profesi ini. Dari tangannya telah lahir banyak barang furnitur, seperti meja makan, meja tamu, kursi yang terjual dengan harga memadai. Banyak yang meminati, karena Marno sangat memperhatikan kepuasan pelanggannya, baik dari segi mutu maupun sentuhan seni ukirannya.

November 2017 | KABAR SERASAN | 91

INSPIRASI

UMKM

“Untuk satu set meja makan dan kursi dari bahan kayu jati yang tidak bisa dijual, dihargai sekitar Rp.3 juta hingga Rp.3,5 juta.

Sangat disayangkan kayu kayu yang tidak terjual ini bila hanya ditumpuk, Jadi insiatif kami, mengolahnya kembali menjadi barang bernilai,� cerita Marno, saat ditemui di bengkel usahanya.

Marno tahu, kayu kayu yang dijual ke pengusaha furnitur di Pulau Jawa sebagian besar kembali lagi ke daerah asalnya, termasuk ke Muara Enim dalam bentuk barang furniture setengah jadi, yang oleh pengusaha lokal disempurnakan dan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga mahal karena rantai proses poduksinya yang panjang. Ia melihat itu sebagai celah bisnis baginya.

92 | KABAR SERASAN |November 2017

“Seperti kursi tamu dengan jenis Ghanesa, Hongkong dan Romawi dikirim dari Pulau Jawa kondisinya setengah jadi. Kemudian di sini diselesaikan dengan memasang busa dan lapisan kulit untuk joknya. Memoles bagian bagian yang belum rata dan mengecatnya hingga siap jual,� terangnya.

Menurut Marno, furnitur Romawi dan Ghanesa, paling banyak peminatnya dan memiliki harga cukup tinggi. Untuk satu set kursi tamu, terdiri dari empat kursi dan satu meja yang dipenuhi ukiran detail halus dan kayu yang berkualitas bagus, harganya berkisar antara Rp12 juta hingga Rp.12,5 juta. Sedangkan untuk jenis kursi Hongkong harga yang ditawarkan berkisar Rp.3 juta sampai Rp.3,5 juta.

Selain menjual furnitur, di tempatnya usahanya Marno juga menjual beberapa hasil karya lainnya seperti Jam, bingkai foto atau barang kayu lainnya sesuai pesanan pelanggan. Pembeli barang jualannya lumayan banyak, karena terbuat dari kayu jati pilihan dan pengerjaan yang detail dan halus. (Win)

INSPIRASI

Kekurangan Fisik Bukan Halangan untuk Sukses Cacat tubuh tak membuat Bangun Adi menjadi cengeng dan pasrah saja menunggu nasib. Dia sama sekali tak berkecil hati dengan kekurangannya, justru dengan kekurangan tersebut memacu dirinya untuk selalu optimis dalam menjalani kehidupan layaknya orang-orang yang bertubuh normal.

Keterbatasan kondis fisik terkadang membuat orang merasa rendah diri dan mengaggap dirinya kurang beruntung.

Mereka beranggapan dengan kekurangan yang ada mereka menjadi malas. Bahkan ada di antara kita yang mendapatkan cacat ringan kemudian memanfaatkan cacatnya ini untuk mencari belas kasihan dari orang lain. Dia merasa puas, jika cacat yang ada padanya menghalanginya untuk meraih kemajuan dan kesuksesan.

Padahal, keterbatasan kondisi fisik tidak menghalangi seseorang untuk meraih kemajuan dan kesuksesan tanpa batas.

Tidak sedikit penyandang disabilitas mampu keluar dari tekanan hidup, dan tidak mau hanya menjadi beban hidup orang lain.

Di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Desa Kepur Kecamatan Kota Muara Enim, ada seorang pemuda yang juga menyandang keterbatasan fisik, dia bernama Bangun Adi. Pemuda berusia 37 tahun ini menderita cacat tubuh yang dideritanya sejak kecil.

Namun, cacat tubuh tak membuat pemuda yang akrab disapa Bangun ini menjadi cengeng dan pasrah saja menunggu nasib.

Dia sama sekali tak berkecil hati dengan kekurangannya, justru dengan kekurangan tersebut memacu dirinya untuk selalu optimis dalam menjalani kehidupan layaknya orang-orang yang bertubuh normal.

Ketika Kabar Serasan berkunjung ke kediamannya di Kampung I Desa Kepur, pemuda yang berprofesi sebagai tukang service barang elektronik ini tampak sedang sibuk bekerja.

Meskipun tidak bisa berjalan karena kakinya yang cacat, dia terlihat sibuk memperbaiki barang-barang elektronik yang diantarkan para pelanggannya.

Diruang kerjanya terlihat barang elekrtonik seperti TV, kipas angin, DVD, Blender dan lain-lain menumpuk.

Banyaknya alat elektronik ini, menunjukkan bahwa keahliannya memperbaiki alat elektronik sudah di akui pelanggan. Bahkan pelanggan pemuda rumah senyum ini, tidak sebatas dari desanya saja, tak sedikit pelanggannya berasal dari kota Muara Enim.

Kepada Kabar Serasan, Bangun mengaku, awalnya dirinya merasa prihatin dengan kehidupan yang menimpa dirinya. Selain mempunyai tubuh yang tidak sempurna juga tidak mempunyai pekerjaan. Apalagi kehidupan ekonomi orang tuanya yang pas-pasan. Seiring berjalannya waktu, kehidupannya yang sulit tersebut membuat dirinya berpikir dan mencoba untuk berkarya.

Bermodalkan coba-coba untuk memperbaiki barang-barang eletronik, akhirnya membuat dirinya merasa tertantang dan makin serius belajar, sehingga dia yakin mampu berkarya di bidang elektronik.

Selain terus belajar secara otodidak, Bangun, menuturkan, dirinya juga sudah beberapa kali mengikuti pelatihanpelatihan yang di adakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Sosial maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim.

Dengan modal pelatihan ketrampilan tersebut tentu saja membuat keahlianya semakin mumpuni.

Pelanggannya bertambah banyak, taraf perekonomiannya semakin meningkat. Dirinyapun makin optimis dalam menjalani kehidupan ini,meskipun mempunyai tubuh yang tidak sempurna.

Dulu, ketika mau bepergian dia hanya mengandalkan tongkat agar bisa berjalan.

Kini sepeda motor sudah dia miliki. Sepeda motor itu dia desain sedemikian rupa agar bisa dia pergunakan.

Menurut Bangun, Ide memodifikasi sepeda motor roda tiga ini berasal dari temanteman. Awalnya dia merasa canggung dan takut untuk menggunakan kendaraan barunya ini. Namun setelah dicoba beberapa kali, dia pun merasa nyaman. “ Iya pak, awalnya canggung dan takut juga. Ternyata, setelah di coba nyaman juga,� kata bangun sembari tersenyum.

Kini kendaraan tersebut membuat dirinya merasa nyaman dan sangat membantu mobilitasnya.

Selain sebagai alat transportasi untuk bepergian, sepeda motor modifikasi ini juga bisa digunakan untuk mengangkut barang yang lebih banyak.

Bangun mengaku bersyukur dengan segala yang diterima. Menurutnya manusia yang paling penting adalah berusaha, Soal hasil Allah yang menentukan. “ Mempunyai keterbatasan fisik jangan membuat kita berkecil hati dan putus asa.

Apabila kita mau bekerja dan berdoa pasti kita bisa, Jika orang-orang bisa mencari rejeki, kita juga bisa�. (Khairul Amri)

November 2017 | KABAR SERASAN | 93

KULINER

Di RA CafĂŠ, Sambil Nongkrong Sekalian Belanja Souvenir Rutinitas kerja atau aktifitas tanpa henti dan itu-itu saja suasana yang ditemui, kerap membuat kita dihinggapi perasaan jenuh. Itu sebabnya tempat-tempat hiburan dan pusat-pusat perbelanjaan, selalu ramai dikunjungi, karena menawarkan suasana rileks dan mengobati kepenatan.

Kafe, atau tempat-tempat nongkrong lainnya menjadi alternative mengatasi kepenatan tersebut. Sambil menikmati kudapan—makanan dan minuman ringan, bertemu dengan teman dan mengobrol santai hingga beberapa jam.

Demikian pula di Kota Muara Enim, Sumatera Selatan. Sejak beberapa tahun terakhir, tempat-tempat yang menawarkan suasana santai seperti itu kini banyak bermunculan, dan diminati warga di kota ini. Dari yang sekedar tempat nongkrong dengan makanan dan minuman ala kadarnya, sampai yang menyajikan hiburan musik.

94 | KABAR SERASAN |November 2017

Salah satunya RA Cafe (RA, singkatan dari Rumah Awal), sebuah kafe kecil yang oleh pemiliknya dikemas dengan suasana brnuansa cozy terletak di sebelah SPBU di kawasan Talang Jawa, Jalan Jenderal Sudirman Kota Muara Enim. Sejak dibuka November 2016 lalu, tempat ini selalu ramai didatangi, tak hanya kalangan anak muda, tapi juga eksekutif muda kantoran, karena juga disediakan ruang khusus untuk diskusi dan meeting.

Di sini, aneka makanan tersedia, seperti Ayam Geprek yang super pedas, Pisang Goreng Geprek dan Nasi Goreng Seafood, yang menurut Ikbal Bunyamin, pemiliknya, menawarkan cita rasa khusus, berbeda dengan menu kebanyakan yang kerap dijumpai masyarakat di daerah ini. “Tidak ada alasan khusus memilih menu menu tersebut, karena pemilihan menu hanya berdasarkan pengamatan bahwa kami mencoba menawarkan jenis jenis makanan yang belum ada di Muara Enim dipadukan dengan selera para remaja di daerah ini. Jadi kami berikan para pencinta kuliner beberapa menu yang menarik, murah di kantong

dan penyajiannya tidak memakan waktu lama,� ujar Ikbal, menjelaskan tips bisnis kulinernya ini.

Sebagai daerah penghasil kopi, di kafenya ini Ikbal pun menyediakan aneka minuman kopi untuk penggemar minuman tersebut. Kopi pun bukan hanya dari Muara Enim, tapi juga disiapkan berbagai kopi dari beberapa daerah lain, yang ia sebut Kopi Nusantara. Selain itu juga disediakan minuman teh, baik seduhan, tubruk, sampai kemasan seperti Green Tea, Thai Tea. Dan satu lagi, di sini pengunjung bisa membeli aneka souvenir khas Muara Enim.

Untuk menambah suasana santai, khusus setiap malam minggu Ikbal menyuguhkan hiburan musik dengan lagu-lagu yang enak didengar (eazylistening) dan popular di telinga anak-anak muda, dan pengunjung bisa memesan lagu yang disukainya. Melihat banyaknya pengunjung setiap hari (kafe ini buka pukul 14.00-22.00 WIB), Ikbal optimis usaha kulinernya ini akan terus berkembang. (Win)

KULINER

RAGAM

Kepribadianmu Bisa Terbaca Dari Makanan Yang Disukai Ternyata kepribadian seseorang tidak hanya bisa dibaca dari warna kesukaan, gaya berpakaian, zodiak, dan golongan darah saja. Makanan kesukaan juga bisa mencerminkan kepribadian kamu. Seorang ahli psikologi dan neurologi Alan Hirsch dalam bukunya berjudul What Flavour is Your Personality? Discover Who You Are by Looking at What You Eat yang terbit pada tahun 2001, mengungkapkan hal itu.

Hirsch mengatakan, bahwa rasa dan aroma makanan kesukaan hingga bumbu-bumbu yang kamu pilih untuk makanan yang akan disantap menggambarkan profil kepribadianmu. Dikutip dari kompas.com, berikut ciri kepribadian seseorang dilihat dari makanan kesukaannya.

Jika kamu adalah penyuka makanan pedas berarti kamu adalah orang yang punya keberanian lebih, suka tantangan, dan tidak takut risiko. Penyuka makanan pedas biasanya juga kompetitif, senang pujian, dan berorientasi pada pencapaian.

Selain itu orang yang suka pedas biasanya punya konstentrasi tingkat dewa. Ya, coba saja perhatikan penyuka makanan pedas tidak akan mudah terdistraksi dengan rasa panas dan perih di lidah saat menghabiskan porsi makanan yang ada di hadapannya.

Makanan kesukaan kamu lebih banyak terdiri dari makanan manis? Itu berarti kamu adalah orang yang juga berkepribadian manis dan penuh empati, tidak ragu-ragu untuk membantu orang lain, dan mudah diajak kompromi. Namun jeleknya, penyuka makanan manis biasanya keras kepala.

Sementara penyuka makanan asin dan gurih adalah orang-orang dengan kepribadian santai, jarang membuat rencana-rencana, dan memiliki prinsip bahwa hidup itu sebaiknya mengalir saja dengan spontan. Penyuka makanan asin dan gurih biasanya punya jiwa petualang dan suka kejutankejutan dalam hidup.

Namun, setiap manusia itu diciptakan sebagai pribadi yang unik. Bisa jadi kamu tidak sebatas menyukai rasa asin, manis, dan pedas saja tetapi juga kombinasi rasa-rasa makanan tersebut.

Berarti, kepribadiannya juga kombinasi? Bisa jadi, karena kepribadian setiap manusia itu unik dan kamu harus bangga akan kepribadian kamu sendiri.

November 2017 | KABAR SERASAN | 95

RAGAM

TEHNOLOGI

Cara Mudah Amankan Smartphone Anda Dari Tangan Jahil Jutaan orang di seluruh dunia kini tak bisa lepas dari gadget, terutama smartphone.

Hampir semua orang memiliki telepon gengam berbasis teknologi android ini, sebagai bagian dari interaksi-komunikasi dengan manusia lain.

pola untuk membuka ponsel, pastikan kamu menggunakan setidaknya satu kunci layar yang dapat ditemukan dalam pengaturan Android. Buatlah password yang tidak mudah ditebak untuk lebih meningkatkan sistem keamanan ponsel.

Tidak semata percakapan dengan keluarga, tapi juga dengan relasi, teman dekat, juga saling berbagi foto, video serta datadata penting. Agar semua berjalan sesuai keinginan dan jauh dari gangguan, anda harus memiliki cara khusus agar terlindung dari tangan jahil, saat smartphone anda dipinjam atau hilang dan jatuh ke tangan orang tak bertanggungjawab.

4. Pilih Layanan VPN Terbaik

Dikutip dari liputan6.com, Sabtu (24/12/2016), berikut adalah beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk menguatkan sistem pengamanan pada perangkat Android kamu.

Ini merupakan hal penting untuk menggunakan VPN yang tepat untuk perangkat Android, tetapi ada begitu banyak yang sulit diakses, karenanya Anda harus mengetahui salah satu yang terbaik untuk kebutuhan khusus tersebut. Lakukan penelitian sebelum membeli, dan pastikan untuk mempertimbangkan semua pilihan

adalah penting bahwa setiap pengguna memiliki akun pribadi mereka sendiri untuk melindungi privasi. Jika mempunyai tablet keluaran terbaru, maka Anda bisa membuat akun tamu untuk pengguna yang lainnya, seperti yang terdapat pada komputer desktop Anda.

7. Instal Software Antivirus Ada perangkat lunak antivirus yang tersedia untuk perangkat Android, dan sebaiknya Anda menginstal minimal satu software antivirus di ponsel. Smartphone pada dasarnya adalah komputer genggam, dan mereka juga punya sifat tunduk pada virus seperti yang terjadi pada komputer.

8. Perhatikan Unduhan Aplikasi yang Aman Banyak perangkat lunak dan aplikasi yang tersedia untuk perangkat Android, namun tanpa disadari ada unduhan aplikasi yang bisa membahayakan ponsel.

1. Enkripsi Data Mengenkripsi data adalah mengamankan data dengan kode rahasia yang hanya diketahui oleh kamu. Menggunakan enkripsi akan membantu meningkatkan sistem keamanan dan kamu dapat membuka enkripsi saat menggunakan jenis pengaturan di smartphone.

Karenanya perlu memiliki password untuk mengakses data kamu.

dengan hati-hati.

9. Hindari Transaksi Keuangan

2. Mengunci Semua Aplikasi

5. Jangan Simpan Semua Sandi

kamu perlu mengunci semua aplikasi. Ini adalah bagian terpenting untuk jenis aplikasi yang terdapat informasi pribadi di mana kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya.

Cari berbagai aplikasi pengunci, kemudian nonaktifkan pilihan yang memungkinkan akses sederhana dan mudah, kecuali kamu ingin ada orang tertentu yang memiliki akses tersebut.

Banyak orang menyimpan semua password mereka ke situs dan layanan online yang mereka gunakan. Jika Anda juga melakukan ini, kemudia ada orang yang mendapatkan perangkat Anda, maka mereka akan memiliki akses ke semua password Anda.

Jangan pernah menyimpannya di perangkat Android Anda, khususnya untuk sandi perbankan dan aplikasi pembayaran.

Jangan pernah melakukan semua jenis transaksi keuangan pada smartphone atau tablet. Jika harus melakukan transaksi perbankan secara online, pastikan menggunakan komputer pribadi yang dilindungi password.

3. Gunakan Sistem Keamanan Built-In

6. Buat Beberapa Akun Pengguna

Untuk semua jenis kuncian layar yang tersedia, mulai dari password, pin hingga ke

Jika Anda berbagi perangkat dengan orang lain misalnya pasangan atau anak,

96 | KABAR SERASAN |November 2017

Untuk alasan ini, Anda perlu memperhatikan penerapan persyaratan lembaga di smartphone sebelum mengunduh sesuatu. Anda pun dapat mengatur antivirus untuk memeriksa setiap aplikasi yang diunduh.

Bila Anda memiliki akses internet yang memang dikhususkan untuk di rumah, ini lebih baik lagi, karena tidak ada kesempatan buat orang lain di lingkungan sekitar yang dapat menggunakan layanan dan mungkin mengakses informasi pribadi Anda.

RAGAM

INFO KESEHATAN

Tujuh Cara Sederhana Melawan Penuaan Menjadi tua itu pasti, namun menikmati masa tua dengan kondisi tubuh yang sehat serta memiliki semangat berjiwa muda adalah sebuah pilihan tepat. Selain itu ada juga cara-cara untuk memperlambat penuaan melalui tujuh langkah sederhana yang bisa Anda terapkan mulai dari sekarang. Dikutip dari kompas.com, berikut tujuh cara sederhana melawan penuaan.

1. Peduli terhadap orang lain Para periset di University of Michigan di Ann Arbor menemukan, orang-orang yang menunjukan kepedulian terhadap orang yang dicintai, memiliki usia lebih panjang. Pria maupun wanita yang merawat pasangannya, memotong risiko kematian hingga 36 persen dalam kurun waktu tujuh tahun. Selain itu, mereka yang optimis atau memiliki harapan yang bagus juga berumur lebih panjang.

2. Memiliki tujuan

di ujung kromosom yang berperan dalam kesehatan dan umur panjang.

5. Jaga jantung tetap bekerja Lakukan akktivitas fisik seperti berjalan kaki secara rutin, namun disesuaikan dengan kemampuan fisik dan usia. Bila Anda tidak bisa berjalan sejauh 400 meter dalam lima menit, kemungkinan Anda untuk meninggal dalam tiga tahun akan meningkat secara dramatis.

Tapi jika Anda berjalan kaki setidaknya 15 menit setiap hari, Anda akan memperoleh manfaat kesehatan. Selain itu, hindarilah kesepian. Memiliki teman adalah salah satu alasan Anda tetap hidup. Sedangkan rasa kesepian akan menghilangkan gairah Anda untuk berlama-lama di dunia ini.

6. Kurangi konsumsi daging merah

Memiliki tujuan dalam hidup, baik cita-cita untuk melakukan sesuatu terhadap dunia, atau sekedar ingin liburan ke tempat indah maupun membaca buku tertentu akan membuat seseorang lebih mungkin hidup lama dibanding mereka yang tidak memiliki keinginan. Mereka yang memiliki tujuan atau cita-cita, bisa mengurangi separuh kemungkinan mati muda dalam kurun waktu lima tahun dibanding yang tidak.

Studi yang dilakukan selama 10 tahun terhadap 545.000 orang Amerika menemukan bahwa orang yang makan sekitar empat ons daging setiap hari, 30 persen lebih mungkin meninggal lebih awal, dibandingkan mereka yang mengkonsumsi satu ons atau kurang. Penelitian sebelumnya juga menghubungkan konsumsi daging merah dengan risiko penyakit jantung dan kanker usus. Nah dalam study ini, ditemukan konsumsi daging merah ternyata juga mempengaruhi harapan hidup Anda.

3. Perbanyak Vitamin D dari Matahari

7. Bergerak Lebih Banyak

Tingkat vitamin D yang rendah bisa menyebabkan seseorang mengalami osteoporosis, diabetes, hipertensi, dan kanker. Menurut penelitian, mereka yang tidak cukup mendapatkan “vitamin matahari� ini 26 persen lebih mungkin meninggal lebih awal.

Disarankan, anda mendapatkan 10 sampai 15 menit sinar matahari, beberapa hari dalam seminggu. Anda juga bisa mengonsumsi suplemen vitamin D untuk manfaat anti penuaan.

Apakah Anda menunjukkan tanda-tanda Anda perlu bergerak lebih banyak? Orang yang banyak beraktifitas akan mendapatkan manfaat kesehatan lebih, selain rasa bahagia. Intinya, menjadi aktif bisa berarti hidup lebih lama bagi Anda karena olahraga memiliki manfaat lebih dari sekedar penurunan berat badan.

4. Sayangi DNA Gaya hidup sehat dapat memperbaiki DNA anda, ujar periset Dean Ornish, MD dan pemenang hadiah Nobel Elizabeth Blackburn, MD. Keduanya meneliti kebiasaan sehat seperti mengkonsumsi makanan vegetarian dengan 10 persen kalori dari lemak. Orangorang yang menjalani gaya hidup sehat seperti itu mengalami penurunan kolesterol LDL dan tingkat stres-nya. Mereka juga mengalami peningkatan telomerase sebanyak 29 persen. Enzim ini memperbaiki dan memperpanjang telomere, protein kompleks

November 2017 | KABAR SERASAN | 97

WAWANCARA

Jendi Panggabean, Atlet Disabilitas Muara Enim di Pentas Internasioal Apa yang telah dilakukan dan dicapai penyandang disabilitas asal Kabupaten Muara Enim ini, patut menjadi inspirasi bagi banyak pihak, terutama bagi mereka disabilitas.

sesama

penyandang

Bayangkan,

meski

hanya memiliki satu kaki normal, ia berhasil mengukir prestasi sebagai atlet renang di berbagai turnamen olahraga, bahkan di level internasional.

Sosok Jendi Panggabean mencuri perhatian pada ajang ASEAN Para Games 2017, saat tampil gemilang dan menyumbangkan lima medali emas bagi Indonesia. Namun,prestasi itu tak membuat Jendi berpuas diri. Ia malah makin tertantang meraih prestasi lebih tinggi. Ia mengaku semangatnya terlecut, saat peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2017 lalu.

“Tunjukkan pemuda dan pemudi Indonesia mampu bersaing di dunia.

Pemuda sekarang juga harus kreatif, terbuka, dan bersemangat.

Dunia semakin maju, pemuda dan pemudi Indonesia harus bisa mengantisipasinya,” kata Jendi, seperti dikutip dari Bola.com.

Indonesia, kata Jendi, saat ini negara berkembang. Tapi generasi mudanya harus maju dan paling di depan. “Kkalau di sepakbola posisinya seperti striker, jadi di depan. Kalau saya sebagai atlet perannya ya memberikan medali sebanyak-banyaknya dan selalu berusaha membuat Indonesia Raya dinyanyikan di berbagai event olahraga di dunia,” jelas Jendi.

Sebagai atlet, Jendi telah memantapkan jalur perjuangan yang dipilihnya, yakni lewat olahraga renang dan itu dibuktikan di ajang ASEAN Para Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia September 2017 lalu. Di ajang itu Jendi lewat lima medali emas yang diraihnya, memberi peran sehingga Indonesia menjadi juara umum.

Sama seperti atlet-atlet lain, impian terbesar Jendi tentu saja mengukir prestasi di kancah Paralimpiade, olimpiade-nya para atlet penyandang disabilitas tahun 2020 mendatang. Jendi sudah pernah berlaga di ajang bergengsi tersebut.

“Saya pernah ikut Paralimpiade, tapi hanya berpartisipasi. Ke depan ingin menyumbangkan medali. Semoga pada tahun 2020 bisa mewujudkannya.

Tapi saat ini mau fokus dulu di ajang Asian Para Games,” kata Jendi penuh semangat.

Saat ini Jendi mau fokus dulu ke ajang Asian Para Games 2018. Ia menyadari, persaingan di ajang tingkat Asia itu pasti ketat,namun ia optimis dan akan memanfaatkan waktu untuk berlatih. Untuk ke sana, Jendi mengaku selalu teringat pesan Presiden Joko Widodo saat ia bersama para atlet disabel dijamu di istana Jakarta, setelah menjadi juara umum ASEAN Para Games 2017.

98 | KABAR SERASAN |November 2017

SOSOK

“Pesan Pak Presiden kami harus fokus.

Saya kan sudah berprofesi sebagai atlet, punya tanggung jawab besar untuk bangsa dan diri sendiri. Jadi benar-benar wajib fokus, juga harus rela mengorbankan berbagai hal demi meraih prestasi,” kata anak kedua dari empat bersaudara ini.

Saat ditanya resep selalu bersemangat mengejar prestasi, Jendi punya jawaban yang sangat menyentuh. “Saya ingin membuat kedua orang tua saya selalu berbahagia”. Kebahagiaan itu, kata Jendi mengenang, sempat terenggut saat sang ia mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan kaki kiri.

Peristiwa pahit itu, terjadi saat ia masih kelas VI SD. Ia mengalami kecelakaan tunggal sepeda motor di Muara Enim, Sumatera Selatan. Posisi Jendi sedang dibonceng salah seorang temannya.

Sang teman hanya mengalami patah tulang, sedangkan ia menghadapi kenyataan kaki kirinya hancur dan harus diamputasi.

“Saat kehilangan kaki itu saya merasa menjadi orang gagal. Saya bukan memikirkan soal saya sendiri, tapi saya sedih karena melihat kesedihan orang tua saya,” kenang Jendi.

Tapi, Jendi tak terus larut dalam penyesalan, ia ingin mengembalikan senyum dan kebahagiaan di wajah

kedua orang tuanya, pasangan Akmal Yasnudaya dan Misrawati. Bahkan, kalau bisa bahagia melebihi saat dirinya masih punya kaki lengkap.

Lahir di Desa Sugihwaras, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim (Sumatera Selatan) 10 Juni 1991, Jendi mengaku mulai menggeluti olahraga renang pada masa remaja— saat itu ia sudah duduk di bangku SMA. “Awalnya karena mendengar ada olahraga renang untuk difabel.

Terus nonton di televisi. Saya lihat sepertinya mudah,” kenang Jendi.

Renang ia pilih sebagai saluran, karena sejak kecil sudah bisa berenang.

Ternyata, berenang dengan hanya satu kaki, tak semudah yang ia bayangkan, apalagi untuk menjadi perenang sesuai standar atlet, sangat banyak yang harus ia pelajari. Tapi karena tekadnya sudah bulat, Jendi mulai mempelajari, dan untuk meningkatkan kemampuannya, ia memilih berlatih tanding dengan perenang dengan kaki normal. Lamakelamaan, rasa optimis pun muncul.

“Ada momen yang tak pernah bisa saya lupakan. Bapak dan ibu saya menangis bahagia saat saya meraih meraih medali emas pada ajang Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas 2012) di Riau. Mereka langsung memeluk saya. Akhirnya mereka kembali bahagia,” ujar Jendi.

Masih banyak impian yang ingin diraih Jendi. Ia ingin suatu hari bisa melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Niat itu untuk sementara ia pendam dulu, karena ingin fokus dulu di kancah renang. Jendi mengaku bukan tipe orang yang bisa mengerjakan dua hal besar saat bersamaan.

“Demi mewujudkan itu, saya rela menambah program latihan sendiri, kalau bisa disamakan dengan program latihan perenang normal. Kalau muncul rasa jenuh dan malas, saya langsung ke kolam renang dan mengingat apa yang telah terjadi selama ini. Saya berusaha melawan rasa malas itu,” tegas Jendi.

Motivasi lainnya, ia berharap janji pemerintah untuk mengangkat para peraih medali emas di ASEAN Para Games menjadi PNS benarbenar direalisasikan. Saat ini Jendi tercatat sebagai pegawai honorer di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dan sedang mengikuti Pelatnas di Solo, Jawa Tengah untuk persiapan mengikuti Asian Para Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah.

Sumber: Bolasport.com

November 2017 | KABAR SERASAN | 99

NURUL ANAM SH,

WKIL BUPATI MUARA ENIM

PEMBANGUNAN MUARA ENIM

HARUS BERKELANJUTAN