Kecamatan Kragan,Kabupaten Rembang
Studio Perencanaan Dan Pembangunan Kota
STUDIO PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KOTA KELURAHAN PANDANGAN WETAN DAN PANDANGAN KULON KECAMATAN KRAGAN, KABUPATEN REMBANG Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Studio Perancangan dan Pembangunan Kota (TPW21236)
Dosen Pengampu: Retno Susanti, S.T., M.T. Dr.Ing. Wakhidah Kurniawati, S.T., M.T. Diah Intan Kusumo Dewi, S.T., M.Eng.
Disusun oleh: Kelompok B1 Salsabila Salamah Wulandari FItriyani Eka Permatasari Vinantika Nur Rizki Tasya Rahma Araminta Muhammada Alimmullah Emma Ferda Damayanti Ilham Pramadhitya Firdaus Ahmad Faisal Fahmi Muhammada Devandra A Intan Nalawuri Agus Syaifullah Dzakwan Yazid Thalib
21040118120019 21040118130078 21040118130102 21040118130111 21040118130116 21040118140120 21040118130123 21040118130125 21040118130136 21040118140142 21040118140149 21040118140152
DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
2021
Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat yang diberikan sehingga Laporan Tugas Besar Mata Kuliah Studio Perancangan dan Pembangunan Kota pada wilayah studi Desa Pandangan Kulon dan Pandangan Wetan dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan hasil produk dari mata Kuliah Studio Perancangan dan Pembangunan Kota pada Program S1 Perencanaan Wilayah dan
Kota. Laporan ini merupakan hasil dan kompetensi yang dicapai yaitu proses perancangan kota dari tahapan konsep,analisis,kaidah dan teknik perancangan kota,perwujudan desain ruang 3 dimensi kota,perumusan urban design guidelines hingga manajemen pembangunan dari wilayah tersebut . Pada Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan serta masukan kepada kelompok kami selama penyusunan laporan ini,untuk itu tim penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : Seluruh Tim Dosen Mata Kuliah Studio Perancangan dan Pembangunan Kota
yang dalam penyusunan laporan ini memberikan banyak masukan dan ilmu Instansi –instansi terkait yang telah membantu dalam pencarian data serta informasi kepada kelompok kami mengenai hal yang berkaitan dengan aspek perencanaan wilayah dan kota Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa restu Teman Teman Kelompok B1 yang selalu bekerja sama dan memberi semangat satu sama lain dalam penyusunan laporan ini Serta berbagai pihak lain yang sudah bekerjasama dan membantu dalam penyusunan laporan ini
Kami selaku tim penyusun laporan menyadari adanya banyak kekurangan dalam laporan ini.Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat dilakukan perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang.Kami berharap laporan ini dapat berguna dan digunakan sebaik baiknya
serta
bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan SEMARANG , 2021 TIM STUDIO B1
Our Team
SALSABILA SALAMAH W. 21040118120019
TASYA R. ARAMINTA 21040118130111
ILHAM PRAMADHITYA F. 21040118130123
INTAN NALAWURI 21040118140142
FITRIYANI EKA P. 21040118130078
VINANTIKA NUR R. 210401181300102
M. ALIMULLAH 21040118130116
EMMA FERDA D. 21040118140120
AHMAD FAISAL FAHMI 21040118130125
M. DEVANDRA ADIWINATA 21040118130136
AGUS SYAIFULLAH 21040118140149
DZAKWAN YAZID T. 210401118140152
Table Of Content
2.7 Coastal Settlement
12
2.8 Minapolitan
12
2.9 Sintesis Kajian dalam Pembangunan dan Pembangunan Kota
13
01
Pendahuluan
03
2
1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan dan Sasaran
3
1.3 Diagram Alur Perancangan
4
Profil Kawasan
Dan Pembangunan Kota 1.4 Ruang Lingkup
5
1.5 Metode Pengumpulan Data
7
3.1 Positioning Kawasan Perancangan
17
1.6 Sistematika Penulisan
8
3.2 Delineasi Lokasi Perancangan
17
3.3 Justifikasi Delineasi Lokasi Perancangan 18 3.4 Kondisi Fisik
21
3.5 Kondisi Non Fisik
28
3.6 Potensi Lokasi Perancangan
33
3.7 Masalah Lokasi Perancangan
34
3.8 Isu Lokasi Perancangan
35
02
Kajian Pustaka 2.1 Perencanaan Tapak
10
2.2 Perancangan Kota
10
2.3 Manajemen Pembangunan
10
2.4 Pembangunan Berkelanjutan
11
2.5 Green City and Settlement
11
2.6 Resilient City
12
04
Konsep Desain Perancangan i
4.1 Justifikasi Pemilihan Konsep
39
6.1 SITE
124
4.2 Best Practice Konsep
41
6.2 Image Segmen
125
4.3 Penerapan Konsep Perancangan
43
6.3 Perspektif Mata Burung
128
6.4 Struktur Peruntukan Lahan
131
6.2 Intensitas Pemanfaatan Lahan
133
6.3 Tata Bangunan
136
6.4 Sistem Sikulasi dan Parkir
139
6.5 Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau
141
6.6 Tata Kualitas Lingkungan
145
6.7 Street Furniture
146
6.8 Sarana
148
6.9 Sistem Prasarana dan Utilitas
153
05
Perancangan Kawasan 5.1 Analisis Aktivitas
50
5.2 Analisis Site
65
5.3 Analisis Sistem Prasarana dan Utilitas
78
5.4 Analisis Elemen Rancang Kota
89
5.5 Analisis Kriteria Terukur
99
5.6 Analisis Kriteria Tak Terukur
105
5.7 Analisis Elemen Citra Kota
111
5.8 Analisis Elemen Estetika
116
07
Pengelolaan Kawasan 7.1 Identifikasi Fasilitas Profit dan Non Profit 158 7.2 Logical Framework
161
7.3 Skenario Tahapan Pembangunan
164
Kawasan 7.4 Konsep Manajemen Pengelolaan
167
Kawasan
06
7.4.1 Konsep Pengelolaan BOT
167
7.4.2 Konsep Pengelolaan PCP
203
7.5 Simpulan Manajemen Pembiayaan
218
Hasil Design ii
7.1 Identifikasi Fasilitas Profit Non Profit 7.2 Logical Framework Kawasan
158 161
Pandangan 7.3 Analisis Komprehensif Pengelolaan
168
Kawasan BOT 7.4 Tahapan Pembangunan Pengelolaan
171
BOT
08
Kesimpulan Daftar Pustaka
7.5 Stakeholder Matriks BOT
175
7.6 Liner Responsibility Pengelolaan BOT
177
7.7 NPA Pengelolaan BOT
180
222
7.8 Pembiayaan Finansial Cost BOT
187
7.9 Pembiayaan Finansial Benefit BOT
192
223
7.10 Analisis Kelayakan Finansial BOT
192
7.11 Pembiayaan Sosial Ekonomi Cost BOT
196
7.12 Pembiayaan Sosial Ekonomi Benefit BOT 200
Daftar Tabel 2.1 Variabel Penentu Minapolitan
13
2.2 Sintesa Tujuan Pembangunan
14
7.14 Analisis Komprehensif Pengelolaan
204
Kawasan PCP 7.15 Tahapan Pembangunan Pengelolaan
206
PCP
Berkelanjutan 3.1 Indikator dan Skoring Justifikasi
7.13 Analisis Kelayakan Sosial Ekonomi BOT 201
20
Pemilihan Lokasi Perancangan
7.16 Stakeholder Matriks PCP
209
7.17 Liner Responsibility Pengelolaan PCP
210
3.2 Tabel Sarana di Kawasan Perancangan
24
7.18 NPA Pengelolaan PCP
211
3.3 Jumlah Penduduk Kawasan
28
7.19 Pembiayaan Sosial Ekonomi Cost PCP
213
3.4 Tingkat dan rasio terkait Informasi
30
Ketenagakerjaan 3.5 Tingkat dan rasio terkait Informasi
31
7.20 Pembiayaan Sosial Ekonomi Benefit PCP 214 7.21 Analisis Kelayakan Sosial Ekonomi PCP
215
7.22 Rincian Pembiayaan Finansial
219
Pemerintah dan Swasta
Ketenagakerjaan 3.6 Rekapitulasi Kepemilikan Lahan
32
3.7 Potensi Lokasi Perncangan
33
3.8 Masalah Lokasi Perancangan
34
4.1 Penerapan Konsep
43
5.1 Analisis Jenis Aktivitas
51
7.23 Rincian Pembiayaan Sosial Ekonomi
220
Pemerintah dan Swasta
Daftar Bagan 1.1 Diagram Alur Perencanaan
04
4.1 Justifikasi Pemilihan Konsep
40
iii
Daftar Gambar 1.1 Peta Kabupaten Rembang
05
3.28 Peta Komik Potensi Masalah
1.2 Peta Kecamatan Kragan
05
3.29 Skema Hubungan Potensi dan Masalah 36
1.3 Peta Delineasi
06
4.1 Pantai Panjang,Bengkulu
41
2.1 Sustainable Development Goals
11
4.2 Pantai Padang,Kota Padang
41
2.2 Diagram Sintesis Kajian Pustaka
13
4.3 Kampung Sumber Jaya
42
3.1 Peta Konstelasi Lokasi Perncangan
17
4.4 Minapolitan di Kabupaten Pacitan
42
3.2 Peta Delineasi Lokasi Perancangan
18
4.5 Penerapan Konsep Green
46
3.3 TPI Pandangan,Kecamatan Kragan
19
4.6 Penerapan Konsep Resilient
47
3.4 Peta Fungsi Kawasan
21
4.7 Penerapan Konsep Coastal Settlement
47
3.5 Peta Geologi
21
4.8 Penerapan Konsep Minapolitan
47
3.6 Peta Geologi
22
5.1 Grafik Proyeksi Penduduk Tahun 2041
54
3.7 Peta Jenis Tanah
22
5.2 Diagram Penduduk Menurut Kelompok
54
3.8 Peta Curah Hujan
22
3.9 Peta Rawan Bencana
23
3.10 Peta Kemiringan Llereng
23
3.11 Peta Penggunaan Lahan
23
3.12 Peta Hidrologi
24
3.13 Peta Persebaran Sarana
25
7.1 Peta Zona Pengelolaan Kawasan
166
3.14 Peta Jaringan Jalan
25
7.2 Peta Tahapan Pembangunan Skema
173
3.15 Peta Jaringan Drainase
26
3.16 Peta Jaringan Telekomunikasi
26
3.17 Peta Jaringan Air Bersih
27
3.18 Diagram Jumlah Penduduk Menurut
28
Umur 3.19 Diagram Jumlah Penduduk Usia
28
Sekolah
Umur Tahun 2041 5.3 Diagram Penduduk Usia Sekolah Tahun 55
2041 5.4 Diagram Penduduk menurut Mata
29
3.21 Grafik Mata Pencaharian
29
3.22 Diagram Tingkat kemiskinan Kragan
30
3.23 Grafik Mata Pencaharian
30
3.24 Tingkat Kemiskinan Pandawangan
31
Kulon 3.25 Ruko di Jalan Arteri
31
3.26 Suasana TPI Pandangan
31
3.27 Perbedaan Nilai Lahan Kawasan
32
55
Pencaharian Tahun 2041
BOT 7.3 Struktur Stakeholder Bentuk Pengelolaan 174 Kawasan BOT
7.4 CPM Pengelolaan BOT
181
7.5 Grafik Cash Flow dan Payback Period
193
Finansial BOT 7.6 Grafik Cash Flow dan Payback Period
3.20 Tradisi Sedekah Laut
35
202
Sosial Ekonomi BOT 7.7 Peta Tahapan Pembangunan Skema
207
PCP 7.8 Struktur Stakeholder Bentuk Pengelolaan 208
Kawasan PCP 7.9 CPM Pengelolaan PCP
212
7.10 Grafik Cash Flow dan Payback Period
216
Sosial Ekonomi PCP
Perancangan iv
01
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
1.1
LATAR BELAKANG 1.1 Latar Belakang
`
PENDAHULUAN
2
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
1.2 T U J U A N & S A S A R A N
1.2 Tujuan dan Sasaran
1.2.1 Tujuan
1.2.2 Sasaran
Sa Sa ran
Tujuan PENDAHULUAN
3
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
1.3
DIAGRAM ALUR PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA 1.4 Diagram Alur Perencanaan & Pembangunan Kota Justifikasi dan Delineasi Kawasan Perancangan Identifikasi Potensi dan Masalah Kawasan Perancangan Perumusan Isu Kawasan Perancangan Penyusunan Konsep Desain Kawasan Perancangan
Kajian Literatur
Best Practice
Analisis Perancangan Kawasan
Analisisis Kriteria Terukur
Bagan 1.1 Diagram Alur Perencanaan Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021.
Analisis Aktivitas dan Kebutuhan Ruang
Analisis Infrastruktur Analisis Elemen Rancang Kota Analisis Elemen Citra Kota Analisis Elemen Estetika Analisis Kriteria Tak Terukur
Analisis Tapak Zoning
Amplop Bangunan
Siteplan
Urban Design Guidelines (UDGL) Manajemen Pembangunan Kawasan
Manajemen Pengelolaan •
Logical Framework
• Konsep Manajemen Pengelolaan
Kawasan • Linear Responsbility
Manajemen Pembiayaan • Analisis kelayakan Finansial • Analisis Kelayakan Sosial Ekonomi
• CPM (Critical Path Method dan Network Planning Analysis
PENDAHULUAN
4
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
1 . 4 R1.4URuang A N Lingkup G LINGKUP 1.4.1 RUANG LINGKUP WILAYAH A. Ruang Lingkup Wilayah Makro
Gambar 1.1 Peta Kabupaten Rembang Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2021
B. Ruang Lingkup Wilayah Meso
Gambar 1.2 Peta Kecamatan Kragan Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2021
PENDAHULUAN
5
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
C. RUANG LINGKUP WILAYAH MIKRO
Gambar 1.3 Peta Wilayah Deliniasi Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2021
1.4.2 RUANG LINGKUP MATERI
PENDAHULUAN
6
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
1.5
METODE PENGUMPULAN D1.5A Metode T A Pengumpulan Data
PENDAHULUAN
7
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
1.6
SISTEMATIKA PENULISAN 1.6 Sistematika Penulisan
PENDAHULUAN
8
02
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
2. 1 P E R E N C A N A A N T A P A K ( S I T E P L A N N I N G )
2.1 Perencanaan Tapak (Site Planning)
2. 2 PERANCANGAN KOTA (URBAN DESIGN)
2.2 Perancangan Kota (Urban Design)
2. 3 MANAJEMEN PEMBANGUNAN
2.3. Manajemen Pembangunan
KAJIAN LITERATUR
10
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
2. 4 P E M B A N G U N A N B E R K E L A N J U T A N
2.4 Pembangunan Berkelanjutan
Gambar 2.1 Sustainable Development Goals (SDGs) Sumber: Google Images, 2021
2.5 GREEN CITY AND SETTLEMENT
2.5 Green City and Settlement KAJIAN LITERATUR
11
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
2.6 RESILIENT CITY
2.6 Resilient City
2.7 COASTAL SETTLEMENT
2.7 Coastal Settlement
2.8 MINAPOLITAN
2.8 Minapolitan
KAJIAN LITERATUR
12
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Tabel 2.1 Variabel Penentu Minapolitan Sumber: Sri Rahayi, et.al., 2019
2.9 SINTESIS KAJIAN DALAM PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KOTA
2.9 Sintesis Kajian Dalam Perancangan dan Pembangunan Kota Perancanaan Tapak (Site Planning)
Fokus pada proses mengambil tindakan penataan lingkungan dengan mempertimbangkan faktor fisik dan non fisik untuk menciptakan area yang dapat menunjang kegiatan manusia secara optimal
Perancangan kota (Urban Design) Fokus pada penataan bentuk fisik kota/ kawasan dan mengacu pada panduan rancang kota untuk dapat menciptakan desain/perancangan yang dapat memfasilitasi aktivitasaktivitas di dalam kawasan perancangannya
Memastikan pengembangan suatu area dapat berjalan dengan baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, dan ekononomi. Beberapa hal yang ditinjau seperti skema pembangunan, pengelolaan kawasan hingga pembiayaan dalam pembangunan kawasan yang dilakukan.
Perancangan dan Pembangunan Kota Perancangan dan Pembangunan kota mengakulturasi tiga ilmu dalam perencanaan wilayah dan kota untuk dapat menciptakan rangkaian perencanaan dan perancangan kota hingga pada manajemen pengelolaan pembangunan, skema pembiayaan pembangunan hingga feasibility study.
Gambar 2.2 Diagram Sintesis Kajian Pustaka Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
Manajemen Pembangunan
KAJIAN LITERATUR
13
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Tabel 2.2 Sintesa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumber: Hasil Analisis Kelompok, B1, 2021
KAJIAN LITERATUR
14
“ Plans are of little importance, but planning is essential. ” -Winston Churchill
03
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
3. 1 POSITIONING KAWASAN PERANCANGAN
3.1 Positioning Kawasan Perancangan
Gambar 3.1. Peta Konstelasi Lokasi Perancangan terhadap Kabupaten Rembang Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
17
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
3. 2 DELINEASI LOKASI PERANCANGAN
3.2 Delineasi Lokasi Perancangan
Kawasan Perancangan memiliki luas
60,83 Ha
di
bagian
dan berada
utara
kawasan
Pandangan. Desa Pandangan Kulon
: RW 3,4,5 Desa Pandangan Wetan
: RW 1,2,3 Deliniasi lokasi perancangan memiliki Utara
batas
adminitrasi
: Laut Jawa
Selatan : Jalan Arteri Gambar 3.2 Peta Deliniasi Lokasi Perancangan Sumber : Hasil Analisis Kelompok B1, 2021.
Timur
:Desa Plawangan
Barat
:Desa
Sumurtawang
3. 3 JUSTIFIKASI DELINEASI LOKASI PERANCANGAN
3.3 Justifikasi Delineasi Lokasi Perancangan
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
18
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Gambar 3.3. TPI Pandangan, Kec. Kragan Sumber : Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan
”
Berdasarkan hasil tabel skoring dalam penentuan kawasan perancangan,dihasilkan bahwa Desa Pandangan Kulon dan Pandawangan Wetan memiliki skor tinggi
dibandingkan desa lainnya. Kedua desa tersebut memiliki berbagai macam potansi yang
besar yang diuntungkan dengan lokasi yang strategis sehingga dapat di integrasikan
dengan pengembangan sektor perikanan. Hasil skoring menunjukkan bahwa kawasan
perancangan sangat potensial dikembangkan berdasarkan indikator green,esilient,oastal
settlement dan minapolitan. Berdasarkan kedua cara penentuan kawasan perancangan baik menggunakan potensi dan masalah serta pemberian skoring didapatkan bahwa kawasan perancangan yang terdiri dari bagian utara dari Desa Pandawangan Kulon dan Pandangan Wetan seluas 60.83 Ha yang berupa lahan ksosong dan permukiman serta merupakan desa yang memiliki potensi aktivitas yang dapat dikembangkan lebih lanjut terutama disektor perikanan yang paling tinggi di Kecamatan Kragan dan dapat
”
diintegrasikan dengan pengolahan ikan melalui industri maupun UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian kawasan perancangan serta perlu dilakukan penataan
terkait kepadatan bangunan serta penduduk yang didukung oleh kawasan perancangan yang rawan akan bencana abrasi.
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
19
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
”
”
Melalui tabel di bawah ini, kita ketahui bahwa Skor yang dimiliki oleh Desa Pandangan Wetan dan Pandangan Kulon dalam indikator Green and Resilient Coastal Settlement Through Minapolitan adalah 44 dan 39 (tertinggi pertama dan keempat di Kecamatan Kragan)
Konsep
Indikator
Skor Fasilitas Umum
Fisik
Resilient (Indeks Kota Tangguh Tangerang, 2020
Green (Karyono, 2010)
Coastal Settlement and Minapolitan
Terdapat 9-11 Fasilitas Umum [1]
Terdapat 4-6 Fasilitas Umum [3]
Kepadatan Penduduk
1 - 16 Orang/H a [1]
Dependenc y Ratio
DR < 50% [1]
Kemiskinan
Rendah (10,70% 31,91%) [1]
Sedang (31,92% - 53,13%) [2]
Tinggi (53,13% 74,32%) [3]
Ekonomi
Lahan Produktif
Rata-rata Luas Lahan Budidaya Rendah [1]
Rata-rata Luas Lahan Budidaya Menengah [2]
Rerata L, Lahan Budidaya Tinggi [3]
Lingkungan
Kebencana an
Terdapat <2 Jenis Kerawanan Bencana [1]
Terdapat 2 Jenis Kerawanan Bencana [2]
Terdapat 3-4 Jenis Kerawanan Bencana [3]
Environtmental Suitability
Sesuai [1]
Cukup Sesuai [2]
Kurang Baik [3]
Sosial
17 - 32 Orang/ Ha [2] 50%< DR < 60% [2]
Terdapat 7-8 Fasilitas Umum [2] 33 - 48 Orang/Ha [3]
49 - 64 Orang/Ha [3]
60% < DR <70% [3]
65 - 87 Orang/Ha [3]
DR >70% [4]
Save Energy
Sesuai [1]
Cukup Sesuai [2]
Kurang Baik [3]
Environtmentally Friendly Material
Sesuai [1]
Cukup Sesuai [2]
Kurang Baik [3]
Water
Sesuai [1]
Cukup Sesuai [2]
Kurang Baik [3]
Disposal of Waste
Sesuai [1]
Cukup Sesuai [2]
Kurang Baik [3]
Jenis Aktivitas (Fandeli dalam Latpapua,2011)
Tidak ada Aktivitas Pesisir dan Perikanan [1]
Aktivitas Pesisir dan Perikanan middlelow [2]
Aktivitas Pesisir dan Perikanan Tinggi [3]
Tidak Terdapat Fasilitas Terkait [1]
Terdapat 1 Fasilitas Terkait [2]
Terdapat >1 Fasilitas Terkait [3]
Tidak ada Kelompok Nelayan [1]
Kelompok Nelayan kontribusi middlelow [2]
Mina-Business (Devina et.al, 2013)
Tidak Ada Bisnis Minapolitan [1]
Terdapat Bisnis Minapolitan Kecil [2]
Mina-Economic Performance (Devina et.al, 2013)
Kurang Berkembang [1]
Cukup (Toko Kecil) [2]
Fasilitas Pelabuhan dan Perikanan Pantai (Kuy dalam Sugandi, 2011) Partisipasi Masyarakat (Sugiarti dalam Mahagangga, 2015)
Posisi Geografis (Rai dan Mahadewi, 2012)
innerland dan tidak berbatasan dengan laut [1]
Kelompok Nelayan Kontribusi Besar [3] Terdapat Bisnis Minapolitan Besar [3] Baik (Toko dan TPI) [3]
Berada pada Pesisir [2]
Tabel 3.1 Indikator dan Skoring Justifikasi Pemilihan Lokasi Perancangan Sumber : Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
20
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
3. 4 KONDISI FISIK
3.4 Kondisi Fisik
3.4.1 KONDISI FISIK ALAM A. FUNGSI KAWASAN
B. GEOLOGI
Gambar 3.4. Peta Fungsi Kawasan, Kawasan Perancangan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
Gambar. 3.5 Peta Geologi Wilayah Perancangan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
21
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
C. GEOLOGI
Gambar 3.6 Peta Geologi Wilayah Perancangan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
D. JENIS TANAH
Gambar 3.7 Peta Jenis Tanah Wilayah Perancangan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
E. CURAH HUJAN
Gambar 3.8 Peta Curah Hujan Wilayah Perancangan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
22
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
F. RAWAN BENCANA
Gambar. 3.9 Peta Rawan Bencana Wilayah Perancangan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
Gambar 3.10 Peta Kemiringan Lereng Kawasan Perencanaan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
G. KEMIRINGAN LERENG
H. PENGGUNAAN LAHAN
Gambar 3.11 Peta Penggunaan Lahan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
23
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
I.HIDROLOGI
3.4.2 KONDISI SARANA DAN PRASARANA A. SARANA
Gambar. 3.12 Peta Hidrologi Kawasan Perencanaan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
Tabel 3.2 Tabel Sarana di Kawasan Perancangan
No .
Jenis Sarana
Jumlah
Keterangan
1
Balai Desa/Kantor Desa
2
Terdapat di masing-masing Desa Pandangan Wetan dan Pandangan Kulon. Keberadaan kantor desa berfungsi sebagai sarana pelayanan masyarakat di lingkup pedesaan. Sebagai sarana pelayanan, Kantor desa memiliki fungsi lain seperti pusat informasi bagi masyarakat.
2
Pendidikan
3
Fasilitas pendidikan di kawasan perancangan yaitu SMP AlHikmah, SMAN 1 Kragan, dan SDN 2 Pandangan Wetan.
3
Kesehatan
3
Fasilitas kesehatan tersebut berupa 1 fasilitas dokter praktek, 1 apotek, dan 1 puskesmas pembantu.
4
Peribadatan
3
Fasilitas peribadatan berupa 2 masjid, dan 1 vihara
5
Perdagangan dan Jasa
2
Fasilitas perdagangan dan jasa berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan deretan toko yang berada di dekat jalan Arteri Sumber : Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
24
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Gambar 3.13. Peta Persebaran Sarana di Wilayah Perancangan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
B. PRASARANA • PRASARANA JALAN
Gambar 3.14 Peta Jaringan Jalan Wilayah Perancangan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
25
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
• PRASARANA DRAINASE
Gambar. 3.15.Peta Jaringan Drainase Wilayah Perancangan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
• PRASARANA TELEKOMUNIKASI
Gambar 3.16 Peta Jaringan Telekomunikasi Wilayah Perancangan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
• PRASARANA PERSAMPAHAN
• PRASARANA LISTRIK
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
26
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Gambar 3.17 Peta Jaringan Air Bersih Wilayah Perancangan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
• PRASARANA AIR BERSIH
• PRASARANA SANITASI
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
27
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
3.5 K O N D I S I N O N F I S I K
3.5 Kondisi Non Fisik
3.5.1 KEPENDUDUKAN
Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Kawasan Pandangan
5485
5570
5637
5701
5741
5828
5291
6007
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Kawasan Pandangan Sumber : BDT Dinsos Jawa Tengah, 2019.
Gambar 3.18. Diagram Jumlah Penduduk Menurut Kelompok
Gambar 3.19 Diagram Jumlah Penduduk
Umur Kawasan Pandangan
Menurut Kelompok Usia Sekolah Kawasan Pandangan
Sumber : BDT Dinsos Jawa Tengah, 2019.
Sumber : BDT Dinsos Jawa Tengah, 2019.
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
28
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
3.5.2 SOSIAL BUDAYA
Gambar 3.20. Tradisi Sedekah Laut Sumber : Google Images, 2021
3.5.3 PEREKONOMIAN A. PANDANGAN WETAN 1. Mata Pencaharian
Gambar 3.21. Grafik Mata Pencaharian Sumber : BDT DINSOS Jawa Tengah, 2020
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
29
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
2. Ketenagakerjaan Variabel
Nilai
Tingkat Pengangguran Terbuka
14,23%
Persentase Pengangguran
9,22%
Tingkat Kesempatan Kerja
83,42%
Rasio Ketergantungan
25,18%
Tabel 3.4 Tingkat dan Rasio Terkait Informasi Ketenagakerjaan Sumber : BDT DINSOS Jawa Tengah, 2020
3. Kemiskinan
Gambar 3.22 Diagram Tingkat Kemiskinan Pandangan Wetan Sumber : BDT DINSOS Jawa Tengah, 2020
B. PANDANGAN KULON 1. Mata Pencaharian
Gambar 3.23. Grafik Mata Pencaharian Sumber : BDT DINSOS Jawa Tengah, 2020.
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
30
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
2. Ketenagakerjaan Variabel
Nilai
Tingkat Pengangguran Terbuka
14,23%
Persentase Pengangguran
9,22%
Tingkat Kesempatan Kerja
83,42%
Rasio Ketergantungan
25,18%
Tabel 3.5. Tingkat dan Rasio Terkait Informasi Ketenagakerjaan Sumber : BDT DINSOS Jawa Tengah, 2020.
3. Kemiskinan
Gambar 3.24. Diagram Tingkat Kemiskinan Pandangan Kulon Sumber : BDT DINSOS Jawa Tengah, 2020
3.5.4 SISTEM AKTIVITAS KAWASAN
Gambar 3.25 Ruko di jalan arteri Sumber : Google Street View, 2021
Gambar 3.26. Suasana di TPI Pandangan Wetan Sumber : Google Images, 2021
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
31
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
3.5.5 LEGALITAS DAN HARGA LAHAN
Tabel 3.6 Rekapitulasi Kepemilikan Lahan
Wilayah
Milik Sendiri
Milik Orang Lain
Milik Negara
Lainnya
Desa Pandangan Kulon dan Pandangan Wetan
931
126
48
3
Sumber: BDT Dinsos Jawa Tengah (2020) dan dianalisis oleh Kelompok 1B 2021
Gambar 3.27 Perbedaan Nilai Lahan Kawasan Perancangan Sumber: ATRBPN, 2020
PROFIL KAWASAN PERANCANGAN
32
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
3. 6
POTENSI LOKASI PERANCANGAN 3.6 Potensi Lokasi Perancangan
Tabel 3.7 Potensi Lokasi Perancangan Sumber: Analisis Kelompok B1, 2021
POTENSI MASALAH DAN ISU LOKASI PERANCANGAN
33
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
3.7
MASALAH LOKASI PERANCANGAN 3.7 Masalah Lokasi Perancangan
Tabel 3.8 Masalah Lokasi Perancangan Sumber: Analisis kelompok B1, 2021
POTENSI MASALAH DAN ISU LOKASI PERANCANGAN
34
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
3.8
Gambar 3.28 Peta Komik Potensi dan Masalah Kawasan Perancangan Sumber : Hasil Analsis B1, 2021
ISU LOKASI PERANCANGAN 3.8 Isu Lokasi Perancangan
POTENSI MASALAH DAN ISU LOKASI PERANCANGAN
35
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Potensi dan Masalah
Implikasi
menghambat
M e n d u k u n g
menghambat
Isu Utama
Solusi
Dapat Menjadi
Berkontribusi Pada
Pembangunan dan Pengembangan lahan dan kawasan yang mudah untuk dilakukan baik dari aspek fisik, teknis, maupun regulasi
Kawasan eksisting saat ini belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap termasuk permasalahan permukiman di sempadan pantai sehingga belum dapat menjadi PPL yang optimal
Gambar 3.29 Skema Hubungan Potensi dan Masalah dengan Isu Perancangan Sumber : Hasil Analsis B1, 2021
POTENSI MASALAH DAN ISU LOKASI PERANCANGAN
36
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
POTENSI MASALAH DAN ISU LOKASI PERANCANGAN
37
04
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
4.1
JUSTIFIKASI PEMILIHAN KONSEP 4.1 Justifikasi Pemilihan Konsep
”
Konsep yang mengusung tentang minapolitan menjadi daya tarik bagi wilayah perancangan dikarenakan minapolitan yang diartikan sebagai kota perikanan karena yang tumbuh dan berkembang karena terdapat kegiatan perikanan sehingga dapat membangun kegiatan perekonomian yang
berbasis perikanan. Oleh sebab itu, konsep yang ditawarkan juga terdapat program-program yang ditujukan guna mengangkat serta memfasilitasi kehidupan bagi nelayan dan penduduk di wilayah tersebut
KONSEP DESAIN PERANCANGAN
39
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Variabel Jenis Aktivitas Fasilitas Pelabuhan dan Perikanan Pantai Partisipasi Masyarakat Mina-Business Mina-Economic Performance
(Fandeli dalam Latpapua,2011) (Kuy dalam Sugandi, 2011) (Sugiarti dalam Mahagangga, 2015) (Devina et.al, 2013) (Devina et.al, 2013)
Bagan 4.1 Justifikasi Pemilihan Konsep Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021.
KONSEP DESAIN PERANCANGAN
40
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
BEST PRACTICE K OPractice N S EKonsep P 4.2 Best
4. 2
1. GREEN (Pantai Panjang Bengkulu)
Gambar 4.1 Pantai Panjang, Bengkulu Sumber: Antara/Igooy el Fitra
2. RESILIENT (Pantai Padang, Kota Padang)
Gambar 4.2. Pantai Padang, Kota Padang Sumber: Berita Satu
KONSEP DESAIN PERANCANGAN
41
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
3. COASTAL HOUSING (Kampung Sumber Jaya, Kota Bengkulu)
Gambar 4.3 Kampung Sumber Jaya Sumber: PUPR
4. MINAPOLITAN (Kabupaten Pacitan)
Gambar 4.4 Minapolitan di Kab. Pacitan Sumber: Pemkab Pacitan
KONSEP DESAIN PERANCANGAN
42
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
PENERAPAN KONSEP P E R AKonsep N C Perancangan ANGAN 4.3 Penerapan
4.3
Tabel 4.1 Penerapan Konsep
PROGRAM RUANG
KONSEP TERKAIT
INDIKATOR
PENERAPAN KONSEP
ILUSTRASI
Rusunawa Penyediaan Jenis Aktivitas High Density Coastal (Fandeli dalam Coastal Settlement Latpapua, 2011) Settlement Penyediaan Hunian Horizontal
Kesesuaian dengan Lingkungan
RTH Sempadan Pantai
Kualitas Ruang
Ruang Terbuka Olahraga dan Green Jogging track
Green
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Sempadan Pantai dengan Wave Breaker
Coastal Settlement
Jenis Aktivitas Ruang Publik dan (Fandeli dalam Aktivitas Sosial Latpapua, 2011) dan Budaya Wave Breaker
Penyediaan RTH di setiap zona daerah perancangan
Resilient
Kerentanan Bencana
Green
Kesesuaian dengan Lingkungan
Sea Wall
Taman Lingkungan
KONSEP DESAIN PERANCANGAN
43
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM RUANG
KONSEP TERKAIT
Green
INDIKATOR
PENERAPAN KONSEP
Kualitas Ruang
Green Belt
ILUSTRASI
Penyediaan RTH di setiap zona daerah perancangan Coastal Settlement
Jenis Aktivitas (Fandeli Tempat Pengelolaan dalam Latpapua, 2011) Sampah dan Kompos
Pos Pemadam Kebakaran
Puskesmas
Kantor Pemerintahan dan Aula
Masjid
Penyediaan Pusat Pelayanan yang Dapat Mengakomodir Coastal Lingkungan (Desa) Sekitar dan Settlement Kegiatan Sosial Budaya
Jenis Aktivitas (Fandeli dalam Latpapua, 2011)
SMA
SMP
SD
TK
Kantor Polisi
Pos Hansip
KONSEP DESAIN PERANCANGAN
44
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM RUANG
KONSEP TERKAIT
INDIKATOR
PENERAPAN KONSEP
ILUSTRASI
Mina Business (Devina et. al., 2013) Coastal Settlement
Penyediaan Pusat Pelayanan yang Dapat Mengakomodir Lingkungan (Desa) Sekitar dan Kegiatan Sosial Budaya
Mina-Economic Performance (Devina et. al., 2013)
Resilient
Pertokoan
Kerentanan Ekonomi
Kesesuaian dengan Lingkungan Green
Taman Skala Desa Kualitas Ruang
Kerentanan Fisik
IPAL Terpadu
Kerentanan Ekonomi
Industri Pengolahan Ikan
Resilient
Penyediaan dan Perancangan Area Industri Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Berbasis Minapolitan dan Penataan Perdagangan dan Jasa
Jenis Aktivitas (Fandeli Industri Penggalangan dalam Latpapua, 2011) Kapal
Minapolitan
Mina Business (Devina et. al., 2013)
Gudang
Mina-Economic Performance (Devina et. al., 2013)
Tempat Pelelangan Ikan
KONSEP DESAIN PERANCANGAN
45
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM RUANG
KONSEP TERKAIT
INDIKATOR
PENERAPAN KONSEP
ILUSTRASI
Coastal Settlement Permukiman Nelayan Jenis Aktivitas (Fandeli dalam Latpapua, 2011) Penyediaan Kawasan Nelayan yang Terintegrasi
Balai Nelayan
Minapolitan Fasilitas Pelabuhan dan Perikanan Pantai (Sugiarti Dermaga dan docking daam Mahagangga, 2015) Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021.
1. GREEN
Gambar 4.5 Penerapan Konsep Green Sumber: Google Images, 2021
KONSEP DESAIN PERANCANGAN
46
2. RESILIENT
Gambar 4.6 Penerapan Konsep Resilient Sumber: Google Images, 2021
3. COASTAL SETTLEMENT
Gambar 4.7 Penerapan Konsep Coastal Settlement Sumber: Google Images, 2021
4. MINAPOLITAN
Gambar 4.8 Penerapan Konsep Minapolitan Sumber: Google Images, 2021
47
“A GOAL WITHOUT A PLAN IS JUST A WISH ” – Antoine De Saint Exupery
05
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
5.1 ANALISIS AKTIVITAS 5.1 Analisis Aktivitas 5.1.1 Analisis Karakteristik Aktivitas
A. KARAKTERISTIK PENDUDUK
B. KARAKTERISTIK HUNIAN
ANALISIS AKTIVITAS
50
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
C. KARAKTERISTIK SARANA DAN PRASARANA
D. KARAKTERISTIK LINGKUNGAN
5.1.2 Analisis Jenis Aktivitas
Tabel 5.1 Analisis Jenis Aktivitas Karakteristik Aktivitas
Kelompok Aktivitas
Bertempat tinggal Hunian
Sanitasi
Jenis Aktivitas
Jenis Ruang
Pengguna
Tempat hunian penduduk yang masuk kategori sangat berkecukupan
Rumah Mewah
Penduduk yang sangat berkecukupan
Tempat hunian penduduk yang masuk kategori berkecukupan
Rumah Sedang
Penduduk yang berkecukupan
Tempat hunian penduduk yang masuk kategori kurang berkecukupan
Rumah Sederhana
Penduduk
Sirkulasi
Tempat Parkir
Penduduk yang kurang berkecukupan
Fasilitas umum bersama untuk mandi dan mencuci
MCK Umum
Penduduk
ANALISIS AKTIVITAS
51
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA Karakteristik Aktivitas
Aktivitas Nelayan
Kelompok Aktivitas
Jenis Aktivitas
Jenis Ruang
Pengguna
Hunian Nelayan
Rumah Nelayan
Rumah Nelayan
Penduduk Nelayan
Tempat Dermaga
Tempat Dermaga
Penduduk Nelayan
Rumah Penduduk Pemilik Tambak
Rumah Penduduk Pemilik Tambak
Penduduk Nelayan
Tempat Menjemur Ikan
Tempat Menjemur Ikan
Penduduk Nelayan
Tempat Reparasi Kapal dan Mesin Kapal
Tempat Reparasi Kapal dan Mesin Kapal
Penduduk Nelayan
Aktivitas Nelayan
Tempat Memperbaiki dan Menjemur Tempat Memperbaiki Jala dan Menjemur Jala Tempat Parkir, Jalan untuk Pejalan Kaki dan Kendaraan
Penduduk
Pasar Ikan
Penduduk Nelayan
TPI
Penduduk Nelayan
Ruang Penerimaan
Karyawan pabrik
Penyortiran Tempat memilah ikan berdasarkan Bahan Baku Ikan kriteria
Ruang Sortir
Karyawan pabrik
Pencucian Bahan Baku Ikan
Ruang Cuci
Karyawan pabrik
Tempat Parkir, Jalan untuk Pejalan Kaki dan Kendaraan Pengumpulan dan Jual beli hasil Tambak Penerimaan Bahan Baku
Industri Pengolahan Ikan
Penduduk Nelayan
Tempat Ikan ditampung setelah di bongkar muat
Membersihkan Bahan Baku dari kotoran yang menempel
Pengolahan Memasak Ikan menjadi produk jadi Dapur ( Ruang Masak) Bahan Baku Ikan
Karyawan pabrik
Pengujian Menguji kandungan gizi dari produk Kandungan Hasil sesuai SNI Produksi
Laboratorium
Karyawan pabrik
Pengawetan dan Tempat hasil produksi di sterilisasi Sterilisasi Produk dari bakteri
Ruang Sterilisasi
Karyawan pabrik
Penyimpanan
Ruang penyimpanan beku
Gudang
Karyawan pabrik
Produksi
Ruang produksi pengolahan ikan
Ruang Produksi
Karyawan pabrik
Pembersihan
Mencuci barang yang digunakan
Dapur cuci
Karyawan pabrik
Pengepakan
Tempat mengepak hasil produksi
Area pengepakan
Karyawan pabrik
Bongkar muat
Tempat membawa ikan ke gudang dan memuat hasil produksi untuk dipasarkan
Gudang
Karyawan pabrik
Sirkulasi
Tempat Parkir
Karyawan pabrik
Sanitasi
Fasilitas umum bersama untuk mandi dan mencuci
KM/WC
Karyawan pabrik
Peribadatan
Fasilitas umum untuk beribadah
Tempat Wudhu
Karyawan pabrik
Ruang Sholat
Karyawan pabrik
ANALISIS AKTIVITAS
52
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA Karakteristik Aktivitas
Kelompok Aktivitas
Jenis Aktivitas
Jenis Ruang
Pelayanan dan Administrasi
Kantor Kecamatan
Sirkulasi
Tempat Parkir
Kegiatan peribadatan (beribadah)
Masjid
Sirkulasi
Tempat Parkir
Pelayanan kesehatan untuk anakanak, penduduk, ibu hamil, penyediaan obat
Puskesmas
Pemerintahan
Peribadatan
Pusat Layanan
Kesehatan
Pengguna Penduduk dan masyarakat umum
Penduduk
Penduduk
Sirkulasi
Tempat Parkir
Perdagangan dan Jasa
Kegiatan jual beli kebutuhan sehari hari
Pertokoan
Pengiriman
Sebagai tempat untuk mengirimkan barang kepada orang lain
Kantor Pos
Penduduk
Pergerakan dan Lalu Lintas
Sirkulasi
Tempat Parkir
Penduduk
Pelayanan dan Administrasi
Balai Desa
Pegawai Instansi Masyarakat
Sirkulasi
Tempat Parkir
Penduduk dan Pengunjung
Kegiatan peribadatan (beribadah)
Mushola
Penduduk dan masyarakat umum
Sirkulasi
Tempat Parkir
Penduduk dan Pengunjung
Kegiatan jual beli kebutuhan sehari hari
Toko
Penduduk
Kegiatan jual beli kebutuhan sehari hari
KUD
Penduduk
Sirkulasi
Tempat Parkir
Penduduk dan Pengunjung
Kegiatan belajar mengajar
SD
Sirkulasi
Tempat Parkir
Pemerintahan
Peribadatan
Perdagangan dan Jasa Sub Pusat Layanan
TK Pendidikan
SMP
Penduduk usia sekolah,Penduduk,Guru , pegawai
Taman Olahraga, Rekreasi, RTH
Olahraga,Rekreasi
Lapangan Sepak Bola
Penduduk
Sirkulasi
Tempat Parkir
Keamanan
Menjaga keamanan lingkungan sekitar
Pos hansip
Penduduk
Pengolahan Limbah
Pengolahan Limbah
IPAL Komuna
Penduduk
Persampahan
Membuang Sampah,distribusi sampah
TPS
Penduduk
Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
ANALISIS AKTIVITAS
53
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
5.1.3 Analisis Pengguna
8,000
7,000 6,000
y = 69.75x - 134808 R² = 0.9869
5,000 4,000 3,000
Jml Penduduk Deliniasi
2,000
Linear (Jml Penduduk Deliniasi)
1,000 2041
2039
2037
2035
2033
2031
2029
2027
2025
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
-
Gambar 5.1 Grafik Proyeksi Penduduk Kawasan Perancangan Tahun 2041 Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
12%
24%
1-17 th 18-34 th
40%
24%
36-60 th
>60 th
Gambar 5.2 Diagram Penduduk menurut Kelompok Umur Kawasan Perancangan Tahun 2041 Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
ANALISIS AKTIVITAS
54
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
20%
20%
20% 40%
Usia TK(4-6) Usia SLTP (13-15)
Usia SD (7-12) Usia SLTA (16-18)
Gambar 5.3 Diagram Penduduk Usia Sekolah Kawasan Perancangan Tahun 2041 Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
6% 10%
57%
9%
Perikanan Tangkap Perdagangan Industri Pengolahan Jasa
18%
Lainnya
Gambar 5.4 Diagram Penduduk menurut Mata Pencaharian Kawasan Perancangan Tahun 2041 Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
5.1.4 Analisis Kebutuhan Ruang
ANALISIS AKTIVITAS
55
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
A. AKTIVITAS PERMUKIMAN UMUM Karakteristik Aktivitas
Kelompok Aktivitas
Hunian
Sanitasi Permukiman
Rekreasi dan Kebutuhan Umum
Jenis Aktivitas
Jenis Ruang
Tempat Hunian
Rumah Sederhana
Pengguna
Standart 5 jiwa/unit, 68m2/unit
6453
Sumber
SNI 03-17332004, Neufert 1997 SNI 03-17332004, Neufert 1997
Jumlah Unit
Luas
Satuan
Keterangan
100
3600
m2
Rencana
1697
39330
m2
Rencana
Tempat hunian penduduk yang masuk kategori kurang berkecukupan
Rumah susun
Sirkulasi
Tempat Parkir
6453
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Neufert,1997
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
637.5
m2
Rencana
Fasilitas umum bersama untuk mandi dan mencuci
MCK Umum
7354
50 jiwa/unit, 2,38m2/unit
SNI 03-17332004, Neufert 1997
2
7.14
m2
Rencana
Lapangan Basket
6453
420 m2
Neufert Architect Data
1
600
m2
Rencana
Lapangan Badminton
6453
112 m2
Neufert Architect Data
1
120
m2
Rencana
Taman RW
6453
1250 m2/2500 jiwa
SNI 03-17332004
3
3750
m2
Rencana
Taman RT
6453
250 m2/250 jiwa
SNI 03-17332004
10
1000
m2
Rencana
5 jiwa/unit, 68m2/unit
Berolahraga
Perdagangan
Jual beli barang dan kebutuhan pangan
Warung
6453
100 m2/250 jiwa
SNI 03-17332005
12
1200
m2
Rencana
Sosial
Tempat pertemuan antar penduduk
Gedung Pertemuan
6453
300 m2/2500 jiwa
SNI 03-17332006
2
600
m2
Rencana
Keamanan
Penjagaan keamanan
Pos Hansip
6453
12 m2/2500 jiwa
SNI 03-17332007
1
12
m2
Rencana
Persampahan
Tempat pembuangan sampah
Bak Sampah Kecil
6453
30 m2/2500 jiwa
SNI 03-17332008
1
30
m2
Rencana
Permukiman
Luas
50886.64
m2
Traffix (30 %) x Luas Luas Total Lahan Terbangun
15265.992 66152.632
m2 m2
6.6152632
Ha
56
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
B. AKTIVITAS SUB PUSAT PELAYANAN PERMUKIMAN UMUM Karakteristik Aktivitas
Kelompok Aktivitas Pemerintahan
Peribadatan
Perdagangan dan Jasa
Pendidikan
Sub Pusat Layanan Olahraga, Rekreasi, RTH
Kesehatan Keamanan
Jenis Aktivitas
Jenis Ruang
Pengguna
Standart
Sumber
Pelayanan dan Administrasi
Balai Desa
7354
1000m2 Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Kegiatan peribadatan (beribadah)
Mushola
7354
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Kegiatan jual beli kebutuhan sehari hari
Toko
Kegiatan jual beli kebutuhan sehari hari Sirkulasi
Luas
SNI 03-1733-1989
1
1000
m2
Rencana
Neufert,1997
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
637.5
m2
Rencana
200
m2
Rencana
637.5
m2
Rencana
SNI 03-1733-2004
7354
250 jiwa / 100 m2
SNI 03-1733-1989
15
1500
m2
Rencana
KUD
7354
50m2
SNI 03-1733-1990
1
50
m2
Rencana
Tempat Parkir
7354
637.5
m2
Rencana
500
m2
Rencana
500
m2
Rencana
637.5
m2
Rencana
3750 986
m2 m2
Rencana Rencana
637.5
m2
Rencana
300
m2
Rencana
TK
332 669
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Olahraga,Rekreasi
Taman Lapangan Sepak Bola
7354
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Posyandu
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2 1250 jiwa / 500 m2
Neufert,1997
Neufert,1997
SNI 03-1733-1991
Mobil (20), Motor (50), Truk (7) 1
SNI 03-1733-2004 Neufert,1997
6453
1600 jiwa /500 m2 Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2 2.500 jiwa / 1.250 m 968 m2 Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2 60 m2/1250 jiwa
SNI 03-1733-2004
1 Mobil (20), Motor (50), Truk (7) 3 1 Mobil (20), Motor (50), Truk (7) 5
Balai Pengobaran warga
6453
1000 m2/3000 jiwa
SNI 03-1733-2005
2
200
m2
Rencana
Kegiatan Pengobatan
Poliklinik
6453
60 m2/1250jiwa
SNI 03-1733-2006
5
300
m2
Rencana
Menjaga keamanan lingkungan sekitar
Pos hansip
7354
2.500 jiwa / 12 m2
SNI 03-1733-2004
1
12
m2
Rencana
1
2500
m2
Rencana
1
45
m2
Memeriksa kesehatan balita
SNI 03-1733-1992
2 Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
Satuan Keterangan
100 m2 /250 jiwa Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
SD
Kegiatan belajar mengajar
Jumlah Unit
Neufert,1997
Neufert,1997
Pengolahan Limbah
Pengolahan Limbah
IPAL Komuna
7354
2500 m2
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persampahan
Membuang Sampah,distribusi sampah
TPS
7453
2.500 jiwa/ 45 m2
SNI 03- 3242-1994
Luas Traffix (30 %) x Luas Luas Total Lahan Terbangun
15030.5 4509.15 19539.65 1.953965
Rencana m2 m2 m2 Ha
57
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
C. AKTIVITAS NELAYAN DAN PENDUDUK Karakteristik Aktivitas
Aktivitas Nelayan
Sumber
Jumlah Unit
Luas
Satuan
Keteranga n
Jurnal Temu Ilmiah IPLBI 2017
225
20273
m2
Rencana
AN
102
2288
m2
Rencana
5 jiwa/18 m2
AN+SB
180
3244
m2
Rencana
Kelompok Aktivitas
Jenis Aktivitas
Jenis Ruang
Pengguna
Hunian Nelayan
Rumah Nelayan
Rumah Nelayan
901
Penjemuran Ikan Perbaikan dan pembuatan alat tangkap
Area Penjemuran Ikan Tempat Perbaikan dan pembuatan alat tangkap
901
5 jiwa /45 m2-90 m2/ unit 2,5 Kw Ikan
901
Aktivitas Nelayan
Interaksi Nelayan
Balai Nelayan
901
900 m2
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
1
900
m2
Rencana
Parkit kapal dan pendaratan ikan
Tempat Dermaga
901
900 m2
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
1
900
m2
Rencana
Pengawetan Ikan
Cold Storage
901
500 m2
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
1
500
m2
Rencana
Penyimpanan Ikan
Gudang
901
500 m2
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
1
500
m2
Rencana
901
4500 m2
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2011
1
4500
m2
Rencana
901
96 m2
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2011
1
36
m2
Rencana
Neufert,1997
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
637.5
m2
Rencana
Tempat Reparasi Kapal dan Mesin Kapal
Tempat Reparasi Kapal dan Mesin Kapal Stasiun pengisian bahan bakar Pengisian Bahan Bakar Kapal kapal
Rekreasi dan Kebutuhan Umum
Aktivitas Penduduk
Standart
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Tempat Pelelangan Ikan
TPI
901
550 m2
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
2
1100
m2
Rencana
Lapangan Basket
901
420 m2
Neufert Architect Data
1
600
m2
Rencana
Lapangan Badminton
901
112 m2
Neufert Architect Data
1
120
m2
Rencana
Taman RW
901
1250 m2/2500 jiwa
SNI 03-1733-2004
3
3750
m2
Rencana
Taman RT
901
250 m2/250 jiwa
SNI 03-1733-2004
10
1000
m2
Rencana
Berolahraga
Perdagangan
Jual beli barang dan kebutuhan pangan
Warung
901
100 m2/250 jiwa
SNI 03-1733-2005
12
1200
m2
Rencana
Sosial
Tempat pertemuan antar penduduk
Gedung Pertemuan
901
300 m2/2500 jiwa
SNI 03-1733-2006
2
600
m2
Rencana
Keamanan
Penjagaan keamanan
Pos Hansip
901
12 m2/2500 jiwa
SNI 03-1733-2007
1
12
m2
Rencana
Persampahan
Tempat pembuangan sampah
Bak Sampah Kecil
901
30 m2/2500 jiwa
SNI 03-1733-2008
1
30
m2
Rencana
Luas
42189.6
m2
Traffix (30 %) x Luas Luas Total Lahan Terbangun
12656.88 54846.48 5.484648
m2 m2 Ha
58
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
D. AKTIVITAS PENGOLAHAN INDUSTRI IKAN Karakteristik Aktivitas
Kelompok Aktivitas
Jenis Aktivitas
Jenis Ruang
Pengguna
Standart
Sumber
Jumlah Unit
Luas
Penerimaan Bahan Baku
Tempat Ikan ditampung setelah di bongkar muat
Ruang Penerimaan
137
27 m2
Jurnal Unika
1
27
m2
Rencana
Penyortiran Bahan Baku Ikan
Tempat memilah ikan berdasarkan kriteria
Ruang Sortir
137
40.15 m2
Jurnal Unika
1
40.15
m2
Rencana
Pencucian Bahan Baku Ikan
Membersihkan Bahan Baku dari kotoran yang menempel
Ruang Cuci
137
29.5 m2
Jurnal Unika
1
29.5
m2
Rencana
Pengolahan Bahan Baku Ikan
Memasak Ikan menjadi produk jadi
Dapur ( Ruang Masak)
137
24 m2
Jurnal Unika
2
48
m2
Rencana
Laboratorium
137
52.5 m2
Jurnal Undip
1
5.5
m2
Rencana
Ruang Sterilisasi
137
39 m2
Jurnal Unika
1
39
m2
Rencana
Pengujian Kandungan Hasil Produksi
Menguji kandungan gizi dari produk sesuai SNI Industri Pengolahan Pengawetan dan Sterilisasi Produk Tempat hasil produksi di sterilisasi dari bakteri Ikan Penyimpanan
Ruang penyimpanan beku
Gudang
137
500 m2
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
1
500
m2
Rencana
Produksi
Ruang produksi pengolahan ikan
Ruang Produksi
137
360 m2
Jurnal Undip
2
720
m2
Rencana
Pembersihan
Mencuci barang yang digunakan
Dapur cuci
137
20m2
Jurnal Untag
1
20
m2
Rencana
Pengepakan
Tempat mengepak hasil produksi
Area pengepakan
137
72 m2
Jurnal Undip
2
144
m2
Rencana
Tempat membawa ikan ke gudang dan memuat hasil produksi untuk dipasarkan
Gudang
137
160 m2
Jurnal Undip
1
160
m2
Rencana
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Neufert,1997
635.7
m2
Rencana
Fasilitas umum bersama untuk mandi dan mencuci
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
KM/WC
137
10m2/jiwa
Jurnal Undip
2
20
m2
Rencana
Pengolahan Limbah
Pengolahan limbah industri pengolahan ikan
IPAL
137
50
Best Practice Pabrik Pengelolahan Ikan Tuna di Bitung
1
100
m2
Rencana
Peribadatan
Fasilitas umum untuk beribadah
Tempat Wudhu
137
2 m2/jiwa
Jurnal Undip
1
2
m2
Rencana
Ruang Sholat
137
2.25 m2/jiwa
Jurnal Undip
1
2.25
m2
Rencana
Bongkar muat
Sanitasi Industri Pengolahan Ikan
Satuan Keterangan
Luas Traffix (30 %) x Luas
2493.1 747.93
m2 m2
Luas Total Lahan Terbangun
3241.03
m2
0.324103
Ha
59
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
E. PUSAT PELAYANAN Karakteristik Aktivitas
Kelompok Aktivitas
Pemerintahan
Jenis Ruang
Pengguna
Standart
Sumber
Jumlah Unit
Luas
Pelayanan dan Administrasi
Kantor Kecamatan
7354
2500 m2
Satuan Keterangan
Neufert,1997
1
2500
m2
Rencana
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
637.5
m2
Rencana
600
m2
Rencana
637.5
m2
Rencana
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Neufert,1997
Kegiatan peribadatan (beribadah)
Masjid
7354
600 m2/ 2500 jiwa
SNI 03-1733-2004
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Neufert,1997
Pelayanan kesehatan untuk anak-anak, penduduk, ibu hamil, penyediaan obat
Puskesmas
7354
1000 m2
SNI 03-1733-2004
1
1000
m2
Rencana
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Neufert,1997
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
637.5
m2
Rencana
Pertokoan
7354
6000 jiwa/ 300 m2
SNI 03-1733-1989
1
300
m2
Rencana
Pertokoan atau kios
7354
400m2
Neufert, 1997
1
400
m2
Rencana
Kegiatan Keamanan Pusat
Kantor Polisi
7354
120000 jiwa/500m2
Neufert Architect Data's Data Edisi 33 Jilid 22
1
500
m2
Rencana
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Neufert,1997
637.5
m2
Rencana
Hydrant
7354
1
Time Saver Standart For Urban Design
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
m2
Rencana
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Neufert,1997
637.5
m2
Rencana
Pengiriman
Sebagai tempat untuk mengirimkan barang kepada orang lain
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
Kantor Pos
7354
500m2
SNI 03-1733-1989
1
500
m2
Rencana
Pergerakan dan Lalu Lintas
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Neufert,1997
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
637.5
m2
Rencana
Peribadatan
Kesehatan
Pusat Layanan
Jenis Aktivitas
Perdagangan dan Jasa
Keamanan
Kegiatan jual beli kebutuhan sehari hari
Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran
1 Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
1
Luas
9625
m2
Traffix (30 %) x Luas Luas Total Lahan Terbangun
2887.5 12512.5 1.25125
m2 m2 Ha
60
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
F. SUB PUSAT PELAYANAN PERMUKIMAN NELAYAN Karakteristik Aktivitas
Kelompok Aktivitas
Pemerintahan
Peribadatan
Jenis Aktivitas
Jenis Ruang
Pengguna
Standart
Sumber
Jumlah Unit
Luas
Pelayanan dan Administrasi
Balai Desa
7354
1000m2
SNI 03-17331989
1
1000
m2
Rencana
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Neufert,1997
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
637.5
m2
Rencana
Kegiatan peribadatan (beribadah)
Mushola
7354
100 m2 /250 jiwa
SNI 03-17332004
2
200
m2
Rencana
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Neufert,1997
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
637.5
m2
Rencana
Kegiatan jual beli kebutuhan sehari hari
Toko
7354
250 jiwa / 100 m2
15
3000
m2
Rencana
Kegiatan jual beli kebutuhan sehari hari
KUD
7354
50m2
1
50
m2
Rencana
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
637.5
m2
Rencana
TK
332
1250 jiwa / 500 m2
1
500
m2
Rencana
SD
669
1600 jiwa /500 m2
1
500
m2
Rencana
SMP
334
4800 jiwa/ 9000 m2
1
9000
m2
Rencana
SMA
336
12.500 m2
1
12500
m2
Rencana
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Neufert,1997
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
637.5
m2
Rencana
Olahraga,Rekreasi
Taman
7354
2.500 jiwa / 1.250 m
SNI 03-17332004
1
1250
m2
Rencana
Sirkulasi
Tempat Parkir
7354
Mobil 12 m2, Motor 2 m2, Truk 3,4x12,5 m2
Neufert,1997
Mobil (20), Motor (50), Truk (7)
637.5
m2
Rencana
Menjaga keamanan lingkungan sekitar
Pos hansip
7354
2.500 jiwa / 12 m2
SNI 03-17332004
1
12
m2
Rencana
Sub Pusat Layanan
Perdagangan dan Jasa Kegiatan belajar mengajar
Olahraga, Rekreasi, RTH Sub Pusat Layanan Keamanan
SNI 03-17331989 SNI 03-17331990 Neufert,1997 SNI 03-17331991 SNI 03-17331992 SNI 03-17331993 SNI 03-17331993
Satuan Keterangan
Luas
31199.5
m2
Traffix (30 %) x Luas Luas Total Lahan Terbangun
9359.85 40559.35
m2 m2
4.055935
Ha
61
B1
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Coastal Settlement Through Minapolitan
Kelompok Aktivitas
Luas
Sirkulasi
Luas Total
Satuan
Aktivitas Nelayan
42189.6
12656.88
54846.48
m2
Industri Pengolahan Ikan
2493.1
747.93
3241.03
m2
Permukiman Barat
50886.64
15265.992
66152.63
m2
Pusat Pelayanan
9625
2887.5
12512.50
m2
Sub Pusat Pelayanan Timur
31199.5
9359.85
40559.35
m2
Sub Pusat Pelayanan Barat
15030.5
4509.15
19539.65
m2
“Menurut Kebutuhan
”
Perhitungan Ruang
kawasan
pada
perencanaan
membutuhkan Luas lahan
25,6 Ha.
Kebutuhan
Luas Total
196851.64
m2
Traffic = 30% x Luas Total
59055.49
m2
255907.13
m2
yang berlaku pada konsep
25.6
Ha
“Green
Luah Lahan yang Dibutuhkan LUAS LAHAN TERSEDIA
60.83
Ha
BUILDING COVERAGE
60%
persentase
LUAS TERBANGUN
25.59
Ha
LAHAN NON TERBANGUN
35.24
Ha
ruang
tersebut
dihitung
sesuai
dengan
standart
and
Resilient
Coastal Settlement Through Minapolitan”
62
B1
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Coastal Settlement Through Minapolitan
5.1.5 Hubungan Kelompok Ruang
Hunian Nelayan
Aktivitas Nelayan
Hunian Umum
Pusat Pelayanan
A. Hubungan Erat
B. Hubungan Tidak Erat
Sub Pusat Pelayanan
Industri Pengolahan Ikan
Aktivitas Perdagangan
Hubungan Erat Hubungan Kurang Erat
63
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.1.6 Organisasi Ruang
64
B1
5.2 A N A L I S I S S I T E`
5.2 Analisis Site
Coastal Settlement Through Minapolitan
5.2.1 Konstelasi Wilayah
•
K A B. R E M B A N G
KECAMATAN KRAGAN
PANDANGAN
Kabupaten Rembang dengan Luas 887,13 Km². Terdiri dari 14 kecamatan, 7 kelurahan, dan 287 desa. Rembang berada pada posisi tejauh dari Ibukota Provinsi pada Timur laut Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kragan dengan luas 61,,64km² yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sarang (timur), Sluke (Barat), dan Sedan (selatan). Kragan memiliki dua bentang utama yaitu pesisir dan gunung.
Terdiri dari sebagian Desa Pandangan Wetan dan Kulon dengan luas 60,83 Ha. Kawasan perancangan merupakan pusat permukiman pesisir di Kecamatan Kragan. •
•
• • •
•
•
•
• •
•
• •
65
B1
5.2.2 Analisis Lingkungan
Coastal Settlement Through Minapolitan
DATA
ANALISIS
SMAN 1 Kragan
Jalan Pantura
RESPONS
Masalah Sampah Balai Desa
Lebar Jalan kurang
Pasar Lama
•
•
•
• •
•
•
• •
•
•
•
• • • • • •
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
66
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.2.3 Analisis Topografi DATA
ANALISIS
B
B
A1
A1
A
A
B1
•
RESPONS
B1
•
•
• • •
•
•
•
•
•
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
67
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.2.4 Analisis Drainase DATA Drainase Primer
ANALISIS
Titik Terendah Kawasan
RESPONS Titik Terendah Kawasan
Titik Terendah Kawasan
Drainase Sekunder
Banjir
Drainase Tersier
Titik Tertinggi Kawasan
Titik Tertinggi Kawasan
Titik Tertinggi Kawasan
• •
•
•
• •
•
•
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
68
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.2.5 Analisis Kearifan Lokal DATA
•
ANALISIS
•
RESPONS
•
• • •
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
69
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.2.6 Analisis Aksesibilitas DATA
ANALISIS
Main Entrance
Main Entrance
Side Entrance
Side Entrance
Jl. KraganSurabaya
Jl. KraganSurabaya
Jl. Utama penghubung dengan desa plawangan
•
RESPONS
Jl. Utama penghubung dengan desa plawangan
•
• •
• •
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
70
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.2.7 Analisis Kebisingan DATA
ANALISIS
Aktivitas TPI yang menimbulkan kebisingan
TPI Pandangan Jalan Pantura
Jalan Pantura
•
RESPONS
•
•
• •
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
71
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.2.8 Analisis View From Site DATA
•
A NALISIS
•
RESPONS
•
•
•
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
72
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.2.9 Analisis View To SIte DATA
A NALISIS
RESPONS Jalur hijau di sepanjang garis pantai
Penataan Kawasan Permukiman Nelayan Penambahan tanaman hijau di Jalan Pantura
•
•
•
• •
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
73
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.2.10 Analisis Vegetasi DATA
•
ANALISIS
•
RESPONS
• • •
•
• •
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
74
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.2.11 Analisis Arah Mata Angin dan Orientasi Matahari DATA
•
ANALISIS
RESPONS
•
•
•
•
•
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
75
ZONING
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
76
B1
Rencana Plotting Massa Bangunan dan Fungsi Bangunan
Coastal Settlement Through Minapolitan
Plotting Program Ruang
Keterangan
U
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Rusunawa Hunian Umum SMP SMA Pertokoan Parkir Taman Lingkungan Sempadan Pantai Kantor Kepala Desa dan Balai Desa Puskesmas Masjid Kantor Pemadam Kebakaran Kantor Polisi Industri Pengolahan Ikan Permukiman Nelayan Balai Pertemuan Nelayan Mushola TPI Gudang Industri Industri Galangan Kapal Parkir Kapal
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
77
B1
5.3 A N A L I S I S I N F R A S T R U K T U R `
5.3 Analisis Infrastruktur
Coastal Settlement Through Minapolitan
5.3.1 Jaringan Jalan D
A
A
N
T
A
A
L
•
2 1
• •
I
S
•
A
I
•
N
S
R
•
E P O
2
•
D
S
1
1
2
1 •
2
•
N
•
S
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
78
B1 Jalan Arteri
Coastal Settlement Through Minapolitan
Jalan Kolektor
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
79
Jalan Lingkungan
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
80
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.3.2 Jaringan Drainase D
A
A
N
T
A
A
L I
D
S
A
I
N
S
R E S P O
N
•
•
• •
• •
•
•
• •
•
•
S
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
81
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.3.3 Jaringan Air Bersih D
A
A
N
T
A
A
L
Intrusi Air Laut 200 m
S
A
I
N
S
R
•
•
•
Dominasi Nondomestik
I
D
•
• • Dominasi Domestik
•
•
E S P O
•
N
•
S
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
82
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
Perhitungan Kebutuhan Air Bersih
PANDANGAN
PERHITUNGAN
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
83
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.3.4 Jaringan Telekomunikasi D
A
A
N
T
A
A
L I
D
S
A
I
N
S
R
Menara BTS Tri (3)
Menara BTS Smartfren
Menara BTS Indosat
•
• •
•
Menara BTS XL Axiata
•
E S P
•
O
•
N
•
S
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
84
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.3.5 Jaringan Persampahan D
A
A
N
T
A
A
L I
D
S
A
I
N
S
R
• • • • •
•
•
E S P O
•
•
N S
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
85
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.3.6 Jaringan Sanitasi D
A
A
N
T
A
A
L
Pembangunan jaringan perpipaan diletakkan dibawah tanah mengikuti jaringan jalan
•
•
I
D
S
A
I
N
S
R
•
•
E
•
S
•
P O
N S
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
86
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.3.7 Jaringan Listrik D
A
A
N
T
A
A
L I
D
S
A
I
N
S
R
• •
• • •
•
E S
•
P O N
•
S STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
87
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.3.8 Analisis Jaringan Pemadam Kebakaran DATA DAN ANALISIS
•
•
•
RESPONS
•
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
88
5.4 A N A L I S I S E L E M E N R AN C A N G K O T A`
5.4 Analisis Elemen Rancang Kota
5.4.1 Analisis Land Use DATA DAN ANALISIS
•
RESPONS
•
•
• •
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
89
5.4.2 Building Mass and Form DATA DAN ANALISIS •
•
•
•
• •
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
90
5.4.2 Building Mass and Form RESPON • • •
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
91
5.4.3 Sirkulasi dan Parkir DATA DAN ANALISIS
•
•
• • • • •
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
92
5.4.3 Sirkulasi dan Parkir RESPON •
•
•
•
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
93
5.4.4 Analisis Activity Support DATA DAN ANALISIS
RESPONS Tempat Perbaikan Jala Bersama
Tidak Terdapat fasilitas pendukung untuk nelayan
Tempat Jemur Ikan Komunal
Minimnya RTH di Kawasan Permukiman
Pertokoan atau Plaza
•
•
• •
•
•
•
•
• •
• •
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
94
5.4.5 Analisis Open Space DATA DAN ANALISIS
RESPONS Sempadan Pantai
Lahan Kosong
Taman Pasif
Kuburan
•
•
• • • •
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
95
5.4.6 Analisis Pedestrian Ways DATA DAN ANALISIS
RESPONS Pedestrian Ways
Jalan Lingkungan
Pemisah Jalan Arteri
Jalan Arteri
•
•
•
•
• •
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
96
5.4.7 Analisis Signage DATA DAN ANALISIS
RESPONS Signage Nama Jalan Lampu Lalu Lintas
Signage yang Bervariasi
Videotron
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
97
5.4.8 Analisis Preservasi DATA DAN ANALISIS
RESPONS Pantai Eksisting
•
Sempadan Pantai
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
98
5.5 A N A L I S I S K R I T E R I A T E R U K U R
5.5 Analisis Kriteria Terukur
5.5.1 Koefisien Dasar Bangunan
• Menentukan Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q1Ha)
Koefisien Penyimpanan Air
: 0.001
= (1 Ha x Qinf)/A
Intensitas InfiltrasI
: 7,678 X 10-8
= (1 Ha x 5.23)/5.67227
Permukiman Nelayan
= 0.9220 liter/detik/Ha • Menentukan Luas Open Space (OS)
Luas Total : 67153.1 m2
= Iinf / Q1Ha = 0.9454/0.9220
• Menentukan Koefisien Pengambilan Air Tanah atau Infiltrasi
= 1.025 5Ha
(Iinf) =SxA
• Menentukan KDB
= 0,001 x 67153.1 m2
= ((A – OS) x 100%)/A
= 67.1531 liter/menit
= ((5.67227-1.025) x 100%)/5.67227
= 1.12 liter/detik
= 81.9% = 80%
• Menentukan Debit Infiltrasi Ait Tanah (Qinf) =CxIxA = 1,2 x 7,678 x 10−8 x 67153.1 m2 = 0,00618721802 m3/detik = 6.18721802 liter/detik
• Menentukan Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha
Jadi, KDB zona tersebut di kawasan perancangan sebesar 80%. Hunian Umum Luas Total : =161143 m2 = 16.1143 Ha •
Menentukan Koefisien Pengambilan Air Tanah atau Infiltrasi
(Q1Ha)
(Iinf
= (1 Ha x Qinf)/A
= S x A = 0,001 x 161143
= (1 Ha x 6.18721802)/6.71531
= 161,143 L/menit = 2,68 L/detik
= 0.92136 liter/detik/Ha • Menentukan Luas Open Space
• Menentukan Debit Infiltrasi Ait Tanah (Qinf)
= Iinf / Q1Ha
=CxIxA
= 1.12/0.92136
= 1,8 x (7,678 x 10-8) x 161143
= 1.2155943388 Ha
= 0,022270607172 m3/detik = 22,2 L/detik
• Menentukan KDB = ((A – OS) x 100%)/A
•
Menentukan Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha
= ((6.71531-1.215594338) x 100%)/6.71531
(Q1Ha)
= 81.9%
= (1 Ha x Qinf)/A
= 80%
= 1 x 22,2 / 16.1143 = 1,38 liter/detik/Ha
Jadi, KDB zona tersebut di kawasan perancangan sebesar 80%.
• Menentukan Luas Open Space = Iinf / Q1Ha = 2,68 / 1,38
Pusat Aktivitas Nelayan
= 1,94 Ha
Luas Total : 56722.7 m2 = 5.67227 Ha • Menentukan Koefisien Pengambilan Air Tanah atau Infiltrasi
• Menentukan KDB
= ((A – OS) x 100%)/A
(Iinf)
= ((16.1143-1,94)x100%)/ 16.1143
=SxA
= 88%
= 0,001 x 56722.7 m2 = 56.7227 liter/menit = 0.9454 liter/detik • Menentukan Debit Infiltrasi Ait Tanah (Qinf)
= 90% Jadi, KDB hunian umum di kawasan perancangan sebesar 90%.
=CxIxA
Perdagangan dan Jasa
= 1,2 x 7,678 x 10−8 x 56722.7 m2
Luas: 19579.3 m2 = 1.95793 Ha
= 0,00523 m3/detik = 5.23 liter/detik
•
Menentukan Koefisien Pengambilan Air Tanah atau Infiltrasi (Iinf) = S x A = 0,001 x 19579.3 = 19.5793 L/menit = 0.32 L/detik
99
• Menentukan Debit Infiltrasi Ait Tanah (Qinf)
•
=CxIxA = 1,8 x (7,678 x 10-8) x 19579.3
= S x A = 0,001 x 21762.1
= 0,002705938 m3/detik
= 21.7621 L/menit
= 0.363 L/detik
= 2.70 L/detik •
Menentukan Koefisien Pengambilan Air Tanah atau Infiltrasi (Iinf)
Menentukan Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha
• Menentukan Debit Infiltrasi Ait Tanah (Qinf)
(Q1Ha)
=CxIxA
= (1 Ha x Qinf)/A
= 1,8 x (7,678 x 10-8) x 217621
= 1 x 2.70 / 1.95793
= 0,00300760 m3/detik
= 1,38 liter/detik/Ha
= 3,00 L/detik
• Menentukan Luas Open Space
•
Menentukan Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha
= Iinf / Q1Ha
(Q1Ha)
= 0.32 / 1,38
= (1 Ha x Qinf)/A
= 0.23 Ha
= 1 x 3.00 / 2.17621 = 1,37 liter/detik/Ha
• Menentukan KDB = ((A – OS) x 100%)/A
• Menentukan Luas Open Space
= (((1.95793-0,23)/1.95793x100%
= Iinf / Q1Ha
= 88%
= 0.363 / 1,37 = 0.265 Ha
= 90% Jadi, KDB kawasan perdagangan dan jasa di kawasan
• Menentukan KDB = ((A – OS) x 100%)/A
perancangan sebesar 90%.
= ((2.17621-0,265)/2.17621 x100%) = 87%
Sub Pusat Pelayanan 1 Luas: 10854.74 m2 = 1.085474 Ha •
Menentukan Koefisien Pengambilan Air Tanah atau Infiltrasi
= 90% Jadi, KDB Sub Pusat Pelayanan 2 di kawasan perancangan sebesar 90%.
(Iinf) = S x A = 0,001 x 10854,7
Pusat Pelayanan
= 10.8547 L/menit
Luas : 24405.3 m2 = 2.44053 Ha
= 0.18 L/detik • Menentukan Debit Infiltrasi Ait Tanah (Qinf)
•
= S x A = 0,001 x 24405.3
= 1,8 x (7,678 x 10-8) x 10854.74
= 24.4053 L/menit
= 0,001500168487 m3/detik = 1.50 L/detik •
Menentukan Koefisien Pengambilan Air Tanah atau Infiltrasi (Iinf)
=CxIxA
= 0.41 L/detik • Menentukan Debit Infiltrasi Ait Tanah (Qinf)
Menentukan Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha
=CxIxA
(Q1Ha)
= 1,8 x (7,678 x 10-8) x 21762.1
= (1 Ha x Qinf)/A
= 0.003372910081 m3/detik
= 1 x 1.50 / 1.085474
= 3,3 L/detik
= 1,62 litr/detik/Ha • Menentukan Luas Open Space
•
Menentukan Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q1Ha) = (1 Ha x Qinf)/A
= Iinf / Q1Ha
= 1 x 3.3 / 2.44053
= 0.18 / 1,62
= 1,37 liter/detik/Ha
= 0.11 Ha • Menentukan KDB = ((A – OS) x 100%)/A = (((1.085474-0.11)/1.085474x100%) = 89% = 90%
• Menentukan Luas Open Space = Iinf / Q1Ha = 0.41 / 1,37 = 0.299 Ha • Menentukan KDB = ((A – OS) x 100%)/A
Jadi, KDB Sub Pusat Pelayanan di kawasan perancangan
= ((2.44053-0.299)/2.44053x100%)
sebesar 90%.
= 87%
Sub Pusat Pelayanan 2 Luas Total : 21762.1m2 = 2.17621 Ha
= 90% Jadi, KDB Sub Pusat Pelayanan 2 di kawasan perancangan sebesar 90%.
100
Industri Galangan Kapal dan Dermaga Luas : 48019,1 m2 = 4.80191 Ha •
•
Menentukan Koefisien Pengambilan Air Tanah atau
= (1 Ha x Qinf)/A
Infiltrasi (Iinf)
= 1 x 3,3 L/detik / 2.40739
= S x A = 0,001 x 48019,1
= 1,37 liter/detik/Ha
= 48.0191 L/menit
• Menentukan Luas Open Space
= 0.80 L/detik
= Iinf / Q1Ha
• Menentukan Debit Infiltrasi Ait Tanah (Qinf)
= 0,401 / 1,37
=CxIxA
= 0.292Ha
= 1,8 x (7,678 x 10-8) x 48019,1
• Menentukan KDB
= 0,0066364317 m3/detik
= ((A – OS) x 100%)/A
= 6,6 L/detik •
Menentukan Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1 Ha (Q1Ha)
= (2.40739 -0,292)/ 1.085474 x100%
Menentukan Debit Infiltrasi untuk Tanah Seluas 1
= 87%
Ha (Q1Ha)
= 90%
= (1 Ha x Qinf)/A = 1 x 6,6L/detik / 4.80191
Jadi, KDB
= 1,37445 liter/detik/Ha
perancangan sebesar 90%. Tetapi KDB ditetapkaan
• Menentukan Luas Open Space
Industri
Pengolahan Ikan di
kawasan
menjadi 70% karena selain membutuhkan bangunan
= Iinf / Q1Ha
untuk
= 0,80 / 1,37445
memerlukan
= 0.58Ha
kendaraan truk yang cukup besar serta ruang hijau di
• Menentukan KDB
aktivitas
pengolahan
area
bongkar
ikan,
zona
muat
dan
ini
juga
sirkulasi
dalam zona industri pengolahan ikan
= ((A – OS) x 100%)/A = ((4.80191-0,58)/4.80191x100%)
5.5.2 Ketinggian Bangunan
= 87,92% = 90%
• Jadi, KDB Industri Galangan Kapal dan Dermaga di kawasan
perancangan
sebesar
90%.
Tetapi
KDB
ditetapkan menjadi 60% karena selain membutuhkan bangunan untuk ruang gudang dan aktivitas industri dalam ruang lainnya, zona industri galangan kapal juga memerlukan lahan yang sangat luas untuk merakit kapal serta ruang hijau
KLB = jumlah lantai x luas lahan = 3 x 141.200 = 423.600 m2
•
Ketinggian Bangunan KLB / KDB = 3,74 (3 lantai)
Sesuai dengan RPICK Kabupaten Rembang, akan
diarahkan tinggi bangunan di kawasan deliniasi berkisar antara 1-4 lantai dengan tetep mengontrol perkembangan ruang kota yang terjadi secara vertikal
Industri Pengolahan Ikan
Luas lantai dasar
Luas : 24073.9m2 = 2.40739 Ha
= KDB x luas total lahan = 80% x 141.200
•
Menentukan Koefisien Pengambilan Air Tanah atau
= 112.960 m2
Infiltrasi (Iinf)
Ketinggian bangunan berdasarkan FAR
= S x A = 0,001 x 24073,9
= luas total lahan/luas lantai dasar
= 24.0739 L/menit
= 141.200/112.960
= 0.401 L/detik
= 1,25
• Menentukan Debit Infiltrasi Ait Tanah (Qinf) =CxIxA
Maka maksimal ketinggian bangunan adalah 6 lantai
= 1,8 x (7,678 x 10-8) x 24073,9
atau setara dengan 24 meter (dengan asumsi 1 lantai
= 0,0033271092 m3/detik
= 4 meter)
= 3,3 L/detik
101
•
Perhitungan Ketinggian berdasarkan FAR = total luas lantai : (KDB x Luas Lantai)
•
Ketinggian Bangunan Wilayah Perancangan berdasarkan FAR
Zona
Luas Lahan (m2)
KDB
Luas Lantai Dasar
Ketinggian Bangunan
Permukiman Nelayan
67153.1
80%
53722.48
1.25
Pusat Aktivitas Nelayan
56722.7
80%
45378.16
1.25
Hunian Umum
161143
90%
144000
1.11
Perdagangan dan Jasa
19579.3
90%
17100
1.11
Sub Pusat Pelayanan 1
10854.74
90%
9720
1.11
Sub Pusat Pelayanan 2
21762.1
90%
19500
1.11
Pusat Pelayanan
24405.3
90%
21900
1.11
Industri Galangan Kapal dan Dermaga
48019.1
60%
28800
1.67
Industri Pengolahan Ikan
24073.9
70%
16800
1.42
Dari hasil Ration FAR Perhitungan diatas, berdasarkan grafik LUI maka ketinggian maksimal bangunan di wilayah perancangan adalah 6 lantai (24m). Seluruh zona dirancang dengan ketinggian 1-2 lantai agar tidak menghalangi view dan sinar matahari, akan tetapi pada zona hunian umum, bangunan rusun dirancang dengan ketinggian 3 lantai dan bangunan permukiman biasa dengan ketinggian 1 lantai
5.5.3 Jarak Antar Bangunan Jarak antar bangunan adalah jarak antara dua bangunan yang saling berhadapan, atau jarak antara permukaanpermukaan denah dari bangunan. Cara menghitung jarak antar bangunan bisa dengan metode perhitungan ALO (Angel of Lights Obstruction) yaitu dengan sudut ALO 45%. Metode kedua juga bisa menggunakan persyaratan DPU yang diliat dari ketinggian bangunan. Berdasarkan perhitungan KLB atau ketinggian bangunan pada Kawasan delineasi sebesar 24 meter. Jika diliat dari standar PU tahun 1987 sebagai berikut:
T inggi B angunan J arak B angunan 0--8 3 8--1 4 3--6 1 4--40 6--8 > 40 >8
Maka dapat disimpulkan bahwa jarak antar bangunan dalam Kawasan delineasi sebesar 8 meter.
5.5.4 Garis Sempadan Bangunan Garis
yang ditetapkan untuk memberikan batasan keamanan bagi para pengguna jalan dan lingkungannya.
Berfungsi sebagai pengaman terhadap lalu lintas jalan,memberikan ruang bagi sinar matahari,sirkulasi udara,peresapan air dan lainnya
102
Fungsi Jalan
Lebar Jalan (m)
Lebar Trotoar
Kecepatan Kendaran Minimal (Km/jam)
Kecepatan Kendaraan (mil/jam)
Arteri
10
3
60
37,5
Kolektor
6
2
40
24,8
Lokal
4,5
1
20
12,4
Perhitungan GSB Pada Pertemuan Jalan Arteri– Jalan Kolektor Menghitung Db
Menghitung Da Da= 0,063 (Va)²+ 1,47 (ta) (Va) + 16 = 0,063 (37,2)²+ 1,47 (1,13)(37,2)+16 = 87,18 + 61,79 + 16 = 164,97 feet = 50,29 meter
Vb = (Db – 16) Va/Da 24,8 = (Db – 16) 37,2/50,29 24,8 = 37,2 Db – 595,2/50,29 1247,19+595,2 = 37,2 Db
Mencari a2, b2= 0
Menghitung a2 dan b2
Db = a (Da) / Da – b 15,09 = (a1+a2) Da/ Da – (b1+b2) 15,09 = (8 +a2) (50,29) / 50,29 – (5+ 0) 15,09 = 402,32 + 50,29a2/45,29 15,09 x 45,29 = 402,32 + 50,29a2 683,42 - 402,32 = 50,29a2 281,1 = 50,29a2 281,1/50,29 = a2 5,58 = a2
Menghitung GSB Jalan Arteri Jalan A = a1 + a2 = 8+ 5,58 = 13,58 meter = 14 m
1842,39 =37,2 Db Db =1842,39/37,2 =49,52feet =15,09m
Mencari b2, a2= 0 Db = a (Da) / Da – b 15,09 = (a1+a2) Da/ Da – (b1+b2) 15,09 = (8 +0) (50,29) / 50,29 – (5+ b2) 15,09 = 402,32/50,29-(5+ b2) 758,87-(75,45+15,09 b2)= 402,32 758,87 - 402,32 = 75,45+15,09 b2 356,55 - 75,45 = 15,09 b2 281,1 = 15,09 b2 281,1/15,09 = b2 18,62 = b2
Menghitung GSB Jalan Kolektor Jalan B = b1 +b2 = 5+18,62 = 23,62 meter = 24 m
Perhitungan GSB Pada Pertemuan Jalan Kolektor- Jalan Lokal Menghitung Db
Menghitung Da Da = 0,063 (Va)²+ 1,47 (ta) (Va) + 16 = 0,063 (24,8)²+ 1,47 (0,95) (24,8) + 16 = 38,74 + 34,63 + 16 = 89,37 feet = 27,24 meter
Vb = (Db – 16) Va/Da 12,4 = (Db – 16) 24,8/27,24 12,4 = 24,8Db – 396,8/27,24 337,77+396,8= 24,8Db
Mencari a2, b2= 0
Menghitung a2 dan b2
Db = a (Da) / Da – b 9,02= (a1+a2) Da/ Da – (b1+b2) 9,02= (5 +a2) (27,24) / 27,24 – (3,25+ 0) 9,02= 136,2 + 27,24a2/23,99 9,02 x 23,99 = 136,2 + 27,24a2 216,38 - 136,2 = 27,24a2 80,18 = 27,24a2 80,18/27,24 = a2 2,94 = a2
Menghitung GSB Jalan Kolektor Jalan A = a1 + a2 = 5+ 2,94 = 7,94 meter = 8 meter
734,57 =24,8Db Db =734,57/24,8 =29,61feet =9,02m
Mencari b2, a2= 0 Db = a (Da) / Da – b 9,02= (a1+a2) Da/ Da – (b1+b2) 9,02= (5 +0) (27,24) / 27,24 – (3,25+ b2) 9,02= 136,2/27,24-(3,25+ b2) 245,70 -(29,31+9,02 b2)= 136,2 245,70 - 136,2= 29,31+9,02 b2 109,5 - 29,31 = 9,02b2 80,19 = 9,02 b2 80,19/9,02 = b2 8,89 = b2
Menghitung GSB Jalan Lokal
Jalan B = b1 +b2 = 3,25+8,89 = 12,14 meter = 12 meter
103
Fungsi Jalan
Lebar Jalan (m)
Lebar Trotoar
Kecepatan Kendaran Minimal (Km/jam)
Kecepatan Kendaraan (mil/jam)
Arteri
10
3
60
37,5
Kolektor
6
2
40
24,8
Lokal
4,5
1
20
12,4
Perhitungan GSB Pada Pertemuan Jalan Lokal - Jalan Lingkungan
Menghitung a2 dan b2 Menghitung Da Da = 0,063 (Va)²+ 1,47 (ta) (Va) + 16 = 0,063 (24,8)²+ 1,47 (0,95) (24,8) + 16 = 38,74 + 34,63 + 16 = 89,37 feet = 27,24 meter
Mencari a2, b2= 0 Db = a (Da) / Da – b Db = a (Da) / Da – b 8,64= (a1+a2) Da/ Da – (b1+b2) 8,64= (3,25 +a2) (12,38) / 12,38– (3,25+ 0) 8,64= 40,23 + 12,38a2/9,13 8,64x 9,13= 40,23 + 12,38a2 78,88 - 40,23 = 12,38a2 38,65 = 12,38a2 38,65/12,38 = a2 3,12 = a2
Menghitung GSB Jalan Lokal Jalan A = a1 + a2 = 3,25+ 3,12 = 6,37 meter = 6 meter
Menghitung Db Vb = (Db – 16) Va/Da 12,4 = (Db – 16) 12,4/12,38 12,4 = 12,4Db – 198,4/12,38 153,51+198,4= 12,4Db
351,91 =12,4Db Db =351,91 /12,4 = 28,37feet = 8,64meter
Mencari b2, a2= 0 Db = a (Da) / Da – b 8,64= (a1+a2) Da/ Da – (b1+b2) 8,64= (3,25 +0) (12,38) / 12,38– (3,25+ b2) 8,64= 40,23/12,38-(3,25+ b2) 106,96 -(28,08+8,64b2)= 40,23 106,96 - 40,23= 28,08+8,64b2 66,73- 28,08= 8,64b2 38,65 = 8,64b2 38,65/8,64 = b2 4,47 = b2
Menghitung GSB Jalan Lokal Jalan B = b1 +b2 = 3,25+4,47 = 7,72 meter = 8 meter
104
5.6 A N A L I S I S K R I T E R I A T A K T E R U K U R
5.6 Analisis Kriteria Tak Terukur
5.6.1 Analisis Akses
DATA DAN ANALISIS
RESPONS
1
2
1
2
•
•
•
•
•
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
105
5.6.2 Analisis View DATA DAN ANALISIS
RESPONS 1
3 2
2
1
3
•
•
•
•
• •
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
106
5.6.3 Analisis Identity DATA DAN ANALISIS
•
RESPONS
•
•
•
•
• •
•
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
107
5.6.4 Analisis Livability DATA DAN ANALISIS
•
RESPONS
•
•
•
• •
•
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
108
5.6.5 Analisis Sense DATA DAN ANALISIS
RESPONS 1 2
1
3
2
•
• • • •
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
109
5.6.6 Analisis Compability DATA DAN ANALISIS
RESPONS 1
1
1 2 2
•
•
• • •
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
110
B1
5.7 A N A L I S I S E L E M E N C I T R A`
5.7 Analisis Citra Kota
Coastal Settlement Through Minapolitan
5.7.1 Path DATA & ANALISIS
CONTOH DESAIN
RESPON Sempadan Pantai
Pantai
Street Furniture
Jalan Pantura
Betonisasi Jalan Kolektor Trotoar
•
•
•
•
• •
•
•
• •
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
111
B1 5.7.2 Nodes
Coastal Settlement Through Minapolitan
DATA & ANALISIS
CONTOH DESAIN
TPI Pandangan Pertokoan
RESPON
Open Space
TPI Pandangan
Perdagangan dan Jasa Pasar Pandangan
• •
•
•
• •
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
112
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.7.3 Edges DATA & ANALISIS
CONTOH DESAIN
RESPON RTH
Pantai Jalan Pantura Jalan Kolektor
•
•
•
•
• • •
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
113
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.7.4 District DATA & ANALISIS
CONTOH DESAIN
RESPON
RTH Aktivitas Perdagangan
Aktivitas TPI dan Nelayan
Aktivitas Perikanan Perdagangan dan Jasa Permukiman
•
•
•
•
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
114
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
5.7.5 Landmark DATA & ANALISIS
CONTOH DESAIN
RESPON
1 1
2
•
2
•
•
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
115
5.8 A N A L I S I S E L E M E N E S T E T I K A
5.8 Analisis Elemen Estetika
5.8.1 Analisis Komposisi dan Datum DATA DAN ANALISIS
RESPONS
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
116
5.8.2 Analisis Proporsi dan Skala DATA DAN ANALISIS
RESPONS
1
2
1
2
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
117
5.8.3 Analisis Konteks dan Kontras DATA &ANALISIS
RESPONS
1 1
•
Rumah Penduduk di Jalan Pantura
Jaringan Jalan dengan dilengkapi Jalur Hijau
•
Penataan Kawasan Perdagangan
3
2
Bangunan Rumah Susun 3 Lantai
2
•
1
• •
•
•
3
1 •
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
118
5.8.4 Analisis Hierarki DATA DAN ANALISIS
RESPONS
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
119
5.8.5 Analisis Sumbu DATA &ANALISIS
•
RESPONS
•
•
•
•
•
•
•
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
120
5.8.6 Analisis Simetri DATA DAN ANALISIS
RESPONS
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
121
5.8.7 Analisis Irama DATA DAN ANALISIS
RESPONS
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
122
5.8.8 Analisis Balance DATA DAN ANALISIS
RESPONS
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
123
06
SITE
Site
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
U
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
124
IMAGE SEGMEN
Zona Permukiman Umum
Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
SMP dan SMA Pertokoan Mushola Parkir RTH
Zona Pusat Pelayanan Balai Pertemuan Puskesmas Masjid TK,SD Pertokoan RTH Parkir Komunal
Rumah Susun
Hunian Umum
Bank Sampah 125
Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
Dermaga
Industri Galangan Kapal
IMAGE SEGMEN Zona Industri Pengolahan Ikan
Zona RTH Sempadan Pantai
TPI
Pergudangan
Balai Pertemuan Permukiman Nelayan
IPAL& Tempat Pengelolaan Sampah
Pertokoan
Mushola
126
Zona Permukiman Nelayan
IMAGE SEGMEN
Alun Alun Nelayan Rumah Nelayan
IPAL& Tempat Pengelolaan Sampah
RTH (Lapangan Olahraga)
127
Site Plan Kawasan Tampak Sisi Barat
3D
Perspektif Mata Burung Tampak Sisi Timur
128
Site Plan Kawasan
Perspektif Mata Burung Tampak dari Sisi Utara
U
3D
129
Site Plan Kawasan
Perspektif Mata Burung Tampak dari Sisi Selatan
U
3D
130
B1
Struktur Peruntukan Lahan
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL
PERUNTUKAN LAHAN MAKRO Prescriptive
Performance
Berdasarkan RTRW Kabupaten Rembang No.11 Tahun 2011
Peruntukan Lahan Makro pada kawasan perancangan di tetapkan sebagai
Peruntukan lahan pada setiap sub kawasan dibedakan sebagai berikut:
Kecamatan Kragan diperuntukkan sebagai :
berikut:
•
Kawasan peruntukan permukiman yang didukung oleh permukiman nelayan di bagian timur
•
Kawasan Minapolitan
•1 Kawasan Permukiman Umum seluas 13,2 Ha
dan permukiman umum dan rusunawa di bagian barat serta sarana seperti sarana
•
Pengembangan kawasan Bonang-Binangun-Sluke (BBS I
•2 Kawasan Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum seluas 1.3
peribadatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan ruang terbuka hijau berupa taman
dan II) Kawasan Permukiman
•
Kawasan Peruntukkan Industri
•
Kawasan Perikanan
•4 Kawasan Industri Pengolahan Ikan seluas 0,97 Ha
•
Kawasan Pertanian
•5 Kawasan Permukiman Nelayan seluas 2,36 Ha
•
Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perlindungan Pelestarian Sempadan Pantai
•6 Kawasan Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan 2,36 Ha
• •
Kawasan Resapan Air
1
pasif atau aktif
Ha
•
2
•
•3 Kawasan Pusat Pelayanan seluas 6,1 Ha
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang didukung oleh letak strategis didekat arteri dan kompleks plaza
•
Kawasan peruntukan untuk aktivitas nelayan di sub kawasan timur yang didukung oleh TPI dan pelabuhan serta industri galangan kapal
•
Kawasan peruntukan industri pada sub kawasan timur yang didukung oleh industri pengolahan ikan
•7 RTH Sempadan Pantai seluas 13,5 Ha
•
Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau yang didukung oleh adanya sempadan pantai.
3
5
6 4
7 1
2
4
6
5
3 7
131
B1
Struktur Peruntukan Lahan
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL
PERUNTUKAN LAHAN MIKRO 1 Kawasan Permukiman Umum • • •
• • • •
Aktivitas = 43.567,5 m2 Aktivitas Sanitasi = 7,14 m2 Aktivitas Rekreasi & Kebutuhan = 5470 m2 Aktivitas Perdagangan =1200 m2 Aktivitas Sosial = 600 m2 Aktivitas Keamanan = 12 m2 Aktivitas Persampahan = 30 m2
2 Kawasan Sub Pusat Pelayanan -
Permukiman Umum Aktivitas Pemerintahan = 1637,5 m2 Aktivitas Peribadatan = 837,5 m2 Aktivitas Perdagangan Jasa = 2187,5 m2 Aktivitas Pendidikan = 1637,5 m2 Aktivitas Olahraga, Rekreasi, RTH = 5373,5 m2 Aktivitas Kesehatan = 800 m2 Aktivitas Keamanan = 12 m2 Aktivitas Pengolahan Limbah = 2500 m2 Aktivitas Persampahan = 45 m2
6 • • • • •
7
Kawasan Sempadan Pantai
5
3 • • • • • • • •
Kawasan Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan Aktivitas Pemerintahan = 1637,5 m2 Aktivitas Peribadatan = 837,5 m2 Aktivitas Perdagangan dan Jasa 26825 m2 Aktivitas Olahraga Rekreasi, RTH =1887,5 m2 Aktivitas Keamanan =12m2
Pusat Pelayanan Aktivitas Pemerintahan = 3137,5 m2 Aktivitas peribadatan = 1237,5 Aktivitas Kesehatan = 1637,5 Aktivitas Perdagangan dan Jasa = 300 m2 Aktivitas Keamanan = 1137,5m2 Aktivitas Pemadam Kebakaran = 1037,5 m2 Aktivitas Pengiriman = 500 m2 Aktivitas Pergerakan dan Lalu Lintas = 637,5 m2
4 Kawasan Industri Pengolahan Ikan Peruntukan lahan pada kawasan industri pengolahan ikan ditetapkan berdasarkan aktivitas kawasan yaitu • Aktivitas Pengolahan Industri Ikan memiliki lahan seluas 2368,85 m2 • Aktivitas Sanitasi memiliki lahan seluas 20 m2 • Aktivitas Pengolahan Limbah =100 m2 • Aktivitas Peribadatan memiliki lahan seluas 4,25 m2
Performance - Setiap peruntukan lahan mikro dihubungkan dengan jaringan berupa jalan dan pedestrian ways. - Pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan harus dapat diakses sesuai dengan konsep neigborhood uit. Akses menuju area pelayanan <500 meter
• • • • • • •
Kawasan Nelayan Aktivitas Hunian Nelayan = 20273 m2 Aktivitas Nelayan = 14605,5 m2 Aktivitas Rekreasi dan Kebutuhan Umum = 5470 m2 Aktivitas Perdagangan = 1200 m2 Aktivitas Sosial =600 m2 Aktivitas Keamanan =12 m2 Aktivitas Persampahan = 30 m2
132
B1
Intensitas Pemanfaatan Lahan
Coastal Settlement Through Minapolitan
A
F
KOMPONEN
E
ATURAN Prescriptive
Performance
A
•A
E
G
C
B
G D B
•
C
•
D E
F
C
•
•
UDGL
D
B
•F •G
133
B1
Intensitas Pemanfaatan Lahan
Coastal Settlement Through Minapolitan
E
A
KOMPONEN
UDGL
ATURAN Prescriptive
Performance
A
•
F
C
C A
E
• B
F D
C
D
D E
B
B
•
F
134
B1
Intensitas Pemanfaatan Lahan
Coastal Settlement Through Minapolitan
A
UDGL
F
KOMPONEN
E
ATURAN Prescriptive
Performance •
A E
F
G
C •
C
A
D B
B C
D
G
D
B
E F
G
135
B1
Tata Bangunan
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL
ATURAN
Komponen
Prescriptive
Performance •
A1
A2
• A3
A4 A5
A6
A7
A8
• B1 B2 B3
C1
•
136
B1
Tata Bangunan
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL
ATURAN
Komponen
Prescriptive
Performance
C2
•
• C3
C4
•
B1
B2
B3
137
B1
Tata Bangunan
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL
A4
A6
A3
A4
A5
A2 C4 C3
A3 A2
A1 A5
A1
138
B1
Sistem Sirkulasi dan Parkir
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL
ATURAN
Komponen
Prescriptive A1
Performance • •
• A2
•
•
•
• •
A3
• •
• A4
A5
•
•
139
B1
Sistem Sirkulasi & Parkir
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL
A4 A5
A4
A3
A4
A2 A2 A1 A1
A3
140
B1
Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau
Coastal Settlement Through Minapolitan
a. Sistem Ruang Terbuka Private
UDGL
A1
A2
A1 A2
ATURAN Prescritive
Performance
141
B1
Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL A1
b. Sistem Ruang Terbuka Publik A3
A1
A2
A4 A5
A5
A2
A3 A6
A4
A6
ATURAN Prescritive
Performance
142
B1
Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL
A4
c. Sistem Pepohonan dan Tata Hijau A3
A3 A2
A2 A4 A1
A1
ATURAN
Prescritive
Performance
143
B1
Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL
A3
d. Area Jalur Hijau A3
A2
A2
3 A1
1
A1
ATURAN Prescritive
Performance
144
B1
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Tata Kualitas Lingkungan
Coastal Settlement Through Minapolitan A1
Konsep Identititas Lingkungan
Prescriptive
UDGL
A2
Performance •
A1
A3
A2
Konsep Orientasi Lingkungan
Prescriptive
Performance
•
A3
•
A4 •
A5 A4
Wajah Jalan
Prescriptive •
Performance
A6
•
A6 A5
•
•
•
145
B1
Street Furniture
Coastal Settlement Through Minapolitan
Komponen
ATURAN
Prescriptive
Performance
UDGL
Ilustrasi Gambar
146
B1
Street Furniture
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL
A5
A6
A1
A5
A1
A3
A4
A6 A4 A3
A2
A7
A2
A7
147
B1
Sarana
Coastal Settlement Through Minapolitan
Komponen
ATURAN Prescriptive
Performance •
UDGL
Ilustrasi Gambar Lapangan Sepakbola
Lapangan Tenis
• Lapangan Basket
Lapangan Serbaguna
•
Pos Hansip
Pos Polisi
148
B1
Sarana
Coastal Settlement Through Minapolitan
Komponen
ATURAN
Prescriptive
Performance
UDGL
Ilustrasi Gambar
Musholla
SMP dan SMA
Masjid
TK dan SD
149
B1
Sarana
Coastal Settlement Through Minapolitan
Komponen
ATURAN
Prescriptive
Performance
UDGL
Ilustrasi Gambar
150
B1
Sarana
Coastal Settlement Through Minapolitan
Komponen
ATURAN
Prescriptive
Performance
UDGL
Ilustrasi Gambar
151
B1
Sarana
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL
G2 C1
H1 F1
F2 I1
I1
G1
C1,H1
152
B1
Sistem Prasarana dan Utilitas
Coastal Settlement Through Minapolitan
Komponen
ATURAN
Prescriptive
Performance
UDGL
Ilustrasi Gambar
153
B1
Sistem Prasarana dan Utilitas
Coastal Settlement Through Minapolitan
ATURAN
Komponen
Prescriptive •
Performance
UDGL
Ilustrasi Gambar
• •
•
•
•
154
B1
Sistem Prasarana dan Utilitas
Coastal Settlement Through Minapolitan
ATURAN
Komponen
Prescriptive • •
Performance
UDGL
Ilustrasi Gambar
•
•
• • •
•
155
B1
Sistem Prasarana dan Utilitas
Coastal Settlement Through Minapolitan
ATURAN
Komponen
Prescriptive
Performance
UDGL
Ilustrasi Gambar
156
B1
Sistem Prasarana dan Utilitas
Coastal Settlement Through Minapolitan
UDGL
C1
A1
D1
A1 C1
D2
D2 F1
D1 E1
E1
F1
157
07
7.1. Identifikasi Fasilitas Profit dan Non Profit
7.1. Identifikasi Fasilitas Profit dan Non Profit
Tabel. 7.1 Identifikasi Fasilitas Profit Non Profit Zona
1
Kawasan Permukiman Umum
2
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
3
Pusat Pelayanan
4
Kawasan Industri Pengolahan Ikan
Peruntukan
Profit - Non Profit
Rusunawa dan Kelengkapannya
Non Profit
Hunian Umum (Landed)
Non Profit
Taman TPS 3R Sarana Listrik (Gardu) SD SMP Balai Pertemuan Musholla Pertokoan RTH Parkir Zona Balai dan Aula Desa JPO Puskesmas Masjid Parkir Komunal TK dan SD Kantor Polisi Pertokoan
Non Profit Non Profit Non Profit Non Profit Non Profit Profit Non Profit Profit Non Profit Profit Profit Non Profit Non Profit Non Profit Profit Non Profit Non Profit Profit
Pos Pemadam Kebakaran
Non Profit
RTH dan WCA Industri Pengolahan Ikan Parkir Bus dan Truk Parkir Umum Taman Kawasan
Non Profit Profit Profit Profit Non Profit
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
158
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan Zona
5
6
7
Kawasan Permukiman Nelayan
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan
RTH Sempadan Pantai
Peruntukan
Profit - Non Profit
Hunian Nelayan
Non Profit
Taman Lingkungan Nelayan
Non Profit
Alun-alun Nelayan
Non Profit
IPAL dan TPS
Non Profit
Pertokoan
Profit
Balai Nelayan
Non Profit
Musholla
Non Profit
TK
Non Profit
RTH
Non Profit
Sarana Listrik (Gardu)
Non Profit
TPI
Profit
Industri Galangan Kapal
Profit
Pergudangan
Profit
Parkir Komunal
Profit
Dermaga
Non Profit
Plaza Pantai
Profit
Tempat Parkir
Profit
Jogging Track
Non Profit
Lapangan Olahraga
Non Profit
Wave Breaker
Non Profit
Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
159
Zoning Fasilitas Profit dan Non Profit
Zoning Fasilitas Profit dan Non Profit
Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
Profit Non Profit 160
B1
7.2 Logical Framework
Coastal Settlement Through Minapolitan
7.2. Logical Framework
Logical Framework Analysis (LFA) merupakan sebuah instrumen analisis,presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana dalam menganalisis situasi eksisting,membangun hirarki logika dari tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi resiko otensial yangdihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring danevaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktivitas suatukegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek (Marimindan Zulfandri). Logical Framework berfungsi sebagai kerangka yang akan dipakai dalam pengorganisasian program bahkan untuk tahap-tahap berikutnya dalam manajemen pembangunan.
Tabel. 7.2 Logical Framework Kawasan Pandangan Hirarki Logis
Deskripsi Singkat
2026
Indikator dan Parameter 2031 2036
2041
Means Of Verification (MoV) Observasi dan Kajian Koordinasi Stakeholder Kawasan Pandangan 2026, 2031, 2036, 2041
Goal
Pandangan Sebagai Kawasan 'Mina Bhima Harita' dengan Konsep Pesisir Hijau dan Tangguh Berbasis Minapolitan Menuju Kawasan Mandiri serta Berdaya Saing Berbasis Lingkungan Tahun 2041
Perwujudan Koordinasi yang kuat antara seluruh stakeholder dalam pembangunan kawasan Pandangan Mina Bhima Harita
Data Jumlah Pendapatan Kegiatan Pesisir (Industri Galangan Kapal, - Terjadi peningkatan PAD Industri Pengolahan Ikan, TPI) Tahun sebesar 50% (baseline 2021) - 100% Hunian di Kawasan Terjadi peningkatan PAD 2026, 2031, 2036, 2041 - Nihil pada kasus kerusakan dan Pandangan sudah berjalan sebesar 100% kerugian akibat bencana abrasi Data PAD Desa Pandangan Wetan dengan fungsional (baseline 2021) dan banjir dan Kulon (Kawasan Pandangan) - Kawasan Aktivitas Pesisir - Nihil pada kasus - Terkelolanya dan Terwujudnya 2026, 2031, 2036, 2041 dan Perikanan sudah kerusakan dan kerugian penerapan konsep Mina Bhima beroperasi dengan kapasitas akibat bencana abrasi dan Monografi Desa Pandangan Wetan Harita sebagaimana 100% 100% banjir dan Kulon 2026, 2031, 2036, 2041 pembangunan di kawasan Pandangan telah terbangun Data Kejadian Bencana BPS Kabupatern Rembang 2026, 2031, 2036, 2041
Survey dan Observasi Lapangan tahun 2026, 2031, 2036, 2041 mengenai RTH - Terwujudnya SDM yang berwawasan lingkungan Wawancara dan Survey Mengenai Tingkat Wawasan Lingkungan 2026, - 100% program 2031, 2036, 2041 pembangunan dan Laporan Keuangan Industri dan TPI - Terjadi peningkatan - Terjadi peningkatan - Terjadi peningkatan pendapatan pengembangan di di Kawasan Pandangan 2026, 2031, Kawasan Pandangan telah pendapatan TPI 10% pendapatan TPI 25% TPI 55% 2036, 2041 dilaksanakan - Terjadi peningkatan - Terjadi peningkatan Terciptanya Kawasan - Terjadi peningkatan pendapatan - Terjadi peningkatan Data Kementerian Kelautan dan pendapatan Industri pendapatan Industri Pandangan dengan Aktivitas pendapatan TPI 75% Industri Pengolahan Ikan 80% Perikanan Rembang 2026-2041 Pengolahan Ikan 55% Ekonomi Pesisir dan Perikanan Pengolahan Ikan 15% - Terjadi peningkatan yang Optimal dan Terintegrasi - Terjadi peningkatan pendapatan Industri - Terjadi peningkatan - Terjadi peningkatan pendapatan Pengolahan Ikan 120% pendapatan Industri pendapatan Industri Laporan pemeliharaan Industri dan Industri Pengolahan Kapal - Terjadi peningkatan Pengolahan Kapal sebesar Pengolahan Kapal sebesar TPI 2021-2041 sebesar 40% pendapatan Industri 10% 25% Penggalangan Kapal Data Kejadian Bencana BPS sebesar 70% Kabupatern Rembang 2026, 2031, Terbangunnya komponen - pendapatan penduduk - Terwujudnya tata kelola - Terciptanya Kawasan 2036, 2041 dan elemen penunjang meningkat 40% pemerintahan yang efektif dan Pandangan bebas banjir dan resiliensi Kawasan Tingkat pengangguran Laporan Pembangunan Kawasan Terciptanya Kawasan efisien abrasi Pandangan Pandangan 2026, 2031, 2036, 2041 Pandangan yang resilien - pendapatan penduduk - pendapatan penduduk meningkat resesif 45% a. Wavebreaker terhadap bencana meningkat 15% 25% b. Sistem drainase - Tingkat pengangguran - Tingkat pengangguran resesif Survey dan Observasi Kualitas c. Tata Kelola Pemerintah resesif 5% 8% Pelayanan dan Pemerintahan yang resilien Pandangan 2026, 2031, 2035, 2041 Terciptanya kawasan Pandangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
Outcome
- 60% RTH di Kawasan - 100% RTH di Kawasan Pandangan telah tebangun Pandangan telah tebangun dan dapat difungsikan dan dapat difungsikan
Important Assumptions 1. Stabilitas politik pada tingkatan yang lebih tinggi 2. SDM Kawasan meningkat dari baseline 3. Manajemen Pengolahan Limbah terus terjaga 4. Manajemen Pengelolaan Kawasan Pandangan yang progresif 5. Kawasan Pandangan beserta stakeholder yang ramah investor 6. Masyarakat mau berperan aktif dan ikut serta pada kawasan Mina Bhima Harita dan program program yang diberikan dimulai dalam masa pembangunan hingga pelaksanaan kegiatan
1. Skema Pembiayaan yang sesuai dengan prerencanaan 2. Terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah 3. Optimalisasi pendidikan di new normal 1. Sumber potensi perikanan yang terjaga 2. Kualitas Nelayan progresif beserta sarana pendukungnya yang terawat 3. Penyerapan maksimal tenaga lokal 4. Tata kelola manajemen yang bersih dan seluruh pendapatan dan retribusi terserap
1. Skema pembiayaan yang sesuai dengan perencanaan 2. Pengetahuan mengenai mitigasi bencana masyarakat
161
Hirarki Logis
Deskripsi Singkat
2026
Indikator dan Parameter 2031 2036
2041
Means Of Verification (MoV)
Important Assumptions
Fisik
Output
Zona Kawasan Permukiman Umum
- Belum Masuk Dalam Tahap Konstruksi
- 100% bangunan hunian vertikal sudah terbangun - 100% sarana persampahan sudah terbangun - 100% RTH dan lapangan terbuka sudah terbangun
Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
- Belum Masuk Dalam Tahap Konstruksi
- Musholla terbangun - pertokokan terbangun - SMP dan SMA terbangun - Balai pertemuan terbangun - RTH terbangun
Zona Pusat Pelayanan
- bangunan masjid terbangun - puskesmas terbangun - Bangunan Masjid beroperasi. - 100% bangunan perdagangan dan - 100% Bangunan Puskesmas beroperasi jasa terbangun - 100% Bangunan perdagangan dan jasa beroperasi dan disewakan seluruh unitnya. - 100% bangunan balai, puskesmas, - 100% bangunan balai, puskesmas, dan sekolah beroperasi. dan sekolah telah terbangun
Zona Kawasan Industri Pengolahan Ikan
- 100% bangunan industri pengolahan ikan sudah terbangun - 100% sarana sanitasi sudah terbangun - 100 % sarana pengolahan limbah sudah terbangun
- kegiatan industri pengolahan ikan berjalan efektif, efisien - 65% tenaga kerja pada dan berwawasan lingkungan kawasan industri pengolahan - 50% tenaga kerja pada ikan berasal dari dalam kawasan industri pengolahan kawasan ikan berasal dari dalam kawasan
- Belum Masuk Dalam Tahap Konstruksi
- 100% rumah nelayan terbangun - 100% ruang terbuka hijau dan ruang publik nelayan terbangun - 100% IPAL dan TPS terbangun
Zona Kawasan Permukiman Nelayan
- 100% Industri galangan kapal telah terbangun - 100% pergudangan dan parkir komunal telah terbangun Zona Kawasan Sub Pusat - 100% fasilitas pelayanan Pelayanan Permukiman Nelayan (musholla, toko, balai) telah terbangun - 100% TPI telah terbangun - 100% Dermaga telah terenovasi
- 100% hunian rumah umum telah terbangun - 95% hunian terisi
- 100% hunian terisi
Laporan Pembangunan Kawasan Pandangan 2026, 2031, 2036, 2041
1. tersedianya lahan 2. skema pembiayaan yang sesuai dengan rencana 3. Masyarakat turut terlibat dan aktif dalam proses pembangunan
- SMP dan SMA beroperasi dengan pengguna sebesar 95% dari kapasitas total
- SMP dan SMA beroperasi dengan pengguna sebesar 95% dari kapasitas total
Laporan Pembangunan Kawasan Pandangan 2026, 2031, 2036, 2041
1. tersedianya lahan 2. skema pembiayaan yang sesuai dengan rencana 3. Masyarakat turut terlibat dan aktif dalam proses pembangunan
Laporan Pembangunan Kawasan Pandangan 2026, 2031, 2036, 2041
1. tersedianya lahan 2. skema pembiayaan yang sesuai dengan rencana 3. Masyarakat turut terlibat dan aktif dalam proses pembangunan
Laporan Pembangunan Kawasan Pandangan 2026, 2031, 2036, 2041
1. tersedianya lahan 2. skema pembiayaan yang sesuai dengan rencana 3. Masyarakat turut terlibat dan aktif dalam proses pembangunan
Laporan Pembangunan Kawasan Pandangan 2026, 2031, 2036, 2041
1. tersedianya lahan 2. skema pembiayaan yang sesuai dengan rencana 3. Masyarakat turut terlibat dan aktif dalam proses pembangunan
- Laporan Pembangunan Kawasan Pandangan 2026, 2031, 2036, 2041 - Monografi Kawasan Pandangan 2026, 2031, 2036, 2041
1. tersedianya lahan 2. skema pembiayaan yang sesuai dengan rencana 3. Masyarakat turut terlibat dan aktif dalam proses pembangunan
- 90% tenaga kerja pada kawasan industri pengolahan ikan berasal dari dalam kawasan
- 100% hunian terisi
- 90% tenaga kerja - 70%tenaga kerja merupakan - 80% tenaga kerja merupakan merupakan tenaga kerja tenaga kerja lokal tenaga kerja lokal lokal
- Penggunaan Plaza Pinggir Pantai untuk Sedekah Laut Rutin setahun sekali
Zona RTH Sempadan Pantai
- Proses Relokasi dan Penataan Bangunan di Sempadan Pantai sudah mencapai 50%
- 60%jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan listrik, dan Sarana dan Prasarana Penunjang jaringan air bersih telah terbangun Kawasan Pandangan - 70% tata kelola jaringan persampahan telah tersusun
- Proses Relokasi dan Penataan Bangunan di Sempadan Pantai sudah mencapai 100%
- 100% RTH Sempadan Pantai telah terbangun - Penyewaan Plaza Pinggir Pantai 18 kali dalam 1 tahun - Rerata Pengunjung Mingguan RTH Sempadan Pantai 250
- Penyewaan Plaza Pinggir Laporan Pembangunan Kawasan Pantai 24kali dalam 1 Pandangan 2026, 2031, 2036, 2041 tahun - Rerata Pengunjung Mingguan RTH Sempadan Pantai 350
- 85% jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan listrik, dan jaringan air bersih telah terbangun - 100% tata kelola jaringan persampahan telah tersusun
- 100% jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan listrik, dan jaringan air bersih telah terbangun - 100% tata kelola jaringan persampahan telah tersusun
Jangkauan dan partisipasi Laporan Pembangunan Kawasan pelayanan mencapai Pandangan 2026, 2031, 2036, 2041 100% masyarakat
1. tersedianya lahan 2. skema pembiayaan yang sesuai dengan rencana 3. Masyarakat turut terlibat dan aktif dalam proses pembangunan 4. kawasan sempadan pantai steril
1. tersedianya lahan 2. skema pembiayaan yang sesuai dengan rencana 3. Masyarakat turut terlibat dan aktif dalam proses pembangunan
162
Hirarki Logis
Deskripsi Singkat
Indikator dan Parameter
2026
2031
2036
2041
Means Of Verification (MoV)
Important Assumptions
Non Fisik
Output
Manajemen Pengelolaan Kawasan Berwawasan Lingkungan dan Resilien
- Tersedianya manajemen pengelolaan kawasan Pandangan yang bersumber 95% penduduk lokal Laporan Data Peninjauan dan Survey Komprehensif (2021-2041)
SDM dan Kelompok Masyarakat - Terciptanya kelompok masyarakat dengan kompetensi wawasan lingkungdan dan resilien Berwawasan Lingkungan dan - Melakukan pelatihan mitigasi bencana setiap lima tahun sekali Resilien
1. Terjadi peningkatan kapasitas SDM agar tata pengelolaan kawasan secara independen terjadi 1.Fasilitasi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan konsisten
Konstruksi
Input and Activities
Lahan Peruntukan Zona Kawasan Permukiman Umum dengan Luas 13,2 Ha
70% Kawasan Permukiman Umum 100% Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman Umum 100% beroperasi secara telah terbangun Umum telah terbangun fungsional
Lahan Peruntukan Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum dengan Luas 1,3 Ha
100% Kawasan Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum telah terbangun
Lahan Peruntukan Zona Pusat Pelayanan dengan luas 6,1 Ha
100% Pusat Pelayanan 80% Pusat Pelayanan dengan luas dengan luas 6,1 Ha telah 6,1 Ha telah terbangun terbangun
Lahan Peruntukan Zona Kawasan Industri Pengolahan Ikan dengan Luas 0,97 Ha
100% Kawasan Industri Pengolahan Ikan telah terbangun
Kawasan kawasan Industri Pengolahan Ikan 100% beroperasi secara fungsional
Lahan Peruntukan Zona Kawasan Permukiman Nelayan dengan Luas 4,5 Ha
100% Permukiman Nelayan telah terbangun
Kawasan kawasan permukiman nelayan 100% beroperasi secara fungsional
Lahan Peruntukan Zona Kawasan Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan dengan Luas 2,36 Ha
100% Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan telah terbangun
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan 100% beroperasi secara fungsional
Lahan Peruntukan Zona RTH Sempadan Pantai dengan Luas 13,5 Ha
100% RTH Sempadan Pantai telah RTH Sempadan Pantai 100% beroperasi secara fungsional terbangun
75% Sarana dan Prasarana Penyediaan Sarana dan Kawasan Pandangan telah Prasarana Kawasan Pandangan terbangun
Kawasan Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum 100% beroperasi secara fungsional
Kawasan Pusat Pelayanan 100% beroperasi secara fungsional
100% Sarana dan Prasarana Seluruh Sarana dan Prasarana Kawasan Pandangan Kawasan Pandangan telah beroperasi secara fungsional terbangun
Pembangunan hanya dapat Laporan Pembangunan Kawasan dilakukan jika telah mendapatkan Pandangan tahun 2026, 2031, 2036, dana dari investor dan seluruh dan 2041 perizinan pembangunan telah didapatkan
Data Sarana dan Prasarana Kawasan Pandangan dalam Urban Design Guidelines Kawasan Perancangan
Prasarana merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota.
Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
163
B1
7.3 Skenario Tahapan Pembangunan Kawasan
Coastal Settlement Through Minapolitan
7.3. Skenario Tahapan Pembangunan Kawasan
Pembangunan kawasan Pandangan dilaksanakan per zona dan terbagi ke dalam 4 tahap. Pembagian tahapan tersebut didasarkan pada urgensi akan masalah yang seharusnya dientas, potensi yang harus segera dimaksimalkan, profit oriented, konsep pengelolaan yang akan diterapkan, kerja sama yang terjalin dan pengaruh pembangunan zona terhadap keberlanjutan ekonomi Kawasan Pandangan Pengaruh pembangunan zona terhadap keberlanjutan ekonomi desa menjadi faktor perting karena dapat berpengaruh terhadap investasi dan mata pencaharian atau aktivitas ekonomi masyarakat Kawasan Pandangan.
• Pembangunan Pelayanan
Kawasan
Pusat
Menindaklanjuti Kawasan Sebagai PPL, selain itu berisi fasilitas pelayanan dasar kawasan serta memiliki beberapa lahan/bangunan penghasil profit
• Pembangunan Kawasan Sub Pusat Pelayanan Nelayan
•
Sub pusat pelayanan berisi segala sarana profit perikanan. Didasari aktivitas dominan perikanan dan kelautan, maka akan memberikan profit paling cepat
Pembangunan Industri Pengolahan Ikan Sesuai dengan potensi kawasan serta konstelasi kawasan terhadap makro (Kabupaten Rembang)
TAHAP 3
Zona
ini
diprioritaskan
1
untuk
• Pembangunan Kawasan Permukiman Nelayan • Pembangunan Kawasan Permukiman Umum
Urgensi permukiman layak huni menyebabkan permukiman perlu segera dibangun. Hal ini juga dilakukan agar sempadan pantai nantinya dapat kosong setelah pembangunan kawasan permukiman umum dan nelayan ini kelar.
TAHAP dibangun
pertama kali agar masyarakat secara cepat
Pembangunan permukiman
2
• Pembangunan Kawasan Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum Kawasan sub pusat pelayanan memiliki fasilitas pelayanan sekaligus kantung-kantung sarana profit sehingga dibangun setelah tahap-tahap lainnya telah usai
• Pembangunan RTH Sempadan Pantai Tahap terakhir adalah membangun RTH Sempadan pantai yang telah bersih dari permukim.
• Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan pada tahap 3 untuk memfasilitasi lebih baik seluruh kawasan yang telah dibangun
TAHAP
3
TAHAP
kawasan
Infrastruktur pada tahap 1 dan 2 masih
Begitu
untuk
bisa menggunakan eksisting, Adapun
lahan pantai
relokasi di
meningkatkan kualitas hunian
sub
kawasan sehingga sejak peningkatan income
dan
masyarakat pada tahap 2 bisa menuju
diintervensi
dapat dirasakan lebih awal
implikasi dari pembangunan 1
pusat pelayanan terlebih dahulu
dijadikan RTH
telah
mendapatkan
pelayanan
diasumsikan
usai,
sempadan
mendapatkan intervensi peningkatan potensi
pusat
4
baru
bisa untuk
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
164
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
TIMELINE TAHAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PRA KONST RUKSI 0 BOT 1
KONSTRUKSI I BOT
4
KONSTRUKSI II BOT
10
KONSTRUKSI III BOT
13
KONSTRUKSI IV BOT
14
20
3
Year
PASCA KONSTRUKSI BOT
0
PRA KONSTRUKSI PCP
KONSTRUKSI I PCP
2
3
8
PASCA KONSTRUKSI BOT
20
Year KONSTRUKSI II PCP
“
Berdasarkan dari timeline tahapan pembangunan diatas, konstruksi proyek BOT akan dilakukan setelah tahun pertama (tahun ke 2) di awal tahun
2022 dan untuk proyek PCP dilakukan pada Kontruksi Tahap 1 bersamaan dengan akhir Kontruksi tahap 1 pada konsep BOT yaitu tahun ke 2-3 atau 2023 akhir. Pembangunan atau konstruksi Proyek BOT akan berakhir di tahun ke 15 atau 2036 sedangkan untuk proyek PCP berakhir di tahun ke 8 atau 2029 ”
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
165
Peta Zona Pengelolaan Kawasan Perancangan Pandangan Skema PCP 2
1.
4 2.
7 5 Skema BOT 1.
Zona Pusat Pelayanan
2.
Zona Industri Pengolahan Ikan
3.
Zona Sub Pusat Pelayanan
Permukiman Nelayan (Kecuali
3.
4
Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan : Balai Nelayan Zona Permukiman Umum : Hunian Umum (Landed) Zona Ppermukiman
Nelayan :Rumah Nelayan dan Alun Alun Nelayan
2 6
1
3
Balai Nelayan) 4.
1
Zona Permukiman Umum (
3
Rusunawa dan Taman) 5.
Zona Sub Pusat Pelayanan
Permukiman Umum 6.
Sarana dan Prasarana
7.
Zona RTH Sempedan Pantai
Gambar 7.1 Peta Zona Pengelolaan Kawasan Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
166
B1
7.4. Konsep Manajemen Pengelolaan Kawasan
7.4. Konsep Manajemen Pengelolaan Kawasan
Coastal Settlement Through Minapolitan
Manajemen pengelolaan kawasan menjadi elemen esensial dalam melakukan pembangunan kawasan setelah kita menyusun rencana perancangannya. Hal yang menjadi fokus utama dalam manajemen kawasan ini terkait bagaimana kita dapat menentukan konsep manajemen yang selaras dan fit in dengan konsep perancangan yang telah dilakukan. Konsep utama yang akan diterapkan dalam pengembangan Kawasan Pandangan adalah Green and Resilient Coastal Settlement Through Minapolitan. Dengan tema Mina Bhima Harita, kawasan dibentuk untuk dapat resilien dalam menghadapi segala force majeure dengan memperhatikan RTH dan dilandasi dengan aktivitas minapolitan. Hasil perancangan menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan akan dilaksanakan pembangunan baru sehingga
konsep manajemen pengelolaan kawasan juga harus dapat mengakses kebutuhan dana yang cukup besar. Beberapa highlight terkait pertimbangan yang perlu dipikirkan adalah sebagai berikut.
Terdapatnya peningkatan anggaran dana desa sejak
Pelaku pembangunan dan pengelolaan harus tahu
Memerlukan akses pembiayaan yang cukup
betul potensi lokal kawasan perancangan dan
besar karena perancangan yang mengarah
tahun 2020 namun perlu mempertimbangkan
aktivitas yang dilakukan di kawasan tersebut
pada banyak pembangunan baru
adanya new normal dan alokasi ADD tersebut.
Melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperlukan konsep pengelolaan kawasan yang dapat mengakses pembiayaan dengan baik namun tetap melibatkan stakeholder lokal/ masyarakat baik dalam pembangunan maupun pengelolaan nantinya. Adapun konsep manajemen pengelolaan kawasan yang diusung oleh B1 adalah PPP (Public Private Partnership) dalam bentuk BOT dan PCP (Public Community Partnership).
7.4.1. KONSEP PENGELOLAAN BOT Konsep pengelolaan berbentuk BOT ini merupakan bagian dari konsep pengelolaan PPP
1.
kepada pihak swasta untuk kemudian dikembangkan dalam jangka
yang merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan pihak pemerintah dan
waktu sesuai dengan kesepakatan.
swasta yang dominan terlibat didalamnya, namun ada juga peran serta masyarakat secara tidak langsung. Pada bentuk Kerjasama ini, pihak swasta akan berperan
Pemerintah dalam proyek BOT memberikan hak kepemilikan lahan
2.
Dalam
pelaksanaan
kegiatan
operasial
pasca
konstruksi,
akan
sebagai penyedia jasa. Dimana swasta menjadi pihak penyedia fasilitas dan pengelola
digunakannya tenaga kerja lokal sebagai bentuk partisipasi masyrakat
dalam masa Kerjasama yang telah disepakati dengan pengguna jasa, dalam hal ini
terhadap keberlangsungan kegiatan kawasan
adalah pemerintah (Jaya, Nyoman Martha. 2007) Guna melakukan pengelolaan
Zona-zona dan peruntukan yang dikelola secara BOT dapat dilihat pada
dengan model BOT, perlu diperhatikannya struktur pembiayaan yang dituliskan
tabel di bawah ini. Justifikasi pemilihan zona dan peruntukan tersebut
dalam perjanjian BOT sebelum pengelolaan dikembalikan kepada Pemerintah sesuai
karena zona dan
dengan kondisi eksisting yang ada. Dimana kondisi tersebut memerhatikan aspek
pembangunan baru dan membutuhkan akses pembiayaan yang lebih
fisik dan non-fisik wilayah Desa Kadilajo. Adapun strukutr tersebut antara lain :
fleksibel.
peruntukan tersebut sebagian besar merupakan
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
167
1. T A B E L A N A L I S I S K O M P R E H E N S I F K O N S E P P E N G E L O L A A N B O T Tabel. 7.3 Analisis Komprehensif Konsep pengelolaan BOT
B1
Coastal Settlement Through Minapolitan
Zona dan Peruntukan
Sarana dan Prasarana (TPS, IPAL, Jaringan Jalan, Telekomunikasi, Air Bersih, dan lainnya)
Permukiman Umum (Rusunawa dan Taman)
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
Pusat Pelayanan
Industri Pengolahan Ikan
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan (Kecuali Balai Nelayan)
RTH Sempadan Pantai
Jenis Kerjasama
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
PPP
Bentuk Kerjasama
BOT
BOT
BOT
BOT
BOT
BOT
BOT
- Bappeda Kab. Rembang - Pemerintah Desa - Dinas PUPR - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - DInas Kelautan dan Perikanan
- Bappeda Rembang - Pemerintah Desa - Dinas PUPR - DInas Perinper - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga - PLN
- Bappeda Kabupaten Rembang - Pemerintah Desa - Dinas PUPR - Dinas Pemuda dan Olahraga
- Bappeda Kabupaten Rembang - Pemerintah Desa - Dinas PUPR - Dinas Kominfo - Dinas LH - PT PLN Rembang - PT PDAM Rembang
Konsep Manajemen
Pihak yang terlibat
- Bappeda Kab. Rembang - Pemerintah Desa - Dinas PUPR - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas LH
- Bappeda Kab. Rembang - Pemerintah Desa - Dinas PUPR - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga
- Bappeda Kab. Rembang - Pemerintah Desa - Dinas PUPR
Swasta (Investor, Developer, Kontraktor, Konsultan) dan Masyarakat
Aset Awal
Lahan milik masyarakat dan pemerintah. Selama masa kontrak, rusunawa dan taman akan dimiliki oleh swasta
Lahan milik masyarakat dan pemerintah. Selama masa kontrak, seluruh bangunan akan dimiliki oleh swasta
Lahan milik masyarakat dan pemerintah. Selama masa kontrak, seluruh bangunan akan dimiliki oleh swasta
Aset Akhir
- Rusunawa akan dimiliki pemerintah dan diisi oleh masyarakat. Pengelolaan secara kombinasi - Taman dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah - Lahan milik pemerintah beserta seluruh asset yang berdiri di atasnya
- Seluruh aset bangunan dimiliki oleh pemerintah untuk dapat melayani zona permukiman umum - Lahan milik pemerintah beserta seluruh asset yang berdiri di atasnya (setelah masa kontrak)
- Seluruh aset bangunan dimiliki oleh pemerintah untuk dapat melayani seluruh zona dan memenuhi fungsi Pandangan sebagai PPL - Lahan milik pemerintah beserta seluruh asset yang berdiri di atasnya (setelah masa kontrak)
Aset
Lahan milik masyarakat dan pemerintah. Selama masa kontrak, seluruh kawasan industri pengolahan ikan akan dimiliki oleh swasta
Lahan milik masyarakat dan pemerintah. Selama masa kontrak, industri galangan kapal, Gudang, TPI, dan lainnya akan dimiliki oleh swasta
Lahan milik masyarakat dan pemerintah. Selama masa kontrak, seluruh RTH akan dimiliki oleh swasta
Lahan milik masyarakat dan pemerintah. Selama masa kontrak, pembangunan dilakukan oleh swasta
- Seluruh aset bangunan dimiliki oleh pemerintah dimana industri pengolahan ikan akan dilakukan Kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaannya - Lahan milik pemerintah beserta seluruh asset yang berdiri di atasnya (setelah masa kontrak)
- Seluruh aset bangunan dimiliki oleh pemerintah dimana industri penggalangan kapal, gudangm TPI, dan sebagian peruntukan akan dilakukan Kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaannya - Lahan milik pemerintah beserta seluruh asset yang berdiri di atasnya (setelah masa kontrak)
- Seluruh aset bangunan dimiliki oleh pemerintah dimana peruntukan RTH ini dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat dan memiliki fungsi preservasi - Lahan milik pemerintah beserta seluruh asset yang berdiri di atasnya (setelah masa kontrak)
- Seluruh sarana dan prasarana nantinya akan dikelola oleh pemerintah - Ada sebagian sarana dan prasarana yang dikelola oleh masyarakat atas kesepakatan - Lahan milik pemerintah (setelah masa kontreak)
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
168
B1
Coastal Settlement Through Minapolitan
Zona dan Peruntukan Konsep Manajemen
Pola Operasional dan Pemeliharaan
Pemerintah
Capital Investm ent
Swasta
Permukiman Umum (Rusunawa dan Taman)
Pemerintah melakukan pengawasan, pemeliharaan, serta perizinan rusun dibantu masyarakat nantinya - swasta melakukan pengadaan, pembangunan, pengelolaan hingga masa kontrak selesai - Ketika kontrak usai, segala aset dikelola oleh pemerintah.
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
Pemerintah melakukan pengawasan, pemeliha-raan, serta perizinan pembangunan sub pusat pelayanan - swasta melakukan pengadaan, pembangunan, pengelolaan hingga masa kontrak selesai - Ketika kontrak usai, segala aset dikelola oleh pemerintah.
Pusat Pelayanan (Kecuali Kantor Polisi dan Pos Pemadam Kebakaran) Pemerintah melakukan pengawasan, pemeliharaan dan pengadaan Pusat Pelayanan nantinya. - swasta melakukan pengadaan, pembangunan, pengelolaan - Ketika kontrak usai, segala aset dikelola oleh pemerintah.
Sarana dan Prasarana (TPS, IPAL, Jaringan Jalan, Telekomunikasi, Air Bersih, dan lainnya)
Industri Pengolahan Ikan
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan (Kecuali Balai Nelayan)
RTH Sempadan Pantai
Pemerintah melakukan pengawasan, pemeliharaan dan pengadaan serta menjalin Kerjasama pemeliharaan kepada masyarakat - swasta melakukan pengadaan, pembangunan, pengelolaan - Ketika kontrak usai, segala aset dikelola oleh pemerintah.
Pemerintah melakukan pengawasan, pemeliharaan dan pengadaan - swasta melakukan pengadaan, pembangunan, pengelolaan - Ketika kontrak usai, segala aset dikelola oleh pemerintah.
Pemerintah melakukan pengawasan, pemeliharaan dan pengadaan - swasta melakukan pengadaan, pembangunan, pengelolaan kontrak usai, segala aset dikelola oleh pemerintah.
pemerintah memiliki dan menyediakan lahan untuk seluruh bangunan di sub pusat pelayanan permukiman nelayan kecuali balai nelayan
pemerintah memiliki dan menyediakan lahan untuk seluruh RTH sempadan pantai
- Pemerintah memiliki aset berupa lahan dan sarana eksisting - Dana yang digunakan merupakan Dana APBD Kabupaten Rembang
sumber pendanaan berasal dari swasta dalam bentuk sesuai kontrak
sumber pendanaan berasal dari swasta sesuai kontrak
sumber pendanaan berasal swasta sesuai kontrak
pemerintah bersama masyarakat memiliki dan menyediakan lahan untuk rusunawa dan taman
pemerintah memiliki dan menyediakan lahan untuk seluruh bangunan
pemerintah memiliki dan menyediakan lahan untuk seluruh bangunan
pemerintah memiliki dan menyediakan lahan untuk seluruh kawasan industri pengolahan ikan
sumber pendanaan berasal dari swasta dalam bentuk sesuai kontrak untuk rusunawa dan taman
sumber pendanaan berasal dari swasta dalam bentuk sesuai kontrak untuk seluruh bangunan
sumber pendanaan berasal dari swasta sesuai kontrak
sumber pendanaan berasal dari swasta dalam bentuk sesuai kontrak
Pemerintah membangun TPS 3R lalu untuk pemeliharaan dan operasional dilakukan oleh masyarakat dengan diawasi oleh pemerintah Pemerintah membangun, memelihara, dan melakukan operasional dalam pengadaan jaringan dan sarana IPAL Pemerintah membangun, memelihara, dan melakukan operasional dalam pengadaan jaringan jalan, dan sarana lainnya.
dari
Pihak swasta memiliki kewenangan untuk mengelola dan menarik retribusi/iuran pada masa kontrak sebelum diberikan ke pemerintah sesuai kesepakatan
Risiko
Ekonomi
keadaan perekonomian yang tidak stabil, defisit anggaran pembangunan yang terjadi. Pada asset yang memiliki fungsi profit juga menjadi terancam akiibat menurunnya pengguna/ konsumen. Inflasi yang terjadi utamanya saat pandemi juga menjadi salah satu risiko ekonomi yang harus dipertimbangkan
Konstruksi
Konstruksi bangunan tidak sesuai dengan desain yang sudah dibuat dan tidak mengikuti aturan desain yang ada. Proses konstruksi di luar target dari skema pembangunan yang telah dilakukan.
Sosial
Timbul konflik dan ketidaksetujuan antara pemerintah dan masyarakat serta gangguan atas aktivitas masyarakat. Di satu sisi, pembangunan yang dilakukan menjadi tidak partisipatif akibat terlalu dikontrol oleh privat dan pemerintah
Lingkungan
Proses dan pasca pembangunan memberikan dampak yang buruk terhadap tata kelola lingkungan serta risiko yang berkaitan dengan AMDAL.
Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
169
B1 2. G R A F I K I N P U T D A N O U T P U T P E N G E L O L A A N K A W A S A N B O T
Coastal Settlement Through Minapolitan
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
170
B1
3. T A H A P A N P E M B A N G U N A N P E N G E L O L A A N B O T
Coastal Settlement Through Minapolitan
Tabel. 7.4 Tahapan Pembangunan Pengelolaan BOT
Zona
Aset dan Kepemilikan Lahan Awal
Tahapan Pembangunan 5 Tahun
10 Tahun
15 Tahun
20 Tahun
Pra Konstruksi Survey dan peninjauan lapangan
Semua Zona
Aset lahan yang dimiliki masyarakat dan pemerintah
Sosialisasi kepada masyarakat dan pihak swasta terkait rencana pembangunan Kerja sama antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat Perizinan pembangunan dan pengembangan lahan
Konstruksi Pembangunan Permukiman Vertikal
Permukiman umum (Rusunawa & Taman)
Pembangunan RTH (Taman Lingkungan)
Pembangunan Musholla, Balai Pertemuan, SMP, SMA, dan Taman Lingkungan
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
Pembangunan Masjid Pusat Pelayanan
Aset lahan yang dimiliki masyarakat dan pemerintah
Pembangunan Pusat Perdagangan dan Jasa Pembangunan Balai Pertemuan Pembangunan TK dan SD
Industri Pengolahan Ikan
Pembangunan bangunan pengolahan ikan
industri
Pembangunan Rumah Nelayan Permukiman Nelayan
Pembangunan RTH dan Ruang Publik Nelayan
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
171
B1 Zona
Aset dan Kepemilikan Lahan Awal
Coastal Settlement Through Minapolitan
Tahapan Pembangunan 5 Tahun
10 Tahun
15 Tahun
20 Tahun
Konstruksi Pembangunan Industri Galangan Kapal Pembangunan Pergudangan Pembangunan TPI
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan
Pembangunan Dermaga
Pembangunan Fasilitas Pelayanan Lainnya (mushola, toko, balai) RTH Sempadan Pantai
Aset lahan yang dimiliki masyarakat dan pemerintah
Pembangunan Wavebraker, Plaza Pinggir Pantai, Jogging Track, dan Fasilitas Olah Raga Pembangunan TPS 3R Pembangunan Sarana dan Jaringan IPAL
Sarana dan Prasarana (TPS, IPAL, Jaringan Jalan, Telekomunikasi, Air Bersih, dan Lainnya)
Pembangunan jaringan dan gardu listrik Pembangunan Jaringan Jalan Pembangunan sarana dan jaringan air bersih Pasca Konstruksi
Semua Zona
Aset lahan yang dimiliki masyarakat dan pemerintah
Operational dan Maintenance
Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
172
Peta Tahapan Pembangunan Skema BOT
Konstruksi Tahap 1
Konstruksi Tahap 2
Konstruksi Tahap 3
Konstruksi Tahap 4
Gambar 7.2 Peta Tahapan Pembangunan Skema BOT
Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
173
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
4. A N A L I S I S S T A K E H O L D E R a. Struktur Stakeholder Pengelolaan BOT
Pemerintah Kabupaten Rembang
BAPPEDA Kab. Rembang
Dinas PUPR Kab. Rembang
BPBD Kab. Rembang
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang
Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Rembang
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Rembang
PT PLN Kabupaten Rembang
PT PDAM Kabupaten Rembang
Pemerintah Kecamatan Kragan Developer
Investor
Pemerintah Desa Pandangan Wetan dan Kulon Kontraktor
Konsultan
LSM Desa Pandangan
BUMDes Pandangan
LKMD Pandangan
Kelompok Seni Budaya
Kelompok Nelayan
Pelaku UMKM
Karang Taruna Pandangan
PKK Desa Pandangan
Masyarakat Pandangan
Gambar 7.3 Struktur Stakeholder Bentuk Pengelolaan Kawasan BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
174
B1
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Coastal Settlement Through Minapolitan
b. Matriks Stakeholder
Peran
No.
Pengaruh Kegiatan Terhadap Stakeholder
A. Pelaksana B. Pengorganisir C. Pembuat Keputusan D. Pemanfaat E. Pengontrol F. Pendukung G. Penentang
T = Tidak dikenal 1= Sedikit/Tidak Penting 2 = Agak Penting 3 = Sedang 4 = Sangat Penting 5 = Pemain Kunci
Pemerintah Kabupaten Rembang
C, E
Pemerintah Kecamatan Kragan
C, E
Pemerintah Desa Pandangan Wetan
Kelompok
Stakeholder
Pengaruh Stakeholder terhadap Keberhasilan Kegiatan T = Tidak dikenal 1= Sedikit/Tidak Penting 2 = Agak Penting 3 = Sedang 4 = Sangat Penting 5 = Pemain Kunci
Pra Konstruksi
Konstruksi
Pasca Konstruksi
5
5
2
3
5
5
2
2
B, C, E
5
5
4
4
Pemerintah Desa Pandangan Kulon
B, C, E
5
5
4
4
BAPPEDA Kabupaten Rembang
B, C, E
5
5
5
4
Dinas PUPR Kabupaten Rembang BPBD Kabupaten Rembang
A, E A, B, E
5 4
5 4
4 4
4 5
BOT
Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kabupaten Rembang
A, F
4
4
4
4
A, B A, E, F
4 5
4 5
4 5
4 4
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
A, E, F
5
5
5
4
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
B, C, E
4
4
3
4
Dinkominfo Kab. Rembang PT PLN Kab. Rembang PT PDAM Kab. Rembang Investor Developer Kontraktor Konsultan
C, E A, F A, E,F E,F A,B A,B A,B
4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 4 4 4
5 5 3 5 5 5 5
4 4 4 3 4 2 5
E,F
3
4
3
4
D, F F A,D A,D A,D A,D B, E A, E, F
4 3 3 4 4 5 3 3
4 4 4 5 4 5 3 5
3 3 3 4 4 5 3 4
3 3 4 4 4 5 4 5
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup
1
Swasta
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Masyarakat
BUMDes Pandangan LKMD Pandangan Kelompok Seni Budaya Kelompok Nelayan Pelaku UMKM Masyarakat Pandangan Karang Taruna Pandangan PKK Desa Pandangan
Tabel.7.5 Stakeholder Matriks BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
175
B1
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Coastal Settlement Through Minapolitan
c. Linear Responsibility
Linier Responsibility adalah jenis matriks yang digunakan dalam mengidentifikasi manajemen proyek suatu pembangunan. Baris dari matriks berupa daftar kegiatan atau tahapan aktivitas yang akan dilakukan, sedangkan kolom mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab untuk kegiatan itu. Analisis ini memungkinkan manajemen pembangunan dilakukan secara aktif berpartisipasi serta berlangsung secara sistematis terkait penjelasan kegiatan, keputusan yang telah harus diselesaikan, dan untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak sehubungan dengan berbagai kegiatan dalam masing-masing tahapan aktivitas.
PKK Desa Pandangan
Karang Taruna Pandangan
Masyarakat Pandangan
Pelaku UMKM
Kelompok Nelayan
Kelompok Seni Budaya
LKMD Pandangan
BUMDes Pandangan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Konsultan
Kontraktor
Developer
Masyarakat
Investor
PT. PDAM
PT. PLN
Dinkominfo Kab. Rembang
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Pematangan Lahan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5
Dinas Lingkungan Hidup
Perizinan : Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Guna Lahan. dan IMB
Swasta
Dinas Kelautan dan Perikanan
4
BPBD Kabupaten Rembang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kabupaten Rembang
3
Pembuatan Proposal Rencana dengan Masyarakat dan Stakeholder
Dinas PUPR Kabupaten Rembang
2
Survei dan Pendekatan Masyakat
BAPPEDA Kabupaten Rembang
Izin Survei
Pemerintah Desa Pandangan Kulon
1
Pemerintah Desa Pandangan Wetan
Tahapan Aktivitas
Pemerintah Kecamatan Kragan
No.
Pemerintah Kabupaten Rembang
Pemerintah
TAHAP PRA KONSTRUKSI S N
S, N
C, S
C, S
S
C
E, C
E, C
N
S
S
E
S
S
N
N
S
S
S
N
C
S
E
E
E
N
S, N
E
E
E
E
E
C
E
E
C
E
C, E
TAHAP KONSTRUKSI
6
Pembangunan Zona Permukiman Umum (Rusunawa dan Taman)
E
S
S
S
S
S, E
7
Pembangunan Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
E
S
S
S
S
S, E,C
S, E
S, E
8
Pembangunan Zona Pusat Pelayanan
E
S
S
S
S
S, E, C
S, E
S, E
S, E
S, C
S, N
E
E
C, E
S
E
E
C, E
S
E
E
C, E
S
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
176
B1
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Coastal Settlement Through Minapolitan TAHAP KONSTRUKSI
9
Pembangunan Zona Industri Pengolahan Ikan
Pembangunan Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman 10 Nelayan (Kecuali Balai Nelayan)
11
Pembangunan Zona RTH Sempadan Pantai
E
S
S
S
S
S, E
S, E
E
S
S
S
S
S, E, C
S, E
E
S
S
S
S
S, E, C
S
S
S
S
C, N
Sarana dan Prasarana (TPS, IPAL, Jaringan 12 S,E Jalan, Telekomuniaasi, Air Bersih, dsb)
N, E S, E
S, E S, C
S
S, N
S, E
C, N C, N
C
E
E
C, E
S
E
E
C, E
S
E
E
C, E
S
C, N C, N
TAHAP PASCA KONSTRUKSI 13
Relokasi Penduduk
S, E
S, E
S, E
14
Operasional
S
S
S
15
Monitoring
S
S
S
16
Evaluasi
S
S
S
17
Promosi Kawasan Minapolitan
S, E
S, E
S, C S
S
S
S, E
C
S
S
S S, C S, C S, C S, C
S
S
S, C S, C S, C S, C C S,E
S
S,E
Tabel.7.6 Linier Responsibility Pengelolaan BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
C C
S, E S, E S, E C
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
177
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
5. N E T W O R K P L A N N I N G A N A L Y S I S Network Planning Analysis atau Analisis Jaringan Kerja adalah adalah salah satu model yang digunakan dalam penyelanggaraan proyek yang produknya adalah salah satu analisis informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam network diagram proyek yang bersangkutan.
Tahapan Pembangunan (ii)
Aktivitas yang harus disesuaikan sebelum memulai aktivitas berikutnya (iii) none
A
A
B
KONSTRUKSI
(iv) Izin Survei Survei dan Pendekatan Masyakat
C
Pembuatan Proposal Rencana D dengan Masyarakat dan Stakeholder Perizinan : Izin Prinsip, Izin C D E, N, O Lokasi, Izin Guna Lahan. dan IMB E1 Pematangan Lahan Konstruksi 1 H, I, J, L D Pematangan Lahan Konstruksi 2, E2 K,L 3 dan 4 Konstruksi Tahap 1 [H] Pembangunan Zona Pusat Pelayanan (Kecuali Kantor Polisi dan Pos Pemadam Kebakaran) Pembangunan Balai dan Aula E1 H1 F, H3, H4, H6, H7 Desa E1, H3, H4, H6, H7 H2 Pembangunan JPO F, H8 E1, H1 H3 Pembangunan Puskesmas F, H2 E1, H1 H4 Pembangunan Masjid F, H2 E1, H8 H5 Pembangunan Parkir Komunal F, H9 E1, H1 H6 Pembangunan TK dan SD F, H2 E1, H1 H7 Pembangunan Pertokoan F, H2 E1, H2 H8 Pembangunan RTH dan WCA F, H5, H9 E1, H5, H8 H9 Proses Penumbuhan Vegetasi F [I] Pembangunan Zona Industri Pengolahan Ikan Pembangunan Industri E1 I1 F, I2, K Pengolahan Ikan Pembangunan Parkir Bus dan E1, I1 I2 F, I3, K Truk E2, I2 I3 Pembangunan Parkir Umum F, I4, K E3, I3 I4 Pembangunan Taman Kawasan F, I5 E4, I4 I5 Proses Penumbuhan Vegetasi F, Q B
PRA KONSTRUKSI
Aktivitas yang hanya bisa dimulai setelah aktivitas (v) B
Aktivitas
C
Durasi (Bulan) (vi) 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan
4 Bulan 7 Bulan 84 Bulan
6 Bulan
1 6 6 3 6 6 3 3
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
7 Bulan
2 Bulan 2 Bulan 4 Bulan 4 Bulan
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
178
B1
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Coastal Settlement Through Minapolitan Tahapan Pembangunan (ii)
Aktivitas yang harus disesuaikan sebelum memulai aktivitas berikutnya (iii)
E2, H, I, J E2, H, I, J F1 E2, H, I, J E2, H, I, J F3
F, G5 F, G5 F F, G5 F, G3 F, G8 F, G6 F, G1, G2, G4 F, G F, G F, G F, G E E
G, L G, L, K1, K3, K5, K6 G, L G, L, K1, K3, K5, K6 G, L G, L
Aktivitas
Aktivitas yang hanya bisa dimulai setelah aktivitas
(iv) (v) Konstruksi Tahap 2 [F] Pembangunan Zona Permukiman Umum (Rusunawa dan Taman) F1 Pembangunan Taman F2, G, L F2 Proses Penumbuhan Vegetasi G, L F3 Pembangunan Rusunawa F4, G, L Pembangunan Parkir dan F4 G, L Fasilitas Rusunawa Konstruksi Tahap 3 [G] Pembangunan Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum G1 Pembangunan SD K, G8 G2 Pembangunan SMP dan SMA K, G8 G3 Pembangunan Balai K, G5 G4 Pembangunan Pertokoan K, G8 G5 Pembangunan Musholla K, G1, G2, G4 G6 Pembangunan RTH K, G7 G7 Proses Penumbuhan Vegetasi K Pembangunan Parkir Zona G8 K, G6 Terkait [L] Sarana dan Prasarana L1 Pembangunan TPS 3R K L2 Pembangunan IPAL K Pembangunan Sarana Listrik L3 K (Gardu) Pembangunan Pos Polisi (Pusat L4 K Pelayanan) L5 Pembangunan Jalan K Pembangunan Jaringan Sarana L6 K Lainnya Konstruksi Tahap 4 [K] Pembangunan Zona RTH Sempadan Pantai K1 Plaza Pantai N, O, P, K2, K4 K2 Tempat Parkir N, O, P K3 Jogging Track N, O, P, K2, K4 K4 Proses Penumbuhan Vegetasi N, O, P K5 Lapangan Olahraga N, O, P, K2, K4 K6 Wave Breaker N, O, P, K2, K4
Durasi (Bulan) (vi)
6 Bulan 3 Bulan 48 Bulan 10 Bulan
6 6 7 6 6 4 3
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
3 Bulan 10 Bulan 10 Bulan 5 Bulan 10 Bulan 130 Bulan 130 Bulan
8 Bulan 4 Bulan 8 Bulan 6 Bulan 8 Bulan 12 Bulan
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
179
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Tahapan Pembangunan (ii)
PASCA KONSTRUKSI
Aktivitas yang harus disesuaikan sebelum memulai aktivitas berikutnya (iii) F K D D I, J
Aktivitas
M N O P Q
(iv) Relokasi Penduduk Operasional dan Maintenance Monitoring Evaluasi Promosi Kawasan Minapolitan
Aktivitas yang hanya bisa dimulai setelah aktivitas
Durasi (Bulan)
(v) None None None None None
(vi) 6 Bulan Hingga 2041 Hingga 2041 Hingga 2041 Hingga 2041
Tabel.7.7 Network Planning Analysis Pengelolaan BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
180
B1
6. C R I T I C A L P A T H M E T H O D (CPM)
108
Pra Konstruksi
Coastal Settlement Through Minapolitan
114 6
Konstruksi 3
Konstruksi 2
Konstruksi Konstruksi 1
H3
296
114
298 302
6
107
114
120
120
123
H1 101
6 107
108 137
3
140 140
7
151 151
153
153
155 155
4 159 159
0
B 2
1 3
3 3 3 3
C 3
6 6 6 6
D 4
192
166
163
204
202
10
231
237 237
153
182
238
286
286
296
184
240
288
288
208
J8 6
204
166 J1 6 162 168
174
208
211 176
J9 172
176
J3 174
178
210
179 3
213 178
F4
48
J4
3
6
210
211
181
160
F3
J5 3
6 168
12 192
10
17
E2
L1 10
346 298
348 356
L2
10 348
358
356
361
L3
181
5
4 326
330
330
333
362
361
371
373
371
L5
101
639 8
633
641
643
651
K3
639 4
653
657
665
K4
667
654
N 20
683
6
8
703
683 657
651
K5
659
703
O 20 723
703
12 679
703 723
677
K6 667
645
641
8
645
659
643
K2
723
P
743
20
10 363
231
333
665
357
L4
723
743
501
130 374 504
84
17
346
338
229 18
330
G6 322
631 336
J10 213
336
K1
3
6
172
J2
J7
10
333 326
330
238
F2
F1
179 202
235 235
229
190
184
320
3
I5
4
2
160
156 156
I4
8
190
314
G7 152 152
I3
2
3
6
150 150
I2
336
G8 310
304
316
129
148 148
141
17
329
333
6
G4
J6
1 1
316 323
6
182
1
310
143
6
H6
144
A
7
308
G2
326
G5
129
123
I1
0
314 320
G3
123
17
E1 7
3
1
308
141
H9
H8
H2
3
123
10
138 138
108 135
107
107
H5 120
10
304
120
H4 101
Pasca Konstruksi
Konstruksi 4
6
114
108
302
G1
101
a
b
activities e
c
d
a=Earliest Start b=Earliest End c=Latest Start d=Latest End e=Duration
Gambar 7.4 CPM Pengelolaan BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
683
667
M 6
667
683
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
181
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
7. P E M B I A Y A A N Berdasarkan konsep pengelolaan yang telah dirumuskan salah satunya berupa Public Private Partnership (PPP) dengan model pembangunan berupa Build Operate Transfer atau BOT. Jika dilihat dari aspek pembiayaan finansial, implementasi konsep etersebut akan terdapat biaya yang akan dikeluarkan (cost) maupun keuntungan (benefit) yang akan diperoleh. Tujuan dari perhitungan cost dan benefit ini adalah untuk mengetahui kelayakan proyek segi dari konsep Public Private Partnership (PPP) berupa BOT pada Kawasan Perancangan.
a. Analisis Finansial
1) Analisis Financial Cost Skema BOT Financial Cost adalah anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan di kawasan perancangan Tahapan
Pra Konstruksi
Zona
Aktivitas
Asumsi
Sumber
Izin Survei
-Kebutuhan print surat survei surat izin sebanyak 20 lembar dan fotocopy surat survei sebanyak 100 lembar Fotocopy di Desa -Print surat izin survei diasumsikan Rp. Pandangan 1000/lembar dan fotocopy Rp. 200/lembar
Survei dan Pendekatan Masyakat
-Melakukan survei lapangan oleh 3 orang yang dilakukan sebanyak 3 kali -Honor surveyor diasumsikan Rp. 105.000/kegiatan -Sosialisasi dan pendekatan masyarakat dilakukan 3X dengan perwakilan 100 orang masyarakat Desa http://sipandu.rem Pandangan bangkab.go.id/sihar -Biaya konsumsi Rp. 25.000/kegiatan ga/ dan Rp. 105.000 untuk keperluan dokumentasi
Semua Zona
Tahun Ke-
1
1
Rincian
Biaya izin survei -Print :Rp. 20.000 -Fotocopy : 20.000
Biaya biaya survei : Rp. 105.000x 3 orang x 3 kali survei =Rp. 945.000 Biaya Pendekatan Masyarakat ((Rp. 25.000 x 100)+ Rp. 105.000) x 3 =7.815.000
2
1
3
1
Biaya Pembuatan Proposal ((50xRp. 500) + Rp.5000 x 10
Syarat Administrasi IMB
4
1
Biaya Administrasi Rp. 2.500 x 25.029m2
Berdasar standar harga lahan Kab. Rembang didapatkan harga Rp http://sipandu.rem 1.157.400/m2 dan akan diadakan bangkab.go.id/sihar pembebasan lahan untuk hunian baru ga/ seluas 11012.76m2
7
1
Biaya pembebasan lahan Rp. 1.157.400 x 11012.76m2
-Membuat proposal minimal 50 lembar Pembuatan Proposal dengan harga Rp.500/lembar serta Rencana dengan biaya jilid Rp. 5.000/ekseplar Masyarakat dan Stakeholder -Pengadaan proposal 10 eksemplar
Perizinan : Izin Prinsip, Izin Biaya administrasi perizinan Rp. Lokasi, Izin Guna Lahan. dan 2.500/m2 IMB
Pembebasan Lahan
Waktu Pelaksanaan Durasi (Bulan)
Jumlah
40,000
8,760,000
240,000
62,572,500
12,746,168,424
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
182
Tahapan
Zona
Aktivitas
Asumsi
Berdasarkan anggaran pada RKPD Kabupaten Rembang, Pembangunan Pembangunan Balai dan Kantor desa dilengkapi Aula Desa oleh saran pendukung seperti balai desa dan fasilitas lain seperti pagar rth dan lain lain Pembangunan JPO diasumsikan dengan melihat contoh rencana Pembangunan JPO pembangunan 11 JPO yang dilengkapi oleh Lift,Listrik dan Panel Surya sebesar 110 Milyar Pembangunan Puskesmas Pembangunan Puskesmas yang dilengkapi dengan Posyandu Pembangunan 1 masjid 2 lantai seluas 600 m2 dengan tinggi 16 m + Pembangunan Masjid Pembangunan taman sekitar, lahan parkir, dan pemeliharaan Pembangunan lahan Pembangunan Parkir parkir dan vegetasi hijau Komunal
Konstruksi Tahap 1
Pembangunan Zona Pusat Pelayanan (Kecuali Kantor Polisi)
Pembangunan TK dan SD
Pembangunan Pertokoan
Pembangunan RTH dan WCA
Pembangunan Gedung SD = Rp200.000.000 Pembangunan pagar dan taman = Rp100.000.000 Penataan lingkungan SD = Rp150.000.000 Penyediaan sarpras penunjang = Rp80.000.000 Pembangunan 1 lapangan voli = Rp30.000.000 Pembangunan 1 lapangan bulu tangkis = Rp20.000.000 ** Gedung TK satu kesatuan dengan gedung SD ** Pembangunan pagar dan taman = Rp100.000.000 Penataan lingkungan TK = Rp150.000.000 Penyediaan sarpras penunjang = Rp100.000.000 Pembangunan playground = Rp30.000.000 Diasumsikan terdapat 65 Kios toko dengan luas 1381,96 m2 dan standar harga gedung 1 lantai Rp.3.208.571/m2 Pembangunan dan pemeliharaan RTH mengacu pada RKPD Kab.Rembang 2021 Rp. 1.200.000.000 untuk 3 RTH
Sumber
RKPD Kab. Rembang 2021
Waktu Pelaksanaan Durasi (Bulan)
Tahun Ke-
Biaya pembangunan kantor desa Rp. 100.000.000 Biaya pembangunan Balai desa Rp. 100.000.000
21
2 - 4
21
2 - 4
Biaya Konstruksi,Biaya Pengadaab sarana listrik dan panel surya serta lift
21
2 - 4
Biaya Kontruksi Rp,1,200,000,000
BinaMarga RKPD Kab. Rembang 2021
Rincian
RKPD Kab. Rembang 2021
21
2 - 4
Bangunan Masjid Rp. 600.000.000 Taman sekitar dan lahan parkir Rp. 200.000.000
RKPD Kab. Rembang 2022
21
2 - 4
Pembangunan taman dan lahan parkir Rp.200.000.000
RKPD Kab. Rembang 2021
21
2 - 4
1 SD = Rp580.000.000 1 TK = Rp380.000.000
21
2 - 4
21
2 - 4
Pergub No.27 Tahun 2020 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/pj/2012 RKPD Kab. Rembang 2021
Biaya Pembangunan gedung kios /toko : Rp 3.208.571*1381,96 m2 Pembangunan dan pemeliharaan 1 RTH Rp. 400.000.000
Jumlah
200,000,000
10,000,000,000
1,200,000,000
800,000,000
200,000,000
960,000,000
4,434,116,779
400,000,000
183
Tahapan
Zona
Aktivitas
Asumsi
Pembangunan Industri Pengolahan Ikan Pembangunan tiap Bangunan Industri Industri Pengolahan Ikan
Pembangunan
Pembangunan Lahan Parkir dan vegetasi
Pembangunan
Pembangunan Lahan Parkir dan vegetasi hijau Pembangunan Taman denga fasilitas penunjang kursi tempat sampah dan area kolam
Pembangunan Zona Parkir Bus dan Truk hijau Industri Pengolahan Parkir Umum Ikan
Pembangunan Taman Proses Penumbuhan Vegetasi
Konstruksi Tahap 1
eit.journal.id
19
RKPD Kab. Rembang 2020
19
RKPD Kab. Rembang 2021
19
Biaya 2 - -Investasi :Rp. 10.000.000.000 3 -Modal : Rp. 5000.000.000
2 - Pembangunan Lahan Parkir dan 3 Penambahan Vegetasi Rp. 200.000.000 2 - Pembangunan Lahan Parkir dan 3 Penambahan Vegetasi Rp. 200.000.000
19
2 3
19
2 3
RKPD Kab. Rembang 2021
Rincian
Pembangunan Taman Rp. 200.000.000
Jumlah
15,000,000,000
200,000,000 200,000,000
200,000,000
Diasumsikan terdapat 88 Kios toko dengan luas 1381,96 m2 dan standar harga gedung 1 lantai Rp.3.208.571/m2
Pergub No.27 Tahun 2020 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/pj/2012
40
2 - Biaya Pembangunan gedung kios /toko : Rp 5 3.208.571*1720,77 m2
5,521,212,720
Pembangunan Musholla
Pembangunan mushalla di sekitar lingkungan hunian dan tempat pelayanan publik
RKPD Kab. Rembang 2021
40
2 1 Bangunan Mushalla Rp. 100.000.000 5
100,000,000
Pembangunan TK
Pembangunan Gedung TK = Rp200.000.000 Pembangunan pagar dan taman = Rp100.000.000 Penataan lingkungan TK = Rp150.000.000 Penyediaan sarpras penunjang = Rp100.000.000 Pembangunan playground = Rp30.000.000
RKPD Kab. Rembang 2021
40
2 1TK : Rp 580.000.000 5
580,000,000
Pembangunan Industri Galangan Kapal Pembangunan Pergudangan Pembangunan Parkir Komunal Pembangunan Dermaga
Pembangunan Zona Permukiman Umum (Rusunawa dan Taman)
Waktu Pelaksanaan Durasi Tahun (Bulan) Ke-
Pembangunan Pertokoan
Pembangunan dan pemeliharaan RTH Pembangunan Zona Sub Pembangunan RTH mengacu pada RKPD Kab.Rembang 2021 Rp. 1.200.000.000 untuk 3 RTH Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan (Kecuali Balai Nelayan) Proses Penumbuhan Vegetasi Pembangunan TPI berupa perbaikan TPI dan rehabilitasi sarana TPI Pembangunan TPI
Konstruksi Tahap 2
Sumber
Pembangunan Taman
40 RKPD Kab. Rembang 2021 40 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuapten Rembang Tahun 2017
Berdasarkan pengamatan,pembangunan industri Galangan Kapal Diasumsikan biaya total pembangunan 1 gudang adalah Rp 25.650.000 termasuk juga upah pekerja
RAB Pembangunan Gudang Tundan, Bantul
Pembangunan Lahan Parkir dan vegetasi hijau Diasumsikan berdasarkan perhitungan cost pembangunan dermaga Pembangunan RTH permukiman Rp 50.000.000 Proses Penumbuhan Vegetasi
2 5 Pembangunan dan pemeliharaan 1 RTH Rp. 400.000.000 2 5
400,000,000
40
2 - Anggaran Tahun 2017,setiap TPI 5 Rp.250.000.000
40
2 5
40
2 - Total Pembangunan Pergudangan : 9 x 5 25.650.000
230,850,000
40
2 - Pembangunan Lahan Parkir dan 5 Penambahan Vegetasi Rp. 200.000.000
200,000,000
40
2 5 Biaya Kontruksi Rp 22.091.449.000 dan biayan lain lain
250,000,000
5,000,000,000
RKPD Kab. Rembang 2021
RKPD Kab. Rembang 2021
61
5 10 5 10
Pembangunan Taman Rp. 50.000.000 x 23 unit
29,107,188,370
1,150,000,000
184
Tahapan
Konstruksi Tahap 2
Konstruksi Tahap 3
Zona
Pembangunan Zona Permukiman Umum (Rusunawa dan Taman)
Aktivitas
Asumsi
Sumber
Waktu Pelaksanaan Durasi (Bulan)
Tahun Ke-
61
5 - 10
Pembangunan Pembangunan Lahan Parkir untuk rusunawa RKPD Kab. Parkir dan Fasilitas Rp.100.000.000 dan Lapangan Olahraga Rp Rembang Rusunawa 2021 50.000.000 Per Unit Rusun
61
5 - 10
Pembangunan meliputi pemenuhan sarana, prasarana, serta pengelolaan sarana pendidikan yang mengacu pada RKPD Kab. Rembang Tahun 2021,Pembangunan Gedung SD = Rp200.000.000 Pembangunan pagar dan taman = Pembangunan SD Rp100.000.000 Penataan lingkungan SD = Rp150.000.000 Penyediaan sarpras penunjang = Rp80.000.000 Pembangunan 1 lapangan voli = Rp30.000.000 Pembangunan 1 lapangan bulu tangkis = Rp20.000.000
29
10 - 13
29
10 - 13
Pembangunan Rusunawa
Berdasarkan Penyelenggaraan Rumah Susun Sukaramai dengan anggaran Rp.2.000.000.000/m2
Pembangunan Gedung SMP = Rp260.000.000 Pembangunan pagar dan taman = Rp100.000.000 Penataan lingkungan SMP = Rp150.000.000 Penyediaan sarpras penunjang = Rp100.000.000 Pembangunan 1 lapangan futsal = Rp50.000.000 Pembangunan 1 lapangan bulu tangkis = Rp20.000.000
Pembangunan Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
Pembangunan SMP dan SMA
Pembangunan Gedung SMK = Rp300.000.000 Pembangunan pagar dan taman = Rp100.000.000 Penataan lingkungan SMK = Rp150.000.000 Penyediaan sarpras penunjang = Rp100.000.000 Pembangunan 1 lapangan futsal = Rp50.000.000 Pembangunan 1 lapangan voli = Rp30.000.000 Pembangunan 1 lapangan bulu tangkis = Rp20.000.000
Jurnal
Rincian Pembangunan 23 gedung rusun (2208 unit) dengan luas 36235.35m2
Biaya Per Unit Rusun 150.000.000 x 23 unit
Jumlah
72,470,700,000
3,450,000,000
1 SD = Rp580.000.000 580,000,000
RKPD Kab. Rembang 2021
1 SMP = Rp680.000.000
1 SMK = Rp750.000.000
1,400,000,000
** Gedung TK satu kesatuan dengan gedung SD ** Pembangunan pagar dan taman = Rp100.000.000 Penataan lingkungan TK = Rp150.000.000 Penyediaan sarpras penunjang = Rp100.000.000 Pembangunan playground = Rp30.000.000
185
Tahapan
Zona
Pembangunan Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
Aktivitas
Pembangunan Parkir Zona Terkait
Pembangunan TPS 3R
Pembangunan IPAL
Pembangunan Sarana Listrik (Gardu)
Sarana dan Prasarana
Sumber
Diasumsikan terdapat 47 Kios Toko luas 1039.78m2 dan standar Pergub No.27 Tahun Pembangunan 2020 dan Peraturan harga gedung 1 lantai Pertokoan Dirjen Pajak Nomor Rp.3.208.571/m2 25/pj/2012 Pembangunan mushalla di sekitar RKPD Kab. Rembang Pembangunan Musholla lingkungan hunian dan tempat 2021 pelayanan publik
Pembangunan RTH
Konstruksi Tahap 3
Asumsi
Pembangunan dan pemeliharaan RTH mengacu pada RKPD RKPD Kab. Rembang Kab.Rembang 2021 Rp. 2021 1.200.000.000 untuk 3 RTH Proses Penumbuhan Vegetasi Pembangunan Lahan Parkir dan vegetasi hijau
Pembangunan TPS 3R pada 2 titik kawasan perancangan dengan 1x pembangunan (1 titik) PDPT RAB TPS Desa diperkirakan akan menghabiskan Sitiarjo, Malang Rp 4.250.000 Pembangunan 1 IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebesar Rp. 550.000.000 berdasarkan RKPD Kab. Rembang 2021
Pemasangan 1 Gardu Llistrik dengan biaya Rp 50.000.000
Melihat Pembangunan Ppos Polisi Pembangunan Pos Polisi Pendawa di Purworejo sebagai (Pusat Pelayanan) asumsi biaya Pembangunan Jalan
RKPD Kab. Rembang 2021
Pembangunan dan Revitalisasi Jaan Lingkugan dengan Paving blok
Waktu Pelaksanaan Durasi (Bulan) Tahun Ke29
10 - 13
29
10 - 13
1 Bangunan Mushalla Rp. 100.000.000
29
10 - 13
Pembangunan dan pemeliharaan 1 RTH Rp. 400.000.000
29
10 - 13
29
10 - 13
29
Pembangunan Zona RTH Sempadan Pantai
Tempat Parkir
Jogging Track
Pembangunan Lahan Parkir dan Penambahan Vegetasi Rp. 200.000.000
100,000,000
400,000,000
200,000,000
8,500,000
1 IPAL : Rp. 550.000.000 29
10 - 13
RKPD Kab. Rembang 2021
29
10 - 13
29
10 - 13
29
10 - 13
550,000,000 Pemasangan Biaya Gradu Listrik Tambahan : 8 x 50.000.000 Biaya Pembangunan Pos Polisi Rp1,200,000,000
Purworejonews.com
bappenas.go.id
Pembangunan Plaza Pantai di asumsikan seperti pembangunan ruang terbuka hijau dikarenakan RKPD Kab. Rembang fungsi nya digunakna sebagai 2021 daerah ruang terbuka hijau Pembangunan Lahan Parkir dan vegetasi hijau Pembangunan Jogging Track sebagai sarana olahraga tepi pantai
3,336,207,954
10 - 13
RKPD Kab. Rembang 2021
Pembangunan Jaringan Anggaran pembangunan jaringan Sarana Lainnya : RKPD Kab. Rembang air bersih: Rp 200.000.000 Drainase,air Bersih dan 2021 Listrik Anggaran pembangunan jaringan SKPD Dinas ESDM Kab. listrik: Rp 849.300.000 Rembang 2019
Konstruksi Tahap 4
Jumlah
1 TPS 3R : Rp. 4.250.000
Anggaran pembangunan jaringan RKPD Kab. Rembang drainase: Rp 200.000.000 2021
Plaza Pantai
Rincian Biaya Pembangunan : 1039.78*3.208.571
29
10 - 13
400,000,000
1,200,000,000
Jalan Lingkungan Rp. 104.000 x 9900
1,029,600,000
Biaya pembangunan jaringan drainase = Rp 200.000.000
200,000,000
Biaya pembangunan jaringan air bersih = Rp 200.000.000
200,000,000
Biaya pembangunan jaringan listrik = Rp 849.300.000
849,300,000
1 Plaza Pantai : Rp. 400.000.000 18
13 - 14
18
13 - 14
18
13 - 14
RKPD Kab. Rembang 2021
400,000,000
Pembangunan Lahan Parkir dan Penambahan Vegetasi Rp. 200.000.000
200,000,000
Jogging Track Rp.100.000 100,000,000
186
Tahapan
Konstruksi Tahap 4
Zona
Pembangunan Zona RTH Sempadan Pantai
Aktivitas
Asumsi
Sumber
Waktu Pelaksanaan Durasi (Bulan) Tahun Ke-
Jumlah
RTH Pantai
Pembangunan dan pemeliharaan RTH mengacu pada RKPD Kab.Rembang 2021 Rp. 1.200.000.000 untuk 3 RTH
RKPD Kab. Rembang 2021
18
13 - 14
Pembangunan dan pemeliharaan 1 RTH Rp. 400.000.000
Lapangan Olahraga
Pembangunan berupa lapangan RKPD Kab. Rembang olahraga voli pantai,Basket 2021
18
13 - 14
Lapangan Voli : Rp 25.000.000 Lapangan Basket Rp. 25.000.000
18
13 - 14
Biaya Bibit dan Penaman Mangrove : Rp.10,000x1000
18
13 - 14
Asumsi Kelompok B1
16
14
Rp.250.000 x 7534 Orang
Pergub Jawa Tengah No. 50 Tahun 2014
12
15
Total Biaya Pertahun = ( 5 orang x 1.861.000+24.000.000+15.000. 000)=48.305.000,Biaya Total =Rp48.305.000x6
Penanaman Mangrove asumsi Penanaman Mangrove biaya setiap bibit mangrove Rp.10,000 Wave Breaker
Relokasi Penduduk
Operasional dan Maintenance
Pembangunan 2 buah konstruksi Submerged wave breaker Rp. 3,872.322.000 Biaya Relokasi termasuk Pemindahan barang untuk setiap penduduk Rp.250.000/orang atau Rp.1000.000 per KK
Gaji pegawai Rp1.800.000/orang/bulan Biaya listrik dan air bersih Rp2.000.000/bulan Pemeliharaan taman, dan gedung-gedung Rp15.000.000/tahun
Harga Bibit : Tokopedia
Paduraksa
Monitoring Pasca Konstruksi
Rincian
Semua Zona Evaluasi
Promosi Kawasan Minapolitan
400,000,000
50,000,000
Biaya untuk wave breaker : 5 x Rp. 3,872.322.000
10,000,000
19,361,610,000
1,883,500,000
289,830,000
Hingga 2041 Biaya Monitoring dan evaluasi di Asumsikan Rp.500.000/tahun (minimal dilakukan 1x pertahun)
Promosi melalui website dan sosial media, meliputi biaya hosting website Rp. 290.000/bulan Upah pengelola platform digital marketting Rp. 1.861.000 Biaya pemeliharaan dan pengembangan Rp. 500.000 Biaya promosi konvensional reklame Rp. 1.000.000 Biaya cetak flyers Rp. 1.000/ lbr cetak 100 lbr.
20
https://www.hostinger.c o.id steemit.com harga cetak flyers UMR Kab. Rembang
Tabel.7.8 Pembiayaan Finansial Cost BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
3,000,000 Hingga 2041
Analisis Kelompok B1
20
Hingga 2041
Rp.500.000 x 6 tahun Biaya total 9.960.000/tahun dengan Rincian sebagai berikut Hosting website untuk 1 tahun Rp. 290.000 x12 = Rp 3.480.000 / tahun Upah pengelola social media and website,content creator,creative media Rp. 1.861.000 x 4 = Rp.7.444.000/ bulan = Rp.89.328.000 / tahun Pemeliharaan Rp. 500.000/bulan = Rp6.000.000/tahun Reklame Rp. 1.000.000 Cetak flyers Rp. 1.000 x100,sehingga total pertahun Rp. 99.908.000
TOTAL COST
599,448,000
187,808,590,323
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
187
2) Analisis Financial Benefit Skema BOT Tahapan
Zona
Aktivitas
Asumsi
Balai Pertemuan
- Harga sewa balai pertemuan Rp 2.000.000 (tanpa AC) - Harga sewa balai pertemuan Rp 2.250.000 (Menggunakan AC) - Terdapat 2 (dua) kali penyewaan balai pertemuan di setiap bulannya.
Sumber
Sesuai dengan harga sewa Gedung Balai Kartini di Rembang, tercantum dalam jawapos.com
Skenario sewa penyewaan ruko pertokoan dilakukan per tahun, dengan asumsi seluruh toko/ruko dan warung disewakan seluruhnya. Besarnya tarif berdasarkan Perda Kabipaten Rembang dengan hitungan biaya berdasarkan satuan luas per m/hari Pertokoan
Pasca Konstruksi
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
Jenis toko yang berada di kawasan perancangan berupa Pertokoan Kelas I dengan biaya Rp 6.000.000/tahun dan harga sewa meningkat setelah 3 tahun beroperasi menjadi Rp 7.000.000/tahun
Waktu Pelaksanaan Durasi (Bulan)
Tahun Ke-
Parkir Zona
Kebutuhan Tarif parkir terdiri dari: a. kendaraan roda dua sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) b. kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
Total sewa balai pertemuan per bulan = 2.000.000 + Rp 2.250.000 = RP 4.250.000/bulan
Jumlah (Rupiah)
84
14-20
36
14-16
SKENARIO I Total biaya sewa pertokoan: = 47 kios x Rp 6.000.000 x 3 = Rp 846.000.000
846,000,000
48
17-20
SKENARIO II Total biaya sewa pertokoan: = 47 kios x Rp 7.000.000 x 4 = Rp 2.961.000.000
2,961,000,000
Total sewa balai pertemuan selama 7 tahun = Rp 4.250.000 x 12 x 7 = Rp 357.000.000
357,000,000
Analisis Kelompok B1
Terdapat 47 kios dengan luas Pertokoan berupa 3m x 3m (9m2), Serta penjualan toko dilakukan sepanjang tahun.
Asumsi kantong parkir terisi 80% dari total kantong parkir per unit parkiran sepanjang tahun pasca konstruksi parkir.
Rincian Perhitungan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Parkir Motor memiliki 140 unit parkir, asumsi: 112 motor yang parkir terisi setiap harinya. Parkir Mobil memiliki 72 unit parkir, asumsi: 58 mobil yang parkir terisi setiap harinya. 84
14-20
Total Parkir Komunal harian x jumlah hari dalam 7 tahun: = ((Rp 1.000 x 112) + (Rp 2.000 x 58)) x (30 x 12 x 7) = (112.000 + 116.000) x (30 x 12 x 7) = Rp 1.559.520.000
574,560,000
188
Tahapan
Zona
Aktivitas
Asumsi
- Harga sewa balai pertemuan Rp 2.000.000 (Hari biasa/hari kerja) - Harga sewa balai pertemuan Rp Balai dan Aula 2.250.000 (Akhir pekan/Sabtu dan Desa Minggu) - Terdapat 2 (dua) kali penyewaan balai pertemuan di setiap bulannya.
Asumsi kantong parkir terisi 80% dari total kantong parkir per unit parkiran sepanjang tahun pasca konstruksi parkir. Parkir Komunal
Pasca Konstruksi
Kebutuhan Tarif parkir terdiri dari: a. kendaraan roda dua sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) b. kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
Sumber
Sesuai dengan harga sewa Gedung Balai Kartini di Rembang, tercantum dalam jawapos.com
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Waktu Pelaksanaan Durasi (Bulan)
Tahun Ke-
Pertokoan
Jenis toko yang berada di kawasan perancangan berupa Pertokoan Kelas I dengan biaya Rp 6.000.000/tahun dan harga sewa meningkat setelah 8 tahun beroperasi menjadi Rp 7.000.000/tahun Terdapat 65 kios dengan luas Pertokoan berupa 3m x 3m (9m2), Serta penjualan toko dilakukan sepanjang tahun.
Jumlah (Rupiah)
Total sewa balai pertemuan per bulan = 2.000.000 + Rp 2.250.000 = RP 4.250.000/bulan 192
5-20
Total sewa balai pertemuan selama 16 tahun = Rp 4.250.000 x 12 x 16 tahun = Rp 816.000.000
816,000,000
Parkir Motor memiliki 140 unit parkir, asumsi: 112 motor yang parkir terisi setiap harinya. Parkir Mobil memiliki 90 unit parkir, asumsi: 72 mobil yang parkir terisi setiap harinya. 192
5-20
Pusat Pelayanan
Skenario sewa penyewaan ruko pertokoan dilakukan per tahun, dengan asumsi seluruh toko/ruko dan warung disewakan seluruhnya. Besarnya tarif berdasarkan Perda Kabipaten Rembang dengan hitungan biaya berdasarkan satuan luas per m/hari
Rincian Perhitungan
96
Total Parkir Komunal Pusat Pelayanan harian x jumlah hari dalam 16 tahun: = ((Rp 1.000 x 112) + (Rp 2.000 x 72)) x (30 x 12 x 16) = (112.000 + 114.000) x (30 x 12 x 16) = Rp 1.301.760.000
1,301,760,000
5-12
SKENARIO I Total biaya sewa pertokoan: = 65 kios x Rp 6.000.000 x 8 = Rp 3.120.000.000
3,120,000,000
13-20
SKENARIO II Total biaya sewa pertokoan: = 65 kios x Rp 7.000.000 x 8 = Rp 3.640.000.000
3,640,000,000
Analisis Kelompok B1
96
189
Tahapan
Zona
Aktivitas
Asumsi
Sumber
Waktu Pelaksanaan Durasi Tahun (Bulan) Ke-
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rupiah)
Data pengolahan ikan didapatkan dari BPS berdasarkan asumsi kumulatif. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya acuan data industri pengolahan ikan di kawasan pandangan saat ini. Asumsi dilakukan dengan mengambil persentasi nilai produksi di TPI Pandangan terhadap total nilai produksi di seluruh TPI di Kabupaten Rembang. Setelah ditemukan Industri angka 8,067% yang merupakan nilai produksi TPI Pengolahan Pandangan terhadap keseluruhan TPI di Kabupaten Ikan Rembang, angka persentase tersebut diterapkan pada komoditas jenis pengolahan ikan di Kabupaten Rembang dan disesuaikan dengan industri pengolahan ikan yang secara khusus dilakukan di kawasan Pandangan.
Nilai Produksi Perikanan Laut 2020 dan Banyaknya Produksi Pengolahan Ikan di Kabupaten Rembang 2019 Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang
180
6-20
Berdasarkan asumsi, diperoleh bahwa nilai produksi pengolahan ikan di kawasan perancangan sebesar 92,264,090,138 per tahun. Maka,
1,383,961,352,0 70
= 92,264,090,138 x 15 = 1,383,961,352,070
Setelah itu, dikarenakan jenis pengolahan yang dilakukan di Kawasan perancangan berupa pengasinan, presto, dan pembekuan maka didapatkan nilai produksi dalam kurun 1 tahun sebesar 92,264,090,138
Pasca Konstruksi
Kawasan Industri Pengolahan Ikan
Asumsi kantong parkir terisi 80% dari total kantong parkir per unit parkiran sepanjang tahun pasca konstruksi parkir. Parkir Bus dan Truk
Kebutuhan Tarif parkir terdiri dari: a. kendaraan roda enam sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) b. kendaraan beroda lebih dari enam sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
Asumsi kantong parkir terisi 80% dari total kantong parkir per unit parkiran sepanjang tahun pasca konstruksi parkir.
Parkir Umum
Kebutuhan Tarif parkir terdiri dari: a. kendaraan roda dua sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) b. kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Parkir Bus/Truk memiliki 25 unit parkir, asumsi: 20 yang parkir terisi setiap harinya.
204
204
4-20
4-20
Total Parkir Bus/Truk x jumlah hari dalam 17 tahun: = ((Rp 4.000 x 20) x (30 x 12 x 17)) = (Rp 80.000) x (30 x 12 x 17) = Rp 489.600.000
Parkir Motor memiliki 170 unit parkir, asumsi: 136 motor yang parkir terisi setiap harinya. Parkir Mobil memiliki 46 unit parkir, asumsi: 37 mobil yang parkir terisi setiap harinya. Total Parkir Komuna x jumlah hari dalam 17 tahun: = ((Rp 1.000 x 136) + (Rp 2.000 x 37)) x (30 x 12 x 17) = (136.000 + 74.000) x (30 x 12 x 17) = Rp 1.285.200.000
489,600,000
1,285,200,000
190
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Tahapan
Zona
Aktivitas
Asumsi
Sumber
Skenario sewa penyewaan ruko pertokoan dilakukan per tahun, dengan asumsi seluruh toko/ruko dan warung disewakan seluruhnya. Besarnya tarif berdasarkan Perda Kabipaten Rembang dengan hitungan biaya berdasarkan satuan luas per m/hari Pertokoan
Jenis toko yang berada di kawasan perancangan berupa Pertokoan Kelas I dengan biaya Rp 6.000.000/tahun dan harga sewa meningkat setelah 7 tahun beroperasi menjadi Rp 7.000.000/tahun
TPI
Pasca Konstruksi
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan
Industri Galangan Kapal
Berdasarkan sumber, rata-rata produksi setiap galangan kapal mencapai 6 kapal per tahun. Sementara itu jenis kapal terbagi menjadi 2; 1. Kapal Ikan Besar (10-150 GT): dengan harga produksi berkisaran 1 hingga 2 miliar per kapal(diambil nilai tengah yaitu Rp 1,5 miliar per kapal) Diambil dari "Industri 2. Kapal Ikan Kecil (Kayu/ 25 GT): dengan harga produksi berkisar Rp Kapal di Jalan Pantura" 250 juta hingga Rp 450 juta, diambil nilai tengah yaitu Rp 350 juta per pada mediaindonesia.com kapal.
Sementara itu, asumsi produksi kapal yang dilakukan yaitu 2 kapal ikan besar dan 4 kapal ikan kecil setiap tahunnya. Terjadi peningkatan 1 kapal di setiap jenisnya setelah 7 tahun. Asumsi seluruh unit gudang di kawasan telah disewakan, terdiri dari Pergudanga 9 unit gudang. n Setiap unit gudang disewakan per tahun dengan biaya sewa Rp 90.000.000/unit/tahun
Parkir Komunal
Dermaga
Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang
Asumsi kantong parkir terisi 80% dari total kantong parkir per unit parkiran sepanjang tahun pasca konstruksi parkir.
Sewa gudang di Rembang rumah123.com
Jumlah (Rupiah)
6-12
SKENARIO I Total biaya sewa pertokoan: = 88 kios x Rp 6.000.000 x 7 = Rp 3.696.000.000
3,696,000,000
96
13-20
SKENARIO II Total biaya sewa pertokoan: = 88 kios x Rp 7.000.000 x 8 = Rp 4.928.000.000
4,928,000,000
60
6-10
60
11-15
60
16-20
84
6-12
SKENARIO I: = Nilai produksi x 5 = Rp 65 037 154 722 x 5 = Rp 325.185.773.610 SKENARIO II: Peningkatan 10% setiap 5 tahun dari periode sebelumnya menjadi Rp 71.540.870.194 = Rp 71.540.870.194 x 5 = Rp 357.704.350.971 SKENARIO III: Peningkatan 10% setiap 5 tahun dari periode sebelumnya menjadi Rp 78.694.957.213 = Rp 78.694.957.213 x 5 = Rp 393.474.786.068 SKENARIO I: = Nilai produksi kedua jenis kapal/tahun x 7 tahun = ((Rp 1.500.000.000 x 2) + (Rp 350.000.000 x 4)) x 7 = Rp 30.800.000.000
96
13-20
SKENARIO II: = Nilai produksi kedua jenis kapal/tahun x 8 tahun = ((Rp 1.500.000.000 x 3) + (Rp 350.000.000 x 5)) x 8 = Rp 50.000.000.000
180
6-20
Biaya sewa gedung: = 9 x 15 x 90.000.000
325,185,773,610
357,704,350,971
393,474,786,068
30,800,000,000
50,000,000,000
12,150,000,000
Parkir Motor memiliki 152 unit parkir, asumsi: 121 motor yang parkir terisi setiap harinya. Parkir Mobil memiliki 78 unit parkir, asumsi: 62 mobil yang parkir terisi setiap harinya.
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
180
6-20
Badan Pusat Statistik: Banyaknya Perahu Berdasarkan sumber BPS dan asumsi, terdapat 630 kapal di dermaga, Penangkap Ikan Menurut dengan sewa dermaga Rp 90.000 per kapal per tahunnya. Kecamatan di Kabupaten Rembang, 2018
180
6-20
Kebutuhan Tarif parkir terdiri dari: a. kendaraan roda dua sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) b. kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
Rincian Perhitungan
84
Analisis Kelompok B1
Terdapat 88 kios dengan luas Pertokoan berupa 3m x 3m (9m2), Serta penjualan toko dilakukan sepanjang tahun. Angka menggunakan Nilai Produksi Perikanan Laut yang Dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pandangan Menurut Bulan Pelaporan dan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang pada tahun 2020. Untuk angka Nilai Produksi TPI Pandangan didapatkan Rp 65 037 154 722 pada tahun 2020. nilai produksi meningkat 10% disetiap 5 tahunnya.
Waktu Pelaksanaan Durasi Tahun (Bulan) Ke-
Total Parkir Komuna x jumlah hari dalam 15 tahun: = ((Rp 1.000 x 121) + (Rp 2.000 x 67)) x (30 x 12 x 15)) = (121.000 + 134.000) x (30 x 12 x 15) = Rp 1.377.000.000 Biaya sewa x jumlah kapal x jumlah tahun = 90.000 x 630 x 15
1,377,000,000
567,000,000
191
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Tahapan
Pasca Konstruksi
Zona
Aktivitas
Asumsi
Ruang Terbuka Hijau Tempat Parkir Sempadan Pantai
Sumber
Asumsi kantong parkir terisi 80% dari total kantong parkir per unit parkiran sepanjang tahun pasca konstruksi parkir. Kebutuhan Tarif parkir terdiri dari: a. kendaraan roda dua sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) b. kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
3) Analisis Kelayakan Finansial Skema BOT
Waktu Pelaksanaan Tah Durasi un (Bulan) Ke-
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
Tabel.7.9 Pembiayaan Finansial Benefit BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rupiah)
Parkir Motor memiliki 136 unit parkir, asumsi: 105 motor yang parkir terisi setiap harinya. Parkir Mobil memiliki 72 unit parkir, asumsi: 58 mobil yang parkir terisi setiap harinya. 72
15-20 Total Parkir Komuna x jumlah hari dalam 6 tahun: = ((Rp 1.000 x 105) + (Rp 2.000 x 58)) x (30 x 12 x 6) = (105.000 + 116.000) x (30 x 12 x 6) = Rp 287.280.000
TOTAL BENEFIT =
477,360,000
2,579,712,742,719
Analisis kelayakan finansial adalah analisis mengenai layak atau tidaknya suatu proyek yang dilaksanakan. Analisis kelayakan finansial BOT diperlukan untuk mengkaji proyek tersebut dari segala sisi agar setelah dilaksanakan pembangunan proyek tersebut dapat mencapai hasil yang sesuai dengan yang direncanakan. Analisis kelayakan finanasial kawasan perancangan ini menggunakan beberapa parameter finansial dasar yang umum dipakai dalam menentukan layak atau tidaknya suatu proyek usaha untuk dijalankan atau tingkat profitibilitas suatu usaha adalah : a) Net Present Value (NPV), b) Internal Rate Of Return (IRR), c) Benefit Cost Ratio (BCR), dan d) Payback Period (PP). TAHUN KE-
COST
BENEFIT
DF (3%)
PV (COST)
PV (BENEFIT)
CASH FLOW
NPV
1
Rp1,723,526,500
Rp0
0.9708737864077670
Rp1,673,326,699
Rp0
-Rp1,723,526,500
-Rp1,673,326,699
Payback Period-Rp1,723,526,500
2
Rp17,331,212,720
Rp0
0.9425959091337540
Rp16,336,330,210
Rp0
-Rp17,331,212,720
-Rp16,336,330,210
-Rp19,054,739,220
3
Rp25,624,116,779
Rp0
0.9151416593531600
Rp23,449,696,748.59
Rp0
-Rp25,624,116,779
-Rp23,449,696,749
-Rp44,678,855,999
4
Rp18,190,000,000
104,400,000
0.8884870479156890
Rp16,161,579,402
Rp92,758,048
-Rp18,085,600,000
-Rp16,068,821,354
-Rp62,764,455,999
5
Rp26,841,488,370
626,760,000
0.8626087843841640
Rp23,153,703,654
Rp540,648,682
-Rp26,214,728,370
-Rp22,613,054,972
-Rp88,979,184,369
6
Rp12,853,450,000
163,795,604,860
0.8374842566836540
Rp10,764,562,019
Rp137,176,240,384
Rp150,942,154,860
Rp126,411,678,365
Rp61,962,970,491
7
Rp12,853,450,000
163,795,604,860
0.8130915113433540
Rp10,451,031,086
Rp133,180,815,907
Rp150,942,154,860
Rp122,729,784,821
Rp212,905,125,351
8
Rp12,853,450,000
163,795,604,860
0.7894092343139360
Rp10,146,632,123
Rp129,301,763,017
Rp150,942,154,860
Rp119,155,130,894
Rp363,847,280,211
9
Rp12,853,450,000
163,795,604,860
0.7664167323436270
Rp9,851,099,148
Rp125,535,692,249
Rp150,942,154,860
Rp115,684,593,101
Rp514,789,435,071
10
Rp14,119,657,954
163,795,604,860
0.7440939148967250
Rp10,506,351,564
Rp121,879,312,863
Rp149,675,946,906
Rp111,372,961,299
Rp664,465,381,977
11
Rp2,180,000,000
170,299,320,332
0.7224212765987620
Rp1,574,878,383
Rp123,027,852,398
Rp168,119,320,332
Rp121,452,974,015
Rp832,584,702,309
12
Rp2,950,000,000
170,299,320,332
0.7013798801929730
Rp2,069,070,647
Rp119,444,516,892
Rp167,349,320,332
Rp117,375,446,245
Rp999,934,022,641
13
Rp14,368,205,000
172,302,320,332
0.6809513399931780
Rp9,784,048,448
Rp117,329,495,914
Rp157,934,115,332
Rp107,545,447,466
Rp1,157,868,137,974
14
Rp12,174,305,000
172,717,400,332
0.6611178058186190
Rp8,048,649,809
Rp114,186,548,734
Rp160,543,095,332
Rp106,137,898,925
Rp1,318,411,233,306
15
Rp148,713,000
172,796,960,332
0.6418619473967180
Rp95,453,216
Rp110,911,793,463
Rp172,648,247,332
Rp110,816,340,247
Rp1,491,059,480,638
16
Rp148,713,000
179,951,047,352
0.6231669392201140
Rp92,673,025
Rp112,139,543,388
Rp179,802,334,352
Rp112,046,870,363
Rp1,670,861,814,990
17
Rp148,713,000
180,409,297,352
0.6050164458447710
Rp89,973,811
Rp109,150,591,881
Rp180,260,584,352
Rp109,060,618,070
Rp1,851,122,399,341
18
Rp148,713,000
180,409,297,352
0.5873946076162830
Rp87,353,214
Rp105,971,448,428
Rp180,260,584,352
Rp105,884,095,214
Rp2,031,382,983,693
19
Rp148,713,000
180,409,297,352
0.5702860268119250
Rp84,808,946
Rp102,884,901,387
Rp180,260,584,352
Rp102,800,092,441
Rp2,211,643,568,044
20
Rp148,713,000
180,409,297,352
0.5536757541863350
Rp82,338,782
Rp99,888,253,773
Rp180,260,584,352
Rp99,805,914,991
Rp2,391,904,152,396
JUMLAH
Rp187,808,590,323
Rp2,579,712,742,719
Rp154,503,560,935
Rp1,762,642,177,408
Tabel.7.10 Analisis Kelayakan Finansial BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
192
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
KETERANGAN KELAYAKAN FINANSIAL BOT Nilai NPV
Rp1,608,138,616,473
Bernilai positif
Layak
Nilai BCR
11.41
BCR>1
Layak
Nilai IRR
68%
IRR > DF (3%)
Layak
Payback Period
•
Berdasarkan analisis kelayakan finansial pada pengelolaan PPP, didapatkan nilai
Pada Tahun Ke-7
Net Present Value NPV bernilai positif, maka proyek ini layak dilakukan. •
Rp3,000,000,000,000.00
Nilai benefit cost ratio (BCR) sebesar 11,41 yang lebih besar dari angka 1 maka proyek
ini dikatakan layak. Rp2,500,000,000,000.00
•
Nilai Internal Rate Return (IRR) 68% lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan yaitu 3% maka proyek ini juga layak secara
Rp2,000,000,000,000.00
nilai IRR. Maka,
Rp1,500,000,000,000.00
dapat
disimpulkan
pembangunan
dengan Rp1,000,000,000,000.00
dibangun
pada
metode pada
BOT
bahwa
pengelolaan
ini
kawasan
layak
proyek PPP
untuk
perancangan
karena proyek tersebut dapat memberikan pemasukan (benefit).
Rp500,000,000,000.00
Pada grafik disamping dapat dilihat bahwa
Rp1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
payback periode konsep PPP didapatkan pada tahun ke 7.
-Rp500,000,000,000.00 Cash Flow
Payback Period Gambar 7.5 Grafik Cash Flow dan Payback Period Finansial BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
193
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
b. Analisis Sosial Ekonomi Analisis social ekonomi terdiri dari analisis biaya (cost) dan manfaat (benefit) yang akan diperoleh dari perhitungan dampak secara social dan privat seperti penghematan waktu , peningkatan efisiensi, dan lainnya. Hasil akhir analisis social ekonomi berupa harga yang didapat dari akumulasi biaya dan manfaat yang nyata dan dapat diperhitungkan (tangible) serta biaya dan manfaat yang tidak nyata dan tidak dapat diperhitungkan (intangible). Tujuan dari perhitungan cost dan juga benefit ini adalah untuk mengetahui kelayakan proyek terhadap sosial ekonomi kawasan.
1) Analisis Social Economy Cost Skema BOT Tahap Pembangunan
Waktu Pelaksanaan
Zona
Aktivitas
Asumsi
Sumber
Waktu dan tenaga yang diluangkan oleh masyarakat dalam mengikuti proses sosialisasi proyek pembangunan
Sosialisasi diadakan sebanyak 4 kali. Asumsi biaya makan Rp 20.000/orang dan biaya sosialisasi Rp 200.000/pertemuan dengan jumlah penduduk 6007 jiwa. Setiap pertemuan diasumsikan akan dihadiri oleh 20 orang perwakilan.
Peraturan Bupati Rembang No 20 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
1
Kontroversi dalam pembebasan lahan dan masyarakat yang menolak relokasi
Konsolidasi lahan dilakukan di semua zona BOT (Permukiman Umum, Pusat pelayanan, Industri Pengolahan, Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum, Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan, Zona RTH dan Sempadan Pantai, dan Zona Sarana dan Prasarana) apabila masih ada yang menolah di relokasi dan pembebasan lahan. Hal itu membutuhkan Lobbying, biaya lobbying diasumsikan sebesar Rp 25.000.000/Zona
Analisis Kelompok B1, 2021
1 sampai 2
Semua zona
Pra Konstruksi
Pemberian intensif tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak
Zona Industri Pengolahan, Zona Pusat Pelayanan, Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum, Zona Sub Pusat Pemberian Intensif Pelayanan biaya hidup Permukiman Nelayan sementara bagi masyarakat yang terdampak
Pemberian instesif kepada masyarakat terdampak sebesar Rp 1.500.000/KK. Selama 3 bulan untuk 1.201 KK.
Pemberian biaya hidup sementara untuk makan sehari Rp 200.000 selama 3 bulan untuk 1.201 KK yang terdampak.
Analisis Kelompok B1, 2021
Analisis Kelompok B1, 2021
Tahun ke-
3
2
Durasi (bulan)
Rincian
Jumlah
12
Biaya Makan : Rp 20.000 Biaya Sosialisasi: Rp 200.000 Biaya 1 kali Pertemuan: (Rp 20.000 x 20) + Rp 200.000 = Rp 600.000 Biaya 4 kali pertemuan: 4 x Rp 600.000 = Rp 2.400.000
Rp2.400.000
24 bulan
Biaya Lobbying 1 Zona = Rp25.000.000 Biaya Lobbying 7 Zona = Rp25.000.000 x 7 = Rp175.000.000
Rp175.000.000
3
Biaya Sewa Kontrakan Perbulan: Rp 1.500.000 x 1.201 = Rp 1.801.500.000 Biaya Sewa Kontrakan 3 Bulan: = Rp 1.801.500.000 x 3 = Rp5.404.500.000
Rp5.404.500.000
3
Biaya Hidup Sementara 1 Bulan: = Rp 200.000 x 1.201 x 30 hari = Rp 7.206.000.000 Biaya Hidup Sementara 3 Bulan: Rp 7.206.000.000 x 3 bulan = Rp 21.618.000.000
Rp21.618.000.000
194
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Tahap Pembangunan
Zona
Semua Zona
Aktivitas
Asumsi
Sumber
Gangguan Kebisingan dan polusi udara akbiat dari pengerjaan proyek
Pada tahap konstruksi proyek akan menyebabkan beberapa gangguan, yaitu kebisingan karena pembangunan proyek dan alat berat, polusi udara, dan penurunan kualitas lingkungan sekitar. Hal ini akan menyebabkan menurunnya produktivitas masyarakat dalam bekerja. Biaya yang diasumsikan untuk dihitung: 1. Biaya untuk periksa kondisi paru paru sebesar Rp 100.000/orang/tahun 2. Biaya untuk periksa di THT sebesar Rp 100.000/orang/tahun Biaya gangguan per orang : Rp 200.000/tahun. Diasumsikan menjadi Rp 1.000.000/rumah/tahun. Pembangunan proyek menganggu 1.201 KK.
Peraturan Bupati Rembang No 1 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang
Waktu Pelaksanaan Tahun keDurasi (bulan)
3 sampai 6
Rincian
Jumlah
36 bulan
Biaya gangguan = Rp1.000.000 x 1.201 KK = Rp 1.201.000.000 x 3 = Rp 3.603.000.000
Rp3.603.000.000
24 bulan
Biaya kemacetan motor 20% dari konsumsi bensin perhari : Rp 9.000 x 20% = Rp1.800/hari = Rp 1.800 x 1.201 = Rp 2.161.800/hari = Rp 778.248.000/tahun = Rp 778.248.000 x 12 = Rp 9.338.976.000
Rp9.338.976.000
36 Bulan
Biaya Ganti rugi pendapatan: = Rp 2.000.000 x 12 bulan = Rp 24.000.000/tahun = Rp 24.000.000 x 1.201 KK = Rp 28.824.000.000/tahu n = Rp 28.824.000.000 x 3 Tahun = Rp 86.472.000.000
Rp86.472.000.000
Konstruksi Terganggunya mobilitas masyarakat akibat adanya pembangunan proyek (pelebaran jalan, pembangunan jaringan drainase, pembangunan jaringan listrik, dsb)
Keterlambatan sekitar 5-10 menit dengan konsumsi bensin motor 1 liter/hari. Kerugian bensin saat kemacetan motor 20% dari konsumsi bensin perhari.
Dalam www.finance.detik.com
6 sampai 8
Semua Zona
Pendapatan masyarakat yang berkurang karena adanya pembangunan
Biaya pendapatan masyarakat yang berkurang diasumsikan sebesar Rp 2.000.000/bulan/KK. Terdapat 1.201 KK di Kawasan Perancangan
Analisis Kelompok B1, 2021
3 sampai 6
195
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA Tahap Pembangunan
Zona
Semua Zona
Aktivitas
Asumsi
Sumber
Keterlambatan sekitar 5-10 menit Tundaan akibat keluar dengan konsumsi bensin motor 1 masuk kendaraan besar liter/hari. Kerugian bensin saat industri dan perdagangan kemacetan motor 20% dari jasa konsumsi bensin perhari.
Waktu Pelaksanaan Tahun keDurasi (bulan)
Dalam www.finance.detik.com
Pasca Konstruksi
8 sampai 20
Semua Zona
Arus keluar masuk kendaraan di kawasan industri pengolahan dan Gangguan Kebisingan dari industri galangan kapal klakson kendaraan industri menyebabkan kebisingan yang pengolahan diakibatkan oleh suara klakson diasumsikan sebesar Rp.5000/bulan/orang.
144 bulan
Analisis Kelompok B1, 2021
Rincian
Jumlah
Biaya kemacetan motor 20% dari konsumsi bensin perhari : Rp 9.000 x 20% = Rp1.800/hari = Rp 1.800 x 1.201 = Rp 2.161.800/hari = Rp 778.248.000/tahun = Rp 778.248.000 x 12 = Rp 9.338.976.000
Rp9.338.976.000
Kerugian biaya kebisingan: Rp 5.000 x 6007 = Rp 30.035.000/bulan = Rp 30.035.000 x 12 = Rp 360.035.000/tahun = Rp 4.325.040.000
Rp4.325.040.000
TOTAL
2) Analisis Social Economy Benefit Skema BOT Tahap Pembangunan
Zona
Aktivitas
Zona Industri Pengolahan Ikan
Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan
Tabel.7.11 Pembiayaan Sosial Ekonomi Cost BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
Asumsi
Sumber
Pembangunan zona pusat pelayanan menyerap 20 buruh pekerja dengan upah Rp. 60.000,00/hari
Zona Pusat Pelayanan
Konstruksi Tahap 1
Rp140.277.892.000
Penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal di kawasan perancangan dalam proses konstruksi tahap 1 yaitu sebagai buruh bangunan
Pembangunan zona pusat pelayanan menyerap 10 buruh pekerja dengan upah Rp. 60.000,00/hari
Pembangunan zona pusat pelayanan menyerap 30 buruh pekerja dengan upah Rp. 60.000,00/hari
Biro Bangunan Fajar Guna Karya, Jawa Tengah disertai analisis kelompok B1
Waktu Pelaksanaan
Rincian
Tahun ke-
Durasi (bulan)
Tahun 2 - 4
21 Bulan
20 x Rp. 60.000,00 x 30 x 21 = Rp. 756.000.000,00
Tahun 2 - 3
19 Bulan
10 x Rp. 60.000,00 x 30 x 19 = Rp. 342.000.000,00
Tahun 2 - 5
40 bulan
30 x Rp. 60.000,00 x 30 x 40 = Rp. 2.160.000.000,00
Jumlah
Rp3.258.000.000
196
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Tahap Pembangunan
Zona
Aktivitas
Asumsi
Konstruksi Tahap 2
Zona Permukiman Umum
Penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal di kawasan Pembangunan zona pusat pelayanan perancangan dalam proses menyerap 40 buruh pekerja dengan konstruksi tahap 2 yaitu sebagai upah Rp. 60.000,00/hari buruh bangunan
Konstruksi Tahap 3
Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
Penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal di kawasan Pembangunan zona pusat pelayanan perancangan dalam proses menyerap 30 buruh pekerja dengan konstruksi tahap 3 yaitu sebagai upah Rp. 60.000,00/hari buruh bangunan
Konstruksi Tahap 4
Zona RTH Sempadan Pantai
Penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal di kawasan Pembangunan zona pusat pelayanan perancangan dalam proses menyerap 20 buruh pekerja dengan konstruksi tahap 4 yaitu sebagai upah Rp. 60.000,00/hari buruh bangunan
Sumber
Biro Bangunan Fajar Guna Karya, Jawa Tengah disertai analisis kelompok B1
Waktu Pelaksanaan Durasi (bulan)
Tahun ke-
Rincian
Tahun 5 - 10
61 bulan
40 x Rp. 60.000,00 x 30 x 61 = Rp. 4.392.000.000,00
Tahun 10-13
29 bulan
30 x Rp. 60.000,00 x 30 x 29 = Rp. 1.566.000.000,00
Tahun 13 - 14
18 bulan
20 x Rp. 60.000,00 x 30 x 18 = 648.000.000,00
Jumlah
Rp6.606.000.00 0
Tahun 4 - 5 Rp. Rp. 1.861.000,00 x 10 x 12 = Rp. 223.320.000,00 x 1,5 = Rp. 334.980.000,00
Penyerapan Tenaga Kerja Untuk a. Penjaga Keamanan Balai Desa b. Marbot Masjid c. Satpam d. Juru Parkir
Pasca Konstruksi
Asumsi penjaga keamanan balai desa 1 orang, marbot masjid 1 orang, satpam 5 orang, dan juru parkir 3 orang pada skenario 1 dengan UMR Rembang sebesar Rp. 1.861.000,00 (tahun ke 1-5) mengalami kenaikan konstanta 10% setiap 5 tahun sekali
Tahun 6 - 10 Rp. 1.861.000,00( + 10% (Rp. 1.861.000,00)) x 10 x 12 = Rp. 245.652.000,00 x 5 = Rp. 1.228.260.000,00
UMR 2021 pada jatengprov.go.id disertai analisis kelompok B1
Zona Pusat Pelayanan
Tahun 11 - 15 Rp. 1.861.000,00 ( + 20% (Rp. 1.861..000,00)) x 10 x 12 = Rp. 267.984.000,00 x 5 = Rp. 1.339.920.000,00
Tahun 4 - 20
Peningkatan pendapatan pada pemanfaatan peruntukan lahan pertokoan
Sebanyak 65 pegawai kios (dengan asumsi terdapat 65 kios dengan 1 pegawai) mendapatkan profit (omset) sebesar Rp. 700.000,00 yang setiap 5 tahun mengalami kenaikan konstanta sebesar 20%
202 bulan
Tahun 16 - 20 Rp. 1.861.000,00 ( + 30% (Rp. 1.861..000,00)) x 10 x 12 = Rp. 290.316.000,00 x 5 = Rp. 1.451.580.000,00 Tahun 3 - 5 Rp.700.000,00 x 65 x 12 = Rp. 546.000.000 x 3 = Rp. 1.638.000.000,00 Tahun 6 - 10 Rp. (Rp.700.000,00 + 20% (Rp.700.000,00)) x 65 x 12 = Rp. 655.200.000,00 x 5 = Rp. 3.276.000.000,00
Asumsi Kelompok B1
Rp4.354.740.000
Tahun 11 - 15 Rp. (Rp.700.000,00 + 40% (Rp.700.000,00)) x 65 x 12 = Rp. 764.400.000,00 x 5 = Rp. 3.822.000.000,00
Rp131.040.000.0 00
Tahun 16-20 Rp. (Rp.700.000,00 + 60% (Rp.700.000,00)) x 65 x 12 = Rp. 873.600.000,00 x 5 = Rp. 4.368.000.000,00
197
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Tahap Pembangunan
Zona
Aktivitas
Asumsi
Sumber
Waktu Pelaksanaan Tahun ke-
Durasi (bulan)
Rincian
Jumlah
Tahun 4 - 5 Rp. 1.861.000,00 x 21 x 12 = Rp. 468.972.000,00 x 1,5 = Rp. 703.458.000,00
Asumsi satpam 7 orang, dan juru Penyerapan Tenaga Kerja parkir 4 orang pada skenario 10 Untuk dengan UMR Rembang sebesar a. Satpam Rp. 1.861.000,00 (tahun ke 1-5) b. Juru Parkir mengalami kenaikan 10% setiap 5 c. buruh angkut tahun sekali
Tahun 6 - 10 Rp. (1.861.000,00 + 10% (1.861.000,00)) x 21 x 12 = Rp. 515.869.000,00 x 5 = Rp. 2.579.345.000,00 UMR 2021 pada jatengprov.go.id disertai analisis kelompok B1
Tahun 11 - 15 Rp. (1.861.000,00 + 20% (1.861.000,00)) x 21 x 12 = Rp. 562.766.400 x 5 = Rp. 2.813.832.000,00
Rp9.144.953.000
Tahun 16 - 20 Rp. (1.861.000,00 + 30% (1.861.000,00)) x 21 x 12 = Rp. 609.663.600,00 x 5 = Rp. 3.048.318.000,00
Pasca Konstruksi
Zona Industri Pengolahan Ikan
Tahun 4 - 20
204 bulan
Tahun 3 - 5 Rp.1.500.000,00 x 137 x 12 = Rp. 2.466.000.000,00 x 2,5 = Rp. 6.165.000.000,00
Tahun 6 - 10 (Rp.1.500.000,00+ 10% (Rp.1.500.000,00)) x 137 x 12 = Rp.2.712.600.000,00 x 5 = Rp.13.563.000.000,00 Sebanyak 137 buruh industri Peningkatan pendapatan pengolahan ikan mendapatkan pada pemanfaatan keuntungan sebesar peruntukan industri Rp.1.500.000,00 yang setiap 5 pengolahan ikan tahun mengalami kenaikan sebesar 10%
Husen Miftahudin dalam medcom.id (2017) dan analisis kelompok B1
Tahun 11 - 15 Rp.1.500.000,00 + 20% (Rp.1.500.000,00)) x 137 x 12 = Rp. 2.959.200.000,00 x 5 = Rp. 14.796.000.000,00
Rp50.553.000.000
Tahun 16 - 20 (Rp.1.500.000,00+ 30% (Rp.1.500.000,00)) x 170 x 12 = Rp. 3.205.800.000,00 x 5 = Rp. 16.029.000.000,00
198
Tahap Pembangunan
Zona
Aktivitas
Penyerapan Tenaga Kerja Untuk a. Penjaga Keamanan Balai Nelayan b. Marbot Masjid c. Satpam d. Juru Parkir
Asumsi
Asumsi penjaga keamanan balai nelayan 1 orang, marbot masjid 1 orang, satpam 10 orang, dan juru parkir 4 orang pada skenario 1 dengan UMR Rembang sebesar Rp.1.861.000 (tahun ke 1-5) mengalami kenaikan konstanta 10% setiap 5 tahun sekali
Sumber
Waktu Pelaksanaan Tahun Durasi (bulan) ke-
UMR 2021 pada jatengprov.go.id disertai analisis kelompok B1
Tahun 5 20
Pasca Konstruksi
Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan
Peningkatan pendapatan pada nelayan Pandangan melalui TPI
Peningkatan pendapatan nelayan yang sebelumnya memiliki pendapatan rata-rata sebesar 1.500.000,00/ bulan kini akan mengalami peningkatan tahun 1-5 sebesar 10% tahun 6-10 sebesar 20% tahun 11-15 sebesar 35% tahun 16-20 sebesar 45% *jumlah nelayan sebanyak 901
Jurnal Nelayan Tradisional Pandangan dan Analisis Kelompok B1 183 bulan
Diambil dari Pembangunan industri galangan kapal besar, setidaknya Peningkatan "Industri Kapal diproyeksikan akan terdapat 50 masyarakat yang berprofesi sebagai pendapatan pada di Jalan pembuat galangan kapal asumsi keuntungan dalam setiap pemanfaatan Pantura" pada pembuatan kapal adalah 15% yaitu (225 juta x 2 unit) untuk kapal Tahun 6-20 peruntukan mediaindonesia. ikan besar dan (52,5 juta x 4 unit) untuk kapal kecil setiap tahunnya. industri galangan com serta Harga relatif stagnan sehingga pendapatan konstan pada 760 juta kapal analisis untuk 50 orang setiap tahun kelompok B1
Peningkatan pendapatan pada Sebanyak 88 pegawai kios (dengan asumsi terdapat 88 kios dengan pemanfaatan 1 pegawai) mendapatkan profit (omset) sebesar Rp. 700.000,00 yang peruntukan lahan setiap 5 tahun mengalami kenaikan konstanta sebesar 20% pertokoan
Asumsi Kelompok B1
Tahun 5-20
Rincian Tahun 5 Rp. 1.861.000,00 x 16 x 12 = Rp. 357.312.000,00 x 0,25 = Rp. 89.328.000,00 Tahun 6 - 10 Rp. 1.861.000,00( + 10% (Rp. 1.861.000,00)) x 16 x 12 = Rp. 393.043.200,00 x 5 = Rp. 1.965.216.000,00 Tahun 11 - 15 Rp. 1.861.000,00 ( + 20% (Rp. 1.861..000,00)) x 16 x 12 = Rp. 428.774.200,00 x 5 = Rp. 2.143.871.000,00 Tahun 16 - 20 Rp. 1.861.000,00 ( + 30% (Rp. 1.861..000,00)) x 16 x 12 = Rp. 464.505.600,00 x 5 = Rp. 2.322.528.000,00 Tahun 5 Rp. 1.500.000,00( + 10% (Rp. 1.500.000,00)) x 1 x 901 x 12 = Rp. 17.839.800.000,00 Tahun 6 - 10 Rp. 1.500.000,00( + 20% (Rp. 1.500.000,00)) x 5 x 901 x 12 = Rp. 97.308.000.000,00 Tahun 11 - 15 Rp. 1.500.000,00( + 35% (Rp. 1.500.000,00)) x 5 x 901 x 12 = Rp. 109.471.500.000,00 Tahun 16 - 20 Rp. 1.500.000,00( + 45% (Rp. 1.500.000,00)) x 5 x 901 x 12 = Rp. 117.580.500.000,00 Tahun 6-12 Rp. 760.000.000,00 x 7 tahun = Rp. 5.320.000.000,00 Tahun 13-20 Rp. 1.007.500.000,00 x 7 tahun = Rp. 7.052.500.000,00 Tahun 5 Rp.700.000,00 x 88 x 12 = Rp. 739.200.000 x 1 = Rp. 739.200.000,00 Tahun 6 - 10 Rp. (Rp.700.000,00 + 20% (Rp.700.000,00)) x 88 x 12 = Rp. 887.040.000,00 x 5 = Rp. 4.435.200.000,00 Tahun 11 - 15 Rp. (Rp.700.000,00 + 40% (Rp.700.000,00)) x 88 x 12 = Rp. 1.034.880.000,00 x 5 = Rp. 5.174.400.000,00 Tahun 16- 20 Rp. (Rp.700.000,00 + 60% (Rp.700.000,00)) x 88 x 12 = Rp. 1.182.720.000,00 x 5 = Rp. 5.913.600.000,00
Jumlah
Rp6.520.943.000
Rp342.199.800.0 00
Rp12.372.500.00 0
Rp16.262.400.00 0
199
Tahap Pembangunan
Zona
Aktivitas
Asumsi
Sumber
Waktu Pelaksanaan Tahun ke-
Durasi (bulan)
Rincian
Jumlah
Tahun 10 Rp. 1.861.000,00( + 10% (Rp. 1.861.000,00)) x 24 x 12 = Rp. 589.564.800,00 x 0,25 = Rp. 147.391.200,00
Zona Permukiman Umum
Penyerapan Tenaga Kerja Untuk a. Satpam b. maintenancer rusunawa
Asumsi satpam 12 orang dan maintenancer rusunawa 12 orangpada skenario 1 dengan UMR 2021 pada jatengprov.go.id UMR Rembang sebesar disertai analisis kelompok B1 Rp.1.861.000 (tahun ke 1-5) mengalami kenaikan konstanta 10% setiap 5 tahun sekali
Tahun 10 - 15
122 bulan
Tahun 11 - 15 Rp. 1.861.000,00 ( + 20% (Rp. 1.861..000,00)) x 24 x 12 = Rp. 643.161.600,00 x 5 = Rp. 3.215.808.000,00
Rp6.846.991.200
Tahun 16 - 20 Rp. 1.861.000,00 ( + 30% (Rp. 1.861..000,00)) x 24 x 12 = Rp. 696.758.400,00 x 5 = Rp. 3.483.792.000,00
Penyerapan Tenaga Kerja Untuk a. Penjaga Keamanan Balai Desa b. Marbot Masjid c. Satpam d. Juru Parkir
Pasca Konstruksi
Asumsi 1 orang penjaga keamanan balai desa, 1 orang marbot masjid, 2 satpam dan 2 juru parkir pada skenario 1 UMR 2021 pada jatengprov.go.id dengan UMR Rembang sebesar disertai analisis kelompok B1 Rp.1.861.000 (tahun ke 1-5) mengalami kenaikan konstanta 10% setiap 5 tahun sekali
Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Umum
Rp1.272.924.000 Tahun 16 - 20 Rp. 1.861.000,00 ( + 30% (Rp. 1.861..000,00)) x 6 x 12 = Rp. 174.189.600,00 x 5 = Rp. 870.948.000,00 Tahun 13-20
Peningkatan pendapatan pada pemanfaatan peruntukan lahan pertokoan
Zona RTH Sempadan Pantai
Tahun 13 - 15 Rp. 1.861.000,00 ( + 20% (Rp. 1.861..000,00)) x 6 x 12 = Rp. 160.790.400,00 x 2,5 = Rp. 401.976.000,00
Penyerapan Tenaga Kerja Untuk a. Satpam b. Juru Parkir
Sebanyak 47 pegawai kios (dengan asumsi terdapat 47 kios dengan 1 pegawai) mendapatkan profit (omset) sebesar Rp. 700.000,00 yang setiap 5 tahun mengalami kenaikan konstanta sebesar 20%
93 bulan Tahun 13 - 15 Rp. 700.000,00 ( + 40% (Rp. 700..000,00)) x 47 x 12 = Rp. 541.440.000,00 x 2,5 = Rp. 1.353.600.000,00
Asumsi Kelompok B1
Asumsi 4 orang satpam dan 2 orang juru parkirpada skenario 1 dengan UMR Rembang sebesar UMR 2021 pada jatengprov.go.id Rp.1.861.000 (tahun ke 1-5) disertai analisis kelompok B1 mengalami kenaikan konstanta 10% setiap 5 tahun sekali
Rp4.512.000.000 Tahun 16 - 20 Rp. 700.000,00 ( + 60% (Rp. 700..000,00)) x 47 x 12 = Rp. 631.680.000,00 x 5 = Rp. 3.158.400.000,00 Tahun 14 - 15 Rp. 1.861.000,00 ( + 20% (Rp. 1.861..000,00)) x 6 x 12 = Rp. 160.790.400,00 x 1,75 = Rp. 281.383.200,00 Tahun 14-20
TOTAL
Tabel.7.12 Pembiayaan Sosial Ekonomi Benefit BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
75 bulan
Rp1.152.331.200.000 Tahun 16 - 20 Rp. 1.861.000,00 ( + 30% (Rp. 1.861..000,00)) x 6 x 12 = Rp. 174.189.600,00 x 5 = Rp. 870.948.000,00
Rp365.633.853.600
200
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
3) Analisis Kelayakan Sosial Ekonomi Skema BOT Analisis kelayakan sosial-ekonomi adalah analisis mengenai layak atau tidaknya suatu pembangunan yang dilaksanakan. Analisis kelayakan sosial-ekonomi PPP diperlukan untuk mengkaji proyek tersebut dari segala sisi agar setelah dilaksanakan pembangunan proyek tersebut dapat mencapai hasil yang sesuai dengan yang direncanakan. Analisis kelayakan sosial-ekonomi kawasan perancangan ini menggunakan beberapa parameter finansial dasar yang umum dipakai dalam menentukan layak atau tidaknya suatu proyek usaha untuk dijalankan atau tingkat profitibilitas suatu usaha yaitu: a) Net Present Value (NPV), b) Internal Rate Of Return (IRR), c) Benefit Cost Ratio (BCR), dan d) Payback Period (PP).
TAHUN KE-
COST
BENEFIT
DF (12%)
PV (COST)
PV (BENEFIT)
CASH FLOW
NPV
Payback Period-
1
Rp89,900,000
Rp0
0.892857143
Rp80,267,857
Rp0
-Rp89,900,000
-Rp80,267,857
-Rp89,900,000
2
Rp21,705,500,000
Rp963,000,000
0.797193878
Rp17,303,491,709
Rp767,697,704
-Rp20,742,500,000
-Rp16,535,794,005
-Rp20,832,400,000
3
Rp30,030,404,500
Rp2,742,000,000
0.711780248
Rp21,375,048,757
Rp1,951,701,440
-Rp27,288,404,500
-Rp19,423,347,317
-Rp48,120,804,500
4
Rp15,613,000,000
Rp4,150,146,000
0.635518078
Rp9,922,343,758
Rp2,637,492,811
-Rp11,462,854,000
-Rp7,284,850,947
-Rp59,583,658,500 -Rp58,230,638,500
5
Rp15,613,000,000
Rp16,966,020,000
0.567426856
Rp8,859,235,498
Rp9,626,975,383
Rp1,353,020,000
Rp767,739,884
6
Rp33,493,488,000
Rp20,032,204,200
0.506631121
Rp16,968,843,378
Rp10,148,938,073
-Rp13,461,283,800
-Rp6,819,905,304
-Rp71,691,922,300
7
Rp4,669,488,000
Rp20,032,204,200
0.452349215
Rp2,112,239,233
Rp9,061,551,851
Rp15,362,716,200
Rp6,949,312,619
-Rp56,329,206,100
8
Rp1,137,134,423
Rp20,032,204,200
0.403883228
Rp459,269,521
Rp8,090,671,296
Rp18,895,069,777
Rp7,631,401,774
-Rp37,434,136,323 -Rp18,539,066,546
9
Rp1,137,134,423
Rp20,032,204,200
0.360610025
Rp410,062,073
Rp7,223,813,657
Rp18,895,069,777
Rp6,813,751,584
10
Rp1,526,258,423
Rp20,571,095,400
0.321973237
Rp491,414,364
Rp6,623,342,166
Rp19,044,836,977
Rp6,131,927,802
Rp505,770,431
11
Rp1,526,258,423
Rp22,408,866,200
0.287476104
Rp438,762,825
Rp6,442,013,552
Rp20,882,607,777
Rp6,003,250,727
Rp21,388,378,208
12
Rp1,526,258,423
Rp22,408,866,200
0.256675093
Rp391,752,523
Rp5,751,797,815
Rp20,882,607,777
Rp5,360,045,292
Rp42,270,985,985 Rp64,076,208,962
13
Rp1,526,258,423
Rp23,331,481,400
0.22917419
Rp349,779,038
Rp5,346,973,354
Rp21,805,222,977
Rp4,997,194,316
14
Rp1,526,258,423
Rp23,652,875,000
0.204619813
Rp312,302,713
Rp4,839,846,850
Rp22,126,616,577
Rp4,527,544,138
Rp86,202,825,539
15
Rp1,526,258,423
Rp23,369,072,600
0.182696261
Rp278,841,708
Rp4,269,442,193
Rp21,842,814,177
Rp3,990,600,486
Rp108,045,639,716
16
Rp1,526,258,423
Rp24,988,322,800
0.163121662
Rp248,965,810
Rp4,076,136,742
Rp23,462,064,377
Rp3,827,170,931
Rp131,507,704,093
17
Rp1,526,258,423
Rp24,988,322,800
0.145644341
Rp222,290,902
Rp3,639,407,805
Rp23,462,064,377
Rp3,417,116,903
Rp154,969,768,470
18
Rp1,526,258,423
Rp24,988,322,800
0.13003959
Rp198,474,020
Rp3,249,471,255
Rp23,462,064,377
Rp3,050,997,235
Rp178,431,832,847
19
Rp1,526,258,423
Rp24,988,322,800
0.116106777
Rp177,208,946
Rp2,901,313,620
Rp23,462,064,377
Rp2,724,104,674
Rp201,893,897,224
20
Rp1,526,258,424
Rp24,988,322,800
0.103666765
Rp158,222,273
Rp2,590,458,589
Rp23,462,064,376
Rp2,432,236,316
Rp225,355,961,600
JUMLAH
Rp140,277,892,000
Rp365,633,853,600
Rp80,758,816,906
Rp99,239,046,157
Tabel.7.13 Analisis Kelayakan Sosial Ekonomi BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
201
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
KETERANGAN KELAYAKAN SOSIAL-EKONOMI BOT Nilai NPV
Rp18,480,229,251
(bernilai positif)
Proyek Layak
Nilai BCR
1.23
(BCR>1)
Proyek Layak
Nilai IRR
16%
IRR > DF (12%)
•
Proyek Layak
Payback Period
Berdasarkan ekonomi
Tahun ke 11
analisis
pada
kelayakan
sosial-
pengelolaan
PPP,
didapatkan nilai Net Present Value NPV
bernilai positif, maka proyek ini layak dilakukan. • Rp250,000,000,000
Nilai benefit cost ratio (BCR) sebesar 1,23 yang lebih besar dari angka 1 maka proyek ini dikatakan layak.
•
Rp200,000,000,000
Nilai Internal Rate Return (IRR) 16% lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan yaitu 12% maka proyek ini juga layak
Rp150,000,000,000
secara nilai IRR. Maka,
dapat
disimpulkan
pembangunan
Rp100,000,000,000
dengan dibangun
Rp50,000,000,000
pada
metode pada
BOT
bahwa
proyek
pengelolaan
ini
kawasan
layak
PPP
untuk
perancangan
karena proyek tersebut dapat memberikan dampak
Rp0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
sosial
menguntungkan
ekonomi bagi
masyarakat
yang di
kawasan perancangan.
-Rp50,000,000,000
Pada grafik disamping dapat dilihat bahwa payback periode konsep PPP didapatkan -Rp100,000,000,000
pada tahun ke 11.
Cash Flow
Payback Period
Gambar 7.6 Grafik Cash Flow dan Payback Period Sosial Ekonomi BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
202
B1
7.4.2. KONSEP PENGELOLAAN PCP
Coastal Settlement Through Minapolitan
Konsep pengelolaan PCP merupakan konsep dimana masyarakat menjadi
Pada operasional, Pemerintah Desa Pandangan Wetan dan Kulon berperan sebagai
pemilik aset lalu pemerintah sebagai pengawas dalam proses pelaksanaan dan
pengawas sedangkan masyarakat berperan sebagai stakeholder yang melakukan
sebagai penyedia sarana prasarana pendukungnya. Kawasan perancangan
perawatan
yang akan dibangun sebagai kawasan minapolitan ini memiliki 3 zona yang
direkomendasikan dan diatur skema manajemennya dalam bentuk PCP adalah
terlibat dan terkait ke dalam konsep pengelolaan PCP. Zona pertama adalah
karena peruntukan tersebut sangat erat kaitannya dengan aktivitas masyarakat
zona
permukiman
umum
dimana
hunian
umum
(landed)nya
secara
rutin.
Adapun
peruntukan
dalam
tiga
zona
tersebut
akan
serta menjadi ciri khas dari kawasan perancangan dan pembangunan. Maka peran
menggunakan PCP. Lalu zona permukiman nelayan pada peruntukan hunian
masyarakat dalam hal ini perlu lebih ditonjolkan yaitu melalui PCP ini. Tabel PCP
nelayan dan alun-alun nelayan serta balai nelayan yang ada di zona sub pusat
dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
pelayanan permukiman nelayan.
1. T A B E L A N A L I S I S K O M P R E H E N S I F K O N S E P P E N G E L O L A A N P C P Zona Konsep Manajemen
Permukiman Umum (Hunian Umum)
Permukiman Nelayan (Hunian dan Alun-alun Nelayan)
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan (Balai Nelayan)
Jenis Kerjasama
PCP
PCP
PCP
Bentuk Kerjasama
Kemitraan
Swadaya Masyarakat
Swadaya Masyarakat
Pihak yang terlibat
Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta
Pemerintah dan Masyarakat
Pemerintah dan Masyarakat
Lahan dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat beserta bangunan di atas lahan sebagian besar milik masyarakat
Lahan dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat beserta bangunan di atas lahan sebagian besar milik masyarakat
Lahan dimiliki oleh pemerintah dan belum tersedia balai desa
Lahan dan bangunan dimiliki oleh masyarakat dan dikelola dengan masyarakat namun pada sarana dan prasarana dikelola oleh pemerintah
Untuk Hunian Lahan dan bangunan dimiliki oleh masyarakat dan dikelola dengan masyarakat namun pada sarana dan prasarana dikelola oleh pemerintah Untuk Alun-alun Nelayan Lahan dan segala asetnya dimiliki oleh pemerintah namun dalam pengelolaannya dikelola baik oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan alun-alun nelayan tanpa perlu takut ditarik biaya iuran.
Lahan dan segala asetnya dimiliki oleh pemerintah namun dalam pengelolaannya dikelola baik oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan balai nelayan tanpa perlu takut ditarik biaya iuran.
Aset Awal
Aset
Aset Akhir
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
203
B1
Coastal Settlement Through Minapolitan
Zona Konsep Manajemen
Pola Operasional dan Pemeliharaan
Capital Investment
Permukiman Umum (Hunian Umum)
Untuk Hunian Pemerintah daerah bertugas untuk Pemerintah daerah bertugas untuk mengawasi selama mengawasi selama pembangunan pembangunan berlangsung, Pihak pemerintah juga berlangsung, Pihak pemerintah juga bertanggung jawab dalam hal operasional dan pemeliharaan, bertanggung jawab dalam hal dan nantinya output berupa fasilitas dan bangunan akan operasional dan pemeliharaan, dan dimiliki oleh masyarakat yang diatur pada perjanjian nantinya output berupa fasilitas dan selanjutnya. Namun dalam pengelolaan sarana dan bangunan akan dimiliki oleh prasarananya diberikan pada pemerintah. masyarakat yang diatur pada Untuk Alun-alun Nelayan perjanjian selanjutnya. Namun dalam Operasional dan pemeliharaan semuanya dikelola oleh pengelolaan sarana dan prasarananya pemerintah namun masyarakat dapat memanfaatkan alundiberikan pada pemerintah. alun dengan leluasa sesuai norma yang berlaku.
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan (Balai Nelayan)
Operasional dan pemeliharaan semuanya dikelola oleh pemerintah namun masyarakat dapat memanfaatkan balai nelayan dengan leluasa sesuai norma yang berlaku.
Pemerintah memiliki dan menyediakan Pemerintah memiliki dan menyediakan Pemerintah memiliki dan menyediakan lahan untuk lahan untuk pembangunan lahan untuk pembangunan Pemerintah pembangunan permukiman umum. Sumber dana dari APBD, permukiman umum. Sumber dana dari permukiman umum. Sumber dana dari ADD, dan keuntungan BOT APBD, ADD, dan keuntungan BOT APBD, ADD, dan keuntungan BOT Masyarakat memberikan iuran pada Masyarakat sarana dan prasarana hunian mereka yang dikelola oleh pemerintah
Risiko
Permukiman Nelayan (Hunian dan Alun-alun Nelayan)
Masyarakat memberikan iuran pada sarana dan prasarana hunian mereka yang dikelola oleh pemerintah
Sumber dana pembangunan berasal dari masyarakat dan investor
Ekonomi
Kurangnya dana pembangunan yang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi, Peningkatan biaya yang disebabkan karena estimasi harga atau biaya tidak akurat
Konstruksi
Konstruksi tidak sesuai dengan design yang sudah dibuat, proses pembangunan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan waktu yang sudah direncanakan, bahan bangunan habis saat berlangsungnya pembangunan
Sosial
Adanya konflik antara pemerintah dengan pihak privat saat proses pembangunan dan gangguan aktivitas.
Lingkungan
Risiko yang berkaitan dengan AMDAL Tabel. 7.14 Analisis Komprehensif Konsep pengelolaan PCP Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
204
B1 2. G R A F I K I N P U T D A N O U T P U T P E N G E L O L A A N K A W A S A N P C P
Coastal Settlement Through Minapolitan
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
205
B1
3. T A H A P A N P E M B A N G U N A N P E N G E L O L A A N P C P
Zona
Coastal Settlement Through Minapolitan
Tahapan Pembangunan
Aset dan Kepemilikan Lahan Awal
5 Tahun
10 Tahun
15 Tahun
20 Tahun
Pra Konstruksi • Semua Zona
Aset Lahan Yang dimiliki Pemerintah
Survei dan peninjauan lapangan
Sosialisasi dan pendekatan masyarakat Pembuatan proposal rencana bersama masyarakat dan stakeholder lainnya Konstruksi
Pembangunan Hunian umum Permukiman Umum (Hunian Umum)
Permukiman Nelayan (Hunian dan Alun-alun Nelayan)
Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan (Balai Nelayan)
Lahan dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat beserta bangunan di atas lahan sebagian besar milik masyarakat
Pembangunan sarana persampahan Pembangunan RTH dan lapangan terbuka Pembangunan perumahan nelayan Pembangunan ruang terbuka hijau
Lahan dimiliki oleh pemerintah dan belum tersedia balai desa
Pembangunan balai pertemuan nelayan
Pasca Konstruksi Semua Zona
Aset Lahan Yang dimiliki Pemerintah
Operational dan Maintenance Tabel. 7.15 Tahapan Pembangunan Pengelolaan PCP Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
206
Peta Tahapan Pembangunan Skema PCP
Konstruksi Tahap 1
Konstruksi Tahap 2 Gambar 7.7 Peta Tahapan Pembangunan Skema BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
207
B1
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Coastal Settlement Through Minapolitan
4. A N A L I S I S S T A K E H O L D E R
a. Struktur Stakeholder Pengelolaan PCP
Pemerintah Kabupaten Rembang
BAPPEDA Kab. Rembang
Dinas PUPR Kab. Rembang
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang
Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Rembang
Dinbudpar Kabupaten Rembang
Pemerintah Kecamatan Kragan Developer
Investor
Pemerintah Desa Pandangan Wetan dan Kulon Kontraktor
Konsultan
Kelompok Nelayan
Masyarakar Pandangan
Lembaga Swadaya Masyarakat
Gambar 7.8 Struktur Stakeholder Bentuk Pengelolaan Kawasan PCP Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
208
B1
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Coastal Settlement Through Minapolitan
b. Matriks Stakeholder Pengaruh Kegiatan Terhadap Stakeholder
Peran
No.
Kelompok
Stakeholder
A. Pelaksana B. Pengorganisir C. Pembuat Keputusan D. Pemanfaat E. Pengontrol F. Pendukung G. Penentang
Pengaruh Stakeholder terhadap Keberhasilan Kegiatan
T = Tidak dikenal 1= Sedikit/Tidak Penting 2 = Agak Penting 3 = Sedang 4 = Sangat Penting 5 = Pemain Kunci
T = Tidak dikenal 1= Sedikit/Tidak Penting 2 = Agak Penting 3 = Sedang 4 = Sangat Penting 5 = Pemain Kunci Pra Konstruksi
Konstruksi
Pasca Konstruksi
PCP C, E
4
4
4
4
C, E
4
5
4
4
B, C, E
4
5
5
4
B, C, E
5
5
5
3
C, E
5
5
5
4
B, F
5
5
5
4
A, B, E
5
5
5
4
A, B, E
4
4
5
3
E, F A, D, E F A, B
3 5 4 4
4 5 4 5
5 5 5 5
3 3 3 3
A, D, F
4
5
5
4
A, B, E, G
5
5
5
3
B, F, G
3
3
3
3
Pemerintah Kabupaten Rembang
Pemerintah Kecamatan Kragan Pemerintah Desa BAPPEDA Pemerintah Dinas PUPR Kabupaten Rembang
Dinas Lingkungan Hidup
2
Dinas Perumahan dan Permukiman
Swasta
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kontraktor Developer Konsultan Investor Kelompok Nelayan
Masyarakat Masyarakat Desa LSM
Tabel.7.16 Stakeholder Matriks PCP Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
209
B1
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
Coastal Settlement Through Minapolitan
LSM
Kelompok Nelayan
Konsultan
Kontraktor
Masyarakat
Developer
6
Pembangunan Zona Permukiman Umum (Hunian Umum)
Investor
Pematangan Lahan
Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5
Dinas Lingkungan Hidup
4
Izin Survei Survei dan Pendekatan Masyakat Pembuatan Proposal Rencana dengan Masyarakat dan Stakeholder Perizinan : Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Guna Lahan. dan IMB
Swasta Dinas PUPR Kabupaten Rembang
1
BAPPEDA Kabupaten Rembang
Tahapan Aktivitas
Pemerintah Kecamatan Kragan Pemerintah Desa Pandangan Wetan Pemerintah Desa Pandangan Kulon
No.
Pemerintah Kabupaten Rembang
Pemerintah
Masyarakat Desa
c. Linear Responsibility
TAHAP PRA KONSTRUKSI
2
3
7
8 9 10 11 12 13
Pembangunan Zona Permukiman Nelayan (Hunian dan Alunalun Nelayan) Pembangunan Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan (Balai Nelayan) Relokasi Penduduk Operasional Monitoring Evaluasi Penyerahan Kepada Masyarakat
S
N
S, N
C, S
C, S
S
E, C
E, C
N
S
S
E
S
S
N
S
S
S
E
N
C, E
N
N S, N TAHAP KONSTRUKSI
S
S
S
S
S, E
S, E
S, N
E
S
S
S
S
S, E
S, E
S, N
E
S
S
S
S
S, E, C
S, E
S, N
S, E S S S
S, E S S S
C
C
TAHAP PASCA KONSTRUKSI S, E S, E S C
Tabel 7.17 Linier Responsibility Pengelolaan PCP Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
C, E
E
C
E
E
C C
E
C, E
S
E
E
C, E
S
E
E
C, E
S
S
E
E
C, E
S
S
S
C
S, E
C
S, C S, C S, C S, E
S, C S, C S, C S, E
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
S
210
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
5. N E T W O R K P L A N N I N G A N A L Y S I S Network Planning Analysis atau Analisis Jaringan Kerja adalah adalah salah satu model yang digunakan dalam penyelanggaraan proyek yang produknya adalah salah satu analisis informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam network diagram proyek yang bersangkutan.
Tahapan Pembangunan
Aktivitas yang harus disesuaikan sebelum memulai aktivitas berikutnya
Aktivitas
Aktivitas yang hanya bisa dimulai setelah aktivitas
Durasi (Bulan)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
PRA KONSTRUKSI
none
A
Izin Survei
B
1 Bulan
A
B
Survei dan Pendekatan Masyakat
C
2 Bulan
B
C
Pembuatan Proposal Rencana dengan Masyarakat dan Stakeholder
D
3 Bulan
C
D
Perizinan : Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Guna Lahan. dan IMB
E, K, L
4 Bulan
D
E
H
6 Bulan
F, G
7 Bulan
I, J
15 Bulan
J
36 Bulan
G3
6 Bulan
Pematangan Lahan Terkait Konstruksi Tahap 1
[H] Pembangunan Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan (Balai Nelayan) E
H1
Pembangunan Balai Nelayan
[F] Pembangunan Zona Permukiman Umum (Hunian Umum) KONSTRUKSI
H
F1
Pembangunan Permukiman Umum (Landed)
[G] Pembangunan Zona Permukiman Nelayan (Hunian dan Alun-alun Nelayan)
PASCA KONSTRUKSI
H
G1
Pembangunan Rumah Nelayan
H
G2
Pembangunan Alun-alun Nelayan
E, G2
G3
Proses Penumbuhan Vegetasi
F
I
F, G D D
L
J
3 Bulan
Relokasi Penduduk
None
Hingga 2041
J
Operasional dan Maintenance
None
Hingga 2041
K
Monitoring
None
Hingga 2041
Evaluasi
None
Hingga 2041
Tabel 7.18 Network Planning Analysis Pengelolaan PCP Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
211
0
6. C R I T I C A L P A T H M E T H O D (CPM)
Critical Path Method Kawasan PCP Pra Konstruksi
Konstruksi 1
Konstruksi 2
Pasca Konstruksi 76
I
96
20 96
76
0
0
A 1
1 1
3
B
23
2 1 1 3
38
F1
3
15 35
6
40
96
C 3
3
10 6
E
16
16
23
20
H1
6 16
6
10
16
23 31
D 4
6
116
96
7
10
116
J
10
a
activities e
c
67
G1
b
d
a=Earliest Start b=Earliest End c=Latest Start d=Latest End e=Duration
36
33
69
67
73 73
G2
G3
6
69
Alur proyek pembangunan konsep PCP dilaksanakan dalam 12 tahun pertama dengan estimasi earliest end yaitu pada bulan ke 156 (Tahun 13) dan Latest End yaitu : a-b-c-d-e-h1-f1-g1-g2-g3-i-j-k-l
76
75 75
3 78
116
136
K
20 136
116
136
L
156
20 136
Gambar 7.9 CPM Pengelolaan PCP Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
156
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
212
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
7. P E M B I A Y A A N a. Analisis Sosial Ekonomi 1) Analisis Social Economy Cost Skema PCP Tahapan
Waktu Pelaksanaan
Zona
Aktivitas
Asumsi
Pra Konstruksi
Semua Zona
Waktu dan tenaga yang diluangkan oleh masyarakat dalam mengikuti proses sosialisasi proyek pembangunan.
Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 3 kali di masing masing tahapan pembangunan dengan asumsi biaya makan Rp 20.000 pertemuan Biaya sosialisasi Rp 200.000 pertemuan Dengan jumlah penduduk 6007 jiwa dengan asumsi setiap pertemuan dihadiri oleh 20 orang tokoh perwakilan.
1
4
Biaya makan : 20.000 Biaya 1x sosialisasi : 200.000 1 kali pertemuan : (20.000 x 20orang) + 200.000 = 600.000 Maka total biaya : 600.000 x 3 = 1.800.000
Pra Konstruksi
Semua Zona
Kontroversi dalam pembebasan lahan dan masyarakat yang menolak pembangunan
Konsolidasi lahan yang dilakukan pada setiap zona PCP diasumsikan memerlukan dana sebesar Rp 20.000.000 tiap zona
1 dan 2
24
Biaya 1 kali lobbying : 20.000.000 Biaya 3 kali lobbiying : 60.000.000
80.000.000
Biaya gangguan kebisingan, polusi udara, lingkungan sekitar yang diakibatkan dari pengerjaan proyek
Pada tahap kontruksi proyek akan menimbulkan banyak gangguan diantaranya polusi udara , penurunan kualitas sekitar dan polusi udara. hal ini akan berujung pada ketidak produktifan warga dalam bekerja . biaya yang diasumsikan untuk dihitung :1. biaya gangguan pernapasan = Rp 250.000/ KK Pembangunan proyek akan mengganggu 1154 KK di kawasan perancangan
2
60
Biaya total gangguan: 250.000 x 1154 kk
288.500.000
Biaya pemeliharaan dan perawatan balai nelayan = Rp. 1.500.000 x 12 = Rp. 18.000.000 Biaya listrik dan air bersih = Rp. 2.000.000 x 12 = 24.000.000
42.000.000
Biaya pemeliharaan dan perawatan alun-alun = Rp. 1.500.000 x 12 = Rp. 18.000.000 Biaya listrik dan air bersih = Rp. 2.000.000 x 12 = 24.000.000
42.000.000
Konstruksi
Semua Zona
Zona Sub Pusat Pelayanan Permukiman Nelayan
Operasional dan Maintenance
Tahun Ke
Pemeliharaan dan perawatan balai nelayan = Rp1.500.000/Bulan Biaya listrik dan air bersih = Rp2.000.000/Bulan
Pasca Konstruksi
7
Zona Permukiman Nelayan
Operasional dan Maintenance
Durasi (Bulan)
Pemeliharaan dan perawatan alun-alun = Rp1.500.000/Bulan Biaya listrik dan air bersih = Rp2.000.000/Bulan
TOTAL
Tabel.7.19 Pembiayaan Sosial Ekonomi Cost PCP Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
Rincian
Jumlah
1.800.000
151
Rp454.300.000
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
213
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
2) Analisis Social Economy Benefit Skema PCP Waktu Pelaksanaan TAHAPAN
ZONA
AKTIVITAS
ASUMSI
SUMBER
Rincian
Durasi (Bulan)
Terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar yang terkait dengan Zona Permukiman pengelolaan Taman Lingkungan Nelayan Nelayan (Taman Terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi dan Alun-alun Nelayan dengan rincian UMK Kabupaten Lingkungan Nelayan dan masyarakat Petugas Kebersihan sebanyak Rembang Tahun 2021 Alun-alun Nelayan) 2.000.000/bulan berjumlah 3 orang. Serta petugas perawatan tanaman sebanyak 1.861.000/bulan berjumlah 3 orang
Total Benefit
Tahun Ke-
Petugas Kebersihan = Rp. 2.000.000 x 3 x 12 = Rp 72.000.000/tahu n.
228
2-20
Rp. 138.996.000
Petugas Kebun = Rp. 1.861.000 x 3 x 12 = Rp 66.996..000/tahu n. Pasca Konstruksi
Terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar yang terkait dengan Zona Sub Pusat pengelolaan Balai Nelayan dengan rincian Terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi UMK Kabupaten Pelayanan Permukiman Petugas Administrasi sebanyak masyarakat Rembang Tahun 2021 Nelayan (Balai Nelayan) 2.500.000/bulan berjumlah 2 orang dan Petugas Kebersihan sebanyak 2.000.000/bulan berjumlah 2 orang.
TOTAL BENEFIT
Tabel.7.20 Pembiayaan Sosial Ekonomi Benefit PCP Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
Petugas Administrasi = Rp. 2.500.000 x 2 x 12 = Rp 60.000.000/tahu n.
228
2-20
Rp. 108.000.000 Petugas Kebersihan = Rp. 2.000.000 x 2 x 12 = Rp 48.000.000/tahu n.
Rp. 246.996.000
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
214
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
3) Analisis Kelayakan Sosial Ekonomi Skema PCP Analisis kelayakan adalah analisis mengenai layak atau tidaknya suatu proyek yang dilaksanakan. Analisis kelayakan sosial-ekonomi PCP diperlukan untuk mengkaji proyek tersebut dari segala sisi agar setelah dilaksanakan pembangunan proyek tersebut dapat mencapai hasil yang sesuai dengan yang direncanakan. Analisis kelayakan sosial-ekonomi kawasan perancangan ini menggunakan beberapa parameter finansial dasar yang umum dipakai dalam menentukan layak atau tidaknya suatu proyek usaha untuk dijalankan atau tingkat profitibilitas suatu usaha yaitu: a) Net Present Value (NPV), b) Internal Rate Of Return (IRR), c) Benefit Cost Ratio (BCR), dan d) Payback Period (PP). TAHUN KE-
COST
BENEFIT
DF (12%)
PV (COST)
PV (BENEFIT)
CASH FLOW
NPV
Payback Period-
1
Rp1,800,000
Rp0
0.892857143
Rp1,607,143
Rp0
-Rp1,800,000
-Rp1,607,143
-Rp1,800,000
2
Rp370,300,000
Rp246,996,000
0.797193878
Rp295,200,893
Rp196,903,699
-Rp123,304,000
-Rp98,297,194
-Rp125,104,000
3
Rp288,500,000
Rp246,996,000
0.711780248
Rp205,348,601
Rp175,806,874
-Rp41,504,000
-Rp29,541,727
-Rp166,608,000
4
Rp288,500,000
Rp246,996,000
0.635518078
Rp183,346,966
Rp156,970,423
-Rp41,504,000
-Rp26,376,542
-Rp208,112,000
5
Rp288,500,000
Rp246,996,000
0.567426856
Rp163,702,648
Rp140,152,164
-Rp41,504,000
-Rp23,550,484
-Rp249,616,000
6
Rp288,500,000
Rp246,996,000
0.506631121
Rp146,163,078
Rp125,135,860
-Rp41,504,000
-Rp21,027,218
-Rp291,120,000
7
Rp372,500,000
Rp246,996,000
0.452349215
Rp168,500,083
Rp111,728,447
-Rp125,504,000
-Rp56,771,636
-Rp416,624,000
8
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.403883228
Rp33,926,191
Rp99,757,542
Rp162,996,000
Rp65,831,351
-Rp253,628,000
9
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.360610025
Rp30,291,242
Rp89,069,234
Rp162,996,000
Rp58,777,992
-Rp90,632,000
10
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.321973237
Rp27,045,752
Rp79,526,102
Rp162,996,000
Rp52,480,350
Rp72,364,000
11
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.287476104
Rp24,147,993
Rp71,005,448
Rp162,996,000
Rp46,857,455
Rp235,360,000
12
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.256675093
Rp21,560,708
Rp63,397,721
Rp162,996,000
Rp41,837,013
Rp398,356,000
13
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.22917419
Rp19,250,632
Rp56,605,108
Rp162,996,000
Rp37,354,476
Rp561,352,000
14
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.204619813
Rp17,188,064
Rp50,540,275
Rp162,996,000
Rp33,352,211
Rp724,348,000
15
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.182696261
Rp15,346,486
Rp45,125,246
Rp162,996,000
Rp29,778,760
Rp887,344,000
16
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.163121662
Rp13,702,220
Rp40,290,398
Rp162,996,000
Rp26,588,178
Rp1,050,340,000
17
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.145644341
Rp12,234,125
Rp35,973,570
Rp162,996,000
Rp23,739,445
Rp1,213,336,000
18
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.13003959
Rp10,923,326
Rp32,119,259
Rp162,996,000
Rp21,195,933
Rp1,376,332,000
19
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.116106777
Rp9,752,969
Rp28,677,909
Rp162,996,000
Rp18,924,940
Rp1,539,328,000
20
Rp84,000,000
Rp246,996,000
0.103666765
Rp8,708,008
Rp25,605,276
Rp162,996,000
Rp16,897,268
Rp1,702,324,000
JUMLAH
Rp2,990,600,000
Rp4,692,924,000
Rp1,407,947,127
Rp1,624,390,555
Tabel.7.21 Analisis Kelayakan Sosial Ekonomi PCP Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
215
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
KETERANGAN KELAYAKAN SOSIAL-EKONOMI PCP
Nilai NPV
216.443.428
bernilai positif
Proyek Layak
Nilai BCR
1,15
BCR>1
Proyek Layak
Nilai IRR
21%
IRR > DF (12%)
Proyek Layak
•
Berdasarkan ekonomi
analisis
pada
kelayakan
sosial-
pengelolaan
PCP,
didapatkan nilai Net Present Value (NPV) Payback Period
Tahun ke 11
bernilai positif, maka proyek ini layak dilakukan. •
Rp2,000,000,000
Nilai benefit cost ratio (BCR) sebesar 1,15 yang lebih besar dari angka 1 maka proyek ini dikatakan layak.
•
Rp1,500,000,000
Nilai Internal Rate Return (IRR) 21% lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan yaitu 12% maka proyek ini juga layak secara nilai IRR.
Rp1,000,000,000
Maka,
dapat
disimpulkan
bahwa
proyek
pembangunan pada pengelolaan PCP ini
Rp500,000,000
layak
untuk
dibangun
pada
kawasan
perancangan karena proyek tersebut dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang
Rp0
menguntungkan
bagi
masyarakat
di
kawasan perancangan.
-Rp500,000,000 Pada grafik disamping dapat dilihat bahwa
payback periode konsep PCP didapatkan
-Rp1,000,000,000 1
2
3
4
5
6
7
Cash Flow
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
pada tahun ke 11.
Payback Period
Gambar 7.10 Grafik Cash Flow dan Payback Period Sosial Ekonomi BOT Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
216
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
KELAYAKAN KAWASAN PANDANGAN Built Operate Transfer (BOT) Rp3,000,000,000,000.00
Public Community Partnership (PCP) Rp2,000,000,000.00
Rp-
Rp2,500,000,000,000.00
Profit
Rp2,000,000,000,000.00
yang
pengelolaan
didapat
BOT
dari
adalah
-Rp2,000,000,000.00
Kekurangan atau deficit dari
-Rp4,000,000,000.00
sebesar 10.2 triliun
Rp1,500,000,000,000.00
pengelolaan
-Rp6,000,000,000.00 Rp1,000,000,000,000.00
-Rp8,000,000,000.00
Rp500,000,000,000.00
-Rp10,000,000,000.00
adalah
-Rp12,000,000,000.00
Rp-
1 -Rp500,000,000,000.00
PCP
sebesar 20 milyar.
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-Rp14,000,000,000.00
1
2
3
4
5
6
7
Cash Flow
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Payback Period
Keuntungan yang didapat dari pengelolaan BOT akan disubsidi untuk menutupi deficit dari pengelolaan PCP, sehingga disimpulkan kelayakan pembangunan secara keseluruhan tetap layak
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
217
7.5 S I M P U L A N M A N A J E M E N & P E M B I A Y A A N
7.5. Simpulan Ma najemen dan Pembiayaan Kawasan Pandangan
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
Berdasarkan pada perbandingan kondisi tahun 2021,maka kawasan perancangan dapat mencapai outcome dan tujuan yang telah ditentukan pada logical framework. Hal tersebut telah dilakukan perhitungan dan analisis dengan hasil yang dapat di lihat pada tabel berikut
Diketahui bahwa jumlah pendapatan Desa Pandangan Wetan dan Pandangan Kulon pada tahun 2021 dari hasil industri ikan, industri penggalangan, tenaga kerja industri pengolahan ikan, dan lain-lain sebesar Rp. 159.267.094.860 dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 5890 orang. Terdapat bahwa pada tahun 2041 pendapatan akan meningkat karena dengan didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan TPI serta adanya lapangan kerja baru dengan jumlah penghasilan sebesar Rp. 2.275.987.885.109,6 dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 6.174 orang yang bekerja. Sehingga manajemen pengelolaan yang dirancang dapat mencapai target atau goals.
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
218
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
Simpulan Pembiayaan Finansial Kawasan Perancangan
Berdasarkan analisis pembiayaan kawasan Pandangan dibutuhkan finansial cost total sebesar Rp 187,808,590,323 . Nominal tersebut didapatkan dari sumber pembiayaan konvensional yaitu APBD Kabupaten dan APBD desa serta pihak swasta yang sudah memiliki kontrak selama 20 tahun .Pemerintah akan menanggung biaya pra konstruks hingga pasca konstruksi sebesar Rp. 27,723,526,500 atau 15 % dari biaya total cost yang akan diangsur selama 20 tahun (Desa Pandangan memiliki Dana Desa sebesar 3,4 M /tahun) .sedangkan pihak swasta menanggung akan menanggung biaya total cost sebesar 85%. atau
sebesar Rp.160,084,063,823. Berikut rincian pembiayaan finansial yang akan di tanggung oleh pemerintah dan pihak swasata selama 20 tahun. Tahun ke
Biaya
1
Sumber
Tahun Ke
Biaya
Pemerintah
Swasta
Rp 1,723,526,500
Rp 1,723,526,500
Rp 0
11
2
Rp 17,331,212,720
Rp 2,000,000,000
Rp 15,331,212,720
3
Rp 25,624,116,779
Rp 2,000,000,000
4
Rp 18,190,000,000
5
Sumber Pemerintah
Swasta
Rp 2,180,000,000
Rp 2,000,000,000
Rp 180,000,000
12
Rp 2,950,000,000
Rp 2,000,000,000
Rp 950,000,000
Rp 23,624,116,779
13
Rp 14,367,205,000
Rp 2,000,000,000
Rp 12,367,205,000
Rp 2,000,000,000
Rp 16,190,000,000
14
Rp 12,174,305,000
Rp 2,000,000,000
Rp 10,174,305,000
Rp 26,841,488,370
Rp 2,000,000,000
Rp 24,841,488,370
15
Rp 148,713,000
Rp 0
Rp 148,713,000
6
Rp 12,853,450,000
Rp 2,000,000,000
Rp 10,853,450,000
16
Rp 148,713,000
Rp 0
Rp 148,713,000
7
Rp 12,853,450,000
Rp 2,000,000,000
Rp 10,853,450,000
17
Rp 148,713,000
Rp 0
Rp 148,713,000
8
Rp 12,853,450,000
Rp 2,000,000,000
Rp 10,853,450,000
18
Rp 148,713,000
Rp 0
Rp 148,713,000
9
Rp 12,853,450,000
Rp 2,000,000,000
Rp 10,853,450,000
19
Rp 148,713,000
Rp 0
Rp 148,713,000
10
Rp 14,119,657,954
Rp 2,000,000,000
Rp 12,119,657,954
20
Rp 148,713,000
Rp 0
Rp 148,713,000
Tabel.7.22 Rincian Pembiayaan Finansial Pemerintah dan Swasta Kawasan Pandangan Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
219
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
Simpulan Pembiayaan Sosial Ekonomi Kawasan Pandangan
Berdasarkan analisis pembiayaan pada kawasan Pandangan dibutuhkan sosial ekonomi cost total sebesar Rp 143,268,492,000. Nominal tersebut didapatkan dari sumber pembiayaan konvensional yaitu APBD Kabupaten dan APBD desa serta pihak swasta yang sudah memiliki kontrak selama 20 tahun .Pemerintah akan menanggung biaya pra konstruksi sebesar Rp. 27,633,968,846 atau 19 % dari biaya total cost yang akan diangsur selama 2 tahun. Biaya sosial ekonomin PCP ditanggung Pihak Pemerintah Desa dikarenakan merupakan proyek pemerintah dengan Desa Pandangan memiliki Dana Desa sebesar 3,4 M /tahun (Tahun 2021). Dan pihak swasta menanggung akan membantu memberikan bantuan berupa CSR, Sedangkan pihak swasta akan menangung 81% dari total sosial ekonomi cost atau sebesarRp115.634.523.154 dengan rincian pertahun seperti berikut : Sumber
Biaya
No
Pemerintah
Swasta BOT
1
BOT Rp89,900,000
PCP Rp1,800,000
BOT Rp89,900,000
PCP Rp1,800,000
Rp
-
2
Rp21,705,500,000
Rp370,300,000
Rp1,029,700,000
Rp370,300,000
Rp
20,675,800,000
3
Rp30,030,404,500
Rp288,500,000
Rp1,111,500,000
Rp288,500,000
Rp
28,918,904,500
4
Rp15,613,000,000
Rp288,500,000
Rp2,411,500,000
Rp288,500,000
Rp
13,201,500,000
5
Rp15,613,000,000
Rp288,500,000
Rp1,111,500,000
Rp288,500,000
Rp
14,501,500,000
6
Rp33,493,488,000
Rp288,500,000
Rp1,111,500,000
Rp288,500,000
Rp
32,381,988,000
7
Rp4,669,488,000
Rp372,500,000
Rp1,027,500,000
Rp372,500,000
Rp
3,641,988,000
8
Rp1,137,134,423
Rp84,000,000
Rp1,137,134,423
Rp84,000,000
Rp
-
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Total Kawasan
Rp1,137,134,423 Rp1,526,258,423 Rp1,526,258,423 Rp1,526,258,423 Rp1,526,258,423 Rp1,526,258,423 Rp1,526,258,423 Rp1,526,258,423 Rp1,526,258,423 Rp1,526,258,423 Rp1,526,258,423 Rp1,526,258,424 Rp 140,277,892,000
Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 2,990,600,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
210,258,423 210,258,423 210,258,423 210,258,423 210,258,423 210,258,423 210,258,423 210,258,423 210,258,423 210,258,423 210,258,424 115,634,523,154
Rp
115,634,523,154
Rp
Rp
Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 Rp84,000,000 2,990,600,000
143,268,492,000
Rp1,137,134,423 Rp1,316,000,000 Rp1,316,000,000 Rp1,316,000,000 Rp1,316,000,000 Rp1,316,000,000 Rp1,316,000,000 Rp1,316,000,000 Rp1,316,000,000 Rp1,316,000,000 Rp1,316,000,000 Rp1,316,000,000 Rp 24,643,368,846
Rp
Rp 27,633,968,846 Tabel.7.23 Rincian Pembiayaan Sosial Ekonomi Pemerintah dan Swasta Kawasan Pandangan STUDIO Sumber: Hasil Analisis Kelompok B1, 2021
PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
220
REKAPITULASI SUMBER PEMBIAYAAN PANDANGAN Persentase Sumber Pembiayaan Finansial
15%
B1 Coastal Settlement Through Minapolitan
Persentase Sumber Pembiayaan Sosial Ekonomi
19%
Pemerintah
Pemerintah
81% 85%
Swasta
Swasta
“ Berdasarkan hasil analisis pembiayaan dan kelayakan finansial maupun sosial ekonomi,Konsep Green Resilient Coastal Settlement Through Minapolitan dengan konsep BOT dan PCP dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan membawa keuntungan baik finansial maupun sosial ekonomi di kawasan Pandangan. Konsep tersebut diharapkan dapat tercapai tujuan yang telah direncanakan sehingga dapat memperbaiki dan mengembangkan wilayah pandangan yang terdiri dari Desa Pandangan Kulon dan Pandangan Wetan menjadi lebih baik dan mensejahterahkan seluruh penduduk kawasan Pandangan “
STUDIO PERANCANGAN & PEMBANGUNAN KOTA
221
08
K EKesimpulan SIMPULAN
222
DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka
Ana,Meri.Kota Tangguh sebagai Kota Berkelanjutan. https://www.academia.edu/35898628/Kota_Tangguh_sebagai_Kota_Berkelanjutan.Dia kses tanggal 21 Juni 2020 Anthony J. Catanese, Pengantar Perencanaan Kota, Erlangga, Jakarta, 1986.
Asriadi dan Wilis Sutiono..Tanpa Tahun.Kriteria Dasar Infrastruktur Permukiman pada Daerah Nelayan(Contoh Kasus Daerah Nelayan Kota Sorong..Jurnal Universitas Muhammadiyah Sorong BDT Provinsi Jawa Tengah Brogden, Felicity, 1979, Perencanaan dan Perancangan Site, Terjemahan (1984) Ir. Hendro Sangkoyo, dalam An Introduction to Architecture, Snyder, J.C, dan Catanese, A.J., (1979). Darmiwati,Ratna.2001.Perencanaan Permukiman Nelayan Di Pantai Timur Surabaya.Dimensi Teknik Arsitektur.:Surabaya Kementerian kehutanan. 2011. Rencana Teknis Pembuatan Rumah Kompos, MOL (Mikro Organisme Lokal), dan Mesin Cincang. Samarinda
Nila.2015.Kajian Konsep Resilient City di Indonesia.https://www.scribd.com/document/277917640/Kajian-Konsep-Resilient-CityDi-Indonesia-pendahuluan. Diakses Tanggal 21 Juni 2020 Undang - Undang Nomer 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Osman,Wiwik Wahidah dan Amalia Paramitha.2013.Konsep Tata Bangunan pada Permukiman
Padat di Kawasan Pesisir Pantai,Studi Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.Temu Ilmiah IPLBI Shirvani, Hamid. 1985. The Urban Design Process. Van Nostrand Reinhold: New York. SNI 03-1733-2004 Wastuti,Ifriany Tri.2014.Strategi Arahan Pengembangan Permukiman Nelayan Berbasis Ekowisata Di Kecamatan Pulau Sembilan.Kabupaten Sinjai.repositori.uin.alauddin.ac.id.Diakses tanggal 21 Juni 2020 223
Studio Perencanaan dan Pembangunan Kota
Publisher : Team B1,Planologi 2018 For more futher information
SCAN ME