Opini

Pelanggaran HAM Berat Masuk Isu Strategis 2020-2024

Kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti yang kita ketahui HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Namun kenyataannya, kasus pelanggaran HAM masih banyak terjadi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapatkan 2.331 kasus aduan dugaan pelanggaran HAM selama 2021. Jumlah tersebut merupakan hasil konversi dari 3.758 berkas yang diterima Komnas HAM sampai September 2021. Ketua Komas HAM mengatakan bahwa klasifikasi wilayah tiga terbesar berdasarkan aduan tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Utara. Melihat pada berbagai macam aduan yang diterima Komnas HAM dan peristiwa-peristiwa berdimensi hak asasi manusia yang berkembang di masyarakat yang mana dalam penanganannya tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, Komnas HAM menetapkan tujuh isu strategis untuk mendorong terciptanya perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM yang efektif

Dok. Pribadi

termasuk di dalamnya pelanggaran HAM berat. Komnas HAM menjadi salah satu penegak hukum dalam alur penegakan hukum yang diatur oleh UU 26 tahun 2000 sebagai penyelidik. Posisi dan kewenangan yang dimandatkan oleh UU 26 tahun 2000 tersebut menjadikan isu pelanggaran HAM yang berat dipilih menjadi isu strategis. Selain itu, telah ada 13 berkas penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang dilimpahkan ke Jaksa Agung. Sampai saat ini, pelanggaran HAM berat ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, masih tak kunjung selesai. Oleh karena itulah beliau memastikan bahwa pelanggaran HAM berat masuk dalam isu strategis Komnas HAM pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Lebih lanjut, Taufan membeberkan informasi terkini terkait pelanggaran HAM berat. Menurut dia, ada 15 peristiwa pelanggaran HAM berat yang dalam tahap penyelidikan. Kemudian, dari 15 kasus, tiga sudah ke pengadilan, 12 masih bolak balik antara Komnas HAM dan jaksa agung. Adapun tiga peristiwa yang telah ditindaklanjuti dengan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, yakni kasus Timor-Timur tahun 1999, Tanjung Priok tahun 1984, dan Abepura tahun 2000. Namun, 12 berkas penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat yang masih berproses antara Komnas HAM dan Jaksa Agung tak dijabarkan detailnya.

Mengapa pelanggaran HAM ini baru dimasukkan ke dalam Isu Strategis 2020-2024? Selain karena penyelesaian kasusnya yang tak kunjung selesai, berbicara soal korban pelanggaran HAM, kemauan para pengambil kebijakan, pembuat Undang-Undang dan penyusun program kerja dalam melibatkan korban, dinilainya masih sangat minim. Selalu saja korban diposisikan sebagai objek kemudian para subjek inilah yang menyusun pemikiran, konsep, regulasi atau aturan yang diasumsikannya merupakan jawaban terhadap kebutuhan bagi para korban. Sehingga, korban belum dilihat sebagai subjek dalam berbagai kasus dan ini merupakan persoalan yang serius. Penulis juga setuju akan pernyataan ini karena memang penegakan hukum di negara kita ini dinilai masih kurang efektif.

Kemudian menanggapi pelanggaran HAM yang dimasukkan ke dalam Isu Strategis 2020-2024 ini, penulis sangat setuju akan hal tersebut. Karena, di dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat, hal yang diperlukan adalah adanya kebijakan yang realistis yang mengarah pada pencegahan, jaminan tidak berulangnya kembali, dan pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat juga harus mempertimbangkan kekhasan dari kasusnya sendiri, karena masing-masing kasus berbeda, sehingga dapat dilihat upaya yang paling tepat bagi penyelesaiannya.

Peristiwa-peristiwa berdimensi hak asasi manusia yang berkembang di masyarakat yang mana dalam penanganannya tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Komnas HAM menetapkan pelanggaran HAM ke dalam salah satu dari tujuh isu strategis untuk mendorong terciptanya perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM yang efektif.

Annisa Alifha Putri

Mahasiswi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas