M
omen wisuda menjadi salah satu perayaan yang berharga bagi mahasiswa yang mampu menamatkan perkuliahannya. Dalam euforia kelulusan, juga ada penghargaan yang didapatkan oleh mahasiswa yang berprestasi serta aktif berorganisasi. Salah satu penghargaan yang paling banyak diharapkan oleh mahasiswa adalah Bintang Aktivis Kampus (BAK). BAK merupakan inisiatif dari Badan Eksekutif Mahasiwa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Andalas (Unand) yang mengajukan program tersebut pada tahun 2008 kepada pihak rektorat. Di tahun-tahun awal, BEM tidak membatasi durasi kuliah (semester) calon penerima BAK, namun pada masa kepresidenan Ismail Zainudin, durasi kuliah calon penerima mulai dibatasi menjadi 10 semester. Menteri PSDM periode 2018/2019 M. Ismail Syahputra mengatakan jika BAK dengan 10 semester merupakan permintaan dari mantan Wakil Rektor (WR) III yang dijabat oleh Hermansah. Kebijakan tersebut berlaku pada masa jabatannya dari periode wisuda II hingga IV tahun 2019. Beberapa mahasiswa yang mendaftar yang lulus di atas 10 semester tidak lulus menjadi BAK. “Awalnya BAK tidak 10 semester, karena bersifat fleksibel maka dijadikan 10 semester dan merupakan permintaan dari bapak Hermansah yang menyatakan bahwa tidak mencontohkan aktivis yang baik apabila lebih dari 10 semester,” jelasnya. Konsistensi BEM dalam membuat kebijakan menjadi pertanyaan besar di kalangan mahasiswa. Mereka beranggapan jika BAK bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dari BEM itu sendiri. Pada kepengurusan BEM KM Kabinet Puisi Karya saat ini, kebijakan BAK 10 semester diganti menjadi 11 semester. Presiden Mahasiswa (Presma) Kabinet Puisi Karya Abdul Afif mengatakan perubahan yang ada sudah dimusyawarahkan bersama Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) lainnya. Berdasarkan konsolidasi yang dilaksanakan BEM dan UKM yang ada di Unand, timbul kata sepakat untuk menambah batas studi calon mahasiswa BAK menjadi 11 semester. “BEM selalu melakukan konsolidasi, begitupun dengan keputusan saat ini adalah hasil
Transparansi Kebijakan Syarat BAK Unand kesepakatan beberapa UKM,” kata Afif. Sebulan sebelum wisuda I dilaksanakan, beberapa UKM menyampaikan keluhan mengenai kebijakan BAK dalam konsolidasi. BEM KM Unand bertindak sebagai wadah agar UKM yang ada di Unand bisa menyampaikan keluh kesahnya. Mahasiswa dari beberapa UKM meminta penambahan durasi kuliah untuk BAK. Dalam konsolidasi tersebut disepakati bahwa kebijakan BAK maksimal 10 semester menjadi 11 semester dan IPK minimal menjadi 2,75. Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) Kabinet Puisi Karya Apriadi mengatakan bahwa siapapun akan BEM perjuangkan dengan kebijakan 11 semester ini, walaupun mereka yang nantinya kompre pada bulan Februari, “(Mereka) masih bisa mendaftar BAK di Unand,” jelasnya. Itikad baik BEM tidak serta merta mendapat respon positif bagi mahasiswa, tidak adanya transparansi dari pihak BEM KM Unand dalam melakukan penilaian terhadap BAK menghadirkan rumor dari kalangan aktivis-aktivis lain yang beranggapan jika BAK hanya menguntungkan pihak BEM. Anggapan tersebut semakin kuat ketika mantan Presma periode 2017/2018 Faizil Putra keluar sebagai BAK pada wisuda I tahun 2020 dengan menamatkan masa perkuliahan selama 11 semester lebih. Selain itu, dua orang pihak BEM KM Unand lainnya juga keluar sebagai mahasiswa BAK meskipun lulus lebih dari 10 semester. Berkaitan dengan terpilihnya Faizil sebagai BAK Unand pada wisuda I yang notabenenya sudah berada di semester 12, Apriadi selaku menteri PSDM BEM KM Unand periode 2019/2020 pun angkat bicara. “Faizil sudah menyelesaikan perkuliahannya di semester 11. Ia melakukan seminar hasil pada tanggal 7 Januari dan kompre pada 27 Januari,” katanya. Lebih lanjut Apriadi menjelaskan bahwa untuk perhitungan 11 semester tersebut adalah lima tahun enam bulan, dan pada bulan januari 2020 masih terhitung lima tahun lima bulan, dan itu tidak menjadi masalah jika Faizil kompre di bulan Januari ataupun Februari yang
Foto : Nadya
“Jangan mendefinisik an bintang aktivis sebagai mendefinisikan aktivis yang unggul dibidangnya saja, kkarena arena aktivis melek at pada status mahasiswa yang tugas melekat utamanya adalah belajar ,” belajar,” Insannul Kamil ektor III Unand-Wakil R Rektor terhitung menjadi lima tahun enam bulan atau 11 semester. “Faizil tidak lagi membayar UKT karena dia sudah tidak melakukan perkuliahan lagi, namun hanya menunggu kompre pada bulan Januari tersebut dan pada bulan Januari itu dia tidak berstatus mahasiswa lagi,” lanjutnya. Pernyataan Apriadi tersebut didukung dengan surat edaran rektor nomor B/4/UN16.R/WA.00.00/2020. Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa mahasiswa yang dijadwalkan lulus pada 1529 Januari 2020 tidak perlu membayar UKT berdasarkan poin 3. Kebijakan ini berlaku hanya pada wisuda I yang dilaksanakan pada 22 Januari 2020. Sedangkan untuk wisuda selanjutnya akan digunakan sistem kuota. “Dalam wisuda-wisuda selanjutnya, surat edaran ini bisa jadi sudah tidak berlaku, karena penggunaan sistem kuota, sehingga mahasiswa yang telah lulus dapat mendaftarkan diri untuk wisuda selama kuota belum cukup,” kata Asrul Ikhya selaku Kasubag Akademik Unand, Selasa (25/2/ 2020). Wakil Rektor III saat ini, Insannul Kamil mengungkapkan bahwa ia belum mengeluarkan regulasi mengenai syarat BAK ini. Ia berasumsi bahwa sebaiknya penerima BAK adalah mahasiswa yang lulus maksimal 10 semester. Menurut Insannul Kamil, BAK diperuntukkan bagi mahasiswa dengan prestasi pada akademik maupun non akademik. Mahasiswa yang hanya mampu di salah satu kelas maka tidak bisa disebut sebagai aktivis kampus. Karena para aktivis tersebut memiliki korelasi dengan akademiknya. “Jangan mendefinisikan bintang aktivis sebagai aktivis yang unggul dibidangnya saja, karena aktivis melekat pada status mahasiswa yang tugas utamanya adalah belajar,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Insannul menghargai keputusan dari BEM dalam penambahan batas lulus calon mahasiswa BAK. Menurutnya BEM memiliki perhitungan mengenai ini dan tidak sembarangan memutuskan para BAK. Menurut Trisna Ayu Wandira salah satu alumni UKM PIKA yang memperoleh BAK diwisuda kemarin mengatakan untuk sistem BAK yang hanya boleh sampai 10 semester ini bagus, karena dengan begitu para aktivis yang ada di setiap organisasi ini jadi lebih termotivasi lagi untuk cepat menyelesaikan kuliahnya. Ia berpendapat bahwa jika pihak BEM mengadakan konsolidasi dan sudah disepakati untuk BAK boleh lebih dari 10 semester, sebaiknya dipublikasikan lagi agar tidak terjadi kesalah pahaman. “Kalau memang di awal sudah disepakati, seharusnya dilampirkan kembali informasinya supaya lebih transparan Kalau sudah ribut seperti ini wajar semua pihak bertanya-tanya bagaimana sistem penilaian dari BAK itu sendiri,” ungkap Trisna. Untuk permasalahan mantan Presma, Trisna mengatakan semua itu dikembalikan lagi kepada Menteri PSDM BEM KM Unand, karena itu kebijakan yang dibuat, “Jika memang ada yang diubah harus dipublikasikan supaya orang tidak salah paham, kalau untuk mantan presmanya itu sebenarnya dia tidak salah, tapi mungkin tim penyeleksinya. Bagaimana mereka memilih Bang Faizil untuk jadi BAK itu mungkin sudah ada di penilaian mereka, kan kita tidak tahu pertimbangannya bagaimana,” tutur Trisna. Abdis Salam Ketua UKM PHP Unand tidak mempermasalahkan mengenai perubahan kebijakan BEM tersebut. Bersambung ke halaman 14..
