Berlarut-larutnya konflik antara pimpinan KPK versus beberapa jenderal dari Mabes Polri mengundang kritik tajam dari sejumlah pihak.Mereka mulai membandingkan ketegasan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).SBY dinilai lebih tegas dan punya andil besar dalam menyelamatkan KPK. Sementara sejumlah pihak menilai Jokowi hanya berpura-pura kerja cepat tapi sejatinya lambat untuk urusan yang sangat gawat.
2
Fokus
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
kpk terancam lumpuh Samad Tersangka, Pemerintah Langsung Terbitkan Perppu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengungkapkan, pemerintah telah menyiapakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) jika Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. “Jika nanti Bareskrim menetapkan AS tersangka, maka mau tidak mau, pertama, harus menonaktifkan; kedua, buat perppu,” kata Yasona di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (6/2). Penerbitan Perppu terpaksa dilakukan agar KPK tetap dapat bekerja maksimal meski pimpinannya berstatus tersangka. Setelah Bambang Widjojanto, tiga pimpinan lain di KPK terancam ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian RI. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan membuat KPK lumpuh dan tidak bisa memproses kasus-kasus dugaan korupsi. Pimpinan KPK yang menjadi tersangka harus berhenti sementara sehingga akan terjadi kekosongan kepemimpinan. Yasonna mengatakan, pemerintah sebenarnya memiliki dua opsi apabila Abraham ditetapkan menjadi tersangka. Selain perppu, opsi lain yang dapat diambil, yaitu mempercepat proses seleksi. Akan tetapi, proses seleksi itu lama, mulai dari membentuk panitia seleksi, pengumuman, hingga fit and proper test. “Yang paling cepat untuk menjaga KPK adalah menonaktifkan, lalu menerbitkan perppu. Sudah ada yurisprudensinya pada zaman Bibit-Chandra,” katanya.
Dari lima orang pimpinan KPK, saat ini tinggal empat yang masih aktif, yaitu Ketua KPK Abraham Samad beserta tiga Wakil Ketua KPK, yakni Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain. Satu jabatan Wakil Ketua KPK, yang sebelumnya dijabat Busyro Muqoddas, sampai kini masih lowong karena DPR masih membahas dua calon yang telah diajukan oleh Panitia Seleksi Pimpinan KPK. Dengan empat pimpinan, KPK tetap dapat mengambil keputusan secara kolektif kolegial. Namun, keempat pimpinan KPK itu kini tengah diperkarakan di kepolisian. Bareskrim Polri saat ini telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk dua pimpinan KPK, yaitu Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja. Sprindik Abraham berdasarkan laporan dari Direktur Eksekutif KPK Watch M Yusuf Sahide ke Bareskrim Polri Nomor LP/75/ I/2015/Bareskrim/22 Januari 2015, Senin (26/1). Yusuf melaporkan pertemuan Abraham dengan petinggi partai politik. Pertemuan itu disebut terkait keinginan Abraham menjadi cawapres dan menawarkan bantuan hukum bagi seseorang yang tengah tersangkut kasus korupsi. Adapun sprindik Adnan berdasarkan laporan dari Mukhlis Ramlan Nomor TBL/48/I/2015/ Bareskrim. Adnan disangka memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik serta turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. (gbi)
Fokus
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
Enam Temuan Janggal Komnas HAM Komnas Hak Azasi Manusia menemukan enam indikasi pelanggaran dalam proses penetapan tersangka dan penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim Polri. Yang paling mencolok adalah indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan polisi saat menangkap Bambang, Jumat (23/1) lalu. “Terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power,” ujar Ketua Tim Penyelidik Komnas HAM,
Nur Kholis di Gedung Komnas HAM, Rabu (4/2). Indikator lain, proses hukum terhadap Bambang Widjojanto mulai dilakukan setelah adanya tindakan hukum terhadap salah satu pimpinan Polri. ”Buktinya sudah cukup, tapi kami memakai kata menduga, jadi kami menduga kuat adanya indikasi pelanggaran HAM terhadap KPK,” ujarnya. Menurut Nur Kholis, terjadinya abuse of power itu berupa penggunaan kekuasaan yang eksesif sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dimana seluruh prosedur formil dan material yang digunakan Bareskrim dalam perkara Bambang Widjojanto tidak berdasarkan itikad baik (in good faith) dalam penegakan hukum, dan terjadinya deskriminasi
dimana penangkapan dilakukan tanpa proses pemanggilan. “Kami sudah bekerja lumayan keras untuk membuat laporan lengkap ini, dan inilah hasilnya,” ujarnya. Hal serupa juga terjadi pada peristiwa-peristiwa sebelumnya, antara KPK dengan Polri, seperti dalam kasus Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah, kasus Susno Duadji, kasus Djoko Susilo, sehingga seluruh rangkaian peristiwa ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu koinsiden atau hal yang kebetulan. Penyalahgunaan wewenang ini merupakan satu dari enam pelanggaran yang dilakukan Bareskrim terhadap Bambang berdasar temuan Komnas HAM. Kedua, adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia atas penangkapan Bambang Widjayanto.
Ketiga, terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Lalu keempat, adanya penggunaan kekuasaan yang eksesif (excessive use of force). Kelima, ada pelanggaran terhadap due process of law yakni proses penangkapan Bambang Widjayanto melanggar Perkap Nomor 14 tahun 2012 karena proses penangkapan tidak didahului dengan surat panggilan. Selain itu penanganan proses hukum terhadap Bambang dilakukan dengan proses yang tidak jujur (fair manner). Keenam, kepolisian telah menerapkan hukum secara tidak proporsional dalam penggunaan Pasal 242 junto 55 KUHP terhadap kerja-kerja advokat sehingga dapat mengancam profesi advokat.
Selain Hasto, Yang Lumpuhkan KPK adalah Politisi NasDem Dalang di balik tersebarnya foto mesra mirip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dengan perempuan bernama Feriyani Lim mulai terkuak. Foto yang diduga hasil jepretan saat Samad belum menjadi pimpinan KPK itu dibocorkan teman karib Samad, Zainal Tahir yang sakit hati karena dicampakkan. Hal ini terungkap dari cerita yang dituturkan Tomi Lebang, teman Samad yang lain dalam kelompok aktivis antikorupsi di Makassar bersama Zainal Tahir dan Supriansa. Tomi menuturkan cerita yang dia peroleh langsung dari pengakuan Zainal ini melalui akun facebooknya. T o m i menuliskan cerita tersebut di dinding facebooknya dari Singapura pada Jumat 6 Februari 2015: “Saya kerap bertemu dengannya ((Zainal Tahir, red), mendengar keluh kesahnya. Dan keluhannya yang paling awet adalah tentang Abraham yang berubah. Abraham
menjauhinya, bahkan di beberapa kesempatan bertemu, Zainal mengaku dinistakan,” tulis Tomi. Tomi melanjutkan, dirinya tak pernah berpikir jika kekesalan Zainal pada Samad bakal berbuah petaka bagi KPK dan pemberantasan korupsi di tanah air sampai sejauh ini. “Sampai kemudian, meledaklah ihwal foto itu, sebuah foto buram dari masa silam,” tutur Tomi masih di dinding facebooknya. Beberapa saat setelah foto mesra itu beredar luas dan menjadi kontroversi terpanas beberapa hari lalu, Tomi mengaku langsung menghubungi dan mencecar Zainal. Ia tak habis pikir dengan ulah karibnya itu. “Kau tahu Nal, apa akibat foto ini?” ketus Tomi kepada Zainal dengan nada murka. Bahkan Tomi mengutip celetukan seorang temannya di sebuah perbincangan di grup Whatsapp Makassar yang mereka ikuti. ”Selamat tinggal persahabatan,” demikian pesan dari seorang kawannya di grup tersebut. Beberapa hari kemudian, Tomi kembali bertanya kepada Zainal, apa perlakuan Samad yang membuat Zainal begitu kesal dan sakit hati? Kepada Tomi, Zainal pun bercerita. Zainal mengaku jika Samad begitu dingin dan sudah hampir setahun ini menjauh darinya. Zainal yang dulu pernah pergi umroh bersama Samad pun bahkan
dihapus dari daftar pertemanan di Blackberry Messenger (BBM). ”Abraham (Samad) sudah enggan berdekat-dekat dengannya (Zainal),” kisah Tomi. Luka hati Zainal kepada Samad bertambah saat Samad datang ke Makassar dan menginap di sebuah hotel pada 13 Agustus 2013. Seperti biasa, sang Ketua KPK mengundang semua kawan akrabnya untuk datang. Ia mengundang lewat si S alias Supriansa. Tetapi saat Zainal akan tiba di tempat Samad, tiba-tiba dia mendapat telepon dari S yang melarangnya untuk datang. “S melarang saya datang. Katanya, Abraham tidak menghendaki saya datang karena saya caleg,” tutur Zainal kepada Tomi. Saat itu, Zainal memang tercatat sebagai kader Partai NasDem sampai sekarang. Puncak kekesalan Zainal saat dirinya bertemu karibnya seperjuangan dan sesama aktivis antikorupsi itudi Dunkin Donuts, Jl. Sultan Hasanuddi di Makassar. Hadir pula teman-teman lainnya. Saat mengantar Samad ke mobil di halaman parkir jam 10 malam, Samad memanggil seorang kawan lain mendekat, namun melarang Zainal untuk ikut mendekat. “Jangan ko kau mendekat bos. Nanti kau perjual-belikan ini informasi yang saya mau sampaikan ke H,” tepis Abraham, seperti ditirukan Zainal yang diceritakan kepada Tomi. (gbi)
3
4
peristiwa
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
Titik Genangan Banjir di Jakarta Hujan deras mengguyur hampir seluruh wilayah Jakarta sejak Minggu malam hingga pagi ini, Senin (9/2/2015). Sejumlah wilayah di Jakarta pun tergenang banjir dengan ketinggian yang beragam. Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada 49 titik genangan di Jakarta hingga pukul 06.00 WIB. Tepatnya, 22 genangan di wilayah Jakarta Pusat, 18 genangan di Jakarta Barat, 4 genangan di Jakarta Timur, 2 genangan di Jakarta Selatan, dan 3 genangan di Jakarta Utara.
Kawasan Istana Dikepung Banjir, Ahok Curiga Ada Sabotase Tadi saya terbangun jam 02.00 pagi karena hujan dan langsung cek CCTV, ternyata CCTV Istiqlal mati. Saya curiga (kalau CCTV mati), pasti Istana terendam. Saya enggak tahu sabotase atau sengaja, tapi saya suudzon.
Kawasan Ring 1 (Jalan Medan Merdeka) kembali terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejak Minggu (8/2/2015) malam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali mencurigai ada sabotase atas terendamnya kawasan ring 1. “Tadi saya terbangun jam 02.00 pagi karena hujan dan langsung cek CCTV, ternyata CCTV Istiqlal mati. Saya curiga (kalau CCTV mati), pasti Istana terendam. Saya enggak tahu sabotase atau sengaja, tapi saya suudzon (berpikir negatif),” kata Basuki, di Balaikota. Menurut dia, kawasan Ring 1 tidak mungkin lagi terendam banjir. Sebab, Waduk Pluit dan beberapa saluran air penghubung kawasan itu masih berfungsi dengan baik. Selain itu, pintu air Manggarai setiap hari selalu dibuka untuk menghindari adanya luapan air yang menyebabkan kawasan Ring 1 terendam banjir. Basuki menjelaskan, air sungai Ciliwung yang berada di Istiqlal posisinya harus selalu rendah. Apabila posisi air di sana tinggi, menurut Basuki, airnya akan diarahkan ke Ga-
jah Mada-Hayam Wuruk dan Pasar Ikan. Sebab, pompa Pasar Ikan berfungsi baik. “Kenapa jadi meluap ke sini (Ring 1). Makanya saya begitu lihat CCTV Istiqlal connection lost (hilang koneksi) saya sudah curiga, ada apa tiba-tiba (CCTV mati),” kata Basuki. Oleh karena itu, Basuki meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum maupun Kementerian Pekerjaan Umum atas permasalahan ini. Ia berharap, banjir di kawasan Ring 1 ini bukan karena kesengajaan seperti yang terjadi di Kali Sunter beberapa waktu lalu. “Saya mau dengar jawaban mereka, enggak ada alasan Monas-Istana terendam. Balai Kota juga terendam banjir kan semalam, masuk (air) ini. Makanya saya enggak tahu, sama kayak kasus Sunter, dia bilang enggak sengaja. Ya sudahlah kalau (banjir) ini mau dibilang enggak sengaja,” keluh Basuki.kmp
Jakarta Pusat 1. 10-20 cm, Jl. MH. Thamrin (di dpn Sarinah). 2. 10-15 cm, Jl. Cempaka Baru. 3. 20-30 cm, Jl. Ahmad Yani. 4. 10-30 cm, Jl. Kwitang Raya. 5. 20-40 cm, Jl. Majapahit. 6. 30-40 cm, Jl. Budi Kemuliaan. 7. 30-40 cm, Jl. Percetakan Negara. 8. 20-30 cm, Jl. Cempaka Putih Tengah. 9. 30-60 cm, Jl. Krekot Bunder Raya, Sawah Besar. 10. 20-30 cm, Jl. Senen Raya. 11. 20-30 cm, Jl. Bungur Besar 5. 12. 20-30 cm, Jl. Kesehatan. 13. 60 - 80 cm, Jl. Batu Ceper Raya. 14. 20-30 cm, Jl. Jaksa. 15. 10-20 cm, Jl. Kampung Irian I, Serdang. 16. 20-40 cm, Jl. Letjend Suprapto. 17. 10 -20 cm, Jl. Kebon sirih. 18. 20-50 cm, Jl. Medan Merdeka Barat. 19. 10-25 cm, Jl. Medan Merdeka Selatan. 20. 10-20 cm, Jl. Batu (depan Stasiun Gambir). 21. 50-60 cm, Jl. Letjend Suprapto. 22. 30-60 cm, Jl. Kartini Jakarta Barat 1. 15-20 cm, 2. 10-20 cm, 3. 10-20 cm, 4. 10-20 cm, 5. 5-10 cm, 6. 30-40 cm, 7. 40-60 cm, 8. 20-30 cm, 9. 20-40 cm, 10. 10-15cm, 11. 10 - 50cm, 12. 10-20 cm, 13. 40-50 cm, 14. 10-20 cm, 15. 10-30 cm, 16. 30-50 cm, 17. 20-40 cm, 18. 20-35 cm,
Jl. Sosial Daan Mogot. Jl.Satria, Jelambar, Grogol. Jl.Kedoya raya. Jl. Panjang. Jl Pejuangan Raya. Jl. Patra Raya. Jl. Arjuna Selatan. Jl. Kyai Tapa (depan Trisakti). Jl. Peternakan Raya, Kapuk. Jl. Latumeten. Jl.Kota Bambu Utara. Jl. Hadiah, Jelambar. Jl. S Parman (depan UNTAR). Jl. Roxy arah Seasons City. Jl. Daan Mogot. Jl. Mangga, Duri kepa. Jl. Kapuk Raya. Jl. Komp KFT, Cengkareng.
Jakarta Timur 1. 20-30 cm, Jl. Matraman raya. 2. 20-30 cm, Jl. DI Panjaitan. 3. 10-30 cm, Jl. Pramuka (traffic light matraman). 4. 10-15 cm, Jl. Raya Bekasi. Jakarta Selatan 1. 30-50 cm, 2. 20-30 cm, Jakarta Utara 1. 20-30 cm 2. 20-30 cm 3. 10-35 cm
Jl. H. Ipin Pondok Labu. Jl. Fatmawati. Jl. Yos Sudarso. Jl. Kapuk Muara. Jl. Boulevard Artha Gading.
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
INDONESIA BARU
5
Bahas UU Pilkada, Presiden Jokowi Kumpulkan Para Menteri Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet paripurna untuk membahas sejumlah agenda di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2) pagi. Salah satu agendanya yakni membahas Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pelaksanaan Pilkada serentak. Presiden Jokowi telah menetapkan Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah menjadi undang-undang, Senin (2/2). Setelah diteken Presiden, maka undang-undang Pilkada resmi masuk dalam lembaran negara dan bisa direvisi oleh DPR. “Pagi hari ini ada beberapa hal yang akan dibahas berkaitan dengan Pilkada, sudah diputuskan,” ujar Jokowi, membuka sidang kabinet.
Selain UU Pilkada, kepala negara mengatakan sejumlah hal lain yang dibahas antara lain mengenai pelaksanaan pilkada, kemudian RUU perubahan UU nomor 23 tahun 2014 tentang kelautan dan kondisi ekonomi terkini. “Nanti ada tambahan lagi (hal yang dibicarakan-red) terkait kondisi ekonomi terkini yang akan saya sampaikan, plus masalah perumahan yang akan disampaikan oleh Wakil Presiden,” kata Presiden.
Sidang Kabinet Paripurna yang dilangsungkan pada Rabu pukul 10.30 WIB tersebut dihadiri oleh seluruh menteri kabinet kerja, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Pelaksana Tugas Kapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti, Kepala BIN Marciano Noorman dan sejumlah pejabat lainnya. Terkait isu UU Pilkada, Komisi II DPR menjamin revisi UndangUndang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota selesai dalam waktu tiga pekan. DPR akan membatasi revisi hanya beberapa pasal krusial. Pasal-pasal krusial tersebut, antara lain, mengatur jadwal pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak dan hanya untuk kepala daerah tanpa wakil. DPR mempertimbangkan usulan Komisi Pemilihan Umum untuk
menata ulang jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak. Komisi II mempertimbangkan usul KPU mengundur jadwal pilkada serentak tahap pertama dari tahun 2015 menjadi 2016 dan memajukan tahap kedua dari tahun 2018 menjadi 2017. Sementara pemerintah menargetkan undang-undang hasil revisi ini bisa disahkan pada 17 Februari 2015. (kc/gbi)
Delapan Poin Revisi UU Pilkada Yang akan Ditetapkan Komisi II DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-undang (UU) No.1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menyepakati sejumlah poin dalam revisi melalui rapat pleno Komisi II, Senin (2/2). Selanjutnya Revisi itu dimasukan ke dalam draft RUU Pilkada sebagai RUU inisiatif DPR. “Beberapa poin dalam revisi telah disepakati Panja dan akan dimasukkan ke dalam draft RUU inisiatif DPR,“ ujar salah seorang anggota Komisi II Saduddin yang disampaikannya di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Saduddin menambahkan, bahwa selanjutnya hasil kerja Panja ini akan dibawa ke Badan
Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan penetapannya menjadi UU dalam rapat paripurna DPR. Semula paripurna dijadwalkan hari kamis (5/2), tetapi diundur jadwalnya menjadi hari ini. “Hasil kerja Panja ini akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan penetapannya menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, “papar Saduddin, yang juga anggota Panja revisi UU Pilkada. Komisi II DPR RI mencatat delapan point revisi UU Pilkada hasil kerja Panja. Beberapa poin revisi tersebut adalah : Pertama, jadwal pilkada serentak yang dalam UU No.1 tahun 2015 dimulai 2015 dan pilkada serentak nasional tahun 2020,
diubah menjadi pilkada serentak dilaksanakan secara bergelombang yang dimulai tahun 2016 dan 2027 dilaksanakan pilkada serentak nasional. Kedua, tentang uji publik. Panja menyepakati diganti menjadi sosialisasi dengan proses yang lebih sederhana bagi Bakal Calon (Balon) dan Calon Kepala Daerah (Kada), dimana dilaksanakan oleh Parpol dan penyelenggara pemilihan dalam rangka pengenalan kepada masyarakat. Ketiga, persyaratan pengajuan calon, Panja menyepakati tetap pada angka 20 persen perolehan kursi DPRD atau 25 persen perolehan suara pemilu Keempat, soal ambang batas kemenangan. Di UU Perppu
Pilkada ditetapkan 30 persen. Sementara, dalam revisi seorang calon dinyatakan sebagai pemenang jika memperoleh 25 persen suara. Hal ini menghindari pelaksanaan Pilkada dua putaran. Kelima, syarat pendidikan. Panja menyepakati untuk diperbaiki terhadap syarat tingkat pendidikan yakni sarjana untuk calon gubernur dan minimal diploma tiga untuk calon Bupati/Walikota. Sebelumnya di dalam Perppu hanya setingkat SLTA untuk calon gubernur dan bupati/walikota. Keenam, syarat usia. Sebelumnya, usia calon gubernur ialah 30 tahun. Sementara, calon bupati atau walikota ialah 25 tahun. Disepakati dilakukan perubahan yakni 35 tahun untuk calon guber-
nur. Sementara, calon bupati atau walikota berusia 30 tahun. Ketujuh, mengenai sistem paket. Panja menyepakati calon Kada diajukan satu paket dapat didampingi oleh lebih dari satu wakil berdasarkan jumlah penduduk yang dipilih secara bersamaan dalam pemilihan langsung. Kedelapan, sengketa pilkada. Karena sudah ada putusan MK yang menyatakan Pilkada bukan rezim Pemilu dan MK mengambil sikap tidak mau lagi mengadili sengketa pilkada, maka Panja memutuskan sengketa diselesaikan di Pengadilan Tinggi di tingkat regional. Bagi pasangan yang tidak puas masih bisa menempuh upaya hukum lebih tinggi ke Mahkamah Agung. (pas)
politik
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
JOKOWI DIMINTA TAK PAKAI SEPATU MEGA Berlarut-larutnya konflik antara pimpinan KPK versus beberapa jenderal dari Mabes Polri mengundang kritik tajam dari sejumlah pihak.Mereka mulai membandingkan ketegasan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). SBY dinilai lebih tegas dan punya andil besar dalam menyelamatkan KPK. Sementara sejumlah pihak menilai Jokowi hanya berpura-pura kerja cepat tapi sejatinya lambat untuk urusan yang sangat gawat.
Direktur Pemberitaan globalindo.co, M.Habibullah mengaku heran atas sikap Jokowi dalam mengatasi masalah yang sangat genting, seperti konflik KPK vs Polri. “Dalam urusan yang sangat genting seperti saat ini, Pak Jokowi masih bisa bersepeda santai dan berselancar ke luar negeri beberapa hari,” sindir M Habibullah, Minggu (8/2). Dalam pandangannya, permusuhan antara dua lembaga penegak hukum tersebut sudah terlalu lama dibiarkan tanpa ketegasan.Padahal, dampaknya bisa mengubah situasi negara menjadi tidak stabil.“Baik KPK maupun Polri punya pendukung masing-masing. Kalau situasi ini dibiarkan, bisa terjadi gesekan di bawah.Negara bisa kacau.Akan terjadi inflasi, harga-harga menjadi tidak terkendali,” kata mantan wartawan Jawa Pos-Radar Mojokerto ini. “Saya bahkan mendengar Bu Risma (Walikota Surabaya) sudah mengumpulkan pejabatnya untuk mengantisipasi melonjaknya harga-harga di pasaran jika situasi ini tidak kunjung selesai. Karena kasihan pada warganya, beliau bahkan sudah mempersiapkan gelar pasar murah di Surabaya,” kata Habib. Lebih jauh Habib meyakini, jika konflik tersebut tidak segera tuntas dan negara menjadi kacau, akan memicu terjadinya banyak pengangguran. Perusahaan akan gulung tikar karena terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besarbesaran dan terjadi di mana-mana. Ini karena hukum tidak berjalan normal. Contoh di atas, lanjut Habib hanya bagian kecil dari dampak betapa ketegasan Jokowi saat ini
sangat dinantikan rakyatnya.Habib menduga, ketidak tegasan Jokowi itu terjadi lantaran terlalu kuatnya dominasi Megawati dalam menentukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.“Kalau betul Bu Mega berada di balik ketidak tegasan Jokowi, itu akan merugikan dinasti Megawati.Rakyat akan merekam dan mengenangnya sepanjang masa,” demikian Habib. Karena itu, meskipun sudah berstatus tersangka, tetap saja Jokowi tidak bisa berbuat banyak.“Sebaiknya Pak Jokowi jangan terus-terusan pakai sepatu Bu Mega (Megawati).Tidak baik untuk bangsa ini,” sindirnya lagi. Saat ditanya maksud “sepatu Mega”, Habib tidak banyak menjelaskan. Namun demikian, pendiri dan pencetus lahirnya nama Harian Berita Metro yang memilih keluar dan mendirikan GLOBALINDO itu mengatakan bahwa saat ini Jokowi sudah tidak saja menjadi milik PDIP, tapi sudah menjadi utusan seluruh rakyat Indonesia. “Kalau masih pakai sepatu Bu Mega tidak baik untuk rakyat. Sebaiknya pakai sepatu nasional, merk RI sehingga lebih berwibawa dan bijak dalam setiap pengambilan keputusan.Sekali lagi, Pak Jokowi harus berani menanggalkan sepatu Mega,” demikian Habib. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, juga mengaku kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam menangani kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Mabes Polri. Denny meminta Jokowi bersikap netral dan tidak tersandera oleh kepentingan politik. Menurut Denny, Jokowi harus segera turun tangan menyelesaikan perseteruan di antara dua lembaga penegak hukum tersebut. Deny juga menyindir agar Jokowi tidak memindahkan istana Negara ke Jl Teuku Umar. “Jangan memindahkan Istana Negara ke Jalan Teuku Umar (rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri),” sindir Denny. (arw/gbi)
POLITIK
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
7
Ini Keuntungan Jokowi Menjauh dari Elite PDIP
GAGAS LAHIRNYA PARTAI BARU UNTUK JOKOWI
Sejumlah elit PDI Perjuangan mulai gerah dengan manuver kelompok loyalis Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PDI Perjuangan nonaktif yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani pasrah jika Jokowi akhirnya menuruti desakan pendukungnya untuk mendirikan partai baru. “(Membentuk partai) itu hak politik tiap warga negara,” kata Puan di Kompleks Parlemen.Meskipun, Puan yakin, Jokowi tetap seorang kader yang loyal terhadap partai yang membesarkan namanya (PDI P). Sehingga menurutnya, tidak akan membentuk partai baru. (Baca: Puan: Jokowi Masih Petugas Partai). “Kalau ada massa dan nama partainya lalu disahkan pemerintah, ya, boleh-boleh saja.Tapi, sampai saat ini, Pak Jokowi masih kader PDIP dan petugas partai,” ujar anak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu. Sebelumnya, organisasi masyarakat pendukung Jokowi saat pemilihan presiden lalu, Pro-Jokowi (Projo), dikabarkan siap menjadi partai baru.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Solo Sugeng Setyadi mengatakan transformasi itu harus seizin Dewan Pembina Projo yang juga Presiden RI, Joko Widodo. “Ada banyak cabang yang meminta itu. Projo tetap konsisten mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya.,” ujar Sugeng. Menurut Budie, permintaan mereka itu merupakan reaksi dari tekanan partai kepada Joko Widodo dalam menentukan Kepala Polri yang baru. Emosi anggota Projo semakin tinggi ketika calon Kapolri pilihan partai pengusung resmi dijadikan tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budie menjelaskan, sampai saat ini, tak ada niat Projo bertransformasi menjadi partai.Namun Budie tak menampik kemungkinan Projo bakal berubah menjadi parpol.“Tak ada yang tak mungkin di Indonesia.Tukang kayu saja bisa jadi presiden, kok,” ujarnya.“Soal berubah jadi partai, biarlah Projo mengalir menjemput sejarahnya sendiri,” tandasnya. Budi mengaku munculnya aspirasi untuk membentuk ormasnya menjadi sebuah partai politik berawal dari letupan amarah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kota Solo dari ormas tersebut. “Mereka marah melihat presiden yang didukungnya dipermainkan oleh elit partai,” tandasnya. Kendati demikian Budi mengatakan, realisasi dari wacana pembentukan
parpol itu sendiri masih sangat jauh. Pasalnya, kata Budi, tidak cukup hanya aspirasi dari ormasnya saja untuk membentuk ormas relawan Jokowi itu menjadi sebuah partai politik. “Kita menunggu rakyat juga menyampaikan aspirasinya dan presiden memberikan perintahnya.Kita selalu siap untuk bergerak, yang pasti kita menginginkan agar partai itu nantinya memang benar-benar lahir dari rakyat,” ujar Budi. Bila nantinya terbentuk, kata Budi, maka partai itu akan bertujuan untuk memastikan keberhasilan Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya. Kendati demikian, Budi mengatakan, ia belum bisa memastikan apakah Jokowi sendiri yang akan menjadi ketua umum partai itu nanti. “Kita sudah lakukan komunikasi tentang pembentukan partai ini sejak lama, kita sampaikan Projo ini semua milik bapak, dan Pak Jokowi hanya senyamsenyum saja mendengarnya,” ujar Budi. Kader PDI Perjuangan, yang juga salah satu deklarator gerakan PDIP Pro Jokowi (Projo) Fahmi Habsyi menegaskan Projo yang saat ini berstatus organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak perlu menjadi partai politik. “PDIP Projo dideklarasikan sebagai dialektika politik internal ketika Bu Mega belum memutuskan apa-apa, dan setelah Bu Mega mencapreskan Jokowi, sebagai kader kita tegak lurus mengawalnya hingga saat ini,” kata Fahmi (4/2). Ia mengatakan, sejak Megawati Soekarnoputri menyetujui Jokowi menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, ia tidak aktif lagi dalam ormas Projo. “Bagi saya, Jokowi itu salah satu catatan emas sejarah tentang kesuksesan sebuah partai mendorong kadernya menerima estafet kepemimpinan nasional,” katanya. Sementara elit PDI P lain tetap berkilah jika partainya mengintervensi kebijakan Presiden Jokowi. Politisi PDI P, Masinton Pasaribu menegaskan partainya tidak menekan Presiden Joko Widodo. Menurut Masinton, yang terjadi hanyalah saling sinergi antara Jokowi dengan partainya. “Orang partai semua mengerti bahwa Jokowi bukan capres tapi presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan.Jadi tidak
ada penekananan itu,” kata Masinton. Menurut Masinton, tidak ada tekanan ataupun titipan dari partai kepada Jokowi. Semua yang dilakukan oleh Jokowi, lanjutnya, murni untuk menjalankan nawa cita dan ideologi nasional PDIP yang merupakan bagian dari ideologi bangsa. “Jokowi itu kan kader partai yang sekarang jadi presiden.Fokus presiden adalah membenahi negara dan pemerintah.Jadi tidak ada setir menyetir. Coba kita kronologi dari walikota Solo, gubernur Jakarta, tidak ada tekanan di situ, tititipan,” ujarnya. Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Ghazali menilai Presiden Joko Widodo diuntungkan dengan hambatan komunikasi dengan para elite partai pendukungnya. “Situasi ini memiliki keuntungan tersendiri bagi Jokowi.Setidaknya dia bisa membuktikan jika dia bukan petugas partai yang bisa digerakkan begitu saja seperti boneka,” ujarnya. Komunikasi elite partai pendukung pemerintah dengan Jokowi dinilai kerap dihambat orang-orang kepercayaan Jokowi. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, menjelaskan, pesan kepada Jokowi acapkali terlambat dan mengalami distorsi. Masinton mensinyalir masalah itu sengaja dikondisikan beberapa anggota Kabinet pemerintahan Jokowi. Menurutnya, polemik itu setidaknya mampu menunjukkan derajat independensi Jokowi terhadap intervensi partai pendukungnya.Namun masalah itu juga memunculkan pertanyaan mengapa para pimpinan partai itu tidak mengkomunikasikan pesan mereka secara langsung. “Ini zaman sudah maju.Megawati atau Surya Paloh cobalah bertukar PIN dengan Jokowi,” katanya. Effendi menilai hambatan komunikasi itu tidak akan berujung pada penarikan dukungan PDIP terhadap Jokowi atau pembelotan Jokowi dengan koalisi partai di luar pemerintah. Sebab, masing-masing pihak memiliki andil yang sama besar dalam meraih kursi kepemimpinan nasional. “Kalau karena masalah ini Koalisi Merah Putih bisa digandeng Jokowi, kita bisa lebih cepat maju,” ujarnya. (arw/gbi)
Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Ghazali menilai Presiden Joko Widodo diuntungkan dengan hambatan komunikasi dengan para elite partai pendukungnya. “Situasi ini memiliki keuntungan tersendiri bagi Jokowi. Setidaknya dia bisa membuktikan jika dia bukan petugas partai yang bisa digerakkan begitu saja seperti boneka,” ujarnya, Sabtu, 7 Februari 2015. Komunikasi elite partai pendukung pemerintah dengan Jokowi dinilai kerap dihambat orang-orang kepercayaan Jokowi. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, menjelaskan, pesan kepada Jokowi acapkali terlambat dan mengalami distorsi. Masinton mensinyalir masalah itu sengaja dikondisikan beberapa anggota Kabinet pemerintahan Jokowi. Menurut Effendi, polemik itu setidaknya mampu menunjukkan derajat independensi Jokowi terhadap intervensi partai pendukungnya. Namun masalah itu juga memunculkan pertanyaan mengapa para pimpinan partai itu tidak mengkomunikasikan pesan mereka secara langsung. “Ini zaman sudah maju. Megawati atau Surya Paloh cobalah bertukar PIN dengan Jokowi,” katanya. Effendi menilai hambatan komunikasi itu tidak akan berujung pada penarikan dukungan PDIP terhadap Jokowi atau pembelotan Jokowi dengan koalisi partai di luar pemerintah. Sebab, masing-masing pihak memiliki andil yang sama besar dalam meraih kursi kepemimpinan nasional. “Kalau karena masalah ini Koalisi Merah Putih bisa digandeng Jokowi, kita bisa lebih cepat maju,” ujarnya. (tmp/gbi)
Effendi Ghazali Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia
8
POLITIK
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
Komjen BG ‘Menghilang’ Saat Kabareskrim Budi Waseso yang sebelumnya inspektur jenderal (irjen) dilantik menjadi komisaris jenderal (komjen) ada sesuatu yang ‘aneh’. Pelantikan yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti itu dihadiri oleh sejumlah jenderal yang ada di lingkungan Mabes Polri. Namun, tidak terlihat calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan dan mantan Kab-
areskrim Komjen Pol Suhardi Alius yang digantikan Budi Waseso. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie menyatakan ketidakhadiran kedua jenderal bintang tiga tersebut merupakan urusan personal keduanya. Menurut Ronny, BG saat ini sedang berkonsentrasi menghadapi gugatan praperadilan yang diajukannya.
“Kalau itu personal, mungkin ada kegiatan. Kalau Pak BG mungkin sedang konsentrasi gugatan praperadilan yang ditunda kemarin,” jelas Ronny kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/2). Padahal dalam persidangan praperadilan pun BG juga tidak memperlihatkan batang hidungnya. BG seperti sengaja menghi-
lang di tengah kabar pembatalan dirinya sebagai Kapolri. Namun Ronny buru-buru mengungkapkan, ketidakhadiran BG kali ini karena adanya acara yang harus dihadiri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. BG yang menjabat sebagai Kepala Lemdikpol harus membuka sebuah acara seminar di PTIK. “Pak BG seingat saya membuka
seminar di PTIK pukul 07.00 WIB tadi dan waktunya berbarengan dengan acara ini,” jelasnya. Namun ketika ditanya ke tidakhadiran Suhardi Alius, Ronny menyatakan tidak mengetahui alasannya. “Pak Suhardi belum tahu alasannya, mungkin ada acara lain, atau misalnya diminta menjadi narsum seperti Pak BG,” jelasnya. (gbi)
Awas, Komnjen Budi Waseso Titipan Partai Publik diminta mewaspadai bursa calon Kapolri, andai Presiden Jokowi gagal melantik Komjen Budi Gunawan. Pasalnya, diantara empat calon Kapolri yang akan diajukan Komisi Kepolisian Nasional, salah satu calon, yakni Komjen Budi Waseso dianggap titipan partai politik. “Saya curiga Budi Waseso ini sama saja dengan Budi Gunawan, sama-sama titipan Partai,” kata pegiat Antikorupsi Jerry Sumampow dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (6/2) siang. Jerry mengatakan, dalam posisi saat ini, Presiden memang sudah tidak memungkinkan untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebab, penolakan publik terhadap Budi Gunawan sudah sangat luas setelah yang bersangkutan menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Oleh karena itu, dimunculkan strategi baru. “Jadi Budi Gunawan enggak mungkin diselamatkan, orangnya Budi Gunawan mengusulkan nama lain dan itu dilakukan lewat jalurnya Kompolnas,” ucap Jerry. Salah satu indikasinya, kata Jerry, dapat terlihat dari penangkapan dilanjutkan penetapan tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, beberapa waktu lalu. Penangkapan itu dilakukan oleh Bareskrim Polri yang saat itu baru dipimpin oleh Budi Waseso. Menurut dia, sangat terlihat penangkapan Bambang itu adalah bentuk pembalasan dari penetapan Budi sebagai tersangka
oleh KPK. “Yang kita tahu, Budi Waseso kan opini kita sudah jelas karena orang yang bermasalah. Kita tak usah tahu terlalu dalam, kita sudah tahu ada problem. Menangkap pejabat KPK saja tidak ada koordinasi dnegan pimpinannya (Wakil Kapolri Badrodin Haiti),” ucap dia. Pada awal karier Budi sebagai Kabareskrim, penyidik Bareskrim langsung menangani kasus yang mendapat sorotan publik, yakni terkait para pimpinan KPK. Bareskrim menetapkan tersangka Bambang Widjojanto setelah melakukan penangkapan. Komnas HAM telah selesai melakukan penyelidikan terhadap penangkapan Bambang. Hasilnya, ada bukti awal yang cukup untuk menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM Bareskrim Polri juga sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Padu Praja. Meski demikian, belum ada penetapan tersangka kepada keduanya. Kepada wartawan, Budi Waseso mengaku siap bila dirinya ditunjuk sebagai kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo. “Prajurit Polri, siapa pun orangnya, mengemban amanah dan perintah yang disampaikan melalui pimpinan Polri oleh negara. Ya, saya siap. Kita tidak boleh menolak tugas dan tanggung jawab,” ujar Budi, Kamis (5/2). (gbi)
PANGGUNG ASPIRASI
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
9
Komisi C Minta Pemkot Batasi Perizinan Toko Modern di Surabaya Jika ditemukan ada pelanggaran, pihaknya meminta pemerintah kota untuk menutupnya. Terutama terhadap minimarket yang belum memiliki izin sama sekali. “Kita tugasi teman-teman untuk memantau. Kalau ditemukan pelanggaran, pemerintah kota harus segera menutupnya,” tegasnya. Meski demikian, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PP) ini percaya, untuk toko modern yang telah llama beroperasi telah memenuhi sejumlah syarat perizinan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
“Kalau kurang satu dua, misalnya izin LH (Lingkungan Hidup) segera dilengkapi. Kalau belum semua ya ditutup,” kata politisi yang dikenal kritis ini. Buchori mengatakan, komisi C merencakan pecan depan memanggil pihak terkait, diantaranya pengelola minimarket untuk membahas pembatasan pertambahan minimarket di Surabaya. “Kita berharap jumlah toko modern di Surabaya tidak terus bertambah,” harapnya. Anggota Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Mochammad Machmud meminta agar instansi terkait untuk menindak tegas toko modern yang tak berijin untuk segera
ditutup. Legislator dari Partai De mokrat (PD) ini mengungkapkan, pendirian toko modern di Surabaya terbilang mudah. Itu dibuktikan dengan banyaknya pengusaha minimarket berdiri di Surabaya.
“Di Jakarta itu semua sudah diatur. Kalau di sini tak ada aturan soal jarak toko modern dengan pasar tradisional,” Sebelumnya, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Surabaya, Didik Suhadi menyebut seluruh toko modern di Surabaya ilegal. Menurutnya, hingga sekarang pihanya belum pernah sama sekali mengeluarkan ijin usaha toko modern (IUTM). “Hingga sekarang kita belum pernah mengeluarkan IUTM terhadap toko modern di Surabaya,” ungkap Didik Suhadi, beberapa waktu lalu. Menurutnya, Jumlah toko mod ern di Surabaya pada tahun 2013 mencapai sekitar 700-an. Jumlah itu terus membengkak hingga mencapai kisaran 900-an minimarket pada akhir Desember 2014. (bmb/adv)
Walikota Surabaya Nilai Pelantikan Eddi Salahi Aturan
na DPRD Surabaya. Ia mengaku jika pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan terkait pelantikan pejabat eselon II Kementrian Perhubungan tersebut, meski dirinya menyetujui yang bersangkutan mengikuti tes atau assesment di Kemenhub. “Belum tahu saya (pelantikan), dia kemarin minta (persetujuan) daftar. Tapi Kalau dilantik aku gak tahu,” ujarnya. Risma mengakui, perpindahan pegawai antar instansi dimungkinkan. Mantan Kepala badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya itu
mengungkapkan, beberapa waktu sebelumnya Pemerintah Kota Surabaya juga menerima pegawai dari BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan tehnologi). “Ada banyak yang melimpah dari BBPT ke Surabaya,” katanya. Namun demikian, Walikota menganggap pelantikan Eddi sebagai Direktur LLAJ Kemenhub tanpa pemberitahuan ke pemerintah kota adalah tindakan salah. Jika tidak ada pemberiitahuan ke pemerintah kota, dikhawatirkan terjadi double administrasi. “Salah aturan itu. Ini bisa double ad-
ministrasi,” tegas Risma. Risma mengaku, pihaknya akan membicarakan persoalan administrasi perpindahan Edi dari Dinas Perhubungan ke Kementrian Perhubungan. “Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menhub masalah ini,” terangnya. Meski baru mengetahui pelantikan kadishub sebagai pejbat kementrian Perhubungan, Walikota mengatakan belum berencana menyiapkan Pelaksana tugas (PlT) Kadishub Kota Surabaya. “Belum, belum ada Plt,” tandasnya sembari meninggalkan ruang rapat paripurna. (spn/gbi)
Wakil Ketua Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Buchori Imron mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membatasi perizinan pendirian toko modern. Dia beralasan, menjamurnya toko modern di Kota Pahlawan justru mematikan keberadaan pasar tradisional. Mengutip pada temuan dari Ombudsman RepublickIndonesia (ORI) setiap satu toko modern memiliki potensi memtikan sekitar 25 toko kelontong atau toko kecil. Bisa dibayangkan jika jumlah toko modern di Surabaya mencapai ratusan. “Kalau jumlah toko modern di Surabaya ada 500 lebih, bisa dibayangkan berapa toko kecil yang mati karena terkena dampaknya,” ujar Buchori Imron, Jumat (6/2/2015). Untuk memantau perkembangan toko modern di Surabaya, menurut dia, Komisi C akan melakukan survey toko modern ke sejumlah kawasan.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini mempersoalkan pelantikan Eddi menjadi Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat. Pasalnya, tidak ada pemberi-
tahuan dan posisinya masih aktif sebagai Kadishub Kota Surabaya, sehingga akan terjadi administrasi ganda (double). Hal itu ditegaskan Risma usai mengikuti Rapat Paripur-
Buchori Imron Wakil Ketua Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya,
10 GLOBAL JUSTICE
KPK Tahan Sutan Bhatoegana Ketua Komisi VI DPR RI, Sutan Bhatoegana ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2/2/2015) malam. Politisi dari Partai Demokrat (PD) itu merupakan tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Sutan Bhatoegana semapat menjalani pemeriksaan selama sembilan jam. Ia keluar gedung KPK sekitar pukul 18.50 WIB mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Begitu menuruni tangga pelataran gedung KPK, Sutan langsung dikepung wartawan dan dicecar pertanyaan seputar penahanannya. Di hadapan para awak media, ia mengaku dirinya hanya mengikuti prosedur yang berlaku. “Saya ngikutin prosedur ya. Benar atau tidaknya, nanti kita tunggu di pengadilan,� ujar Sutan. Untuk diketahui, KPK menetapkan Sutan sebagai tersangka pada 14 Mei 2014. Sutan disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam amar putusan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, pada 29 April lalu, majelis hakim menyebutkan, Rudi pernah menyerahkan 200.000 dollar AS kepada Sutan Bhatoegana. Uang itu merupakan bagian dari suap yang diberikan oleh Komisaris Kernel Oil, Pte, Ltd, Simon Gunawan Tanjaya kepada Rudi. Suap diberikan Simon melalui Deviardi. Hal lain yang muncul dalam persidangan adalah soal penerimaan uang oleh Rudi, antara lain karena dia didesak membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno dalam memuluskan pembahasan anggaran ESDM pada Komisi VII DPR.(gbi)
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
GLOBAL JUSTICE 11
Demokrat Minta Sutan Diberi Keringanan Partai demokrat melalui Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin menghormati penahanan Sutan Bhatoegana oleh KPK. Namun, dia berharap prosedur tetap (protap) KPK bisa lebih longgar terhadap tersangka yang kooperatif seperti Sutan. “Kami menghormati proses hukum di KPK itu. Tapi, tidak pernah sekalipun dia (Sutan) mangkir atau sampai menghilangkan barang bukti. Dia selalu kooperatif. KPK harus lihat ini,” kata Amir, Selasa (3/2). Dia menekankan harus ada perbedaan antara tersangka yang kooperatif dengan yang
tidak kooperatif. Untuk tersangka KPK seperti Sutan sebaiknya ditahan saat memasuki tahap persidangan. “Kalau masuk persidangan oke boleh. Tidak usah dipaksain seperti sekarang. Ini kewajaran karena beda dengan tersangka yang tidak kooperatif, dipanggil selalu mangkir. Sutan kan enggak,” sebut mantan Menkum HAM itu. Lantas, apakah Partai Demokrat bakal memberikan bantuan hukum untuk Sutan? Dia mengatakan pihaknya siap membantu apabila memang dibutuhkan.
“Kami pada dasarnya siap kalau dibutuhkan. Apapun itu, Sutan adalah kader Demokrat meski statusnya direcall,” ujarnya. Seperti diketahui, Sutan hari ini ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan kelima sebagai tersangka kasus suap pembahasan APBN-P Kementerian ESDM tahun 2013. Mantan Ketua Komisi VII DPR itu resmi ditahan di rutan Salemba. “SBG ditahan di Rutan Salemba untuk 20 hari ke depan,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi. (gbi)
KPK Bidik Tersangka Lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Timur. Kini KPK telah membidik tersangka lain. Diungkapkan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Johan Budi, KPK akan terus melakukan pengembangan kasus dugaan penerimaan gratifikasi atas pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2013. “Akan kita lakukan pengembangan dari tersangka dan saksisaksi lain,” kata Johan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/2) malam.
Menurut Johan, tidak menutup kemungkinan KPK akan menyeret tersangka lainnya dari pengembangan kasus Sutan tersebut. “Ini hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh penyidik KPK, dari penyidikan tersebut kita mendapat informasi penting, terutama yang berkaitan dengan Komisi VII DPR RI,” pungkasnya. Sutan diduga menerima hadiah atau janji terkait APBN 2013 di Kementerian ESDM. Atas kasus tersebut, Sutan diduga melanggar Pasal 12 B atau b atau Pasal 11 dan 12 B UU NO. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU NO. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (gbi)
GLOBAL JATIM Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
OTAK PENEMBAKAN AKTIVIS ANTI-KORUPSI DITANGKAP! Terkuak sudah siapa dalang dibalik penembakan aktivis anti-korupsi Bangkalan, Mathur Husyairi. Ini setelah polisi menangkap Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Aldi Alfarisi alias Kasmo pada Senin (2/2/2015) malam sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah kamar hotel di kawasan Surabaya. Kasmo terancam dijerat pasal berlapis. Selain terlibat penembakan, saat ditangkap Kasmo sedang mengencani gadis di bawah umur dan diduga telah memalsukan dokumen negara.
global jatim 13
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
Tak butuh waktu lama, tim gabungan dari Polres Bangkalan dan Tim Cobra Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap pelaku penembakan Mathur Husyairi. Diduga, otak penembakan aktivis anti-korupsi tersebut adalah Aldi Alfarisi alias Kasmo. Pasalnya, ia dikenal dekat dan loyal pada mantan Bupati dan juga Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron yang ditangkap KPK karena korupsi waktu lalu. “Dia ini (Ketua komisi A DPRD Bangkalan-red) itu kan orangnya Ketua DPRD Bangkalan yang ditangkap KPK waktu lalu tekait korupsi,” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hanny Hidayat. Dugaan sementara, motif penembakan aktivis dari Madura Corruption Watch (MCW) dan Direktur Centre For Islam dan Democration Studi (CIDe) karena dendam. “Motifnya ya dendam karena korban ini pernah melaporkan Ketua DPRD Bangkalan tersebut ke KPK, karena korban ini kan memang aktivis,” jelas Hanny. Dari hasil penyelidikan, Kasmo membantah terlibat dalam kasus penembakan. Kendati demikian, polisi punya bukti serta petunjuk kuat. “Diduga kuat ada keterlibatan Ketua Komisi A DPRD Bangkalan ini. Tetapi orang ini tidak mengakui. Yang pasti, kami sudah ada petunjuk keterlibatan dia. Kami juga ada keterangan dari Reza, eksekutornya. Reza mengakui ada keterlibatan Ketua Komisi A ini,” tegasnya. Selain Kasmo, pelaku lainnya yang ditangkap tim buser adalah Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Aldi Alfarisi alias Kasmo (42), Mas’ud (40), Sadi (43) sebagai eksekutor, dan Syaefudin alias Reza (27) sebagai penggambar denah. “Keempat pelaku kami tangkap pada Senin (2/2) malam sekitar pukul 22.00 WIB,” imbuh Hanny. Cabuli Anak Tiri di Kamar Hotel Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Aldi Alfarisi (AA) alias Kasmo ditangkap polisi saat bersetubuh dengan gadis di bawah umur. Yang mengagetkan, gadis
meminta tanggapan. Dia mengaku, tidak menyangka dan kaget mendengar adanya informasi AA ditangkap polisi. “Kemarin sekira pukul 09.41 WIB saya sudah komunikasi dengan beliau soal sidak di pemotongan kapal ini. Tapi, tadi pagi dihubungi ponselnya tidak aktif. Akhirnya, saya bersama anggota komisi yang lain berangkat sidak,” timpalnya.
itu ternyata adalah LZD (16 tahun) yang tidak lain adalah anak tirinya sendiri. Akibat melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur, Kasmo terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal selama 15 tahun pejara. “Tersangka kita jerat dengan pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setyono, Selasa (3/2/2015). Dari penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa satu bil hotel, hasil visum, cd korban, 2 buah KTP milik tersangka, Mobil APV M 503 GB, hp 5 buah, buku tabungan, satu senpi softgan, 3 keris serta mobil Toyota Avansa. Dikatakan lebih lanjut, LZD adalah anak mantan isteri AA. Selama ini AA memang tempat curhat LZD saat menghadapi masalah. “LZD ini sering curhat ke AA, termasuk saat itu. Memang LZD memanggil AA juga dengan sebutan Bapak,” kata Awi. Karena sering curhat inilah, LZD kemudian sering diajak karaoke oleh AA. Dan saat ditangkap di hotel, AA dan LZD diketahui pulang dari tempat karaoke. “Saat itu memang LZD curhat kepada AA tentang masalah keluarganya dan menyatakan akan kabur dari rumah, kemudian oleh AA, LZD diinapkan di
sebuah hotel,” lanjut Awi. AA kerap kali merayu korban dengan janji-janji manisnya termasuk membelikan rumah dan mau dibuatkan usaha. “Korban memang dijanjikan rumah dan tempat usaha,” pungkasnya. Tak hanya itu, dari hasil penggeledahan polisi ternyata juga menemukan dua KTP dengan foto yang sama atas nama Kasmo dan Aldi Alfarisi. Tersangka juga akan dijerat kasus pemalsuan diokumen negara. Anggota DPRD Bangkalan Kaget Sementara itu, tertangkapnya AA membuat sejumlah kalangan anggota dewan di DPRD Bangkalan kaget. Bahkan, ada sebagian mengaku tidak percaya dengan adanya informasi tersebut. Sebab, kemarin anggota dewan yang lain sempat menghubungi AA. Mereka berencana akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada tempat pemotongan kapal di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal, Bangkalan. “Saya belum tahu kalau ketua kami ditangkap. Karena sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari polisi,” ungkap Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Mahmudi, Selasa (3/2/2015) Menurut Mahmudi, dirinya mendapat kabar bahwa AA telah ditangkap malah dari rekan-rekan media ketika ingin
Penjagaan Mathur Makin Diperketat Kondisi korban penembakan di Bangkalan sekaligus aktivis antikorupsi, Mathur Husairi, dikabarkan membaik. Saat ini dia sedang menjalani perawatan di Graha Amerta RS Dr Soetomo. Tapi nama Mathur tidak tercantum dalam daftar daftar nama pasien di Graha Amarta. Saat wartawan mendatangi Graha Amarta, seorang petugas di meja resepsionis menyatkan tidak ada nama Mathur Husairi. Petugas itu sempat membuka daftar nama pasien yang sedang menjalani perawatan di Graha Amarta. “Tidak ada nama Mathur disini. Mungkin sedang dirawat di kamar lain,” kata petugas tersebut kepada Surya Online, Rabu (4/2/2015). Dikonfirmasi terpisah, Kepala IRD RS Dr Soetomo, dr Urip Murtejo menyebutkan Mathur menjalani perawatan di lantai 7 Graha Amarta. Urip tidak dapat memastikan sejak kapan Mathur menjalani perawatan di Graha Amarta. “Kalau tidak salah sejak dua pekan lalu,” kata Urip. Awalnya Mathur menjalani perawatan RS Bangkalan. Karena peralatan di RS tersebut kurang lengkap, dokter merekomendasikan Mathur menjalani perawatan di RS Dr Soetomo. Di RS milik Pemprov Jatim itu, Mathur dirawat di Instalasi Rawat Darurat (IRD). Setelah kondisinya sudah cukup baik, Mathur dipindah ke Graha Amarta. Penjagaan Mathur Husyairi makin diperketat. Ada beberepa anggota polisi menjaga dan memeriksanya secara bergantian. “Polisi beberapa kali memeriksa Mathur selama di IRD,” tambahnya. (bbs/gbi)
14 kolom
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
Partai Baru Presiden Jokowi Hingga Runtuhnya Dinasti Mega Oleh: Imam Kodri - Penulis KompasianA Tidak lama lagi Jokowi akan menunjukan siapa diri beliau sebenarnya. Sepulang kunjungannya dari Malaysia Jokowi akan membuat peta politik di tanah air akan menjadi berwarna agak terang, tidak seperti sekarang ini yang sedikit terlihatagak gelap, sehingga bila diperhatikan raut muka politik saat ini terlihat berwarna setengah abu-abu. Jadi belum bener-benar abu-abu. Masih ada wilayah-wilayah terangnya. Kenapa demikian? Karena selama ini Jokowi merasa dipermainkan gelombang, sehingga terombang ambing diatas kepentingan politik tertentu. Sudah saatnya Joko Widodo merdeka dalam bersikap dan tidak terintervensi oleh pihak manapun, agar pengabdian sepenuhnya tercurah untuk rakyat semata. Sang Presiden mengistrospeksi diri selama beberapa hari ini, hati nuraninya mengatakan dengan jujur dirinya tidak melaksanakan sepenuhnya janjinya kepada rakyat dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Jokowi merasa dikejar-kerjar dosa karena solusi kongkrit untuk menyelesaikan kisruh KPK Polri yang diharapkan oleh rakyat banyak, ternyata belum juga dilaksanakan. Jokowi sangat merasakan ada tipu daya, rekayasa dan usaha untuk memperlakukan dirinya menjadi presiden yang mengingkari janji-janjinya dengan rakyat. Tujuannya jelas untuk menjatuhkan dirinya melalui pemakzulan. Yang menganggu pemerintahannya melakukan tipu daya dan rekayasa besar ternyata bukan datang dari Koalisi Merah Putih (KMP), melainkan dari partai pendukungnya sendiri seperti PDI Perjuangan maupun Partai Nasdem. Beliau merasakan tekanan dari para kader PDIP dan Nasdem yang dirasakannya semakin menggencet dan memojokan penghinaan bahkan anca man, dan paling menyedihkan tanpa muncul pembelaan dari Ketua umum Megawati. Tak terkecuali menko pembangunan manusia dan kebudayaan Puan Maharani, yang jelas merupakan bawahannya, masih tetap menganggap bahwa dirinya adalah sebagai petugas partai yang harus nurut apa kata Puan. Jokowi merasakan dirinya dilecehkan terlalu jauh, sebagai seorang presiden bukannya seharusnya Puan yang harus tunduk akan tetapi malah terbalik Jokowi yang harus nurut kepada Puan. Setelah melalui perenungan dan saran dari para pihak, diantaranya tim 9 dan para ulama kharismatik yang sudah teruji akan kredibilitas dan kejujurannya, Jokowi memutuskan untuk menunjukan dirinya sebagai Presiden yang sesungguhnya. Sebagai presiden yang tidak dapat ditekan oleh siapapun juga termasuk oleh Megawati dan SuryaPaloh. Apalagi hanya sekedar individu yang sebenarnya hanya numpang hidup kepada partai, seperti Effendi Simbolon.
PT MEDIA INTI GLOBALINDO
Selanjutnya Presiden memerintahkan kepada Menteri Sekretariat Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan, agar membatasi campur tangan, atau bahkan menolak dengan orang-orang atau partai pendukung dalam hal pembuatan kebijakan dan tidak menginginkan diintervensi dalam bentuk apapun juga. Ada langkah strategis Jokowi yang dilakukannya setelah kunjungan dari luar negeri, selain penyelesaian konflik KPK Polri yaitu: Pertama, Jokowi mulai berlaku tegas dan sedikit keras, siapapun para pembantu-pembantu Presiden yang berasal dari partai politik harus konsisten keluar dari aktivitas partai, tanpa kecuali Puan Maharani dan dinyatakan dengan keterangan resmi partai. Bila tidak bersedia
maka dipersilahkan mengundurkan diri dari Kabinet TriSakti Jokowi-JK. Siapapaun menterinya yang menunjukan performa kurang memuaskan, bahkan membuat repot kinerja Kabinet Jokowi, maka akan dipersilahkan keluar dari pemerintahan atau harus direshuffle. Tanpa kecuali para menteri yang berasal dari PDIP. Kedua, Presiden Joko Widodo melakukan politik terbuka tidak lagi den-
gan sembunyi mengkuatkan komunikasi dan kerjasama intensif dengan KMP yang telah dirintisnya melalui pertemuan dengan ketua Gerindra Prabowo Subianto yang menegaskan mendukung sepenuhnya Presiden Jokowidodo. Kerja sama dengan KMP diperluas dalam bentuk kerjasama di lembaga pemerintahan dan di lembaga lainnya. Ketiga, Presiden dengan keberanian dan ketulusannya akan memberikan masukan dan penjelasan kongkrit kepada Mega dan Surya Paloh bahwa dirinya kini bukan lagi petugas partai, bukan pelaksana koalisi, bukan pembela kepentingan kelompok. Akan tetapi akan membela kepada kepentingan bangsa dan seluruh tumpah darah negara Indonesia. Jokowi akan membela kaum lemah, rakyat miskin, menghapus segala bentuk korupsi. Keempat, Langkah strategis yang sangat ditungutunggu oleh seluruh rakyat pendukung Jokowi dan simpatisan Jokowi yang datang dari dalam dan luar negeri adalah menyusun strategi pembentukan partai baru “Pro Jokowi” dimana Jokowi bakal bergabung di dalamnya dan dipercaya sebagai pembina Partai. Karena rintisannya sudah demikian matang bahkan telah memiliki struktur sedemikian lengkap mulai dari DPP,DPW, DPC, diseluruh wilayah Indonesia yang terbentuk dalam 22 DPW. Langkah strategis keempat tinggal menunggu isyarat langsung dari Joko Widodo, terutama setelah keadaan internal PDIP dan partai pendukung terutama kisruh Polri dan KPK menjadi tenang kembali. Dalam melakukan strategi keempat ini Jokowi akan melakukannya dengan ekstra hati-hati, mengingat demikian sensitifnya wacana pembentukan partai baru Jokowi. Aromanya memang sudah tercium di banyak kalangan politisi di DPR termasuk politisi-politisi PDIP. Dukungan dari sebagian kader PDIP juga mengalir, demikian juga yang menolak karena khawatir dan merasa terancam seperti Effendi Simbolon, yang dengan gencarnya berusaha menterpurukan Jokowi dan orangorang dekatnya. Kekhawatiran Effendi Simbolon dkk, karena telah dirasakannya. Dengan lahirnya partai baru bentukan Joko Widodo, PDIP akan mengalami kemerosotan luar biasa pada Pemilu 2019 sekaligus runtuhnya dinasti Mega. (*)
Direktur Pemberitaan/Pemimpin Redaksi: M. Habibulloh | Pempimin Perusahaan: Alfa | Dewan Redaksi: M. Habibulloh, Alfa, Ari Widura, Agus A Wicaksono, Utomo | Sekretaris Redaksi: Dimas | Redaktur Pelaksana: Ari Widura | Redaktur: Siti Rumyati, Aryo Widodo, Aji Nagari, Rizky Yoga, Hadi Mukharom | Koord. Artistik dan Tata Letak: Agus Anggoro Wicaksono | Design/IT: Andre, Andika | Tata Letak: Firmansyah, Umam Syafi’i, Nurhamdani | Administrator: Abdul Majid, Muhammad Edi Imam | Repoter: E Swandana, Denny N JA, Vivi Lestari, Komar Priambudi, Deta Kusumanegara (Jakarta), Bambang Utomo, Widodo, Faishal Bachri (Surabaya), Deddy Jatmiko (Koord. Pantura), Priyo Yogantomo (Koord. Mataraman), (Koord. Tapal Kuda), Eddy (Madura) | Bagian Umum: Cipto Mangunkusumo | Kantor redaksi: Jalan Gubeng Kertajaya XI E No. 11, Surabaya | Telp: (031) 5053182
jelajah 13
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
Panorama Bukit Jamur Bungah Gresik Bosan berwisata di pulau, penggila alam terbuka bisa menikmati wisata baru yang ditawarkan kabupaten Gresik, Jawa Timur. wisata ini memberikan eksotisme alam dengan udara segar. Namanya Bukit Jamur. Satu lagi lokasi wisata alam yang bisa menjadi jujugan kita dalam mengisi liburan atau sekedar memanjakan mata kita, keindahan Bukit Jamur Gresik yang layak untuk di explorasi, bertempat dilahan bekas galian kapur Bungah Gresik, setidaknya cocok untuk aktifitas pecinta fotografi, atau siapa saja yang butuh sensasi yang berbeda. Wisata Bukit jamur kali ini adalah tempat wisata yang unik, Desa Bungah Gresik selain terkenal sebagai Desa pengrajin kopyah dan rebananya yang penuh dengan cerita sejarahnya. juga terkenal dengan wisata alamnya yang unik, yaitu adanya batu berbentuk jamur. Tempatnya berada di bagian utara
desa bungah. batu itu disebut sebagai bukit jamur. Karena banyak batu yang bentuknya menyerupai jamur dan daerah sekitarnya banyak terdapat bukit- ukit kapur yang terbentuk akibat sisa-sisa penggalian batu kapur. Puncak tertinggi batu jamur tersebut mencapai sekitar 7 meter dan diperkirakan batu jamur itu terbentuk akibat abrasi selama bertahun-tahun hingga membuatnya tampak terlihat seperti sekarang. Batu jamur itu pun menjadi tempat yang unik dan menarik bagi masyarakat sekitar. Bahkan, banyak juga kunjungan warga asing demi menikmati keindahan bukit jamur tersebut.
Secara administratif bukit jamur terletak di desa Bungah kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Dan untuk menuju ke bukit jamur ini, dari kota gresik menuju jalur pantura, setelah melewati jembatan sungai Bengawan Solo Sembayat akan di jumpai pertigaan Bungah. Dari pertigaan ini belok kiri mengikuti petunjuk ke desa Dukun, sekitar satu kilo meter di sisi kanan jalan memasuki ke area pertambangan bukit kapur dan proyek pembangunan perumahan Pondok Bungah Indah. Dari situ kita dapat melihat pemandangan yang menakjubkan, bongakahan batu-batu besar yang menyerupai dengan bentuk jamur.bbs
16 global bisnis
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
Proton ‘Mobil Nasional‘
Kejutan Sang Presiden Presiden Joko Widodo membuat kejutan bagi industri otomotif di dalam negeri. Tanpa woro-woro, di sela kunjungannya ke Malaysia, ia menjadi saksi penandatanganan kerjasama antara PT Adiperkasa Citra Lestari milik AM Hendropriyono, mantan kepala BIN, dengan Proton Holdings yang diwakili Mahathir Muhammad Proton Holdings merupakan perusahaan negeri jiran yang memproduksi mobil nasional di negeri itu dengan merek Proton. Pertanyaan besar muncul di benak publik, akankah Jokowi menelurkan kembali Mobnas Jilid II, setelah proyek serupa gagal di era Soeharto lebih dari satu dekade lalu? MoU yang ditandatangani Jumat 6 Februari 2015 itu berisi studi kelayakan untuk menjajaki bidang-bidang kerjasama spesifik, termasuk potensi pembangunan dan proyek manufakturnya di Indonesia. Meski tidak menyebut secara resmi bahwa Proton akan membantu Indonesia membuat mobil nasional, namun berita ini sontak menjadi perhatian masyarakat, baik dalam negeri maupun internasional. Pemicunya, Proton tidak memiliki catatan penjualan yang gemilang di Indonesia. Menurut berita yang dilansir dari Paultan.org, Proton saat ini tengah dirudung masalah keuangan. Bahkan, pangsa pasar Proton di negara mereka sendiri harus turun drastis, dari 53 persen di 2001, menjadi 17 persen di 2014. Selain itu, perjanjian kerjasama ini juga akan berdampak kepada para pemain otomotif lokal, seperti PT SMK. “Kenapa harus Proton? Bukan menggandeng perusahaan otomotif yang memang sudah settle (mapan), seperti perusahaan otomotif dari Jerman atau Amerika, “ ungkap Humas PT SMK, Sabar Budi. Murni Bisnis Sentimen negatif yang muncul di masyarakat langsung dijernihkan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Ia menegaskan, kerja sama antara Proton dengan PT Adiperkasa Citra Lestari, murni urusan bisnis. Proton sedang menjajaki investasi baru di Indonesia. Saleh juga mengatakan, MoU yang dilakukan kedua perusahaan merupakan bentuk komitmen investasi. MoU tersebut bakal ditindaklanjuti dengan pembuatan studi kelayakan (feasibility study/FS) “Siapa yang bilang buat mobil nasional (mobnas)? Setiap orang yang mau usaha termasuk mau investasi tentu pasti membuat FS, apakah usahanya layak atau tidak, termasuk dalam hal Proton,” ujar Saleh. Studi kelayakan itu ditargetkan selesai enam bulan ke depan dan
tidak menggunakan dana APBN, namun bekerja sama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara. “Jadi sekali lagi itu murni privat to privat,” tambahnya. Saleh juga menambahkan, Presiden Jokowi hingga saat ini belum menyinggung sedikit pun mengenai wacana mengkaji kembali kebijakan mobil nasional. Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan porsi komponen lokal. Khususnya komponen yang digunakan perusahaan otomotif internasional yang memiliki basis produksi di Indonesia. Sehingga dapat menambah penciptaan lapangan kerja dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlepas dari apakah Proton akan menjadi partner pembuatan mobil nasional Indonesia atau tidak, satu hal yang saat ini masih belum terjawab adalah kemampuan produk lokal untuk bisa bersaing dengan buatan asing. Proyek mobil nasional dinilai perlu menjawab sejumlah tantangan dan memiliki strategi pengembangan, mengingat pasar otomotif sudah dikuasai para produsen asing. “Tidak mudah untuk bersaing,” ujar pengamat otomotif, Suhari Sargo. Menurut Suhari, minat pasar sudah terbentuk dari produkproduk mobil keluaran raksasa produsen otomotif. Untuk itu, pengembangan mobil nasional perlu terobosan agar eksistensinya dilirik konsumen di pasar. Bagaimana caranya? Dia pun mengatakan, ada dua cara supaya mobil itu bisa bersaing dengan merek-merek lainnya. Yang pertama, bersaing dalam teknologi. Mobil nasional yang diproduksi setidaknya sudah mengantongi teknologi yang modern dan tidak tertinggal oleh produsen-produsen mobil lainnya. “Yang kedua, bersaing dalam pemasaran bagaimana dia merebut segmen pasar,” kata dia. Soal teknologi, penasihat Proton Club Indonesia, Iwan Eka Nugraha memastikan, Proton sudah memiliki kemampuan memproduksi kendaraan dengan standar yang tinggi, bahkan hingga level Eropa sekalipun. “Harga mobil Proton cukup murah. Bahkan mereka sudah melengkapi produknya dengan kantong udara dan Anti-lock Braking System (ABS), karena memang dua fitur ini sudah menjadi standar di Eropa,” ujar Iwan.viv
Kerjasama dengan Proton tak Tepat Disebut Proyek Mobil Nasional Proyek mobil nasional (Mobnas) memasuki babak baru. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara perusahaan mobil Malaysia, Proton, dan perusahaan otomotif Indonesia, PT Adi perkasa Citra Lestari (ACL) di Shah Alam, Malaysia.
Dodi Reza Alex Noerdin
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Dodi Reza Alex Noerdin menyatakan tak sepakat jika kerjasama itu berujung pada cikal bakal mobil nasional. Ia menilai kerjasama itu masih jauh dari ideal ketika memang arahnya mau dibawa kepada mobil nasional. “Kalau mau buat mobil nasional kerjasamanya lebih baik dengan negara yang lebih maju dibanding Malaysia,” katanya, Ia mencontohkan banyak negara lebih maju yang bisa digandeng untuk mewujudkan proyek mobil nasional. Dodi menyebutkan negara itu seperti Jepang, Jerman, atau juga Perancis. Dodi mengatakan, bahkan dulu Malay-
sia menggandeng Jepang ketika awal merintis mobil nasional. “Kalau indonesia kerjasama dengan Malayasia itu aneh karena tekonologinya hampir sama,” ujarnya. Sejauh ini, Ia mengaku belum bisa menangkap jelas konsep kerjasama yang dibangun oleh Proton dan juga PT ACL. Dia menyebutkan apa ini Business to Business atau memang arahnya ke mobil nasional. Dodi menyebutkan secepatnya Komisi 6 DPR Ri akan memanggil pihak terkait hal ini. “Rencana setelah waktu reses kita panggil semua pihak terkait,” ucapnya. rep
teknologi 17
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
Rahasia Taj Mahal dan Gerak Matahari Jika Anda datang ke Taj Mahal, India, sebelum matahari terbit pada musim panas, cobalah berjalan ke bagian utara-tengah taman. Kemudian, berdirilah di atas saluran air yang ada di titik itu dan pandangi paviliun arah timur laut. “Pasti Anda akan melihat matahari terbit persis dari belakang Taj Mahal,” kata Amelia Carolina Sparavigna, pakar fisika dari universitas Politecnico di Torino, Italia. Pengamatannya ini diterbitkan dalam jurnal Philicia. Sparavigna menyarankan tetap diam di atas saluran air Taj Mahal itu. Sebab, menurut dia, matahari akan terus bergerak tepat di atas. Jalur matahari ini sejalan dengan makam dan menara Taj Mahal. Dia menuturkan matahari musim panas pada siang hari merupakan hari terlama. Sebaliknya, matahari musim dingin menjadi hari terpendek sepanjang tahun, biasanya terjadi pada 21 Desember. “Matahari terbit dan terbenam jadi bingkai yang indah untuk Taj Mahal,” ujarnya. Hanya, tutur Sparavigna, pengelola Taj Mahal tidak akan pernah mengizinkan berdiri sepanjang waktu di saluran air. Taj Mahal merupakan makam yang dibangun pada masa Kekaisaran Dinasti Mughal Shah Jahan (1592-1666) untuk istri kesayangannya, Mumtaz Mahal (15921631). Di sekitar Taj Mahal, Mughal membangun taman bergaya Charbagh, sistem taman yang dikembangkan di Persia. “Taman dibagi menjadi empat bagian.” Bentuk tersebut, menurut Sparavigna, merupakan simbolisasi dari Gardens of Eden dengan empat kanal utama yang
mengalir dari mata air utama ke empat penjuru dunia. Penelitian ini mengungkap pembangunan taman dan Taj Mahal didasari oleh posisi titik balik matahari. “Arsiteknya membangun Taj Mahal dengan orientasi sumbu utara-selatan,” kata Sparavigna. Kalkulator Matahari Buktikan Taj Mahal Sempurna Peneliti dari universitas Politecnico di Torino, Italia, mengukur pola arsitektur Taj Mahal menggunakan aplikasi bernama Sun Calc. Kalkultor “matahari” ini menggunakan citra satelit Google Earth untuk membantu menghitung arah matahari terbit di lokasi tertentu. Menurut Amelia Carolina Sparavigna, peneliti tersebut, penggunaan aplikasi dan resolusi citra ini memudahkan proses penelitiannya dalam mempelajari situs sejarah. Taj Mahal merupakan makam yang dibangun pada masa Kekaisaran Dinasti Mughal Shah Jahan (1592-1666) untuk istri kesayangannya, Mumtaz Mahal (15921631). Di sekitar Taj Mahal, Mughal membangun taman bergaya Charbagh, sistem taman yang dikembangkan di Persia. “Taman dibagi menjadi empat bagian.”
Bentuk tersebut, menurut Sparavigna, merupakan simbolisasi dari Gardens of Eden dengan empat kanal utama yang mengalir dari mata air utama ke empat penjuru dunia. Penelitian ini mengungkap pembangunan taman dan Taj Mahal didasari oleh posisi titik balik matahari.
“Arsiteknya membangun Taj Mahal dengan orientasi sumbu utara-selatan,” kata Sparavigna. Bahkan, tulis dia dalam makalahnya, si arsitek menambahkan enam arah utama: utara-selatan, timur-selatan, dan empat arah sesuai dengan posisi matahari terbit dan terbenam pada musim dingin
serta musim panas. “Bangunan ini sangat sempurna.” Jika Anda datang ke Taj Mahal, India, sebelum matahari terbit pada musim panas, cobalah berjalan ke bagian utara-tengah taman. Kemudian, berdirilah di atas saluran air yang ada di titik itu dan pandangi paviliun arah timur laut. “Pasti Anda akan melihat matahari terbit persis dari belakang Taj Mahal,” kata Sparavigna. Pengamatannya ini diterbitkan dalam jurnal Philicia. Sparavigna menyarankan tetap diam di atas saluran air Taj Mahal itu. Sebab, menurut dia, matahari akan terus bergerak tepat di atas. Jalur matahari ini sejalan dengan makam dan menara Taj Mahal. Dia menuturkan matahari musim panas pada siang hari merupakan hari terlama. Sebaliknya, matahari musim dingin menjadi hari terpendek sepanjang tahun, biasanya terjadi pada 21 Desember. “Matahari terbit dan terbenam jadi bingkai yang indah untuk Taj Mahal,” ujarnya. Hanya, tutur Sparavigna, pengelola Taj Mahal tidak akan pernah mengizinkan berdiri sepanjang waktu di saluran air.tmp
18 global sport
3
7
1
Lucas Silva Cruzeiro ke Real Madrid (Kisaran £11.5 juta)
Andre Schurrle Chelsea ke Wolfsburg
(£22 juta)
Pemain asal Jerman itu sempat tampil impresif beberapa kali bersama The Blues, namun hal tersebut rupanya tak mampu membuatnya mengamankan posisi reguler di bawah asuhan Jose Mourinho. Schurrle mencetak lima gol dari 22 penampilan di semua ajang kompetisi untuk Chelsea di musim ini.
4 Enzo Perez Benfica ke Valencia
(£20 juta)
Pemain berusia 28 tahun itu bermain tiga kali di turnamen Piala Dunia 2014 lalu termasuk di partai final melawan Jerman. Sampai sejauh ini Perez sudah bermain lima kali di La Liga dan mengemas assist pertamanya saat mengalahkan Sevilla dengan skor 3-1.
5
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
Wilfried Bony Swansea City ke Manchester City
(£28 juta)
Manchester City menambah amunisi di lini depan dengan mendatangkan Wilfried Bony dari Swansea City dengan biaya yang mencapai 28 juta pounds. Berbekal sembilan gol dari 20 penampilan di Premier League musim ini membuat The Citizens tak ragu untuk menariknya ke Etihad Stadium.
10
(£11.5 juta)
Silva mencuri perhatian setelah mengantarkan Cruzeiro memenangkan titel Liga Brasil dua kali secara beruntun. Real Madrid akhirnya berani membawanya ke Spanyol dengan kisaran harga mencapai 11.5 juta pounds.
8 Seydou Doumbia CSKA Moscow ke AS Roma (£10.85 juta)
(£10.85 juta)
Setelah dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa, Doumbia akhirnya berlabuh di klub Serie A AS Roma. Pemain asal Pantai Gading itu memang sedang menjalankan tugas negara di Piala Afrika 2015, tapi Giallorossi segera bisa menggunakan tenaganya usai kembali ke klub.
Transfer 9 Termahal
2015
Musim Dingin Gabriel Paulista Villarreal ke Arsenal
(£14 juta)
Arsene Wenger mendatangkan Gariel Paulista ke Emirates Stadium karena The Gunners sedang mengalami krisis pemain belakang. Untuk mendapatkan pemain asal Brasil itu, Arsenal sampai harus meminjamkan Joel Campbell ke Villarreal.
6
2
(£10 juta)
Southampton mendatangkan Ryan Bertrand dengan status pinjaman pada awal musim ini. Setelah enam bulan berselang, The Saints tak ragu untuk mempermanenkan statusnya setelah tampil reguler di bawah kendali manajer Ronald Koeman.
10
Bernardo Silva Benfica ke Monaco
Juan Cuadrado Fiorentina ke Chelsea (£27 juta)
Setelah tampil impresif di paruh musim pertama dengan status pinjaman bersama AS Monaco, Silva akhirnya diikat secara permanen oleh klub Ligue 1 tersebut. Silva lalu diberi kontrak jangka panjang sampai 30 Juni 2019.
Juan Cuadrado dibeli Chelsea dari Fiorentina dengan harga yang diperkirakan mencapai 27 juta pounds dengan durasi kontrak empat tahun. Bahkan Jose Mourinho harus rela melepas Andre Schurrle dan Mohamed Salah demi bisa mengamankan tanda tangan pemain berusia 26 tahun itu.
(£12 juta)
Ryan Bertrand Chelsea ke Southampton (£10 juta)
(£27 juta)
Manolo Gabbiadini Sampdoria ke Napoli (£9.75 juta)
(£9.75 juta)
Napoli berani membeli Gabbiadini setelah pemain yang bersangkutan mencetak delapan gol dari 14 laga bersama Sampdoria. Pemain berusia 23 tahun itu baru mempunyai dua caps bersama timnas Italia setelah tampil impresif dengan timnas Italia U21 di mana ratarata bisa mencetak satu gol tiap pertandingan.bn
global sport 19
Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
Divisi Utama 2015 Rawan Pengaturan Skor Kongres tahunan PSSI pada Minggu, 4 Januari 2015, memutuskan pelaksanaan kompetisi Divisi Utama (DU) 2015 diikuti 58 klub yang dibagi ke dalam enam grup. Dengan kebijakan baru, klub yang akan terdegradasi akan lebih banyak karena peringkat enam hingga sembilan atau sepuluh masing-masing grup, akan otomatis tereliminasi. Peringkat pertama dan kedua masing-masing grup akan lolos ke babak 12 besar. Peringkat ketiga hingga kelima akan bertahan di DU musim depan (2016). Tim yang akan tereliminasi sebanyak 30-an klub. Sementara, peserta DU 2016 dikerucutkan menjadi hanya 36 klub. Kebijakan baru ini berbeda jauh dengan aturan kompetisi DU 2014. Pada DU 2014 yang diikuti 64 klub dan dibagi dalam delapan grup. Peringkat pertama dan kedua dinyatakan lolos ke babak 12 besar. Dua peringkat terbawah dinyatakan terdegradasi ke liga amatir. Perubahan kebijakan ini bukan sekadar perubahan matematis, tapi juga perubahan pola pikir insan sepakbola Indonesia. Fans suatu klub selalu menginginkan klub kesayangannya memenangkan setiap pertandingan, tapi suatu kompetisi bakal makin menarik apabila hasil pertandingan tidak dapat ditebak hasilnya. Kebijakan baru ini mengubah aksioma yang telah menjadi pegangan pecinta sepakbola di dunia. Lima dari sepuluh tim otomatis terdegradasi, itu berarti probabilitasnya 50:50. Suatu probabilitas yang mendekati suatu kepastian. Kepastian ini dapat diraih dengan Faktor X agar suatu klub tidak terdegradasi. Maka tak heran, Faktor X
yang akan terjadi dapat berupa praktek jual beli pertandingan, pengaturan skor, sepakbola gajah, dan lain-lainnya. Sebagai ilustrasi, setelah sembilan kali pertandingan atau putaran pertama selesai, kita akan mengetahui siapa lima terbawah dan dapat meramalkan dengan akurasi yang tinggi siapa yang akan terdegradasi di akhir putaran kedua. Dengan demikian, tujuan berkompetisi kehilangan maknanya. Lebih parahnya, probabilitas untuk masuk ke putaran 12 besar jauh di bawah probabilitas degradasi. Dengan demikian, pola pikir yang berkembang adalah bagaimana suatu tim tidak terdegradasi. Berbagai cara persiapan tim dilakukan sebaik mungkin agar mereka tidak terdegradasi, bukan untuk menjadi juara. Alhasil, terjadilah degradasi pola pikir. Kompetisi Divisi Utama Rawan Pengaturan Skor Dengan tidak jelasnya tujuan berkompetisi, berdampak seperti yang dikatakan sekjen PSSI merangkap CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono, dalam kongres PSSI, 4 Januari. Bahwa kompetisi DU 2014 nilai komersialnya nol, sama sekali tak ada revenue. Akibatnya,
PT Liga merugi. Padahal, PT Liga telah mengalokasikan anggaran Rp19 miliar untuk memutar DU. Tapi, bagaimana mungkin sebuah liga profesional, yang diikuti oleh klub-klub professional, nilai komersialnya nol? Jika pun benar nilai komersial nol, tentu karena kompetisi itu tidak menjanjikan bagi sponsor. Mengapa? Karena kompetisi didesain bukan dengan prinsip kompetisi yang fair play, di mana klub bersaing menjadi yang terbaik dan hasil kompetisi adalah random (hasil akhir tidak diketahui hingga akhir kompetisi). Tentunya tidak mengherankan apabila sponsor tidak mau mengeluarkan dana, dan lebih parahnya klub harus menanggung beban biaya besar berkompetisi padahal hasilnya sudah diketahui pada putaran pertama. Akibatnya, suatu kewajaran apabila DU tidak menghasilkan uang bagi klub maupun liga. Muncul pertanyaan, apakah kebijakan baru ini akan membuat kompetisi DU menjanjikan bagi sponsor? Menurut Joko, dengan peserta kompetisi DU yang ramping akan membuat kompetisi itu lebih kompetitif dan lebih baik. Alasan inilah yang membuat PSSI melahirkan kebijakan baru terkait promosi dan
degradasi itu. Kita tentunya sepakat bahwa kompetisi Indonesia Super League (ISL) boleh dikatakan ramping dengan diikuti 18 klub peserta. Oleh karenanya nilai komersialnya tinggi. Sungguh disayangkan fakta berbicara lain. Nilai komersial ISL belum sanggup memberikan bantuan dana yang memadai bagi banyak klub pesertanya guna menanggung gaji pemainnya. Apakah kita yakin Divisi Utama yang ramping dengan kualitas yang lebih rendah dari ISL akan memberikan nilai komersial yang tinggi? Apabila PSSI maupun PT Liga hendak merampingkan peserta kompetisi DU sangatlah mudah tanpa merusak semangat berkompetisi itu sendiri. Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) sudah memberikan solusi berupa lima aspek lisensi klub profesional, yang wajib diterapkan oleh klub profesional di bawah naungan anggota konfederasi. Perlu diingat, AFC sejak 2008 telah menetapkan agar klub-klub profesional di Asia (termasuk Indonesia) wajib memenuhi lima aspek klub profesional. Dengan demikian, lisensi klub profesional bukanlah hal yang baru bagi klub-klub DU. Hal yang baru adalah apabila klub peserta tidak dapat menebak siapa yang terdegradasi atau yang juara kompetisi DU 2015.goal
GLOBALTainment Edisi 2/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co
Heboh, Madonna ‘Pamer’ Bokong Penampilan Madona di Ajang Grammy Awards 2015 di kawasan Los Angeles menjadi pembicaraan publik. Gara-gara dress yang dikenakannya, Madonna pun harus rela menjadi bahan tontonan karena bagian pribadinya terlihat sangat jelas ketika roknya terbuka. Madonna menjadi pembicaraan di ajang penghargaan musik bergengsi Grammy Award, Mingggu (8/2/15). Musababnya, wanita 56 tahun itu menyingkap roknya di hadapan para fotografer. “Menurut Anda, itu menyenangkan atau menjijikkan?” HollywoodLife menulis di situsnya. Seperti yang dilansir Daily Mail madona terlihat memamerkan beberapa area pribadinnya dengan dress yang super minim dan terbuka. Belum cukup puas memamerkan dadanya, ia pun memperlihatkan ‘aset’ belakangnya. Kejadian memalukan ini dialaminya ketika ia membenahi roknya, dan tentu saja salah satu kamera tak akan mau melewatkan kesempatan langka ini. Di sanalah bagian pribadi penyanyi berusia 56 tahun itu berhasil tertangkap kamera. Dengan cepat foto ini menyebar luas di internet dan menjadi bahan santapan publik. Madonna datang ke Grammy dengan kostum matador serba hitam hasil desain Givenchy Couture. Detail kostum ibu empat anak tersebut berupa pakaian brokat hitam ketat dengan rok mini, sarung tangan kulit, stocking jala, sepatu bot, ditambah topi berjaring. Meski tak muda lagi, Madonna tetap percaya diri mengenakan pakaian yang terbuka di bagian dada itu. Seperti biasa, rambutnya pun dicat pirang. Kepada pembawa acara Grammy di karpet merah, Ryan Seacrest, Madonna sempat mengungkapkan kekesalan soal albumnya yang bocor. Ia jadi terpaksa segera merilis album itu karena terlanjur terungkap ke publik. Dalam album barunya, Madonna juga mengundang kontroversi dengan menggunakan gambar pejuang hak asasi manusia Martin Luther King Jr. sebagai alat promosi. Ia sempat minta maaf kepada pihak tersinggung karena gambar MLK itu. (tmp/gbi)