Informasi Terdepan Indonesia
edisi 19
13 - 19 Juli 2015
free e-paper terbit mingguan 16 Halaman
kpk segera tetapkan tersangka sengketa pilkada jatim Setelah Bupati Morotai dan Empat Lawang, kini pihak-pihak yang terindikasi terlibat kasus penuapan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam penanganan sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pilkada Kabupaten Buton yang menunggu giliran dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi.
"
Kasus penyuapan terhadap Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada ini belum berhenti pada yang sekarang ini, masih dikembangkan. JOHAN BUDI Plt PImpinan KPK
Rekonstruksi, Angeline Dihabisi di Kamar Margriet nGLOBAL JUSTICE HAL 4
Dalam kurun waktu 2 minggu ini, KPK telah menaikkan status kasus suap sengketa Pilkada Morotai dan Empat Lawang. PK telah menetapkan Bupati Morotai, Rusli Sibuea dan Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri beserta istrinya Suzanna menjadi tersangka penyuap Akil. Kepastian KPK akan menaikkan status penyelidikan dua perkara dugaan suap lain yakni di Pilkada Jatim dan Buton telah ditegaskan Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP. nInformasi selengkapnya baca: FOKUS HAL 2-3
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
fokus
2
Usai Dijemput Paksa, Bupati Morotai Dijebloskan Penjara Jakarta - Bupati Morotai, Rusli Sibua resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Morotai di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011. Rusli yang dijemput paksa di sebuah hotel di kawasan Kuningan diperiksa hampir enam jam. Rusli memilih bungkam dan bergegas masuk ke mobil tahanan yang sudah menunggu di pelataran gedung KPK. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan penahanan terhadap Rusli dilakukan guna kepentingan penyidikan. Dia akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur. “Dia akan ditahan demi kepentingan penyidikan untuk 20 hari pertama. Dia ditahan di Rutan Guntur,” kata Priharsa
di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/7). Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan Rusli Sibua sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa pilkada Morotai di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011. Rusli diduga memberikan suap sebesar Rp 2,989 miliar kepada Ketua MK, Akil Mochtar. Uang suap itu diberikan untuk menyetujui keberatan hasil Pilkada tahun 2011 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Pada sengketa Pilkada Pulau Morotai yang diikuti 6 pasang calon pada 16 Mei 2011, KPU menetapkan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice sebagai bupati/wakil bupati periode 2011-2016 dengan menerbitkan SK KPU pada tanggal 21 Mei 2011. Namun, atas penetapan hasil Pilkada itu pasangan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu mengajukan permohonan keberatan ke MK
dengan menunjuk Sahrin Hamid sebagai penasihat hukum. Saat permohonan keberatan hasil Pilkada sedang diperiksa panel hakim, Sahrin Hamid, pengacara Rusli Sibua menghubungi Akil melalui SMS. Akil menelepon Sahrin Hamid agar menyampaikan kepada Rusli Sibua untuk menyiapkan uang Rp 6 miliar. Permintaan Akil pun disampaikan Sahrin ke Rusli Sibua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Akan tetapi Rusli Sibua hanya menyanggupi Rp 3 miliar. Rusli Sibua lalu mengirim uang sebesar Rp 2,989 miliar melalui 3 setoran tunai ke rekening CV Ratu Samagat dengan menulis “angkutan kelapa sawit” sebagaimana diminta Akil. Duit dikirim bertahap yakni Rp 500 juta (16 Juni 2011), Rp 500 juta (16 Juni 2011) dan Rp1,989 miliar pada 20 Juni 2011. Setelah menerima uang, pada
persidangan 20 Juni 2011, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan Rusli Sibua danWeni R Paraisu. Dalam amarnya, MK membatalkan berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada oleh KPU Kabupaten Pulau Morotai tanggal 21 Mei 2011.
Atas perbuatannya, Rusli disangkakan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mdk)
Setelah Morotai dan Empat Lawang, KPK Segera Tetapkan Tersangka Sengketa Pilgub Jatim Surabaya - Setelah Bupati Morotai dan Empat Lawang, kini pihak-pihak yang terindikasi terlibat kasus penuapan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam penanganan sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pilkada Kabupaten Buton yang menunggu giliran dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga antirasuah itu memang sedang gencar mengusut dugaan suap kepada Akil Mochtar, khususnya dua pilkada tadi yang kini tengah dalam bidikan. Setidaknya dalam kurun waktu 2 minggu ini, KPK telah menaikkan status kasus suap sengketa Pilkada Morotai dan Empat Lawang. KPK telah menetapkan Bupati Morotai, Rusli Sibuea dan Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri beserta istrinya Suzanna menjadi tersangka penyuap Akil. Kepastian KPK akan menaikkan status penyelidikan dua perkara dugaan suap lain yakni
di Pilkada Jatim dan Buton telah ditegaskan Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP. “Kasus penyuapan terhadap Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada ini belum berhenti pada yang sekarang ini, masih dikembangkan,” tegas Johan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (2/7). Tetapi saat ditanya kapan dua kasus tersebut akan naik ke penyidikan, Johan belum bisa memastikannya. “Saya tak bisa menjawab, ini berkaitan dengan
bukti-bukti, bukan mencicilcicil,” jelas Johan. Sengketa Pilkada Jatim dan Buton memang termasuk dalam rentetan suap yang disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Agung yang dipimpian Artidjo Alkostar untuk terpidana, Akil Mochtar. Usut Kembali Pilkada Jatim). Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilka-
da Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak, Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar). Hakim kemudian menyatakan bahwa Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan kedua, yaitu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton (Rp 1 miliar), Kabupaten Pulau Morotai (Rp 2,989 miliar), Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp 1,8 miliar), dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur (Rp 10 miliar). Dakwaan ketiga untuk Akil juga dinyatakan terbukti, yaitu menerima Rp 125 juta dari Wakil Gubernur Papua periode tahun 2006-2011, Alex Hesegem. Pemberian uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga.
Selain itu, hakim menyatakan bahwa Akil terbukti menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana, sebesar Rp 7,5 miliar sebagaimana dakwaan keempat. Terkait sengketa Pilgub Jatim, politisi Partai Golkar Zainuddin Amali sebagai pihak yang disebut-sebut akan memberikan duit suap terkait sengketa Pilgub Jatim juga pernah diperiksa KPK dan dihadirkan dalam persidangan Akil Mochtar. Informasi yang beredar menyebutkan jika Sekjen Partai Golkar kubu Agung Laksono itu menjanjikan duit pelicin Rp 10 miliar kepada Akil. Dalam putusannya, Akil Mochtar yang memimpin sidang sengketa Pilgub Jatim akhirnya menolak permohonan pasangan Khof ifah Indar ParawansaHerman Sumawiredja. Karena penolakan ini, Pilgub Jatim tetap dimenangkan pasangan incumbent, Soekarwo-Saifullah Yusuf sesuai penetpaan KPU. (gbi)
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
fokus
3
“Kisah Bersambung” Korupsi Sengketa Pilkada
Akil Mochtar
Ratu Atut Chosiyah
Romi Harton
Budi Antoni
Rusli Sibua
Kasus korupsi sengketa pilkada bagai kisah bersambunng.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Kali ini yang ikut terjerat KPK adalah Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri berserta istrinya Suzana Budi Antoni. Wakil Ketua KPK sementara Johan Budi Sapto Pribowo mengakui bahwa perkara ini merupakan kelanjutan dari kasus yang menjerat Akil Mochtar. Akil sendiri sudah divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta beberapa waktu lalu. “Penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan menetapkan BAA (Budi Antoni Aljufri-red) selaku Kepala Daerah empat lawang dan SBA (Suzanna Budi Antoni-red),” kata Johan di Kantornya, Kamis (2/7). Kejadian ini bermula pada Juli 2013. Budi menyuruh Suzanna mengantar uang sekitar Rp10 miliar ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Jakarta bersama Muhtar Effendy, yang disebut-sebut sebagai makelar suap Akil. Uang itu adalah tahap awal kompensasi
jasa Akil yang memenangkannya dalam sengketa Pilkada. Kemudian uang itu lantas diterima oleh Wakil Kepala Cabang Iwan Sutaryadi bersama dua anak buahnya, Risna dan Rika, untuk disimpan di brankas. Beberapa hari kemudian, Suzanna dan Muhtar kembali menitipkan US$500 ribu ke Iwan. Kepada penyidik, Iwan, Risna, dan Rika mengakui Muhtar memang pernah menitipkan duit sebesar Rp15 miliar. Tapi mereka tidak tahu untuk apa uang tersebut, sebab Muhtar berdalih uang sebesar itu berasal dari usahanya selama 20 tahun. Akil didakwa menerima Rp15 miliar melalui perantara Muhtar untuk memenangkan gugatan Budi itu. “Tersangka BA A dan SBA diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pemeriksaan saksi pekan ini. Pekan depan juga ada,” cetus Johan. Penetapan Budi sebagai tersangka justru diketahui saat pemeriksaan panitera MK, Kasianur Sidauruk. Sekeluarnya menjalani pemeriksaan sekitar pukul 14.20 WIB, Kasianur langsung dicecar wartawan mengenai pemeriksaannya, termasuk apakah juga terkait dengan
status Budi Antoni yang telah menjadi tersangka. “Hari ini hanya untuk menambahkan keterangan kaitannya dengan Kabupaten Morotai. (Budi Antoni) itu juga termasuk, itu juga termasuk Empat Lawang,” terang Kasianur. Menurut Kasianur, kedatangannya kali ini hanya untuk menyerahkan bukti-bukti dari berbagai persidangan sengketa Pilkada dengan berkas putusannya. Sengketa itu pun termasuk salah satunya berkaitan dengan Budi Antoni Aljufri. “Ya ya termasuk itu. Saya hanya menyerahkan putusan MK saja, yang lain tidak ada,” ucapnya. Sebelum Budi, Bupati Morotai Rusli Sibua lebih dahulu menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Penetapan Budi hanya berselang satu pekan dari Rusli. Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pun diteken pada tanggal yang sama, yaitu 25 Juni 2015. Entah apa alasan KPK yang terkesan mencicil kasus ini. Sebab, perkara Akil sendiri sudah inkracht sejak setahun lalu. Kemudian, berturut-turut para kepala daerah juga terjerat kasus ini seperti Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah beserta adiknya Tubagus Chaeri
Wardhana. Selanjutnya Wali Kota Palembang non aktif Romi Herton beserta istrinya Masyito, makelar kasus ini Muhtar Ependy, serta Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Raja Bonaran Situmeang. Bupati Morotai Rusli Sibua dan terakhir Budi Antoni Aljufri. Terlebih lagi, masih ada beberapa perkara dugaan korupsi dalam sengketa pilkada di daerah lainnya seperti Jawa Timur. KPK masih membuka peluang untk mengusut kembali kasus tersebut. Ketika itu, pasangan yang bersengketa adalah Soekarwo-Saifullah Yusuf dengan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja. “Tergantung dari ekspose yang dilakukan bagian penindakan dan pimpinan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi terpisah. Dari hasil ekspose tersebut, pihaknya baru akan mengetahui apakah kasus itu layak dinaikan ke tingkat penyidikan. “(setelahnya) Baru diketahui Kepala Daerah mana saja nanti yang kemungkinan dapat ditingkatkan prosesnya,” ucap Priharsa. KPK memang sempat memeriksa Ketua KPUD setempat, Andry Dewanto A terkait kasus ini.
Selain itu lembaga antirasuah juga telah memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar, Idrus Marham dan Setya Novanto. Tapi kasus itu seakan lenyap begitu saja. Kasus dugaan suap itu mengemuka setelah bocornya percakapan blackberry messenger antara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar sebelum ditangkap dengan Ketua DPD Golkar Jatim, Zainudin Amali. Dalam percakapan tersebut terungkap jika Zainudin berjanji akan menyiapkan uang miliaran rupiah untuk mengalihkan kemenangan Khofifah ke Soekarwo dalam Pilkada Jatim 2013. Akil Mochtar ketika itu menyatakan pasangan KhofifahHerman Sumawireja seharusnya menjadi pemenang sengketa Pilkada Jatim. Ia merupakan ketua sekaligus anggota panel sengketa Pilkada Jatim menyebutkan Khofifah unggul 2:1 atas Soekarwo dalam rapat panel hakim. Selain Akil, hakim lain yang menjadi panel adalah Maria Farida dan Anwar Usman, namun ketika putusan dibacakan dalam rapat pleno justru Soekarwo menang. (gns)
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
Global Justice
4
Tragis, Angeline Dihabisi di Kamar Margriet Denpasar-Polda Bali menghadirkan tersangka Agus Tay Hamba May dan Margriet dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Engeline Margiret Megawe (Angeline). Berdasarkan rekonstruksi, diketahui bahwa Angeline dihabisi di kamar ibu angkatnya. Kuasa Hukum Agus, Hotman Paris Hutapea yang menyaksikan langsung jalannya reka ulang di rumah Margriet di Jalan Sedap
Malam, Nomor 26, Denpasar, berdasarkan pengamatannya pada reka ulang hari ini, sepertinya penyidik sudah meyakini bahwa pelaku utama pembunuhan Angeline adalah Margriet. “Rekonstruksi hari ini arahnya sudah jelas bahwa TKP (tempat kejadian perkara) di kamar Margriet,” ujar Hotman di Denpasar Senin (6/7/2015). Dalam adegan yang diper-
Dokter: Banyak Adegan Rekonstruksi Klop Polda Bali menghadirkan tersangka Agus Tay Hamba May dan Margriet dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Engeline Margiret Megawe (Angeline). Berdasarkan rekonstruksi, diketahui bahwa Angeline dihabisi di kamar ibu angkatnya. Kuasa Hukum Agus, Hotman
Paris Hutapea yang menyaksikan langsung jalannya reka ulang di rumah Margriet di Jalan Sedap Malam, Nomor 26, Denpasar, berdasarkan pengamatannya pada reka ulang hari ini, sepertinya penyidik sudah meyakini bahwa pelaku utama pembunuhan Angeline adalah
ankan Agus saat membawa jasad Angeline dari kamar Margriet ke galian di pekarangan rumah untuk dikuburkan, Margriet sempat memutar posisi jasad Angeline. Usai dilakukan reka ulang, tutur Hotman, diketahui semua TKP berada di kamar Margriet. Selain itu, tidak ada sedikitpun keterlibatan Agus karena semua kejadian dilakukan di kamar Margriet.
Ia menjelaskan, dalam reka ulang itu juga diperagakan aksi yang dilakukan Margriet. Yakni seperti menjambak dan membenturkan Angeline ke lantai serta dinding. “Tadi, pembunuhan itu diperagakan pada adegan 50 sampai 60,” imbuhnya. Rekonstruksi berakhir sekira pukul 17.00 Wita dan secara umum berjalan lancar. (lip)
Margriet. “Rekonstruksi hari ini arahnya sudah jelas bahwa TKP (tempat kejadian perkara) di kamar Margriet,” ujar Hotman di Denpasar Senin (6/7/2015). Dalam adegan yang diperankan Agus saat membawa jasad Angeline dari kamar Margriet ke galian di pekarangan rumah untuk dikuburkan, Margriet sempat memutar posisi jasad Angeline. Usai dilakukan reka ulang, tutur Hotman, diketahui semua TKP berada di kamar Margriet.
Selain itu, tidak ada sedikitpun keterlibatan Agus karena semua kejadian dilakukan di kamar Margriet. Ia menjelaskan, dalam reka ulang itu juga diperagakan aksi yang dilakukan Margriet. Yakni seperti menjambak dan membenturkan Angeline ke lantai serta dinding. “Tadi, pembunuhan itu diperagakan pada adegan 50 sampai 60,” imbuhnya. Rekonstruksi berakhir sekira pukul 17.00 Wita dan secara umum berjalan lancar. (lip)
Dari 98 Adegan Diperagakan, Peran Agus Hanya Mengubur denpasar - Rekonstruksi pembunuhan Angeline selesai digelar sore tadi, dengan menghadirkan Ibu angkat Angeline, Margriet Megawe dan Agus Tay Hamba May. Beberapa saksi juga dihadirkan dari lembaga hukum P2TP2A. Rekonstruksi selama 5 jam itu berakhir lancar, meski sempat diwarnai beberapa kericuhan.
Kericuhan terjadi saat warga yang menonton reka ulang itu mengolok-olok Margriet. Pengacara Agus, Haposan Sihombing mengatakan, dalam rekonstruksi kliennya terkait penguburan jazad Angeline di halaman belakang rumah majikannya itu “Adegan yang dilakukan Agus hanya mengambil boneka, tali,
kain dan membungkus serta mengubur Angeline,” kata Haposan usai mendampingi kliennya di lokasi rekonstruksi, Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar, Bali, Senin (6/7/2015). Selain itu, jelas Haposan, kliennya tidak berperan dalam dugaan pencabulan atau bahkan pembunuhan Angeline. Kliennya hanya diperintah Margriet meng-
gali lebih dalam, lubang yang sudah disiapkan ibu angkat bocah 8 tahun itu tersebut. “Karena Agus lama menggali lubangnya, Margriet menegur Agus, ‘kenapa lama kerjanya?’ Lalu, Dia (Agus) menggotong jasad Angeline dan sempat hampir terjatuh lalu menguburkannya,” ungkap dia. Sementara dalam rekonstruk-
si pembunuhan bocah bernama asli Engeline ini, ada sekitar 98 adegan yang dilakukan, mulai dari Agus, Margriet, dan beberapa saksi lain. Dalam rekonstruksi, juga nampak datang 2 anak Margriet, Christina dan Yvonne, wanita yang disebutsebut sempat datang ke rumah Margriet saat Angeline dibunuh pada 16 Mei lalu. (lip)
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
POLITIK
5 Jokowi Bantah Akan Reshuffle Kabinet
Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan sampai saat ini dia tidak pernah membicarakan ihwal pergantian menteri. “Siapa yang mulai bicara reshuffle? Kan media,” kata dia saat buka bersama puasa dengan pimpinan redaksi media massa di Istana Negara, Rabu, 8 Juli 2015. Jokowi menjelaskan rencana
reshuffle itu muncul ketika dia meminta laporan kinerja dari para menteri. Setelah meminta laporan itu, kata dia, media menanyakan kepada pengamat ihwal kocok dadu kursi pembantu presiden tersebut. “Saya sampai detik ini tidak pernah bicara itu,” katanya. Sebelumnya, isu resf hulle mencuat ketika beberapa men-
teri diberikan nilai merah. Jokowi pun telah memanggil beberapa tokoh seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan mantan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto ke Istana Negara. Selain mereka, Jokowi juga
memanggil Dewan Pertimbangan Presiden pada Senin lalu. Setelah bertemu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengatakan pemerintahan yang dipimpin Jokowi harus bisa memberikan kepercayaan. Namun Sidarto enggan berkomentar ihwal reshuflle kabinet. (tmp)
ICW: 65 Persen Rekam Jejak Capim KPK Tidak Jelas Jakarta-Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri mengatakan sebanyak 65 persen calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki rekam jejak yang jelas. “Sebanyak 65 persen itu terdiri
atas 127 orang dari total calon pimpinan KPK,” katanya di Hotel Harris, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2015. Namun dia tidak merinci mereka berasal dari profesi apa saja. Febri mengatakan calon tanpa rekam jejak yang jelas itu benar benar hanya dikenal dalam ben-
tuk nama saja. “Sayangnya lagi, tim pansel tidak memberikan informasi yang lebih jelas tentang mereka,” katanya. Ia berharap tim pansel (panitia seleksi) bisa memberikan riwayat hidup, prestasi, dan kinerja mereka di masing-masing bidangnya.
“Rekam jejak mereka kan tidak bisa dilihat hanya berdasarkan popularitas saja,” katanya. Akibatnya, kata Febri, masyarakat pun tidak tahu apakah mereka berada di posisi pro pemberantasan korupsi atau justru pro pelemahan pemberantasan korupsi.
Agar lebih mengetahui rekam jejak mereka, koalisi masyarakat sipil akhirnya membuat pos pengaduan calon pimpinan KPK di 17 provinsi di Indonesia. Informasi dari masyarakat bisa berupa masukan positif ataupun negatif tentang si calon. (tmp)
Sejumlah Capim KPK Nama Dapat Sorotan Negatif Latar belakang sejumlah kandidat calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat sorotan negatif dari para pegiat antikorupsi. Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri menemukan sejumlah nama yang lolos seleksi administrasi bermasalah. Mereka ada yang politikus, ada yang oportunis pencari kerja, ada pula yang punya agenda melemahkan lembaga antirasuah itu. “Orang yang paling kami curigai pertama adalah kalangan politikus,” ujar Febri, Minggu 5 Juli 2015. Calon yang berafiliasi dengan partai politik dikhawatirkan memunculkan konf lik kepentingan dan diragukan berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi. “Berbahaya jika mereka menjadi pimpinan KPK,” kata Abdullah Dahlan, pe-
neliti dari Indonesia Corruption Watch, kemarin, di Batu. Masalah lain adalah para kandidat pemimpin KPK ada yang oportunis, “Mereka job seeker (pencari pekerjaan). Ada juga penyerang KPK,” kata Febri. “Mereka ini jangan sampai lolos.” Dia menolak membeberkan nama-nama kandidat yang bermasalah. Hanya, Febri mengungkapkan, ada calon pemimpin yang merupakan job seeker, yang bisa dilihat dari keikutsertaannya dalam berbagai seleksi. Selain mereka mendaftar sebagai kandidat pemimpin KPK, orang tersebut ikut seleksi di berbagai lembaga pemerintah, termasuk komisioner Komisi Yudisial. “Jangan sampai KPK ini hanya dijadikan bumper,” kata dia. Sebanyak 194 nama dari 611 pendaftar lolos syarat admin-
istrasi calon pemimpin KPK dari berbagai latar belakang, kemarin. Panitia selanjutnya akan mengikutsertakan calon tersebut dalam uji makalah dan wawancara. Panitia meminta publik memberi masukan atas latar belakang para calon. Dari daftar calon yang diumumkan kemarin, amat sedikit nama yang selama ini dikenal pro dalam pemberantasan korupsi. Sejumlah nama yang muncul malah memiliki latar belakang politik, antara lain Ahmad Yani, Petrus Salestinus, serta Imam Anshori Saleh. Ahmad Yani merupakan pengacara sekaligus politikus Partai Persatuan Pembangunan. Dia beberapa kali mengkritik penindakan yang dilakukan KPK. Petrus pernah menjadi komisioner Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
Pada pemilu lalu, ia menjadi calon anggota DPR dari Partai Hanura. Adapun Imam merupakan anggota DPR (2004-2009) dari PKB. Jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial akan berakhir tahun ini. Ahmad Yani mengaku tak memiliki konflik kepentingan di balik pencalonannya. Rekam jejak sebagai bekas anggota DPR bukan ganjalan baginya untuk maju. “Saya ini kader partai politik. Tapi saat ini saya bukan pengurus lagi, makanya maju,” kata dia. “Niat saya murni karena ingin ada perbaikan di KPK, bukan karena motif politis.” Begitu pula Petrus. Menurut dia, kariernya di masa lalu bukan halangan untuk dirinya menjadi calon. Apalagi, saat menjabat komisioner KPKPN, Petrus juga dikritik karena latar belakang-
nya di PDI Perjuangan. “Saya tidak punya kepentingan apa pun, karena saya bukan pengurus dan tidak memiliki jabatan apa pun di partai,” kata Petrus. “Dan saya bisa mengukur diri saya sendiri. Waktu saya di KPKPN, saya dianggap orang PDIP. Tapi justru banyak pejabat dan menteri PDIP yang saya hajar.” Adapun Imam Anshori pernah mengatakan pencalonannya atas desakan dari berbagai pihak. “Niatnya haruslah jihad, sungguh-sungguh,” kata Imam ketika itu. Para pegiat yang berafiliasi dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jawa Timur ragu akan komitmen calon yang lolos tahap pertama dari daerahnya. Mereka juga khawatir pada calon berlatar belakang penegak hukum. (tmp)
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
Pilkada Serentak
6 Negosiasi Rekomendasi Calon Bupati Badung Paling Alot DENPASAR – Dari enam kabuten/ kota di Bali yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Kabupaten Badung adalah yang paling alot dalam penentuan calon yang akan diusung. Fenomena ini terjadi di semua kutub kekuatan yang akan bertarung, baik itu di kutub PDIP maupun Koalisi Bali Mandara. Semuanya belum menentukan sikap. Sebagaimana dijelaskan Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, Rabu (8/7/2015). Menurutnya, DPP belum bisa memutuskan SK rekomendasi karena masih menimbang–nimbang beberapa opsi. “Nama–nama sudah disetorkan, nanti DPP yang berwenang putuskan siapa yang mendapat rekomendasi,” kata Mudarta. Nama-nama yang disetorkan dalam bentuk simulasi. Dari beberapa skema paket, nama Made Sudiana cukup popular. Skenario yang disiapkan DPD untuk diputuskan DPP adalah paket SudianaNyoman Sutrino, Sudiana-Sunarta dan Sudiana-AA Grana. (trb)
Nasib Golkar dan PPP Ditentukan Forum Tripartit Jakarta-Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, nasib Partai Golkar dan PPP terpaksa dibawa ke forum tripartit lantaran pilkada serentak siap diselenggarakan sesuai jadwal, pada 9 Desember 2015. “Dalam forum tripartit antara Pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu, akan segera dilakukan. Mudah-mudahan bisa disepakati bersama,” kata Husni di Kantor Presiden,
Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (8/7/2015). Husni menjelaskan, harus ada jaminan jika partai yang mengikuti pilkada terbebas dari konflik. “Kami prinsipnya (parpol) harus ada kepastian hukum,” imbuh dia. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaran pemilu Jimly Asshiddiqie menawarkan konsep islah terbatas agar Golkar dan PPP dapat
mencalonkan diri. Namun, bagaimana teknisnya akan dibahas di forum tripartit. “Syaratnya, masing-masing kubu harus ajukan pencalonan yang sama dalam islah pencalonan atau islah terbatas,” ungkap dia. Setali tiga uang, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, tak ada pilihan lain bagi Golkar dan PPP selain islah terbatas dan putusan
pengadilan inkracht. “Enggak bisa (di luar itu). Kesepakatan kita adalah inkracht atau islah,” cetus dia. Sekedar diketahui, pilkada serentak siap dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Akan ada 269 pilkada yang terdiri dari 9 pemilihan gubernurwakil gubernur, 224 pemilihan bupati-wakil bupati dan 36 pemilihan wali kota-wakil wali kota. (okz)
hal itu terjadi, Didi mendorong diberikan sanksi keras pada pelakunya. “Yang perlu dipikirkan ke depan adalah pengawasan dan kontrolnya. Saya kira perlu sanksi yang lebih berat manakala jabatan itu disalahgunakan,” ucap Didi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah menilai, aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana telah melanggar konstitusi. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa idealnya suatu demokrasi adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat un-
tuk turut serta dalam proses politik. Meski pembatasan dibutuhkan demi menjamin pemegang jabatan publik memenuhi kapasitas dan kapabilitas, suatu pembatasan tidak boleh membatasi hak konstitusional warga negara. Hakim menilai, Pasal 7 huruf r UU Pilkada mengandung muatan diskriminasi. Hal itu bahkan diakui oleh pembentuk undang-undang, di mana pasal tersebut memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas status kelahiran dan kekerabatan seorang calon kepala daerah dengan petahana. Adapun, permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Adnan Purichta Ichsan. (kom)
Prabowo Rekom Eks Narapidana Korupsi SIDOARJO – DPP Partai Gerindra yang selama ini mengaku sebagai parpol anti korupsi, secara mengejutkan merekomendasikan H Utsman Ihsan, eks narapidana korupsi saat menjabat Ketua DPRD Sidoarjo 1999-2004 silam. Kepastian eks narapidana korupsi itu sebagai calon bupati diungkapkan Ketua DPC Gerindra Sidoarjo, Mochamad Rifai, Rabu (08/07/2015). “DPP menjatuhkan rekomendasi untuk Abah Utsman,” ungkap Rifai. Wakil Ketua DPRD Sidoarjo itu berani memastikan jika rekom DPP sudah untuk Utsman meski hingga kini surat resmi dari DPP belum tiba ke DPC Gerindra Sidoarjo. “Ini sudah 100 persen untuk Abah Utsman,” tegasnya. Rifai sendiri, juga dikenal sebagai politisi bermasalah, karena hingga kini masih tersandung kasus dugaan “ijazah palsu” yang diproses di Polres Sidoarjo. Utsman adalah salah satu narapidana kasus korupsi bersama puluhan rekannnya sesama anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004. Sosok yang diklaim DPC Gerindra Sidoarjo akan di-back up Gerindra dalam perebutan kursi Bupati Sidoarjo adalah sosok yang sudah merasakan dinginya lantai penjara karena divonis melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan. ( jrn)
Demokrat Dukung Putusan MK soal Politik Dinasti Jakarta-Anggota Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan bahwa partainya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan aturan pembatasan calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan petahana. Menurut Didi, putusan MK tersebut telah adil, namun perlu ditingkatkan pengawasannya pada tahap pelaksanaan. “Sangat naif manakala ada saudara, keluarga (petahana), lalu
tidak boleh punya kesempatan untuk bisa maju dalam pilkada,” kata Didi, melalui pesan singkat, Rabu (8/7/2015) malam. Didi menuturkan, keluarga petahana tidak perlu dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah selama memiliki kompetensi yang memadai. Ia menilai, praktik politik dinasti tidak selamanya buruk. Hanya saja, kata Didi, perlu ditingkatkan pengawasan agar tidak ada kepala daerah yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan keluarganya. Jika
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
global news
7
Oknum TNI Serang Markas Brimob Diduga karena Salah Paham di Mesin ATM Semarang – Bentrokan antara oknum anggota TNI dengan Kepolisian RI kembali meletup. Diduga karena keselahpahaman antara anggota TNI dengan personel Polri di sebuah tempat anjungan tunai mandiri (ATM), markas Detasemen A Pelopor Subden 2, Satuan Brimob Polda Jateng, di Jalan Kumudasmoro Gisikdrono, Semarang Barat mendadak diserang sekelompok orang berpakaian serba hitam pada Minggu (12/7) dini hari. Ratusan orang yang diduga anggota dari kesatuan Penerbad Semarang itu melakukan penyerbuan terhadap markas Brimob Simongan Semarang, sekitar pukul 02.00 WIB. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata laras panjang. “Awalnya ada kesalahpahaman di sebuah ATM. Dua anggota Penerbad (Penerbang TNI Angkatan Darat Semarang) sedang ke ATM. Satu orang ke dalam, satu orang lagi menunggu di luar. Tak lama ke-
mudian datang anggota Brimob. Merasa menunggu terlalu lama, (anggota Brimob) lalu menegur. Terjadilah cekcok mulut,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Wuryanto, Minggu (12/7). Wuryanto mengatakan insiden ATM itu terjadi tak lama sebelum penyerangan berita penyerangan beredar. “Tapi, untuk sampai ke penyerangan itu masih dalam penyelidikan,” kata Wuryanto. Menurutnya, insiden tersebut saat ini sedang dalam pengusutan Polisi Militer setempat dengan Kepolisian Semarang. “Kedua belah pihak masih menyelidiki,” ujarnya. Selain itu, Wuryanto mengatakan antara komandan satuan sudah melakukan pendekatan agar bentrokan tak berkembali kembali. “Masing-masing sudah bertemu dan sepakat agar bentrokan tak berkembang,” ujarnya. Menurut keterangan salah seorang warga sekitar yang ada di lokasi kejadian, sekelompok orang tersebut datang dengan menenteng senjata laras panjang. Bahkan beberapa di
antaranya juga terlihat membawa pelontar mortir. “Ada juga yang bawa senjata bentuknya seperti bazoka,” kata pria yang minta disembunyikan identitasnya. Menurutnya, sebelum memasuki Mako Brimob Simongan, sekelompok orang tersebut sempat menembakan senjata ke arah atas. Beberapa warga yang tengah bersiap sahur juga sempat menjadi korban pengancaman dengan todongan senjata. Komandan Detasemen Polisi Militer (Dan Denpom) Semarang, Letkol CPM (K) Tri Wahyuningsih saat dikonfirmasi belum bisa memberikan penjelasan secara rinci.”Kasusnya masih kita dalami, tunggu aja nanti hasil pengusutan tim di lapangan,”katanya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Liliek Darmanto belum menjawab saat dihubungi melalui telepon genggamnya. Hal serupa juga terjadi saat wartawan mencoba melakukan panggilan telepon dan pesan singkat kepada Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin. (met/gbi)
Lapor Kapolri, Polda Jateng Selidiki Penyerangan Pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah akhirnya memberikan penjelasan ihwal insiden penyerangan Markas Brimob Detasemen A Pelopor Subden 2 di Jalan Kumudasmoro Gisikdrono, Semarang Barat , Minggu (12/7) dini hari. Menurut kepolisian, perselisihan yang diduga akibat kesalahpahaman oknum Anggota TNI dan Polri itu telah diselesaikan di tingkat pimpinan kedua korps. “Permasalahan sudah dapat diselesaikan oleh pimpinan masing-masing, Danpomdam (Komandan Polisi Militer Kodam Diponegoro), Propam (Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng), dan Kakor Brimob (Kepala Korps Brimob setempat),” jelas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jateng Komisaris Besar Liliek Darmanto dalam pesan singkat, Minggu (12/7) malam. Liliek berdalih, insiden tersebut bukanlah persoalan serius. Karena, lanjutnya, semua profesi
pasti ada sisi emosionalnya. “Ya namanya emosi, semua manusia apa pun pekerjaannya kemungkinan ada yang menggunakan kekerasan, apakah suara atau tangan,” kilahnya. Liliek membenarkan, jika penyerangan markas brimob oleh ratusan orang berseragam hitam yang diduga anggota TNI itu dipicu kesalahpahaman yang terjadi di sebuah anjungan tunai mandiri atau ATM di Jalan Abdul Rahman Saleh, Semarang. Saat ini, imbuh Liliek, sedang ditelusuri mengenai kepastian polisi yang berselisih paham tersebut apakah merupakan anggota satuan Brimob atau bukan. Ia mengungkapkan, pihaknya telah menurunkan Propam untuk menyelidiki kasus tersebut. Menurutnya, peristiwa ini juga telah dilaporkan ke Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti melalui Kepala Korps Brimob Irjen Pol Roby Kaligis yang datang langsung ke Semarang. (lpn/gbi)
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
8
global Surabaya
PDIP Resmi Usung Risma-Whisnu Surabaya - Terjawab sudah kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang akan diusung oleh PDIP. Dalam Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP, rekom dari DPP dibacakan. Dalam surat rekomendasi no 275/IN/DPP/6/2015 yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi tertera bahwa DPP PDIP memberikan rekomendasi kepada Tri Rismaharini sebagai calon Wakil Walikota Surabaya serta Whisnu Sakti Buana sebagai calon Wakil Walikota yang diusung secara berpasangan oleh PDIP. Surat rekomendasi tersebut ditandatangai langsung oleh dua orang, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pembacaan rekom tersebut langsung disambut tepuk tangan gembira oleh seluruh kader PDIP yang menghadiri acara
Rakercabsus. Dalam sambutannya, Tri Rismaharini meminta bantuan ke-
pada seluruh kader PDIP untuk ikut berjuang membangun kota Surabaya terutama mengentas-
kan kemiskinan. “Saya meminta bantuan kepada seluruh kader untuk mem-
bangun kota Surabaya dengan baik. Masyarakat bisa melaporkan kepada saya dan mas Whisnu jika melihat kondisi yang perlu dibenahi,” ujarnya. Risma juga meyinggung soal perolehan suara yang akan diperoleh pada Pilwali Surabaya 2015. Risma mengatakan jika bersatu maka suara PDIP akan meningkat. “Jika bersatu, saya yakin suara PDIP akan naik,” tegasnya. Dalam pidatonya, Risma juga memberikan catatan kecil yang selama ini selalu menjadi pertanyaan, yakni statusnya sebagai PNS jika ingin mencalonkan lagi. Dengan tegas Risma mengatakan bahwa dirinya sudah pensiun dari Pegawai Negri Sipil sejak satu bulan yang lalu. “Saya tegaskan bahwa saya sudah pensiun dari PNS sejak bulan lalu,” tegas Risma yang disambut sorak seluruh kader PDIP Kota Surabaya. (bjt)
Bertemu, Menteri ESDM, Walikota Surabaya dan PGN Jadikan Surabaya Kota Gas Surabaya - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Kota Surabaya dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) mengadakan pertemuan segitiga untuk membahas upaya menjadikan Surabaya sebagai Role Model Kota Gas di Indonesia pada Kamis, 10 Juli 2015. Pertemuan berlangsung di Kantor Walikota Surabaya. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Menteri ESDM Sudirman Said, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Setyorini Tri Utami, Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Direktur Komersial PGN Jobi Triananda Hasjim. Dalam pertemuan itu antara lain dibahas tentang perluasan penggunaan gas bumi bagi rumah tangga dan transportasi. Berdasar data Kependudukan tahun 2012, Surabaya dihuni 543.972 keluarga (rumah tangga). Adapun jumlah mobil sebanyak 297.266 unit berdasar data tahun 2013 dengan pertumbuhan 10,3% per tahun. Penyaluran gas bumi untuk rumah tangga di Surabaya, sejauh ini dilayani oleh PGN. Hingga saat ini PGN memiliki sekitar 13.000 pelanggan rumah tangga di Kota Pahlawan itu. Adapun SPBG di Surabaya
saat ini ada 6 buah, salah satunya SPBG Ngagel yang dioperasikan PGN. Untuk memperluas jaringan gas bagi rumah tangga di Surabaya, Kementerian ESDM juga sudah membangun jargas untuk 2.900 rumah tangga. Adapun pada tahun 2016, Kementerian ESDM akan menggandeng PGN untuk membangun 24.000 sambungan baru gas rumah tangga. Terdiri di tiga wilayah yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Selatan dan Surabaya Timur, masing-masing 8.000 rumah tangga. Selain itu kerjasama dengan PGN juga akan dilakukan dalam pembangunan SPBG di Surabaya. “Untuk itu kami meminta kerjasama yang baik dari pemerintah kota Surabaya untuk terus memberikan dukungan dalam mensosialisasikan program ini kepada masyarakat serta membantu proses perizinan yang belum terealisasi pada program pembangunan infrastruktur gas kota Surabaya,” kata Menteri ESDM Sudirman Said. Direktur Komersial PGN Jobi Triananda Hasjim menyatakan bahwa PGN berkomitmen besar untuk memperluas pemanfaatan gas bumi untuk keperluan do-
Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Sudirman Said dan Wali Kota Surbaya Tri Rismaharini berkunjung ke kampung Lontong, Surabaya.
mestik termasuk memberikan solusi terbaik untuk pelanggan rumah tangga. Komitmen itu sudah ditunjukkan dengan pembangunan jaringan gas bumi PGN untuk rumah tangga di Surabaya dan berbagai kota lainnya di Indonesia selama ini. Jumlah pelanggan gas rumah tangga PGN sekitar 100 ribu rumah tangga. Di sekitar Surabaya, PGN sudah mengalirkan gas bumi ke rumah tangga di Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto.“Adapun di wilayah lainnya PGN antara lain
hadir di Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Cirebon, Bogor, dan Semarang,” kata Jobi Triananda. Kerjasama antara PGN dengan Kementerian ESDM dalam penyaluran gas rumah tangga juga sudah terjadi di Jakarta, Cirebon, Bogor dan Tangerang. Jumlahnya sekitar 13.000 rumah tangga. “Gas bumi bagi rumah tangga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor elpiji,” kata Jobi Triananda. Harga gas rumah tangga juga lebih ekonomis
dibanding elpiji. Sebagai perbandingan, sebuah keluarga yang menggunakan gas elpiji satu tabung ukuran 12 kg mesti mengeluarkan uang sekitar Rp 140 ribu, dengan pemakaian yang sama, pengguna gas rumah tangga hanya mengeluarkan uang sekitar Rp 50 ribu. Selain menyalurkan gas bumi untuk rumah tangga, PGN juga mengalirkan gas bumi untuk industri di Jawa Timur. Hingga saat ini ada 118 industri di Jawa Timur yang menikmati energi baik gas bumi PGN. (bjt)
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
global jatim
9
Mobil Patroli Polda Jatim Terbakar
Surabaya - Mobil Patroli Kawal (Patwal) Kepolisian Daerah jawa Timur Ditlantas (Polda Jatim) yang sedang berjalan didepan sekolahan Stella Maris Jalan Tembaan Surabaya mendadak terbakar hebat. Meskpiun tidak ada korban, dari keterangan pengguna jalan bernama Jainuri, mengatakan awalnya mobil polisi itu dari Jalan Raya Dupak ke jalan Pahlawan. “Tepat depan sekolahan bagian mobil mengeluarkan asap tebal,” katanya. Melihat banyak kepulan asap pada mobil patwal 020 Polda Jatim sejumlah warga dengan cepat bergegas membantu memadamkan api menggunakan alat seadanya. Sayangnya akibat insiden terbakarnya mobil patwal itu, pihak Satlantas Polrestabes Surabaya, enggan memberikan keterangan. Sedangkan pengemudi mobil dinas tersebut, sudah tidak ada dilokasi kejadian. Kepala Dinas Kebakaran kota Surabaya Chandra Oeratmangun mengatakan pihaknya tidak tahu pasti penyebab kebakaran yang menimpa mobil Patwal Polda Jatim. “Kami belum tahu pasti penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara penyebabnya adalah arus pendek atau konsleting kelistrikan,” terang Chandra. (bjt)
Perizinan Perusahaan Harus Ikut BPJS
Surabaya - Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengusulkan salah satu syarat pengurusan izin bagi perusahaan atau investor di Jatim harus mengikutsertakan pekerja/ buruhnya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan. “Secara persentase peserta BPJS masih sangat kecil, baik dari sektor formal maupun informal. Oleh sebab itu kami harus membuat tahapan untuk menaikkan peserta BPJS. Di antaranya dengan mengaitkan proses perizinan dan perpanjangan izin perusahaan dengan kepesertaan BPJS bagi karyawannya,” tegas Gus Ipul saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Jatim, di kantor Gubernur Jatim, Kamis (9/7). Ia menjelaskan, permasalahan utama kepesertaan program BPJS di Jatim adalah rendahnya kesadaran perusahaan untuk
Saifullah Yusuf
mengikutkan karyawannya dalam program jaminan sosial. Berdasarkan data, terdapat 36.280 perusahaan di Jatim dengan jumlah tenaga kerja mencapai 2,9 juta pekerja, namun yang ikut program BPJS ketenagakerjaan di sektor formal swasta baru 1,3 juta pekerja. Sedangkan untuk sektor informal dari 171.973 pekerja, baru 119.938 pekerja yang ikut dalam program BPJS ketenagakerjaan. “Angka ini tentunya jauh dari yang diharapkan para pekerja/ buruh, khususnya di sektor formal,” imbuhnya.
Terkait dengan amanah Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 TNI/Polri dan PNS yang selama ini hanya mendapat jaminan pensiun, lanjutnya, mulai 1 Juli 2015 TNI/Polri dan PNS mendapat dua perlindungan tambahan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan pekerja/buruh formal maupun informal mendapat perlindungan tambahan melalui jaminan pensiun. “Tambahan perlindungan ini merupakan salah satu bentuk inovasi, dimana peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan tambahan manfaat,” ungkapnya. Ia menjelaskan, untuk kepesertaan PNS Jatim dalam program JKK dan JKM, pemprov Jatim dan BPJS Ketenagakerjaan Jatim telah melakukan sosialisasi kepada 38 kabupaten/kota se-Jatim. Bagi kabupaten/kota yang belum siap untuk melaksanakan komitmen maka akan
dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun 2015. “Di lingkup pemerintahan kita harus melakukan upaya keras, agar semua kab/kota punya komitmen untuk melaksanakan program tersebut. Sebab terkadang kebijakan di pemerintah pusat bisa berbeda pelaksanaannya di daerah,” terangnya. Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Ahmad Hafiz menyampaikan, sinergitas BPJS Ketenagakerjaan dengan pelayanan satu pintu sebagai gerbang dari semua kab/kota di Jatim harus ditindaklanjuti dengan kerjasama teknis. “Di Indonesia saat ini sudah ada 239 kerjasama PTSP, diantaranya berada di Jatim. Targetnya adalah seluruh kab/ kota di Indonesi, karena peran pemerintah provinsi dan kab/kota sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Warga Negara Indonesia,” pungkasnya. (viv)
Pilkada Serentak
Meski Didemo Pendukung, Kusen Siap Maju Jember - Wakil Bupati Jember saat ini yang juga salah satu kandidat bupati periode 2015-2020, Kusen Andalas, tak mau berkomentar banyak soal pemilihan kepala daerah. Kusen banyak digadang-gadang menjadi bupati Jember oleh sebagian kader dan pendukung PDI Perjuangan. Bahkan puluhan pendukungnya yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pengurus Anak Cabang sempat berunjuk rasa di kantor dewan pimpinan cabang, menuntut agar Kusen dicalonkan partai, Rabu kemarin (8/7/2015). “No comment. Itu sudah urusan orang pusat (Dewan Pimpinan Pusat PDIP), bukan urusan daerah,” kata Kusen. Kusen juga tak mau mengomentari aksi unjuk rasa pendukungnya. “Itu masyarakat,” katanya. Kusen menyatakan siap, diberangkatkan atau tidak menjadi calon bupati oleh PDIP. “Saya sebagai warga negara, apa katanya amanah Yang Maha Kuasa, tak ada persoalan,” katanya.(bt)
Gempa Tremor Terus Melanda Gunung Raung Bondowoso - Gempa tremor menerus menandai peningkatan aktivitas Gunung Raung. Suara gemuruh lemah juga terus terdengar dari Pos Pantau Raung. Materi paparan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kamis (9/7), menyebutkan data kegempaan seperti itu diterjemahkan sebagai adanya pergerakan fluida atau magma encer dari bawah kawah Gunung Raung. Kepala Subbidang
Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api Wilayah Barat Hendra Gunawan membenarkannya. Namun, kata dia, volume material pijar itu belum bisa diukur. Pihak PVMBG, ucap dia, masih terus melakukan pemantauan aktivitas Gunung Raung. “Secara visual, kegempaan, deformasi, serta CCTV,” ujar Hendra, Kamis (9/7). Baru-baru ini, pihaknya juga telah memasang alat deformasi untuk melihat kembang-
kempisnya gunung tersebut. Alat tersebut dipasang sejauh 9 kilometer di arah tenggara dari puncak Gunung Raung. “Kalau ada anomali, kami bisa mendeteksi sebelumnya,” tuturnya. Status Gunung Raung dinaikkan dari waspada menjadi siaga pada 29 Juni 2015. Erupsi bersifat eksplosif dan efusif masih berpotensi terjadi, tapi ancamannya terbatas pada radius sekitar 3 kilometer. Perkem-
bangan erupsi berupa potensi aliran lava di dalam kawah dan letusan abu dengan tinggi kolom berkisar beberapa ratus meter dari puncak. Pusat kegiatan Gunung Raung saat ini berada di dasar kawah atau kaldera. Karakter letusan Raung bersifat eksplosif yang menghasilkan abu, dan pernah terjadi awan panas yang menyelimuti sebagian tubuh gunung itu pada 1953. (tmp)
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
GLOBAL JATENG
10 Siapkan Rest Area, Pemudik Bisa Karaokean Banyumas - Bagi pemudik yang melintasi jalur di Banyumas terutama di Sumpiuh bisa istirahat sejenak di rest area yang disiapkan. Kepala Perwakilan Jasa Raharja Purwokerto, Suprijal mengatakan dalam rangka arus mudik dan balik 2015, Jasa Raharja menyediakan rest area di Sumpiuh. Dia menyampaikan, para pemudik bisa mampir untuk beristirahat. “Banyak fasilitas seperti televisi, karaokean dan pijat refleksi bukan manual,” katanya, Kamis (9/7/2015). Dia menjelaskan, rest area tersebut akan beroperasi mulai H-7 hingga H+7 lebaran. “Rest area yang disiapkan khusus Jasa Raharja di Sumpiuh depan Rumah Makan Pringsewu,” katanya. Selain rest area itu, kata dia, ada juga rest area gabungan Polres Banyumas. Seperti di Ajibarang, Terminal Purwokerto, Rawalo dan lainnya. Dia menyebutkan ada lima jumlahnya. Adapun, untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas, lanjut dua, Jasa Raharja telha memasang rambu-rambu atau spanduk berisi imbauan bagi pengendara untuk berhati-hati. “Sampai sekarang titik rawan kecelakaan di Sumpiuh, Pekuncen, Ajibarang sudah kami pasang spanduknya,” kata dia. Di samping itu, lanjut dia, Jasa Raharja juga membantu Polres Banyumas berupa tujuh tenda payung untuk kegiatan Polres dan 5 barikade serta 20 tenda kerucut. (tj)
Jadi Balon Walikota Pekalongan, Siap Pensiun Pekalongan - Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Dwi Heri Wibawa, akan maju sebagai bakal calon wali kota dari Partai Golkar. Mulai 6 Juli 2015 lalu, pihaknya telah berkeliling ke kelurahan-kelurahan untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Dwi Heri, mengaku siap melepaskan jabatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang telah diembannya selama 29 tahun. “Saya akan mengajukan pensiun dini, jika memang sudah pasti maju jadi calon wali kota. Sedangkan sekarang masih bakal calon,” ujar dia. Pihaknya mengaku, telah mendapatkan dukungan dari istrinya untuk mencalonkan diri. Dia juga telah salat malam dan salat istikharah untuk memutuskan pilihannya tersebut. “Saya sudah mempertimbangkannya matang-matang. Sampai saya salat malam, dan istri mendukung, ya sudah saya siap maju,” kata dia.
Dwi Heri Wibawa
Ketika ditanya, apa yang akan dilakukannya jika gagal dalam Pemilukada 2015 tersebut. Dwi berencana akan melanjutkan profesinya sebagai dokter. “Saya akan menjadi dokter, seperti profesi saya sebelumnya,” kata dia. Ketua Dewan Penasehat Golkar yang juga Walikota Pekalongan, HM Basyir Ahmad memberikan stetemen akan mendukung calon dari jalur independen pasangan Dwi Heri Wibawa dan Sutarip Tulus Widodo. “kalau memang tidak ada
calon yang bagus apalagi yang direkomendasi partai tidak ada salahnya kami mengalihkan dukungan ke calon independen pasangan Pak Dwi dan Pak Sutarip,” ungkapnya. Kendati demikian Basyir mengingatkan, akan menunggu hasil survai dari DPP Partai Golkar mengenai elekbilitas kedua pasangan calon Independen tersebut. “Survai kemungkinan akan dilakukan sekitar bulan juli, kalau hasil survai pasangan independen itu lulus mengapa tidak, apalagi kalau hasil suaranya bagus tentu kami akan dukung,” tegasnya. Sementara itu ditempat terpisah, H Sutarip Tulis Widodo ketika ditanya kesiapanya untuk maju mengatakan, dirinya sudah mantap maju berpasangan dengan kepala Dinas Kesehatan Dwi Heri Wibawa. “Insya Allah siap mas, ini lagi proses pengumpulan dukungan sampai nanti tanggal 15 sebagai syarat ke KPU,” Ucapnya.
Akan tetapi pada waktu itu, ketika media ini meminta ketegasan apakah sudah pasti mendapat dukungan langsung dari Partai berlambang pohon beringin tersebut, Sutarip masih enggan terbuka, dengan sangat berhati-hati malah lebih memilih menyerahkan ke media untuk mencari tahu sendiri. Lebih jauh Sutarip menjelaskan alasan dirinya untuk maju mendampingi Dwi Heri Wibawa karena sudah melalui proses yang panjang, “Salah satunya alasannya karena saya ingin melanjutkan apa yang telah dirintis Basyir Ahmad, apalagi Wali Kota Pekalongan ada banyak program bagus yang belum selesai,” jelasnya. Namun demikian dirinya tidak terlalu berambisi untuk jadi G1 atau orang nomor satu di Kota Pekalongan. “Cukup G2 saja atau wakil sa ja, yang penting saya bisa turut membangun dan memajukan Ko ta Pekalongan,” tandasnya. (bbs)
Prostitusi Terselubung
Hindari Posting di Sosmed Takut Ketahuan Keluarga
Ilustrasi
Kios Togel Omzet Puluhan Juta Digerebek
Semarang - Sebuah kios yang diduga dijadikan “kantor judi togel” itu di Jalan Sriwijaya, Semarang Selatan, telah beroperasi lama. Penggerebekan terhadap kios tersebut dipimpin langsung oleh seorang perwira dari Polda Jateng berpangkat Kombes. Seorang sumber di kepolisian menyebutkan, omzet judi togel jenis Hongkong atau sering disebut HK tersebut mencapai puluhan juta per hari. Kios itu buka pukul 13.30 hingga pukul 22.30. “Karyawannya ada banyak, sebagian besar wanita,” ujar sumber tersebut. Sumber itu menambahkan bila beberapa waktu lalu kios tersebut pernah digerebek oleh kepolisian Polrestabes Semarang. “Tetapi entah mengapa kok sekarang berani beroperasi lagi,” imbuhnya. (tri)
Semarang - Prostitusi Online yang menjadi modus operandi baru di dalam era cyber sekarang ini menjadi bahan diskusi seru yang diselenggarakan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, di ruang A107 Gedung Antonius, Kamis (9/7). Dengan mengundang pembicara penyedia jasa prostitusi online, Kasat Binmas Kapolrestabes Semarang, I Nengah. Peserta yang mayoritas mahasiswa Fakultas Hukum Unika sangat aktif bertanya untuk mengorek lebih dalam tentang bagaimana prostitusi online bisa dilakukan di Semarang. Nindya, salah satu mahasiswa yang aktif bertanya menyatakan sangat penasaran dengan bagaimana proses transaksi, kerawanan akan penipuan, hingga bagaimana proses penggrebekan dari pihak kepolisian di lakukan. “Penasaran banget, makanya pengen datang, itu kan online, jualan online aja kan sering ada penipuan, sudah ditransfer tapi dibawa kabur dan sebagainya,” ucap Nindya.
Ilustrasi
Ia juga penasaran kenapa lebih banyak hotel kelas menengah ke bawah dan kos-kosan yang dirazia, namun hotel berbintang jarang sekali dirazia. Setelah mengikuti diskusi, ia merasa cukup puas dengan jawaban yang diberikan nara-
sumber. Menurutnya segala hal yang ia belum ketahui kini sudah ia mengerti. Di lain sisi, Shinta (bukan nama sebenarnya) sebagai penyedia jasa prostitusi online, menyatakan kini mulai menghindari transaksi dengan model online.
Menurutnya memang rawan sekali penipuan. “Sekarang saya maunya ketemu langsung, uang dibawa, cash, takut posting-posting di media sosial bisa ketahuan keluarga yang juga punya media sosial,” pungkas Shinta. (tjc)
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
global JABAR
11
MK Bisa Munculkan Politik Dinasti
Jajaran Polres Sumedang telah berhasil menemukan bayi (berselimut orange) yang diculik dan sudah diamankan.
Tukang Kolak Ungkap Pelaku Penculikan Bayi
SUMEDANG - Tertangkapnya pelaku penculikan bayi Nauval Ramdani (11 hari) berkat kecurigaan seorang tukang kolak yang tinggal di kamar kontrakan di daerah Tegalkalong, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara. Pelaku bernama Alin Sepriana (23) itu warga asal Tanjungsari, ia ditangkap di kamar kontrakan di Tegalkalong, Sumedang Utara, Rabu (9/7) sekitar pukul 17.00. “Motif penculikan karena pelaku yang sudah menikah dua tahun setengah belum juga dikarunia anak dan suaminya kerap meminta istrinya diperiksa. Akhirnya pelaku menculik bayi dan mengaku ke suaminya sebagai anak yang baru dilahirkannya,” kata Kapolres AKBP
M Nazly Harahap, usai gelar pasukan pengamanan lebaran operasi ketupat lodaya di Mapolres, Kamis (9/7). Seperti diberitakan sebelumnya, bayi diculik di instalasi rawat jalan RSUD Sumedang, Selasa (7/7) setelah sebelumnya pelaku menjemput orang tua bayi Priatna Supriatna (21) dan Nani Maryani (21) di rumahnya di Desa Jatisari, Tanjungsari. Orang tua korban diimingimingi akan mendapat bantuan Rp 3,5 juta dari Dinas Kesehatan tapi bayi harus diperiksa dulu di rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit itu, bayi diambil pelaku dengan alasan mau diperiksa ke lab dan langsung menghilang. Tukang kolak itu curiga karena ada yang mencari kamar kontrakan empat hari lalu ke-
mudian mengisinya tiba-tiba mengaku melahirkan. “Tukang kolak ini curiga ada bayi yang mengaku baru dua hari dilahirkan tapi tak ada aktivitas seperti orang yang melahirkan seperti banyak popok yang dijemur,” kata Ketua Tim Khusus Pengungkapan Penculikan bayi yang juga KBO Satreskrim Iptu Wahidin Agusni, Kamis (9/7). Apalagi pada hari Rabu, tukang kolak ini mendengar kabar adanya penculikan bayi di rumah sakit umum Sumedang. “Karena curiga ada tetangga baru yang membawa bayi itu ia memberi tahu temannya dan temannya mengontak polisi. Berbekal informasi itu saya dan beberapa anggota mencari tukang kolak,” kata Wahidin. (jat)
Cianjur-Institute of Social and Economic Development (Inside) Kabupaten Cianjur geram menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak syarat tidak punya konflik kepentingan dengan petahana bagi seorang calon kepala daerah. Syarat tidak punya konflik kepentingan itu tertuang dalam Pasal 7 huruf r Undang-undang nomor 8/2015 tentang pemilihan Kepala Daerah. Tidak punya konflik kepentingan adalah tidak memiliki hubungan darah atau keluarga, kecuali petahana telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Menurut MK Pasal 7 huruf r tersebut bertentangan dengan Pasal 28 j ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. MK menjelaskan bahwa Pasal 7 yang dimaksud memuat unsur diskriminasi. Diskriminasi, menurut MK melalui Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Hak Asasi Manusia sebagai pemberdaan suku, agama, ras, keyakinan politik, golongan dan kelompok. Dan di pasal 3 ayat 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk pemenuhan atas dasar hak asasi manusia tanpa adanya suatu diskriminasi. Inside menilai keputusan MK itu akan berakibat kepada suasana politik di Cianjur menjelang Pilkada 2015 ini. “Konstalasi politik di Cianjur kami khawat-
irkan berubah. Demokrat yang paling kuat di Cianjur sudah mengusung Herman Suherman, kami khawatir ada perubahan dari Herman kemudian yang muncul nanti adalah Irvan Rivano Muchtar, anaknya Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh. Jika benar, Politik Dinasti pasti terjadi,” ujar Direktur Utama Inside, Yusep Sumantri, di Cianjur, Rabu (8/7) Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Gatot Subroto menuturkan bahwa partai akan menerima saja apapun yang menjadi keputusan pusat. Ditanya kemungkinan adanya pergantian calon yang diusung oleh Partai pada Pilkada 2015, Gatot menjelaskan hal itu bisa terjadi. “Bisa saja Herman diganti oleh Irvan misalnya karena adanya keputusan itu. Tapi kan belum pasti. Herman juga mengklaim sudah mendapat surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP Demokrat) tapi secara resmi saya belum melihat surat itu,” ujar Gatot dihubungi Tribun melalui sambungan telepon. Politik Dinasti, kata Gatot, boleh saja, tapi kaitannya bukan dengan boleh atau tidak. “Apakah yang bersangkutan punya etika politik atau tidak. Ya dengan itu regenerasi kan tertutupi. Ayolah, apa yang mau dilindungi dengan politik dinasti itu. Masyarakat pasti menilai,” ujar Gatot. (trj)
Lagi-lagi Miras Oplosan Renggut Nyawa di Kabupaten Garut Garut - Malang menimpa Bobby dan Fahmi. Pemuda berusia 15 tahun yang tinggal di Kampung Cibelik, Kelurahan Regol, Kecamatan Garutkota, ini menjadi korban keracunan setelah menenggak minuman keras oplosan. Bobby yang duduk di kelas 1 SMA dan Fahmi yang masih kelas 3 SMP ini dibawa ke RSUD dr Slamet Garut, Selasa (7/7) yang lalu. Mereka langsung mendapat perawatan intensif di IGD karena mengalami gejala keracunan parah. Humas RSUD dr Slamet Garut, Ade Sunarya, mengatakan Fahmi mengalami gejala keracunan sangat parah sampai mengalami
kritis, kemudian koma. Akhirnya, Fahmi meninggal dunia keesokan harinya dan langsung dimakamkan. “Sedangkan Bobby masih dalam perawatan intensif dan semoga saja semakin membaik. Mereka mengalami mual dan muntah. Sempat dehidrasi sehingga harus diinfus,” kata Ade, Kamis (9/7). Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, mereka mengalami keracunan setelah meminum minuman keras oplosan. Minuman tersebut didapatkan Fahmi dengan cara membeli langsung di sebuah kios. “Kami masih fokus menangani
pasien dan belum memastikan minuman jenis apa yang mereka konsumsi sebelum mengalami gejala keracunan. Yang jelas, kami khawatir dan berharap ini tidak terjadi lagi, apalagi seperti Desember lalu,” kata Ade. Tokoh warga Kampung Cibelik, Dindin Herdiana, mengatakan diduga Bobby dan Fahmi meminum minuman keras oplosan tersebut bersama lebih dari tiga temannya. Dindin melihat mereka berkumpul di kawasan Tempat Pemakaman Umum Panyirepan. “Mereka membeli minuman keras itu dari sebuah toko di kawasan kota. Mereka memang
Humas RSUD dr Slamet Garut, Ade Sunarya, bersama korban miras oplosan, Bobby, Kamis (9/7).
biasa nongkrong di makam sampai malam-malam. Dari sekelompok yang minum-minum itu, hanya Bobby dan Fahmi yang parah dan sampai dibawa ke rumah sakit,” katanya. Dindin menyayangkan kejadian ini terjadi pada Ramadan, menjelang Lebaran. Para korban
ini kata Dindin, memiliki masalah keluarga, terutama Bobby. Sebelumnya pada Desember 2014, sebanyak 21 pemuda dan pemudi Garut mengalami gejala keracunan setelah menenggak minuman keras oplosan jenis ceribel. Sebanyak 17 di antaranya meninggal dunia. (tri)
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
GLOBAL BALI
12 Indahnya Toleransi Kampung Muslim Gelgel Kampung Islam Gelgel terletak di wilayah Desa Gelgek, Kabupaten Klungkung, Bali, sekitar satu jam perjalanan arah timur Denpasar. Kampung Islam seluas 8,5 hektare ini berbatasan dengan Desa Gelgel dan Desa Kamasan. Memasuki wilayah Kampung Islam Gelgel, nuansa Islami akan langsung terasa. Kaum perempuan di kampung ini sebagian besar mengenakan pakaian muslimah dalam kehidupan seharihari. Meski berbusana beragama Islam, dalam kehidupan seharihari mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Bali, yang merupakan bahasa daerah penduduk sekitarnya. Kampung Muslim di Bali ini
berdiri di abad ke-14 dan awalnya warga Muslim penghuni kampung ini menggunakan nama khas Bali, seperti wayan, made, nyoman atau ketut. Seiring perjalanan waktu, mereka kini tidak lagi menggunakan nama khas Bali tersebut. Konon menurut cerita warga sekitar, berawal dari kunjungan raja Kerajaan Gelgel yang terletak di Kabupaten Klungkung sekarang, berkunjung ke Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Kembali dari Majapahit, raja yang bernama Dalem Ngulesir diantar oleh puluhan orang prajurit Majapahit yang semuanya memeluk agama Islam. Setelah tiba di Kerajaan Gelgel, puluhan prajurit dan abdi
raja yang berasal dari Majapahit memilih untuk menetap di Gelgel. Raja Gelgel I Ketut Dalem Ngulesir, kemudian memberi wilayah di bagian timur Kerajaan Gelgel yang kini menjadi kampung Islam Gelgel. Saat ini penduduk di Kam-
pung Islam Gelgel berjumlah lebih dari 1.000 warga yang terdiri dari 327 kepala keluarga. Meski beragama Islam, namun kehidupan warga minoritas Muslim ini sangat harmonis dengan warga umat Hindu yang hidup di sekitar Kampung Islam
Gelgel. Kerukunan di Kampung Islam Gelgel memang patut ditiru, dan merupakan sebuah bentuk kerukunan dan toleransi antar umat beragama yang patut dijaga dan dilestarikan di tanah air Indonesia. (lip)
DENPASAR - Situasi di Koalisi Bali Mandara (Golkar-DemokratGerindra) memanas, terkait isu rekomendasi kandidat Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) untuk Pilkada 2015 serentak di internal partai masing-masing. Situasi panas ini dipicu adanya kandidat yang tidak ikut uji kelayakan di KBM, namun dapat rekomendasi dari partai untuk maju ke Pilkada 2015. Sumber di lingkaran KBM menyebutkan, sejumlah kandidat yang ikut uji kelayakan mulai gerah dan merasa kecewa, karena jurus potong kompas di sejumlah partai. Mereka kecewa, kantaran adanya kandidat yang tidak berproses di KBM, justru dapat rekomendasi dari partai. Dia kemudian mempertanyakan informasi soal rekomendasi Cabup Bangli untuk IB Brahmaputra, yang diberikan DPP Gerindra. Padahal, IB Brahmaputra tidak ikut uji kelayakan dan kepatutan di KBM yang melibatkan penguji dari 11 akademisi bergelar Profesor dan Doktor. “Apakah ini sudah sesuai dengan mekanisme yang disepakati? Ada kandidat yang tidak ikut proses uji kelayakan di KBM, tapi dapat rekomendasi,” ujar sumber yang juga ikut uji kelayakan kandidat KBM kepada NusaBali, Selasa (7/7). Menurut dia, kekecewaan yang dipicu adanya kandidat raih rekomendasi tanpa melalui proses uji kelayakan di KBM ini bisa menimbulkan aksi penggembosan suara dalam Pilkada 2015
secara serentak di 6 daerah di dasi Cabup Karangasem untuk Bali, 9 Desember mendatang, Pilkada 2015. yakni Pilkada Bangli, Pilkada TaKandidat incumbent dari Golbanan, Pilkada Badung, Pilkada kar, Made Sukerana (kini Wakil Denpasar, Pilkada Karangasem, Bupati Karangasem 2010-2015) dan Pilkada Jembrana. disebut-sebut dapat rekomen“Kalau kandidat yang ikut ber- dasi dari DPP Gerindra sebagai proses di KBM dipanggil dulu, lalu Cabup Karangasem. Sedangkan diperlihatkan ranking saat uji ke- untuk Pilkada Jembrana 2015 dan layakan serta rating berdasarkan Pilkada Badung 2015, sejauh ini hasil survei, mungkin DPP Gerindra belum bisa meredam kekecemenjatuhkan rekomenwaan. Tapi, ini lain. Yang dasi. tidak berproses justru Isu direkomendasYang tidak dapat rekomendasi. inya IB Brahmaputra berproses Prosesnya bagaimana, terbilang mengejutkan. justru dapat juga tidak jelas. Cuma rekomendasi. Brahmaputra memang didaftarkan saja, susempat didaftarkan Prosesnya dah dapat rekomendasi. bagaimana, juga PKPI ke KBM untuk Ini namanya tidak fair, tidak jelas. Cuma maju ke Pilkada Bangli wajar jika banyak yang didaftarkan saja, 2015. Namun, di tengah sudah dapat jalan, Brahmaputra tidak kecewa,” sesalnya. Sehari sebelumnya, rekomendasi. Ini ikut uji kandidat di KBM. Senin (6/7), beredar namanya tidak Ternyata, dia diproses fair. informasi soal bocoran di internal Gerindra. dari internal KBM kalau “Akhirnya, Gus BrahDPP Gerindra sudah ma (IB Brahmaputra) mengeluarkan rekomendasi pa- diputuskan Gerindra menjadi ket calon untuk beberapa Pilka- Cabup Bangli,” ujar sumber di da 2015. Untuk Pilkada Bangli KBM, Senin lalu. 2015, DPP Gerindra dikabarkan Kasus rekomendasi seperti merekomendasi IB Brahmaputra Brahmapoutra inilah yang mensebagai Cabup. Sedangkan duet gundang pertanyaan. Ketua DPD Ketut Arya Budi Giri-Ni Nengah Gerindra Bali, IB Putu Sukarta, Sri Labantari disebut-sebut da- mengatakan semua yang berpat rekomendasi dari DPP Ger- proses di KBM diusulkan ke DPP indra sebagai Cabup-Cawabup Gerindra. Menurut Gus Sukarta, Tabanan. Sebaliknya, duet Ketut sejauh ini belum ada rekomendasi Suwandhi-Made Arjaya disebut- resmi yang diterbiktan DPP Gerkan dapat rekomendasi sebagai indra, termasuk untuk BrahmaCawali-Cawawali Denpasar un- putra di Bangli, ABG-Sri Labantari tuk Pilkada 2015. DPP Gerindra di Tabanan, Suwandhi-Arjaya juga telah terbitkan rekomen- di Denpasar, maupun Sukerana
di Karangasem. Sementara itu, Ketua Tim Uji Kelayakan Kandidat di KBM, I Gusti Putu Wijaya, membantah proses yang dilaksanakan selama ini hanya sekadar formalitas. Wijaya juga bantah internal KBM mulai membara karena isu rekomendasi ini. “Yang mendaftar ada, yang berproses ada. Yang mendaftar mungkin saja sudah berproses di partainya. Dan, akhirnya disetor juga dan dilakukan survei. Kan tidak salah itu,” tandas Wijaya saat dikonfirmasi NusaBali, Selasa kemarin. Wijaya memaklumi tudingan yang dialamatkan ke KBM, karena kekecewaan terkait isu adanya kandidat yang tidak berproses justru dapat rekomendasi. Menurut Wijaya, di KBM memang ada kandidat yang tidak berproses yakni IB Brahmaputra. Tapi, Brahmaputra baru direkomendasi oleh DPP Gerindra, bukannya oleh KBM. Gerindra sendiri, kata Wijaya, memang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bangli Bersatu (KRBB) bersama Golkar, Demokrat, dan PKPI. “Sekali lagi, KBM belum ada merekomendasi calon untuk Pilkada Bangli 2015, juga pasangan calon buat Pilkada Tabanan 2015, Pilkada Badung 2015, Pilkada Denpasar 2015, Pilkada Karangasem 2015, dan Pilkada Jembrana 2015,” tandas Wakil Ketua DPD I Golkar Bali ini. Dikofirmasi, IB Brahmaputra enggan berkomentar terkait isu dapat rekomendasi dari DPP
Gerindra untuk maju ke Pilkada Bangli 2015. “Saya no comment untuk masalah rekomenmdasi itu. Saya sekarang sedang berada di Mataram (Lombok) dalam kaitan tugas sebagai dosen STAHN Gede Pudja Mataram,” elak Brahmaputra. Brahmaputra sendiri merupakan mantan birokrat yang sempat lama bertugas sebagai Camat Kintamani (Bangli) hingga di Pemkot Denpasar. Lima tahun silam, tokoh asal Susut ini sempat menjadi Cabup Bangli yang diusung Demokrat ke Pilkada 2010. Namun, di Pilkada Bangli 2010 itu, Brahmaputra yang berpaket dengan Wayan Winurjaya hanya mampu menduduki tangga runner-up di bawah paket Made Gianyar-Sang Nyoman Sedana Arta (diusung PDIP). Di sisi lain, salah satu akademisi yang ikut jadi penguji saat uji kelayakan di KBM, Dr Ir Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, mengatakan pihaknya memang terlibat menguji kandidat dan memberikan penilaian dengan sistem ranking. Tapi, kalau kandidat yang tidak mengikuti uji kelayakan dan dikabarkan dapat rekomendasi, itu bukan kapasitasnya untuk berkomentar. “Ya, memang bagaimana ya? Pastilah ada yang kecewa. Tapi, ini bukan kewenangan kami untuk bicara. Kami hanya menguji kandidat saja,” ujar tokoh dari Puri Agung Ubud yang juga mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini. (bbs)
Koalisi Bali Mandara Memanas
"
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
global BISNIS
13
AirAsia Jamin Tetap Beroperasi
Operasional 13 Maskapai Terancam Dicabut
Jakarta - Kementerian Perhubungan telah merilis 13 maskapai penerbangan yang terbukti memiliki laporan keuangan negatif. Dari ke 13 maskapai tersebut terdapat setidaknya 2 maskapai besar yaitu Batik Air dan Indonesia AirAsia. Semua maskapai penerbangan tersebut terancam dicabut izin operasionalnya jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak memperbaiki kondisi keuangannya yang dikategorikan sudah tidak sehat. Maskapai-maskapai tersebut diketahui memiliki ekuitas negatif atau modal negatif berdasarkan laporan keuangan yang telah wajib diserahkan kepada Kemenhub 30 April 2015 dan diperpanjang hingga 30 Juni 2015. Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keterbukaan Informasi Publik, Hadi Mustofa Djuraid memaparkan, “Kelanjutan keharusan maskapai untuk menyampaikan laporan keuangan berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dengan
batas akhir 30 Mei dan diperpanjang 30 Juni dengan catatan akuntan publik, kami menemukan 13 maskapai dengan ekuitas negatif atau modal negatif, artinya perusahaan ini tidak sehat,” ujar Djuraid. Hadi menyebutkan dari 13 maskapai, di antaranya lima maskapai niaga berjadwal, tiga maskapai yang melayani kargo dan lima maskapai yang melayani carter. Maskapai-maskapai dengan ekuitas negatif tersebut, di antaranya Indonesia AirAsia, Batik Air, Cardig Air, Transwisata Prima Aviation, Eastindo Services, Survai Udara Penas, Air Pasifik Utama dan Johnlin Air Transport. Selain itu, Asialink Cargo Airline, Ersa Eastern Aviation, Tri MG Intra Airlines, Nusantara Buana Air dan Manunggal Air Services. Menindaklanjuti hal itu, pihak Kementerian Perhubungan memperingatkan kepada ke 13 maskapai tersebut untuk segera melakukan penambahan modal sebelum nantinya dapat ber-
potensi tidak diberikannya izin pembukaan rute penerbangan baru. “Dengan modal yang negatif ini, memperlihatkan bahwa perusahaan maskapai tersebut tidak sehat, dikhawatirkan akan memengaruhi operasional perusahaan dan mengancam terjaminnya keselamatan penumpang,” katanya. Hadi M Djurait mengungkapkan, untuk tahap pertama, Menteri Perhubungan memberikan tenggat waktu 30 hari kepada perusahaan penerbangan bersangkutan untuk melakukan penambahan modal agar ekuitas perusahaan positif, terhitung mulai 1 Juli 2015. Dijabarkan Hadi, apabila sampai tanggal 31 Juli penambahan modal tidak bisa dilakukan sehingga ekuitas tetap negatif, Kementerian Perhubungan akan menempuh beberapa langkah peringatan selanjutnya. “Pertama, akan dilakukan review dan mencermati secara khusus pengajuan izin rute baru oleh ke-13 perusahaan,” kata Hadi, Kamis (9/7).
Maskapai memiliki laporan keuangan negatif: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Indonesia AirAsia Batik Air Trans Wisata Prima Aviation Estindo Services Survei Udara Penas Air Pasifik Utama John Lin Air Transport Asialink Cargo Airline Ersa Eastern Aviation Tri MG Intra Nusantara Buana Manuggal Air Cardig Air.
Kedua, Kemenhub meminta ke-13 perusahaan mempresentasikan business plan untuk memastikan perusahaan penerbangan bersangkutan memiliki rencana yang jelas dalam menyehatkan ekuitas perusahaan. Terlepas dari persoalan tersebut, dikatakan Hadi, Kementerian Perhubungan akan membantu dan mendukung ke-13 perusahaan penerbangan untuk menyehatkan permodalannya sehingga bisa beroperasi secara sehat, dalam rangka menjaga standar pelayanan dan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku. (viv)
Jakarta - Manajemen PT AirAsia Indonesia menyatakan perseroan tetap memperoleh pendanaan penuh dari induk usaha dan akan terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut terkait permintaan Kemenhub tentang modal minimal bagi maskapai. Analis Maybank Kim Eng Mohshin Aziz menyatakan skeptis tentang apakah AirAsia Indonesia bisa mendapatkan tambahan modal hingga sekitar Rp 3 triliun hingga waktu yang ditentukan pemerintah Indonesia yaitu pada 31 Juli 2015 mendatang. “Putusan ini begitu berat, kemungkinan semua 13 maskapai penerbangan akan ditunda sehingga ribuan pekerjaan akan hilang jika putusan diberlakukan,” ujarnya, Rabu (8/7). Sunu Widyatmoko, Presiden Direktur AirAsia Indonesia menyatakan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi aktif dengan Kementerian Perhubungan, untuk memastikan arahan kebijakan terpenuhi. Ia menyatakan pihaknya memiliki fundamental bisnis yang kuat didukung dengan arus kas yang positif pada kuartal I 2015. “Kami hendak menekankan bahwa kegiatan operasional AirAsia Indonesia tetap berjalan dengan normal dan adanya spekulasi bahwa izin operasional akan dibekukan tidaklah akurat,” jelasnya dalam keterangan resmi. Menurutnya, tingkat ekuitas tidak pernah menjadi sebuah isu, mengingat perusahaan mendapatkan pendanaan penuh dari berbagai sumber. Hal ini tidak pernah menjadi suatu kompromi akan komitmen penuh kami terhadap standar keselamatan penerbangan global dan praktik terbaik dalam kegiatan operasional perusahaan. “Secara terpisah, AirAsia Berhad sebagai pemegang saham kami telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan modal saham AirAsia Indonesia, antara lain dengan melakukan penjualan saham perdana (IPO) dalam rangka memenuhi rencana pertumbuhan di Indonesia,” ungkapnya. (cnn)
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
14
panggung aspirasi
Komisi D Minta Dispendik Transparan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SURABAYA – Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya meminta Dinas p e n d i d i k a n ( D i s pendik) melakukan verifikasi terha dap siswa kurang mampu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan jalur mitra warga. Anggota Komisi D Reny Astuti mengatakan, proses tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi tidak terakomodasinya siswa miskin di sekolah negeri, akibat adanya “permaianan” dalam penerimaan siswa baru. “Supaya gak dimainkan harus ada tim verifikasi yang proaktif,” katanya. Pengalaman tahun sebe lumnya, ditemukan siswa dari keluarga tak mampu, namun tidak bisa sekolah negeri. Padahal, di sekolah lain jalur mitra warga justru kurang. Untuk itu, ia berharap Dinas Pendidikan bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) melakukan mapping sekolah negeri dan swasta. “Saya pernah menerima aduan, siswa miskin yang seharusnya masuk tetapi tidak bisa. Apabila tidak masuk sekolah negeri siswa yang bersangkutan bisa mendaftar jalur mitra warga di swasta den gan biaya ringan,” paparnya. Jalur mitra warga pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) diperuntukkan bag i siswa dari ke-
luarga kurang mampu yang kuotanya sebesar 5 persen. Tujuan jalur mitra warga adalah untuk memberi peluang siswa miskin menge nyam pendidikan. Sedangkan untuk mendaftar pada jalur ini, persyaratan yang harus dipenuhi selain Surat Keterangan Tidak Miskin yang maish berlaku hingga pendaftaran, kemudian memilih sekolah di sekitar tempat tinggal. “Sebagian warga tidak me ngetahui persyaratan jalur mitra warga,” terangnya. Selain sosilisasi, legislator dari Partai keadilan sejahtera (PKS) ini meminta Dinas pendidikan juga membuat kajian sekaligus panduan. Dengan system off line saat ini, ia khawatir tidak ada ransparansi. “Harus ada transparansi, karena masih ada warga yang tak tahu jalur mitra warga,” tegasnya. Disamping jalur mitra warga , dalam penerimaan peserta didik baru terdapat beberapa model penerimaan lainnnya, yakni jalur umum yang memperhatikan nilai ujian nasional dengan system on line. Kemudian ada jalur kawasan yang menggunakan nilai ujian nasionala dan tes potensi akademik (TPA) serta jalur prestasi. “Jalur prestasi ini untuk siswa yang mempunyai prestasi di bidang olah raga atau lainnya,” pungkas reni. (bmb/adv)
Desak Disnaker Keluarkan Sosialisasi Pemberian THR SURABAYA – Wakil Ketua Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya, Djunaedi meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya segera mengeluarkan sosialisasi terkait aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Menurut Djunaedi, pencairan THR semestinya sudah diberikan sejak H-14, atau dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian para pekerja jauh hari dalam menyiapkan berlebaran. “Kalau tidak segera dicairkan kasihan bagi pekerja yang akan mudik,” kata Djunaedi, Legislator dari Partai De mokr at (PD) ini menjelaskan pemberian sosialisasi bertujuan sebagai antisipasi jika pemberian THR oleh pengusaha tidak tepat waktu. Setelah sosialisasi, dinas terkait bisa memberikan peringatan hingga sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Sesuai Surat Edaran Gubernur Jatim menyoal pemberian
THR, disesuaikan dengan masa kerja di perusahaan. Dikatakan Djunaedi minimal 6 sampai 12 bulan bekerja mendapat separuh atau satu kali gaji harus diberikan. “Standar pemberian THR harus mengacu pada UMK terbaru,” ingat Djunaedi. Lebih jauh, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya ini menilai, selama ini belum ada aturan dan langkah tegas menyoal pencairan ini. Tidak heran selama masih banyak pengaduan dari para pekerja. Dalam kesempatan itu, ia juga menyarankan agar Pemkot Surabaya membuat posko pengaduan dan informasi. Pembuatan posko bertujuan untuk mempermudah penanganan setiap keluhan dari para pekerja. “Pemkot harus pro akfif dan jemput bola dan tindak tegas perusahaan yang membandel,” pungkas Djunaedi. Sementara Ketua Komisi D Agustin Poliana mengungkapkan,
beberapa modus pelanggaran yang dilakukan perusahaan diantaranya terkait status pekerja kontrak (outshorching) dan harian lepas. Modus seperti ini sering dilakukan oleh perusahaan dengan tidak membayar THR. “Modus lainnya, tidak memperpanjang kontrak sebelum puasa banyak ditemui di lapangan. Bahkan ada yang dicicil dan dipotong karena tidak masuk kerja,” ungkapnya. Menurut Agustin, meski secara yuridis pemberian THR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 04/MEN/1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan, namun masih ditemukan sejumlah pelanggaran. “Data yang kita dapat pada tahun 2014 sebanyak 8.127 buruh dari 114 pemberi kerja atau perusahaan yang berkasus. Kita berharap tahun ini tidak ada kejadian seperti itu lagi,” pungkas Agustin Poliana.(bmb/gbi)
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
globalSport
15
Di PSSI, gali lubang, tutup lubang. Yang dikatakan mafia, itu tidak ada. Saya masuk sudah dalam posisi minus. Djohar punya utang dan harus dibayarkan Rp 19 Miliar. Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti
PSSI Periode Djohar Disebut Miliki Hutang Rp 19 Miliar Jakarta - Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan bahwa organisasi pimpinannya tersebut mengalami kesulitan keuangan. Bahkan, La Nyalla menegaskan jika neraca keuangan PSSI saat ini berada dalam kondisi minus akibat utang yang ditinggalkan periode kepemimpinan Djohar Arifin. “Saat saya masuk kembali, PSSI minus Rp 17 miliar. Dengan dibekukan Menpora, kami berutang kepada salah satu stasiun televisi, yaitu utang kegiatan dan program. Itu sampai Rp 21 miliar. Jangan anggap PSSI banyak uangnya, sebab tidak ada. PSSI sudah keropos,” ungkap La Nyalla, dalam sebuah diskusi Suporter Bertanya, PSSI Menjawab, baru-baru ini. Meski demikian, La Nyalla membantah jika ada anggapan bahwa terdapat mafia yang menggerogoti uang di tubuh PSSI. “Di PSSI, gali lubang, tutup lubang. Yang dikatakan mafia, itu tidak ada. Saya masuk sudah dalam posisi minus. Djohar punya utang dan harus dibayarkan Rp 19 miliar,” urainya. “Kami sangat membuka diri jika terdapat pihak yang ingin mengetahui kondisi PSSI. Prinsipnya, PSSI terbuka kalau bertanya dengan sopan,” pungkasnya. Dikatakan periodenya memiliki hutnag Rp 19 miliar, Mantan Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin langsung membantah hal itu, ia mengatakan jika tidak sepantasnya urusan keuangan pada periode kepemimpinannya kembali diungkapkan ke publik. Sebab kepengurusan dirinya sudah melakukan laporan pertanggungjawaban saat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/4) lalu. “Pada Kongres dilaporkan PSSI surplus Rp 4,6 miliar. Ini bisa dilihat dari laporan keuangan yang disampaikan ke peserta Kongres,” ujar Djohar. Sedangkan terkait tudingan bahwa dirinya memainkan dana hak siar, Djohar menegaskan jika semua perundingan diurus Sekretaris Jenderal (Sekjen). “Mengurus PSSI tidak bisa sambilan lagi. Maka, saya tinggalkan semua kegiatan di luar, termasuk mengajar. Tentu ada dana insentif, waktu saya full time di PSSI dan anda bisa lihat saya ada setiap hari. Blatter President FIFA juga digaji, harus profesional jika mau maju,” tandasnya.(sdm)
Djohar Arifin Husin
Tak Boleh Terlibat Sepakbola
Seumur Hidup Jakarta - Komite Etik akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Anggota Dewan Kehormatan PSSI Djohar Arifin Husin. Hukuman tersebut diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota dewan Kehormatan PSSI. Sanksi itu tertuang dalam surat keputusan Komite Etika PSSI bernomor 001/ KEP/KE/PSSI/VII-15 yang ditembuskan ke Dewan Kehormatan PSSI, Komite Eksekutif PSSI, Djohar Arifin Husin, dan Arsip. Hukuman itu dijatuhkan setelah Djohar Arifin Husin dinyatakan bersalah memenuhi undangan Menpora, Imam Nahrawi, bertemu pada 23 Juni 2015. Dalam pertemuan itu, Djohar menyatakan sebagai Ketua Umum PSSI dengan embelembel 2011-2015. Sebelumnya Komite Etik menggelar sidang terlebih dahulu. Sidang ini merupakan yang kedua. Dalam sidang kedua ini, Djohar kembali tidak hadir. Meskipun tidak hadir, namun Komite Etik tetap menjatuhkan hukuman. Sidang pertama digelar pada, Kamis (2/7) Ketua Komite Etik TM Nurlif mengata-
kan pihaknya sebenarnya mengharapkan Djohar untuk hadir, agar memberikan klarifikasinya. “Namun yang bersangkutan ditunggu selama 30 menit tidak ada konfirmasi. Akhirnya 5 anggota Komite Etik tetap melakukan sidang,” kata Nurlif saat konferensi pers di Kantor PSSI kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Rabu (8/7). Menurut Nurlif pihaknya memulai persidangan dengan menginvetaris dugaan pelanggaran etika. Nurlif menambahkan keputusan tersebut juga dengan faktafakta yang ada. Sementara itu, Anggota Komite Etik Haryo Yuniarto mengatakan Djohar secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bentuk kesalahan Djohar adalah dengan menghadiri undangan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pada 23 Juni sebagai Ketua Umum PSSI periode 20112015. Kemudian Djohar juga menyatakan jika kepengurusan PSSI periode 20152019 adalah tidak sah. Haryo menuturkan sedangkan Djohar adalah orang yang membuka dan menge-
sahkan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya, 18 April. “Menjatuhkan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Kehormatan PSSI. Kemudian menjatuhkan hukuman larangan beraktifitas sepakbola dibawah PSSI, AFC dan FIFA,” terang Haryo dikesempatan yang sama. Di sisi lain Mantan Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, menyatakan tidak akan melakukan banding terhadap keputusan Komite Etika PSSI. Hal ini disampaikan setelah dijatuhi hukuman oleh Komite Etika PSSI. “Saya tak perlu banding karena kepengurusan ini tidak sah di negari ini dan tidak diakui pemerintah. Anehnya lagi secara fisik, saya tidak pernah menerima undangan sidang. Mana bukti tanda terimanya. Walaupun saya terima undangan tetap tidak akan datang karena kepengurusan ini liar di mata pemerintah,” jelas Djohar Arifin Husin lewat pesan singkat. Djohar Arifin Husin juga mempermasalahkan status Ketua Komite Etika PSSI, TM Nurlif, yang pernah tersandung kasus. (s1/spn)
Edisi 19/Juli 2015 | www.globalindo.co
16 Terry ‘Dalamnya’ Tetap Seksi Memutuskan berhijab lantas kemana baju-baju seksi Terry Putri? Tentang hal ini, sang artis mengaku memodifikasi dan tetap menutup aurat. Sebelumnya, ada yang menyarankan Terry agar koleksi baju seksinya dijual saja. Semisal dengan garage sale di mana nantinya ada keuntungan finansial buatnya. Tapi Terry menolak saran ini, ia berprinsip tak akan menjual atau memberikan busana seksinya kepada siapapun. “Kalau aku garage sale, berarti aku mindahin dosaku ke orang. Aku suruh orang pakai baju seksi kan dosa. Jadi sudahlah, nggak apa-apa aku pakai saja, tapi di-mix and match,” ujar Terry di Jakarta, Rabu (8/7). Terry punya trik sendiri agar baju-baju seksinya bisa digunakan. Salah satunya, ia biasa mengenakan baju tanpa lengan dengan dilapisi outer. Sementara pakaian yang ketat dikenakannya sebagai busana lapisan dalam. “Berhijab itu nggak ada yang mubazir. Masih bisa dipakai yang kemarin-kemarin,” pungkasnya. (cm)
Jupe Bisnis Batu Akik Dibantu Diego Michiels Karier di dunia hiburan tak pasti, Julia Perez memilih terjun ke dunia bisnis. Bisnis memang bukan hal baru baginya, karena sebelumnya Jupe telah mendirikan restoran ayam cepat saji. Sukses bisnis di bidang kuliner, Jupe melebarkan sayap ke bisnis lain. Ia memilih bisnis jual beli batu akik, yang belakangan menjadi tren di segala kalangan. Harga batu akik yang ditawarkan pelantun Aku Rapopo ini pun berkisar jutaan hingga miliaran rupiah. “Bisnis batu Bacan, Alhamdullilah. Jual batu gara-garanya secara bisnis perekonomian bagus ya. Batu kan nggak bakal turun. Aku bisa jual sampai harga Rp2 miliar,” ujarnya di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7). Untuk menjalankan bisnis yang menjanjikan ini, Jupe tak sendirian. Sebab, ada Diego Michiels di belakangnya. Katanya, pesepak bola tersebut sebagai pemasok dan dirinya sebagai penjual. “Diego Michiels yang cari bongkahan. Dia kan otaknya jalan. Ada keluarga juga yang cari bahan Bacannya. Mereka sudah kaliber berat, sudah tahu semuanya. Saya bagian mempromosikan batu Bacan,” jelasnya. Tak tanggung-tanggung, Jupe bahkan mendatangkan ahli memoles batu akik langsung dari Tiongkok. “Kami sudah ada ahli dari Cina, saya menyalurkan ide,” pungkasnya. (cm)
Globaltainment
Mendekat ke Tuhan Setelah Tidak Punya Siapa-siapa “Ada ganjalan di hati. Setiap hari saya menghibur orang di atas panggung. Saya merasa semangat dengan kostum saya, tapi setelah saya turun dari panggung, saya kok, sering merasa risih. Dewi Sandra
Dewi Sandra adalah salah satu aktris dan penyanyi Indonesia yang memutuskan mengenakan hijab ketika kariernya sedang menanjak. Kemunculannya dengan hijab saat itu memang terkesan sangat tiba-tiba. Namun, ternyata ada proses panjang yang ia hadapi sebelum memutuskan untuk mengenakan hijab. “Ada ganjalan di hati. Setiap hari saya menghibur orang di atas panggung. Saya merasa semangat dengan kostum saya, tapi setelah saya turun dari panggung, saya kok, sering merasa risih,” kata Dewi saat menjadi salah satu pembicara di salah satu acara di The Hall Senayan City, Jakarta.
Dewi menjelaskan, saban kali ada pengundang acara yang meminta untuk mengenakan pakaian seksi di atas panggung, ia mengaku semakin tidak nyaman. “Terus sebenarnya yang saya berikan kepada penonton dari atas panggung itu apa? Bukan suara, bukan pula talenta,” ujar dia. Dua tahun sebelum akhirnya memutuskan berhijab, Dewi juga dihantam pelbagai persoalan pahit. Mulai dari kehilangan sosok orang tua hingga perceraiannya dengan Glen Fredly. “Saya mendekatkan diri kepada Allah karena saya tidak punya siapa-siapa lagi,” ujar penyanyi yang lahir di Brasil ini.
Tahun-tahun itu menjadi momen terpahit yang pernah dia alami. Di depan publik, Dewi terlihat santai menghadapi cobaan berat yang dihadapinya. “Saya punya sahabat, tapi sahabat tidak bisa menemani saya selama 24 jam. Satu-satunya tempat saya untuk mengadu dan curhat tentang semuanya ya hanya kepada Allah.” Dewi mengaku ketika sendiri, ia akan menangisi masalahnya tersebut. “Semua orang enggak pernah tahu karena saya orang yang paling enggak mau membagi masalah, apalagi masalah pribadi,” tutur istri Agus Rahman ini. Ia mengatakan, satu-satunya cara yang ia lakukan adalah dengan salat.
Lantaran masalah tak kunjung selesai, suatu ketika saat sedang salat, Dewi mengaku dirinya menantang Tuhan. “Allah, saya tahu hidup saya tidak sempurna. Eng kau Maha Sempurna, tolong atur hidup saya sebaik mungkin karena saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan,” ucap Dewi mengenang. Saat itu juga dirinya mengambil Al-Quran dan membukanya secara asal. Ia mengenang, ke ayat mana pun matanya tertuju, ia menganggap itu jawaban Tuhan. “Keluarlah surat Al-Ahzab ayat 59 yang berisi imbauan menutup aurat,” katanya. “Sejak saat itu saya memutuskan untuk memakai hijab.” (tmp)
Tak Terima Anak Diejek, Farah Quinn Ngamuk Ibu mana yang tak sakit hati jika buah hati tercinta dihina? Begitu pula dengan Farah Quinn, ia tak terima saat posting fotonya berbuah ‘cela’. Ia langsung berkomentar di instagram. Sebab dari instagram pula, kisruh ini berawal. Yakni, saat mengunggah foto putranya kala mereka beraktivitas. Salah satu akun semburkan kalimat bernada ejekan. Akun bernama @risa_chattyn
mempersoalkan hidung anak Farah. Serta-merta Farah naik pitam dan membalas komentar tersebut. “Memang kita semua punya hak untuk berpendapat, but seriously... Di bulan puasa bisa keluar kata-kata seperti ini?! #speechless #sick ps: itu komen @rissa_chattyn yang sekarang ganti nama jadi @chachachakadut tentang anakku Armand,” tulis Farah. Ribut-ribut ini langsung
meriuhkan kanal mayapada. Pemilik akun risa sempat melakukan klarifikasi bahwa akun tersebut bukan dirinya. Dia mengaku, akun palsu itu menggunakan foto dirinya sebagai profil. Selepas ketegangan tadi, akun @risa_chattyn tak lagi bisa diakses. Pun dengan nama akun @chachachakadut. Lantas, seperti apa kelanjutan dari silang masalah ini? Kita lihat saja nanti. (cm)