KORAN GLOBALINDO EDISI 20

Informasi Terdepan Indonesia

edisi 20

28 Juli-4 agustus 2015

free e-paper terbit mingguan 16 Halaman

memburu bandar suap hakim ptun medan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu ‘bandar’ kasus suap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan. Selain lima orang yang tertangkap tangan, KPK juga menjerat seorang pengacara senior OC Kaligis. Keenam orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. nGLOBAL JUSTICE HAL 4-5

popularitas tinggi

Risma Tak mau jemawa

Popularitas yang tinggi tak membuat calon incumbent Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini jemawa.

Walikota yang baru terdaftar sebagai kader PDI Perjuangan ini mengaku tak terlalu memikirkan soal pencalonannya di Pilwali Surabaya, 9 Desember dan menyerahkan hasilnya nanti kepada Tuhan. Risma mengaku tidak mempersiapkan diri secara khusus menjelang masa pendaftaran cawali-cawawali Surabaya ke KPU pada 26 hingga 28 Juli 2015. Meski dalam aturannya tiap kandidat wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian. nFOKUS HAL 2-3

Globalindo |

@globaloindodotco |

redaksi@globalindo.co |

www.globalindo.co

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

fokus

2

Popularitas Tinggi, Risma Tak Mau Jemawa

Popularitas yang tinggi tak membuat calon incumbent Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini jemawa. Walikota yang baru terdaftar sebagai kader PDI Perjuangan ini mengaku tak terlalu memikirkan soal pencalonannya di Pilwali Surabaya, 9 Desember dan menyerahkan hasilnya nanti kepada Tuhan.

Risma mengaku tidak mempersiapkan diri secara khusus menjelang masa pendaftaran cawali-cawawali Surabaya ke

KPU pada 26 hingga 28 Juli 2015.

Meski dalam aturannya tiap kandidat wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian.

“Persiapan aparek? Aku tidak ngurusi itu, bukan bagianku,” ujar Risma di ruang kerjanya, Kamis (23/7).

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga menuturkan bahwa ada bagian tersendiri yang akan mengurusi persyaratan pendaftaran ke KPU Surabaya.

“Tidak ada persiapan,” kata Risma.

Disinggung peluangnya yang disebut-sebut besar untuk kembali duduk sebagai Surya 1, Risma mengaku tak terlalu memikirkan. Menurutnya semua itu sudah dia serahkan kepada Tuhan. “Kayak Tuhan saja kamu (wartawan) bilang saya pasti menang,” katanya.

PDI Perjuangan resmi merekomendasikan pencalonan pasangan Risma-Wisnu Sakti Buana pada Rabu, 8 Juli 2015.

Rekomendasi itu dibacakan

oleh Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi dalam Rapat Kerja Cabang Khusus PDI Perjuangan Kota Surabaya di Gedung Wanita, Jalan Kalibokor.

Hingga mendekati tenggat pendaftaran, belum ada calon lain yang mendeklarasikan diri untuk bersaing dengan Risma.

Elektabilitas dan popularitas Risma yang masih tinggi membuat partai-partai pesaing masih berpikir soal strategi mengalahkannya.

PKB Siapkan Calon Penantang Harapan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk mendapat pesaing di Pilkada serentak, 9 Desember 2015 nampaknya bakal terwujud agar Pilwali Surabaya tak ditunda. Calon rival politik Risma boleh jadi akan datang dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mengklaim telah menyiapkan pasangan calon kepala daerah untuk menandingi kandidat incumbent.

“Untuk Surabaya, kami tidak mendukung Ibu Risma. Sekarang sudah ada gantinya, namanya Syamsul Arifin, kader PKB,” ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat ditemui di kediamannya di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (26/7).

Calon yang disebut Muhaimin tadi merupakan Ketua DPC PKB

Surabaya.

Walau begitu, PKB belum menentukan koalisi dengan partai lain untuk menentukan calon wakil pendamping Syamsul Arifin. Ketua Desk Pilkada PKB Bambang Susanto mengakui, sulit mencari calon kepala daerah yang mampu meng imbang i popularitas Risma di Surabaya.

Menurutnya, dengan popularitasnya, Risma bahkan hampir pasti akan kembali memenangi Pilwali Surabaya.

Bambang mengungkapkan, banyak partai lain yang menggantungkan harapan agar PKB mampu membentuk pasangan calon sebagai lawan Risma di Surabaya. ”Agar tidak ada penundaan (Pilwali Surabaya),” ucapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun

2015, pemilihan kepala daerah akan ditunda hingga pilkada serentak berikutnya tahun 2017 jika hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar sampai akhir verifikasi berkas pasangan calon pada 3 Agustus nanti. (Baca: Pilkada Diundur Tahun 2017 Jika Hanya Ada Satu Calon).

Sampai pembukaan pendaftaran Cawali-Cawawali Surabaya, Minggu (26/7), baru pasangan incumbent, Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dari PDI-P yang mendaftar ke KPU. Bahkan belum ada pasangan calon dari partai lain yang mengemuka untuk menantang Risma-Whisnu.

Karena itulah, bukan hanya partai, Risma pun berharap ada pasangan calon lain yang mendaftar ke KPU. Walikota perempuan pertama di Surabaya

ini beralasan, jika pilwali sampai diundur hingga 2017, maka roda pemerintahan akan terganggu.

Hal ini akan berdampak buruk bagi masyarakat Kota Pahlawan karena pelayanan publik terhambat.

“Biar bagaimanapun yang me­ rasakan dampaknya masyarakat Surabaya. Karena itu saya berha­ rap segera muncul calon pasangan lain,” kata Risma usai mendaftar di kantor KPU Surabaya, Minggu (26/7).

Terkait wacana aklamasi, Risma enggan berkomentar banyak.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada partai pengusungnya, yakni PDI-P, termasuk bagaimana langkah-langkah hukum yang dipersiapkan. (Baca: Pilkada Surabaya Potensi Ditunda, Risma-Whisnu Daftar ke KPU). (kc/gbi)

Sebelumnya pentolan grup band Dewa 19 Ahmad Dhani dan artis sekaligus politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Arzeti Bilbina, disebut-sebut bakal ikut bersaing di Pilkada Surabaya. Namun belakangan, Dhani sudah menyatakan menolak dicalonkan Partai Gerindra. (Baca: Dhani Tolak Pinangan Gerindra dan PKB, Laju Risma-Wishnu Semakin Mulus). Sedangkan pencalonan Arzeti tak kedengaran lagi kabarnya. (tp/gbi)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

fokus

3

Pilkada Potensi Ditunda Pasangan calon Wali KotaWakil Wali Kota Surabaya incumbent, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana bakal mendapat tambahyan amunisi. Ini setelah Partai Golkar Surabaya kubu Munas Ancol menyatakan dukungannya untuk Rism-Whisnu.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Surabaya kubu Munas Ancol, Andi Budi Sulistijanto menyatakan, dukungan kepada calon pasangan incumbent sesuai dengan instruksi Agung Laksono.

Ini artinya, mereka akan bergabung dengan PDI Perjuangan yang sudah mendaftarkan Risma-Whisnu ke KPUD Surabaya, kemarin (26/7). (Baca: Pilkada Surabaya Potensi Ditunda, Risma-Whisnu Daftar ke KPU) “Sesuai arahan Ketua Umum Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali untuk mendukung pasangan incumbent (Risma-Wishnu) dalam Pilkada

Koalisi Majapahit Dinilai Sulit Tandingi Risma-WS

Surabaya nanti,” ujar Andi Budi di Surabaya, Senin (27/7).

Andi mengatakan, jika dukungan pihaknya kepada Risma-Whisnu bukan asal-asalan.

Menurutnya, selain memeiliki popularitas tinggi, kiprah Risma selama menjadi Walikota Surabaya mampu menunjukkan banyak prestasi. Risma, kata Andi, juga dicintai warga Surabaya.

Sementara Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie belum mengeluarkan sikap resmi terkait Pilwali Surabaya. Golkar Surabaya di bawah kepemimpinan Muhammad Ilyas mengaku masih membahas kemungkinan mengusung calon lain.

Karena itu Golkar bergabung dalam koalisi Majapahit yang terdiri atas enam parpol yakni Partai Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. (vin/gbi)

Dukungan Terbelah, Golkar Terancam Tidak Bisa Ikut Perselisihan dua kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat membuat Partai Golkar di daera merugi. Salah satunya, Partai Golkar terancam tidak bisa ikut meramaikan Pemilihan Walikota-Wakil Walikota Surabaya karena tidak bersepakat dalam mengusung kandidat.

Golkar versi Munas Ancol telah menyatakan dukungannya untuk pasangan calon incumbent, Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana. Dukungan tersebut sesuai instruksi dari Ketum Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono.

Tetapi di pihak lain, Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) justru berniat mengusung calon lain bersama sejumlah parpol yang tergabung dalam Koalisi Majapahit. Sekretaris DPD Partai Golkar Surabaya kubu Ical, Dwi Utomo dan seorang pengurus DPC Partai Gerindra bahkan menjadi perwakilan Koalisi Majapahit mengambil formulir pendaftaran Cawali-Cawawali

Surabaya di KPUD setempat, tunggal, maka pendaftaran akan Senin (27/7) siang tadi. kembali dibuka pada 1-3 Agustus “Kedatangan mereka hanya mendatang. Jika masih belum ada, mengambil formulir pendaf- maka pilkada di Surabaya diundur taran calon, dan hanya me- sampai 2017,” kata Robiyan. nanyakan kapan Perbedaan terakhir pendaftsikap politik dua aran dan ditutup,” kubu di internal kata Ketua KPU Partai Golkar Jika mendukung Surabaya, Robiyan tersebut tentu dua pasangan Arifin di Surabaya, malah akan yang berbeda, Senin (27/7). mengancam maka bisa Namun dua utuekseistensi pardikatakan san itu tak menyetai beringin di melanggar butkan kapan akan kancah Pilwali peraturan KPU menyerahkan berSurabaya 2015 kas pendaftaran. ini. Komisioner Purnomo Selain mengambil Bidang Hukum, Komisioner Bidang Hukum, P e n g a w a s a n formulir, keduanya Pengawasan dan SDM KPU menanyakan jaddan SDM KPU Kota Surabaya wal pendaftaran Kota Surabaya, calon peserta Purnomo SaPilkada Surabaya. Koalisi Majapa- triyo Pringgodigdo menjelaskan, hit terdiri dari Partai Kebangkitan dua kubu partai yang bersengketa Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Partai Demokrat, dan Partai Tahun 2015 tentang pencalonan Amanat Nasional. kepala daerah, khususnya Pasal “Jika sampai tanggal 28 Juli 36 dan 42 A, diberi hak yang sama pukul 16.00 WIB hanya ada calon untuk mencalonkan dan memberi

"

dukungan politik selama ditujukan terhadap calon yang sama.

“Jika mendukung dua pasangan yang berbeda, maka bisa dikatakan melanggar peraturan KPU,” kata Purnomo, Senin (27/7).

Sedangkan untuk pasangan calon yang diusung, kata Purnomo, tetap berpeluang lolos verifikasi sepanjang memenuhi syarat dukungan –minus Partai Golkar-. Seperti pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana tetap bisa lolos verifikasi meskipun dukungan dari Golkar kubu Agung dicoret. Sebab, dukungan dari PDI Perjuangan saja sudah memenuhi syarat. Dalam Pilwali Surabaya, pasangan calon didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan total minimal 10 kursi di DPRD Kota Surabaya.

“Hanya saja, partai yang bersengketa dianggap tidak mendukung pasangan calon jika memilih dua pasangan calon yang berbeda,” jelas Purnomo. (gbi)

Enam partai politik bergabung untuk mengusung satu pasang calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang akan menghadang laju duet incumbent, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Namun Bagi sebagain pengamat, siapapun kandidat yang akan diusung gabungan enam parpol besar yang menamakan diri Koalisi Majapahit itu tak akan cukup menandingi popularitas Risma-WS. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini hampir pasti kembali diusung PDI Perjuangan, berpasangan dengan Wakilnya saat ini, Whisnu Sakti Buana, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Duet ini mendapat tantangan dari calon yang bakal diusung Koalisi Majapahit yang dimotori PKB, Gerindra dan Partai Golkar di Pilwali Surabaya, Desember 2015. (Baca: Hadang PDI-P, Sejumlah Parpol Bentuk Koalisi Majapahit).

Menurut pengamat politik, Universitas Airlangga, Hariyadi, popularitas Risma yang kian melambung yang dinilai banyak pihak sebagai wali kota berprestasi bagi sebagian besar warga Surabaya.

“Saya kira sulit menandingi popularitas Ibu Risma,” kata Hariyadi.

Hariyadi mengemukakan analisanya menanggapi kemunculan Koalisi Majapahit, yang berisikan enam partai politik. Disebut Koalisi Majapahit, karena dideklarasikan di Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan Surabaya. Koalisi itu dibentuk untuk mengimbangi pasangan Tri Rismaharini dan Whisnu. (Baca: Koalisi Majapahit Optimis Kalahkan Risma).

Mereka adalah Partai Golkar, PKS, PKB, PAN, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

“Kecuali Koalisi Majapahit mampu menampilkan sosok yang popularitasnya juga tinggi.

Kalau sosok yang biasa saja akan percuma,” ujar Hariyadi. (tp/gbi)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

Global Justice

4

Memburu ‘Bandar’ Suap Hakim PTUN Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu ‘bandar’ kasus suap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan. Selain lima orang yang tertangkap tangan, KPK juga menjerat seorang pengacara senior OC Kaligis. Keenam orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Tak hanya itu, KPK juga memanggil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di Jakarta. Untuk menepis keraguan sejumlah pihak, KPK mengaku memiliki beberapa alat bukti yang cukup kuat. Salah satunya, rekaman penyadapan berisi berisi percakapan antara Gubernur Gatot Pujo Nugroho dengan seseorang. Rekaman itu bakal dibuka di persidangan. Hingga Senin (27/7/2015), KPK telah memeriksa belasan orang.

Berikut ini upaya yang dilakukan KPK untuk memburu ‘bandar suap Hakim PTUN Medan: Kamis (9/7/2015) Pukul 10.00 WIB KPK melakukan OTT terhadap lima orang yang terlibat kasus penyuapan di PTUN Medan. KPK menangkap pengacara M Yagari Bhastara alias Gerry, anak buah pengacara kondang OC Kaligis, selaku pemberi uang suap. Selaku penerima, yakni Ketua PTUN Tripeni Irianto Putro, Hakim Amir Fauzi, Hakim Dermawan Ginting, Panitera Syamsir Yusfan.

KPK menyita sejumlah uang pecahan dolar Amerika Serikat mencapai USD15.000 dan SGD5.000 dolar Singapura, yang kemudian dijadikan alat bukti.

Upaya suap diduga untuk mempengaruhi putusan majelis hakim dalam sengketa perkara tindak pidana korupsi dana ban-

tuan sosial (bansos) di Pemprov Sumatera Utara. Gerry bertindak sebagai pengacara dari tersangka korupsi Kepala Biro Keuangan, Achmad Fuad Lubis yang menggugat penetapan tersangkanya oleh kejaksaan.

Kamis (9/7/2015) pukul 20.00 WIB Setelah menjalani pemeriksaan di kantor Polres terdekat, kelima orang tersebut digelandang ke Jakarta.

Kamis (9/7/2015) pukul 24.00 WIB Kelima orang itu mendarat dan menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Pusat.

Jumat (10/7/2015) Kelima orang resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan KPK. Gerry selaku pengacara pemberi suap dijebloskan ke Rutan Kelas I Jakarta Timur. Sementara, Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur di Pomdam Jaya Guntur.

Dua hakim PTUN Medan, Ahmad Fauzi dan Dermawan Ginting ditahan di Rutan Polresta Jakarta Pusat dan Polresta Jakarta Selatan.

Sabtu (11/7/2015) Pukul 19.00 WIB KPK melakukan penggeledahan secara maraton di Medan.

Empat lokasi menjadi sasaran penggeledahan, yakni rumah dinas tersangka Ketua PTUN

Medan Tripeni Irianto Putro, rumah dinas Hakim Amir Fauzi, rumah dinas Hakim Dermawan Ginting, rumah dinas Panitera yang juga Sekretaris PTUN Medan Syamsir,Yusfan.

Sabtu (11/7/2015) Pukul 23.00 WIB Minggu (12/7) dini hari KPK juga mengobok-obok kantor Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Di ruang kerjanya, KPK menyita sejumlah dokumen yang mengaitkan keterlibatan Gubernur Gatot Pujo dalam perkara rasuah itu.

Senin (13/7/2015) Pukul 21.15 WIB Sebanyak 15 penyidik KPK mengeledah kantor lawfirm OC Kaligis & Associates di Jalan

Majapahit 18-20, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Penyidik KPK berhasil masuk setelah alot bernegoisasi dengan Aldila Warganda, anak buah OC Kaligis yang datang sekitar pukul 20.30 WIB. Senin (13/7/2015) KPK melalui Ditjen Imigrasi mencekal enam orang. Tiga diantaranya, yakni Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, pengacara OC Kaligis dan seorang perempuan misterius bernama Evy Susanti. Belakangan diketahui perempuan ini adalah istri kedua Gubernur Gatot Pujo.

Evy Susanti ditengarai terlibat lantaran sering memberikan sejumlah uang kepada pengacara OC Kaligis. Sementara, tiga nama lainnya hingga saat ini masih dirahasikan KPK.

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

Global Justice

5 Selasa (14/7/2015) Pukul 21.15 WIB Diperiksa lebih dari 5 jam, OC Kaligis keluar gedung KPK sudah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange. Dia langsung ditahan dan dijebloskan ke Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Penahanan OC Kaligiis diwarnai kericuhan. Beberapa pengacara yang juga pendukung OC Kaligis berupaya menghalanghalangi wartawan saat melakukan wawancara. Kericuhan semakin memanas saat terjadi aksi dorong dan lempar-lemparan.

Rabu (15/7/2015) Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara soal keterlibatan OC Kaligis

dalam kasus suap. Ditegaskan, jika OC Kaligis telah mundur dari kepengurusannya sebagai Ketua Mahkamah Partai NasDem. Meski pengunduran diri OC Kaligis tak dijatuhi sanksi, namun Partai NasDem tak akan memberikan bantuan hukum.

Sebab, OC Kaligis dinilai punya pengalaman lebih mumpuni dalam perkara hukum.

Jumat (17/7/2015) Tepat pada Hari Raya Idul Fitri, KPK tidak memberi izin pada keluarga OC Kaligis yang hendak besuk secara khusus di rumah tahanan. Artis sekaligus anak OC Kaligis, Velove Vexia, mengaku kecewa lantaran keluarganya dilarang bertemu dengan tersangka di momen lebaran.

Sabtu (18/7/2015) Keluarga OC Kaligis kembali mendatangai gedung KPK. Meski pihak keluarga sudah meyetorkan sejumlah nama untuk menjenguk OC Kaligis, KPK tetap tidak memberi izin.

Alasan KPK, OC Kaligis masih memasuki tahap adaptasi terhadap lingkungan Rutan. Selain itu, pihak Rutan belum mendapatkan izin dari penyidik yang menangani kasus OC Kaligis.

Rabu (22/7/2015) Pukul 09.38 WIB Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho memenuhi panggilan KPK di Jakarta. Gatot diperiksa secara intensif selama 12 jam sebagai saksi. Saat keluar dari gedung KPK sekitar pukul

Ditanya Sumber Duit Suap Gatot-Evy Saling Lempar Jawaban JAKARTA – Selama 14 jam, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nughoro dan istri mudanya, Evy Susanti dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ihwal sumber duit suap yang diberikan anak buah OC Kaligis, M. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry.

Gatot dan Evy menjalani

pemeriksaan, Senin (27/7) sejak Pukul 10.00 WIB dan baru keluar dari Gedung KPK tengah malam sekitar Pukul 00.00 WIB. Keduanya diperiksa di ruangan terpisah.

Kepada wartawan, Evy mengaku banyak ditanya penyidik soal sumber uang yang dia berikan kepada OC Kaligis sebesar

10 ribu USD. (Baca: Suap Hakim PTUN Medan, Ini Peran Istri Muda Gubernur Sumut).

“Iya ditanya soal itu (uang ke OC Kaligis), nanti saja dijelaskan,” kata Evy di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (28/7) dini hari.

Dalam operasi tangkap tangan, Kamis (9/7) malam, KPK

21.35 WIB, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku letih. Gatot juga memilih bungkam saat ditanya sejumlah wartawan soal siapa ‘bandar’ suap Hakim PTUN Medan.

Pengacara Gubernur Gatot Pujo Nugroho, Ramzan Arif Nasution, menegaskan status kliennya aman. Gatot dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik terkait dugaan keterlibatannya dalam perkara suap hakim PTUN Medan yang menjerat pengacara kondang, OC Kaligis.

kan Kaligis beralasan sakit.

Gubernur Gatot Pujo Nugorho dan pengacara OC Kaligis kompak menolak diperiksa. Gatot dilarang pengacaranya memenuhi panggilan KPK, sedang-

Senin (27/7/2015) Pukul 09.30 WIB Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti, istri mudanya, kembali memenuhi panggilan KPK. Sejumlah saksi lainnya juga ikut diperiksa. Mereka diantaranya, Kepala Biro Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis, Bagian Keuangan pada Kantor Hukum OC Kaligis and Associates, Aryani Novitasari, Staf Panitera PTUN Medan Sheilla CH Sirait, Kepala PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, dua hakim anggota PTUN di Medan Amir Fauzi dan Darmawan Ginting, Hakim Panitera pada PTUN Medan Syamsir Yusran, Driver Taufik, dan Mustafa serta seorang advokat yaitu Irwansyah Mawardji. (gbi)

menangkap Gerry, pengacara dari Kantor OC Kaligis and Partners dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Tripeni Irianto Putro. Dalam operasi itu, KPK menyita uang sebesar 700 USD. Selain itu, KPK juga menyita duit 15 ribu USD dan 5 ribu dollar Singapura (SGD) yang diduga akan diberikan kepada Tripeni dan dua hakim PTUN lain, Hakim Amir Fauzi, Hakim Dermawan Ginting serta Syamsir Yusfan, panitera dalam sidang sengketa antara mantan Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut, Fuad Lubis (pemohon) dengan Kejaksaan Tinggi Sumut (termohon). (Baca: OTT Hakim PTUN Medan, KPK Usut Donatur Suap).

Tetapi Evy tak mau berkomentar saat ditanya ihwal duit yang dia berikan kepada OC Kaligis tadi dengan kasus suap kepada tiga hakim PTUN Medan.

Lucunya lagi, Evy melemparkan pertanyaan soal donatur uang tersebut ke Gatot yang berdiri di depannya.

“Itu nanti saja biar bapak yang jelaskan,” jelas Evy. Adapun Gatot juga enggan menjawab lemparan pertanyaan tersebut. Demikian pula saat ditanya soal kaitan sang istri

muda, Evy Susanti dalam kasus ini, Gatot justru balik melempar pertanyaan ke sang istri.

“Ini (Evy) ada di belakang saya, tanya saja,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera ini di KPK, Jakarta, Selasa (28/7) dini hari.

Alih-alih menjawab pertanyaan penyidik soal peran sang istri dan sumber dana suap, Gatot malah menjelaskan ihwal pemeriksaannya sendiri. Ini merupakan pemeriksaan kedua Gatot sebagai saksi.

Gubernur Sumut ini mengaku dicecar 27 pertanyaan oleh penyidik KPK. “Ada sekitar 25-27 pertanyaan. Pertanyaannya tentu lebih detail kami sampaikan ke juper, juru periksa,” kata Gatot.

Sementara pihak KPK membenarkan jika pemeriksaan Evy dan Gatot tadi untuk menelusuri sumber uang suap yang diberikan OC Kaligis ke hakim PTUN Medan. KPK menduga, uang suap yang diberikan Kaligis berasal dari pasangan suami istri ini.

“Ya tentunya kan bagian dari perkara tersebut ada peristiwa suap menyuap. Ada yang menyuap ada yang disuap, tentu sejauh mana dia (Gatot dan Evy) ini,” jelas Wakil Ketua KPK, Zulkarnain. (dt/gbi)

Kamis (23/7/2015)

Ungkap Peran Evy dan OC Kaligis, Gerry Minta Justice Collaborator JAKARTA – Pengacara M Yagari Bhastara alias Gerry, tersangka kasus suap terhadap tiga hakim PTUN Medan mengusulkan kliennya menjadi justice collaborator.

Menanggapi wacana itu, Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) siap memberikan perlindungan untuk anak buah pengacara

kondang, OC Kaligis tersebut.

“LPSK pasti siap beri perlindungan bagi yang bersangkutan (M Yagari Bhastara),” ujar Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar Pintauli Siregar saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/7).

Gerry dikabarkan telah mengungkap sejumlah pihak yang

terlibat dalam perkara suap ini.

Termasuk peran OC Kaligis yang diduga memberi perintah untuk menyuap hakim dan Evy Susanti, istri muda Gubernur Sumatera Utara sebagai fasilitator. (Baca: Ini Peran Penting Istri Muda Gubernur Sumut Versi Tersangka Gerry).

Dengan dalih itu, pengacara Gerry

mengusulkan agar kliennya menjadi justice collaborator.

Meski begitu, Lili menegaskan, LPSK tetap menunggu rekomendasi dari KPK yang menangani kasus tersebut. Ia pun berharap Gerry terus bersikap kooperatif demi tuntasnya perkara ini.

“Jika keterangan yang bersang-

kutan sangat berguna dan penting untuk petistiwa yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Pada perkara ini, Gerry merupakan salah satu orang yang tertangkap penyidik KPK saat melakukan operasi tangkap tangan di Kantor PTUN Medan pada 9 Juli 2015. (lpn/gbi)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

Politik

6 Adik Prabowo Temui Luhut Bahas Reshuffle Kabinet

Jakarta - Kubu oposisi terus mendorong Presiden Joko Widodo melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.

Bukan hanya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kini Wakil Ketua Dewan Pembinanya, Hashim Djojohadikusumo yang membicarakan isu reshuffle langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (23/).

“Tadi reshuff le disinggung. Tapi secara umum saja,” kata Hashim usai pertemuan.

Hashim enggan berkomentar soal dukungan partainya terhadap perombakan kabinet. Menurutnya, Gerindra akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. (Baca: Kinerja Pemerintah Dinilai Lemah, Oposisi Sebut Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet).

“Kita tunggu saja keputusan Presiden,” ucap adik kandung Prabowo Subianto ini.

Lebih lanjut, Hashim menyebut pertemuannya kali ini tidak ada yang luar biasa, karena memang dirinya rutin bertemu dengan Luhut. Dari pertemuan hari ini, Hashim mengatakan hanya berdiskusi hal-hal umum, termasuk soal ekonomi.

“Situasi ekonomi harus waspada keadaan ekonomi global, dunia. Saya kira itu dengan dengan harga komoditi yang turun. Kita harus waspada,” kata pria yang merintis karir sebagai pengusaha itu.

Setelah pertemuan ini, Hashim mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mungkin saja akan bertemu dengan Jokowi setelah pidato kenegaraan 16 Agustus. “Ini secara berkala saya rekomendasikan (ke Luhut),” ucapnya. (tan/gbi)

Ical Menangkan Gugatan, Kubu Agung Banding Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenangkan gugatan pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical). Atas putusan ini, kubu Agung Laksono menyatakan akan mengajukan banding.

Majelis hakim PN Jakut berpendapat bahwa Munas di Bali pada 30 November 2014 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, antara lain sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar, serta Peraturan Organisasi Partai Golkar tentang prosedur surat-menyurat.

Sementara terhadap pelaksanaan Munas di Ancol, hakim menilai bahwa pelaksanaan Munas tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Munas Ancol digelar tanpa prosedur administrasi sesuai dengan aturan partai.

Kubu Agung Laksono pun langsung menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan PN Jakarta Utara.

“Atas hasil Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu, kami tentu tidak puas dan akan mengajukan banding,” kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Jumat (24/7).

Ace mengatakan, persoalan konflik internal Partai

Golkar itu bukan dalam ranah perdata seperti yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Konflik kepengurusan partai, kata dia, merupakan ranah UU Partai Politik. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus di lembaga Mahkamah Partai Golkar.

Mahkamah Partai Golkar sendiri sebelumnya telah mengeluarkan putusan. Dua hakim Mahkamah Partai Golkar, yakni Djasri Marin dan Andi Mattalatta menyatakan mengabulkan gugatan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol sebagai kepengurusan yang sah.

Sementara, dua hakim lain, Muladi dan HAS Natabaya menyatakan tidak memihak dan

menyerahkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Keputusan Mahkamah Partai Golkar ini sudah dibawa ke Menkumham.

Berdasar keputusan Mahkamah Partai tersebut, Menkumham Yasonna H Laoly kemudian mengesahkan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono dengan syarat harus mengakomodasi kubu Aburizal.

Ace Hasan meyakini, putusan PN Jakut ini tidak akan mengganggu legitimasi kubunya untuk mendaftarkan diri di pemilihan kepala daerah serentak pada 26-28 Juli mendatang.

“Semua yang disampaikan majelis hakim PN Jakut sudah

digelar bukti-buktinya dalam Mahkamah Partai Golkar,” ucap Ace. Kubu Ical menggugat keabsahan pelaksanaan Munas Ancol yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono, dan Surat Ke­putusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan ke­pengurusan Partai Golkar.

Gugatan ini dimenangkan Ical di PTUN namun dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang mengabulkan banding dari Partai Golkar kubu Agung Laksono. Putusan ini menganulir vonis tingkat pertama pada kasus sengketa kepengurusan Partai Golkar yang sebelumnya mengesahkan kubu Aburizal. (kc/gbi)

Megawati: Jokowi Masih Petugas Partai JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak lagi segan menyebut bahwa setiap kader partai yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif adalah status petugas partai. Status tersebut juga berlaku bagi Joko Widodo, kader PDI P yang saat ini menjabat Presiden RI. Penegasan ini disampaikan Megawati di hadapan ratusan PDI P yang mengikuti kuliah partai calon kepala daerah.

Menurut Megawati, setiap kader partai yang mendapat penugasan untuk menjabat penyelenggara negara (eksekutif maupun legislatif ) diputuskan melalui putusan mahkamah partai. Megawati mengatakan, mereka yang

duduk di kursi pemerintahan maupun parlemen berdiri membawa bendera partai, bukan individu.

Awalnya, penegasan ini untuk mengingatkan para calon kepaal daerah dari PDI P tentang peran dan fungsi mereka di partai, meski nantinya sudah menjabat sebagai kepala daerah. Ia menyinggung nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai contoh.

(Baca: Risma Kuliahi Calon Kepala Daerah PDIP).

Risma sendiri baru resmi menjadi kader PDI P setelah lima tahun menjabat Walikota Surabaya dan akan dicalonkan lagi oleh partai banteng moncong putih itu pada Pilkada serentak, 9 Desember 2015 nanti. (Baca: Ketua DPC Usulkan Risma Jadi

Pengurus DPP PDI P). “(Wali Kota Surabaya) Risma pun petugas partai. Jadi siapapun yang masuk PDIP akan disebut itu. Mestinya bangga bawa nama partai,” ujar Mega dalam sambutan pembukaan sekolah calon kepala daerah PDIP, di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7).

Ia kemudian menyinggung kedudukan Jokowi saat ini sebagai Presiden RI. Megawati menceritakan ketika dia memberikan kepercayaan kepada Jokowi untuk dicalonkan maju sebagai calon orang nomor satu di Indonesia. Saat itu Megawati berbicara empat mata dengan Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

“Kamu sekarang gubernur DKI. Karena saya lihat kamu

akan mampu lebih menjadi pemimpin nasional maka sebagau ketua umum partai saya memberikan mandat kamu sebagai petugas partai untuk menjadi calon bla bla bla,” ujar Mega saat mengenang kembali keputusannya memilih Jokowi.

Menurut Mega, saat ini PDIP memiliki banyak anggota partai, tapi mereka belum tentu mengemban tugas sebagai petugas partai. Petugas partai PDIP adalah kader partai yang duduk di kursi eksekutif, legislatif dan struktur kepengurusan partai.

“Ideologi kami apa? Ideologi PDIP adalah Pancasila.

Jabarannya ada pada Tri Sakti,” kata putri Proklamatro Soekarno itu. (gbi)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

Pilkada Serentak

7

63 Pasangan Calon Kepala Daerah Daftar ke KPU di Hari Pertama JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah provinsi maupun kabupaten/ kota di 269 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak, 9 Desember 2015. Pada hari pertama, sebanyak 63

pasangan calon mendaftar ke KPUD masing-masing.

Data ini diperoleh dari seluruh KPUD yang masuk ke KPU pusat sampai dengan kurang lebih pukul 21.30 WIB tadi. Sebanyak 63 pasangan calon yang sudah mendaftar

Diusung 6 Parpol, AirinBenyamin Daftar CawaliCawawali Tangsel Jakarta-Pasangan calon Wali Kota Tangerang Selatan incumbent, Airin Rachmi Diany- Benyamin Davnie mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum setempat, hari ini, Senin (27/7).

Airin-Benyamin diusung koalisi enam partai politik, yakni Golkar, NasDem, PAN, PKS, PPP, dan PKB “Hari ini Airin mendaftar di Tangerang Selatan,” kata Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella saat dihubungi, Senin (27/7).

Sebelum mendaftar, Airin terlebih dahulu mengadakan acara deklarasi di Universitas Terbuka Convention Centre (UTCC), Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Setelah itu, bersama wakil dan pimpinan parpol pengusung, Airin mendaftarkan diri di KPUD Tangsel.

Airin merupakan calon pertama yang mendaftar di Pilkada Tangsel. Penantang istri Tubagus Chaeri Wardhana ini adalah Ikhsan Modjo dan Li Claudia Chandra yang diusung Partai DemokratGerindra. Ikhsan sendiri merupakan Juru bicara Partai Demokrat. Calon ketiga datang dari PDI Perjuangan yakni pasangan Arsyid-Intan Nurul Hikmah.

Dua pasangan ini siap melawan Airin di Pilkada Tangsel. (dt/gbi)

itu berasal dari 51 daerah yakni, dua provinsi (Kalimantan Selatan dan Bengkulu) serta 61 kabupaten/kota.

Dari jumlah 63 duet calon (114 laki-laki dan 12 calon perempuan) yang sudah pendaftar, 26 pasangan di antaranya berasal dari jalur inde-

penden dan sisanya diberangkatkan partai politik.

“Total 63 pasangan calon mendaftar hari ini,” ujar Komisioner KPU Ida Budhiarti lewat pesan singkat, Minggu (26/7).

Hingga saat ini proses verifikasi

terus dilakukan, untuk memastikan jumlah pasti pasangan calon dan perseorangan peserta Pilkada serentak 2015. Pendaftaran dibuka selama tiga hari yakni dari hari Minggu tanggal 26 Juli sampai dengan Selasa 28 Juli 2015. (vin/gbi)

Pilkada Diundur Tahun 2017 Jika Hanya Ada Satu Calon JAKARTA – Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dipastikan mundur jika tidak ada calon lain yang maju menantang pasangan incumbent, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Keputusan ini juga berlaku pada pesta demokrasi di daerah lain menyusul penegasan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa pelaksanaan pilkada akan diundur hingga tahun 2017 jika hanya ada satu pasangan calon yang maju.

Menurut Tjahjo, aturan itu sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015. Di Pilwali Surabaya, baru ada satu pasangan yakni Risma-Whisnu yang maju sebagai calon petahana.

Koalisi Majapahit yang dimotori Partai Gerindra, Golkar dan Demokrat sampai saat ini belum memastikan pasangan kandidat yang akan didaftarkan ke KPU Surabaya.

Dengan demikian, Tjahjo menjelaskan, jika suatu daerah hanya memiliki satu calon kepala daerah sampai batas akhir waktu pendaftaran, yaitu 28 Juli 2015, maka waktu pendaftarannya diperpanjang selama 10 hari.

Jika setelah 10 hari belum ada calon lain yang mendaftar, maka waktu pendaftarannya kembali diperpanjang selama tiga hari. “Kalau tetap tidak

ada yang mendaftar, ditunda sampai pilkada serentak selanjutnya tahun 2017,” kata Tjahjo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/7).

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, PKPU Nomor 12/2015 itu memiliki semangat agar tidak ada calon kepala daerah yang membeli dukungan dari semua partai politik. Meski demikian, ia mengaku mendengar kritik bahwa PKPU itu dapat menghambat calon petahana atau figur populer menjadi kepala daerah karena tidak ada calon lain yang berani menjadi pesaing dalam pilkada.

Saat pelaksanaan pilkada ditunda, kata Tjahjo, maka posisi kepala daerah di daerah tersebut akan diisi oleh pejabat daerah sampai ada kepala daerah terpilih. Posisi gubernur kemungkinan akan diisi oleh eselon I yang ditunjuk Mendagri, dan untuk bupati/ wali kota akan dipilih Mendagri dari tiga eselon II yang diajukan oleh gubernur.

“Kalau ditunda akan dipimpin pejabat daerah dua sampai tiga tahun. Anggaran (pilkada) yang tidak dipakai dikembalikan lagi,” jelas Tjahjo.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan pernyataan Tjahjo. Ia menuturkan, PKPU Nomor 12/2015 mengatur penundaan pelaksanaan pilkada untuk daerah yang hanya memiliki satu calon

karena kekhawatiran ada satu calon yang didukung semua partai politik. Ia merasa perlu ada pembatasan bahwa satu calon hanya diperbolehkan mendapat dukungan maksimal dari separuh partai politik peserta pemilu.

“Tapi ini belum ada ketentuan, masih dalam pikiran kita. Kalau untuk setingkat UU, tentu dengan Perppu, tapi Pak Presiden belum berpikir soal itu,” ucap Yasonna.

Pendaftaran calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada serentak dimulai pada bulan Juli ini. Waktu pendaftaran calon kepala daerah dari jalur independen telah berlangsung, dan pendaftaran calon dari partai politik

dimulai pada 26-28 Juli.

Tahun ini, pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada serentak selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Secara nasional, pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah.

Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden, secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan walikota pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/ kota. (kc/gbi)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

global Surabaya

8

Warga Dolly dan Jarak Peringati Setahun ‘Tidurnya Dolly’ Surabaya - ‘Hidup Dolly’, ‘hidup dolly’, ‘hidup dolly’. Teriakan mendadak terdengar lagi di kawasan lokalisasi Jarak dan Dolly pasca ditutup setahun lalu oleh Pemkot Surabaya. Memang, usai ditutup paksa, hiruk pikuk Dolly setahun terakhir ini seolah ‘tertidur’, tiba-tiba ramai dipadati hampir seratus orang. Ya, semalam warga dari sejumlah elemen memang sengaja berkumpul untuk memperingati satu tahun penutupan.

Bagaimana aksi mereka?

Tak jauh dari Gang Dolly, terdapat perempatan alan Putat Jaya gang Lebar. Tepat di mulut jalan, diatasnya terpampang sebuah spanduk bertuliskan ‘peringatan setahun penutupan Dolly’. Jalan ini pun sejak pukul 19.00 Wib ditutup warga. Hampir seratus orang memadati jalan ini dan menghadap kearah sebuah panggung kecil berbanner dengan tulisan sama dengan spanduknya.

Kendati tak ada tangisan histeris seperti 27 Juli 2014 silam (peristiwa penutupan Dolly, red), namun teriakan dan tatapan semangat warga yang hadir nampak dari kejauhan. Tak hanya teriakan ‘hidup dolly’ secara berulang. Takbir

pun dikumandangkan. Bukan ingin menuntut dibukanya lagi lokalisasi yang konon terbesar se Asia Tenggara ini. Namun, dibarisan paling depan, berdiri seorang pria kecil dengan topi yang selalu dikenakannya.

Ialah Pokemon. Pria yang dijebloskan Polrestabes Surabaya kedalam tahanan karena dianggap provokator itu pun berteriak memimpin yel-yel dan takbir yang disambut seluruh perserta yang datang. Dengan lantang, Pokemon membacakan sedikit tuntutannya terhadap Pemkot Surabaya yang selama ini belum terealisasi. “Kami hanya ingin menyampaikan unek-unek kami selama ini. Bukan untuk menuntut dengan aksi seperti setahun lalu,” cetusnya.

Saat dia membacakan butirbutir tuntutan, suasana berubah hening karena seluruh peserta yang hadir seketika itu pula terdiam. “Sampai sejauh ini, alih fungsi atau alih profesi yang dijanjikan Pemkot (Surabaya, red) masih belum maksilmal. Bahkan, pembangunan tempat ekonomi baru juga tak tereliasi. Terlebih, anggaran-anggaran yang ditujukan untuk penutupan dolly jarak juga tak transparan,” teriaknya.

Kendati belum puas menyam-

paikan unek-uneknya, warga dari elemen aktifis pembela dolly seperti KOPI, GRB, sejumlah mantan PSK, sejumlah mantan mucikari bahkan mahasiswa harus menyudahi acara yang dikemas halal bihalal ini pukul 22.00 Wib. Pasalnya, perempatan jalan yang awalnya ditutup warga, oleh polisi hampir dibubarkan dengan alasan tak berijin. Namun setelah mediasi, acara tersebut boleh dilanjutkan dengan membuka separuh jalan dan syarat selesai hanya hingga pukul 22.00 Wib saja.

Tak hanya perserta yang hadir dalam peringatan ini saja yang larut dalam ingatan peristiwa ‘Dolly Melawan’ setahun lalu. Namun, sejumlah pengguna jalan yang kebetulan melintas juga seolah turut tertegun saat melihat gemuruh suara warga yang seolah mengajak agar Dolly bisa ‘bangun’ kembali dari ‘tidurnya.

Bahkan malam itu juga ditabuh beberapa rebana dan tamborin oleh puluhan pria berpeci putih dengan mengunmandangkan Shalawat Nabi yang terden-

gar merdu di telinga.

Shalawat Nabi Allahumma salli`ala muhammadin wa`ala ali muhammadin kamasollaita`ala ibrahim. Wabarik`ala muhammadin wa`ala alimuhammadin kamabarakta`ala ibrahima fil`alamin innaka hamidunmajid bergema di langit eks lokalisasi Dolly.

Acara ini merupakan halal bihalal warga eks lokalisasi Dolly sekaligus memperingati 1 tahun peristiwa 27 Juli 2014 yang dimana pada hari itu lokalisasi Dolly resmi ditutup oleh Pemkot Surabaya. (spc)

Cemarkan Nama RSU dr Soewandhie, Keluarga Pasien Dipolisikan

Darurat Sungai

Foto: Totok suarasurabaya.net

Menggunakan 2 jeriken, aksi teatrikal tentang darurat sungai di Indonesia digambarkan bahwa air bersih menjadi sangat mahal.

Karena sungai hancur.

Surabaya - RSU dr Soewandhie melaporkan keluarga pasien de­­ ngan tuduhan pencemaran na­ma.

Keluarga pasien dianggap sudah menyebarkan berita tidak benar dengan mengatakan rumah sakit milik Pemkot Surabaya telah me­nahan pasien dan meminta mem­bayar uang tebusan Rp 5 juta.

Plt Direktur RSU dr Soewandhie, drg Febria Rachmanita menegaskan pihaknya tidak pernah menahan pasien atas nama Ella Puriyanti. Pihak RS juga tidak pernah menerima pembayaran uang sebesar Rp 5 juta.

Keluarga pasien yang dilaporkan atas nama Sumiati, ibu kandung pasien Ella Puriyanti warga Manyar Surabaya. “Karena semua faktanya tidak demikian, makanya kita laporkan pencemaran nama baik,” ujar Fenny sapaan akrab Plt Direktur RSU dr Soewandhie,

Senin (27/7/2015).

Kasus ini bermula pada 20 Juli 2015, pasien bernama Ella Puriyanti mendatangi RSU dr Soewandhi dengan kasus pendarahan dan mendaftar sebagai pasien umum, serta menyetujui lembar persetujuan sebagai pasien umum dan ditanda tangani oleh Agus, yang mengaku sebagai suami pasien.

Karena pasien kritis, pihak rumah sakit langsung mengambil tindakan operasi Dan pihak keluarga meminta tambah rawat inap. Karena sejak awal sudah mengisi formulir pasien umum maka biaya dikenakan umum.

Namun, ditengah rawat inap. Pasien mengajukan tidak sanggup membayar biaya rumah sakit.

“Kami sangat fleksibel meski secara prosedur, pasien seharusnya tidak bisa merubah pembiayaan dari umum menjadi kurang

mampu. Tapi itu kita berikan 2 hari setelah perawatan sejak tanggal masuk hingga tanggal 24 Juli saat pasien keluar rumah sakit.

“Keluarga pasien (Sumiarti) malah mengaku anaknya ditahan karena pembayarannya kurang dan baru diperbolehkan keluar setelah pihaknya bayar Rp 5 juta.

Padahal, selama perawatan hingga ada surat tidak mampu yang bersangkutan hanya membayar biaya saat tindakan operasi sebesar Rp 1.608.000,” jelasnya.

Bahkan, seorang pria yang me­ ngaku sebagai suami dan siap menjamin setelah ditelusuri ter­nyata bukansuami pasien. “Atas tindakan keluarga pasien, kami merasa difitnah dan pencemaran nama baik kami (RSU dr Soewandhie) menggunakan hak hukum kami dengan melaporkan ke kepolisian,” imbuh dia. (dtk)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

global jatim

9

Pengemplang Pajak Rp 90 M Diserahkan ke Kejati Jatim Para ABG yang dijual mucikari Ghalicya Kintan Kenia (19) yang juga seorang mahasiswi untuk pesta miras telah diamankan Polres Nganjuk, Jawa Timur.

Ghalicya dan dua temannya yang punya peran lain sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Mahasiswi Jadi Mucikari Pesta Seks dan Miras ABG NGANJUK – Pesta esekesek sudah merambah para remaha di Nganjuk, Jawa Timur. Belasan perempuan anak baru gede (ABG) ditangkap polisi saat pesta seks di rumah mewah di Kompleks Perumnas Candi Blok D/10 Desa Candirejo Kecamatan Loceret, Nganjuk, Senin (27/7) dini hari.

Dalam penggerebakan itu, polisi puluhan botol menyita minuman keras serta uang Rp 2 juta lebih.

Penggerebekan dilakukan setelah warga sekitar gerah dengan aksi pesta seks dan miras yang sering digelar di rumah mewah milik Chandra Budiman tersebut.

Polisi menetapkan tiga orang tersangka. Salah seorang di antaranya adalah ABG perempuan, Ghalicya Kintan Kenia (19), warga Jalan HOS. Cokro Aminoto Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk yang berperan sebagai mucikari.

Ghalicya bertugas mencarikan perempuan-perempuan yang masih ABG untuk mensukseskan pesta seks dan pesta miras. Mucikari yang berstatus mahasiswi ini kemudian menjual belasan ABG kepada pria hidung belang seharga Rp 350 ribu per orang.

Sementara tersangka lain yakni Andyka Fauzi Rakhman (27), warga Jalan Prof. Moh. Yamin Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk berperan menyewa rumah untuk pesta miras. Tersangka terakhir,

Yudi Bagus Agustin (30), warga Jalan Letjen Suprapto Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk adalah otak perhelatan pesta seks.

Ide melakukan pesta miras dan dilanjutkan ke pesta seks tersebut berawal saat empat teman tersangka dari Surabaya yang datang ke Nganjuk. Mereka datang untuk menghadiri pesta pernikahan salah satu temannya di Lingkungan Puyang Kelurahan Kartoharjo, Sabtu (25/7) malam.

“Setelah ke pesta pernikahan, mereka tidak langsung pulang,” jelas Kasatreskrim Polres Nganjuk, AKP Hendra Krisnawan.

Keempat temannya dari Surabaya ini tidak langsung pulang. Setelah berkumpul semua, tersangka Yudi punya ide untuk menggelar pesta miras daan ditemani cewek-cewek ABG. “Lalu mereka menghubungi tersangka perempuan untuk mencarikan perempuan lainnya,” jelas AKP Hendra.

Hingga saat ini seluruh ABG dan keenam laki-laki yang terjaring razia sedang dalam pemeriksaan secara tertutup oleh unit PPA Polres Nganjuk.

“Ketiga tersangka kami jerat dengan pasal 76 i junto pasal 88 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak subsider pasal 506 KUHP, ancaman hukumannya maksimal sepuluh tahun penjara,” jelas AKP Hendra. (lpn/gbi)

Surabaya-Direktorat Inteljen dan penyidikan yang bekerjasama dengan Kanwil DPD PJP Jawa Timur I dan Jawa Timur II, menyerahkan tiga pelaku pengemplang pajak negara senilai Rp 90 miliar ke Kejaksaan Jatim.

Dari media release yang dikeluarkan Direktorat Pajak saat di Kejati Jatim menyebutkan tiga nama tersangka yakni YO selaku mantan direktur PT TD. Dalam mo­dusnya, YO sengaja menyam­ paikan surat pemberita­h uan (SPT) atas nama PT TD yang isi­nya tidak benar dengan cara ti­dak melaporkan seluruh hasil pen­jualan dalam SPT tahunan PPh Badan dan SPT masa PPN. Per­buatan tersangka ini dilakukan dalam kurun waktu sejak

Ja­nuari 2005-Januari 2007.

Tersangka YO mengelabuhi petugas pajak dengan cara membuka dua rekening untuk menampung hasil penjualan yaitu rekening yang penjualannya dilaporkan dalam SPT dan rekening yang penjualannya tidak dilaporkan dalam SPT atau melaporkan sebagian penjualan dalam SPT. Selain itu, tersangka juga memungut PPN atas penjualan terhadap konsumen namun tidak disetorkan ke kas negara.

Akibat perbuatan tersangka YO, negara dirugikan sebesar Rp 40,6 milyar.

Sementara tersangka NWS dan AS juga dilimpahkan ke Kejati Jatim. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp

55,1 milyar. Jadi jumlah total kerugian negara akibat perbuatan tiga tersangka adalah Rp 90 miliar.

“Siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum pidana perpajakan, pasti kita proses hukum,” kata Dirjen Pajak Yuli Setiyono, Selasa (28/7).

“Kami siap mendukung JPU untuk proses persidangan nanti, “ tambahnya.

Yuli juga berharap dengan terbongkarnya kasus ini maka menjadi efek jera bagi para wajib pajak dan membawa rasa kepatuhan bagi para wajib pajak. “Dengan kepatuhan para wajib pajak maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” tukasnya. (dt/bj)

Salah seorang korban carok massal menjalani perawatan di RSUD Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin (27/7) malam.

Dua Keluarga di Bangkalan Terlibat Carok, Dua Orang Tewas

B ANG K ALAN – T a w u r a n antara dua keluarga di Bangkalan, Madura meletup pada Senin (27/7) malam. Dua orang tewas dalam insiden tawuran dengan menggunakan senjata celurit yang disebut ‘Carok Massal’ ini.

Carok massal yang terjadi sekitar pukul 18.30 WIB itu melibatkan dua keluarga di Desa Berbeluk, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan. Dari dua korban tewas itu, seorang tewas di tempat kejadian perkara, sedangkan satu lainnya setelah dirujuk ke

UGD RSUD Bangkalan.

“Yang lainnya mengalami lukaluka,” kata Kapolsek Arosbaya AKP Adi Wira, Senin (27/7) malam.

Adi menjelaskan, dua orang korban tewas adalah Mudi dan Sunar. Polisi masih menyelidiki pemicu tawuran ini dua keluarga bertetangga itu.”Hingga saat ini, anggota masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pendataan,” katanya.

Ia menuturkan, sejumlah orang yang terlibat dalam carok massal itu adalah Zaini, Hodri

dan Sunar dari satu keluarga, dengan Mudi, Tekek, Mukip dan Duki dari keluarga satunya lagi.

“Kejadian carok di rumahnya Sunar,” katanya.

Polisi masih menjaga ketat RSUD Bangkalan dan tempat kejadian perkara di Desa Berbeluk, Kecamatan Arosbaya, guna mengantisipasi carok susulan.

Sebab beredar isu bahwa kerabat dari dua keluarga yang bertikai itu salin menaruh dendam dan berencana melakukan aksi pembalasan. (ant/gbi)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

GLOBAL JATENG

10 Jawa Tengah Didominasi Calon Tunggal Semarang - Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah mencatat dua hari masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah di 21 pilkada di Jawa Tengah masih didominasi satu pendaftar pasangan calon alias calon tunggal. Bahkan, pada masa pendaftaran sejak Ahad hingga Senin kemarin, ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang belum menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah.

Ketua KPUD Jawa Tengah Joko Purnomo menyatakan hingga pagi hari ini baru ada pendaftar sebanyak 16 pasangan calon di 21 KPUD di Jawa Tengah. Beberapa kabupaten baru menerima satu pendaftar, seperti Rembang, Grobogan, Pekalongan, Wonogiri dan lain-lain. Adapun yang sudah menerima dua pendaftar adalah Blora, Kota Semarang, Sragen, dan Klaten.

Ada juga beberapa kabupaten/kota yang sama sekali belum menerima pendaftar pasangan calon, seperti di Kota Pekalongan, Kendal, Kebumen, Pemalang, Kota Magelang, dan lain-lain. Hari ini diprediksi para bakal calon akan mendaftarkan diri di KPUD. Sebab, Selasa hari ini, 28 Juli 2015 adalah hari terakhir masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah. (tmp) Berikut daftar pasangan calon yang sudah mendaftar: 1. Rembang: Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto (dari jalur perseorangan).

2. Blora: Abu Nafi-M. Dasum (diusung PDIP dan Gerindra), Djoko NugrohoArief Rohman (diusung PKB, Nasdem, dan Hanura).

3. Grobogan: Sri Sumarni-Edy Maryono (diusung PDIP, Hanura, PKB, PAN).

4. Kota Semarang: Soemarmo-Zuber Safawi (diusung PKS dan PKB), Sigit Ibnugroho-Agus Sutoyo (PAN, Gerindra, Golkar).

5. Kabupaten Pekalongan: RiswadiNur Balistik (PDIP).

6. Wonogiri: Joko Sutopo-Edi Santoso (PDIP dan Nasdem).

7. Kabupaten Semarang: NurjatmikoMas’ud Ridwan (Hanura, PKS, PKB, Golkar, PPP).

8. Sragen: Sugiyatmo-Joko Saptono (PDIP dan Demokrat), Kusdinar Yuni Sukowati-Dedy Endriyatno (PKS dan Gerindra).

9. Kabupaten Boyolali: Seno­sa­mod­ ro-­M. Said Hidayat (PDIP).

10. Kota Surakarta: FX. Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo (PDIP).

11. Demak: Harwanto-Maskuri (Gerindra, PAN, dan Demokrat).

12. Klaten: Mustafid Fauzan-Sri Harmanto (dari jalur perseorangan), One Krisnata-Sunarto (Golkar, PAN, dan PKB).

Kekeringan Melanda SEMARANG – Kemarau panjang yang melanda wilayah Jawa-Tengah diperkirakan akan terus berlangsung hingga bulan Nopember mendatang .

Untuk itulah sejumlah daerah di Jateng dipastikan akan dilanda bencana kekeringan yang mengkhawatirkan .

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Sarwa Pramana, sekarang saja sudah terdapat 487 desa di Jateng yang mengalami kekeringan dan harus dilakukan droping air bersih . Kekeringan yang melanda 487 desa tersebut berada di 17 kabupaten. Bahkan Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota sudah mensuplai 1.653 tangki air di daerah kekeringan tersebut.

Disebutkan , wilayah yang sudah mengalami kekeringan dan meminta droping air bersih adalah Rembang, Blora, Grobogan, Pati, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Tegal, Pemalang, Purworejo, Jepara, Demak, dan Kebumen.

Yang mengkhawatirkan lagi, bencana kekeringan yang melanda Jawa Tengah tidak hanya berdampak kepada rumah tangga saja, tetapi juga berdampak kepada pertanian secara luas di Jawa Tengah. Hingga sekarang Pemerintah Jawa Tengah masih melakukan pendataan terhadap lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan itu.

Musim kemarau yang berlangsung sejak April mengakibatkan sekitar 300 hektare lahan pertanian produktif di

Kabupaten Tegal mengalami kekeringan. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanbunhut) setempat, mengeringnya sawah yang ditanami padi itu terjadi di tiga kecamatan yang dilintasi Jalur Pantura, yaitu Kramat, Suradadi, dan Warureja.

“Kemungkinan akan ada data tambahan sawah yang mengering dari Kecamatan Dukuhturi dan Pagerbarang,” kata Kepala Distanbunhut Tegal, Khofifah, pada Senin, 27 Juli 2015.

Menurut Khof ifah, prosentase sawah yang mengering itu hanya 1,1 persen dari total luas tanam di Kabupaten Tegal pada April-September sebesar 27.000 hektare.

Khofifah mengatakan kekeringan yang melanda sawah tersebut belum menyebabkan puso alias gagal panen. Artinya petani masih bisa memanen padinya meski produktivitasnya menurun. Meski masih termasuk dalam kategori sedang, pemerintah telah mengupayakan bermacam langkah agar dampak kekeringan tidak semakin meluas.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tegal mengatasi itu adalah dengan mengoptimalkan mesin pompa air.

Tahun lalu, kata Khofifah, Pemerintah Kabupaten Tegal mendapat bantuan 54 mesin pompa air dari pemerintah pusat. Adapun tahun ini Pemerintah Kabupaten Tegal mendapat bantuan mesin pompa air dari pusat sebanyak 15 unit dari pusat dan menganggarkan pengadaan 58 mesin pompa air. (pk)

Gubernur Jateng, Yakin Daerahnya Masih Surplus Beras SEMARANG – Menurut Ganjar, Jawa Tengah sedang berupaya mempertahankan sejumlah tanaman padi yang saat ini sedang terancam puso atau gagal panen.

“Kita sudah surplus, hari ini surplus, yang masalah adalah menambah produksi saat kekeringan,” kata Ganjar Pranowo, seusai membuka acara trai­ning­of trainer incident cimand system, Senin (27/7).

Ganjar yakin surplus beras karena sebagian lahan padi sudah didata di mana saja yang bisa ditolong dengan pompa air. Sedangkan beberapa sudah dilakukan intensifikasi pertanian sehingga membutuhkan sedikit air.

Meski begitu Ganjar mengatakan tanaman padi yang ditanam saat musim kemarau saat ini berkurang. “Kalau yang ditanam sekarang pasti berkurang, hitungan dinas pertanian diukur lebih detail,” kata Ganjar.

Ganjar mengaku terus memantau perkembangan pertanian saat musim kemarau sekarang. Sikap itu terkait dengan target nasional yang bisa saja gagal karena kekeringan. Namun Ganjar yakin gagal panen saat ini tak terlalu tinggi karena sejumlah kebijakan menghadapi musim kemarau seperti yang ia sebutkan.(tmp)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

global JABAR

11

dugaan penyelewengan dana perjalanan DPRD Kota Cimahi

Ade Irawan Siap Berikan Kejutan BANDUNG - Bupati Sumedang, Ade Irawan mengaku akan membeberkan semuanya di persidangan. Bahkan, saat eksepsi pun dia siap memberikan kejutan mengenai kasus korupsi perjalanan dinas, saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi.

“Tunggu saja kejutan saya tanggal 3 Agustus (eksepsi),” katanya usai persidangan.

Ade pun memohon doa kepada seluruh keluarga dan masyarakat Sumedang agar proses persidangan lancar, kondusif, adil, jujur dan terbuka.”Soal dakwaan, insya Allah akan meluruskan minggu depan. Ini baru lembaran pertama,” katanya.

Tim kuasa hukum Bupati Sumedang Ade Irawan menganggap, dakwaan yang disampaikan jaksa tidak jelas. Bahkan, Ade irawan tidak selayaknya diseret ke meja hijau, karena kasus ini masuknya tataran ad-

ministrasi keuangan dan bukan kebijakan dewan.

“Setelah kami simak (dakwaan) kami eksepsi. Ada ketidaksepahamam dengan dakwaan (JPU),” kata salah seorang kuasa hukum Ade, Kuswara S Taryono kepada wartawan usai persidangan.

Ia menyebutkan, saat kasus ini mencuat, Ade Irawan kapasitasnya sebagai ketua DPRD Cimahi periode 2009-2014.

Sebagaimana diketahui, dewan itu tatarannya sebagai pembuat kebijakan. Jadi sebetulnya dewan tidak memasuki tataran administrasi keuangan.

Selain itu, lanjutnya, ada perbedaan cara pandang antara jaksa dan pengacara dalam kasus ini. Makanya, perlu ada penjelasan lebih lanjut, apakah ini benar masuk ranah pidana atau ini masuk ranah administrasi.

“Ini masih perlu penjabaran.

Tapi kami hargai dakwaan jaksa.

Detailnya nanti kami ungkapkan dalam eksepsi,” ujarnya.

Mengenai pengajuan penangguhan penahanan, Kuswara menjelaskan, kapasitas terdakwa

sebagai sebagai Bupati Sumedang sangat diperlukan tenaga dan pikirannya di pemerintahan Sumedang. Selain itu, kapasitas beliau sebagai kepala keluarga

juga sangat dibutuhkan.

“Kita ajukan permohonan tahanan, dari tahanan rutan jadi tahanan kota. Jaminannya keluarga,” ujarnya. (pr)

Golkar Pilih Ipang-Herman untuk Pimpin Cianjur

PKB, Hanura, PAN, Nasdem Resmi Usung Sofyan Yahya-Agus Yasmin MARGAASI H - S of y a n Yahya-Agus Yasmin resmi diusung PKB yang berkoalisi dengan PAN, dan Nasdem. Hal itu diungkapkan Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Menurut Cucun yang juga tim pemenangan Sofyan-Agus, pemilihan keduanya karena keinginan dari masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu sosok Sofyan dan Agus juga telah bersepakat dengan semua partai koalisi.

“Ini kan satu harapan baru ke depan dan kita coba ikhtiar.

Apalagi kemarin kita lihat tidak ada partai yang mau maju dalam pilkada. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Makanya kita usung pak Sofyan,” ujar Cucun di Ponpes Daarul Maarif, Kecamatan Margaasih, Senin (27/7).

Pasangan tersebut akan melakukan pendaftaran pada hari ini. Ratusan orang telah berada di kawasan Ponpes Daarul Maarif sejak pagi hari.

Sejumlah partai koalisi pun telah berkumpul dan akan berangkat bersama-sama dari Ponpes Daarul Maarif menuju Kantor KPU Kabupaten Bandung.

Di sisi lain Partai Hanura menegaskan telah sepakat berkoalisi dengan PKB, Nasdem dan PAN yang mengusung pasangan KH Sofyan Yahya sebagai calon bupati dan Agus Yasmin (Nasdem) sebagai wakil bupati.

Wakil Ketua DPD Partai

Hanura Jabar, Yoseph Ibrahim menuturkan, Partai Hanura di Kabupaten Bandung telah bersepakat untuk berkoalisi dan mengusung Sofyan-Agus.

“Kita sudah sepakat untuk berkoalisi. Calon yang diusung juga sudah ada,” kata Yoseph, Minggu (26/7).

Kabar tersebut sekaligus me­­ne­p is isu bahwa Hanura te­lah me­rapat ke PDIP terkait ga­gasan koalisi besar untuk me­ngusung Deki Fajar-Doni Mul­yana Kurnia. (tri)

CIANJUR - Jauh dari perkiraan sebelumnya, pasangan Irvan Rivano Muchtar (Ipang) dan Herman Suherman yang ramai akan diusung partai Demokrat, ternyata maju dari Partai Golkar, untuk Pilkada 2015.

Ketua DPD Golkar Cianjur, Ade Barkah Surahman memastikan hal tersebut. Menurutnya, terlepas dari kontroversi yang muncul, Golkar menilai pasangan Ipang-Herman adalah yang ideal untuk menjadi pemimpin Cianjur.

“Ya, hari ini kami resmi mendukung Irvan-Herman. Kami yakin perubahan kepemimpinan yang drastis sekalipun belum tentu membawa perubahan untuk Cianjur. Golkar mengidamkan seorang politisi, dan Irvan adalah orangnya,” ujar Ade di Gedung DPD Golkar, Jalan Siliwangi, Selasa (28/7).

Diketahui, Irvan Rivano Muchtar merupakan Putra dari Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh. Sementara Herman Suherman adalah mantan Dirut PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.

“Saya sudah Ijtihad politik, dan pasangan ini yang menurut kami terbaik,” ujar Ade. Golkar sendiri sementara ini berkoalisi dengan dua partai lain, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang. (tri)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

GLOBAL BALI

12

Jurus “Lompat Galah” Ala Adi Arwana Menuju Cabup Badung Badung - Spekulasi soal kandidat independen Wayan Adi Arnawa, yang pindah haluan maju sebagai Calon Bupati (Cabup) Badung yang diusung Koalisi Bali Mandara (KBM) dalam Pilkada 2015 stelah tidak mendapat lampu hijau dari PDIP. Wayan Adi Arnawa yang kini menjabat sebagai Kadispenda Badung, secara estafet menemui Dewan Pembina DPP Demokrat Made Mangku Pastika dan Ketua DPD Demokrat Bali, IB Putu Sukarta, Rabu (22/7).

Made Mangku Pastika yang ditemui Wayan Adi Arnawa, merupakan Gubernur Bali yang juga Penasihat KBM (koalisi parpol yang dimotori GolkarDemokrat-Gerindra). Adi Arnawa datang menemui Pastika di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (22/7) yang lalu, dengan tujuan minta restu Pastika untuk maju ke Pilkada Badung 2015.

Fasilitator pertemuan Adi Arnawa dengan Pastika, adalah kader Gerindra asal Tabanan, I Made Sudana. Dalam pertemuan

Wayan Adi Arnawa

itu, hadir sejumlah kader elite Demokrat, diantaranya, Ketua Bappilu DPD Demokrat Bali Nengah Tamba dan anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra.

Sedangkan Adi Arnawa sendiri kemarin ditemani salah satu kerabatnya dari Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Made Sutama, yang menjabat Kepala Dinas Perizinan Badung.

Upaya mendatangi Pastika ini adalah jurus ‘lompat galah’ Adi Arnawa setelah tersingkir dalam perebutan rekomendasi tiket

Cabup Badung di PDIP. Sebab, DPP PDIP menjatuhkan rekomendasi Cabup Badung kepada Nyoman Giri Prasta (kini Ketua DPC PDIP Badung sekaligus Ketua DPRD Badung). Sedangkan tiket Calon Wakil Bupati (Cawabup) Badung dijatuhkan DPP PDIP untuk Ketut Suiasa, yang kini Ketua DPD II Golkar sekaligus Wakil Ketua DPRD Badung.

Pertemuan antara Adi Arnawa dan Pastika digelar tertutup. Lagipula, Gubernur Pastika tidak menyertakan staf Humas Setda Provinsi Bali untuk publikasi.

Bau ‘lobi politik’ untuk Pilkada Badung 2015 sangat kental dalam pertemuan tersebut.

Jurus zig zag yang dimainkan Adi Arnawa dengan menemui Pastika ini otomatis mengubah peta tarung perebutan rekomendasi tiket Cabup-Cawabup Badung di internal KBM. Dengan masuknya Adi Arnawa, skenario paket Made Sudiana-Nyoman Sutrisno sebagai Cabup-Cawabup Badung yang diusung KBM ke Pilkada 2015 bisa buyar.

Padahal, semula paket Made Sudiana-Nyoman Sutrisno sudah hampir deal, karena telah disepakati di KBM dan dikirimkan ke DPP Demokrat untuk dimintakan rekomendasi. Made Sudiana adalah politisi Golkar yang kini menjabat Wakil Bupati Badung, sementara Nyoman Sutrisno saat ini anggota Fraksi Demokrat DPRD Badung.

Sayangnya, Adi Arnawa menolak berkomentar saat ditemui di halaman parkir Kantor Gubernur Bali usai menemui Pastika.

Sambil terburu-buru masuk ke mobil dinasnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Badung ini menyatakan no comment. “Mohon doa restu, sudah ya,” elak birokrat yang mantan Camat Kuta Utara ini.

Pastika sendiri tidak ada memberikan janji kepada Adi Arnawa terkait pencalonan ke Pilkada Badung 2015. Masalahnya, KBM adalah koalisi parpol-parpol, bukan hanya Demokrat. “Saya tidak berjanji, karena ada ketuaketua partai pendukung KBM. Silakan bicara dengan mereka

Laskar Bali: Gantung Pengacara Margriet Denpasar - Ratusan pria berbadan kekar berpakaian ketat serba hitam dari organisasi masyarakat Laskar Bali memadati sepanjang Jalan P.B. Sudirman menuju Pengadilan Negeri Denpasar, Senin (27/7).

Mulai pukul 10.00 Wita sebelum sidang praperadilan kasus pembunuhan Engeline berlangsung, mereka berkumpul menuntut agar pengadilan tidak mengabulkan gugatan Margriet dalam sidang praperadilan yang berlangsung hari ini.

“Hukum Margriet, karena telah meletehkan (mengotori) tanah Bali,” kata Ketut Suata, salah satu anggota Laskar Bali yang berorasi.

Saat sidang berlangsung, tibatiba puluhan anggota ormas Laskar Bali ini berhasil masuk ke halaman Pengadilan Negeri Denpasar. Sontak munculnya puluhan orang berbadan kekar ini langsung mengejutkan para pengunjung sidang.

Mereka berteriak-teriak di depan ruang sidang saat sidang sedang berlangsung. Para anggota ormas

ini juga menantang Hotma Sitompul, kuasa hukum Margriet.

“Gantung pengacara Margriet, gantung itu pengacara pembela uang. Pak hakim harus menolak gugatan pengacara Margriet,” ujar Suata menggunakan alat pengeras suara di luar ruang sidang bersama para anggota Laskar Bali lainnya.

Teriak-teriakan yang sangat keras itu terdengar jelas sampai ke dalam ruang sidang. Pihak Pengadilan Negeri Denpasar lewat perwakilan Humas, Hasoloan, langsung berusaha menenangkan para anggota ormas itu.

“Mohon bapak-bapak tenang, di dalam sidang sedang berlangsung.

Mohon pengertiannya,” kata Hasoloan.

Seusai sidang, Hotma Sitompul yang dijaga ketat petugas kepolisian tampak acuh dengan hadirnya massa ormas tersebut. Saat Hotma keluar, beberapa anggota ormas terlihat berdiri di dekat pintu keluar ruang persidangan.

“Iya, iya, sabar Pak. Saya enggak bunuh Sitompul Pak,” terdengar salah satu anggota ormas kepada petugas kepolisian yang mengawal kuasa hukum Margriet itu.

Saat ditanya mengenai tanggapannya terhadap kedatangan ormas yang menghujat dirinya, Hotma enggan banyak berkomentar. “Iya, sudah, sudah, biarin saja,” tanggapnya dengan nada ketus sambil berlalu.

Dalam pengawalan polisi, Pengacara Margriet, Dion Pongkor sempat protes kepada aparat kepolisian yang mengawalnya. “Tidak usah berlebihan dikawal. Kita juga tidak mungkin dibunuh mereka (anggota ormas),” kata Dion Pongkor berteriak.

Engeline, gadis cilik berusia delapan tahun, dinyatakan hilang sejak 16 Mei lalu. Namun, jenazah Engeline ditemukan terkubur di rumahnya Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar, pada 10 Juni 2015. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan dua tersangka termasuk ibu tiri Engeline, Margriet. (tmp)

saja,” lanjutnya.

Sedangkan Gus Sukarta menegaskan rekomendasi calon kepada daerah dan calon wakil kepala daerah untuk Pilkada Badung 2015 dari Gerindra, belum turun. Proses masih cair, sehingga banyak kemungkinan bisa terjadi. “Belum ada rekomendasi ditetapkan dari Gerindra untuk Pilkada Badung. Masih dibahas.

Saya juga nggak ada menerima Adi Arnawa,” ujar Gus Sukarta yang juga anggota Komisi X DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Gerindra Dapil Bali.

Sementara, Ketua Penjaringan dan Uji Kelayakan CabupCawabup Internal KBM untuk Pilkada 2015, I Gusti Putu Wijaya, mengatakan politik adalah sesuatu yang dinamis. Dengan tersingkirnya Adi Arnawa dari pencalonan di PDIP, peluang terbuka bagi yang bersangkutan untuk maju ke Pilkada Badung 2015 dengan kendaraan KBM. “Cuma, yang memutuskan adalah tingkat pusat, bukan kami di daerah. Yang jelas, politik itu kan dinamis sifatnya.(gbi/bp)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

global BISNIS

13

Penjualan Pertalite Naik Signifikan Jakarta - Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan bahwa konsumen menyambut baik produk bahan bakar Pertalite, yang baru diluncurkan pekan ini. Dalam dua hari, rata-rata penjualan bahan bakar beroktan 90 itu me­ngalami kenaikan lebih dari 60 persen.

Wianda mengatakan, pada hari kedua atau Sabtu (25/7), penjualan Pertalite di 30 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Surabaya dan sekitarnya mencapai 82.860 liter atau rata-rata 2.732 liter per SPBU. Jumlah itu meningkat 69,2 persen dibandingkan penjua­lan hari pertama atau Jumat (24/7).

Khusus di Sidoarjo dan Mojokerto, Jawa Timur, penjualan Pertalite di 11 SPBU pada Sabtu kemarin tercatat sebanyak 26.523 liter atau naik hingga 169 persen dibandingkan hari pertama sebanyak 9.859 liter.

“Di satu SPBU di daerah ter­sebut, angka penjualannya Sabtu kemarin mencapai 4.781 liter. Ini tentu kami syukuri karena menunjukkan konsumen kita memberikan apresiasi yang baik terhadap produk baru Pertamina.

Adapun Pertamax relatif stabil,” kata Wianda dalam ke­terangan pers, Minggu (26/7).

Adapun di Jawa bagian barat, Wianda mengatakan bahwa penjualan Pertalite menunjukkan tren yang sama, yakni terjadi

peningkatan konsumsi sebesar 88,9 persen diban­dingkan dengan penjualan hari pertama. Pada Jumat, penjualan di 66 SPBU di Jawa bagian barat mencapai 186.610 liter atau rata-rata 2.827 liter per SPBU. Di beberapa SPBU, penjualannya bahkan tembus di atas 5.000 liter per hari.

Melihat catatan itu, Wianda yakin bahwa uji pasar Pertalite akan berhasil.

Pertamina mulai melakukan uji pasar Pertalite sejak Jumat lalu. Penjualannnya dilakukan di 101 SPBU di tiga kota, antara lain 68 SPBU di Jakarta dan Bandung serta 33 SPBU di Surabaya. Uji pasar dilakukan setelah produk tersebut melalui berbagai tahapan pengujian secara teknis dan perizinan dari pemerintah.

Pertalite merupakan upaya Pertamina memberikan pilihan bahan bakar kendaraan kepada konsumen yang menginginkan produk dengan kualitas di atas Premium dengan harga terjangkau atau di bawah Pertamax. Dengan angka oktan 90, Pertalite diklaim dapat membuat pembakaran pada mesin kendaraan dengan teknologi terkini lebih baik dibandingkan Premium yang memiliki RON 88.

Pertalite sesuai digunakan kendaraan bermotor roda dua hingga kendaraan multipurpose vehicle (MPV) ukuran menengah. (kmp)

Dirut PT Pertamina: Pertalite Bukan Produk Impor Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menegaskan, produk bahan bakar khusus (BBK) varian baru Pertalite diproduksi di dalam negeri. Hal itu disampaikan Dwi saat peluncuran uji pasar Pertalite di Jakarta, Jumat (24/7) yang lalu.

Dwi mengaku kilang Pertamina sudah bisa memproduksi bahan bakar minyak dengan kadar oktan tinggi. “Pertalite produksinya masih di dalam negeri. Kilang kita (Pertamina) di Balongan sudah mampu mengolah BBM dengan RON tinggi seperti 92 (Pertamax),” kata Dwi. Meskipun produksi di Balongan masih kecil, Dwi mengatakan kemunculan Pertalite ini akan mengurangi impor. Pasalnya, Pertalite ini diproduksi untuk mengelola kelebihan nafta sehingga bisa mengurangi impor.

“Nafta yang biasanya kelebihan dan terpaksa diekspor dengan harga murah. Untuk itu kita manfaatkan mengembangkan komponen HOMC yang selama ini masih impor. Produksi Balongan sendiri masih kecil, jadi kita

masih butuh impor sekitar 50 persen.

Sedangkan nafta kita, kita ekspor. Jadi kalau Pertalite ini bisa diproses untuk kelebihan itu (nafta), kan bisa kurangi impor,” ucap Dwi. Dwi menambahkan, saat ini Pertamina sedang membangun pabrik baru di Cilacap yang digunakan untuk memproduksi RON tinggi. “Di Cilacap kita sedang uji pabrik barunya RFCC (Resid Fluid Catalytic Cracking), dan itu juga akan memungkinkan memproduksi RON-RON tinggi melebihi RON 88,” kata Dwi. Di tempat sama, Senior Vice President Marketing and Distribution Pertamina Mohamad Iskandar mengatakan, Pertalite bukanlah produk campuran dengan Premium. Melainkan hasil campuran aditif lainnya.

“Pertalite blending-nya beda, bukan antara Premium dan Pertamax. Inline blending ini bahan bakunya tetap dari 92, tapi 92 kan belum tentu Pertamax.

Kalau soal kandungannya itu rahasia perusahaan,” ucap Iskandar. (kmp)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

14

panggung aspirasi

Komisi A Minta Sharing Terminal Purabaya Selesai Bulan Agustus SURABAYA – Komisi A bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota menyelesaikan perjanjian kerjasama terkait bagi hasil (sharing) Terminal Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo. Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono menilai , berlarutnya masalah tersebut karena para asisten Sekota Surabaya kurang bertindak proaktif.

Menurut Adi Sutarwijono, selama ini para asisten berdalih lamanya penyelesaian sharing Purabaya lantaran menunggu hasil review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pemban-

gunan (BPKP). Anehnya, begitu hasil review keluar pada Februari lalu, tidak ada follow up yang dilakukan.

“Jajaran asisten yang diserahi bertindak pasif,” ujar Adi Sutarwijono.

Politisi dari PDI-P ini mengungkapkan, hasil review BPKP menyebutkan perjanjian apapun dibuat netto atau bruto, dengan berapapun komposisinya semua bergantug pada kesepakatan kedua pemerintah daerah. Untuk itu, kalangan dewan menunggu hingga pertengahan Agustus. “jika tidak ada penyelesaian konkrit, komisi akan undang

penyelesaian konkrit terminal,” tegas Alumnus FISIP Unair.

Pria yang akrab disapa Awi ini mengungkapkan, Walikota sebenarnya tak mempersoalkan berapa proporsi pembagian hasil Terminal Purabaya. Dengan kebijakna walikota tersebut sebenarnya lebih memudahkan jajaran birokrasi dalam melakukan perundingan.

“Sebenarnya Bu risma tak menetapkan angka. Tapi menunjukkan sinya akomodatif. Policynya, ditetapkan semacam apapun asal diterima kedua pihak,” katanya.

Apalagi selama ini, alokasi pembiayaan untuk pengelolaan

UPTD terminal Purabaya untuk pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau orientasi untung, UPTD mana yang untung. Semua pasti tombok (rugi),” tuturnya.

Mantan Wartawan ini mengaku, apabila mengejar target keuntungan dikhawatirkan memperlambat tercapainya titik temu dalam perundingan. agar tercapai kesepakatan dengan Pemkab Sidoarjo, Komisi A juga mendorong penyelesaian tanggungan yang harus dibayar Pemkot Surabaya ke Pemkab Sidoarjo yang nilainya sekitar Rp. 400 juta.

“Kita mendorong pemerintah

kota menyesaikan tanggungan pada PAK (Perubahan Anggran Keuangan) APBD 2015,” tandas Awi. Adi Sutarwiyono menegaskan, covered area pelayanan terminal Purabaya cukup luas, tidak hanya untuk warga Surabaya dan Sidoarjo, melainkan sudah lintas pulau. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah kota mengutamakan pelayanan tanpa menghitung keuntungan yang diraup.

“Covered areanya cukup luas, jadi kalau untung Rp. 1 M atau rugi 2 M tidak signifikan untuk dipersoalkan,” pungkasnya.(bmb/adv)

Pasca Lebaran, DPRD Surabaya Minta Pemkot Optimalkan Operasi Yustisi SURABAYA - DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota mengoptimalkan operasi yustisi atau administrasi kependudukan bagi para warga pendatang baru atau musiman pasca Hari Raya Idul Fitri. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Thoha mengatakan, operasi yustisi tersebut seyogianya melibatkan para aparat mulai camat, lurah hingga RW dan RT. “Kita tidak bisa batasi orang datang ke Surabaya. Tapi penertiban administrasi kependudukan perlu dilakukan agar perpindahan penduduk dari desa ke kota Surabaya secara massal bisa ditekan,” kata Masduki Toha, beberapa waktu lalu.

Dia mengakui, cerita dari para urban yang tinggal di Kota

Pahlawan ini kepada kerabatnya di daerah asalnya, menjadi salah satu pendorong terjadinya arus urbanisasi. “Cerita-cerita yang menarik itu yang menyebabkan mereka datang ke Surabaya,” ujarnya.

Pemkot Surabaya, lanjut Masduki, sebenarnya tak memasalahkan datangnya para urban, asalkan mereka memiliki bekal keahlian atau keterampilan. Menurutnya, jika tak mempunyai keterampilan, dikhawatirkan akan menjadi beban karena akan menambah jumlah pengangguran di Surabaya.

Dia juga mengimbau warga urban agar mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah kota ketika datang ke Surabaya. Diantaranya mempunyai identitas diri

Masduki Thoha Wakil Ketua DPRD Surabaya.

yang jelas seperti Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

Sementara itu, pasca Lebaran Pemkot Surabaya intensif menggelar operasi yustisi kependudukan. Menurut Wali Kota Tri Rismaharini, sasaran

operasi yustisi adalah rumah kos di sejumlah kawasan kota.

Operasi yustisi yang dimulai Rabu (22/7) melibatkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai Satpol PP, pegawai kelurahan, serta kecamatan. “Kita gerakkan muspika kecamatan, kelurahan, bagian pemerintahan untuk melakukan yustisi kependudukan,” kata Risma.

Dia mengungkapkan, operasi yustisi sebenartnya telah dilakukan sejak H+1 pasca Lebaran.

Pada saat itu, tempat yang dituju adalah terminal dan stasiun.

Warga pendatang bisa dikenai sanksi pidana atau denda jika melanggar peraturan daerah tentang kependudukan. Ancaman hukumannya yakni 3 bulan kurungan atau denda maksimal

Rp 50 juta.

Tindakan hukum dikenakan apabila selama tiga bulan tinggal di Kota Pahlawan ini tidak memiliki identitas kependudukan berupa Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) atau Kartu Identitas Penduduk musiman (KIPEM).

“Jika tiga bulan di sini tidak mengurus SKTS langsung kita proses verbal,” tandas Kepala Dinas Kependukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo.

Meski demikian, perlakuan berbeda diberikan kepada warga luar daerah yang baru datang pasca Lebaran. Jika diketahui belum memiliki identitas kependudukan, mereka diminta untuk mengurusnya. (go)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

globalSport

15

Enggan Berdamai Menpora Tegaskan Banding atas putusan PTUN Jakarta - Meski masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tegas enggan berdamai dengan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurut Imam, momentum lebaran harus dipisahkan dengan proses penyelesaian kisruh dengan PSSI .

Menpora Imam Nahrawi menggelar acara Halal Bihalal di internal kementeriannya, usai melewati libur Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Pada kesempatan itu, Menpora mengungkapkan permintaan maaf atas segala kesalahannya selama ini.

“Hari ini saya secara pribadi mohon maaf kalau ada khilaf. Dan tentu dalam tugas negara ada yang harus kita lakukan, karena secara pribadi dan kelembagaan itu dua hal yang berbeda,” kata Menpora Imam Nahrawi dalam acara Halal Bihalal Wisma Kemenpora, Rabu (22/7).

Ketika ditanya apakah PSSI diundang dalam acara halal bi halal yang diadakan Kemenpora, Imam menjawab normatif. “Semua tadi sudah diundang oleh Sekretaris Kemenpora. Tidak ada undangan khusus, semua sama. Kalau bicara soal kelembagaan apalagi institusi hukum,

itu hal lain lagi,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Sebelumnya, PSSI telah memenangkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas SK Menpora No. 01307 tentang sanksi administratif kegiatan olahraga. Pengadilan memutuskan SK tersebut wajib dicabut Kemenpora dan tak berlaku lagi.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menegaskan sikapnya untuk melakukan banding atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait SK Pembekuan PSSI.

Usai libur lebaran selama kurang lebih sepekan, Kemenpora melakukan halal bihalal di kantornya, Rabu (23/7), dengan beberapa jajaran Kemenpora, baik dari Deputi I, II, III, dan IV, media, juga beberapa undangan.

“Secara pribadi saya memberikan maaf kepada siapapun termasuk yang sempat mem-bully Menpora. Saya memberikan maaf yang tulus kepada beliau-beliau karena itu bentuk kecintaan kepada kami,” ucapnya.

“Secara pribadi, saya juga sudah harus berdamai dengan siapapun. Tapi kalau urusan kelembagaan apalagi ini sudah

menyangkut institusi hukum maka ini (urusan) sudah lain,” tambahnya.

Kami sudah mendaftarkan (banding) pada 14 Juli yang lalu.

Tinggal melengkapi beberapa hal untuk melengkapi memori banding.”

PTUN memenangkan gugatan PSSI pada 14 Juli lalu supaya Menpora mencabut SK pembekuan terhadap organisasi tersebut.

“Yang pasti kami akan meminta Komisi Yudisial untuk mengawasi PTUN karena penting setiap keputusan itu betul-betul adil sesuai dengan fakta, saksi, bukti dsb,” tukas Imam lagi.(dts/l6)

Buka Peluang Rekonsiliasi dengan Syarat Semangat Pembenahan Jakarta - Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan lembaganya membuka peluang rekonsiliasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurut dia, perdamaian antara PSSI dan Kemenpora bisa segera terwujud asalkan rekonsiliasi dilandasi dengan semangat pembenahan sepak bola di Tanah Air. “Walaupun saat ini proses banding masih terus berjalan, namun peluang rekonsiliasi akan tetap terbuka,” ujar Gatot, Kamis (23/7).

Gatot menjelaskan, banyak pihak akan mendukung perdamaian antara Kemenpora dan PSSI jika rekonsiliasi tersebut dilandasi semangat pembenahan sepak bola. “Saya rasa banyak pihak yang memiliki sudut pandang berseberangan dengan kami pun

akan mendukung perdamaian demi pembenahan sepak bola di Tanah Air,” katanya.

Di sisi lain, Sekitar 1.800 kalangan pecinta sepakbola meminta Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, agar mencabut SK Pembekuan PSSI. Imam menanggapi petisi itu sebagai harapan bahwa kompetisi harus berjalan.

Petisi itu tertuang dalam website change.org (situs yang mewadahi setiap orang yang ingin membuat pernyataan kepada pemerintah), di mana sekitar 1.822 orang yang memberikan petisi kepada Presiden Joko Widodo lewat akun twitter @jokowi, dan Menpora Imam Nahrawi lewat akun twitternya @imam_nahrawi dengan judul “Cabut SK Pembekuan PSSI!” Petisi itu dibuat oleh Ade Chandra yang mengaku supor-

Gatot S. Dewa Broto Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

ter dan penikmat sepakbola Indonesia.

Menariknya tak hanya pernyataan dukungan PSSI, pada website itu juga ada petisi yang mendukung agar PSSI tetap dibekukan, dari suporter lainnya bernama Ahmad Corpo.

Lewat petisi tersebut, Corpo

membuat pernyataan dengan judul “Tetap Bekukan/Bubarkan Kepengurusan PSSI” yang ia tujukan untuk Menpora, Presiden, serta Tono Suratman selaku Ketua KONI Pusat.

Ia meminta agar pemerintah tetap melakukan langkah-langkah reformasi tata kelola sepakbola Indonesia, lalu mengganti atau membubarkan kepengurusan PSSI yang sekarang, serta menyusun kepengurusan PSSI baru yang lebih bisa dipercaya, terbuka, dan kompeten.

“Terimakasih. Saya kira itu suatu harapan dari mereka dan saya memahami bahwa itu suatu ungkapan bahwa kompetisi harus berjalan,” ujar Imam menanggapi petisi tersebut, di sela-sela halal bihalal Kemenpora, Rabu (22/7).

“Tetapi perlu diingat kalau pemerintah, Kemenpora, Tim Transisi, atau pihak-pihak lain yang

ingin melaksanakan turnamen tolong tidak ada yang mencegat, mencegah, apalagi menakuti klub untuk tidak terlibat. Tolong hentikan itu,” sambungnya.

Lebih lanjut, Imam mengaku sudah banyak mendengar jika daerah-daerah sudah mulai banyak membuat turnamen.

“Semakin banyak masyarakat yang membuat turnamen tentu semakin bagus. Karenanya jangan ada lagi monopoli karena terus terang itu tidak sehat.

Mestinya setiap ada keinginan masyarakat untuk buat turnamen didorong.”

“Dan saya sudah mendengar dari berbagai macam daerah bahwa banyak yang membuat turnamen dari usia 10 sampai klub-klub profesional. Silakan, yang penting kita hidupkan lagi persepakbolaan Indonesia ini,” pungkasnya. (tmp/dt)

Jakarta - Master mentalis Deddy Corbuzier membuat pernyataan tegas bahwa dia akan pensiun dari dunia sulap. Pernyataan ini begitu mencengangkan, mengingat Deddy dianggap sebagai pesulap terbaik yang sering mengisi acara di layar kaca di Tanah Air. “Ini adalah perpisahan yang menyedihkan untuk saya. Semua yang punya awalan, akan tiba waktunya untuk berakhir. Secepatnya, saya akan keluar dari dunia sulap,” tulis pria bernama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo itu.

Ada tiga alasan mengapa pria kelahiran Jakarta, 28 Desember 1976 ini merasa sudah waktunya angkat kaki dari dunia sulap.

Pertama, Deddy ingin lebih memfokuskan perhatian dan kasih sayangnya kepada Azkanio Nikola, anak dari pernikahannya dengan mantan istrinya, Kalina Oktarani.

Deddy mengatakan bahwa dunia sulap sangat menyita waktu. Untuk mengusai satu trik, dia harus berlatih siang-malam sehingga waktunya sebagai ayah untuk buah hatinya jadi tersita.

Kedua, Deddy berharap adanya regenerasi di dunia sulap. Saat ini, industri hiburan sudah menganggap Deddy sebagai “raja” di dunia sulap, sehingga pesulap muda akan sulit bersinar selama Deddy masih berada di singgasana teratas di dunia sulap.

Terakhir, Deddy mengatakan ingin mencurahkan hobi lainnya yang tidak sempat dia curahkan. “Kalian tahu saya suka masak? Saya juga berlatih tiga jenis seni bela diri. Saya punya rekor dunia untuk melempar pisau. Saya sangat suka membaca dan saya pernah mengajar akting dan teater,” tulis Deddy.

Deddy telah berkecimpung di dunia sulap selama lebih dari 30 tahun. Banyak penghargaan telah disabetnya. Dia pernah dua kali meraih Merlin Award untuk kategori Mentalis Terbaik Dunia, dan menjadi pesulap Asia pertama yang diberi penghargaan dari Society of American Magician. (tmp)

Kenakan Jilbab, Banyak Fans Berharap Shandi Aulia Mualaf

Jakarta - Idul Fitri seakan tak hanya dirasakan kaum muslim saja, namun non muslim pun ikut mencicipi buah dari hari kemenagan itu tak terkecuali artis cantik Shandy Aulia.

Meskipun tidak merayakan puasa dan sahur, Shandy begitu toleransi dengan para sahabatnya yang muslim.

Bahkan seperti idul fitri kemarin, Shandy pun memposting foto dan videonya di Instagramnya dengan mengenakan hijab.

Pemain film Eiffel I’m in Love itu mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat muslim. Yang spesial dari ucapan selamat tersebut adalah Shandy Aulia mengenakan jilbab yang merupakan ciri khas umat muslim.

“Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin bagi umat Muslim yang merayakannya. Hari ini saya mau ke rumah ayah saya, untuk silaturahmi, untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri,” ujar Shandy Aulia.

“Bahagia itu saat saya tetap menghormati orangtua dan mengasihinya,” tulisnya sebagai caption video tersebut. Shandy juga tampak berfoto dengan sang ayah tercinta.

Tentu saja ucapan selamat Idul Fitri dari Shandy Aulia ini mendapatkan berbagai komentar dari netizen.

Foto Shandy yang sedang mengenakan jilbab di-posting artis itu pada akun Instagram-nya.

Banyak penggemarnya yang kaget dan menduga apakah Shandy telah menjadi mualaf. (bbs)

Edisi 20/Juli 2015 | www.globalindo.co

16

Fairuz A Rafiq

Tiga Alasan Pensiunnya Deddy Corbuzier dari Dunia Sulap

Globaltainment

Fairuz A Rafiq Janda Gemar

Daun Muda GLOBALINDO.CO - Artis yang satu ini memang sangat fenomenal, putri dari legenda penyanyi dangdut A Rafiq ini kembali mempunyai gandengan baru setelah pernikahannya kandas dengan Galih Ginanjar belum genap satu tahun, bahkan sebelumnya dia digosipkan dekat dengan mantan suami Ayu Ting Ting, Henry Baskoro Hendarso alias Enji.

Tak tanggung-tanggung kini yang dipacari Fairuz A Rafiq adalah Randa Septian, jejaka tampan yang usianya terpaut delapan tahun dengan sang janda tersebut.

Lewat instagram, janda Galih Ginanjar yang resmi menyandang status janda pada Desember 2014 itu, ungkap kebersamaan bersama Randa.

Lewat unggahan potret di akun Instagram Randa tadi maka terlihatlah mesra itu. Randa bahkan tak sungkan ungkapkan rasa sayangnya pada wanita beranak satu itu dengan ucapan I Love U. Tak sekadar ungkapkan kata cinta, bintang sinetron Ksatria 5 Pandawa itu juga kerap habiskan waktu bersama.

Salah satunya, saat mereka berduaan menghabiskan waktu liburan.

Dalam beberapa potret, Fairuz dan Randa tampak terbang jauh ke Pulau Dewata, Bali, untuk temukan suasana kencan romantis. Mereka terlihat akrab dan begitu bahagia menikmati deru ombak dan hamparan pasir putih.

Keakraban serupa juga terlihat saat Randa memeluk Faaz Arafiq, buah cinta Fairuz bersama sang mantan suami. Randa tampak dekat dengan bocah tampan itu, bahkan Faaz tampak anteng berada di pangkuan kekasih sang bunda.

Sayang, Fairuz belum mengungkapkan apakah Randa sekadar pacar atau bakal menjadi calon suami. Kita tunggu saja kelanjutan kisah dari janda cantik ini. (bbs)