KORAN GLOBALINDO EDISI 21

Informasi Terdepan Indonesia

edisi 21

26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015

Pansel Kantongi 10 Nama Capim KPK Pemilik Rekening Mencurigakan

free e-paper terbit mingguan 16 Halaman

nPOLITIK HAL 6

pilwali surabaya

adu kuat dua birokrat

Usai resmi mendaftar sebagai calon Walikota-Wakil WAlikota Surabaya, pasangan Rasiyo-Dhimam Abror menyatakan keyakinannya bisa mengalahkan calon incumbent, Tri Rismaharin-Whisnu Sakti Buana. Pasangan ini mengaku akan bekerja keras dan saling melengkapi untuk menandingi tingginya popularitas dan elektabilitas calon petahana. nFOKUS HAL 2-5

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

fokus

2

Modal Pengalaman Birokrasi, Rasiyo-Abror Yakin Kalahkan Risma-Whisnu Sakti

Usai resmi mendaftar sebagai calon Walikota-Wakil WAlikota Surabaya, pasangan Rasiyo-Dhimam Abror menyatakan keyakinannya bisa mengalahkan calon incumbent, Tri Rismaharin-Whisnu Sakti Buana. Pasangan ini mengaku akan bekerja keras dan saling melengkapi untuk menandingi tingginya popularitas dan elektabilitas calon petahana.

“Saya berharap kepada pak Abror supaya bisa menyiapkan dengan baik dalam menghadapi Pilkada Surabaya,” kata Rasiyo, Selasa (11/8).

Menurut Rasiyo, pengalamannya di dunia birokrasi serta pengalaman pendampingnya di bidang organisasi akan membantunya jika nanti terpilih menjadi Walikota Surabaya. Sebab pemimpin yang baik adalah yang mampu memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi warganya.

“Yang bagus akan tetap kita

pertahankan karena bangun itu tidak bisa sendiri. Yang tidak kalah penting adalah komunikasi dengan anggota dewan,” tegasnya.

Disinggung soal posisi Abror yang sebelumnya sempat maju sebagai calon walikota, ia tidak mempersoalkan. Sebab yang menentukan komposisi pasangan adalah PD dan PAN. S e b a g a i m a nt a n g u r u , Rasiyo akan menggerakkan jaringan guru dan muridnya yang ada di Surabaya. “Ribuan murid dan guru di Surabaya insya Allah akan mendukung saya,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini.

Selain itu, bermodal pengalaman birokrasi dan dunia pendidikan yang ditekuninya, Rasiyo diyakini mampu mengalahkan Risma dalam pesta demokrasi tersebut. Rasiyo pun mengaku mendapatkan

kehormatan dilamar Partai Demokrat sebagai calon wali kota Surabaya.

“Ini amanah partai, doakan saya bisa menjalankannya,” kata bekas orang kepercayaan, Soekarwo di Pemprov Jatim itu.

Mantan Sekdaprov Jatim ini menilai, yang membedakan dirinya dengan Abror hanya ada satu. Jika Abror melamar ke partai untuk mendapatkan rekomendasi, dirinya justru dilamar untuk dijadikan calon walikota.

“Tentu barang yang dipilih itu berdasarkan beberapa pertimbangan. Saya bangga karena yand dipilih. Saya juga sempat didekati koalisi,” ujarnya panjang lebar.

Rasiyo menepis tudingan ada upaya menggagalkan Pilkada Surabaya. Kedatangan dirinya bersama Abror mendaftar ke KPU merupakan bukti penegakan demokrasi oleh PD dan PAN.

“Par tai tidak mung kin memberikan bagi rekom yang tidak kompeten. Mereka akan rugi jika calonnya sembarangan,” tukas Rasiyo.

Rasiyo merupakan mantan sekda provinsi yang sebelumnya aktif di PGRI dan memiliki jejak rekam pengajar. Saat ini, dia mendirikan yayasan pendidikan dan masih aktif menjadi komisaris Bank UMKM Jatim.

Adapun Dhimam Abror merupakan Ketua Harian KONI Jawa Timur yang sebelumnya pernah menjabat Ketua Persatuan Wartawan Indonesia wilayah Jatim. Dhimam Abror saat dimintai komentar mengaku akan bahu membahu memenangkan Pilkada Surabaya.

“Kita sudah sepakat untuk memenangkan Pilkada Surabaya,” pungkas Abror.

Optimisme senada juga dilontarkan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Soekarwo.

"

Pak Rasiyo dan pak Abror ini tarung bagus.

Saya keyakinan dia tarung bagus SOEKARWO Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur

Ia sangat yakin, Rasiyo yang sarat pengalaman memimpin birokrasi bisa menandingi Risma.

“Pak Rasiyo dan pak Abror ini tarung bagus. Saya keyakinan dia tarung bagus,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo di kompleks Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/8).

Gubernur Jatim ini menambahkan, Rasiyo sendiri cukup dikenal di Surabaya sehingga diharapkan bisa bersaing dengan calon petahana. Mereka baru bisa mendaftar ke KPU hari ini karena di Kediri hingga semalam masih berlangsung musyawarah wilayah PAN. Soekar wo mengatakan mengajukan calon itu artinya Demokrat bersama PAN berani bersaing dengan petahana. “Kalau kompromi enggak perlu manggil pak Rasiyo, ngapain pak Rasiyo harus tarung,” katanya. (bmb/gbi)

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

fokus

3

Demokrat-PAN Panaskan Mesin Politik Pemenangan Rasiyo-Abror

Rasiyo-Abror Mendapat Bocoran untuk Kalahkan Risma-Whisnu Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Rasiyo-Dhimam Abror, mendapatkan bocoran untuk mengungguli pasangan Risma-Whisnu. Bocoran tersebut didapatkan dari mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH pada Senin (17/8) kemarin.

“Bila ingin mengalahkan Risma, kuncinya mudah. Sekarang masih ada waktu. Kalau Pak Rasiyo dan Mas Abror bisa mengelola media dengan baik maka akan berhasil. Itu kuncinya, media harus dikuasai. Kalau masalah media, saya yakin Mas Abror pasti sudah lebih tahu dan lebih piawai. Ini kompetisi yang menarik,” tutur Bambang DH. Seperti diketahui Rasiyo adalah mantan birokrat yang pernah menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan serta Sekda Provinsi Jawa Timur. Hal ini sudah tentu membawa keuntungan tersendiri mengingat jumlah guru di Surabaya yang pernah menjadi bawahannya cukup banyak. Ditambah dengan kolega sesama PNS. Begitu juga dengan Dhimam Abror yang diketahui berlatar belakang sebagai jurnalis senior dan pernah memimpin sebuah harian besar di Jawa Timur, sudah tentu memiliki jaringan yang luas. Bambang menilai pasangan mantan birokrat dan mantan wartawan cukup mengkhawatirkan

posisi pasangan petahana dari PDIP (Risma-Wahisnu).

Bukan tidak mungkin RasiyoAbror bisa unggul dalam pemilihan Wali Kota dan Wakli Wali Kota Surabaya kali ini, mantan Wali Kota Surabaya ini memberikan contoh kasus seperti yang sudah terjadi di DKI Jakarta. Bagaimana bisa incumbent Foke bisa dikalahkan oleh Jokowi pada saat Pilgub silam.

Saat ini Bambang DH mengaku bahwa partainya benar-benar serius dalam menghadapi Pilwali Surabaya, utamanya ketika lawan yang dihadapi adalah pasangan Rasiyo-Abror. Sebab jika tidak serius, hasil pilkada bisa sangat tidak sesuai harapan.

Dalam survei, elektabilitas Risma-Whisnu unggul 70 persen.

Sedangkan untuk pasangan calon di luar Risma-Whisnu maksimal hanya dapat mencapai sekitar 30 persen saat menjelang coblosan.

“Itu pun kalau calon lawan Risma melakukan kerja-kerja politik secara maksimal dalam kurun waktu tiga bulan ini,” ujar Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) Mohammad Asfar, Selasa (18/8).

Asfar menjelaskan jika ingin menyaingi Risma maka bakal pasangan calon penantang Risma harus mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang langsung berhubungan dengan para pemilih. Karena selama ini

penantang Risma menurutnya masih disibukan menyiapkan ‘kendaraan’ politik untuk maju dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya sehingga masih berusaha melakukan kesepakatan politik di tingkatan elit.

“Ini karena tingkat kepuasan kerja Risma sudah mencapai 70 persen sehingga pasangan penantang harus kerja keras,” ujarnya.

Asfar menambahkan masyarakat Surabaya menilai bahwa kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam menata kota Surabaya berhasil.

Masyarakat sangat menyukai upaya pemerintah Kota Surabaya dalam hal penataan kota Surabaya, seperti penghijauan, bidang kesehatan, maupun pendidikan.

Sedangkan untuk pasangan calon penantang Risma yang munculnya tiga bulan menjelang coblosan membuat masyarakat Surabaya masih belum mengenal dan memahami pasangan penantang Risma tersebut. Selain itu, mepetnya waktu untuk mengenalkan pasangan calon penantang kepada para calon pemilih juga membuat alasan mengapai pasangan calon penantang Risma tersebut memiliki elektabilitas yang rendah.

“Jadi ini bukan masalah calon penantang Risma itu tidak berkualitas tapi hanya karena masalah waktu,” ujar Asfar. (gbi/bs

Meski rekomendasinya masih bermasalah, koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) mulai menggerakkan mesin politiknya untuk mengantar pasangan Rasiyo-Dhimam Abror menghadapi duet incumbent, Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana di Pilwali Surabaya 2015.

“Saat ini kami (DemokratPAN) mulai menjalin komunikasi untuk membentuk tim pemenangan,” ujar Djunaedi.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya terus menjalin komunikasi dengan seluruh simpul kader di bawah. Sebagai tahap awal pengenalan, tim pemenangan dari Partai Demokrat-PAN akan mendampingi Rasiyo-Abror melakukan Roadshow ke sejumlah basis massa kedua partai.

“Diharapkan tim tersebut

bisa terbentuk secepatnya,” tandas Djunaedi.

Selain komunikasi antara Demokrat maupun PAN, kata Djunaedi, pihaknya juga menjalin komunikasi politik dengan parpol diluar pengusung Rasiyo-Dhimam Abror.

“Saya menyambut baik ketika partai politik lain di Surabaya bersedia berintegrasi dengan Demokrat menghadapi Pilwali mendatang,” tegas Djunaedi.

Wakil Ketua komisi D DPRD Kota Surabaya ini optimis kinerja mesin politik dari kedua parpol akan bekerja maksimal.

Ketua DPD PAN Surabaya, H. Surat mengungkapkan komposisi prosentasi dari tim pemenangan gabungan ini adalah 50:50. Dengan demikian, kedua partai memiliki tanggung jawab yang sama dalam Pilkada Surabaya. (bmb)

Keabsahan Rekomendasi dari PAN Dipertanyakan Keabsahan rekomendasi yang baru saja diserahkan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Surabaya, Rasiyo-Abror patut dipertanyakan. Hingga sekarang belum diketahui apakah rekom tersebut asli atau tidak.

Saat datang ke KPU, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW PAN Jatim Firda S Badri yang diberi tugas membawah rekom enggan menunjukkan kepada media.

“Nanti saja biar KPU yang menunjukkan. Ini rekomnya ada di dalam tas,” ujar Firda saat diminta menunjukkan rekom yang dia bawahnya, Rabu (19/8/2015).

Firda memastikan rekom yang di bawah kali merupakan rekom yang sebelumnya dikirim lewat email. Dengan demikian, rekom tersebut bukan rekom baru.

“Rekom ini sesuai dengan yang dikirim lewat email pada saat pendaftaran,” tegasnya.

Menurut Firda, selama ini rekom disimpan di kantor DPP. Rekomendasi belum bisa diserahkan karena pada saat pendaftaran bersamaan dengan Muswil di Kediri.

“Kalau rekomnya sudah dibuat tanggal 10 atau sehari sebelum pendaftaran di KPU,” terang Firda.

Terpisah, Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin juga belum bisa memastikan apakah rekomendasi yang diserahkan PAN untuk pasangan Rasiyo-Dhimam Abror asli atau tidak.

“Akan kita teliti lagi apakah rekom yang diserahkan hari ini sama dengan yang dikirim lewat email pada saat pendaftaran. Makanya kita belum bisa menunjukkan,” ujar Robiyan Arifin. (bmb/gbi)

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

fokus

4

Megawati Jadi Jurkam Risma-Whisnu Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputeri akan menjadi juru kampanye ( jurkam) pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana pada Pilkada Suabaya 2015.

Kepastian itu diperoleh dari

Juru Bicara Tim Pemenangan Risma-Whisnu, Didik Prasetyono. Ia berharap tidak ada halangan mendadak yang membatalkan agenda kedatangan Megawati ke Surabaya saat kampanye Risma-Whisnu.

“Bu Mega meminta khusus kepada kami untuk didatangkan,” kata Didik usai menyerah-

kan kekurangan berkas syarat pasangan calon ke kantor KPU Surabaya, Jumat (21/8).

Menurutnya, Megawati memprioritaskan kemenangan maksimal di Pilkada Kota Surabaya 2015 karena Surabaya adalah terkenal sebagai basis massa PDIP. Meski demikian, pihaknya tidak menganggap

enteng pasangan lawan RasiyoAbror yang diusung PAN dan Demokrat.

Hal ini dikarenakan sosok Rasiyo yang merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Sekretaris Daerah Pemprov Jatim sudah dikenal warga Surabaya. Demikian pula dengan bakal cawalon wakilnya,

Dhimam Abror yang merupakan Ketua Harian KONI Jatim dan mantan pimpinan redaksi dari sejumlah media massa di Kota Surabaya juga cukup dikenal warga Surabaya.

“Rasiyo-Abror lawan yang perlu dipertimbangkan. Tapi kita tetap optimalkan memenangkan Pilkada Surabaya. Jika sebelum-

menangan hingga zona marking pada level tiap 10 rumah di tiap RT,” ungkapnya.

Harapan PDI-P Surabaya terhadap target kemenangan, lan-

jut Didik, lebih tinggi dari hasil perolehan Jokowi saat Pilpres, yakni 64 persen. Bahkan dalam Rakercabsus PDI-P Surabaya yang dihadiri Sekjen Hasto Kris-

tiyanto, kader PDI-P Surabaya dalam pilwali nanti berupaya menumbangkan rekor kemenangan kedua Jokowi di Pilkada Solo sebesar 92 persen. (kc/gbi)

Tak Mau Terlena Popularitas Risma, PDIP Fokus Gerakkan Mesin Pasangan Tri RismahariniWhsnu Sakti Buana dipastikan telah mendapat rival di Pilwali Surabaya, 9 Desember 2015.

Namun PDI Perjuangan Surabaya selaku partai pengusung pasangan incumbent ini tak mau jemawa dan memasang target apapun, kendati Risma sedang dalam puncak popularitasnya.

PDI-P Surabaya tak mau hanya mengandalkan figur kandidat yang dijagokannya. Lebih dari itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu ingin focus menggerakkan mesin politiknya untuk memenangkan duet RismaWhisnu.

Wakil Ketua DPC PDI P Surabaya, Didik Prasetyono, menegaskan, soliditas mesin partai hingga kader di tingkat RT/ RW sangat diperlukan meng-

ingat calon lawan yang akan dihadapi Risma-Whisnu merupakan kandidat yang berpengalaman di birokrasi dan cukup dikenal masyarakat Surabaya.

Satu-satunya pesaing RismaWhisnu di Pilwali 2015 ini adalah duet Rasiyo, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dan wakilnya, Dhimam Abror, seorang jurnalis senior yang juga Ketua Harian KONI Jatim.

“Kami sedang petakan basis dukungan Risma-Wisnu dan dikomparasikan dengan basis dukungan pasangan lawan,” kata Didik, Kamis (13/8).

Seluruh kader PDI P di Surabaya juga diintruksikan oleh DPP untuk tidak terlena dengan tingginya angka survei awal RismaWisnu. “Kami diminta secara serius mempersiapkan tim pe-

Kritik Serapan APBD Rendah Dinilai Jatuhkan Risma-Whisnu Legislator PDI Perjuangan DPRD Surabaya berang dengan pernyataan koleganya dari Fraksi Partai Nasdem, Vinsensius Awey yang menganggap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai penimbun APBD terbesar di Indonesia. Hingga Agustus, tercatat baru 39 persen APBD Surabaya tahun 2015 yang terserap.

Kekesalan terhadap Awey terlontar dari legislator PDI P Sukadar. Anggota Komisi C ini menuding pernyataan Vinsensius Awey sebagai kampanye negatif untuk menjatuhkan citra pasangan petahana (incumbent) Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana di Pilkada serentak 2015.

“Ini bentuk kampanye hitam

dengan menyudutkan bakal calon walikota dan wakilnya,” tuding Sukadar, Senin (24/8).

Sukadar mengingatkan, jika memang ingin memberikan kritik idealnya dilakukan pada akhir tahun. Sebab untuk sera-

pan baru bisa dilihat pada bulan September, Oktober, November dan Desember seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

“Itu teknis dan bukan domain kita. Seluruhnya kewenangan eksekutif,” tegasnya.

Apalagi, melihat Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2014 yang hanya berkisar Rp. 540 juta dari APBD sekitar Rp. 7,4 Triliun, menurutnya itu menunjukkan penyerapan anggran sudah baik.

“Sisi mana yang menjelaskan ada penumpukan anggaran,?” ujarnya dengan nada tanya.

Sukadar mengungkapkan, dirinya dengan Awey sama –sama pernah menjadi anggota pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertangung jawaban) Walikota.

Serapan anggran tersebut bisa

dilihat dalam laporan yang disampaikan melalui LKPJ Walikota.

“Gak bener kalau pemkot bikin program tidak maksimal, ini belum akhir tahun gak bisa disimpulkan penyerapannya.

Gak usah black campaign lah,” kata politisi dari PDI-P ini Politisi PDI-P lainnya, Adi Sutarwijono mengungkapkan, masih rendahnya serapan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Sebut saja proses lelang, perencanaan, kemudian adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Namun, faktanya setiap akhir tahun silpa tak tetalu besar.

“Silpa kita gak terlalu besar setiap tahunnya kurang dari 10 persen dari APBD Rp. 7,4 Triliun,” jelas alumnus FISIP Unair.

Menurutnya, Silpa tersebut se-

bagai kekuatan cadangan anggaran pemerintah kota untuk menambah atau sebagai jaring pengaman ketika perencanaan anggran berikutnya defisit. Adi menegaskan dengan besaran silpa itu tidak perlu dirisaukan, atau bahkan disebut penimbun APBD. “Itu hal yang logis ketika perencanaan dan pelaksanaan tidak berjalan paralel, karena banyak faktor yang mempengaruhinya,” terang pria yang akrab dsapa Awi. Berbeda dengan Sukadar, Wakil ketua Komisi A Bidang Hukum ini menganggap sikap kritis Awey sebagai hal yang wajar. Namun, ketika disampaikan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan wakilnya dinilai mengandung tendensi tertentu. (bmb/gbi)

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

5

Praperadilan Ditolak, Status OC Kaligis Jadi Terdakwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menggelar sidang putusan praperadilan pengacara OC Kaligis perihal penetapnnya sebagai tersangka oleh KPK, Senin (24/8).

Dalam putusannya, hakim menilai pokok perkara pemohon sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat sejak 12 Agustus 2015 yang lalu. Sehingga praperadilan dinyatakan gugur.

“Menyatakan praperadilan pemohon atas nama Otto Cornelis Kaligis gugur. Dalam pokok permohonan yang diajukan Otto Cornelis Kaligis tidak dapat diterima,” ucap Hakim Suprapto dalam putusannya di PN Jaksel, Jakarta, Senin (24/8).

Dalam putusannya, hakim menyatakan, karena pokok perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status pemohon bukan lagi sebagai tersangka, melainkan terdakwa. “Dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 10.000,” tandasnya.

“Karena telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka berdasarkan tetentuan padal 8 KUHAP ayat 1 UU no 8 tahun 81 tentang KUHAP, permohonan praperadilan pemohon tersebut gugur,” jelas hakim sambil mengetok

palu mengakhiri sidang.

OC Kaligis ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap kepada tiga hakim dan satu panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Medan. Dalam kasus tersebut, KPK juga menetapkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evi Susanti sebagai tersangka.

Sebelumnya pada Selasa 14 Juli 2015, penyidik KPK melakukan penjemputan terhadap OC Kaligis di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Usai dijemput dan dilakukan pemeriksaan, penyidik menetapkan OC Kaligis menjadi tersangka.

OC Kaligis disangkakan Pasal 6 Ayat 1 huruf a dan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat 1 jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp 750 juta. (gbi/bs)

Pengacara Upayakan Ubah UU KPK hingga Laporkan Hakim Pengguguran Praperadilan OC Kaligis mendapat tanggapan dari kuasa hukumnya, mulai dari upaya untuk perubahan Undang-undang KPK hingga melaporkan hakim Suprapto ke Komisi Yudisial.

Johnson menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan revisi UU KPK ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR dan akan menimbangkan pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami akan perjuangkan UU KPK diubah, agar KPK diaudit dan evaluasi. Agar jangan langgar prosedur utuk capai target,” ujar Johnson Panjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (24/8).

Johnson menuding KPK melanggar prosedur untuk memenuhi ca-

paian target. Menurutnya KPK perlu diaudit dan dievaluasi agar tidak terus melanggar prosedur.

Di samping itu, Johnson Panjaitan juga mengatakan, pihaknya mempertimbangkan melaporkan hakim Suprapto ke Komisi Yudisial dengan sangkaan pelanggaran kode etik. Langkah itu terkait putusan Suprapto yang menggugurkan gugatan praperadilan Kaligis. “Tentu, akan kita pelajari terlebih dahulu hasil putusan ini sebelum laporkan ke KY,” tambah Johnson.

Dalam putusannya, Suprapto hanya mempertimbangkan salah satu poin eksepsi yang diajukan KPK di dalam jawabannya, yakni gugatan itu gugur lantaran berkas perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.(gbi/bs)

Global Justice KPK Sita Mobil Pengantar Duit Suap Gubernur Sumut Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil Toyota Fortuner terkait kasus suap yang menjerat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Mobil itu diduga yang digunakan untuk mengantar duit suap kepada tiga hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

“Hanya satu mobil (disita) yang diduga kendaraan yang digunakan untuk proses tindak pidana korupsi tersebut,” kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi di kantornya, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (21/8).

Menurut Johan, mobil ini diangkut penyidik ketika penggeledahan beberapa waktu lalu, di lokasi yang diduga terdapat jejak-jejak kasus ini. Fortuner itu kini sudah dikandangkan penyidik.

“Dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan),” jelasnya.

Kamis (20/8) kemarin, KPK menggeledah beberapa lokasi dalam mengusut kasus suap PTUN Medan serta tiga kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprov Sumut yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Bina Marga.

Sehari sebelumnya, tim penyidik lembaga antirasuah juga menyisir tiga tempat di Medan.

Pertama, Rumah Gubernur di Jalan Seroja. Lalu, penyidik juga mendatangi Pendopo Gubernur, di Jalan Sudirman. Ketiga, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan.

Sebelum itu, KPK menggeledah rumah Evy Susanti, istri Gatot Pujo, di Tebet pada Selasa (18/8).

Lembaga antikorupsi juga menyisir rumah dua pengacara dari OC Kaligis and Associate yakni Iwan Yulius Irwansyah di Permata Hijau dan Yenny Octarina Misnan di Kemayoran.

Dalam kasus ini, KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat, antara lain Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kantor pengacara O.C. Kaligis, dan Kantor PTUN Medan. Lembaga antikorupsi itu juga sudah menyisir rumah empat tersangka. Mereka adalah Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Hakim PTUN Dermawan Ginting, Hakim PTUN Amir Fauzi, dan Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan. (gbi)

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

politik

6

Golkar Kubu Agung Sebut Putusan MK Sebabkan Calon Kepala Daerah Tunggal Partai Golkar pasang badan terhadap tudingan bahwa ketidaksiapan dan ketidakseriusan partai politik mengusung calon kepala daerah menjadi penyebab utama munculnya kandidat tunggal. Partai beringin malah menyudutkan Mahkamah Konstitusi sebagai biang yang menyebabkan kader parpol yang

sudah menjadi Anggota DPR/ DPRD menjadi enggan maju sebagai calon kepala daerah.

Dalam putusannya, MK membatalkan aturan yang menyebut anggota DPR, DPD, DPRD atau yang sebagai pejabat publik lainnya boleh ikut Pilkada tanpa mundur dari jabatannya. Artinya, jika anggota DPR, DPD, DPRD, dan

pejabat publik lainnya ingin maju sebagai calon kepala daerah harus mundur dari jabatannya.

“Putusan MK itu menimbulkan lahirnya calon tunggal. Jika tidak ada putusan MK, tidak mungkin daerah seperti Kota Surabya tidak ada calon lain. Setalah ada putusan MK, orang tentu tidak mau hilang pekerjaan atau jabatannya

Pansel Kantongi 10 Nama Capim KPK Pemilik Rekening Mencurigakan Sebanyak 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki rekening jumbo. Data itu diperoleh panitia seleksi Capim KPK dari hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Jubir Pansel Capim KPK Betty Alisjahbana menyatakan, 10 nama itu ada diantara 19 kandidat yang lolos dari seleksi tahap ketiga. Ia tak mau membeber 10 nama yang terindikasi memiliki rekening mencurigakan tersebut.

“Enggak sampai (setengah dari 10 capim terindikasi memiliki rekening mencurigkan lolos seleksi tahap tiga). Tapi datadata (PPATK) itu kami gunakan untuk memverifikasi. Kita

tidak bisa semena-mena, diantara capim sendiri kita masih mendiskusikannya,” jelasnya, Rabu (12/8).

Apakah 10 nama itu tetap akan mengikuti seleksi tahap empat?

Betti tak bisa memastikannya.

Ia mengatakan, pansel belum membahas soal 10 nama itu karena baru menerima laporan dari PPATK, Selasa (11/8) siang.

Lagipula, kata Betty, pihaknya tidak bisa serta merta mencoretnya mengingat rekening gendut tidak mutlak menandakan adanya unsur pidana. ”Data PPATK mengenai transaksi mencurigakan tidak otomatis pidana.

Bisa banyak kemungkinan. Jadi kita harus memverifikasinya sebelum memutuskan,” kata Bettiy

Seleksi tahap IV (akhir) tes wawancara calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi resmi berakhir. Pihak istana negara meminta Panitia Seleksi Capim KPK mempertimbangkan serius rekomendasi Bareskrim Polri untuk tidak meloloskan kandidat yang dianggap bermasalah berdasar hasil penelusuran rekam jejaknya.

Dari 19 kandidat yang mengi-

kuti seleksi tahap akhir, Pansel akan menyaring menjadi delapan nama. Kedelapan nama tersebut kemudian akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. (Baca: Brigjen Polri Capim KPK Ini Ingin Penyidikan Korupsi Dilimpahkan ke Polri dan Kejaksaan).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Pansel KPK seharusnya mempertimbangkan hasil penelusuran rekam jejak dan

Betty menambahkan, penelusuran rekam jejak capim KPK belum rampung 100 persen.

Setelah seleksi tahap tiga usai, pansel masih melakukan penelusuran rekam jejak yang lebih spesifik kendati telah melibatkan PPATK, ICW, Polri, Kejaksaan, dan BIN. Dalam seleksi tahap empat, para capim akan menjalani tes wawancara terbuka dan tes kesehatan. “ Tracking (penelusuran) masih ada yang belum selesai.

Setelah ini akan dilakukan penelusuran yang lebih spesifik,” kata Betty.

Mekanisme seleksi tahap empat yang semakin berat itu dibenarkan Ketua Pansel Capim KPK, Destry Damayanti. Ia mengingatkan kepada 19 kandidat untuk

jika tidak terpilih,” kata Wakil sekjen PG versi Agung Laksono, Muhammad Ramli dalam diskusi di Jakarta, Jumat (14/8).

Ramli menjelaskan putusan MK membuat banyak bakal calon yang sudah pasang sepanduk, baliho, menyebarkan pamflet, dan berbagai kegiatan kampanye lainnya, mundur

dari pencalonannya. Celakanya putusan MK baru keluar menjelang pendaftaran. Kondisi itu membuat orang tidak siap.

Di sisi lain, dengan putusan itu, orang lalu berhitung dan menganalisis elektabilitasnya.

Sang calon tentu tidak mau kalah atau rugi karena biaya Pilkada sangat mahal. (gbi/bs)

mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi seleksi tahap akhir tersebut, sebelum pihaknya menyerahkan namanama yang layak untuk menjadi pimpinan kepada Presiden Joko Widodo.

“Tes akan semakin berat karena kualitas makin baik,” kata Destry di kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/8).

Namun, ia mengatakan, Pansel KPK memiliki cara untuk menilai para Capim KPK. “Kami sudah lakukan profile assessment, di mana kami melihat segala aspek dan potensi yang dimiliki Capim, termasuk cara kerja, kecerdasan, hubungan sosial, dan kepribadian.

Dalam kepribadian kami lihat kemandirian, emosional,” ujar Destry.

Sementara PPATK mengakui ada 10 nama yang terindikasi ppunya rekening mencurigakan.

Selain Pansel KPK, PPATK juga

melaporkan 10 nama tersebut ke Presiden Joko Widodo.

“Hasil temuan kita ada sekira sepuluh orang yang rekeningnya bermasalah. Temuan ini sudah kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian diserahkan kepada Pansel,” kata Kepala PPATK, Muhammad Yusuf saat dihubungi, Rabu (12/8).

Yusuf mengungkapkan, dalam sepuluh rekening ditemukan adanya transaksi yang tidak wajar. Menurut Yusuf, berdasarkan analisis yang dilakukan PPATK ditemukan ada calon yang mendapatkan pemasukan lebih banyak dari profil pendapatan secara normal.

“Misalkan gajinya Rp 5 juta, tapi yang masuk lebih dari itu.

Ini menjadi indikasi adanya transaksi tidak wajar,” ujar Yusuf.

Namun, Yusuf tidak bisa memberikan informasi mengenai sepuluh nama yang memiliki rekening tersebut. (gbi)

Capim KPK Bermasalah, Istana Minta Pansel Pertimbangkan Rekomendasi Polri rekomendasi dari Bareskrim Polri untuk meloloskan capim KPK. “Karena memang Pansel ini, kan, independen. Kami juga sama sekali tak ingin mempengaruhi. Tapi, karena permintaan itu secara resmi, seyogianya itu dipertimbangkan. Sebab, kalau tidak, data atau fakta yang ada itu bisa menjadi liar di masyarakat,” kata Pramono di Istana Negara, Rabu (26/8).

Pramono mengatakan harusnya Pansel tidak meloloskan kandidat capim KPK yang diberikan cap bermasalah oleh Bareskrim. Untuk itu, ia meminta, dalam melakukan seleksi tahap akhir, Pansel serius memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari penegak hukum, seperti Bareskrim serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

“Pansel harus bekerja ber-

dasarkan fakta, data, akurasi, bukan berdasarkan perasaan, karena yang dipilih adalah orang terbaik, orang bersih, bukan orang yang menggunakan KPK sebagai panggung. Kami punya pengalaman, ada orang yang menggunakan KPK untuk menjadi panggung. Silakan Pansel meneliti itu supaya kami tidak salah lagi pilih orang,” ujar politisi PDI Perjuangan itu. (tp/gbi)

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

Pilkada Serentak

7

Pasangan Incumbent Pilkada Gresik Mulus, Dua Pesaingnya Kurang Syarat Langkah dua pasangan kandidat Bupati-WakilBupatiGresik,HusnulKhuluq-Ahmad Rubai (Berkah) dan Ahmad Nurhamim-Junaidi (Arjuna) tersendat.

Pasangandariduakoalisiparpolberbeda ini terancam gagal menantang duet incumbent, Sambari Halim Radianto-M Qosim (SQ) lantaran syarat administrasi mereka belum lengkap.

Sedangkan berkas pasangan

incumbent, SQ dinyatakan lengkap.

Ketua KPUD Gresik, Akhmad Roni mengatakan berkas dari pasangan calon Berkah yang dianggap kurang adalah surat pernyataan pengunduran diri cabup Husnul Khuluq dari status pegawai negeri sipil. Husnul terakhir masih tercatat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Nomor Seri Uang Rp 20.000 untuk Tentukan Nomor Urut Cabup dan Cawabup Untuk menetapkan nomor urut di Pilkada Kabupaten Malang, KPU melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang dan yang unik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang, Jawa Timur, menggunakan nomor seri uang kertas pecahan Rp 20.000.

Menurut Santoko, selaku Ketua KPU Kabupaten Malang, tata cara undian pengambilan nomor urut itu sudah disepakati semua pasangan calon. Hal itu diungkapkannya usai pengundian di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (26/8). Dia menjelaskan, siapa yang berhak mengambil undian pertamakali juga berdasarkan nomor seri tiga digit terakhir yang tertinggi.

Pasangan yang meraih angka seri tertingi, mendapatkan angka nomor satu.

Nomor urut itu diraih oleh pasangan petahana H Rendra Kresna-HM Sanusi yang diusung koalisi Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, Gerindra, mendapatkan nomor seri terakhir 985 Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi yang diusung PDI Perjuangan mendapatkan nomor seri 507, mereka memilih nomor urut 2. Dan yang terakhir pasangan independen Nurcholis-M Mufidz mendapatkan nomor seri 002, dengan itu mereka mendapat nomor urut 3.

Nama pasangan calon dalam surat suara ditempatkan berdasarkan nomor urut tersebut. Selanjutnya, usai undian nomor urut, seluruh pasangan calon juga menandatangani nota deklarasi kampanye damai.

Hal itu terkait akan dimulainya kampanye pada 27 Agustus sampai 5 Desember mendatang. “Kami berharap semua pasangan calon bisa bersama-sama menjaga situasi agar tetap damai. Kampanye juga harus berdasarkan aturan yang telah ditentukan,” ujar Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko. (gbi/kmp)

Adapun dari pasangan Arjuna, berkas cabup Ahmad Nurhamim masih tercatat sebagai PNS dengan jabatan Komisaris PT Gresik Migas, salah satu BUMD milik Pemkab Gresik.

Meski demikian, keduanya ditetapkan sebagai cabup Gresik berdampingan dengan cawabupnya masing-masing. Namun, KPU Kabupaten Gresik tetap mewajibkan

kedua kandidat tersebut melengkapi persyaratannya selama tenggat waktu 60 hari (dua bulan) sesuai aturan yang berlaku. ”Jika tidak dipenuhi sampai batas waktu akhir, maka pencalonan keduanya (termasuk cawabupnya) dinyatakan gugur atau didiskualifikasi,” kata Roni kepada wartawan, Senin (24/8).

KPUD Gresik menetapkan tiga pasangan cabup-cawabup. Ketiganya pasangan yakni, calon incumbent, Sambari-Qosim (SQ) yang diusung PKB dan Demokrat. Lalu Husnul Khuluq-Ahmad Rubaie (Berkah) yang diusung koalisi PDI Perjuangan, PAN, dan Gerindra. Terakhir, duet Ahmad Nurhamim-Junaidi (Arjuna) dari Partai Golkar. (son/gbi)

Bawaslu Tetapkan 10 Pilkada di Jatim Rawan Konflik

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur memetakan daerah yang rawan terjadi konflik selama penyelenggaraaan tahapan pilkada serentak 2015. Bawaslu menyimpulkan terdapat sepuluh daerah yang dianggap paling rawan terjadi gesekan antara pendukung, karena hanya ada dua pasan-

gan calon.

Kesepuluh daerah itu diantaranya yakni, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabuaten Ngawi, Kabupaten Sumenep, labupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan.

“Kesepuluh daerah ini hanya diikuti oleh calon kepala daerah hanya dua pasangan

calon. Ini sangat berpotensi timbul konflik,” ujar Ketua Bawaslu Jawa Timur Sufyanto.

Menurut Sufyanto hanya tersedianya dua pasangan calon di suatu daerah saat pilkada serentak membuat tensi politik dan sosial cenderung meningkat. Sebab itu peluang terjadinya konf lik juga akan semakin lebar.

Karena itu, Bawaslu Jatim mengimbau agar pihakpihak terkait menempuh jalur hukum jika terjadi indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan penetapan calon atau ada ketidakpuasan akibat keputusan KPU pada penetapan calon ini.

“Ada waktu tujuh hari ke depan untuk mengadu ke Panwaslu Kota/Kabupaten jika ada yang dugaan pelanggaran penyelenggaraan penetapan calon dan bagi yang tidak puas akibat penetapan calon ini, ada dua hari yaitu tanggal 26 dan 27 Agustus 2015, melalui sengketa ke pengawas pemilu,” katanya.

Sufyanto berharap, saluran-saluran itu sebaiknya digunakan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas. “Namun kami sangat tidak berharap ada kekerasan saat penyelesaian itu, karena kekerasan sangat tidak diinginkan oleh proses demokrasi,” katanya. (tp/gbi)

KPU Denpasar Kembali Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah Ancaman bertambahnya calon tunggal dari 81 daerah yang hanya ada dua pasangan calon akhirnya terbukti. Salah satunya, Pilkada Kota Denpasar yang kini hanya menyisakan satu pasangan calon setelah KPU setempat mencoret duet I Ketut Suwandi-I Made Arjaya karena dianggap tidak memenuhi syarat.

“KPU Kota Denpasar sudah pleno dan sudah mengklarifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi, Senin (24/8).

Untuk mengantisipasi terjadinya penundaan pilkada Denpasar, Dewa mengatakan, lembaganya akan membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah pada 28-30 Agustus. Hal ini sesuai Peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 melakukan perpanjangan waktu masa pendaftaran selama tiga hari.

“Tanggal 28-30 Agustus masa perpanjangan pendaftaran,” ujarnya.

Namun lebih dulu dilakukan sosialisasi kepada parpol yaitu tanggal 24-27 Agustus.

KPU Bali berharap partai politik di luar yang sudah mengajukan pasangan calon bisa mengusung pasangan calon baru, sehingga Pilkada di Kota Denpasar tak ditunda ke 2017.

“Yang berhak mengajukan pasangan calon adalah parpol atau gabungan parpol. Jadi peran mereka ada di situ memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya,” tegas Dewa.

Sebagaimana diketahui, pasangan calon yang lebih dulu mendaftarkan diri ke KPU adalah IB Rai Dharmawijaya

Mantra-IGN Jaya Negara yang diusung PDIP. Satu pasangan lagi I Ketut Suwandi-I Made Arjaya yang diusung Gerindra, Demokrat, Golkar tak melengkapi berkas persyaratan.

KPU sempat lama mendiskusikan soal sikap pasangan yang diusung 3 partai itu.

Jika mengundurkan diri maka konsekuensinya parpol pengusung tidak bisa daftarkan calon baru dan Pilkada ditunda ke 2017. Tapi akhirnya diputuskan tidak memenuhi syarat dan pendaftaran dibuka kembali. (dt/gbi)

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

8

global Surabaya Rekom Janggal Rasiyo-Abror, Panwaslu Tunggu Verifikasi

Enam PSK Dan Mucikari Diamankan di Wisma New Borneo Gang Dolly SURABAYA – Praktik pelacuran ternyata masih beroperasi di Gang Dolly, Surabaya, Jawa Timur yang telah ditutup Pemerintah Kota setempat beberpa bulan lalu. Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dan kepolisian mengggerebek sebuah rumah bekas wisma New Borneo yang diduga masih dijadikan tempat prostitusi.

Dalam penggerebekan, petugas mendapati tiga pekerja seks komersial (PSK) yang sedang melayani tamu.

Selain kettiga PSK, petugas gabungan juga mengamankan tiga mucikari, warga Jalan Kupang Gunung Timur, Surabaya yakni SD (46), SG (47), dan SH (46).

“Enam orang yang diamankan kami serahkan ke Polrestabes Surabaya untuk diperiksa,” kata Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Kota Surabaya, Dari, Rabu (26/8).

Praktik pelacuran di Dolly memang

masih semarak meski dilakukan secara terselubung dan lebih rapi. Modusnya, para mucikari yang dulu menawarkan PSK di Gang Dolly secara terang-terangan, kini agak sembunyi-sembunyi.

Jika sudah sepakat harga, PSK yang tinggal tidak jauh dari Dolly dihubungi untuk bertemu di salah satu wisma.

“PSK maupun pembeli dilewatkan pintu belakang, sementara pintu depan wisma terkunci seperti tampak rumah kosong,” kata Dari.

Hingga saat ini, keenam mucikari maupun PSK masih diperiksa intensif di Mapolrestabes Surabaya. Para mucikari dijerat Pasal 269 KUHP tentang perdagangan manusia dengan ancaman pidana hingga maksimal lima tahun penjara.

Salah satu PSK yang diamankan dalam penggerebekan, berinisial AG (30), mengaku terpaksa tetap menjajakan seks karena tuntutan ekonomi. Wanita asal Madiun, Jawa Timur itu bersedia

melayani lelaki hidung belang di sela pekerjaannya di salon di kawasan Gang Dolly.

“Bekerja di salon saja tidak cukup buat kirim uang anak sama ibu saya di desa,” kata AG yang kini bekerja di salon usai bisnis prostitusi di Gang Dolly dibubarkan.

AG mengaku, sudah beberapa kali menemani kencan pelanggan yang diberikan mucikarinya. Kadang di hotel, kadang di wisma, tergantung pesanan sang tamu. Saat digerebek, AG sepakat dengan harga Rp 300.000 untuk sekali kencan. Dari jumlah itu, AG mendapat separuhnya.

Sejak Dolly ditutup, AG mengaku tidak bisa memegang banyak uang setiap hari, karena menunggu gajian dari salon setiap akhir bulan. “Kalau dulu kan, tiap hari bisa pegang duit, dan bisa ngirim uang ke kampung tiap minggu, sekarang sudah tidak bisa lagi,” katanya. (kc/gbi)

SURABAYA – Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya terus menyoroti rekomendasi PAN untuk pasangan Rasiyo-Dhimam Abror di Pilwali Surabaya 2015. Panwaslu mendesak KPU Surabaya segera memverifikasi keabsahan rekom yang hanya berupa surat hasil pindai (scan) itu selama dua hari.

Diketahui, saat pendaftaran, pasangan RasiyoAbror hanya menyerahkan surat rekemondasi dari DPP PAN dari hasil scan yang diterima lewat email kemudian dicetak dan diserahkan kepada KPU Surabaya sebagai dokumen berkas dukungan parpol.

Selain PAN, pasangan ini juga diberangkatkan Partai Demokrat.

Sampai saat ini, pasangan calon penantang incumbent, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana itu belum menyerahkan surat rekomendasi yang asli dari DPP PAN. Anggota Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Surabaya Safwan di Surabaya, mengatakan persoalan rekomendasi Rasiyo-Abror yang belum sesuai itu merupakan wewenang KPU Surabaya untuk segera diverifikasi.

“Biarkan KPU bekerja dulu. Tentunya, setelah ada verifikasi, baru kami akan melakukan cross check secara detail,” katanya di Surabaya, Kamis (13/8).

Panwaslu menegaskan akan melakukan cek silang seluruh berkas pendaftaran kedua pasangan calon.

Berkas tersebut adalah persyaratan dari dua pasangan calon yakni Risma-Whisnu yang diberangkatkan PDI Perjuangan dan Rasiyo- Abror (Partai Demokrat dan PAN).

Safwan mengatakan cek silang data pendaftaran, di antaranya terkait dengan rekomendasi yang diturunkan oleh DPP partai pengusung. “Kita akan ke Jakarta untuk memastikan secara aktual kepada siapa DPP menurunkan rekomendasi,” katanya.

Verifikasi, lanjutnya, akan dilakukan secara detail.

Ia memperkirakan proses verifikasi berlangsung hingga satu minggu lebih, sejak seluruh berkas diterima oleh KPU Surabaya.

“Proses ini memakan waktu sampai tiga hari ke depan,” ujar Safwan.

Namun demikian, Safwan mengatakan untuk sementara ini tugas verifikasi tersebut belum bisa dilakukan, karena panwaslu belum mendapat undangan dari KPU Kota Surabaya.

“Rencananya baru nanti malam akan dilakukan. Kami baru diberi kabar oleh KPU secara lisan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Kota Surabaya Wahyu Hariyadi, menilai surat rekomendasi jenis dokumen Model B.1 KWK-Parpol dari DPP Partai Amanat Nasional (PAN) untuk pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Rasiyo dan Dhimam Abror bermasalah karena hanya dipindai atau tidak ada tanda tangan dan stempel basah.

“Pada waktu penelitian persyaratan dokumen oleh Sekretariat KPU, tim panwaslu turun, ada beberapa temuan-temuan, di antaranya soal rekomendasi partai yang hanya di-scan,” katanya.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Surabaya Surat mengaku tidak mengetahui keberadaan surat rekomendasi untuk Rasiyo dan Dhimam Abror yang semestinya sudah diserahkan ke KPU Surabaya pascapendaftaran Rasiyo-Abror pada Selasa (11/8).

“Sudah saya sampaikan apa adanya ke KPU bahwa saya dapat email dari DPP yang isinya rekomendasi, sedangkan aslinya sedang diambil di Jakarta. Kemarin (11/8) yang ambil itu adalah utusannya Pak Abror, tapi sampai sekarang kok belum sampai,” katanya. (ant/gbi)

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

global jatim

9

Suap Impor Garam, Polisi Geledah Kantor PT Unichem

Ssstt…Ternyata Ada Tuhan di Desa Kluncing, Banyuwangi BANYUWANGI – Tidak ada siapapun yang pernah tahu sosok Tuhan. Tapi bagi sebagian warga Banyuwangi, Jawa Timur, sosok Tuhan tidak asing lagi. Tetapi bukan Tuhan sang Maha Pencipta yang dimaksud, melainkan seorang lelaki berusia 42 Tuhan asal Desa Kluncing, Licin.

Nama Tuhan terbukti dari yang tercantum dalam kartu tanda penduduknya. Ia mengaku sering kerepotan saat ditanya orang atau petugas administrasi kependudukan soal namanya yang ‘kelewat berani’.

Tuhan mengaku sering melihat mimik atau sikap orang yang terperangah saat mendengar namanya.

“Pas waktu bikin KTP, SIM itu orangnya yang nyatat tidak mempermasalahkan. Tapi ditanya berulang-ulang sama lihatin saya. Ya ditanya apa benar namanya Tuhan? Nanya sambil lihatin saya dengan muka heran gitu, mungkin karena nama saya dinilai aneh,” ujar Tuhan sembari tersenyum.

Tetapi di balik namanya yang menghebohkan, Tuhan adalah sosok yang dikenal pekerja keras. Sejak usia 20-an tahun, lelaki ini telah menekuni profesinya sebagai tukang kayu.

Tuhan bahkan punya ruang sendiri berukuran 6×5 untuk tempatnya berkarya di belakang rumahnya. Tak hanya sebagai tempat kerjanya saja, bilik tempatnya memotong kayu dan membuat perabot kayu itu juga bercampur dengan kandang kambing miliknya.

Jika sedang melayani banyak pesanan, maka Tuhan bisa menghabiskan waktu di bilik

kerjanya mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB. Berbagai macam perabot kayu ia kerjakan, mulai dari lemari, meja, pintu, kusen, jendela hingga tempat tidur.

“Kalau pas lagi rame gini ya mulai jam 7 sampai sore jam 5. Bikin kusen, jendela, lemari, macam macam lah sesuai pesanan,” ujar Tuhan sembari mengoperasikan mesin gergaji di ruang kerjanya.

Harga perabot kayu yang dijualnya pun bervariasi, mulai dari Rp 500 ribu hingga jutaan rupiah. Kepiawaiannya membuat perabot kayu sempat mengirimnya merantau hingga ke Kalimantan dan Bali hingga berbulan-bulan lamanya. Namun kali ini Tuhan memilih berkarya di Banyuwangi supaya lebih dekat dengan keluarganya.

“Lebih baik di Banyuwangi saja, dekat anak istri,” ujar Tuhan.

Namun nama Tuhan justru tak pernah dirasa aneh bagi sang istri, Husnul Hotimah (38).

Ia baru merasakan geli ketika banyak teman-temannya yang sering melucu atau berkelakar dengannya soal nama sang suami.

“Paling teman-temannya becandain sambil ngomong ya Tuhaaaaaaaannnn!!! Kita balas ketawa saja, ya gimana wong namanya memang Tuhan,” ucap Husnul terkekeh.

Meski begitu, segala macam gurauan yang mereka terima tak pernah sedikitpun mereka merasa tersinggung atau marah. Hanya balasan tawa terkekeh yang akan mereka lontarkan ke lawan bicara jika ada yang bercanda dengan nama uniknya. (dt/gbi)

SIDOARJO – Kasus dugaan korupsi dalam kuota impor garam di Kementerian Perindustrian meluas ke Jawa Timur. Hal itu diketahui saat petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polda Jatim menggeledah sebuah kantor perusahaan ekspor-impor, PT Unichem Candi Indonesia di Jalan Raya Candi Nomor 5 Sidoarjo, Rabu (26/8) Penggeledahan yang dimulai sekitar pukul 12.00 dipimpin langsung Ketua Tim Satgas Kombes Khrisna Murti dan Kapolres Sidoarjo AKBP Anggoro Sukartono. Polisi membacakan surat keterangan izin geledah dan sita di hadapan manajemen perusahaan yang menemui polisi di depan pagar.

“Kami izin bacakan dulu surat izin geledah ini. Setelah kami izin akan menggeledah dan menyita dokumen yang terkait dengan kasus yang kami tangani,” ujar Krishna.

Pihak manajemen perusahaan kemudian mempersilakan polisi masuk ke kantor. Dari surat izin geledah yang dibacakan polisi, kasus ini merupakan pengembangan suap izin impor garam yang diusut Polda Metro Jaya.

Suap ini terkait surat persetujuan impor (SPI) di lingkungan Ditjen Luar Negeri Kementerian Perdagangan pada 2015.

Dugaan keterlibatan PT Unichem dalam kasus suap kuota impor garam terungkap dari pengakuan Dirjen nonaktif Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kemendag, Partogi Pannggaribuan. Tersangka kasus suap perizinan bongkar muat peti kemas (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok itu mengaku uang 20.000 USD yang disita polisi dari saku celana stafnya, Ronald, merupakan ‘pelicin’ dari PT Unichem saat acara pengukuhan kepengurusan AIPGI di Hotel Pullman pada Febuari lalu.

“Dari nyanyian Partogi itu kita selidiki ada permainan kuota garam melibatkan beberapa perusahaan Tujuh Samurai yang disebut Bu Susi (Menteri Kelautan Perikanan),” ujar Kombes Pol Krishna.

Keterangan Partogi itu senada dengan temuan Satgas Lidik Dwelling Time Polda Metro Jaya saat menggeledah kantor Kementerian Perindustrian. Tim menemukan surat permohonan kuota garam impor dari PT Unichem Candi Indonesia yang janggal.

Dalam satu hari, Unichem mengajukan dua surat permohonan dengan nomor yang sama tetapi kuota impor yang berbeda.

“Jadi ada dua surat permohonan kuota impor dengan nomor surat sama, tetapi jumlah kuota yang diajukan berbeda. Yang satu 60.000 ton per tahun dan satu lagi 82.500 ton per tahun,” jelas Krishna. (kc/gbi)

Wantannas Kaji Pengembangan Wisata Gunung Api Ijen BANYUWANGI - Potensi alam Banyuwangi mengundang ketertarikan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) untuk menganalisis sejumlah potensi wisata berbasis alamnya.

Sekretaris Jendral Wantannas Letjend TNI Waris mengatakan, pihaknya datang khusus ke Banyuwangi untuk melakukan observasi dan survey potensi alam Banyuwangi, khususnya Gunung Ijen. Ijen yang termasuk salah satu gunung berapi di Indonesia ini akan dianalisis untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai obyek wisata.

“Kami terinspirasi dengan gunung api di Ekuador yang menjadi

obyek wisata andalan. Ijen dengan segala kekhasan fenomena alamnya akan kami kaji lebih lanjut untuk dikembangkan lebih luas.

Saat ini kan terkenal dengan blue firenya, bisa saja ada hal lain yang bisa dieksplore lebih,” ujar Waris saat diterima Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Pendopo, Rabu (19/8).

Kajian pengembangan ini, imbuh Waris, diharapkan bisa menjadi ceruk baru bagi peningkatan perekonomian di suatu daerah sebab secara otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu konsep ecotourism juga memicu kedatangan Wantannas ke Banyu-

wangi adalah konsep ekowisata yang diusung Banyuwangi.

“Ini ada kekhasan tersendiri karena pengembangan wisatanya bersandarkan pada kondisi alam yang telah ada. Tidak mau meniru Bali dan Malang. Ini bagi kami menarik,” kata Waris.

Wantannas melakukan survei di Banyuwangi selama 2 hari (19-20 Agustus). Hadir pula dalam acara tersebut Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat (Karodangmas) Brigjen TNI S. Widodo, Kepala Biro Umum (Karoum) Marsma TNI Lukas Parmadi, dan Anjak Bidang Sosbudnas Ir Bambang Ardiantoro. (dt)

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

10

Penghadangan Konvoi Motor Gede

Aksi Elanto Wijoyono Hebohkan Dunia Maya

Demak

Dana Kampanye Maksimal Rp 14 M Berbagai persiapan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 terus berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak telah menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kampanye pasangan calon.

Ketua KPU Kabupaten, Mahmudi, menjelaskan, pihaknya membatasi dana kampanye untuk setiap pasangan calon maksimal Rp 14 Miliar. Melalui pertimbangan yang matang, anggaran tersebut dinilai Mahmudi, sudah lebih dari cukup untuk pelaksanaan kampanye setiap paslon. “ Setiap paslon kami batasi Rp 14 Miliar untuk dana kampanye. Jika disesuaikan dengan kondisi geografis dan standar wilayah Demak, anggaran itu sudah lebih dari cukup, “ kata Mahmudi, Kamis (20/08).

Usai menetapkan gugur atau tidaknya paslon yakni pada 24 Agustus mendatang, KPU berencana mengundang 200 orang untuk ikut menyaksikan pengambilan undian penentuan nomor urut paslon.

“Tanggal 25 Agustus pengambilan undian untuk nomor urut paslon. Kemudian pada tanggal 27 Agustus, sudah diperbolehkan untuk melakukan kampanye,“ imbuh Mahmudi. (tr)

Pekalongan

Aparat Siap Amankan Pilkada Polres Pekalongan Kota menggelar simulasi pengamanan Pemilukada 2015 di Stadion Kota Batik, Kamis (20/8).

Simulasi tersebut, hanya dihadiri bakal calon Pemilukada 2015, yakni Dwi Heri dan Sutarip Tulis Widodo.

Simulasi itu diikuti 380 personil polisi, 145 personil TNI dan 250 personil Satpol PP serta Linmas.

Petugas Pemungutan Suara (PPS) menyerahkan kotak suara hasil pemilukada dari TPS ke kelurahan hingga dikumpulkan ke kecamatan.

Namun di tengah perjalanan terdapat pohon yang roboh. Polisi kemudian membersihkan pohon yang tumbang tersebut.

Sehingga surat suara bisa selamat sampai ke tujuan. Kemudian datang pendemo yang menolak hasil penghitungan.

Ratusan pendemo meminta untuk KPU dibubarkan. Namun petugas dapat menghalau dan mengamankannya. (tr)

GLOBAL JATENG

Baru-baru dunia maya tengah dihebohkan dengan adanya aksi yang telah dilakukan oleh salah seorang aktifis berusia 32 tahun yaitu Elanto Wijoyono.

Yogyakarta - Tindakannya mencegat konvoi Motor Gede (Moge) yang dinilainya juga sebagai aksi yang tidak taat pada jalan raya memang menyebabkan pro-kontra. Elanto Wijoyono sendiri melakukan aksinya sesungguhnya hanya spontan saja menyaksikan aksi beberapa pengendara moge yang dinilainya semaunya sendiri serta tak menghiraukan adanya lalu lintas.

Hal tersebut memang tak pantas untuk dilakukan, sehingga membuatnya nekat untuk menyetop aksi konvoi yang dilakukan oleh para pengendara Moge yang saat itu melakukan konvoi dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Bahkan apa yang dilakukan oleh Elanto Wijoyono ini juga mendapatkan apresiasi dari warga dan sempat ada beberapa warga yang membantunya dan sempat ada adu mulut antara Elanto Wijoyono dengan pengendara motor Moge.

Menurut Elanto Wijoyono apa yang telah dilakukannya tersebut merupakan tindakan yang benar karena konvoi tersebut telah melakukan tindakan penyalah gunaan hak-hak lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian dan pengendara moge. Ia juga menilai bahwa tindakan petugas patwal konvoi pengendara moge juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran voorijider dengan membiarkan para pengendara moge menerobos rambu lalu lintas.

Namun sepertinya apa yang dianggap salah dan benar atas tindakannya tersebut, justru dari pihak Polisi menganggap bahwa tindakan Elanto Wijoyono juga bentuk pelanggaran. Pihak Divisi Humas Mabes Polri menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh para pengendara Moge adalah benar, sesuai prosedur dan tidak ada yang dilanggar. Karena telah sesuai dengan aturan yang sesuai dengan undang-undang pasal 134 UU Ri No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dari angkutan jalan point G. Namun sayangnya dari postingan polisi di akun resminya tersebut tidak dijelaskan secara resmi terkait kepentingan tertentu yang mana yang harus diperbolehkan. Dan menurut pihak

Mabes, pengawalan yang dilakukannya merupakan salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat.

Istana Kepresidenan Sentil Polri Aksi penghadangan konvoi pengendara sepeda motor gede oleh pengendara sepeda, Elanto Wijoyono, mengundang pihak Istana Kepresidenan melalui Sekretariat Kabinet ikut berkomentar, terdapat dua isu yang menjadi masalah hukum dalam kasus tersebut, yakni soal pengawalan oleh petugas kepolisian dan penggunaan sirene/rotator.

Ditulis oleh Asisten Deputi 2 Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet menyimpulkan bahwa pengawalan voorijder oleh kepolisian dalam konvoi motor gede Harley Davidson, seperti dalam acara Jogja Bike Rendezvous 2015 pekan lalu di Yogyakarta, telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. “Sebab, konvoi motor Harley Davidson tidak termasuk dalam pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.”

Kesimpulan itu didasarkan pada Penjelasan Pasal 134 huruf g: “Yang dimaksud dengan ‘kepentingan tertentu’ adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huruhara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.”

Sekretariat Kabinet juga menilai penggunaan lampu isyarat dan sirene oleh peserta konvoi moge telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas.

Sebab, dalam Pasal 59 UU Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan penggunaan lampu isyarat dan sirene, baik warna merah, biru, maupun kuning, sudah diatur secara jelas, dan konvoi moge tidak termasuk di dalamnya.

Kepolisian dapat saja menggunakan argumentasi penafsiran frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 134 huruf g untuk pengawalan konvoi moge. Makna “kepentingan tertentu” yang diikuti dengan frasa “antara lain” dapat memberikan kebebasan bagi kepolisian untuk memaknai frasa kepentingan tertentu. Namun Sekretariat Kabinet menilai argumentasi tersebut lemah. “Sebaiknya petugas kepolisian tidak melakukan pengawalan terhadap konvoi atau iring-iringan motor Harley Davidson tersebut.”

Namun, apabila pengawalan tersebut harus dilakukan, sebaiknya dilakukan tidak dengan menggunakan lampu isyarat atau sirene dan mematuhi peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, serta bersikap sama seperti pengguna jalan lainnya.

Meskipun demikian, dari aspek peraturan perundang-undangan, perlu juga dipertimbangkan untuk mempertegas arti “kepentingan tertentu”, misalnya bagaimana pengawalan untuk kegiatan olahraga tertentu, seperti balap sepeda di jalan raya. (gbi/bs)

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

global JABAR

11

“

Perakit Bom ‘Kelompok Cibiru’ Hirup Udara Bebas Bandung - Helmy Priwardhani menghirup udara bebas dari sel penjara. Terpidana kasus terorisme tersebut sempat menjalani hukuman penjara selama enam tahun. Pria berusia 35 tahun ini pernah bergabung jaringan teroris ‘Kelompok Cibiru’ Bandung yang berperan sebagai perakit bom.

Sambil menutup wajah menggunakan helm, Helmy berpakaian koko cokelat dan celana panjang hitam bergegas keluar Lapas Banceuy, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis siang (20/8). Seorang perempuan bercadar di atas motor Honda Beat merah nopol D 2634 ZF menanti Helmy di halaman gedung penjara. Perempuan tersebut langsung tancap gas membonceng Helmy.

“Dia bebas murni setelah dapat remisi selama enam bulan,” ucap Kalapas Banceuy Agus Irianto kepada wartawan.

Agus menjelaskan, Helmy berada di Lapas Banceuy sejak 12 Desember 2014. Sebelumnya, warga Kabupaten Bandung tersebut meringkuk di Lapas Magelang, lalu dipindahkan ke Lapas Nusakambangan pada 18 Juni 2014.

Helmy dititipkan di penjara khusus tahanan dan napi kasus narkoba tersebut lantaran sakit mata sehingga perlu penanganan medis di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung.

Agus menerangkan, Helmy berkelakuan baik dan tidak berbuat onar selama berada di Lapas Banceuy. Namun Helmy menempati kamar sel seorang diri atau tidak bergabung dengan napi lainnya.

“Sikap serta lainnya enggak ada masalah. Baik tertutup dan tidak banyak aktivitas,” kata Agus.

Pada 21 Juni 2011, PN Jakarta Barat memvonis Helmy enam tahun penjara. Helmy terbukti melakukan tindak pidana terorisme di Jalan Manisi, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, pada 2010.

Dalam persidangan, Helmy dan empat orang lainnya asal ‘Kelompok Cibiru’ yaitu Kurnia Widodo, Fahrur Rozi, Muhammad Iqbal, dan Abdul Ghofur, mengaku merakit bom dengan maksud untuk latihan jika nanti ikut berjihad. Mereka juga berniat meledakan bom dalam sesi latihan di Gunung Kareumbi, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.(dt)

Saya imbau pedagang untuk tetap jualan, karena ada wacana jika ketahanan pangan terancam sama dengan terorisme juga.

Ridwan Kamil Wali Kota Bandung

Ancaman Ketahanan Pangan Sama dengan Terorisme Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mulai mewaspadai ancaman ketahanan pangan.

Dimulai dari langka dan mahalnya daging sapi beberapa waktu lalu, kini giliran daging ayam. Ia menilai terancamnya ketahanan pangan sama dengan terorisme.

Seperti diketahui, mulai hari Kamis 23 Agustus 2015 pukul 12.00 WIB sampai Minggu 23 Agustus 2015 pukul 12.00 WIB akan pedagang ayam akan mogok berjualan. Sebelumnya, pedagang daging sapi lebih dulu melakukan aksi mogok. Konsumen pun kebingungan.

“Saya imbau pedagang untuk tetap jualan, karena ada wacana jika ketahanan pangan terancam sama dengan terorisme juga,” ujar pria yang akrab disapa Emil itu, di Jalan Mutiara, Kamis (20/8).

Menurut Emil, warga Kota Bandung cukup banyak mengonsumsi daging ayam. Berbagai jenis olahan ayam baik diolah di dapur rumahan maupun olahan ayam di rumah makan.

Sehingga jika aksi mogok dilakukan, makan akan merugikan masyarakat. “(ancaman ketahanan pangan) meneror masyarakat bukan dengan ketakukan, tapi menghambat keberlangsungan hidup masyarakat dari sektor pangan,” tambahnya.

Meski demikian, Ridwan Kamil tidak akan menghalangi aksi mogok jualan para peda-

gang ayam. Pihaknya tetap akan membela konsumen yang merupakan warganya dengan menggelar operasi pasar dari Bulog Divre Jawa Barat.

“Besok kalau memang tidak ada yang berjualan kita gelar operasi pasar harganya 30 ribu sampai 32 ribu,” tutupnya.

Sementara itu, Ada tekanan berupa sanksi denda Rp 20 juta dalam surat edaran yang dibuat Persatuan Pedagang Warung dan Pasar Tradisional (PESAT) Jabar kepada para pedagang daging ayam di Bandung.

Denda tersebut ditujukan untuk pemasok/peternak yang tidak patuh terhadap imbauan mogok berjualan yang dimulai siang ini. Mengetahui kabar tersebut, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bereaksi keras.

“Kita lawan saja, kalau saya, sebagai pemerintah stabilitas kondusifitas di masyarakat tidak boleh terganggu. Warga juga tidak boleh menjadi korban, jika ada cara indikasi ke arah yang tidak sesuai dengan aturan hukum maka kita lawan juga,” ujar Emil di Jalan Mutiara, di Bandung, Kamis (20/8).

Emil mengaku belum membaca surat edaran yang diberikan oleh Pesat tersebut, namun pihaknya tidak setuju dengan ancaman tersebut dan akan menelusuri lebih lanjut sanksi denda yang dibuat oleh PESAT tersebut.

“Kalau denda Rp 20 juta itu ternyata melanggar aturan hukum kita laporkan saja,” tegasnya.

Emil tidak akan menghalangi para pedagang ayam untuk mogok berjualan jika aspirasinya benar. Namun jika alasan mogok jualan ternyata tidak masuk akal, pihaknya akan bertindak tegas.

“Saya lihat dulu alasannya, kalau sekadar memainkan harga, saya kira akan ada tindakan.

Kalau mogok karena ekspresi curhat terhadap suatu sistem saya kira tidak ada masalah,” ungkapnya.

Penelusuran terhadap pedagang ayam di Pasar Kosambi pagi tadi, terungkap para pedagang ayam merasa berat harus mogok berjualan. Namun dalam surat edaran yang diterima ternyata mencantumkan denda sebesar Rp 20 juta jika tidak patuh.

“Masalahnya kita harus bayar denda Rp20 juta itu. Makanya mau nggak mau kita ikut mogok,” kata salah seorang pedagang ayam di Pasar Kosambi Kota Bandung yang enggan disebutkan namanya.

Berdasarkan Surat Edaran dari Pedagang dan Warung Tradisional (PESAT), yang berencana akan melakukan mogok produksi dan berjualan daging ayam mulai 20-23 Agustus 2015. Bila ada peternak dan pedagang yang berani berjualan akan dikenakan sanksi bahkan sanksi denda sampai Rp 20 juta. (gbi/bs)

surat edaran Mogok Jualan Berdasarkan hasil musyawarah pengurus dan para bandar ayam pada hari Minggu, 16 Agustus 2015, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh:  Peternak ayam  Broker  Bandar  Pemotong  Pedagang  Suplier  Super Market Bahwa mulai hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 pukul 12.00 WIB s/d Minggu, 23 Agustus 2015 pukul 12.00 WIB akan dilaksanakan pemogokan produksi dan berjualan daging ayam yang berlaku untuk seluruh wilayah Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat).

Kepala seluruh piak yang terkait di atas agar melaksanakan surat edaran ini, bagi yang tidak melaksanakannya akan dikenakan saksi dari seluruh pelaku usaha daging ayam serta khusus bagi pemasok/peternak (PS) yang melanggar akan dikenakan sangsi denda sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan kami (PESAT) tidak bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu pada pelanggar surat edaran ini.

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

GLOBAL BALI

12

Kejari Segera Tahan Raja Denpasar IX Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, segera mempersiapkan penahanan Raja Denpasar IX Cokorda Samirana, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus penipuan dan penggelapan Rp 7,6 miliar.

Denpasar - Berikut rentetan kronologis yang penjerat Raja Denpasar. Kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Raja Denpasar IX Cokorda Samirana SH (71) yang bergelar Ngurah Jambe Pemecutan, memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan tetap terkait status Cok Samirana sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali, tahun 2012.

Dengan demikian, Cok Samirana segera menjalani hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan. Keluarnya putusan MA yang segera ditindaklanjuti dengan eksekusi itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi

Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Ketut Maha Agung, saat ditemui Rabu (19/8). Salinan putusan sudah diterima Kejari Denpasar, dengan demikian pihaknya saat ini tengah mempersiapkan eksekusi putusan tersebut.

“Kami belum menetapkan tanggal, namun segera sesuai dengan salinan putusan kasasi yang telah kami terima,” ujarnya.

Ketut Agung menambahkan, PN Denpasar memvonis Raja Denpasar IX dua tahun penjara.

Saat melakukan upaya banding, Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar menambah hukuman menjadi dua tahun enam bulan (2,5 tahun). Kemudian dilakukan upaya kasasi, oleh hakim agung di MA, kasasi ditolak.

“Dengan demikian, putusan PT yakni 2,5 tahun menjadi tetap,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Cok Samirana pada saat disidang berhadapan dengan tim jaksa penuntut umum (JPU) Putu Supartha Jaya dan I Ketut

Terima. Di dalam dakwaan yang dibacakan jaksa di depan majelis hakim pimpinan Jhon Tony Hutauruk, kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut berawal pada tahun 2006 silam.

Ketika itu, korban Lely berniat membeli tanah dan akhirnya diperkenalkan dengan Cok Samirana yang berniat menjual tanah seluas sekitar 10 hektar di Jalan Badak Agung, Renon, Denpasar. Harga tanah yang ditawarkan oleh Cok Samirana adalah Rp 75 juta per are. Lely sepakat untuk membeli tanah tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan, Rp 75 juta per are.

Uang muka yang akan dibayarkan Lely sebesar Rp 15 miliar dan pembayaran dilakukan dalam tiga tahap. Saat Lely akan melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp 7,6 miliar, Lely minta kepada Cok Samirana agar diperlihatkan sertifikat tanah yang asli. Saat itu, Cok Samirana berjanji akan segera menunjukkan sertifikat tanah tersebut.

Lantas, Lely pun datang ke notaris Gusti Ngurah Oka untuk

melunasi uang muka sebesar Rp 15 miliar. Namun dari pihak penjual (Cok Samirana) tidak bisa memperlihatkan sertifikat tanah yang asli.

“Saat membuat perjanjian hanya diperlihatkan fotokopi sertifikat saja,” ujar jaksa.

Berikutnya, pada November 2006, justru muncul surat pemblokiran tanah dari keluarga Puri Satria Denpasar. Inti surat tersebut adalah tanah di Badak Agung tersebut adalah tanah Puri Satria dan jangan sampai dipindahtangankan.

Setelah mendapatkan surat tersebut, Lely langsung bertemu dengan Cok Samirana dan yang bersangkutan bersikeras bahwa tanah tersebut sudah miliknya karena dia adalah raja. Pada Januari 2009, Lely melaporkan Cok Samirana ke Polda Bali.

Menurut pengakuannya, dia sudah dirugikan secara materi sampai Rp 7,6 miliar.

Oleh jaksa, Cok Samirana bakal dijerat dengan pasal 372 tentang penggelapan dan 378 KUHP tentang penipuan. Anca-

mannya adalah pidana penjara selama 4 tahun.

Raja Denpasar IX akhirnya divonis penjara dua tahun. Di tahun yang sama, Cok Samirana sempat menggugat korban Lely secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dengan tuduhan wanprestasi. Alasannya, Lely berniat membatalkan pembelian tanah. Namun gugatan tersebut kemudian ditolak, bahkan keputusan itu juga diperkuat hingga tingkat kasasi.

Cok Samirana dinobatkan sebagai Raja Denpasar IX tanggal 25 Nopember 2005. Raja kelahiran 15 Juni 1943 di Puri Agung Denpasar (Puri Satria) ini adalah putra pertama dari Ida Cokorda Ngurah Agung, ibunya bernama Anak Agung Sagung Putri dari Puri Pemecutan yang merupakan putri tertua dari Anak Agung Gede Lanang Pemecutan.

Istrinya bernama I Gusti Ayu Raka Suratmi dari Jero Gede Kerobokan, Badung. Sang istri sebagai dampati bergelar Anak Agung Ayu Oka Pemecutan. (gbi/tr)

Misteri Pembunuhan Engeline

Berkas Perkara Belum Lengkap, Polda Bali Yakin Tuntaskan Kasus Denpasar - Berkas perkara pembunuhan Engeline dengan tersangka Margriet Christina Megawe hingga kini belum juga rampung. Bahkan, berkas perkara ibu angkat Engeline itu belum dilimpahkan kembali pasca dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Bali.

Sebelumnya, Polda Bali melimpahkan berkas Margriet dalam kasus penelantaran anak ke Kejati Bali. Namun, berkas itu dikembalikan (P-19) dengan petunjuk agar berkas penelantaran anak dan pembunuhan digabung menjadi satu.

Margriet resmi ditahan Polda bali pada 14 Juni, setelah diperiksa selama 3,5 jam. Rencananya, tersangka pembunuh dan penelantar Engeline ini ditahan 20 hari, tapi telah diperpanjang.

Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan, menuturkan hingga kini instansinya belum menerima kembali pelimpahan berkas Margriet dari Polda Bali.

“Berkasnya secara formal belum kami terima kembali dari penyidik, belum dilimpahkan lagi kepada kami,” kata Ashari, Kamis (20/8) yang lalu.

Hanya saja, koordinasi kedua institusi itu terus dilakukan.

Koordinasi itu dilakukan utamanya dari penyidik Polda Bali yang aktif menanyakan maksud dari petunjuk yang diberikan Kejati Bali.

“Mereka datang ke Kejati menanyakan maksud petunjuk yang kita berikan sambil membawa berkas. Ya, kami jelaskan. Seperti itu koordinasi kami,” ujarnya.

Ashari mengaku hal itu sengaja ditempuh agar berkas perkara Margriet dapat rampung tanpa berbenturan dengan waktu

penahanan. “Ya itu ditempuh karena penyidik juga memiliki keterbatasan waktu dengan masa penahanan,” kata Ashari.

Apalagi, jika pelimpahan berkas dilakukan secara formal, Ashari menyebut membutuhkan waktu yang tak sebentar. “Harus ada tanda tangan pimpinan, disposisi, pengantar, tanda bukti terima dan lainnya. Maka ditempuh cara ini untuk menyelesaikan berkas. Saya kira itu lebih efektif,” tutur Ashari.

Di sisi lain Kabid Humas Polda Bali, Kombes Herry Wiyanto

mengatakan, publik tidak perlu meragukan integritas penyidik Polda Bali dan Polresta Denpasar menangani kasus Engeline.

Kombes Herry Wiyanto menerangkan, bolak-balik berkas perkara antara jaksa dan penyidik merupakan hal yang lumrah dan dijamin KUHAP. ”Itu hal biasa dan dijamin KUHAP,” ucap Herry.

Ia menegaskan, pihaknya akan tetap melengkapi seluruh petunjuk jaksa sehingga nantinya di persidangan tabir pembunuhan Engeline dapat dibuka secara terang benderang. (gbi/bs)

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

13

global BISNIS

Pro-Kontra Manuver Menko Kemaritiman Rizal Ramli Menko Kemaritiman Rizal Ramli ditegur Presiden Jokowi gara-gara menawar program pemerintah yang harus dijalankannya. Meski menuai teguran Presiden, Rizal Ramli tak gentar.

“Enggak masalah kan kalau saya mengkritik terus. Saya kan kritik untuk pembangunan, gitu aja kok ribet banget sih?” kata Rizal di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (18/8) .

Rizal Ramli melontarkan sejumlah pernyataan kontroversi terkait program pemerintah. Pertama Rizal pernah melontarkan pendapat terkait maskapai Garuda Indonesia yang membeli 30 pesawat tipe Airbus 350 XWB. Dia berpendapat bahwa pesawat tipe itu hanya cocok untuk penerbangan jauh sehingga akan merugikan secara bisnis.

Yang kedua, Rizal mengkritik program pembangkit listri 30 ribu megawatt sebagai program yang sulit direalsasikan. Gara-gara pernyataan itulah Rizal Ramli menuai teguran Presiden. Presiden Jokowi mengingatkan Rizal bahwa tugas Menko adalah mencari solusi.

“Itu tugasnya menteri, menko untuk mencarikan solusi, mencari jalan keluar, setiap masalah yang dihadapi oleh investasi investor,” kata Jokowi di arena Indonesia EBTKE Conex 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).

Teguran untuk Rizal Ramli tak hanya datang dari Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla pun melontarkan peringatan keras untuk mantan pengamat tersebut.

JK mengingatkan Rizal bahwa menteri harus banyak akal dan tidak melontarkan pernyataan yang tak dipahaminya.

Pernyataan JK dibalas tantangan Rizal Ramli untuk debat terbuka di hadapan masyarakat. JK pun hanya terkekeh menanggapi tantangan Rizal, JK malah akan memanggil Rizal Ramli untuk dimintai penjelasan.

Saat kondisi semakin memanas, Rizal Ramli tak lantas ‘mengalah’ begitu saja.

Rizal tak meluruskan pernyataannya kepada Presiden dan Wapres, namun malah menunjukkan dukungan sahabatsahabatnya di luar pemerintahan.

“Baca saja tulisannya Mas Adhie,” kata Rizal Ramli saat ditanya tentang teguran Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kepada dirinya, usai bertemu Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (19/8).

Adhie Massardi adalah sahabat Rizal Ramli selama menjadi pengamat, Adhie juga ikut Gerakan Indonesia Bersih yang kerap mengkritisi pemerintah.

Pernyataan Andie rupaya makin memanaskan situasi, betapa tidak, ia menyebut Wapres JK yang memantik kegaduhan politik ini.

Berikut tulisan Adhie yang dimaksud Rizal Ramli yang diberi judul ‘Kegaduhan di Kabinet Pasca Reshuffle, Kalau Saja Pak JK Negarawan’: Kalau saja Pak JK hadir sebagai negarawan, yang tindak-tanduknya hanya demi kemaslahatan rakyat, negara dan bangsa, dan tidak memiliki konflik kepentingan, tak akan muncul kegaduhan politik di level kabinet seperti sekarang.

Pak JK itu kan Wapres, dan pejabat negara paling senior (sepuh) di republik ini. Sesuai usianya, seharusnya lebih bi-

jak dalam menyikapi saran dan gagasan perbaikan pemerintahan, dari mana pun datangnya. Sehingga jadi teladan bagi anggota kabinet lainnya. Tidak malah menanggapinya secara emosional.

Pak JK seharusnya memelopori perubahan mental masyarakat yang apabila mendengar gagasan yang benar, bukannya segera dilaksanakan, tapi mempersoalkan siapa dan bagaimana cara menyampaikannya. Padahal gagasan kebenaran tetaplah gagasan kebenaran, meskipun disampaikan Menko Kemaritiman dengan cara yang dianggap tidak lazim.

Presiden AS Franklin D Roosevelt tidak akan bisa mengakhiri PD II kalau tidak merespon gagasan Albert Einstein, ilmuwan urakan rambut awut-awutan, yang disampaikan hanya lewat surat.

Tapi sejarah mencatat, surat itu gagasan bikin bom atom yang kemudian dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, sebagai penutup PD II. Bangsa Jepang yang feodalistik tidak akan semaju sekarang kalau tidak merespon gagasan Sakichi Toyoda, anak tukang kayu miskin, pendiri industri otomotif merk Toyota, pendorong Negeri Matahari Terbit menuju negara industri terkemuka di muka bumi.

Bahkan mungkin kita akan tetap hidup dalam kegelapan kalau tetap berkutat pada cara pandang siapa dan bagaimana cara gagasan disampaikan.

Karena temuan lampu pijar dan kelistrikan dikembangkan Thomas Alva Edison, orang Amerika yang tuli itu.

Makanya, bangsa Indonesia harus segera mengubah mental itu. Meng-

hormati gagasan kebenaran, dan bukan mempersoalkan siapa dan bagaimana cara gagasan itu dilontarkan. Pak Jusuf Kalla bisa jadi pelopor perubahan mental itu. Adhie M Massardi.

Menko Kemaritiman baru, Rizal Ramli mengkritik program pemerintah dan menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla berdebat soal masalah kelistrikan. Atas sikap bawahannya itu, JK akan memanggil Rizal Ramli.

Ajakan debat Rizal Ramli kepada JK dianggap tidak etis. JK memilih tidak menghiraukan perkataan Rizal Ramli. Ia mengatakan Jokowi dan dirinya sudah menegur Rizal Ramli atas sikapnya yang tidak mendukung program pemerintah.

JK menilai bahwa menteri yang kerap menyampaikan pernyataan yang tak sesuai dengan kebijakan pemerintah seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli harus ditegur.

Teguran penting dilayangkan sebagai upaya untuk menertibkan menteri yang bersikap demikian.

“Ditegur dong,” kata Kalla di Jakarta, Rabu (19/8), saat ditanya mengenai cara yang tepat untuk menertibkan menteri seperti Rizal.

Kalla juga menyampaikan bahwa sejauh ini Presiden Joko Widodo telah menegur Rizal. Teguran Presiden disampaikan di antaranya berkaitan dengan pernyataan Menko Kemaritiman itu yang mengkritik rencana Garuda Indonesia membeli Airbus A350.

“Bukan hanya itu ngajar bagaimana berperilaku yang baik dan bagaimana mempunyai pikiran yang baik,” ujar JK. (gbi/dt)

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

14

panggung aspirasi

Komisi B Kecam Penarikan Tarif Parkir di Luar Batas Ketentuan SURABAYA – Pengenaan tarif parkir di sejumlah Mal, Rumah sakit, Hotel serta Supermarket mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Surabaya. Bahkan komisi nyang membidangi masalah perekonomian itu mengancam akan melaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan jika ditemukan pengenaan tarif parkir yang melebihi ketentuan.

Anggota Komisi B, Baktiono menyatakan pengenaan tarif parkir yang nilainya lebih besar dari ketentuan yang diatur dalam Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bisa dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).

“Penarikan tarif parkir yang melebihi ketentuan bisa dikatakan pungli. Kalau dibiarkan, ini akan merugikan masyarakat banyak,” tegas Baktiono.

Politisi PDIP ini menyebutkan, dalam perda tarif parkir telah ditetapkan. Misalnya untuk

mobil Rp. 2.000, sepeda Motor Rp. 1.000 dan Sepeda Rp. 500.

Sementara untuk valet disepakati paling besar Rp. 30.000, Tetapi kenyataannya, tarif parkir melebihi ketentuan.

“Di lapangan mereka menaikkan tarif mulai Rp. 4.000,hingga Rp. 6.000,- untuk mobil.

Sedangkan untuk mobil tarif valet bisa Rp. 50.000 bahkan lebih,” terangnya.

Ia mengungkapkan, dari tarif parkir yang tercantum dalam perda, pajak parkir yang dipungut pemerintah kota sekitar 20 persen. Sedangkan valet mencapai 30 persen. Oleh karena itu, kalangan dewan meminta pemerintah kota menurunkan tarif parkir, dan disesuaikan dengan perda.

“Kami minta diturunkan, karena perda ini kan hasil rembug bersama antara pemerintah, dewan, masyarakat dan pengusaha,” katanya.

Baktiono menilai, selama ini pemerintah kota terkesan membiarkan pengenaan tarif parkir yang dilakukan pihak swasta melebihi aturan. Bahkan politisi dari PDI-P ini menuding pemkot memposisikan sebagai humas pengusaha, karena mendukung kenaikan di luar ketentuan perda.

“Pemkot seperti humasnya pengusaha, karena menyerahkan kenaikan tarif sesuai selera pengusaha,” kritik politisi yang dikenal vokal itu.

Anggota dewan yang sudah menjabat selama empat periode ini menyayangkan sikap pemerintah kota yang membiarkan kenaikan tarif parkir di atas perda tersebut. Ia mengatakan, jika pemerintah kota ingin merubah besaran tarif, pihaknya menyilahkan diusulkan ke dewan.

“Jika ingin perubahan, silahkan diusulkan. Akan kita rubah,” katanya.(bmb/adv)

Anggota Komisi B DPRD Surabaya meunjuk papan tarif parkir yang terpampang di sebuah area parkir di Surabaya.

Pemkot Surabaya Diminta Benahi Tarif Parkir

SURABAYA – Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mazlan Mansyur mengkritik keras rencana pemkot menaikkan tarif parkir. Mazlan mendesak pemkot menututp celah bocornya pajak dan sistem keamanan parkir sebelum menaikkan tarif.

Mazlan mengung kapkan, salah satu masalah yang belum bisa diselesaikan adalah soal kebocoran pajak parkir. Dirinya khawatir, jika ada kenaikan tarif parkir kebocoran tersebut akan semakin meningkat.

“Menaikkan tarif parkir bukan satu-satunya cara Pemkot Surabaya untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ingat Mazlan, Selasa (18/8).

Politisi asal Bawean, Gresik ini juga menyoroti terkait target PAD dari parkir. Tahun ini Pemkot menargetkan PAD dari parkir sekitar Rp 25 miliar.

Target ini naik dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 15 miliar.

Padahal target tersebut hanya tercapai sekitar Rp13 miliar.

Jika tahun ini Pemkot menaikkan tarif parkir 100 persen, seharusnya target kenaikan PAD dari sektor ini juga naik 100 persen. Dengan demikian, total target PAD bisa mencapai Rp 30 miliar lebih.(gbi/bmb)

Dewan Desak Risma Gugat Investor Pasar Turi SURABAYA – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai mendesak Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini segera melayangkan gugatan terhadap investor proyek Pasar Turi.

Ketua Komisi B (perekonomian) Mazlan Mansyur mengatakan, sejatinya DPRD sudah meminta agar Pemkot melayangkan gugatan hukum.

Sebab, pihak investor bersikukuh dengan pendapat mereka masing-masing.

“Pemkot jangan hanya berkutat pada perjanjian saja. Biar pengadilan nanti yang akan memutuskan siapa yang benar,” ujar Mazlan, Selasa (18/8).

Apalag i, Pemkot mendapat teguran dari Wakil Presiden Jusuf Kalla lantaran hingga sekarang tidak kunjung melakukan pembongkaran tempat penampungan sementara (TPS).

Saat ini, jumlah TPS yang lokasinya berada tepat didepan Pasar Turi mencapai 400-an.

Sementara anggota Komisi C (pembangunan) Mochammad Machmud menambahkan, persoalan yang terjadi di Pasar Turi saat ini sudah sangat serius.

Menurutnya, jika pemkot ingin membongkar TPS, maka yang harus dilakukan pertama adalah penghapusan aset.

“Sampai saat ini, Pemkot belum melakukan penghapusan aset. Ketika melakukan penghapusan aset, maka harus dilakukan appraisal bisa nanti tidak ada gugatan hukum,” jelasnya.

Untuk bisa menyelesaikan

kasus Pasar Turi, harus diusut mulai awal. Misalnya asal muasal PT Gala Bumi Perkasa terpilih menjadi pengembang di pasar legendaris itu. Tapi sayang hal ini tidak dilakukan.

“Sebenarnya wali kota itu tahu masalah sebenarnya. Benar yang dia katakan, akan ada yang kena KPK kalau kasus Pasar Turi itu diungkap,” paparnya.

Terlepas dari persoalan itu, imbuh Machmud, Pasar Turi saat ini ditangani oleh manajemen yang buruk. Sehingga masalah yang ada tidak kunjung terselesaikan. Menurut dia, baik Pemkot maupun pengembang, harus menghilangkan ego masing-masing.

“Selama ini DPRD Kota Surabaya tidak pernah diajak koor-

dinasi oleh Pemkot mengenai Pasar Turi. Jadi kami tak bisa beri solusi,” pungkas Machmud.

Sebelumnya, salah satu pedagang yang sudah berjualan di dalam Pasar Turi, Djaniadi Hadi Sadikin mengatakan, mengacu pada surat tersebut, walikota tidak bisa lepas tangan seperti selama ini. Dengan membiarkan sebagian pedagang tidak masuk ke dalam dan tidak segera membongkar tempat penampungan sementara (TPS) yang dianggap sebagai penghalang pembeli masuk ke dalam.

“Pedagang yang ada di dalam sudah bersabar. Meski sepi tetap buka dengan harapan wali kota segera menyelesaikan Pasar Turi agar ramai seperti dulu lagi.

Nyatanya wali kota tak jelas,” ujar Hadi Sadikin.

Sementara itu, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat dikonfirmasi terkait surat tersebut usai upacara HUT RI ke-70 di Balai Kota kemarin enggan untuk menjawab dengan gamblang.

“Nggak teguran. Nggak mau aku ngomong. Kalau ngomong ada yang ketangkep KPK,” ujar Risma sembari berdiri dari tempat duduknya. (bmb/gbi)

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

15

globalSport

La Nyalla Geram Keputusan BOPI Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) melarang penyelenggara turnamen sepakbola Piala Presiden 2015 memasang atribut Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Sekretaris Jenderal BOPI, Heru Nugroho, mengungkapkan, prmotor turnamen, Mahaka Sports dianggap melanggar perjanjian jika menggunakan atribut atau perangkat pertandingan dari PSSI. Dengan adanya larangan tersebut reaksi keras langsung dilontarkan Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, dengan mengultimatum Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) untuk tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu di dalam sepakbola Indonesia, Rabu (26/8).

Supaya turnamen Piala Presiden harus dijalankan sesuai standar dan aturan sepak bola, sehingga benar-benar berkualitas dan mendapat dukungan sponsor serta dapat dinikmati penonton serta bukan sekadar turnamen asal-asalan.

“Makanya, saya ingatkan BOPI jangan membuat pernyataan yang membuat kegaduhan. Jangan sedikit-sedikit bawa nama Negara. BOPI bukan alat Negara, BOPI hanya badan yang dibentuk Kemenpora dengan landasan kerja Peraturan Menteri,” tegasnya.

“Karena kalau BOPI mengancam-ancam dengan bahasa kekuasaan, ingat Anda justru yang menciptakan kegaduhan dan menciptakan situasi yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Presiden Jokowi,” tandas La Nyalla.

Seperti diketauhi, PSSI memberikan dukungan penuh kepada Mahaka Sport selaku penyelenggara dengan menyiapkan perangkat pertandingan terbaik demi kualitas event tersebut.

“Semua elemen bangsa ini harus bahu membahu di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik saat ini. Pemerintah membutuhkan situasi yang kondusif untuk percepatan pembangunan dan perbaikan ekonomi. Justru jangan ada kementerian yang membuat kebijakan disinsentif kepada masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan gejolak sosial dan pelambatan pertumbuhan ekonomi,” kata La Nyalla seperti dikutip dari laman resmi PSSI. La Nyalla mengatakan sejauh ini industri sepak bola sudah tercatat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui belanja yang dikeluarkan klub dan para pelaku yang terlibat di dalamnya. “Jadi jangan dihambathambat dengan persoalan yang tidak perlu,’’ tambahnya. (gbi/bs)

Menpora Halalkan Judi Bola

Ulama Se-Madura Marah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengeluarkan pernyataan kontroversial. Menteri asal Madura tersebut diprotes oleh beberapa tokoh ulama SeMadura menyusual lontaran membolehkan judi bola di dunia sepakbola.

Pernyataan itu langsung menyulut reaksi karena dinilai sangat bertentangan dengan ajaran Islam. HR Ali Badri, salah satu tokoh masyarakat asal Madura sempat tak percaya dengan kabar tersebut.

“Awalnya saya tidak percaya, namun setelah mengikuti pemberitaan ternyata kabar itu benar,” ucapnya, Senin (17/8).

Kabar menghalalkan judi bola oleh menteri yang berasal dari Bangkalan dan berangkat dari partai berbasis Islam tersebut, langsung direspons Ali Badri dengan menggelar koordinasi bersama ulama se-Madura.

“Kultur masyarakat Madura, ulama merupakan tokoh panutan. Makanya saya langsung bertemu beberapa ulama kharismatik di Madura,” kata Ali Badri.

Dari beberapa pertemuan dia dengan ulama serta tokoh se-Madura, Ali Badri meminta Imam Nahrawi segera meminta maaf kepada Umat Islam secara terbuka atas pernyataannya.

“Selain meminta maaf kepada umat Islam, dia (Menpora) harus meralat pernyataannya,” kata Ali Badri.

Penggemar olahraga berkuda ini menjelaskan, hasil koordinasi tuntutan itu mendapat dukungan ulama dan tokoh masyarakat lain asal Pulau Garam. Hal itu

dibuktikan dengan keluarnya pernyataan sikap yang berisi beberapa poin penting untuk merespons pernyataan kontroversial Menpora tersebut.

Bererapa ulama dan tokoh Madura yang terlibat mengeluarkan pernyataan sikap antara lain, Kyai Ali Karrar Shinhaji, Kyai Nailurrahman, Kyai Ja’far Shodiq, Kyai Mahrus Abdul Malik, KH Taufiqurrahman, Kyai Nuruddin A.Rahman, HR Ali Badri Z, dan H Ach Zaini.

Sebelumnya, di Depok, Jawa Barat, dan di hadapan sejumlah guru besar Universitas Indonesia, 13 Agustus 2015, Imam menyatakan memperbolehkan judi asal tak sampai turut campur mengatur pertandingan maupun hasil.

“Silahkan berjudi bola, tapi jangan pernah cara berjudi masuk ke lapangan dan mengatur skor. Jika itu dilakukan, maka tidak akan ada sportivitas. Apa yang saya sampaikan apa adanya. Ini kami kuatkan setelah kami panggil mereka, semuanya ngaku, namun mereka tidak bisa lepas dari ancaman ini, itu,” kata Imam kala itu.

Namun sehari kemudian, Imam membantah mendukung judi bola. Ia berjanji akan mengklarifikasi pernyataan sehari sebelumnya tersebut.(gbi/bs)

HR Ali Badri Tokoh masyarakat asal Madura.

Berikut beberapa tuntutan para tokoh dan ulama Se-Madura kepada Menpora 1. Menpora meralat statement tersebut melalui media eletronik maupun media online dan cetak 2. Agar segera minta maaf kepada umat Islam secara terbuka 3. Jadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk tidak terulang kembali 4. Agar pejabat tidak mengeluarkan statement-statement terkait kedudukan hukum agama yang jelas-jelas haram seperti judi, karena Menpora bukan kapasitasnya memberi statement seperti hal tersebut.

Situs Dewasa Berani Bayar Kylie Jenner Rp 139 M untuk Beradegan Panas Penampilan Kylie Jenner mampu untuk membuat para pria lupa diri.

Apalagi, di usianya yang masih belia, adik Kendall Jenner itu sudah memiliki tubuh sangat aduhai layaknya wanita dewasa.

Ditambah lagi, Kylie tak pernah segan untuk mengumbar kemolekan tubuhnya di berbagai kesempatan. Entah ketika menghadiri sebuah acara penting, atau saat selfie yang kemudian diunggah di akun Instagram miliknya.

Rupanya, hal ini banyak menarik perhatian banyak situs dewasa, seperti yang dilansir Gossipcop. Yup! Kamu nggak salah baca, Kylie ditawari untuk main dalam sebuah film panas dan beradegan layaknya suami istri bersama Tyga.

Bukan hanya satu, Kylie dan Tyga bahkan ditawar oleh dua situs sekaligus.

Situs yang pertama, dikabarkan memberikan bayaran hingga mencapai US$ 10 juta atau sekitar 139 miliar rupiah.

Sedangkan situs kedua menawarkan US$ 1,8 juta atau sekitar 25 miliar rupiah.

Kedua situs dewasa tersebut juga memberikan embel-embel untuk membuat Kylie makin terkenal. Keduanya bahkan menjanjikan bahwa karirnya akan lebih baik dari kakak tirinya, Kim Kardashian yang dulu juga sempat disebutsebut menggunakan cara seperti ini.

Sayangnya hingga saat ini, baik Kylie maupun Tyga masih mambuat publik penasaran. Keduanya masih tak melontarkan sepatah kata pun terkait dengan tawaran ini.

Edisi 21| 26 aGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2015 | www.globalindo.co

Globaltainment

16

Sidang Dakwaan Muncikari Artis

Jaksa akan Ungkap Siapa Saja Artis yang Terlibat Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan kasus muncikari dengan terdakwa Robbie Abbas akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Jaksa penuntut umum akan membeberkan namanama artis yang terlibat dalam bisnis prostitusi yang dijalankan Robbie.

“Kan belum mulai sidangnya, tunggu saja sebentar. JPU yang akan membeberkan nama-nama artis dan penggunanya. Tunggu saja. Kan yang lebih tahu jaksa yang buat dakwaan,” ujar pengacara Robbie, Pieter Ell di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (18/8) yang lalu.

Pieter menyebut nama-nama artis itu tidak akan lagi disebutkan dengan inisial. Namun sidang nanti akan berlangsung tertutup lantaran terkait perkara asusila.

“Iya di sini dalam dakwaan itu tidak ada inisial lagi. Jadi terbuka. Usernya siapa nanti akan terbuka,” ungkap Pieter.

Perkara dengan terdakwa Robbie itu tercatat nomor 824/ PID.B/2015. Majelis hakim yang akan mengadili Rob-

bie akan dipimpin ketua majelis hakim Effendi Muhtar. Berkas perkara sendiri telah diserahkan Kejaksaan Negeri Jaksel sejak Kamis (30/7).

Nama Robbie Abbas sendiri mencuat ketika Polres Jaksel membekuknya beberapa waktu lalu dengan tuduhan menjadi mucikari sejumlah artis. Tak tanggungtanggung, artis yang ditawarkan Robbie bernilai puluhan juta rupiah untuk kencan short time.

R o b b i e s e m p a t

bernyanyi bahwa banyak anggota dewan yang menyewa jasa artis yang ditawarkannya. Namun pengacara Robbie enggan membuka secara terang siapa saja anggota dewan yang sering menyewa jasa prostitusi artis itu.

daftar inisial artis plus tarifnya yang pernah beredar di jagat maya: AK (Rp 250 Juta – 500 Juta).

SD (Rp 250 juta, hanya

melayani di luar negeri) TB (Rp 200 juta) JE (Rp 200 juta) JD (Rp 150 juta) F (Rp 20 juta) OR (Rp 150 juta) CW (Rp 150 juta) DV (Rp 150 juta) R (Rp 150 juta) CM (Rp 10 juta) D (Rp 90 juta) PB (Rp 70 juta) CS (Rp 70 juta) BZ (Rp 70 juta) RM (Rp 70 juta) RF (Rp 60 juta) UA (Rp 60 juta) TM (Rp 50 juta – 100 juta) MT (Rp 55 juta) KA (Rp 55 juta) NW (Rp 50 juta) NM (Rp 40 juta) RF (Rp 40 juta) JC (Rp 40 juta) AS1 (Rp 40 juta) CT (Rp 40 juta) LM (Rp 35 juta) UJ (Rp 35 juta) SM (Rp 25 juta) AS2 (Rp 10 juta)

Artis AA dan TM Wajib Hadir saat Sidang Pada saat agenda pemeriksaan saksi nantinya, artis-artis yang sudah disebutkan harus hadir di persidangan. “Wajib hadir dong, apalagi saksi artis yang sudah diperiksa, misalnya TM,” kata Pieter di PN Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Penyidik memeriksa AA dan TM sebagai saksi.

Pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Sehingga kehadiran mereka tidak terendus oleh media.

Menyusul pemeriksaan saksisaksi itu, pesan berantai soal artis

yang diduga “d i j u a l ” R o b b y pun mulai beredar.

Pesan berantai itu berisi inisial dan tarif artis.

“Kalau sudah dipanggil tidak datang-datang kan bisa dijemput paksa. Jadi pasti datang, ramai lah nanti,” kata Pieter.

Namun, pria itu belum mau menyebutkan artis-artis yang akan dipanggil. Menurut dia, itu adalah kewenangan jaksa untuk membacakan dakwaannya dalam persidangan.