KORAN GLOBALINDO EDISI 18

Informasi Terdepan Indonesia

edisi 18

10-17 Juni 2015 terbit mingguan 16 Halaman Harga Eceran Rp 4.000 Langganan Rp 15.000/ Bulan

Partai Golkar, Kubu Agung Laksono Isyaratkan Batal Islah

Novel Baswedan Cabut Gugatan Praperadilan Kedua

Bawaslu Minta Anggaran Pilkada Cair Paling Lambat 15 Juni

Politik - Halaman 2

Global Justice - Halaman 4

Pilkada Serentak- Halaman 7

Korupsi gardu listrik pln

dahlan iskan siap dibui

Dahlan Juga Dibidik Kejati Jatim fokus halaman 5

Mantan Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan akhirnya mau berkomentar ihwal proyek pembangunan 21 gardu induk listrik Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

"

Saya kemukakan pada pemeriksa, bahwa saya tidak tahan menghadapi keluhan rakyat atas kondisi listrik saat itu. Bahkan, beberapa kali saya mengemukakan saya siap masuk penjara

Globalindo |

@globaloindodotco |

JAKARTA – Dahlan mengaku siap menerima segala resiko hukum yang akan menjungkalkannya, meskipun dirinya tak pernah menyangka jika proyek senilai Rp 1 triliun lebih itu akhirnya menyeretnya menjadi tersangka.

Menurut Dahlan, dirinya memang bersikeras merealisasikan proyek tersebut, meskipun kala itu pencairan anggarannya sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan. Kekukuhan Dahlan inilah yang membuat penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyimpulkan dirinya telah menabrak sejumlah aturan perundangan.

“Saya juga banyak ditanya soal usulanusulan saya untuk menerobos peraturanperaturan yang berlaku. Saya jawab, bahwa itu karena saya ingin semua proyek tersebut dapat berjalan,” kata Dahlan dalam siaran persnya.

Mantan Menter Negara BUMN ini menyatakan, tindakannya untuk menerobos aturan dilakukan lantaran masih banyaknya rakyat Indonesia yang belum mendapat aliran listrik. Bahkan, Dahlan

redaksi@globalindo.co |

siap mengambil risiko hukum atas tindakannya tersebut. Hal itu disampaikannya kepada penyidik Kejati DKI yang memeriksanya.

“Saya kemukakan pada pemeriksa, bahwa saya tidak tahan menghadapi keluhan rakyat atas kondisi listrik saat itu. Bahkan, beberapa kali saya mengemukakan saya siap masuk penjara,” tegas Dahlan.

Dahlan mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapn hukum. Ia mengatakan, segala risiko hukum atas proyek ini merupakan tanggung jawabnya. (Baca: Ini Dua Dosa Dahlan di Proyek Gardu Induk PLN).

“Saya ambil tanggung jawab ini, karena sebagai KPA, saya memang harus bertanggung jawab atas semua proyek itu.

Termasuk apa pun yang dilakukan anak buah. Semua KPA harus menandatangani surat pernyataan seperti itu dan kini saya harus ambil tanggung jawab itu,” kata bos salah satu media massa besar di Jawa nBaca: Dahlan... Halaman 15 Timur ini.

www.globalindo.co

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

politik

2 gerindra

Dilaporkan Punya Ijazah Palsu JAKARTA – Seorang Anggota DPR kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena tuduhan memiliki ijazah palsu. Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat ist Forum Kalimantan Iwan Kurniawan Membangun membawa sejumlah bukti ijazah palsu milik legislator Fraksi Partai Gerindra, Iwan Kurniawan ke Gedung DPR RI, Jumat (5/6) siang.

Laporan tersebut diterima oleh staf MKD DPR. Direktur Eksekutif LSM Forum Kalimantan Membangun, Supriyadi Natae mengatakan, pihaknya juga akan melayangkan laporan tersebut ke pimpinan DPR, Senin (8/6) pekan depan.

“Saya melapor ke Majelis Kehormatan Dewan soal dugaan ijazah palsu atas nama anggota dewan daerah pemilihan Kalimantan Tengah dari Gerindra, Iwan Kurniawan,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6).

Selain bukti salinan ijzah palsu, Supriyadi juga membawa Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI yang diserahkan ke KPU pada Pileg yang lalu.

“Kami juga sudah cek ke fakultas di Universitas Tri Tunggal, Surabaya (almamater Iwan Kurniawan dalam ijazah), dan universitas tersebut tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama itu. Dugaan kami, itu adalah palsu,” kata Supriyadi.(dt/gbi)

Pasca Penyerangan Kantor DPP Partai Golkar

Kubu Agung Laksono Isyaratkan Batal Islah JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar, Samsul Hidayat, menemui Agung Laksono pascaserangan orang tak dikenal (OTD) ke kantornya di Jl. Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (8/6).

“Ada dua hal terkait pertemuannya dengan ketua umum (Ketum) Golkar versi munas Ancol tersebut. Pertama, kita (DPP) akan mendesak ketua umum untuk segera tidak menindaklanjuti

kesepakatan bersama atau islah terbatas antara AL (Agung Laksono) dan ARB (Aburizal Bakrie, ketua umum DPP Golkar (versi Munas Bali) yang digagas JK,” ujarnya, Senin (8/6) malam.

Selain itu, Samsul juga menyesalkan aksi OTD yang diduga akan menyerang kantornya, Samsul menduga serangan tersebut dilakukan pihak ARB. Sehingga menurut dia, memang tidak ada upaya untuk islah dari pihak ARB.

“Kami sudah menduga tidak ada itikad baik dari kubu ARB,” paparnya.

Seperti diketahui, massa pimpinan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Daniel Muttaqin Syafiudin mendatangi kantor DPP Golkar, Jakbar, pukul 09.00 WIB. “Mereka ingin ambil alih kantor (DPP). Tapi pakai orang bayaran dan berpakaian preman. Tapi, berhasil dihalau penduduk yang bahu-membahu mengusir dan menga-

mankan kelompok tersebut,” beber Samsul.

Akibat upaya serangan tersebut, 30 OTD diamankan aparat Polrestro Jakbar karena diduga akan bertindak anarkis ke kantor DPP Golkar, Jakbar. Saat ini puluhan OTD telah diamankan di Mapolrestro Jakbar karena ada beberapa dari mereka yang membawa senjata tajam (sajam). Diduga sajam tersebut sengaja dibawa untuk aksi kriminalitas. (gbi)

Dana Aspirasi

DPR Minta Rp 20 Miliar Per Anggota JAKARTA - Badan Anggaran DPR RI meminta dana aspirasi daerah pemilihan dinaikkan hingga Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar per anggota. Jika dikalikan 560 anggota DPR yang ada, maka estimasi total dana aspirasi mencapai Rp 11,2 triliun.

“Kita upayakan masuk APBN 2016 ini,” kata Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit, Senin (8/6).

Supit meyakini tidak akan ada penyelewengan dana oleh anggota DPR. Sebab, dana nantinya disetorkan ke pemerintah daerah. Anggota DPR yang nantinya mendapat usulan dari masyarakat untuk membangun fasilitas tertentu, bisa mengajukannya ke pemda setempat.

“Anggota hanya punya hak untuk mengusulkan,” ujarnya.

Supit mengungkapkan bahwa pengalokasian dana aspirasi dapil ini adalah amanat dari Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Setiap anggota DPR sebagai wakil rakyat mendapatkan dan menjalankan aspirasi dari warga di dapilnya.

“Bulan Juni ini aspirasi dari dapil masuk ke DPR dan kita bahas bersama,” ucapnya. (gbi)

PT MEDIA INTI GLOBALINDO

ist

Puluhan orang tak dikenal diamankan ke Mapolrestro Jakarta Barat karena diduga akan melakukan serangan terhadap kantor DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (8/6).

Dibayar Rp 150 Ribu per Orang JAKARTA – Puluhan orang tak dikenal yang diamankan jajaran Polresta Jakarta Barat, karena hendak menduduki kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat (Jakbar), Senin (8/6) sore ternyata dibayar Rp 150 per orang.

Hal itu terungkap dari pengakuan beberapa dari mereka yang diperiksa.

Berdasarkan keterangan

polisi, pelaku memang mengakui jika mereka dibayar untuk berunjuk rasa. Hingga saat ini, polisi masih mengamankan puluhan pelaku unjuk rasa yang diduga hendak melakukan penyerangan.

“Mereka mengaku dijanjikan bayaran Rp 150 ribu untuk melakukan unjuk rasa di kantor DPP Golkar. Tapi uangnya belum diterima,” timpal Wakil

Kepala Satuan Reskrim Polrestro Jakbar, Komisaris Slamet.

Massa bayaran ini dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar, Samsul Hidayat. “Sebelum digiring ke kantor polisi, beberapa dari para pelaku mengaku dibayar pihak tertentu. Masing-masing Rp 150 ribu,” ujarnya.

Samsul yang berada di lokasi kejadian telah menduga

hal tersebut. Pasalnya, saat ditanyakan terkait siapa pihak yang membayar dan tujuan kedatangan mereka, tidak ada yang bisa memberikan keterangan yang jelas.

“Indikasi orang sewaan itu sudah terdeteksi. Mereka orang-orang profesional. Waktu ditanya mereka tidak tahu apa-apa, ngaku hanya di kasih uang,” terang Samsul. (kc/gbi)

Direktur Pemberitaan/Pemimpin Redaksi: M. Habibulloh | Pempimin Perusahaan: Alfa | Dewan Redaksi: M. Habibulloh, Alfa, Ari Widura, Agus A Wicaksono, Utomo | Sekretaris Redaksi: Dimas | Redaktur Pelaksana: Ari Widura | Redaktur: Siti Rumyati, Aryo Widodo, Aji Nagari, Rizky Yoga, Hadi Mukharom | Koord.

Artistik dan Tata Letak: Agus Anggoro Wicaksono | Design/IT: Andre, Andika | Tata Letak: Syafiul Umam | Administrator: Abdul Majid, Muhammad Edi Imam | Repoter: E Swandana, Denny N JA, Vivi Lestari, Komar Priambudi, Deta Kusumanegara (Jakarta), Bambang Utomo, Widodo, Faishal Bachri (Surabaya), Deddy Jatmiko (Koord. Pantura), Priyo Yogantomo (Koord. Mataraman), (Koord. Tapal Kuda), Eddy (Madura) | Bagian Umum: Cipto Mangunkusumo | Kantor redaksi: Jalan Gubeng Kertajaya XI E No. 11, Surabaya | Telp: (031) 5053182

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

globalnews

3

KY Buka Lagi Kasus Hakim Sarpin JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) sepertinya akan melanjutkan penyelidikan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin RIzaldi dan kasus Ketua Muda Kamar Militer Timur Manurung. Penyelidikan tersebut sempat dihentikan sementara dengan alibi tengah menyeleksi calon hakim agung.

“Sudah ada pembicaraan dengan Ketua KY, pertengahan Juli kami akan mulai lagi,” kata Ketua KY Bidang Hubungan Antarlembaga Imam Anshori Saleh, Selasa (9 /6).

KY memang sudah menyelesaikan seleksi CHA dengan meloloskan enam nama yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini, seluruh komisioner tengah menunggu tanggapan dari pimpi-

mancanegara

nan DPR agar bisa bertemu dan memaparkan soal hasil seleksi enam CHA tersebut.

KY membuka penyelidikan tentang Hakim Agung Timur atas dugaan pertemuan dengan pihak berperkara. Timur sempat bertemu dengan Bos Sentul City Tjahjadi Kumala alias Swie Teng saat sidang kasus suap Bupati Bogor berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bandung.

KY sempat mengklaim proses penyelidikan Timur hampir rampung. Penyelidik hanya tinggal memeriksa Timur untuk mengkonfirmasi dan mengkontrofir kesaksian dan bukti yang diperoleh. Proses ini sempat berhenti setelah Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi ringan yaitu teguran dengan pernyataan tak puas kepada Timur dalam kasus yang sama.

Demikian juga Sarpin, KY bahkan sudah dua kali memanggil pencabut status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan tersebut namun mangkir. Di tengah pemeriksaan, KY juga nampak hendak menutup kasus tersebut pasca Mahkamah Konstitusi justru memasukan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan. “Semoga sebelum akhir jabatan bisa selesai semua,” kata Imam. (gbi)

Pascavonis 14 Tahun

Gede Pasek Isyaratkan Tinggalkan Anas ist

Para turis yang asyik bertelanjang di Pulau Kinabalu, Sabah, Malaysia inilah yang disebut menjadi pemicu gempa dahsyat hingga menewaskan 16 orang.

Benarkah Aksi Turis Bugil Picu Gempa Kinabalu?

SABAH - Baru-baru ini terjadi gempa bumi yang melanda Malaysia dengan kekuatan 6.0 skala ricther, yang menghebohkan adalah penyebabnya, yakni aksi telanjang yang dilakukan sepuluh wisatawan di Gunung Kinabalu. Hal ini dipertegas oleh wakil Menteri Besar yang juga Menteri Pengembangan Infrastruktur Negara Bagian Sabah, Joseph Pairin Kitingan Gempa tersebut melanda Malaysia timur pada Jumat pagi, (5/6). Musibah itu menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas dan tiga lainnya hilang.

Kitingan menambahkan, perbuatan wisatawan itu sangat tercela, karena dinilai tidak menghormati adat-istiadat setempat.

“Percaya tidak percaya, ini adalah hal yang penduduk Sabah percaya, ketika gempa bumi terjadi, itu merupakan konfirmasi dari kepercayaan kita, Gunung Kinabalu adalah gunung yang suci, jangan menganggap hal ini sebelah mata,” kata Kitingan.(gbi)

JAKARTA- Gede Pasek Suardika mengisyaratkan akan meninggalkan Anas Urbaningrum. Ia mengaku berat dengan vonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) kepada sahabatnya.

Seperti diketahui, Hakim MA malah memperberat kasasi terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat itu menjadi 14 tahun penjara dan mengembalikan uang Rp 57 miliar plus 5,261 USD yang dikorupsinya. Dan yang terberat hakim juga mencabut hak politiknya.

Pasek mengatakan dirinya selalu siap menemani dan memberikan dukungan kepada Anas saat kondisinya terpuruk. Namun kali ini Pasek harus berkata jujur jika dirinya tak bisa lagi menemani Anas dalam kondisi saat ini.

“Bila dihitung usia AU 15

Gede Pasek Suardika (kiri) saat memberikan dukungan moril kepada Anas Urbaningrum usai sidang.

Juni nanti 46 th. Kalau dihukum 19 th maka usia nanti 65 tahun jika tdk ada remisi dan pembebasan bersyarat,” ujar Pasek lewat akun twitternya @G_paseksuardika, Selasa (9/6).

Menurutnya, dengan situasi seperti ini praktis dirinya tak bisa selalu menemani dan memberikan dukungan langsung kepada Anas.

Sebab Pasek mengaku tak

selamanya berada di pulau Jawa khususnya Jakarta seperti saat ini. “Krn blm tentu juga sampai usia itu sy di Jawa. Bisa saja saya sdh kembali di Bali melanjutkan kehidupan di Bali krn mmg sbg anak lelaki, sy punya tg jwb adat di Bali,” katanya.

Pasek mengatakan, kenyataan ini memang pahit bagi Anas maupun dirinya.

Namun semua orang khusus-

Ist

nya dirinya memilki kehidupan sendiri yang harus dijalani.

“Sedih memang. Namun vonis itu sdh dijatuhkan.

Lalu akankah berakhir? Kalau siklus matematika manusia tentu saja iya. Tapi Tuhan punya matematika sendiri yg sering disebut AU, esok adalah misteri. Esok adalah skenario Tuhan. Shg optimisme hrs dibangun,” katanya. (gbi)

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

GlobalJustice

4

Gugatan Novel Baswedan Kandas, Gugatan praperdilan Novel Baswedan melawan Bareskrim Polri akhirnya kandas.

Hakim tunggal Zuhairi menolak dalil permohonan praperadilan yang diajukan Novel dan menganggap penangkapan serta penahanan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu sudah benar.

JAKARTA – Dalam permohonannya, Novel mempersoalkan perubahan pasal yang digunakan di dalam laporan polisi dengan surat perintah penangkapan. Polisi menggunakan Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHAP dalam laporan penangkapan. Sementara, dalam surat perintah penangkapan, pasal yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 422 juncto Pasal 52 KUHAP. Hakim Zuhairi menilai, perubahan pasal dapat saja terjadi jika proses penyidikan telah dilakukan.

Ia pun merujuk bukti T7 berupa berita acara pemeriksaan penyidikan tanggal 17 Februari 2015.

“Pengadilan berpendapat bahwa dasar hukum dalam berita penangkapan yang berbeda dengan laporan polisi dapat dibenarkan. Karena sudah melalui proses hukum berdasarkan laporan pemeriksaan,” kata Zuhairi saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (9/6).

Zuhairi berpendapat bahwa penangkapan dan penahanan Novel sudah memenuhi alasan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Adapun, terkait dalil permohonan yang menyatakan bahwa ada kerugian materil dan imateril yang dialami istri Novel, Zuhairi tidak mempertimbangkannya. Ia

beralasan, penangkapan dan penahanan Novel sah secara hukum, sehingga dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Selain itu, hakim juga menolak dalih Novel yang tidak memenuhi dua kali panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan pada 20 Februari dan 26 Februari 2015.

Saat itu, Novel berdalih tengah menjalankan tugas dari KPK dan telah berkomunikasi dengan penyidik yang menangani perkaranya.

“Menimbang bahwa pemanggilan pemeriksaan sebanyak dua kali sudah cukup dan harus dipenuhi walaupun sedang menjalankan tugas. Oleh karenanya, pemanggilan ketiga dilakukan untuk kepentingan penyidikan, dengan demikian penangkapan terhadap termohon oleh pemohon sudah sesuai prosedur hukum,” ujarnya.

Terkait tindakan penyidik yang mengikuti Novel hingga ke lantai dua kediamannya, menurut Zuhairi merupakan tindakan yang wajar. Tindakan itu bukan termasuk upaya penggeledahan yang dilakukan penyidik, melainkan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin dilakukan Novel.

Mengenai surat perintah penangkapan yang dinilai kedaluwarsa, Zuhairi berpendapat, jika surat

perintah penangkapan tak dapat kedaluwarsa. Meskipun, dalam permohonananya Novel telah mencantumkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Surat perintah penangkapan Novel Nomor SP.KAP/19/IV/2015 DI T T I PI DU M t e r b it pada 24 April 2015. Namun, penangkapan baru dilaksanakan pada 1 Mei 2015. “Menurut hemat hakim, dengan mempertimbangkan bahwa surat perintah berlaku sejak tanggal dikeluarkan, maka surat perintah penangkapan berlaku tidak ada batasnya,” ujarnya.

“KUHAP mengandung makna bahwa penangkapan hanya dilakukan dalam jangka waktu satu hari sesuai dalil pemohon. Jika sudah satu hari maka bisa diteruskan ditahan atau dilepaskan,” ujar Zuhairi. (kc/gbi)

Novel Cabut Gugatan Praperadilan Kedua

Ist

Novel Baswedan (kanan) saat berdiskusi dengan kuasa hukumnya.

JAKARTA - Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, akhirnya mencabut gugatan praperadilan keduannya, menyusul banyaknyaa revisi dalam gugatannya.

Novel mengajukan dua berkas gugatan praperadilan. Di gugatan pertama dia menyoalkan penangkapan dan penetapan status tersangkanya. Sedangkan yang kedua, dia menggugat soal penggeledahan dan penyitaan.

Saat permohonan praperadilan kedua dibacakan oleh salah satu kuasa hukum, hakim tunggal Dahmi Wirda menyarankan kubu Novel untuk mencabut gugatannya karena terlihat banyak perubahan yang membuat kubu Polri protes. Saran tersebut akhirnya diterima oleh kuasa hukum Novel setelah sebelumnya

sempat diskors sekitar 10 menit.

“Jadi, bagaimana? Sudah ada kesepakatan?” tanya hakim Dahmi setelah mencabut skors sidang di ruang sidang 6 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/6).

Salag satu kuasa hukum Novel, Pratiwi Febri, kemudian menjawab jika pihaknya telah berdiskusi dengan tim atas saran tersebut. Kemudian dikatakan oleh Pratiwi jika pihaknya akan mencabut permohonan tersebut dan akan mengajukannya kembali.

“Pada prinsipnya kami telah berdiskusi dan sebenarnya selama termohon belum menyampaikan jawaban maka ada waktu bagi kami untuk melakukan perbaikan. Tapi kami menghormati dan menghargai hak termohon, selain itu waktu untuk acara praperadilan yang cepat, kami

menyepakati untuk mencabut dan akan kembali mengajukan praperadilan,” ujar Tiwi.

Hakim Dahmi pun mengatakan jika pencabutan tersebut diterima, namun tetap harus mengajukan juga pencabutan secara tertulis. Pencabutan tertulis menjadi bahan pertanggungjawaban kepada pengadilan.

“Kalau saudara mau mencabut harus ada pertanggung jawaban dengan pengadilan. Saudara membuat pernyataan tertulis dan besok diserahkan. Besok kami tunggu.

Pencabutannya secara resmi dan kami dari pengadilan harus pertanggungjawabkan secara administrasi walaupun secara lisan saja boleh.

Tapi kita minta pertanggungjawaban dalam berkas,” pungkas Hakim Dahmi kemudian mengetuk palu. (gbi)

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

Fokus

5

Dahlan Juga Dibidik Kejati Jatim Terkait Dugaan Penyusutan Aset BUMD Surabaya - Selain Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga Bareskrim Polri, Kejati Jatim juga sedang membidik mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.

Dahlan diduga bertanggung jawab atas dugaan raibnya sejumlah aset ketika dipercaya Gubernur Jatim Soekarwo menjabat direktur utama (dirut) PT Panca Wira Usaha (PWU), BUMD milik Pemprov Jatim.

Sejumlah aset perusahaan plat merah itu seperti tanah seluas ratusan ribu hektar dan bangunan menyusut tanpa ada kejelasan.

“Penyelidikan itu dilakukan oleh Satgasus (Satuan Tugas Khusus) bentukan Kajati Jatim.

Beberapa orang yang berkaitan dengan PT PWU dan orangorang yang dianggap tahu seputar aset milik Pemprov Jatim sudah dimintai keterangan.

Berbagai alat bukti terkait kasus tersebut juga terus dikumpul-

kan,” ujar Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Senin (8/5) sore.

Romy membenarkan, bahwa penyelidikan kasus tersebut sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan mencuat lagi sekitar dua tiga bulan terakhir, sebelum Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka Kejati DKI Jakarta.

Romy mengatakan, Kejati Jatim sudah memanggil Dahlan Iskan untuk dimintai keterangannya. Namun Dahlan tidak hadir dalam pemanggilan yang dijadwalkan Senin (8/6) kemarin.

“Yang bersangkutan sudah kita tunggu seharian, sampai Senin sore tidak juga muncul di Kejati Jatim. Surat pemberitahan atas ketidakhadirannya juga tidak ada.

Dahlan mangkir dari panggilan ini tanpa keterangan,” ujar Romy sambil membenarkan, bahwa status yang bersangkutan masih sebagai saksi.

Romy mengakui, bahwa status kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. “Jadi kami belum bisa berkomentar banyak.

Memang hari ini ada agenda memintai keterangan kepada yang bersangkutan,” kata dia.

Kejati Jatim berharap, Dahlan

kolom

Dahlan Korupsi Atau Isu?

Iskan kooperatif dengan memenuhi panggilan kami berikutnya untuk bisa memberikan keterangan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, Dahlan Iskan menjabat sebagai dirut PT PWU sejak 1999 sampai 2009. Untuk diketahui, PT PWU merupakan leburan dari beberapa perusahaan milik Pemprov Jatim, diantaranya adalah PD Aneka Pangan, PD Sarana Bangun, PD Aneka Kimia, PD Aneka Jasa dan Permesinan dan PD Aneka Usaha. Setelah menjadi PT PWU, Dahlan Iskan menjabat sebagai direktur utama.

Sayangnya, ketika menjabat sebagai direktur utama itu, Dahlan Iskan tidak berhasil membawa keuntungan pada perusahaan daerah milik Pemprov Jatim tersebut.

Ironisnya, perusahaan itu malah terus mengalami kerugian, hingga akhirnya Pemprov Jatim mengalokasikan dana Rp169 miliar untuk menutup kerugian.

Dalam waktu bersamaan juga muncul dugaan banyak aset PT PWU yang tiba-tiba hilang.

Diantaranya aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim. (gbi)

Kejaksaan Bidik Pejabat ESDM Jakarta - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ternyata belum berhenti pada penetapan tersangka mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan. Dalam kasus dugaan korupsi proyek gardu induk listrik Jawa-Bali dan Nusa Tenggara itu, kejaksaan juga membidik pejabat Kementerian ESDM. Salah satu pejabat yang tengah dalam sorotan jaksa adalah Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi, Sumber Daya, dan Migas, Jarman. Dari info yang dihimpun, Jarman-lah yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saat Dahlan sudah menjabat Menteri BUMN. Ini tentu berbeda dengan pengakuan Dahlan yang mengatakan dirinya sebagai KPA siap mempertanggungjawabkan proyek

yang bermasalah ini. (Baca: Korupsi Proyek Gardu Induk, Dahlan Iskan Siap Dipenjara).

Walau demikian, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo mengamini indikasi keterlibatan Jarman dalam pembangunan 21 gardu induk berbiaya sekitar 1 triliun lebih itu.

“Arahnya pasti ke sana (pemeriksaan Jarman),” ujar Waluyo.

Tetapi Waluyo menegaskan, pihaknya masih fokus mendalami peran Dahlan dalam proyek yang ditaksir merugikan negara Rp 33 miliar itu. “Fokus dulu ke beliau karena kami sudah memeriksa banyak saksi sebelumnya,” ujar Waluyo.

Selain Jarman, kejaksaan juga mengagendakan pemeriksaan petinggi lain yakni, bekas Sek-

retaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno. Pejabat yang kini sudah menjadi terdakwa kasus suap itu sejaitnya pernah diperiksa dua kali terkait kasus ini. Sedianya, ia kembali akan dimintai keterangan terkait pendanaan proyek gardu induk Jawa-Bali dan Nusa Tenggara secara multiyear juga dugaan keterlibatan pihak lain.

Tetapi sebelum diperiksa, Kejati DKI terlebih dulu harus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat status Waryono saat ini yang menjadi tahanan KPK dan terdakwa kasus suap 140 ribu USD kepada bekas Ketua Komisi Energi DPR Sutan Bhatoegana.

“Kami akan koordinasi dengan KPK,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Adi Toegarisman.

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan koordinasi antara KPK dan Kejati DKI Jakarta terkait rencana pemeriksaan Waryono.

“Tapi sebaiknya memang ada koordinasi dan supervisi terkait kasus korupsi yang menyangkut Waryono,” ujar Indriyanto.

Senada disampaikan oleh pengacara Waryono Karno, Irfan Melayu. Ia mengatakan, sejauh ini belum ada panggilan dari Kejati kepada kliennya. Waryono pun, lanjutnya, masih fokus terhadap kasus di KPK. Namun, jikalau ada pemanggilan, kliennya siap kooperatif.

“Untuk saat ini jangan beranggapan pasti beliau terlibat,” ucap Irfan. (gbi)

Barangkali publik banyak mengetahui soal pemberitaan yang menyudutkan Menteri BUMN, Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus korupsi. Melalui akun twitter Triomacan2000, diberitakan bahwa kuasa hukum pengguna akun twitter itu telah bertemu Sekretaris Kabinet, Dipo Alam guna melaporkan berbagai kasus tindak korupsi yang dilakukan oleh Dahlan Iskan. Namun begitu, bukti-bukti yang ada belum cukup untuk membeberkan kebenaran kasus korupsi yang dilakukan Dahlan Iskan.

Diberitakan melalui kicauan akun twitter triomacan, Dahlan Iskan dituduh 7 kasus korupsi dan tindak pidana umum. Dari ketujuh bukti itu baru tiga yang dilaporkan yaitu, kasus korupsi di PLTU Emabalut, kasus korupsi di PLN, serta penggelapan dana bencana.

Untuk kasus korupsi Dahlan Iskan di 4 proyek PLTU PLN (Waii – Ambon, Ende/ Kupang, NTT, Mataram – NTB dan Tarahan Lampung) menyusul. Demikian juga kasus korupsi Dahlan Iskan soal penyewaan Ganset/ PLTD, serta pengadaan trafo dan batubara. Diduga ketiga kasus Dahlan Iskan yang pertama macet di Kejati serta KPK. Sekretaris Kabinet, Dipo Alam berjanji akan selesaikan semuanya dalam waktu 7 hari.

Wacana kasus korupsi Dahlan yang belum terbukti benar ternyata telah menggiring publik untuk mempercayainya.

Hanya lewat akun twitter, semua opini dibentuk untuk tujuan-tujuan negatif, sebagai sarana black campaign ditengah eforia politik 2014. Semoga kedepan bangsa ini tidak hancur oleh opini-opini sesat yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan segelintir kelompok. Ibarat pohon, semakin tinggi, semakin kencang pula angin yang menerjang. Maju terus Dahlan Iskan!

Sulistyan Wijaya Penulis Kompasiana

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

PilkadaSerentak

6 Konsolidasi

‘Meraih Sukses Rekrutmen Kader’ JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Konsolidasi dan Tarhib Ramadhan PKS di Jakarta, Selasa (9/6).

Konsolidasi diikuti oleh pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Syariah Pusat (DSP), Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), serta Pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS se-Indonesia.

Hadir pada kesempatan itu Presiden PKS Anis Matta, Ketua DSP Surahman Hidayat, Ketua MPP Untung Wahono, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, serta para anggota dewan lain.

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) DPP PKS, Mardani Ali Sera menjelaskan konsolidasi kali ini mengangkat tema ‘Meraih Sukses Rekrutmen Kader dan Pilkada Serentak 2015’.

“Ada dua tema yang dibahas pada konsolidasi kali ini antara lain soal penjaringan kader baru dan kesiapan PKS pada Pilkada serentak di 271 Daerah Tingkat (Dati), baik Dati I (provinsi) maupun Dati II (kabupaten/ kota),” jelas Mardani.(rmol)

Banyak Daerah Belum Cairkan Dana Pilkada DPR mengaku terima pengaduan tersebut.

Anis Matta, Presiden PKS.

Ist

Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengaku menerima banyak laporan dari berbagai daerah terkait ketidaksiapan dana penyelenggara Pilkada serentak Desember mendatang.

Padahal, tahapan pilkada serentak sudah dimulai.

“Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada ini tidak jelas.

Katanya cukup-cukup tapi enggak jelas. Banyak laporan

yang masuk,” katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 9 Juni 2015.

Salah satu laporan yang diterima terkait Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang belum juga mendapatkan anggaran. Institusi lain seperti kepolisian juga belum mendapat kejelasan anggaran untuk melakukan pengamanan Pilkada serentak.

“Bawaslu belum punya dana pengawasan. Masalah pengamanan dananya belum ada. KPU sebagai penyelenggara belum memiliki anggaran yang utuh. Setiap penyeleng-

gara mengeluhkan anggaran,” katanya.

Politisi partai Golkar itu mengatakan, sebagai penyelenggara Pilkada, KPU bahkan baru memiliki dana Rp5,6 triliun dari Rp6,7 triliun yang dibutuhkan.

Sebelumnya, KPU menyebutkan masih ada 14 daerah tersisa yang hingga kini belum mencairkan anggaran pemilihan kepala daerahnya.

14 daerah itu antara lain; Provinsi Bengkulu, Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur.

Kemudian, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjar Baru, Kabupaten Balangan. Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Lalu, ada Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu.

Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan. Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Barat, dan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo.(viv)

Menteri PPA: Beri Akses Perempuan di Pilkada Serentak JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, mendorong adanya ruang dan akses perempuan dalam pilkada serentak Desember mendatang. Ia pun meminta para penentu kebijakan memberikan ruang kebijakan afirmasi kepada perempuan untuk dapat menduduki jabatan-jabatan strategis di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Khususnya terkait pilkada serentak, ia pun mengharapkan pimpinan partai politik dapat memberikan ruang bagi perempuan agar bisa berpartisipasi secara aktif. Dengan cara, mencalonkan perempuan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

“Kami menyadari dalam UU No 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, belum memberikan ruang satu ayat pun yang menyinggung kebijakan afirmasi kepada perempuan,” ujar Yohanna, Senin (8/6).

Ia meyakini keikutsertaan perempuan dalam penentu kebijakan di daerah dapat mendorong percepatan pembangunan demokrasi yang berkelanjutan di daerah. Dia menilai adanya kesenjangan gender dalam bidang politik dan pengambilan keputusan, berpotensi menghemat kemajuan perempuan dan memperlambat penyelesaian masalah-masalah pembangunan.

“Hingga kini Angka Kematian

Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi, begitu juga HIV/AIDS yang terus meningkat,” kata Yohanna.

Ia memerinci dari hasil pemilu legislatif tahun 2014 memperlihatkan persentase perempuan yang duduk di lembaga legislatif pusat, yakni DPR RI sebanyak 17,32 persen, DPD IR: 25,76 persen, perempuan di lembaga legislatif daerah: DPRD Provinsi: 16,15 persen, dan DPRD Kabupaten/Kota: 14 persen.

Selain itu, juga masih terdapat 8 persen dari 510 kabupaten/kota atau 41 kab/kota tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPRD, 11 provinsi tidak memiliki wakil perempuan yang duduk di lembaga eksekutif, yakni posisi menteri 23,5 persen, Gubernur 0

Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

persen, dan wakil gubernur satu orang di papua barat. Perempuan yang menjadi bupati/wali kota

Ist

termasuk para wakilnya sebanyak 6,7 persen (36 orang) dari 510 Kabupaten/Kota.(rep)

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

PilkadaSerentak

7

Bawaslu Minta Anggaran Pilkada Cair Paling Lambat 15 Juni Dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan Pilkada Serentak Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap seluruh daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang, sudah menggelontorkan anggaran bagi pengawasan paling lambat 15 Juni.

Sebab jika tidak, dikhawatir-

kan akan sangat mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada. Tahapannya sendiri sudah dimulai sejak 17 April lalu dan setiap tahapan perlu diawasi.

Terutama terkait pemutakhiran daftar pemilih, sehingga hakhak pemilih tak terabaikan.

“Kami berharap tanggal 15 Juni sudah selesai semua. Sekarang begini, pemilihan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwacam) sudah berjalan. Tapi mereka belum ada uang dan banyak panwas yang mengeluarkan

kocek pribadi. Untuk negara masa harus kocek pribadi, Itu kan sudah enggak benar dari segi sistem.

Karena itu saya sangat berharap NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) secepatnya diselesaikan oleh Pemda,” ujar Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, Senin (8/6).

Menurut Gunawan, data terakhir memperlihatkan baru 103 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari total 269 daerah yang akan menggelar Pilkada

langsung tahap pertama. Artinya masih terdapat 166 daerah lagi yang belum menandatangani NPHD sebagai dasar penggelontoran anggaran pengawasan.

Meski begitu, Gunawan mengakui belum cairnya anggaran juga disebabkan kendala yang berasal dari Bawaslu. Antara lain, diketahui masih terdapat beberapa daerah yang Bawaslu dan Panwaslunya belum terbentuk. Misalnya di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.

Kemudian di Provinsi Kaliman-

tan Utara, juga baru 3 kabupaten yang terbentuk Panwaslu-nya.

“Permasalahannya, untuk melakukan perekrutan itu kan perlu dibentuk tim seleksi. Selain itu prosesnya juga sangat panjang.

Sementara daerah-daerah tersebut merupakan daerah otonomi baru (belum memiliki struktur panwas sebelumnya). Tapi prinsipnya sesuai undang-undang, kalau kabupaten/kota tak berdaya (membentuk Panwaslu) akan diambilalih oleh provinsi,” demikian Gunawan. (rmol)

Jawa Timur

Partai Demokrat Beri Rekom Tiga Incumbent Surabaya - DPD Partai Demokrat Jawa Timur keluarkan rekomendasi bagi empat calon yang akan berlaga di empat daerah dalam pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang. Empat calon tersebut tiga diantaranya adalah calon incumbent yaitu Fadeli, untuk pilkada Lamongan; lantas Mustofa Kamal Pasha, pilkada Mojokerto; dan Budi Sulistyono, untuk Pilkada Ngawi.

“Selain incumbent, Demokrat juga sudah memastikan rekom untuk Zaenal Abidin untuk calon Bupati Sumenep,” kata Soekar­ wo, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Selasa (9/6). Zaenal Abidin merupakan pensiunan PNS dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Pakde Karwo, julukan Soekarwo juga mengatakan, selain empat calon, Demokrat Jawa Timur saat ini juga sedang memproses pendaftaran Rendra Kresna untuk calon Bupati Malang.

Untuk pilkada Surabaya, DPD Demokrat Jawa Timur hingga kini masih menunggu usulan dari DPC Demokrat. “Surabaya masih belum, prinsipnya calon bupati atau walikota nanti yang memutuskan DPD bukan DPP,” kata dia.

Dalam pilkada serentak tahun ini, Demokrat Jawa Timur mentargetkan bisa memenangkan empat bupati/walikota dan satu wakil bupati/wakil walikota. “Kita saat ini sedang melakukan survei untuk mewujudkan target ini,” ujarnya. (ss)

Soekar­wo, Ketua DPD Demokrat Jawa Timur.

Ist

Seleksi Calon Kepala Daerah, Nasdem Libatkan Polisi dan Jaksa JAKARTA – Partai NasDem sepertinya membuat gebrakan dalam Pilkada serentak Desember mendatang. Ini dibuktikan dari DPW Banten yang akan melibatkan Polda dan Kejati setempat untuk memberi rekomendasi calon kepala daerah.

Dua lembaga ini akan menilai apakah calon kepala daerah terlibat persoalan hukum atau tidak. “Nama calon kepala daerah akan diserahkan ke sana. Lalu akan dinilai satu per satu,” kata Ketua DPW Nasdem Banten, Wawan Iriawan, Selasa (9/6).

Menurutnya, langkah ini adalah arahan dari DPP NasDem setelah DPW menyodorkan sejumlah nama calon kepala daerah. Wawan mengatakan, untuk daerah Tangsel, pihaknya sudah mengajukan sejumlah nama, diantaranya adalah tokoh Betawi, Arsid.

Dikatakan Wawan, Arsid dikenal sebagai tokoh Betawi yang memiliki basis massa yang kuat. Arsid berpengalaman dalam menghadapi petahana pada Pilkada sebelumnya. Selisih suara Arsid dan petahana sangat tipis. Sempat

digugat ke MK, namun hakim konstitusi, Akil Mochtar, yang kini mendekam di penjara, memenangkan petahana.

Selain Arsid, ada juga sejumlah nama yang diajukan.

Pihaknya menyatakan syarat utama calon kepala daerah yang diusungnya adalah harus bersih dari persoalan hukum.

Namun, jika kepolisian atau kejaksaan merekomendasikan salah satu atau bahkan sejumlah calon akan terlibat persoalan hukum, maka dipastikannya, Nasdem tidak akan mengusung orang

tersebut.

Senada dengan Wawan, Ketua DPD Nasdem Tangerang Selatan, Mohamad Basri, menegaskan pihaknya sangat memperhatikan persoalan hukum.

“Jangan sampai calon kepala daerah yang diusung mengalami persoalan hukum.

“Ini berkaitan dengan integritas,” kata Basri.

Sebelumnya Nasdem Provinsi Banten juga disebutsebut mengajukan nama Airin Rachmy Diani. Namun bakal calon ini beberapa kali diperiksa Kejaksaan Agung. (gbi)

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

KOtaSurabaya

8

UPTD Griya Wreda Ajukan Tambahan Anggaran

Panggung Aspirasi

“Kalau gedung baru sudah jadi ya kapasitas di sini bisa lebih banyak.

Bisa sampai 75 orang.”

Ir.Armuji, Ketua DPRD Kota Surabaya.

ist

Walikota Diminta Segera Tuntaskan 17 Rekomendasi Pansus LKPj

SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya, Ir.Armuji meminta Walikota Tri Rismaharini menuntaskan 17 rekomendasi yang dikeluarkan anggota dewan menyikapi laporan Laporan Keterangan pertanggung Jawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan (AMJ) walikota.

Armuji menilai, masih banyak masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Misalnya untuk perbaikan sejumlah sekolah rusak yang ada di Surabaya.

Selain renovasi sekolah, permasalah banjir juga masih belum bisa ditangani dengan baik oleh pemkot.

“Banjir masih terjadi di sebagaian wilayah Surabaya. Seharusnya itu harus segera di atasi,” katanya, Jumat (8/5/2015).

Lebih jauh, mantan Ketua Komisi A (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Surabaya ini juga menyoroti keberdaan sejumlah ruas jalan di kota pahlawan yang kondisinya rusak.

Pantaun anggota dewan, perhatian yang diberikan pemerintah kota terhadap masalah tersebut masih sangat lemah.

Politisi dari PDI-P ini kemudian menyebutkan beberapa ruas jalan yang saat ini kondisinya rusak. Sebut saja Jalan Menur dan Nginden. Padahal, dengan alokasi anggaran insfrakstruktur yang begitu besar mestinya pemkot tidak mengalami kesulitan dalam melakukan perawatan.

“Jalan merupakan hal yang signifikan yang harus diperha-

tikan. Nayatanya pemkot justru terkesan mengabaikannya hingga menjelang berakhir masa bakti walikota sekarang.

Ya semoga saja di masa akhir jabatanya semua rekomendasi dari dewan ini bisa terlaksana semuanya,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha membenarkan, memang masih banyak rekomendasi dari legislatif untuk pemerintah kota dalam LKPj AMJ. Ia berharap pemkot memperhatikan serius dan segera menyelesaikannya.

“Kami di sini berharap ada penanganan yang signifikan dari pemerintah kota,” harap politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga sedikit mnenyinggung soal rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya yang direncanakan digelar tahun ini.

Politisi yang dikenal vocal ini mengingatkan agar walikota yang baru tidak begitu saja mengganti program walikota periode sebelumnya.

Menurutnya, setiap program yang dimiliki walikota harus dijalankan dan diteruskan. Dengan demikian, apapun masalah yang dihadapi harus dicarikan solusi bersama. “Jangan sampai setiap ganti walikota program walikota sebelumnya langsung diganti sesuai selera. Selama program itu baik, maka harus dilanjutkan,” pungkas Masduki Toha.(bmb/adv)

SURABAYA – UPTD Griya Wreda Surabaya berencana mengajukan penambahan anggaran. penambahan itu diajukan karena da tambahan jumlah penghuni yang sebelumnya hanya 50 penghuni menjadi 75 penghuni. Hal itu seiring hampir rampungnya gedung baru. Dengan demikian, daya tampung griya wreda meningkat 25 orang.

“Kalau gedung baru sudah jadi ya kapasitas di sini bisa lebih banyak. Bisa sampai 75 orang,” ujar Plt. Kepala UPTD Griya Wreda Surabaya Sugiyanto, Kamis (8/6/2015).

Sugiyanto mengungkapkan, perawatan kesehatan menjadi yang terutama bagi para lansia di UPTD Griya

Wreda Surabaya. Oleh karenanya, sepuluh perawat pendamping selalu memonitor kondisi kesehatan penghuni griya wreda setiap harinya.

“Para petugas di griya wreda Surabaya selalu siap siaga bilaman ada lansia yang sakit.

Monitoring kesehatan dilaksanakan setiap hari yang terbagi dalam 3 shift. Tiap shift diisi 3 petugas sementara 1 petugas libur bergiliran,” terangnya.

Prosedurnya, penanganan kesehatan penghuni dijamin oleh pemkot melalui mekanisme rujukan. Surat keterangan tidak mampu dibuat oleh dinas sosial (dinsos) guna merujuk lansia dari puskesmas ke rumah sakit. Sedangkan untuk transportasi dari griya wreda menuju rumah sakit maupun puskesmas memanfaatkan fasilitas ambulans gratis milik dinsos.

Sugiyanto mengatakan, jumlah penghuni griya wreda saat ini sebanyak 50 lansia, dengan rincian 19 laki-laki

dan 31 perempuan. Rentang usia berkisar antara 70 sampai 90 tahun. Mereka berasal dari berbgai latar belakang seperti hasil razia di lapangan, serta ada pula yang diserahkan oleh masyarakat berbekal surat rekomendasi dari camat setempat.

“Kriteria penghuni di sini (griya wreda) semuanya adalah warga Surabaya yang miskin dan terlantar serta tidak punya keluarga lagi,” kata pria yang sempat berdinas di UPTD Liponsos Keputih ini.

Lebih lanjut, Sugiyanto menuturkan, dari 50 penghuni griya wreda, 30 persen diantaranya dalam kondisi sakit. Mayoritas penyebab lansia yang sakit bukan karena minimnya perhatian perawat, melainkan lebih dikarenakan faktor usia.

“Jenis penyakit yang kebanyakan dialami para penghuni griya wreda adalah lemah otot (lumpuh) karena tua. Selain itu, ada juga yang asam urat,” imbuh dia.(gbi/bmb)

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

globaljatim

9 Blitar

Jual Sabu, Oknum Satpol PP Ngaku Dibekingi Polisi BLITAR - Seorang oknum petugas Satuan Polisi Pamong Prajo (Satpol PP) Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar bernama Djoko Sulistyo (55) tertangkap nyabu.

Djoko digelandang dalam keadaan mabuk dengan sisa narkoba seberat 0,26 gram di tangan.

Menurut keterangan Kasat Reskoba Polres Kota Blitar Ajun Komisaris Polisi Santoso, pelaku dibekuk di rumahnya, Kelurahan/Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

“Yang bersangkutan sudah lama menjadi target operasi,“ ujar Santoso, kepada wartawan, Senin (8/6/2015).

Berdasarkan catatan pihak kepolisian, Djoko diketahui sebagai bandar sabu. Dia kerap mengedarkan sabu di lingkungan rumahnya. Modus yang digunakannya untuk menjual sabu adalah melalui layanan pesan singkat.

“Kami ita mengirim anggota dengan menyamar sebagai pembeli. Dan saat itu juga kita lakukan penggerebekan,“ terang Santoso.

Di depan petugas, Djoko mengaku sudah setahun menjual sbau. Dia mengaku, merasa aman menjual sabu karena dibekingi oknum petugas kepolisian. Keduanya kerap nyabu bareng. Dia diyakinkan tidak akan ada polisi yang berani menangkapnya.

Sayangnya, Djoko belum bersedia menyebut identitas oknum anggota tersebut.

“Selain mendalami jaringannya, kami juga akan selidiki siapa oknum yang dimaksud.

Sebab bisa jadi yang bersangkutan hanya mengaku ngaku saja,“ pungkasnya.

Saat bersamaan polisi juga meringkus Dian Nasrulloh (38), warga Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar, dan Sutini (59), warga Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.

Keduanya tertangkap tangan sebagai pengedar narkoba jenis ganja. Dari tangan keduanya, petugas menyita sebungkus ganja kering seberat 7,43 gram. Kemudian daun ganja kering seberat 56 gram dan tiga linting rokok berbobot 15,84 gram.

Dalam kasus ini, para tersangka dijerat UU RI No 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satpol PP Kota Blitar Haryanto membenarkan yang bersangkutan adalah anak buahnya. Dia menyesalkan apa yang terjadi dan saat ini telah melakukan proses internal.

“Terkait kasus ini kita sudah berkoordinasi dengan BKD. Selebihnya kita menghormati proses hukum yang berjalan,“ pungkasnya.

Bupati Sidoarjo Janji Ganti Rugi Korban Lapindo Dilunasi 26 Juni SIDOARJO – Bupati Sidoarjo kembali turun menemui warganya yang menjadi korban semburan lumpur lapindo. Kepada para korban, Saiful Ilah menjanjikan pembayaran ganti rugi akan dilunasi dari dana talangan pemerintah pada 26 Juni 2015.

Hanya, Saiful tidak berani menjamin pelunasan tersebut pasti dilakukan di tanggal itu.

Alasannya, proses administrasi bisa saja membuatnya meleset.

“Saya diberita tahu Menteri Pekerjaan Umum bahwa pembayaran tanggl 26 Juni 2015. Perkara meleset satu dua hari itu bukan kemunduran. Mungkin ada kesalahan administrasi yang harus dipastikan pembayarannya,”

kata Bupati Sidoarjo, Syaiful Illah, Senin (8/6).

Untuk itu, bupati yang akan maju lagi di Pilkada Sidoarjo tahun ini meminta kepada warganya untuk yakin dan menunggu dengan sabar. Saiful menemui perwakilan warga di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo.

Selain perwakilan warga, hadir pula dalam pertemuan itu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), PT Minarak Lapindo Jaya, Pansus Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengatakan akan memprioritas-

kan pembayaran ganti rugi warga yang belum lunas dan berkasnya sudah diverifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. Kepala Pokja Perlindungan Sosial BPLS Priyambodo menyebut dana talangan itu sebesar Rp 827 miliar.

“Bila DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) sudah di kami, yang angkanya Rp 781 miliar sekian, itu adalah prioritas warga yang sudah lunas dan sudah diperiksa oleh tim BPKP,” ujarnya.

Terkait petunjuk teknis pembayaran, BPLS mengaku menunggu petunjuk pemerintah apakah dana akan langsung ditransfer kepada warga ataukah dengan perantaraan

BPLS. Menurut Priyambodo, sampai saat ini pemerintah belum membentuk tim teknis.

Humas BPLS menambahkan, ada tiga skema rencana pembayaran. Pertama dilakukan BLPS sendiri. Kedua melalui PT Minarak Lapindo Jaya. Dan yang terakhir langsung dari pemerintah pusat.

Bila yang digunakan skema yang pertama, pihaknya mengaku siap dan tidak ada masalah.

“Kalaupun BPLS yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran, tentu tidak akan masalah karena kami sudah lakukan di luar peta area terdampak,” kata juru bicara BPLS, Dwinanto Hesti Parsetyo. (tp/gbi)

Dhani Tolak Gerindra dan PKB, Risma-Wisnu Semakin Mulus SURABAYA – Musisi Ahmad Dhani menolak pinangan Partai Gerindra untuk maju sebagai calon Wali Kota Surabaya di Pilkada serentak, 9 Desember 2015 mendatang. Bos Republik Cinta Management ini berdalih, Koalisi Merah Putih binaan Prabowo Subianto di pusat masih membutuhkannya.

“Saya masih dibutuhkan KMP

di pusat sebagai penggembira.

Memang saya akui Partai Gerindra telah meminta saya untuk maju. Tapi saya tidak mau,” kata Dhani usai menghadiri acara pengambilan sumpah dan pelantikan Direktur Utama dan Direksi PT Bank Jatim dan PT BPR UMKM Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/6).

Ahmad Dhani sempat digadang-gadang akan dicalonkan maju pilwali Surabaya. Namun, Dhani menyatakan tidak akan maju di pilwali Surabaya.

“Saya tegaskan tidak akan maju. Pak Sutadi (Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya) dan Pak Prabowo Subianto sudah ketemu meminta saya untuk maju, Ketum PKB Cak Imin juga minta

saya. Tapi saya tidak mau,” tegas musisi kelahiran Surabaya ini.

Penolakan Dhani ini tentu membuat Gerindra dan PKB bingung menentukan pilihan kandidatnya untuk menantang incumbent, Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana. Duet ini diyakini tak tertandingi di Pilwali Surabaya, Desember nanti. (gbi)

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

Otonomidaerah

10 Terlilit Utang, Pejabat Pemkab Gadaikan Motor Dinas

Gudang PLN Terbakar, Kerugian Capai Rp 800 Juta

SAMPANG - Salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab Sampang, Madura, Jawa Timur, nekat menggadaikan motor dinasnya pada warga, karena terlilit utang dan tidak mampu membayar.

Identitas pejabat itu berinisial S. Adapun motor dinas yang digadaikan berupa Honda Vario dengan nomor polisi (nopol) M 2822 PP. Motor dinas tersebut digadaikan pada Marsuki, warga Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang.

“Kami menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada motor dinas digadaikan. Setelah diselidiki, ternyata kabar itu benar adanya,” terang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Sampang Moh Jalil, Selasa (9/6/015).

Jalil menjelaskan, motor dinas itu digadaikan karena oknum pejabat tersebut terlilit utang sebesar Rp77.125.000. Hasil penyelidikan, Satpol PP menemukan dua alat bukti dalam kasus ini.

“Di antaranya kwitansi pembayaran utang dan surat pernyataan yang menyebutkan kendaraan sebagai jaminan utang.

Padahal, kendaraan dinas tidak boleh dibuat jaminan utang,” paparnya.

Oknum pejabat tersebut terancam dikenakan sanksi berupa penurunan dari jabatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 Pasal 4 ayat 5.

“Kami belum menyita kendaraan dinas yang telah digadaikan. Kami masih terus mengumpulkan bukti-bukti,” tukasnya.(sdi)

KEDIRI - Sebuah gudang penyimpanan kabel listrik milik pln di Perumahan Putih Permai, Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kediri, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah.

Gudang yang terbakar pada Minggu siang (7/6/2015) tersebut milik pt Lentera yang merupakan mitra kerja pln Area Pelayanan Jaringan (apj) Kota Kediri.

Sedikitnya tujuh mobil pemadam kebakaran dari kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri dan perusahaan rokok Kediri dikerahkan untuk memadamkan api.

Tetapi tiupan angin kencang dan kepulan asap tebal membuat petugas sulit untuk menjinakkan api. Setelah memakan waktu kurang lebih 2 jam akhirnya api berhasil dipadamkan.

Kuat dugaan api berasal dari panas karet pembungkus kabel yang menyulut kayu di dalam gulungan kabel listrik. Meski

Sampang

Bojonegoro

Sambut Lebaran PT KAI Lakukan Inspeksi Bojonegoro - PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan sejumlah langkah persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 2015 dengan melakukan inspeksi ke sejumlah lintasan kereta di jalur utara dan selatan.

“Inspeksi dari lintas utara sampai lintas selatan. Pemeriksaan lintasan ini untuk persiapan Lebaran,” ujar Kepala Humas PT KAI, Agus Qomarudin, Rabu (10/06/2015).

Inspeksi ini dilakukan sepanjang lintas kereta, dimulai dari Jakarta-Semarang, kemudian pada hari kedua SemarangBanyuwangi. “Ini dilakukan untuk mengecek kesiapan setiap aspek dalam operasi kereta api,” kata dia.

Agus mengatakan, inspeksi kali ini mengecek dari sarana, infrastruktur, titik rawan bencana alam dan pelayanan sumber daya manusia (SDM). “Hasil inspeksi sejauh ini sarana dan prasaranan sudah siap 100 persen,” terangnya.

Seperti diketahui, dalam inspeksi itu diikuti oleh jajaran PT KAI mulai dari Direksi, Manajemen Kantor Pusat KAI, Departemen Perhubungan, dan Jajaran Wilayah Terkait.

Petugas menggunakan kereta impres Wijaya Kusuma.

Rombongan tiba di Stasiun Kota Bojonegoro pada pukul 10.50 WIB. Inspeksi di Stasiun Kota Bojonegoro berjalan singkat.

Rombongan mengecek sejumlah infrastruktur dan petugas kemudian langsung ke Stasiun Surabaya.(bjt)

ist

Sebuah gudang penyimpanan kabel listrik milik PLN di Perumahan Putih Permai, Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kediri, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah.

tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Pengawas gudang PT Lentera Ahmad Fathoni mengatakan, saat kejadian dirinya sedang tidak berada di lokasi dan ketika kembali sudah mendapati gudang kabel listrik tersebut terbakar. Dia langsung melaporkannya ke polisi Sementara itu Kapolsek

Gampengrejo akp Edy Subandriyo mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan unutk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi.

“Setelah memastikan api padam petugas kepolisian langsung memasang garis polisi pada pintu gerbang gudang, “ kata AKP Edy, Minggu (7/6).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemilik lahan yang disewa oleh mitra kerja pln diketahui bahwa jumlah kabel listrik yang terbakar mencapai 140 haspel atau gulung. Kabel terdiri dari 70 haspel kabel konduktor tipe 3x70-1x50 dan a3c.

“Sehingga total kerugian akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai Rp800 juta,” timpal AKP Edy.(sdn)

Kakek Berusia 90 Tahun Hidup di Gubuk Reot Sampang - Mawi (90) seorang kakek dengan kondisi lumpuh hidup sebatang kara di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Ironisnya, sang kakek tinggal di sebuah gubuk yang sangat tidak layak huni.

Gubuk reot yang ditempati Mawi warga Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Sampang ini hanya beralaskan banner bekas dengan bantal karung beras.

Di gubuk reot yang berukuran 4 X 5 meter tersebut hanya ada ranjang yang terbuat dari bambu. Sayangnya, Mawi tidak bisa menikmati ranjang itu lantaran kondisi fisiknya yang lumpuh.

Rupanya kakek renta ini nyaris tidak tersentuh bantuan dari pemerintah setempat.

Ia hanya menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600.000 . Itu pun hanya sekali bantuan diterima. Sedangkan bantuan yang lain tidak pernah didapat.

Salah seorang tetangga Mawi, Syamsuri menyatakan,

Ist

Mawi (90) kakek lumpuh yang hidup sebatang kara di sebuah gubuk reot di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

orang tua dari kakek Mawi yang bernama Bunasari dan Busiri telah meninggal dunia sejak lama.

Kini, Mawi tinggal sebatang kara. Untuk menyambung hidup, Mawi hanya mengharap belas kasihan

para tetangga dan kerabat.

“Karena kondisinya yang seperti itu, kakek Mawi dalam memenuhi kehidupan seharihari dari para tetangga,” timpal Syamsuri.

Menurutnya, kelumpuhan pada kaki Mawi akibat digigit

ular. Saat itu Mawi langsung dibawa ke RSUD Sampang pasca digigit ular. Beruntung nyawanya bisa diselamatkan, tetapi terkena lumpuh.

“Sejak itu kakek Mawi hanya bisa duduk dan terbaring karena lumpuh. Selama ini kakek Mawi hanya sekali mendapat bantuan dari pemerintah berupa BLT senilai Rp600.000. Setelah itu tidak dapat lagi. Kami berharap pemerintah bisa membantu kakek Mawi untuk menyambung hidup,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang, Malik Amrullah mengaku, tidak mengetahui ada salah satu warganya yang tinggal di sebuah gubuk dengan kondisi lumpuh.

“Saya dari dulu tidak tahu, kalau dari awal saya tahu pasti Dinas Sosial sudah memberikan perhatian. Kami akan terjun ke lapangan untuk melihat langsung kondisinya,” kata Malik pada wartawan saat dikonfirmasi, Selasa (9/6). (sdn)

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

Otonomidaerah

11

PSK Kedung Banteng Berkemas, Mucikari Tunggu Kepastian Nasib PONOROGO - Sebagian Pekerja Seks Komersial (PSK) eks lokalisasi Kedung Banteng, Ponorogo, mulai mengemasi barang-barangnya.

Mereka mulai bersiap untuk pulang ke daerahnya masing-masing pasca penutupan secara resmi pasar prostitusi di perbatasan Ponorogo-Magetan ini.

Desi (37) dan Tika (31) para PSK yang mengaku berasal dari Wonogiri menyatakan, mereka sengaja segera bersiap-siap untuk pulang kampung karena sejak Jumat 5 Juni lalu mereka sudah menerima uang pesangon dari pemerintah.

“Sudah ditransfer kok, kami termasuk yang awal menerima.

Makanya langsung pulang saja.

Itung-itung turun mesinlah di rumah nanti,” ujar Tika, Selasa (9/6).

Sedangkan menurut Desi, dia ingin segera pulang karena selain dananya sudah memang diterima, dia yakin tidak ada lagi tamu yang datang karena jelas sudah ditutup. Dia sudah tidak bisa berharap ada pendapatan dari pekerjaan yang selama ini dilakoninya.

“Pulang, kembali ke rumah orang tua. Saya juga sudah sangat rindu sama anak semata wayang saya. Kasihan, sampai usia SMP tidak pernah saya asuh sendiri,” ungkap wanita bertubuh subur ini.

Sedangkan Ani (42) PSK asal Tulungagung, mengatakan masih akan bertahan di lokalisasi meski telah resmi ditutup.

Dia menyatakan belum mendapatkan kabar soal transfer dana dari pemerintah ke rekeningnya. Padahal dia sudah menyetorkan nomor rekening dan buku tabungan ke pihak pendamping.

“Ada tamu apa nggak saya masih akan tetap di sini sampai duit ditransfer. Terus terang, saya tidak pegang uang sama sekali. Saya juga masih punya tanggungan utang ke seseorang dan belum saya bayar. Kasihan kalau saya ngemplang (tidak bayar),” ujarnya.

Sementara sejumlah mucikari mengaku masih bimbang dengan nasib mereka. Sejak beberapa waktu lalu mereka

Jombang

Ratusan Warga Jombang Berebut Sembako Gratis JOMBANG - Tak tahan dengan harga sembako yang terus meroket, ratusan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berebut bantuan sembako gratis, Selasa (9/6) siang.

Ratusan warga ini langsung merangsek saat pembagian paket sembako gratis digelar di Desa Tengarang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Namun, mayoritas warga akhirnya harus gigit jari karena jatah sembako yang dibagikan panitia ternyata sudah habis. Penyebabnya, banyak warga yang tidak diundang ternyata ikut-ikutan antre saat sebagian paket sembako dibagikan oleh Bupati Jombang Nyono Suharli.

Ika, salah seorang warga, mengaku kecewa karena sudah menunggu sejak pagi hari.

Amirul Umam, ketua panitia pembagian sembako gratis, meminta maaf kepada warga. Menurutnya, jatah paket sembako yang disediakan memang terbatas, hanya 150 paket yang masing-masing berisi 1 liter minyak goreng dan 1 kilogram gula.

Namun tanpa diduga jumlah warga yang ikut datang dan ingin mendapatkan paket sembako gratis mencapai lebih dari dua kali lipat.

Paket sembako tersebut disediakan panitia secara swadaya. “Panitia ingin membantu warga kurang mampu yang saat ini sedang tercekik oleh naiknya harga-harga sembako menjelang Ramadan,” ujar Umam.(sdn)

Salah satu PSK eks lokalisasi Kedung Banteng, Ponorogo, mulai mengemasi barangbarangnya. Para PSK mulai bersiap untuk pulang ke daerahnya masing-masing.

Ist

mendapat kabar akan diberi pesangon sebesar Rp4,5 juta tiap orang. Namun, hingga lokalisasi resmi ditutup, kabar itu hanya tinggal kabar.

“Lumayan buat nambahi modal. Tapi sebenarnya jumlah itu tidak cukup untuk keluar dari sini. Bagaimana rumah yang kami bangun ini, kan semua dari uang kami sendiri. Di luar kami sudah tidak ada rumah, warisan sudah dijual untuk membangun di sini,” ungkap MM, salah satu mucikari dibenarkan para mu-

cikari lain.

Para mucikari berharap Pemkab Ponorogo tidak mengabaikan nasib mereka. “Artinya ya ada pesangon buat kami begitu lah kirakira,” ucap TO, mucikari lain.

Kepala Dinsosnakertrans Ponorogo Sumani menyatakan, untuk para PSK, uang pesangon memang diserahkan secara bergiliran. Semua tergantung kecepatan dari masing-masing bank dan juga hal-hal lain yang harus dipenuhi.

Sedangkan terkait uang pe-

sangon bagi mucikari, Sumani mengatakan masih akan dibahas bersama pihak terkait.

“Kalau menurut aturan, mucikari tidak mendapat pesangon atau apapun. Tapi berlandaskan rasa peri kemanusiaan, kami sedang berupaya agar tetap bisa memberikan dana modal untuk mereka. Kami berharap mereka (mucikari) bersabar, tenang. Yakinlah dana itu ada, kami masih pikirkan cara agar tidak menabrak aturan,” ungkap Sumani.(sdi)

Demi Rp5 Juta, PSK Ikrar Bebas Prostitusi PONOROGO - Para pekerja seks komersial (PSK) di Lokalisasi Kedung Banteng Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, berikrar bebas prostitusi setelah mendapat bantuan Rp5.050.000 per orangnya dari Kemensos. Ikrar para PSK dan mucikari ini menandai penutupan lokalisasi ini, Senin (8/6).

Pembacaan ikrar yang dipimpin Ketua MUI Ponorogo ini ditirukan oleh seluruh penghuni lokalisasi, baik PSK maupun mucikari; para warga sekitar serta seluruh tamu yang hadir, termasuk Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Ikrar ini menyataan bahwa seluruh warga Ponorogo akan menjaga agar Ponorogo bersih dari lokalisasi, prostitusi dan pemanfaatan bangunan yang ada untuk kemaksiatan.

Usai pembacaan ikrar, dilakukan penyerahan bantuan untuk dari Kementerian Sosial kepada para PSK Kedung Banteng.

Yaitu bantuan dana sebesar Rp888.800.000,- untuk 176 PSK. Masing-masing PSK akan mendapatkan Rp5.050.000,-.

Rinciannya, Rp3 juta untuk bekal atau modal, Rp1,8 juta untuk jatah hidup selama tiga bulan dan Rp250 ribu untuk ganti ongkos pulang ke rumah masing-masing PSK. Khof ifah menyatakan, pemberian dana ini menjadi langkah preventif atau penangkal agar para PSK tidak kembali menjalani profesi lamanya kembali.

Harapannya, dengan berbagai pelatihan yang digelar dan telah diselenggarakan, para PSK bisa dientaskan dari profesi ini.

Dikatakannya, untuk menekan prostitusi, sebenarnya tidak hanya soal meniadakan lokalisasi dengan memulangkan para PSK. Dia mengatakan, prostitusi muncul karena adanya permintaan, yaitu dari pada lelaki hidung belang.

“Indonesia bisa meniru Swedia dalam menekan prostitusi. Di sana, lelaki yang ter-

tangkap polisi pada operasi prostitusi, maka akan difoto dan fotonya disebarkan di banyak tempat. Artinya tidak hanya kaum wanita sebagai pelacur yang salah dalam kondisi ini, tapi juga kaum lelakinya,” ujarnya.

Menurutnya, penutupan lokalisasi bukan jaminan hilangnya prostitusi. Sebab selama ada permintaan, maka akan selalu muncul prostitusi.

“Lokalisasi dengan lokasi dilakukannya prostitusi adalah dua hal yang berbeda. Saat lokalisasi itu ada, siapa yang menggaransi prostitusi di apartemen, di rumah kontrakan bahkan prostitusi online tidak ada,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi beroperasinya kembali lokalisasi Kedung Banteng, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ponorogo Sumani menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satpol PP Ponorogo, Tagana dan Polres Ponorogo serta TNI untuk berjaga selama dua

bulan ke depan.

Petugas akan stand by di lokasi tersebut setiap saat. Di lokasi tersebut akan dilengkapi dengan tenda, posko dan dapur umum.

“Kalau untuk mengantisipasi yang praktek prostitusi di luar, kita telah berkoordinasi dengan pihak keamanan. Kita akan merapat terus, berkoordinasi untk mengelar razia,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah PSK dan mucikari mengaku masih akan bertahan di lokasi tersebut. Ini karena mereka belum menerima transfer dana dari pemerintah. Ada pula yang masih bimbang dengan kepastian nasib mereka di masa mendatang.

“Saya masih punya tanggungan di sini. Ada persoalan utang piutang. Biar beres dulu lah. Sekalian nunggu uang yang katanya buat modal itu ditransfer. Nggak tahu nanti mau gimana, belum ada rencana,” ujar AN (37) salah satu PSK Kedung Banteng asal Wonogiri, Jateng. (sdi)

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

GlobalBisnis

12

Jelang Ramadan, Bea-Cukai Diminta Perketat Perbatasan Hasil temuan pangan ilegal, kedaluwarsa, dan rusak dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat Jakarta - Menjelang bulan suci Ramadan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta petugas bea-cukai memperketat masuknya barang di semua area perbatasan Indonesia. “Jumlahnya banyak sekali sehingga perlu dukungan masyarakat juga,” kata Kepala BPOM Roy Sparringa

di kantornya, Rabu, 10 Juni 2015.

Menurut Roy, permintaan barang murah saat memasuki Ramadan terus meningkat. Kondisi ini menjadi kesempatan importir atau pelaku usaha ilegal memasukkan produknya secara mudah ke dalam negeri. Padahal belum tentu produk tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. “Banyak pengusaha nakal menggunakan kesempatan memakai jalur perbatasan,” ujarnya.

Dalam pengawasan yang dilakukan sepanjang 25 Mei-9 Juni, BPOM menemukan 11.370 kemasan produk pangan tidak

memenuhi syarat, yang terdiri atas pangan tanpa izin edar 6.043 kemasan, pangan kedaluwarsa 4.510 kemasan, dan pangan rusak 817 kemasan dengan nilai keekonomian lebih dari Rp 454 juta. “Kita akan tetap mengawal dan mengawasi semua produk makanan yang tidak sesuai mutu bagi masyarakat,” tuturnya.

Roy mengatakan hasil temuan pangan ilegal, pangan kedaluwarsa, dan pangan rusak dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Rinciannya, pada pengawasan 2013 dan 2014 ditemukan 163.850 kemasan

dan 1.324.059 kemasan ilegal naik signifikan dari sebelumnya 67.471 kemasan pada 2012. “Nilai keekonomiannya pun melonjak drastis dari Rp 6,5 miliar menjadi Rp 52,9 miliar,” ucapnya.

Dalam laporan streaming dengan Kepala BPOM Pusat hari ini, Kepala BBPOM Makassar Rustywati mengatakan berhasil menemukan ratusan produk dari Korea Selatan seperti mi instan, Malaysia seperti produk minuman, Thailand yang berisi makanan ringan, dan Cina dengan produk saus tanpa izin edar. Bahkan, berdasarkan temuan di beberapa gudang di

Makassar, masih banyak produk rusak bercampur dengan produk layak jual sehingga kecenderungan terjual semakin besar. “Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap gudang-gudang yang ada,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BBPOM Aceh Syamsuliani, dalam razia yang dilakukan anak buahnya hari ini, mengaku berhasil menemukan 13 karung mi dan bakso berformalin. Bahkan, di beberapa titik pengawasan, masih ditemukan produk jajanan masyarakat yang menggunakan tawas dan formalin.(tmp)

Petani Garam

Minim Sosialisasi, Petani Bingung Tentukan Harga Jual Pamekasan - Sejumlah petani garam di Madura, khususnya di kabupaten Pamekasan. Masih dibingungkan dengan harga jual garam yang hingga saat ini belum ada sosialisasi dan penetapan dari PT Garam.

Hal itu diungkapkan salah satu anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Syamsuri, Rabu (10/6). Hingga kini para petani sangat dibingungkan tanpa adanya sosialisasi dan penetapan harga garam. “Sementara keluhannya petani garam, kurang sosialisasi harga beli garam dari PT Garam,” ungkapnya.

Dijelaskan, minimnya sosialisasi dari PT Garam, membuat petani resah akibat ketidakjelasan harga garam pada tahun ini.

Apalagi untuk membedakan harga garam dengan kualitas baik. “Biasanya untuk tahun ini, hampir musim perbaikan. Pastinya petani garam mengharapkan harga garam mereka mahal,” jelasnya.

Diakuinya, saat ini petani garam fokus melakukan perbaikan tambak. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengembangan produksi dan menjadikan kualitas garam semakin baik. “Memang PT Garam sudah mengeluarkan bantuan kepada petani melalui DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), tetapi hal itu juga harus sinergi dengan apa yang dibutuhkan petani saat ini,” ungkapnya. (bjt)

Kementerian ESDM Beri Lampu Hijau Pertamina Jual Pertalite Jakarta - Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM sudah memberi izin kepada PT Pertamina (persero) untuk memasarkan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite.

Dengan izin tersebut, BBM jenis baru dari Pertamina ini sudah layak dijual untuk kendaraan bermotor di dalam negeri.

“Pertamina sudah boleh mendistribusikan (BBM Pertalite),” ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Wiratmaja di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Selasa (9/6/2015).

Wirat memaparkan, yang di­butuhkan Pertamina saat ini adalah membangun in­ fra­s truktur khusus untuk Per­talite. Dalam hal ini, sis­

tem pendistribusian dan tangki un­tuk Pertalite harus­ sudah­ siap saat BBM itu di­ luncurkan.­ “Tinggal Pertamina harus nyiapin di lapangan soal distribusi segala macam. Tergan­ tung Pertamina, dia harus siap­kan tangkinya,” ungkap Wirat.

Saat ini, Pertamina masih

memproses perizinan untuk menambah produksi Pertalite. BBM dengan jenis RON 90 ini dalam waktu dekat akan diluncurkan sebagai penambah variasi dalam penjualan BBM oleh Pertamina.

“Minggu ini, izin tambahan produk sudah keluar. Semoga syaratnya terpenuhi,” kata Wirat. (kmp)

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

globalSport

13 Perolehan

Medali

No. Negara E Pr Prg T 1. Singapura 52 45 61 158 2. Thailand 41 45 36 122 3. Vietnam 39 18 41 98 4. Malaysia 25 27 34 86 5. Indonesia 18 23 39 80 6. Filipina 14 20 31 65 7. Myanmar 11 17 18 46 8. Kamboja 1 3 3 7 9. Laos 0 3 12 15 10. Brunei 0 0 5 5 11. Timor Leste 0 0 1 1

Grup A

l Chili l Meksiko

Ekuador l Bolivia l

Grup b

l Argentina Paraguay l Jamaika l l Uruguay

Grup c

Peru l l Brasil l Kolombia Venezuela l

Ket: E: Emas, Pr: Perak, Prg: Perunggu, T: Total.

Timnas U-23 Langsung Bersiap Hadapi Singapura Singapura - Lolos tidaknya timnas Indonesia U-23 ke semifinal cabang sepakbola SEA Games 2015 akan ditentukan pada laga melawan Singapura. Setelah menang atas Filipina, ‘Garuda Muda’ pun langsung bersiap menghadapi tim tuan rumah.

Kemenangan 2-0 atas Filipina di Stadion Jalan Besar, Singapura, Selasa (9/6), menempatkan Indonesia di posisi kedua klasemen Grup A dengan nilai 6, tertinggal tiga angka di belakang Myanmar yang memuncaki klasemen.

Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Singapura pada Kamis (11/6) mendatang.

Saat ini, Singapura ada di posisi ketiga dengan koleksi nilai yang sama dengan Indonesia.

Untuk lolos ke semifinal, Indonesia cuma butuh hasil seri saja karena saat ini unggul selisih gol atas Singapura.

“Ya kami bersyukur akhirnya bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi, kembali lagi kemenangan ini harus segera dilupakan dan mulai fokus untuk persiapan menghadapi Singapura,” ujar Evan Dimas, yang mencetak dua gol ke gawang Filipina, seusai pertandingan.

“Sebisa mungkin pertandingan nanti dibuat se-enjoy mungkin dan seenak mungkin. Intinya main sama Singapura nanti harus ngotot dan semangat karena kalau kalah ya kita akan sulit lolos,” tambahnya.

“Makanya saya meminta dukungan kepada masyarakat Indonesia. Kami butuh doa dari kalian semua. Kalau hanya kami, 11 pemain saja, yang berjuang akan sulit. Mesti ada dukungan,” kata Evan.(dts)

Perang Bintang di Copa America 2015

Jakarta - Kick off Copa America baru akan dilakukan Kamis nanti, namun pelatih tim nasional Cile, Jorge Sampaoli, sudah dihadang masalah: dua pemain pilarnya bertengkar.

Kedua pemain itu, yakni Alexis Sanchez dan Marcelo Diaz, dikabarkan nyaris beradu jotos di ruang ganti saat jeda pertandingan uji coba melawan El Savador, akhir pekan lalu.

Perseteruan bermula ketika Cile mendapat bebas pada menit ke-43. Marcelo Diaz yang ditugaskan menjadi eksekutor bersiap menendang ketika Sanchez mencoba mengambil bola darinya.

“Sanchez meneriaki Diaz karena tidak memberinya bola namun Diaz balik meneriaki Sanchez untuk tidak terlalu serakah,” kata seorang saksi seperti dikutip dari harian El Mercurio, kemarin.

Keributan tersebut ternyata berlanjut hingga ke ruang ganti. Sanchez dan Diaz bahkan dikabarkan nyaris baku hantam sampai Gary Medel, kapten timnas Cile, memisahkan keduanya.

Senin kemarin, Alexis Sanchez menggelar jumpa pers.

Pemain Arsenal ini mengakui

terjadi perselisihan antara dirinya dengan Diaz. “Namun tidak ada perkelahian di ruang ganti,” katanya.

Pelatih Jorge Sampaoli belum berkomentar. Namun pelatih asal Argentina ini cemas. Sebab, sebagai tuan rumah Copa America, Cile dituntut menjadi juara.

La Roja, julukan Cile, tak mungkin bisa meraih trofi dengan skuad yang retak. Sebab, persaingan antar negara di Amerika Latin sangat ketat.

Ini, setidaknya, diakui pemain Brasil, Philippe Coutinho.

“Copa Amerika adalah turnamen yang sulit dimenangkan karena kekuatan semua negara di sini hampir merata. Tapi saya yakin kami akan tampil hebat,” kata Coutinho.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini pun Brasil dijagokan. Maklum, sejak Copa America digelar pada 1975, Brasil telah memenangi lima trofi ini. Belum ada tim lain yang bisa menyamai rekor ini.

Tahun ini, tim samba kembali berpeluang menambah koleksi trofi Copa America mereka. Sebab, performa mereka saat ini sedang moncer. Mereka, misalnya, selalu menang dalam sembilan laga

terakhir!

“Hasil pertandingan itu menunjukkan kami sudah berada di jalur yang tepat untuk meraih trofi. Namun kami harus terus menin g k at k a n k u a l it a s kami setiap hari,” kata pelatih Brasil, Carlos Dunga.

Brasil memang berada di jalur, atau tepatnya, grup yang tepat. Mereka berada di Grup C bersama Kolombia, Peru, dan Venezuela. Nasib Brasil ini jauh lebih baik dari Argentina.

Tim Tango, julukan Argentina, apes karena hasil pengundian yang dilakukan pada 14 November tahun lalu menempatkan mereka di Grup B bersama Uruguay, Paraguay, dan Jamaika.

Ini, tentu saja, bukan grup yang mudah. Sebab, pada Copa Amerika 2011, Uruguay sukses menjadi juara setelah mengalahkan Paraguay di babak final. Keduanya sangat mungkin menjadi batu sandungan buat Argentina.

Apalagi, pelatih Argentina, Gerardo Martino, harus memastikan timnya finis di puncak klasemen grup. Sebab, jika mereka mereka finis sebagai runner up, sangat mungkin

mereka akan bertemu Brasil di perempat final.

“Brasil, Paraguay, Uruguay, Cile, dan Kolombia sedang dalam kondisi terbaik mereka.

Sehingga kami tidak punya pilihan selain meningkatkan level permainan kami,” kata Martino.

Untuk itu, Martino punya senjata andalan: Lionel Messi.

Pemain berjuluk La Pulga ini baru saja mempersembahkan treble untuk Barcelona. Total, ia mencetak 58 gol di semua kompetisi musim ini.

Selain Messi, Martino masih punya Angel Di Maria. Pemain Manchester United ini tampil apik di Piala Dunia 2014 lalu namun harus menyerah karena mengalami cedera di babak perempat final.

Kini, Si Kurus --begitu Di Maria dijuluki-- siap menunjukkan aksinya lagi. “Kami datang ke Cile untuk menunjukkan bahwa kamilah yang terbaik. Inilah yang akan saya lakukan,” kata Di Maria.

Sayangnya, peforma Di Maria musim ini kurang moncer.

Ia, misalnya, baru mencetak tiga gol dalam 27 penampilannya bersama United. Sehingga, turnamen Copa America ini akan menjadi ajang pembuktian dirinya. (tmp)

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

Jelajah

14

Puncak B29, Negeri di Atas Awan Lumajang - Puncak B29 Lumajang Desa Argosari Senduro merupakan salah satu tempat wisata di kawasan Wisata Gunung Bromo yang layak anda singgahi. Karena lokasi Puncak B29 Lumajang masih terdapat dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bukit 29 (B29) mempunyai ketinggian 3676 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang merupakan puncak tertinggi dikawasan pegunungan lereng Bromo Tengger. Letaknya tepat di sisi tenggara dari Wisata Gunung Bromo tepatnya di desa Argosari, kec. Senduro sekitar 40 Km dari kota Lumajang.

Untuk menuju ke Puncak

B29 Argosari memang membutuhkan sedikit adrenalin . Rute jalan menuju tempat wisata ini cukup berliku dan berkelokkelok sepanjang lereng Gunung Semeru dari arah Kecamatan Senduro, sekitar 40 kilometer dari arah Kota Lumajang. Dari Kecamatan Senduro, ditempuh dengan rute nuansa pedesaan hingga tiba di Desa Argosari.

Dari desa ini untuk ke puncak B-29 ditempuh melaui jalur beraspal yang sudah bagus.

Desa Argosari menyuguhkan wisata alam yang sangat indah.

Perkebunan sayur mayur seperti bawang prei, kubis, kol, kentang, wortel, dan cabe membuat nu-

ansa khas desa di pegunungan sagat khas. Terasering perkebunan yang tertata rapi dan indah mejadi daya tarik juga. Dari puncak B 29 lumajang terdapat dua pemandangan indah yaitu menuju wilayah perkebunan Argosari yang sejajar dengan pegunungan Mahameru (Gunung Semeru ) dan Kawasan wisata bromo yang meliputi Lautan pasir bromo dengan hamparan awan putih khas dari pemandangan bromo sunrise.

Juga indahnya sunrise maupun sunset yang seulah berdiri di atas awan.

Setelah menikmatiindahnya dari Puncak B-29 Desa Argosari,

Kecamatan Senduro, pengunjung juga bisa melanjutkan ke destinasi obyek wisata lainnya yang terdekat seprti air terjun, wisata pendakian Ranu Kumbolo , Ranu Regulo dan Wisata Gunung Semeru dan tentu saja ke Wisata Gunung Bromo Bagi yang suka wisata petualang, camping di Puncak B29 Lumajang Desa Argosari sangatlah menyenangkan, apalagi di kombinasikan dengan paket wisata Bromo maupun Paket Tour Bromo Ranu Kumbolo dan Semeru.

Rute dan Jalur Menuju Puncak B29 Jika Anda dari arah Wisata

Surabaya atau Wisata Malang bisa langung menuju Kabupaten Lumajang, Menuju Desa Senduro kemudian langsung melalui jalan desa menuju Desa Argosari. Dari desa ini dilanjutkan dengan tetap rute beraspal menuju Puncak B29 Lumajang Desa Argosari .

Bahkan ,kalau Anda suka beradventure dengan moto cross, rute menuju Puncak Bukit 29 Lumajang bisa di tempuh melalui Wisata Gunung Bromo.

Tentu saja tidak hanya Bukit 29 saja yang bisa dinikmati, yaitu padang savanah, Pasir Berbisik, Bukit teletubies juga secara otomatis bisa di singgahi. (gbi)

Kuliner

Nikmatnya Bebek Sinjay Juga Bisa Ditemui di Surabaya Surabaya - Menu makanan Bebek Sinjay memang luar biasa mantab. Bagi yang doyan pedas, akan merasakan kenimatan bebeknya dengan sambal khas (sambal pencit mangga).

Bagi pemburu menu bebek, kekhasan Bebek Sinjay biasanya hanya ditemukan di Jalan Raya Ketengan No 45, Bangkalan, setelah melintas Jembatan Suramadu atau menyeberang melalui kapal feri dari penyeberangan Ujung-Kamal.

Namun sejak 31 Mei 2013 lalu, Bebek Sinjay dapat ditemui di Kapas Krampung Plaza (Kaza) Surabaya. Bebek Sinjay di Kaza itu asli cabang dari Jalan Raya Ketengan.

Bagi penikmat kuliner di Bebek Sinjay di Bakoel Food court Kaza lantai 3, tetap antre seperti di warung aslinya di Bangkalan Madura.

Cita rasa Bebek Sinjay di Kaza juga sama dengan di Madura.

Meski tampilannya sederhana, nasil, bebek dengan dilengkapi kriuk-kriuknya, sambel pencit, irisan ketimun dan daun kemangi, sensasi Bebek Sinjay di Kaza tetap nikamt. Tak terasa, menu Bebek Sinjay sederhana di atas piring itu ‘ludes’ dilahap dan keringat ‘pedas’ mengucur dari wajah.

“Kami menghadirkan Bebek Sinjay di Bakoel Food court Kaza ini, untuk memberikan kemuda-

han konsumen Bebek Sinjay yang tidak sempat ke Bangkalan,” ujar GM of Marcomm Kaza City Diyani Martina.

Resep Bebek Sinjay pun sama dengan yang aslinya. Bahkan untuk menghadirkan cita rasa, bahan bakunya tetap diproses di Bangkalan Madura.

“Ini bebeknya asli dari Bangkalan Madura. Masaknya 2 tahap. Tahap pertama bebeknya dibumbui dari Bangkalan. Sedangkan di sini memasak nasi dan bebek yang diambil dari Bangkalan tinggal digoreng. Sehingga masaknya betul-betul fresh,” tambah Manager Bakoel Food Court Kaza Margaretha. (dtc)

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

global

15 nDahlan...

Sambungan Halaman 1

Untuk menghadapi proses hukum ini, Dahlan menyatakan akan mempelajari seluruh dokumen dan

kondisi yang terjadi dalam proyek ini.

Sebabnya, Dahlan mengaku sudah tidak mengikuti perkembangan proyek pembangunan gardu induk selama tiga tahun. Selain itu, Dahlan juga mengaku tak memegang satu

pun dokumen PLN. “Saya akan minta teman-teman direksi PLN memberikan izin pada saya untuk melihat dokumendokumen lama. Sebab, saya tidak punya satu dokumen PLN pun,” akunya.

Dalam siaran pers tersebut, Dahlan meminta maaf kepada sang istri, Nafsiah Sabri. Hal itu disebabkan istrinya merupakan sosok yang bersuara keras menolak Dahlan menerima jabatan sebagai Dirut PLN.

“Kini,ternyatasayabenar-benarjadi tersangka. Saya harus menerimanya.

Hanya saya harus minta maaf kepada istrisayayangdulumelarangkerassaya menerima penugasan menjadi Dirut PLN. Sebab, hidup kami sudah lebih dari cukup,” tutur Dahlan. (bs/gbi)

Mendagri Dukung Gatot Jabat Panglima SOLO - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung pilihan Presiden Joko Widodo dalam penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Gatot diyakini membawa manfaat pada aspek strategis dan taktis.

“Dari aspek strategis, beliau akan menunjang wawasan kemaritiman yang akan didukung dengan dibentuknya tiga komando pertahanan, yaitu barat, tengah, dan timur. Seperti rencana Panglima TNI Jenderal Moeldoko,” ujarnya, Rabu (10/6/2015).

Jika resmi dilatik, Gatot diharapkan bisa melancarkan pembentukan komando pertahanan yang ide tersebut dilontarkan TNI AD. “Dari aspek taktis justru itu untuk memuluskan komando wilayah pertahanan yang idenya dari AD, sehingga ada kesinambungan antara gagasan dan pelaksanaannya,” tutur Tjahjo.

“Hubungan Jendral Gatot dengan Kepala Staf dari Matra

Sambut Ramadan, PSK Sarkem Yogyakarta Gelar Pengajian

TNI AU dan AL serta Kapolri juga sangat dekat, sehingga akan membangun sinergitas yang semakin baik dan kompak dalam mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dengan program pembangunan Nawacitanya,” ucapnya.

Sebelumnya, pihak Istana membenarkan Jokowi telah mengajukan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Hal itu dipastikan Sekretaris Kabinet Andi Widjayanto. (abp)

Yogyakarta - Pekerja seks komersial (PSK) di Pasar Kembang (Sarkem) yang terletak di Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, mengikuti pengajian untuk menyambut puasa Ramadan pada Selasa malam, 9 Juni 2015, di balai Rukun Warga 3 Kelurahan Sosromenduran.

“Pengajian itu dipimpin pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Purwomartani, Kalasan, Sleman, Gus Miftah,” ujar tokoh kampung Sarkem yang juga pengurus RW 3 Kelurahan Sosromenduran, Sardjono, kepada Tempo, Rabu, 10 Juni 2015.

Pengurus kampung juga mendorong PSK yang memilih tinggal saat Sarkem ditutup sementara pada awal puasa

Ramadan untuk mengikuti kegiatan keagamaan di kampung setempat. “Rencananya, saat tutup, kami pakai untuk menggelar pengajian dan tarawih tiap malam yang melibatkan warga penghuni, agar mereka punya kesibukan,” tuturnya.

Kawasan prostitusi yang terletak dekat tempat wisata Malioboro ini akan diliburkan untuk menyambut puasa Ramadan pada Juni ini. “Kami sudah minta kepada para penghuni dan pengelola losmen untuk tak menggelar aktivitas apa pun dua hari sebelum Ramadhan dan sepekan pertama saat memasuki bulan Ramadan,” kata Sardjono.

Sarjono menuturkan “tradisi” meliburkan PSK dan menutup

Sarkem tiap menjelang dan awal Ramadan ini sudah menjadi kesepakatan. “Jika nekat, akan disidang warga dan kena denda uang,” ujar Sarjono.

PSK yang berasal dari luar Yogya biasanya akan memanfaatkan momen penutupan sementara itu untuk pulang kampung. Terutama yang berasal seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Sarjono menuturkan, pascapenutupan sementara, aktivitas di kompleks prostitusi yang kini dihuni sekitar seratus PSK yang tersebar di 40 pondokan itu juga bakal dibatasi. “Jam operasionalnya akan sangat dikurangi dan tak boleh berdekatan waktu sahur dan buka puasa,” ujarnya. (tmp)

Jadi Kepala BIN, Sutiyoso Diminta Mundur dari Partai Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Sutiyoso harus mundur dari partai apabila telah resmi menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sutiyoso saat ini menjadi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, salah satu partai penyokong pemerintah.

“Ya, harus mundur,” kata Kalla usai menutup Rapat Kerja Palang Merah Indonesia di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu, 10 Juni 2015.

Pencalonan Sutiyoso, kata Kalla, sudah melalui berbagai pertimbangan. Ia menolak berkomentar lebih banyak terkait pencalonan Sutiyoso sebagai pengganti Marciano Norman. “Nanti saja, kan sudah diajukan,” katanya.

Presiden Joko Widodo menunjuk Sutiyoso untuk memimpin BIN. Surat penunjukan ini telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat tidak lama setelah Jokowi mengajukan nama Kepala

Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Jokowi menjabarkan pertimbangannya mengajukan Sutiyoso sebagai Kepala BIN karena rekam jejaknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu di dunia intelijen dan militer. Sutiyoso, kata Jokowi, dinilai berpengalaman dan memiliki kompetensi yang cukup dalam memimpin badan intelijen. (tmp)

Edisi 18/Juni 2015 | www.globalindo.co

16

Globaltainment

Jokowi Mantu

Rahasia Anyaman di Depan Rumah Selvi Ananda Shinta Bachir, Belum Pernah Minta Dijual Jakarta-Dengan berurai air mata, Shinta Bachir mem­bantah dirinya kenal mu­cikari Robbi Abbas dan terseret kasus prostitusi artis. Mulanya cuek, na­mun artis yang kini hamil tua ini tak bisa diam keti­ka namanya terusterusan jadi pembicaraan.

“Tapi inisial SB itu saya baca ada kata-kata pen­gacara RA yang justru menyudutkan saya. Saya pun minta tolong ke pen­gacara. Pengacara RA bilang sedang hamil. Dari situlah saya merasa kesal. SB siapa yang lagi hamil?” ucap Shinta, kemarin.

Tak hanya dirinya, suami Shinta yang masih misterius pun kesal den­ gan beredarnya foto terse­but. “Awalawal suami cuek, tapi lama-lama kan menjurus. Pengacara RA bilang katanya ‘ya dia sudah menikah benar, apa menikah-menikahan’. Katanya SB ini meningkat berat tubuhnya. Itu kan menjurus ya. Jujur saya tidak pernah bek­erja menjadi wanita seperti itu,” cerita pemain film Mati Muda di Pelukan Janda dan Kawin Kontrak 3 ini.

Kembali dikaitkan dengan prostitusi, Shinta melanjutkan tangisannya.

“Saya memang bukan dari keluarga orang kaya, tapi saya punya malu dan suatu saat saya menikah seperti sekarang. Kalau saya pacaran, terus pacar saya beri apa-apa ke saya itu wajar kok,” tukas wanita asal Wonosobo ini.

Shinta mengakui jika memiliki masa lalu yang cukup kelam. Tapi tak lantas ia menjual dirinya.

“Saya belum per­nah minta dijual ataupun saya dijual. Ini jujur benarbenar menyakitkan,” tan­dasnya.

Tak kuat dengan omongan orang yang menud­i ngnya hamil di luar nikah, Shinta berusaha tegar menerima. Bukan bermaksud menyembunyikan, namun Shinta memiliki alasan mengapa dirinya tidak melangsungkan acara resepsi pernikahan.

“Saya nggak ngumpet, saya kan lagi hamil dan orangtua juga lagi sakit,” paparnya. (RM)

Solo-Ada makna filosofi di balik ritual pernikahan adat Jawa yang akan dilangsungkan antara anak sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda, putri sulung Didit Supriyadi. Wakil Pengageng Sasana Wilapa Kasunanan Surakarta Winarno menuturkan, prosesi diawali sehari sebelum upacara pernikahan.

Biasanya, orangtua mempelai perempuan akan memasang bleketepe (anyaman daun kelapa) di depan rumah. “Pemasangan bleketepe yang dilakukan oleh orangtua pengantin merupakan awal pemasangan tarup,” kata Winarno, Selasa 9 Juni 2015. .

Dalam pernikahan Gibran dan Selvi Ananda, pemasangan bleketepe berukuran sekitar 50x200 sentimeter persegi dilaksanakan pada Selasa 9 Juni 2015 sore sekitar pukul 15.00 WIB di rumah kontrakan keluarga mempelai perempuan di Banyuanyar, Sumber, Solo, Jawa Tengah.

(Baca: Setelah ‘Tembungan’ Mantu 45 Menit, Jokowi: Alhamdulillah...)

Bleketepe yang dipasang pada tarup dan sekeliling area pernikahan, menurut KPA Winarno, merupakan perwujudan tempat penyucian para dewa di kahyangan yang disebut Bale Katapi.

Bale artinya tempat dan Katapi berasal dari kata “tapi” yang berarti membersihkan dan memilahkan kotorankotoran untuk kemudian dibuang. Bleketepe, bisa diartikan sebagai ajakan orangtua dan calon pengantin kepada semua orang yang terlibat dalam upacara untuk bersamasama menyucikan hati.

“Siapa saja yang diundang dan kemudian datang, masuk di dalam tempat yang sudah dikelilingi bleketepe akan bersih secara lahir dan kemudian menjadi suci secara batin. Itulah harapannya,” katanya. (Baca: Lucunya, Jokowi Ternyata Tak Kuat Gendong Gibran) Setelah pemasangan tarup dan bleketepe, ritual akan dilanjutkan dengan prosesi adang atau menanak nasi pertama.

Adang pertama, menurut Winarno, agar tuan rumah

bisa memberi makan sanak saudara yang mendukung terlaksananya pesta. “Kemudian ada acara siraman untuk mempelai wanita di dalamnya ada rangkaian ada jualan dawet,” katanya. Ini melambangkan upaya penyucian diri secara lahir dan batin karena esok harinya bersiap menerima jodoh.

Sedangkan malam midodareni Selvi yang digelar Rabu malam ini, menurut Winarno, melambangkan turunnya para bidadari pada malam hari untuk memberikan keberkatan kepada calon pengantin.

Kamis 11 Juni 2015, akad nikah Gibran dan Selvi, yang dilanjutkan dengan ritual temu panggih dimana mempelai pria menginjak telor yang melambangkan keturunan lalu mempelai perempuan membasuh kaki mempelai pria untuk menyimbolkan rasa baktinya. “Kemudian keduanya berjalan ke pelaminan dengan di-singkepi kain merah putih melambangkan kedua mempelai menyambung sejarah orang tua,” katanya. (tmp)

Siraman Gibran-Selvi

Dari Air Keraton hingga Zamzam Mekah

Solo-Rangkaian prosesi pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dengan Selvi Ananda mulai berlangsung Rabu pagi, 10 Juni 2015. Ritual siraman adalah bagian dari rangkaian adat pernikahan keduanya.

Prosesi siraman secara bergantian dilakukan di rumah Selvi dan Gibran dengan

menggunakan air dari tujuh sumber mata air. Makna tujuh sumber yang dalam bahasa Jawa disebut pitu sumber itu adalah pitulungan atau pertolongan. Kedua calon mempelai diharap mendapat pertolongan dari Tuhan dalam menghadapi hidup berkeluarga.

Tujuh sumber mata air itu dari Masjid Agung Surakar-

ta, Ndalem Mloyokusuman, Keraton Kasunanan, Keraton Mangkunegaran, Masjid Mangkunegaran, air zamzam Mekah, dan sumur kediaman pribadi.

Proses siraman di kediaman Selvi dimulai pukul 09.00 WIB. Prosesi itu dilakukan secara bergantian oleh orang tua Selvi, Didit Supriyadi dan Sri Partini. Kemudian dilanjutkan oleh kerabat yang dituakan. (Baca: Pagi Ini, Calon Mantu Jokowi Siraman Lanjut Jualan Dawet) Seusai siraman di rumah kontrakan Selvi, air siraman dibawa dengan menggunakan bejana emas oleh kerabat Selvi, yakni Purboyono, Heru Haryanto, dan Slamet Darsono, menuju kediaman Jokowi yang berjarak kurang dari 200 meter. “Ini mau dipakai siraman untuk Gibran,”

ucap Purboyono.

Sebelum acara siraman, Didit Supriyadi memasang bleketepe--berupa anyaman janur sebagai perwujudan penyucian para dewa di kayangan--di pintu masuk rumahnya. Bleketepe berasal dari kata “Bale” dan “Katapi”.

“Bale” artinya tempat, sementara “Katapi” dari kata “Tapi” yang berarti membersihkan dan memilahkan kotoran untuk kemudian dibuang.

(Baca: Jokowi Mantu: Rahasia Anyaman di Depan Rumah Selvi Ananda) Dengan demikian, pemasangan bleketepe dapat diartikan secara luas sebagai ajakan orang tua dan calon pengantin kepada semua orang yang terlibat di dalam upacara hajatan untuk berproses bersama menyucikan hati. (tmp)