Globalindo edisi 03

Anggapan banyak pihak bahwa Indonesia sudah menjadi negerinya para ‘pesulap’ semakin terbukti. Meski penetapan tersangka tidak pernah masuk kategori objek gugatan praperadilan, Hakim Sarpin Rizaldi tetap mengabulkan gugatan Komjen Budi Gunawan.

2

Fokus

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Puteri Indonesia 2014 Pernah Datangi Apartemen Sahabat Samad Rumor hubungan spesial antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dengan Puteri Indonesia 2014, Elvira Devinamira Wirayanti semakin terkuak.

Diam-diam, peraih anugerah kostum nasional terbaik di ajang Miss Universe 2014 itu pernah bertemu Samad di di apartemen mewah kawasan SCBD milik sahabat sang pimpinan KPK, Supriyansah.

Pertemuan tersebut diungkap Supriyansah untuk menjawab pertanyaan legislator Partai Demokrat, Ruhut Sitompul dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (16/2). ”Saya harus menanyakan hati nurani saya dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Puteri (Elvira) Memang pernah datang,” ungkap Supri yang terdiam beberapa saat sambil menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan Ruhut.

Namun Supri tak tahu siapa di antara kedua orang tersebut yang punya inisiatif untuk bertemu di apartemennya. Ia pun lupa kapan tepatnya Elvira datang ke apartemennya.

Supri mengatakan, saat itu kedatangan Elvira hanya untuk bersantai sambil menyantap sajian gado-gado yang dia sediakan. ”Hanya untuk makan gadogado yang saya belikan,” tuturnya.

Beberapa waktu lalu, publik diguncang dengan beredarnya foto mesra Abraham Samad dengan Elvira. Dalam sejumlah foto yang diklaim hasil rekayasa itu, Samad dan Elvira nampak beradegan saling memberi ciuman.

Heboh foto mesra itulah yang menjadi salah satu alasan Komisi III untuk mengklarifikasi kebenarannya. ( Di tengah penjelasannya di hadapan anggota Komisi Hukum, Supri sedikit menyinggung hubungannya dengan Samad yang mulai renggang sejak mencuatnya kabar pertemuan pria asal Makassar tersebut dengan sejumlah petinggi PDI Perjuangan di apartemennya.

Menurut Supri, sejak pertemuan yang berbuntut kontroversi itu mengemuka, Supri tidak pernah lagi bisa bertemu dan menghubungi Samad. ”Kalau tahu pertemuan itu akan berbuntut panjang dan merusak persahabatan seperti ini, pasti saat itu saya menyarankan agar hal itu tidak perlu terjadi,” katanya dengan nada sesal.

Pengakuan Supri ini sama dengan curahan hati sahabat Samad yang lain, Zainal Tahir. Mantan aktivis antikorupsi yang kini bergabung ke Partai NasDem itu mengaku sakit hati karena tak

ditampik Samad lantaran saat itu dia berstatus caleg. Hingga Zainal nekat membocorkan foto pribadi Samad dengan seorang wanita bernama Feriyani Lim dalam satu ranjang.

Supri melanjutkan, dirinya mengaku harus jujur dan tidak boleh mengingkari hati nurani ketika ditanya penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Komisi III soal pertemuan sahabatnya dengan elit PDI P untuk membicarakan bursa cawapres pendamping Joko Widodo sebelum Pilpres 2014 lalu.

Pengusaha asal Makassar itu menyebutkan, selain Tjahjo Kumolo dan Hasto Kristiyanto, ada satu nama elit PDI P lagi yang selama ini belum terungkap ke publik, ikut dalam pertemuan tersebut.

Dia adalah Maruarar Sirait.

“Maruarar Sirait pernah juga datang.

Saya yang jemput. Hanya itu yang saya ingat, di tempat saya, Boleh dikonfrontir ke orangnya,” kata Supri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/2).

Walaupun memang, dua sosok yang paling diingat Supri adalah mantan Sekjen PDI P, Tjahjo Kumolo dan Plt Sekjen, Hasto Kritiyanto.

Supri memang hadir dalam pertemuan tersebut. Supri juga sempat menjemput Hasto dan Tjahjo beserta dr David ketika bertemu Abraham di tempat yang sama sekitar Bulan Maret-April. Pertemuan Abraham, Hasto, Tajhjo dan David berlangsung sekitar 45 menit. David merupakan orang kepercayaan Samad yang mengatur pertemuan dengan elit PDI P. (gbi)

Fokus

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Pembocor Foto Mesra Samad, Sahabat dan Politisi NasDem Yang Sakit Hati Dalang di balik tersebarnya foto mesra mirip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dengan perempuan bernama Feriyani Lim mulai terkuak. Foto yang diduga hasil jepretan saat Samad belum menjadi pimpinan KPK itu dibocorkan teman karib Samad, Zainal Tahir yang sakit hati karena dicampakkan.

Hal ini terungkap dari cerita yang dituturkan Tomi Lebang, teman Samad yang lain dalam kelompok aktivis antikorupsi di Makassar bersama Zainal Tahir dan Supriansa.

Tomi menuturkan cerita yang dia peroleh langsung dari pengakuan Zainal ini melalui akun facebooknya.

Tomi menuliskan cerita tersebut di dinding facebooknya dari Singapura pada Jumat 6 Februari 2015: “Saya kerap bertemu dengannya ((Zainal Tahir, red), mendengar keluh kesahnya. Dan keluhannya yang paling awet adalah tentang Abraham yang berubah. Abraham menjauhinya, bahkan di beberapa kesempatan bertemu, Zainal mengaku dinistakan,” tulis Tomi.

Tomi melanjutkan, dirinya tak pernah berpikir jika kekesalan Zainal pada Samad bakal berbuah petaka bagi KPK dan pemberantasan korupsi di tanah air sampai sejauh ini.

Sampai kemudian, meledaklah ihwal foto itu, sebuah foto buram dari masa silam,” tutur Tomi masih di dinding facebooknya.

Beberapa saat setelah foto mesra itu beredar luas dan menjadi kontroversi terpanas

beberapa hari lalu, Tomi mengaku langsung menghubungi dan mencecar Zainal. Ia tak habis pikir dengan ulah karibnya itu.

“Kau tahu Nal, apa akibat foto ini?” ketus Tomi kepada Zainal dengan nada murka.

Bahkan Tomi mengutip celetukan seorang temannya di sebuah perbincangan di grup Whatsapp Makassar yang mereka ikuti. ”Selamat tinggal persahabatan,” demikian pesan dari seorang kawannya di grup tersebut.

Beberapa hari kemudian, Tomi kembali bertanya kepada Zainal, apa perlakuan Samad yang membuat Zainal begitu kesal dan sakit hati? Kepada Tomi, Zainal pun bercerita.

Zainal mengaku jika Samad begitu dingin dan sudah hampir setahun ini menjauh darinya.

Zainal yang dulu pernah pergi umroh bersama Samad pun bahkan dihapus dari daftar pertemanan di Blackberry Messenger (BBM). ”Abraham (Samad) sudah enggan berdekat-dekat dengannya (Zainal),” kisah Tomi.

Luka hati Zainal kepada Samad bertambah saat Samad datang ke Makassar dan menginap di sebuah hotel pada 13 Agustus 2013.

Seperti biasa, sang Ketua KPK mengundang semua kawan akrabnya untuk datang. Ia mengundang lewat si S alias Supriansa.

Tetapi saat Zainal akan tiba di tempat Samad, tiba-tiba dia mendapat telepon dari S yang melarangnya untuk datang.

“S melarang saya datang. Katanya, Abraham tidak menghendaki saya datang karena saya caleg,” tutur Zainal kepada Tomi. Saat itu, Zainal memang tercatat sebagai kader Partai NasDem sampai sekarang.

Puncak kekesalan Zainal saat dirinya bertemu karibnya seperjuangan dan sesama aktivis antikorupsi itudi Dunkin Donuts, Jl. Sultan Hasanuddi di Makassar. Hadir pula teman-teman lainnya. Saat mengantar Samad ke mobil di halaman parkir jam 10 malam, Samad memanggil seorang kawan lain mendekat, namun melarang Zainal untuk ikut mendekat.

“Jangan ko kau mendekat bos. Nanti kau perjual-belikan ini informasi yang saya mau sampaikan ke H,” tepis Abraham, seperti ditirukan Zainal yang diceritakan kepada Tomi. (gbi)

3

4

peristiwa

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

TIGA PEKAN, KPK SITA HARTA FUAD AMIN LEBIH RP 200 MILIAR

Anak dan Istri Muda Fuad Bungkam Istri muda dan anak Fuad Amin Imron, tersangka kasus korupsi jual beli migas di Bangkalan, Madura kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (11/2) malam.

Kedua saksi yakni Siti Masnuri (istri muda Fuad Amin) dan Makmun Ibnu Fuad (anak) berusaha mengecoh awak media saat keluar dari Gedung lembaga antirasuah, sekitar Pukul 20.15 WIB.

KPK kembali mengusut dugaan keterlibatan Siti Masnuri, istri muda Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dari temuan KPK, Siti adalah salah satu orang yang diduga mengelola atau menyimpan sebagian dana hasil korupsi Fuad.

Tak hanya Istri muda Fuad, tapi Makmun Ibnu Fuad yang tidak lain adalah anaknya juga ikut diusut. Sebab diketahui, kontrak jual beli migas masih berlangsung hingga Fuad Amin digantikan Makmun yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bangkalan.

Saat mendatangi gedung KPK, keduanya berusaha mengelabui awak media. Makmun Ibnu Fuad atau biasa disapa Ra Momon terlihat mengenakan masker. Sementara Siti mengenakan jilbab dan pakaian gamis warna hitam dan memakai kacamata. Mereka didampingi tiga pria dan dua kuasa hukumnya.

Namun upaya mereka tetap terendus wartawan. Saat kepergok, keduanya bungkam dan bergegas menuju mobil Toyota Avanza hitam yang menunggu mereka di depan Gedung KPK. Bahkan, salah satu kuasa hukum

KH Fuad Amin, Tito Hananta Kusuma, sempat menghalangi awak media saat berusaha mewawancarai Siti dan Ra Momon. Dia malah berusaha menghalau pewarta supaya tidak mendekati istri dan anak kliennya. Beruntung pewarta itu bisa menangkis halauan Tito dan tidak terjerembab. Meski begitu, Siti dan Ra Momon tetap bungkam.

Fuad Amin Imron dijerat dengan sangkaan pencucian uang. Mantan Bupati Bangkalan itu diduga sengaja menyamarkan harta-harta diperolehnya dari hasil korupsi. Kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari

operasi tangkap tangan terkait suap jual beli gas alam di Bangkalan.

Berdasarkan hasil gelar perkara KPK menyangkakan ayah dari Bupati Bangkalan saat ini, Makmun Ibnu Fuad, dengan dua pasal. Yakni Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 25 tahun 2003 tentang pemberantasan TPPU. Terkait sangkaan itu, tim penyidik pada KPK menyatakan telah menyita lima kendaraan roda empat dan sebuah sepeda motor sport merek Kawasaki tipe Ninja terkait kasus suap jual beli gas alam di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, diduga hasil pencucian uang Fuad.

Lima mobil itu antara lain Toyota Alphard berwarna perak bernomor polisi B 1250 TFU, Toyota Kijang Innova abu-abu bernomor polisi B1824 TRQ, sedan Suzuki Swift putih bernomor polisi B 1683 TOM, Honda CR-V coklat bernomor polisi B 1277 TJC, serta sedan Toyota Camry hitam bernomor polisi B 1341 TAE. Semuanya terjejer di area parkir Gedung KPK dan ditempel stiker bertuliskan ‘Disegel’.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, menegaskan proses pengusutan tindak pidana pencucian uang disangkakan Fuad akan terus didalami.

KPK menyatakan sampai saat ini baru menyita harta hasil korupsi mantan Bupati Bangkalan itu senilai lebih dari Rp 200 miliar dan kemungkinan terus bertambah.

“Penyidik juga telah menyita uang sekitar 200 miliar, kemudian dua unit ruko, enam rumah dan satu unit apartemen,” ujar Priharsa, beberapa waktu lalu.

Priharsa menguraikan, lokasi penyitaan harta haram Fuad tersebar di beberapa daerah. Yakni Bangkalan, Surabaya, Bali, Yogyakarta, dan Jakarta.

Dia menyatakan penyidik yakin aset itu hasil pencucian uang Fuad karena berdasarkan bukti hasil pelacakan. Bahkan Fuad juga diduga telah sengaja menyamarkan kepemilikan buat mengelabui proses penyidikan.

“Masih dikembangkan lagi. Ada yang pribadi, ada yang nama orang lain. Ada yang kerabatnya,” sambung Priharsa. (bbs/gbi)

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

INDONESIA BARU

5

Tawari Kubu Djan Faridz, PPP Romi Gelar Mukernas Pilkada Serentak

Di tengah konflik dua kepengurusan yang belum usai, Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di Hotel Bidakara, Jakarta, 17-19 Februari 2015 untuk membahas persiapan pilkada serentak.

Romi, sapaan akrab sang Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, mengimbau kepada para pengurus dari kubu Djan Faridz untuk bergabung ke barisannya.

“Kita undang, terserah dia mau datang atau tidak, yang penting kan sudah kita undang,” kata Ketua DPP PPP kubu Romy, Arman Remy, usai konferensi pers di Jakarta, Minggu (15/2).

Arman mengatakan, jika kubu Djan Faridz nantinya memenuhi undangan itu, bukan tidak mungkin nantinya Mukernas ini juga bisa menjadi forum islah bagi kedua belah pihak. Namun, syaratnya, lanjut Arman, kubu Djan Faridz harus ikut bergabung dalam kepengurusan kubu Romi.

Menurut Arman, kubu Romi adalah kepengurusan yang sah karena mempunyai Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, tertanggal 28 Oktober 2014. SK itu juga sudah diakui oleh KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai kunci untuk mengikuti pilkada serentak.

“Dengan demikian, secara institusi cuma ada

satu PPP. Silakan yang kecil bergabung ke yang besar. Yang tidak sah bergabung ke yang sah, yang tidak bisa mengaji bergabung dengan yang bisa mengaji,” ujarnya.

Selain mengundang kubu Djan Faridz, Mukernas ini juga akan mengundang Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan semua pimpinan partai politik. Mukernas ini juga akan membahas beberapa hal, seperti pelaksanaan pilkada serentak, konsolidasi organisasi, Undang-Undang di Prolegnas, hingga masukan untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ketua Steering Commitee Mukernas Isa Muchsin meyakini, dualisme yang tengah terjadi di Partai Berlambang Ka’bah itu tak akan menjadi hambatan. Sebab, kubu Romy sudah mengantongi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 28 Oktober 2014.

Sengketa di PTUN juga tidak membatalkan surat keputusan tersebut sampai adanya putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Jadi, hanya ada satu PPP dan sah yang dapat mengikuti pilkada.

“Karena itu, struktur di tingkat kabupaten atau kota yang berhak mengajukan calon adalah DPD PPP, sementara di tingkat provinsi yang berhak mengajukan adalah DPW PPP,” ujar Isa Muchsin dalam konferensi pers, Minggu (15/2/2015).

Isa mengatakan, PPP akan memprioritaskan kader internal dengan mempertimbangkan aspek loyalitas dan elektabilitas. Jika hal itu sulit, maka PPP juga akan membuka peluang mengusung tokoh eksternal yang memiliki visi dan misi sama dengan PPP. “Dari 204 pilkada, PPP membidik 51 daerah untuk dimenangkan,” ujarnya.

Selain membahas masalah pilkada serentak, Mukernas ini juga akan membahas beberapa hal lain, seperti konsolidasi organisasi, UndangUndang di Prolegnas, hingga masukan untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden, Wapres, dan seluruh parpol akan diundang dalam Mukernas. (kc/gbi)

politik

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Negosiasi Soto Solo Sebelum Komjen BG Menangkan Praperadilan Anggapan banyak pihak bahwa Indonesia sudah menjadi negerinya para ‘pesulap’ semakin terbukti.

Meski penetapan tersangka tidak pernah masuk kategori objek gugatan praperadilan, Hakim Sarpin Rizaldi tetap mengabulkan gugatan Komjen Budi Gunawan, Senin (16/2) atau sehari pasca Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai NasDem, Surya Paloh dan pimpinan parpol Koalisi Indonesia Hebat lain di Solo.

Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Rudiyanto, Minggu (15/2) Pukul 08.00 WIB hinggapukul 10.30 WIB.Ikuthadirdalampertemuanituparapetinggipartai KIH yang lainsepertiSekretarisJenderalPartaiNasdem Patrice Rio Capella, KetuaUmumPartaiKebangkitanBangsa (PKB) MuhaiminIskandarbersamaSekretarisJenderal PKB Abdul KadirKarding, KetuaUmumPartaiHatiNurani Rakyat (Hanura) Wiranto, danKetuaUmumPartaiPersatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Pertemuanituberbarengandengan agenda MusyawarahNasional (Munas) II PartaiHanurayang berlangsungsejakJumat (13/2) malam di Diamond Solo Convention Center.

Setelahpertemuantersebut, Jokowidanparapetinggi KIH menyantapsoto di Gading, PasarKliwon, Solo.

Megawati mendahuluirombongantiba di Warung Soto Gading yang terkenal di Solo.

Saatditemuiwartawan, Jokowiengganbuka-bukaan.

Iamenyatakantidakada agenda khususdalampertemuandenganparapetinggi KIH. “Hanya nyoto bareng.Hanya ngobrol-ngobrol,” kata mantanWali Kota Solo ini.

Namun yang patutmendapatperhatianadalahperbincangandalamsuasanasantaidiiringigelaktawa di antaraparapimpinanpartaisembarimenyantaphidangansoto.

Nampak tidakadabebandanpersoalanserius yang sedangmerekahadapi.

Padahal, publiksudah lama menungguketegasanJokowimemutuskannasibKomjen Budi Gunawantanpamenungguputusansidangpraperadilan.Tidakdiketahuipastimakna di obrolansantaidangelaktawa di

warungsoto, Solo.

Yang pasti, esokharinya, Senin (16/2), putusan Hakim SarpinRizaldi di PengadilanNegeri Jakarta Selatan memberi angina segarbagiKetum PDI P, Megawati Soekarnoputridansejumlahelit KIH lain yang selamainimendorongKomjen Budi menjadiKapolri.

Dalam putusan gugatan praperadilan, Hakim Sarpin membatalkan penetapan tersangka Komjen BG oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan ini merupakan sejarah baru dalam tatanan hukum di Indonesia. Pasalnya, dalam KUHAP, penetapan tersangka tidak termasuk dalam objek yang bisa digugat praperadilan.

Bahkan pakar hukum pidana, Bernard Arief Sidharta yang didatangkan untuk memberikan pertimbangan akademik sebagai saksi ahli dalam persidangan mengaku kecewa terhadap putusan Hakim Sarpin. Menurutnya, Hakim Sarpin keliru dalam menafsirkan analisa hukumnya terkait gugatan Komjen Budi.

“Putusannya keliru,” ujar Bernard saat dihubungi, Senin (16/2).

Kekecewaan Bernard cukup masuk akal. Sebab, hampir semua pertimbangan Hakim Sarpin dalam memutuskan perkara penetapan tersangka hingga memenangkan gugatan Komjen Budi merujuk pada analisa Bernard.

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Hakim Sarpinmenganggap KPK tidakmemilikikewenanganuntukmengusutkasus yang menjerat Budi.

Hakim menganggapkasus Budi tidakmasukdalamsemuakualifikasi yang diaturdalamPasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. “Menyatakanpenetapantersangkatermohon (Budi Gunawan) olehpemohon (KPK) adalahtidaksah,” kata Sarpinmembacakanputusannya.

Dalampasalitudisebutkan, KPK berwenangmelakukanpenyelidikan, penyidikan, danpenuntutantindakpidanakorupsi yang melibatkanaparatpenegakhukum, penyelenggaranegara, dan orang lain yang adakaitannyadengantindakpidanakorupsi yang dilakukanolehaparatpenegakhukumataupenyelenggaranegara.

Menurut Bernard, seharusnya Sarpin lebih merujuk Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PAsal tersebut telah jelas hanya memberikan kewenangan secara terbatas mengenai wewenang praperadilan.

“Tidak ada klausul mengenai penetapan sebagai tersangka,” ucap Arief.

Bernard menambahkan, hakim bisa saja menafsirkan bunyi pasal ini. Namun penafsiran ini pun terbatas, yaitu penafsiran diperluas. Arief mengatakan, meskipun penafsiran sudah diperluas, tetap saja ada kewenangan terbatas yang diberikan undang-undang dalam proses praperadilan. “Kewenangan sudah jelas dalam bunyi pasal tersebut,” katanya.

Jika hakim menyatakan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, lanjutnya, hal itu bukan pendapat dia sebagai ahli. Ia menilai KPK tidak bisa mengajukan upaya hukum atas putusan ini. Satu-satunya cara yang bisa ditempuh KPK adalah mengulangi proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Budi Gunawan.

“Agar buktinya lebih kuat,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, kewenangan praperadilan hanya mengadili soal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mantan Hakim Agung: Hakim Sarpin Tersesat Jika saksi ahli merasa kecewa, kecaman malah datang dari mantanhakim agungDjokoSarwokomengecamputusan hakim tunggalSarpinRizaldi yang membatalkan status tersangkaKomjen Budi Gunawan.Djokobahkanmeminta KPK tidakperlumengindahkanputusanpraperadilan yang bertentangandengan KUHAP. “Hakimnyatersesat!Ngawur,” kata Djoko, Senin (16/2).

MantanKetuaMuda MA bidangPidanaKhususitumenyatakan, sejakawaliasudahmembaca hakim akantersesat, yaitudenganditandaidibolehkannyabanyaksaksiahlidipersidangan.

“Hakim terbawaarus, harusnyamenolak,” kata Djoko.

POLITIK

7

8

POLITIK

AtasputusanSarpin, KPK tidakperlumengindahkanputusaninisebabputusanSarpinjelas-jelasmelanggar KUHAP.Objekpraperadilansudahtertulisjelasdalampasal 77 KUHAP danpenetapan status tersangkabukanmerupakanbagiandariobjek.

“Karenaputusaninibertentangandengan UU, KPK jalanterussaja. KPK harusmelaporkanke KY danMahkamahAgung (MA),” cetusDjoko.

PendapatkontrajugadatangdarimantanKetuaMahkamahAgung (MA) HarifinTumpamenilai hakim praperadilanKomjen Budi Gunawan versus KomisiPemberantasanKorupsi, SarpinRizaldi, sudahsecarasepihakmenyatakanpenetapantersangkasebagaiobyekpraperadilan. IajugamenyorotikeputusanSarpin yang mengabaikanregulasiPasal 77 danPasal 95 KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana (KUHAP).

“Hakim sudahmemperluaskewenanganpraperadilan.Diamenyatakankarena (penetapantersangka) tidakdiaturdalam KUHAP, maka hakim bolehmemasukkannya (menjadiobyekpraperadilan).Itutidakbenar,” kata Harifinsaatdihubungi, Senin (16/2).

Harifinmenjelaskan, praperadilandiaturdalamPasal 77 KitabUndangUndangHukumAcaraPidana (KUHAP).

Dalampasaltersebut, hanyaadaenamhaldalamsebuah proses hukum yang dapatdiajukanpraperadilan, yaitusa-

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

hatautidaknyapenangkapan, penahanan, penyidikan, danpenuntutan.

Selainitu, diatur pula mekanismemengenaipermintaangantirugidanrehabilitasinamabaik.

LaluPasal 95 KUHAP, lanjutHarifin, memangdiaturadanyatindakan lain yang bisajugadiajukankepraperadilan.

Namun, sudahdisebutkan di sanabahwatindakan lain tersebutberupapenggeledahandanpenyitaan.

“Jadi, hanyaitu yang menjadikewenangandanobyekpraperadilan.

(Penetapan) tersangkatidaktermasuk,” ucapnya.

MabesPolriMintaKomjen Budi Direhabilitasi, KPK Siapkan PK SementaraKepalaBadanReserseKriminal (Bareskrim) PolriKomjen Budi Wasesomeminta agar semuapihakmenghormatiputusan hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan ataspraperadilan yang diajukanKomjen Budi.

“Ituhaknya Budi Gunawan, kalaudiputusyapedomannyaharusdihormati,” ujar Budi Wasesosaatditemui di GedungBareskrimPolri, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, Senin (16/2).

MabesPolrijugamempersilahkan KPK untukmembukapenye-

lidikanbarukepada Budi Gunawan, mengingat PN Jakselsudahmembatalkansuratperintahpenyidikan yang lama.

Tetapisebelumitudilakukan, Polrimeminta KPK untukmemberikanrehabilitasiataukompensasisesuaiaturankepadaKomjen Budi.

“Secarakelembagaantidakadamasalah.Inimasalahperseorangan Budi Gunawandengan KPK.Kita ikutisajaperkembangannya,” kata KepalaBagianPeneranganUmumPolriKomisarisBesarRikwanto.

KPK sendirisudahmenyatakantetapmenghormatiputusanPengadilanNegeri Jakarta Selatan.LembagaantirasuahitutengahmempertimbangkankemungkinanmengajukanPeninjauanKembaliputusan PN JakselkeMahakamahAgung.

“Ada opsi-opsi yang sempatdibahasdalampertemuanpimpinandenganberbagaipihak.Opsinyaadalahkita PK atautidak,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/2).

Namun, lanjut Johan, saatini KPK masihmenunggusalinanlengkapputusantersebutdariPengadilanNegeri Jakarta Selatan.”KPK perlupelajarisalinanputusansecaralengkap,” kata Johan.

Berdasarkan Surat Edaran MA Nomor 4

Tahun 2014, putusan praperadilan bisa digugat ke MA lewat jalur PK.SEMA ini dibuat berdasarkan Rapat Pleno MA yang diselenggarakan pada tanggal 1920Desember 2013 di Pusdiklat MA dan diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana. Kesepakatan ini lalu dijadikan SEMA yang ditandatangani pada 28 Maret 2014.

“Apakah permohonan PK dapat diajukan terhadap putusan Praperadilan?

Peninjauan Kembali terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum,” demikian rumusan SEMA tersebut.

SEMA ini diperkuat dengan pendapat Wakil Ketua Komisi Yudisial Abbas Said. Ia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak puas dengan keputusan hakim Sarpin Rizaldi dalam memutus perkara praperadilan Budi Gunawan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan Budi Gunawan atas KPK. Abbas mengatakan, memang, dalam aturan, putusan praperadilan tidak bisa dibawa kasasi. “Tapi, demi tegaknya hukum, silakan,” ujarnya setelah menemui hakim Sarpin, Senin (16/2).

Ia merujuk pada beberapa kejadian saat Mahkamah Agung pernah membatalkan dua putusan praperadilan.

Jadi, jika KPK akan mengajukan kasasi, itu sangat dimungkinkan. (bs/gbi)

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

PANGGUNG ASPIRASI

9

Komisi D: Sosialisasi BPJS PBI Kurang Optimal Masih banyak warga miskin di Kota Pahlawan belum masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dari total warga miskin di Surabaya sebanyak 291.686 orang, hanya 211.005 orang yang masuk dalam PBI.

Itu artinya, sebanyak 80.681 warga miskin di Kota Surabaya tidak terkover dalam PBI yang dibiayai APBD untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengatakan, sosialisasi pemerintah kota tentang adanya PBI pada warga miskin masih belum optimal.

“Sebab masih banyak yang belum tahu, bahwa warga yang masuk kategori miskin, jaminan kesehatannya akan dibayarkan dari APBD melauli BPJS Kesehatan PBI,” kata Agustin Poliana.

Di beberapa kelurahan di Surabaya, ungkap Titin, sapaan akrabnya, warga miskin bahkan tidak tahu sama sekali program PBI, dan mereka tidak tahu apakah sudah terdaftar ataukah belum. Padahal, tambahnya, peraturan

pemerintah menyebutkan sistem JKN harus sudah dilaksanakan sejak awal 2014 lalu.

Titin menyayangkan hal itu, karena kesehatan ini adalah masalah yang urgen dan mendesak, terlebih jika seorang pasien sedang mengalami penyakit kronis dan butuh penanganan cepat. Dia menyebutkan, beberapa waktu lalu ada pasien meninggal akibat lemahnya kinerja pemkot dalam memberikan jaminan kesehatan.

“Mereka mengeluhkan pembuatan surat keterangan miskin (SKM) di kelurahan saja dipersulit. Masa berlaku SKM pun sekarang berkurang, hanya bisa dipakai selama dua bulan saja.

Padahal sebelumnya enam bulan,” ungkap Titin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Ra-

chmawati menyebutkan bahwa data penerima PBI Surabaya ini memang selalu berubah setiap bulannya. Febria mengelak jika dikatakan pemkot tidak mengcover warga miskin untuk dibayarkan jaminan kesehatannya.

Menurutnya, per Januari 2015 ini, daftar warga Surabaya yang PBI sebanyak 211.005 orang. Jumlah itu, terang dia, sudah menurun sejak pendataan awal 2014 yang mencapai 274.605 orang.

“Datanya memang selalu bergerak, karena ada pasien berubah menjadi mandiri, dan ada pula yang tercover dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Oktober lalu warga Surabaya yang menerima KIS ada 49.500, itu juga yang membuat data penerima PBI berkurang,” jelas Febria.

Pemkot, imbunya, sudah secara

otomatis mendaftarkan semua keluarga miskin dalam PBI. Dia memastikan sistem yang digunakan pemkot dalam pendataan dan menentukan warga penerima PBI ini sudah valid, dan tidak akan mungkin bisa warga menerima dua bantuan sekaligus.

Terkait sulitnya pembuatan SKM, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) KB Surabaya Nanis Chairani menyebutkan bahwa pihaknya sudah menyosialisasikan ke setiap kelurahan, bahwa syarat untuk membuat SKM masih sama seperti tahun lalu.

“Tidak ada perubahan, dan tidak ada mekanisme yang dipersulit. Siapa saja yang bisa menunjukkan bukti bahwa dia layak dikategorikan miskin, misal upahnya dibawah UMK, maka bisa mendaptakan SKM,” ucapnya. (pri/gbi)

10 GLOBAL JUSTICE

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Abraham Samad Jadi Tersangka Dit Reskrimum Polda Sulselbar melayangkan panggilan pertama kepada Ketua KPK Abraham Samad untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen pada 9 Februari 2015 lalu. Pemeriksaan dijadwalkan pada hari Jumat (20/2) mendatang. “Hari ini, penyidik Polda Sulselbar langsung melayangkan panggilan sebagai tersangka ke AS untuk diperiksa,� ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto, Selasa (17/2).

Penyidik menetapkan Abraham sebagai tersangka karena telah memiliki alat bukti cukup yakni Kartu Keluarga (KK), KTP Feriyani Lim dan paspor Feriyani Lim yang diduga palsu.

Sejauh ini, penyidik Polda Sulsel telah memeriksa 23 orang saksi. Mereka berasal dari pihak imigrasi, kecamatan, kelurahan dan sebagainya. Polisi menilai, seluruh bukti menunjukkan bahwa Abraham terlibat pemalsuan dokumen.

Kasus ini berawal dari pelaporan Abraham oleh Feriyani Liem ke Bareskrim Polri atas dugaan memalsukan dokumen berupa paspor. Kuasa hukum Feriyani, Haris Septiansyah mengatakan, laporan dibuat karena kliennya dirugikan atas tindakan Abraham dan teman Abraham bernama Uki. Hal ini berawal dari keperluan Feriyani untuk membuat paspor pada 2007.

Saat itu, domisili Feriyani masih di

Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan alasan mengalami kesulitan administrasi, teman Feriyani menyarankannya untuk pindah ke Makassar. Feriyani ditawari bantuan untuk mengurus pembuatan paspor.

Saat di Makassar, Feriyani kemudian ditawari bantuan oleh Uki dan Abraham. Menurut Haris, bantuan itu dilakukan dengan memasukkan identitas Feriyani ke dalam kartu keluarga Abraham. Namun, menurut Haris, diduga telah terjadi pemalsuan identitas dalam dokumen paspor yang dimiliki Feriyani.

Dalam kasus ini, pelapor menuduh Abraham melakukan pemalsuan surat dokumen kepada instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UU No. 23/2006 yang telah diubah menjadi UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan dan atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan atau Pasal 264 KUHP. Saat ini Feriani telah berstatus sebagai tersangka. Menurut Haris, pada 29 Januari 2015, kliennya diadukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat ke Badan Reserse Kriminal Polri atas kasus yang sama, yaitu terkait pemalsuan dokumen. Kasus tersebut kini telah dilimpahkan ke Polda Sulawesi Selatan. (gbi)

GLOBAL JUSTICE 11

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Eksekusi Mati Duo ‘Bali Nine’

Jokowi Lawan Tekanan PBB dan Australia Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapat banyak tekanan saat membuat keputusan untuk menolak grasi dua terpidana mati narkoba ‘Bali Nine’ asal Australia Myuran Sukumaran (33) dan Andrew Chan (31).

Menurut Jokowi, berbagai tekanan datang dari keluarga terpidana mati, negara asal terpidana mati, non goverment organization (NGO) atau organisasi non pemerintah hingga yang terakhir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kendati demikian, Jokowi bersikeras dengan keputusannya dan melawan tekanan tersebut dengan menyatakan tidak akan mundur.

“Ini (eksekusi mati) adalah masalah mentalitas dan moral serta penegakan hukum terhadap mereka para penyelundup narkoba.

Jadi 64 kasus yang diputus pengadilan, saya bisa pastikan ditolak.

Sekalipun saya dapat tekanan dan dikirimin surat hingga ditelefon oleh negara mereka, NGO hingga PBB, tetap saya tolak,” tegas Jokowi saat membuka Munas Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/2) malam.

Presiden kembali mengatakan, sikap tegas yang diambil untuk segera melakukan eksekusi mati para pelaku narkoba ini setelah adanya kekuatan hukum tetap dari pihak Pengadilan.

Apalagi, meski telah divonis mati, para pengedar ini bukannya sadar akan kesalahannya, malah sebaliknya mereka tetap saja mengendalikan bisnis hara tersebut dari balik jeruji.

“Ini karena apa? Ya karena meski telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan hukuman mati tidak segera dilaksanakan.

Jadinya mereka tetap saja bisa mengendalikan bisnis mereka dari balik jeruji. Mau negara ini hancur karena ulah mereka.

Kalau mau ya tidak apa-apa, akan saya turuti. Tapi, tahu tidak, barang haram yang tertangkap itu tidak lagi gram-graman tapi sudah kiloan dan ton-an,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Jokowi, setiap harinya ada 50 orang yang mereggang nyawa karena jeratan narkoba yang semakin merajalela. Bila dikalikan selama setahun ada 18 ribu nyawa yang melayang sia-sia.

“Lah wong sudah divonis mati saja masih saja nekat mengedarkan barang haram dari balik jeruji. Lah kalau diampuni, apa tidak akan semakin merajalela?

Kita pikirkan 4,5 juta orang direhabilitasi, 1,2 juta tidak bisa direhabilitasi. Jika dibiarkan bisa hancur total negara kita,” paparnya.

Atas dasar itulah, meski adanya ancaman apapun terhadap Indonesia, termasuk melarang warganya untuk berwisata ke Indonesia, Jokowi mengaku tidak peduli.

Bagi Jokowi, tekadnya untuk melindungi bangsa serta generasi muda dari bahaya narkoba jauh lebih utama, dibandingkan harus membebaskan bandar narkoba hanya karena takut akan ancaman negara lain yang melarang warganya untuk berkunjung ke Indonesia.

Sebelumnya, PM Australia Tony Abbott mengancam Indonesia bila dua warganya yang terlibat penyelundupan narkotik

dieksekusi mati oleh Indonesia.

Abbot menyatakan pemerintahnya bakal melakukan balasan diplomatik yang setimpal. “Jutaan warga Australia muak oleh eksekusi Indonesia itu,” katanya.

Menurut Abbott, Indonesia tidak konsisten dalam menerapkan hukuman.“Saya ingin bertanya kepada Pemerintah Indonesia apa yang mereka lakukan jika ada warganya yang hendak dihukum mati di luar negeri? Jika Indonesia merasa meminta grasi adalah hal yang tepat sama seperti kami, maka kami pun merasa grasi (bukan eksekusi mati) adalah langkah tepat (untuk dua WN Australia yang menjadi terpidana mati),” kata Abott.

Sang perdana menteri tidak menampik jika dua warganya berbuat salah. Meskipun demikian menurut Abott, hukuman terberat bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran cukuplah berada di balik jeruji penjara.

“Saya setuju kedua pemuda Australia tersebut sudah melakukan perbuatan yang sangat buruk.

Mereka layak dipenjara tetapi tidak semestinya menerima hukuman mati,” ungkap sang perdana menteri seperti dikutip Liputan6.

Tak kalah kerasnya, Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengancam warga Australia bisa memboikot Indonesia, termasuk ke Pulau Bali, yang merupakan tempat favorit turis Australia. Australia juga bisa menarik duta besarnya, seperti yang dilakukan Brasil dan Belanda, sebagai protes atas eksekusi mati terhadap warganya bulan lalu.

Sekjen PBB, Ban Ki-Moon juga ikutan latah dengan menolak tindakan pemerintah. Desakan Ban Ki-Moon agar presiden Jokowi menghentikan hukuman mati disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephane Dujarric. Dikutip oleh Reuters, ia mengungkap, “Ban telah menyatakan keseriusannya atas hukuman yang dilakukan di Indonesia. PBB dengan tegas menolak eksekusi mati.”

Pemerintah Indonesia sendiri pada 18 Januari 2015 lalu sudah mengeksekusi enam orang terpidana narkoba, lima di antaranya adalah warga negara asing, yaitu Marco Archer Cardoso Moreira (Brasil), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam), Namaona Denis (Malawi), Daniel Enemuo/ Diarrassouba Mamadou (Nigeria), dan Ang Kiem Soei (Belanda).(gbi)

GLOBAL JATIM Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Atasi Amuk Kali Lamong, BBWS Minta Rp 900 Miliar Berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Surabaya untuk mengantisipasi banjir akibat luapan Kali Lamong. Sayangnya, penanggulangan banjir Kali Lamong ini belum diimbangi tindakan nyata dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)Bengawan Solo yang seharusnya bersinergi dengan Pemprov Jatim.Salah satu alasannya adalah anggarannya jauh dari yang dibutuhkan. Dari anggaran yang dialokasikan Rp 10 miliar, BBWS menegaskan sejatinya butuh dana sebesar Rp 900 miliar.

Pemkot Surabaya menepis tudingan tak serius tangani banjir akibat luapan Kali Lamong. Ini ditegaskan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya, Erna Purnawati. Menurutnya, Pemkot Surabaya sudah melaksanakan berbagai upaya antisipasi yang menjadi kewenangan pemkot.

Erna Purnawati menjelaskan, upaya yang dilaksanakan diantaranya pembebasan lahan di sekitar Kali Lamong yang masuk wilayah Surabaya. Lebih lanjut, Erna mengatakan, 90 persen lahan yang membentang di sepanjang 15 kilometer bibir sungai pada sisi Surabaya berstatus bekas tanah kas desa (BTKD). Lahan

BTKD yang ada di wilayah Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Pakal total seluas 172 hektare.

“Areal itu siap dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan tanggul maupun pelebaran Kali Lamong,” ujar Erna Purnawati, Rabu (11/2/2015).

Di samping itu, sebanyak 25 persil lahan dimiliki perusahaan atau warga.

Itu pun statusnya terkena sempadan Kali Lamong. Menurut Erna, hal ini sudah disosialisasikan kepada para pemilik lahan dan semuanya sudah klir sejak 2012.

Plus, pemkot membebaskan satu persil lahan seluas 200 meter persegi.

“Intinya tidak ada masalah. Jadi pembangunan tanggul atau normalisasi sungai sejatinya sudah bisa dikerjakan,” katanya.

Sayangnya, hingga kini belum ada tindakan nyata dari pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang bersinergi dengan Pemprov Jatim. Kegiatan yang terlihat di lapangan hanya upaya penguatan tanggul oleh pemkot.

Padahal, sejak 2012 tiga alat berat milik DPUBMP selalu dimaksimalkan untuk pembenahan di lokasi rawan tanggul jebol. Berdasar pembagian kewenangan, tugas pemkot sebenarnya hanya membebaskan lahan dan mendukung proses normalisasi sungai, tidak termasuk penguatan tanggul.

“Karena kondisi di lokasi sangat mendesak maka penguatan tanggul mau tidak mau dikerjakan dulu oleh pemkot,” imbuhnya. (bmb/gbi)

Pemkot Minta BBWS-Pemprov Jatim JugaTurun Tangan Kabag Humas Pemkot Surabaya M. Fikser mempertanyakan jika ada pihak yang menuding pemkot tidak serius dalam menangani banjir akibat luapan Kali Lamong. Menurutnya, bagian pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemkot sudah dilaksanakan.

Fikser berharap, dengan kondisi lahan serta akses jalan yang sudah siap, pemkot berharap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maupun Pemprov Jatim

bisa segera memulai upaya antisipasi banjir akibat luapan Kali Lamong. Dengan harapan banjir tidak akan terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang.

“Pemkot sangat serius dalam menanggulangi luapan Kali Lamong,” tegas Fikser, Rabu (11/2/2015).

Sementara Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya, Erna Purnawati menyatakan, pemerintah kota telah membangun dua

akses jalan yang bisa dilewati alat berat.

Yakni di wilayah Sumberjaya dan Sumberrejo dengan lebar jalan mencapai 6 hingga 8 meter.

“Pembangunan dua jalan itu, untuk memudahkan pengerjaan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul,” terang Erna.

Tidak sampai di situ, pemkot juga berusaha menjalin komunikasi agar langkah konkret normalisasi Kali Lamong

bisa terlaksana. Terhitung sejak 2010, pemkot telah bersurat enam kali. Antara lain ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Jawa Timur, dan Kepala BBWS Bengawan Solo.

“Itu belum termasuk tiga surat yang kami ajukan dalam TKPSDA (tim koordinasi pengelolaan sumber daya air) wilayah Bengawan Solo,” imbuh mantan Kabid Fisik, sarana dan prasarana Bappeko Surabaya ini. (bmb/gbi)

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Walikota Risma Bertemu Bupati Gresik Walikota Surabaya Tri Rismaharini bertemu dengan Bupati Kabupaten Gresik Sambari Halim Radianto pada Selasa (10/2/2015). Pertemuan tersebut membahas banjir akibat luapan Kali Lamong yang terjadi beberapa hari lalu.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo itu, Tri Rismaharini mengawali pertemuan dengan penjelasan upaya-upaya yang telah ditempuh pemkot. Sejauh ini, pemkot telah melakukan penguatan tanggul.

Namun, tanggul yang dibangun hanya pada lokasi yang secara administratif berada di wilayah Kota Pahlawan.

Masalahnya, luapan Kali Lamong ini bukan merupakan masalah satu kota/kabupaten saja. Melainkan, mencakup lintas wilayah mulai dari hulu hingga muara sungai.

“Kami bangun sendiri tanggul itu tapi kalau pada dasarnya Kali Lamong itu dangkal, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya kami berharap bantuan dari BBWS mengurus masalah sungainya,” kata Risma, panggilan Tri Rismaharini.

Hal senada juga disampaikan Bupati Sambari. Menurut dia, tanggul bukan satu-satunya jalan keluar untuk masalah ini. Pengerukan Kali Lamong mutlak diperlukan. “Pada intinya dalam forum kali ini kami meminta kesanggupan BBWS menangani problem ini,” tuturnya.

Tensi pertemuan sempat meninggi saat Risma memaparkan kondisi warga yang terdampak banjir. Dia mengatakan, banjir akibat luapan Kali Lamong yang terjadi tahun demi tahun telah mempengaruhi kondisi psikologis warga.

Tak sedikit warga yang bersikap apatis karena merasa terbiasa dengan kondisi tersebut.

“Kasihan warga pak. Kondisi saat ini di daerah Gendong masih belum surut. Mayoritas warga mengalami banyak kerugian akibat gagal panen karena tambak dan sawahnya rusak,” ujar Risma dengan nada emosional.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) ini berharap kapasitas saluran air di Kali Lamong bisa diperbesar. Menurutnya, sejauh pemkot hanya bisa berupaya penguatan tanggul. Sedangkan pengerukan Kali Lamong tidak dilakukan.

“Kami tidak berani karena bukan merupakan kewenangan kami,” papar Risma.(bmb/gbi) Sementara itu, Kepala BBWS Bengawan Solo, Yudi Pratondo mengatakan, pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp 10 miliar yang digunakan untuk normalisasi sedimentasi Kali Lamong. Menurutnya, total dana yang dibutuhkan sejatinya mencapai Rp 900 miliar.

“Ini paling hanya untuk normalisasi, untuk penggalian sungai. Nanti kami akan ajukan ke ibu wali, pekerjaan kami (dari anggaran Rp 10 miliar),” tegas Yudi Pratondo.

Ditegaskan Yudi, untuk meminimalisir terjadinya luapan Kali Lamong, BBWS akan melakukan pelebaran. Sungai yang sekarang lebarnya sekitar 10 meter menjadi 30 meter.

Dengan kapasitas sungai lebih besar maka akan bisa menampung debit air dalam jumlah lebih besar. Meskipun pelebaran itu akan membutuhkan waktu yang relatif lama.

“Tentu nggak bisa sim salabim. Makanya kita akan prioritaskan titik-titik urgen. Tapi yang jelas, nggak semua titik sama karena makin ke hilir makin kecil. Jadi nggak sama,” sambung Yudi. (bmb/gbi)

global jatim 13

14 kolom

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Nama KPK Akan Segera Runtuh? Kapan?

(Kesamaan dan Perbedaan antara KPK dan MK) Dua lembaga yang selama ini menjadi harapan Rakyat Indonesia, yang dianggap merupakan benteng terakhir penegakkan hukum di Indonesia.

Oleh: Ibnu Dawam Aziz (pensiunsn PNS) Akan tetapi kepercayaan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi terpaksa harus dikecewakan dengan kasus Akil Muhtar, keberadaan Mahkamah Konstitusi yang selama ini nyaris dianggap sakral, ternyata harus tumbang dan sampai terperosok kedalam jurang degradasi kepercayaan.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga memang diharapkan mampu menjawab harapan rakyat, tetapi Hakim Mahkamah Konstitusi adalah manusia, manusia biasa tanpa kelebihan yang pasti. Yang tidak akan bisa melepaskan diri dari hukum kausalitas duniawi. Akil Muhtar tidak akan bisa berjalan sendiri, pasti ada pula orang-orang, pejabat sampai staf Mahkamah Konstitusi lainnya yang aktif terlibat.

Bagai mana dengan Komisi Pemberantasan Korupsi?

Sebagai salah satu lembaga ad hock yang nyaris dibekali dengan berbagai kewenan-

gan khusus dan istimewa yang menjadikan KPK nyaris menjadi lembaga super body yang tanpa pengawasan. Ditengah badai politik beaya tinggi yang bertumpu pada paradigma pragmatis materialistic maka Korupsi telah menjadi budaya para elit yang mempunyai kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan korupsi. KPK ditengan badai budaya korupsi yang sedemikian itu, menjadi satu lembaga penentu untuk meloloskan atau menangkap pelaku korupsi dengan begitu istimewanya.

Begitu banyaknya kasus Korupsi yang disodorkan didepan mata KPK, begitu banyaknya kasus korupsi berjamaah yang dikendalikan oleh satu kekuatan yang akan mampu menggilas keberadaan KPK bila kepentingannya dilanggar, disinilah Komisioner KPK sebagai manusia ditantang untuk memilih. Disini pula para penyidik KPK sangat menentukan akan kemana KPK

PT MEDIA INTI GLOBALINDO

ini dibawa. Bagaimana HUKUM akan dijadikan satu-satunya pegangan tanpa rekayasa hukum.

Indikasi kehancuran KPK itu telah nampak!

KPK telah berubah menjadi satu lembaga Kekuasaan Hukum dengan meninggalkan Philosofi Hukum yang paling dasar, KPK telah mengejar pelanggar hukum dengan meninggalkan azaz hukum itu sendiri. UU TPPU adalah salah satu UU ikutan yang didahului dengan tindak pidana yang mendahului. Artinya UU TPPU berlaku bagi Pelaku Tindak Pidana yang bertujuan untuk memperoleh harta benda secara illegal, kemudaian melakukan satu perbuatan untuk menjadikan hasil kegiatan illegal itu seolah olah diperoleh secara legal dengan menyamarkan kekuasaannya atas harta benda dengan berbagai cara.

Karena TPPU adalah tindak pidana ikutan, maka Tindak Pidana

yang mendahuinya ( Predicate Crime ) harus ditentukan lebih dulu tanpa rekayasa. Keputusan Pengadilan TIPIKOR terhadap Ahmad Fathanah, merupakan satu indikasi bahwa KPK telah meninggalkan azaz hukum yang paling dasar, dimana UU TIPIKOR TIDAK BISA BERJALAN SENDIRI tanpa Predicate Crime yang menjadi alasan illegalnya asal uang yang dicuci.

Indikasi kedua adalah dalam Kasus Hambalang KPK tidak menyentuh dan mengembangkan asal tindak pidana Korupsi, yaitu perubahan Anggaran satu tahun Proyek Hambalang menjadi Anggaran Tahun Jamak Proyrek Hambalang dengan persetujuan penggelontoran dana Dari Kementerian Keuangan 100 kali lipat dari anggaran semula satu tahun menjadi tahun jamak. Tapi KPK justru sangat bersusah payah lebih mendahulukan dan mengutamakan untuk menjerat penerima

aliran dana Hambalang. Tindakan KPK ini menunjukkan bahwa KPK “ KETAKUTAN” terhadap kekuasaan yang mampu mengubah anggaran tahun tunggal menjadi tahun jamak.

Bila gebrakan Kepolisian melalui DENSUS ANTI KORUPSI benar-benar dapat diujudkan disusul Mahkamah Agung mampu kembali sebagai Penegak Hukum dengan mewujudkan Kekuasaan Kehaklman sebagai “KEKUASAAN” yang menegakkan Hukum Untuk Keadilan dan berkeadilan, maka KPK memang harus segera dibubarkan!

Tapi bila DENSUS ANTI KORUPSI hanya permainan politik untuk sekedar mempreteli kewenangan KPK , maka selamat tinggal keadilan dan rasa keadilan. SELAMAT JALAN REPUBLIK TERCINTA. Proklamasi 17 Agustus 1945 dan semangat para Pahlawan hanya tinggal menjadi kenangan bahwa pernah ada satu REPUBLIK INDONESIA.

Direktur Pemberitaan/Pemimpin Redaksi: M. Habibulloh | Pempimin Perusahaan: Alfa | Dewan Redaksi: M. Habibulloh, Alfa, Ari Widura, Agus A Wicaksono, Utomo | Sekretaris Redaksi: Dimas | Redaktur Pelaksana: Ari Widura | Redaktur: Siti Rumyati, Aryo Widodo, Aji Nagari, Rizky Yoga, Hadi Mukharom | Koord.

Artistik dan Tata Letak: Agus Anggoro Wicaksono | Design/IT: Andre, Andika | Tata Letak: Firmansyah, Umam Syafi’i, Nurhamdani | Administrator: Abdul Majid, Muhammad Edi Imam | Repoter: E Swandana, Denny N JA, Vivi Lestari, Komar Priambudi, Deta Kusumanegara (Jakarta), Bambang Utomo, Widodo, Faishal Bachri (Surabaya), Deddy Jatmiko (Koord. Pantura), Priyo Yogantomo (Koord. Mataraman), (Koord. Tapal Kuda), Eddy (Madura) | Bagian Umum: Cipto Mangunkusumo | Kantor redaksi: Jalan Gubeng Kertajaya XI E No. 11, Surabaya | Telp: (031) 5053182

jelajah 13

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Pulau Sempu Surga yang Tersembunyi Surga yang tersembunyi. Begitulah kira-kira gambaran Pulau Sempu dan Segera Anakan. Bagi para penjelajah, pulau di Kota Malang, Jawa Timur ini selalu menciptakan suasana yang intim, tenang dan menyenangkan.

Pulau Sempu namanya. Namun jangan dikira banyak Sempu (semacam udang yang besar) di sana. Nama Sempu diambil dari salah satu pohon yang berada di Pulau Sempu. Jika di Danau Toba terdapat sebuah pulau di tengah danau, lain halnya di pulau Sempu Malang ini. Di tengah-tengah Pulau Sempu terdapat sebuah laguna yang bernama Segara Anakan. Inilah yang menjadi daya tarik para penjelajah.

Secara administratif Pulau Sempu terletak di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Lokasinya tak jauh dari pantai sendang biru. Laguna Segara Anakan ini letaknya sekitar 2,5 Km dari pertama kali sobat menginjakan kaki di Pulau Sempu.

Pulau dengan luas 877 hektar tersebut dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA).

Berada di tengah pulau dan terpisah dari lautan karena dikelilingi oleh batuan karang, segara anakan selalu menciptakan suasana yang intim, tenang dan menyenangkan.

Pasir putihnya yang berpadu dengan birunya air selalu membuat kecanduan para wisatawan untuk datang ke sini lagi.

Laguna seluas 4 hektar tersebut memiliki air yang tenang jadi sobat bisa mandi/ berenang sepuasnya disini.

Untuk menuju Pulau Sempu memang tergolong tidak mudah. Setibanya di Pantai Sendang Biru harus menyeberang menggunakan perahu menuju Pulau Sempu. Untuk menuju segara anakan dibutuhkan setidaknya 2 jam perjalanan melewati jalur trekking yang cukup curam dan licin.

Meskipun agak sulit, namun semua itu terbayar dengan panorama yang disuguhkan oleh segara anakan. Ketika dalam perjalanan sobat akan melintasi hutan yang lebat.

Ya, Pulau Sempu Malang ini memiliki berbagai jenis ekosistem seperti hutan bakau, hutan pantai dan yang paling mendominasi adalah hutan tropis. Beberapa vegetasi seperti bendo , triwulan , wadang, ketapang, waru laut, dan pandan akan sobat temui selama perjalanan.

Biaya berlibur di Pulau Sempu tergolong cukup murah. Mulai dari penyebarangan menuju pulau, setiap perahu dikenakan tarif Rp100 ribu dengan maksimal 10 penumpang.

Memasuki Pos Penjagaan Cagar Alam Pulau Sempu hanya dikenakan biaya suka rela. Bagi Anda yang belum membawa tenda untuk bermalam di Pulau Sempu, Anda bisa menyewa di kawasan pantai sendang biru dengan tarif Rp50 ribu untuk setiap malamnya. Biaya tersebut tentu bisa berubah sewaktuwaktu tergantung pihak pengelola.

Ketika akan menuju Pulau Sempu sebaiknya Anda melengkapi bekal makanan terutama air minum terlebih dahulu. Karena selain tidak adanya penjual makanan, di Pulau Sempu juga tidak ada sumber mata air tawar. Waktu yang paling tepat untuk berkunjung ke pulau ini adalah pada musim kemarau, karena pada musim hujan jalur akan dipenuhi lumpur sehingga menyulitkan perjalanan.

Pulau Sempu seperti belum banyak terjamah tangan-tangan manusia.

Sebab, letaknya tersembunyi di balik sebuah kawasan cagar alam. Pantai itu menyembunyikan suasana yang masih menyatu dengan alam. Pasir putihnya lembut saat bersentuhan dengan kaki.

Airnya jernih berpadu warna biru dan hijau. Dijamin, Anda akan dimanjakan oleh kecantikannya.

Di sana, Anda akan merasakan kedamaian suasana sambil melihat permainan ombak yang tenang dan hembusan angin yang sejuk. Saat menikmatinya pemandangannnya, tubuh dan pikiran Anda dibuat enggan untuk pergi dari Sagara Anakan yang merupakan telaga di Pulau Sempu.

Menurut catatan, Danau Segara Anakan telah terbentuk sejak berjutajuta tahun lalu dan merupakan kawasan

cagar alam yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Malang. Dikelilingi bukit-bukit karang yang menjulang tinggi, membuat ombak laut selatan yang ganas tidak dapat masuk ke dalam Segara Anakan.

Air laut yang mengisi telaga masuk melalui lubang yang secara konstan selalu menembus Segara Anakan.

Percikan deburan ombak yang masuk melalui lubang memberikan pemandangan yang mungkin jarang Anda jumpai sebelumnya.

Ombak yang tenang, memberi suasana yang tentram. Belum lagi kemunculan Kera Putih dan Lutung Jawa yang sering berkeliaran di sekitar area ini, membuat jalan-jalan ke telaga Segara Anakan di Pulau Sempu terasa begitu menyenangkan. (bbs/gbi)

16 global bisnis

Penjelasan Jokowi Tentang Suntikan Modal BUMN Dipotong Penyertaan Modal Negara (PMN) ke beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikurangi, sehingga tidak semua perusahaan pelat merah mendapat suntikan dana dari pemerintah.

Presiden Joko Widodo, mengatakan memang tidak semua BUMN mendapatkan penyertaan modal.

Menurutnya, hanya BUMN yang berhubungan dengan infrastruktur saja yang diberi suntikan dana.

“Siapa yang di situ, Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia Persero), PT Angkasa Pura, BUMN Karya, Media Karya, PT KAI (PT Kereta Api Indonesia Persero). Itu yang masuk ke skala prioritas dan itu kemarin yang sudah saya ikuti terus,” ujar dia, di Jakarta.

Sementara itu, PMN yang dipotong itu bukan BUMN prioritas. “Yang prioritas itu infrastruktur, karena kami ingin fokusnya di situ,” kata dia.

Bank Mandiri Masih Pantas Dapat PMN PT Bank Mandiri Tbk dinilai masih pantas menerima suntikan dana dari pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN). Ini setelah DPR memutuskan untuk menolak pengajuan PMN bagi Bank Mandiri sebesar Rp5,6 triliun.

“Kalau misalnya ada dananya, ya bisa diberikan PMN untuk Bank Mandiri. Tapi,

terlepas dari itu, sebenarnya masih cocoklah bank tersebut diberikan suntikan dana,” ujar pengamat ekonomi, Fauzi Ichsan.

Menurut Fauzi, meskipun Bank Mandiri dipandang sebagai bank terbesar di Indonesia, dalam skala regional seluruh industri perbankan di Indonesia masih terbilang kecil, baik dalam skala modal ataupun kapasitasnya.

“Kembali lagi bahwa bank terbesar di Indonesia itu masih kecil dibanding bank regional.

Semuanya relatif, bank terbesar di Indonesia masih relatif kecil di skala regional apalagi global,” tuturnya.

Seperti diketahui, Komisi VI DPR RI akhirnya menyetujui besaran PMN yang diberikan kepada 27 BUMN di bawah naungan Kementerian BUMN sebesar Rp37,276 triliun.

Jumlah ini terpangkas dari usulan sebelumnya yang sebesar Rp48 triliun dan akan digelontorkan kepada 35 BUMN. Sayangnya, Bank Mandiri menjadi salah satu perusahaan pelat merah yang pengajuan PMN-nya ditolak oleh parlemen. (viv/gbi)

Yang prioritas itu infrastruktur karena kami ingin fokusnya di situ.

Presiden Joko Widodo

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

teknologi 17

Robot Makin Murah, Pekerja Pabrik Terancam Murahnya harga robot industri di dunia menjadi keuntungan tersendiri bagi para manufaktur. Namun tidak demikian halnya dengan pekerja manusia yang otomatis lahan kerjanya akan direbut.

Mempekerjakan robot diprediksi akan lebih murah dan cepat ketimbang membayar pekerja manusia.

Boston Consulting Group memprediksi, saat ini pekerja robot memiliki 10 persen efisiensi dan ke depannya akan meningkat menjadi 25 persen. Di saat itu, upah pekerja di seluruh dunia akan turun 16 persen.

“Semuanya akan berubah. Artinya, perusahaan hanya membutuhkan pekerja yang benar-benar ahli, yang bisa mengoperasikan mesin robot. Mereka akan dibayar mahal tapi hanya sedikit yang dipekerjakan,” ujar senior partner Boston Consulting, Hal Sirkin.

Menurut dia, perusahaan akan mulai berpikir untuk mengganti para peerja dengan robot jika biaya sistem operasi lebih murah 15 persen ketimbang mempekerjakan manusia. Contohnya, perusahaan otomotif, yang diprediksi akan agresif mempekerjakan robot karena biaya mesin pengelas hanya US$8, ketimbang menggunakan manusia yang memakan biaya US$25.

“Robot yang bisa melakukan tu-

gas yang berulang-ulang memakan biaya sepersepuluh dibanding biaya pekerja 10 tahun lalu,” ujar Sirkin.

Dipaparkannya, setidaknya tiga per empat robot instalasi diperkirakan akan terkonsentrasi di empat area tertentu, yakni transportasi, industri otomotif, produk elektronik dan komputer, serta permesinan dan listrik.

“Adopsi robot akan sulit di industri makanan dan tekstil karena pengoperasiannya terlalu kompleks dan sulit untuk diotomatisasi,” kata Sirkin.

Beberapa negara sudah mulai mengadopsi robot dan akan menjadi pengguna aktif. Di antaranya adalah Tiongkok, Amerika, Jepang, Jerman dan Korea Selatan yang total berkontribusi 80 persen dalam total pembelian robot saat ini.

“Upah pekerja saat ini semakin meningkat di negara Tiongkok, yang terkenal dengan outsourcing-nya.

Mereka pun mulai meningkatkan penggunaan robot yang lebih fleksibel dan bisa mengerjakan banyak tugas,” ujar CMO perusahaan robot Rethink Robotics, Jim Lawton.(viv/gbi)

18 global sport

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

1961

Selamat Jalan Eko Prayogo Pelatih dan pembina Mitra Surabaya, Eko Prayogo, meninggal dunia pada Minggu (8/2/2015).

Selama ini Eko, selain dikenal sebagai tokoh sepak bola di Jawa Timur, juga orang yang menemukan bakat Evan Dimas.

Kabar meninggal dunianya Eko disampaikan oleh sahabat karibnya, Mursyid Effendi.

“Iya meninggal dunia siang tadi, di rumah sakit Darmo,” kata Mursyid.

Menurut Mursyid, Eko meninggal dunia setelah berjuang dengan penyakit leukemia.

Eko telah sekitar dua pekan berada di rumah sakit. Awalnya, Eko dirawat di Rumah Sakit Sejahtera Wiyung.

Namun, sekitar dua hari yang lalu dirujuk ke RS Darmo.

“Sekitar dua pekan sakitnya,” kata Mursyid.

Sabtu malam lalu (7/2) itu, sama sekali tak ada rasa sakit di salah satu kamar di Rumah Sakit Darmo Surabaya, tempat Eko Prayogo dirawat. Yang ada justru saling ledek dan canda tawa. ”Saya sempat ngobrol banyak dengan Mas Eko. Beliau juga ketawa-ketawa aja,” ucap Mursyid Effendi, pelatih tim PON Remaja Jatim yang Sabtu malam lalu membesuk koleganya tersebut.

Setelah asyik berdiskusi dan bercengkerama, Mursyid serta beberapa rekan merasa lapar dan pamit untuk mencari makanan. Tepat pukul 11 malam mereka datang lagi.

Dilihatnya Eko sedang tertidur lelap. Mendengkur dan terlihat nyenyak. ”Saya nggak pernah lihat beliau tidur nyenyak seperti itu,” kata Mursyid tentang asisten pelatih tim PON Remaja Jatim.

Mursyid pun pulang. Mantan kapten Persebaya Surabaya tersebut tak pernah menyangka ternyata itu adalah perjumpaan terakhirnya dengan Eko, saat kembali berniat menjenguk mantan pemain klub Galatama Perkesa 78 Sidoarjo dan Mitra Sura-

Kengangan: Eko Prayogo (kiri) bersama Mursyid Effendi.

baya tersebut, kabar duka diterimanya. Eko meninggal dunia karena penyakit leukemia yang diderita. ”Saya kaget…sangat kaget,” ungkap Mursyid dengan nada getir ketika ditemui di rumah duka di kawasan Kebraon, Surabaya.

Eko yang semasa aktif bermain biasa berposisi gelandang dan sesekali libero berpulang kemarin siang (8/2), pukul 12.50 WIB, di usia 54 tahun. Pria kelahiran Blitar tersebut meninggalkan seorang istri, tiga orang anak, seorang menantu, dan seorang cucu.

Bukan hanya Mursyid yang sangat kaget atas kepulangannya. Falcao Chrisdian Imanuel, putra sulung Eko, juga mengungkapkan, keluarga sama sekali tak menyangka ketika Eko didiagnosis terkena leukemia. ”Soalnya, nggak ada gejala-gejalanya. Bapak juga meninggal dengan sangat cepat,” kata Falcao.

Eko memang dikenal sebagai sosok yang hampir tak kenal capek. Sehari-hari waktunya hampir selalu dihabiskan di lapangan Lidah Wetan, markas Mitra Surabaya, klub tempat dia menjadi ketua.

Mitra yang di-uri-uri Eko adalah klub amatir yang turut didirikannya bersama beberapa mantan pemain Mitra Surabaya setelah klub Galatama itu bubar. Selain punya tim ”senior” (maksimal pemain berusia 21 tahun) yang diterjunkan di Kompetisi Internal Persebaya, Mitra Surabaya memiliki sekolah sepak bola yang dibagi ke dalam kelompok umur U-10, U-12, U-14, dan U-16. ”Dia selalu berpegang teguh bahwa Mitra itu milik dan jadi identitas publik Surabaya,” ucap Hanafing, mantan pemain NIAC Mitra dan Mitra Surabaya, mengenang.

Selama belasan tahun Mitra Surabaya adalah laboratorium bagi Eko untuk memformulasikan suatu sistem yang mampu menghasilkan bibit-bibit pesepak bola terbaik di

global sport 19

Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

2015 Surabaya. Dari sana akhirnya lahir Evan Dimas Darmono. Mantan kapten timnas U-19 itu adalah bintang muda lapangan hijau paling bersinar di tanah air saat ini.

Juga Rendi Irawan, penggawa tim PON Jatim 2008 yang sukses merebut emas dan pernah pula membela timnas. Di luar Evan dan Rendi, sederet pemain hasil binaan Mitra pernah dan masih membela klub-klub di Liga Indonesia dalam berbagai level.

Karakternya sebagai pelatih sama seperti karakternya di mata keluarga: keras, disiplin, dan bertanggung jawab. Falcao juga mengenang sang bapak sebagai sosok yang cepat akrab dengan siapa saja dan hampir tak mengenal lelah.

Kepada rekan-rekan kantor, Eko memang pernah berujar, ke lapangan adalah hiburan terbesar baginya. ”Kalau nggak ketemu anak-anak sehari saja bisa sakit saya,” katanya dalam sebuah kesempatan.

Karena itu pula, di tengah jadwal melatihnya yang sebenarnya sudah padat, Eko dengan senang hati melatih para karyawan Jawa Pos di Askring alias Asal Keringetan. Juga di Futsal for Fun (FFF), tim futsal yang isinya juga para karyawan Jawa Pos. Bahkan, di bawah penanganannya, FFF menjadi tim yang kenyang prestasi di level antarmedia di Surabaya dan Jawa Timur. FFF, di antaranya, pernah menjuarai Liga Media, Piala Wali Kota Surabaya, dan Piala Petrokimia.

Sejak terjun sebagai pelatih, Eko selalu lebih memilih fokus pada pembinaan pemain muda. Itu pula yang membuatnya antusias bersama Mursyid menangani tim

PON Remaja Jatim.

Hasilnya? Tim besutan mereka sukses merebut emas di edisi perdana PON Remaja tahun lalu. ”Beliau itu semangat sekali kalau ngurusin anak-anak muda.

Bahkan, urusan sekolah para pemain beliau yang handle,” papar Mursyid.

Bahkan, di percakapan terakhir mereka pun, Eko hanya memperbincangkan sepak bola. ”Yang bikin saya sedih, ada keinginan beliau yang belum terpenuhi, yaitu melihat perpecahan di sepak bola Surabaya yang sampai mengakibatkan dualisme Persebaya segera selesai. Semuanya damai dan bersatu lagi seperti dulu demi kepentingan generasi muda,” ungkap Mursyid.

Kerendahan hati Eko juga bisa terbaca dari pengakuan betapa bangganya dirinya kalau ada pemain yang dididiknya tetap mengenangnya meski sudah jadi ”orang”. ”Walaupun cuma disapa di jalan atau sekadar disalami, saya sudah senang sekali,” katanya suatu saat.

Terus mengalirnya pelayat di rumah duka, yang sebagian merupakan mantan anak didiknya, memperlihatkan bahwa sosok Eko tak akan pernah dilupakan.

Karena itulah, dia bisa berpulang dengan membawa segudang kebanggaan. Selamat jalan, Pak Eko Penemu Bakat Evan Dimas Eko pula yang menemukan bakat pemain Persebaya Surabaya, Evan Dimas, sehingga menjadi andalan Timnas U-19.

Dialah yang awalnya menurunkan Evan untuk tampil di kompetisi senior Pengcab PSSI Surabaya bersama Mitra saat masih berusia 15 tahun. Padahal, rata-rata

Evan Dimas (kiri) bersama Dahlan Iskan dan Eko Prayogo.

pemain yang tampil di kompetisi internal tersebut sekitar 18-23 tahun.

Kepercayaan Eko pun tidak disiasiakan. Evan mampu tampil apik, bahkan kariernya terus menanjak hingga masuk ke Timnas U-19 yang membuat namanya semakin bersinar Evan Dimas Darmono mengaku sangat terpukul atas kepergian Eko Prayogo Sutriso mantan pelatihnya di Mitra Surabaya. Peran Markodeh sapaan akrap dari Eko Prayogo Sutriso sangat penting dalam karier Evan Dimas.

Dilatih dari umur 12 tahun bersama Mitra Surabaya, ia merasa sangat kehilangan atas kepergian pelatihnya itu.

Sosok pelatih Eko Prayogo yang memiliki karakter keras dan disiplin diakui Evan Dimas sebagai upaya yang mampu mengantarkannya dalam karir sepakbolanya saat ini.

Kedekatannya dengan pelatih membuat Evan serasa kehilangan sosok ayah kandungnya.

“Saya sangat terpukul atas kepergian pak Eko, ia seperti ayah kandung saya, beliau sangat berperan dalam karir saya,” tuturnya dalam kunjungannya di SMAN 1 Sidoarjo, Senin (9/2/2015).

Banyak keputusan penting dalam hidup Evan Dimas selalu ditanyakan terlebih dahulu kepada sang pelatih di Mitra Surabaya.

“Saya selalu mendiskusikan bersama pak Eko setiap keputusan yang mau saya ambil” kata Evan disela memintaa dukungan kepada para murid SMA di Sidoarjo tersebut.

Biar bagaimanapun sosok Eko yang terkenal disiplin tinggi sudah begitu banyak mengajari ilmu tentang bagaimana bermain bola dengan baik dan menjadi seorang yang profesional.

“Saya bisa seperti begini karena beliau (Eko Prayogo). Saya dan teman-teman yang pernah berlatih di Mitra Surabaya tentu sangat kehilangan sosok yang tegas dan disiplin tinggi,” jelas Evan di sela-sela latihan Timnas U-22 di lapangan Jenggolo, Senin (9/2).

Evan juga sempat mengenang saatsaat indah ketika berlatih di SSB Mitra Surabaya, bahkan kalau ada waktu menyempatkan untuk berkunjung ke mantan klubnya yang telah membesarkannya.

“Saya sangat terpukul atas kepergian Pak Eko. Ia seperti ayah kandung saya, dan selalu mendiskusikan bersama Pak Eko setiap keputusan yang mau saya ambil,“ pungkasnya.(kmp/jp)

GLOBALTainment Edisi 3/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

’Mandragade’ Ngaku hanya Terima Rp 1,6 M Menurut Sonie, pemeran Si Doel Anak Sekolah yang tenar pada 1990′an ini hanya menerima imbalan sebesar Rp1,6 miliar yang merupakan hasil penjualan murni ke pihak TVRI. “Pak Haji Mandra syok mendengar dirinya jadi tersangka. Garis besarnya, Beliau enggak merasakan uang sebesar itu (Rp47,8 miliar). Angkanya kan fantastis itu,” ujarnya, Kamis (12/2).

“Jadi, riilnya Pak Haji Mandra cuma menerima Rp1,6 miliar. Itu juga dari penjualan film-film bekas, dan itu murni hasil penjualan,” tambahnya Pengacara Mandra ini menjelaskan, pemeran utama film Tarzan Betawi itu tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen kontrak yang nilainya diduga masuk ke rekening PT Viandra Production sebesar Rp15 miliar.

“Dan, Pak Haji Mandra enggak menandatangani dokumen kontrak dengan TVRI, hanya satu atau beberapa kali. Tiba-tiba dokumennya banyak sekali, angkanya sampai Rp15 miliar lebih,” tuturnya.

Seperti diketahui, penyidik Pidsus Kejagung telah menetapkan tersangka Direktur PT Viandra Production Mandra Naih alias Mandra, Iwan Chermawan (IC) selaku Direktur PT Media Art Image, dan Yulkasmir (YKM) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang juga pejabat teras di stasiun televisi milik negara ini.

Penyelidikan kasus ini berawal pada 2013.

Saat itu TVRI membeli 15 paket program siap siar senilai Rp47,8 miliar dengan menggunakan dana APBN 2012. Paket tersebut dipasok oleh production house (PH) milik Mandra serta tujuh rumah produksi lain.

Diketahui bahwa proses pengadaan paket senilai Rp47,8 miliar ini tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Ketika itu yang dilakukan berupa penunjukan langsung dan penunjukan penyediaan barang serta jasa, bukan dilakukan oleh panitia pengadaan.

Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bisa Dapat Keringanan Jika Menjadi “Justice Collaborator” Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono mengatakan, penyidik Jampidsus akan mempertimbangkan keringanan hukuman bagi pelawak dan seniman Betawi Mandra Naih. Namun, keringanan akan diberikan apabila Mandra terbukti sebagai justice collaborator dalam kasus yang menjeratnya.

Status justice collaborator diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku

utama. Biasanya justice collaborator mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

“Harus dipenuhi syaratnya. Salah satunya yang bersangkutan adalah bagian dari pelaku pidana itu. Kedua, ya kalau memang penyidik mempertimbangkan dia (Mandra) memberikan keterangan yang sesungguhnya,” ujar Widyo, saat ditemui di Gedung Jampidsus, Kejaksaan Agung.

Namun, Widyo mengatakan, meski nantinya terbukti sebagai justice collaborator, Mandra akan tetap bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang terbukti dilakukan.

Justice collaborator akan menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan hukum bagi Mandra.

Sementara itu, terkait kasus korupsi TVRI, Widyo mengatakan, pekan depan penyidik Jampidsus akan mulai melakukan penyidikan. Penyidik akan mulai memanggil saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti.

Widyo mengatakan, tidak tertutup kemungkinan akan bertambah tersangka baru dalam kasus yang melibatkan Mandra tersebut. Bahkan, sebut Widyo, penyidik saat ini tengah berusaha menemukan pelaku intelektual dalam dugaan korupsi di TVRI. (kmp/gbi)