2
Fokus
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
Syahrini Bantah Akrab dengan Feriyani Lim Penyanyi Syahrini menepis tudingan kenal dekat dengan Feriyani Lim, perempuan yang disebut punya hubungan spesial dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Abraham Samad.
Foto kemesraan mirip Samad dan Feriyani Lim di rajang telah beredar luas di dunia maya. Hubungan dekat mereka diperkuat dengan kasus pemalsuan dokumen yang menjerat keduanya sebagai tersangka. Samad diduga telah membuat dokumen palsu untuk Feriyani dan kasus tersebut sedang ditangani oleh Mabes Polri. Feriyani Lim disebut-sebut sebagai wanita yang berfoto mesra dengan Abraham. Belakangan, polisi menyeret Syahrini dalam pusaran kasus ini. Pelantun lagu ‘Sesuatu’ itu ikut diperiksa karena diduga teman akrab Feriyani yang tahu soal kedekatannya dengan Samad. Namun, manager Syahrini, Aisyahrani mengaku kaget kakaknya dikaitkan dengan kasus tersebut. Apalagi, sampai berbuntut pemanggilan oleh Bareskrim Mabes Polri. “Saya sesalkan, Syahrini seratus persen hidup dengan saya.
Saya tahu betul siapa temannya. kerabatnya, tim kerjanya. Saya yang atur jadwal semua,” tutur perempuan yang akrab disapa Rani. Meski demikian, Rani membenarkan bila dirinya dan Syahrini memang mengenal sosok Feriyani Lim atau yang mereka kenal dengan nama Fransisca. Hubungan mereka hanya sebatas hubungan antara penjual dan pembeli. “Hanya hubungan sebatas membeli barang, penjual baju yang suka dikirim ke rumah,” tegasnya. “Aku pun ada hubungan (dengan Feriyani), tapi sebatas itu saja. Jadi nggak ada keterkaitan dengan kasus yang bergulir,” tambahnya. Namun, Rani tak mengungkap secara detil kapan Syahrini mulai mengenal Feriyani. Menurutnya, Syahrini terakhir berkomunikasi dengan Feriyani untuk memesan baju pada 2014. “Sejak itu nggak lagi. Syahrini memang tak berhubungan secara intens dengan dia. Saya tegaskan di sini Syahrini bukan teman atau sahabat dari Fransisca,” pungkasnya. (bit/gbi)
Fokus
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
3
Praperadilankan KPK, SDA Ikuti Jejak Komjen BG Putusan Hakim Sarpin yang mengabulkan permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai diikuti sejumlah tersangka kasus korupsi. Adalah mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/2). Suryadharma menggugat KPK atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013. “Pukul 08.00 WIB pagi tadi, praperadilan telah kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Humphrey Djemat selaku kuasa hukum Suryadharma. Surya mengajukan permohonan praperadilan atas KPK karena ingin mencari keadilan akibat tindakan penyidik dan pimpinan KPK, yang dianggap semena-mena menetapkan Suryadharma sebagai tersangka. Menurut Humphrey, penyidik belum memiliki bukti yang cukup kuat soal status tersangka Suryadharma.
Humphrey mengatakan, pengumpulan bukti-bukti dan saksi atas perkara hukum Suryadharma malah dilakukan oleh penyidik KPK setelah menetapkan Surya sebagai tersangka. Hal itu, menurut Humphrey, merugikan kliennya. “Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan Suryadharma sebagai tersangka dilakukan terlalu dini dan melanggar hak asasi manusia klien kami,” ujar Humphrey. Humphrey yakin bahwa praperadilan yang diajukannya diterima dan diproses oleh PN Jaksel. Hal itu terkait fakta, aturan hukum, serta sejumlah putusan pengadilan negeri bahwa penetapan tersangka sebagai dasar gugatan
praperadilan adalah bagian dari obyek praperadilan. Salah satunya ialah praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan (BG) atas KPK. “Nanti dalam sidang akan kami hadirkan saksi-saksi fakta, saksi-saksi ahli, termasuk akan diajukan bukti yang mendukung permohonan praperadilan,” kata Humphrey. Suryadharma diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan laporan hasil analisis transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa Suryadharma mengajak 33 orang berangkat haji. KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah
anggota DPR, keluarga Suryadharma, dan politisi PPP yang ikut dalam rombongan haji gratis. Selain Suryadharma ali sejumlah koruptor juga mulai melakukan hal serupa. Adalah warga Banyumas, Jawa Tengah, Mukti Ali yang melayangkan gugatan praperadilkan ke PN Purwokerto dan meminta status tersangka yang disematkan Polres Banyumas dicabut. Mukti Ali dijadikan tersangka Polres Banyumas karena diduga melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 50 juta. Bantuan sosial tersebut berasal dari dana penyelamatan sapi betina produktif sebesar Rp 440 juta dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tersangka korupsi lain yang ancangancang melakukan praperadilan adalah Ketua DPRD nonaktif Bangkalan, Madura, Fuad Amin Imron Sebagaimana diketahui, Komjen BG ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tidak terima, Komjen BG lalu mengajukan praperadilan ke PN Jaksel dan meminta penetapan status tersangka itu dibatalkan. Hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan Komjen BG dan menganggap penetapan status tersangka terhadap KOnjen BG oleh KPK tidak sah. (gbi)
4
peristiwa
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
Koin Untuk Australia Terus Dilakukan Hingga Tony Abbott Minta Maaf Berbagai elemen masyarakat di sejumlah daerah melakukan gerakan penggalangan uang koin untuk Australia. Gerakan ini dilakukan sebagai sindiran bagi pemerintah Negeri Kanguru itu yang terus mengintervensi dan berupaya menggagalkan rencana eksekusi mati dua terpidana kasus narkoba, ‘Bali Nine’. Salah satu kelompok yang memotori gerakan pengumpulan koin untuk Australia ini adalah Koalisi Pro Indonesia. Koordinator Koalisi Pro Indonesia Andi Sinulingga menyatakan, aksi pengumpulan koin untuk Indonesia akan terus dilakukan hingga Perdana Menteri Australia Tony Abbott meminta maaf langsung kepada warga Indonesia. “Sampai Tony Abbott minta maaf langsung, bukan diwakili oleh kemenlu-nya ya,” ujar Andi di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (22/2). Andi mengatakan, ucapan Abbott yang mengungkit bantuan Australia kala Aceh dilanda tsunami menimbulkan kekecewaan di banyak kalangan, bahkan bagi politisi dan warga Australia sendiri. Karena itu, Andi mengatakan, Abbott sebaiknya meminta maaf atas pernyataannya tersebut. “Saya kira hubungan Indonesia dan Australia itu hubungan mutualisme. Saya yakin
Australia malah enggak berani kayak gini dengan negara lain,” ujar Andi. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa di Aceh. Uang koin yang berhasil dikumpulkan akan diserahkan kepada Kedutaan Besar Australia. Andi mengatakan, koin itu akan digunakan untuk mengganti bantuan yang pernah diberikan Australia untuk Indonesia. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Rabu (18/2), mendesak Indonesia untuk mengingat kontribusi besar Canberra dalam bantuan setelah tsunami dahsyat tahun 2004 dan membayar kemurahan hati itu dengan membatalkan eksekusi dua warganya yang divonis mati dalam kasus perdagangan narkoba di Bali. Indonesia telah menegaskan bahwa dua terpidana mati warga negara Australia, Andrew Chan (31) dan Myuran Sukumaran (33), akan masuk kelompok narapidana yang akan menghadapi regu tembak pada tahap kedua, Maret mendatang. (kc/gbi)
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
INDONESIA BARU
Wiranto Angkat Bos Blue Bird sebagai Bendara Umum Hanura Partai Hanura membuat gebrakan politik baru dalam mengelola kepengurusan inti di Dewan Pimpinan Pusat. Partai yang dibidani Wiranto itu merekrut pemilik perusahaan jasa angkutan taksi, Blue Bird, Bayu Priawan Djokosoetono sebagai Bendahara Umum. “Pak Bayu dipilih untuk menjabat sebagai bendum (Bendahara Umum) DPP Partai Hanura,” kata Plt Sekretaris Media Center DPP Partai Hanura, Ati Marwati. Ati mengatakan dipilihnya Chairman Blue Bird Group Holding merupakan keputusan dari tim formatur yang bertugas menyusun pengurus DPP Partai Hanura. Tim tersebut beranggotakan lima orang, diantaranya Wiranto (Ketua Formatur), Chaeruddin Ismail, Miryam S Haryani, Muhammad Sangaji dan Ayu Hasanusi. Saat ini, Partai Hanura memang sedang menggelar kongres. Wiranto terpilih kembali sebagai Ketua Umum Hanura hingga lima tahun ke depan. Nah, terpiliihnya Bayu sebagai Bendahara Umum atas keputusan Wiranto yang memiliki hak prerogatif sebagai ketum. “Kalau mengenai dipilihnya pemilik Blue Bird menjadi belum kelihatannya hak preogatif Ketua Umum Partai Hanura, Pak Wiranto. Mungkin kalau mau tanya soal itu, kapasitas untuk menjawabnya adalah pak ketum,” ujar Ati. Ini merupakan manuver politik Wiranto yang kedua dalam merekrut pengusaha ternama sebagai orang kepercayaannya di Hanura. Sebelumnya, Wiranto juga menggandeng bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Hanura sekaligus cawapresnya tahun 2014 lalu. Namun karena gagal mencalonkan diri dalam Pilpres 2014, Hary Tanoe pun memilih keluar dari Hanura dan mendirikan partai Baru, Perindo. Sementara Bayu Priawan Djokosoetono diketahui merupakan cucu dari pendiri perusahaan transportasi Blue Bird, Mutiara Djokosoetono. Saat ini, Bayu menjabat sebagai Chairman Blue Bird Group Holding, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi terbesar di Indonesia. (vin/gbi)
5
politik Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
Pengurus Gerindra Mojokerto Segel Markas DPC, Ketua Tuding Kepentingan Pilbup Belasan pengurus Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto menyegel Kantornya di Perumahan Pasinan Regency Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Senin (23/2) dini hari. Aksi mereka sebagai bentuk kekecewaan dan menuntut Ketua DPC Partai Gerindra, Arif Setiawan mundur atau dilengserkan. Belasan pengurus ini mendatangi markas DPC Gerindra Mojokerto sekitar Pukul 23.30 WIB dengan memakai atribut partai dan sejumlah bendera partai berlambang kepala garuda. Beberapa batang kayu dipasang menutup pintu utama kantor DPC. Selain itu, massa juga menempelkan tuntutan mereka di tembok kantor DPC. Wakil Ketua DPC Parta Gerindra Kabupaten Mojokerto Ajik Subagio yang memimpin aksi massa ini mengatakan, sebanyak 13 dari 18 PAC Partai Gerindra se Kabupaten Mojokerto menuntut pergantian ketua DPC. Menurutnya, ketua DPC kurang peduli terhadap PAC. Pengurus partai di tingkat kecamatan ini tidak pernah diberi tahu perkembangan partai. “Anggaran-anggaran baik dari dana bantuan partai maupun iuran anggota, selama ini tidak ada transparansi dari DPC. Padahal programprogram dana tersebut bisa menjadi bagian dari pemberdayaan untuk PAC, bahkan selama ini tidak pernah ada program pemberdayaan,” kata Ajik kepada wartawan di lokasi. Selain itu, lanjut Ajik, gaya kepemimpinan
Arif terkesan otoriter. Ketua DPC tak segan menyingkirkan pengurus yang memberikan kritik terhadap kinerjanya. Bahkan SK PAC yang ditanda tangani DPD Gerindra Jatim tahun 2011 lalu tidak ditunjukkan kepada PAC. “Ternyata masih banyak SK-SK dari pada PAC yang dibuat DPC ternyata hanya foto copian dan itu tidak sah,” ungkap mantan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2009-2014 ini. Ajik mengatakan, pihaknya sudah melayangkan mosi tidak percaya yang sudah ditembuskan ke DPD dan DPP Partai Gerindra. Sebanyak 13 PAC sepakat meminta agar ketua DPC segera diganti. “Kami sepakat meminta ketua DPC segera diganti,” tandasnya. Untuk diketahui, pada pemilu legislatif (Pileg) tahun 2009, Partai Gerindra mendapatkan 2 kursi anggota dewan. Sedangkan tahun 2014, partai besutan Prabowo Subianto ini mendapatkan 5 kursi. Menanggapi aksi massa partai bentukan Prabowo Subianto ini, Ketua Gerindra Mojok-
erto, Arif Setiawan menuding aksi penyegelan kantor itu ditunggangi kepentingan politik pihak lain terkait dengan bursa calon bupati Mojokerto. Menurutnya, aksi itu sengaja untuk menggulingkan dirinya dari kursi ketua DPC. “Indikasi saya aksi itu (penyegelan kantor DPC) setingan, ada beberapa kejanggalan. Apa benar mereka pengurus PAC? Kalau ada orang luar partai ngaku-ngaku menjadi pengurus PAC kan bisa,” kata Arif saat, Senin (23/2). Arif menjelaskan, aksi penyegelan itu diduga direncanakan oleh orang-orang yang ingin menggulingkan dirinya sebagai ketua DPC Gerindra. Menurutnya, aksi ini berkaitan dengan pemilihan bupati (Pilbup) yang akan digelar akhir tahun ini. Sayangnya dia enggan menyebutkan siapa pihaknya yang mendalangi aksi tersebut. “Ini ada kaitannya dengan Pilbup. Indikasi saya ini ada pihak yang memanfaatkan partai Gerindra. Mereka ingin menjadi ketua DPC, kan dengan jadi ketua bisa mengusung calon bupati yang mereka dukung,” ungkapnya. (dt/gbi)
POLITIK
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
Hadapi Pemilukada, Risma Masih “Nunggu Wangsit” Walikota Surabaya Tri Rismaharini kembali menunjukkan ketidak tertarikannya ketika ditanya soal kesiapannya dalam mengahadapi Pemilukada Surabaya 2015. Secara tegas, ia mengaku tidak terlalu mengejar jabatan. “Boleh percaya atau tidak , saya punya keyakinan jabatan tak boleh diminta,” terang Tri Rismaharini, saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Senin (23/2/2015). Menurut Tri Rismaharini, siapa yang bakal menjadi walikota Surabaya akan ditentukan oleh masyarakat. Namun demikian, ia enggan menyatakan kesiapannnya untuk maju pada pemilukada yang kedua kalinya. Dia berkelakar masih menunggu wangsit sebelum bertarung dalam pestas demokrasi. “Masih menunggu wangsit,” kelakarnya. Risma mengatakan, menjadi Walikota tidak semudah yang dibayangkan. Sebab beban yang dihadapi sudah pasti sangat berat. “Teman-teman kan gak tahu yang saya rasakan, cobaannya sangat berat bukan hanya fisik,” terang Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) ini. Namun ia percaya, jika Tuhan mem-
berikan kemudahan (dirinya), semuanya akan berjalan lancar. ‘Kalau saya tidak meminta, tapi Tuhan memberi, pasti Tuhan akan bantu,” kata Risma. Diberitakan sebelumnya, Tri Rismaharini menduduki peringkat pertama dalam survey yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dukungan terhadap Walikota perempuan pertama di Surabaya itu lebih dari 50 persen. “Bu Risma dukungannya mencapai 60-70 persen,” ungkap Ketua DPD PKS Surabaya, Ibnu Shobir. Survey elektabilitas bakal calon walikota yang dilakukan PKS mengerucutkan tiga nama dari luar partai dan tiga nama dari internal. Dari eksternal ada nama Tri Rismaharini, Mantan Mendiknas M. Nuh, serta Ketua DPC PDI-P Surabaya Wisnu Sakti Buana. “Sedangkan dari internal, ada nama Pak Hamy, Pak Yanto (anggota Komisi C) dan Bu Reny (anggota Komisi D) dan Ketua DPW PKS Jatim, Hamy Wahjunianto,” ujarnya.(bmb/gbi)
Penuhi Syarat, KMP Isyaratkan Usung Calon Walikota Sendiri Sejumlah partai politik di Surabaya mulai menyiapkan diri jelang bergulirnya Pemilukada Surabaya 2015. Tidak terkecuali partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Kita sudah menjalin komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Bolak bali pertemuannya,” ujar Ketua DPD PKS Surabaya, Ibnu Shobir. Meski sudah menggelar pertemuan, Ibnu Shobir mengaku hingga saat ini belum ada nama yang dimunculkan. Dimana masing-masing partai belum resmi menjaring siapa yang bakal diusung sebagai walikota dan wakil walikota. Menurut dia, sesuai ketentuan untuk bisa mengajukan calon sendiri dalam Pemilukada jika
diusung oleh perwakilan partai di parlemen, minimal jumlah kursi yang didapat mencapai 24 kursi. Ibnu Shobir menegaskan, dari aturan itu, koalisi Merah Putih sudah memenuhinya. “Kalau persyaratan kursi, KMP sudah memenuhinya,” tuturnya. Mekanisme pencalonan, menurut Ibnu Shobir, masing-masing partai mengusung calonnya, kemudian dibandingkan satu dengan lainnnya. Berdasarkan survey internal PKS Surabaya, suara terbanyak yang mendapatkan dukungan masyarakat adalah Walikota Surabaya. Dukungan terhadap Walikota perempuan pertama di Surabaya itu lebih dari 50 persen. “Bu risma dukungannya mencapai 60-70
persen,” uangkap anggota Komisi D ini. Survey elektabilitas bakal calon walikota yang dilakukan PKS mengerucutkan tiga nama dari luar partai dan tiga nama dari internal. Dari eksternal ada nama Tri Rismaharini, Mantan Mendiknas M. Nuh, serta Ketua DPC PDI-P Surabaya Wisnu Sakti Buana. “Sedangkan dari internal, ada nama Pak Hamy, Pak Yanto (anggota Komisi C) dan Bu Reny (anggota Komisi D) dan Ketua DPW PKS Jatim, Hamy Wahjunianto,” ujarnya. Ketika ditanya apakah sudah menjajal komunikasi dengan bakal calon yang potensial, terutama Walikota Surabaya, Ibnu Shobir mengatakan masih dalam proses komunikasi. “Kita menjajaki komunikasi,” tegas Shobir.(bmb/gbi)
7
8
POLITIK
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
Wapres Siap Kembalikan Bantuan Australia untuk Tsunami Aceh Wakil Presiden Jusuf Kalla terperanjat mendengar sindiran PM Australia, Tony Abbott yang mengungkit bantuan kemanusiaan dari negaranya untuk bencana tsunami Aceh tahun 2005 lalu. Kalla menyatakan, pemerintah RI siap mengembalikan semua bantuan tersebut jika negeri Kanguru itu tak ikhlas memberikannya. “Kalau begitu tidak dianggap kemanusiaan, kita kembalikan saja,” kata Kalla kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/2). Kalla menegaskan, Australia tidak sendirian dalam memberikan bantuan ke Aceh. Ada sedikitnya 55 negara lain, selain Australia, yang memberikan bantuan. “56 Negara yang datang, Australia hanya bagian dari 56 negara,” ujar JK. Diberitakan Kantor Berita di Australia, ABC News pada Rabu (18/2) lalu, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott meminta Indonesia untuk mengingat kontribusi Australia yang diberikan, saat membantu bencana tsunami. Imbauannya ini diungkapkan agar Indonesia membatalkan eksekusi dua warga negaranya yang terlibat penyelundupan narkoba. PM Abbott juga mengatakan kalau dirinya berharap Indonesia akan membalas kebaikan Australia. “Ketika Indonesia dilanda tsunami, Australia memberi bantuan senilai satu miliar dolar,” kata PM Abbott. “Kami mengirim pasukan angkatan darat dalam jumlah banyak untuk membantu Indonesia di bidang kemanusiaan. Sindiran Abbott ini sebagai upaya untuk menggagalkan rencana dua warga negaranya yang akan dieksekusi mati di Nusakambangan, bulan depan. Kontan, pernyataan Abbott tadi menuai reaksi keras dari warga Aceh dan berbagai elemen masyarakat di sejumlah daerah. Mereka mengumpulkan koin hingga meleleng batu akik untuk diberikan kepada Abbott sebagai sindiran balasan.(dt/gbi)
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
PANGGUNG ASPIRASI
9
Lindungi Pasar Tradisional, DPRD Surabaya Susun Raperda Pengelolaan Pasar Anggota DPRD Surabaya saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Tujuan dari disusunnya raperda ini adalah melindungi keberadaan pasar tradisional yang kian terdesak dengan keberadaan toko modern. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Pasar Tradisional Tri Didik Adiono mengatakan, ada tiga hal penting yang diatur dalam raperda ini. Diantaranya terkait dengan penataan pasar, pembinaan pedagang dan juga perlindungan pasar dari menjamurnya toko modern dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam hal pembinaan misalnya, pedagang diharapkan mampu bertanggungjawab terhadap kebersihan pasar. Selama ini, pasar tradisional sudah dicap sebagai tempat yang kumuh, jorok dan becek. Hal ini mengakibatkan warga enggan untuk berbelanja di pasar tradisional.
“Di raperda ini, kami berharap PD Pasar Surya tidak hanya menarik retribusi saja, tapi juga harus melakukan pembinaan pada pedagang,” katanya. Politikus dari PDI-Perjuangan ini menambahkan, jarak antara pasar tradisional dengan toko modern juga diatur. Jarak antar keduanya minimal 500 meter. Kemudian, toko modern juga diharamkan untuk menjual komoditas yang sudah dijual di pasar tradisional. Dengan begitu, pasar tradisional masih akan tetap hidup meski toko modern bertambah banyak. “Usulan ini berasal dari hasil kunjungan kerja (kunker) DPRD Kota Surabaya beberapa waktu lalu ke salah
Tri Didik Adiono
satu pasar di Bali. Di Bali hampir semua pasar tradisional kondisinya bersih. Disamping itu, toko modern juga dilarang berjualan bahan-bahan untuk acara keagamaan,” terangnya. Lebih jauh Didik menjelaskan, dalam raperda ini juga akan mengatur tentang zonasi. Artinya, dalam satu pasar, komoditas yang dijual akan dibagi dalam zona-zona tertentu. Misalnya, untuk
komoditas basah seperti sayur-sayuran, ikan akan ditempatkan di pasar bagian dalam atau belakang. Sedagang komoditas kering seperti buah-buahan, akan ditempatkan dibagian depan. “Tujuannya, untuk mempermudah penjagaan kebersihannya,” cetusnya. Sementara anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan, raperda ini bertujuan agar ada perhatian dari Pemkot Surabaya terhadap pasar tradisional. Sebab saat ini sudah tidak berimbang antara jumlah pasar tradisional dengan toko modern. Dia mencontohkan, dalam satu kelurahan, setidaknya ada 14 toko modern. Padahal, jumlah pasar tradisional juga harus lebih banyak dari toko modern. Tapi sekarang pasar tradisional justru banyak yang gulung tikar lantaran kalah bersaing. “Saya kira, kita harus menghidupkan lagi budaya tawar menawar. Dan itu hanya ada di pasar tradisional,” paparnya.(adv)
10 GLOBAL JUSTICE
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
Konsesi Tiga Jenderal Akhiri Cicak VS Buaya III Badrodin-Ruki Dekat Komjen BG, Penyidikan Kasus Samad-BW Berlanjut Konsensus (deal politis) rahasia mengemuka di balik dua keputusan taktis Presiden Joko Widodo mengurai sengkarut konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI. Pengangkatan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri dianggap sebagai kompensasi kepada sebagian elit politik untuk membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan. Konsesi serupa juga diterapkan untuk mengakhiri sepak terjang duo pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dengan mengangkat Taufiequraahman Ruki serta Indriyanto Seno Adji sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK plus Johan Budi yang dinilai sebagian pihak sebagai langkah kompromis untuk mereduksi ketegangan juga kecurigaan publik. Namun terbukti, konsesi dan kompromi racikan Jokowi-JK ini untuk saat ini mampu meredam ketegangan hubungan antara Polri-KPK. Aroma kompromi pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan dan menggantikannya dengan Badrodin Haiti bersamaan dengan penonaktifan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto diganti Taufiequrrahman Ruki tercium dari latar belakang mereka. Badrodin dan Ruki
dikenal dekat dengan Budi Gunawan. Belakangan, muncul dugaan kompromi ini juga bagian dari upaya untuk tetap mengamankan Komjen Budi dari jeratan hukum dan mengakhiri karir Samad dan Bambang dengan status tersangka mereka. Indikasi itu sudah dimunculkan keduanya saat bertemu pertama kali usai Ruki dilantik sebagai Plt Ketua KPK. Dalam sebuah kesempatan, Ruki sudah membuka kemungkinan untuk tidak membawa kasus dugaan kepemilikan rekening jumbo dan gratifikasi Komjen Budi ke KPK. Ia sudah menyiapkan opsi agar KPK bisa melimpahkan penanganan kasus tersebut kepada Kepolisian dan Kejaksaan. “Kan ada mekanisme pelimpahan dan pengambilalihan (perkara). Sepanjang jalurnya adalah hukum, bukan koridor adat (akan dilakukan KPK),” kata Ruki usai bertemu dengan Komjen Pol Badrodin Haiti, Jumat (20/2) malam. Meski demikian, kata Ruki, KPK akan terlebih dulu mempelajari putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang menyatakan penetapan tersangka Budi oleh pihaknya tidak sah. “Kita akan mempelajari detail. Kita tidak hanya berdasarkan apa yang dibacakan hakim Sarpin saja,” k a t a mantan
anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sebaliknya, purnawirawan Inspektur Jenderal Polri itu menegaskan KPK tidak boleh mengintervensi proses hukum di Polri yang sedang menangani kasus pemalsuan dokumen yang dijeratkan kepada Abraham Samad dan kasus mengarahkan keterangan palsu yang dituduhkan kepada Bambang Widjojanto. “Penanganan kasus yang melibatkan AS dan BW itu
adalah domain sepenuhnya di dalam kendali kepolisian. Minta-minta SP3 tidak boleh, karena masuk ke domain yang bukan kita punya,” katanya. Maka tak heran jika kalangan aktivis antikorupsi masih meragukan kredibilitas Ruki dan mempertanyakan motif Jokowi mengangkat Plt. Indonesia Corruptions Watch menilai pengangkatan Plt KPK tidak mengakhiri upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. “Meskipun melegakan namun belum cukup menggembirakan. Dianggap sebagai berita yang menggembirakan karena Presiden akhirnya mau menarik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri sesuai dengan aspirasi rakyat. Setidaknya Presiden mau mendengarkan keinginan publik agar institusi Polri tidak dipimpin oleh orang atau figur yang dinilai bermasalah,” jelas Koordinator ICW, Ade Irawan di Jakarta, Rabu (18/2/2015). Menurut Ade, keputusan
GLOBAL JUSTICE 11
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co Presiden juga dapat dinilai belum cukup menggembirakan karena tidak memberikan ketegasan terhadap kelanjutan proses kriminalisasi yang terjadi terhadap pimpinan, penyidik maupun pegawai KPK. “Seluruh pimpinan dan juru Bicara KPK sudah dilaporkan ke Kepolisian dengan sejumlah kasus yang dinilai mengada-ada. Sebanyak 21 penyidik KPK asal Kepolisian juga mulai diancam dkriminalisasi karena dianggap memiliki senjata illegal,” terang Ade. Sebaliknya, pengangkatan Ruki dinilai mengandung agenda untuk menyelamatkan kasus tertentu. “Ditunjuknya Pak Taufiequrachman Ruki itu membawa misi menyelamatkan KPK dan mengembalikan khittah KPK yang disegani atau menyelamatkan kasus-kasus tertentu. Saya pikir itu harus dipertegas Ruki,” tutur aktivis ICW, Emerson Yuntho. Sebelum diangkat sebagai Plt Pimpinan KPK, Ruki menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Jabar Banten. Menurut Emerson, Bank BJB saat ini tengah berperkara di KPK dan di Kejaksaan Agung. “Pak Ruki saat ini Komisaris Bank BJB yang ditangani KPK. Pak Ruqi juga pernah di kepolisian. Artinya apa, untuk isu-isu yang berkaitan dengan kepolisian, Pak Ruqi tidak dalam posisi mengambil keputusan,” tukas Emerson. Posisi Ruki yang disebut cenderung ada di barisan Komjen Budi dan berseberangan dengan KPK ini juga diamini mantan penasehat KPK, MM Billah. Ia menduga Ruki akan banyak mempengaruhi keputusan lembaga antirasuah tersebut untuk tidak menangkap para petinggi Polri. “KPK akan susah mengangkat koruptor di tubuh Polri, dan tidak akan jaminannya KPK akan mudah mengungkap petinggi polri yang terindikasi melakukan tidakan korupsi,” ujar, Minggu (22/2). Terlebih dikatakannya, Plt pimpinan KPK lain, yakni Indriyanto Seno Adji adalah mantan pengacara pada Bank Century. Alasan itulah yang kemungkinan KPK juga tersandera dalam menuntaskan kasus Bank Centrury. ”Disini juga akan banyak kepentingan,” sambungnya. Kepala Bidang Penelitian dan Kajian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhammad Isnur pun curiga Ruki memiliki agenda tersembunyi yang bisa melemahkan KPK. “Kami curiga agenda apa yang dibawa Plt Ketua KPK sekarang ini. Jangan-jangan dia bawa agenda lain, agenda tersembunyi agenda hentikan penyidikan dan pengungkapan kasus BG,” kata Isnur di Jakarta, Minggu (22/2). Ia menilai jika kasus Budi Gunawan benar-benar diserahkan ke kepolisian atau pun kejaksaan maka kasusnya pun akan terhenti. Karena itu, Isnur meminta Ruki untuk berhati-hati membuat pernyataan atau pun mengambil keputusan. “Plt itu juga tidak bisa mengambil kebijakan. Dia tidak bisa menghentikan penyidikan yang selama ini berlangsung dan tidak bisa mengubah kebijakan,” katanya. Apabila Ruki memutuskan untuk melimpahkan kasus mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu dari KPK, Isnur berpendapat secara tidak langsung Ruki tengah menjerumuskan KPK ke lubang yang lebih dalam.
Keraguan publik terhadap kredibilitas Ruki mampu membawa KPK kembali ke jalur pemberantasan korupsi yang tegas dan berani juga bisa disimpulkan dari ekam jejaknya. Dari informasi yang dihimpun, saat menjabat pimpinan KPK, Ruki dikenal dekat dengan Budi Gunawan. Budi kabarnya kerap datang ke KPK namun tidak lewat pintu depan sebagaimana tamu pada umumnya. sempat mendapati foto Ruki bersama Budi Gunawan, beberapa tahun lalu. Secara umum, grafis data penanganan perkara di situs KPK juga menegaskan jika Ruki tidak begitu berprestasi dalam pemberantasan korupsi. Tercatat, pada kurun waktu 2004-2007, kasus yang ditangani KPK pertahunnya tak lebih dari 30 perkara. Rinciannya untuk penyidikan ada 2 kasus (2004), 19 kasus (2005), 27 (2006), dan 24 (2007). Pada saat Ruki memimpin KPK, juga tak ada petinggi polri yang dijerat korupsi. Namun kondisi itu berbeda ketika KPK jilid dua yang dinakhodai Antasari Azhar, Bibit Samad Riyanto, Chandra Hamzah, Haryono Umar dan M. Yasin. Secara kualitas dan kuantitas penanganan kasus mulai terlihat menonjol. Saat itu KPK juga mulai menyasar korupsi di tubuh polri. Yakni kasus korupsi Kabareskrim, Komjen Susno Duadji. Ketika KPK berganti pimpinan jilid tiga, Abraham Samad Cs, kasus korupsi di tubuh Polri juga kembali diusut, yakni Simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo dan gratifikasi Komjen Budi Gunawan. Artinya, Ruki selama ini belum teruji menangani kasus yang berkaitan dengan almamaternya sendiri. Terkait keraguan publik ini, Ruki mengatakan meski sesama berasal dari kepolisian, dia tidak merasa ada konflik kepentingan. Terkait kedetakatanya dengan Budi Gunawan, Ruki menjawab sejak berpangkat kolonel sudah berdinas di luar polisi. Mengenai kisruh KPK dan Polri, Ruki mengaku akan melakukan koordinasi ke dalam dulu dengan para komisioner lainnya. Sebab menurut dia semua keputusan harus diambil secara kolektif kolegia. Ia membantah punya hubungan akrab dengan Komjen BG. “Tak ada kedekatan khusus. Sebatas sama-sama perwira tinggi Polri,” ujarnya. Mantan Pengacara Tersangka Centurygate dan Susno Pimpin KPK Setali tiga uang, profil dan rekam jejak Indriyanto Seno Adji juga menuai kritik kalangan aktivis anti korupsi. Seperti halnya Ruki, dalam perseteruan KPK vs Polri, Indriyanto juga banyak mengeluarkan pernyataan yang terkesan mendukung Budi Gunawan. Indriyanto bahkan termasuk orang yang mendukung putusan Hakim Sarpin yang telah memenangkan gugatan penetapan tersangka Budi Gunawan. Padahal jelas penetapan tersangka dalam
KUHAP tidak disebut sebagai obyek yang bisa dipraperadilankan. Menurut ahli hukum pidana Universitas Indonesia itu, Hakim Sarpin sudah memperlihatkan sebagai hakim yang tidak menjadi corong undang-undang, dengan tidak semata-mata mengacu pasal 77 KUHAP. Berkaca pada rekam jejaknya, Seno Adji pernah menjadi kuasa hukum seluruh hakim agung saat uji materi pembatalan sebagian kewenangan UU Komisi Yudisial di tahun 2006. Ia juga pernah menjadi pengacara dari dua pemegang saham pengendali Bank Century, Rafat Ali Rizvi dan Hesyam (seperti yang dinyatakan Susno Duaji didepan Rapat Pansus Century, 5 Juni 2009). Mantan Penasehat KPK, M Billah menilai, latar belakang Seni Adji itu akan melahirkan conflit of interest (konflik kepentingan) yang membuatnya tersandera sehingga tidak bisa membuat keputusan yang adil di KPK. ”Disini juga akan banyak kepentingan,” sambungnya. Menurut Billah, KPK saat ini juga tidak akan menjadi lembaga yang tidak menakutkan lagi bagi para koruptor, setelah nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW). “Sekarang poinnya, dua dari tokoh ada kepentingan (Taufiequrachman dan Indriyanto) dan cuma Johan Budi yang murni dari
internal KPK,” tegasnya. Seno Adji juga pernah menjadi pengacara Presiden Soeharto dan penasehat hukum mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh dalam kasus korupsi pengadaan helikopter M1-2 merek PLC Rostov Rusia. Atas track recordnya itu, April 2011, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) pernah menyampaikan keberatan penujukkan Seno Adji sebagai anggota tim penyusun Draft UU Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Indriyanto dikenal memberikan pendampingan terhadap kasus korupsi pejabat negara. Menjadi kuasa hukum bagi Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh, dalam kasus pengadaan Helikopter Mi-2, dengan kerugian negara Rp 13,6 miliar. Ketiga, Indriyanto sebagai kuasa hukum klien-klien yang terlibat penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas keuangan. Menjadi kuasa hukum mantan Direktur BI Paul Sutopo, Heru Supraptomo, dan Hendrobudianto di tingkat banding dan kasasi dalam hal penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp 100 miliar untuk mengurus UU BI maupun pemberian bantuan hukum terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kredit ekspor, dan kasus lain. (gbi)
GLOBAL JATIM Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
Korupsi Dana Hibah Rp 20 M, Kejati Akan Panggil La Nyalla Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur berencana memanggil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim La Nyalla Mataliti sebagai saksi dalam korupsi dana hibah Rp 20 miliar. “Semua pihak yang terkait, pasti akan kita panggil. Kita akan panggil Ketua Kadin untuk memperjelas kasus ini,” jelas Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Febrie Ard-
iansyah. Kejati sebelumnya telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pada Kadin Jatim oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretaris Daerah Jatim. “Tersangka berinisial NS dan DKP,” ujar Febrie, Selasa (17/2). Febrie menjelaskan, dua tersangka merupakan pengurus Kadin yang bertugas di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Namun keduanya dijadikan tersangka terkait dengan jabatannya di Kadin, bukan sebagai petugas Badan
Penelitian dan Pengembangan. “Kami belum bisa menjelaskan secara detail kasusnya karena masih dalam proses penyidikan,” ujarnya. Tentang berapa jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, Febrie mengaku belum dapat menjelaskan dengan alasan masih dihitung nominalnya. Febrie juga enggan menyebutkan peran dua tersangka tersebut. “Mungkin nanti akan kami jelaskan,” katanya. Kasus tersebut berawal dari kucuran dana hibah ke Kadin Jawa Timur pada tahun anggaran 2012 dan 2013 sebesar Rp 20 miliar. Dana hibah sebanyak
itu, untuk tiga proyek besar yakni proyek promosi dua model dan proyek UMKM (usaha mikro kecil menengah). Di antaranya, dana itu seharusnya untuk pengadalaan alat UMKM. “Sebagian (pelaksanaan proyek) itu fiktif, ada sekitar separuh. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkanjelasnya. Karena berdasarkan temuan data bahwa laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. “Hampir 50 persen dimakan mereka,” ujarnya. (gbi)
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
global jatim 13
Kejati Tetapkan Dua Tersangka Tambang Ilegal di Lumajang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjerat LCS direktur utama perusahaan tambang, dan RAG Sekretaris Komisi Penilai Amdal dan Ketua Tim Teknis Dokumen Amdal sebagai tersangka kasus penambangan pasir ilegal di Lumjang. Keduanya resmi menjadi calon pesakitan di tengah isu jika kasus ini akan dihentikan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Kasus ini, diusut sejak pertengahan 2014 lalu. Terakhir dilakukan pemeriksaan terhadap petugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Oktober lalu. Saat itu, penyidik sekaligus melakukan klarifikasi atas dugaan gratifikasi terkait perizinan yang dilakukan PT Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS). “Sudah ditetapkan tersangka Februari ini,” ujar Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus, Mohammad Rohmadi. Menurut Rohmadi, IMMS yang merupakan perusahaan asal Cina, diduga melanggar izin konservasi di Lumajang, terkait pertambangan pasir besi yang berlangsung sejak bertahuntahun lalu. Dugaan kuat, ada gratifikasi dalam
izin yang dikeluarkan dinas terkait. Indikasi itu, diperkuat dengan telah diperiksanya beberapa saksi, termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kementrian Kehutanan. Dua instansi ini dimintai keterangannya karena dipastikan mengetahui penerbitan izin di kawasan konservasi alam tersebut. “Masih dikembangkan kemungkinan lainnya selain gratifikasi,” cetusnya. Kasus ini mencuat setelah Kejati menerima laporan adanya penyalahgunaan wilayah konservasi alam oleh perusahaan IMMS yang bermarkas di Cina. Adapun indikasi awal, IMMS menyalahi izin karena melakukan penambangan di lokasi yang selama ini dikenal sulit mendapatkan izin itu. Tim klarifikasi pun sempat diterjunkan untuk
mengusut kasus ini. Mengingat pihak IMMS sebelumnya, sempat menunjukkan dokumen perizinan yang memang dikeluarkan instansi berwenang. “Karena sudah ada dua alat bukti yang cukup terkait penyimpangan, kasus ini bisa dilanjutkan,” jelas dia. Untuk dketahui, dugaan gratifikasi eksplorasi pasir besi berada di Lumajang bagian selatan. Lahan yang mengandung pasir besi bernilai triliunan rupiah ini digarap oleh PT IMMS sejak tahun 2010. Diduga ada unsur gratifikasi saat pemkab setempat mengeluarkan surat izin kuasa pengelolaan lahan terhadap perusahaan itu. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, disebut-sebut juga pernah dimintai keterangannya soal kasus ini. (bmb/gbi)
14 kolom
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
Pilkada Sedrentak: Efisiensi dan Sinkronisasi Pembangunan Muhammad Nafik H.R. (Dosen Ekonomi Islam Unair dan Direktur Institute for Islamic Economics, InsIE) Keberhasilan pembangunan secara nasional sampai ke daerah-daerah salah satunya ditentukan adannya sinkronisasi visi, misi, tujuan dan program kerja nasional yang diterjemahan di tingkat provinsi kemudian kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Selama ini visi, misi, dan program kerja pembangunan secara nasional merupakan penerjemahan dari visi misi presiden yang terpilih yang kemudian diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk provinsi dan kabupaten kota adalah merupakan penerjemahan visi dan misi gubernur dan bupati atau walikota yang terpilih. Jadi dari model RPJMN dan RPJMD selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri. Model penyusunan RPJMN dan RPJMD yang berlangsung selama ini mengakibatkan ketidak sinkronan antara RPJMN dengan RPJMD. Kondisi ini terjadi karena banyak kepala daerah misalnya gubernur terpilih sebelum presiden baru terpilih, begitu juga bupati dan walikota terpilih lebih dulu sebelum pilkada gubernur. Makanya sering dijumpai program kerja pembangunan yang tumpah tindih dan overlapping serta tidak sinkron antara program nasional dan daerah. Dampaknya sering terjadi konflik kepentingan antara pusat dengan daerah dan terkesan tidak adanya koordinasi dan menjadikan sulitnya terjadi intergrasi program pembangunan. Akibatnya terjadi inefisiensi dan inefektivitas dalam program pembangunan mulai dari daerah dan pusat bahkan bisa terjadi berbenturan program yang berdampak terbengkalainya program pembangunan itu sendiri karena ketidak sinkronan dan sulitnya koordinasi baik antar pemerintah daerah maupun pusat dengan daerah. Permasalahan sinkronisasi program pembangunan tersebut sebenarnya bisa diatasi salah satunya dengan melaksanakan sistem pemilu dan pilkada secara sistematis dan simultan. Strateginya pemilu presiden lebih dulu kemudian setelah itu pilkada gubernur secara serentak nasional dan terakhir pilkada serentak bupati dan walikota setelah pilkada gubernur. Proses simultan ini dengan tujuan agar visi dan misi gubernur meruapakn menerjemahan dari visi dan misi presiden serta visi dan misi bupati atau walikota merupakan penerjemahan visi misi presiden dan gubernur. Dengan demikian nantinya RPJMN akan sinkron dengan RPJMD (provinsi, kabupatan dan kota) secara nasional. Apabila ini bisa dilaksanakan maka akan berdampak; (1) meminimalisasi konflik kepentingan pembangunan antara pusat dengan daerah yang disebabkan oleh tidak sinkronnya
PT MEDIA INTI GLOBALINDO
program pembangunan; (2) Meminimalisir konflik kepentingan yang dipicu oleh karena antara presiden, gubernur, bupati dan walikota diusung oleh parati politik yang berbeda; (3) Presiden lebih mudah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati serta walikota karena adanya keterkaitan dan intergrasi program kerja sehingga akan muncul saling ketergatungan diantara instansi pemerintah mulai pusat, daerah sampai dengan desa-desa; (4) Program pembangunan nasional akan terlaksana dengan lebih efektif dan efisien; (5) Terjadi demokratisasi secara politik yang sejalan dengan demokratisasi dalam tataran sosial ekonomi sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial lebih mudah tercapai. Keuntungan Pemilu dan pilkada serentak seperti dijelaskan di atas tentunya juga akan berdampak pada efisiensi pelaksanaannya. Efisiensi tersebut akan terjadi baik efisien secara; ekonomi, politik, sosial, keamanan dan stabilitas serta efisiensi teknis. Apabila efisiensi tersebut terjadi maka pemilu dan pilkada secara serentak ini akan memberikan multiplayer yang lebih bermakna bagi masyarakat. Efisiensi yang akan lebih bisa dilihat dan dirasakan langsung adalah dari aspek biaya pelaksanaan pilkadanya. Anggaran pelaksanaan pilkada-pilkada tentunya bersumber dari APBD daerah yang bersangkutan. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pemilihan gubernur rata-rata memerlukan biaya Rp. 190 milyar sampai dengan Rp. 200 milyar. Biaya tersebut apabila dijumlah total untuk 33 provinsi adalah sebasar Rp. 6,27 Triliyun sd Rp. 6,6 Triliyun. Tentunya biaya setiap provinsi sangat ditentukan jumlah pemilihnya semakin besar maka anggarannya semakin besar pula khususnya berkaitan dengan biaya surat suara, sarana prasaran TPS, honor saksi dan petugas TPS dsb. Misalnya apabila rata-rata pilkada kabupaten dan kota untuk akan datang menelan biaya rata-rata Rp 25 milyar maka seluruh indonesia akan membutuhkan Rp. 11,25 Triliyun. Atau jika ditotal biaya pilkada secara nasional adalah kurang lebih sebesar Rp. 18 triliyun atau rata-rata pertahunnya adalah sebesar Rp. 3,6 triliyun. Pilkada serentak akan memberikan efisiensi biaya yang signifikan dapat belajar dari pilkada serentak di provinsi Sumatera Barat dalam pilkada tahun 2010 mampu menghemat anggaran sampai
65 persen (Y Sri Susilo). Sekarang dilihat kasus untuk Pilkada yang akan dilaksanakan untuk 16 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Menurut KPU Jawa Timur membutuhkan dana sebesar Rp 610,47 milyar sebagai akumulasi usulan KPU dari 16 daerah tersebut. Jika mengacu kasus nyata di Sumatera Barat maka pilkada untuk 16 daerah di Jawa Timur jika dilakukan serentak yang dikoordinasi oleh KPU Jawa Timur dengan pelaksananya KPU kabupaten dan kota maka akan membutuhkan dana sebesar Rp. 213,66 milyar saja. Apabila dana pilkada 16 daerah di Jawa Timur tersebut digunakan untuk menghitung dana ratarata perpilkda kabupaten dan kota, misalnya ambil saja dana terbesar Kota Surabaya sebesar Rp. 71,2 milyar dan terendah Kota Blitar sebesar Rp. 12 milyar (KPU Jatim), maka jika dirata-rata secara kasar maka pilkada perdaerah di Jawa Timur membutuhkan dana sebesar Rp. 41,6 milyar. Dengan demikian pilkda seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur akan menelan biaya sekitar Rp1,58 triliyun jika dilaksanakan secara parsial tetapi apabila dilakukan secara serentak akan membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp. 553,28 milyar. Jadi dana yang bisa dihemat adalah sebesar Rp 1,028 triliyun. Tentunya dana sebesar ini bisa dialokasikan untuk program kesejahteraan kepada masyarakat miskin sejatim. Efisiensi pendanaan pelaksanaan pilkada serentak ini akan lebih mudah tercapai apabila pilkada gubernur seluruh Indonesia menjadi tanggungan APBN dengan koorditaror KPU pusat dan pelaksananya KPU-KPU provinsi. Sedangkan pilkada kabupaten dan kota koordinatornya KPU provinsi dengan pelaksananya KPU kabupaten dan Kota dan anggaran biaya diambilkan dari APBD provinsi. Dengan demikian jelaslah bahwa pilkada secara serentak akan mampu menghemat biaya (efisiensi) dan akan menjadi instrumen efektifitas terjadinya sinkronisasi dan integrasi program pembangunan nasional dengan provinsi dan kabupaten serta kota seluruh Indonesia sehingga dampak selanjutnya adalah akan lebih mendukung tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial seluruh masyarakat Indonesia. Dan inilah salah satu satu tujuan utama pelaksanaan demokrasi di tanah air tercinta Indoensia, oleh karena itu kenapa ragu dengan pilkada secara serentak? Terima kasih semoga bermanfaat, amin!.
Direktur Pemberitaan/Pemimpin Redaksi: M. Habibulloh | Pempimin Perusahaan: Alfa | Dewan Redaksi: M. Habibulloh, Alfa, Ari Widura, Agus A Wicaksono, Utomo | Sekretaris Redaksi: Dimas | Redaktur Pelaksana: Ari Widura | Redaktur: Siti Rumyati, Aryo Widodo, Aji Nagari, Rizky Yoga, Hadi Mukharom | Koord. Artistik dan Tata Letak: Agus Anggoro Wicaksono | Design/IT: Andre, Andika | Tata Letak: Firmansyah, Umam Syafi’i, Nurhamdani | Administrator: Abdul Majid, Muhammad Edi Imam | Repoter: E Swandana, Denny N JA, Vivi Lestari, Komar Priambudi, Deta Kusumanegara (Jakarta), Bambang Utomo, Widodo, Faishal Bachri (Surabaya), Deddy Jatmiko (Koord. Pantura), Priyo Yogantomo (Koord. Mataraman), (Koord. Tapal Kuda), Eddy (Madura) | Bagian Umum: Cipto Mangunkusumo | Kantor redaksi: Jalan Gubeng Kertajaya XI E No. 11, Surabaya | Telp: (031) 5053182
jelajah 13
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
Pantai Bajulmati Malang, Panorama Eksotis yang Belum Banyak Dijamah Siapa sangka Pantai Bajulmati ternyata menyimpan panorama yang memikat dan menantang. Sejauh mata memandang, gelombang laut pesisir pantai selatan Pulau Jawa terlihat indah menawan. Pasir putihnya menghampar luas, seolah mengajak pengunjung mengayunkan kaki untuk menjelajahinya.
Belum banyak orang yang tahu akan keunikan Pantai Bajulmati. Pada hari-hari biasa, ketika Tim Jelajah Globalindo mendatangi ke pantai ini, pengunjung yang datang bisa dihitung dengan jari. Namun, setiap pengunjung dijamin akan selalu dibuat penasaran. Sebab, di sekitar Pantai Bajulmati terdapat beberapa pulau-pulau karang nan eksotik yang menyembul dari dalam lautan. Objek wisata unik ini sangat menantang untuk disusuri. Pantai Bajulmati berada di Desa Bajulmati, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, sekitar 60 kilometer arah selatan dari Kota Malang. Jika dari Kota Malang, pengunjung bisa mengambil arah ke Turen lalu berbelok ke selatan menuju Sumbermanjing Wetan dan lurus menuju arah Pantai Sendangbiru. Di sana, terdapat pertigaan dengan plakat petunjuk arah ke kanan untuk menuju ke Pantai Bajulmati. Jalannya sudah beraspal. Tetapi, berkelok-kelok karena harus melewati pegunungan. Sekitar 3 kilometer sebelum Pantai Bajulmati jalannya lebih lebar. Akses lainnya, bisa juga dengan
melalui jalur menuju Pantai Balekambang. Rutenya masih satu jalur dengan Pantai Goa China. Letak kedua pantai ini tidak terlalu jauh. Jarak antara Pantai Bajulmati dan Goa China hanya sekitar 2 kilometer atau sekitar 10 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor. Sebelum memasuki pantai, terdapat sebuah jembatan sepanjang 90 meter berbentuk setengah lingkaran. Baik
ukuran maupun desainnya sangat artistik. Bentuknya melintang di atas sungai yang lebar dengan pemandangan bukit-bukit karang dan lautan. “Di sini, salah satu tempat favorit para pengunjung untuk mengambil foto,” Kata Ahmad Fadlul Akbar, mahasiswa arsitektur dari Universitas Islam Negeri, Malang yang saat itu mengaku sedang melakukan survei untuk pengabdian masyarakat di Desa Bajulmati kepada Tim Jelajah Globalindo. Berbeda dengan Pantai Balaikambang atau Sendang biru yang sudah mendunia, Pantai Bajulmati baru dibuka dan dikelola profesional pada tahun 2011. Angka kunjungan ramai pada momen-momen tertentu saja, seperti larung sedekah hasil bumi yang menjadi
agenda tahunan di pantai tersebut. “Begitu memasuki kawasan Pantai Bajulmati, pengunjung akan bisa merasakan uniknya objek wisata yang masih natural dan belum banyak dijamah orang,” ujar mahasiswa asli Batu yang akrab disapa Afad ini. Ada hal penting yang wajib diperhatikan pengunjuang saat berada di pantai Bajulmati. Yakni, larangan untuk tidak berenang. Sebab, struktur Pantai Bajulmati cukup dalam dan curam. Ombaknya cukup besar. Namun kendati demikian, pengunjung tidak perlu khawatir. Karena ada beberapa area di bibir pantai yang aman untuk menjelajahi air laut dan mengabadikan eksotiknya Pantai Bajulmati sepuasnya. “Untuk itulah kami berada di sini. Kami atas nama mahasiswa arsitektur se-
Indonesia berencana membuat master plan pengembangan untuk Desa Wisata. Kami ingin kawasan Pantai Bajulmati dikelola dengan baik agar bisa populer. Sehingga, ke depannya bisa mendongkrak perekonomian masyarakat desa di sekitar pantai Bajulmati,” papar Afad kepada Tim Jelajah Globalindo di sebuah gasebo yang terbuat dari kayu kelapa,
tidak jauh dari bibir pantai. Konon, pantai ini pertama kali ditemukan pada tahun 1890-an. Namanya diambil dari bahasa jawa: Bajul Mati (Buaya yang mati). Saat itu di sekitar pantai ditemukan seekor buaya yang mati, sehingga dinamakan Bajulmati. Menurut pendapat yang lain, dinamakan Bajulmati karena di pantai ini terdapat batu karang panjang yang bentuknya menyerupai seekor buaya. Ketika menjelang malam, saat disapu ombak, batu tersebut seakan seekor buaya yang hidup. Eksotisme Goa Coban Perawan Jika sudah berada di Pantai Bajulmati, tak lengkap bila tak menjelajahi Goa Coban Perawan. Letaknya tidak jauh dari Pantai Bajulmati. Goa sepanjang 200 meter ini ternyata menyimpan keindahan panorama yang eksotik pula. Lebar mulut goa sekitar 10 meter. Di dalam goa, pengunjung disuguhi panorama stalagtit dan stalagmit yang bentuknya unik di setiap ruangnya. Selain itu, pengunjung bisa melihat udang galah atau ikan wader berlalu lalang di dalam air. Ditambah, pemandangan beberapa ekor kelelawar berseliweran di dalam gua mem-
buat kesan naturalnya masih terjaga. Jenis batu di Goa Coban Perawan bermacam-macam. Karakter batunya tidak licin walau setiap hari terkena air. Yang paling menarik, di ujung goa ini terdapat sumur yang luas dengan kedalaman sekitar 6 meter. Airnya sangat jernih. Di sumur tersebut, biasanya dimanfaatkan pengunjung untuk berendam sepuasnya dan melakukan relaksasi sambil mengapung. Gua-Perawan-Mega-Putih Untuk mencapai ke lokasi, pengunjung harus mencari LEPEN Adventure di Desa Bajulmati. LEPEN Adventure Bajulmati adalah pengelola dari Lembaga Sosial Pendidikan Harapan Bajulmati. Di sana, terdapat pemandu dari warga penduduk asli yang siap mengantarkan penjelajah kapan saja. Di sana pula, pengunjung bisa menyewa segala peralatan yang diperlukan untuk menikmati kemolekan Goa Coban Perawan dengan biaya murah. Dana-dana dari jasa wisata ini, dikumpulkan warga untuk membiayai fasilitas-fasilitas wisata dan pendidikan di desa tersebut. “Sayangnya, kawasan ini belum didukung infrastruktur dan fasilitas umum yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, kami bertekad bekerjasama dengan lembagalembaga sosial untuk mewujudkan Desa Bajulmati sebagai desa wisata. Kami akan turut serta mengembangkan potensi desa ini di ajang Temu Karya Imiah Mahasiswa Arsitektur se-Indonesia (TKI MAI) di tahun 2015,” pungkas Afad, sembari menunjukkan dokumentasi foto dan beberapa lembar data dari hasil surveinya.(gbi)
16 global bisnis
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
Safety First, Service Nomor Berapa? Dalam dunia transportasi, utamanya penerbangan, dikenal slogan safety first alias utamakan keselamatan. Nah, dalam kasus Lion Air yang delay parah pada Rabu-Jumat (18-20/2/2015) lalu, service alias pelayanan ditempatkan nomor berapa? Haruskah safety dan service bertolak belakang? “Nggak bisa begitu. Keselamatan dan pelayanan itu satu paket. Maskapai penerbangan itu teken kontraknya keselamatan dan pelayanan, dua itu harus diketahui haknya oleh konsumen. Lha kalau (manajemen maskapai) nggak bisa ditemui, mau mengajukan hak ke mana? Sekarang komplain aja nggak bisa,” jelas Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit. Lantas, apakah wacana gugatan konsumen ke pengadilan hingga boikot membeli tiket Lion Air cukup bijak atau cuma emosi sesaat, Danang mengatakan memang masyarakat memiliki hak menggugat. Namun, masalah delay Lion Air ini bisa terjadi tidak semata-mata Lion Air saja. “Kalau secara hukum masyarakat punya hak (menggugat ke pengadilan). Bila mengajukan class action ke Lion Air, dia juga pasti akan tanggung
gugat bawa bandara dan regulator,” jelas master bidang transportasi dari Institute for Transport Studies (ITS) di Leeds University, Inggris, ini. Danang mengatakan, masalah delay parah Lion Air ini tak semata-mata karena kesalahan Lion Air, melainkan juga ada kesalahan dari 2 pihak lain, yakni pengelola bandara dan regulator (Kemenhub). “Masalahnya sebenarnya tergantung 3 pihak, Lion, operator bandara, ketiga, pemerintah sendiri. Sehingga tak mudah Lion Air disalahkan begitu saja, bisa saja dia katakan kapasitas bandara tak memenuhi, apakah bandara menyediakan kapasitas cukup, ada jaminan dapat layanan apron dan taxying. Sisi regulator, mengenai izin penerbangan,” ujar doktor bidang transportasi dari the Institute for Transport Planning and Engineering of Vienna University of
Technology, Austria, ini. Danang menambahkan, Lion Air memang perintis Low Cost Carrier (LCC) di Indonesia dengan ekspansi armada pesawat yang luar biasa. Kemenhub sebagai regulator harusnya melihat apakah ekspansi Lion Air itu didukung penyediaan infrastruktur bandara, apakah Kemenhub cukup memberikan peringatan pada Lion Air untuk bisa menyesuaikan kapasitas bandara, juga melihat kemampuan Lion dalam operasi angkutan udara. “Kalau kita melihat dari awal, Lion itu kan pionir LCC, seharusnya cukup ketat diawasi pemerintah, dalam hal pengoperasian standar keselamatan. Mereka seringkali tak berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelas dia. MTI juga banyak menerima keluhan dari masyarakat mengenai layanan Lion Air. Sebenarnya, imbuh
Danang, pada tahun 2007 lalu, MTI membuat riset dan merekomendasikan Kemenhub untuk menambah safety inspector yang dinilai masih kurang, kemudian mengaudit keuangan maskapai. Keuangan maskapai belakangan merujuk pada kemampuan maskapai membayarkan dana refund dan kompensasi pada penumpang. “Kalau saran baik yang diberikan itu dijalankan satu per satu, akan bisa memberikan kepercayaan tinggi. Dulu belum dilaksanakan, tapi sekarang harapannya iya (dilaksanakan). Tapi ya kembali lagi komitmen pada yang bersangkutan, Pak Menhub. Semuanya kembali pada Menteri (Perhubungan) dan Kementerian sebagai pembina tertinggi otoritas angkutan udara,” jelas akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini. (dtn)
teknologi 17
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
Research In Motion (RIM) akhirnya membuat terobosan untuk mengejar ketertinggalan teknologi BlackBerry dari Android. Inovasi yang diluncurkan RIM yakni sistem operasi versi 10.3.1 ke sejumlah perangkat BlackBerry 10 sehingga pengguna smartphone tersebut dapat mengirim dan menerima pesan Blackberry Messenger (BBM) via komputer (PC).
Sekarang BBM-an Bisa Lewat Komputer Pembaruan sistem operasi ini menghadirkan sejumlah fitur baru, termasuk di antaranya dukungan BlackBerry Blend. Aplikasi ini bisa difungsikan untuk komputer desktop, laptop, dan tablet yang terhubung ke ponsel BlackBerry melalui koneksi seluler, Wi-FI-atau USB. Dengan program ini, pengguna perangkat BlackBerry 10 bisa mengakses aneka fungsimessaging perangkat, seperti SMS dan BlackBerry Messenger (BBM) melalui komputer atau tablet. Penerimaan dan pengiriman pesan BBM pun bisa dilakukan lewat desktop. Dukungan BlackBerry Blend pada awalnya hanya tersedia untuk ponsel Black-
Berry Passport. Dengan update OS terbaru, perangkat lain seperti BlackBerry Z30, Q10, Q5, dan Z3 kini bisa terhubung ke software tersebut. Adapun ponsel teranyar dari BlackBerry, Classic, sudah menjalankan OS 10.3.1 secara default dari pabrik. Fitur baru lain yang turut dihadirkan BlackBerry pada OS 10.3.1 termasuk toko aplikasi Amazon Appstore, teknologi personal assitant berbasis suara BlackBerry Assistant, instant action pada BlackBerry Hub, profil hemat daya Power Saving, BBM Meetings, serta aneka fungsi kamera baru seperti HDR. Pengguna perangkat BlackBerry 10 dengan keyboard QWERTY juga menda-
pat kemampuan baru berupa shortcut di tombol-tombol keyboard yang bisa berguna saat menjalankan instant action di BlackBerry Hub, misalnya tombol “T” yang akan
langs u n g menampilkan pesanpesan dalam urutan teratas. Update OS BlackBerry 10.3.1 bisa didapatkan melalui pilihan “software updates” dalam menu “settings” di ponsel BlackBerry 10. (kc/gbi)
18 global sport
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
La Nyalla-Djohar Kandidat Terkuat Ketum PSSI 2015-2019 Komite Pemilihan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memutuskan dari 11 bakal calon Ketua Umum PSSI, tiga tidak lolos. Dua antara delapan bakal calon yang lolos adalah Ketua Umum PSSI dan wakil Ketua PSSI saat ini, Djohar Arifin Husin dan La Nyalla Mattaliti.
“Sebelumnya ada 11 nama yang diajukan. Setelah diverifikasi ada delapan nama yang dinyatakan lolos,” kata Wakil Ketua Komite Pemilihan PSSI, Max Boboy, di Kantor PSSI Senayan Jakarta. Menurut dia, delapan calon yang lolos adalah Djohar Arifin Husin, La Nyalla Mattalitti, Benhard Limbong, Subardi, Muhammad Zein, Sarman, Syarif Bastaman dan
Achsanul Qosasih. Sedangkan tiga lainnya termasuk Joko Driyono dipastikan tidak lolos verifikasi. Max Boboy menegaskan, selain mengumumkan calon ketua umum, Komite Pemilihan juga mengumumkan nama-nama calon wakil ketua umum PSSI hingga calon Komite Eksekutif PSSI yang juga akan bersaing pada KLB PSSI di Surabaya nanti.
La Nyalla Mattalitti Lahir 10 Mei 1959, umur 55 tahun Adalah administrator sepak bola Indonesia yang menjabat sebagai ketua umum PSSI-KPSI periode 2012 hingga 2016. Dia terpilih pada tanggal 18 Maret 2012, menggantikan Djohar Arifin Husin melalui kongres luar biasa yang diprakarsai oleh Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI), di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, namun setelah KPSI melebur dengan PSSI dia diangkat menjadi Wakil Ketua PSSI menggantikan Farid Rahman Periode 2013 - 2015. Pria Yang berdarah Bugis yang besar dan menghabiskan waktunya di Surabaya ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu pengusaha dan tokoh populer di Jawa Timur. karier Manager PT. Airlanggatama Nusantara Sakti Komisioner PT. Airlangga Media Cakra Nusantara Komisioner PT. Pelabuhan Jatim Satu Pengalaman organisasi Ketua umum MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur Bendahara GM Kosgoro Jawa Timur Bendahara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KNPI Jawa Timur Ketua HIPMI Jawa Timur Deputi bendahara DPD Golkar Jawa Timur Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Patriot Pancasila Jawa Timur Kepala cabang Partai Patriot Ketua DPW Asosiasi Konsultan Indonesia (ASKONI) Jawa Timur Kepala GAPEKNAS Kepala Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur Wakil ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur Ketua Pengprov PSSI Jawa Timur Anggota Komite Eksekutif PSSI Ketua umum PSSI versi KPSI Wakil Ketua Umum PSSI
Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
“Dari 49 nama yang masuk menjadi calon wakil ketua, hanya 17 nama yang lolos. Sedangkan 147 calon yang diajukan untuk posisi anggota Komite Eksekutif hanya 38 nama yang dinyatakan lolos,” tambahnya. Kedua pimpinan PSSI itu akan bersaing di Rapat Luar Biasa PSSI yang akan berlangsung di Surabaya pada 18 April 2015. “Kami mengharapkan, kami masuk dalam suasana kondusif sampai masuk pada tahapan pemilihan nanti,” kata Wakil Ketua Komite Pemilihan PSSI, Max Boboy, di kantor PSSI, Senayan, Jakarta. Boboy memaparkan untuk bakal calon Wakil Ketua Umum dari dari 29 yang lolos 17 orang. Sedangkan untuk, bakal calon Komite Eksekutif PSSI dari 147, hanya 38 yang lolos.
Dengan diumumkannya namanama calon yang lolos verifikasi, kata dia, kerja Komite Pemilihan PSSI berakhir. Untuk tahapan selanjutnya diserahkan ke Komite Banding. Komite ini berkerja jika ada bakal calon yang dinyatakan tidak lolos. “Tugas kami sudah berakhir. Yang jelas calon yang kami verifikasi beberapa di antaranya calon perempuan. Sesuai dengan aturan harus ada anggota Komite Eksekutif PSSI dari perempuan,” ujarnya. Joko Driyono, Sekretaris Jenderal PSSI, yang sebelumnya masuk dalam daftar bakal calon Ketua Umum PSSI ternyata tidak lolos verifikasi. Selain Joko, puluhan orang bakal calon komite eksekutif juga gugur dalam verifikasi.
global sport 19 “Mereka yang tidak lolos, karena syarat administratif dan ketepatan waktu,” kata Max. Untuk tahapan berikutnya, kata Max, menjadi tugas Komite Banding. “Nanti Komite Pemilihan baru kerja keras ketika kongres,” ujar dia. Setelah Komite Pemilihan mengumumkan hasil verifikasi, bagi bakal calon yang gugur dan tidak terima dengan hasil itu bisa mengajukan ke Komite Banding. Nantinya, komite tersebut akan melakukan verifikasi ulang untuk bakal calon yang mengajukan ke Komite Banding. “Jika tidak ada yang memohon berarti selesai, intinya kami akan menilai kalau ada yang keberatan,” kata Ketua Komite Banding, M. Mochdar, di kantor PSSI, Senayan.(tmp/kmp/gbi)
Djohar Arifin Husin Lahir 13 September 1950, umur 64 tahun Adalah Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sejak 9 Juli 2011 untuk periode 2011—2015 menggantikan Nurdin Halid. Sebelumnya ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia di bawah pimpinan Agum Gumelar dan Pengurus Daerah PSSI Sumatera Utara. Selain itu juga aktif sebagai guru besar di Universitas Islam Sumatera Utara dan staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia. Pada masa mudanya, ia pernah aktif sebagai pemain dan juga wasit sepak bola tingkat nasional. Ia terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada 9 Juli 2011 di Kota Surakarta. Karier Djohar muda adalah seorang pesepak bola yang tercatat memperkuat PSL Langkat pada periode 1968-1969. Kariernya sebagai pemain kemudian berlanjut di klub papan atas tanah air, PSMS Medan pada kurun 1973-76. Usai pensiun Djohar tak begitu saja meninggalkan dunia tersebut karena kemudian dia masuk dalam korps baju hitam dan menjadi wasit nasional dan internasional pada periode 1976 hingga 1987. Selanjutnya, Sarjana Pertanian Perkebunan dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara tersebut menjadi match inspector nasional dan internasional. Setelah merasakan bagaimana menjadi pemain, wasit dan match inspector, Djohar kemudian menduduki jabatan strategis di PSSI Sumut, dia menjadi Ketua Pengurus Daerah PSSI Sumut periode 2000-2004. Di tanah kelahirannya itu, kakek dari tiga orang cucu tersebut juga diserahi tanggung jawab sebagai Ketua Harian KONI mulai tahun 2003. Dan pada tahun 2011, Djohar terpilih menjadi Ketua PSSI periode 2011-2016 setelah menjalani Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surakarta. Arifin mengabaikan pemain lama tim nasional dan mengirimkan pemain baru yang berasal dari Liga Prima Indonesia ke Bahrain dalam Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 – Babak Ketiga Zona Asia Grup E, pada 29 Februari 2012. Timnas Indonesia mendapatkan kekalahan paling memalukan, dengan skor 10–0, yang dinilai sebagai buah keegoisan Arifin, yang tidak bijaksana dalam menyikapi konflik dualisme liga LPI dan LSI.
GLOBALTainment Edisi 4/Maret 2015 Koran Digital globalindo.co
‘Birdman’ Film Terbaik Oscar 2015 Ups!!! CD Emma Stone ‘Nongol’
Kejayaan bagi sutradara Meksiko Alejandro Inarritu. Setelah terpilih sebagai sutradara terbaik, ia juga akan pulang dengan senyum lebar setelah film ‘Birdman’ terpilih sebagai yang terbaik. “Aduh, kami memiliki orang-orang yang susah pidato berbahasa Inggris di sini,” kata Alejandro membuka pidatonya yang diiringi tawa. Dibandingkan dengan kategori lainnya, Alejandro mendapatkan waktu yang lebih lama untuk menyampaikan pidato. Ia juga mempersilakan tim yang terlibat dalam film untuk menyampaikan beberapa patah kata. Tahun ini ada tujuh film lain yang menjadi saingan ‘Birdman’, yakni ‘American Sniper’, ‘The Grand Budapest Hotel’, ‘The Imitation Game’, ‘Selma’, ‘The Theory of Everything’, ‘Boyhood’ dan ‘Whiplash’. Menampilkan sosok superhero, film ini memang cukup unik. ‘Birdman’ bukannya bercerita tentang kekuatan super atau perjuangan menumpas kejahatan, tetapi tentang aktor Riggan Thomson (diperankan oleh Michael Keaton) yang tengah berusaha mengembalikan masa kejayaannya dengan bergabung ke pementasan Broadway. Dihantui oleh masa lalunya sebagai Birdman, Riggan pun tidak jarang terjebak ke dalam egonya sendiri. Film ini jugadibintangi oleh Zach Galifianakis, Edward Norton, Naomi Watts, dan Emma Stone. Aktris muda Emma Stone boleh tampil cantik dan seksi di pagelaran Academy Awards 2015. Tapi Stone justru mengalami sedikit insiden di red carpet. Dilansir dari DailyStar.co.uk, Senin (23/2) Stone tampak mengangkat belahan gaun kemilau light green yang dikenakannya. Alhasil, underwear bintang film ‘Birdman’ itu tampak terekspos juru kamera di pagelaran paling bergengsi insan sineas Hollywood tersebut. Stone hadir dengan gaun rancangan Elie Saab. Di sesi foto, ia sempat memamerkan keindahan kaki dan punggungnya. Stone meraih nominasi sebagai Best Supporting Actress lewat film ‘Birdman’. Namun, kategori itu dimenangkan Patricia Arquette yang menunjukkan akting luar biasa cemerlang lewat film ‘Boyhood’.(kmb/mmu)
Pemenang academy Awards 2015 BEST PICTURE AMERICAN SNIPER BIRDMAN - WINNER BOYHOOD THE GRAND BUDAPEST HOTEL THE IMITATION GAME SELMA THE THEORY OF EVERYTHING WHIPLASH
BEST ACTOR Steve Carell - FOXCATCHER Bradley Cooper - AMERICAN SNIPER Benedict Cumberbatch - THE IMITATION GAME Michael Keaton - BIRDMAN Eddie Redmayne - THE THEORY OF EVERYTHING - WINNER BEST ACTRESS Marion Cotillard - TWO DAYS, ONE NIGHT Felicty Jones - THE THEORY OF EVERYTHING Julianne Moore - STILL ALICE - WINNER Rosamund Pike - GONE GIRL Reese Witherspoon - WILD BEST SUPPORTING ACTOR Robert Duvall - THE JUDGE Ethan Hawke - BOYHOOD Edward Norton - BIRDMAN Mark Ruffalo - FOXCATCHER JK Simmons - WHIPLASH - WINNER BEST SUPPORTING ACTRESS Patricia Arquette - BOYHOOD - WINNER Laura Dern - WILD Keira Knightley - THE IMITATION GAME Emma Stone - BIRDMAN Meryl Streep - INTO THE WOODS CINEMATOGRAPHY BIRDMAN - WINNER THE GRAND BUDAPEST HOTEL IDA MR. TURNER UNBROKEN COSTUME DESIGN THE GRAND BUDAPEST HOTEL- WINNER INHERENT VICE INTO THE WOODS MALEFICENT MR. TURNER DIRECTING Alejandro Gonzalez Inarritu - BIRDMAN - WINNER Richard Linklater - BOYHOOD Bennett Miller - FOXCATCHER Wes Anderson - THE GRAND BUDAPEST HOTEL Morten Tyldum - THE IMITATION GAME FOREIGN LANGUAGE FILM IDA - Polandia - WINNER LEVIATHAN - Rusia TANGERINS - Estonia TIMBUKTU - Mauritania WILD TALES - Argentina Makeup and Hairstyling FOXCATCHER THE GRAND BUDAPEST HOTEL - WINNER GUARDIANS OF THE GALAXY ANIMATED FEATURE FILM BIG HERO 6 - WINNER THE BOXTROLLS HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 SONG OF THE SEA THE TALE OF THE PRINCESS KAGUYA DOCUMENTARY FEATURE CITIZENFOUR - WINNER FINDING VIVIAN MAIER LAST DAYS IN VIETNAM THE SALT OF THE EARTH VIRUNGA