Globalindo edisi 05

2

Fokus

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Sarpin Effect, Indonesia Makin Genting

Tersangka Korupsi Serang KPK, Tatanan Hukum Terancam Rusak Putusan kontroversial Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan atas penetapan tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sungguh membawa dampak sangat luas. Akibat putusan tersebut (Sarpin Effect), bukan hanya memberi senjata bagi para tersangka korupsi untuk menyerang balik KPK, tapi juga membuat Hakim Sarpin semakin berani menentang Komisi Yudisial serta para pengkritiknya.

Munculnya Sarpin Efek dinilai sebagian praktisi hukum sebagai alarm terhadap penegakan hukum di Indonesia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyarankan agar Mahkamah Agung segera membuat surat edaran (SE) untuk memperbaiki tatanan hukum di Indonesia yang rusak menyusul putusan pra peradilan dalam perkara yang diajukan Budi Gunawan (BG).

Putusan hakim Sarpin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan BG telah melahirkan

perkembangan interpretasi wewenang lembaga pra peradilan. Semula lembaga pra peradilan hanya menguji keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, tindakan penyitaan dan pengeledahan.

Sedangkan putusan pra peradilan kasus Budi Gunawan mebuat lembaga pra peradilan menjadi lembaga penguji keabsahan penggunaan wewenang penyidik. Akibatnya semua orang yang terkena kasus kriminal pun bisa mengajukan pra peradilan.

“Jangka pendeknya MA segera

membuat Surat Edaran. Sedang jangka panjangnya DPR dan Pemerintah membuat undang-undang,” kata Mahfud MD kepada wartawan di Yogyakarta, Ahad (1/3).

Mahfud mengkhawatirkan jika MA tidak membuat surat edaran, tatanan hukum di Indonesia akan semakin rusak. Sebab tidak seluruh hakim dari 470 peradilan se Indonesia, bersih.

Sehingga para hakim bisa ‘dibeli’ untuk memenangkan kasusnya.

“Memang dalam memutuskan perkara hakim sesuai dengan hati

nurani dan tidak patuh pada atasan.

Ini hakim yang baik,” kata Mahfud.

Namun, kata Mahfud, tidak sedikit hakim yang bisa ‘dibeli’. Ada dua cara hakim bisa ‘dibeli’ yaitu menerima suap dan black mail.

“Untuk black mail, biasanya menimpa hakim yang memiliki track rekord yang tidak baik. Karena takut kasus di masa lalunya dibongkar, maka hakim yang mengadili perkara terpaksa menuruti pesanan,” katanya.

Pendapat berbeda disampaikan Komisioner Kompolnas Brigjen Pol

Fokus

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

(Purn) Syafriadi Cut Ali. Ia mengatakan, Sarpin Effect ini mengandung makna tersirat sebagai peringatan bagi semua lembaga penegak hukum.

Syafriadi mengingatkan, agar penyidik lebih berhati-hati dalam mengusut perkara diperlukan penyidik. “Tidak serta merta didasarkan pertimbangan subjektif, kewenangan yang dimiliki menetapkan tersangka seseorang,” ucapnya di gedung Kompolnas, Jalan Tirtayasa, Jakarta Sekatan, Jumat (27/2).

Semua penyidik lembaga hukum harus bisa melihat secara jelas dan jeli sebuah perkara. Sebab besar kemungkinan terjadi proses rekayasa di lembaga penegak hukum. Menurutnya gugatan praperadilan adalah proses yang menjadi penting. Karena kemungkinan tersangka menjadi rentan karena adanya kemungkinan rekayasa.

“Karena pihak tersangka berada di posisi lemah, tidak bisa melawan,” ungkapnya.

Mirisnya, pemimpin negara ini justru menanganggap gejala Sarpin Effect itu sebagai hal biasa dalam penegakan hukum. Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempersoalkan banyaknya tersangka korupsi mengajukan praperadilan.

“Artinya pra peradilan salah satu cara untuk mencari keadilan kalau memang itu tak sesuai aturan (proses hukumnya), ya tidak apa-apa, kenapa tidak,” kata Kalla di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Kalla bahkan memberi pembelaan terhadap langkah Komjen BG mengajukan praperadilan sembari menyudutkan KPK. Dengan putusan Hakim Sarpin, lanjut Kalla, KPK harus lebih tertib dalam menjerat Budi Gunawan atas kasus dugaan suap dan gratifikasi, seharusnya gugatan Budi ditolak, namun ternyata yang terjadi sebaliknya.

“Tak semua kasus sesuai aturan.

Kalau anda (dijerat) hanya dengan satu alat bukti, anda boleh mengajukan (Praperadilan),” jelasnya.

Perlawanan memang sudah dilakukan para tersangka korupsi yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan Sarpin yang membatalkan status tersangka merupakan pertama kali dalam sejarah dalam sidang praperadilan.

Alhasil, putusan ini menjadi berkah melimpah bagi para tersangka korupsi KPK yang selama ini tidak pernah lolos hingga divonis hukuman penjara. Yang pertama merespon putusan Sarpin dengan gugatan serupa mengikuti jejak Komjen BG adalah Ketua DPRD Bangkalan nonaktif, Fuad Amin Imron. Kemudian disusul oleh mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali dan bekas Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana.

Ketiganya merupakan tersangka kasus korupsi yang ditetapkan KPK. Merasa di atas angina, mereka bukan hanya menggugat penetapan tersangkanya, tetapi juga menuntut uang ganti rugi ratusan miliar hingga

triliunan rupiah.

“Kalau konteks hukum itu jelas pasal 77 KUHAP, bahwa PN berwenang memeriksa memutus sesuai ketentuan, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan ada rehabillitasi. Dalam konteks ganti rugi,menurut info yang disampaikan klien kami minta Rp 300 miliar, karena kerugian yang diderita secara materil banyak karena situasi yang sesungguhnya tidak peristiwa hukumtapi peristiwa politik,” kata kuasa hukum Sutan, Eggi Sudjana dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (26/2).

Bukan hanya para tersangka korupsi yang mulai berani melawan. Keberanian Sarpin sendiri juga tumbuh subur untuk menentang Komisi Yudisial dan para pengkritiknya. Sarpin kini bersuara lantang kepada KY yang hendak menyelidikinya terkait putusan terhadap praperadilan Komjen Budi dan melaporkan para pengkritiknya ke polisi.

Keberanian Sarpin melaporkan para pengkritiknya ke polisi tak lepas dari ‘jasanya’ mengabulkan gugatan perwira tinggi Polri. “Saya tak akan datang memenuhi panggilan KY. Karena KY bekerja tidak profesional,” kata Sarpin di Mapolda Sumbar Jumat (27/2).

Ditegaskannya, komisioner KY akan dilaporkan KY ke Presiden agar diberhentikan dari KY. “KY sebenarnya dibentuk untuk menjaga harkat dan martabat hakim agar tak berperilaku menyimpang.

Agar hakim mematuhi etik dalam setiap menyidangkan perkara dan memutuskannya. Tapi kenyataannya KY bagaimana sekarang?” tanyanya.

Sarpin mengaku, sebelum sidang perkara praperadilan Budi Gunawan,

KY sudah menekan dirinya. KY menilai, Sarpin hakim bermasalah.

“KY menyebut saya bermasalah.

Saya dikatakan hakim yang bermasalah. Tapi tak bisa buktikan.

Sampai hari ini saya tak pernah bermasalah sekali pun. Kalau saya bermasalah, saya akan diperiksa dan dihukum disiplin,” cetusnya.

Pernyataan Sarpin ini terlontar saat dia sedang di Mapolda Sumbar untuk melaporkan dua dua pakar hukum yang pernah melontarkan kritikan keras terhadap Srpin. Keduanya berstatus dosen hukum di Universitas Andalas, Padang, yakni, Carles Simabura dan Feri Amsari.

Carles menganggap Sarpin telah mempermalukan orang Minang dengan putusannya itu. Tak terima dengan kritikan ini, Sarpin langsung merespon, “Nama saya tercemar. Dibuang secara adat maknanya sangat menghina.

Tanyalah ke datuk,” ujar Sarpin.

Sedangkan Feri menganggap penegakan hukum yang dilakukan Sarpin terpaksa karena takut kepada koruptor. Ia juga mengatakan Sarpin mempermalukan almamaternya dan meminta Sarpin dikeluarkan sebagai alumnus Universitas Andalas.

Menanggapi kecaman ini, Sarpin balik menyindir Feri. “Saya tak kenal dia. Lalu bilang saya dibuang secara alumni. Tanya ke ketua alumni, saya dibuang tidak? Itu, kan, menghina dan mencemarkan nama baik,” katanya.

Bukan hanya dua orang tadi.

Sarpin pun sedang mencatat nama tokoh yang mengkritiknya untuk dilaporkan ke polisi. Mereka di antaranya, Koordinator Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch,

Emerson Yuntho, pakar hukum acara pidana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Hibnu Nugroho juga Mantan hakim agung, Komariah Emong Sapardjaja.

“Sedang saya data, mana yang ada unsur pidananya, mana yang ada pencemaran nama baik,” katanya Jumat kemarin di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. “Walaupun dia profesor, doktor, sebut saja…” ancamnya.

Laporan Sarpin ke polisi ini disesalkan pimpinan KY, Taufiqurrohman Syahuri. Menurutnya, putusan hakim bukanlah produk pribadi, tapi amanah jabatan negara.

“Vonis hakim itu putusan negara dan selalu dianggap sah sampai dikoreksi oleh hakim yang lebih tinggi. Jadi vonis itu produk jabatan, bukan produk pribadi,” katanya, Minggu (1/3).

“Hakim nggak boleh marah kalau vonisnya dikritik, dinilai tidak adil atau bermasalah karena ketika penjatuhan vonis ini bukan pribadi tapi sedang mengemban jabatan negara,” imbuhnya.

Sarpin dikritik karena mengabulkan permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan atas status tersangka yang dijatuhkan KPK kepada Komjen Budi Gunawan.

Padahal, dalam pasal 77 KUHAP, penetapan status tersangka bukanlah objek praperadilan. Oleh sebab itu, Sarpin pun mendapat kritikan atas penafsiran KUHAP yang dinilai menyimpang dari KUHAP. “Hakim yang putusannya kontroversial nggak perlu lapor-lapor atas kritikan terhadap vonisnya,” pungkas Taufiq. (gbi)

3

4

Fokus

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Dari KPK, Dilimpahkan Kejagung ke Polri, Sinyal Kasus Komjen BG Dihentikan Sarpin Effect (dampak putusan Hakim Sarpin Rizaldi) tak hanya memberi kekuatan ekstra kepada para tersangka korupsi, tetapi juga semakin membuat Komisi Pemberantasan Korupsi tak berdaya. Di bawah nakhoda baru Taufiequrrahman Ruki selaku Plt Ketua, lembaga antirasuah itu akhirnya merelakan penanganan kasus dugaan gratifikasi dan rekening jumbo Komjen BG diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Sinyal dilimpahkannya kasus calon Kapolri yang batal dilantik itu sudah terendus sejak Presiden Joko Widodo mengangkat Taufiequrrahman Ruki sebagai Plt Ketua KPK. Aroma transaksional tercium dari latar belakang Ruki sebagai purnawirawan jenderal Polri yang dikenal cukup dekat dengan Komjen BG dan calon Kapolri penggantinya, Komjen Pol Badrodin Haiti.

Sinyal tersebut kemudian menguat setelah Ruki dan Komjen Badrodin Haiti beberapa kali menggelar pertemuan.

Terakhir, pertemuan segitiga antara pimpinan tiga lembaga penegak hukum akhirnya memutuskan nasib Komjen BG ditangani oleh Kejagung.

KPK secara resmi sudah menyerahkan seluruh berkas dan bukti perkara kasus Komjen Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung. Ini usaha yang sudah KPK lakukan sebelum akhirnya ‘menyerah’ akibat efek dari putusan praperadilan.

Guna mematangkan pelimpahan tersebut, lima pimpinan KPK telah menggelar pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung, kemarin, Minggu (1/3).

Tanpa kritik dan penolakan, Jaksa Agung Prasetyo pun langsung menerima pelimpahan itu.

“Kalau kasus BG dilimpahkan kami harus bersedia,” jelas Prasetyo.

Jaksa Agung bahkan mengisyaratkan penyidikan kasus BG bisa saja dihentikan. Sebab, kejaksaan ternyata juga mendasarkan penanganan kasus BG pada putusan praperadilan Hakim Sarpin. Di titik inilah, Sarpin Effect kembali menguat.

“Perkara BG penyelesaiannya mengacu pada hakim praperadilan,” jelas Prasetyo.

Mirisnya lagi, Jaksa Agung memastikan akan menyerahkan berkas penyidikan kasus BG ke kepolisian sebelum dinaikkan ke lembaganya.

Alasannya, Mabes Polri sudah pernah menangani.

“Kasus yang sama sudah ditangani Mabes Polri, ini demi kepraktisan dan efektivitas,” tegasnya.

“Tidak usah ada kecurigaan. Kejaksaan melanjutkan ke Polri, kita percayakan pada Polri,” tambah Prasetyo.

Sebaliknya, Prasetyo menganggap kasus BG berbeda dengan dua pimpinan KPK nonktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Berbeda dengan perkara BG, untuk kasus dua pimpinan KPK yang dipidana Mabes Polri yakni Bambang Widjojanto dan Abraham

Samad, penyidikan tetap berlanjut.

“Kasus Abraham Samad dan BW yang ditangani penyidik Polri tidak sama dengan perkara BG. AS dan BW tidak ada proses praperadilan, jadi akan tetap jalan,” tambah Prasetyo.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti tentu langsung menyambut pelimpahan kasus BG dari Jaksa Agung dengan tangan terbuka. “Kasus yang dilimpahkan KPK ke Jaksa Agung harus kita pelajari berkas-berkasnya sampai sejauh mana,” terang Badrodin di KPK, Jakarta, Senin (2/3).

Mabes Polri dahulu memang pernah memeriksa kasus BG. Dan data itu yang dipakai BG dalam uji kelayakan di DPR. Berdasar penyelidikan Polri BG clean.

“Yang disampaikan oleh KPK kepada Polri masih dalam penyelidikan.

Penyidikan dibatalkan praperadilan.

Jadi kami berangkat dari semua proses penyelidikan,” urai Badrodin.

Sedangkan untuk perkara Samad dan BW, Badrodin masih memberi persyaratan untuk menghentik penyidikan. “Untuk kasus yang sudah masuk ke penyidikan, ada instrumen hukum untuk SP3. Tapi ada persyaratannya,” kata Badrodin.

Badrodin tak merinci apa saja syarat itu. Namun jika syarat itu tak terpenuhi, maka kasus Samad dan BW tak akan dihentikan. “Sepanjang persyaratan itu tidak terpenuhi, ya tidak mungkin dihentikan,” ujarnya.

KPK sendiri berkilah tanpa upaya untuk mempertahankan kasus Komjen BG tidak dilimpahkan. Sebelum memutuskan untuk melimpahkan ke Kejagung, Plt Wakil Ketua KPK Johan

Budi menyebut pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung setelah putusan praperadilan diketok oleh hakim Sarpin guna menanyakan boleh tidaknya praperadilan dilakukan PK itu, hingga saat ini tidak dijawab MA. “Jadi jangan diartikan menyerah begitu saja,” kata Johan Budi dalam jumpa pers bersama Jaksa Agung Prasetyo, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Menko Polhukam Tedjo Eddy serta Menkum Yasonna Laoly di KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/).

Sebelum itu, KPK juga sudah mengajukan permohonan kasasi terkait putusan praperadilan. Namun PN Jakarta Selatan sudah menolak permohonan itu.

Menurut Johan, situasi yang serba tidak menentu itu membuat kondisi di internal KPK sangat tidak nyaman.

Belum lagi banyaknya pegawai KPK yang terus dipanggil oleh para penyidik Bareskrim Mabes Polri.

“Saya harus bicara blak-blakan, kebetulan seluruh rakyat Indonesia nonton, tidak nyaman karena adanya pemanggilan itu. Karenanya langkah ini harus cepat diambil. Tapi apa yang dilakukan adalah sesuai norma hukum,” tandasnya.

Sedangkan pengacara Komjen BG tentu sumringah mendapati kasus kliennya dilimpahkan ke kejaksaan.

Pengacara BG, Fredrich Yunadi mengatakan KPK sudah sadar jika tidak lagi memiliki wewenang melanjutkan kasus tersebut.

“KPK menghormati putusan praperadilan. Dengan adanya wacana itu kan

jalan keluar terbaik supaya KPK tidak malu. Jalan terbaik memang demikian,” ucap Fredrich, Senin (2/3).

Menurut Fredrich, kejaksaan akan melakukan evaluasi terhadap kasus ini. Fredrich yakin kejaksaan akan menghentikan penyidikan karena sesuai dengan putusan praperadilan tidak ada landasan hukum untuk melanjutkan perkara ini.

“Kami yakin kejaksaan akan menghentikan penyidikan karena tidak ada landasan hukum,” ucap Fredrich Di tengah polemik pelimpahan perkara BG, Kabareskrim Komjen Budi Waseso mendadak datang ke Kejaksaan Agung. Kedatangan Komjen Buwas tak lama setelah KPK mengumumkan bakal melimpahkan kasus korupsi Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, Senin (2/3) siang.

Saat ditanya maksud kedatangannya, Komjen Buwas yang mengenakan kemeja putih dan baru turun dari mobil Camry hitam bernopol B 1138 hanya menjawab singkat.

“Nggak tahu saya, ini juga baru mau masuk, bentar ya,” jawab Buwas.

Sebelumnya, Komjen Buwas pernah mengakui sebagai ‘orang dekat’ Komjen Budi Gunawan. Setelah dia menjadi Kabareskrim, dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto jadi tersangka hingga harus nonaktif. Banyak pihak menduga, dia di balik aksi ‘balas dendam’ tersebut.

Namun, Komjen Buwas selalu membantah. Meski dekat dengan BG, dia menegaskan bekerja profesional dan keputusan penetapan tersangka ada di tangan penyidik. (gbi)

Peristiwa

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Aksi Begal Motor Marak, Pemerintah Salahkan Polisi Jenazah begal yang tewas dibakar massa pada Selasa (24/2) dini hari lalu di Pondok Aren, Tangerang Selatan, telah dibawa pulang oleh keluarganya. Begal itu diketahui bernama Hendriansyah (22).

Aksi bakar massa ini ini merupakan puncak kekesalan akibat maraknya aksi begal yang semakin meresahkan masyarakat.

Pasca kejadian itu, jajaran Kepolisianpun langsung bergerak cepat.

Kapolda Metro Jaya Unggung Cahyono menginstruksikan jajarannya untuk melakukan tembak di tempat terhadap pelaku begal yang bertindak membahayakan.

“Hingga saat ini sudah tujuh pelaku yang ditembak hingga tewas di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” katanya.

Menurut dia, pelaku begal yang kerap beraksi di sejumlah wilayah hukum Polda Metro Jaya mulai dari Depok, Tangerang, dan Bekasi tergolong sadis karena dipersenjatai dengan senjata tajam hingga senjata api.

“Mereka tak segan menyakiti korbannya yang melawan. Bahkan, anggota juga ada yang terkena tembakan pelaku saat melakukan pengejaran,” katanya.

Sejauh ini kepolisian telah menangkap 29 pelaku begal yang kerap beraksi di sejumlah wilayah hukum Polda Metro Jaya, yakni di Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Sebanyak tujuh pelaku lainnya tewas karena berusaha melawan dan bertindak membahayakan,” katanya.

Dari tangan para pelaku didapati barang bukti 120 sepeda motor dan 21 mobil hasil curian. Polisi juga turut mengamankan 14 pucuk senjata api berupa 12 unit senjata rakitan, satu senjata air soft gun, satu unit senjata organik, serta 140 buah senjata tajam.

Dari 29 tersangka yang ditangkap, sebanyak 12 di antaranya berasal

dari Sumatra. “Pengejaran dilakukan aparat hingga lokasi asal para pelaku.

Pelaku asal Sumatra ini beraksi hingga 11 tempat kejadian perkara di Depok dan Tangerang,” katanya.

Unggung mengatakan fenomena begal ini mendapatkan atensi serius dari pihaknya sehingga penanganannya pun dilakukan dengan serius.

Terpisah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi usai

bertandang ke Polda Metro menyatakan semakin tingginya eksistensi komplotan begal karena lemahnya kepolisian dalam melakukan pengamanan di masyarakat.

“Masyarakat main hakim sendiri itu tak akan terjadi apabila kepolisian selalu hadir di masyarakat,” kata Yuddy.

Selain itu, menurut Yuddy, ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja kepolisian yakni, masalah tertib lalulintas, kemacetan, dan memberikan rasa aman kepada warga.

“Ini menjadi hal mutlak yang harus dilakukan oleh Polri. Apalagi ini untuk memulihkan kepercayaan masyarakat,” tandasnya.

Meski demikian, Yuddy mengapresiasi kinerja Polri yang kini gencar mengungkap kejahatan yang terjadi di ibu kota DKI Jakarta.

“Ini sebagai salah satu komitmen nawacita pemerintah Jokowi, bila Negara hadir di masyarakat. Saya berharap kepolisian bisa terus meningkatkan pelayanan Kamtibmas,” pungkasnya.

“Kami berharap Polda Metro Jaya mampu mengendalikan situasi, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” harapnya. (gbi)

5

politik Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Faktor Amien, Penentu Kemenangan Zulkifli Zulkifli Hasan akhirnya terpilih menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional ( PAN) dalam kongres IV di Nusa Dua Bali, Minggu (1/3) malam. Besan Amien Rais ini unggul tipis dari pesaingnya calon incumbent, Hatta Rajasa.

Ketua MPR ini hanya unggul 6 suara. Total perolehan suara, Zulkifli mendapatkan 292 suara sementara Hatta mendapatkan 286, dan 4 suara dinyatakan tidak sah.

Dalam suksesi kepemimpinan di partai berlambang matahari tersebutkedua kandidat saling menunjukkan strategistrategi politiknya.

Namun Zulkifli nampaknya memiliki jurus yang paling jitu sehingga ke luar sebagai pemenang. Jurus andalan Zulkifli adalah Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP)

PAN Amien Rais.

Sejak awal Amien memang getol mendukung Zulkifli, bahkan saat diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato dalam pembukaan Kongres IV PAN di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Amien langsung menyerang Hatta Rajasa. “Saya tak suka berlebihan, tadi sudah ditampakkan pendapat saya di kongres ini, saya meluruskan satu hal. Tanggal 30 September saya harus meneruskan sejarah,� kata Amien di ruangan Kongres, Nusa Dua, Bali, Sabtu (28/2).

POLITIK

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Amien lantas membandingkan sosok Zulkifli Hasan dengan Hatta Rajasa. Dia menyanjung Zulkifli yang tak lain adalah besannya tersebut.

“Ketua MPR tak hanya dipilih PAN tetapi partai lain juga mendukung. Indikasi ini sebagai pemimpin nasional itu punya potensi,” kata Amien.

Dia menegaskan, bila sosok menteri atau mantan menteri adalah dipilih oleh presiden. Berbeda dengan Zulkifli Hasan yang menjadi Ketua MPR dipilih oleh PAN dan partai-partai lain di luar PAN. “Karena kalau menteri cuma dicomot, misal menteri bagus tapi kalau ketua MPR dipilih. Keunggulan Pak Zul Ketua MPR dipilih 5 tahun oleh partai-partai di luar PAN sehingga potensi menjadi pemimpin nasional itu sangat bagus,” jelasnya.

Jauh sebelum ini, pada 30 Septem-

ber 2014 lalu, Amien bahkan sudah bermanuver dengan gamblang menyebut Hatta Rajasa telah berkhianat atau tidak komitmen terhadap partai.

“Sang ketua umum ( Hatta Rajasa) mengatakan, saya akan menemui teman-teman KMP. Kemudian ditinggalkan rapat itu. Ternyata setengah jam, 1 jam, bukan nemui ketua KMP tetapi ketemu Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi. Siapa ketum itu? Saya lupa namanya, saya minta lurus apa adanya,” cerita Amien.

Selain Amien, keberadaan mantan Ketum PAN Soetrisno Bachir juga menambah kekuatan Zulkipli untuk menjadi Ketum.

Hal itu dibenarkan Direktur Polcomm Institute, Heri Budianto. Selain menunjukkan adanya gerakan perubahan di tubuh partai berlambang matahari itu, kemenangan ini

juga menunjukkan kedigdayaan dan pengaruh tokoh utama PAN Amien Rais. “Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa AR (Amien Rais) masih berpengaruh kuat di PAN,” paparnya..

“Selain saya melihat dengan kemenangan ini karena internal PAN ingin perubahan. Jargon yang dibawa ZH (Zulkifli Hasan) untuk perubahan PAN mampu menarik simpati para pemilik suara,” tambah Heri.

Diungkapkan Heri, Amien Rais secara total menggalang dukungan untuk Zulkifli dan itu mampu menggoyahkan dukungan kepada sang calon petahana Hatta Rajasa. “Saya melihat AR (Amien Rais) memainkan total supporting kepada ZH, bahkan dalam pidatonya juga sempat menyerang HR (Hatta Rajasa),” sebut Heri.

Menurutnya, pemilihan ketum pada Kongres IV PAN ini sekaligus

mengubah mekanisme aklamasi dengan pemungutan suara, serta menunjukkan bahwa PAN semakin dewasa dalam membangun demokrasi internal.

“Sekaligus juga dengan terpilihnya ZH (Zulkifli Hasan) mempertahankan tradisi Ketum PAN tetap dipegang satu periode,” tandasnya.

Senada Pengamat Politik The Sun Institute, Andrianto, sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, kata Andrianto, PAN membuktikan kedewasaan dari partai yang lebih dahulu hadir. “Adanya sirkulasi kekuasaan akan membuat PAN semakin prospektif ke depan,” lanjutnya.

“Publik tentu melihat PAN yang paling transparan dan dinamis dalam kompetisi namun akan mencair manakala putusan sudah dijatuhkan,” puji Andrianto. (gbi)

7

8

POLITIK

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Laporan Dana Siluman

Ahok Kena Senjata Makan Tuan Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mempertanyakan langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang baru membongkar adanya pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada tahun anggaran 2014 yang mencapai Rp 330 miliar.

Menurut dia, seharusnya Basuki atau yang akrab disapa Ahok telah mengetahui adanya anggaran ganjil tersebut dan segera melaporkannya pada saat itu.

“Publik akan bertanya-tanya kenapa Ahok baru melaporkan anggaran pengadaan UPS sekarang,” kata Uchok saat dihubungi Tempo, Senin, 2 Maret 2015.

Uchok menjelaskan Ahok ikut bertanggung jawab atas pengadaan UPS karena dia turut menyusun dan menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI pada 2014. “Ini seperti senjata makan tuan,” ujarnya Pengadaan UPS terjadi ketika Lasro Marbun menjabat Kepala Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut masuk pada saat

APBD perubahan 2014. Pengadaan UPS tersebut masuk melalui Suku Dinas Pendidikan Menengah di setiap wilayah DKI. Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Jakarta Barat Cedarkuine mengatakan tak pernah diajak berkoordinasi ihwal pengadaan UPS dengan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Ia juga mengatakan tak tahu alasan sekolahnya menjadi salah satu penerima UPS. Pernyataan yang sama disampaikan oleh Wakil Kepala SMA Negeri 78 Jakarta Barat Sumarna. Menurut dia, UPS bukan kebutuhan mendesak.

Uchok menganggap langkah Ahok yang baru membeberkan adanya pengadaan UPS pada masyarakat kurang

strategis dalam pemberantasan korupsi.

Penyebabnya, Ahok terlambat merespon kejanggalan dalam penganggaran tersebut. Dia mengatakan Ahok juga akan dikejar oleh penyidik komisi antirasuah jika pernyataannya didalami oleh KPK. Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik juga menanggapi dengan santai langkah yang ditempuh Ahok. Ia pun mengatakan seluruh permasalahan akan terbuka di publik, dan pada akhirnya akan terbuka siapa yang sebenarnya melakukan pelanggaran.

“Bagus, makin terlihat kan. Ya, nanti kami juga terbuka di angket, kan penyelidikan internal. Siapa yang tidak benar, akan kelihatan terang benderang nanti. (tmp/rol/gbi)

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

PANGGUNG ASPIRASI

9

Anggota Dewan Kecewa Dengan Ancaman Pihak Toko Modern Ancaman Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) jika toko modern ditutup seperti Alfamart membuat Anghgota D{PRD Surabaya kecewa. Kekecewaan tersebut disampaikan anggota Komisi C (pembangunan) Vinsensius.

Menurut Vinsensius dalam hearing (dengar pendapat) yang dilakukan di komisinya manajemen PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk pemilik jaringan minimarket Alfamart dan Alfamidi) tercatat tiga kali mangkir dari undangan dewan.

“Manajemen Alfamart, Indomart maupun manajemen minimarket sejenis lainnya tidak pernah sekalipun menghadiri undangan,” sesal Awey, sapannya, Minggu (1/3/2015).

Awey menjelaskan, tujuan hearing

ini untuk mengetahui dan mencarikan solusi segala persoalan tentang keberadaan minimarket. Baik dari sisi kesulitan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemkot maupun penyalahan peruntukan yang dilakukan oleh manajemen toko modern yang bersangkutan.

Politisi Partai Nasdem ini menyatakan, seharunya manajemen Alfamart maupun manajemen minimarket sejenis lainnya paham benar tentang peran penting lembaga wakil rakyat.

Hearing bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang terkait.

Hal ini penting untuk mengurai semua persoalan yang terjadi. Sehingga bisa ditemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan perizinan.

“Bagaimana kami bisa menyelesaikan masalah kalau tidak menghadiri undangan hearing kami,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah kota sebenarnya sangat terbuka terhadap para investor yang ingin berinvestasi di Surabaya. Mengingat keberadaan investor dianggap cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian Surabaya.

“Sejauh prosedural telah ditaati benar dan tidak direspon baik atau dikondisikan berlarut larut penyetujuan

perizinannya oleh pemkot, maka kami yang akan kawal terus dan berada digarda terdepan memperjuangkan hak mereka,” tandasnya.

Sebelumnya, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, (pemilik jaringan minimarket Alfamart dan Alfamidi) menilai, langkah Pemkot Surabaya kurang tepat ketika hendak menutup toko modern yang tidak mengantongi izin.

Pasalnya, keberadaan toko modern ini telah menyerap banyak sekali tenaga kerja.

“Untuk pembukaan satu gerai minimarket saja minimal bisa membuka lapangan kerja bagi 8-10 orang,” kata General Manager (GM) Corporate Communication PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Nur Rachman, beberapa waktu lalu.(bmb/gbi)

10 GLOBAL JUSTICE

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

”Tolong Jangan Eksekusi Mati Anak Saya” Keluarga terpidana mati Bali Nine terus meminta kepada Pemerintah Indonesia agar tidak mengeksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Sebagaimana diketahui, usaha keluarga terpidana mati narkoba Andrew dan Myuran terus menemui jalan buntu. Kini, pihak keluarga kembali memohon kepada Presiden RI Joko Widodo untuk tidak mengeksekusi terpidana mati narkoba tersebut.

“Saya tidak mau mereka mengeksekusi anak saya.

Dia sudah melakukan banyak hal yang baik.

Dia merupakan orang yang baik hati, kini dia sudah berubah,” kata ibunda Myuran, Raji Sukumaran seperti diberitakan Daily Mail.

“Saya memohon kepada Presiden Jokowi untuk tidak mengeksekusi anak saya, beri dia kesempatan untuk tetap di dalam penjara dan melanjutkan

hal-hal baik yang sudah dilakukannya,” sambungnya.

Ucapan itu datang sesaat setelah Perdana Menteri Tony Abbott menghubungi Presiden Jokowi pada Rabu 25 Februari malam. Dalam pembicaraan itu, PM Abbott meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak mengeksekusi terpidana mati Bali Nine.

“Kami merasa malu dengan kejadian ini. Kami sebagai keluarga menyadari telah menyebabkan banyak hal memalukan bagi Indonesia dan kami meminta maaf,” kata Michael Chan, keluarga Andrew Chan.

“Tapi saya rasa dalam 10 tahun terakhir, dia sudah melakukan banyak hal yang baik untuk Indonesia di dalam penjara dan coba untuk meminta pengampunannya,” lanjutnya. (OK/gbi)

GLOBAL JUSTICE 11

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Korupsi Kadin Jatim

Kejati Bidik Tersangka Baru Kasus Penyelewengan dana hibah di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim terus dikebut. Rencananya pada minggu ini Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur akan melakukan pemeriksaan terhadap 11 dalam korupsi dana hibah senilai Rp 20 miliar ini.

“Kesebelas saksi yang akan di periksa nanti juga ada dari Pemprov Jatim, sedangkan yang lainnya dari lingkungan Kadin Jatim. Mereka diduga mengetahui kemana saja dana hibah itu mengalir,” kata Romy Arizyanto, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, kemarin.

Selain 11 saksi dalam pemeriksaan pekan depan, katanya, pihaknya juga akan memeriksa dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni DKP dan NS. “Jadwalnya memang akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi supaya kasus ini bisa segera diselesaikan dan segera disidangkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejati Jatim Elvis Johny mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan lagi tersangka yang terjerat dalam kasus ini.

“Kemungkinan penambahan tersangka memang bisa dilakukan asalkan cukup alat bukti dan juga kebutuhan lain untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka,” katanya.

Dalam kasus ini, Kadin Jatim menerima hibah dalam periode tahun 2012

sampai dengan tahun 2013 sebanyak kurang lebih Rp20 miliar.

“Akan tetapi, kami masih belum menghitung berapa kerugian negara dalam kasus ini. Ini yang sedang kami dalami dan kami yakin ada penyimpangan dalam pemberian dana hibah tersebut,” katanya.

SEbelumnya sejumlah pejabat Pemprov telah menjalani pemeriksaan.

Senin (23/2) memeriksa dua pengurus teras Kadin, Cholis Yudho Subagyo (Direktur Eksekutif) dan HM Rizal (Wakil Ketua Umum bidang UMKM), giliran Selasa (24/2) tiga pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga diperiksa.

Ketika pejabat Pemprov Jatim ini adalah, Moch Ardi Prasetiawan (mantan Kepala Biro admin Perekonomian Setda Provinsi Jatim), Hadi Prasetio (mantan Plh Kepala Biro Admin Perekonomian Setda Prov Jatim), dan Diar Kusuma Putra (Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Antarprovinsi Kadin Jatim).

Dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring (Wakil Ketua Umum Bidang Sumber

Daya Alam dan Mineral Kadin Jatim).

Para saksi dimintai keterangan seputar pengucuran dana hibah Rp 20 miliar dari Pemprov Jatim melalui Biro Perekonomian pada 2012 dan 2013.

Serta, terkait penggunaan dan pertanggung jawaban atas dana tersebut.

Terpisah Hadi Prasetio mantan Plh Kepala Biro Admin Perekonomian Setda Prov Jatim ketika dikonfirmasi terkait pemeriksaan di Kejati Jatim, membenarkan hal itu.

Menurutnya setiap pejabat yang pernah bersinggungan dengan tugasnya di biro perekonomian memang dimintai keterangan sebagai saksi.

“Tapi saya jauh dari itu.

Sya pastikan Claer tidak ada masalah apa-apa terkait dengan korupsi di Kadin Jatim ini,” jelasnya.

Kasus tersebut berawal dari kucuran dana hibah ke Kadin Jawa Timur pada tahun anggaran 2012 dan 2013 sebesar Rp 20 miliar. Dana

hibah sebanyak itu, untuk tiga proyek besar yakni proyek promosi dua model dan proyek UMKM (usaha mikro kecil menengah). Di antaranya, dana itu seharusnya untuk pengadalaan alat UMKM. (gbi)

GLOBAL JATIM Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Pedagang Pasar Turi Siap “Dukung” Risma di Pemilukada Sejumlah pedagang yang tergabung dalam Pedagang Pasar Turi Korban Kebakaran (PPSKK) mendatangi balaikota. Kedatangan mereka untuk menanyakan hasil somasi yang dilayangkan pemerintah kota kepada investor beberapa pekan lalu.

Salah satu pengacara PPSKK Abdul Habir, merasa yakin Pemkot Surabaya berani mengambil resiko jika putus kontrak. Keyakinan itu karena 1500 pedagang pasar turi akan mendukung langkah itu. Salah satu resiko yang mungkin terjadi kemungkinan besar pihak PT. Gala Bumi Perkasa akan menempuh jalur hukum.

“Putus kontrak itu sudah jalan terakhir. Dulu perjanjian awal setiap lantai ada parkir, namun nyatanya sekarang parkir ada di lantai 7, 8, dan 9, bayangkan

kalau pedagang mau masukkan barang-barang gimana repotnya,” terang Abdul Habir, Senin (26/2/2014) lalu.

Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan jaminan para pedagang akan berada di belakang walikota jika putus kontrak dilakukan. Tidak hanya itu, Abdul Habir juga menggaransi para pedagang akan memberikan hak suaranya kepada Tri Rismaharini saat pemilukada nanti.

“Para pedagang sepakat akan memberikan dukungan kepada Tri Rismharini jika maju

dalam Pilwali Surabaya 2015,” tandasnya.

Menurutnya, jumlah 1500 pedagang bukan merupakan suara yang sedikit. Jika satu pedagang memiliki empat keluarga, bisa dipastikan sudah ada ribuan suara yang bakal diraih walikota yang baru saja dinobatkan sebagai walikota terbaik ke tiga di dunia itu.

“Kami akan dukung tanpa diberi apapun. Tapi dukungan itu diberikan kalau Walikota berani putus kontrak,” tukas Habir.(bmb/gbi)

Dipinang PKB, Risma Cuek Sejumlah Survei mengakui bahwa Risma, adalah calon terkuat untuk maju kembali pada Pilwali 2015. Tak heran jika sejumlah partai pun mulai intensif mendekati Risma.

Kemungkinan besar Tri Rismaharini untuk dicalonkan kembali oleh sejumlah partai untuk memimpin Surabaya dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2015 masih begitu kuat.

Namun, tampaknya, wali kota perempuan pertama di Kota

Pahlawan tersebut masih bertahan untuk jual mahal.

Dia belum mau menerima pinangan partai politik (parpol ) mana pun. Bahkan, Risma cenderung cuek dan tidak menyambut sejumlah komunikasi politik yang diluncurkan parpol.

Sekretaris DPW PKB Jatim Thoriqul Haq mengungkapkan, pada Pilwali Surabaya 2015, partainya memang mulai menjajaki calon yang mungkin akan diusung. Calon yang kemung-

kinan besar diusung adalah Risma. ”Kalau dilihat sekarang siapa yang lebih kuat daripada Risma, nggak ada.

Surabaya ya baru Risma,” tuturnya. (jp/gbi)

global jatim 13

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Wow, PNS Ini Raup Kredit dari Bank Rp 3,5 Miliar dengan SK Palsu Seorang pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, Francisca mencengangkan publik karena mampu meraup dana Rp 3,5 miliar dari kucuran kredit bank.

Tentu saja, PNS pangkat rendah yang hanya bersuamikan seorang petani itu memperoleh kredit dari Bank Saudara itu secara ilegal alias fiktif dengan menjaminkan puluhan SK PNS palsu.

Dengan modus membuat 22 lembar surat keputusan pengangkatan pegawai negeri palsu, Francisca kemudian mengajukannya kepada 22 debitur untuk mengajukan kredit fiktif. Setiap debitur mengajukan pinjaman dana sekitar Rp 170 juta.

Dia tidak sendirian. Bendahara Kecamatan Kedungkandang, Winarti Utami ikut membantu Francisca untuk memuluskan kejahatan pembobolan kredit bank ini.

Seluruh modus yang dikerjakan Fransisca bareng, itu terbongkar setelah pinjaman itu mengalami kredit macet sejak Juli lalu karena sebagian uang itu hilang dalam bisnis valuta asing. Sebagian uang lainnya telah beralih menjadi aset rumah dan tanah.

Tak sedikit yang dibuat terkejut oleh kiprah tersembunyi Fransisca dan Winarti itu, termasuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang J. Subkhan. Ia tak menyangkan Fransisca melakukan perbuatan kriminal itu. Sebab, Subhan mengaku cukup mengenal baik sosok Fransisca.

“Dia sebenarnya pegawai yang cerdas serta tak memiliki masalah dalam pekerjaan,” katanya.

Fransisca boleh saja mampu menutupi perbuatannya dari para tetangga. Tapi kepolisian dan Bank Saudara Cabang Batu bisa mengungkap kasus kredit fiktif yang mendatangkan banyak uang bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang itu. ”Mereka berdua kini telah diberhentikan sementara,” kata Subhan.

Adapun Winarti, oleh atasannya, Camat Kedungkandang Pent Haryoto, juga dikenal sebagai anggota staf yang rajin. “Kehidupannya juga biasa-biasa saja,” ujar Pent.

Sementara rumah hijau besar Fransisca ditinggalkan begitu saja berteman ilalang. Di depan rumah itu terpasang papan bertuliskan “dijual”.

Kini, kedua pegawai negeri itu ditahan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur. Keduanya dijerat Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. (tp/gbi)

14 kolom

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Dana Desa, Hulu Sampai Hilir Lisno Setiawan Pegawai di Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Dana Desa menjadi salah satu hal yang paling menarik dalam bahasan APBN 2015 era Pemerintahan Jokowi. Telah disepakati angka Rp 20,8 triliun untuk Dana Desa atau dihitung secara rata-rata kasar Rp 260 juta per desa. Sesuai janji Pemerintah, alokasi ini akan terus ditingkatkan setiap tahunnya secara bertahap sampai dengan Rp 1 miliar lebih per desa.

Rencananya pencairan dilakukan secara bertahap per triwulan. Angka ini merupakan usaha Pemerintah mewujudkan amanat UU Desa.

UU Desa memberi pengakuan desa merupakan bagian terkecil dari wilayah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arti ekonomi: desa adalah mitra Pemerintah Pusat untuk memacu kesejahteraan masyarakat Indonesia di pedesaan.

Secara tekstual dalam UU Desa disebutkan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penjelasan tersebut menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat beralasan mengingat jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia berada di kawasan pedesaan.

Mengapa kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan dengan kebijakan transfer ke daerah yang sudah berjalan selama lebih dari 15 tahun? Bukannya pada saat itu pendanaan untuk desa juga dialokasikan melalui kabupaten?

Dari rekapitulasi data APBD tahun 2013 di seluruh Indonesia menunjukkan alokasi total belanja APBD sebesar Rp 737,6 triliun terdiri atas: belanja pegawai (40 persen), diikuti belanja modal (23,8 persen), belanja barang dan jasa (20 persen), belanja hibah (6,6 persen), bantuan sosial (10 persen), serta belanja bunga (0,04 persen) dan subsidi (0,08 persen).

Pengalokasian belanja pegawai yang terbesar menggambarkan prioritas terbesar adalah pada pelayanan umum atau administrasi di atas kepentingan lainnya.

Bagaimana porsi seharusnya dengan alokasi dana desa? Melihat tujuan pembangunan desa dalam UU Desa, tentu saja alokasi untuk masing-masing desa tidak sama. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan akan lebih banyak bersinggungan pada bantuan sosial dan belanja modal. Tentu saja kita tidak bisa memungkiri bahwa terdapat beberapa porsi untuk belanja

PT MEDIA INTI GLOBALINDO

pegawai seperti gaji perangkat desa. Namun seharusnya persentase jauh di bawah porsi belanja pegawai pada transfer ke daerah atau di bawah 40 persen.

Kiat Pengelolaan Dana Desa Bersih Korupsi Dalam era desentralisasi fiskal, tidak sedikit kepala daerah yang mengalami kasus hukum atas pengelolaan APBD. Banyak hal yang menjadi faktor. Salah satu di antaranya ketidaktahuan terkait peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Mengingat dana desa bersumber dari APBN, maka mutlak pimpinan di pemerintahan desa wajib mengetahui seluk beluk perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Proses perencanaan dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dilanjutkan dengan penyusunan prioritas pembangunan yang dirinci per program dan kegiatan. Patut dicatat, pengeluaran yang tidak didasarkan atas dokumen perencanaan desa maupun ikhtisar prioritas pembangunan bisa dikategorikan sebagai penyelewengan keuangan negara.

Bahkan meskipun pengeluaran itu tidak memberi keuntungan sedikitpun bagi penyelenggara Pemerintah Desa.

Demikian pula, dari sisi pelaporan, Desa sebagai satuan kerja pemerintah daerah wajib menyusun laporan dalam format yang sudah distandarkan dalam peraturan perundangundangan yakni Standar Akuntansi Pemerintah.

Tindakan kealpaan atau sengaja tidak menyusun akan berakibat penundaan pencairan dana pada periode berikutnya.

Menyimak beberapa potensi permasalahan terkait tentang dana desa, dapat kita tanggulangi melalui dua acara yakni di hulu dan hilir. Sisi hulu ini berkaitan dengan prosedur dan peraturanperaturan Pemerintah Pusat dalam mengontrol pelaksanaan Dana Desa agar tepat sasaran. Sisi hilir ini lebih banyak pada kesiapan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa yang dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Di hulu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPT) harus bergerak cepat dengan membuat regulasi

teknis tentang pelaksanaan dana desa. Kementerian Desa hanya punya waktu kurang lebih satu bulan sebelum Dana Desa digulirkan April 2015 untuk merampungkan dan menyosialisasikan peraturan tersebut ke seluruh wilayah Indonesia.

Tentu saja ini bukan perkara mudah.

Koordinasi dan sinergi antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah mutlak diperlukan agar proses perencanaan dan pelaksanaan dana desa sesuai dengan tujuan mulia dan tentu menghindari kasus-kasus hukum Kepala Daerah akibat ketidaktahuan penggunaan keuangan negara. Dalam sinergi ini harus mengedepankan kepentingan nasional dan menghilangkan ego sektoral. Ini adalah usaha jangka pendek yang harus dilakukan.

Usaha jangka panjang adalah memberikan materi akuntansi keuangan publik ke sekolahsekolah menengah atas/kejuruan. Mengapa harus sampai sekolah menengah, sedangkan materi akuntansi keuangan publik saja masih sulit didapatkan di program perkuliahan jurusan ekonomi di kebanyakan universitas di Indonesia?

Jawabnya adalah syarat menjadi kepala desa adalah minimal berijazah sekolah menengah atas atau sederajat. Pembekalan di sektor pendidikan ini dapat dilakukan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Keuangan sebagai gudang ahli keuangan negara. Dalam jangka waktu dua tahun diharapkan akan tersedia tenaga handal untuk mengelola bahkan dapat mengkritik dan mengontrol pengelolaan keuangan negara di desa.

Di sisi hilir, tugas yang utama adalah memetakan prioritas pembangunan yang benar-benar dapat mendukung ekonomi masyarakat secara riil. Secara mudah, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan agen-agen pelaksana PNPM yang telah melaksanakan kegiatan di daerahnya.

Selain itu dapat juga mengefektifkan jajak pendapat kebutuhan masyarakat sebelum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dari aspek akuntabilitas, pemerintahan desa harus mempunyai pencatatan transaksi keuangan yang baik. Hal ini jelas akan berguna bagi kepentingan pemerintahan desa sendiri dalam proses audit.

Penggunaan dana desa perlu kita kawal bersama agar sesuai dengan tujuan mulia konstitusi. Tidak pantas kita mengorbankan puluhan triliun rupiah hanya sebagai trial and error semata. Saya jadi ingat slogan-slogan kampanye “kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?�.

Direktur Pemberitaan/Pemimpin Redaksi: M. Habibulloh | Pempimin Perusahaan: Alfa | Dewan Redaksi: M. Habibulloh, Alfa, Ari Widura, Agus A Wicaksono, Utomo | Sekretaris Redaksi: Dimas | Redaktur Pelaksana: Ari Widura | Redaktur: Siti Rumyati, Aryo Widodo, Aji Nagari, Rizky Yoga, Hadi Mukharom | Koord.

Artistik dan Tata Letak: Agus Anggoro Wicaksono | Design/IT: Andre, Andika | Tata Letak: Firmansyah, Umam Syafi’i, Nurhamdani | Administrator: Abdul Majid, Muhammad Edi Imam | Repoter: E Swandana, Denny N JA, Vivi Lestari, Komar Priambudi, Deta Kusumanegara (Jakarta), Bambang Utomo, Widodo, Faishal Bachri (Surabaya), Deddy Jatmiko (Koord. Pantura), Priyo Yogantomo (Koord. Mataraman), (Koord. Tapal Kuda), Eddy (Madura) | Bagian Umum: Cipto Mangunkusumo | Kantor redaksi: Jalan Gubeng Kertajaya XI E No. 11, Surabaya | Telp: (031) 5053182

jelajah 15

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Surga Pantai Klayar Pacitan Pacitan Pantai Klayar atau Klayaran tentu masih asing di telinga anda. Ini karena memang pantai ini belum dikelola menjadi tempat wisata.

Pemerintah setempat masih membiarkan pantai ini alami meski menyimpan banyak potensi wisata dan bisa dikelola dengan baik. Seperti halnya Pantai Sawarna di Banten, Pantai Klayar terkenal melalui dunia maya atau jaringan internet dan mulut kemulut.

Pantai Klayar terletak di Pacitan, sebuah di sisi selatan Jawa Timur dan berbatasan dengan Wonogiri di Jawa Tengah. Tepatnya berada di desa Kalak, kecamatan Doonorojo, Kabupaten Pacitan. Jaraknya sekitar 40 km ke arah barat dari kota Pacitan. Pantai ini masih segaris dengan Pantai Teleng Ria yang sudah dikelola sebagai tempat wisata.

Sebagai bagian dari

pantai selatan, Pantai Klayar menyimpan banyak keindahan yang unik dan meyimpan misteri.

Keindahan yang ada diantaranya pasir putih, karang raksasa mirip Sphinx di Mesir, Seruling Laut, Air Mancur alami, Air terjun, dan batu karang indah. Dan ternyata, lebih banyak turis asing yang mengenal Pantai Klayar dibanding wisatawan domestik. Ini mengingat masih minimnya pemberitaan dimedia offline.

Dan wisatawan mancanegara itu tentu tahunya dari internet. Meski hanya memiliki garis pantai yang tidak panjang, Pantai Klayar begitu mempesona.

Garis Pantinya kira-kira seperti Pantai Ancol di Jakarta.(mza/gbi)

16 global bisnis

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Demam Batu Akik Akankah Bertahan Lama?

Putut Supriyono, penggemar batu akik sekaligus manajer pameran batu akik ACC Media Permata, mengatakan, demam akik bermula dari kegemaran sebagian masyarakat. Lalu, banyak orang yang latah dan ikut-ikutan mengoleksi akik.

Di sisi lain, suplai batu akik juga semakin meningkat. Awalnya, cuma batu bacan yang menjadi tren. Setelah itu, banyak penambang dan perajin mulai menggali potensi batu akik di masing-masing daerahnya.

“Dari situ muncul bermacam jenis batu akik dari berbagai daerah,” kata Putut.

Yang menarik, penggemar batu akik tidak hanya lelaki dan orangtua, lo. Anak muda dan kaum ibu pun mulai ikut berburu batu akik.

Putut bilang, penggemar batu akik berasal dari berbagai kalangan, baik usia maupun kelas ekonomi.

Buktinya, setiap pameran batu akik yang ia selenggarakan selalu sukses menyedot pengunjung.

Sepanjang tahun lalu, dia menggelar sekitar 25 pameran batu akik di

berbagai daerah.

Tahun ini, Putut juga berencana mengadakan pameran serupa di sejumlah kota, bekerjasama dengan komunitas penggemar batu akik di daerah setempat. Total, setidaknya ada 50 pameran yang bakal digelar tahun ini. Yang terdekat, ia akan menyelenggarakan pameran batu akik di Kota Solo pada awal bulan depan. “Banyak

permintaan datang dari pengelola mal ataupun dari pemerintah daerah,” ungkap Putut.

Tentu, demam batu akik mendatangkan cuan bagi para pemain yang terlibat. Budi Suprapto, penjual batu akik asal Solo, menuturkan, dirinya bisa meraup omzet Rp 15 juta per bulan dari bisnis berjualan batu akik. Yang jelas, perputaran duit dalam bisnis akik

sangat besar. “Rata-rata transaksi jual-beli batu akik per hari saat pameran setidaknya mencapai Rp 500 juta,” beber Putut.

Lantaran uang yang berputar relatif besar, menurut Putut, booming batu akik telah menggerakkan laju perekonomian menggelinding lebih cepat. Sebab, perputaran duit di bisnis batu akik tidak hanya dinikmati penjual batu. Penambang batu, perajin, maupun pemilik bengkel akik juga ikut menikmati berkah. Demam akik sekaligus juga menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha.

Pertanyaannya: seberapa lama demam batu akik bertahan? Apakah bisa bertahan bertahun-tahun atau hanya demam sesaat layaknya demam tanaman anturium dan adenium beberapa tahun lalu?

Putut optimistis, tren batu akik bisa bertahan lama, setidaknya hingga lima tahun ke depan. Suwondo, kolektor batu akik asal Surabaya, mengamini, euforia batu akik bisa bertahan lama. Meski demam batu akik berakhir, harga batu akik tidak akan jatuh. “Harga batu akik semakin meningkat karena sumber daya batu akik terbatas dan semakin lama semakin langka,” imbuh Sam Sianata, kolektor batu bergambar.

Namun, Nanu, pedagang batu akik di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, menyatakan, tren batu akik cuma musiman. “Harga batu akik akan jatuh dalam beberapa tahun mendatang karena tren batu akik makin tergerus,” ungkap Nanu. (kmp)

teknologi 17

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Merasa Melihat Hantu Saat Tidur? Ini Jawaban Sains Bagian sebagian orang, suasana malam itu biasa saja. Tapi tidak bagi Salma. Mahasiswi berusia 20 tahun yang kuliah di American University di Kairo, Mesir, ini mengalami kejadian yang menakutkan saat tidur.

Malam itu dia seolah terbangun dari tidur dan tak bisa bergerak. Yang lebih menyeramkan, dia seperti melihat makhluk bertaring, seperti di film-film horor, tepat di samping tempat tidurnya.

“Sangat tak terbayangkan akan mengalami kejadian seperti ini,” kata dia, seperti dikutip dari Livescience.

Lantas dia melaporkan pengalamannya tersebut kepada para peneliti dari University of California, San Diego, yang sedang melakukan survei tentang kelumpuhan tidur. Fenomena kemunculan hantu di atas mereka, menurut para peneliti, merupakan hal biasa. Sebanyak 40 persen masyarakat dunia pernah mengalami ini.

Baland Jalal, pakar syarat dari UCSD, mengatakan kelumpuhan tidur bisa berimplikasi besar bagi orang-orang yang menderitanya. Menurut dia, fenomena ini terjadi karena seseorang secara tak sadar terbangun di saat yang tidak tepat. Yakni, saat otot-otot tubuh manusia belum sepenuhnya kembali sadar.

“Tapi, mata orang tersebut sudah terbuka sepenuhnya,” ujar Jalal. Tubuh yang tidak dapat digerakkan, kata dia, merupakan efek dari tubuh yang tak dapat beradaptasi dengan keadaan sadar.

Meski begitu, para peneliti belum mengerti betul kenapa seseorang berhalusinasi tentang kemunculan sesosok makhluk yang menekan dada para pengidap. Salah satu kemungkinan, tulis Jalal dalam jurnal Medical Hypotheses, “Halusinasi merupakan cara otak membersihkan kebingungan saat ada gangguan di saraf.”

Vilayanur Ramachandran, anggota penelitian, mengatakan bagian lobus parietal seperti membuat semacam template gambaran tertentu.

Bagian ini terletak di bagian atas-tengah otak.

Saat kelumpuhan tidur terjadi di tungkai otak, lobus menjaga kinerja neuron—yang berfungsi menggerakkan tubuh—di otak. Tapi, sayangnya lobus tak menjaga keseimbangan tungkai. Imbasnya, terjadi gangguan pada bagian otak yang bertugas membangun citra.

“Munculnya sesosok tubuh merupakan efek dari tubuh yang melawan kelumpuhan tidur,” ujar Ramachandran. Sosok halusinasi muncul akibat ketakutan karena tubuh yang tak dapat digerakkan. Jalal beranggapan, rasa takut membuat halusinasi di otak bertambah. “Gambaran lainnya akan muncul dan menakutkan anda,” kata dia.

Hipotesa lain tentang kelumpuhan tidur juga

berangkat dari keyakinan budaya dan gaya hidup seseorang. Dalam studi yang ditertbitkan dalam jurnal Cultural, Medicine, and Psychiatri pada 2013, para ilmuwan dari Harvard Medical School melihat kelumpuhan tidur sebagai imbas dari tingkat stress dan tradisi masyarakat yang berbeda.

Devon Hinton melihat gaya hidup dari dua masyarakat Mesir dan Denmark. Menurut dia, orang-orang di Mesir lebih sering mengalami gangguan tidur dengan bayangan hantu dibandingkan orang Denmark. “Kemungkinan karena tingkat religiusitas di kedua negara tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Hinton mengatakan, kasus di Denmark juga dipengaruhi oleh faktor fisiologis, jaringan otak yang terganggu, atau cara tidur yang salah. Sementara di Mesir kelumpuhan tidur lebih sering terjadi karena kegiatan supranatural, seperti prosesi mendatangkan jin dan pemakaman.

Rasa takut membuat halusinasi di otak bertambah. “Gambaran lainnya akan muncul dna menakutkan anda,” kata dia. Hanya, Jalal mengatakan, penjelasan ilmiah tentang kelumpuhan tidur bisa membantu orang mengurangi stress dan perasaan takut terhadap gangguan gaib. (tmp)

18 global sport

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Bepe Pemain Terkaya di Indonesia Hingga saat ini, masih sporadis sekali forum independen yang mengadakan survey tentang atlet terkaya di Indonesia. Hal ini mungkin dikarenakan karna sangat sulitnya buat mengukur taraf kekayaan atlet tersebut. Apalagi jika yang dihitung ialah dari semua aspek kegiatan ekonomi yang dia jalankan, maka akan sanagt sulit sekali bagi forum survey tersebut buat mengadakan data.

Tapi jika perhitungan survey didasarkan pada penghasilan atas prestasinya dalam olahraga, maka bukan tak mungkin hal ini dilakukan, yaitu jika dihitung berdasarkan pendapatan atau gaji kegiatan keatletikan mereka.

Inilah beberapa nama atlet bola terkaya Indonesia: 1. Bambang Pamungkas Menduduki peringkat pertama, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ikon atlet Indonesia ialah Bambang Pamungkas (bepe), Kapasitasnya menjadi pencetak goal terbanyak di Timnas dan kemampuanya membobol gawang versus yang tinggi membuat ia

dihargai tinggi. baik di Indonesia, maupun saat bermain di Malaysia (Selangor FC). Bahkan saat di selangor, gaji bambang ialah yang tertinggi, hal ini karna bambang menjadi top skorer selangor FC. Di Persija pun tidak jauh berbeda, ia mendapatkan gaji paling tinggi di antara gaji pemain lainya. dan perlu diingat bahwa ia ialah pemain lokal dengan harga kontrak termahal Indonesia sampai saat ini (1,5 miliar) n Estimasi gaji per bulan : 100 juta 2. Ismed Sofyan Menduduki peringkat ke dua, salah satu veteran Persija dan Timnas yang dikenal memiliki tendangan geledek ini diketahui mempunyai gaji yang besar. Hal itu buat membayar betapa loyalnya Ismed pada Persija serta kinerjanya yang memuaskan selama bermain buat Persija, Nilai kontraknya bahkan dapat mencapai 900 juta, maka jika diEstimasikan dengan nilai kontrak, maka gajinya per bulan ialah setara 75 juta (belum termasuk insentif dari Timnas) n Estimasi gaji per bulan : 75 juta

Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

global sport 19

3. Budi Sudarsono Menduduki peringkat ke lima, dalam kalangan kompetisi perserikatan Djarum Indonesia, Budi Sudarsono terkenal sebagai salah satu pemain lokal dengan nilai kontrak yang tinggi. Banderolnya pernah sampai tembus 900 juta, dan jika kita Estimasikan dengan nilai kontrak, maka Estimasi gaji perbulanya sekitar 60 juta per bulan, Tapi itu di Indonesia. Saat bermain di Malaysia (Polis Diraja) pun tentunya gajinya lebih tinggi. itupun masih ditambah bonus timnas yang nilainya dapat mencapai puluhan juta n Estimasi gaji per bulan : 75 juta 4. Syamsul Bachriy Menduduki peringkat ke enam, ikon sepak bola Makassar dan ikon sepak bola nasional ini tercatat sebagai salah satu pemain dengan nilai kontrak tinggi (hanya

terpaut beberapa juta dari nilai kontrak Budi Sudarsono). Loyalitasnya di PSM jugalah yang mungkin membuat managemen memberikan apresiasi tinggi dengan menambah gajinya sampai 45% (hal ini terjadi saat bahriy menolak tawaran Telekom Malaya) n Estimasi gaji per bulan : 74 juta 5. Hamka Hamzah Menduduki peringkat ke tujuh, sebagai salah satu bek tertangguh di Indonesia, Hamka kerap mendapatkan apresiasi tinggi dan tentunya juga gaji yang tinggi pula. Pernah ada sumber yang mengatakan gaji Hamka dapat tembus 66 juta per bulan saat di Persija (dan ingat,itu belum ditambah dengan nilai insentif dari Timnas) n Estimasi gaji per bulan : 65 juta.(gbi)

GLOBALTainment Edisi 5/April 2015 Koran Digital globalindo.co

Gara-Gara ’Palu Arit’, Puteri Indonesia 2015 Syok Puteri Indonesia 2015, Anindya Kusuma Putri tak kuasa menghadapi tekanan psikis menyusul kontroversi fotonya yang mengenak kaus bergambar palu arit yang dia unggah ke akun instagram, Juni 2014 lalu. Meski foto tersebut sudah dihapus dari akunnya, namun cibiran publik dunia maya (netizen) yang masih berlanjut hingga kini diakui Anindya membuatnya sedikit mengalami stress.

“Nangis nggak, stres sedikit iya karena nggak semua orang punya pengalaman sama seperti saya,” ungkapnya saat ditemui di Graha Mustika Ratu, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (24/2).

Ada pelajaran sangat berharga didapatkan Anindya. Menurutnya ia kini akan melihat bangsa Indonesia dengan latar belakang yang lebih beragam lagi.

Wanita kelahiran 3 Februari 1992 itu memakai baju hadiah rekannya dari Vietnam dengan tak sedikit pun berniat untuk mengungkit soal sejarah kelam Indonesia. Ia juga mengakui ada yang sedikit mengganjal hatinya ketika mengunggah foto tersebut pada Juni 2014 lalu.

“Saya di sosmed nggak menjelaskan apa artinya. Saya hanya menyampaikan ini ideologi Vietnam. Vietnam berbeda dengan Indonesia. Indonesia punya garuda, Vietnam punya palu arit,” jelasnya.

Ia pun mengaku heran mengapa foto tersebut baru heboh dan menjadi buah bibir saat ini.

”Mungkin karena saya sekarang sudah menjadi Puteri Indonesia 2015 ya,” ucap Anindya menyadari statusnya.

Puteri Indonesia yang mewakili Jawa Tengah itu menerangkan, foto yang diberi judul “I’m so Vietnam Today” sejat-

inya hanya untuk menghormati temannya dari Vietnam yang memberikannya kaus tersebut. Ia baru menyadari jika palu arit dikenal sebagai simbol ideologi komunis oleh masyarakat Indonesia yang kini dicekal.

“Ada di sini, klarifikasi foto saya menggunakan baju palu arit pada tahun 2013. Sebelumnya saat itu saya ikut organisasi president AIESEC Local Committee pada tahun 2013-2014 selama kegiatan di AIESEC saya dari delegasi Indonesia untuk pertukaran di luar negeri,” paparnya.

Anindya dulu memang aktif di AIESEC, organisasi kepemudaan yang bergerak dalam bidang sosial. Ketika itu, ia pun berkesempatan bertukar kaus dengan perwakilan di negara tersebut. Ia juga mengaku memberikan kaus berlambang garuda kepada mereka, begitu pun sebaliknya.

Menurutnya, kunjungan itu dilakoninya pada tahun 2013 selama menjadi delegasi Indonesia untuk pertukaran di luar negeri. Foto tersebut diambilnya di Semarang, ketika mereka menjalani kegiatan menanam pohon. (dt/gbi)